PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IV

7.

URUSAN PERHUBUNGAN Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam

sistem

transportasi

nasional

yang

dinamis

dan

mampu

mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, oleh karena itu

perlu lebih dikembangkan

potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Kabupaten Pekalongan adalah daerah yang sedang tumbuh dan berkembang, dengan luas wilayah administrasi Kabupaten Pekalongan 836,13 km2, yang terdiri dari 19 wilayah kecamatan, 13 kelurahan dan 272 desa. Kondisi fisik topografi relatif datar dengan ketinggian ± 1.500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan rata - rata 0 – 15% yang dilalui oleh beberapa sungai yang berhulu di pegunungan. Sebagai konsekuensi

keadaan

geografis

yang

demikian

mendorong

berkembangnya sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisatamen jadikan kota Kajen sebagai daerah pengaruh bagi pertumbuhan perekonomian dan kependudukan di daerah sekitarnya, khususnya daerah yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Pekalongan. Dampak yang timbul adalah meningkatnya intensitas pergerakan manusia sebagai man power dan barang sebagai bahan produksi. Kelancaran mobilitas penumpang maupun barang sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana transportasi antara lain infrastruktur jalan yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan berlalu lintas antara lain yang di pasang pada tahun 2015 ini yaitu, 32 beam Guardrail,169 Delineator,12 RPPJ,378 Paku Jalan, 6 Cermin Tikungan

dan rambu

alternatif sebanyak 25 buah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015

168


7.1. Program dan Kegiatan Program Perhubungan

dan

yang

kegiatan

untuk

dilaksanakan

mendukung

oleh

Dinas

Urusan

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Program

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan, dengan kegiatan : 1) Perencanaan

pembangunan

prasarana

dan

fasilitas

perhubungan; 2) Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan. b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan : 1) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor; 2) Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan; 3) Rehabilitasi/pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

keselamatan lalu lintas. c. Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan,

dengan

kegiatan : 1) Uji

kelayakan

sarana

transportasi

guna

keselamatan

penumpang; 2) Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran, Haji, Natal, Tahun Baru serta Kegiatan Pemerintahan; 3) Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan; 4) Pemilihahan

dan

Pemberian

Penghargaan

Sopir/Juru

mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan. d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas; 2) Pengadaan bahan marka jalan;


169


3) Pengembangan sarana dan prasarana lalulintas angkutan (DAK); 4) Pengadaan Peralatan Pendukung Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas. e. Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor dengan Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor. 7.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan

Perhubungan

dilaksanakan

dengan

anggaran

Belanja Langsung Urusan (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD)

sebesar

Rp1.909.214.700,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp1.869.132.739,00 atau 97,90%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian program dan kegiatan Urusan Perhubungan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.46 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2015 NO 1 2

3 4

INDIKATOR KINERJA Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek (jumlah ijin trayek/jumlah penduduk) Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Terminal Bis Tipe A

SATUAN

CAPAIAN 2014

TARGET

REALISASI

orang

1.009.678

5.027

1.031.220

205

NAIK / TURUN (%) 0,02

Persentase

0,0485262

209

0,045

0,00021

-1,00

unit

1512

480

1542

3,21

0,70

unit

tidak ada 6

5

Jumlah Terminal Tipe C

unit

6

Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang

Persentase

TAHUN 2015

Tidak ada

%

tidak ada

-

-

2

6

3

0,00

0,08

0,0382

0,05

-0,60

4,17

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, 2016


170


Dari data tabel diatas, maka dapat dilihat rata – rata kurang dari target. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain : a. Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2015 sebanyak 1.031.220 orang, meningkat

dibanding tahun tahun 2014

sebanyak 1.009.678 orang. Perpindahan moda transportasi inilah yang juga mengakibatkan naiknya jumlah kir angkutan umum di tahun 2015. Jumlah kendaraan umum yang diuji tahun 2014 sebanyak 1512 unit dan mengalami kenaikan di tahun 2015 sebanyak 1542 unit kendaraan. b. Jumlah ratio ijin trayek dari tahun 2014 sampai akhir 2015 tidak mengalami kenaikan dan di tahun 2015 sendiri juga tidak memenuhi target, dikarenakan tidak adanya pembukaan trayek baru karena lesunya bisnis angkutan umum. 7.3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Urusan

Perhubungan

selama

pelaksanaan

program

dan

kegiatan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1) Masih kurangnya Sumber daya manusia (SDM) di bidang transportasi, komunikasi dan informatika. Berdasarkan komposisi dukungan SDM yang dimiliki Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika saat ini tingkat kemampuan SDM dalam hal manajemen transportasi dan kominfo belum memadai. Pada bidang tertentu

seperti

bidang Angkutan dan Lalu lintas dan bidang kominfo selain kemampuan, jumlah personel juga mengalami kekurangan. 2) Kurangnya

pemahaman

aparatur

akan

peraturan

perundangan. Sosialisasi Undang - undang yang ada khususnya UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU


171


No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi Publik dan UU No.38 Tahun 2009 tentang POS

mutlak

diperlukan

konkrit

sebagai

tindak

lanjut

pelaksanaan

Peraturan . Saat ini pemahaman aparatur mengenai perundang undangan dan peraturan lainnya masih kurang, sehingga menghambat pelaksanaan

penegakan hukum

kepada masyarakat. 3) Terbatasnya anggaran kegiatan. Minimnya alokasi dana kegiatan setiap tahun anggaran yang berdampak menghambat pencapaian target sasaran kegiatan dinas dimana masih banyak kegiatan yang berdasarkan permendagri 13 Tahun 2006 yang belum dapat dilaksanakan secara optimal. 4) Sarana dan Prasarana Sarana mobilitas sebagian kurang layak, karena sudah melampaui umur ekonomis yang berakibat pada tingginya biaya perawatan, terbatasnya ruangan kerja sesuai dengan kebutuhan, masih kurangnya penyajian database dalam rangka

menunjang

pembangunan ketersediaan

perencanaan

sarana sarana

dan dan

teknis

dan

prasarana, prasarana

program

terbatasnya perhubungan,

komunikasi dan informatika, yaitu belum terpenuhinya semua kebutuhan/fasilitas jalan berupa rambu – rambu, marka

dan

pagar

pengaman

di

wilayah

kabupaten

Pekalongan bagian atas, masih banyak jalan yang belum dilengkapi

pagar

pengaman

(guard

rail),

masih

dibutuhkannya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) di jalur pantura dekat pasar Wiradesa,


172


b. Solusi Dengan

adanya

permasalahan

yang

ada,

maka

diperlukan beberapa solusi antara lain : 1) Peningkatan SDM Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan mengirimkan personel untuk mengikuti diklat-diklat

baik

yang

diselenggarakan

Departemen

Perhubungan , Departemen Kominfo maupun instansi lain. Serta mengusulkan adanya penambahan personel yang sesuai dengan kompetensinya lewat pengadaan calon pegawai negeri sipil daerah . 2) Penambahan intensitas sosialisasi peraturan –peraturan dan penegakan hukum. 3) Mengusulkan

adanya

penambahan

anggaran

kegiatan

setiap tahun anggaran dan perubahan anggaran.

8.

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Penyelenggaran Urusan Lingkungan Hidup ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Kabupaten

Pekalongan

merupakan

daerah

sentra

industri

terutama industri batik. Kegiatan industri berpotensi menghasilkan limbah cair, padat dan udara yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan pencemaran yang dapat berkembang menjadi potensi keresahan masyarakat , Jumlah kegiatan industri tekstil di Kabupaten Pekalongan yang potensial menghasilkan air limbah adalah  30 untuk industri menengah dan  12.400 Home Industri kecil (meliputi Industri Pembatikan, Printing/Sablon, Jeans Wash, Pertenunan dan Pewarnaan benang). Sebagian industri di Kabupaten Pekalongan mulai beralih menggunakan bahan bakar batubara (terdapat + 25 industri pemakai batubara di Kabupaten Pekalongan).


173


Selain itu di Kabupaten Pekalongan terdapat 6 (enam) sungai yang berpotensi tercemar oleh limbah industri, yaitu : Sungai Sragi Lama (Rembun), Sungai Kapidodo (Kangkung), Sungai Slempeng, Sungai Mrican, Sungai Meduri, Sungai Sengkarang (Pencongan) dengan kondisi kualitas air di atas rata-rata baku mutu yang ditentukan Berbagai pihak terutama pelaku ekonomi berusaha menciptakan kondisi memaksimalkan untuk mengurangi biaya pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran. Meskipun demikian semua pihak tetap berharap pengelolaan lingkungan harus tetap terjaga dengan baik. Dengan terbatasnya kemampuan pembiayaan yang ada pada Pemerintah, maka partisipasi dan peran serta semua pihak sangat diperlukan. Selanjutnya apabila exploitasi sumber daya alam tidak diikuti penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penegakan aturan-aturan yang ada dan tanggungjawab semua pihak, maka akan terjadi berbagai masalah

bila

tidak

segera diatasi

akan

menimbulkan

kerusakan

lingkungan. 8.1. Program dan Kegiatan Program

dan

Kegiatan

untuk

mendukung

Urusan

Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh 2 SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kantor Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Dinas Pekerjaan Umum a. Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan, dengan kegiatan : 1) Pemeliharaan TPA Bojonglarang; 2) Penunjang Kebersihan se-Kabupaten Pekalongan; 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kebersihan; 4) Rehabilitasi Kantor TPA dan Transfer Depo; 5) Pembangunan Landasan Kontainer dan Garasi Truk Sampah; 6) Pembangunan Sarana Penunjang TPA Bojonglarang;


174


7) Penyusun Rencana Induk Pengolah Persampahan; 8) Penunjang Pelaksana Kegiatan TPS 3R. b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan: 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman; 2) Pembuatan Papan Nama Taman. Kantor Lingkungan Hidup a. Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengolahan Sampah di Kabupaten Pekalongan; 2) Fasilitasi Upaya Meraih Adipura; 3) Pengelolaan Persampahan dengan Sistem Reduce, Reuse, Recycle (3R) (DAK); 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Sekolah Adiwiyata (DAK). b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER); 2) Biaya operasional IPAL Industri Kecil; 3) Pengadaan Reagen Laboratorium; 4) Pengujian Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Air Dan Udara; 5) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup; 6) Kegiatan Pembangunan Reaktor Biogas (DAK); 7) Kegiatan Pembangunan IPAL Industri Kecil (DAK); 8) Kegiatan Penyempurnaan IPAL Industri Kecil Wonoyoso (DAK); 9) Kegiatan Pembangunan IPAL Domestik Komunal (DAK).


175


c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan : 1) Sosialisasi Mobil Hijau; 2) Pengadaan Alat Pembuat Lubang Biopori (DAK). d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan : 1) Program

Sekolah

Lingkungan

Hidup

Adiwiyata Dan

Pelatihan

Peran

Serta

Dasar

Kader

Guru

Dalam

Pembelajaran Lingkungan Hidup; 2) Pengukuran Kerusakan Tanah Akibat Produksi Biomassa. 8.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tidak termasuk belanja langsung rutin SKPD)

sebesar

Rp5.229.432.112,00

sebesar Rp5.090.395.192,00

dan

dapat

direalisasikan

atau 97,34%. (Rincian realisasi

program dan kegiatan terlampir) Capaian target indikator sasaran Bidang Lingkungan Hidup tercermin dari realisasi indikator Kinerja berupa Indikator SPM yang menunjukan keberhasilan pembangunan lingkungan hidup melalui pelaksaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya di tahun 2015. Capaian Indikator kinerja yang telah dicapai di tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 4.47 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015 NO

URUSAN, INDIKATOR

SATUAN

CAPAIAN TAHUN

TAHUN 2015


NAIK / TURUN

176


1

TARGET

REALISASI

%

Pencemaran status mutu air (ttk) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.

Titik

36

39

39

100,00%

8,33%

%

100

100

100

100,00%

0,00%

Penegakan hukum lingkungan (%) Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)

%

100

100

100

100,00%

0,00%

%

96,69

90

63,75

70,83%

34,07%

5

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)

%

100

100

100

100,00%

0,00%

6

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%) Persentase Penduduk berakses air minum

%

100

100

100

100,00%

0,00%

%

100

100

100

100,00%

0,00%

%

78,67

83,27

73,77

88,59%

-6,23%

2

3

4

7

8.


177


NO 9.

10.

12.

13.

URUSAN, INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2015

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

%

83,26

94

84,28

89,66%

1,23%

%

21,00

31,00

22,00

31,00

0,05

%

20,86

26,3

22,58

85,86%

8,25%

%

12,07

14,74

15,05

102,10%

24,69%

Persentase Luas Permukiman yang tertata Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Persentase penanganan sampah

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan, 2016

a.

Pencemaran Status Mutu Air Status mutu air dihitung dari jumlah titik sungai dan air limbah industri kecil yang diuji setiap tahunnya oleh Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten

Pekalongan.

Hasil

pengujian

ini

diinformasikan kepada masyarakat dengan dukungan APBD Kabupaten Pekalongan melalui kegiatan pengujian dalam rangka pengendalian pencemaran air dan udara. Adapun alokasi anggarannya di sebesar Rp. 60.000.000,00. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kualitas air sumur warga yang diduga tercemar dan air sungai-sungai yang sudah mengalami pencemaran yaitu : Sungai Meduri, Sungai Sengkarang, Sungai Sragi, dan Sungai Slempeng. Jumlah pengujian mengalami peningkatan, pada tahun 2014 sebanyak 36 titik sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 39 titik. Untuk air-air sungai sengkarang, sungai meduri, sungai sragi, dan sungai slempeng diuji masing-masing 2 titik 3 kali. Juga dilaksanakan pengujian air sumur warga 15 titik.


178


b.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Jumlah usaha/kegiatan yang wajib AMDAL pada tahun 2014 di Kabupaten Pekalongan 2 jenis yaitu kegiatan pembangunan SUTET dan penyusunan PETANGLONG. Pada tahun 2014 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL mencapai target 100 %. Sedangkan jumlah usaha/kegiatan yang wajib AMDAL pada tahun 2015 di Kabupaten Pekalongan masih sama yaitu kegiatan pembangunan SUTET dan penyusunan PETANGLONG. Pada tahun 2015 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL mencapai target 100 %.

c.

Penegakan hukum lingkungan Penegakan hukum lingkungan berupa sanksi kepada industri besar dan menegah yang telah melakukan pelanggaran. Dari hasil kajian terhadap laporan yang masuk pada tahun 2014 ada 5 industri yang melanggar hukum lingkungan dan telah dilaksanakan sanksi kepadanya. Target pencapaian sebesar 100 %. Untuk tahun 2015 ada 3 industri telah melanggar hukum lingkungan

dan

semuanya

telah

mendapatkan

sanksi

administrasi. Target pencapaiannya sebesar 100%. d.

Pelayanan pencegahan pencemaran air Pelayanan pencegahan pencemaran air berupa pelayanan penyedotan limbah cair industri kecil. Pencapaiannya dihitung prosentase

hasil

retribusi

penyedotan

limbah

cair

yang

diperoleh. Pada tahun 2014 jumlah realisasi Rp. 13.150.000,00 atau 85,20 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 16.000.000,00. Sedangkan tahun 2015 mengalami penurunan jumlah realisasi yaitu sebesar Rp. 10.200.000,00 atau 63,75 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 16.000.000,00. Penurunan ini disebabkan karena jumlah industri kecil yang disedot berkurang karena beberapa perusahaan industri kecil tidak beroperasi.


179


e.

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak mulai dilaksanakan pada tahun 2014. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dilaksanakan dengan mengukur kualitas udara dari sumber tidak bergerak industri skala menengah dan besar oleh Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten

Pekalongan.

Hasil

pengujian

ini

diinformasikan kepada masyarakat dengan dukungan APBD Kabupaten Pekalongan melalui kegiatan pengujian dalam rangka pengendalian pencemaran air dan udara. Adapun alokasi anggarannya di sebesar Rp. 60.000.000,00. Target pada tahun 2014 ini pengujian dilakukan di PG Sragi, PT Lokatex, PT Pismatex, PT Pajitek,dan PT Dupantex masing-masing 2 titik. Realisasinya juga 10 titik atau 100 %. Sedangkan pada tahun 2015 pengujian dilakukan di Kec. Siwalan, Buaran, Wiradesa, Tirto, dan Sragi masing-masing 1 titik. Realisasinya 5 titik atau 100 % f.

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk

produksi

Pelayanan tanah/lahan

ini

biomassa

dilakukan

dilaksanakan

dengan

pertanian/produksi

mulai

tahun

mengukur

biomassa

oleh

2015. kualitas Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan. Hasil pengujian ini diinformasikan kepada masyarakat dengan dukungan APBD Kabupaten Pekalongan melalui Pengukuran Kerusakan Tanah akibat Produksi Biomassa. g.

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup


180


Pelayanan ini didukung APBD Kabupaten Pekalongan melalui kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup. Adapun alokasi anggarannya sebesar Rp. 50.000.000,00. Pada tahun 2014 jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ada 6 aduan dan telah ditangani semuanya (100 %) pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah pengaduan ada penambahan menjadi 10 aduan. Jumlah aduan pada tahun 2015 telah diselesaikan semuanya pada tahun 2015 tersebut (100%) h.

Pada tahun 2015, Persentase penduduk berakses air minum mencapai 73,77% dibawah target 83,27% dan mengalami penurunan sebesar 6,23% jika dibandingkan capaian tahun 2014 yang sebesar 78,67%. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumur dangkal yang selama ini diklasifikasikan sebagai akses air bersih tidak lagi dapat diklasifikasikan sebagai akses air bersih karena sudah banyak yang tercemar terutama diwilayah Kabupaten pekalongan bagian Utara. Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Air Minum

untuk

tahun

2015,

terkait

dengan

Penunjang

Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS yang ditujukan untuk 11 desa di Kabupaten Pekalongan, meliputi Ds.Rogoselo Kec. Doro, Ds. Wringinagung

Kec.

Doro,

Ds.

Sidorejo

Kec.

Tirto,

Ds.

Gebangkerep Kec. Sragi, Ds. Tegalsuruh Kec. Sragi, Ds. Blimbingwuluh Kec. Siwalan, Ds. Blacanan Kec. Siwalan, Ds. Tambakroto Kec. Kajen, Ds. Pantianom Kec. Bojong, Ds. Klunjukan Kec. Sragi Dan Ds. Tanggeran Kec. Paninggaran. i.

Tahun 2015 luas permukiman yang tertata mencapai 84,28% atau 1,23% diatas target 2014 sebesar 83,26%.


181


j.

Indikator Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2015 mencapai 22,0 atau 9,0% dibawah target 31,0% dan mengalami kenaikan sebesar 0,05% jika dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 21,0%.

k.

Pada Tahun 2015, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk mencapai 22,58% atau 85,86% di bawah target

26,30%

namun

mengalami

peningkatan

jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 20,86%. l.

Pada Tahun 2015, persentase penanganan sampah 15,05% atau 102,10% di atas target 14,74% serta mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 12,07%.

m. Berdasarkan kondisi fisiknya, terdapat 23 buah container dengan kondisi baik, 57 buah container dengan kondisi kurang baik, tidak ada container dengan kondisi rusak ringan serta 15 buah container dengan kondisi rusak berat. Tabel 4.48 Kontainer Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2015 NO

URAIAN

1 2 3 4

Kontainer Baik Kontainer Kurang Baik Kontainer Rusak Ringan Kontainer Rusak Berat TOTAL

Sumber

n.

JUMLAH (BUAH) 2014 2015 30 23 34 57 6 0 9 15 79 95

NAIK /TURUN (Angka) -7 23 -6 6 16

(%) -0,23 0,68 -1 0,67 0,12

: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan, 2016

Pada Tahun 2015, jumlah armada sampah dan pertamanan 32 buah. Berdasarkan kondisi fisiknya terdapat 10 buah dalam kondisi baik (Arm Roll 3 buah, Dump Truck 2 buah dan 2 buah Pick Up L-300,1 buah Tangki air, 1 buah Bulldozer,1 buah Truck Sky Lift Listrik), 18 buah dalam kondisi kurang baik (7 buah Arm Roll, 4 buah Dump Truck, 3 buah Truck Tangki Air, 2 buah Pick Up L-300 dan 2 buah Kijang), serta 4 buah dalam kondisi


182


rusak berat (1 buah Arm Roll dan 1 buah Dump Truck,1 buah Bulldozer, 1 buah Truck listrik). Tabel 4.49 Armada Angkutan Sampah dan Bulldozer Tahun 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

JENIS KENDARAAN Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Tangki Air Tangki Air Tangki Air Tangki Tinja Truck Sky Lift Listrik Truck Listrik Pick Up L-300 Pick Up L-300 Pick Up L-300 Pick Up L-300 Kijang Kijang Bulldozer Bulldozer

NO.POL H 9545 FG H 9548 HG H 9552 HG G 9530 BB G 9538 DB G 9539 DB G 9598 EB G 9596 FB G 9534 AB G 9539 AB G 9596 CB H 9534 CG H 9553 HG H 9554 HG G 9534 DB G 9597 FB G 9537 AB G 9538 AB G 9530 AB G 9536 DB G 9537 DB G 9540 DB G 9540 DB H 9597 CB G 9574 DB G 9566 AB G 9509 ZB G 9510 ZB G 9567 DB G 9569 DB G 1012 KJN

KONDISI KENDARAAN Dihapus Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Dihapus Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Usulan Dihapus Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Usulan Dihapus

Sumber : DPU Kabupaten Pekalongan, 2016

8.3. Permasalahan dan Solusi


183


a. Permasalahan Dalam pelaksanaan pembangunan Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pekalongan menghadapi kendala dan permasalahan antara lain : 1) Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah masih rendah. 2) Pengelolaan sampah yang masih konvensional. 3) Bank Sampah di Kabupaten Pekalongan masih sedikit. 4) Baku mutu kualitas air limbah industri dan kualitas udara ambien di atas ambang batas yang dipersyaratkan yang mengurangi nilai PROPER perusahaan. 5) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur. 6) Perlu peningkatan koordinasi antar SKPD. 7) Laju Kerusakan Jalan, Jembatan dan Kontainer Sampah serta Lampu Penerangan Jalan Umum lebih tinggi daripada kemampuan anggaran daerah untuk menangani; 8) Armada pengangkut sampah (Dump Truk dan Arm Roll), Kontainer Sampah dan Alat Berat (Walls Bina Marga) sebagian kurang layak karena sudah melampaui umur ekonomis yang berakibat pada tingginya biaya perawatan.

b. Solusi Untuk

mengatasi

permasalahan

yang

terjadi

dilaksanakan langkah-langkah antara lain : 1) Pembinaan kepada pengusaha industri menengah dan besar tentang pengelolaan limbah yang benar. 2) Pembinaan dan sosialisasi kepada pengusaha industri kecil tentang perijinan dan pengolahan limbahnya. 3) Sosialisasi pengolahan sampah secara 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dan mendorong terbentuknya Bank Sampah.


184


4) Pengiriman PNS ke pendidikan dan pelatihan teknis bidang lingkungan hidup. 5) Perencanaan kegiatan yang matang untuk kegiatan yang dilelang. 6) Koordinasi yang lebih intensif intern dan antar SKPD. 7) Melakukan pemantauan dan update kondisi infrastruktur jalan, jembatan, container sampah, lampu penerangan jalan serta infrastruktur lainnya secara terus menerus dan melakukan proses perencanaan secara berkesinambungan; 8) Pemecahan masalah dilakukan berdasarkan prioritas tingkat kerusakan jalan, jembatan, container sampah maupun lampu penerangan jalan umum; 9) Mengusahakan sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Pekalongan; 10) Mengusulkan tambahan sarana mobilitas (dump truck, arm roll, container, dan walls).

9.

URUSAN PERTANAHAN Penyelenggaraan

Urusan

Pertanahan

ditujukan

untuk

peningkatan tertib admnistrasi pertanahan di Kabupaten Pekalongan, baik menyangkut fasilitasi alih fungsi lahan, penetapan lokasi, tukar menukar tanah Pemerintah Daerah, penyelesaian permasalahan tanah lainnya, fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan instansi pemerintah serta pensertifikatan tanah milik Pemda.

9.1. Program dan Kegiatan


185


Urusan Pertanahan pada tahun 2015 dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda dan Bagian Asset Setda melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program

Penyelesaian

Konflik-Konflik

Pertanahan,

dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan 2) Rekonstruksi Tanah Land Consolidation (LC) Desa Gejlig b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah,

dengan

kegiatan-kegiatan

sebagai

berikut : 1) Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah 2) Penunjang

Pemanfaatan

Aset

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan 9.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tidak termasuk belanja langsung rutin SKPD) sebesar

Rp1.039.000.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp701.044.920,00 atau 67,47% (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Capaian

realisasi

program

dan

kegiatan

Urusan

Pertanahan adalah sebagai berikut : a.

Aset milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan berupa tanah, harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah dan dilakukan dengan cara penelusuran dan pensertifikatan secara bertahap dan berkelanjutan untuk memperoleh kejelasan status hukum atas tanah tersebut. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki asset berupa tanah seluas 9.239.790 m2 atau sebanyak 1.189 bidang, sampai

dengan

tahun

2010

luas

lahan

yang

dapat

disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan


186


seluas 2.556.789 m2 atau sebanyak 378 bidang.

Pada

dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan telah ditetapkan target persentase luas lahan bersertifikat tahun 2014 sebesar 51% tercapai sebesar 30,37% atau 2.806.216 m2 atau 414 bidang dan pada tahun 2015 sebesar 51% tercapai sebesar 32,29% atau 2.983.565 m2 atau

457 bidang atau naik

sebesar 4,62% dari tahun 2010. Berdasarkan data diatas, maka luas lahan milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2015 seluas 2.983.565 m2 atau 457 bidang.

Capaian

persentase luas lahan bersertifikat sampai dengan akhir periode RPJMD/tahun 2015 adalah sebesar 32,29%, sehingga masih terdapat luas lahan yang belum bersertifikat seluas 6.256.225 m2 atau 732 bidang. Sehubungan hal tersebut, Kegiatan pensertifikatan tanah ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan ditahun berikutnya pada periode RPJMD Tahun 2016 – 2021. 9.3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam urusan Pertanahan ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah melalui sewa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah; 2) Proses sertifikasi tanah membutuhkan waktu yang relatif lama terkait persyaratan, tahapan dan prosedur yang telah ditentukan oleh BPN dengan sistem online, sehingga apabila kelengkapan administrasi pensertifikatan ke BPN melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka proses


187


sertifikasi tidak dapat dilakukan dan selanjutnya diproses ditahun berikutnya; 3) Setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi atas tanah yang akan disertifikat, sebagian besar status kepemilikan tanahnya adalah tanah milik warga, tanah bengkok dan tanah milik Perhutani sehingga tidak dapat disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan; 4) Proses

pensertifikatan

tanah

di

Kantor

Pertanahan

Kabupaten Pekalongan untuk sertifikat tanah Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang sudah diajukan dan belum jadi masih menggunakan sistem manual kalau prosesnya diselesaikan sekarang mengalami kesulitan karena sistem pendaftarannya sudah menggunakan sistem aplikasi; 5) Dari

367 bidang

tanah

di

lingkungan

tanah

Land

Consolidation (LC) baru didaftarkan untuk pengukuran pengembalian batas sebanyak 228 bidang; 6) Pengukuran

pengembalian

batas

tanah

LC

sudah

dilaksanakan untuk 228 bidang tanah dan sudah dipatok permanen, namun demikian warga masih mengharap tanahnya untuk pertanian belum sesuai batas tanah yang diukur agar dikembalikan batasnya; 7) Pada

anggaran

perubahan

tahun

2015

kegiatan

inventarisasi rupa bumi unsur buatan dititikberatkan pada inventarisasi unsur rupabumi buatan yang meliputi nama sejarah nama arti nama lokasi dan keterangan unsur rupabumi buatan dan untuk pengambilan titik koordinat baru dilaksanakan di sebagaian Kecamatan Paninggaran, Wiradesa, dan Karanganyar. b. Solusi


188


Solusi yang telah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah: 1) Melakukan

perencanaan

yang

lebih

matang

atas

penetapan target dan prediksi pencapaian target/realisasi sehingga perencanaan yang dilakukan untuk periode RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021 dapat diukur secara kwantitas

dan kualitas sehingga dapat

dievaluasi pencapaian kinerja baik yang telah dan akan dilakukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan selanjutnya; 2) Melakukan evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis atas

realisasi

capaian

kinerja

sehingga

percepatan

penyerapan anggaran dapat tercapai; 3) Sertifikat tanah Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang sudah diajukan pensertifikatannya dan belum jadi untuk didaftarkan ulang 4) mengalokasikan

anggaran

pengukuran

pengembalian

tanah batas LC sebanyak 139 bidang di APBD 2016; 5) Perlu adanya penunjukan batas dan letak tanah warga di lingkungan

LC

pengembalian

yang batas

sudah serta

diukur warga

dalam

rangka

dihimbau

untuk

menggarap tanahnya sesuai batas yang sudah tunjukkan; 6) Perlu

menganggarkan

pengembalian

titik

di

APBD

koordinat

APBD

2016

untuk

dan

penambahan

inventarisasi rupa bumi unsure buatan yang berupa bangunan yang meliputi sarana perkantoran, pendidikan, kesehatan, sarana ibadah.


189


10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi

Kependudukan

serta

pendayagunaan

hasilnya

untuk

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkordinasi dan berkesinambungan, akan menjamin stabilitas pelayanan kepada

masyarakat

dibidang

kependudukan,

dan

pemerintah

menetapkan kebjiakan sistem informasi administrasi kependudukan dan akta catatan sipil. Guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan penerapan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan

(SIAK)

sesuai

dengan

sistem

yang

dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 10.1. Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan : a. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan; b. Penggantian dan Pengembangan Peralatan SIAK; c.

Peningkatan

Kinerja

aparat

pengelola

database

Kependudukan.


190


10.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015 dilaksanakan dengan anggaran belanja Langsung Urusan (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin SKPD) sebesar Rp520.520.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp515.494.900,00 atau 99,03% (Rincian Realisasi Program dan Kegiatan Terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui

pelaksanaan

mendukungnya

program-program

dalam

tahun

dan

2015.

kegiatan Kinerja

yang Urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil yang dicapai di tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 4.50 Data Pelayanan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil) NO

URAIAN

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

TAHUN 2015

1

KK

Keping

60.863

72.000

66.997

0,93

0,10

2

KTP

Keping

24.506

84.000

56.803

0,68

1,32

3

Akta Catatan Sipil Akta kelahiran

Lembar

29.962

25.000

2581

0,10

-0,91

Akta perkawinan

Lembar

16

15

19

1,27

0,19

3

-

3

-

14

10

20

2,00

0,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

9

-

2,00

16

-

39

-

1,44

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

Akta Perceraian Akta Kematian

4

Akta Pengesahan Anak Akta Pengakuan Anak Akta Pengangkatan Anak Akta Kutipan Kedua Akta Perubahan Nama Leges

Lembar

Lembar Lembar Lembar

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, 2016


191


Adapun capaian kinerja tahun 2015 apabila dibanding dengan

capaian

tahun 2014 yaitu

terwujudnya penataan

adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 90,10%. Pencapaian target kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini : Tabel 4.51 Indikator Kinerja Tahun 2015 NO

INDIKATOR KINERJA

2015 TARGET

REALISASI

(%)

1

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

638.991

565.994

0,89

2 3

Rasio bayi berakte kelahiran Kepemilikan KTP/e-KTP bagi wajib KTP/e-KTP Kepemilikan Akta Kelahiran

16.250 84.000

15.536 58.058

0,96 0,69

25.000

25.384

1,02

Kepemilikan KK bagi setiap keluarga

72.000

66.997

0,93

4 5

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, 2016

Secara umum indikator

urusan Kependudukan dan

pencatatan Sipil apabila dibandingkan tahun

2014 mengalami

penurunan 1,40%, hal ini dipengaruhi oleh indikator Rasio penduduk ber KTP per satuan Penduduk dan Kepemilikan KTP/KTP-el bagi wajib KTP/KTP-el mulai tahun 2014 untuk masa berlaku KTP-el seumur hidup (sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan), untuk itu apabila dilihat

dengan target RPJM kedua indikator telah

memenuhi target. 10.3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :


192


1) Masih

rendahnya

kesadaran

masyarakat

dalam

membuat dokumen Kependudukan dan pencatatan Sipil (KK,KTP-el dan Akta Pencatatan Sipil). 2) Belum

optimalnya

pengelolaan

Administrasi

Kependudukan dan pencatatan Sipil. 3) Masih terbatasnya kapasitas sarana dan prasarana Pelayanan yang diharapkan. 4) Pengembangan dan keserasian kebijakan kependudukan belum optimal. b. Solusi Untuk

mengatasi

permasalahan

tersebut

maka

ditempuh beberapa upaya antara lain : 1) Sosialisasi

Peraturan

per

Undang–undang

tentang

Administrasi Kependudukan. 2) Pelaksanaan

pengembangan

Sistem

Informasi

Administrasi Kependudukan. 3) Melakukan perbaikan jaringan Aplikasi Informasi data Kependudukan. 4) Koordinasi

dan

Konsultasi

secara

Vertikal

maupun

Horisontal.

11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pembangunan menuntut suatu negara untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga mendatangkan kesejahteraan

bagi

warga

negaranya.

Agar

pembangunan

yang

berkelanjutan terwujud dibutuhkan langkah - langkah konkrit. Salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat.


193


Dalam

praktiknya

program

pemberdayaan

sering

kali

mengalami permasalahan, salah satunya adalah tidak meratanya program pemberdayaan yang diterima oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu perbedaan jenis kelamin yang sering kali menghambat masyarakat dengan jenis kelamin tertentu (misal perempuan) untuk berpartisi aktif dalam program pemberdayaan. Pemberdayaan

perempuan

adalah

upaya

pemampuan

perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan

sebuah

pemberdayaan

proses

adalah

sekaligus

kegiatan

tujuan.

memperkuat

Sebagai

proses,

kekuasaan

dan

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya. Urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan

kesetaraan

dan

keadilan

gender

dalam

kehidupan

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan urusan Perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan kepada anak (mulai dari masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun) sehingga proses tumbuh kembang anak berjalan dengan baik. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak.


194


11.1. Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

pada

Urusan

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh 2 SKPD, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Pekalongan tahun 2015 adalah sebagai berikut : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peningkatan

Kelembagaan

Pangarusutaman

Gender,

dengan Kegiatan Pengarusutamaan Gender (Provinsi). Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan

dan

Keluarga Berencana (PMP-KB) a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan Kegiatan Advokasi dan sosialisasi kebijakan tentang perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. b. Program

Penguatan

Kelembagaan

dan

Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan kegiatankegiatan sebagai berikut : 1) Fasilitasi Dan Evaluasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG); 2) Fasilitasi

Pengembangan

Pusat

Pelayanan

Terpadu

Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A); 3) Fasilitasi Dan Advokasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Penanganan

Pengaduan

Dan

Koordinasi

Penanganan

Korban Tindak Kekerasan Perempuan Dan Anak;


195


2) Pelatihan

Petugas

Pelayanan

Dan

Pendampingan

Penanganan KDRT, TPPO Dan Anak; 3) Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu Dan Bayi (GSIB). d. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan, dengan Kegiatan Pemberdayaan perempuan di pedesaan. Kecamatan di Kabupaten Pekalongan a. Program Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan dengan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan Dan Anak di Pedesaan. b. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, dengan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak Di Pedesaan. 11.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan melalui belaja langsung (tidak termasuk belanja langsung rutin SKPD) sebesar Rp471.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp457.296.250,00 atau 96,99% (Rincian realisasi kegiatan terlampir) Capaian

realisasi

program

dan

kegiatan

Urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 4.52 Capaian Indikator Tahun 2015 NO 1

INDIKATOR KINERJA Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

TAHUN 2015

SATUAN

CAPAIAN 2014

TARGET

REALISASI

%

%

45,43

27,50

44,80

162,91


NAIK / TURUN (%) -1,39

196


NO 2

3 4

5 6 7 8

9 10

SATUAN

CAPAIAN 2014

TARGET

REALISASI

%

Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum dalam bentuk Perda dan Perbup Partisipasi perempuan di lembaga legislatif

buah

2

4

4

100,00


%

22,22

10,00

22,22

222,20

0,00

Penyelesaian pengaduan korban tindak kekerasan dan diskriminasi Jumlah P2TP2A di tingkat kabupaten dan kecamatan Rasio KDRT

%

100

95

100

105,26

0,00

Unit

20,00

19

20,00

105,26

0,00

0,0019

0,030

0,0010

3,33

-47,37

%

54,24

11,00

41,44

376,73

-23,60

%

100

100

100

100

0,00

unit

35

6

35

583,33

0,00

%

99,72

100

100

100

0,28

INDIKATOR KINERJA

Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Jumlah focal point yang terbentuk Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas Sumber

:

TAHUN 2015

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan KB Kab. Pekalongan, 2016

a.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dapat dilihat dalam tabel bahwa capaian pada tahun 2015 sebesar 44,80% atau mengalami penurunan sebesar 1,39% dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 45,43%. Namun capaian tersebut sudah jauh di atas target RPJMD tahun 2015 sebesar

27,50%.

Penurunan

tersebut

disebabkan

oleh

menurunnya jumlah perempuan dalam jabatan-jabatan publik di lembaga pemerintah.


197


b.

Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum dalam bentuk Perda dan Perbup tahun 2015 sebanyak 4 buah, mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 sebanyak 2 buah. Capaian tersebut sama dengan target RPJMD tahun 2015. Peningkatan jumlah kebijakan terjadi pada jumlah perbup yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Perda tentang Pengarusutamaan Gender.

c.

Partisipasi perempuan di lembaga legislatif tahun 2015 sebesar 22,22% sama seperti capaian tahun 2014. Capaian tersebut di atas target RPJMD tahun 2015 sebesar 10,00%. Peningkatan

capaian

perempuan

di

lembaga

legislatif

disebabkan makin banyaknya jumlah perempuan di lembaga legislatif pada pemilu tahun 2014. Peningkatan tersebut sekaligus mengindikasikan makin terbukanya kesempatan dan penerimaan masyarakat tehadap kiprah perempuan di bidang politik. d.

Penyelesaian

pengaduan

korban

tindak

kekerasan

dan

diskriminasi yang dilaporkan tahun 2015 dapat diselesaikan 100%. Capaian tersebut di atas target RPJMD tahun 2015 sebesar 95%. Keberhasilan penyelesaian pengaduan korban dimungkinkan stakeholder

oleh Pusat

makin

kuatnya

Pelayanan

sinergi

Terpadu

di (PPT)

antara dan

meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan

dan

diskriminasi

di

masyarakat.

Pada

saat

bersamaan juga menunjukkan makin terbukanya masyarakat atas perbedaan dan berkembangnya sikap pluralitas di masyarakat. e.

Jumlah P2TP2A di tingkat kabupaten dan kecamatan sebanyak 20 unit terdiri dari 1 unit di tingkat kabupaten dan 19 unit di tingkat kecamatan. Keberadaan P2TP2A di semua kecamatan


198


ini diharapkan dapat menekan angka kekerasan berbasis gender

dan

anak.

Pada

saat

bersamaan

juga

dapat

menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di tingkat lapangan. f.

Rasio KDRT pada tahun 2015 sebesar 0,0010%, lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 0,0019% dan target RPJMD tahun 2015 sebesar 0,030%. Penurunan Kabupaten

ini

menunjukan

Pekalongan

untuk

keberhasilan terus

Pemerintah

melakukan

fasilitasi

pendampingan dan advokasi penanganan pengaduan kasuskasus kekerasan dalam rumah tangga. g.

Partisipasi angkatan kerja perempuan perempuan pada tahun 2015

sebesar 41,49%, mengalami penurunan dibandingkan

dengan tahun 2014 sebesar 54,24%. Namun capaian tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 sebesar 11,00%. Penguatan ekonomi kelompok perempuan memberi andil yang berarti bagi peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Hal ini menunjukkan kelompok perempuan mempunyai peran yang cukup penting dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan. h.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2015 sebesar 100% sama seperti tahun 2014. Namun jika dilihat dari jumlahnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2015 sebanyak 24 kasus, mengalami penurunan sebesar 20,83% dibandingkan

dengan

tahun

2014 sebanyak 29

kasus.

Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten

Pekalongan

dalam

menumbuhkan

kesadaran

masyarakat menekan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan Keberhasilan penyelesaian pengaduan korban dimungkinkan oleh makin kuatnya sinergi di antara stakeholder Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan


199


meningkatnya kemampuan aparat PPT dalam menangani kasus – kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. i.

Jumlah focal point yang terbentuk sebanyak 35 unit, lebih tinggi dari target RPJMD tahun 2015 sebesar 6 unit. Banyaknya

focal

menunjukkan menyusun

point

Pengarusutamaan

banyaknya

kebijakan,

satuan

program

kerja

Gender

di

dan

(PUG)

daerah

kegiatan

yang

dengan

berperspektif gender. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan analisis gender pada setiap kebijakan, program dan kegiatan SKPD. j.

Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas pada tahun 2015 sebesar 100%, sama dengan target RPJMD tahun 2015. Capaian angka melek huruf tersebut lebih tinggi dibandingkan

dengan

tahun

2014

sebesar

99,72%.

Peningkatan angka melek huruf perempuan disebabkan makin tingginya

kesadaran

dan

partisipasi

perempuan

dalam

pendidikan dasar dan program melek huruf. Pemelekan huruf kaum

perempuan

kehidupan

diharapkan

sehari-hari

sehingga

dapat dapat

diterapkan

pada

mengembangkan

kondisi sosial dan ekonominya. 11.3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

adalah : 1) Kurangnya regulasi yang mendukung kegiatan Kabupaten Layak Anak; 2) Belum optimalnya kerjasama / koordinasi SKPD;


200


3) Terbatasnya SDM terlatih di bidang penanganan dan pendampingan korban kekerasan; 4) Terbatasnya sarana prasarana konnseling bagi korban kekerasan; 5) Belum semua SKPD memiliki komitmen dan pemahaman yang sama untuk melaksanakan PUG; 6) Pembangunan berperspektif gender belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen perencanaan; 7) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan anak dilihat dari kualitas pendidikan serta kualitas kesehatan dan gizi; 8) Belum optimalnya perlindungan anak terutama pada aspek hukum dan ketenagakerjaan; 9) Belum memadainya infrastruktur bagi tumbuh kembang anak. b. Solusi Langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Mendorong

ditetapkannya

regulasi

yang

mendukung

Kabupaten Layak Anak; 2) Peningkatan kerjasama / koordinasi antar lintas SKPD; 3) Peningkatan

kapasitas

SDM

untuk

penanganan

dan

pendampingan korban kekerasan; 4) Pemenuhan sarana dan prasarana konseling bagi korban kekerasan; 5) Peningkatan pemahaman dan komitmen pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada semua stakeholder; 6) Mengintegrasikan program dan kegiatan secara terpilah dalam penganggaran responsif gender.


201


12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil yang Berkualitas dan Sejahtera. 12.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga

Sejahtera

yang

dilaksanakan

oleh

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Pekalongan tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan : 1) Penyediaan

pelayanan keluarga berencana dan

alat

kontrasepsi bagi keluarga miskin; 2) Pelayanan KIE; 3) Peningkatan perlindungan hak reproduksi indiviidu; 4) Pembinaan keluarga berencana; 5) Pengadaan

balai

penyuluh

KB

di

kecamatan

dan

perlengkapannya; 6) Pengadaan

kendaraan

fungsional

pengangkut

calon

akseptor KB; 7) Pembinaan kelangsungan hidup ibu bayi dan anak (KHIBA); 8) Kegiatan Pengadaan sarana KIE pendidikan kependudukan kit. b. Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan kegiatan : 1) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB; 2) Pelayanan KB medis operasi. c. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri, dengan kegiatan :


202


1) Operasional Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD); 2) Pendampingan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga. d. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Konseling dan Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR), dengan kegiatan : 1) Pembinaan dan pengembangan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR); 2) Pengadaan Genre Kit; 3) Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD dengan kegiatan Pengadaan BKB Kit. 12.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung (tidak termasuk belanja langsung rutin SKPD) sebesar Rp2.694.299.100,00 dan terealisasi sebesar Rp2.630.050.975,00 atau 97,62%. (Rincian Realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian

realisasi

program

dan

kegiatan

Urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 4.53 Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera NO. 1 2 3 4

5

SATUAN

CAPAIAN 2014

TARGET

REALISASI

%

Rata-rata jumlah anak per keluarga Cakupan peserta KB aktif Unmetneed

Anak

2,3

2,2

2,3

104,55


%

80,15

85

80,22

94,93

0,09

9,99

4,9

10,14

206,94

1,50

Persentase peserta KB mandiri yang tergabung dalam UPPKS Rasio PLKB dengan desa / kelurahan

%

82,87

87,5

82,87

94,71

0,00

%

1:5

1:3

1:6

104,76

1,54

INDIKATOR KINERJA

2015


203


NO. 6 7 8

INDIKATOR KINERJA Persentase keluarga Pra Sejahtera / Sejahtera I Cakupan PUS dengan istri usia di bawah 20 tahun Cakupan anggota BKB yang ber KB

SATUAN

CAPAIAN 2014

TARGET

REALISASI

%

%

43,57

43,57

43,57

100,00


%

2,38

1,6

2,38

148,75

0,00

%

77,17

74

76,84

103,84

-0,43

2015

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Pekalongan, 2016

a.

Pasangan usia subur di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 sebanyak 178.852 orang. PUS dari keluarga pra sejahtera dan sejahtera I sebanyak 76.382 orang (42,71%). PUS yang mendapat jaminan kesehatan nasional sebanyak 125.959 orang dengan rincian 62.687 orang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan 63.272 orang bukan PBI.

b.

Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2015 sebesar 80,22% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 80,15%, ada kenaikan sebesar 1,09%.

c.

Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2015 sebesar 2,3 anak sama seperti capaian tahun 2014. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 sebesar 2,2.

12.3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera adalah : 1) Masih tingginya angka kelahiran total (TFR) dibandingkan dengan kondisi ideal sebesar 2,1 anak per perempuan usia produksi dan disparitas antar wilayah desa-kota serta antar kelompok sosial ekonomi;


204


2) Masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi (CPR) dan masih terdapat disparitas antar wilayah dan tingkat kesejahteraan; 3) Relatif masih rendah Pasangan Usia Subur (PUS) yang memilih menggunakan kontrasepsi jangka panjang/MKJP seperti IUD (Intra Uterine Device), Implan Removal, Metode Operasi Wanita dan Pria (MOW dan MOP), dan lebih banyak menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek seperti suntikan dan pil; 4) Masih tingginya angka drop out (termasuk kegagalan dan komplikasi) dalam pemakaian alat kontrasepsi; 5) Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB; 6) Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak/belum terpenuhi (Unmet Need), dengan disparitas yang tinggi antar wilayah desa-kota serta antar kelompok sosial ekonomi; 7) Masih

rendahnya

pengetahuan

orang

tua

dalam

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; 8) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan PUS tentang KB dan kesehatan reproduksi; 9) Masih terbatasnya kapasitas tenaga dan kelembagaan program KB; 10) Belum sinergisnya kebijakan pengendalian penduduk; 11) Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan. b. Solusi Solusi yang dilakukan untuk mengatasi persoalanpersoalan tersebut diantaranya : 1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB melalui pembinaan akseptor KB;


205


2) Penurunan disparitas akses dan kualitas pelayanan KB antar wilayah melalui pelayanan khusus di wilayah terpencil dan wilayah kumuh miskin; 3) Peningkatan peserta KB pria dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam ber-KB; 4) Penurunan

drop

out

akseptor

dengan

penyediaan

pelayanan penggunaan MKJP, pelayanan efek samping serta pelayanan KB pasca melahirkan dan keguguran; 5) Penguatan advoksi dan KIE KB guna meningkatkan pemahaman tentang KB dan Kesehatan reproduksi bagi PUS dan remaja; 6) Penguatan kelembagaan KKB dan kapasitas ketenagaan KKB dengan melakukan sosialisasi UU Nomor 52 tahun 2009

tentang

Perkembangan

Kependudukan

dan

Pembangunan Keluarga; 7) Penguatan unit pelayanan KB di tingkat lapangan dengan penyediaan

sarana

dan

prasarana

bagi

klinik

KB

pemerintah dan swasta; 8) Peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan KB dan tenaga pelayanan medis KB serta penguatan Institusi Masyarakat perdesaan/Perkotaan (IMP) atau kader KB; 9) Pembinaan keluarga melalui BKB, BKR, BKL, keluarga remaja, keluarga Lansia, pembinaan remaja melalui PIK remaja serta pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kesertaan ber-KB; 10) Peningkatan kerjasama kependudukan dalam pendidikan; 11) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai.


206

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents