PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan

pembaharuan

politik

dalam

segenap

aspek

kehidupan masyarakat, yang dikenal dengan reformasi membawa implikasi yang sangat luas terhadap kehidupan politik dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan serta terwujudnya demokratisasi yang diharapkan sesuai UUD 1945 dan Pancasila. Demokratisasi yang berjalan telah membuka perspektif baru menyangkut interaksi antar pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis diperlukan keamanan dan ketertiban umum melalui langkah-langkah antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi, bencana dan kejadian-kejadian menonjol yang meresahkan masyarakat serta meningkatkan stabilitas keamanan wilayah dalam suasana iklim politik yang nyaman dan kondusif. Adanya

berbagai

kecenderungan

perubahan

paradigma

pembangunan dan pemerintahan termasuk dinamika kemasyarakatan, maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah harus melakukan perubahan pola kerja dengan paradigma baru yang berorientasi pada pemberian pelayanan sebaik-baiknya terhadap masyarakat. Tujuan Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi dan bencana

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2014

216


BAB IV

yang meresahkan masyarakat serta meningkatkan iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis. Urusan wajib penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan urusan yang komprehensif meliputi berbagai elemen strategis yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas politik daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah. Konsekuensinya beragam permasalahan yang berkaitan dengan disintegrasi, ideologi dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, kerukunan hidup beragama dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi bagian dan tantangan yang harus diselesaikan secara bijaksana tidak ada pihak-pihak yang merasa kalah atau dirugikan. 19.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Tahun 2014 dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Sekretariat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik a. Program Peningkatan

Keamanan

dan Kenyamanan

Lingkungan, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Hari Raya, Natal dan Tahun Baru; 2) Antisipasi Pengamanan Wilayah; 3) Komunitas Intelijen Daerah (Kominda); 4) Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Pekalongan. b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa.


217


c. Program

Kemitraan

Pengembangan

BAB IV

Wawasan

Kebangsaan, dengan kegiatan : 1) Pengawasan Orang Asing; 2) Fasilitasi

Pemasyarakatan

dan

Revitalisasi

Nilai-Nilai

Pancasila. d. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; 2) Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); 3) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). e. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan Koordinasi dengan Pengurus Parpol Terwakili. f.

Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil, dengan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Bagi Ormas/LSM di Lingkungan Pemerintah Kab. Pekalongan.

Sekretariat Daerah Program

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan, dengan kegiatan Pemilihan Legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden Tahun 2014. Satuan Polisi Pamong Praja a. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan kegiatan : 1) Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah; 2) Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah; 3) Patroli Wilayah;


218


BAB IV

b. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, dengan kegiatan : 1) Operasi Penegakan Perda dan Produk Hukum Daerah Lainnya 2) Penertiban Periklanan 3) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT). 19.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

Dalam

Negeri

dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung Urusan (tidak termasuk

Belanja

Langsung

rutin

SKPD)

sebesar

Rp2.844.026.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.760.659.650,00 atau 97,07%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian

target

indikator

sasaran

keberhasilan

pembangunan untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat lebih rinci dari outcome yang telah dicapai selama tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 4.44 Indikator Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri TAHUN 2014 TARGET REALISASI

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2013

1.

Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP.

Kegiatan

4

4

3

75,00

2.

Jumlah Lembaga swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga

26

26

29

111,54

3.

Jumlah Organisasi Kemasyarakat (Orkemas)

Lembaga

71

71

70

98,59

4.

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan

4

4

2

50,00

5.

Operasi Penegakkan Peraturan Daerah & Peraturan Perundangan lainnya Penertiban Periklanan Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah Pengamanan Acara Pemda, HariHari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah

Kec

10

19

10

52,63

Kec Acara

12 110

19 77

12 73

63,15 94,80

Acara

17

20

20

100

NO.

6. 7. 8.


%

219


NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2013

9. 10.

Patroli Wilayah Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

Keg Keg

30 104

BAB IV

TAHUN 2014 TARGET REALISASI 40 102

40 102

% 100 100

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pekalongan, 2014

a. Dari tahun 2010 sampai 2011 jumlah orkemas tidak mengalami peningkatan yaitu 64 lembaga, namun pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 67 lembaga dan pada Tahun 2013 menjadi 71 lembaga serta tahun 2014 kembali lagi pada posisi 70 lembaga. Meningkatnya jumlah Orkemas pada tahun 2013 lebih disebabkan terdapatnya lembaga-lembaga baru yang mengajukan SKT dan aktif bergerak sesuai bidang kemampuannya maupun lembaga lama yang sudah berakhir masa berlakunya SKT namun mengajukan perpanjangan lagi. Sedangkan menurunnya jumlah Orkemas pada tahun 2014 lebih disebabkan karena sudah berakhirnya masa SKT namun tidak mengajukan lagi perpanjangan SKT sehingga bayaknya Orkemas yang tidak aktif. Pada tahun 2013 dari target 100% terealisasi sebesar 105,97%

(tercapai melebihi target yang

ditetapkan), namun pada tahun 2014 dari 100% target yang di tetapkan hanya tercapai 98,59% (Tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan). b. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menunjukan angka yang selalu meningkat dari tahun ke tahun yaitu tahun 2011 (19 lembaga), tahun 2012 (26 lembaga), tahun 2013 (26 lembaga) dan tahun 2014 (29 lembaga). Kondisi meningkatnya jumlah LSM dari tahun ketahun lebih disebabkan makin meningkatnya ketertiban LSM dalam melaksanakan kegiatan sesuai bidang masingmasing baik dari sisi administrasi maupun di lapangan sebagai


220


BAB IV

persyaratan pengajuan perpanjangan SKT serta meningkatnya jumlah LSM baru yang mengajukan pendaftaran SKT. c.

Sasaran kegiatan operasi penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Pekalongan adalah

melakukan

tindakan

penyelidikan

dan

tindakan

administratif terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah (perda) serta melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum. Obyek operasi adalah izin pendirian usaha yang terdiri dari IMB, izin Gangguan (HO), IUI, SIUP, TDP dan izin Lingkungan yang diatur dalam Peraturan Daerah. 19.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Masih rendahnya pendidikan politik dan demokratisasi bagi masyarakat; 2) Kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap munculnya

konflik

yang

berkaitan

potensi dengan

Ipoleksosbudhankam; 3) Degradasi moral dan etika bangsa akibat terkikisnya rasa kebangsaan (nasionalisme); 4) Rendahnya semangat patriotisme/jiwa kepahlawanan; 5) Kurangnya pemahaman terhadap empat Pilar Kebangsaan; 6) Rendahnya implementasi/penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari; 7) Kurang harmonisasi antar umat beragama; 8) Masih rendahnya implementasi nilai-nilai luhur budaya bangsa didalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sehari-hari;


221


BAB IV

9) Perlunya pembinaan terhadap tokoh, pelaku seni dan budaya di Kabupaten Pekalongan; 10) Kurangnya pembinaan terhadap potensi kearifan lokal guna meningkatkan ketahanan ekonomi; 11) Kurangnya Sosialisasi Perda dan Peraturan Perundangundangan lainnya; 12) Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang Peraturan Perundang-undangan; 13) Keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk lebih menunjang pelaksanaan tugas pokok. b. Solusi 1) Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat; 2) Peningkatan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat; 3) Peningkatan

pemahaman

nasionalisme

(wawasan

Kebangsaan) bagi seluruh elemen masyarakat (tomas, toga, towa, toda) dan Kelembagaan (Orkemas/LSM/LNL); 4) Menumbuhkan jiwa patriotisme, kesadaran masyarakat untuk menghargai nilai-nilai kepahlawanan serta kesadaran bela negara melalui peningkatan

SDM aparat dan

masyarakat tentang patriotik dan bela negara dengan pelatihan dan pendidikan; 5) Reaktualisasi

empat

pilar

kebangsaan

dengan

menempatkan mata pelajaran empat pilar kebangsaan kedalam kurikulum pendidikan Tingkat Dasar, Menengah dan Atas; 6) Peningkatan masyarakat

komunikasi/ dan

dialog

pemerintah

interaktif

antara

tentang

empat

pilar

kerukunan

antar

umat

kebangsaan; 7) Peningkatan harmonisasi

dan

beragama;


222


8) Penguatan

Nilai-Nilai

Luhur

Budaya

BAB IV

Bangsa

melalui

Peringatan Hari Jadi, HUT dan Hari-Hari Besar Nasional bagi aparat pemerintah dan masyarakat; 9) Penguatan seni dan budaya tradisional melalui pembinaan tokoh dan pelaku seni dan budaya; 10) Perlunya pembinaan terhadap potensi kearifan lokal guna meningkatkan ketahanan ekonomi; 11) Penyiapan dan pembekalan personil dengan keterampilan tentang penyidikan; 12) Penambahan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sesuai tugas pokok.

20. URUSAN

OTONOMI

ADMINISTRASI

DAERAH,

KEUANGAN

PEMERINTAHAN

DAERAH,

PERANGKAT

UMUM, DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Pemerintahan yang sentralistik di masa lalu terbukti menghasilkan kesenjangan pembangunan yang sangat mencolok antara pusat dan daerah.

Dengan

adanya

otonomi

daerah

terbuka

peluang

untuk

mempersempit kesenjangan pembangunan tersebut dengan menarik pusat-pusat perekonomian ke daerah dan mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat. Gairah perekonomian yang meningkat dan pelayanan yang semakin baik di daerah akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan berusaha. Otonomi

daerah

diagendakan

bukan

hanya

dalam

rangka

mempertahankan keutuhan bangsa di dalam keberagaman dan hanya sekedar penyerahan wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah, tetapi juga mencakup

agenda penyertaan

masyarakat

di

dalam

proses

pemerintahan itu sendiri. Komitmen dari reformasi birokrasi telah menjadi kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan


223


BAB IV

kepemerintahan yang baik (good governance) dan kepemerintahan yang bersih (clean governance). Reformasi birokrasi sebagai tuntutan dinamika masyarakat dengan menitikberatkan pada area perubahan yang antara lain adalah : a. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); b. Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; c. Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindah, dan kondusif; d. SDM

aparatur

yang

berintegritas,

netral,

kompeten,

kapabel,

profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; e. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; f. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; g. Pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; h. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Selain birokrasi yang baik, maka perlu didukung oleh masyarakat yang sadar hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang dinamis dan sangat tergantung kepada bagaimana penegakan hukum itu dilakukan membutuhkan suatu proses yang cukup panjang agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Komitmen publik untuk melakukan berbagai upaya

pengawasan

membutuhkan

dan

peningkatan

upaya-upaya

kualitas

peningkatan

di

pelaksanaan

berbagai

faktor

hukum yang

mendukung. Untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, pengawasan menjadi agenda penting seperti sinergi pengawasan internal, efektivitas

pengawasan

eksternal,

pengawasan

masyarakat/sosial,

pengawasan legislatif dan juga pengawasan melekat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD


224


BAB IV

terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Disamping pengawasan tersebut pengawasan oleh masyarakat (kontrol sosial) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Bupati adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Pekalongan

dan

Pemerintahan Desa di Kabupaten Pekalongan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing, yang dalam hal ini oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yaitu Inspektorat Kabupaten Pekalongan. Pelaksanaan Bidang Pemerintahan umum Pemerintah Kabupaten Pekalongan didukung oleh 19 kecamatan untuk melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintah daerah. 20.1. Program dan Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh : (1) Sekretariat DPRD, (2) Inspektorat, (3) Badan

Kepegawaian

Daerah,

(4)

Dinas

Pendapatan

dan

Pengelolaan Keuangan Daerah, (5) Sekretariat Daerah yang meliputi Bagian Umum, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Humas, Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Bagian Pembangunan, Bagian Kesra, Bagian Perekonomian dan Bagian Asset, serta (6) 19 Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan

berkenaan

dengan penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan


225

Umum,


BAB IV

Administrasi

Daerah,

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Kepegawaian dan Persandian Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Sekretariat Daerah a. Program

Pengembangan

Data/Informasi,

melalui

Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupabumi. b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan kegiatan : 1) Fasilitasi

koordinasi

antar

daerah

Kabupaten

seluruh

Indonesia. 2) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 3) Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian,

dengan

kegiatan

Penyusunan

Laporan

Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). d. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, dengan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kerjassama Daerah. e. Program

Penataan

Daerah

Otonomi

Baru,

dengan

kegiatan Pemeliharaan dan Pembuatan Batas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pekalongan. f.

Program Penerapan Keperintahan Yang Baik, dengan kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Kecamatan.

g. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan

kegiatan

Fasilitasi

Penyaluran

Bantuan

kepada

Pemerintah Desa. h. Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun

Desa,

dengan

kegiatan

Fasilitasi

Permasalahan Pemerintah Desa.


226


i.

BAB IV

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan kegiatan : 1) Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan. 2) Bimbingan Teknis Kepala Desa se-Kabupaten Pekalongan. 3) Pendampingan dan pendataan Aparatur Pemerintah Desa Penerima TPAPD.

j.

Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan kegiatan Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi.

k. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kegiatan : 1) Publikasi Peraturan Perundang-undangan. 2) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDI Hukum). 3) Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan. 4) Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 5) Rapat Kerja Program Legislasi Daerah. 6) Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Desa. 7) Koordinasi, Kajian Kerja Sama dan Permasalahan Peraturan Perundang-undangan. 8) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah. 9) Koordinasi Kajian Kerjasama dan Permasalahan Peraturan Perundang-undangan. 10) Penyuluhan Hukum. 11) Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. 12) Pengiriman Peserta LCC Keluarga Sadar Hukum Tingkat Bakorwil dan Provinsi. 13) Penyusunan Raperda Bantuan Hukum.


227


l.

Program

Perlindungan

dan

Penegakan

BAB IV

Hak

Asasi

Manusia, dengan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. m. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler acara Resmi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 2) Kegiatan Pers Tour. n. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : 1) Koordinasi pengendalian dan pelaporan kegiatan. 2) Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota

dan Tugas

Pembantuan dan Dekon. 3) Bintek Penggunaan SIM Pelaporan BL APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan. 4) Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait. 5) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan. 6) Visualisasi Kegiatan fisik APBD Kabupaten Pekalongan. 7) Penyusunan Standarisasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak. 8)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

9) Penyusunan

Daftar

Kebutuhan

Barang

Milik

Daerah

(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD). 10) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.


228


BAB IV

o. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk

HIV/AIDS,

dengan

kegiatan

Penyuluhan

Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS p. Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo, dengan kegiatan Buka puasa bersama Bupati Pekalongan dengan Anak yatim/panti dan pemuda/masyarakat. q. Pengembangan Nilai Budaya, dengan kegiatan : 1) Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ/STQ/MHQ Kab. Pekalongan 2) Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Keyakinan Masyarakat r.

Program Pelayanan Masyarakat, dengan kegiatan : 1) Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji 2) Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji (Non BPIH) 3) Fasilitasi Pembinaan Paguyuban Warga Kab.Pekalongan di Jakarta 4) Fasilitasi Tim Pembinaan UKS Kab. Pekalongan 5) Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

s. Program

Penyediaan

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian, dengan kegiatan Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian Sekretariat Daerah. t.

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah,

dengan

kegiatan : 1) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP PEMKAB) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2) Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah. u. Program

Penataan

Daerah

Otonomi

Baru,

dengan

kegiatan : 1) Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 2) Analisis Beban Kerja 3) Sosialisasi IKM dan Standar Pelayanan 4) Analisis Jabatan.


229


BAB IV

5) Penyusunan dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas. v. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal. 2) Road Map Reformasi Birokrasi 3) Evaluasi Kinerja SKPD. 4) Bimbingan

Teknis

Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. 5) Kegiatan Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM). w. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : 1) Penunjang

Pemanfaatan

Aset

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan. 2) Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya

Pemeliharaan

dan

Standarisasi

Harga

Barang

Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 3) Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah. 4) Lelang Barang Daerah. 5) Penunjang Penghapusan Aset Daerah. 6) Penunjang Pengamanan Aset Daerah 7) Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah. 8) Pengadaan Sistem Aplikasi Persediaan. 9) Verifikasi / Validasi Persediaan Daerah. 10)Penyediaan Papan Nama Identitas. 11)Penilaian Barang Milik Daerah. Inspektorat a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :


230


BAB IV

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala; 2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah; 3) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; 4) Inventarisasi Temuan Pengawasan; 5) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; 6) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan; 7) Pelaksanaan Evaluasi Tahunan LAKIP SKPD; 8) Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan SKPD); 9) Penelitian dan Penilaian LP2P; 10) Penyelenggaraan

SPIP

di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Pekalongan; 11) Pemantauan

Pelaksanaan

Aksi

Pencegahan

dan

Pemberantasan Korupsi (PPK). b. Program Pemeriksa

Peningkatan

Profesionalisme

dan

Pengawasan,

Aparatur

Tenaga dilaksanakan

melalui kegiatan sebagai berikut : 1) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2) Pengiriman Peserta Diklat/ Ujian/ Sosialisasi/ Bintek/ Pelatihan/ Kursus/ Seminar ke Luar Daerah Badan Kepegawaian Daerah a. Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi, dengan kegiatan : 1) Pemeliharaan Operasional SIMPEG; 2) Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dan Konversi NIP; 3) Pemeliharaan Operasional SAPK dan Pengadaan Website;


231


BAB IV

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : 1) Ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Ijin Belajar; 2) Diklat Fungsional Bintek,seminar bagi PNS; 3) Diklat Kepemimpinan; 4) Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa; 5) Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya; 6) Diklat Kompetensi Sekdes; 7) Pelatihan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; 8) Diklat Prajabatan. c. Program Pembinaan

dan

Pengembangan

Aparatur,

dengan kegiatan : 1) Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN; 2) Operasional Kegiatan Baperjakat; 3) Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun; 4) Promosi dan Mutasi Pegawai; 5) Penyusunan Formasi Pegawai; 6) Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg; 7) Penanganan Pengolahan LHKPN dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS; 8) Sosialisasi

/

Workshop

Penanganan

Permasalahan

Kepegawaian; 9) Pengadaan CPNSD Tahun 2014. Sekretariat DPRD Program

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Perwakilan

Rakyat Daerah, dengan kegiatan : 1) Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama;


232


BAB IV

2) Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan; 3) Rapat-rapat Paripurna; 4) Kegiatan Reses; 5) Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Dalam Daerah; 6) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah; 7) Penerbitan Himpunan SK dan Risalah DPRD; 8) Penerbitan Buletin DPRD; 9) Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD; 10)Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli DPRD; 11)Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD; 12)Pengiriman Peserta Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan; 13)Pembuatan Buku Memory DPRD Periode 2009-2014; 14)Pelantikan Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD Periode 20142019. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; 2) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD; 3) Pendampingan

Pengelolaan

Penatausahaan

Keuangan

Daerah; 4) Penyusunan Akuntansi

Pelaporan

Pertanggungjawaban

Pembantu Pengguna

Unit

Anggaran / Barang

Wilayah (UAPPA/B-W); 5) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis. b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;


233


2) Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

BAB IV

Tentang

Penjabaran APBD; 3) Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah

Tentang

Perubahan APBD; 4) Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

Tentang

Penjabaran Perubahan APBD; 5) Penyusunan

Rancangan

Perda

Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 6) Penyusunan Rancangan Penjabaran

Peraturan

KDH

Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

7) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah; 8) Administrasi Pengendalian Anggaran; 9) Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan; 10) Bagi Hasil PBB Kepada Desa; 11) Penerapan Sistem Kas Daerah On Line dan Penatausahaan Dana Transfer; 12) Administrasi Penatausahaan SKPKD; 13) Menunjang Optimalisasi Pajak Pusat dan Propinsi; 14) Penyediaan

Sarana

Pendukung

Admnistrasi

PBB

dan

Pendampingan Aplikasi PBB; 15) Penyediaan

Sarana

Pendukung

Administrasi

Perbendaharaan; 16) Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji; 17) Pembuatan Peta Block PBB; 18) Updating Data Base dan Cetak Masal PBB; 19) Updating Sistem Pelaporan SIAPADA; 20) Pengadaan Sarana Alat Ukur untuk Peta PBB; 21) Optimalisasi Pajak Daerah; 22) Pengembangan dan Pengelolaan Akses Data Elektronik Audit;


234


BAB IV

23) Updating SIM Gaji; 24) Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 25) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan

KDH,

dengan

kegiatan Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Kecamatan di Kabupaten Pekalongan a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan. b. Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Membangun Desa, dengan kegiatan : 1) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa; 2) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. c. Program Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan,

dengan

kegiatan

Fasilitas

Peningkatan

Peran

Perempuan dan Anak di Pedesaan. d. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penananan Pengaduan Masyarakat.

20.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian seperti diuraikan di atas menggunakan anggaran sebesar Rp33.727.702.300,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp30.930.139.810,00 atau 91,71%. (Rincian Realisasi Program dan Kegiatan terlampir)


235


BAB IV

Capaian target indikator sasaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menujukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukungnya pada tahun 2014. Keberhasilan Pembangunan pada Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tahun 2014 sebagai berikut : a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik harus didukung dengan sumber daya manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta aturan didalamya yang pada tahun 2014 telah disusun 10 (sepuluh) rancangan peraturan daerah yaitu : 1) Raperda tentang Penyelenggaraan pendidikan. 2) Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah. 3) Raperda tentang Perubahan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah. 4) Raperda tentang Izin Gangguan. 5) Raperda tentang Pengolaan Air Limbah. 6) Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 7) Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Irigasi. 8) Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. 9) Raperda tentang Penyediaan Dana Cadangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati. 10) Raperda

tentang

Perlindungan

dan

Penyelenggaraan

penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak.


236


BAB IV

Selain itu juga telah disusun 14 (empat belas) rancangan peraturan bupati yaitu tentang : 1) Pedoman pemberian layanan terpadu pada pusat pelayanan terpadu perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak. 2) Pemberian kompensasi bagi mantan sekretaris desa yang tidak bisa diangkat menjadi PNS. 3) Rencana pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2018. 4) Tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 5) Penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan pelaksanaan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Pekalongan. 6) Penyelenggaraan Klinik. 7) Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 8) Pedoman Penilaian Barang Milik daerah. 9) Penyelenggaraan Pelayanan Jemaah haji. 10) Juklak pemberian tali asih dan uang duka kepada aparatur Pemerintah Desa dari dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. 11) Pengadaan

Barang/Jasa

pada

BLUD

RSUD

Kraton

Kabupaten Pekalongan. 12) Tata Kelola BLUD RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. 13) Pendelegasian kewenangan penandatanganan pengesahan akta pendirian, prubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi kepada Kepala Dinperindagkop, UMKM. 14) Remunerasi RSUD Kabupaten Pekalongan.


237


BAB IV

Pada tahun 2014 juga telah dilaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap 20 (dua puluh) rancangan Perbup, yaitu : 1) Perubahan atas Perbup Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan

penyaluran

bantuan

keuangan

kepada Partai Politik. 2) Peningkatan

pemberian

ASI

di

wilayah

Kabupaten

Pekalongan. 3) Tata kelola BLUD RSUD Kabupaten Pekalongan. 4) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Kabupaten Pekalongan. 5) Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah. 6) Juklak Penggunaan Alat-alat Berat. 7) Penyelenggaraan Pelayanan Jemaah Haji. 8) Remunerasi pada BLUD RSUD Kabupaten Pekalongan. 9) Penyelenggaraan Klinik 10) Tata

cara

penyusunan,

pengajuan,

penetapan

dan

perubahan Renstra Anggaran dan DPA BLUD. 11) Juklak Pemberian Bantuan tali asih dan uang duka kepada Aparatur Pemdes dari dana bantuan keuangan kepada Pemdes. 12) Pedoman

pemberian

layanan

terpadu

pada

PPT

perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak. 13) Sistem dan prosedur pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jamkesnas pada failitas kesehatan tingkat pertama. 14) Standar dokumen pengadaan Barang dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 15) Standar dokumen pengadaan Pekerjaan konstruksi dan Kontrak atau Surat Perintah Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 16) Rencana pengelolaan wilayah pesisir.


238


BAB IV

17) Rencana Aksi pengelolaan wilayah pesisir. 18) Tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 19) Tata acara pembrian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinporapar. 20) Pedoman dan tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa. Sementara dilihat dari sumber daya manusianya, jumlah PNS sampai dengan desember tahun 2014 sebanyak 10.342 orang atau berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang berjumlah 10.484. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pada tahun 2014 diadakan Ujian dinas dan penyesuaian ijasah, pengiriman Diklatpim, selain itu juga telah dilaksanakan fasilitasi ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa, diklat fungsional, diklat kompetensi sekdes, pelatihan administrasi kepegawaian serta diklat prajabatan untuk CPNS K1, dan guna memenuhi kebutuhan pegawai pada tahun 2014 ini diadakan pengadaan CPNSD. Selanjutnya

dalam

rangka

peningkatan

kapasitas

sumber daya aparatur, pada tahun 2014 diadakan Ujian dinas dan penyesuaian ijasah dan penerbitan ijin belajar sebanyak 262 orang, pengiriman Diklatpim sebanyak 20 orang terdiri dari Diklatpim Tk.II sebanyak 2 orang, Diklatpim Tk.III sebanyak 10 orang dan Diklatpim Tk.IV sebanyak 8 orang. Selain itu juga telah dilaksanakan fasilitasi ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa, diklat fungsional, diklat kompetensi sekdes, pelatihan administrasi kepegawaian serta diklat prajabatan untuk CPNS K1 sebanyak 5 orang. Pada tahun 2014 juga telah diterima 195 orang CPNSD yang terdiri dari 60 orang dari honorer K2, 3


239


BAB IV

orang dari formasi khusus serta 132 dari formasi umum tahun 2014, hal ini guna memenuhi kebutuhan pegawai. Jumlah Pegawai per 31 Desember 2014 sebanyak 10.342 orang PNS/CPNS. Berdasarkan Golongan PNS/CPNS tahun 2014 sebagian besar terdapat pada golongan III (4.135 orang atau 39,98%), golongan IV (3.272 orang atau 31,64% ), golongan II (2.635 orang atau 25,48%) dan Golongan I (300 orang atau 2,9%). Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan PNS/CPNS terbanyak dengan urutan pendidikan S1/DIV (4.591 orang atau 44,39%), SMA (2.072 orang atau 20,03%), DI/DII (1.821 orang atau 17,61%), DIII (1.045 orang atau 10,10%), SD/SMP (532 orang atau

5,24%) dan S2 (281 orang atau

2,72%). b. Pengawasan Daerah Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian,

dan

persandian, khususnya pengawasan daerah dapat dilihat pada hasil pemeriksaan BPK sebagai berikut : a. Jumlah

pengecualian

pada

opini

Wajar

Dengan

Pengecualian yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah dalam kurun tahun 2011 sampai dengan 2013, menunjukkan trend menurun yang terlihat pada tabel berikut : NO.

TAHUN

1.

2011

JUMLAH PENGECUALIAN 3

2.

2012

2

3.

2013

1

     

HAL YANG DIKECUALIKAN DALAM OPINI BPK Saldo Persediaan Aset Tetap Aset Lainnya, Fasum dan Fasos Pasar Kajen Saldo Persediaan Aset Tetap Aset Tetap


240


BAB IV

b. Prosentase jumlah temuan pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti dari tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah sebesar 100%, terlihat pada tabel berikut :

c.

NO.

TAHUN

JUMLAH TEMUAN

1. 2. 3.

2011 2012 2013

27 42 23

JUMLAH TINDAK LANJUT 27 42 23

PROSENTASE TINDAK LANJUT 100% 100% 100%

Prosentase jumlah temuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang telah ditindaklanjuti dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut : NO.

TAHUN

JUMLAH TEMUAN

1. 2. 3.

2011 2012 2013

38 15 20

d. Prosentase

jumlah

temuan



Inspektorat

Kabupaten

Pekalongan yang telah ditindaklanjuti dari tahun 2011 sampai dengan 2013 sebagai berikut : NO.

TAHUN

JUMLAH TEMUAN

1. 2. 3.

2011 2012 2013

530 398 559



c. Fasilitasi Kegiatan Legislatif Capaian kinerja dalam rangka Fasilitasi Kegiatan DPRD tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 digambarkan secara jelas pada tabel sebagai berikut :


241


BAB IV

Tabel 4.45 Capaian Kinerja DPRD Kabupaten Pekalongan NO 1 2

3 4 5

INDIKATOR KINERJA Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Heraing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Reses DPRD Hasil Rapat Alat kelengkapan dewan a. Keputusan Badan Anggaran b. Keputusan Badan Musyawarah c. Keputusan Panitia Khusus d. Keputusan Komisi A e. Keputusan Komisi B f. Keputusan Komisi C g. Keputusan Komisi D h. Keputusan Gabungan Komisi A,B,C,D i. Keputusan Badan Legislasi

SATUAN Raperda

CAPAIAN TAHUN 2014 TAHUN TARGET REALISASI 2013 9 14 10

% 71

kali

18

6

6

100

Keputusan

32

18

18

100

Kali

3

6

6

100

buah

14

18

18

100

buah

21

22

22

100

buah

39

6

6

100

buah

65

63

63

100

buah

58

54

54

100

buah

45

53

53

100

buah

61

63

63

100

buah

32

13

13

100

buah

7

5

5

100

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, 2014

d. Penghargaan dan Prestasi 1) Terbaik I Tartil SD/MI Putra MTQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Grobogan.


242


BAB IV

2) Terbaik I Tahfidz 20 Juz Putri STQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Brebes. 3) Terbaik III Tartil SLTA/MA Putra MTQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Grobogan. 4) Terbaik III Tilawah SLTP/MTS Putra MTQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Grobogan. 5) Terbaik III Tilawah Golongan Anak-anak Putra STQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Brebes 6) Harapan II Tahfidz 10 Juz Putri STQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Brebes. 7) Harapan III Tahfidz 1 Juz dan Tilawah SLTP/MTs Putri STQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Grobogan. 20.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Penataan administrasi dan pengelolaan arsip kepegawaian belum

bisa

dilaksanakan

secara

maksimal

karena

terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran; 2) Perubahan

regulasi

kepegawaian

yang

terlalu

cepat

sehingga butuh waktu untuk dapat dipahami; 3) Kecilnya

proporsi

antara

jumlah

tenaga

fungsional

pemeriksa dengan jumlah obyek yang seharusnya diperiksa dalam satu tahun menyebabkan pendeknya rata-rata jumlah hari pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap satu obyek pemeriksaan, sehingga berpengaruh pada kualitas hasil pemeriksaan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan; 4) Terbatasnya penguasaan teknis pemeriksaan oleh tenaga pemeriksa

karena

minimnya

diklat/pelatihan

teknis

pengawasan yang diikuti oleh tenaga pemeriksa;


243


BAB IV

5) Masih sering dijumpai temuan berulang disebabkan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya tidak dijadikan dasar untuk melakukan tindakan preventif; 6) Kurangnya komitmen dalam melakukan tindak lanjut atas naskah

hasil

pemeriksaan/resume

maupun

setelah

diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan. b. Solusi 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengikuti Diklat sesuai kebutuhan dan kegiatan study banding; 2) Melakukan

penataan/pengaturan

pemeriksaan

schedule

dan

tim

secara lebih tepat sehingga pemeriksaan

terhadap seluruh obyek pemeriksaan dapat berjalan secara optimal; 3) Mengikutsertakan

tenaga

diklat/pelatihan-pelatihan dibutuhkan

untuk

pemeriksa teknis

meningkatkan

dalam

diklat-

pengawasan

yang

ketrampilan

teknis

memeriksa sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif; 4) Memberikan pemahaman kepada pimpinan SKPD dalam setiap rapat koordinasi pengawasan mengenai arti penting/ manfaat hasil pemeriksaan termasuk tindakan untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan demi perbaikan kinerja SKPD.

21. URUSAN KETAHANAN PANGAN Ketahanan Pangan sesuai Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Bab I pasal 1 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi

negara

sampai

dengan

perseorangan,

yang

tercermin

dari

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,


244


BAB IV

beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Perwujudan ketahanan pangan yang mantap perlu didukung oleh semua sector yang terkait untuk menciptakan kondisi ketersediaan pangan yang cukup, keterjangkauan pangan oleh masyarakat dan pemanfaatan /konsumsi pangan

yang

beragam, bergizi seimbang dan aman. Pembangunan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah, serta peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

petani

melalui

upaya

pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya komoditas-komoditas unggulan. Pembangunan ketahanan pangan juga dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ekonomi.

kemiskinan

Implementasi

sebagai program

perwujudan

pembangunan

pembangunan

ketahanan

sosial pangan

dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani yang mantap dan berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, oleh karena itu arah

dan

kebijakan

pembangunan

ketahanan

pangan

di

daerah

dirumuskan dalam kerangka dan mengacu pada arah dan kebijakan pemerintah pusat serta sinergitas program dan kegiatan lintas sektoral.


245


BAB IV

Untuk mendukung upaya-upaya koordinasi tersebut, di Kabupaten pekalongan telah dibentuk dewan ketahanan pangan. 21.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda serta Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan a. Program Peningkatan

Ketahanan Pangan,

dengan

kegiatan : 1) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan; 2) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; 3) Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Pangan (DAK); 4) Penyusunan Angka Pola Pangan Harapan; 5) Pembinaan Gapoktan untuk Penguatan Ketahanan Pangan; 6) Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan; dan 7) Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Bahan Pangan. b. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); dan 2) Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Bagian Perekonomian Setda Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan : 1) Pengawasan

Pupuk

Bersubsidi

dan

Pestisida

di

Kab.

Pekalongan 2) Pendampingan Program Raskin


246


BAB IV

21.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD) sebesar Rp2.995.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.931.363.025,00 atau 97,88% (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Ketahanan Pangan tercermin dari terelaisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 4.46 Data/ Informasi Pembangunan Urusan Ketahanan Pangan Kurun Waktu Tahun 2014 NO. 1.

2. 3.

4. 5.

URAIAN Ketersediaan Pangan - Beras (ton) - Jagung (ton) - Kedele (ton) Kebutuhan Pangan - Beras (ton) - Jagung (ton) - Kedele (ton) Surplus / Defisit - Beras (ton) - Jagung (ton) - Kedele (ton) Pola Pangan Harapan Kecamatan Rawan Pangan (berdasar peta ketahanan dan kerentanan pangan) - Kerentanan sangat tinggi - Kerentanan tinggi - Kerentanan cukup tinggi - Kerentanan cukup rendah - Kerentanan rendah - Kerentanan sangat rendah Produk Pangan Segar Bersertifikat Lumbung Pangan

TAHUN 2013

2014

140,779 12.047 40,000

147.726,6 7.646,0 36,0

72.294 2.825 9.044

72.270,6 2.824,3 9.041,4

68.484 9.222 (9.004)

75.456,0 4.821,6 (9.005,4)

88,6

89,4

2 Kecamatan

2 Kecamatan

11 Kecamatan 6 Kecamatan

12 Kecamatan 5 Kecamatan

2

2


247


NO.

6. 7.

8.

BAB IV

TAHUN

URAIAN

2013 2014 Masyarakat Desa - Baik 5 6 - Sedang 11 12 - Kurang 44 42 - Prestasi Tk. Kabupaten 3 Kelp. (Juara I,II,III) 3 Kelp. (Juara I,II,III) - Prestasi Tk. Propinsi 1 Kelp. (Juara II) 1 Kelp. (Juara I) - Prestasi Tk. Nasional 1 Kelp.(Juara I) Lembaga Distribusi Pangan 4 LDPM 4 LDPM Masyarakat Desa Mandiri Pangan - Desa 5 Desa 5 Desa - Kelompok Afinitas 16 kelompok 16 kelompok Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan - Pemantauan 1 kali 1 kali - Lapangan - Sampel pangan segar 4 sampel 5 sampel yang di uji di laboratorium - Hasil sampel positif Nihil Nihil pangan segar organopospat dan logam berat -

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pekalongan, 2014

Tabel 4.47 Ketersediaan Pangan NO

KETERSEDIAAN PANGAN

2013

2014

% KENAIKAN

1.

Beras (ton)

140.779

147.726,6

4,94

2.

Jagung (ton)

12.047

7.646,0

-36,53

3.

Kedelai (ton)

40,00

36,0

-10,00


Angka ketersediaan beras pada tahun 2014 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2013, sementara ketersediaan jagung dan kedelai pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yang disebabkan oleh terjadinya peningkatan produksi gabah sementara produksi jagung dan kedelai mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Dinas


248


BAB IV

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan, produksi gabah pada tahun 2014 meningkat dari

224.420 ton

Gabah Kering Giling / GKG (setara 140.779 ton beras) pada tahun 2013 menjadi 235.496 ton GKG (setara 147.726,6 ton beras) pada tahun 2014 (naik 4,94 %). Produksi jagung menurun dari 13.536 ton pada tahun 2013 menjadi 8.591 ton pada tahun 2014 (menurun 36,53 %) dan kedelai menurun dari 42 ton pada tahun 2013 menjadi 38 ton pada tahun 2014 (menurun 10,0%). Menurunnya produksi

jagung

dan

kedelai

tersebut

disebabkan

oleh

berkurangnya luas panen. Luas panen jagung pada tahun 2013 seluas 3.060 ha turun menjadi hanya 1.936 ha pada tahun 2014, sementara untuk komoditas kedelai, luas panen menurun dari 35 ha pada tahun 2013 menjadi 33 ha pada tahun 2014. Berkurangnya luas panen tersebut berdampak pada berkurangnya produksi untuk komoditas jagung dan kedelai. Dengan berkurangnya jumlah produksi secara otomatis juga berdampak pada menurunnya angka ketersediaan bahan pangan, karena untuk ketersediaan pangan dihitung dengan hasil perkalian antara angka produksi dengan faktor koreksi sebagai antisipasi terhadap faktor penyusutan. Besarnya faktor koreksi untuk gabah sebesar 62,73 %, jagung 89,00 % dan kedelai 94,66 %. Tabel 4.48 Kebutuhan Pangan NO

KEBUTUHAN PANGAN

2013

2014

1.

Beras (ton)

72.294

72.270,6

2.

Jagung (ton)

2.825

2.824,3

3.

Kedelai (ton)

9.044

9.041,4


Jumlah konsumsi / kebutuhan pangan dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk dikalikan dengan angka


249


BAB IV

konsumsi per kapita yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Propinsi Jawa Tengah. Data konsumsi per kapita untuk komoditas beras, jagung dan kedelai secara berturut-turut adalah 83,93 kg/kap/tahun, 3,28 kg/kapita/tahun dan 10,5 kg/kapita/tahun. Dasar perhitungan menggunakan angka jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan dalam Buku Daerah Dalam Angka (DDA) Tahun 2013, karena BPS belum mengeluarkan angka proyeksi jumlah penduduk tengah tahun 2014. Tabel 4.49. Surplus/Defisit Pangan KOMODITAS PANGAN

NO

2013

2014

1.

Beras (ton)

68.484

75.456,0

2.

Jagung (ton)

9.222

4.821,7

3.

Kedelai (ton)

(9.004)

(9.005,4)


Dari ketiga komoditas pangan berupa beras, jagung dan kedelai tersebut hanya komoditas kedelai yang mengalami defisit, hal ini disebabkan produksi kedelai lebih kecil dari kebutuhannya. Capaian indikator yang dapat dilihat antara lain dari : a. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Kabupaten Pekalongan mendapatkan Alokasi Bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) mulai tahun 2009 yang sampai dengan tahun 2014 sebanyak 4 Gapoktan. Tabel 4. 50 Lokasi Gapoktan Penerima LDPM di Kabupaten Pekalongan NO 1 2

NAMA GAPOKTAN Tani Makmur Makmur

ALAMAT Ds. Klunjukan Kec. Sragi Ds. Jagung Kec. Kesesi

TAHUN 2009 2010

Ketua Sutisno,SH H. Sayan Riyanto


250


NO 3 4

NAMA GAPOKTAN Lancar Tani Kartika Sari

ALAMAT Ds. Purwodadi Kec. Sragi Ds. Sengare Kec. Talun

TAHUN 2011 2012

BAB IV

Ketua Mulyono H. Suhud Sutanto


Perkembangan pelaksanaan LDPM di Kabupaten Pekalongan berjalan dan berkembang dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. b. Desa Mandiri Pangan. Kegiatan Desa Mandiri Pangan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga. Kabupaten Pekalongan mendapat alokasi kegiatan Desa Mandiri Pangan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Jumlah Desa yang mendapat alokasi kegiatan Desa Mandiri Pangan dari Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah sebanyak 5 desa dengan jumlah kelompok afinitas sebanyak 16 kelompok. Disamping 5 desa tersebut, pada tahun 2012 juga mendapat alokasi satu desa replika desa mandiri pangan dari Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah yang ditempatkan di Desa Sampih Kecamatan Wonopringgo. Tabel 4.51 Lokasi Desa Mandiri Pangan Kabupaten Pekalongan NO. 1. 2. 3. 4. 5.

ALAMAT Ds. Ds. Ds. Ds. Ds.

Werdi, Kec. wonokerto Lumeneng kec. Paninggaran Timbangsari Kec. Lebakbarang Pait Kec. Siwalan Karanganyar Kec. Tirto

TAHUN 2009 2009 2010 2011 2012

JML KELP. AFINITAS 3 4 3 3 3



251


Sesuai

dengan

Surat

Kepala

Badan

BAB IV

Ketahanan

Pangan

Kementrian Pertanian tanggal 22 November 2014 nomor : 584/HM.120/K/11/1012 perihal Dukungan Fasilitasi Kegiatan Desa Mapan, PDRP dan Kegiatan SKPG tahun 2013, alokasi kegiatan Desa Mandiri pangan (DMP) dari Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI sejak tahun 2013 difokuskan untuk daerah-daerah di wilayah Papua, Papua Barat, dan daerah-daerah perbatasan antar negara, sehingga tidak ada alokasi kegiatan Desa Mandiri Pangan di wilayah lainnya. Di wilayah-wilayah selain Papua, Papua Barat dan wilayah perbatasan

dialokasikan

kemandirian

pangan

kegiatan

masyarakat

untuk

mendukung

berupa

optimalisasi

pemanfaatan pekarangan. c.

Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kegiatan lumbung merupakan kegiatan yang dikelola oleh kelompok yang merupakan bagian dari kegiatan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan). Lumbung pangan dikelola sebagai lembaga sosial untuk simpan pinjam dalam bentuk natura (gabah/beras) dan juga kegiatan tunda jual. Untuk menunjang kegiatan melalui

lumbung, dana

pemerintah

alokasi

khusus

mengalokasikan bidang

anggaran

pertanian

untuk

pembangunan fisik Lumbung Pangan dan lantai jemur. Fokus pembinaan keompok-kelompok lumbung di wilayah Kabupaten

Pekalongan

lebih

diarahkan

pada

upaya

mempertahankan kelompok-kelompok lumbung yang ada. Langkah tersebut diambil karena adanya kecenderungan menurunnya minat dan kesadaran masyarakat untuk mengelola lumbung pangan masyarakat. Upaya-upaya untuk mengaktifkan kembali kelompok lumbung yang sudah tidak aktif juga telah


252


BAB IV

dan akan terus dilaksanakan melalui pembinaan-pembinaan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Tabel 4.52 Data Gudang/Lumbung pangan yang dibangun melalui DAK NO. 1 2 3 4 5 6 7 8

LOKASI Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa

TAHUN

Paninggaran Kec. Paninggaran Werdi Kec. Wonokerto Tengeng Wetan Kec. Siwalan Sidosari Kec. Kesesi Sumub Lor kec. Sragi Pantirejo Kec. Kesesi Blimbing Wuluh Kec. siwalan Krandon Kec. Kesesi

2010 2010 2011 2011 2011 2013 2013 2014

NAMA KELOMPOK Tani Jaya Sido Makmur Sidodadi Karya Makmur Sumber Rejeki Makmur Sejahtera Srikandi Sri Rejeki


Pada tahun 2014, kelompok lumbung pangan “Karya Makmur” Desa Sidosari Kecamatan Kesesi berhasil meraih penghargaan dalam Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014 tingkat Propinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 2014 tingkat Propinsi Jawa tengah Nomor : 526/61 Tahun 2014 tentang Penerimaan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 tanggal 11 September 2014, LPMD Karya Makmur ditetapkan sebagai peringkat kesatu untuk Katagori Pelaku Ketahanan pangan sub katagori Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat. Sebagai peraih Penghargaan peringkat kesatu

tingkat propinsi, LDMP Karya Makmur

mewakili provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti verifikasi calon penerimaan penghargaan tingkat nasional. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian selaku ketua Harian Dewan Ketahanan pangan nomor 1289/Kpts/Kp.450/12/2014 tanggal 15 Desember 2014, LPMD Karya Makmur ditetapkan sebagai peraih penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014 tingkat nasional peringkat kesatu untuk katagori pelaku


253


pembangunan

Ketahanan

Pangan

sub

BAB IV

katagori

Pelaku

Pemberdayaan. d. Pola Pangan Harapan (PPH) Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk itu penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal dan non formal. Kesadaran yang baik akan lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tingkat usia dan aktivitasnya. Sebagai acuan kualitatif untuk konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), rata-rata per kapita perhari untuk energi 2.000 kilo kalori dan protein 52 gram, sedangkan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Tabel 4.53 Pola Pangan Harapan NO.

TAHUN

KONSUMSI ENERGI (KKAL/KAP./TH)

1. 2.

2013 2014

1.948,3 2003

KONSUMSI PROTEIN (GR/KAP/HARI) 60,5 58,8

SKOR (PPH) 88,6 89,4


Hasil survey konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Pekalongan tahun 2013 menunjukkan rata – rata konsumsi penduduk Kabupaten Pekalongan sebesar 1.948,3 kkal/kap/hari dengan skor PPH 88,6 dan pada tahun 2014 rata – rata konsumsi penduduk Kabupaten Pekalongan meningkat menjadi 2003. kkal/kap/hari dengan skor PPH meningkat menjadi 89,4.


254


BAB IV

e. Produk Pangan Segar Bersertifikat Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian diserahkan tanggung jawabnya kepada Kementerian Teknis termasuk Kementerian Pertanian. Untuk memantau persyaratan teknis, dan sekaligus memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan perlu ada satu institusi resmi yang menangani keamanan pangan segar, terutama terkait dengan sertifikasi dan

pelabelan

terhadap

produk

yang

telah

memenuhi

persyaratan teknis. Untuk meneliti persyaratan teknis produkproduk pangan segar yang aman, di Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk

Otoritas

Kompeten

Keamanan

Pangan

Daerah

(OKKPD) yang berada di bawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2013, produk pangan segar di Kabupaten Pekalongan yang telak mendapat sertifikat aman adalah: Tabel 4.54 Daftar Produk Pangan Segar Bersertifikat

NO.

1.

2.

PRODUK NAMA KELOMPOK PANGAN / NAMA DAGANG, TAHUN BERSERTIFIKAT NAMA PEMILIK, ASAL ALAMAT TUMBUHAN 2009 Buah Melon Tani Manunggal Desa Pekiringan Alit Kec. Kajen 2011 Beras SRI KANDI Rianah Desa Wonorejo Kec. Kajen

NO. SERTIFIKAT DAN JENIS SERTIFIKASI KEMTAN RI PD : 33/27-3/36-00111/2009 Prima – 3 KEMTAN RI PD : 33/26-I-I.01-0300001-12/11 Tanggal 16 Des 2011



255


BAB IV

Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelakasanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. f.

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Keamanan

Pangan

merupakan

kondisi

dan

upaya yang

diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang menganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. Pengawasan keamanan pangan segar juga dilakukan mulai dari on farm sampai pangan siap diedarkan. Upaya

pengawasan

keamanan

pangan

segar

dilakukan

berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait lainnya, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Tabel 4.55 Hasil Uji Sampel Pangan Segar NO

TAHUN

1.

2012

2.

2013

3.

2014

SAMPEL 1. Apel Washington 2. Buah Pir 3. Jeruk Longkan 1. Ikan Segar 2. Kubis 3. Daun bawang 4. Kentang 1. Jeruk Lokal 2. Sawi Hijau 3. Tomat 4. Wortel 5. Kecambah Kacang Hijau

Organophosphat Logam Berat

LOKASI PENGUJIAN LPPT – UGM Yogyakarta

Organophosphat Logam Berat

BBTP2I Semarang

PARAMETER UJI

Organophosphat, E-Coli, Pb dan Hg. E-Coli, Pb dan Hg. E-Coli, Pb dan Hg. Organophosphat & E-Coli

HASIL UJI Tidak teridentifikasi / nihil Tidak teridentifikasi / nihil

LPPT-UGM - Teridentifikasi Yogyakarta cemaran E-Coli - Organophosphat dan Logam Berat, nihil.


Pada tahun 2012 BKPP mengujikan sampel pangan segar yaitu jeruk longkan, apel Washington dan buah pir di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) – UGM Yogyakarta dengan parameter uji organophosphate dan logam dan dari


256


BAB IV

hasil uji laboratorium sampel tidak teridentifikasi adanya cemaran residu pestisida dan logam pada sampel tersebut. Dan tahun 2013 BKPP melaksanakan uji laboratorium di Balai Besar Tekhnologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTP2I) – Semarang dengan parameter uji organophosphate dan logam berat pada 4 jenis sampel yaitu ikan segar, kubis, daun bawang, kentang dan hasilnya tidak teridentifikasi adanya cemaran residu pestisida dan logam pada sampel tersebut. Sedangkan tahun 2014 melaksanakan uji laboratorium di LPPT UGM Yogyakarta dengan sampel Jeruk Lokal, Sawi Hijau, Tomat, Wortel dan Kecambah Kacang Hijau dengan hasil teridentifikasi

adanya

cemaran

e-coli,

sedangkan

organophosphat dan logam berat nihil. Tabel.4.56 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 NO.

INDIKATOR KINERJA

1.

Ketersediaan energi dan protein per Kapita a. Energi (%) b. Protein (%)

2.

Penguatan cadangan pangan (%) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

3.

4. 5. 6. 7. 8.

Stabilitas harga dan pasokan pangan (fluktuasi harga) (%) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) Penanganan daerah rawan pangan (%) Konsumsi energi dan protein per kapita

TAHUN 2013 116,53

TAHUN 2014 TARGET REALISASI 87 133,4

47,36

50

68,2

98,29

85

97,4

100

89,5

100

88,6

88,9

89,4

100

70

100

55

55

56,25

60,5

55

58,8

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Pekalongan, 2014


257


BAB IV

g. Prestasi Prestasi yang dicapai dalam urusan ketahanan pangan tahun 2014 adalah :  Peringkat ke I Tingkat Nasional Penghargaan Adhikarya Pangan

Nusantara

Tahun

2014

Kategori

Pelaku

Pembangunan Ketahanan Pangan sub kategori Pelaku Pemberdayaan .  Peringkat ke I Tingkat Propinsi Jawa Tengah Penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara Tahun 2014 Kategori Pelaku Ketahanan Pangan Sub Kategori Kelompok Pengembang Lumbung Pangan Masyarakat. 21.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembangunan ketahanan pangan antara lain : 1) Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai sumber karboidrat. 2) Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai salah satu sumber bahan pangan. b. Solusi 1) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pola pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. 2) Sosialisasi,

pembinaan

dan

percontohan

pemanfaatan

pekarangan sebagai salah satu sumber bahan pangan.

22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Desa secara empiris memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang

pembangunan.

Ditinjau

dari

segi

kewilayahan,


desa

258


BAB IV

merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Secara sosiologis desa berperan strategis sebagai unit sosial dan budaya yang

menjadi

wadah

berlangsungnya

sosialisasi,

internalisasi

dan

institusional nilai-nilai sosial dan budaya yang akan membangun mentalitas penduduk desa pada khususnya. Keberhasilan pembangunan desa akan menjadi faktor kuat untuk mencegah

meningkatnya

urbanisasi

yang

pada

gilirannya

akan

menimbulkan potensi munculnya berbagai masalah sosial. Namun pembangunan dan dinamika perkembangan desa dalam kenyataannya masih tersendat dan banyak kendala yang dihadapinya, meskipun sudah banyak kebijakan yang dibuat untuk memberdayakan masyarakat desa. Faktor lembaga, sosial, politik dan ekonomi masyarakat yang ada tampaknya belum kondusif, sehingga diperlukan upaya kongkrit yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan desa. Pemberdayaan

masyarakat

berkenaan

dengan

upaya

meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya,

politik

dan

lingkungan,

yang

dalam

pelaksanaannya

menggunakan strategi “pembangunan yang berpusat pada manusia (people centre development)”. Pola implementasinya menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan. Dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat senantiasa melekat kebijakan

pemberdayaan

masyarakat

miskin.

Menurunkan

jumlah

penduduk miskin bukanlah pekerjaan mudah karena masalah kemiskinan senantiasa berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kerentanan menghadapi situasi sosial ekonomi, ketidakberdayaan menghadapi situasi sosial politik serta aspek terkait lainnya yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, setiap Pemerintah Daerah harus memiliki target penurunan jumlah penduduk miskin per


259


BAB IV

tahun serta memiliki program - program pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif agar dapat berkontribusi secara simultan terhadap pencapaian target penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional. Tujuan

pemberdayaan

masyarakat

adalah

meningkatkan

keberdayaan masyarakat (sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan)

melalui

upaya

penanggulangan

kemiskinan

dan

perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat serta peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. 22.1. Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

pada

urusan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten

Pekalongan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan, dengan kegiatan : 1) Pemberdayaan

Lembaga

dan

Organisasi

Masyarakat

Pedesaan; 2) Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan; 3) Pelatihan Kelompok Pengelola Sarana Air; 4) Pendampingan

MP3KI

(Masterplan

Percepatan

dan

Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia). b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa c. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan kegiatan : 1) Fasilitasi

Peningkatan

Kapasitas

Dalam

Rangka

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.


260


2) Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

BAB IV

Dalam

Rangka

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. 22.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan

Wajib

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa

dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD) sebesar Rp438.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp428.028.000,00

atau

97,72%. (Rincian

Realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Dalam rangka memfasilitasi dan menstimulasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan di 272 desa, Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 mengalokasikan dana desa (ADD) sebesar

Rp18.870.000.000,00. Alokasi Dana Desa

dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan

kegiatan

pemerintahan

dan

pemberdayaan

masyarakat. Kegiatan pemerintahan dibiayai dari ADD sebesar 30% dan digunakan untuk operasional pemerintah desa, operasional aparat pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan kegiatan pemberdayaan yang dialokasikan sebesar 70% dana ADD digunakan untuk penguatan kapasitas Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

(LPMD),

PKK,

kepemudaaan (karang taruna), Posyandu, RT/RW dan kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana desa. Pada

tahun

2014

jumlah

kelembagaan

masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina sebanyak 350 unit sama seperti tahun 2013. Kenaikan signifikan terjadi pada keaktifan kelompok PKK. Pada tahun 2014, persentase PKK aktif mencapai 100%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 89% dan target RPJMD tahun 2014 yaitu 90%. Hal yang sama terjadi pada keaktifan Posyandu yang mencapai 100%, lebih tinggi dibanding tahun 2013 sebesar 90,88% dan target RPJMD


261


tahun

2014

sebesar

menggembirakan

90%.

karena

Hal

ini

Posyandu

menjadi menjadi

BAB IV

sesuatu pintu

yang

pertama

pelayanan di masyarakat khususnya bagi ibu dan anak. Tingkat swadaya masyarakat pada tahun 2014 mencapai 95,03%, sama seperti capaian tahun 2013. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan target RPJMD tahun 2014 yaitu sebesar 92%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan desa. Intensifikasi pembinaan terhadap lembaga desa / kelurahan tampak dari makin meningkatnya jumlah pengurus lembaga desa / kelurahan yang mengikuti diklat pada tahun 2014 yaitu sebanyak 430 orang. Juga dapat dilihat dari makin banyaknya lembaga ekonomi dan kesejahteraan di desa / kelurahan yang mendapatkan bantuan pembinaan. Pada tahun 2014 ada 2.441 lembaga / kelompok ekonomi di desa yang mendapat bantuan, lebih banyak dibanding tahun 2013 yakni 2.339 kelompok. Pelaksanaan Kabupaten

urusan

Pekalongan

pemberdayaan

didukung

oleh

masyarakat

Program

di

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pada tahun 2014 PNPM MPd mendapat alokasi BLM Dana Kegiatan sebesar Rp18.467.730.000,00 untuk 11 kecamatan. Dana tersebut dialokasikan untuk 4 jenis kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 4.57 Alokasi Kegiatan PNPM MPd Tahun 2014 NO. 1. 2. 3. 4.

KEGIATAN Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Sarana prasarana Pendidikan Kesehatan JUMLAH

ALOKASI (Rp.) 2.072.079.306 12.622.693.455 3.263.247.891 509.709.348

11.22 68,35 17,67 2,76

18.467.730.000

100

%

Sumber : BPMP-KB Kab. Pekalongan, 2014


262


BAB IV

Dari tabel di atas diketahui bahwa alokasi dana PNPM MPd sebagian besar digunakan untuk kegiatan fisik sarana prasarana (68,35%). Sisanya digunakan

untuk

pendidikan

(17,67%), SPP

(11,22%) dan kesehatan (2,76%). Secara keseluruhan dana PNPM MPd tahun

2014

mampu

menyerap

swadaya

masyarakat

sebesar

Rp409.116.339,00. Perguliran dana PNPM MPd di Kabupaten Pekalongan cukup menggembirakan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 tercatat dana PNPM MPd yang digulirkan sebanyak Rp40.506.015.150,00 dengan tingkat pengembalian mencapai 97,55%. Dana perguliran tersebut dikelola oleh 2.412 kelompok di 166 desa / kelurahan. Dari perguliran dana tersebut, sampai dengan tahun 2013, mampu menyisihkan dana sosial sebesar Rp2.979.479.840,00. Capaian realisasi program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 4.58 Capaian Indikator TAHUN 2014 TARGET REALISASI 362 350

NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2013

1.

Jumlah kelembagaan masyarakat / organisasi masyarakat pedesaan yang dibina Persentase PKK aktif Jumlah LSM aktif Persentase Posyandu aktif Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

unit

350

% unit % %

89 26 90,88 95,03

90 18 90 92

100 26 100,00 95,03

111,11 144,44 111,11 103,29

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus lembagalembaga desa/kelurahan bagi peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan Jumlah lembaga ekonomi di desa / kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan

orang

430

472

430

91,10

kelompok

2.339

209

2.441

1.168

2. 3. 4. 5. 6.

7.

% 96,69

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Pekalongan, 2014


263


BAB IV

22.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

Urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut : 1) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang desa. 2) SDM pembangunan di perdesaan belum sepenuhnya memahami pendekatan pemberdayaan. 3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan belum optimal. 4) Kelembagaan masyarakat di desa belum berperan secara maksimal. 5) Pembangunan

di

pedesaan

belum

sepenuhnya

menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. 6) Lembaga ekonomi di pedesaan relatif masih lemah. 7) Pemanfaatan sumber daya alam pedesaan belum ramah lingkungan. 8) Adanya

ketergantungan

masyarakat

pada

bantuan

pemerintah. b. Solusi Langkah

yang

dilakukan

untuk

mengatasi

permasalahan

tersebut di atas antara lain : 1) Melakukan

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

tentang desa. 2) Melakukan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa. 3) Memfasilitasi dan menstimulasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan.


264


4) Meningkatkan

kapasitas

lembaga

BAB IV

kemasyarakatan

di

desa/kelurahan. 5) Mengadvokasi pendekatan pemberdayan masyarakat pada semua stakeholder pembangunan perdesaan. 6) Memfasilitasi dan stimulasi penguatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan. 7) Mengembangkan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya alam pedesaan.

23. URUSAN STATISTIK Data yang dikumpulkan secara sistematik dan diolah sesuai dengan kaidah umum statistika akan memiliki nilai informasi yang memadai, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah akan lebih efektif dan tepat sasaran karena didukung data yang lengkap dan akurat. Di sinilah peran statistik menjadi sangat vital. Jika data yang dikumpulkan tidak akurat dan serampangan, serta diolah tanpa mengindahkan kaidahkaidah statistika, maka kebijakan yang dirumuskan tidak efektif, bahkan bisa kontraproduktif. Urusan Statistik di Kabupaten Pekalongan berkaitan dengan pengelolaan

data

analisis

penanggulangan

kemiskinan.

Analisis

penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat (sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan) melalui upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat serta peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam

memperoleh

dan

memanfaatkan

hak

masyarakat

untuk

meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Analisis

penanggulangan

kemiskinan

diharapkan

memiliki

kontribusi signifkan bagi upaya menurunkan jumlah masyarakat miskin.


265


BAB IV

Menurunkan jumlah penduduk miskin bukanlah pekerjaan mudah karena masalah kemiskinan senantiasa berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan,

kerentanan

menghadapi

situasi

sosial

ekonomi,

ketidakberdayaan menghadapi situasi sosial politik serta aspek terkait lainnya yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, setiap Pemerintah Daerah harus memiliki target penurunan jumlah penduduk miskin per tahun serta memiliki program - program pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif agar dapat berkontribusi secara simultan terhadap pencapaian target penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional. 23.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan statistik yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2014 adalah : Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan

dan

Keluarga Berencana Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan Pengumpulan, Up Dating dan Analisis Data Kemiskinan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan : a. Penyusunan Profil Daerah; b. Penyusunan Sistem Informasi Data Base Permukiman Kumuh. 23.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan statistik dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp238.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp224.351.500,00 atau 94,27%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir).


266


Angka

kemiskinan

Kabupaten

Pekalongan

BAB IV

mengalami

penurunan secara signifikan sejak tahun 2011. Pada tahun 2011 angka kemiskinan sebesar 15% mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 13,86% dan tahun 2013 sebesar 13,51%. Sedangkan angka kemiskinan tahun 2014 belum dipublikasikan oleh BPS. Analisis pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan pada 5 (lima) aspek yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil analisis tahun 2014 diketahui bahwa dari aspek anggaran, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan cukup fluktuatif. Dokumen yang merupakan hasil program dan kegiatan untuk urusan statistik adalah buku Profile Daerah yang merupakan dokumen up date data informasi pembangunan daerah berupa : a. Buku 8 Kelompok Data Kabupaten Tahun 2010-2013; b. Buku 8 Kelompok Data Persebaran Kecamatan Tahun 20132014; c. Buku Profile Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014; d. Peta Tematik. 23.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang terkait dengan Urusan Statistik pada tahun 2014 antara lain : 1) Sulit memperoleh data yang valid dan tepat waktu dalam pengumpulannya; 2) Kesulitan memperoleh data pada tingkat desa; 3) Tidak semua SKPD mempunyai data yang dibutuhkan; 4) Pengolah data yang sering berganti-ganti; 5) Data tidak terdokumen dengan baik sehingga menyebabkan data yang keluar dari sumber berbeda.


267


BAB IV

b. Solusi Beberapa upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah: 1) Sangat penting meningkatkan kerjasama dengan BPS, sehingga akan memperoleh data yang akurat, dan valid; 2) Monografi desa perlu digerakkan dan ada koordinasi dengan SKPD terkait yang membidangi masalah pemberdayaan perdesaan; 3) Koordinasi lintas sektor secara kontinyu dan intens antara SKPD dengan instansi terkait dan SDM di kecamatan; 4) Adanya legalitas petugas data yang didukung dengan kebijakan.

24. URUSAN KEARSIPAN Pada dasarnya arsip merupakan naskah yang dibuat sebagai bukti autentik atas kinerja suatu organisasi, berbagai jenis kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan hasil evaluasi atas kinerja sebuah organisasi terekam dalam sebuah arsip, sehingga dapat dikatakan bahwa arsip merupakan memori organisasi, tanpa arsip kita akan mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan dimasa mendatang. Dari semua asset negara yang ada, arsip termasuk asset yang paling berharga, mengingat arsip merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya. Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi

kemasyarakatan,

dan

perseorangan

dalam

pelaksanaan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


268


BAB IV

Dalam pengelolaan arsip perlu dilakukan suatu manajemen arsip dinamis yaitu bagaimana mengelola arsip sejak diciptakan/dibuat, dipergunakan dan dirawat sampai dengan disusutkan secara efektiv dan efisien. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan berbagai upaya untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan dengan menggiatkan kegiatan kearsipan ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya arsip juga mempunyai peran yang sangat penting, terlebih pada era informasi dilihat dari karakteristik arsip yang khusus, yaitu informasi arsip yang melekat pada fisik arsip asli adalah merupakan yang syah secara hukum. 24.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada Urusan Kearsipan yang dilaksanakan

oleh

Kantor

Perpustakaan

dan

Arsip

Daerah

Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Program

Perbaikan

sistem

Administrasi

Kearsipan,

dengan Kegiatan Penyusunan Raperda Kearsipan. b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip; 2) Kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah 3) Kegiatan pembenahan arsip desa 4) Kegiatan penyempuranaan gedung arsip c. Program Prasarana

Pemeliharaan Kearsipan,

Rutin/Berkala dengan

Sarana

kegiatan

dan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip. d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dengan kegiatan : 1) Pembinaan bagi Pengelola Arsip SKPD;


269


BAB IV

2) Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta. 24.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan wajib Kearsipan dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD) sebesar

Rp1.539.419.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp1.261.249.700,00 atau 81,93% (Rincian Realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Realisasi terlaksana penyusunan

program

sesuai raperda

yang

dan telah

kearsipan

kegiatan

Urusan

direncanakan, yang

sudah

Kearsipan diantaranya

sampai

pada

pembahasan di DPRD Kabupaten Pekalongan dan diharapkan Tahun 2015 sudah bisa disahkan dalam bentuk peraturan daerah sehingga bisa untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Pekalongan. Dalam kegiatan pendataan dan penataan arsip diantaranya melaksanakan penataan arsip milik eks Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pekalongan sebanyak 19.500 berkas serta pembenahan arsip desa di 36 desa pada 6 kecamatan serta pembinaan kearsipan bagi pengelola arsip SKPD maupun petugas pengelola arsip di Pemerintah Desa yang pada Tahun 2014 sasarannya adalah Kepala Urusan Umum Pemerintah Desa. Untuk capaian target indikator sasaran pada urusan kearsipan yaitu pengelolaan arsip secara baku 80 pada 2013, pada tahun 2014 menjadi 86,95 naik 8,69%, peningkatan SDM pengelola arsip pada tahun 2013 sebanyak

23 orang pada tahun 2014

sebanyak 23 orang tetap tidak ada kenaikan dan pada jumlah penyelamatan arsip tekstual pada tahun 2013 sejumlah 82.733 berkas pada tahun 2014 menjadi 92.733 berkas naik 12,09%.


270


BAB IV

Tabel 4.58 Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan INDIKATOR KINERJA 1. Pengelolaan arsip secara baku 2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan 3. Jumlah penyelamatan arsip tekstual

REALISASI 2012 2013 76 80

2011 74

2014 86,95

16

18

23

23

53.733

66.443

82.733

92.733

Sumber : Kanperpus-Arsipda Kab. Pekalongan, 2014

24.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Belum selesainya pembangunan gedung depot arsip sesuai standar pengelolaan kearsipan; 2) Minimnya ketrampilan pengelola kearsipan SKPD maupun pengelola kearsipan di Pemerintahan Desa sehingga belum optimalnya pengelolaan kearsipan di masing-masing unit kerja; 3) Minimnya

kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya

keberadaan arsip. b. Solusi 1) Perlu dilanjutkannya pelaksanaan pembangunan gedung depot arsip sebagai central record kearsipan Kabupaten Pekalongan 2) Perlunya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi pengelola kearsipan melalui pelaksanaan pelatihan disertai dengan simulasi/praktek pengelolaan kearsipan 3) Perlu diadakannya sosialisasi kearsipan ke seluruh jenjang masyarakat tentang pentingnya keberadaan arsip


271


BAB IV

25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pembentukan

masyarakat

informatif

melalui

penyediaan,

penyebaran dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. Pembentukan program pembentukan masyarakat informasi, dari sisi pasokan dilaksanakan melalui program penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan

kapabilitas

masyarakat

dan

program

peningkatan

implementasi e-government sampai tingkat daerah. Sedang dari sisi kebutuhan, pembentukan masyarakat informasi dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari informasi yang dikomunikasikan, termasuk penguasaan teknologi yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pada akhirnya, ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat merupakan sebagai salah satu ciri khas masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi, maka harus diimbangi pula campur tangan oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Dalam rangka

mencapai

target

Standar

Pelayanan Minimal bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/kota, maka di setiap pemda harus melaksanakan kegiatan Diseminasi Informasi Nasional. Pelayanan komunikasi dan informasi antara lain melalui pelayanan pos (PT. Pos Indonesia) dan telepon (PT. Telkom, provider melalui mobile phone – dengan menara BTS). Selain itu Kabupaten Pekalongan juga mempunya LPSE yaitu unit kerja yang dibentuk diberbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Pelayanan


272


Pengadaan

(ULP)

melaksanakan

atau

pengadaan

panitia/pokja secara

ULP

Pengadaan

elektronik.

Untuk

BAB IV

yang

akan

mempermudah

informasi maka pemerintah memberikan fasilitas hotspot di 25 titik dalam area Pemda Kabupaten Pekalongan. Sedangkan untuk pendirian menara / tower seluler sampai akhir 2014 tercatat ada 127 Menara 25.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Sekretariat DPRD serta Bagian Humas Setda melalui program dan kegiatan pada tahun 2014 sebagai berikut : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika b.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa, dengan kegiatan : 1) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi; 2) Pengadaan

Peralatan

Survey

Lapangan

Menara

Telekomunikasi; 3) Pengelolaan Fasilitas PPID; dan 4) Pengadaan Server dan Peralatan Pendukung. c.

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan : 3) Penyusunan sistem Informasi Terhadap Layanan Publik; 4) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; 5) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.

Sekretariat DPRD Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa,

dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Website

DPRD.


273


BAB IV

Bagian Humas Setda a.

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi, dengan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi (Website Bagian Humas). b.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Komunikasi Informasi dan Media Massa; 6) Penerbitan Majalah Gema Kota Santri (f); 7) Penyelenggaraan Penyiaran Station Radio FM; 8) Penyusunan

Buku

Himpunan

Sambutan

Bupati

Pekalongan; 9) Pengadaan Kalender Pemkab Pekalongan Tahun 2015; 10) Pengadaan Buku Agenda Kerja Tahun 2014; 11) Pembuatan Leaflet, Baliho dan Spanduk; 12) Penyusunan Juklak Keprotokoleran. 25.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD) sebesar Rp2.077.739.200,00 dan terealisasi sebesar

Rp1.974.619.461,00

atau

95,04%

(Rincian

Realisasi

Program dan Kegiatan terlampir). Capaian indikator kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi adalah sebagai berikut : Tabel 4.59 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2013

1.

Jumlah jaringan komunikasi (Wi Fi aktif) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

buah

31

TARGET 20

%

0,01

0,01

2.

TAHUN 2014 REALISASI 42 0,01


% 210,00 100,00

274


NO. 3. 4. 5. 6.

INDIKATOR KINERJA Jumlah surat kabar nasional/lokal (media) Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo

BAB IV

TAHUN 2014 TARGET REALISASI 36 9

SATUAN

CAPAIAN 2013

buah

8

unit

7

7

7

100,00

buah

9

9

13

144,44

kali/tahun

1

1

1

100,00

% 25,00

7.

Kegiatan diseminasi Informasi Nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi

kali/tahun

3

12

2

16,67

8.

Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online) Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya

kali/tahun

365

365

365

100,00

pertahun

0

12

1

8,33

kali/tahun

3

12

0

0,00

11.

Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho

kali/tahun

0

12

5

41,67

12.

Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan

9.

10.

%

31,58

50

31,58

63,16

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, 2014

Dari tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 diketahui perbandingan antara tahun 2014 dan tahun 2013 rata rata dengan prosentase yang sama. Hal ini disebabkan keterbatasan dana anggaran bidang kominfo sebagai akibat dari mekanisme proses penyusunan RKA yang belum menggunakan pendekatan SPM (standar pelayanan minimal) dan kurang diketahuinya peranan dan fungsi diseminasi informasi oleh berbagai pihak.


275


BAB IV

25.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 adalah 1) Belum

adanya

komitmen

dan

kesatuan

tindak

dalam

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sehingga pengembangan TIK berjalan sendiri-sendiri antar SKPD. 2) Keterbatasan pengembangan sistem informasi perkantoran maya/elektronik dan aplikasi teknis masing-masing SKPD untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pengembangan elektronik goverment (e-Goverment). b. Solusi Dengan adanya permasalahan yang ada maka solusi untuk menyelesaikannya adalah : 1) Dengan peraturan

penambahan dan

intensitas

penegakan

sosialisasi

hukum

peraturan

serta

–

peningkatan

koordinasi antar SKPD. 2) Penambahan SDM atau pegawai dengan kualifikasi sarjana sistem informasi (Si) dan peningkatan SDM melalui kursus atau

pelatihan

teknis

yangmendukung

pengembangan

elektronik goverment untuk mengurangi ketergantungan dengan pihak penyedia/jasa pihak ketiga.

26. URUSAN PERPUSTAKAAN Pembangunan di bidang perpustakaan memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kebutuhan informasi masyarakat perlu diarahkan untuk membangun masyarakat membaca, masyarakat belajar sebagai


276


BAB IV

garis pengembangan budaya keilmuan, berbudaya ilmiah dan kritis menuju masyarakat yang terinformasi/well-informed, kritis, inovatif, produktif melalui pengembangan budaya baca, pelestarian hasil budaya intelektual,

pengembangan

dan

pembinaan

perpustakaan

sebagai

infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi iptek. Sebagai upaya akselerasi

agenda pembangunan untuk mendukung upaya proses

reformasi, perbaikan kesejahteraan rakyat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perpustakaan sesuai tugas pokok dan fungsinya harus mengarahkan sektor program kepada dua bidang utama pembangunan yaitu pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia perlu adanya suatu media, salah satu media yang bisa dipergunakan adalah perpustakaan, perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi, pengetahuan, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya. Perpustakaan pengetahuan

bisa

juga

disebut

sebagai

pusat

penyebaran

ilmu

karena mempunyai peranan penting sebagai wahana

mencerdaskan bangsa guna tercapainya masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas. Guna tercapainya tujuan tersebut perlu adanya kebijakan di bidang

perpustakaan

melalui

penyelenggaraan

perpustakaan,

pengembangan jaringan perpustakaan, pengembangan SDM, pembinaan teknis perpustakaan, pengembangan jabatan fungsional perpustakaan, dan pelestarian koleksi daerah/nasional serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perpustakaan. 26.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2014 adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, yang dilaksanakan melalui kegiatan : a. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca;


277


BAB IV

b. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum; c. Operasional Layanan Perpustakaan Keliling; d. Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum; e. Rintisan Perpustakaan Digital; f. Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan Desa; g. Pelatihan Bagi Pengelola Digitalsiasi; h. Pamaeran Buku Dan Arsip Daerah. 26.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan

Perpustakaan

dilaksanakan

dengan

anggaran

Belanja Langsung Urusan (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD)

sebesar

Rp407.500.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp394.948.200,00 atau 96,92%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain pelayanan perpustakaan umum yang dilakukan setiap hari Senin sampai Jum’at jam 08.00 sampai dengan jam 16.30 serta membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu dari jam 08.00 sampai dengan jam 13.00. sementara untuk memenuhi para pemustaka yang tinggalnya jauh atau di daerah terisolir dari perpustakaan umum difasilitasi layanan perpustakaan keliling dengan jumlah armada sebanyak 3 armada perpustakaan keliling. Disamping itu untuk memenuhi pemustaka terhadap variatifnya bahan pustaka dilaksanakan penambahan/pengadaan buku baru sehingga akan menambah gairah pemustaka untuk berkunjung

ke

perpustakaan

umum

selain

itu

juga

guna

pemasyarakatan membaca dilaksanakan sosialisasi dan publikasi lewat media elektronik dan melaksanakan pameran buku untuk memenuhi para pemustaka untuk mendapatkan buku dengan harga murah.


278


BAB IV

Capaian target indikator sasaran pada urusan perpustakaan yaitu jumlah perpustakaan desa pada tahun 2013 sebanyak 171 perpustakaan desa, pada tahun 2014 tidak ada perubahan sebanyak 171 perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2013 sebanyak 43.401 pengunjung pada tahun 2014 sebanyak 43.917

pengunjung naik 1.19%

sedangkan jumlah

bahan pustaka pada tahun 2013 sebanyak 32.114 eksemplar pada tahun 2014 sebanyak 35.756 naik 11,34%. Tabel 4.60 Indikator Kiinerja Utama Urusan Perpustakaan INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah perpustakaan desa 2. Jumlah pengunjung perpustakan per tahun 3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

2011 107

REALISASI 2012 2013 114 171

2014 171

38.750

39.283

43.401

43.917

24.867

25.856

32.114

35.756

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan, 2013

26.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Koleksi perpustakaan masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 2) Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal 3) Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan masih terbatas 4) Layanan perpustakaan belum menjangkau ke seluruh Wilayah di Kabupaten Pekalongan


279


BAB IV

b. Solusi 1) Perlunya

peningkatan

jumlah

bahan

pustaka

melalui

pengadaan secara rutin dan mengajukan proposal bantuan ke Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat (Perpusnas) 2) Perlunya sosialisasi minat budaya baca yang lebih intensif dan terprogram melalui penyelenggaraan seminar bedah buku, promosi lewat brosur maupun pamflet, penyiaran lewat media elektronik yaitu radio 3) Perlunya penyelenggaraan/diikutsertakannya pelatihan dan ketrampilan baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun pusat

bagi

pengelola

perpustakaan

umum

maupun

perpusdes/perpustakaan sekolah/perpustakaan khusus 4) Perlu adanya penambahan armada perpustakaan keliling baru dan didukung dengan sumber daya manusia/pengelola perpustakaan

keliling

guna

memenuhi

layanan

perpustakaan di daerah terpencil.


280

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents