PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IV

13.

URUSAN SOSIAL Pembangunan urusan sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga diharapkan masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan mengoptimalkan fungsi dan peran serta dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dunia usaha dan masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dengan bekerja seoptimal mungkin agar pelayanan kepada PMKS ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan hidup bagi masyarakat yang seharusnya memperoleh pelayanan. Selain itu pembangunan urusan sosial juga diarahkan untuk mensikapi bencana yang kemungkinan terjadi sehingga dapat dilakukan tindakan prefentif dan penanganan selama bencana serta pasca bencana yang terjadi. 13.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Urusan Sosial pada Tahun 2015 yang

dilaksanakan

oleh

Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi a.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT)

dan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan : 1) Bimbingan Lanjut KUBE Fakir Miskin; 2) Fasilitasi Managemen Usaha Bagi Keluarga Miskin/Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015

207


1) Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa; 2) Kegiatan Fasilitasi Pengiriman PMKS dan PSKS ke Panti dan Provinsi; 3) Kegiatan Fasilitasi Bagi Penyandang Cacat dan Lansia. c.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Kinerja Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pekalongan; 2) Kegiatan Bimbingan Manajemen Organisasi Panti, Non Panti, PSM dan Karang Taruna.

d. Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial, dengan kegiatan : 1) Pemeliharaan

Rutin

/

Berkala

Taman

Makam

Pahlawan ”Bhakti Wiratama”; 2)

Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan Renungan Suci dan Ziarah Mandurejo.

e.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah a. Program

Pencegahan

dini

dan

penanggulangan

korban bencana alam, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Logistik Bencana; 2) Peningkatan

Kemampuan

Dan

Ketrampilan

Penanggulangan Bencana; 3) Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Masyarakat Rentan Bencana; 4) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;


208


5) Gladi Manajemen Bencana; 6) Kesiapsiagaan Pelajar Di Sekolah Daerah Rawan Bencana; 7) Pelatihan

Kemampuan

Pendataan

Kerusakan

Dan

Kerugian Akibat Bencana Alam (DALA/Disaster and losses

assessment); 8) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kebencanaan; 9) Pengurangan Resiko Bencana (PRB). b. Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana, dengan kegiatan : 1) Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga; 2) Fasilitasi Kegiatan Bantuan Daerah Rawan Bencana. c. Program Penataan peraturan perundang-undangan, dengan

Kegiatan

Pedoman

Penyusunan

Penyelenggaraan

Naskah

Akademis

Penanggulangan

Perda

Bencana

di

Kabupaten Pekalongan. 13.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Sosial dilaksanakan dengan anggaran belanja Langsung Urusan (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD) sebesar

Rp1.911.571.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp1.847.439.750,00 atau 96,65%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Dalam

kerangka

kesejahteraan

sosial,

pembangunan

kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan,

pelayanan

terhadap

Penyandang

Masyarakat

Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga diharapkan masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan mengoptimalkan fungsi dan peran serta dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dunia usaha dan masyarakat dalam Usaha Kesajahteraan Sosial


209


(UKS). Dengan bekerja seoptimal mungkin agar pelayanan kepada PMKS ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan hidup bagi masyarakat yang seharusnya memperoleh pelayanan. Kondisi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kabupaten Pekalongan terbagi dalam 26 kriteria. Prioritas penanganan dan pelayanan sosial pada tahun 2015 adalah Keluarga Fakir Miskin (KFM). Dari

jumlah

penduduk

yang

adan

di

Kabupaten

Pekalongan, terdapat 87.464 jiwa tergolong penduduk sangat miskin (10,08%). Pada tahun 2015 sejumlah tersebut di atas sudah tertangani/terlayani sebanyak 69.798 jiwa melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 68.478 jiwa dan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin sebanyak 1.440 jiwa. Tabel 4.54 Kinerja Urusan Sosial Tahun 2015

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

TAHUN 2015

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2014

1

Panti sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar

buah

11

12

11

0,92

0

%

100

97,33

100

1,03

0

%

0,33

5

1,65

0,33

4

%

1

6

1

0,17

0

2

3

4

Persentase (%) yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial


210


NO 5

6

7

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2014

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

%

1,12

0,51

0,79

1,55

-0,29

%

100

100

100

1

0

%

100

100

100

1

0

Persentase (%) penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase (%) korban bencana yang telah menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap

TAHUN 2015

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan, 2016

13.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Kegiatan yang dialokasikan di Kabupaten Pekalongan tidak semua diinformasikan lebih awal di Tahun Anggaran; 2) Masih

adanya

penafsiran

yang

berbeda

dalam

implementasi dilapangan yang berkaitan dengan kegiatan; 3) Kegiatan TKM dan TTG belum merata dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan; 4) Belum terbentuknya forum SKPD dalam penanganan bencana; 5) Keterbatasan baik dalam hal kuantitas dan kapasitas SDM dalam penanganan bencana; 6) Terlambatnya informasi kejadian bencana; 7) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan penanganan dini terhadap bencana yang datang; 8) Belum

optimalnya

penanganan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)


211


9) Belum

optimalnya

pelayanan

dan

rehabilitasi

kesejahteraan sosial. 10) Terbatasnya

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

pelayanan rehabilitasi sosial b. Solusi 1) Melakukan

komunikasi

terkait.;Melakukan kesepakatan

aktif

koordinasi

dengan

pengelola

dengan

Dinas

sehingga

tercipta

program

ditingkat

pusat.;Kegiatan TKM dan TTG perlu dilaksanakan secara rutin setiap tahun di Kabupaten Pekalongan.; 2) Perlu adanya forum SKPD sehinga dalam penangganan bencana lebih cepat, tepat dan akurat tanpa adanya tumpang tindih kewenangan; 3) Perlu adanya perda penangganan bencana dan adanya SOP tiap SKPD yang berhubungan dalam penangganan bencana terutama di DKPP, DPU, PSDA ESDM, Dinas Pendidikan,

Dinas

Kesehatan,

DINSOSNAKERTRANS,

BAPPEDA, dan DPPKD; 4) Melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala (UU No. 13 Tahun 2015); 5) Memperluas cakupan penerima manfaat program dan perlindungan sosial kepada semua PMKS; 6) Menggunakan secara efektif sarana dan prasarana yang ada dalam menciiptakan kegiatan produktif lintas sektir bagi

keluarga

miskin

yang

terarah,

terpadu

dan

berkelanjutan.


212


14.

URUSAN KETENAGAKERJAAN Pada Urusan Ketenagakerjaan, penduduk sebagai pelaksana dan

sasaran

pembangunan

merupakan

faktor

penting

dalam

pelaksanaan pembangunan. Untuk itu perkembangan penduduk perlu diarahkan

agar

mempunyai

menguntungkan

untuk

ciri-ciri

atau

pembangunan

karakteristik

seperti

yang

terkendalinya

pertumbuhan penduduk dan terarahnya mobilitas penduduk. Salah satu aspek kependudukan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia adalah ketenagakerjaan, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Bagi individu-individu, dimensi ekonomi berkaitan dengan pemenuhan hidup sehari-hari sedangkan dimensi sosial berkaitan

dengan

pengakuan

masyarakat

terhadap

kemampuan

individu. Setiap upaya pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para pencari kerja sehingga nantinya mampu bersaing di dunia pasar kerja dan dunia usaha

sebagai

tenaga

kerja

yang

siap

pakai.

Dalam

hal

ini

penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mengadakan pendidikan pelatihan, ketrampilan bagi para pencari kerja yang belum bekerja dan juga memberikan pelayanan informasi penempatan tenaga kerja baik didalam maupun diluar negeri. Selain itu juga pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, antara pekerja dan pengusaha dan juga antara pengusaha dengan serikat pekerja. Oleh karena itu diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang mencakup pengawasan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pengawasan perlindungan atas hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja sehingga mencegah adanya kasus-kasus perselisihan antara pekerja, serikat pekerja dengan pengusaha.


213


14.1. Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a.

Program

Peningkatan

Kualitas

dan

Produktifitas

Tenaga Kerja, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja; 2) PelatihanTenaga Kerja Berbasis Masyarakat; 3) Fasilitasi dan Pengawalan TKI ke Luar Negeri; 4) Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi; 5) Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Warga Binaan. b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan kegiatan : 1) Kegiatan

Peningkatan

Penegakkan

Hukum

Pengawasan, terhadap

Perlindungan

Keselamatan

dan

Kesehatan Kerja; 2) Kegiatan Fasilitasi LKS Tri Partit, Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan dan Porseni LKS Tripartit. 14.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD)

sebesar

Rp1.436.717.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp1.403.402.000,00 atau 97,68%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Capaian

realisasi

program

dan

kegiatan

Urusan

Ketenagakerjaan disajikan dalam table sebagai berikut :


214


Tabel 4.55 Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan NO 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

INDIKATOR KINERJA Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja Persentase kasus perselisihan yang terselesaikan Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial Rasio UMK terhadap KHL Jumlah Bursa Tenaga Kerja

TAHUN 2015

NAIK / TURUN (%)

CAPAIAN 2014

TARGET

REALISASI

%

3,91

0,01

0,19

19,00

-0,95

%

69,52

69,83

-

-

-

%

22,33

8,13

29,87

3,67

0,34

%

6,03

3,94

-

-

-

%

26,56

28,51

99,7

3,50

2,75

%

35,1

9

25

2,78

-0,29

%

6,15

82

-

-

-

%

100

100

100

1,00

0,00

%

38,48

39,55

43,16

1,09

0,12

%

100,8

96,3

100,99

1,05

0,00

32

26

21

0,81

-0,34

SATUAN

unit

%

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan, 2016

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun pada tahun 2015 mengalami penurunan dibanding tahun 2014 sebesar 0,95%. Kondisi pencari kerja tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, seperti tersebut dalam tabel pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan sebagai berikut :


215


Tabel 4.56 Jumlah Pencari Kerja Tahun 2015 Yang Tercatat di Dinsosnakertrans JENIS KELAMIN

TAHUN 2014 2015

1

Laki-laki

4.039

2.955

-26,84

2

Perempuan

4.707

2.861

-39,22

TOTAL

8.746

5.816

-66,06

NO

NAIK/TURUN (%)

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pekalongan, 2016

Jumlah sebanyak

pencari

66,06%

kerja

pada

dibandingkan

tahun

tahun

2015

2014.

menurun Sedangkan

penempatan tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 4.57 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2015 Yang Tercatat di Dinsosnakertrans JENIS PROGRAM

NO

TAHUN 2014

2015

L

P

L

P

1

AKL

386

636

582

963

2

AKAD

216

229

641

596

3

AKAN

38

225

11

194

640

1.090

1.234

1.753

TOTAL

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pekalongan, 2016

Sedangkan meningkatnya jumlah penempatan di luar negeri, hal ini disebabkan karena meningkatnya permintaan tenaga kerja dari luar negeri. Rincian Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) berdasarkan negara tujuan adalah sebagai berikut: 

Brunai Darussalam : 1 Orang (0,49%)



Oman: 16 Orang ( 7,80%)


216




Taiwan

: 28 Orang (13,66%)



Malaysia

: 79 Orang (38,54%)



Singapura

: 49 Orang (23,90%)



Hongkong

: 31 Orang (15,12%)



U.A.E : 1 Orang (0,49%) Sedangkan jumlah tenaga kerja yang tercatat pada

Dinsos Nakertans Kabupaten Pekalongan tahun 2015 sebanyak 30.852 terdiri dari tenaga kerja laki-laki 20.611 orang dan tenaga kerja perempuan 10.241 orang. Jumlah perusahaan yang tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan tahun 2015 sejumlah 523 Perusahaan dengan klasifikasi :  Besar

: 27

 Sedang / Menengah : 172  Kecil

: 324 Dalam tahun 2015, kecelakaan kerja yang terjadi di

dalam perusahaan mayoritas disebabkan oleh kurang hatihatinya pekerja dalam bekerja, sedangkan kecelakaan yang terjadi di luar perusahaan kebanyakan terjadi pada saat pekerja sedang dalam perjalanan berangkat kerja dan pulang kerja melalui jalan yang wajar dilalui. Jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2015, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 4.58 Jumlah Kecelakaan Kerja Yang Dilaporkan Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO

KASUS KECELAKAAN KERJA

TAHUN 2014

2015

KETERANGAN

1

Di Dalam Perusahaan

76

72

-5,26%

2

Di Luar Perusahaan

37

30

-18,92%


217


3

Meninggal Dunia Total

1

1

-

114

103

-9,65%

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Pekalongan, 2016

Perselisihan hubungan industrial yang terjadi pada tahun 2015, didominasi oleh perselisihan hak, yang disebabkan pelanggaran hak pekerja maupun pemilik perusahaan walaupun hal ini sudah diatur dalam Undang-undang, Peraturan Menteri, maupun

peraturan

daerah.

Jumlah

perselisihan

hubungan

industrial yang terjadi di tahun 2015, dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 4.59 Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial Yang masuk Dalam Laporan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

TAHUN

JUMLAH KASUS PERSELISIHAN

2014 2015

6 1

Sumber

:

YANG DAPAT DITANGANI SECARA PROSEDURAL 6 1

PENANGANAN 100% 100%

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pekalongan, 2016

Dengan meningkatnya KHL (Kebutuhan Hidup Layak), dan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja, maka pada tahun 2015 ditetapkanlah kenaikan UMK, seperti tecantum dalam tabel di bawah : Tabel 4.60 Ketetapan UMK dan KHL Tahun 2015 di Kabupaten Pekalongan

TAHUN

KETETAPAN UMK

KETETAPAN KHL

2014 2015

Rp. 1.145.000,Rp. 1.271.000,-

Rp. 1.135.938,Rp. 1.258.488,-

Sumber :

PROSENTASE PERBANDINGAN UMK DENGAN KHL (%) 100,80 % 100,99%

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pekalongan, 2016


218


14.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Banyaknya

perselisihan

hubungan

industrial

dan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 2) Belum membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta perlindungan Jaminan Sosial di perusahaan 3) Terbatasnya kesempatan kerja b. Solusi : 1) Meningkatkan pembinaan perusahaan mengenai tata cara penyelesaian hubungan industrial; 2) Mengoptimalkan fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan

Kerja

(P2K3)

dan

meningkatkan

K3

di

perusahaan; 3) Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan dan Bursa Kerja Khusus untuk info lowongan kerja.

15.

URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM, serta meningkatkan kemandirian UMKM. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatkan sumber daya manusia pengelola koperasi dan

UMKM

yang

akuntabilitas

dan

kompeten

dan

pemberdayaan

berdaya

saing;

Koperasi

dan

meningkatkan UMKM;

dan

meningkatkan sarana dan prasarana koperasi dan UMKM.


219


15.1. Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) tahun 2015 dilaksanakan oleh Bagian

Perekonomian Setda dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui program dan kegiatan sebagai berikut : Dinas Perindagkop - UMKM a.

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan Kegiatan Fasilitasi Kepesertaan Batik Carnival Jawa Tengah. b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Rakyat. c.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan : 1) Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi; 2) Revitalisasi Manajemen Pengelolaan KUD/Koperasi; 3) Validasi Keragaan Koperasi.

Bagian Perekonomian Setda a. Program

Pengembangan

Keunggulan Kompetitif

Kewirausaan

Dan

Usaha Kecil Menengah,

dengan Kegiatan Fasilitasi Dekranasda Kab. Pekalongan b. Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian/Perebunan dengan Kegiatan Pendampingan Program Raskin;


220


c.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pendampingan Pupuk Bersubsidi dan Elpiji.

Kecamatan di Kabupaten Pekalongan a. Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan Peningkatan Promosi Industri Lokal. 15.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa

Belanja

Program

Umum/Rutin

SKPD)

sebesar

Rp958.840.500,00 dan terealisasikan sebesar Rp939.911.200,00 atau 98,03%. (Rincian Realisasi Program dan Kegiatan terlampir) Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut : Tabel 4.61 Capaian Indikator Kinerja Koperasi dan UKM Tahun 2015 NO 1. 2.

3.

Persentase koperasi aktif Persentase koperasi sehat - kategori sehat

%

CAPAIAN TAHUN 2014 43,77

%

0,23

45

0,23

0,51

-

- kategori cukup sehat

%

0,77

85

0,76

0,89

-1,30

Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM

%

87,42

25

87,56

350,24

0,16

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

71

46,25

65,14

NAIK / TURUN (%) 5,67

TAHUN 2015

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKN Kab. Pekalongan, 2016

15.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan


221


Permasalahan yang terkait dengan urusan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut : 1) Masyarakat masih kurang bersemangat dalam berkoperasi sehingga masih sangat kecil pertumbuhan koperasi; 2) Belum Optimalnya kemitraan usaha antara pengusaha, baik mikro, kecil, menengah, besar maupun koperasi; 3) Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM 4) Rendahnya akses Koperasi dan UKM terhadap sumbersumber pembiayaan atau permodalan; 5) Kurangnya pengusaan teknologi informasi; 6) Belum optimalnya

promosi,

pemasaran

dan

saluran

distribusi; 7) Kurangnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM. b. Solusi Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut yang telah dilakukan adalah : 1)

Meningkatkan penyuluhan perkoperasian di Kabupaten Pekalongan;

2)

Pemantauan dan pembinaan koperasi dan prakoperasi agar dapat meningkatkan kinerja koperasi;

3)

Penambahan koperasi

agar

personil

aparat/petugas

pembinaan

lebih

penyuluh

efektif

dan

berkesinambungan untuk membina koperasi yang ada di Kabupaten Pekalongan; 4)

Menyelenggarakan

pelatihan

dan

pembinaan

bagi

koperasi; 5)

Adanya keselarasan program dan kegiatan dalam pengembangan kemitraan antar UMKM dan koperasi;

6)

Peningkatan dan pengembangan UMKM dan koperasi;


222


Pengembangan diversifikasi usaha dan produk bagi

7)

UMKM dan koperasi; Pengembangan struktur permodalan bagi koperasi dan

8)

UMKM; 9)

Pengembangan kelembagaan koperasi;

10)

Pelatihan SDM pengelola koperasi dan UMKM;

11)

Pengembangan Koperasi dan UMKM yang berorientasi IPTEK dan produk unggulan daerah; Fasilitasi dalam hal promosi dan pemasaran.

12)

16.

URUSAN PENANAMAN MODAL Urusan

Penanaman

Modal

dilaksanakan

dalam

rangka

memperhatikan tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan prima serta

mewujudkan

tata

kelola

pemerintahan

yang

baik

(Good

Governance). Melalui kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu yang memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan didukung kondisi keamanan yang kondusif, infrastruktur, dan promosi investasi maka akan berdampak pada meningkatnya investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pekalongan dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya serap tenaga kerja. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang penanaman modal memiliki potensi daerah yang beragam yang dapat menjadi peluang bagi penanaman modal terutama industri batik, tenun, tekstil dan

garment.

Penyelenggaraan

urusan

penanaman

modal

meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan rakyat di era otonomi daerah melalui peningkatan promosi penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun modal asing. 16.1.

Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal tahun 2015 dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda dan Badan


223


Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui program dan kegiatan, sebagai berikut : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan a. Program

Peningkatan

Promosi

dan

Kerjasama

Investasi, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Pemantauan,Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; 2) Penyelenggaraan Pameran Investasi; 3) Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi. b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan: 1) Monitoring / Pemantauan Perizinan; 2) Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan; 3) Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan; 4) Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan Perizinan. c. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan kegiatan : 1) Survey IKM Tahun 2015; 2) Fasilitasi

dan

Koordinasi

Penanganan

Permasalahan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Bagian Perekonomian Setda Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi, dengan kegiatan : a. Program

Peningkatan

Promosi

Dan

Kerjasama

Investasi dengan kegiatan : 1) Fasilitasi

Koordinasi,

Monitoring

dan

evaluasi

pengembangan perekonomian daerah dan investasi; 2) Penyelenggaraan Kajen EXPO.


224


b. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Water Meter Induk Dan Aksesoris; 2) Fasilitasi, Pembinaan dan Monitoring Perusahaan Daerah.

16.2.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program menggunakan

dan

Kegiatan

Belanja

Urusan

Langsung

(tidak

Penanaman

Modal

termasuk

belanja

langsung rutin SKPD) sebesar Rp1.144.901.000,00 dan realisasi sebesar

Rp1.063.691.040,00 atau 92,91% (Rincian realisasi

program dan kegiatan terlampir). Capaian indikator Jumlah Investor berskala nasional (PMDN / PMA) di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2015 diatas target RPJMD, target 700 investor dan realisasi 907 investor. Jika dibandingkan dengan

realisasi investor tahun 2014 (657

investor), jumlah investor tahun 2015 mengalami peningkatan. Dari jumlah tersebut terdiri dari 905 investor dalam negeri (PMDN) dan 2 investor asing (PMA). Untuk investor asing (PMA) perizinan ditangani oleh BKPM RI. Data investasi PMA didapat dari Bussiness Intelegent (BI) BKPM RI melalui portal Elektronic Data File (EDF) kearsipan nasional BKPM RI. Meningkatnya jumlah investor pada Tahun 2015 dikarenakan pemberian pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu (one stop service) yang baik, pembuatan regulasi dan kebijakan yang pro investasi, sosialisasi

yang

tepat

sasaran

kepada

masyarakat

serta

keikutsertaan pada pameran - pameran untuk mengenalkan potensi Kabupaten pekalongan. Dengan Dasar Peraturan Bupati Pekalongan Nomor : 1 Tahun

2015

tentang

Pendelegasian

Kewenangan

Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal

dan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu,

maka


telah

225


menginventarisasi

pelayanan

dokumen

perizinan

dan

non

perizinan sebanyak 3.836 izin, dengan rincian sebagai berikut: a. Retribusi izin ganguan (HO) ada 147 izin; b. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) ada 902 izin; c.

Penerbitan izin SIUP sebanyak SIUP Baru 690 izin, daftar ulang : 276 izin;

d. Penerbitan TDP sebanyak TDP baru sebanyak 699 izin, daftar ulang 356 izin; e. Penerbitan Tanda daftar industri (TDI) sebanyak 6 izin; f.

Penerbitan izin IUI sebanyak 6 izin;

g. Retribusi Izin Alun - alun sebanyak 14 izin; h. Penerbitan Izin Reklame sebanyak 273 Izin, retribusi masuk ke DPPKD; i.

Retribusi surat izin usaha perikanan (SIPI) sebanyak 289 izin;

j.

Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) sebanyak 2 Izin;

k. Penerbitan tanda daftar gudang (TDG) sebanyak 6 Izin; l.

Penerbitan Rekomendasi pembukaan kantor cabang koperasi sebanyak 1 Izin;

m. Penerbitan izin lembaga pendidikan ketrampilan swasta sebanyak 5 izin; n. Penerbitan izin pemakaian motor disel pembangkit tenaga listrik sebanyak 3 izin; o. Penerbitan izin usaha toko modern (IUTM) sebanyak 2 izin; p. Penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi sebanyak 25 izin; q. Penerbitan izin usaha ketenagakerjaan / bursa kerja khusus sebanyak 0 izin; r.

Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair ( IPCL ) sebanyak 5 izin;


226


s.

Penerbitan izin pengesahan pemakaian instalasi penyalur petir sebanyak 4 izin;

t.

Penerbitan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebanyak 1 izin;

u. Penerbitan izin bahan berbahaya dan beracun (B3) sebanyak 3 izin; v. Penerbitan izin persetujuan prinsip sebanyak 27 izin; w. Penerbitan izin lokasi sebanyak 4 izin; x. Penerbitan izin mendirikan klinik sebanyak 4 izin; y. Penerbitan izin operasional klinik sebanyak 3 izin; z.

Penerbitan izin perubahan penggunaan tanah sebanyak 54 izin;

aa. Penerbitan izin lingkungan sebanyak 27 izin; ab. Penerbitan rekomendasi pupuk sebanyak 2 izin. Capaian kinerja pembangunan bidang penanaman modal dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.62 Pengelompokan investor sesuai dengan jumlah investasi Tahun 2015 NO.

JENIS INVESTASI

2014

2015

KETERANGAN Awal desember 2015 izin PMK didelegasikan ke kecamatan (Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

1.

Perusahaan Kecil (PMK)

Mikro

212

363

2.

Perusahaan Kecil (PK) Perusahaan Menengah (PM) Perusahaan Besar (PB) Jumlah

333

399

112

106

0

39

657

907

3. 4.

PMDN : 35 proyek PMA : 2 proyek

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pekalongan, 2015

Capaian jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) tahun 2015 mencapai Rp3.949.670.922.436,00 diatas target RPJMD dan mengalami peningkatan jika dibandingkan


227


dengan capaian tahun 2014 sebesar Rp361.457.876.558,00, rincian nilai investasi berasal dari PMDN Rp377.766.222.436,00 dan

PMA

sebesar

Rp3.571.904.700.000,00

(dengan

penghitungan 1 US$ = Rp13.000,00). Investasi PMA berasal dari sektor

tersier

(Transportasi,

Gudang

&

Komunikasi

dan

Perumahan, kawasan industri & perkantoran), untuk nilai investasi PMDN tahun 2015 yang mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2014 pada sektor sekunder industri tekstil yaitu sebesar Rp84.172.691.425,00, sektor tersier hampir semua mengalami peningkatan kecuali pada bidang perdagangan dan reparasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : Tabel 4.63 Nilai Investasi di K abupaten Pekalongan NO I 1. 2. 3. 4. 5. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

SEKTOR Sektor Primer Tanaman pangan dan perkebunan Peternakan kehutanan Perikanan Pertambangan Sektor Sekunder Industri Makanan Industri Tekstil Industri Barang dri kulit dan alas kaki Industri Kayu Industri kertas dan percetakan Industri Kimia & Farmasi Industri Karet dan Plastik Industri Mineral non logam Industri logam, mesin dan elektronik Industri Instrumen kedokteran, presisi & optik dan jam Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain Industri lainnya

2014 PMDN 24.860.000 0

2015 PMA

PMDN

TOTAL

0 0

0 0

0 0

24.860.000 0 0 0 33.339.611.200 430.000.000 12.262.338.000 0

0 0 0 0 86.372.691.425 0 84.172.691.425 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 86.372.691.425 0 84.172.691.425 0

11.753.619.200 416.000.000

2.200.000.000 0

0 0

2.200.000.000 0

8.252.454.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60.000.000

0

0

0

0

0

0

0

20.000.000

0

0

0

145.200.000

0

0

0


228


NO

SEKTOR

III 1. 2. 3.

Sektor Tersier Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan dan Reparasi 4. Hotel dan Restoran 5. Transportasi, Gudang & Komunikasi 6. Perumahan, kawasan industri & perkantoran 7. Jasa Lainnya Jumlah

2014 PMDN 303.258.265.358 89.550.000.000 16.806.842.500 171.449.189.924

PMDN 291.393.531.011 0 52.381.050.000 119.881.359.038

2.323.500.0000 1.990.000.000

12.350.000.000 10.760.950.000

11.575.000.000

50.806.800.000

9.563.732.934 361.457.876.558

45.213.371.973 377.766.222.436

2015 PMA 3.571.904.700.000 0 0 0

TOTAL 3.863.298.231.000 0 52.381.050.000 119.881.359.038

0

12.350.000.000 332.665.650.000

321.904.700.000

3.300.806.800.000

3.250.000.000.000 0 3.571.904.700.000

45.213.371.973 3.949.670.922.436

Sumber : Dinsperindagkop UMKM Kab. Pekalongan, 2016

a.

Capaian Rasio daya serap tenaga kerja untuk tahun 2015 sebesar 4.478 meningkat dibanding dengan tahun 2014, hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah investor yang masuk ke Kabupaten Pekalongan sehingga mempengaruhi jumlah rasio tenaga kerja.

b.

Pada tahun 2015 kenaikan realisasi investasi meningkat sebesar 4,139 % dari resalisasi tahun 2014 yaitu sebesar 9,927%.

16.3.

Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan 1) Kurangnya arana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan publik yang prima; 2) Keterbatasan jumlah SDM yang menyebabkan pelayanan belum berjalan secara optimal yaitu personil back office idealnya

hanya

melaksanakan

substansi

perizinan

dan

tugas

pengetikan

pemeriksaan namun

masih

merangkap sebagai administrasi kegiatan. Petugas back office juga melaksanakan peninjauan lokasi sehingga meninggalkan tugas pokoknya sementara jenis perizinan yang terus dilaksanakan semakin bertambah;


229


3) Keterbatasan sarana pendukung pelayanan sehingga menghambat

proses

pengurusan

izin

yang

sudah

ditentukan waktunya; 4) Sulitnya melakukan komunikasi informasi dan edukasi langsung kepada masyarakat terkait perizinan; 5) Belum

optimalnya

pelaksanaan

pendelegasian

kewenangan perizinan.

b. Solusi 1) Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi terutama bagi pelayanan publik yang prima; 2) Penyusunan

penambahan

personil

dan

masih

memperbantukan staf bidang lain; 3) Pengadaan sarana pendukung pelayanan; 4) Penyiaran radio untuk informasi perizinan berupa spot lepas ( komunikasi tidak langsung kepada masyarakat ); 5) Adanya

komunikasi

pelimpahan

dan

antar

SKPD

terkait

pendelegasian

dengan

wewenang

penandatanganan perizinan; 6) Adanya diskresi dan dispensasi dari pimpinan untuk menyikapi izin yang belum pro investasi.

17.

URUSAN KEBUDAYAAN Kabupaten

Pekalongan

mempunyai

potensi

cukup

besar

dibidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang dimiliki, disamping adanya peninggalan benda cagar budaya yang bernilai sejarah yang tinggi. Kebudayaan merupakan satu


230


kesatuan didalam pengembangan kesenian di Kabupaten Pekalongan, yang memberikan warna tersendiri dengan adanya berbagai tradisi upacara adat/merti deso serta kreativitas seniman dan seniwati. 17.1. Program dan Kegiatan Penyelenggaraan

Urusan

Kebudayaan

tahun

2015

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui program dan kegiatan, sebagai berikut : a. Program

Pengelolaan

Keragaman

Budaya,

dengan

Kegiatan : 1) Penyelenggaraan lomba kreatifitas seni budaya pelajar (Pekan seni dan FLS2N TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB); 2) Fasilitasi penyelenggaraan Pentas Seni Budaya Daerah (Paingan); 3) Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreatifitas Seni Budaya di Kecamatan; 4) Pelestarian Cagar Budaya dan Aktualisasi Budaya Daerah; 5) Lomba Penguatan Muatan Lokal Bahasa Jawa. 17.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan dilaksanakan dengan anggaran belanja Langsung Urusan (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD)

sebesar

Rp500.000.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp460.477.000,00 atau 92,10 %. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Adapun capaian kinerja Urusan Kebudayaan tahun 2015 terinci pada tabel sebagai berikut : Tabel. 4.64 Capaian Indikator Kinerja Kebudayaan NO 1

INDIKATOR KINERJA Jumlah Group Kesenian

SATUAN Group

2015 CAPAIAN 2014 TARGET REALISASI 155

174

162

%

NAIK / TURUN (%)

93,10

4,52


231


2

Jumlah Gedung Kesenian

Unit

1

1

1

100

0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, 2016

Jumlah grup kesenian pada tahun 2014 naik sebesar 4,52% dari 155 group menjadi 162 group di tahun 2015, sementara untuk jumlah gedung kesenian masih tetap sebesar 1 unit sampai dengan tahun 2015.

17.3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Kebudayaan, adalah : 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sejarah daerah, BCB dan nilai–nilai tradisional daerah; 2) Lunturnya nilai–nilai tradisi di karenakan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa; 3) Rendahnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya.

b. Solusi Solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan Urusan Kebudayaan, antara lain : 1) Mengamankan, melestarikan dan memelihara benda cagar budaya; 2) Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

pelestarikan budaya daerah yang berupa benda cagar budaya, legenda, permainan rakyat dan upacara adat; 3) Meningkatkan toleransi penghayat; 4) Membentuk kesenian khas, sejarah dan legenda serta cerita rakyat;


232


5) Memotivasi para seniman untuk berkreasi melalui ajang festival budaya; 6) Meningkatkan jumlah organisasi kesenian.

18.

URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Kepemudaan peningkatan

saat

semangat

ini

masih

memperlihatkan

kepeloporan

pemuda

perlunya

dalam

proses

pembangunan daerah baik dalam pengembangan jati diri maupun berorganisasi yang telah terjalin kondusif dan sinergi. Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunanPemuda memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional maupun Kabupaten Pekalongan. Peranan pemuda sebagai aset untuk percepatan pembangunan, sangat tergantung pada kualitas sumber daya pemuda. Generasi muda yang memiliki kualitas, dedikasi, kapabilitas dan kredibilitas merupakan faktor

dominan

bagi

pembangunan

di

Kabupaten

Pekalongan,

sebaliknya kualitas yang rendah dan tidak memiliki kreatifitas, dan daya saing akan menjadi beban bagi pembangunan. Dengan dasar pemikiran tersebut maka diperlukan usaha – usaha dari berbagai pihak dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya generasi muda, termasuk didalamnya kebijakan

dan program

pemerintah yang mengarah pada pemberdayaan generasi muda dan organisasi kepemudaan. Kepeloporan di bidang kepemudaan adalah suatu karya nyata bagi

unsur

pemuda

untuk

mengatasi

permasalahan

kualitas

sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya adalah pengembangan teknologi,

metodologi,

dan

managerial

yang

bermanfaat


bagi

233


masyarakat. Kepeloporan pemuda dituntut untuk dapat melakukan terobosan-terobosan yang dapat memberikan kontribusi sebagai upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pemuda itu sendiri dan negaranya. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan.

Kabupaten

Pekalongan

dalam

bidang

olahraga

mulai

mengalami peningkatan dalam pembinaan, pembangunan kelengkapan sarana prasarana, kemajuan prestasi dan penghargaan. Untuk itu revitalisasi kelembagaan /organisasi kepemudaan haruslah ditingkatkan untuk melaksanakan peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Profesional dengan tujuan adalah untuk

meningkatkan

kualitas,

produktivitas

dan

daya

saing

kepemudaan dan keolahragaan di tingkat nasional dan internasional.

18.1.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada Urusan Pemuda dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh 3 SKPD, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Umum Setda serta Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan a. Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga, dengan Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka; b. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan Kegiatan Pembinaan Peningkatan Prestasi Olah Raga Pelajar. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata


234


a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, dengan kegiatan : 1) Kemah Bakti Pemuda; 2) Fasilitasi Kreativitas dan Karya Pemuda; 3) Fasilitasi Pengembangan Kelompok. b. Program

Peningkatan

Peran

Serta

Kepemudaan,

dengan kegiatan : 1) Pemilihan Pemuda Pelopor; 2) Seleksi dan Pengiriman JPI – BPAP; 3) Pengriman Seleksi KPN, PPAN kegiatan Kepemudaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah; 4) Pembinaan Wirausaha Pemuda. c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga, dengan kegiatan: 1) Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana olahraga; 2) Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga dan Alat Olahraga. d. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Jumlah Dan Kualitas Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi Dan Teknisi Olahraga; 2) Pengiriman Event Olahraga Lokal, Regional Dan Nasional; 3) Kegiatan Olahraga Masal Dan Pembudayaan Olahraga; 4) Penyelenggaraan Kompetisi Tingkat Kabupaten; 5) Pemberdayaan Penyelenggaraan / Kegiatan Olahraga Masyarakat; 6) Coaching Clinic; 7) Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat. Bagian Umum Setda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, dengan Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi.


235


Kecamatan di Kabupaten Pekalongan Program

Peran

Serta

Kepemudaan,

dengan

Kegiatan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan.

18.2.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemuda dan Olah Raga tahun 2015 dilaksanakan dengan anggaran belanja Langsung Urusan (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD) sebesar Rp1.182.301.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.153.530.500,00 atau 97,57%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian indikator kinerja urusan Pemuda dan Olah Raga tahun 2015 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan

program-program

dan

kegiatan-kegiatan

yang

mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 4.65 Capaian Indikator Kinerja Pemuda dan Olah Raga Tahun 2015 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR Rasio Jumlah Klub Olahraga per 1000 penduduk Jumlah Gedung Olahraga Jumlah Klub Olahraga Jumlah Gedung Olahraga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Rasio Lapangan

TARGET

REALISASI

%

%

CAPAIAN TAHUN 2014 0,4

0,3

0,3

100

NAIK / TURUN (%) -25

unit

1

1

1

100

0

klub

250

300

366

121

46,40

unit

1

1

1

100

0

unit

34

41

51

124

50

klub

23

24

24

100

4,35

keg

12

14

14

100

16,67

unit

2

2

2

100

0

%

0,6

2,0

0,6

30

0

SATUAN

TAHUN 2015


236


NO.

10

INDIKATOR

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

unit

595

623

595

96

0

olahraga per 1000 penduduk Jumlah Lapangan olahraga

TAHUN 2015

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, 2016

a.

Jumlah Organisasi Pemuda Sektor Pemuda mengalami perkembangan yang menggembirakan, dimana banyak organisasi pemuda serta munculnya tokoh-tokoh pemuda yang merupakan aset dan potensi pembangunan daerah. Pemuda digerakan untuk bisa menjadi mandiri dan memiliki jiwa kewirausahaan sehingga dapat

menggerakan

perekonomian

dan

mengatasi

permasalahan pengangguran. Jumlah organisasi pemuda tahun 2015 sejumlah 44 unit atau 85% dari target 41 unit. Jumlah ini bertambah dari jumlah tahun sebelumnya yang berjumlah 34 unit. Rincian organisasi tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 4.66 Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pekalongan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 14

NAMA ORGANISASI Komite Nasional Pemuda Indonesia IPNU IPPNU FATAYAT NU GP. ANSOR Nasiatul 'Aisyiyah Pemuda Muhamadiyah IPM IMM PMII HMI KOHATI OI Pemuda LDII


237


NO 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sumber

NAMA ORGANISASI PPMI DKC. GARDA BANGSA GMPI Dkc Penegak Pandega AMRI UMRI BEM Stikap Purna Paskibraka Indonesia Satma Pemuda Pancasila AMPG AMPI Pemuda Kosgoro Pemuda Wirakarya Pandu Keadilan Banteng Muda Indoensia BM PAN Multy Agency Wrd Swipe Kabupaten Pekalongan Komunitas Mahasiswa Pekalongan di Semarang Kompas BEM Stikes Darma Putra Bakti Pemuda Karya Pemuda Mekarsari Sejahtera Mandiri Karya Lestari Qita Dhapur Art Dhapur Speed Progress : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, 2016

Jumlah kelompok usaha pemuda produktif tahun 2015 sebanyak 7 kelompok. Daftar Kelompok Usaha pemuda produktif tahun 2014 – 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 4.67 Kelompok Usaha Pemuda Produktif di Kabupaten Pekalongan Tahun 2015


238


NO 1 2 3 4 5 6 7

NAMA KUPP Bumindu Rumbend Lele Jaya Multy Agency PPMI Kab. Pkl Trimo Ingpandum HC SWIPE

JENIS USAHA

LOKASI USAHA

Peternak lele Rumput laut dan bandeng Peternak lele Percetakan Peternakan ayam Peternakan Kambing Handycraf/kuliner

Kec. Sragi Kec. Siwalan Kec. Talun Gumawang, Wiradesa Karangdadap Sukosari Karanganyar Kel. Pekuncen, Wiradesa


b.

Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah kegiatan pemuda tahun 2015 sejumlah 10 kegiatan. Kegiatan

kepemudaan

tersebut

terdiri

dari

kegiatan

kepemudaan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Tabel 4.68 Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Pekalongan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NAMA KEGIATAN KEPEMUDAAN Pembinaan organisasi kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pembinaan dan pengiriman pemuda pelopor Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan Pameran kepemudaan/ Bazar Kepemudaan Kegiatan Fasilitator Karya Pemuda Jambore Pemuda Pembinaan dan pengiriman JPI Pembinaan dan pengiriman BPAP Pembinaan dan pengiriman KPAN Monitoring dan evaluasi


c.

Jumlah Organisasi Olahraga Sektor Olahraga merupakan sektor yang dapat menjadi aset bagi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dalam pembangunan daerah. Dengan peningkatan prestasi olahraga maka akan meningkat pula harga diri dan


239


peningkatan kepercayaan diri untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Pengembangan olahraga juga termasuk membangkitkan olahraga masyarakat antara lain dengan memfasilitasi pembentukan FORMI. Jumlah organisasi olahraga tahun 2015 sejumlah 23 cabang tetap sama dengan tahun 2014 sedangkan jumlah klub adalah sebanyak 366 klub atau 122% dari target 300 klub.

Tabel 4.69 Organisasi Olah Raga di Kabupaten Pekalongan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NAMA ORGANISASI (KLUB) Pencak Silat Taekwondo Karate Atletik Sepeda Catur Bulutangkis Sepakbola,Futsal Angkat Berat Sepaktakraw Volley Tenis Meja Tenis Lapangan Basket Renang Panjat tebing Senam Tarung Drajat Gulat Squash Sepatu roda Balap Montor Menembak Dayung

TAHUN 2014 2015 19 19 8 8 14 14 6 6 2 2 11 11 50 50 134 134 8 8 10 10 42 42 14 14 19 19 11 11 2 2 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1


240


NAMA ORGANISASI (KLUB) JUMLAH

NO Sumber

TAHUN 2014 2015 365 366

: Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata Kab. Pekalongan, 2016

Jumlah klub olahraga mengalami peningkatan yang cukup pesat karena semakin meningkatnya apresiasi dan minat olahraga masyarakat kabupaten Pekalongan. Sehingga ketika dilakukan pendataan ulang, banyak klub olahraga yang sebelumnya tidak terdaftar. d.

Jumlah Lapangan Olahraga Jumlah lapangan olahraga tahun 2015 sejumlah 595 unit atau 108 % dari target 550 unit. Dan jumlahnya bertambah dibandingkan tahun 2014. Rincian lapangan olahraga tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 4.70 Lapangan Olah Raga di Kabupaten Pekalongan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

JENIS LAPANGAN (UNIT) Sepakbola Basket Volley Ball Bulutangkis Renang Futsal Tenis Lapangan Panjat Tebing Sepeda Atletik (lintas lari) Takraw Binaraga Pencak silat Taekwondo Karate Tenis Meja Menembak JUMLAH

TAHUN 2014 2015 141 147 30 33 156 151 120 119 7 7 10 10 12 12 3 3 2 2 1 1 37 36 7 6 32 32 5 5 11 11 20 19 -1 -1 594 595

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata Kab. Pekalongan, 2016


241


Lapangan olahraga berkembang dengan fokus pada peningkatan kualitas sarana prasarana lapangan tersebut sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas latihan dan pertandingan

yang

diselenggarakan.

Salah

satu

yang

dilakukan adalah dengan memberikan bantuan peralatan olahraga pada cabang Silat, Tenis Meja, Bola Volley, Tenis Lapangan, Sepakbola, Sepak takraw, balap sepeda, renang, atletik dan Senam.

e.

Jumlah Gelanggang / Balai Remaja Jumlah balai remaja / gelanggang tahun 2015 jumlah 2 unit mencapai target 100 % dan jumlahnya tetap dibandingkan tahun 2014, yaitu Gedung Pertemuan Umum dan Sanggar Pramuka Karanganyar Gedung/gelanggang remaja yang dimiliki pemerintah hanya 1 sedangkan sanggar pramuka merupakan milik pihak ketiga.

f.

Prestasi yang dicapai tahun 2015 1) Bidang Pemuda Juara

II

Tingkat

Provinsi

Jawa

Tengah

Kegiatan

Kewirausahaan Pemuda atas nama Bangkit 2) Urusan Olahraga NO

NAMA

1

Karmila

2

Welia Safira L

3 4 5 6

Rian S Dewi Yuliani Melia Shafira L Ranum Anggraeni

PRESTASI Juara 1 Sprint Gawang Juara 1 2 emas Juara 1 Lari 100m putra Juara 1 Lompat Tinggi Juara 1 Gaya Dada Pi Juara 1, 100 dan 200

CABANG OLAHRAGA

KETERANGAN

Atletik

POPDA SD

Renang

POPDA SMA

Atletik Atletik Renang Renang

POPDA SMA O2SN SMA Kejurda Jateng Kejurda Jateng


242


NO

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rifda Muthi Sahrany Darul Riyanto Viska Safitri Aldiansah D.S UPT Siwalan Rizki M Falaleh AHW Gita AI Nur Ali M Ahmad M Fadiyah I M. Khoirunizara

PRESTASI gaya dada Juara 1, gaya dada pi dan gaya kupu-kupu pi Antar master Juara 1 Juara 1 Juara 1 Juara 1 Juara 1 Juara 1 Juara 1 Juara 1 Juara 1 Juara I

19

Betari Kumala

Juara I

20

Masyukuri

Juara I

21

Juara I

22

Imam Shoidq D. H M. Hilal

23

Naufal Dhiaul Z

Juara I

24

Ranata W

Juara I

25

Hawa R

Juara I

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Salisa UPT. Paninggaran Widya W. P Nabila N. F. Maulida Putri A. Fahruromzi Karmila Karmila Karmila Ranum Anggraeni Ranum Anggraeni Ranum Anggraeni

Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara

38

Ranum Anggraeni

Juara I

39 40 41

M. Yusril Meta Zulfana M. Jihad Okta

Juara I Juara I Juara I

7

NAMA

Juara I

I I I I I I I I I I I I

CABANG OLAHRAGA

KETERANGAN

Renang

Kejurda Jateng

Tenis meja Tenis Meja Putri Tenis Meja Putri Sepakbola Bulutangkis Putri Tenis Lapangan Putra Tenis Lapangan Putri Pencak Silat Putra Karate Kata Peror Putra Karate Kata Peror Putri Karate Kumite Bebas Putra Karate Kumite Bebas Putri Taekwondo Under 31 Putra Taekwondo Under 35 Putra Taekwondo Under 39 Putra Taekwondo Under 45 Putra Taekwondo Under 27 Putri Taekwondo Under 31 Putri Bulu Tangkis Putra Sepak Takraw Putra Taekwondo 35 Putri Taekwondo 35 Putri Catur Sprint dan Gawang Putra Sprint dan Gawang Putri Loncat katak Putri Formula 1 Gaya Bebas 50 M Putri Gaya Dada 50 M Putri Gaya Punggung 50 M Putri Gaya Kupu-kupu 50 M Putri Bulu Tangkis Putra Bulu Tangkis Putri Tenis Lapangan Putra

Turnamen POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

POPDA SD POPDA SMP POPDA SMP POPDA SMP


243


NO

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

NAMA Bagus P. Nova Ferina M. Fachri R Amelia Nur Kholisoh Asad Ubaidilah Nur Indah Ilman Fatmawati Eka Puji P Arif Syauifullah Ela Minulywati Laili Mardiyono Cheson Rifki SMP N 1 Kesesi SMP N 1 Kesesi Anang Nugroho

57

Karisma Elok F

Juara I

58

Anang Nugroho

Juara I

59

Angger Jati

Juara I

60

Ghylvian P. L

Juara I

61

Fadliliana Muwitaz S SMP 1 Wiradesa SMP 1 Wiradesa Anggita Adi D Hana setianai SMK N Lebakbarang SMA N Kajen Birul Ridho A Via Muafa Nur Cahyo Siti Melisa Saifudin Anisah Hamidah AB Arya Putu Siti Alfatun Kodri Nur F Salisabi M Nur Ardi Edi Ribowo

Juara I

42 43 44

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

PRESTASI

CABANG OLAHRAGA

KETERANGAN

Juara I Juara I Juara I

Tenis Lapangan Putri Tenis Meja Putra Tenis Meja Putri

POPDA SMP POPDA SMP POPDA SMP

Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara

POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA

POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA

SMP SMP SMA SD SD

POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA POPDA

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

I I I I I I I I I I I I

Juara Juara Juara Juara Juara

I I 1 1 1

Pencak Silat Putra Kls B Pencak Silat Putri Kls B Pencak Silat Putra Kls C Pencak Silat Putri Kls C Pencak Silat Putri Kls D Pencak Silat Putra Kls E Pencak Silat Putri Kls E Pencak Silat Putri Kls F Pencak Silat Putri Kls G Bola Voli Putra Bola Voli Putri Karate Kata Perorangan Putra Karate Kata Perorangan Putri Karate Kumite -50 Kg Putra Karate Kumite +50 Kg Putra Karate Kumite -47 Kg Putri Karate Kumite +47 Kg Putra Basket SMP Putra Basket SMP Putri Bulu Tangkis Putra Bulu Tangkis Putri Bola Voli Putra

Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara

1 I I I I I I I I I I I I

Bola Voli Putri Tenis Meja Putra Tenis Meja Putri Pencak Silat Putra Kls A Pencak Silat Putri Kls A Pencak Silat Putra Kls B Pencak Silat Putri Kls B Pencak Silat Putra Kls C Pencak Silat Putri Kls C Pencak Silat Putra Kls D Pencak Silat Putri Kls D Pencak Silat Putra Kls E Pencak Silat Putra Kls F

SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP SMP

POPDA SMP POPDA SMP POPDA SMP POPDA SMP POPDA SMP


244


NO

NAMA

PRESTASI

82

Abu Sofian

Juara I

83

Marhendiyah R. P

Juara I

84

Riski Rismonita

Juara I

85

Fina Ek P S

Juara I

86

Abu Sofian

Juara I

87

Rizal Febrianto

Juara I

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Solihin M Yusril Meta Z Nova F M Fachri R Asad Ubaidillah Nur Indah Ilman Fatmawati Eka PP Arif S Laili M Ela M Cheson R Anang N

Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara

I I I I I I I I I I I I I I I

103 Karisma E F

Juara I

104 Anang N

Juara I

105 Angger J

Juara I

106 Ghylvian PL

Juara I

107 Fani R

Juara I

108 Fadliliana M

Juara I

CABANG OLAHRAGA Karate Kata Perorangan Pria Karate Kata Perorangan Putri Karate Kumite -53 Kg Putri Karate Kumite +53 Kg Putri Karate Kumite -61 Kg Putra Karate Kumite +61 Kg Putra Sepak Takraw Bulu tangkis Putra Bulu Tangkis Putri Tenis Lapangan Putri Tenis Meja Pa Pencak Silat Pa Kls B Pencak Silat Pi Kls B Pencak Silat Pa Kls C Pencak Silat Pi Kls C Pencak Silat Pi Kls D Pencak Silat Pi Kls E Pencak Silat Pa Kls F Pencak Silat Pi Kls E Pencak Silat Pa Kls G Karate Kata Perorangan Putra Karate Kata Perorangan Putri Karate Kumite -50 KG Putra Karate Kumite +50 KG Putra Karate Kumite -47 KG Putri Karate Kumite -47 KG Putri Karate Kumite +47 KG Putri

KETERANGAN POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SD POPDA SMP POPDA SMP POPDA SMP POPDA SMP POPDA POPDA POPDA POPDA

SMP SMP SMP SMP

POPDA SMP POPDA SMP POPDA SMP

POPDA SMP POPDA SMP POPDA SMP POPDA SMP POPDA SMP


18.3.

Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan 1) Pembinaan OKP belum optimal;


245


2) Kurangnya

sarana

dan

prasarana

Olahraga

untuk

pelatihan atlet. b. Solusi : 1) Melakukan koordinasi lintas lembaga; 2) Melaksanakan evaluasi pembinaan dan pengembangan kapasitas kepemudaan; 3) Melakukan

optimalisasi

sarpras

yang

ada

dan

menyediakan sarpras secara bertahap.


246

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents