BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014, sebagai penjabaran tahunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016, yang memuat prioritas pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2014 dengan diselaraskan pada pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat antara lain seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah yang terkait dengan pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki pemerintah daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kekhasan daerah. Pada tahun anggaran 2014 alokasi belanja daerah diperuntukkan bagi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV

Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang ditegaskan melalui penetapan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 912/10/MoU/2013 dan Nomor : 11/DPRD/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentang Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 serta Nota Kesepakatan Nomor : 913/11/MoU/2013 dan Nomor : 12/DPRD/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014. Arah Kebijakan Umum APBD ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang memuat komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, karena kondisi yang dihadapi bersifat dinamis, telah terjadi beberapa perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk menyikapi hal tersebut, telah ditetapkan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan PPAS, yaitu dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 912/4/MoU/2014 dan Nomor : 04/DPRD/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 dan Nota Kesepakatan Nomor : 913/5/MoU/2014 dan Nomor : 05/DPRD/VI/2014 tanggal 25 Juni 20014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014. Dalam

rangka

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

Kabupaten

Pekalongan selama tahun 2014 yang mencakup pelaksanaan kegiatan urusan wajib dan pilihan, maka telah dialokasikan pembiayaannya melalui APBD Tahun Anggaran 2014 yang pada prinsipnya merupakan program-program yang telah direncanakan dalam Kebijakan Umum APBD dan RKPD Tahun 2014. Semua program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2014 dirumuskan sebagai program dan kegiatan dalam mengatasi permasalahan dengan memperhatikan daya dukung potensi dan sumber daya yang tersedia. Kebijakan Umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2014

74


BAB IV

pencapaian yang diharapkan pada setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada satu Tahun Anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kabupaten Pekalongan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berikut anggaran belanja langsung urusan, baik wajib maupun pilihan (tidak termasuk belanja langsung program umum/rutin SKPD) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama tahun 2014, akan diuraikankan berdasarkan pembagian urusan dimana ada satu urusan yang ditangani oleh beberapa SKPD dan sebaliknya ada beberapa urusan yang ditangani oleh satu SKPD. Adapun program umum/rutin SKPD merupakan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kewenangan SKPD, baik urusan wajib ataupun pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, program-program penunjang SKPD meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi program dan kegiatan untuk masing-masing SKPD di Kabupaten Pekalongan tahun 2014 secara utuh dan menyeluruh akan disampaikan dalam forum terpisah berupa Laporan Keuangan Daerah (LKD), dan realisasi pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan setiap urusan tidak termasuk belanja langsung program umum/rutin SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :


75


BAB IV

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib (tidak termasuk belanja langsung program umum/rutin SKPD) sebesar 79,66% dihitung dari realisasi anggaran sebesar Rp412.819.231.112,00 terhadap total anggaran sebesar Rp518.240.862.100,00. Adapun ringkasan target anggaran, realisasi dan pelaksana masing – masing urusan wajib dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Urusan Wajib Tahun 2014 (Tidak Termasuk Belanja Langsung Program Umum/Rutin SKPD) NO.

URUSAN / BIDANG

ANGGARAN

REALISASI

%

SKPD PELAKSANA

1 2

Pendidikan Kesehatan

64.967.128.650 181.050.249.814

41.314.084.249 109.881.149.554

63,59 60,69

3 4 5 6

Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan

204.638.188.886 607.720.300 970.647.000 3.267.960.000

198.390.585.045 478.672.700 930.157.200 3.129.953.200

96,95 78,77 95,83 95,78

2.148.979.200 3.462.700.000 205.000.000

2.054.618.800 3.333.848.192 118.713.600

95,61 96,28 57,91

921.726.500

908.230.550

98,54

Dinhubkominfo KLH, DPU DPU, Bag. Tapem Setda Dindukcapil

762.500.000

751.897.000

98,61

BPMP-KB

2.963.760.000

2.907.839.456

98,11

BPMP-KB

1.636.727.000

1.590.306.800

97,16

Dinsosnakertrans, BPBD Dinsosnakertrans DispeindagkopUMKM, Bag. Perekonomian Setda BPM-PPT, Bag. Perekonomian Setda Dindikbud Dindikbud, Dinporapar Kankesbangpol, Satpol-PP

7 8 9 10 11 12 13

Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial

14 15

Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1.433.618.000 583.769.000

1.415.284.800 547.944.000

98,72 93,86

16

Penanaman Modal

1.009.803.250

966.224.820

95,68

17 18

Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.316.450.000 2.026.548.000

1.273.747.800 1.920.614.000

96,76 94,77

2.844.026.000

2.760.659.650

97,07

19

Dindikbud Dinkes, RSUD Kraton, RSUD Kajen DPU, DPSDA-ESDM DPU BAPPEDA, DPU BAPPEDA


76


NO. 20

21 22 23 24 25 26

URUSAN / BIDANG

ANGGARAN

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Perpustakaan TOTAL

REALISASI

BAB IV

SKPD PELAKSANA

%

33.727.702.300

30.930.139.810

91,71

Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, DPPKD, Setda, Kecamatan

2.995.000.000 438.000.000

2.931.363.025 428.028.000

97,88 97,72

BKPP BPMP-KB

238.000.000 1.539.419.000 2.077.739.200

224.351.500 1.261.249.700 1.974.619.461

94,27 81,93 95,04

407.500.000

394.948.200

96,92

BPMP-KB, BAPPEDA Kanperpus-Arsipda Dishubkominfo, Bag. Humas Setda Kanperpus-Arsipda

518.240.862.100

412.819.231.112

79,66

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2014 (Data Diolah)

Adapun capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Wajib serta permasalahan dan solusi pada masing – masing SPKD pelaksana dapat dilihat pada uraian berikut : 1. URUSAN PENDIDIKAN Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional

sehingga

dalam

implementasinya

juga

menjadi

prioritas

pembangunan di daerah. Pemenuhan atas hak dasar yaitu pendidikan menjadi kewajiban pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas

sumber

daya

manusia

merupakan

faktor

penentu

bagi

pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan komplek. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan,


77


BAB IV

yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidak-tidaknya selama 9 tahun. Penyelenggaraan meningkatkan

Urusan

pemerataan

Pendidikan

ketersediaan,

ditujukan

keterjangkauan,

untuk kualitas,

kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan berdasarkan nilai - nilai kearifan lokal. Sehingga diharapkan dengan pelaksanaan urusan pendidikan, pelayanan pendidikan diharapkan dapat menjangkau semua daerah di Kabupaten Pekalongan. 1.1. Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan : 1) Pembangunan Gedung Sarpras; 2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah; 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah; 4) Pelatihan Pengelola Pendidikan Non Formal; 5) Pelatihan guru Paud Kabupaten Pekalongan; 6) Penyelenggaraan Gebyar PAUD; 7) Kesejahteraan Pendidik PAUD; 8) Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD; 9) Penyelenggaraan Lomba Gugus Paud dan Lomba KB/TK; 10) Penyelenggaraan Apresiasi PTK Paudni berprestasi Tingkat Kabupaten dan Pameran Produk Desa Vokasi; 11) Pengadaan Administrasi PAUD; 12) Lomba Anak usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi; dan 13) Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUD. b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan :


78


BAB IV

1) DAK SD/SMP 2013 Sisa Tender; 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah; 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah; 4) Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI, SMP/MTS; 5) Penyelenggaraan paket A dan Paket B; 6) Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB; 7) Fasilitasi

Program

Makanan

Tambahan

Anak

Sekolah

(PMTAS); 8) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB; 9) Pengadaan Alat Lab IPA SMP; 10) Pembangunan Perpustakaan Sekolah; 11) Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa; 12) Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SMP; 13) Operasional TKN UPT Pendidikan dan SKB; 14) Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP; 15) Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD; 16) Pelatihan kurikulum 2013 untuk SMP; 17) Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD dan SMP; 18) Pengadaan Mebelair Pengganti untuk SMP; 19) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB, SMP/SMPLB; 20) Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB; 21) Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB MTs; 22) DAK SD/SMP dan Pendampingan 2014; 23) Lomba Perpustakaan Sekolah; 24) Lomba Karya Ilmiah Siswa; 25) Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M); 26) Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP; 27) Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan; 28) Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB; 29) Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD/SDLB; 30) Bintek Tiga Mata Pelajaran Ujian Sekolah; dan


79


BAB IV

31) Pembangunan Talud dan Peninggian Bangunan Halaman SD dan SMP. c. Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan : 1) Pembangunan Gedung Sekolah; 2) Pelatihan Kurikulum 2013 SMA/SMK; 3) Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu; 4) Penyelenggraan Paket C Setara SMU; 5) Lomba Kreatifitas Siswa SMA; 6) Liga Pendidikan; 7) Operasional Rutin SMA Dan SMK; 8) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK (Propinsi); 9) Pengadaan Alat Bengkel SMK (Propinsi); 10) Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Propinsi); 11) Beasiswa SMA/SMK Dari Keluarga Kurang Mampu (Propinsi); 12) Bimbingan Teknis Ujian Nasional; 13) Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Nasional; 14) Lomba Sekolah Sehat SMA/SMK/MA; 15) Oliampiade Sains Nasional Guru; 16) Lomba Kompetensi Siswa SMK; 17) DAK SMA/SMK 2014; 18) Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Propinsi); 19) Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (Propinsi); 20) Pengembangan Mutu SMA (Propinsi); 21) Paket DAK SMA/SMK Belum Dilaksanakan 2013; 22) Pengembangan Alat Multimedia SMA (Propinsi); 23) Pengembangan Alat Muktimedia SMK (Propinsi); 24) Fasilitasi Penelitian IPA Dan IPS Siswa SMA (Propinsi); 25) Pembangunan Talud SMA/SMK; 26) Fasilitasi Carer Center (Provinsi); 27) Fasilitasi Bursa Kerja Khusus (Provinsi); dan 28) Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (Provinsi).


80


BAB IV

d. Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan : 1) Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan (Propinsi); 2) Operasional Pendidikan Non Formal Dan Informal; dan 3) Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat. e. Program

Peningkatan

Mutu

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan, dengan kegiatan : 1) Lomba Kreativitas Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas; 2) Pengiriman Pelatihan Calon Kepala Sekolah; 3) Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Propinsi); 4) Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (Propinsi); 5) Penilaian Angka Kredit Guru PNS; 6) Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula; 7) Fasilitasi Peningkatan Guru Seni Budaya; 8) Pelatihan Kompetensi Guru SMA/SMK; dan 9) Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bakti Pendidikan Formal Tahun 2013 (Propinsi). f.

Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan,

dengan

kegiatan : 1) Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional; 2) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan; 3) Pendataan Siswa Miskin; 4) Pelatihan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan; 5) Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Propinsi); 6) Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi); 7) Fasilitasi Penyelenggaraan UN Dan UNPK (Propinsi); 8) Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Propinsi); dan 9) Operasional Akademi Komunitas.


81


g. Program

BAB IV

Peningkatan Kelembagaan Pengarustamaan

Gender dan Anak, dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender (Propinsi). h. Program

Pendidikan

Luar

Biasa,

dengan

kegiatan

Pengurugan Tanah untuk Lokasi Pembangunan USB SLB. 1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan Pendidikan

dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Kebudayaan

dilaksanakan

dengan

target

menggunakan anggaran belanja langsung (tidak termasuk anggaran belanja langsung rutin SKPD) sebesar Rp64.967.128.650,00 dan terealisasi sebesar Rp41.314.084.249,00 atau 63,59%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian

target

indikator

sasaran

Urusan

Pendidikan

tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan

keberhasilan

pembangunan

melalui

pelaksanaan

program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2014. Keberhasilan pembangunan pada Urusan Pendidikan dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun 2014 adalah seperti dalam tabel berikut : Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Tahun 2014 NO. 1.

2014

SATUAN

CAPAIAN 2013

TARGET

REALISASI

%

%

35

36

37.89

105

unit

3

3.00

3

100

APK SD/MI

%

103

107

103.34

97

APM SD/MI

%

92.15

95

92.46

97

Angka Lulus UASBN SD/MI

%

100

100

100

100

INDIKATOR KINERJA Pendidikan Dasar TK dan PAUD APK PAUD TK/RA sesuai standar

2.

Pendidikan Dasar 9 Tahun SD/MI


82


BAB IV

2014

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2013

TARGET

REALISASI

%

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Jumlah SD/MI sesuai Standar Nasional Pendidikan SMP/MTs

%

0.38

0.35

0.33

94

unit

45

45

45

100

APK SMP/MTs

%

99.71

99.78

99.84

100

APM SMP/MTs

%

81.19

90.00

81.32

90

Angka kelulusan UN SMP/MTs

%

98.3

88.25

99.64

113

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Jumlah SMP/MTs RSBI

%

0.49

0.10

0.28

280

unit

2

-

2

-

APK SMA/SMK/MA

%

66.31

75.00

67.66

90

Angka kelulusan UN SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Jumlah SMA/SMK/MA RSBI

%

99.75

97.80

99.95

102

%

0.8

0.50

0.3

167

unit

2

-

2

-

%

9

7.50

9.25

123

%

98

97.50

98.2

101

%

96

95.50

96.5

101

%

92

92.10

92.5

100

%

56

30.00

35

117

orang

160

161.00

162

101

%

17

16.00

18

113

%

7

6.00

7.5

125

%

12

11.00

13

118


83

NO.

3.

4.

5.

6.

Sekolah Menengah

Pendidikan Non Formal (Pendidikan Kesetaraan) a. 7% mendukung capaian APK Dikdas b. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 97% c. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 95% d. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 90% e. 60% usia 15 – 44 th belum sekolah terlayani pendidikan kesetaraan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) a. Angka Buta Aksara usia 15 tahun keatas selesai tahap pelestarian, b. 15% Desa/Kelurahan di Jawa Tengah memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kursus dan Kelembagaan a. 5% pengangguran usia 1544 th memperoleh la-yanan pendidik-an Kecakapan Hidup b. 10% lembaga PNF terakreditasi


BAB IV

2014

NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2013

TARGET

REALISASI

%

unit

60

55.00

65

118

7.

Jumlah Lembaga kursus yang bersertifikasi Angka Melek Huruf

%

90

92.00

97

105

%

20

25.00

30

120

%

70

60.00

79.5

133

%

60

61.00

65

107

%

95.25

92.00

94.3

103

%

70

71.00

72

101

%

100

100.00

100

100

8.

Pendidik dan Tenaga kependidikan a. Persentase Jumlah Guru TK/RA Layak Mengajar b. Persentase Guru SD/MI layak Mengajar c. Persentase Guru SD/MI Sertifikasi d. Persentase Guru SMP/MTs layak Mengajar e. Persentase Guru SMP/MTs Sertifikasi f. Proesntase Guru SMK Layak mengajar

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, 2014

Tabel 4.3 Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2014 NO

INDIKATOR

SATUAN

CAPAIAN 2013

TARGET

TAHUN 2014 REALISASI

%

1.

APK PAUD

%

35

36

37.89

105

2.

APK SD/MI

%

103

107

103.34

97

3.

APK SMP/MTs

%

99.71

99.78

99.84

100

4.

APK SMA/SMK

%

66.31

75

67.66

90

5.

APM SD/MI

%

92.15

95

92.46

97

6.

APM SMP/MTs

%

81.19

90

81.32

90

7.

APM SMA/SMK

%

45.21

45

46.73

104

8.

%

0.38

0.35

0.33

94

%

0.29

0.1

0.28

280

%

0.8

0.5

0.3

167

11.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Kelulusan SD/MI

%

100

98

100

98

12.

Angka Kelulusan SMP/MTs

%

97.82

88.25

99.64

89

13.

Angka Kelulusan SMA/SMK

%

99.92

97.8

99.9575

98

14.

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/MA ke SMA/SMK/MA

%

84.48

80

90.5

88

%

74.62

75

77.4

97

9. 10.

15.


84


16. 17. 18.

Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV SD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV SMP Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV SMA

BAB IV

%

50.15

60

79.5

75

%

95.25

92

94.3

98

%

97.24

93

95.2

98


a. Pemerataan dan Akses Layanan Pendidikan 1) Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dapat dilihat dari grafik berikut ini : Grafik 4.1 Capaian APK Tahun 2013 – 2014 120 100 80 Tahun 2013

60

Tahun 2014 Target Tahun 2014 Realisasi

40 20 0 APK PAUD APK SD/MI

APK APK SMP/MTs SMA/SMK



85


BAB IV

Grafik 4.2 Capaian APM Tahun 2013 – 2014 100 90 80 70 60

Tahun 2013

50

Tahun 2014 Target

40

Tahun 2014 Realisasi

30 20 10 0 APM SD/MI

APM SMP/MTs

APM SMA/SMK


Dari data yang ada terlihat bahwa pada tahun 2014 APK mengalami kenaikan baik APK PAUD, SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA. Akan tetapi ada sebagian tidak mencapai target yaitu APK SD/MI semula target 107% tercapai 103,34% dan APK SMA/SMK yang di targetkan 75% hanya tercapai 67,66%. Ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya semakin tinggi dengan semakin banyaknya anak yang sekolah keluar Kabupaten Pekalongan. Demikian juga untuk APM SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA mengalami kenaikan di semua jenjang. Untuk SD/MI dari 92,15% menjadi 92,46%, SMP yang tahun 2013 sebesar 81,19% menjadi 81,32% pada tahun 2014 serta SMA/SMK/MA dari 45,21% menjadi 46,73%. Tetapi untuk SMP/MTs tidak mencapai target karena masih terlalu banyak usia di bawah 12 tahun dan diatas 15 tahun yang menjadi siswa SMP/MTs.


86


BAB IV

2) Angka Putus Sekolah Grafik 4.3 Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2013 – 2014 0,9 0,8 0,7 0,6 Capaian 2013

0,5

Target 2014

0,4

Realisasi 2014

0,3 0,2 0,1 0 SD/MI

SMP/MTs

SMA/SMK


Dari data yang ada nampak bahwa angka putus sekolah mengalami peningkatan di semua jenjang, dan semuanya

melebihi

target

yang

diinginkan.

Hal

ini

menunjukan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

semakin

tinggi,

dan

berkurangnya

biaya

pendidikan dikarenakan adanya BOS, Pendampingan BOS, dan beasiswa miskin (BSM) yang menjadi program kegiatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kegiatan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI sebanyak 101.152 siswa (666 sekolah) besarannya Rp30.000,00/tahun sehingga telah dicairkan sejumlah Rp3.034.560.000,00 dan untuk

SMP/SMPLB/MTS

sebanyak

39.855

siswa

(126

sekolah) besarannya Rp50.000,00/tahun sehingga dicairkan sejumlah Rp1.992.750.000,00.


87


BAB IV

Sementara beasiswa miskin (BSM) untuk semua jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : - Tingkat SD Usulan BSM yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Non KPS

sejumlah 40.764 siswa dari jumlah

keseluruhan 78.427 siswa, dengan realisasi penerima BSM sejumlah 31.514 siswa (40,18%) per siswa Rp450.000,00 sehingga total mencapai Rp14.181.300.000,00 dan yang yang belum menerima sejumlah 9.250 siswa (Non KPS). - Tingkat SMP Usulan BSM yang memiliki kartu Perlindungan Sosial (KPS ) dan Non KPS sejumlah 13.147 siswa dari total 30.651 siswa, dengan realisasi penerima BSM sejumlah 10.047 siswa (32,77%) per siswa Rp750.000,00 sehingga total mencapai Rp7.535.250.000,00 dan yang belum menerima 3.100 siswa (Non KPS). - Tingkat SMA/SMK Usulan BSM yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Non KPS sejumlah 9.797 siswa dari 21.393 siswa, dengan realisasi 4.322 siswa (20,20%) per siswa sebesar Rp1.000.000,00

sehingga

total

mencapai

Rp4.322.000.000,00 dan yang belum menerima 5.479 siswa.


88


BAB IV

3) Angka Melanjutkan Sekolah Grafik 4.4 Angka Melanjutkan SMP dan SMA/SMK Tahun 2013 – 2014

100 90 80 70 60

Tahun 2013

50

Tahun 2014 Target

40

Tahun 2014 Realisasi

30 20 10 0 SMP/MTs

SMA/SMK


Kesadaran

masyarakat

yang di

perkuat

dengan

adanya peningkatan prosentase angka melanjutkan sekolah pada tahun 2014, baik jenjang SMP/MTs maupun SMA/SMK menunjukkan melanjutkan

peningkatan. sekolah

dan

Guna akses

mendukung pemerataan

anak layanan

pendidikan, upaya yang telah dilakukan antara lain : - Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru maupun rehabilitasi ringan/sedang/berat sekolah. - Peyaluran bantuan pendampingan BOS SD dan SMP. - Bantuan Beasiswa Miskin untuk SD, SMP dan SMA serta SMK.


89


BAB IV

b. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan  Meningkatnya kelulusan semua jenjang baik SD, SMP maupun SMA/SMK dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik 4.5 Angka Kelulusan Tahun 2013 – 2014

100 80 Capaian 2013

60

Target 2014 Realisasi 2014

40 20 0 SD/MI

SMP/MTs

SMA/SMK


Dari data yang ada nampak bahwa kelulusan tahun 2014 semuanya meningkat di banding tahun 2013.  Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan selama tahun 2014 dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu : 1) Pembangunan UGB PAUD Terpadu Negeri Pekajangan; 2) Pembangunan UGB PAUD Terpadu Negeri Mejasem; 3) Pembangunan RKB PAUD Harum Desa Sampih Kec. Wonopringgo dan TK Kyai Betoro; 4) Pembangunan RA Muslimat Wiroditan Bojong; 5) Rehab PAUD Mumtaz Desa Pakisputih, TK Muslimat Kademangan, RA Muslimat Bligo Kec. Buaran dan TK AlUkhuwah Galangpengampon Kec. Wonopringgo; 6) Rehab TK Negeri Pembina Kajen dan TK Negeri Pembina Karanganyar; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2014

90


BAB IV

7) Rehab TK Aisyiyah Tangkil Tengah Kec. Kedungwuni; 8) Rehab TK Muslimat Dadirejo Timur Kec. Tirto dan TK Puspita Bebel Kec. Wonokerto; 9) Rehab TK ABA Paesan 2 Kedungwuni Barat dan RA Bustanul Iman Pegandon Kec. Kedungwuni; 10) Rehab TK Randumuktiwaren Kec. Bojong dan RA Muslimat Tangkil Tengah Kec. Kedungwuni; 11) Rehab TK Muslimat Kampil Kec. Wiradesa dan TK Mekar Tengengkulon Kec. Siwalan; 12) Rehab

TK

ABA

2

Pekajangan

Ambokembang

Kec.

Kedungwuni, TK Aisyiyah Gandarum Kec. Kajen dan TK PGRI Kaibahan Kec. Kesesi; 13) Rehab TK Batik Wonopringgo Kec. Wonopringgo dan TK Muslimat Bligorejo Kec. Doro; 14) Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Karyomukti Kec. Kesesi dan Kedungkebo Kec. Karangdadap; 15) Pengadaan Peralatan Pendidikan SD (DAK Sisa Tender 2011); 16) Pengadaan Peralatan Pendidikan SD (DAK Sisa Tender 2013); 17) Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK Sisa Tender 2013); 18) Pengadaan Buku Referensi SMAN 1 Wiradesa dan SMKN 1 Sragi (DAK Sisa Tender); 19) Rehab MI NU Desa Rowolaku Kec. Kajen; 20) Rehab Gedung SMP NU Kesesi; 21) Rehab MI Walisongo Podo Kedungwuni; 22) Rehab

MDA

Usmanul

Anwar

Capgawen

Selatan

Kedungwuni; 23) Pembangunan RKB MTs Salafiyah NU Desa Karanganyar Kec. Tirto;


91


BAB IV

24) Pembangunan RKB SD Muhammadiyah Pekajangan 2 di Tangkil Kulon; 25) Pembangunan RKB SMP Muhammadiyah Wonopringgo; 26) Pembangunan Gedung MI Walisongo Kranji Kedungwuni; 27) Pembangunan RKB SMP Pajomblangan Kedungwuni; 28) Pembangunan RKB MII YAPINU Desa Bojongminggir Kec. Bojong; 29) Pembangunan

Perpustakaan

dan

MCK

MII

Desa

Galangpengampon Kec. Wonopringgo; 30) Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 3 Kajen (2 Ruang); 31) Pengadaan Alat Lab IPA SMP N 3 Kesesi; 32) Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 2 Talun dan SMPN 3 Doro; 33) Pembangunan

Perpustakaan

SDN

02

Kulu

Kec.

Karanganyar; 34) Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SMP 35) Pengadaan Buku Perpustakaan SD dan SMP SMP Satap Winduroj, SMP N 1 Kandangserang, SMP Satap Boda, SMP N 3 Kajen; 36) Pengadan Buku Kurikulum 2013 Smt 2 SD; 37) Pengadan Buku Kurikulum 2013 Smt 2 SMP Negeri; 38) Pengadan Buku Kurikulum 2013 Smt 2 SMP Swasta; 39) Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD (DAK 2014); 40) Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD (DAK 2014); 41) Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD (DAK 2014); 42) Pengadaan Peralatan Penjas Orkes SD (DAK 2014); 43) Pengadaan Peralatan Pendidikan SBK SD (DAK 2014); 44) Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Swasta (DAK 2014);


92


BAB IV

45) Pengadaan Peralatan Matematika, IPS dan IPA SMP (DAK 2014); 46) Pengadaan Peralatan Penjas Orkes SMP (DAK 2014); 47) Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Semester 2 SD; 48) Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Semester 2 SMP Negeri; 49) Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Semester 2 SMP Swasta; 50) Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SDN 03 Bondansari Kec. Wiradesa; 51) Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SDN 02 Pantianom Kec. Bojong dan SDN 02 Jagung Kec. Kesesi 52) Pembangunan

Talud

SDN

03

Lambur

Kec.

Kandangserang; 53) Pembangunan

Talud

SDN

03

Garungwiyoro

Kec.

Kandangserang; 54) Peninggian Perpustakaan SDN Mulyorejo Kec. Tirto; 55) Pembangunan Tanggul dan Peninggian Halaman SDN Kranding Kec. Tirto; 56) Pembangunan Talud SDN 02 Lumeneng Kec. Paninggaran; 57) Pembangunan Talud SDN 02 Gutomo Kec. Karanganyar; 58) Pembangunan Talud SDN 01 Sukoharjo dan SDN 03 Sukoharjo Kec. Kandangserang; 59) Pembangunan Tanggul dan Peninggian Halaman SDN Jeruksari Kec. Tirto; 60) Pembangunan RKB SMK Rifaiyah Kesesi; 61) Pembangunan RKB SMK Muhammadiyah Kesesi; 62) Pembangunan RKB MA YAPPI Kesesi; 63) Pembangunan RKB SMK Maarif NU Kajen; 64) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Kesesi; 65) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Yapenda Karanganyar;


93


BAB IV

66) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Islam YMI Wonopringgo; 67) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Bina Umat Siwalan; 68) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Gondang Wonopringgo; 69) Pengadaan

Alat

Bengkel

SMKN

1

Sragi,

SMKN

1

Karangdadap dan SMKN 1 Lebakbarang 70) Pembangunan Talud SMKN 1 Lebakbarang; 71) Pembangunan Talud SMAN 1 Petungkriyono; 72) Pengadaan Alat Multimedia SMA N Doro; 73) Pengadaan Alat Multimedia SMA N Wiradesa. c. Prestasi Pendidikan Perolehan prestasi selama tahun 2014 sebagai berikut : 1) Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) - Juara Harapan II

(Peringkat V) Apresiasi PTK PAUDNI

Berprestasi Tingkat Nasional Kategori Penilik Tahun 2014 a.n. Endangsih Nugraeni R, SE; - Juara I Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Penilik Tahun 2014 atas nama Endangsih Nugraeni R, SE.; - Juara II Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Pamong Belajar Tahun 2014 atas nama Drs. Sujud Marwoto ; - Juara III Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi

Jawa

Tengah

Kategori

Instruktur

Kursus

Perhotelan Tahun 2014 atas nama Asih Juwandani, S.Pd.


94


BAB IV

2) Pendidikan Dasar - Lomba Penganugrahan Tunas Muda Indonesia (SD Islam YMI Wonopringgo a.n Bastnah Muhibah peringkat 4 Nasional; - Lomba Penganugrahan Tunas Muda Indonesia (MI YMI 04 Wonopringgo a.n Raisya Hadia) peringkat 6 Nasional; - Sekolah Dasar Standar Nasional 35 sekolah; - Ujian Sekolah SD peringkat 27 dari 35 Kabupaten / Kota dengan rata-rata 7,20; - Ujian Sekolah SD (SDN 01 Doro) peringkat 2 Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan nilai rata-rata 9,54; - Lomba

Cerdas Cermat SD (SDN 01 Doro) peringkat 4

Tingkat Provinsi Jawa Tengah; - Lomba

Bercerita

Wonopringgo/Batsnah

SD

(SD

Muhibah)

Islam

peringkat

YMI 5

02

Tingkat

Provinsi Jawa Tengah; - POPDA (SD Muhammadiyah Tanjungsari a.n Ranum Anggraeni peringkat Tingkat Provinsi Jawa Tengah). 3) Pendidikan Menengah - Peningkatan hasil UN SMA masing-masing dari peringkat 25 menjadi 22 untuk program IPA dan dari peringkat 26 menjadi 15 untuk program IPS, serta untuk program Bahasa dari peringkat 4 menjadi 3; - Lomba Kreatifitas Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas untuk tahun 2014 meraih juara II tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk Kepala SMP atas nama Darsono, S.Pd; - Juara II tingkat Provinsi Jawa Tengah Lomba Kompetensi Siswa SMK untuk lomba Auto Cad atas nama Bayu Aji Setiawan - SMK 1 Sragi;


95


BAB IV

- Juara III tingkat Provinsi Jawa Tengah Lomba Kompetensi Siswa SMK untuk lomba Farmasi atas nama Novita Aryani P - SMK 1 Sragi; - Juara III tingkat Provinsi Jawa Tengah Lomba Kompetensi Siswa SMK untuk lomba Automobile Technology atas nama Ridho Bayu Aji - SMK 1 Sragi; - Juara III tingkat Provinsi Jawa Tengah Lomba Kompetensi Siswa SMK untuk lomba Commercial Wiring atas nama Ahmad Fatkhul Aziz - SMK 1 Sragi; - Juara III tingkat Provinsi Jawa Tengah Lomba Kompetensi Siswa SMK untuk lomba Debat Bahasa Jerman atas nama Tia Riwinda Maryam - SMK 1 Sragi; - Juara III tingkat Provinsi Jawa Tengah Lomba Kompetensi Siswa SMK untuk lomba Debat Bahasa Perancis

atas

nama Ani Rohanah - SMK 1 Sragi; - Juara III tingkat Provinsi Jawa Tengah Lomba Kompetensi Siswa SMK untuk lomba Debat Bahasa Perancis

atas

nama Wahyuni - SMK 1 Sragi; - Juara I tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk Lomba Mata Pelajaran Biologi atas nama Drs. Mulyono - SMA 1 Bojong; - Juara I tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk Lomba Geguritan atas nama Sabila Bahana Jagad - SMA 1 Wiradesa; - Juara III tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk Lomba Geguritan atas nama Arif Sulistiyono - SMA 1 Kesesi; - Juara I tingkat Ex Karasidenan Pekalongan untuk Lomba Cerdas Cermat - SMA Kajen; - Juara II

POPDA tingkat Provinsi Jawa Tengah

untuk

Nomor Lompat Jangkit atas nama Edi Purwanto - SMA 1 Wiradesa;


96


- Juara II

BAB IV


Nomor Lari 100 m

untuk

atas nama Rian Setiawan - SMA 1

Bojong; - Juara III


Nomor Lompat Jauh

untuk

atas nama M. Sholeh - SMA 1

Kesesi; - Juara III


Cabang Olahraga Pencaksilat

untuk

atas nama Reda Melana

Putra - SMK 1 Lebakbarang; - Juara III


untuk

Nomor Senam Artistik atas nama Fety Rosana - SMA 1 Kedungwuni; - Juara III


Nomor Senam Balok Keseimbangan

untuk

atas nama Jaeny

Arieta - SMA 1 Kedungwuni; - Juara III Tingkat Bakorwil Lomba Sekolah Sehat - SMAN 1 Bojong; - Juara III Tingkat Provinsi Jateng Sekolah Berkarakter SMAN 1 Kedungwuni; 4) Kebudayaan - Juara I Seni Lukis SMPLB - FLS2N Tingkat Nasional, a.n. Rani Wijayanti (SMPLB Wiradesa); - Juara Umum Pekan Seni Pelajar tingkat Eks Karesidenan Pekalongan di Kab. Pemalang; - Juara I Seni Lukis SMPLB - FLS2N Tingkat Provinsi Jateng a.n. Rani Wijayanti (SMPLB Wiradesa); - Juara I Seni Kriya SMA - FLS2N Tingkat Provinsi Jateng a.n. Ridi Sujatmiko (SMAN 1 Doro); - Juara III Desain Grafis SMALB FLS2N tingkat Provinsi Jateng a.n. Moh. Arifka Slamet (SMALB Wiradesa).


97


BAB IV

1.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan

pokok

pembangunan

pendidikan

di

Kabupaten Pekalongan antara lain adalah sebagai berikut : 1) Belum optimalnya pemerataan, akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain disebabkan :  Belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD bagi pengembangan potensi anak (Golden Age);  Keterbatasan lembaga dan sarana prasarana PAUD;  Belum terpenuhinya rasio ideal pendidik PAUD : peserta didik; dan  Belum

tersedianya

standar

pengelolaan/manajemen

PAUD. 2) Belum optimalnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan dasar antara lain disebabkan oleh :  Masih

kurangnya

kesadaran

sebagian

masyarakat

terhadap pentingnya pendidikan dasar;  Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Dasar;  Belum terpenuhinya rasio ideal pendidik Dikdas : peserta didik;  Belum

optimalnya

pelaksanaan

Manajemen

Berbasis

Sekolah (MBS):  Belum optimalnya pembinaan kesiswaan;  Belum

optimalnya

perencanaan

dan

pengelolaan

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); dan  Belum terpenuhinya standar nasional satuan pendidikan dasar; 3) Belum optimalnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan menengah yang disebabkan oleh :


98


BAB IV

 Rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat berdampak pada angka putus sekolah;  Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Menengah;  Belum optimalnya links and match antara sekolah dengan dunia usaha dan industri;  Belum terpenuhinya rasio ideal pendidik Dikmen : peserta didik;  Belum optimalnya pembinaan kesiswaan;  Belum

terpenuhinya

standar

nasional

pendidikan

menengah;  Belum

optimalnya

perencanaan

dan

pengelolaan

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); dan  Belum seluruh satuan pendidikan menengah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000. 4) Belum optimalnya pemerataan, akses, mutu dan relevansi serta daya saing Pendidikan Non Formal yang disebabkan oleh :  Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap Pendidikan Non Formal;  Kurangnya biaya untuk mengikuti Pendidikan Non Formal;  Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Non Formal;  Rendahnya mutu pada pendidikan non formal; dan  Belum

tersedianya

standar

pengelolaan/manajamen

Pendidikan Non Formal. 5) Belum optimalnya pemerataan, akses, mutu dan relevansi Pendidikan Khusus yang disebabkan oleh :  Rendahnya

kesadaran

masyarakat

mendidik

anak

berkelainan khusus pada Satuan Pendidikan Khusus;  Tingginya indeks biaya Pendidikan Khusus; dan


99


BAB IV

 Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Khusus. b. Solusi Sekalipun dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Pekalongan dihadapkan pada kendala di atas, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang bagi upaya pencapaian tugas. Peluang tersebut diantaranya adalah : 1) Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendidikan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah termasuk di dalamnya adalah Standar Nasional Pendidikan. 2) Menguatnya komitmen Pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. 3) Meningkatnya

pemanfaatan

dan

penggunaan

teknologi

informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan. 4) Semakin banyaknya kerja sama dengan pihak luar untuk pembangunan pendidikan di Kabupaten Pekalongan. 5) Meningkatnya permintaan dunia usaha/industri terhadap tenaga kerja terampil utamanya lulusan SMK.

2. URUSAN KESEHATAN

Faktor yang mempengaruhi peningkatan usia harapan hidup adalah

meningkatnya

perhatian

masyarakat

terhadap

pentingnya

kesehatan dan ditunjang dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.


100


BAB IV

Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas terdapat di semua kecamatan dan ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan sarana prasarana. Pembangunan kesehatan dan gizi terutama diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia. Selain itu, pembangunan kesehatan dan gizi diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan urusan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Sehat selain sebagai salah satu hak dasar manusia, juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang bersama

faktor

pendidikan

dan

ekonomi

menjadi

ukuran

untuk

menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di pihak lain, sehat mulai dari janin dalam kandungan, anak balita, remaja, dewasa dan usia lanjut juga perlu diupayakan dan diperjuangkan. Upaya pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan diantaranya dengan peningkatan upaya promosi kesehatan, budaya hidup bersih dan sehat, penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial lainnya serta peningkatan SDM bidang kesehatan yang terampil dan profesional dibidangnya.


101


BAB IV

2.1. Program dan Kegiatan

Urusan Kesehatan di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan oleh 3 SKPD, yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Kajen dan RSUD Kraton. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Kesehatan tahun 2014 sebagai berikut : Dinas Kesehatan a. Program

Peningkatan

Sumber

Daya

Manusia,

yang

dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Pendidikan dan pelatihan Tehnis Fungsional; 2) Pelatihan Tenaga Medis/ Paramedis dan Non Medis Dinas Kesehatan dan Puskesmas. b. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Pemenuhan

dan

Pemerataan

Kebutuhan

Obat

dan

Perbekalan Kesehatan; 2) Operasional dan Penunjang Kegiatan UPTD Labkesda; 3) Pengadaan Obat penunjang, Reagen, Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai. c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan; 2) Peningkatan Upaya Kesehatan Khusus; 3) Pengadaan Alat kesehatan dan penunjang Puskesmas; 4) Perkesmas (Perawatan Kesehatan Masyarakat); 5) Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD); 6) Pelayanan Administrasi perkantoran Puskesmas; 7) Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas. d. Program Peningkatan Pengembangan dan pengelolaan Keuangan

daerah

yang

dijabarkan

dengan

kegiatan

Administrasi Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan.


102


e. Program

Promosi

Kesehatan

dan

BAB IV

Pemberdayan

Masyarakat, yang dijabarkan dengan kegiatan : 1) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat; 2) Revitalisasi Posyandu; 3) Pemberdayaan Masyarakat (Desa Siaga, UKK, Poskestren dan SBH). f.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat, yang dijabarkan dengan kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat.

g. Program

Pengembangan

Lingkungan

Sehat,

yang

dijabarkan dengan kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat. h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Pemberantasan Penyakit Menular; 2) Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber Binatang; 3) Pengamatan Penyakit dan Imunisasi. i.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatanyang dijabarkan dengan kegiatan Persiapan Peningkatan Puskesmas Menjadi PPK BLUD.

j.

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskinyang dijabarkan

dengan

kegiatan

Jaminan

Kesehatan

Daerah

(JAMKESDA). k. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya, yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Pembangunan

dan

Rehabilitasi

Puskesmas/Pustu/Rumah

Dinas; 2) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Online; 3) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda-4; 4) Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas.


103


l.

BAB IV

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah.

m. Program Pengawasan Obat dan Makanan yang dijabarkan dengan kegiatan Peningkatan Pengawasan keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. n. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang dijabarkan dengan kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak. o. Program

Pengembangan

Data

dan

Informasiyang

dijabarkan dengan kegiatan Penyusunan Profil kesehatan Daerah dan Survey IKM. RSUD Kajen a. Program

Pengadaan

Sakit/Rumah

Sakit

Sarana

dan

Jiwa/Rumah

Prasarana Sakit

Rumah Paru

–

Paru/Rumah Sakit Mata, dengan kegiatan : 1) Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (DAK); 2) Pengadaan Peralatan Pelayanan

Kesehatan Bagi Penderita

Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT); 3) Pengadaan Alat – alat Kesehatan Rumah Sakit (Optimalisasi DAK); 4) Pembangunan Gedung Rawat Inap; 5) Pengadaan

Alat

Kesehatan

RSUD

Kajen

Kabupaten

Pekalongan; 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan RSUD Kajen. b. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD, dengan kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD.


104


BAB IV

RSUD Kraton a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata, dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK). b. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD dengan Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. 2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program

dan

kegiatan

Urusan

Kesehatan

dilaksanakan

menggunakan Belanja Langsung sebesar Rp181.050.249.814,00 (tidak termasuk belanja langsung rutin SKPD) dan dapat direalisasi sebesar Rp109.881.149.554,00 atau 60,69% (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran Bidang Kesehatan tercermin dari realisasi indikator kinerja berupa Indikator SPM dan derajat kesehatan yang menunjukan keberhasilan pembangunan kesehatan melalui

pelaksaan

program-program

dan

kegiatan

yang

mendukungnya di tahun 2014. Capaian indikator kinerja pelayanan kesehatan yang telah dicapai di tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 4.4 Capaian Evaluasi Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2014 NO

INDIKATOR

Indikator SPM Kesehatan 1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4

2014 TARGET REALISASI

SATUAN

CAPAIAN 2013

%

98,8

100

96,6

2.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

132,3

100

100

3.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas

%

102,8

100

101,1

%

102,6

100

100

4.


105


BAB IV

2014 REALISASI

SATUAN

CAPAIAN 2013

TARGET

%

81,03

80

92,48

6.

Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi

%

99,93

99

98,88

7.

Cakupan Desa/ kelurahan

%

100

100

100

8.

(UCI) Cakupan Pelayanan Anak Balita

%

88,37

90

85,61

%

100

100

100

%

100

100

100

%

99,6

80

95,9

12.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif

%

83,2

80,2

82,1

13.a

Accute Flacid Paralysis (AFP) rate

per 100.000 penddk %

6

1

5

72,64

91

78

%

103,6

82,6

91

%

100

100

100

%

76.5

86

86

%

70,05

50,56

72,12

%

100

100

100

%

100

75

100

tahun per 1000 KLH %

BPS 990.08

70,72 991

BPS 992.75

0,7

1,3

0,09

per 100.000 KLH per 1000 KLH

183.24

114

243,75

9,92

9

7,25

NO 5.

9. 10. 11.

13.b 13.c 13.d 13.e 14. 15.

INDIKATOR

Universal Child Immunization

per 100.000 penduduk < 15 tahun Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia Balita CDR TB

Cakupan Penderita DBD yang ditangani Cakupan Penemuan dan penanganan Penemuan Penderita Diare Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam

16.

Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Indikator Derajat Kesehatan 1. 2.

Angka usia harapan hidup Angka kelangsungan hidup bayi

3.

Persentase Balita Gizi Buruk

4.

AKI per 100.000 KLH

5.

AKB per 1.000 KLH

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, 2014


106


BAB IV

a. Kondisi Mortalitas Secara umum angka mortalitas tahun 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel. 4.5 Indikator Angka Kematian Tahun 2014 NO

INDIKATOR

1.

Angka kelangsungan hidup bayi

2.

AKI per 100.000 KLH

3.

AKB per 1.000 KLH

TAHUN 2014

TAHUN 2013

TARGET

REALISASI

per 1000 KLH

990,08

991

992,75

per 100.000 KLH

183,24

114

243,75

per 1000 KLH

9,92

9

7,25

SATUAN


1) Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan, pada tahun 2013 AKB sebesar 9,92 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2014 AKB 7,25 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian bayi riil sebanyak 116 bayi. Penyebab terbesar kematian bayi adalah BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) sekitar 25,86%, disusul kasus Akfisia (sesak napas) sebesar 23,28%, Diare 1,72%, Pneumonia 2,59%, Sepsis 2,59% sedangkan sisanya 43,97% kasus lainnya (Infeksi, kongenital, ikterus, dll) 2) Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikanl, pada tahun 2013 AKI sebesar 183.24 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2014 AKI39 kasus (243,75 per 100.000 kelahiran hidup). 3) Penyebab terbesar kematian ibu, dari 39 kematian ibu, 16 diantaranya

disebabkan

PEB/Preeklamsi

(keracunan

kehamilan), 6 disebabkan pendarahan, 4 kasus jantung/


107


BAB IV

decomp, 3 Karena Infeksi, 2 Karena TB paru dan sisanya karena penyakit penyerta lainnya (8 kasus) b. Kondisi Morbiditas Angka morbiditas tahun 2014 dibanding tahun 2013, sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.6 Indikator Angka Morbiditas Tahun 2013 dan 2014 NO.

INDIKATOR

1 2 3

Incident rate DBD per 10.000 penddk CFR DBD Cakupan penemuan dan penanganan Penderita DBD Cakupan penemuan Penderita TBC BTA (+)

4 5 6 7 8

Angka Kesembuha TB Paru Cakupan penanganan HIV/AIDS AFP Rate per 100.000 penduduk< 15 thn Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

9

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Balita Gizi Buruk

10

TAHUN 2013

TAHUN 2014 TARGET REALISASI

3,36 1,03

2,1 2,1

2,0 2,79

100%

100%

100%

103,6%

82,3%

91%

94% 100% 6

95,8% 100% 5

91% 100% 5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,07%

1,3%

0,09%


1) Case Fatality Rate (CFR) Demam Berdarah Dengue Angka Kematian /Case Fatality Rate (CFR) akibat penyakit DBD masih terjadi, dimana pada tahun 2014masih mengalami kenaikan dibanding tahun 2013 dari 1,03% menjadi 2,79%. Masih terjadinya kematian akibat DBD kemungkinan karena keterlambatan membawa penderita ke Rumah Sakit/Pelayanan Kesehatan dan kurangnya pengetahuan keluarga penderita tentang tanda-tanda penyakit DBD serta kemungkinan karena penatalaksanaan penderita DBD yang kurang tepat di Rumah Sakit.


108


BAB IV

2) Cakupan penemuan dan penangan Pasien Baru TB BTA Positif Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+), didapat dari perhitungan persentase jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di wilayah kerja pada kurun waktu yang yang lalu. Dari 940 jumlah TBC BTA (+) yang diobati, ditemukan 852 BTA Positif (91%). Case Detection Rate (Penemuan Penderita Baru) TB > 82,3%, adalah penemuan penderita TB.Diperoleh dari perhitungan persentase jumlah penderita yang ditemukan dibagi dengan jumlah keseluruhan kasus TB yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Pada tahun 2014, perkiraan 940 penderita TB yang ada, sebanyak 852 orang ditemukan (91%). 3) Cakupan penemuan HIV/Aids tertangani. Penderita HIV dapat diperoleh dari hasil perbandingan jumlah penderita pada tahun 2014 sebanyak 37 orang dibagi jumlah orang yang beresiko tertular HIV sebanyak 10.562 orang. Diperoleh hasil 0,34 dari target yang ditetapkan <0,5%. Hal ini dikarenakan belum semua penderita HIV ditemukan. Angka Estimasi Penderita HIV/AIDS kab Pekalongan adalah 400 4) Accute flacid Paralysis (AFP) Accute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 Th, AFP rate ditemukan 5 kasus (100%), tujuan penemuan kasus lumpuh

layuh di masyarakat

adalah

untuk

membuktikan

bahwa kelumpuhan bukan disebabkan karena virus polio liar, specimen tinja dikirim ke laboratorium Biofarma Bandung. 5) Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 Jam. Cakupan

Desa/Kelurahan

mengalami

KLB

yang

dilakukan

penyelidikan epidemiologi <24 jam sudah sesuai target yaitu 100%, penangganan dari tingkat PKD, Bidan Desa sudah tertangani < dari 24 jam


109


BAB IV

6) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Universal Child Immunization (UCI) tahun 2014 tercapai 100%, Cakupan UCI berdasarkan target nasional (100%) pencapainan imunisasi dasar lengkap di 285 desa pada wilayah Kabupaten Pekalongan tercapai kekebalan komunitas di 285 desa, dan Pencapaian UCI tingkat puskesmas mencapai 100%. 7) Hasil kegiatan penimbangan Balita yang dilaksanakan pada tahun 2014 sejumlah 60.821 Balita. Diperoleh data hasil prosentase balita gizi buruk sebesat

0,09% (63 balita) angka ini lebih

rendah dari target yang ditetapkan 1,3% dan lebih kecil dari tahun 2013. Seluruh balita gizi buruk mendapatkan perawatan. 8) Jumlah Posyandu di Kabupaten Pekalongan sebanyak 1.387 posyandu. Bila dibandingkan dengan rata-rata jumlah Balita sebanyak 60.821 Balita, diperoleh angka rasio Posyandu sebesar 44 Balita per Posyandu. Tabel 4.7 Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 – 2014 NO.

TAHUN

URAIAN

2013

2014

1.

Jumlah Posyandu

1.383

1.387

2.

Jumlah Balita

69.119

60.821


c. Kondisi Sanitasi Lingkungan Kondisi Sanitasi Lingkungan Tahun 2014 dibanding tahun 2013, digambarkan secara jelas pada tabel sebagai berikut :


110


BAB IV

Tabel 4.8 Kondisi Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 – 2014 TAHUN 2014 TARGET REALISASI 70% 65,4%

1

Cakupan Jamban

TAHUN 2013 64,39%

2

Cakupan rumah Sehat

55,79%

70%

57,34%

3

Cakupan Sarana Air Bersih

82,32%

78%

83,14%

NO.

INDIKATOR


1) Cakupan Jamban keluarga di Kabupaten Pekalongan tahun 2014 sebesar 65,4% dimana dari 609.375 KK yang diperiksa sebanyak 134.394 KK yang memiliki jamban. Angka ini meningkat dibanding tahun 2013, dimana cakupan jamban sebesar

64,39%.

dengan

meningkatnya

cakupan,

menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. 2) Cakupan rumah sehat tahun 2014 sebesar 57,34% dimana dari jumlah 181.574 rumah yang diperiksa /dibina sebanyak 8.160 rumah dinyataka sehat sebanyak 3.596 rumah. Secara target cakupan ini belum tercapai, dan meningkat dibanding tahun 2013. 3) Cakupan sarana air bersih tahun 2014 sebesar 83,14% yaitu dari sejumlah 193.616 rumah tangga, terdapat 146.987 rumah

tangga

menggunakan

air

bersih,

cakupan

ini

melampaui target (78%) dan meningkat dibanding tahun 2013. d. Kondisi Pelayanan Kesehatan Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan pemerintah Daerah selalu berupaya untuk mengembangkan sarana pelayanan kesehatan,baik dari


111


BAB IV

segi kuantitas maupun kualitas pelayanan kesehatan agar tercipta pelayanan prima di setiap sarana pelayanan kesehatan. Tabel 4.9 Jumlah Sarana / Prasarana dan Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten PekalonganTahun 2013 – 2014 NO

JENIS SARANA / INDIKATOR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Puskesmas Perawatan Puskesmas Non Perawatan Puskesmas pembantu Poliklinik Kesehatan Desa Posyandu Rumah Sakit Jumlah Dokter Jumlah Bidan Rasio Dokter per 1000 pddk Cakupan pertolongan persalinan ol. Tenaga kesehatan yang memiliki kopentensi kebidanan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Rasio Puskesmas

11. 12. 13. 14. 15.

Rasio Puskesmas pembantu (per 1000 pddk) Rasio Rumah Sakit (per 1000 pddk)

JUMLAH 2013 2014 7 8 19 19 50 50 171 174 1382 1383 3 3 52 54 268 278

KET (TARGET)

1 RS Swasta

100

101.1

100

92,75

100

100

42.64

72.12

50.56

0.030

0.031

0.030

0.054

0.057

0.050

0.0033

0.003

0.004


Pada Tahun 2014 di Kabupaten pekalongan terdapat 3 Unit Rulah Sakit, yang terdiri dari 2 Rumah Sakit Pemerintah yaitu RSUD Kraton (BLUD) dan RSUD Kajen (BLUD) serta 1 Rumah Sakit Swasta yaitu RSI Muhammadiyah Pekajangan pekalongan. Rasio Rumah Sakit di Kabupaten Pekalongan sebesar 0,0034 per 1.000 penduduk. Jumlah Puskesmas tahun 2014 sebanyak 27 Puskesmas terdiri dari 8 Puskesmas Perawatan dan 19 Puskesmas non perawatan yang tersebar di 19 Kecamatan. Puskesmas Pembantu


112


BAB IV

sebanyak 50 Unit, Pos Kesehatan Desa (PKD) 174 Unit, dan Posyandu sebanyak 1.383 Posyandu. Bila Jumlah Sarana Kesehatan (Puskesmas, Pustu, PKD) dibandingkan dengan jumlah Penduduk sebanyak 867.573 Jiwa, diperoleh angka rasio 0,29 per 1.000 penduduk atau 2,9 per 10.000 Penduduk. Rasio Puskesmas 0,031 per 1.000 penduduk dan Rasio Pustu sebesar 0,057 per 1.000 penduduk. Jumlah Kunjungan Pasien Jamkesmas di Sarana Pelayanan Kesehatan sebanyak 384.209 orang, atau 72,12%. Jumlah kunjungan meningkat dibanding tahun 2012 (70,12%) Sementara

untuk

menilai

tingkat

keberhasilan

atau

memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan di rumah sakit

biasanya

dilihat

dari

berbagai

segi,

yaitu

tingkat

pemanfaatan sarana pelayanan, mutu pelayanan dan tingkat efisiensi pelayanan. Untuk mengetahui tingkat ketiga hal tersebut diperlukan beberapa indikator, antara lain adalah : 1) Bed Ocuppancy Rate (BOR) yaitu prosentase pemakaian tempat tidur pada suatu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan

gambaran

tinggi

rendahnya

tingkat

pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR idealnya adalah antara 65% – 85%. Pada BOR diantara angka tersebut berarti pemanfaatan tempat tidur disuatu rumah sakit cukup efisien. Angka BOR dibawah 65% menandakan sedangkan

penggunaan BOR

diatas

tempat 85%

tidur

belum

menandakan

efisien

tingginya

penggunaan tempat tidur sehingga beresiko terjadi infeksi nosokomial. 2) Average Length of Stay (Av LOS) yaitu rata-rata lama rawat seorang

pasien.

Indikator

ini

disamping

memberikan

gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran


113


BAB IV

mutu pelayanan. Secara umum LOS ideal adalah kurang dari 12 hari. 3) Bed Turn Over (BTO) yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur, berapa kali dalam satuan waktu tertentu (biasanya 1 tahun) tempat tidur rumah sakit dipakai. Idealnya selama satu tahun sebuah tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. 4) Turn Over Interval (TOI) yaitu rata-rata hari, tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1 – 3 hari. 5) Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian lebih dari 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 penderita keluar. 6) Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar. Tabel 4.10 Capaian Indikator Kinerja RSUD Kraton Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA Kunjungan Pasien Rawat Jalan Kunjungan Pasien Rawat Inap : - Bed Ocuppancy Rate (BOR) - Average Length of Stay (Av LOS) - Bed Turn Over (BTO) - Turn Over Interval (TOI) - Net Death Rate (NDR) - Gross Death Rate (GDR)

SATUAN

TAHUN 2013

TAHUN 2014 TARGET REALISASI

Orang

128.767

119.193

143.150

120,10

%

77,40

65 - 85

72,71

100

Hari

4,83

3 - 12

3,75

100

Hari Kali %o %o

1,11 74,09 24,60 44,72

1-3 > 30 < 25 < 45

1,4 70,89 16,56 47,6

100 100 100 100

%

Sumber : RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, 2014


114


BAB IV

Tabel 4.11 Capaian Indikator Kinerja RSUD Kajen Tahun 2014 NO

INDIKATOR

Rawat Inap 1. Pasien Masuk 2. BOR (%) 3. LOS (Hari) 4. TOI (Hari) 5. NDR (%) 6. GDR (%) Rawat Jalan (Pasien) 1. Umum 2. Anak 3. THT 4. Urologi 5. Gigi 6. Mata 7. Dalam 8. Bedah 9. Kandungan 10. Syaraf 11. Gizi 12. Fisioteraphy 13. Radiologi 14. Laboraturium

TAHUN 2012

2013

2014

8085

11.266

11.318

60,17 4,44 2,95 19,83 48,84

74,49 4,46 1,25 16,02 37,64

75,92 4,48 1,23 16,39 39,84

2.925 4.479 2818 1.926 5.496 10.504 3.121 3.160 4.936 614 1.404 263 2.083

2.419 6.822 3.478 2.028 6.989 13.237 4.456 4.870 5.847 663 1.968 901 2.914

2.103 8.004 4.040 1.395 1.995 7.795 17.321 4.735 4.928 6.776 367 7.370 3.643 5.119

Sumber : RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan, 2014

2.3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan Secara umum pembangunan bidang kesehatan telah mencapai sasaran, tetapi dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan, antara lain : 1) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 39 kasus Kematian Ibu (243,75 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2014 (Target MDG’s 2015 = 102/100.000 KH). 2) Belum optimalnya upaya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan.


115


BAB IV

3) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan anak balita. 4) Masih rendahnya kualitas dan upaya untuk menciptakan lingkungan sehat. 5) Masih tingginya angka kesakitan terutama DBD,TB,dan Kusta. 6) Tingginya angka kematian akibat penyakit tidak menular. 7) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin. 8) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan puskesmas pembantu. 9) Masih

kurangnya

kualitas

dan

kuantitas

sarana

dan

prasarana di Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Pekalongan. 10) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat. 11) Belum

optimalnya

kualitas

dan

kuantitas

sarana

dan

prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. b. Solusi Langkah - langkah yang diambil dalam menentukan kebijakan dan prioritas strategi untuk mengatasi permasalahan diatas,

dapat

dirumuskan

suatu

prioritas

strategis

untuk

pemecahan masalah, yaitu : 1) Pemanfaatan tenaga kesehatan yang profesional berbasis kompetensi. 2) Menghasilkan sumber daya kesehatan yang berstandar Internasional. 3) Pengambilan keputusan berdasarkan bukti (evidence based) dan hasil penelitian kesehatan.


116


BAB IV

4) Pengelolaan pelayanan kesehatan berbasis kinerja dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. 5) Peningkatan

kesadaran

Berperilaku

Hidup

Masyarakat

dan

Bersih

masyarakat Dan

dalam

Sehat,

PerbaikanSanitasi

rangka

Perbaikan

Lingkungan

Gizi serta

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dan Kejadian Luar Biasa (KLB). 6) Pengawasan di bidang ketersediaan, pemerataan, mutu dan pelayanan di bidang farmasi dan perbekalan kesehatan. 7) Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan. 8) Semua masyarakat terjamin pemeliharaan kesehatan.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan permukiman harus dipandang sebagai asset yang perlu terus dipelihara dan ditingkatkan nilai tambahnya (value added) agar dapat terus diandalkan manfaatnya. Penyediaan Pekerjaan Umum dan permukiman berorientasi kepuasan pengguna berbasis kualitas, tidak lagi cukup hanya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetapi juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial dan inklusif. Pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman mengarusutamakan sebaran pusat-pusat pertumbuhan sesuai daya dukung lingkungan dalam keseimbangan pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Arah kebijakan bidang kebinamargaan dengan mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan guna menunjang aksesibilitas dan keterhubungan wilayah (domestic connectivity) dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi. Di

bidang

pengairan,

arah

kebijakan

dalam

upaya

mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi


117


kewenangan

pemerintah

kabupaten

dalam

rangka

BAB IV

mendukung

pemenuhan sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan khususnya Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) menuju surplus beras 10 Juta Ton pada tahun 2014. Di bidang keciptakaryaan diarahkan antara lain meningkatkan cakupan pelayanan air minum dalam rangka percepatan pencapaian target MDG’s untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar

pelayanan

minimal

(SPM)

penyediaan

air

minum,

serta

meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam

pengelolaan

air

komunal/terdesentralisasi

limbah

untuk

dan

persampahan

meningkatkan

kualitas

secara kesehatan

masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan sanitasi. 3.1. Program dan Kegiatan

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM). Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Dinas Pekerjaan Umum a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan Pembangunan Jembatan. b. Program

Perencanaan

Teknis

Infrastruktur,

dengan

kegiatan Perencanaan Teknis Infrastruktur. c. Program gorong,

Pembangunan dengan

Saluran

kegiatan

Drainase/Gorong-

Pembangunan

Saluran

Drainase/Gorong-gorong. d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan yang dilakukan adalah : 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan; 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan;


118


BAB IV

3) Pemeliharaan Berkala Jalan; 4) Peningkatan Jalan; 5) Rehabilitasi Jalan; dan 6) Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi. e. Program

Pembangunan

Sistem

Informasi/Database

Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan Penyempurnaan Sistem Informasi/Database Jalan. f.

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Kebinamargaan, dengan kegiatan yang dilakukan adalah : 1) Pengadaan Alat Berat; 2) Pengadaan Alat-alat Kebersihan Jalan; 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat; 4) Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan; 5) Pengadaan Kontainer; 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan; dan 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kontainer. g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut : 1) Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan; 2) Penataan Sarana Prasarana Ibukota Kabupaten; 3) Penataan Lingkungan Perbatasan; 4) Rehabilitasi Tugu Batas Kabupaten; 5) Penyusunan DED Tugu Nol dan Taman Depan Pendopo Kabupaten Pekalongan; 6) Pembuatan Bangku Taman Depan Rumah Dinas Bupati; 7) Penyusunan RTBL Kawasan Surobayan – Sedayu. h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. i.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :


119


BAB IV

1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan; 2) Pengadaan Aspal; 3) Pendampingan

Program

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan (PPIP); 4) Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan; 5) Pengadaan Semen; 6) Penunjang Kegiatan PLPBK PNPM Mandiri Perkotaan; 7) Pembangunan MCK; 8) Pengadaan LPJU Perdesaan; 9) Pembangunan Air Minum Perdesaan; 10) Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Pedesaan; dan 11) Penataan Lingkungan Pedesaan. j.

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Lampu

Penerangan Jalan, dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU; dan 2) Pengadaan LPJU;

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral a. Program Pengendalian Banjir, dengan kegiatan : 1) Rehabilitasi/pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 2) Rehabilitasi/pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai 3) Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-badan Sungai 4) Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/kali 5) Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir 6) Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 7) Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Rob


120


b. Program

Pengembangan

dan

Pengelolaan

BAB IV

Jaringan

Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, melalui kegiatan sebagai berikut : 1) Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi 2) Optimalisasi Fungsi Jaringan irigasi yang telah dibangun 3) Peningkatan jaringan irigasi 4) Penyusunan Pola Tata Tanam 5) Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi c. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,

dengan

kegiatan

Perencanaan

Pengembangan

Infrastruktur. 3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pekerjaan Umum tahun 2014 dilaksanakan dengan anggaran

Belanja

Langsung

Langsung

program

Rp204.638.188.886,00

urusan

(tidak

umum/rutin dapat

termasuk SKPD)

Belanja sebesar

terealisasi

sebesar

Rp198.390.585.045,00 atau 96,95% (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Pekerjaan Umum tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan

keberhasilan

pembangunan

melalui

pelaksanaan

program-program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2014. Kineja Urusan Pekerjaan Umum yang dicapai di tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 4.12 Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2014 NO

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2014

SATUAN

TAHUN 2013

TARGET

REALISASI

%

1.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

%

86,70

94,00

90,38

96,15

2.

Jembatan dengan kondisi baik

%

93,81

100,00

98,37

98,37


121


NO

INDIKATOR KINERJA

3.

Jumlah lampu penerangan jalan umum

4.

Rasio jaringan irigasi

5.

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

BAB IV

TAHUN 2014

SATUAN

TAHUN 2013

TARGET

REALISASI

%

buah

175,00

100,00

84,00

84,00

%

0,01731

0,0143

0,01718

120

m²/ha

21.978,6 3

22.062,75

28.219,41

101

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pekalongan, 2014

a. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 90,38% atau 3,62% di bawah target 94,00% dan mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 4,24%. Pada tahun 2014, panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pekalongan

sepanjang

573,58

km.

Berdasarkan

Jenis

Permukaannya, di Kabupaten Pekalongan terdapat sepanjang 510,44 km jalan aspal, sepanjang 26,89 km jalan batu/kerikil, sepanjang 27,35 km jalan beton, dan sepanjang 0,70 km jalan tanah serta sepanjang 8,20 km jalan paving, sebagaimana table berikut : Tabel 4.13 Jalan Berdasarkan Jenis Permukaannya di Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 NO 1. 2. 3. 4. 5.

PANJANG (Km) NAIK/TURUN (%) 2013 2014 508,91 510,44 0,3

URAIAN Jalan Aspal Jalan Batu/kerikil Jalan Beton Jalan Tanah Jalan Paving

20,20

26,89

33,12

26,17 2,00 0,80

27,35 0,70 8,20

4,51 -65 925

Sumber : Bidang Bina Marga, DPU Kabupaten Pekalongan, 2014.

Pada

tahun

2014,

dari

573,58

km

jalan

di

Kabupaten

Pekalongan, berdasarkan kondisi fisiknya, terdapat sepanjang 430,79 km jalan baik, sepanjang 87,62 km jalan sedang, dan


122


BAB IV

sepanjang 41,22 km jalan rusak serta sepanjang 13,95 km jalan rusak berat, sebagaimana table berikut : Tabel 4.14 Jalan Berdasarkan Kondisi Fisiknya Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 NO

URAIAN

1. 2. 3.

Jalan Baik Jalan Sedang Jalan Rusak Jalan Rusak Berat

4.

PANJANG (Km) NAIK/TURUN (%) 2013 2014 425,58 430,79 1,22 58,25 87,62 50,42 41,58 41,22 -0,87 32,67

13,95

-57,30


b. Jembatan dalam kondisi baik mencapai 98,37% atau 1,63% di bawah target 100,00% serta mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebesar 4,86%. Pada tahun 2014, prasarana jembatan di Kabupaten Pekalongan sejumlah 312 buah, berdasarkan jenis konstruksinya terdapat 44 buah jembatan komposit, 3 buah jembatan busur, 246 buah jembatan beton, 13 buah jembatan plat dan 5 buah jembatan rangka baja, serta 1 buah jembatan gantung, sebagaimana table berikut : Tabel 4.15 Jembatan Berdasarkan Jenis Konstruksinya Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

URAIAN Jembatan Jembatan Jembatan Jembatan Jembatan Jembatan

Komposit Busur Beton Plat Rangka Baja Gantung

JUMLAH (Buah) TAHUN TAHUN 2013 2014 43 44 3 3 241 246 14 13 5 5 1 1



123


BAB IV

Pada tahun 2014, dari 312 buah jembatan di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan kondisi fisiknya, terdapat 295 buah dengan baik, 17 buah dengan kondisi sedang, dan 0 buah dengan kondisi rusak, serta 0 buah dengan kondisi rusak berat, sebagaimana table berikut : Tabel 4.16 Jembatan Berdasarkan Kondisi Fisiknya Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 NO. 1 2 3 4

URAIAN Jembatan Jembatan Jembatan Jembatan

Baik Sedang Rusak Rusak Berat

JUMLAH (Buah) TAHUN TAHUN 2013 2014 288 295 13 17 5 0 1 0

NAIK / TURUN (%) 2,43 30,77 0 0


c.

Pada Tahun 2014, jumlah lampu penerangan jalan umum 84 buah atau 16% di bawah target 100 buah serta mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 52%.

d. Penyediaan air bagi petani meliputi rehabilitasi saluran air, pintu air dan bangunan air yang menunjang distribusi air dari hulu ke hilir, sementara pengendalian banjir meliputi pencegahan longsor pada tebing sungai/kali, normalisasi sungai/kali yang bentuk badan sungainya sudah tidak mampu mengalirkan air secara normal dan penanggulangan banjir rob pada daerah-daerah pesisir pantai.


124


BAB IV

Tabel 4.17 Capaian Indikator Cakuoan Irigasi Tahun 2014 NO

INDIKATOR

1.

Rasio jaringan irigasi (%)

2.

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (m²/ha)

2014

SATUAN

CAPAIAN 2013

TARGET

REALISASI

%

%

0,01731

0,0143

0,01718

120

m²/ha

21.978,63

22.002,75

22.219,41

101

Sumber : DPSDA-ESDM Kab. Pekalongan, 2014

3.3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut : 1) Laju Kerusakan Jalan, Jembatan dan Kontainer Sampah serta Lampu Penerangan Jalan Umum lebih tinggi daripada kemampuan anggaran daerah untuk menangani; 2) Terbatasnya ruang milik jalan menyebabkan rendahnya kapasitas pengembangan jaringan jalan, sehingga tidak dapat mengejar laju pertumbuhan jumlah kendaraan; 3) Drainase jalan yang buruk dan sebagian tanah yang labil menyebabkan tingginya kerusakan jalan; 4) Bertambahnya volume kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam; 5) Belum

optimalnya

peran

serta

masyarakat

terhadap

pemeliharaan infrastruktur umum (kurangnya kesadaran pengguna jalan akan batasan tonase jalan); 6) Semakin kompleknya permasalahan dibidang pengelolaan sumber daya air energi dan sumber daya mineral dimana saat ini pengelolaan sumber daya air energi dan sumber daya mineral tidak hanya mencakup aspek teknis namun juga mencakup aspek sosial kemasyarakatan;


125


BAB IV

7) Terjadinya alih fungsi areal pertanian menjadi wilayah pemukiman, pusat perdagangan dan industri yang akan mempengaruhi distribusi air untuk kepentingan pertanian maupun tata kelola air dalam rangka mencegah banjir. b. Solusi Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja telah diupayakan : 1) Melakukan pemantauan dan update kondisi infrastruktur jalan, jembatan, lampu penerangan jalan serta infrastruktur lainnya secara terus menerus dan melakukan proses perencanaan secara berkesinambungan; 2) Pemecahan masalah dilakukan berdasarkan prioritas tingkat kerusakan jalan, jembatan maupun lampu penerangan jalan umum; 3) Mengusahakan

sumber pendanaan

lain

di luar APBD

Kabupaten Pekalongan; 4) Peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan serta membangun jaringan jalan baru, dengan memprioritaskan pada wilayah perkotaan yang padat lalu lintas; 5) Melengkapi bangunan pelengkap jalan berupa saluran drainase, gorong-gorong dan talud/turap; 6) Melakukan perbaikan untuk mengembalikan fungsi jalan dan jembatan melalui penanganan pasca bencana alam; 7) Membuat perencanaan yang tidak hanya mengedepankan aspek

teknis

namun

juga

menyentuh

aspek

sosial

kemasyarakatan; dan 8) Menyusun ulang perencanaan teknis dengan data yang terbaru sesuai dengan kondisi di lapangan.


126


BAB IV

4. URUSAN PERUMAHAN

Pengertian rumah sesuai Pasal 28 H amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Permukiman

Nomor

adalah

4

salah

Tahun satu

1992

tentang

kebutuhan

Perumahan

Dan

manusia

yang

dasar

dikembangkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perumahan tidak hanya bersifat pembangunan perumahan dalam arti sempit, tapi juga meliputi infrastruktur dasar perumahan permukiman, misal pembangunan sarana air bersih, perbaikan fasilitas umum dan juga perbaikan lingkungan sehingga dapat tercipta perumahan permukiman yang sehat. Salah satu arah kebijakan pembangunan perumahan antara lain meningkatkan

penyediaan

Prasarana,

Sarana

dan

Utilitas

(PSU)

perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulasi pembangunan

perumahan

dan

permukiman

bagi

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tujuan meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi MBR di dalam perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh PSU yang memadai. Pembangunan perumahan dan permukiman, yang memanfaatkan ruang terbesar dari kawasan baik di perkotaan maupun di perdesaan, merupakan kegiatan yang bersifat menerus. Karenanya pengelolaan pembangunan

perumahan

dan

permukiman

harus

senantiasa

memperhatikan ketersediaan sumber daya pendukung, serta dampak akibat pembangunan tersebut. Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama maupun penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan

secara

berkelanjutan,

disamping

dampak

pembangunan

perumahan dan permukiman terhadap kelestarian lingkungan, serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan.

Kesadaran

tersebut

harus

dimulai

sejak

tahap

perencanaan dan perancangan, pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan dan pengembangannya, agar arah perkembangannya tetap


127


selaras

dengan

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan

BAB IV

secara

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu perumahan sampai saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, kondisi tersebut

terjadi

karena kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog) yang relatif masih besar. Hal tersebut diakibatkan karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya kelompok MBR dalam memenuhi kebutuhan perumahannya. Dalam kerangka penyelenggaraan perumahan dan permukiman ingin menggarisbawahi bahwa permasalahannya selain menyangkut fisik perumahan dan permukiman juga terkait dengan penataan ruang, yang didalamnya termasuk pengadaan prasarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan agar dapat mendorong terwujudnya keseimbangan antara pembangunan di perkotaan dan perdesaan, serta perkembangan yang terjadi dapat tumbuh secara selaras dan saling mendukung. Dengan keseimbangan

tersebut

diharapkan

perkembangan

ruang-ruang

permukiman responsif yang ada akan dapat ikut mengendalikan terjadinya migrasi penduduk. Oleh karenanya, ke depan diperlukan pengembangan perencanaan dan perancangan, serta pembangunan perumahan dan permukiman yang kontributif terhadap pencapaian penataan ruang yang disusun

secara

transparan

dan

partisipatif,

serta

memberdayakan

masyarakat sebagai pelaku utama. Dengan demikian diharapkan akan terwujud permukiman yang dapat mendukung penghidupan penghuninya, baik di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, maupun kawasankawasan tertentu lainnya. 4.1. Program dan Kegiatan Urusan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Perumahan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :


128


BAB IV

a. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. b. Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Penggunaan Pelayanan

Air

Minum,

dengan

kegiatan

Penunjang

Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS. c.

Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi.

d. Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan : 1) Pengadaan

Peralatan

dan

Perlengkapan

Pemadam

Kebakaran; 2) Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. 4.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan

Perumahan

tahun

2014

dilaksanakan

dengan

anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp607.720.300,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp478.672.700,00 atau 78,77%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian

target

indikator

sasaran

Urusan

Perumahan

tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan

keberhasilan

pembangunan

melalui

pelaksanaan

program-program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2014. Kinerja Urusan Perumahan yang dicapai di tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 4.18 Indikator Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2014 NO 1.

INDIKATOR KINERJA Backlog Kebutuhan Rumah

SATUAN

2013

unit

29.500

TAHUN 2014 TARGET

REALISASI

%

26.000

20.064

77,17


129


NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2013

2.

Rumah tangga pengguna air bersih

unit

3.

Rumah tangga berSanitasi

4.

Lingkungan pemukiman kumuh

BAB IV

TAHUN 2014 TARGET

REALISASI

%

193.299

174.000

149.446

85,89

%

54,03

88,70

61,82

69,70

%

11,09

10,93

10,52

103,90

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan, 2014

a. Indikator kerja urusan perumahan salah satunya ditunjukkan dengan tercukupinya kebutuhan rumah. Di tahun 2014, Backlog kebutuhan rumah mencapai 20.064 unit (dengan adanya pembangunan rumah baru sebanyak 8.436 unit) belum sesuai target 26.000 unit akan tetapi mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian tahun 2013. b. Rumah tangga pengguna air bersih mencapai 149.446 unit atau 14,11% dibawah target 174.000 unit dan mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 22,69%. c.

Rumah tangga bersanitasi mencapai 61,82% atau 30,30% dibawah target 88,70% dan mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 14,42%.

d. Lingkungan Pemukiman Kumuh mencapai 10,52% atau 3,90% diatas

target

10,93%

dan

mengalami

peningkatan

jika

dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 5,42%. e. Program Pengembangan Perumahan untuk tahun 2014, terkait dengan

Kegiatan

Fasilitasi

Bantuan

Stimulan

Perumahan

Swadaya ditujukan untuk 40 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). f.

Program Lingkungan Sehat Perumahan untuk tahun 2014, terkait dengan Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi (SLBM) ditujukan untuk 3 desa dan 1 kelurahan, yaitu Desa Lumeneng Kec. Paninggaran, Desa Lambanggelun Kec. Paninggaran, Desa.


130


BAB IV

Kutosari Kec. Karanganyar dan Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni. g. Program

Peningkatan

Kebakaran

untuk

Kesiagaan

tahun

2014,

dan

Pencegahan

terkait

dengan

Bahaya Kegiatan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran dan

Kegiatan

Penunjang

Pelaksanaan

Pelayanan

Penanggulangan Bahaya Kebakaran. h. Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Air Minum untuk tahun 2014, terkait dengan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS yang ditujukan untuk 15 desa di Kabupaten Pekalongan. 4.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Urusan Perumahan adalah sebagai berikut : 1) Tingkat kebutuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang cukup tinggi tidak sebanding sedangkan kemampuan pemerintah mengalokasikan anggaran terbatas; 2) Perencanaan urusan perumahan dan permukiman masih lemah belum adanya dokumen kebijakan strategi tentang penataan

ruang

perumahan

dan

permukiman

sebagai

pengendali pembangunan perumahan dan permukiman (Dokumen

RP3KP/Rencana

Pembangunan

dan

Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman); 3) Indikator

capaian

perumahan

dan

permukiman

perlu

ditetapkan bersama antar SKPD terkait; 4) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik perumahan permukiman; serta 5) Belum lengkapnya infrastruktur dasar permukiman sehingga belum tercipta lingkungan yang sehat.


131


BAB IV

b. Solusi Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja telah diupayakan : 1) Melakukan

pemberdayaan

mengembangkan

kegiatan

masyarakat pembangunan

dengan

sarana

dan

prasarana lingkungan permukiman berbasis masyarakat; 2) Penyusunan dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan (Dokumen RP3KP); 3) Standar

Indikator

Perumahan

dan

Permukiman

perlu

dirumuskan; 4) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat; 5) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin; 6) Perencanaan

sarana

prasarana

lingkungan

sehat

permukiman; serta 7) Di

masa

mendatang

perlu

dilakukan

koordinasi

dan

konsultasi yang lebih intensif dengan stakeholder terkait;

5. URUSAN PENATAAN RUANG

Penataan

ruang

adalah

proses

perencanaan

tata

ruang,

pemanfaatan pengendalian ruang dan pengendalian ruang. Urusan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, serta efisien dalam alokasi investasi. Fokus

penataan

ruang

melangkah

maju

pada

aspek

penyelenggaraan penataan ruang yang lainnya yaitu pemanfaatan ruang


132


BAB IV

dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan penekanan pemahaman terhadap fungsi penataan ruang yang merupakan alat untuk sinkronisasi program pembangunan. Langkah maju yang dilakukan dalam penataan ruang ini tentunya memiliki berbagai tantangan terutama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan meliputi aspek sosial dan ekonomi, serta secara khusus aspek lingkungan. Selain itu diperlukan pula penegakan wibawa hukum terkait penataan ruang, sehingga penataan ruang tidak hanya menjadi arahan saja. Dan yang terpenting semua kalangan memahami penataan ruang yang ujungnya, penataan ruang menjadi milik kita bersama. Penataan ruang Kabupaten Pekalongan disusun sesuai potensi dan permasalahan baik internal maupun eksternal serta memperhatikan perencanaan tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi seperti RTRWN, RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kawasan Petanglong. Salah satu permasalahan dalam penataan ruang adalah adanya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian yang terjadi pada setiap tahun. Penataan tata ruang Kabupaten Pekalongan tahun 2011 – 2031 adalah untuk mewujudkan daerah sebagai sentra pengembangan industri pengolahan dan perdagangan dengan tetap mempertahankan pertanian untuk

mendukung

perkembangan

wilayah.

Penataan

tata

ruang

Kabupaten Pekalongan disusun dengan memperhatikan kecenderungan dan arahan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaanya. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Pekalongan antara lain sebagai berikut : a. Pengembangan prasarana perhubungan energi dan permukiman untuk menunjang sektor industri; b. Pengembangan

prasarana

penunjang

sektor

pertanian

dan

mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta mengembangkan pertanian pangan produktif berkelanjutan; c.

Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam dan buatan;


133


BAB IV

d. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk mendukung kemantapan sistem agropolitan yang berbasis pertanian dan ekowisata; e. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan; f.

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

5.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan untuk mendukung Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Dinas Pekerjaan Umum Program

Perencanaan

Tata

Ruang,

dengan

kegiatan

Penyusunan DED Penataan Kota Kecamatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah a. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan Penunjang Kegiatan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah). b. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Sragi; 2) Identifikasi Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Pekalongan; 3) Review

RPIJM

(Rencana

Program

Investasi

Jangka

Menengah) Bidang Cipta Karya Kabupaten Pekalongan Tahun 2014; 4) Studi Implementasi Perda RTRW Kabupaten Pekalongan; 5) Validasi Deliniasi RDTR Kec. Kedungwuni dan Kec. Wiradesa.


134


BAB IV

5.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penataan Ruang tahun 2014 dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp970.647.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp930.157.200,00 atau 95,83%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Penataan Ruang tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan

keberhasilan

pembangunan

melalui

pelaksanaan

program-program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2014. Kineja Urusan Penataan Ruang yang dicapai di tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 4.19 Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2014 NO

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2014

SATUAN

TAHUN 2013

TARGET

REALISASI

%

1.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

%

24

27

28

103,70

2.

Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

%

0

22

0

0,00

3.

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

%

15

25

28,55

114,20

4.

Jumlah pengelolaan pertamanan

buah

3

4

4

100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan, 2014

a. Pada tahun 2014, Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB mencapai 28% atau 7,69% diatas target 26% dan tetap tidak mengalami peningkatan maupun penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2013. b. Ruang Publik yang berubah peruntukannya mencapai 0% atau sangat jauh diatas target 20% dan tidak mengalami peningkatan (stagnan) jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 0%.


135


c.

BAB IV

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan mencapai 28% atau 12% diatas target 25% dan mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian tahun 2012 sebesar 15%.

d. Jumlah pengelolaan pertamanan mencapai 4 buah atau 100% sesuai

target

4

buah

dan

mengalami

peningkatan

jika

dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 33,33%. 5.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah sebagai berikut : 1) Masih kurangnya koordinasi dalam penataan ruang daerah; 2) Informasi tentang rencana tata ruang belum tersosialisasi secara luas dan lengkap; 3) Masih adanya kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang; 4) Masih kurangnya personil yang menangani penataan ruang daerah; dan 5) Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau sebagai Fasilitas ruang publik. b. Solusi Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja telah diupayakan : 1) Meningkatkan

koordinasi

dalam

perencanaan

dan

pengendalian pemanfaatan ruang melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 2) Melengkapi regulasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah; 3) Meningkatkan sosialisasi rencana tata ruang daerah dengan membuat instrument sosialisasi yang efektif;


136


BAB IV

4) Peningkatan kemampuan personil yang menangani penataan ruang daerah; dan 5) Pembangunan dan perawatan taman kota, diusahakan bisa menambah ruang terbuka hijau tiap tahunnya.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

di

dalamnya,

guna

pemanfaatan

dan

pengalokasian

sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Kebijakan perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dalam UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses penyusunan rencana pembangunan secara demokratis dan partisipatoris dilakukan

melalui

forum

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kemudian pada tingkat provinsi. Hasil dari Musrenbang provinsi kemudian dibawa ke musrenbang

nasional

kementerian/lembaga

yang serta

merupakan

sinkronisasi

dari

harmonisasi

dekonsentrasi

program

dan

tugas

perbantuan. Musrenbang ini menghasilkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah sebagai pedoman penyusunan RAPBN. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan meliputi perencanaan umum (RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD, dan Renja) dan perencanaan yang bersifat khusus misalnya


137


BAB IV

perencanaan tata ruang, perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. 6.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten

urusan

Pekalongan

perencanaan

dilaksanakan

pembangunan

Badan

di

Perencanaan

Pembangunan Daerah yang pada tahun 2014 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan : 1) Fasilitasi

Kerjasama

Pengembangan

Pertanian

dengan

Perguruan Tinggi; 2) Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD). b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan : 1) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 2) Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Pekalongan; 3) Penyusunan KUA dan PPAS; 4) Penyusunan RKPD; dan 5) Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah. c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi; 2) Studi Potensi Energi Terbarukan di Kab. Pekalongan. d. Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya; 2) Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN); 3) Koordinasi Pelaksanaan TMMD; 4) Fasilitasi Pengarusutamaan Gender;


138


BAB IV

5) Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua; 6) Fasilitasi Penyusunan RPJMDes; 7) Fasilitasi Operasional Akademi Komunitas; dan 8) Penyediaan Sarana Prasarana Akademi Komunitas. e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan Koordinasi Penanganan Program AMPL Berbasis Masyarakat. f.

Program Sosialisasi dan Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, dengan kegiatan : 1) Fasilitasi Riset Daerah; dan 2) Lomba Kreativitas dan inovasi

(Krenova) dan Pameran

Produk Inovasi (PPI) 6.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Alokasi anggaran belanja langsung untuk melaksanakan urusan perencanaan pembangunan (tidak termasuk anggaran belanja langsung rutin SKPD) sebesar Rp3.267.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.129.953.200,00

atau 95,78%. (Rincian

realisasi program dan kegiatan terlampir). Dokumen perencanaan yang telah disusun tahun 2014 antara lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015; Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015; serta Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Pada

tahun

2014

juga

telah

dilaksanakan

fasilitasi

penyusunan RPJMDesa bagi desa-desa di Kabupaten Pekalongan dan penyusunan sistem informasi database permukiman kumuh. Selain itu

untuk

mempermudah

pembangunan,

maka

penyusunan

disusun

Sistem

dokumen

perencanaan

Informasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIPPD) guna penyusunan RKPD serta Sistem


139


BAB IV

Informasi Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMONEV) untuk mempermudah pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Kinerja makro urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda; tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda; dan penjabaran program RPJMD ke dalam dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2014 juga telah melaksanakan evaluasi perencanaan pembangunan yaitu Evaluasi

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD),

sebagai

gambaran capaian kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2014; mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD; serta merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut sebagai masukan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya. Evaluasi ini penting, karena hasil evaluasi tersebut sebagai bahan penyusunan RKPD untuk periode selanjutnya; indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; indikator penilaian kinerja SKPD; dan bahan penilaian

pencapaian

rencana

aksi

program

dan

kegiatan

pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional. Secara

rinci

target

perencanaan pembangunan

capaian dapat

indikator dilihat pada

kinerja

urusan

tabel sebagai

berikut :


140


BAB IV

Tabel 4.20 Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 TAHUN 2014 TARGET REALISASI -

NO

URAIAN

SATUAN

1.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Buku

CAPAIAN 2013 1

Buku

1

1

1

100

Buku

1

1

1

100

2. 3.

% -

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan, 2014

6.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang terkait dengan Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Belum optimalnya sistem pengelolaan data perencanaan

yang akurat dan komprehensif; 2) Belum optimalnya koordinasi antar satuan kerja terkait; 3) Kurangnya konsistensi terhadap program yang berhubungan

data

dan

informasi

dalam

melaksanakan

pedoman

Perencanaan Pembangunan Daerah yang sudah ditetapkan; 4) Masih

kurang dipahaminya peran penting penyusunan

pelaporan sebagai bahan evaluasi serta landasan dalam perencanaan pembangunan, yang mengakibatkan penyajian data dari masing-masing SKPD tidak valid. b. Solusi Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut yang telah dilakukan adalah : 3) Perlu adanya pembuatan

aplikasi Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam perencanaan pembangunan;


141


BAB IV

4) Meningkatkan koordinasi, konsistensi dan komitmen dengan SKPD

dalam

penyusunan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah; 5) Perlunya keterpaduan dalam penyusunan pelaporan ditingkat SKPD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar instansi yang membutuhkan informasi/laporan. Hal ini dapat diawali dengan langkah koordinasi tiap SKPD yang mengampu laporan untuk menjadi 1 (satu) sajian data yang bisa digunakan sebagai laporan. 6) Pemahaman

dasar

mengenai

peraturan

perundangan,

tupoksi dan tangungjawab pelaporan pembangunan sebagai dasar bahan evaluasi dalam perencanaan pada tahun berikutnya.


142

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents