BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1.

URUSAN PENDIDIKAN 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar a) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pembinaan Olahraga Siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.610.987.846,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 5.582.608.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpusatnya latihan siswa atlet olahraga tingkat SMP dari 8 Kabupaten sebanyak 320 siswa/atlet kelas olahraga, laporan evaluasi kelas olahraga SMP sebanyak 320 siswa/atlet dan 64 orang pelatih/pendamping; terselenggaranya bimbingan teknis O2SN SD-SMP pada 26 kabupaten/Kota sebanyak 104 orang, O2SN SD-SMP di tingkat Jawa Barat dari 26 Kabupaten/Kota sebanyak 1.586 orang peserta SD dan 1.586 orang peserta SMP, pemusatan latihan O2SN SD-SMP untuk tingkat nasional sebanyak 11 cabang olahraga tingkat SMP sebanyak 70 orang dan 5 cabang olahraga tingkat SD sebanyak 50 orang, O2SN SDSMP di tingkat Nasional sebanyak 11 cabang olahraga tingkat SMP sebanyak 70 orang dan 5 cabang olahraga tingkat SD sebanyak 50 orang; serta laporan monitoring dan evaluasi kelas olahraga pada 8 SMP di 8 Kabupaten.

(2)

Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.511.825.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 31.977.710.300,-. Hasil

pelaksanaan

pembinaan

kegiatan

program

adalah

peningkatan

dokumen mutu

pengelolaan pendidikan

data dasar;

terkordinasikannya tim teknis pengelola kegiatan peningkatan mutu pendidikan dasar diikuti oleh 104 orang; terlayaninya pengembangan dan pemberdayaan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) diikuti 78 orang; pembinaan dan pengembangan ekstra kurikuler diikuti 78 orang, akreditasi tingkat SMP diikuti 78 orang, pembelajaran Karakter di sekolah diikuti 78 orang, revitalisasi Gugus TK dan SD diikuti 468 orang; pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Dasar diikuti 42 orang, Pemberdayaan

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

sebanyak 130 orang; serta pengembangan sarana prasarana pendidikan dasar sebanyak 103 Paket. (3)

Kegiatan Penyelenggaraan Lomba dan Festival Pendidikan Dasar, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan

LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011

37

alokasi anggaran sebesar Rp. 4.743.622.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.987.905.150,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya acara Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP diikuti 452 siswa, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) TK, SD dan SMP diikuti 1.279 siswa, Lomba Calistung diikuti 162 siswa, Lomba Gugus TK dan SD diikuti 57 siswa, Lomba Perpustakaan SD diikuti 29 orang; serta pembinaan Matematika untuk Kompetensi Internasional (IMC) diikuti 974 orang. (4)

Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.259.365.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 83.538.007.350,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terkoordinasikannya Tim Teknis yang diikuti 104 orang, terpenuhinya Bimbingan Teknis Program penyelenggaraan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), tersalurkannya Bantuan Keuangan untuk pembangunan 1.000 Ruang Kelas Baru SMP, tersebarnya Buku dan Alat Peraga ke 26 Kabupaten/Kota yang terdiri dari Alat Peraga kelas rendah 1.100 paket, Media PAIKEM 1.600 paket, paket buku PLH SD 500 sekolah, paket buku PLH SMP 500 sekolah, paket buku Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa SD 1.500 sekolah, SMP 1.500 sekolah, paket Perpustakaan digital 75 sekolah, paket Alat Olahraga SD 81 sekolah, paket Atlas Tematik SD 13.447 sekolah, paket Atlas Tematik SMP 3.212 sekolah, Pembelajaran Sekolah Dasar dengan Teknologi Informasi 40 sekolah, Peningkatan Kualitas Pembelajaran untuk Guru IPA SD dengan Pendekatan SEQIP

melalui Pengadaan Alat IPA 280 sekolah,

pengembangan alat-alat Peraga SD 52 sekolah, pengembangan TK dengan alat-alat Permainan Edukatif 200 TK, peningkatan Kualitas Pembelajaran SMP dengan menggunakan teknologi visual CD dan multimedia 190 sekolah, penunjang astronomi untuk SMP 190 sekolah; serta tersalurkannya bantuan keuangan untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan mebeulair SMP dan MTs sebanyak 695 ruang kelas baru pada 348 SMP dan MTs di 26 Kabupaten/Kota. (5)

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SSN/SBI Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.210.982.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 21.557.852.600,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya pendampingan pembelajaran yang ideal di 30 sekolah RSBI SMP, workshop Sosialisasi Program Kompetisi Kerjasama (Partnership) dengan Negara OECD diikuti 75 orang, seminar SSN-SBI SD dan SMP Swasta di Jawa Barat diikuti 150 orang; terkoordinasikannya Pengelolaan SSN/SBI dengan


38

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diikuti 130 orang; workshop ELearning dalam Evalution Base ICT I diikuti 108 orang, ICT II 108 orang; Pembinaan Program SSN SD dan SMP wilayah I, II dan III tentang pelaksanaan 8 SMP dalam penyelenggaraan SSN di wilayah I, II, III diikuti 100 orang tenaga kependidikan, dan wilayah IV dan VI diikuti 100 orang; seleksi program studi administrator/manajemen sekolah internasional di Negara OECD (Australia) sebanyak 75 orang; Konsultasi dan Pendampingan MOU di Negara OECD (Australia) sebanyak

100

orang,

terlatihnya

Program

Study

Administrator/Manajemen Sekolah Internasional di Negara OECD sebanyak 125 orang, terjadinya peningkatan profesionalisme Guru RSBI sebanyak 56 orang; terpenuhinya sarana dan prasarana di 51 sekolah; serta tersedianya dokumen Panduan Pembinaan RSBI, SSN dan SBI. (6)

Kegiatan

Fasilitas

Penyelenggaraan

Sekolah

Menengah

Pertama

Terbuka, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.166.200.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.130.415.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terkoordinasikannya tim teknis pengelola kegiatan bersama kabupaten/kota sebanyak 104 orang; terselenggaranya workshop revitalisasi Pelayanan Induk SMP Terbuka diikuti 104 orang, workshop pembinaan Guru Pamong TKB Reguler 104 orang, workshop pembinaan TKB Mandiri 104 orang, Musyawarah Guru Pamong (MGP) SMP Terbuka Reguler 1.000 orang, Musyawarah Guru Pamong (MGP) SMP Terbuka Mandiri 300 orang; terselenggaranya Lomba dan Pembinaan Motivasi Belanja Mandiri (LOMOJARI) tingkat Provinsi dan tingkat Nasional diikuti 119 orang; serta tersedianya Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 978/Kep.806.Disdik/2011

tanggal

9

Juni

2011

tentang

Bantuan

Keuangan untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Terbuka,

dan

tersalurkannya

bantuan

keuangan

sebesar

Rp.

10.507.400.000,-, yang meliputi bantuan untuk Pengelola SMP Terbuka sebanyak 447 sekolah sebesar Rp. 2.682.000.000,- di 25 Kabupaten dan Kota, bantuan untuk Tim Teknis Pengelola SMP Terbuka di Kabupaten dan Kota sebanyak 75 orang pengelola di 25 Kabupaten dan Kota sebesar Rp. 180.000.000,-, bantuan untuk Pengelola Tempat Kegiatan Belajar Mandiri sebanyak 51 orang pengelola di 17 Kabupaten dan Kota sebesar Rp. 122.400.000,-, bantuan untuk Guru Pamong dan Pesuruh TKB Mandiri sebanyak 140 orang GuruPamong dan Pesuruh di 17 Kabupaten dan Kota sebesar Rp. 1.092.000.000,-, bantuan untuk Guru Pamong dan Pesuruh TKB Reguler sebanyak 1.750 orang Guru Pamong dan Pesuruh di 25 Kabupaten dan Kota sebesar Rp. 6.300.000.000,-, bantuan Operasional Tim Teknis SMP terbuka Kabupaten dan Kota


39

sebanyak 25 Tim Teknis di 25 Kabupaten dan Kota sebesar Rp. 131.000.000,-. (7)

Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOS) untuk jenjang Pendidikan Dasar, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.484.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.281.121.925,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terkoordinasikannya kabupaten/kota sebanyak 78 orang; tersosialisasikannya pemberian Dana BOS di 5 wilayah diikuti 350 orang; bimbingan teknis bagi Pengelola BOS Kabupaten/Kota sebanyak 364 orang; terinformasikannya launching dan publikasi BOS di media cetak dan elektronik tingkat lokal dan nasional; serta tersedianya Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 978/Kep.807-Disdik/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Bantuan Keuangan Untuk Program Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Jawa Barat pada jenjang Pendidikan Dasar dan tersalurkannya bantuan keuangan sebesar Rp. 405.599.990.000,-, yang meliputi bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI untuk 5.360.000 siswa, bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs untuk 2.130.196 siswa.

b) Permasalahan dan Solusi (1)

Masih kurangnya perluasan Pra sekolah dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Solusinya membangun UGB TK.Rehabilitasi Gedung TK Pengangkatan guru baru.

(2)

Masih

kurangnya

perluasan

Sekolah

Dasar

(SD)

memperoleh

kesempatan belajar. Solusinya melaksanakan double shift, rehabilitasi dan refungsionalisasi gedung, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerataan dan Pengangkatan guru baru. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan. (3)

Masih

kurangnya

perluasan

Sekolah

Menengah

Pertama

(SMP)

kesempatan belajar/pemerataan pendidikan. Solusinya membangun USB. Membangun RKB, melaksanakan double shift sampai dengan 1.6. Penambahan

SMP

Terbuka.

Rehabilitasi.

Pemberian

Bantuan

Operasional Sekolah (BOS).

2) Program Pendidikan Menengah dan Tinggi a) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Pengembangan SMK/SMA SSN/RSBI/ Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.602.948.800,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 24.489.910.400,-. Hasil pelaksanaan kegiatan


40

adalah terkelolanya pengembangan data base SMA/SMK SSN/RSBI di 26 kabupaten/kota oleh 78 orang serta pengelolaan dan pengembangan data base di Provinsi oleh 15 orang; workshop pengelolaan dan pengembangan PSB TIK SMA/SMK SSN/RSBI diikuti 47 orang; workshop pengelolaan dan pengembangan Laboratorium Biologi SMA SSN/RSBI diikuti 156 orang; workshop dan sosialisasi Implementasi KTSP dan 8 Standar Nasional Pendidikan SMA/SMK diikuti 120 orang; terlayaninya Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Standart Nasional dan Bertaraf Internasional dengan studi banding pendidikan bertaraf internasional ke Yogyakarta dan Bali sebanyak 85 orang; workshop Asesor Akreditasi SMA/SMK Negeri dan Swasta diikuti 100 orang; tersosialisasinya Akreditasi SMA/SMK Negeri dan Swasta diikuti 400 orang; Visitasi/penilaian Akreditasi SMA/SMK Negeri dan Swasta di 26 Kabupaten/Kota

diikuti

400

sekolah;

pembebasan

lahan

untuk

penegerian 4 PTS, yaitu UNSWAGATI Cirebon, UNSIL Tasikmalaya, UNSIKA Karawang dan POLTEKES Sukabumi; tersebarnya publikasi sosialisasi Program Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan; terpenuhinya Mikroscop dan perlengkapan pembelajaran Biologi untuk SMA SSN dan RSBI/SBI untuk 30 sekolah; serta terpenuhinya Alat Peraga Multimedia Interaktif Geografi untuk SSN dan RSBI/SBI Jawa Barat. (2)

Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Sekolah Menengah Atas, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.387.508.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 5.161.800.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Akreditasi SMA diikuti 250 orang; tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) MKKS, MGMP, MGBK, YPK, pembinaan Guru Olympiade, workshop

pengawasan, debat Bahasa Inggris

sebanyak 500 orang; workshop pengadaan Sarana Prasarana SMA diikuti 100 orang, Olympiade Sains Nasional (OSN), Olympiade Olahraga dan Sains Nasional (O2SN) dan FLS2N diikuti 650 orang, pengembangan dan pembinaan Karakter diikuti 55 orang. (3)

Kegiatan Peningkatan Kualitas Aksesibilitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.330.177.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 14.516.469.280,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terkoordinasikannya peningkatan kualitas aksesibilitas dan relevansi 26 Kabupaten/Kota diikuti 52 orang; tersalurkannya beasiswa SMK untuk siswa tidak mampu sebanyak 6.250 orang; terakreditasinya SMK Negeri dan Swasta sebanyak 175 sekolah; terbentuknya Tim Pengembangan Kurikulum KTS; workshop RKB dan rehabilitasi SMK


41

diikuti 100 orang; terselenggaranya acara Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK dan Vocational Award, pengembangan Kewirausahaan Siswa SMK diikuti 100 siswa, workshop pemberian bantuan diikuti 100 orang. (4)

Kegiatan Pelatihan Keahlian dan Sertifikasi Bagi Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.381.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.371.006.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya TOT (Training of Trainer) Peningkatan Profesionalisme guru Adaftif dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMK sebanyak 52 orang, untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 52 orang, Mata Pelajaran Matematika 52 orang, Workshop Peningkatan Keahlian Teknis Guru SMK dalam Keahlian Bangunan 26 orang, Elektronik Industri 26 orang, Ketenaga Listrikan 26 orang, Mesin CNC 26 orang, Mesin Konvensional 26 orang, Las 26 orang, Otomotif 26 orang, TIK 26 orang dan Terlaksananya On Job Trainer dengan MTU untuk Keahlian Teknik Bangunan 80 orang siswa, Teknik Elektronik 160 orang, Keahlian Listrik 160 siswa, Teknik Permesinan 1.040 siswa, Teknik Otomotif 560 siswa, Teknik Komputer dan jaringan 80 siswa.

(5)

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan Pendidikan

dan

Pusat

Terintegrasi

Bersifat

Komunitas

Model

Transportasi, Hunian, Gedung-gedung Pusat Riset dan Kegiatan Mahasiswa, Sport Senter (Tahap Perancangan), yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar Rp.

75.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.225.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya pengembangan kawasan pendidikan dan riset terpadu; meningkatnya kerjasama perancangan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan pendidikan dan pusat terintegrasi bersifat komunitas; tersusunnya rancangan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan pendidikan dan pusat terintegrasi bersifat komunitas. (6)

Kegiatan Koordinasi Pencanangan Program Wajar 12 Tahun di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 247.920.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terkoordinasinya implementasi pencanangan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten/kota melalui rapat koordinasi yang diikuti

oleh

130

orang

peserta

yang

terdiri

dari

unsur

OPD

Kabupaten/kota dan Stakeholder Pendidikan se-Jawa Barat. (7)

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), yang dilaksanakan


42

Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 595.200.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terkoordinasinya penyelenggaraan RSBI dan SBI di Jawa Barat dan terumuskannya serta tersosialisasinya Draft Pergub tentang Penyelenggaraan RSBI/SBI di Jawa Barat. (8)

Kegiatan

Fasilitasi

Koordinasi,

Monitoring

dan

Evaluasi

Bantuan

Pendidikan Provinsi pada Pendidikan Formal dan Non Formal di Kabupaten/kota, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar Rp.

352.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 311.910.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpantaunya dan terevaluasinya proses pendistribusian/penyaluran dan pemanfaatan bantuan pendidikan ke Kabupaten/kota. (9)

Kegiatan Fasilitasi Persiapan Penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata

(KKN)

Tematik

Perguruan

Tinggi

se-Jawa

Barat,

yang

dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

598.760.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersusunnya Rencana Induk Program (RENIP), Pedoman dan Modul Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Perguruan Tinggi se-Jawa Barat. (10) Kegiatan Pendekatan Kerjasama Internasional dalam Pengembangan SMK Bertaraf Internasional, yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 589.780.000,-, realisasi sebesar Rp. 547.466.987,-. Kegiatan Pendekatan Kerjasama Internasional

dalam

dilaksanakan

melalui

Pengembangan kunjungan

SMK

penjajakan

Bertaraf

Internasional

kerjasama

Delegasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Negara Bagian Victoria, Australia khususnya untuk pengembangan SMK Bertaraf Internasional yang akan dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kajian pakar mengenai model kerjasama Daerah dengan Perguruan Tinggi dan Badan Usaha. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terjajakinya peluang kerjasama antar pemerintahan, kerjasama sister school melalui fasilitasi Departement of Early Education and Childhood Development serta kerjasama di bidang pendidikan antara SMK dengan institusi pendidikan kejuruan (TAFE) dan terlaksananya kajian pakar model kerjasama Daerah dengan Perguruan Tinggi dan Badan Usaha.


43


Masih adanya siswa rawan droup out (DO) mengacu kepada jumlah penduduk pra sejahtera dan Sejahtera I, Solusinya kesempatan belajar/pemerataan

pendidikan

melalui

pemberian

beasiswa,

Pemerataan pendidikan, Pemerataan dan pengangkatan guru baru, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. (2)

Kekurangan

guru

dalam

mengimplementasikan

kurikulum

serta

sukarnya mencari industri pasangan dalam rangka pendidikan system ganda

(PSG).

Solusinya

Kurikulum/pokok

bahasan

memberikan

keleluasaan untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). (3)

Jumlah guru masih kurang dan tidak merata, Kualitas guru masih terdapat sebagian guru SMA dan SMK belum berkualifikasi (dibawah S1). Solusinya meningkatkan profesionalisme guru menjabarkan

kurikulum

dan

rumusan

tujuan

agar mampu yang

lebih

tajam/operasional. (4)

Masih kurang dan belum merata, daya tampung sebagian sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana belajar yang memadai. Solusinya peningkatan kemampuan perencanaan para perencana pada tingkat Kantor

Dinas

Standarisasi

Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sarana

dan

prasarana

serta

dan

sekolah.

memasyarakatkan,

pemeliharaan dan pemanfaatannya. Memantapkan system pengawasan, pengendalian dan system pelaporan melalui program pemberdayaan institusi dengan pendekatan – pendekatan school based management dan community based management. (5)

Belum adanya kerjasama Sister Province

antara Pemerintah Provinsi

Jawa Barat dengan Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia yang dapat menjadi payung hukum untuk kerjasama di bidang pendidikan. Solusinya

mengintensifkan

komunikasi

dan

koordinasi

dengan

Pemerintah Negara Bagian Victoria untuk membahas rencana kerjasama Sister Province sebagai payung hukum bagi kerjasama di bidang pendidikan. (6)

Keterbatasan kemampuan penguasaan bahasa Inggris di kalangan guru maupun siswa di SMK yang diproyeksikan menjadi SMK BI. Solusinya melakukan perbaikan internal dengan mengalokasikan anggaran untuk menambahkan program pengajaran bahasa Inggris secara intensif ataupun merekrut guru baru yang memiliki kecakapan berbahasa Inggris.

(7)

Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh SMK dan tingginya biaya pendidikan di institusi TAFE. Solusinya memfokuskan terlebih dahulu pada pelaksanaan program ToT (Traning of Trainer), dimana lebih


44

mengutamakan program pelatihan bagi para guru sehingga dapat mentransfer pengetahuannya kepada rekan guru dan para siswa.

3) Program Pendidikan Non Formal a) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pengembangan Layanan PAUD Non Formal, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

2.660.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 2.623.647.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi layanan PAUD Non Formal sebanyak 130 orang, Lomba Keteladanan Lembaga dan Pengelola sebanyak 5 program, Orientasi Pengelola PAUD Non Formal 310 orang, Orientasi Pendidik PAUD Non Formal 310 orang, Orientasi Pengelola PAUD 500 orang, Pelatihan Tenaga

Penilik

PAUD

130

orang,

Pengembangan

Informasi

Pembelajaran PAUD di 5 wilayah dan pengelolaan bantuan social. (2)

Kegiatan

Peningkatan

Mutu

Kursus

dan

Kelembagaan,

yang

dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.699.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.2.448.576.750,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlaksananya sosialisasi program kursus diikuti 78 orang utusan kabupaten dan kota, evaluasi program kursus 78 orang, workshop ormit dan konsorsium kursus 50 orang, pelatihan tenaga pendidik kursus 104 orang, pelatihan pengelola kursus 75 orang, pembinaan managemen lembaga kursus TK wilayah 654 orang, lomba peserta didik kursus, lomba kursus berprestasi TK wilayah dan provinsi, pencetakan buku sebanyak 25.800 buku. (3)

Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat, Gender dan Kesetaraan, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.104.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.835.604.400,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pengadaan buku pedoman TBM 200 eksemplar, Paket B 650 eksemplar, Paket C 410 eksemplar, buku pedoman penyelenggaraan gender di kabupaten/kota, sekolah dan PKBM 200 eksemplar, cetak poster pendidikan kesetaraan 33.000 lembar, rapat dengan kabupaten dan kota diikuti 100 orang, pelatihan TUTOR Paket B 312 orang, pelatihan TUTOR Paket C 312 orang, pelatihan pengelola TBM 104 orang, lomba keteladanan kesetaraan dan dikmas 26 orang, pelaksanaan hari aksara internasional tingkat provinsi 1 kegiatan, jambore PTK pendidikan non formal diikuti oleh 364 orang PTK, pelatihan PSBG Bagi Guru dan Kepala SMA/SMK 104 orang, Pelatihan


45

PSBG Bagi Guru dan Kepala SD 104 orang dan Pelatihan PSBG bagi Pengelola PKBM 104 orang. (4)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kursus PNF, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 215.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

207.755.500,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terkoordinasinya penyelenggaraan kursus PNF melalui rapat koordinasi yang diikuti oleh 130 orang peserta yang terdiri dari unsur OPD kabupaten/kota dan stakeholder Pendidikan se-Jawa Barat. (5)

Kegiatan Fasilitasi dan Apresiasi kepada Para Teladan Tingkat Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 487.615.243,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya sarasehan dan pemberian penghargaan kepada para teladan Jawa Barat pada peringatan HUT RI dengan jumlah 115 teladan dari berbagai profesi.


Pendidikan Luar Biasa Warga Belajar Tempat domisili warga belajar berpartisipasi dari

pada

dan sebagian besar banyak yang lebih tertarik bekerja melanjutkan

pendidikan.

Solusinya

Pemerataan

dan

demokratisasi pendidikan luar sekolah, Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kelompok belajar Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, Penyuluhan dan pembinaan kepada guru – guru olahraga yang ada disekolah guna meningkatkan profesionalisme dalam bidang IPTEK olahraga, Meningkatkan kemampuan perencanaan pada tingkat kantor Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dan SKB. (2)

Kurikulum materi nasional bobotnya sangat besar, belum mantapnya budaya pengendalian daerah/desentralisasi, pelaksanaan materi lokal belum mantap. Solusinya Mutu dan Relevansi Pendidikan, pengangkatan penilik, meningkatkan profesionalisme para Pembina PKBM dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga belajar asuhannya, dan koordinasi dengan instansi – instansi terkait.

4) Program Pendidikan Luar Biasa a) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan

Peningkatan

Program

Kesejahteraan

Pendidik,

Tenaga

Kependidikan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Khusus/ Pendidikan Layanan Khusus, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa

Barat,


dengan

alokasi

anggaran

sebesar

46

Rp. 5.083.730.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.755.634.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Ujian Sekolah Akhir Siswa SLB (SDLB, SMPLB dan SMALB) sebanyak 1.750 siswa, rapat koordinasi gugus sebanyak 210 orang pengurus gugus, Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PLB terdiri dari S-1 232 orang, D-3 30 orang, dan S-2 40 orang, pemilihan guru berdedikasi Jawa Barat sebanyak 50 orang, lomba kreativitas pembelajaran guru dan

kepala

sekolah

se

Jawa

Barat

diikuti

oleh

300

orang,

pengembangan kurikulum pendidikan luar biasa pada jejang pendidikan dasar dan menengah di 5 wilayah dengan peserta sebanyak 400 orang, validasi penerimaan insentif bagi guru sukwan dan TU PLB sebanyak 1.000 orang, Rapat Teknis Tim Inklusif se Jawa Barat sebanyak 100 orang peserta, Rapat Teknis Tim CIBI se Jawa Barat diikuti 100 orang peserta. (2)

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana SLB Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 9.088.804.200,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pengadaan konstruksi dan jasa konsultan, pengadaan lahan tanah di Kabupaten Bandung Barat 6.000 m2 dan Kabupaten Karawang 6.000 m2 untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Pengadaan alat-alat Kantor dan Alat-alat Rumah Tangga Kantor.

(3)

Kegiatan Peningkatan Bina Promosi dan Kompetensi Siswa Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.060.266.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Workshop mengenai BAGUS yang diikuti oleh 100 orang, Pembinaan Kompetensi dan Keterampilan Siswa Jenis Menjahit sebanyak 260 siswa, Lomba Kreativitas Hasil belajar, Seni dan olahraga sebanyak 25 cabang lomba/mata

lomba

diikuti

650

siswa

SLB,

Penjaringan

Anak

Berkebutuhan Khusus (ABK) di 520 Kecamatan dan terlaksananya Promosi Siswa SLB di 52 Gugus SLB se Jawa Barat. (4)

Kegiatan

Fasilitasi

dan

Koordinasi

Percontohan

Penyelenggaraan

Pendidikan Dasar Inklusif, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 215.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 212.920.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

terkoordinasinya

penyelenggaraan

Pendidikan Dasar Inklusif dan terumuskannya Draf Pergub tentang Pendidikan Inklusif di Jawa Barat.


47


Masih banyaknya anak berkelainan usia sekolah belum masuk SLB, rawan drop out (DO) yang disebabkan oleh watak dan karakter anak berkelainan, dan rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kelainan / kecacatan. Solusinya perluasan memperoleh kesempatan belajar melalui membangun USB, rehabilitasi gedung, pemberian beasiswa melalui program JPS, pemerataan dan pengangkatan guru baru, penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingannya SLB.

(2)

Belum adanya kurikulum resmi/Nasional untuk semua jenis dan program Sekolah Luar Biasa (SLB). Solusinya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui kurikulum/pokok bahasan memberikan keleluasaan untuk

dikembangkan

perkembangan

ilmu

sesuai

dengan

pengetahuan

kondisi dan

lingkungan

teknologi

dan

(IPTEK),

profesionalisme guru agar mampu menjabarkan kurikulum dan rumusan tujuan yang lebih tajam/operasional, materi yang tepat (esensi) sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kondisi lingkungan, kemampuan para guru untuk membuat

dan

memanfaatkan

sumber

belajar

dan

alat

peraga/pendidikan yang ada dilingkungan sekitar, kecuali alat-alat yang sukar dibuat, perlu disediakan oleh pemerintah, Masyarakat perlu diikut sertakan dalam memecahkan masalah–masalah pendidikan termasuk dalam

penyusunan

program/kurikulum,

motivasi

guru

melalui

peningkatan pelayanan dalam rangka kesejahteraan guru.

5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan a) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.381.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.353.536.600,-. Hasil pelaksanaan kegiatan

adalah

terlaksananya

Training

Of

Traner

(TOT)

dan

pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diikuti oleh 78 orang, Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK untuk Jenjang SMP, SMA dan SMK di Jawa Barat denganpeserta sebanyak 480 orang guru dari 26 Kabupaten dan Kota, Pendampingan Pengembangan Kurikulum SMK di Jawa barat sebanyak 135 sekolah atau 270 orang guru, Workshop Penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK dan Modul Manual dengan peserta sebanyak 100 orang guru dan Penggandaan dan Penyebaran Bahan Ajar untuk SMP, SMA dan SMK dalam bentuk CD Interaktif Pembelajaran sebanyak 7.464 keping CD.


48

(2)

Kegiatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan

Pendidikan

dan

Program

Hibah

(PHK-I),

yang

dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 5.143.374.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Penyusunan Model dan Materi Pelatihan diikuti oleh 52 orang, TOT Lesson Study 48 orang, TOT MGMP Bahasa Indonesia dan MGMP Bahasa Inggris 96 orang, Pelatihan Peningkatan Profesionalisme guru RSBI Mata Pelajaran Bahasa Inggris untuk 5 wilayah sebanyak 240 orang, Lesson Study Berbasis MGMP di Kota Bogor sebanyak 936 orang, Lesson Study Berbasis MGMP di Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi sebanyak 858 orang, membangun Persepsi Stakeholder

tentang

Implementasi

Lesson

Pembinaan Study

Guru

sebanyak

Berkelanjutan 30

orang,

melalui

Peningkatan

pemahaman Kepala Sekolah dan Pengawas tentang Implementasi Lesson Study 100 orang, Pelatihan Fasilitator MGMP 40 orang, Joint Cordinating Commite Meeting 35 orang, management Meeting 35 orang, pemberdayaan Guru SMP/MTs, SMA/MA mealui Implementasi Lesson Study Berbasis MGMP Pemberian Buku Lesson Study sebanyak 820

eksemplar,

Pengembangan

System

Banchmarking

melalui

konferensi Lesson Study 200 orang, Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru 280 orang. (3)

Kegiatan Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 946.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 867.022.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Pendataan Calon Peserta UASBN, Pengolahan Data Calon Peserta USBN, Pengadaan Buku Panduan UASBN sebanyak 40.000 eksemplar, terlaksananya Penyelenggaraan UASBN di 26 Kabupaten dan Kota se Jawa Barat, pemindaian (scaning) di Kabupaten dan Kota dan Validasi hasil pemindaian di tingkat Provinsi, Pendamping Distribusi Naskah Soal ke 26 Kabupaten dan Kota, Pendampingan Pemindaian, Monitoring Pelaksanaan UASBN se Jawa Barat dan Rapat Evaluasi UN dan UASBN.

(4)

Kegiatan

Peningkatan

Mutu

dan

Pemilihan

Pendidik,

Tenaga

Kependidikan Berprestasi, Berdedikasi Tahun 2011, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

2.778.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

2.755.857.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya


49

sosialisasi kegiatan pemilihan pendidik, tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi sebanyak 52 orang dari kabupaten dan kota, rapat teknis dan koordinasi sistem penilaian diikuti oleh 40 orang, rapat evaluasi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 52 orang, bimbingan teknis perencanaan pembelajaran bagi tenaga pendidik sebanyak 52 orang, verifikasi dan validasi data calon peserta pemilihan sebanyak 85 orang, pemilihan guru berprestasi kelompok TK, SD, SMP dan SMA sebanyak 104 orang, pemilihan kepala sekolah berprestasi kelompok berprestasi kelompok SMP dan SMA sebanyak 52 orang,

pemilihan

guru

dan

kepala

SD

berdedikasi

daerah

khusus/terpencil sebanyak 51 orang, pemilihan pengawas TK/SD berdedikasi daerah terpencil 17 orang, pemilihan pengawas sekolah berprestasi kelompok SMA 26 orang, pembekalan persiapan dan pembinaan pemilihan pendidik, tenaga kependidikan tingkat nasional 11 orang, pemberian penghargaan/hadiah kepada juara I, II dan III sebanyak 33 orang. (5)

Kegiatan Revitalisasi Sistem Informasi Manajemen, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

1.073.400.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.052.020.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Rapat Koordinasi Pendataan diikuti oleh 85 orang, Penjaringan dan Pengolahan data di Kabupaten/Kota se Jawa Barat oleh ICT Center, Pengembangan Aplikasi Pengendalian Kegiatan/Keuangan 1 Paket, Pengolahan Data dan Pembuatan Buku Profil 800 eksemplar dan Buku Statistik Pendidikan 800 eksemplar. (6)

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.982.600.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.240.775.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Pendataan dan penilaian Kinerja Guru Bantu SD/MI dan Guru Non PNS SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Jawa Barat, terlaksananya rapat sosialisasi tim teknis kabupaten/kota pengelola kegiatan peningkatan kesejahteraan guru sebanyak

100

orang,

Workshop/pembinaan guru bantu SD/MI dan Guru Non PNS SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sebanyak 763 orang. (7)

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Bidang Pendidikan, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.399.299.111,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya jasa pengumuman lelang 1 kali kegiatan,


50

dokumentasi dan publikasi 9 kali kegiatan, dan jasa konsultasi 1 kali kegiatan. (8)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PLB, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.899.200.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.522.124.550,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Workshop pelatihan pendidikan kecakapan hidup sebanyak 40 orang, pelatihan pendidikan inklusif 80 orang, pelatihan program khusus bina diri, bina komunikasi persepsi bunyi dan irama 40 orang, pelatihan system isyarat bahasa indonesia 40 orang, pelatihan layanan khusus bagi anak autis 120 orang, pelatihan mata pelajaran IPA, matematika, bahasa inggris 40 orang, pelatihan penelitian tindakan kelas 40 orang, pelatihan kecakapan hidup kerjasama dengan lembaga kursus 40 orang.

(9)

Kegiatan Workshop Manajemen Berbasis Sekolah bagi Kepala Sekolah Swasta di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 222.262.800,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 1 kali yang diikuti 52 orang/peserta.

2.

URUSAN KESEHATAN 1) Program Upaya Kesehatan a)

Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Revitalisasi Posyandu dan Peningkatan Pelayanan KIA, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.672.655.000,-. Hasil pelaksanaan Kegiatan adalah tersedianya dan tersosialisasikannya

pedoman

juknis

bantuan

keuangan

kegiatan

revitalisasi posyandu dan peningkatan KIA; meningkatnya pemahaman 60

orang

tenaga

pelatih

kabupaten/kota;

tersedianya

dan

tersosialisasikannya bahan advokasi kesehatan Lanjut Usia; tersedianya hasil Penjaringan Anak Usia Sekolah melalui workshop; tersedianya Dokumen Analisa dan Tindak Lanjut Continuum of Care Kabupaten/kota yang lebih sempurna; tersedianya Dokumen MoU dan penyerahan Bantuan Revitalisasi Posyandu serta pendampingan Pelaksanaan Model Revitalisasi Posyandu. (2)

Kegiatan Pemantauan, Pencegahan, dan Penanggulangan Gizi Kurang, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.212.610.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya


51

laporan hasil pendampingan peningkatan cakupan kinerja program pembinaan gizi

masyarakat di

kabupaten/kota dengan cakupan

terendah sebanyak 12 dokumen; tersedianya dokumen pendukung akselerasi penurunan prevalensi gizi buruk melalui kemitraan dengan dunia usaha (CSR); serta tersedianya hasil investigasi kasus gizi buruk sebanyak 25 dokumen. (3)

Kegiatan Sosialisasi dan Upaya Kesehatan Dampak Asap Rokok Terhadap Kesehatan masyarakat, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 289.460.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah laporan perencanaan dan evaluasi sosialisasi dampak asap rokok terhadap kesehatan masyarakat serta roadshow dampak asap rokok di 20 sekolah se-Jawa Barat. (4)

Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

492.327.270,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

laporan

koordinasi dan evaluasi Program Rumah Sakit Daerah (RSD) Provinsi Jawa Barat; dokumen kesepakatan dan tindak lanjut dalam upaya peningkatan peran Rumah Sakit Umum/Khusus Swasta, TNI, POLRI, dan BUMN dalam pelayanan kesehatan rujukan di kabupaten/kota; laporan pemantauan dan evaluasi Manajemen Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan manajemen laktasi di 35 Rumah Sakit Daerah di 26 kabupaten/kota; terpilihnya Rumah Sakit Daerah Karawang sebagai juara I Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi (RSSIB) melalui penilaian se-Jawa Barat. (5)

Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

239.745.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

laporan

pemantauan dan evaluasi ketersediaan, harga obat, dan penulisan Obat Generik Berlogo (OGB) di 16 Rumah Sakit dan 35 apotik di 17 Kabupaten/kota;

tersebarnya

informasi

mengenai

bahaya

penyalahgunaan Napza pada peringatan Hari Anti Narkotik Internasional (HANI); meningkatnya pengetahuan tokoh masyarakat/tokoh pendidik mengenai bahan berbahaya produk pangan jajanan anak sekolah; terujinya kadar boraks, formalin, pemanis, pengawet, dan pewarna pada 336 sampel makanan minuman dari 14 kabupaten/kota. (6)

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi


52

anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 380.345.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlayaninya penguatan manajemen puskesmas dan standar mutu pelayanan dasar ke 26 kabupaten/kota; tersedianya standar mutu pelayanan kesehatan dasar; tersosialisasikannya pedoman Penilaian Kerja Puskesmas (PKP) dan standar mutu kepada Lintas Program/Lintas Sektor terkait; tersedianya dokumen terkait kegiatan program gigi dan mulut kepada Lintas Program/Lintas Sektor di provinsi, kabupaten/kota dan organisasi profesi;

tersosialisasikannya

kabupaten/kota;

program


kesehatan

hasil

jiwa

program

kepada

Keperawatan

Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) kepada 26 kabupaten/kota. (7)

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan Komprehensif di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 88.625.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah laporan koordinasi kesehatan dengan dokter; tersedianya dokumen terkait pengembangan pelayanan kesehatan kerja di institusi kesehatan pemerintah dan swasta; tersedianya dokumen Standar Prosedur Operasional pelayanan

(SPO)

Kesehatan

kesehatan

Kerja;

lingkungan

laporan

kerja

terkait

dalam

koordinasi

rangka

inisiasi

pembentukan Forum Kesehatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); laporan koordinasi dengan lintas program/lintas sektor untuk pelayanan kesehatan di lingkungan kerja. (8)

Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat bidang Kesehatan, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.215.827.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.101.592.400,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Dokumen Kesepakatan Pengembangan Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

Masyarakat

(JPKM);

dokumen

keikutsertaan JPKM Jawa Barat; Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan JPKM Jawa Barat; Dokumen Pelaksanaan Unit Pengaduan Masyarakat dan informasi permasalahan pengaduan masyarakat miskin di Jawa Barat; Susunan Tim Pengelola KTP Berasuransi Kesehatan tingkat Provinsi; Dokumen informasi pelaksanaan KTP Berasuransi Kesehatan ke 26 kabupaten/kota; Data kesiapan 26 kabupaten/kota tentang pelaksanaan KTP Berasuransi Kesehatan Tahun 2012; Dokumen kajian akademis KTP Berasuransi Kesehatan. (9)

Kegiatan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Desa Siaga, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.269.862.500,-,

realisasi

anggaran sebesar Rp. 1.053.617.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan


53

adalah tersebarnya informasi Desa Siaga Aktif melalui berbagai media, yaitu televisi, koran, radio, poster, spanduk, banner; kampanye Hari Kesehatan Nasional; Laporan sosialisasi isu aktual Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); tersedianya 5000 buku saku PHBS Rumah Tangga serta 5000

buah form desa siaga;

Laporan koordinasi

upaya

peningkatan PHBS dengan organisasi profesi, organisasi masyarakat dan Pramuka Kesehatan Saka Bakti Husada (SBH); laporan koordinasi upaya peningkatan desa siaga aktif; tersosialisasikan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamkesmas) melalui berbagai media seperti televisi, radio dan Koran. (10) Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.

90.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 83.120.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersebarnya informasi kesehatan melalui berbagai media, yaitu televisi, radio, spanduk sebanyak 8 buah, poster sebanyak 274 buah, dan banner sebanyak 4 buah; Laporan Self Assesment Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Laporan upaya kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor. (11) Kegiatan Fasilitasi PHKI Dalam Pembelajaran dan Pendampingan ICT Bidang Kesehatan, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 319.522.500,realisasi

anggaran

kegiatan

adalah

sebesar dokumen

Rp.312.702.500,-. rumusan

bahan

Hasil

pelaksanaan

intervensi

berbasis

masyarakat; pengembangan intervensi masalah gizi melalui penyediaan sarana dan prasarana seperti 1800 lembar balik, 27.500 form data, 3 buah televisi dan 18 alat peraga. (12) Kegiatan Penyuluh Sadar Narkoba kepada kalangan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa

dan

Masyarakat

Umum,

yang

dilaksanakan

Badan

Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.744.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.694.432.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah bertambahnya Kader Penyuluh P4GN dari kalangan pemuda, pelajar, mahasiswa dan masyarakat di Jawa Barat sebanyak 4.800 orang melalui penyuluhan berbasis multi media/seni. (13) Kegiatan

Kajian

Metoda

Sarana

Terapi

dan

Rehabilitasi,

yang

dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 296.055.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 295.230.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya buku pedoman metoda sarana bagi panti rehabilitasi di Jawa Barat.


54

(14) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan SDM Konselor Bidang Terapi dan Rehabilitasi, yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 364.420.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 330.405.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya tenaga konselor bidang adiksi sebanyak 80 orang dan satgas penjangkau dan pendamping sebanyak 5 orang. (15) Kegiatan

Fasilitasi

pelaksanaan

Peringatan

Hari

Anti

Narkoba

Internasional (HANI) Tingkat Provinsi Tahun 2011, yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

708.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

643.701.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tahun 2011 yang melibatkan beberapa OPD terkait dan Komunitas (perkumpulan/klub/ orsos/ormas) dan pengunjung sebanyak kurang lebih 5.000 orang. (16) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Test Urine di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.158.550.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

995.304.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terselenggaranya test urine terhadap aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota sebanyak 4.500 orang. (17) Kegiatan Family Support Group (FSG) dan Grand Outing

Mantan

Pecandu, yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 596.310.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 524.325.750,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah laporan keikutsertaan mantan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebanyak 140 orang untuk tidak kembali menggunakan narkoba. (18) Kegiatan Penguatan Coping Skill SDM Pasca Rehabilitasi (Aftercare), yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.495.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 114.977.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlayaninya upaya penguatan coping skill SDM Pasca Rehabilitasi. (19) Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi BNP dan BNK/kota serta OPD Provinsi terkait di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 299.230.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

dokumen

koordinasi

30

OPD

kabupaten/kota dan OPD Provinsi terkait dan evaluasi BNP-BNK kabupaten/kota se-Jawa Barat. (20) Kegiatan

Fasilitasi

Pemberdayaan

Panti

Rehabilitasi

Korban

Penyalahgunaan Narkoba di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar


55

Rp. 187.170.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 171.867.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah bertambahnya tenaga petugas panti rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sebanyak 50 orang. (21) Kegiatan Fasilitasi Peranan Komunitas (Orsos) dalam Upaya Peningkatan Pemahaman

Masyarakat

tentang

Pencegahan,

Pemberantasan,

Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba, yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

1.000.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

978.169.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlayaninya peranan komunitas untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui penyuluhan di Kabupaten/kota. (22) Kegiatan

Peningkatan

Mutu

Pelayanan

Kesehatan

Jiwa,

yang

dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.403.285.000,-, realisasi anggaran sebesar

1.843.897.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlayaninya penyelenggaraan keswa bagi guru BK, tersedianya Duta anti Narkoba di sekolah, dokumen peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa melalui Familly Gathering, serta pemahaman Life Skil for Children untuk guru SD, SMP dan SMA, Kader, serta Life Skil for Children oleh guru bagi orang tua, terlayaninya pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa, penyegaran penanganan kegawatdaruratan Psikiatri, terbentuknya Unit Cegah Ralaps, terlayaninya kerohanian bagi pasien rehabilitasi, terlayaninya Home Visite/Dropping sebanyak 24 kali, terselenggaranya rujukan pasien, terselengaranya 6 kali supervisi Yankes, 6 kali supervisi di klinik tumbuh kembang Anak, 6 kali supervisi Yankeswa di daerah rawan bencana, 13 kali supervisi Keswa Lansia di Panti Jompo, dan terjaringnya pasien pasung sebanyak 8 kali kegiatan penjaringan. (23) Kegiatan Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Provinsi di Luar Jamkesmas APBN dan APBD Kabupaten/kota, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.940.495.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.652.368.939,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlayaninya pasien miskin Rawat Jalan/UGD sebanyak 3.650 orang pertahun, serta terlayaninya pasien rawat inap sebanyak 9.125 orang pertahun. (24) Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

800.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 307.381.050,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya pelatihan Motivacional Interviewer, VCT, tenaga konseling pada guru SMP dan SMA di KBB, kelompok dukungan keluarga atau Family support


56

group,

perkumpulan korban

Convention,

pencegahan

Narkoba atau

kekambuhan

atau

Narcotic

Anonymous

Relaps

Prevention

Workshop, pertemuan pasca perawatan atau After Care Meeting, perawatan di rumah atau Home Care, dan magang dokter dan perawat masing-masing sebanyak 4 kali, serta tersedianya alat kedokteran dan alat kesehatan sebanyak 5 unit. (25) Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS serta penguatan Sistem Rujukan, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 47.125.350,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah turunnya stigma pemahaman mengenai HIV/AIDS untuk 100 pegawai RSJ Provinsi Jawa Barat, serta pemahaman pencegahan penyebaran HIV/IDS pada 500 siswa SMA di Kabupaten Bandung Barat. (26) Kegiatan

pelayanan

kesehatan

bagi

masyarakat

miskin,

yang

dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.575.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.257.519.341,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlayaninya masyarakat miskin untuk pelayanan rawat jalan sebanyak 14.157 orang dan rawat inap sebanyak 1.033 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan. (27) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Penyakit Menular, PHBS, STBM dan Kabupaten/kota Sehat, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

dokumen

koordinasi

pengendalian

penyakit menular, PHBS, STBM dan Kabupaten/kota Sehat antara OPD Provinsi terkait dengan 26 Kabupaten/kota. (28) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Apresiasi Sekolah Sehat, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

297.300.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlayaninya TP-UKS Kabupaten/kota dalam upaya pengembangan program UKS.

b)

Permasalahan dan Solusi (1)

Masih terdapat kebiasaan, kepercayaan, sikap dan budaya masyarakat yang kurang sesuai dengan perilaku hidup sehat. Solusinya diperlukan pendekatan budaya dan kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat agar dapat memelihara, meningkatkan serta melindungi kesehatan diri dan lingkungannya.


57

(2)

Masih belum sempurnanya pencatatan kepesertaan penduduk miskin untuk

memperoleh

diperlukan

pembiayaan

pendataan

penduduk

jaminan miskin

kesehatan.

secara

Solusinya

terintegrasi

dan

terbaharui terutama untuk kepesertaan pelayanan jaminan kesehatan melalui identifikasi berdasarkan nama dan alamat bersangkutan. (3)

Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan, antara lain ruang rawat inap dan kapasitas tempat tidur di instalasi rawat inap. Solusinya diperlukan kebijakan dan pembiayaan khusus untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk memperbesar daya tampung pelayanan rawat inap untuk pasien miskin.

(4)

Masih belum semua instansi pemerintah, swasta dan masyarakat menyadari seriusnya ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama pada generasi muda. Solusinya semua potensi (stakeholters) dari mulai tingkat yang paling bawah perlu diberdayakan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan

Narkoba,

dengan

membangun

kemitraan

dan

melakukan kerjasama baik dengan instansi terkait maupun dengan swasta melalui pendekatan “mencegah lebih baik daripada mengobati” dalam

penanggulangan

bahaya

penyalahgunaan

Narkoba

untuk

lingkungannya. (5)

Masih perlu penguatan penguatan kelembagaan terutama antisipasi terkait

perubahan

kabupaten/kota

Sekretariat

di

Jawa

BNP

Barat

serta

masih

membentuk

belum

BNK/kota

semua maupun

BNNK/kota di Jawa Barat. Solusinya Pencegahan dan penanggulangan Narkoba di Jawa Barat dikelola oleh lembaga dengan kapasitas yang lebih baik dalam berkoordinasi dan memfasilitasi.

2) Program Manajemen Pelayanan Kesehatan a)


Kegiatan Penyusunan Regulasi dan Manajemen Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 502.375.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 429.212.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dan tersosialisasikannya Keputusan Gubernur Nomor 978/Kep.426-Dinkes/2010 tentang Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Bidang Kesehatan tahun 2011 serta pedoman teknis untuk Pembangunan di Bidang Kesehatan tahun 2011 bagi 26 kabupaten/kota; tersedianya dokumen rancangan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Kelembagaan JPKM Jawa Barat dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Kepesertaan JPKM Jawa Barat; tersedianya rancangan Peraturan Gubernur, rancangan


58

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan rancangan Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Penyelenggaraan Kesehatan; tersedianya rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan KTP Berasuransi Kesehatan; serta tersosialisasikannya universal coverage melalui KTP Berasuransi Kesehatan kepada Rumah Sakit Daerah dan Swasta, Dinas Kesehatan di 26 kabupaten/kota serta institusi lainnya yang berada di Provinsi Jawa Barat. (2)

Kegiatan Pemeriksaan Sarana Kesehatan Tertentu dalam Rangka Sertifikasi, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 447.050.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 443.250.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen persyaratan perijinan sebanyak 4 buku dan dokumen kesepakatan perijinan sarana kesehatan sebanyak 1 buku; serta terlayaninya proses perizinan di 201 sarana kesehatan.

(3)

Kegiatan Akreditasi dan Sertifikasi

Sarana Pelayanan Kesehatan

Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Alkes), yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.555.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 683.880.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya 850 set instrumen puskesmas hasil revisi; terbinanya tim akreditasi puskesmas sebanyak 35 orang dan penguatan tim akreditasi laboratorium sebanyak 30 orang, serta penguatan tim fasilitator akreditasi sarana kesehatan (Puskesmas) sebanyak

104

laboratorium

orang;

sebanyak

tersedianya 7

buku;

dokumen terlaksananya

fasilitasi

akreditasi

standarisasi

Tim

Akreditasi Sarana Kesehatan tentang pengenalan Pemahaman SNI-ISO 9001 tahun 2008 sebanyak 25 orang dan standarisasi Tim Akreditasi Sarana Kesehatan tentang dokumentasi SNI-ISO 9001 tahun 2008 sebanyak 25 orang; terkoordinasinya institusi pendidikan tenaga kesehatan; laporan survai akreditasi di 82 puskesmas di Jawa Barat; terlayaninya akreditasi Rumah Sakit M. Sentot Patrol Pantura Kabupaten Indramayu dan Rumah Sakit Tuberculosis Paru Sidawangi Cirebon; laporan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut 6 Rumah Sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi, RSUD Cicalengka Kabupaten Bandung, RSUD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, RSU Islam Kabupaten Karawang, RSU Pakuwon Kabupaten Sumedang. (4)

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan dan Monev Pembangunan Kesehatan Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 439.247.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah dokumen prosiding Rapat Kerja Kesehatan Daerah


59

(Rakerkesda) Provinsi Jawa Barat; dokumen sinergitas perencanaan provinsi dengan 26 kabupaten/kota; dokumen kerjasama penanganan masalah kesehatan antar anggota Mitra Praja Utama (MPU); dokumen perencanaan pembangunan di bidang kesehatan; laporan koordinasi pembangunan di bidang kesehatan dengan lintas program/lintas sektor. (5)

Kegiatan Monev Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

234.590.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

laporan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan pembangunan bidang kesehatan tahun 2010, serta laporan verifikasi pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan tahun 2012. (6)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) sebagai Centre of Excellent Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Kesehatan Masyarakat, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 84.284.425,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah dipertahankannya akreditasi ISO 17025 dan ISO 15189, serta registrasi BLK sebagai pelaksana Uji Profesiensi berdasarkan ISO 17043, tersebarnya program promosi BLK melalui bina konsumen dan pembuatan

leaflet,

kalender,

banner,

agenda,

spanduk

dan

cinderamata. (7)

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 246.743.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan

adalah

tersedianya buku profil kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2010 dan buku Visualisasi Data Kesehatan; tersedianya dokumen tentang workshop Sistem Informasi Kesehatan; serta laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data kesehatan. (8)

Kegiatan Pelaksanaan Tata Kelola Rumah Sakit sesuai Standar BLUD, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 201.075.540,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen tata kelola BLUD sebanyak 1 paket.

(9)

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi RS, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

3.500.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 2.738.158.800,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpasangnya komputer PC branded sebanyak 61 unit, terpasangnya printer sebanyak 10 unit dan UPS sebanyak 11 unit, serta terkoneksinya kelengkapan


60

jaringan sebanyak 1 paket; tersedianya perangkat pendukung berupa terpasangnya AC sebanyak 2 unit, meja kerja sebanyak 61 buah dan karpet, serta kamera CCTV sebanyak 1 paket; terpasangnya Software SIM RS dan Website RS sebanyak 1 paket, serta CD driver software sebanyak 25 keping Compact Disc. (10) Kegiatan Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Akreditasi, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 392.795.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 383.635.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Bintek

Akreditasi

RS/pendampingan penyusunan dokumen mutu,

dokumen mutu pelayanan akreditasi sebanyak 12 dokumen mutu, serta laporan studi banding ke RS Duren Sawit. (11) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Kesehatan Jiwa pada Masyarakat, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.555.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 188.300.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersebarnya informasi melalui X Banner sebanyak 5 buah, brosur/leaflet sebanyak 1.200 buah, kit informasi pelayanan RS 100, spanduk 5 buah, penayangan di Media Elektronik sebanyak 6 kegiatan, penayangan di Media Cetak sebanyak 3 kegiatan; tersedianya Papan Nama sebanyak 138 buah, dokumen profil dan promosi pelayanan RS, dokumen pedoman Kesehatan Jiwa 27 buku; serta terselenggaranya peringatan HANI dan Keswadun, dan Hari Kesehatan Nasional. (12) Kegiatan Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pasien Gakin, yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.531.675.000,-,

realisasi

anggaran sebesar Rp. 1.813.177.700,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlayaninya penderita penyakit paru dari keluarga miskin Jawa Barat dan meningkatkan angka kesembuhan serta menurunkan angka kematian pasien. (13) Kegiatan Study Kelayakan RSUD Sidawangi sebagai pusat rujukan se Wilayah III Cirebon, yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah dokumen hasil analisis kelayakan Rumah Sakit Paru menjadi RSUD Provinsi Jawa Barat. (14) Kegiatan Pengelolaan kesehatan lingkungan, yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 214.387.900,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 21.721.900,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah dokumen pemeriksaan


61

air limbah dan air bersih serta dokumen pengolahan sampah medis, sampah umum, dan uji mutu. (15) Kegiatan Peningkatan Cakupan Layanan Kesehatan RSUD Al-Ihsan, yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.935.087.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 487.040.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pelayanan medical chek up bagi para peserta askes. (16) Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM RS), yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.995.475.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.455.375.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya perangkat keras berupa komputer dan konsultasi jaringan Local Area Network. (17) Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Operasional di RSUD AlIhsan, yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 180.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 157.250.192,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah laporan pemeriksaan air limbah dan air bersih, serta laporan pengolahan sampah medis dan sampah umum serta uji mutu. (18) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV & AIDS di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 55.760.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbaharuinya informasi terkini tentang kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS secara nasional, serta terbangunnya komitmen antara Pemerintah dan Stakeholder di 9 KPA Kabupaten/kota khususnya dalam rangka pengembangan program pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS melalui transmisi seksual.

b)


Belum terbentuknya informasi kesehatan yang tersistem dan terkoneksi mulai dari sumber informasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan publikasi data secara aktual. Solusinya pengembangan sistem informasi kesehatan dilakukan secara terstruktur dengan cara pengumpulan dan pelaporan melalui pengembangan jaringan informasi yang melibatkan seluruh shareholders.

(2)

Masih belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berasal dari 2 sumber (RSUD dan APBD) serta cakupan pelayanan Rumah Sakit. Solusinya Mengoptimalkan seluruh sumber pendanaan


62

berdasarkan kebutuhan operasional dan pengembangan rumah sakit, serta meningkatkan cakupan pelayanan.

3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular a)


Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dapat di cegah dengan Imunisasi (PD3I), yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 147.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Program Imunisasi Tahun 2011 bersama 26 kabupaten/kota; terdistribusinya vaksin ke 26 kabupaten/kota

beserta

assessment

pemeliharaan

vaksin,

dan

peningkatan Universal Child Immunization (UCI) ke 26 kabupaten/kota; serta tersedianya 60 buah suku cadang lemari es sebagai tempat penyimpanan vaksin. (2)

Kegiatan Pelaksanaan Crash Program Campak di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 783.625.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 692.304.004,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersebarnya alat promosi Crash Program Campak berupa 200 buah spanduk dan 300 buah post sign; tersosialisasinya Crash Program Campak ke 26 kabupaten/kota; terdistribusinya logistik berupa 400.000 buah alat suntik 0,5 ml, 450.000 buah alat suntik 5 ml, 273.880 vaksin polio 20ds dan 260.190 vaksin campak 20ds; tertanggulanginya 62 kasus Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), tersosialisasinya KIPI kepada dokter spesialis anak dan petugas kabupaten/kota sebanyak 30 orang, dokumen

evaluasi

pelaksanaan

crash

program

campak

serta

pencanangan crash program campak di Kabupaten Bandung Barat. (3)

Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

128.300.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersedianya dokumen evaluasi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB); laporan penyelidikan epidemiologi KLB; terujinya surveilans Accute Flaccid Paralysis (AFP) di 6 kabupaten/kota, terselenggaranya bimbingan penguatan surveilans dan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) KLB; serta tersedianya buletin epidemiologi sebanyak 100 buah dan dokumen evaluasi sistem surveilans AFP dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). (4)

Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matrayang, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa


63

Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 260.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 250.034.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tertanggulanginya masalah kesehatan akibat bencana dan masalah kesehatan di Hari Raya dan Tahun Baru; serta tertanggulanginya pemeriksaan kesehatan haji di seluruh kabupaten/kota Jawa Barat. (5)

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-,

realisasi

anggaran sebesar Rp. 1.359.798.200,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah dokumen pemantauan dan evaluasi pengurangan, pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD), Tuberculosis (TB), Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Diare, Malaria, Zoonosis, Filariasis, serta Penyakit Tidak Menular; tersedianya sarana pendukung program pengendalian penyakit berupa 7100 buah leaflet Hari TB Sedunia, Tablet Zinc, buku Pedoman ISPA sebanyak 1130 buah, serta Vaksin Anti Rabies (VAR). (6)

Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

300.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

281.500.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tercapainya proporsi kabupaten/kota kesehatan

yang

lingkungan;

melaksanakan tersedianya

manajemen dokumen

faktor

rencana

resiko kegiatan

kesehatan lingkungan; terpantaunya hygiene sanitation makanan di embarkasi haji; tertanggulanginya keracunan makanan di lokasi kejadian; tersedianya dokumen kesepakatan dan strategi pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); serta laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan STBM. (7)

Kegiatan Pengendalian Dampak Asap Rokok se Wilayah Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.680.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.355.470.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya alat-alat kedokteran umum berupa 1 unit Rontgen foto dan 1 unit micro rontgen; tersebarnya promosi Pesan Kesehatan di media massa koran; terpantaunya akibat asap rokok pada kesehatan terhadap 9.479 orang; terselenggaranya peringatan Hari Tuberculosis Sedunia, Hari Anti Tembakau Sedunia, Hari AIDS Sedunia, dan Hari Ulang Tahun Balai

Kesehatan

Paru

Masyarakat

(BKPM)

Cirebon;

tersedianya

prasarana pendukung berupa mesin virtual elektronik, yaitu 2 unit running text dan 6 unit billboard 2 muka, serta alat-alat elektronik, yaitu 1 unit komputer, 2 unit notebook, 1 unit printer dan 1 unit meja kursi; serta tersedianya alat studio berupa 1 unit home theatre.


64

(8)

Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Asap Rokok untuk Tenaga Kerja, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.390.465.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya alat-alat kedokteran umum berupa 1 unit nebulizer, 1 unit Infra Red, 1 unit Micro Wheaf diathermy, 1 unit mobile rontgen, dan 1 unit alat ukur kualitas udara; terselenggaranya pelatihan penanganan dampak asap rokok di tempat kerja; serta tersosialisasikannya dampak asap rokok terhadap keselamatam tenaga kerja formal/informal.

b)

Permasalahan dan Solusi Masih

rendahnya

kesadaran

dan

tanggungjawab

masyarakat

untuk

memelihara lingkungan sehat serta masih kurangnya pendekatan preventif untuk

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat.

Solusinya

perlu

meningkatkan fasilitasi dan pembinaan terhadap kejadian penyakit berbasis lingkungan dan binatang.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan a)


Kegiatan Pendampingan Pengembangan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.054.109.236,-,

realisasi

anggaran sebesar Rp. 1.789.049.550,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bantuan keuangan

pengembangan

puskesmas

mampu

PONED;

laporan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan puskesmas mampu PONED; peresmian gedung puskesmas mampu PONED; terpilihnya Puskesmas Kopo Kota Bandung dan Puskesmas Cisalak Kabupaten Subang sebagai puskesmas kinerja terbaik tingkat Jawa Barat; serta tersedianya alat pendukung promosi puskesmas mampu PONED berupa leaflet dan brosur. (2)

Kegiatan Peningkatan Layanan Kesehatan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM), yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 742.803.400,-. Hasil pelaksanaan kegiatan

adalah

tersedianya

obat-obatan

penunjang

pelayanan

kesehatan BKPM berupa Alkohol 70%, SGOT, SGPT, Ureum, Glucosa, Creatinine, Ziehl Nielson, Immersion Oil 500 ml, Presinorm U, xylol 2,5 liter, Larutan Giemsa 100 ml, Metanol 500 ml, Aquabidest Steril, Diluent Minidil 10 liter, Uricacid, Lyse Solution 1 liter, Civas Calibrator system,


65

Mini

Clean,

ICT-TB,

Fixer

Liquid,

developer liquid,

cholesterol,

Trigliserida, HCL Pekat, Tip Kuning, Tip Biru, Control Hematology 1x2 ml, Lysol, Cyanmethemoglobin 500 ml, Widal, PP Test; tersedianya bahan penunjang pelayanan kesehatan BKPM berupa x-Ray film, tissue roll, dispossible mask, kertas printer auto analyzer, kertas printer EKG, masker oksigen disposable, nasal oksigen canula ganda dewasa dan anak, masker nebu pediatric, jelly EKG, kapas, plastik tempat dahak dan sampah, spuit, infuse, abbocath no.14-24,, kuvet segmen, sarung tangan, lens tisu, lampu halogen, object glass, kertas printer photometer, okuplast bandage, plester, cup serum; tersedianya alat-alat kedokteran penunjang pelayanan kesehatan BKPM berupa urinal plastik, pispot plastik, brankar lengkap, kursi roda, Clinipet, tabung Oksigen dan regulator. (3)

Kegiatan Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.962.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.607.428.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlayaninya pemeriksaan laboratorium sebanyak 193.051 pemeriksaan; tersedianya bahan kimia pendukung pelayanan pemeriksaan laboratorium, antara lain 110 jenis bahan kimia kesehatan lingkungan, 170 jenis bahan kimia mikrobiologi, 107 jenis bahan kimia patologi klinik, 41 jenis bahan kimia immunologi, 11 jenis bahan kimia radiologi, 7 jenis bahan kimia Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan 31 jenis bahan kimia Pemantapan Mutu Eksternal Regional (PMER); serta tersedianya alat pendukung pemeriksaan laboratorium, yaitu lemari asam dan autoclave.

(4)

Kegiatan Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.199.612.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 16.641.377.950,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya ruang kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan standar.

(5)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM), yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 895.496.085,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya alat dan bahan pendukung pelayanan kesehatan; tersedianya alat-alat kedokteran umum, antara lain 5 unit stetoskop, 2 unit otoskop, 2 unit termometer, 1 unit timbangan badan, 1 unit timbangan badan dan tinggi badan, dan 1 unit kursi roda; tersedianya alat kedokteran mata berupa 1 unit eye washer ; tersedianya alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan antara


66

lain 1 Partus Set, 1 Hecting Set, dan 1 IUD Set; tersedianya alat farmasi berupa 5 unit stamfer dan mortar; tersedianya alat studio berupa 1 unit LCD Projector dan screen; terpenuhinya peralatan medic rontgen, antara lain 1 unit kaset plus screen green 30x40cm, 1 unit kaset plus screen green 24x30 cm, 1 unit greed 30x40 cm, 1 unit greed 24x30 cm, 1 unit hanger; 1 unit blower pengering film; terpenuhinya alat ukur antara lain 1 unit dust sample meter, 2 unit lux meter, 1 unit hygrometer, 2 unit anemometer, 1 unit vibration meter, 1 unit digital nanometer, dan 2 unit digital reading gas detector; serta terpenuhinya 4 unit alat pemadam kebakaran ringan (APAR). (6)

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.629.285.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.138.414.088,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya alat-alat pendukung sarana dan prasarana kantor antara lain angkutan darat berupa 2 sepeda motor, alat pengangkat berat berupa 1 unit forklift, 1 unit mesin penghitung uang, 3 unit penghancur kertas, 5 unit absensi fingerprint, 1 paket trolly, 1 unit televisi, 1 unit vacuum cleaner, 5 unit notebook, 20 unit printer, 2 unit scanner, 1 paket meubelair gedung baru; terpenuhinya peralatan dapur berupa 4 unit tabung gas, 4 unit kompor gas, 5 unit dispenser, 4 unit kulkas, 1 paket peralatan makan minum; terpenuhinya alat-alat studio berupa 1 unit kamera,1 unit handycam,1 unit LCD proyektor, sound system, dan 4 unit CCTV; terpenuhinya alat-alat komunikasi berupa 1 paket telepon dan intercom serta 3 unit mesin faksimili.

(7)

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Mampu PONED, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.853.135.676,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 33.790.091.555,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya alat kesehatan mampu PONED untuk 100 puskesmas mampu PONED, yaitu masing-masing 1 unit alat USG, Partus Set, suction, resusitasi set, gynaecolog bed, vacuum extractor, fetal Doppler, meja bayi, incubator, phototherapy, examination lamp, sterilisator, serta masing-masing 2 unit hospital bed.

(8)

Kegiatan Penyediaan Obat-obatan, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.811.330.090,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.803.330.360,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya obat-obatan umum dan obat-obatan psikotropika Rumah Sakit sebanyak 12 kegiatan.

(9)

Kegiatan Penyediaan Bahan Pelayanan Terapi, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa barat, dengan alokasi anggaran


67

sebesar

Rp.

1.592.434.800,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.164.879.570,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya bahan farmasi/alkes habis pakai, Laboratorium, Radiologi, Kesehatan Gigi, psikologi/

psikometri, terapi keswara dan elektromedik sebanyak 7

paket (bahan farmasi/alkes habis pakai laboratorium, radiologi, bahan dental unit, psikologi, psikometrik, terapi keswara dan elektro medik). (10) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pasien, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.203.357.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.159.232.450,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih, tersedianya

bahan baku bangunan keperluan

rehabilitasi pasien, dan bahan/material lainnya;

tersedianya

bibit

pohon tanaman dan bahan obat-obatan; terpenuhinya pakaian pasien rawat inap, peralatan bengkel, alat pengelolaan pertanian dan pertenakan; serta terpenuhinya peralatan kantor, peralatan meubelair, dan alat studio. (11) Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran dan Sanitasi Rumah Sakit, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.600.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.589.525.499,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpeliharanya alat kedokteran/ kesehatan; terjaganya sanitasi/kesehatan lingkungan; tersedianya alat-alat laboratorium; serta tersedianya alat kedokteran dan kesehatan. (12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas Khusus, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.710.584.600,-,

realisasi

anggaran sebesar Rp. 3.412.889.370,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya makanan minuman pasien sebanyak 61.315 hari perawatan; terpenuhinya makanan minuman petugas khusus

di unit

beresiko, shift malam, konselor napza, hari raya, dan bulan puasa sebanyak 66.805 orang hari. (13) Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Lokasi Jl.RE.Martadinata No.11 Bandung, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.976.799.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 19.244.021.135,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya Gedung Pelayanan Kesehatan Jiwa berbasis masyarakat yang memadai. (14) Kegiatan Pembangunan Gedung NAPZA, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.402.820.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 4.249.555.850,-.


68

Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya Gedung Pelayanan Napza seluas 1.400 m2. (15) Kegiatan Pembangunan Gedung Perawatan, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.742.788.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.117.463.074,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya Gedung Perawatan 2 lantai seluas 710 m2. (16) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dalam rangka Pencegahan Bahaya Merokok, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 850.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 742.868.600,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya stiker slogan anti merokok sebanyak 1.000 lembar, brosur/leaflet sebanyak 1.000 lembar, running text sebanyak 1 buah, dan starter kit sebanyak 750 buah; tersedianya Tshirt hari bebas merokok sebanyak 200 potong, sebuah Printer Laser Jet, Standing Ashly sebanyak 40 buah; terpenuhinya alat laboratarium sebanyak 5 buah, alat kedokteran umum sebanyak 21 buah, serta tersedianya Papan Informasi sebanyak 40 buah. (17) Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit TB, yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 121.017.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya kerja sama yang baik dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyakit paru. (18) Kegiatan Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit, yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.505.082.340,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.553.892.620,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya

sarana

dan

prasarana

gedung

dalam

rangka

pengembangan fungsi pelayanan rumah sakit di luar penyakit paru. (19) Kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Pelayanan Theraphy, yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.218.780.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.101.688.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan obat-obatan formularium RS untuk pasien Jamkesmas, Jamkesda, dan Askes. (20) Kegiatan Pengadaan Bahan Perlengkapan Pasien, yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

800.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 608.940.850,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pasien yang mengalami rawat inap.


69

(21) Kegiatan

Peningkatan

dan

Pemeliharaan

Alat

Kesehatan

dan

Kedokteran, yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 883.961.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya tindakan medik dan tindakan penunjang medik dengan peralatan yang siap pakai. (22) Kegiatan Pengadaan Mamin Pasien dan Petugas Khusus, yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.116.125.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.904.467.450,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terpenuhinya makanan dan minuman pasien sesuai standar gizi pasien paru dalam rangka melakukan tahap pemulihan kesehatannya. (23) Kegiatan

Penyediaan

Fasilitas

Pelayanan

Kesehatan

Paru,

yang

dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.226.061.119,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 10.472.812.500,-. Hasil pelakasanaan kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana peralatan kedokteran spesialis di luar penyakit paru, yaitu peralatan Poli Gigi, Poli Anak, Poli THT, dan Poli Spesialis Penyakit Dalam. (24) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Ruang ICU/RPI, yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

2.000.000.000,-,

1.950.170.000,-.

Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

adalah

sebesar

Rp.

tersedianya

peralatan kedokteran dalam rangka pelayanan kepada pasien yang mengalami kondisi gawat darurat. (25) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Unit Stroke, ICCU dan Kendaraan Ambulance yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 5.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.754.766.600,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya ambulance pasien, ambulance x ray mobile, mesin visual elektronik, serta kursi tunggu pasien sebanyak 100 buah dan alat kedokteran umum sebanyak 15 item. (26) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Pasien Masyarakat Miskin yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.787.133.300,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 9.900.980.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya tempat tidur pasien sebanyak 100 buah, dan alat-alat kedokteran umum sebanyak 40 item. (27) Kegiatan Penyelesaian Bangunan Gedung Rawat Jalan dan Gawat Darurat Tahap II yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Al


70

Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp.

21.867.552.487,30, 21.221.768.850,-.

realisasi

Hasil

anggaran

pelaksanaan

sebesar

kegiatan

adalah

terselesaikannya pembangunan gedung rawat jalan dan gedung gawat darurat. (28) Kegiatan Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Fungsi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.502.486.027,- realisasi anggaran sebesar Rp. 32.752.134.606,- (sesuai dengan anggaran perubahan, namun karena terjadi

lonjakan

kunjungan

pasien

sehingga

harus

disediakan

penambahan belanja obat, bahan makanan pasien dan kebutuhan rutin lainnya, sehingga terjadinya over budget

untuk mata anggaran

tersebut, dana berasal dari Pendapatan operasional rumah sakit). Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya bahan habis pakai, peralatan dan bahan kebersihan, bahan obat-obatan pasien, bahan makanan pasien, bahan/material lainnya, serta peralatan dan perlengkapan kantor. (29) Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 815.450.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 42.315.573,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pengadaan alat kedokteran. (30) Kegiatan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Cisarua, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 335.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 305.225.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya perencanaan gedung Rumah Sakit Jiwa Cisarua Jawa Barat sehingga meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat.

b)

Permasalahan dan Solusi Pada program peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang sumber dananya dari operasional melampaui target dikarenakan naiknya kunjungan pasien khususnya untuk pengadaan obat dan alkes habis pakai mengingat pelayanan terhadap masyarakat harus tetap dilaksanakan. Solusinya untuk anggaran tahun depan besarannya harus dinaikkan.


71

5) Program Sumber Daya Kesehatan a)


Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.336.138.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 37.785.512.500,-.Hasil pelaksanaan kegiatan adalah perpanjangan kontrak kerja dokter dan dokter gigi PTT Provinsi sebanyak 117 orang; penempatan dokter PTT Provinsi di puskesmas PONED hasil rekrutmen tahun 2010 sebanyak 83 orang; perpanjangan kontrak kerja dokter spesialis PTT Provinsi hasil rekrutmen tahun 2010 sebanyak 3 orang; rekrutmen baru dokter spesialis PTT Provinsi sebanyak 7 orang yang ditempatkan di RSUD se Jawa Barat; rekrutmen baru dokter gigi sebanyak 14 orang; perpanjangan kontrak kerja bidan PTT Provinsi hasil rekrutmen tahun 2005 sampai dengan 2010 sebanyak 520 orang; penempatan bidan PTT Provinsi di puskesmas PONED sebanyak 300 orang hasil rekrutmen tahun 2010; penempatan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) obstetric dan gynaecolog serta kesehatan anak di 6 puskesmas PONED di Jawa Barat; terkelolanya Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PPDSBK) sebanyak 71 orang pendaftar; terkelolanya program tugas belajar D-1 ke D-3 kebidanan lanjutan tahun 2009 sebanyak 400 orang; terpilihnya tenaga kesehatan teladan untuk tenaga medis, keperawatan, gizi, sanitarian dan bidan desa; terkelolanya registrasi tenaga kesehatan dan visitasi dalam rangka pemberian surat tugas dokter spesialis berupa Surat Izin Praktek (SIP) sebanyak 10.842 lembar, Surat Izin Bidan (SIB) sebanyak 8.235 lembar, Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) sebanyak 577 lembar, Surat Izin Fisioterapis (SIF) sebanyak 124 lembar, Surat Izin Refractionist Optician sebanyak 72 lembar, Surat Izin Radiografer (SIR) sebanyak 60 lembar, Surat Izin Terapi Wicara (SITW) sebanyak 30 lembar, Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) sebanyak 1.247 lembar; terlaksananya Ujian Praktik Kejuruan (UPK) bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi dengan lulusan sebanyak 2.895 orang; terfasilitasinya sipensimaru di 78 sekolah dan 29 institusi, angkat sumpah dan pelantikan tenaga kesehatan; tersalurkannya insentif bagi dokter, dokter gigi dan bidan PTT Provinsi yang ditempatkan di daerah terpencil/sulit dijangkau/sulit pemenuhan tenaga kesehatan sebanyak 31 dokter, 7 dokter gigi dan 99 bidan; tersosialisasikannya uji kompetensi tenaga kesehatan kepada organisasi profesi kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Rumah Sakit; terlaksananya penempatan internsip dokter Indonesia di Jawa Barat yang ditempatkan di 16 Rumah Sakit Umum Daerah


72

(RSUD) Kelas C dan D serta di 47 Puskesmas di Jawa Barat; dokumen profil Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan; pertemuan Tim penilai akreditasi puskesmas tingkat provinsi dan penguatan tim Pembina akreditasi Rumah Sakit tingkat Provinsi; terbinanya tim akreditasi sarana kesehatan tentang ISO/IEC 17021.2008; terkelolanya penerbitan Surat Tanda Registrasi untuk Tenaga Teknis Kefarmasian. (2)

Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 2.500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.335.303.150,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya obat buffer stock dan kebutuhan program sebanyak 1 paket; terpenuhinya kebutuhan reagensia pasien HIV/AID untuk uji tes kekebalan dan food security; tertanganinya obat dan perbekalan kesehatan yang rusak dan kadaluarsa secara maksimal; dokumen data, jumlah dan jenis obat yang dibutuhkan

kabupaten/kota;

terbinanya

kabupaten/kota

untuk

meningkatkan kemampuan mengelola obat khususnya ketersediaan obat

esensial;

terpantaunya

ketersediaan

obat

esensial

kabupaten/kota; terbina dan terpantaunya sarana produksi

di dan

distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT); terujinya mutu 1.080 sampel alat kesehatan, 270 sampel PKRT, 120 sampel kosmetika, dan 480 sampel obat tradisional; tersedianya buku bahan baku obat tradisional dalam rangka pengembangan penelitian bahan baku obat yang berasal dari sumber daya hayati dan alami; terpantaunya sarana Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) yang ada di Jawa Barat. (3)

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.682.291.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

3.308.646.500,-.

terselenggaranya

6

Hasil

macam

pelaksanaan

diklat

untuk

kegiatan

meningkatkan

adalah kualitas

kompetensi tenaga kesehatan, yaitu pelatihan jabatan fungsional adminkes, pelatihan PONED, pelatihan APN, TOT Forensik, TOT Kegawatdaruratan

Bencana,

Pelatihan

Pra

Tugas

Dokter/Dokter

Gigi/Bidan hasil rekruitmen dan pelatihan pendamping internsip. (4)

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.254.295.430,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

985.623.380,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlatihnya kemampuan kearsipan pada peserta sebanyak 40 orang, kemampuan

manajemen


aset

sebanyak

60

orang,

kemampuan

73

Teknologi Informasi sebanyak 80 orang, kemampuan Askep Intensif Care Unit sebanyak 40 orang, kemampuan keperawatan gerontri sebanyak 85 orang, K3 sebanyak 100 orang, keterampilan rehabilitasi sebanyak 40 orang; terpenuhinya Kit pelatihan untuk 455 orang, materi pelatihan sebanyak 102.100 lembar, mamin rapat sebanyak 215 porsi; terpenuhinya mamin diklat, seminar dan sejenisnya sebanyak 1.650 porsi dan 1.650 dus, uang saku sebanyak 1.450 orang hari; keikutsertaan shortcourse di Australia sebanyak 10 orang, dan outbound sebanyak 60 orang.

3.

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a)


Kegiatan Pengembangan Rencana Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pengelolaan Limbah dan Sampah Energi, Transportasi dan Hutan, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 297.745.000,-, realisasi sebesar 286.045.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya sistem inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Pedoman Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca serta terselenggaranya inventarisasi Gas Rumah Kaca dalam rangka Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca.

(2)

Kegiatan Pemantauan Pencemaran Lingkungan, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 486.776.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 470.866.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpantaunya kualitas udara ambien di 10 Kabupaten/Kota dan terlaksananya koordinasi sinergitas pemantauan udara di Jawa Barat; terpetakannya potensi beban pencemaran air di 4 DAS (Cilamaya. Citarum, Cimanuk dan Cileungsi) dengan skala 1:25.000.

(3)

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Limbah Padat, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Medis di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.100.000,-, realisasi sebesar Rp. 274.850.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya sistem pelaporan pengelolaan limbah B3 dan medis di wilayah Cekungan Bandung; terlaksananya Rakor pengelolaan limbah B3 dan medis di Jawa Barat; terlaksananya koordinasi, pengawasan dan verifikasi pengelolaan limbah B3 dan medis di Jawa Barat; serta sosialisasi Perda Pengelolaan limbah B3.


74

(4)

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

1.010.000.000,-,

realisasi

sebesar

Rp. 1.008.905.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pengawasan ketaatan industri terhadap sanksi administrasi, ADR, dan/atau pidana lingkungan; terlaksananya koodinasi dan sinkronisasi penegakan hukum lingkungan terpadu di Jawa Barat; penanganan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebanyak 21

kasus;

pengenaan

sanksi

administrasi

sebanyak

10

kasus;

penyelesaian sengketa secara ADR sebanyak 2 kasus; penyelesaian kasus pidana lingkungan sebanyak 2 kasus; penyelesaian kasus pencemaran/kerusakan lingkungan di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebanyak 1 kasus. (5)

Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Lingkungan

Untuk

Mendukung Produksi Bersih dan Pengembangan Jaringan Produksi Bersih

(Fasilitasi

Program

PHKI),

yang

dilaksanakan

Badan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 676.415.000,-, realisasi sebesar Rp.629.274.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah kajian penilaian manajemen lingkungan dan identifikasi peluang penerapan produksi bersih; terlaksananya workshop produksi bersih; tersosialisasinya pengembangan produksi bersih; terlaksananya pemberian penghargaan terhadap 2 perusahaan yang telah menerapkan produksi bersih; terselenggaranya lokakarya pengembangan jaringan produksi bersih; terbentuknya forum komunikasi antara Industri Kecil Menengah (IKM), Industri

Besar

dan

Pemerintah;

terlaksananya

sosialisasi

dan

penyuluhan program pemerintah; serta terkembangkannya sistem informasi pertukaran produksi bersih. (6)

Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Pengendalian Pencemaran Melalui Program

Environment

Pollution

Control

Manager

(EPCM)

dan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

300.000.000,-, realisasi sebesar Rp. 278.790.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terimplementasikannya program EPCM udara melalui pelaksanaan pelatihan, uji EPCM udara dan sosialiasi program EPCM udara kepada Kabupaten/Kota, Industri dan staholder yang ada; terlaksananya program peningkatan kinerja pengendalian pencemaran lingkungan melalui rapat koordinasi, rakernis dan pelatihan bagi SDM


75

aparat pengawas lingkungan serta workshop bagi masyarakat dan aparat penegak hukum; serta terlaksananya forum dialog lingkungan. (7)

Kegiatan Penyelarasan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Strategis, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

294.300.000,-, realisasi sebesar Rp.290.100.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data dan laporan hasil inventarisasi wilayah ekoregion Provinsi Jawa Barat sebagai bahan proses pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. (8)

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Teknis AMDAL dan Teknologi Lingkungan

di

Jawa

Barat

yang

dilaksanakan

oleh

Badan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi sebesar

Rp. 289.731.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah operasionalisasi Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat; terlaksananya rapat kerja

(Raker)

Komisi

Penilai

AMDAL

Daerah

Kabupaten/Kota;

terlaksananya sosialiasi pengelolaan Lingkungan Kluster Usaha Kecil dan Menengah di Jawa Barat; tersedianya sarana informasi teknologi lingkungan; serta meningkatnya kapasitas pengelolaan lingkungan terpadu Kluster Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Jawa Barat. (9)

Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Rp.

Jawa

Barat,

500.000.000,-,

realisasi

dengan

alokasi

sebesar

Rp.

anggaran

sebesar

495.860.000,-.

Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah fasilitasi program Adipura dan Adiwiyata di Jawa Barat; pelaksanaan Sekolah Berbudaya Lingkungan di Jawa Barat;

serta

pelaksanaan

fasilitasi

Kampanye

Lingkungan

BALADKURING. (10) Kegiatan

Pembinaan

Laboratorium

Lingkungan

dalam

rangka

Peningkatan Pengawasan Lingkungan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.000.000,-, realisasi sebesar

Rp.

tersedianya

166.777.400,-. informasi

Hasil

Laboratorium

pelaksanaan Lingkungan;

kegiatan

adalah

terbinanya

dan

peningkatan kapasitas sumber daya manusia Laboratorium Lingkungan di Jawa Barat; terfasilitasinya Laboratorium Lingkungan (Pra Akreditasi) dan Pemeliharaan Kompetensi Laboratorium Lingkungan Jawa Barat. (11) Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 288.853.000,-, realisasi sebesar

Rp.

285.803.000,-.


Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

76

tersedianya buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Jawa Barat 2010 dan Basis Data SLHD 2010; tersedianya Buku ASER (Annual State of Environmental Report) Jawa Barat 2010; tersusunnya Laporan SLHD Jawa Barat 2011 beserta basis datanya serta laporan ASER Jawa Barat 2011. (12) Kegiatan

Pengembangan

Sistem

Informasi

Lingkungan,

yang

dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

125.958.664,-, realisasi sebesar Rp. 125.458.600,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya sistem pemetaan informasi lingkungan hidup; terselenggaranya workshop pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; serta tersosialisasikannya sistem informasi lingkungan hidup. (13) Kegiatan Peningkatan Pemahaman Siswa Sekolah Terhadap Dampak Rokok yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

200.000.000,-,

pelaksanaan

realisasi

kegiatan

adalah

sebesar

Rp.199.750.000,-.


Hasil

dampak

rokok

terhadap anak sekolah. (14) Kegiatan Green Festival 2011, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

486.900.000,-.

Hasil

Rp.

500.000.000,-,

realisasi

pelaksanaan kegiatan

adalah

sebesar

Rp.

terfasilitasinya

penyediaan Venue Green Festival; terfasilitasinya penyediaan materi dan bahan stand Jawa Barat Green Festival; terfasilitasinya talkshow perlindungan dan pengelolaan DAS Citarum; terfasilitasinya Parade Produk Daur Ulang, Pagelaran Kesenian, serta Penghargaan Lingkungan Hidup di Jawa Barat (15) Kegiatan identifikasi dan Pencemaran Lahan Tercemar di 4 Desa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi sebesar Rp.291.800.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data luasan serta status kepemilikan lahan tercemar, data hasil analisa laboratorium

terhadap

air

dan

tanah,

peta

sebaran

dampak

pencemaran, dan data evaluasi kerugian pertanian akibat pencemaran di 4 desa (Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung). (16) Kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Pembangunan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 92.493.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan


77

adalah adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup; terciptanya komitmen masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup serta terpantaunya kasus keruksakan lingkungan di Jawa Barat. (17) Kegiatan Fasilitasi Eco-Pontren Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 148.256.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbentuknya tokoh pesantren dan santri pondok pesantren menjadi kader-kader lingkungan hidup. (18) Kegiatan Sinkronisasi bidang Pembinaan Lingkungan Sosial Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

149.976.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

adanya

terselenggaranya Implementasi PMK No.84/PMK.07/2008 dan PMK No.20/PMK/2009 OPD Provinsi

dan OPD Kabupaten/Kota dalam

kelompok Pembinaan Lingkungan Sosial.

2) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a)


Kegiatan Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 340.000.000,-, realisasi sebesar Rp.320.040.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya draft model kampung konservasi di Desa Sunteng Jaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat; tersedianya alat lubang biopori, instalasi biogas, composter, dan gully plug; serta sosialisasi dan koordinasi konservasi sumber daya alam (SDA).

(2)

Kegiatan

Pembinaan

Pengembangan

Sumber

Daya

Hutan

dan

Ekosistemnya, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 386.121.975,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbinanya masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam rangka mendukung Cagar Biosfer di kawasan hutan Taman Nasional Gnunung Pangrango Kabupaten Cianjur sebanyak 60 orang; terbina dan terawasinya model desa konservasi di 2 (dua) kampung dan 3 (tiga) desa konservasi; terbangunnya model desa konservasi di Desa Argamukti Kabupaten Majalengka; serta pelatihan kader model desa


78

konservasi dan terkajinya potensi di Ds. Ciburial, Ds. Cimenyan, Ds Mekawangi, Ds. Langensari, Ds. Wangunharja dan Ds. Cibodas. (3)

Kegiatan

Rehabilitasi

dan

Konservasi

Hulu

DAS Citarum,

yang

dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.771.734.375,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 5.209.058.625,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya persemaian sebanyak 2 (dua) unit; terbangunnya agroforestry di Hulu DAS Citarum; terbangunnya hutan rakyat seluas 50 Ha; terpeliharanya tanaman model agroforestry tahun ke-1 seluas 1.500 Ha; terpeliharanya persemaian RHL Tahun 2010; terlaksananya kegiatan Green School sebanyak

oleh

7.000

siswa

SD/SLTP/SLTA;

serta

terbangunnya

agroforestry di 40 lokasi. (4)

Kegiatan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) dan Konservasi Hulu DAS Citarum, yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.092.606.675,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 11.165.050.725,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data lokasi persemaian dalam rangka GRLK Tahun 2011 di 11 Kabupaten; tersedianya data lokasi GRLK di 17 Kabupaten; tersusunnya rancangan teknis pembuatan persemaian dalam rangka GRLK; terbangunnya persemaian di Jawa Barat; tersusunnya rancangan teknis

pengembangan

hutan

rakyat;

terselenggaranya

kegiatan

sosialisasi GRLK; terbangunnya persemaian dalam rangka penghijauan lingkungan; tersedianya kebun bibit hutan rakyat di Jawa Barat; serta terselenggaranya acara pencanangan penanaman kebun bibit hutan rakyat. (5)

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Model Pengelolaan Lahan Kritis DAS bagian Hulu Berbasis Masyarakat, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

250.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

249.928.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data dan informasi dan pedoman mengenai model pengelolaan lahan kritis DAS bagian Hulu berbasis masyarakat, dan evaluasi rehabilitasi lahan kritis ke 12 kabupaten yang mendapatkan dana bantuan rehabilitasi lahan kritis.

3) Program Pengelolaan Kawasan Lindung a)


Kegiatan Model Peningkatan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

249.160.000,-,


realisasi

sebesar

Rp.

249.060.000,-.

Hasil

79

pelaksanaan kegiatan tersedianya dokumen Model Desa Adaptasi Perubahan Iklim Berbasiskan Masyarakat. (2)

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 850.222.750,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terehabilitasinya hutan mangrove pola insentif seluas 100 Ha di Kabupaten Subang, Indramayu dan Karawang; terpeliharanya tanaman tahun-1 dan ke-2 rehabilitasi hutan mangrove pola insentif; terpeliharanya tanaman tahun ke-2 rehabilitasi hutan pantai; dan terlaksananya sarana dan laporan kegiatan RHL.

(3)

Kegiatan Rehabilitasi Hulu DAS Cimanuk, Ciliwung dan Citanduy, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.326.067.700,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.890.981.475,-.

Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya

rancangan teknis pembangunan persemaian; terbangunnya persemaian di Kabupaten Garut, Bogor, Majalengka, Ciamis dan Tasikmalaya; tersusunnya rancangan teknis dan terbangunnya agroforestry sebanyak 20 unit; tersusunnya rancangan teknis dan terbangunnya arboretum di Kiara Payung sebanyak 1 (satu) buah; tersedianya bibit kayu-kayuan sebanyak 400.000 batang; serta terpeliharanya tanaman agroforestry. (4)

Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 462.190.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya peta penyebaran lahan tidak berhutan pada kawasan lindung di 20 kabupaten/kota; tersedianya peta hasil reposisi pada 30 kelompok hutan; tersedianya laporan fasilitasi pengukuhan kawasan hutan di 2 (dua) kabupaten; serta tersedianya laporan dan peta lokasi areal hutan cadangan di 4 (empat) kabupaten.

(5)

Kegiatan Peningkatan Luas Lahan berfungsi Lindung, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

500.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

401.095.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya peta hasil identifikasi kawasan perlindungan setempat di hutan produksi di 13 KPH; serta tersedianya laporan hasil identifikasi kawasan perlindungan setempat di hutan produksi sebanyak 13 buku. (6)

Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Hutan Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan alokasi

anggaran

Provinsi

Jawa Barat, dengan

sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi sebesar

Rp. 398.475.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terfasilitasinya dan terbinanya

kelompok



satlakdalkarhut

pengamanan

hutan

sebanyak kepada

80

orang;

masyarakat

80

penggarap/pemanfaat lahan kawasan hutan sebanyak 160 orang; terfasilitasinya penyelesaian perambahan di kawasan konservasi TWA Gunung

Pancar

sebanyak

30

orang;

serta

terpantaunya

dan

terevaluasinya perlindungan hutan di areal pengelolaan hutan Perum Perhutani di 7 Kabupaten. (7)

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

604.600.000,-,

realisasi

sebesar

Rp. 600.300.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpeliharanya tanaman tahun ke-1; terpeliharanya tanaman pengkayaan tahun ke-2; terpeliharanya tanaman batas kawasan tahun ke-2; terpeliharannya bibit tanaman di persemaian; terwujudnya keamanan dan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda; terpeliharanya batas kawasan Tahura Ir. H. Djuanda sepanjang 28,31 km; tersusunnya RPRHL

Tahura

Ir.

H.

Djuanda;

serta teridentifikasinya

potensi

pemanfaatan jasa lingkungan. (8)

Kegiatan Pengembangan Kemitraan Sekitar Kawasan Hutan Lindung, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi sebesar Rp. 297.125.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbinanya SDM PKSM sebanyak 40 orang; terbinanya Pramuka Saka Wanabhakti sebanyak 50 orang; serta terlaksananya pertemuan Kepala Desa, KTHA dan Penyuluh Kehutanan se Jawa Barat sebanyak 252 orang.

(9)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Kehutanan, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

400.000.000,-,

realisasi

sebesar

Rp.

387.390.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya bahan penyusunan

rencana

pembangunan

kehutanan

Tahun

2012;

terlaksananya Rakorenbang Kehutanan Tahun 2011 di Jawa Barat; terpantaunya pelaksanaan program/kegiatan kehutanan; terlaksananya kerjasama kegiatan di wilayah perbatasan; serta terlaksananya Rakor se Wilayah MPU. (10) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (DAK) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 575.510.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 561.926.230,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terbangunnya persemaian sebanyak 1 (satu) unit; tertutupnya lahan bervegetasi dan jenis tanaman di Tahura Ir. H. Djuanda seluas 100 Ha; tersedianya bangunan konservasi untuk mengurangi dan mengantisipasi erosi tanah; serta tersedianya bangunan konservasi untuk mengurangi dan mengantisipasi erosi tanah.


81

4) Program Ekosistem Pesisir dan Laut a)

Pelaksanaan Program Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Laut yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

300.000.000,-,

realisasi

sebesar

Rp.

285.690.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya dokumen Kajian Pusat Mangrove Jawa Barat; terealisasinya visualisasi wilayah Pantura Jawa Barat; tersusunnya dokumen fasilitasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut Jawa Barat; serta tesedianya akses jaringan kerja internasional pengelolaan pesisir dan laut.

4.

URUSAN PEKERJAAAN UMUM 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a)

Pelaksanaan Program Kegiatan

Pengelolaan Sampah Regional di Jawa Barat, yang dilaksanakan

Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi

anggaran

Rp.

12.374.566.490,-

realisasi

keuangan

Rp.

11.600.276.778,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah penyusunan dokumen Community Action Plan (CAP) penataan lingkungan masyarakat disekitar lokasi TPA Leuwigajah; pengadaan mesin kompos untuk kelompok pengolah sampah TPA Leuwigajah; pembangunan gudang kompos di TPA Leuwigajah; pemasangan pagar di TPA Leuwigajah, penataan Buffer Zona di TPA Leuwigajah; peningkatan hanggar pengolah sampah dan bekas longsoran TPA Leuwigajah; pembangunan jalan operasi menuju hanggar pengolah sampah bekas longsorang TPA Leuwigajah; penutupan sampah di TPK Sarimukti, pemantauan kualitas lingkungan di TPK Sarimukti dan TPA Leuwigajah; DED optimalisasi Sarimukti, penyusunan dokumen Community Action Plan (CAP), penataan lingkungan masyarakat disekitar lokasi TPK Sarimukti; pengadaan alat-alat

angkutan

darat

bermotor;

pengadaan

perlengkapan

kantor;

peningkatan kolam leachate di TPK Sarimukti, pembangunan saluran drainase di TPK Sarimukti; pengelolaan TPPAS Regional Legoknangka; penyusunan dokumen Community Action Plan (CAP); penataan lingkungan masyarakat disekitar

lokasi

TPPAS

Legoknangka;

penyusunan

media

komunikasi

pembangunan TPPAS Legoknangka, pembangunan pos jaga; pembangunan pos pencatat; pembangunan pintu gerbang, pengadaan dan pemasangan jembatan timbang; penataan buferr zone di TPPAS Legoknangka; penyusunan dokumen Community Action Plan (CAP) penataan lingkungan masyarakat disekitar lokasi TPPAS Nambo. Dengan program pengembangan pengelolaan sampah

regional

di

Jawa

Barat

meningkatkan

cakupan

pelayanan

persampahan dengan terkelolanya TPPAS Regional Sementara Sarimukti yang melayani wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.


82

b)


Pada kegiatan pengelolaan sampah regional di Jawa Barat terdapat kendala pada proses sertifikasi tanah Legok Nangka, dimana proses sertifikasi tersebut memerlukan keterlibatan berbagai instansi terkait.

(2)

Pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional di Sarimukti, dari aspek pembayaran kompensasi jasa pelayanan, mengalami hambatan yaitu masih terdapat sisa kewajiban kompensasi jasa pelayanan (KJP) dari Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Kota Cimahi, belum dibayarkan ke Kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Solusi permasalahan

ini

yaitu

telah

dikoordinasikan

dengan

SKPD

di

Pemerintahan Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat yang didelegasikan untuk melaksanakan perjanjian kerjasama untuk menyelesaikan sisa kewajiban KJP yang belum di bayar pada tahun anggaran 2012. (3)

Selain permasalahan KJP, permasalahan pembayaran kompensasi dampak negatif (KDN) tahun 2011 dari Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Cimahi ke kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum dapat dilaksanakan dan masih menunggu pengaturan lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a)


Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

1.650.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.609.340.202,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya perencanaan teknis jalan, perencanaan teknis jembatan dan dokumen analisa dampak lingkungan (Amdal). (2)

Kegiatan Pembangunan/Peningkatan

Jalan dan Jembatan di BPJ

Wilayah Pelayanan I Cianjur, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi sebesar Rp. 28.725.919.025,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 25.328.821.640,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 12.50 km serta penggantian jembatan sepanjang 15 m. (3)

Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di BPJ Wilayah Pelayanan II Sukabumi, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.167.300.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 8.136.556.636,-. Hasil pelaksanaan kegiatan


83

adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 3.00 km serta penggantian jembatan sepanjang 17.00 m. (4)

Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di BPJ Wilayah Pelayanan III Bandung, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.197.743.200,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 52.003.094.583,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 13,50 km serta pembebasan tanah Terusan Buah Batu - Bojongsoang.

(5)

Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di BPJ Wilayah Pelayanan IV Sumedang, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.297.391.100,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 10.920.828.237,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

terlaksananya

peningkatan

jalan

sepanjang

2.50

km;

pembebasan tanah untuk Kawasan Pertumbuhan Perintis (4 lokasi) di Koridor Jabar Selatan serta penggantian jembatan sepanjang 40,00 m. (6)

Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di BPJ Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.982.979.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.13.970.197.249,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 5.50 km serta penggantian jembatan sepanjang 6,00 m.

(7)

Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di BPJ Wilayah Pelayanan VI Cirebon, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.185.840.775,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 55.636.269.936,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 18,825 km serta pembebasan lahan Ruas Jalan Majalengka – Kadipaten.

(8)

Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Tersebar di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.142.491.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 5.067.295.157,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

terawasinya

pekerjaan

peningkatan

jalan,

pembangunan

jembatan dan penggantian jembatan di Jawa Barat. (9)

Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Strategis Di Provinsi Jawa Barat (Multy Years), yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 193.161.067.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 100.444.532.955,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan (Multy Years) ruas jalan Bandung-Pangalengan-Rancabuaya sepanjang 12.54 km dan Cikajang-Pameungpeuk sepanjang 9.96 km; Pembangunan Jalan Paket Multy Years ruas jalan Lingkar Selatan Sukabumi sepanjang 2.76 km


84

dan Pembangunan Jalan Akses TPPAS Nambo sepanjang 5.50 km; serta Pembebasan Tanah Paket Multy Years ruas jalan Pangalengan - Cukul Cisewu - Rancabuaya sepanjang 14.800 m2.

b)


Paket peningkatan jalan Bandung–Pangalengan–Rancabuaya yang dibiayai dengan pola tahun jamak tidak dapat dilaksanakan karena harus lelang ulang. Lelang ulang didasarkan pada surat dari LKPP yang menyatakan harus dilakukan evaluasi ulang. Setelah dilakukan evaluasi ulang didapat semua peserta lelang tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sehingga dinyatakan gugur.

(2)

Peningkatan jalan Cikajang–Pameungpeuk merupakan kegiatan yang dibiayai dengan pola tahun jamak yang dimulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Dalam pelaksanaan tahun 2011 realisasi fisik yaitu 62,3% terhadap rencana tahun 2011. Hal ini disebabkan kerena pada akhir tahun anggaran kondisi cuaca di lokasi kegiatan tidak mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan. Di samping itu sulitnya didapat sumber quarry karena ijin dari Pemerintah Kabupaten Garut belum terbit.

(3)

Pada kegiatan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Cukul–Cisewu– Rancabuaya hanya teralisasi 42,76%. Hal ini disebabkan karena hanya sebagian

dari

warga

yang

berdasarkan

musyawarah

tercapai

kesepakatan harga. Sedangkan untuk sebagian lagi belum tercapai. Untuk lahan yang belum dibebaskan akan dilanjutkan pada tahun 2012. (4)

Pembebasan lahan untuk Terusan Buah Batu–Bojongsoang sudah berhasil dilaksanakan sehingga pelaksanaan fisik akan dilaksanakan tahun 2012. Sedangkan untuk FO Buah Batu–Kiara Condong dan FO Kopo–Leuwipanjang baru sebatas sosialisasi. Sehubungan dengan pelaksanaan fisik akan dimulai tahun 2012 maka perlu percepatan pembebasan lahan untuk kedua FO ini.

3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a)


Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I Cianjur, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.307.596.529,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 14.694.449.623,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah rehabilitasi jalan sepanjang 6.80 km; perbaikan badan jalan sepanjang 1.091,39 m; pekerjaan drainase sepanjang 1.675 m serta rehabilitasi jembatan sepanjang 20 m.

(2)

Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I Cianjur yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi


85

Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.661.110.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 16.014.172.090,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pemeliharaan jalan sepanjang 352,51 km serta pemeliharaan jembatan sepanjang 2.293,40 m. (3)

Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I Cianjur, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

187.156.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 180.023.380,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang 4,00 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 20,00 km; perbaikan badan jalan sepanjang 502.00 m2 serta pekerjaan drainase sepanjang 500 m2. (4)

Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan II Sukabumi, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

7.226.097.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 7.183.903.008,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah rehabilitasi jalan sepanjang 1.50 km; perbaikan badan jalan sepanjang 960,00 m; pekerjaan drainase sepanjang 4.050 m2 serta rehabilitasi jembatan sepanjang 24 m2. (5)

Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan II Sukabumi, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

12.419.251.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 12.237.813.700,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pemeliharaan jalan sepanjang 255.22 km serta pemeliharaan jembatan sepanjang 1.591,80 m2. (6)

Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan II Sukabumi, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.361.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 44.650.150,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang 1.50 km serta rehabilitasi jembatan sepanjang 24,00 m2.

(7)

Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III Bandung, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

56.489.566.190,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 54.515.098.848,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah rehabilitasi jalan sepanjang 35.40 km; perbaikan badan jalan sepanjang 7.961,00 m; pekerjaan drainase sepanjang 18.739 m2 serta rehabilitasi jembatan sepanjang 40 m2. (8)

Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III Bandung, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga


86

Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

15.880.816.200,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 15.755.550.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pemeliharaan jalan sepanjang 426,02 km serta pemeliharaan jembatan sepanjang 3.264,80 m2. (9)

Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III Bandung, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 831.912.750,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 831.412.750,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang 29.00 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 40,00.

(10) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan IV Sumedang, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

9.668.375.900,-, realisasi anggaran sebesar Rp.9.599.230.384,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah rehabilitasi jalan sepanjang 1.00 km; perbaikan badan jalan sepanjang 1.330 m2;

pekerjaan drainase

2

sepanjang 1.952 m serta rehabilitasi jembatan sepanjang 48 m2. (11) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan IV Sumedang, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

17.711.507.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 17.086.729.771,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pemeliharaan jalan sepanjang 343,73 km serta pemeliharaan jembatan sepanjang 4.325,66 m. (12) Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan IV Sumedang, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi

anggaran sebesar

Rp. 33.682.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 32.207.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang 1,00 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 48,00 km. (13) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

14.644.720.125,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 14.408.523.503,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah rehabilitasi jalan sepanjang 6.00 km; perbaikan badan jalan sepanjang 1.310 m; pekerjaan drainase sepanjang 3.318,50 m2 serta rehabilitasi jembatan sepanjang 32.70 m2. (14) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi

Jawa Barat,


dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

87

12.574.882.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 12.366.305.380,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pemeliharaan jalan sepanjang 298.46 km serta pemeliharaan jembatan sepanjang 3.922,10 m2. (15) Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi

anggaran sebesar

Rp. 201.815.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 183.594.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang 6,00 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 32.70 km. (16) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI Cirebon, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.834.326.800,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 33.186.411.368,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah rehabilitasi jalan sepanjang 11,00;

perbaikan badan

jalan sepanjang 5.038 m; pekerjaan drainase sepanjang 5.390 m serta rehabilitasi jembatan sepanjang 25.00 m. (17) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI Cirebon, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.145.087.700,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 11.937.166.600,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pemeliharaan jalan sepanjang 254,96 km serta pemeliharaan jembatan sepanjang 2.566,50 m. (18) Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI Cirebon, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 241.831.200,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 227.016.200,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang 9.00 km serta rehabilitasi jembatan sepanjang 25,00 km.

4) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan a)


Kegiatan

Sosialisasi

Pengawasan

dan

Pemanfaatan

Jalan,

yang

dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi sebesar Rp. 189.060.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah adanya tersusunnya petunjuk arah ruas jalan dibawah kewenangan Provinsi Jawa Barat dan terdatanya pengguna ruang milik jalan di luar peruntukannya. (2)

Kegiatan Sosialisasi Kebinamargaan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran


88

sebesar

Rp.

190.409.500,-.

200.000.000,-, Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

adalah

sebesar

Rp.

terlaksananya

sosialisasi kebinamargaan di media masa serta penyebaran informasi kebinamargaan. (3)

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Leger Jalan, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

250.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

220.334.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan tersedianya perangkat lunak untuk sistem informasi jalan serta terkumpulnya data informasi kondisi dan leger jalan. (4)

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan I Cianjur, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pemanfaatan serah pakai tanah sepanjang 44.58 km.

(5)

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan II Sukabumi, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.865.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pemanfaatan serah pakai tanah sepanjang 10.20 km.

(6)

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan III Bandung, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.225.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pemanfaatan serah pakai tanah sepanjang 37,703 km.

(7)

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan IV Sumedang, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pemanfaatan serah pakai tanah sepanjang 100,00 km.

(8)

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pemanfaatan serah pakai tanah sepanjang 100,00 km.


89

(9)

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan VI Cirebon, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pemanfaatan serah pakai tanah sepanjang 282,781 km.

(10) Kegiatan Pengumpulan Data Teknis Kondisi Jalan dan Jembatan Untuk Bahan Penyusunan Program, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 605.903.250,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 603.749.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terdatanya kondisi jalan dan jembatan tersebar di Jawa Barat. (11) Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Tanah dan Bahan Jalan, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi sebesar Rp. 99.798.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersedianya/

bertambahnya alat bantu sarana pengujian untuk jalan dan jembatan.

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya a)


Kegiatan Supervisi Konstruksi di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 470.345.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 460.011.975,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah hasil laporan supervisi pembangunan bendung Waru di Kabupaten Karawang dan Pembangunan bendung suplesi Leuwi Kadu di Kabupaten Sukabumi; terkendali dan terawasinya pelaksanaan pembangunan 2 buah bendung.

(2)

Kegiatan Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Jawa barat, yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.955.067.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.953.551.370,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data perencanaan detail jaringan irigasi DI. Cikarang Nguluwung, dan DI. Cikarang Cigangsa Kabupaten sukabumi, DI Cibalagung Kabupaten Cianjur, dan Sumedang;

Bahan

data

perencanaan

DI. Sentig Kabupaten diperlukan

dalam

rangka

konstruksi perbaikan irigasi sebagai penunjang ketahanan pangan di Jawa Barat. (3)

Kegiatan Dukungan Pembangunan Daerah Irigasi Leuwi Goong yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-, realisasi


90

anggaran sebesar Rp. 1.923.919.571,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya lahan untuk jaringan irigasi 5 Ha, papan beton 15 buah dan papan larangan 6 buah; Dukungan percepatan pembangunan Daerah Irigasi Leuwi Goong di kabupaten Garut menjadi lebih terwujud. (4)

Kegiatan Pemantauan dan Pengembangan Potensi O&P Jaringan Irigasi Di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 319.252.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data ketersedaan air irigasi 91 DI, data areal irigasi 6 WS., data realisasi tanam 6 WS., terfasilitasinya pertemuan regional O&P SDA 1 kali, terlaksananya Rakor O&P irigasi tingkat Jawa Barat 1 kali terlaksananya lomba juru tingkat nasional, dan terlaksananya Hari Air Sedunia di Kabupaten Kuningan; Operasi & Pemeliharaan irigasi di Jawa Barat menjadi lebih terkoordinasi, efektif dan efisien. (5)

Kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi di 6 (enam) Wilayah Sungai termasuk

DAK

dan

Tahun

Jamak,

yang

dilaksanakan

Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.206.197.296,50,-, realisasi sebesar Rp. 57.330.571.493,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpeliharanya prasarana bangunan air dan saluran irigasi sehingga fungsi jaringan irigasi lebih optimal untuk mengalirkan air irigasi ke daerah layanan pada daerah irigasi dengan melakukan : - Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Jaringan Irigasi 91 DI berupa kegiatan babadan rumput 9.181.771,99 m2, Pengecat pintu 4.155 m2, pengerukan sedimen 251.811,68 m3, perbaikan saluran pasangan 2.408 m, perbaikan bangunan air 25 buah, perbaikan pintu 6 buah, perbaikan rumah jaga 3 buah, pengangkatan sampah 190 m3; - Rehabilitasi Jaringan Irigasi 15 DI dengan melakukan kegiatan pembuatan rumah jaga 1 buah, pembuatan lining, tembok penahan tanah dan tebing 15,2 Km, normalisasi saluran 14 Km, pembuatan bendung 2 buah, pembuatan bangunan

air

29

Memperpanjang

buah,

umur

dan

jaringan

pembuatan irigasi

jembatan

sebanyak

15

pelayanan; DI

dan

mempertahankan kondisi jaringan irigasi sebanyak 91 DI.

6) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya a)


Kegiatan Pengkondisian Masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Waduk Sadawarna, yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar


91

Rp. 536.150.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 434.665.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya konsultasi publik tiga kali, dan sekali sosialisasi pembangunan waduk Sadawarna di Kabupaten Sumedang

dan

Kabupaten

subang,

tersusunnnya

kajian

sosial

pengkondisian masyarakat terhadap rencana persiapan pembangunan waduk Sadawarna; Permasalahan dan solusi persiapan pembangunan waduk terinverasir dalam rangka mempermudah pengambil kebijakan apabila pembangunan akan dimulai. (2)

Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Data Base Sumber Daya Air di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 296.247.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya leaflet sumber daya air 400 lbr, publikasi data debit, data hujan harian masing- masing 25 buku, dan pemutakhiran daerah irigasi kewenangan Provinsi 20 buku; terinformasikannya Pengelolaan Sumber Daya Air dan data untuk upgrade Data Base Hidrologi dalam rangka menunjang pelaksanaan Pengelolaan SDA di Jawa Barat. (3)

Kegiatan Perencanaan Detail Situ dan Waduk yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

1.174.241.500,-,

realisasi

sebesar

Rp. 1.054.291.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data dukungan perencanaan berupa detail desain dan penataan situ Tonjong 14,44 Ha di Kabupaten Bogor, kajian potensi situ Ciharus untuk penyediaan air baku Kabupaten Bandung/ Kota Bandung, model test dan LARAP waduk Ciletuh di Kabupaten Sukabumi, dan sertifikasi keamanan bendungan waduk Sukahurip di Kabupaten Ciamis; tebagai data pendukung dan Penunjang yang akan digunakan dalam tahap konstruksi. (4)

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Koordinasi Sumber Daya Air dan Irigasi dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 672.280.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 535.214.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pembahasan Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Jawa Barat,terevaluasi dan tersusunnya kerjasama pengelolaan SDA di Wilayah Perbatasan Jabar-Jateng, Jabar-DKI-Banten tahun 2011, Terfasilitasinya GN-KPA, Tersusunnya kesepahaman PSDA di Prov.Jabar; Meningkatnya kerjasama pengelolaan sumber daya air di wilayah perbatasan provinsi Jawa Barat dan meningkatnya keterpaduan/ koordinasi antar instansi/ badan yang dituangkan dalam 5 Berita Acara.


92

(5)

Kegiatan Dukungan Percepatan Pembangunan Waduk Jatigede Di Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.733.462.800,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.618.501.200,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dukungan persiapan pembangunan waduk jatigede, melalui

pengukuran tapak batas,

pembebasan lahan 11,4 Ha beserta sertifikasinya, pengadaan patok beton 15 bh, pengadaan papan larangan 6 bh, pembuatan peta bidang rincikan 11,4 Ha, dan operasional Satgas 1 kegiatan; Dukungan percepatan pembangunan waduk jatigede di kabupaten Sumedang menjadi lebih terwujud. (6)

Kegiatan Pengaturan Sempadan Sumber Daya Air di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 131.858.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya 1 Keputusan Gubernur tentang batas sempadan situ Tonjong seluas 14,44 Ha di Kabupaten Bogor; Terpeliharanya sempadan situ melalui penerbitan SK Gubernur sebagai acuan dalam penertiban & penataan batas sempadan situ.

(7)

Kegiatan

Peningkatan

Penertiban

Saran

Teknis

Air

Permukaan

Pemanfaatan dan Pemakaian Tanah Negara, yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 96.920.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbitnya saran teknis ijin pengambilan air permikaan (SIPPA) di Jawa Barat sebanyak 50 saran teknis, pemakaian tanah negara 25 saran teknik, koordinasi pemanfaatan air permukaan 90 orang, dan terlaksananya koordinasi teknis

pemanfaatan

tanah

Negara

90

orang;

terlayaninya

perusahaan/perorangan pemohon SIPPA dan pemakaian tanah negara sebanyak 75 saran teknik. (8)

Kegiatan Pengelolaan Situ-Situ di 6 (enam) Wilayah Sungai di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

8.847.717.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 8.742.167.950,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya kondisi dan fungsi sumber daya air pada 39 situ, dengan melakukan kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan (O&P) situ 38 buah, waduk 3 bh, waduk lapangan 4 buah, bendung karet 3 bh, dan kawah 1 buah dengan melaksanakan pengangkatan gulma padat 16.376 m3, babadan rumput 3.496.488 m2, pengerukan lumpur/tanah 64.105 m3, pengecatan pintu 90 m2, pengangkatan gulma terapung 175.760 m3, dan perbaikan saluran


93

pasangan 57 m; - Rehabilitasi situ 1 bh yaitu situ Wangi di Kabupaten Ciamis dengan melakukan kegiatan pembuatan saluran pasangan sepanjang 115 m; Kapasitas tampungan situ untuk air baku menjadi lebih meningkat dengan melakukan Operasi dan Pemeliharan terhadap 38 situ, dan kelangsungan fungsi situ menjadi lebih terjamin dengan melakukan rehabilitasi terhadap 1 situ. (9)

Kegiatan Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai pada 2 Wilayah Sungai (WS.Citarum dan WS. Cimanuk-Cisanggarung), yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.847.161.300,-, realisasi sebesar Rp. 3.461.217.355,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya kesinambungan fungsi sungai untuk mengendalikan erosi, sedimentasi dan pengendalian daya rusak air/ banjir pada 4 sungai (S.Cikapundung, S.Cinunuk, S.Cideres dan S.Sigranala) dengan melakukan kegiatan pembuatan tembok penahan tanah 184 m, pembuatan luncuran perahu karet 2 bh, pembuatan bottom control 1 bh, penyediaan ruang display/ sekretariat untuk visualisasi rencana Cikapundung bersih 1 bh, dan Normalisasi alur 2.000 m; Daya rusak air menjadi lebih terkendali pada 4 sungai.

(10) Kegiatan Identifikasi Persiapan Sertifikasi Situ-Situ di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 807.587.200,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah laporan identifikasi terhadap 516 situ di Jawa Barat; identifikasi dilakukan dalam rangka sertifikasi terhadap situ-situ di Jawa Barat. (11) Kegiatan Manajemen DAS pada 6 (enam) Wilayah Sungai di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.800.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.767.929.800,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya pengelolaan daerah aliran sungai meliputi pengumpulan dan pengolahan data kuantitas serta kualitas air dan pengendalian sumber air dengan melaksanakan analisis data hidrologi 181 pos, pengukuran debit sungai 3 kali/tahun pada 11 PDA, pengadaan peilscaal 32 buah, perbaikan pos duga air 1 pos, dan pengelolaan kualitas air pada 61 titik; Meningkatnya Data Base baik kuantitas maupun kualitas yang akan dipergunakan oleh stakeholder yang bersangkutan pada 6 Wilayah Sungai.

b)

Permasalahan dan solusi Pada kegiatan Perencanaan Detail Waduk dan Situ terdapat kendala pada Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Bendungan Waduk Sukahurip di kabupaten


94

Ciamis dikarenakan terbatasnya tenaga ahli bendungan dan pada saat yang bersamaan tenaga ahli bendungan yang ada di Puslitbang Sumber Daya Air sedang melaksanakan tugas lain serta kesulitan memperoleh konsultan perseorangan dengan kualifikasi tenaga ahli bendungan.

7) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai a)

Pelaksanaan Program Kegiatan Pengendalian Banjir Wilayah Sungai Citarum, yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.151.241.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

3.787.233.000,-.

Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah terkendalinya

penanganan banjir dengan melakukan normalisasi sungai cipagadungan dan Sungai Kalijambe di Kabupaten BEKASI sepanjang 4.990 m, dan pembuatan tanggul dengan normalisasi sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) sepanjang 3.000 m; berkurang luas genangan banjir di 3 (tiga) lokasi.

8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Besih dan Air Limbah a)


Kegiatan Pengelolaan Air Bersih Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

2.851.555.133,91,-,

realisasi

sebesar

Rp. 2.770.591.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah penguatan kelembagaan pengelolaan SPAM perdesaan, dukungan untuk PAMSIMAS yaitu pemutakhiran data cakupan pelayanan air minum, identifikasi dan perencanaan teknis SPAM perdesaan rawan air, supervisi pembangunan SPAM Perdesaan rawan air di 6 (enam) kabupaten, pembangunan SPAM perdesaan rawan air di 6 (enam) kabupaten, penyediaan sarana dan prasarana air bersih di desa Sarimukti, KecamatanCipatat, Kabupaten Bandung Barat. Melalui kegiatan ini dapat meningkatkan cakupan pelayanan air bersih di 6 (enam) kabupaten. (2)

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Lintas Pantura, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

17.500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 17.483.467.657,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pembangunan SPAM Pantura di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, supervisi pembangunan SPAM Pantura di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon. Hasil yang telah diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih di kawasan Pantura.


95

(3)

Kegiatan Peningkatan Pengembangan Air Limbah Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.550.121.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.455.478.700,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah perencanaan sarana dan prasarana air limbah di Jawa Barat (Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Garut), supervisi pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Jawa Barat (Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Garut), bangunan septictank komunal dan jaringan di Kota Cimahi dan Kab. Bandung, MCK Komunal di Kabupaten Garut (Desa. Simpen

Kaler),

Fasilitasi

Kab/Kota

peserta

program

percepatan

pembangunan sanitasi permukiman di Jawa Barat, kajian teknis operasional pemanfaatan trashrake, rencana induk pengelolaan TPPAS Regional Ciayumajakuning. Hasil yang telah diperoleh dari kegiatan ini adalah terkendalinya pencemaran lingkungan dan tersedianya basis data sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman. (4)

Kegiatan Penyusunan Outline Plan dan Detail Engineering Design Drainase Rawan Banjir Bandung Selatan, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 388.105.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 378.104.750,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah outline plan dan detail engineering design drainase rawan banjir bandung selatan sehingga dapat melaksanakan pembangunan drainase yang dapat mengatasi banjir bandung selatan.

(5)

Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Program Hibah Kompetensi Institusi, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 398.026.900,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pembuatan sumur bor dan jaringan pipa serta hidran umum sehingga dapat meningkatkan penggunaan air bersih di kawasan UKM Bekasi.

(6)

Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Permukiman dalam Rangka Pencapaian MDGs Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 583.667.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah dokumen RAD program sarana dan prasarana air minum air limbah dan persampahan wilayah Bogor, Purwakarta, Cirebon dan Priangan sehingga dapat melakukan percepatan dalam pencapaian target MDGs.


96

b)


Pada kegiatan Pengelolaan Air Bersih Jawa Barat, pekerjaan dapat diselesaikan dan tidak terdapat permasalahan yang berarti. Kegiatan pengembangan sarana dan Prasarana Air Bersih Lintas Pantura menghadapi permasalahan dalam hal perijinan pekerjaan pemasangan pipa di Jalan negara yang membutuhkan waktu relatif lama sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan meminta perijinan dari Balai Bina Marga Pusat di Jakarta.

(2)

Dalam kegiatan Peningkatan Pengembangan Air Limbah Jawa Barat ini terjadi kendala pada saat pelaksanaan kegiatan pembuatan septic tank komunal yang pada saat perencanaan disiapkan pada lahan wakaf, sementara pada saat akan dilakukan pekerjaan terjadi penolakan warga terhadap penggunaan tanah wakaf. Adapun solusi yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi serta motivasi dalam hal pentingnya ketersediaan sarana penyaluran air limbah dan septic tank komunal sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan perumahan untuk meningkatakan tingkat kesehatan masyarakat.

(3)

Pada Kegiatan Penyusunan Outline Plan dan Detail Engineering Design Drainase

Rawan

Banjir

Bandung

Selatan

tidak

menemukan

permasalahan yang berarti. (4)

Rincian kegiatan Program Hibah Kompitisi Institusi adalah pembuatan sumur dangkal. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah lamanya penentuan lokasi pembuatan sumur dangkal. Keterlambatan penentuan lokasi ini karena kegiatan ini mengikuti pada kegiatan UKM. Solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pihak UKM.

(5)

Kendala pada kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Permukiman dalam Rangka Pencapaian MDGs Jawa Barat adalah keterbatasan waktu dalam pelaksanan kegiatan tersebut, solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan.

9) Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara a)

Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan Teknis Pengelolaan Pembangunan Bangunan Gedung, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 147.862.800,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya daftar harga bahan/upah dan analisa harga satuan pekerja konstruksi bangunan gedung di 26 Kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini telah terbangun bangunan gedung/rumah Negara yang tertib, efektif dan efisien


97

b)

Permasalahan dan Solusi Kendala

pada

kegiatan

Pembinaan

Teknis

Pengelolaan

Pembangunan

Bangunan Gedung adalah keterbatasan anggaran dalam melayani permintaan bantuan teknis dari masing-masing instansi serta keterbatasan tenaga bantuan teknis. Adapun solusi yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia. selain itu pula sebagian besar instansi pengguna bangunan tidak memiliki program pengelolaan bangunan yang terencana. Solusi terhadap kendala tersebut adalah dengan memberikan bimbingan teknis kepada instansi secara perseorangan juga melakukan pemberitahuan kepada Tim TAPD dan instansi lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

5.

URUSAN PENATAAN RUANG 1) Program Pembinaan Jasa Kontruksi a)


Kegiatan

Pengaturan

Jasa

Kontruksi,

yang

dilaksanakan

Dinas

Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

250.000.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersosialisasikannya norma penyelenggaraan jasa konstruksi bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi di 26 Kabupaten/kota, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. (2)

Kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 388.200.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pembekalan dan uji

ketrampilan

tenaga

tukang

konstruksi

di

di

8

(delapan)

kabupaten/kota Jawa Barat; fasilitasi penyelenggaraan forum jasa konstruksi daerah Jawa Barat, sehingga meningkatkan kemampuan pelaku jasa konstruksi di 8 kabupaten/kota.

b)


Kendala yang dihadapi pada kegiatan pengaturan jasa kontruksi, adalah belum seragamnya pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan dan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, serta kurang pahamnya keterkaitan jasa konstruksi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Adapun solusi yang dilakukan adalah dengan mendatangkan narasumber yang lebih kompeten dari pusat serta bekerjasama dengan lembaga dan asosiasi di bidang jasa konstruksi.

(2)

Pada kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi Jawa Barat adalah terbatasnya kesempatan untuk menggali kegiatan, adapun solusi yang


98

telah dilakukan adalah dengan berusaha meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh pusat.

2) Program Perencanaan Ruang a)


Kegiatan Pengembangan GIS Permukiman dan Perumahan, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah updating

data

Pengembangan

penataan sistem

ruang,

aplikasi

permukiman dan

dan

perumahan;

pemeliharaan

GIS

Dinas

Permukiman dan Perumahan, sehingga dapat mendukung terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang di Jawa Barat yang sesuai dengan peruntukannya. (2)

Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Koridor

Padalarang

–

Purwakarta,

yang

dilaksanakan

Dinas

Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 454.890.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 449.160.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat (KSP Koridor Padalarang -Purwakarta). Melalui kegiatan ini telah terencananya kawasan strategis Provinsi Jawa Barat yang sudah ditetapkan dalam RTRWP Jawa Barat 2029. (3)

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan TKPRD/BKPRD Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 650.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 635.439.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya Operasionalisasi TKPRD/ BKPRD Provinsi Jawa Barat; terfasilitasinya pembinaan rencana tata ruang kabupaten/kota di Jawa Barat; tersusunnya Rapergub tentang Petunjuk

pelaksanaan

RTRWP

Jabar

2005-2029;

terlaksananya

pemutakhiran klasifikasi peta penggunaan lahan Jawa Barat. (4)

Kegiatan Pengembangan dan Penataan Koridor Jabar Selatan, Koridor Cileunyi-Tasikmalaya, dan Koridor Ciawi-Sukabumi-Ciranjang, yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 285.439.200,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Terfasilitasinya penataan koridor Jabar Selatan, koridor Cileunyi - Tasikmalaya, koridor Ciawi – Sukabumi - Ciranjang.


99

b)


Pada kegiatan Pengembangan GIS Permukiman dan Perumahan, kendala yang dihadapi adalah struktur database dan kriteria penentuan skala prioritas yang dinamis serta pada kualitas dan format data dari berbagai sumber yang tidak seragam. Adapun solusi yang telah dilakukan adalah mengembangkan sistem dengan menyusun struktur dan pola database yang selalu dapat di-update untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan database, serta menyediakan slot untuk variabel yang dinamis dalam penentuan skala prioritas sedangkan pada kenadala berikutnya dilakukan pembuatan dan penyepakatan format isian Pengembangan Sistem Informasi Geografis Diskimrum yang akan dipakai sebagai standar dalam pembangunan dan penyusunan informasi spasial di lingkup Diskimrum.

(2)

Pada kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Koridor Padalarang – Purwakarta, secara umum terkendala dengan belum adanya pedoman substansi tentang rencana rinci untuk KSP. Selain itu adanya keterbatasan data informasi mengenai kedetilan luasan lahan yang digunakan (eksisting) mengingat informasi seputar pemanfaatan lahan yang tersedia masih pada skala kecil, serta tidak adanya data lahan-lahan yang telah dikuasai pengembang di kawasan potensial untuk pengembangan ekonomi. Adapun solusi yang dilakukan terhadap masalah tersebut adalah melakukan survei primer dan sekunder, koordinasi dengan stakeholder di daerah, serta melakukan identifikasi kondisi penggunaan lahan.

3) Program Pemanfaatan Ruang a)


Kegiatan Rencana Revitalisasi Kawasan Pantai di Jawa Barat Selatan, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 703.987.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 700.310.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan

adalah

dokumen

rencana

pengembangan

kawasan

pantai/pesisir di Jabar selatan, khususnya di PKNp Pangandaran, Pelabuhan Ratu, dan PKW Rancabuaya/ Rencana pengembangan kawasan wisata di Jabar selatan. Melalui kegiatan ini telah terselenggara penataan ruang Kab/Kota di Jawa Barat sesuai UU 26/2007, RTRW Provinsi dan Kab/Kota serta terwujudnya PKNp di Jawa Barat. (2)

Kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Ruang, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

381.901.250,-,

realisasi

sebesar

Rp. 371.472.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya


100

dokumen rencana strategis perwujudan PKNp di Jawa Barat untuk fasilitasi pengembangan kawasan perkotaan Pelabuhan Ratu dan Pangandaran; Sosialisasi Tata cara penyusunan dan evaluasi rencana rinci tata ruang kabupaten/kota dan peraturan zonasi, serta tersedianya dokumen evaluasi pemanfaatan ruang KBU. Melalui kegiatan ini telah ada upaya dan sinergitas pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang.

b)


Kendala pada kegiatan rencana revitalisasi kawasan pantai di Jawa Barat Selatan adalah belum ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten yang ada di wilayah perencanaan sehingga belum ada kebijakan penataan ruang yang pasti sebagai input dan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana revitalisasi. Adapun solusi yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dan diskusi yang intensif dengan pihak Kabupaten untuk mendapatkan informasi terkini terkait kebijakan penataan ruang pada tingkat kabupaten khususnya untuk menyusun rencana revitalisasi dan pengembangan kawasan pantainya.

(2)

Kendala pada kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan ini memiliki keterkaitan yang tinggi dengan rencanarencana pembangunan berbagai sektor. Pada saat bersamaan juga sedang

disusun

(Rencana

Zonasi

Kelautan,

RIPPDA,

Rencana

Pengembangan Pelabuhan, dan lain-lain) sehingga dokumen kebijakan sektoral yang dimaksud perlu dirujuk. Adapun solusi

yang telah

dilakukan terhadap kendala tersebut Melakukan koordinasi dan diskusi yang intensif dengan OPD yang menangani sektor-sektor yang terkait untuk mendapatkan informasi terkini dan sinkronisasi kebijakan dan program untuk pemanfaatan ruang di lokasi kegiatan.

4) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a)

Pelaksanaan Program Kegiatan Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 664.645.000,-, realisasi sebesar Rp. 654.293.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pemutakhiran data KBU, data bangunan dan perizinan KBU, informasi tentang KBU dan brosur dan papan info KBU, rakor pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang kawasan dan pembinaan teknis PPNS penataan ruang, kajian teknis permohonan rekomendasi

Gubernur

untuk

KBU,

sehingga

dapat

mengendalikan

pembangunan perumahan di KBU sebagai daerah resapan air.


101

b)

Permasalahan dan Solusi Kendala yang dihadapi adalah kurangnya data dan informasi rinci untuk operasional pengendalian di lapangan, belum berjalannnya secara optimal terhadap penegakan aturan di KBU, lemahnya fungsi pengendalian di Kabupaten/Kota serta terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun solusi yang telah dilakukan adalah pembangunan database dan sistem informasi serta pengadaan peta-peta skala rinci, revisi juklak Perda yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP dan Korwas PPNS, sosialisasi PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota, melakukan koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan ruang dengan kabupaten/kota, fasilitasi pembentukan PPNS Penataan Ruang di Jawa Barat, serta mengupayakan pengajuan kendaraan operasional untuk pemantauan dan pengawasan.

6.

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah a)

Pelaksanaan Program. (1)

Kegiatan Fasilitasi Percepatan Implementasi Pembangunan Infrastruktur Strategis di 3 PKN dan 2 PKN Provinsi di Jawa Barat melalui West Java Metropolitan Development Program (WJMDP), yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 982.884.300,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis di 3 PKN dan 2 PKN Provinsi di Jawa Barat melalui penguatan kelembagaan, hukum dan kerjasama serta aspek pembiayaan yang dikemas dalam West Java Metropolitan Development Program (WJMDP).

(2)

Kegiatan Sinergitas Perencanaan Tata Kelola Bidang Pemerintahan, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 577.900.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 525.423.600,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya sinergitas perencanaan lingkup pemerintahan dan terwujudnya kerjasama pembangunan antar kabupaten/kota dan antar provinsi.

(3)

Kegiatan Updating Sistem Perencanaan Multiuser Berbasis Online, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 360.800.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Online guna mewujudkan efisiensi proses perencanaan pembangunan daerah.


102

(4)

Kegiatan Peningkatan IPM dan Pencapaian MDGs di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 676.740.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya sinergi pembangunan berbasis IPM dan MDGs di Jawa Barat.

(5)

Kegiatan Pendukungan Komite Perencana, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 749.850.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya rekomendasi

kebijakan

perencanaan

pembangunan

daerah

sebagai

masukan terhadap proses perencanaan pembangunan di Jawa Barat. (6)

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.920.616.400,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.906.861.060,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah dan pusat.

(7)

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sektoral dan Quick Response Kondisi Aktual di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 498.973.750,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan di Jawa Barat yang terkini, akuntabel, responsif dan partisipatif melalui perencanaan sektoral quick response kondisi aktual di Jawa Barat.

(8)

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 799.280.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

terwujudnya

keselarasan

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan di Jawa Barat. (9)

Kegiatan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 575.850.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 574.405.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 dan terlaksananya sertifikasi penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 sebagai pedoman/acuan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

(10) Kegiatan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-,

realisasi


anggaran

sebesar

Rp.

249.475.000,-.

Hasil

103

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terwujudnya

sinergitas

pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat dan tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat. (11) Kegiatan Updating Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Jawa Barat 2013, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, pelaksanaan

realisasi kegiatan

pembangunan

anggaran adalah

ekonomi

sebesar

tersusunnya

Jawa

Barat

Rp.

199.900.000,-.

dokumen

Tahun

rencana

2008-2013

Hasil induk

sebagai

acuan/pedoman perencanaan pembangunan ekonomi Jawa Barat. (12) Kegiatan Strategi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya dokumen strategi perencanaan pembangunan ekonomi kreatif Jawa Barat sebagai acuan/pedoman perencanaan pembangunan ekonomi kreatif Jawa Barat. (13) Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 342.950.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan berbasis iptek di Jawa Barat yang meliputi pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHKI) Tahun 2011. (14) Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Manusia Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 249.995.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya rencana induk pembangunan manusia di Jawa Barat sebagai acuan/pedoman perencanaan pembangunan manusia Jawa Barat. (15) Kegiatan Fasilitasi dan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.091.716.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya sinergi sumber pendanaan pembangunan baik APBD maupun non APBD di Provinsi Jawa Barat yang meliputi pendanaan pembangunan APBN (DK/TP/DAK) Provinsi Jawa Barat, pendanaan pembangunan melalui kerjasama pemerintah-swasta (KPS dan PHLN) dan program Corporate Social Responsibility (CSR) di Jawa Barat.


104

(16) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.164.450.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya perencanaan anggaran daerah provinsi Jawa Barat yang akuntabel. (17) Kegiatan Fasilitasi Tim JKK, Tim Pokja PKK, Tim Pokja Posyandu, Tim Pokja PUG, Tim Pkja Komda Lansi, Tim Pokja AMPL/Pamsimas, PKH, UNFPA dan Kerjasama

Pemerintah

RI-UNICEF,

yang

dilaksanakan

Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 478.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 321.949.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya pendukungan Tim JKK, Tim Pokja PKK, Tim Pokja Posyandu, Tim Pokja PUG, Tim Pkja Komda Lansi, Tim Pokja AMPL/Pamsimas, PKH, UNFPA dan Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF. (18) Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pendidikan Bertaraf Internasional untuk Peningkatan Daya Saing Daerah di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 298.740.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya Rencana Induk Pendidikan Bertaraf Internasional untuk Peningkatan Daya Saing Daerah sebagai pedoman perencanaan pendidikan bertaraf internasional di Jawa Barat. (19) Kegiatan Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkini serta Penerapan untuk Pembangunan Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 247.740.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan berbasis ristek, yang terdiri dari dokumen kajian regenerasi petani, dokumen kajian sistem kelembagaan produksi benih tanaman pangan dan holtikultura, dokumen kajian konsolidasi lahan pertanian, dokumen kajian pemetaan hidrologi, dokumen Midterm RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, dokumen hasil kajian pengembangan model akselerasi wajar Diknas di Jawa Barat, serta kerjasama pengkajian dan penerapan IPTEK dengan lembaga Litbang. (20) Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Potensi Agribisnis Tembakau, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya satu data pemetaan agribisnis tembakau.


105

(21) Kegiatan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2011 yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 198.851.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya Peraturan Gubernur tentang perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 sebagai acuan/pedoman proses perencanaan dan penganggaran perubahan Tahun 2011. (22) Kegiatan Fasilitasi Tim Persiapan Pembentukan Lembaga Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 409.375.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan wilayah Jabar Bagian selatan dan tersusunnya dokumen rencana pembentukan lembaga pengelolaan dan pengembangan wilayah Jabar Selatan. (23) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perda Kemandirian Pangan dan Energi, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 332.195.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 272.570.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya Peraturan Daerah Kemandirian Pangan dan Energi sebagai acuan perencanaan di Jawa Barat. (24) Kegiatan Identifikasi Hasil Penelitian Mitra untuk Solusi Efektif Permasalahan Pembangunan Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 148.140.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya Sistem Inovasi daerah (SIDA) Jawa Barat dan teridentifikasinya hasil penelitian lembaga litbang sebagai pendukung perencanaan pembangunan di Jawa Barat. (25) Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pusdalisbang Jabar 2011-2025, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya rencana induk pengembangan Pusdalisbang Jabar 2011-2025 untuk mewujudkan satu data pembangunan Jawa Barat. (26) Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Evaluasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.705.825.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 9.150.425.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pemeriksaan reguler ke seluruh OPD Provinsi Jawa Barat dan 26 Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat,


106

terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat, terlaksananya evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Provinsi Jawa Barat dan terlaksananya pemeriksaaan terhadap 100 desa penerima Dana Desa Peradaban. (27) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat, yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 671.360.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 586.492.450,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah penyelesaian tidak lanjut kasus pengaduan masyarakat dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Inspektorat

laporan/informasi,

Jenderal serta

Kementerian

laporan

hasil

lainnya

monitoring

sebagai

bahan

penyelesaian

dan

penanganan tindak lanjut kasus pengaduan masyarakat pada pemerintah Kabupaten/Kota. (28) Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Koordinasi Pengawasan, yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 742.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 550.950.000,-.

Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

terlaksananya Rakorwasda dalam rangka Penyampaian PKPT Tahun 2011 Inspektorat se Jawa Barat dan Inspektorat Jenderal

Kementerian,

terlaksananya Rakorwasda dalam rangka Penyampaian Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang PKPT Tahun 2011 dan terlaksananya Rakorwasnas dengan Inspektorat Jenderal Kemendagri, guna meningkatnya koordinasi

dan

sinergitas

termanfaatkannya

PKPT

pelaksanaan

dan

dokumen

hasil hasil

pengawasan

dari

Rakorwasda

serta dan

Rakorwasnas sebagai bahan penyusunan perencanaan yang lebih sinergitas. (29) Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak lanjut Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian lainnya

dan

Inspektorat

Provinsi

Jawa

Barat,

yang

dilaksanakan

Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 803.520.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

655.054.125,-.

Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah ditindaklanjutinya temuan dan rekomendasi hasil

pemeriksaan Inspektorat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri,

Inspektorat Jenderal Kementerian lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dalam rangka peningkatan/perbaikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diperiksa. (30) Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) pada

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

yang

dilaksanakan

Inspektorat

Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 854.040.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 543.121.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan


107

daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga termanfaatkannya hasil evaluasi sebagai bahan untuk meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat. (31) Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinergitas Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah I, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 210.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 209.750.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinergitas Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi. (32) Kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah I, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 129.500.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

Tersedianya

dokumen

usulan

dari

Kabupaten/Kota di Wilayah I yang akan dibahas dalam forum Musrenbang Provinsi. (33) Kegiatan Pendataan Pembangunan Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Tersedianya dokumen pembangunan Kabupaten/Kota di Wilayah I. (34) Kegiatan Pengawalan Kegiatan Perekonomian Kabupaten/Kota di Wilayah I, yang

dilaksanakan

Badan

Koordinasi

Pemerintahan

dan

Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

60.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 60.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Tersedianya Laporan Bidang Ekonomi di Wilayah I. (35) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Gubernur dari Kegiatan OPD Provinsi di Wilayah I ke Kabupaten/Kota di Wilayah I, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 61.825.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data Laporan dan Monitoring Bantuan Keuangan Gubernur di Wilayah I. (36) Kegiatan Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp.

sebesar

60.000.000,-.

Rp. Hasil


60.000.000,-, pelaksanaan

realisasi kegiatan

anggaran adalah

sebesar

tersedianya

108

rekomendasi pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Barat di Wilayah I. (37) Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

di

Wilayah

I,

yang

dilaksanakan

Badan

Koordinasi

Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 148.500.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya data Laporan Kegiatan Pelaksanaan Implementasi DBHCHT. (38) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Fasilitasi Koordinasi Pembangunan

Infrastruktur

Strategis,

yang

dilaksanakan

Biro

Administrasi Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 457.640.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

441.414.850,-.

Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah Tersedianya data dan informasi kegiatan pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Barat, serta tenaga terlatih untuk penggunaan sistem informasi pembangunan dari OPD/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (39) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Kewilayahan, yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

4.286.880.000,-,

realisasi

anggaran

Rp.

4.245.977.100. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat TA 2011 dan laporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat TA 2011 serta teridentifikasinya estimasi sisa anggaran pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat TA 2011. (40) Kegiatan Sinergitas Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 469.538.988,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 390.188.150,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terciptanya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (41) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan, yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 279.109.650,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data program/kegiatan, rincian belanja dan besarnya anggaran pada OPD Provinsi dan Biro sebanyak 1.662 kegiatan. (42) Kegiatan Penyusunan Pedoman Standar Biaya Belanja (SBB) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012, yang dilaksanakan Biro Administrasi

Pembangunan,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 350.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 307.201.326,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya Keputusan Gubernur Jawa Barat


109

Nomor 910/Kep.1183-Admbang/2011 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012. (43) Kegiatan

Fasilitasi

Tim

Akuntabilitas

Bantuan

dari

Provinsi

ke

Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 742.100.561,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Laporan Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial Tahun 2011. (44) Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinergitas Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah III, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data hasil monitoring pengelolaan kawasan lindung dan ekosistem pesisir dan laut, tersedianya data hasil monitoring pengelolaan sampah di Wilayah III,

terciptanya

sinergitas

untuk

persiapan

sarana

dan

prasarana

transportasi Hari Raya Idul Fitri 1432 H, tersedianya data hasil monitoring dan

evaluasi

pemeliharaan,

jalan/jembatan,

serta

rehabilitasi,

peningkatan

terselenggaranya

koordinasi

pembangunan dan

fasilitasi

regionalisasi air baku/Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Cibening Ayu I. (45) Kegiatan Penyelenggaraan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 129.500.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya daftar prioritas program dan kegiatan di Wilayah III untuk dibahas lebih lanjut pada Musrenbang Provinsi yang dituangkan dalam format C-3, tersedianya daftar kegiatan tematik Kabupaten/Kota se-Wilayah III, tersedianya masukan untuk penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012, dan Berita acara yang dituangkan dalam formulir F-4. (46) Kegiatan Data Pembangunan Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.519.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 91.519.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya data pembangunan Jawa Barat. (47) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Wilayah, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.160.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 160.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data dan informasi dalam upaya meningkatkan iklim investasi di Wilayah III melalui promosi, baik melalui media cetak maupun elektronik, tersedianya data dan


110

informasi untuk penguatan pasar tradisional di Wilayah III melalui peningkatan sarana prasarana dan pola manajemen pada pasar tradisional di wilayah III, dan terimplementasinya program Gemar di Wilayah III. (48) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai APBD Jawa Barat 2011, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

73.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 73.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 di Wilayah III. (49) Penyusunan Perencanaan Fixed Cost Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 dan Perubahan Anggaran Fixed Cost Belanja Pegawai Tahun 2011, yang dilaksanakan

Biro

Keuangan,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 202.724.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 120.775.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen/data belanja pegawai untuk bahan penyusunan perencanaan fixed cost belanja pegawai tahun 2012 dan Anggaran Perubahan TA 2011. (50) Kegiatan Penyusunan Raperda Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 148.500.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, serta serta tersosialisasikannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 kepada stakeholder perikanan dan kelautan di Jawa Barat. (51) Kegiatan

Optimalisasi

Perencanaan,

Pengendalian

dan

Pengawasan

Pembangunan Pendidikan, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.273.400.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.708.988.850,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Tersedianya data Program Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat, Tersedianya dokumen RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Tersusunnya RENJA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2012,

Tersedianya

data

hasil

Monitoring

dan

Evaluasi

Kegiatan

Pembangunan Pendidikan Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. (52) Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinergitas Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 196.150.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 195.715.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya

peran

Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II


111

Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan

koordinasi dan sinergitas

pembangunan lintas Kabupaten/Kota di wilayah II. (53) Kegiatan Penyelenggaraan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah II, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 128.925.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya bahan masukan rencana program dan kegiatan

prioritas kewilayahan

dari

Kabupaten/Kota se Wilayah II untuk bahan pembahasan pada Musrenbang Tingkat Provinsi untuk penyempurnaan

rancangan RKPD Provinsi Jawa

Barat Tahun 2012. (54) Kegiatan Koordinasi Fasilitasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Wilayah, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 183.250.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 183.245.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan pada seluruh sektor di Wilayah II. (55) Kegiatan Gerai/Data Pembangunan Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155.102.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 153.699.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya buku Data Pembangunan se Wilayah II. (56) Kegiatan Koordinasi, Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kabupaten/Kota,

yang

dilaksanakan

Badan

Koordinasi

Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97.000.000,-, realisasi anggaran Rp.

96.625.000,-.

Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya

kerjasama aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Wilayah II. (57) Kegiatan Monitoring Bantuan Keuangan Gubernur dan Kegiatan OPD Provinsi, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp. 73.250.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 73.220.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data bantuan keuangan Gubernur dan kegiatan OPD tahun 2011 se-Wilayah II. (58) Kegiatan Monitoring pelaksanaan implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten/Kota di Wilayah II, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 149.375.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan


112

adalah tersedianya data pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten/Kota di Wilayah II. (59) Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinergitas Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah IV,

yang dilaksanakan Badan Koordinasi

Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.225.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terciptanya sinergitas rencana pembangunan lintas Kabupaten/Kota di Wilayah IV, dan meningkatnya kerjasama pembangunan lintas Kabupaten/Kota di Wilayah IV. (60) Kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.200.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 120.950.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terintegrasinya program pembangunan di Wilayah IV, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Wilayah IV, dan tersusunnya usulan kegiatan perencanaan pembangunan di Wilayah IV Tahun 2011. (61) Kegiatan

Koordinasi,

Fasilitasi

dan

Pengendalian

Perencanaan

Pembangunan, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 163.250.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 163.250.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Tersedianya dokumen hasil evaluasi perencanaan pembangunan pada seluruh Stakeholder di Wilayah IV, dan meningkatnya kerjasama pembangunan di Wilayah IV. (62) Kegiatan Data Pembangunan Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 181.644.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp.152.744.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data potensi pembangunan se-Wilayah IV. (63) Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat 2011, yang

dilaksanakan

Badan

Koordinasi

Pemerintahan

dan

Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.700.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 95.100.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan program dan kegiatan

tersedianya dokumen

Kabupaten/Kota di Wilayah IV,

meningkatnya kerjasama dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten/Kota di Wilayah IV. (64) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Gubernur dan Kegiatan OPD Provinsi, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan


113

Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.250.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 73.250.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi bantuan keuangan Gubernur serta kegiatan OPD Provinsi di Wilayah IV. (65) Monitoring Pelaksanaan Implementasi DBHCHT Kabupaten/Kota di Wilayah IV,

yang

dilaksanakan

Badan

Koordinasi

Pemerintahan

dan

Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.800.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 149.800.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya efektivitas pelaksanaan DBHCHT di Wilayah IV, dan tersedianya data hasil pelaksanaan kegiatan DBHCHT di Wilayah IV. (66) Kegiatan Fasilitasi Pendapatan Asli Daerah, yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 65.400.000,-. Hasil dari pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersusunnya

kebijakan

Pendapatan Asli Daerah Provinsi serta terfasilitasinya

pengelolaan

pengembangan

sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pengalihan

sebagian

kewenangan

pengelolaan

Pajak

Daerah

ke

Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (67) Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Pendapatan Daerah, yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 93.340.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB sebagai pajak Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat terhitung mulai 1 Januari 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing. (68) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan, yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, dengan alokasi anggaran Rp.

sebesar

121.320.000,-.

Rp.

125.000.000,-,

Hasil

pelaksanaan

realisasi kegiatan

anggaran

sebesar

adalah

dengan

dilaksanakannya kordinasi kepada instansi vertikal dan lembaga/instansi pelaksana pemungutan PPh Pasal 21 dan konsultasi kepada Kementerian Keuangan, maka target penerimaan dari DBH PPh Pasal 21, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat tercapai. (69) Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Pengendalian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 269.286.800,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terdapatnya


114

peningkatan sinergitas pengelolaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

(DBHCHT)

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

dalam

bentuk

berkurangnya pengenaan sanksi penyaluran dari Kementerian Keuangan. (70) Kegiatan Pengembangan Kerjasama Internasional, yang dilaksanakan Biro Otonomi

Daerah

dan

Kerjasama,

dengan

alokasi

anggaran

Rp. 484.980.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 417.709.750,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data potensi beberapa daerah Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut kerjasama Sister Province penerimaan

kunjungan

Delegasi

Provinsi

Heilongjiang,

dan China;

Berkembangnya wawasan dan pengalaman 10 orang aparatur pengelola kerjasama luar negeri Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai kerjasama luar negeri melalui pertukaran wawasan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Tersedianya naskah dokumen hasil kajian pakar tentang pendataan kebutuhan sarana dan prasarana dasar di Jawa Barat sebagai bahan usulan kerjasama

teknis

dengan

Organisasi

Non

Pemerintah

Asing

mitra

Kemendagri; Fasilitasi kerjasama luar negeri dengan Provinsi Zhytomyr, Ukraina; Fasilitasi kerjasama luar negeri dengan Negara Bagian Free State, Afrika Selatan; Fasilitasi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan HCPI (HIV Cooperation Program for Indonesia) tentang pencegahan penularan HIV dan AIDS di kalangan pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) suntik, dan antara KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Provinsi Jawa Barat dengan HCPI tentang dukungan kesekretariatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jawa Barat; Fasilitasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan JSC Interraoues, Rusia; Fasilitasi penawaran kerjasama kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Geology And Nuclear Science (GNS), Selandia Baru; Fasilitasi kerjasama antara Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Save The Children; dan Fasilitasi kerjasama antara Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Mitra Rajawali Banjaran. (71) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, KUMKM serta Penanaman Modal, yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.390.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.316.259.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya bahan kebijakan pengembangan perumahan dan permukiman di Jawa Barat, tersusunnya kebijakan dalam rangka pengembangan jalan dan jembatan, tersusunnya kebijakan dalam rangka pengembangan sumber daya air, tersusunnya bahan kebijakan pengembangan perhubungan di Jawa Barat, tersusunnya bahan kebijakan pengembangan perindustrian di Jawa Barat. tersusunnya bahan kebijakan pengembangan PMA dan PMDN di Jawa Barat,


115

tersusunnya bahan kebijakan pengembangan Kepariwisataan di Jawa Barat, tersusunnya bahan/data bidang KUMKM di Jawa Barat.

b)

Permasalahan dan Solusi. (1)

Terbatasnya jumlah aparat pengawasan (Auditor) dan kualitas auditor yang kurang memadai disebabkan peningkatan kompleksitas masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta variatifnya berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, tidak sebanding dengan peningkatan wawasan,

kompetensi,

dan

profesionalisme

para

auditor

secara

proporsional. Seiring dengan akan semakin berkurangnya tenaga Auditor yang akan memasuki masa pensiun, Inspektorat harus menyiapkan tenagatenaga baru (regenerasi) dengan kualitas yang cukup dan memadai serta adaptif dalam waktu relatif singkat, yang mana hal ini tentu sulit untuk mewujudkannya. Solusi penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan berbagai jenis pelatihan maupun pendidikan dan pelatihan penjenjangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas para aparatur pengawasan secara internal. Sedangkan secara eksternal para aparatur pengawasan dimaksud didorong untuk mengikuti seminar, workshop, simposium, dan bahkan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu untuk menambah jumlah aparatur (auditor), dilakukan kerjasama dengan BPKP untuk merekrut pegawai dari BPKP. (2)

Ketatnya waktu audit disebabkan oleh banyaknya beban tugas dari amanat perundang-undangan, jumlah Auditan ditambah dengan berbagai kasus pengaduan masyarakat, baik yang langsung ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Inspektorat) maupun yang merupakan limpahan dari Pemerintah Pusat (MENPAN, KPK, SETNEG atau Inspektorat Jenderal Kemendagri maupun Inspektorat Jenderal Kementerian lainnya), yang harus segera

ditangani

dan

diselesaikan.

Kondisi

tersebut

mengakibatkan

pemeriksaan dilaksanakan dalam rentang waktu yang sempit dan terbatas, sehingga mempengaruhi hasil pemeriksaan itu sendiri. Solusinya dilakukan dengan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan secara matang dengan mengakomodasi waktu maupun auditor untuk melaksanakan amanat perundangan-undangan, seperti pelaksanaan Joint Audit dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga pembagian tugas pengawasan antara Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian lainnya dapat dilakukan secara efektif dan tujuan pengawasan tetap dapat tercapai. (3)

Luasnya cakupan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang harus dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan sementara


116

secara

internal

institusi

ini

memiliki

keterbatasan

dalam

personil,

kemampuan personil, pendanaan, waktu dan cakupan permasalahan yang harus dimonitor, dievaluasi dan dikendalikan, terutama aspek pengendalian yang

harus

lebih

mendapat

perhatian

untuk

mencegah

terjadinya

penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Solusinya dilakukan dengan

menstrukturkan

kembali

pelaksanaan

monitoring

pada

Biro

Administrasi Pembangunan sehingga terintegrasi dengan pelaksanaan monitoring

yang

merupakan

kewajiban

OPD

itu

sendiri,

sehingga

menciptakan pembagian peran yang jelas dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat. (4)

Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tahun 2010, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011 secara umum, yaitu : Setiap OPD masih belum memahami tata cara dan teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2011 serta Penetapan Kinerja Tahun 2011, sehingga hasil penyusunannya belum optimal sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan pejabat pengelola penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2011 serta Penetapan Kinerja Tahun 2011 sering berganti orang akibat mutasi kepegawaian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan melalui pemantapan, penyelarasan dan diskusi langsung dengan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011, sehingga semuanya dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang telah ditetapkan. (5)

Pendataan realisasi investasi belum sepenuhnya menggambarkan aktivitas investasi secara menyeluruh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Untuk mengatasi permasalahan

tersebut, diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan Kabupaten dan Kota untuk memudahkan akses pendataan Realisasi Penanaman Modal. (6)

Belum optimalnya fungsi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dunia usaha terutama dalam mengidentifikasi permasalahan dan hambatan

yang

permasalahan

dihadapi

tersebut,

perusahaan diperlukan

PMA/PMDN.

penguatan

Untuk

mengatasi

kelembagaan

Badan

Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. (7)

Masih belum efektifnya regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Solusinya adanya mekanisme operasional dan mekanisme koordinasi yang jelas terhadap pola kerjasama di dalam pelaksanaan kewenangan pengembangan penanaman modal antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.


117

(8)

Masih belum terwujudnya mekanisme pelayanan satu pintu yang efektif bagi calon

investor,

untuk

itu

diperlukan

penerapan

sistem

yang

seragam/standar, sehingga dimanapun investor datang ke Jawa Barat, akan menemui

pola pelayanan

dengan

paradigma

baru

(mudah,

cepat,

transparan dan aman), fungsi dan proses perizinan serta pola dan perilaku pelayanan yang tidak berbeda. (9)

Masih belum tersedianya informasi yang akurat yang dibutuhkan calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi lembaga pengelola investasi (task force) atau Lembaga Perlindungan Investasi.

(10) Masih belum terwujudnya kerjasama yang harmonis antara Pemerintah, swasta

dan

masyarakat

dalam

meningkatkan

laju

investasi

serta

terdapatnya kecenderungan ekonomi biaya tinggi dalam penanaman investasi di daerah. (11) Terjadinya keterlambatan dalam pencairan anggaran, khususnya pada sub kegiatan rapat-rapat sehingga rapat hanya dilaksanakan sekali, sedangkan dalam DPA harus dilaksanakan sebanyak dua kali selanjutnya anggaran yang

tidak

digunakan

dikembalikan

ke

kas

daerah,

Solusi

dari

permasalahan tersebut untuk waktu yang akan datang adalah proses pengajuan pencairan dana harus dilakukan sedini mungkin sehingga keterlambatan pencairan dana tidak akan terjadi. (12) Secara substantif permasalahan yang muncul dari pembiayaan kredit Dakabalarea adalah menyangkut aspek legalitas dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Jawa Barat Banten tahun 2008. Permasalahan kedua adalah terjadinya kemacetan kredit

di

masyarakat

yang

harus

ditangani,

mengingat

status

pembiayaannya yaitu Investasi Non Permanen Jangka Panjang yang harus dikembalikan ke Kas Daerah. Solusi yang pertama telah dibahas dalam penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Jawa Barat Banten Syariah. Adapun solusi yang kedua telah dirintis

untuk

menyusun

Peraturan

Gubernur

tentang

Pengelolaan

Pengembalian Kredit Program Dakabalarea. (13) Masih terdapat 6 (enam) Kabupaten yang belum melakukan merger PD. BPR Solusi dari permasalahan tersebut adalah koordinasi dengan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dan perbankan. (14) Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia Pengurus lembaga, belum optimalnya

fungsi

dewan

pengawas

dalam

melakukan

pengawasan

sehingga rentan terhadap penyalahgunaan wewenang Direksi. Solusi dari permasalahan tersebut adalah melakukan perkuatan kelembagaan dalam rangka efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembinaan, pengawasan dan operasional melalui merger di Kabupaten.


118

(15) Belum ditetapkannya alur pelayaran ASDP di Jawa Barat. Solusinya segera dibuat kebijakan penetapan alur pelayaran ASDP di Jawa Barat. (16) Masih belum terdata seluruhnya pengusaha ASDP yang memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan, solusinya agar Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melakukan pendataan masalah ASDP secara kontinue. (17) Belum dibebaskannya seluruh lahan untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, solusinya menganggarkan dana untuk pembebasan lahan pada anggaran yang akan datang. (18) Belum dibebaskannya seluruh lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan shortcut Jalur kereta api Cibungur-Tanjungrasa, solusinya segera dilakukan revisi penetapan lokasi, adanya kesepakatan nilai ganti rugi tanah dan tegakan, serta adanya persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. (19) Adanya perlintasan sebidang antara jalan kereta api dengan jalan raya yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalulintas, solusinya dibangunnya Elevated/Fly Over/jalan layang, serta dibangunnya pintu perlintasan. (20) Potensi dan peluang pengembangan kepariwisataan Jawa Barat belum termanfaatkan secara optimal, sehingga usulan dari Kabupaten/Kota serta stakeholder pariwisata adalah segera membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah. Hal ini dirasakan akan lebih efektif dan mudah dalam memasarkan serta mempromosikan potensi destinasi pariwisata Jawa Barat ke tingkat nasional maupun internasional. (21) Pengembangan kepariwisataan di Jawa Barat sering dihadapkan pada konflik kepentingan pemanfaatan antarruang dan antarsektor, sehingga tidak dapat optimal dan sering tidak menunjukkan titik temu yang saling menguntungkan. Untuk menyikapi ini, telah dikeluarkan

kebijakan

pengembangan pariwisata yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2011

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi

Pariwisata Jawa Barat dan personalianya, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 800/Kep.933-Admrek/2011. (22) Terjadinya perubahan kondisi dan permasalahan kepariwisataan di Jawa Barat, mengakibatkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2006 tentang RIPPDA Kepariwisataan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Solusinya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti hasil regulasi RIPPDA Pariwisata yang disosialisasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. (23) Maraknya produk impor sebagai dampak era perdagangan bebas, solusinya sosialisasi dan fasilitasi cinta produk dalam negeri perlu terus ditingkatkan. (24) Belum optimalnya penyaluran Raskin di daerah, solusinya perlu peningkatan koordinasi antar OPD terkait serta peningkatan pemantauan ke daerah.


119

(25) Pemahaman pengembangan mengenai industri kreatif bagi aparat masih kurang, solusinya peningkatan sosialisasi dan pelatihan tenanga industri bagi aparat Kabupaten/Kota. (26) Belum optimalnya pengisian kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri serta persoalan regulasi, solusinya peningkatan koordinasi antar OPD terkait Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Pusat, serta promosi pengisian kawasan industri. (27) Dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol khususnya di Jawa Barat secara umum masih terdapat permasalahan, yaitu : Dalam proses pembebasan tanah (pengadaan lahan) di daerah yang terlintasi rencana pembangunan jalan tol, antara lain besaran nilai ganti rugi pembebasan tanah, adanya perubahan trace dari rencana pembangunan jalan tol sehingga menghambat proses

penetapan

peraturan/regulasi

lokasi

pembangunan,

khususnya

dalam

dan

belum

jelasnya

pembebasan

tanah,

sehingga

menghambat investor untuk menanamkan investasi. Solusi yang dilakukan adalah koordinasi antara Pemerintah Pusat c.q Kementerian Pekerjaan Umum

dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang

terlewati rencana pembangunan jalan tol (TPT Provinsi dan P2T) serta Badan Pertanahan Nasional

(Tim Appraisal), antara lain dalam hal

pembebasan tanah dan penetapan besaran nilai ganti rugi. (28) Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan aspek sosial dan lingkungan akibat pembangunan Waduk Jatigede, belum ada payung hukum yang mengikat

kewajiban

Pemerintah

Pusat

dan

Daerah,

sehingga

penanganannya belum tuntas seluruhnya, sedangkan penggenangan Waduk Jatigede dijadualkan dilaksanakan pada bulan Oktober 2013. Hal ini menyebabkan

gejolak

sosial.

Solusinya

adalah

mengikat

kewajiban

Pemerintah Pusat dan Daerah agar dapat segera melaksanakan kegiatan penanganan aspek sosial dan lingkungan, MoU yang telah diparaf bersama oleh para pejabat terkait dari Kementerian, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten terkait, agar segera ditandatangani dan disahkan, mengingat

MoU

tersebut

merupakan

pedoman

dalam

pelaksanaan

penanganan aspek sosial dan lingkungan akibat pembangunan Waduk Jatigede. (29) Berdasarkan kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang baru, kewenangan Pusat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai sangat luas, di sisi lain kewenangan Pemerintah Daerah dibatasi dengan tanggungjawab tertentu, contohnya pengelolaan situ yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Daerah saat ini ditarik kembali menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini menyebabkan banyak potensi dan infrastruktur sumberdaya air mengalami kerusakan. Dalam pengelolaan sumberdaya air, kewenangan


120

Pemerintah Daerah perlu disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam yang ada, dan dalam pengelolaannya dapat melibatkan pihak ketiga. (30) Kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Solusinya yaitu perlu ditingkatkan intensitas dan kualitas pertemuan melalui rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi agar terdapat sinergitas yang lebih baik. (31) Ketersediaan sumberdaya manusia yang belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas untuk mengelola BPHTB, besaran Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 khususnya dalam Pasal 87 ayat (4) dan ayat (5), yaitu ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,-.untuk setiap Wajib Pajak dan waris atau hibah wasiat ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 300.000.000,-.sehingga mengakibatkan banyak transaksi dengan nilai di bawah NPOPTKP tidak dapat dipungut BPHTB dan menjadi potencial loss yang cukup signifikan bagi pendapatan daerah, adanya piutang BPHTB yang diserahkan

dari

KPP

Pratama

penyelesaiannya belum diatur

ke

Pemerintah

Kabupaten/Kota

dan

dalam Peraturan Bersama Kementerian

Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Solusinya yaitu perlu dilakukan monitoring secara berkala ke Kabupaten/Kota pasca implementasi BPHTB sebagai pajak Kabupaten/Kota, untuk meningkatkan sinergitas pelayanan BPHTB agar ditingkatkan efektivitas koordinasi

dengan BPN/Kantor

Pertanahan, Kantor Lelang, KPP Pratama, Dinas Pendapatan/DPPKA, Notaris/PPAT dan unsur perbankan, telah mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali penetapan besaran Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena Pajak (NPOPTKP) melalui revisi Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Tahapan Persiapan Pengalihan BPHTB

sebagai

Pajak

Daerah,

menghimbau

kepada

Pemerintah

Kabupaten/Kota agar menganggarkan dalam APBD masing-masing untuk peningkatan

kualitas

sumberdaya

manusia

pengelola

BPHTB,

yang

pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak Kementerian Keuangan. (32) Koordinasi dengan instansi vertikal pengolah potensi penerimaan PPh Pasal 21, DAU dan OPD pelaksana kegiatan DAK belum optimal. Solusinya perlu ditingkatkan koordinasi yang lebih intensif dan berkesinambungan dengan instansi vertikal pengolah potensi penerimaan PPh Pasal 21 untuk meningkatkan program intensifikasi dan ekstensifikasi data potensi Wajib Pajak, pengolahan dan penyediaan data dasar DAU dengan instansi dan OPD terkait agar dilaksanakan secara lebih akurat dan akuntabel serta meningkatkan koordinasi dengan OPD pelaksana kegiatan DAK. (33) Belum adanya kesesuaian antara visi dan misi dengan pelaksanaan kegiatan DBHCHT Provinsi dan Kabupaten/Kota. Solusinya intensitas rapat koordinasi,


121

monitoring

dan

evaluasi

lebih

ditingkatkan

pelaksanaannya

untuk

meningkatkan integrasi dan sinergitas kegiatan DBHCHT antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya terwujudnya keselarasan dan keterpaduan mulai dari aspek perencanaan sampai tahapan pelaksanaan

kegiatan

DBHCHT.

Pengorganisasian

dan

pelaksanaan

penyelenggaraan kerjasama luar negeri masih belum tertata dengan baik serta terkoordinasi di dalam satu atap baik di lingkup OPD maupun Pemerintah Kota/Kabupaten. Solusinya mengintensifkan koordinasi dan komunikasi serta menciptakan jejaring pengelola kerjasama luar negeri. (34) Masih

adanya

inkonsistensi

peraturan

perundang-undangan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan perbedaan penafsiran antara Kementerian di tingkat pusat. Solusinya mengintensifkan koordinasi dan konsultasi, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai

Instansi

Vertikal

dan

Kementerian

Luar

Negeri

sebagai

penanggungjawab urusan hubungan luar negeri. (35) Kurangnya komitmen untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah dijalin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui alokasi anggaran dan kegiatan yang

konkret

baik

di

lingkup

OPD

Provinsi

maupun

Pemerintah

Kabupaten/Kota, sehingga kerjasama cenderung berjalan stagnan dan tidak ada realisasi yang nyata. Solusinya meningkatkan komitmen dan political will dari Pimpinan untuk merealisasikan kerjasama yang telah dijalin dalam bentuk pengalokasian anggaran kegiatan secara berkesinambungan. (36) Permasalahan pada kegiatan tersebut yaitu terlambatnya pemberian data masukan dari OPD akibat dinamika kenaikan harga satuan dan perubahan perhitungan kebijakan tunjangan tambahan penghasilan (TTP). Untuk mengatasi

permasalahan

tersebut,

solusi

yang

dilakukan

adalah

mengagendakan koordinasi dan konsolidasi dengan OPD terkait untuk mempercepat menyelesaikan hal tersebut.

7.

URUSAN PERUMAHAN 1) Program Pengembangan Permukiman a)


Kegiatan Perencanaan Relokasi dan Shelter / Lokasi Pengungsian, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 371.905.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 368.329.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Kajian penentuan relokasi penduduk korban bencana banjir di Bandung Selatan, Perencanaan Penataan Shelter/lokasi pengungsian. Melalui kegiatan ini telah tersedia kajian alternatif relokasi serta terencananya lokasi pengungsian yang representative dengan kelengapannya.


122

(2)

Kegiatan Fasilitasi Pemsbangunan Rusunawa, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 859.619.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 781.949.950,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Pengawasan penyediaan PSDPU Rusunawa di Rancaekek, Penyediaan PSDPU Rusunawa di Rancaekek, Penyediaan infrastruktur Rusunawa Batujajar. Melalui kegiatan ini telah tertata kawasan rusunawa bagi pekerja industri sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka.

b)


Kendala dalam kegiatan perencanaan relokasi dan shelter/lokasi pengungsian adalah penentuan lokasi pada perencanan pembuatan shelter. Adapun solusi yang telah dilakukan adalah dengan menentukan tanah desa.

(2)

Kendala pada kegiatan fasilitasi Pembangunan Rusunawa adalah terdapat

ketidaknyamanan

masyarakat

saat

pekerjaan

pondasi

berlangsung. Adapun solusi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi kembali dengan masyarakat setempat.

2) Program Lingkungan Permukiman Sehat a)


Kegiatan Revitalisasi Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 381.697.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 372.809.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah penyusunan perencanaan penataan kawasan permukiman di lokasi sekitar banjir di bantaran Sungai, sehingga mengakibatkan tertatanya lingkungan permukiman sekitar lokasi banjir Bandung Selatan.

(2)

Kegiatan Penataan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.875.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 135.823.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah dokumen pembinaan teknis dalam rangka terpenuhinya ruang terbuka hijau di Kabupaten/kota Jawa Barat.

(3)

Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kawasan Penghasil Tembakau, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 2.368.510.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.344.636.370,-. Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

perencanaan

penyediaan

infrastruktur perdesaan penghasil tembakau di Kabupaten Kuningan,


123

Perencanaan penyediaan infrastruktur perdesaan pengolah tembakau di Kabupaten Cirebon, Pengawasan penyediaan infrastruktur perdesaan penghasil tembakau di Kabupaten Kuningan, pengawasan penyediaan infrastruktur perdesaan pengolah tembakau di Kabupaten Cirebon, penyediaan infrastruktur perdesaan penghasil tembakau dan pengolah tembakau di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon, sehingga dapat meningkatkan penataan lingkungan permukiman perdesaan di kawasan hasil tembakau. (4)

Kegiatan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Situ Ciburuy, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

703.215.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 698.411.900,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

tersedianya

dokumen

perencanaan

dan

lingkungan kawasan Situ Ciburuy, sehingga dapat meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan Situ Ciburuy.

b)


Pada kegiatan Revitasiliasi Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai tidak mengalami hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan.

(2)

Pada kegiatan pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kawasan Penghasil Tembakau, terdapat kendala dalam pekerjaan pembangunan gedung di Kabupaten Cirebon, pada kegiatan tersebut mengalami perubahan lokasi pembangunan dimana pada pemilik lokasi awal mencabut pernyataan hibah, adapun solusi yang dilakukan adalah dengan mengalihkan ke alternatif kedua sesuai surat permintaan dari Kepala Desa Astanalanggar dengan dilengkapi surat bukti penghibahan ke Pemerintah Desa. Akibat dari pemindahan lokasi tersebut dilakukan CCO dan pematangan lahan oleh pihak pelaksana karena pada lokasi tersubut berupa lahan sawah. Selain itu pada pekerjaan jalan poros di areal perkebunan di Kabupaten Kuningan mengalami kendala dalam hal struktur tanah yang labil dan gembur. Solusi yang dilakukan adalah dengan pengetesan struktur tanah, melakukan CCO dengan menambah agregat untuk titik lahan yang teridentifikasi memerlukan panambahan lapisan dasar.

(3)

Pada kegiatan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Situ Ciburuy terdapat kendala yaitu belum adanya kesepakatan antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Balai Besar Wilayah Sungai dan PSDA sebagai pengelola Situ Ciburuy baik pengelolaan di luar maupun di dalam Situ Ciburuy. Adapun solusi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan musyawarah sehingga terjadi kesepakatan dimana pihak Pemda Kabupaten Bandung Barat akan


124

mengupayakan

kesepakatan

dengan

BBWS

maupun

PSDA

dan

mensinkronkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada kawasan Situ Ciburuy di TA anggaran 2012 sesuai dengan RTBL yang dibuat pada Tahun 2011.

3) Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman a)

Pelaksanaan Program Kegiatan

Penyediaan

Infrastruktur

Primer

Bagi

MBR

(Masyarakat

Berpenghasilan Rendah), yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 413.766.800,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

410.343.000,-.

Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah Perencanaan Penyediaan Infrstruktur Lingkungan Permukiman sekitar TPPAS Legok Nangka, pengawasan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan sekitar TPPAS Legoknangka, penyediaan infrastruktur lingkungan

permukiman

sekitar

TPPAS

Legoknangka,

sehingga

dapat

meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di sekitar TPPAS Legok Nangka.

b)

Permasalahan dan Solusi Pada Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Primer Bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) terdapat kendala dari warga sekitar, hal ini diakibatkan karena ada tuntutan dari desa lainnya yang belum mendapatkan program perbaikan infrastruktur. Solusi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi dan rempug warga dan aparat desa di 3 (tiga) desa yang berdampingan dengan kesepakatan akan diupayakan adanya sumber pendanaan lain (APBN) untuk menangani jalan poros di 2 (dua) desa lainnya.

8.

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1) Program Peningkatan dan Pembinaan Peran serta Kepemudaan a)


Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual Bagi Generasi Muda, yang di laksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 198.319.000,-. Hasil pelaksanaan Kegiatan adalah Meningkatnya pengetahuan mental dan spiritual pemuda Jawa Barat yang diikuti oleh perwakilan pemuda dari 26 kota/kabupaten se Jawa Barat sebanyak 78 orang.

(2)

Kegiatan Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-,

realisasi

anggaran sebesar Rp. 822.819.275,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah


125

Meningkatnya kreatifitas pemuda di Jawa Barat melalui Temu konsultasi Organisasi Pemuda (234 orang), Pentas Kreasi Balad Kreatif (10 Kelompok

Pemuda),

penyusunan

Grand

Design

Pembangunan

kepemudaan di Jawa Barat 2013-2017 (1 buah), Fasilitasi untuk Organisasi Asia Africa Youth Forum (AAYF) 40 orang. (3)

Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.1.330.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.199.896.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan, wawasan dan keterampilan kewirausahaan pemuda dan kelompok pemuda dalam rangka meningkatkan taraf hidup melalui pelatihan kewirausahaan bagi kelompok pemuda (225 orang) (4)

Kegiatan

Fasilitasi

Program

Peran

Serta

Kepemudaan,

yang

dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp.4.237.269.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar Rp. 3.678.532.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi program peningkatan dan pembinaan peran serta

kepemudaan

melalui

penyebaran

Sarjana

Penggerak

Pembangunan Pedesaan (SP3) 50 orang, terbentuknya Tim inti Paskibraka 2011 (56 orang), terpilihnya pemuda pelopor jawa barat 2 orang yang mengikuti pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional, terselenggaranya upacara hari sumpah pemuda ke 83 tingkat nasional di Jawa Barat, terlaksananya kegiatan jambore pemuda Jawa Barat (350 orang), terlaksananya pelatihan kepemimpinan pemuda Jawa Barat 150 orang, terfasilitasnya program pertukaran pemuda Indonesia Kanada (PPIK) 40 orang, terlaksananya seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 52 Orang dan terpilih 3 orang Pemuda Jawa Barat untuk mengikuti kegiatan tersebut, terlaksananya Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) 52 orang serta terpilihnya 24 pemuda untuk mengikuti Jambore Pemuda Indonesia, terpilihnya 2 orang pemuda untuk kapal pemuda nusantara. (5)

Kegiatan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

Generasi

Muda

Pedesaan, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.495.053.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya program pengembangan wawasan kebangsaan generasi

muda

perdesaan

melalui

pelatihan

tentang

wawasan

kebangsaan bagi pemuda dari 26 kota/kabupaten se Jawa Barat (650 Orang). (6)

Kegiatan Kerjasama Pemuda Jawa Barat dikawasan Asia Afrika, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan


126

alokasi anggaran sebesar Rp. 1.419.331.500,-, realisasi anggaran sebesar

Rp. 1.183.727.705,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

Terlaksananya program kerjasama pemuda di Kawasan Asia Afrika melalui penjajakan kerjasama pemuda Jawa Barat dengan pemuda Korea Selatan dan Maroko (45 orang). (7)

Kegiatan Kabizza Fest Pemuda Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 946.230.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya KABIZZA FEST melalui tegaitan Unjuk Kabisa serta Unjuk Kreatifitas Pemuda Jawa Barat (1000 orang).

(8)

Kegiatan

Fasilitasi

Inovasi

Kepemudaan

di

Jawa

Barat,

yang

dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

1.341.826.000,-.

1.750.000.000,-, Hasil

realisasi

anggaran

sebesar

pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya

fasilitasi pembinaan kreativitas dan fasilitasi kepemudaan/pelajar dan mahasiswa dibidang Seni Musik dan Suara melalui seleksi paduan suara Gita Buana Nusantara dan Marching Band Gita Pakuan serta pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berprestasi di Jawa Barat, sehingga terpilihnya 100 orang anggota Marching Band Gita Pakuan, terpilihnya 6 kelompok melalui sumber potensi dan prestasi masyarakat dan terpilihnya 6 orang sumber potensi di Jawa Barat.

b)

Permasalahan dan Solusi Pengiriman Peserta dari Kabupaten/kota belum optimal dari segi Kualitas yang diinginkan dan Kerjasama dengan Luar Negeri sangat terbatas dalam hal pengiriman delegasi. Solusinya adalah Koordinasi yang lebih intensif dengan Kabupaten/kota dan Koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Luar Negeri lebih di tingkat

2) Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga a)


Kegiatan Fasilitasi Berbagai Olahraga di Masyarakat, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

1.868.520.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.765.758.350,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya jumlah masyarakat dalam berolahraga melalui kegiatan upacara Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 2011, penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Porpemprov Jawa Barat) 2011, Kegiatan Pekan Olahraga antar Pemerintah Daerah (PORPEMDA) 2011, Pengiriman Tim Tenis Pemprov Jawa Barat untuk mengikuti kejuaraan


127

Tenis Piala Mendagri di Bengkulu, Kegiatan Festival Olahraga Tradisional tingkat Jawa Barat, Pengiriman Kontingen Olahraga Tradisional Jawa Barat ke Bengkulu dalam rangka Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional. (2)

Kegiatan

Pemantapan

5

Program

Pembangunan

Olahraga

di

Masyarakat, yang dilakanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.268.480,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.432.328.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah masyarakat yang Berolahraga melalui program minggu bergerak 2 kegiatan, program jumat bersih dan sehat 2 kegiatan, program beladiri budaya masyarakat 2 kegiatan, kegiatan sepak bola saba desa di 4 kabupaten/kota, kegiatan kompetisi olahraga kecamatan 10 kecamatan, senam masal Jawa Barat 2011 (2500 orang). (3)

Kegiatan Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR), yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.415.682.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.1.412.768.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah adanya tenaga pembina/penggerak olaharga di daerah melalui proses pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga yang tersebar di 78 kecamatan kabupaten/kota di jawa barat oleh 78 orang peserta SP3OR.

(4)

Kegiatan Pelaksanaan POPWILDA Jabar dan Pengiriman Kontingen Pada POPNAS di Riau tahun 2011, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 5.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.644.510.600,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya prestasi olahraga pelajar jawa barat melalui Popwilda di 4 Wilayah Jawa Barat, terkirimnya kontingen pelajar Jawa Barat pada POPNAS 2011 di Riau yang mengikuti 17 cabang olahraga dengan hasil peringkat II nasional atau naik 2 peringkat dari hasil POPNAS 2009. (5)

Kegiatan Kompetisi Olahraga Permainan, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.2.895.240.000,-,

realisasi

Rp.2.846.813.400,-.

Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pembinaan kompetisi cabang olahraga PON melalui kompetisi liga sepakbola pendidikan indonesia

tingkat

jawa

barat

serta

tingkat

nasional,

untuk

penyelenggaraan liga sepak bola indonesia 2011 babak final di laksanakan di bandung, kejuaraan GOLF Junior diikuti sebanyak 132 peserta, kompetisi olahraga permainan 4 (Empat) cabang Olahraga yaitu bola basket, bola volley, hockey dan softball. pembinaan pada 4 klub olahraga permainan yaitu bola volley, bola basket, softball dan


128

sepakbola, kejuaraan olahraga dalam rangka persiapan menuju PON XIX 2016 melalui 4 cabang olahraga yaitu balap motor, balap sepeda, dayung dan squash. (6)

Kegiatan Peningkatan Potensi Atlet melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.131.954.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.713.379.900,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpeliharanya dan meningkatnya potensi serta prestasi atlet pelajar di Jawa barat melalui pembinaan atlet pelajar Jawa Barat secara sentralisasi sebanyak 11 cabang olahraga (140 orang) serta tersusunnya model pembinaan untuk calon atlet elit menuju PON XIX 2016. serta terselenggaranya kejuaraan gulat antar PPLP se Indonesia di Bandung.

(7)

Kegiatan Pelatihan Tenaga Keolahragaan dan Pendidikan dibidang olahraga, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 940.750.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 927.550.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah ketersediaan sumber daya tenaga keolahragaan melalui penataran bagi tenaga dan instruktur olahraga (104 orang) serta penataran bagi tenaga masseur (52 orang).

(8)

Kegaitan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.954.070.000,-,

realisasi

anggaran Rp. 4.824.876.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya motifasi olahraga masyarakat Jawa Barat melalui fasilitasi aktifitas atlet bintang iklan penggerak pembangunan olahraga 10 orang di 4 wilayah Se Jawa Barat, pemberian penghargaan bagi insan olahraga Jawa Barat pada acara Hari Olahraga Nasional 2011 untuk 44 orang, pemberian penghargaan bagi kontingen asal Jawa Barat yang mengikut ASIAN GAMES XVI 2010 (47 orang) dan SEA GAMES XXVI 2011 (229 orang). (9)

Kegiatan Pemutahiran Data Base Olahraga, Pemuda dan Infrastruktur, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran Rp.

248.145.000,-.

Hasil

tersedia/terorganisasinya

buku

pelaksanaan informasi

kegiatan

olahraga,

adalah

pemuda

dan

infrastruktur tahu 2011 melalui sosialiasi serta rapat penyusunan database (130orang), tersedianya data base olahraga, pemuda dan infrastruktur di Jawa Barat. (10) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Olahraga, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran


129

sebesar

Rp.

3.000.000.000,-,

2.664.068.000,-.

Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

sebesar

adalah

Rp.

tersedianya

perlengkapan alat olahraga melalui pemberian bola sepak 8000 buah, bola basket 350 buah, bola volley 350 buah, bola softball 250 buah dan bola hokcey 260 buah kepada 26 kota/kabupaten di Jawa Barat. (11) Kegiatan Pengadaan Peralatan Fitnes mengukur tingkat Kebugaran Fisik Atlet, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-,

realisasi

anggaran sebesar Rp. 2.867.583.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya sarana prasarana olahraga Jawa Barat melalui pemberian

peralatan

fitnes

bagi

induk

organisasi

olahraga

di

daerah/KONI 26 kota/kabupaten se Jawa Barat (180 buah Alat Fitness) (12) Kegiatan Pengelolaan Padang Golf Arcamanik dan Pengembangan Club House, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.348.200.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.126.738.946,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya sarana olahraga golf melalui pengelolaan sarana padang golf Arcamanik selama 1 (satu) tahun. (13) Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan kegiatan Sarana dan Prasarana, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 225.334.280,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga di masyarakat Jawa Barat dengan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan stadion di 2 wilayah (Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi), peninjauan sarana prasarana Sea Games XXVI 2011 di Palembang. (14) Kegiatan Cetak Biru dan Sosialisasi Jawa Barat sebagai Tuan Rumah PON XIX 2016, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan anggaran Rp. 325.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

303.397.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

meningkatnya persiapan Jawa Barat sebagai Tuan Rumah PON XIX 2016

melalui

Rapat

Koordinasi

pembuatan

grand

strategi

pengembangan infrastruktur olahraga dalam rangka Jawa Barat Sebagai Tuan Rumah PON XIX 2016 dan menghasilkan Cetak Biru Persiapan Jawa Barat sebagai tuan Rumah PON XIX 2016. (15) Kegiatan Pengembangan Kemitraan tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan pemuda Jawa Barat, dengan Anggaran Rp. 638.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 545.309.800,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya kemitraan tingkat provinsi, nasional, dan internasional melalui fasilitasi bantuan untuk organisasi olahraga di masyarakat (15 organisasi) serta


130

terjalinnya kemitraan antara pemerintah provinsi Jawa Barat dengan mahasiswa Indonesia di Malaysia melalui kegiatan Olahraga. (16) Kegiatan

Seminar

dalam

rangka

pengembangan

kualitas

hidup

masyarakat, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.480.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 90.352.450,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersosialisasikannya konsep pembangunan olahraga kaitannya dengan perkembangan kualitas hidup masyarakat melalui seminar dalam rangka pengembangan kualitas hidup masyarakat bagi 26 kota/kabupaten (52 Orang). (17) Kegiatan Sosialisasi Anti Merokok bagi Pemuda dan Insan Olahraga Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp. 249.329.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

terselenggaranya bertambahnya pengetahuan tentang bahaya merokok bagi kesehatan pemuda dan insan olahraga melalui sosialisasi anti merokok bagi 95 organisasi pemuda dan 45 organisasi cabang olahraga. (18) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu (SPORT) JABAR ARCAMANIK, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

44.750.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

399.810.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya sarana olahraga sport Jabar Arcamanik melalui review dokumen perencanaan oleh konsultan manajemen konstruksi dan tersedianya dokumen lelang konstruksi. (19) Kegiatan Pengadaan Tanah Relokasi Pacuan Kuda di Purwakarta yang, dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.677.450.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

tersedianya

148.787.500,-. sarana

dan

Hasil

pelaksanaan

prasarana

olahraga

kegiatan

adalah

berkuda

melalui

pertimbangan teknis tanah, penetapan lokasi serta perkiraan harga tanah. (20) Kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Sport Center di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 2.573.675.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.914.130.100,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Penyusunan Detail engeneering Design (DED) Sport Center di Kab Bekasi, Kab Tasikmalaya, Kab Cirebon sehingga dapat melaksanaan pembangunan Sport Center dengan tertib, efektif dan efisien.


131

(21) Kegiatan Perencanaan Pembangunan SPOrt Jabar Arcamanik, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.627.684.000,realisasi anggaran sebesar Rp. 2.169.134.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Penyusunan Detail Engeneering Design (DED) Sport Center di Kab Bekasi, Kab Tasikmalaya, Kab Cirebon sehingga dapat melaksanaan pembangunan SPOrt Jabar Arcamanik dengan tertib, efektif dan efisien.

b)

Permasalahan dan solusi (1)

Pada kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Sport Center di Jawa Barat adalah tidak adanya pedoman tertulis mengenai berapa besar biaya fisik yang akan dianggarkan pada pembangunan. Adapun solusi yang dilakukan adalah dengan menyusun rancangan bangunan yang dapat mengantisipasi kemungkinan biaya fisik yang dianggarkan.

(2)

Pada kegiatan perencanaan pembangunan Sport Jabar Arcamanik menemukan kendala kurangnya data/informasi yang bisa diperoleh dari pekerjaan sebelumnya yaitu pekerjaan master plan dan preliminary design. Adapun solusi yang dilakuan adalah dengan melakukan pengukuran kembali serta mengoptimalkan data yang ada

serta

mengsinergikan para konsultan perencana dalam proses pengembangan rencana.

9.

URUSAN PENANAMAN MODAL 1) Program Peningkatan iklim Investasi a)


Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

380.116.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

379.741.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya pembinaan

LKPM

bagi

PMA/PMDN;

terlaksananya

penanganan

permasalahan penanaman modal (Task Force) terhadap PMA/PMDN di Jawa Barat diikuti dengan menurunnya permasalahan penanaman modal di daerah. (2)

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dan Profil Peluang Investasi di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.787.000.000,-,

realisasi

anggaran sebesar Rp. 2.634.066.600,-. Hasil pelaksanaan kegiatan


132

adalah terlaksananya kegiatan workshop pengembangan peluang investasi; terlaksananya penyusunan dokumen rancangan kebijakan West Java Incorporated; terlaksananya kegiatan internalisasi tugas dan fungsi peran paratur; terlaksananya penyusunan rancangan Pergub tentang

SOP

Kebijakan

Pengembangan

Penanaman

Modal;

terlaksananya kegiatan pertemuan forum komunikasi dan evaluasi peluang investasi; terlaksananya kegiatan penyusunan perencanaan bisnis Jabar Mice; terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen evaluasi kebijakan infrastruktur strategis; terselenggaranya penyusunan dokumen teknis kebijakan penanaman modal dan insentif daerah. (3)

Kegiatan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Promosi Daerah,

yang

dilaksanakan

Badan

Koordinasi

Promosi

dan

Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.662.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 289.794.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Forum

Sinergitas

Perencanaan

OPD;

terlaksananya

penyusunan

perencanaan sistem informasi koordinasi promosi dan penanaman modal daerah; terlaksananya komparasi dan identifikasi wilayah regional champion di provinsi lain; terlaksananya kegiatan perencanaan, fasilitasi dan

operasionalisasi

kegiatan

Jawa

Barat

Center

di

Batam;

terlaksananya rapat evaluasi kegiatan, keikutsertaan dalam sosialisasi Program Kegiatan BKPM Tahun 2012.

(4)

Kegiatan Sinergitas Peningkatan Iklim Investasi, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi

Jawa Barat, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

810.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 806.137.430,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya buku prosedur investasi, terlaksananya evaluasi pelaksanaan PTSP di 26 Kabupaten/kota, terlaksananya forum investor, terlaksananya pelayanan bagi calon investor.

b)

Permasalahan dan Solusi. Pendataan realisasi investasi belum sepenuhnya menggambarkan aktifitas investasi secara menyeluruh sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sosialisasi dan mekanisme pendataan penanaman modal secara akurat; Kewajiban menyampaikan pelaporan belum dapat berjalan secara optimal. Untuk mengatasi permasalah tersebut dilakukan sosialisasi dan penghargaan terhadap Pembina dan perusahaan PMA/PMDN yang berprestasi; Belum optimalnya komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi


133

perusahaan PMA/PMDN ditandai dengan munculnya aspirasi buruh dengan menggelar aksi/ demo buruh, Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan penguatan kelembagaan penanganan permasalahan investasi (Task Force) dan peningkatan intensitas komunikasi antara pemerintah, perusahaan dan buruh; Regulasi yang berkaitan dengan proyek-proyek investasi yang memerlukan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) belum optimal mengakselerasi pembangunan infrastruktur Jawa Barat.

2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a)

Pelaksanaan Program Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.601.577.550,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.725.060.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya partisipasi Jawa Barat pada event Indonesia International Infrastructure, Gelar Potensi Investasi Daerah, Pekan Raya Jakarta, Agrinex Expo; Promosi Investasi Jawa Barat di China, Korea, Inggris dan Turki; terselenggaranya Pesta Rakyat dan West Java International Expo 2011 serta Fasilitasi dan Operasionalisasi Jawa Barat Center di Batam.

b)

Permasalahan dan Solusi. Negara – negara potensial yang selama ini konsisten berinvestasi di Barat

belum mengenal

baik

Jawa

Provinsi Jawa Barat, disebabkan minimnya

informasi tentang Provinsi Jawa Barat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya promosi ke Negara-negara tersebut secara terstruktur, kontinyu dan terpadu yaitu melalui Trade, Tourism and promotion (TTI); Belum tersedianya Norma Standard Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelayanan dan fasilitas penanaman modal yang akan menjadi acuan pelaksanaan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah harus di dorong untuk segera menyusun dan menerbitkan NSPK, sehing potensi dan peluang proyek

dapat dijual/

ditawarkan kepada investor; Infrastruktur dasar yang belum memadai berdasarkan survey Word Economi Forum (WEF) 2011 – 2012 salah satu faktor penghambat investasi di Indonesia adalah infrastruktur dara (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan energi perlunya komitmen pemerintah untuk

untuk mengatasi hal tersebut memprioritaskan

Penyediaan

Infrastruktur dasar tersebut.


134

10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah a)


Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Mata Rantai Produksi Melalui Pengembangan Kawasan Terpadu, yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 826.040.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

784.225.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terwujudnya peningkatan mata rantai industri dilingkungan JABABEKA untuk 20 KUMKM; terfasilitasinya pemasaran produk penunjang industri sebanyak 100 KUMKM; dan terlatihnya SDM KUMKM sebanyak 180 orang. (2)

Kegiatan

Penumbuhan

dan

Pengembangan

Wirausaha,

yang

dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.959.286.300,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.704.933.900,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terciptanya 290 Wirausaha KUMKM Jawa Barat.

b)

Permasalahan dan solusi Pada pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak ditemukan permasalahan

yang

signifikan.

Namun

pada

pelaksanaan

kegiatan

penumbuhan dan pengembangan wirausaha target sebanyak 300 orang wirausaha, hanya diikuti oleh 290 orang wirausaha, dikarenakan kehadiran peserta

wirausaha

pada

pemagangan,

bimbingan

teknis,

pelatihan

kewirausahaan sebanyak 10 orang mengundurkan diri.

2) Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan a)


Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan, yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

984.300.000,-

realisasi

sebesar

Rp.

924.300.000,-.

Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah teranalisanya triwulanan kinerja BUMD, rencana penyertaan modal kepada BUMD; terlaksananya monitoring dan inventarisasi aset BUMD;

terbentuknya Forum BUMD; tersusunnya

Pedoman Teknis BUMD (Good Coorporate Governance); tersusunnya


135

rekomendasi restrukturisasi PD. Agribisnis dan Pertambangan; dan tersedianya hasil kajian West Java Enterprises Partnership (WEP). (2)

Kegiatan Persiapan Pengembangan BUMD, yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 502.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 431.028.000,-. Hasil Pelaksanaan kegiatan adalah Master Plan BUMD Provinsi Jawa Barat; Peraturan Daerah tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Perda Pendirian PPKD); dan Tersusunnya Studi Pendahuluan usaha Minyak dan Gas.

b)


Belum

optimalnya

mengimplementasikan

pihak

manajemen

pengelolaan

perusahaan

perusahaan

yang

dalam

baik

(Good

Corporate Governance). Solusinya melakukan penataan terhadap perusahaan melalui restrukturisasi yaitu restrukturisasi organisasi, manajemen, asset, permodalan dan keuangan; (2)

Terbatasnya

Kualitas

SDM

pengelola

Perusahaan.

Solusinya

Meningkatkan Kualitas SDM perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan (In or Out house training) serta mengembangkan wawasan; (3)

Terbatasnya pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha dan investasi. Solusi meningkatkan akses perusahaan terhadap sumbersumber

pembiayaan

baik

bersifat

konvensional

maupun

non

konvensional; (4)

Belum optimalnya sinergitas baik diantara sesama BUMD maupun antara BUMD dengan BUMN/Swasta, Solusi peningkatan sinergitas;

(5)

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus tentang operasional BUMD. Solusi mengusulkan kepada Pemerintah c.q. Menteri Dalam

Negeri

untuk

segera

menerbitkan

peraturan

perundang-

undangan tentang BUMD;

3) Program Peningkatan Kesempatan Kerja a)


Kegiatan Jaringan Usaha dan Kemitraan, yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.144.699.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.133.705.800,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya perkembangan pasar produk KUMKM; dan terfasilitasinya pengembangan jaringan KUMKM sebanyak 1520 KUMKM.

(2)

Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan bagi KUMKM, yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,-, realisasi


136

sebesar Rp. 3.202.373.798,-. Hasil pelaksanaan kegiatan tersusunnya Naskah Akademik Pola Pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

sebanyak

1

dokumen;

tersusunnya pedoman teknis

pola

pembiayaan bagi KUMKM sebanyak 1000 buku; tersusunnya pedoman teknis bantuan pembiayaan bagi KUMKM sebanyak 1000 buku; tersosialisasikannya dan terpublikasikannya program pembiayaan bagi KUMKM; tersusunnya kebijakan pola pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil sebanyak 1 dokumen; terseleksinya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Calon penerima program pembiayaan; terlaksananya pendampingan kredit bagi 1500 koperasi dan usaha mikro, kecil dengan dukungan 100 orang pendamping; terlaksananya konsolidasi 50 lembaga keuangan bank dan non bank dengan 1500 penerima kredit dan

bantuan

angsuran

kredit;

terlaksananya

bimbingan

teknis

pengembangan kewirausahaan bagi 25 orang pengelola kopwan dan 500 pengelola pokwan penerima bantuan pembiayaan. (3)

Kegiatan

Penguatan

Tatakelola

dan

Jaringan

Koperasi,

yang

dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.320.135.000,-, realisasi sebesar Rp. 2.318.035.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terapresiasinya 5 tokoh koperasi dan 5 koperasi berprestasi; tersusunnya petunjuk teknis Perda No. 10 Tahun 2010 tentang pemberdayaan dan pengembangan KUMKM sebanyak 1 dokumen;

terselenggaranya

peringatan

Hari

Koperasi

ke

64;

terselenggaranya rapat koordinasi bidang koperasi ang diikuti oleh OPD Kabupaten/kota, Dekopinwil, Dekopinda, Pusgab dan stakeholders KUMKM; terfasilitasinya aspek legalitas label halal pada 600 produk KUMKM; terselenggaranya penguatan kelembagaan dan usaha koperasi terhadap 1300 pengurus/pengelola/anggota koperasi. (4)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.495.787.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya bimbingan teknis dan manajerial pengelola KUMKM sebanyak 1.050 orang.

(5)

Kegiatan

Pengendalian,

Monitoring

dan

Evaluasi

KUMKM,

yang

dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

700.000.000,-,

realisasi

sebesar

Rp.

671.524.500,-.

Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah terpublikasikannya program/kegiatan pemberdayaan KUMKM Jawa Barat melalui media televisi (2 kali), Radio (2 kali), media cetak (2) dan VCD (2 set); terlaksananya pengendalian,


137

monitoring dan evaluasi terhadap 4.807 KUMKM penerima fasilitasi pendukungan usaha; tersusunnya buku tentang peran KUMKM terhadap perekonomian regional (PDRB) tahun 2010 bekerjasama dengan BPS; tersusunnya buku data statistik KUMKM. (6)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM, yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 261.225.000,-, realisasi sebesar Rp. 256.248.850,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya Bimbingan Teknis Pengembangan Kewirausahaan bagi 405 Koperasi Wanita penerima program pembiayaan (lanjutan).

b)

Permasalahan dan solusi Pada pelaksanaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja tidak ditemukan permasalahan yang signifikan. Namun pada pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM dengan target 1500 KUMKM tidak terealisasi seluruhnya karena usulan CPCL penerima bansos dari kabupaten/kota tidak lolos persyaratan administrasi. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM KUMKM kabupaten/kota dengan target bimbingan teknis dan manajerial pengelola KUMKM sebanyak 1.050 orang, sebanyak 11 orang tidak diikutkan pelatihan karena yang bersangkutan tidak melakukan pemberkasan.

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan a)


Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 416.452.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data kependudukan berbasis SIAK skala provinsi yang digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pemilu.

(2)

Kegiatan Sosialisasi KTP Elektronik (e-KTP), yang dilaksanakan Biro Pemerintahan

Umum,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersosialisasikannya penerapan KTP elektronik di Jawa Barat. Sehingga melalui kegiatan ini tersampaikannya informasi pelaksanaan penerapan eKTP kepada aparat provinsi. Kabupaten/kota dan masyarakat.

b)

Permasalahan dan Solusi Terbatasnya kewenangan Provinsi dalam menata administrasi kependudukan yang hanya bersifat monitoring, supervisi, sosialisasi dan koordinasi, sehingga


138

permasalahan di Kabupaten/Kota yang berbeda-beda tidak bisa cepat diselesaikan. Solusi yang dilakukan adalah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Dinas terkait di Kabupaten/Kota lebih diintensifkan.

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja a)


Kegiatan

Pelatihan

Ketenagakerjaan

Berbasis

Kompetensi,

yang

dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.093.292.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.079.201.100,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan yaitu Las SMAW CO2 4 Angkatan sebanyak 64 orang, Las SMAW 4 Angkatan sebanyak 64 orang, Mesin Bubut 6 Angkatan sebanyak 96 orang, Mobil Bensin 3 Angkatan sebanyak 48 Orang Sepeda Motor 3 Angkatan sebanyak 48 orang, Mekanik Listrik 6 Angkatan sebanyak 96 orang, Komputer 2 Angkatan sebanyak 32 orang, terlaksananya Pembinaan alumni sebanyak 48 orang, terlaksananya Sosialisasi Persiapan Pelatihan Berbasis Kopetensi (PBK) dan sosialisasi Pelatihan Berbasis Kopetensi (PBK) 50 Perusahaan, sehingga Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja siap pakai, tersedianya Tenaga Kerja yang Kompeten dan Terampil, Meningkatnya Kualitas dan Produktivita Tenaga Kerja Melalui Pelatihan, meningkatnya Sertifikasi dan Standarisasi dan Kompetensi Tenaga Kerja dan meningkatnya pemahaman dan gunanya pelatihan berbasis Kompetensi. (2)

Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.006.586.664,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.005.314.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya bimtek produktivitas 5s sebanyak 80 orang, terselenggaranya bimtek produktivitas pengembangan kewirausahaan sebanyak 180 orang, terselenggaranya bimtek pengukuran produktivitas sebanyak 80 orang, dan terselenggaranya bimtek trainning need analisys 50 orang, sehingga meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan bimtek, dan pelatihan serta pengembangan karir di tempat kerja, meningkatnya pengembangan budaya produktif dan kewirausahaan melalui bimtek, sosialisasi dan penyuluhansecara sistem matis dan berkesinambungan, meningkatnya SDM industri yang kompeten dalam pengembangan dan kemampuan SDM industri masih terbatas dan meningkatnya perbaikan/pertumbuhan produktivitas di tingkat organisasi perusahaan.


139

(3)

Kegiatan Standarisasi Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat dengan, alokasi anggaran sebesar Rp. 975.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 945.640.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya uji kompetensi tenaga kerja sebanyak 300 orang, terselenggaranya

uji

kompetensi

asessor

sebanyak

30

orang,

terselenggaranya penyebaran informasi ketenagakerjaan sebanyak 100 orang, dan terselenggaranya akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebanyak 33 orang sehingga meningkatnya jumlah sertifikat uji kompetensi tenaga kerja pada sektor formal, meningkatnya kompetensi tenaga kerja di jawa barat melalui pelatihan dan bimbingan teknis, meningkatnya keterampilan, keahlian kompetensi dan produktivitas tenaga

kerja,

terakreditasi

Lembaga

meningkatnya

pemahaman

dan

meningkatnya

perbaikan/pertumbuhan

Pelatihan

manfaatnya

Kerja

(LPK),

pelatihan

produktivitas

di

dan tingkat

organisasi perusahaan. (4)

Kegiatan Pelatihan Berbasis Masyarakat Melalui Mobile Training Unit (MTU) dan Pemagangan Tenaga Kerja, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat,

dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 3.381.931.600,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.3.355.788.800,-.

terselenggaraanya

Pelatihan

Hasil

pelaksanaan

berbasis

kegiatan

adalah

melalui

Mobile

masyarakat

Training Unit (MTU) 75 Angkatan sebanyak 1.500 orang dengan kejuruan

Menjahit

10

Angkatan,

Sepeda

Motor

10

Angkatan,

terselenggaranya Pemagangan dalam negeri 10 angkatan sebanyak 200 orang, terselenggaranya Seleksi magang ke Jepang 2 angkatan/1.000 orang, terselenggaranya Pelatihan kilat 10/12 Kejuruan 10 angkatan sebanyak

2.400

orang,

terlaksananya Bimtek

Competensi

Basic

Trainning (CBT) sebanyak 60 orang, terlaksananya Bimtek bagi Assesor Lembag Pelatihan Kerja (LPK) di Jawa Barat sebanyak 30 orang, sehingga

meningkatnya

Kompetensi

Pencari

Kerja

siap

pakai,

tersedianya Tenaga Kerja yang Kompeten dan Terampil, meningkatnya Kualitas dan Produktivita Tenaga Kerja Melalui Pelatihan, meningkatnya Sertifikasi dan Standarisasi dan Kompetensi Tenaga Kerja, dan meningkatnya

pemahaman

dan

manfaatnya

pelatihan

berbasis

Masyarakat. (5)

Kegiatan Pelatihan Persiapan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 1.914.325.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.821.444.102,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Pelatihan Persiapan Persiapan Calon


140

Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sebanyak 200 orang, sehingga terlatihnya Tenaga Kerja ke Luar Negeri yang terampil melalui Pelatihan, meningkatnya

keterampilan

pencari

kerja

ke

Luar

Negeri

dan

Komputer

dan

tersedianya Tenaga kerja yang terampil. (6)

Kegiatan

Pelatihan

Keterampilan

Bahasa

Asing,

Kemampuan Lainnya bagi Pencari Kerja di Luar Negeri, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.036.131.400,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 12.012.156.020,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Pelatihan Keterampilan Bahasa Asing dan Komputer sebanyak 2.400 orang, sehingga terlatihnya Pencari kerja ke Luar Negeri 2.400 orang dan tersedianya pencari kerja ke Luar Negeri yang menguasai bahasa dan Komputer. (7)

Kegiatan Pelatihan Teknis Produksi Industri Kecil Menegah, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 421.366.100,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 421.364.300,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksanananya pelatihan kejuruan mesin produksi sebanyak 16 orang, terlaksananya

pelatihan

kejuruan

las

sebanyak

16

orang,

dan

terlaksananya pelatihan kejuruan maintenance mesin produksi sebanyak 16 orang sehingga tersedianya tenaga kerja teknisi di bidang industri kecil mengah, tersediannya tenaga teknisi kejuruan mesin produksi, tersedianya tenaga teknisi kejuruan las dan tersedianya tenaga teknisi manajemen mesin produksi. (8)

Kegiatan Pembinaan Keterampilan Masyarakat Dilingkungan Industri Tembakau di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

1.499.059.200,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.294.793.100,-, Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya pelatihan kejuruan las 3 kegiatan sebanyak 48 orang, terselenggaranya pelatihan kejuruan gulung dinamo 3 kegiatan sebanyak 48 orang, terselenggaranya pelatihan kejuruan mebelair 2 kegiatan sebanyak 32 orang dan terselenggaranya pelatihan kejuruan sepeda motor 3 kegiatan sebanyak 48 orang, sehingga dilingkungan

industri

tembakau

dan

terlatihnya masyarakat meningkatnya

keterampilan

masyarakat dilingkungan industri tembakau.

b)


Kualifikasi calon tenaga kerja belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh penyedia kesempatan kerja.


141

(2)

Upaya yang dilakukan adalah Pemenuhan kesempatan kerja di dalam negeri dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi.

(3)

Calon tenaga kerja luar negeri masih sangat terkendala dengan bahasa dan keterampilan dibutuhkan.

(4)

Upaya yang dilakukan adalah Pemenuhan kesempatan kerja di luar negeri akan lebih difokuskan pada penguasaan bahasa dan keterampilan sesuai dengan bidang dibutuhkan serta mulai tahun 2011 ini dalam rangka menyiapkan tenaga kerja luar negeri telah dibentuk dan dioperasionalkan Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri (BLTKLN)

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja a)


Kegiatan Perluasan Lapangan Kerja Perdesaan Berbasis Pemuda dan Perempuan,

yang

dilaksanakan

Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 5.163.051.400,-, realisasi anggaran

sebesar Rp. 5.142.571.900,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Padat karya Insfrastruktur sebanyak 26 lokasi berupa pengerasan jalan Desa dengan melibatkan sebanyak 5.460 orang, terlaksananya Padat Karya Produktif usaha peternakan domba 12 kelompok, terbentuknya Jejaring Usaha bagi Pemuda Mandiri Pencipta Lapangan Kerja Perdesaan sebanya 300 stand, sehingga meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja melalui padat karya infrastruktur pengerasan jalan, meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja melalui Padat Karya Produktif dan meningkatnya

Informasi kesempatan kerja melalui

Jejaring Usaha bagi pemuda Mandiri Pencipta lapangan Kerja Perdesaan (2)

Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Antar Negara

(AKAN),

yang

dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.174.644.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.142.296.400,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersalurkannya 1.080 orang pencari kerja melalui mekanisme Sosialisasi Antar Kerja Lokal Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah

(AKAD)/

Antar

Kerja

Antar

Negara

AKAN,

sehingga

meningkatnya kesempatan kerja Produktif serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rang mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran

baik

di

pedesaan

maupun

diperkotaan

dan

tersosialisasikannya penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL) Antara Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).


142

(3)

Kegiatan Pengembangan Transformasi Informasi Pasar kerja/Bursa Kerja, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.


kegiatan

adalah

terlaksananya

pelayanan

kepada

Masyarakat dan Pengguna Prasarana dan Sarana Informasi Pasar Kerja, tersebarnya informasi lowongan kerja sebanyak 95.000 pencari kerja, terlaksananya Pengembangan Aplikasi Data Base Bursa Kerja Online (BKOL) dan SMS Gate Way, dan terbinanya 50 Bursa Kerja Khusus (BKK) di Kabupaten/kota se Jawa Barat. Sehingga meningkatnya pelayanan

informasi

lowongan

kerja

kepada

pencari

kerja,

meningkatnya Penyebaran Informasi Lowongan Kerja, meningkatnya Pembinaan Terhadap Bursa Kerja Khusus (BKK) dan tersedianya sarana aplikasi data base BKOL dan SMS Gate Way (4)

Kegiatan Pelatihan Keterampilan Untuk Tenaga Kerja pada Industri Garmen di Kabupaten Subang Melalui Mekanisme Antar Kerja Lokal, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.145.110.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.138.015.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 1.500 orang. Sehingga meningkatnya keterampilan bagi Calon TKI melalui Pelatihan keterampilan industri garmen.

(5)

Kegiatan Peningkatan Kesetrampilan Berwirausaha bagi Calon TKI Antisipasi Dampak Moratorium ke Arab Saudi, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat,dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.911.130.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.902.437.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Pembekalan kewirausahaan sebanyak 100 kelompok/ 1.000 orang. Sehingga meningkatnya keterampilan bagi Calon TKI melalui pelatihan keterampilan berwirausaha.

b) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi pada program peningkatan kesempatan kerja, adalah ketidak sesuaian antara keahlian dimiliki penyedia kesempatan kerja, terutama kriteria persyaratan dan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan tidak mampu dipenuhi pencari kerja. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan pendidikan kejuruan dan pelatihan khusus dan terakreditasi, sehingga kesempatan kerja yang ada dapat diisi sesuai dengan kebutuhan.


143

3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a)


Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.172.065.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.098.712.334,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Rapat koordinasi pengawasan Upah Minimum sebanyak 30 orang, terlaksananya Penilaian Zero Accident sebanyak 30 orang,

terlaksananya

Rapat

KAP-PBPTA

sebanyak

32

orang,

terlaksananya Bimtek Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) bagi UKM sebanyak 50 orang, terlaksananya Diseminasi Norma Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pelaku KUMKM sebanyak 250 orang, terlaksananya TOT Kepmenakertrans No. 68 tahun 2004 sebanyak 160 orang,terlaksananya

Pembinaan pekerja perempuan sebanyak 250

orang, terlaksananya Lokakarya Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) (stadium General) sebanyak 750 orang dan terlaksananya Pameran Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) sebanayk 75 stand 1.560 orang. Sehingga meningkatnya perlindungan dan Pengembangan Tenaga Kerja baik di dalam maupun di Luar Negeri, meningkatnya pemahaman dalam penerapan Norma Ketenagakerjaan pada masyarakat Industri dan pelaku KUMKM, meningkatnya pengawasan terhadap upah minimum dan meningkatnya pelayanan pengawasan terhadap perlindungan bagi pekerja anak dan pekerja perempuan. (2)

Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.147.432.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.1.136.661.700,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlaksananya Rapat Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit 15 kali, terlaksananya Rapat Badan Pekerja Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit 12 kali, terlaksananya Lokakarya Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit, terlaksananya Lokakarya Pembinaan Hubungan Industrial Penyuluhan Pembentukan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit/Sarana Hubungan Industrial dan terlaksananya Bazar murah Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit. Sehingga meningkatnya pengawasan dan Perlindungan serta meningkatnya meningkatnya

peran

dan

pemahaman

fungsi

Kelembagaan

pekerja

dan

Ketenagakerjaan,

pengusaha

tentang

ketenagakerjaan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmoni, meningkatnya peran dan fungsi LKS Tripartit untuk mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Jawa barat, berkurangnya perselisihan antara pekerja dengan pengusaha dan


144

terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. (3)

Kegiatan Peningkatan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 790.344.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 756.739.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan

adalah

terlaksananya

Rapat

dewan

pengupahan,

Terfasilitasinya penangguhan Upah 40 perusahaan, terselenggaranya Pembinaan

Peningkatan

Kesejahteraan

Tenaga

Kerja

26

Kabupaten/kota, terlaksananya Lokakarya pengupahan, terlaksananya Worshop Pengupahan, terlaksananya Sosialisasi Upah Minimum 26 kabupaten/kota, terselenggaranya Rakor Pengupahan Identifikasi Hasil Survey

Kebutuhan Hidup Layak

(KHL) 26 Kabupaten/kota dan

terlaksananya Penetapan Upah Minimum tahun 2012. Sehingga meningkatnya Jaminan Sosial

dan Kesejahteraan Tenaga Kerja,

meningkatnya pemahaman pekerja dan pengusaha untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis dan kondusif di Jawa Barat, meningkatnya kualitas upah serta meningkatnya Jaminan Sosial dan Kesejahteraan baik kualitas maupun kuantitas dan meningkatnya peran dan fungsi Dewa Pengupahan. (4)

Kegiatan Bimtek Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Industri Tembakau, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

296.632.500,-.

299.632.500,-, Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

adalah

sebesar

Rp.

terlaksananya

Kegiatan adalah Bimtek Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kerja

sebanyak

150

tenaga

kerja.

Sehingga

meningkatnya

kesejahteraan bagi Pengolah dan KonsumenTembakau di Tempat Kerja. (5)

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Masyarakat Pengolah dan Konsumen Tembakau di Tempat Kerja, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

199.562.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 199.450.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya kegiatan adalah 90 orang pengolah

dan

konsumen

tembakau.

Sehingga

meningkatnya

kesejahteraan bagi Pengolah dan Konsumen Tembakau di Tempat Kerja. (6)

Kegiatan Perlindungan Hukum Terhadap TKI Asal Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 707.718.800,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah


145

terlaksananya Penanganan

Sosialisasi Kasus

TKI

Penanganan asal

Jawa

Kasus

Barat

73

TKI,

terfasilitasi

Kasus.

Sehingga

meningkatkan pelayanan terhadap TKI, meningkatnya perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan mengoftimalkan penanganan Kasus TKI asa Jawa barat. (7)

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perlindungan Tenaga Kerja melalui Pelaksanaan Upah Minimum dan Penilaian Perusahaan Terbaik yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan dan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tingkat Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 362.649.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlindunginya hak-hak Pekerja.

(8)

Kegiatan Pemilihan Pekerja Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

250.000.000,-,

243.930.000,-.

Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

adalah

sebesar

Rp.

meningkatnya

motivasi dilingkungan kerja, etos kerja pekerja dalam bekerja.

b)


Dalam upaya pengembangan lembaga ketenagakerjaan masih belum optimalnya mekanisme kerja kelembagaan ketenagakerjaan seperti Tripartit, Dewan Pengupahan, Serikat Pekerja/Buruh. Upaya yang dilakukan melalui pembinaan terhadap lembaga ketenagakerjaan serta diciptakan hubungan harmonis diantara kelembagaan ketenagakerjaan;

(2)

Perlindungan terhadap tenaga kerja melalui penetapan upah minimum masih terkendala terhadap tidak tepatnya penyampaian rekomendasi mengenai usulan penetapan upah minimum Kabupaten/kota. Solusinya adalah terus menerus dilakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/kota;

(3)

Usulan Rekomendasi Kabupaten/Kota dalam Penetapan Upah minimum masih bervariasi, ada yang direkomendasikan satu angka dan sektoral serta ada usulan upah minimum sektoral berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) dan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia

(KBLI),

Keterlambatan

pengajuan

rekomendasi

kabupaten/Kota sebagai proses kesepakatan di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, Upah minimum Provinsi Tahun 2011 tidak ditetapkan karena adanya kebijakan Gubernur atas saran Dewan Pengupahan Provins dan Kabupaten/Kota. Hal ini berdampak terhadap penetapan upah sector perkebunan selama ini besaran UMP dijadikan acuan. Sektor perkebunan dalam pengupahannya harus mengacu kepada Upah Minimum Kabupaten/Kota. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota se-Jawa


146

Barat,

Perlu

dilakukan

sosialisasi

dengan

Dewan

Pengupahan

kabupaten/kota. (4)

Masih ada kabupaten/kota belum melaksanakan pemilihan pekerja teladan dan penilaian perusahaan terbaik mempekerjakan tenaga kerja perempuan.

Hal

ini

perlu

mendapat

perhatian

kabupaten/kota

mengingat kegiatan dilaksanakan merupakan program Pemerintah Pusat (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Upaya yang dilakukan adalah menyampaikan Surat Gubernur Jawa Barat kepada Bupati/Walikota tentang perlunya pelaksanaan kegiatan pemilihan

pekerja

teladan

dan

penilaian

perusahaan

terbaik

mempekerjakan tenaga kerja perempuan.

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan a)


Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Desa Mandiri Pangan, yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.965.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 921.055.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

terfasilitasinya

pelaksanaan penanganan desa rawan pangan sebanyak 12 Desa di 6 Kabupaten; tersusunnya Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2010; terselenggaranya Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat; dan tersalurkannya cadangan pangan Pemerintah sebanyak 122,525 Ton ke Kabupaten Ciamis (12.000 kg), Kabupaten Tasikmalaya (34.925 kg), Kabupaten Cirebon (35.000 kg), Kabupaten Garut (27.160 kg), Kabupaten Bogor (8.670 kg), dan Kabupaten Kuningan (4.770 kg). Jumlah penerima manfaat sebanyak 38.658 jiwa. (2)

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi angaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

485.653.400,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terfasilitasinya Lumbung Pangan Masyarakat sebanyak 149 Lumbung; serta terselenggaranya Identifikasi dan Klarifikasi calon penerima Bansos Lumbung Pangan Tahun 2012 sebanyak 150 Kelompok. (3)

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi angaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 414.220.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sebanyak 21 Gapoktan; terselenggaranya pertemuan teknis stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis; serta terselenggaranya rakor ketersediaan


147

dan harga bahan pangan pokok strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). (4)

Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penganekaragaman Pangan yang Beragam, Bergizi,

Berimbang,

Aman

dan

halal,

yang

dilaksanakan

Badan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi angaran sebesar 449.831.500,-.

Rp. 726.495.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlaksananya

pengadaan alat mesin beras analog dan alat mesin penepung sebanyak 2 unit; terselenggaranya bimbingan teknis pembuatan tepung non beras dan non terigu; terlaksananya kegiatan diversifikasi pangan non beras dan non terigu; dan tersusunnya direktori pangan tradisional dan khas daerah Provinsi Jawa Barat. (5)

Kegiatan Fasilitasi Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) dan Lingkungan Bebas Rawan Pangan (Lingbasrangan), yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.325.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.992.677.500,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlaksananya

penanganan

kelompok

Keluarga Sadar Gizi dan Lingkungan Bebas rawan pangan di 140 Desa di 9 Kabupaten; tersalurkannya paket intervensi Keluarga Miskin Penderita Gizi Buruk sebanyak 100 paket selama 6 bulan; terfasilitasinya kader pendamping kegiatan Kadarzi dan Lingbasrangan sebanyak 280 orang; terlaksananya

pembinaan

kepada

rumah

tangga

Kadarzi

dan

Lingbasrangan; dan terselenggaranya Bimbingan Teknis Lahan Pekarangan Terintegrasi. (6)

Kegiatan

Fasilitasi

Otoritas

Kompetensi

Keamanan

Pangan

Daerah

(OKKPD), yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 333.738.750,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya uji sample setifikasi OKKP-D terhadap 49 produk pangan segar; terfasilitasinya setifikasi prima 3 dan 2 untuk produk buah dan sayur; terselenggaranya Bimbingan teknis Tim OKKP-D dan OKKP-D 26 Kabupaten/Kota; dan terselenggaranya Rapat Koordinasi Keamanan Pangan. (7)

Kegiatan

Pengembangan

Food

Center,

yang

dilaksanakan

Badan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 537.821.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya sistem purna jual dan sistem resi gudang pada 9 Gudang di 9 Kabupaten; dan terselenggaranya perencanaan partisipatif pengembangan kelembagaan food center dan simulasi sistem resi Gudang di 9 Kabupaten.


148

(8)

Kegiatan

Pemetaan

Daerah

Rawan

Pangan

Tingkat

Desa

di

26

Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.800.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 39.156.250,-. Kegiatan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sampai tingkat Desa tidak bisa direalisasikan karena Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sampai dengan saat ini belum menetapkan Indikatornya terutama untuk Kota dan Kelurahan. (9)

Kegiatan

Fasilitasi

Dewan

Ketahanan

Pangan

Jawa

Barat,

yang

dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.114.027.500,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

1.033.235.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terselenggaranya Rapat Kelompok Kerja (POKJA) Teknis dan Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat; terselenggaranya Advokasi kelembagaan ketahanan pangan di 3 Kabupaten (Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung); terselenggaranya Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi sebanyak 2 kali; terselenggaranya Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

dengan

Gubernur;

tersusunnya

rumusan

kebijakan

ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat; dan terselenggaranya Bimbingan Teknis Kelembagaan (LDPM, Lumbung Pangan, Demapan, dan UEP). (10) Kegiatan

Peningkatan

Kompetensi

Pendampingan

Badan

Ketahanan

Pangan, yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.700.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.679.600.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya Honor tenaga pendamping sebanyak 170 orang; terlaksananya

pertemuan

evaluasi

perkembangan

UEP

di

26

Kabupaten/kota hasil evaluasi menunjukan bahwa perkembangan UEP dari semula sebesar 30,95 m tahun 2009 menjadi 35,25 m tahun 2011 (naik 15,09%), dan perkembangan anggota semula 19.452 orang menjadi 27.253 orang (40,10%).

b)


Belum semua Kabupaten/Kota memiliki Kelembagaan Ketahanan Pangan yang memadai (setingkat eselon II) sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara optimal. Solusi yang dilakukan adalah mengoptimalkan kelembagaan yang ada di Kabupaten/Kota melalui koordinasi yang lebih intensif sehingga sinergitas program dan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat berjalan secara berkesinambungan.


149

(2)

Belum semua Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan, sementara yang sudah terbentukpun belum berfungsi

sebagaimana mestinya.

Solusi

yang

dilakukan adalah melakukan advokasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi terhadap Kabupaten/Kota melalui Bupati/Walikota yang bersangkutan agar segera

membentuk

Dewan

Ketahanan

Kabupaten/Kota

serta

memfungsikannya secara optimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 1) Program Peningkatan

Peran

Serta dan

Kesetaraan

jender Dalam

Pembangunan a)


Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Organisasi Perempuan di Jawa Barat, yang

dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

124.213.000,-.

133.360.000,-, Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

adalah

sebesar

Rp.

terlaksananya

Lokakarya Jejaring Organisasi Perempuan di Jawa Barat sebanyak 35 Orang x 2 angkatan, sehingga meningkatnya kinerja Organisasiorganisasi Perempuan Jawa Barat, terwujudnya jejaring organisasi perempuan Jawa Barat serta terjalinnya sinergitas program kerja organisasi perempuan Jawa Barat. (2)

Kegiatan

Penguatan

Jejaring

Pengarusutamaan

Gender,

yang

dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi sebesar Rp. 465.324.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 455.274.030,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Rakor Penyusunan Data Gender dan Anak, dengan peserta: 49 orang dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 26 OPD tingkat Kabupaten/Kota, sehingga tersedianya Data Terpilah

Gender dan Anak Provinsi Jawa

Barat 2011, serta Buku Statistik Gender dan Anak sebanyak 320 buah. (3)

Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Responsif Gender bagi OPD Provinsi Jawa

Barat

dan

Kabupaten/Kota,

yang

dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 793.267.625,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 755.041.720,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya pemahaman aparat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota tentang Pengarusutamaan Gender serta meningkatnya pemahaman aparat Pemerintah Provinsi Jawa Barat


150

dan Kabupaten/Kota terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. (4)

Kegiatan Pendampingan Penerapan Anggaran Responsif Gender bagi OPD Provinsi Jawa Barat dan Sosialisasi Gender bagi Siswa di 6 Kabupaten/Kota,

yang

dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 515.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

503.950.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terimplementasikannya penerapan Anggaran Responsif Gender bagi 5 (lima) OPD Provinsi Jawa Barat sehingga meningkatnya pemahaman siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) tentang Gender di 6 (enam) Kabupaten/Kota. (5)

Kegiatan Peningkatan peran serta Pemberdayaan Perempuan dan kesetaraan jender dalam Pembangunan, yang dilaksanakan Biro Pengembangan

Sosial,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 320.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 285.434.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi Pergub 89 Tahun 2009 tentang Juklak Perda No. 3 Tahun 2008 di Wilayah Priangan dan Wilayah Purwakarta serta terlaksananya fasilitasi Hari Keluarga Nasional (Harganas), Hari Ibu dan Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSN) sehingga meningkatnya pemahaman Peraturan Gubernur No. 89 Tahun 2009 dan makna hari-hari besar.

b)

Permasalahan dan Solusi Tingkat pendidikan perempuan masih rendah, peluang/kesempatan untuk mencicipi

pendidikan

perempuan

masih

rendah,

padahal

perempuan

merupakan pendidik utama dan pertama; Derajat kesehatan Ibu dan Anak masih rendah, perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan keluarga; menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak; meningkatkan angka harapan hidup; Kemiskinan banyak dialami kaum perempuan; perlu upaya terus untuk mendorong peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, meningkatkan kesempatan berusaha; Banyak terjadi kekerasan; kasus perdagangan orang/ketidakadilan terhadap perempuan dan anak; belum maksimalnya pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Upaya pemecahan masalah Penanganan masalah kekerasan perempuan dan perlindungan anak, bersifat komprehensif integral. Fasilitasi sarana dan prasarana Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A di Kabupaten/kota, sebagaimana amanat UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pasal 34 dan 51; Memfasilitasi forum/ lembaga/ organisasi yang berperspektif perlindungan perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang; Melakukan


151

pendidikan komunitas pencegahan dan penanganan korban perdagangan untuk usia dewasa di Kabupaten/kota dan atau kantong-kantong trafficking di daerah; Perlu adanya kesepakatan prioritas program yang dituangkan dalam kerjasama kegiatan antara Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) di seluruh Indonesia. Serta adanya kejelasan kontribusi Pemerintah Pusat pada Tahun anggaran 2011 baik melalui Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ataupun Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) dalam kapasitas Gugus Tugas Nasional. Seperti halnya kesepakatan yang telah dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan dalam Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang secara Government to Government (G to G).

2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak a)


Kegiatan Penyelenggaraan Hari Anak Nasional, yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

148.902.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 144.852.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersosialisasikannya hak anak kepada masyarakat melalui talkshow/dialog interaktif di TVRI Jawa Barat bekerja sama dengan Mojang Jajaka Jawa Barat (MOKA Nyaah ka Jabar); terlaksananya pentas seni anak dalam rangka penyelenggaraan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2011 dengan menampilkan kreasi seni anak jalanan, anak berkebutuhan khusus, sound of Pakuan, Forum Anak Daerah sehingga terpahaminya hak-hak anak. (2)

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Kreativitas Anak, yang

dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan


Rp.

321.371.000,-.

351.694.000,-, Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

adalah

sebesar

Rp.

terlaksananya

Saresehan Forum Anak Daerah dan Kongres Anak Daerah sehingga meningkatnya Pengembangan Kreativitas Anak di Jawa Barat. (3)

Kegiatan

Fasilitasi

Perlindungan

Perempuan

dan

Anak,

yang

dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.356.482.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 336.982.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya pendampingan kepada


152

korban tindak kekerasan dan diskriminasi yang menimpa perempuan dan

anak,

terwujudnya

peningkatan

Pusat

Pelayanan

Terpadu

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten/kota melalui program dan kegiatannya sehingga mampu berperan sebagai lembaga masyarakat, sehingga terfasilitasinya Perlindungan Perempuan dan Anak melalui P2TP2A di Kabupaten/kota se Jawa Barat. (4)

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak, yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 318.289.856,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 310.787.152,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

terlaksananya Pilot Project Kota Layak

Anak (KLA) di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dan Desa Ramah Anak Percontohan di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sehingga terbentuknya Model Kota Layak Anak di Jawa Barat. (5)

Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

399.740.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlaksananya pendataan awal di 26 Kabupaten/Kota, terevaluasinya pelaksanaan

program

terpadu

P2WKSS

di

26

desa/kelurahan,

terlaksananya Lomba Pelaksanaan P2WKSS terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat sehingga sehingga , meningkatnya sinergitas dan Kinerja Program Provinsi dan Kabupaten/kota dalam Pelaksanaan P2WKSS. (6)

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan, yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.952.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 221.032.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah organisasi

meningkatnya peran serta pengurus dan anggota

perempuan

dalam

Pembangunan

sehingga

sehingga

meningkatnya pemahaman hak-hak politik bagi perempuan dan meningkatnya peran perempuan dalam berorganisasi. (7)

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 950.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 927.300.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

terlaksananya pelatihan keterampilan

Anggota PEKKA untuk 200 orang anggota PEKKA dan terlaksananya Forum Wilayah PEKKA dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang. meningkatnya pendapatan dan keterampilan anggota PEKKA.


153

(8)

Kegiatan Peringatan Hari Nasional Perempuan, yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

432.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 411.385.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya upacara peringatan Hari Nasional Perempuan, ya Gelar Produk Perempuan, sebanyak 50 stand pameran yang diikuti oleh 26 Kabupaten/Kota dan Organisasi Wanita di Jawa Barat, dialog tentang perempuan dengan peserta sebanyak 150 orang, Lomba Kreativitas dengan peserta sebanyak 100 orang, Bhakti Sosial dan Media Gathering dengan peserta sebanyak 100 orang dan melibatkan peliputan dari 4 (empat) media eletronik yaitu: TVRI Bandung, PJTV dan Bandung TV serta Radio Rase FM sehingga terlaksananya Peringatan Hari Nasional Perempuan di Jawa Barat. (9)

Kegiatan Perlindungan Perempuan (Trafficking, KDRT, dan Pornografi), yang

dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan


Rp.

1.630.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.231.386.630,- hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya rapat Koordinasi Gugus Tugas, pendataan dan Pemetaan Masalah Trafficking di Jawa Barat, workshop Model Perlindungan Perempuan dan Sosialisasi (Trafficking) Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT

dan

Pornografi) bagi Masyarakat di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Jawa Barat sehingga terlaksananya Penjemputan dan memulangkan 75 orang korban trafficking, Penjajagan Awal MoU dan Pelaksanaan MoU dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sulawesi Selatan menyangkut Penanganan Hukum bagi Korban Trafficking; dan Model Perlindungan Perempuan. (10) Kegiatan Penyelenggaraan Kongres Anak Tingkat Nasional, yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.862.269.870,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Terlaksananya Kongres Anak Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat, sehingga disahkannya

hasil-hasil

Kongres

Anak

Tingkat

Nasional,

yakni:

Rekomendasi Anak Indonesia, Suara Anak Indonesia 2011, serta dipilihnya 10 (sepuluh) Duta Anak Indonesia 2011. (11) Kegiatan Fasilitasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 936.025.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 891.891.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Pelatihan KPPI 300 orang peserta, Sosialisasi Undang – Undang sebanyak 250 orang, Penjajagan


154

KPPI Jawa Barat ke Negara Cina, sehingga meningkatnya pemahaman hak-hak politik perempuan. (12) Kegiatan Kampanye Jawa Barat Bebas Trafficking, yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 113.400.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 108.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Kampanye Jawa Barat bebas trafficking sehingga meningkatnya pemahaman dan wawasan masyarakat Jawa Barat akan Undang-Undang Trafficking, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pornografi dalam mejudkan Jawa Barat Bebas Trafficking. (13) Kegiatan Pembentukan Forum Anak Daerah dan KIE (Komunikasi Informasi

Edukasi),

yang

dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

370.500.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terfasilitasinya pembentukan dan penguatan Forum Anak Daerah di 26 Kabupaten/Kota sebagai wadah pemenuhan hak partisipasi anak sehingga Kreativitas Anak di Jawa Barat dapat dikembangkan. (14) Kegiatan Penguatan Jejaring Perempuan Membangun Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 575.805.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya kelompok jejaring perempuan yang aktif berusaha; terselenggaranya rapat persiapan bagi pengelola jejaring; terlaksananya orientasi bagi kader kelompok usaha perempuan; teralokasikannya dana bantuan modal sehingga meningkatnya jumlah anggota keluarga prasejahtera dan KS 1 menjadi anggota Kelompok usaha perempuan; meningkatnya keluarga pra KS dan KS 1 yang memiliki usaha; dan meningkatnya daya beli masyarakat. (15) Kegiatan peningkatan kinerja Posyandu dan sistem informasi Posyandu yang

dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

1.350.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.274.055.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya; konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen PMD; Sosialisasi Program dan Pokjanal Posyandu dngan peserta 100 orang; Pelatihan pendamping Kader Posyandu (PKP) tingkat kecamatan; monitoring evaluasi posyandu dan sip; pelatihan kader posyandu; rapat koordinasi pokjanal posyandu; rapat evluasi kegiatan posyandu; pemberian hadiah


155

kepada posyandu juara kabupaten/kota dan provinsi dan kader posyandu berprestasi tingkat provinsi. (16) Kegiatan Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Pemberdayaan Sosial Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran (PM), yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 210.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 169.940.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Perlindungan dan Pemulihan Sosial 30 orang Korban Tindak Kekerasan, 75 orang Bimtek Pencegahan dan Penanganan KTK, 20 orang Petugas Pelaksana pada Rumah Perlindungan Trauma Center serta 60 orang Peserta Bimbingan Keterampilan Usaha Ekonomis Produktif lokasi tersebar di Kabupaten Kuningan, Tasikmalaya dan Indramayu sehingga para korban tindak kekerasan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (17) Kegiatan Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Pemberdayaan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,-, realisasi Anggaran sebesar Rp. 110.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Meningkatnya Keterampilan Usaha dan Kesejahteraan Sosial 160 orang Wanita Binaan Sosial (WBS).

b) Permasalahan dan Solusi Jumlah populasi wanita rawan sosial ekonomi yang ditangani tidak seimbang degan jumlah populasi yang ada, masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pelaporan peristiwa tidak kekerasan dalam rumah tangga dan korban trafficking sehingga data dan penanganan korban sulit dijangkau. Meningkatnya permasalahan sosial perempuan dan anak belum dapat ditangani secara optimal karena fasilitasi sarana prasarana rumah perlindungan/rumah aman bagi perempuan dan anak di kabupaten/kota, provinsi dan LKS swasta masih terbatas. Solusi adalah melakukan berbagai program kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pelaporan dan penanganan korban tindak kekerasan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan meningkatkan kapasitas dan fasilitas pelayanan sarana dan prasarana yang diselenggaran pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) swasta.


156

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana a)


Kegiatan Peningkatan Kesertaan Ber-KB,

yang dilaksanakan Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 942.866.303,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 898.662.600,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Terlaksananya Pertemuan Rakor Program KB; Terlaksananya Pertemuan Paguyuban KB Pria; Terlaksananya Sosialisasi Program KB bagi Kader Pos Kab; dan Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KBKesehatan sehingga tercapainya jumlah cakupan peserta KB Baru dan KB Pria; tersosialisasikannya Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; keterpaduan pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan. (2)

Kegiatan Ketahanan Keluarga dan Harganas, yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 449.106.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 405.686.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Terlaksananya

Peringatan

Hari

Keluarga

Tingkat

Nasional

sehingga

tumbuhnya kesadaran untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. (3)

Kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 493.760.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 482.526.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya model generasi berencana; terselenggaranya rakor PUP; terselenggaranya sosialisasi PUP sehingga menumbuhkan kesadaran remaja akan kesehatan reproduksi dan triad (Tiga capaian program) KRR.

(4)

Kegiatan Bakti Sosial Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin, yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 793.575.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbinanya peserta KB baru dan kabupaten/kota,

yaitu

Kota

peserta KB aktif di 10 (sepuluh)

Tasikmalaya,

Kabupaten

Tasikmalaya,

Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang sehingga tercapainya cakupan peserta KB Baru. (5)

Kegiatan Operasional Generasi Berencana, yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 753.600.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya

Orientasi


Generasi

Berencana;

Operasional

Generasi

157

Berencana; dan Kampanye Generasi Berencana sehingga Tersusunnya jadwal operasional Generasi Berencana (pendataan dan KIE); Meningkatnya kesadaran

remaja

tentang

kesehatan

reproduksi

dan

melembaga/membudayanya NKKBS di kalangan Generasi Muda dan meningkatnya pengetahuan tentang program Generasi Berencana (PUP, HIV-AIDS, Seksualitas, NAFZA, Trafficking, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak). (6)

Kegiatan Gerakan Ekonomi Perempuan menuju Keluarga Sejahtera, yang dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 577.450,000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 561.560.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya kelompok UPPKS yang Aktif; terselenggaranya Rapat Persiapan UPPKS dan teralokasikannya Dana Bantuan

Modal

sehingga

meningkatnya

jumlah

anggota

keluarga

prasejahtera dan KS 1 menjadi anggota UPPKS; meningkatnya keluarga pra KS dan KS 1 yang memiliki usaha; meningkatnya daya beli masyarakat dan meningkatnya Pemahaman Perencana OPD Provinsi tentang Perencanaan yang Responsif Gender.

b) Permasalahan dan Solusi Pada bidang keluarga berencana masalah strategis antara lain :

(1)

Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk yang menurut data statistik terakhir sebesar 1,9 % (BPS, Sensus Penduduk 2010).

(2)

Tingginya total fertility rate (TFR) yakni 2,4 (BPS, Sensus Penduduk 2010).

(3)

Peran serta pria dalam ber KB juga masih sangat rendah yakni hanya 2,24 % saja dari keikutsertaan wanita.

(4)

Ancaman dalam kesehatan reproduksi remaja khususnya wanita yang ditandai dengan makin meningkatnya jumlah penderita HIV dan AIDS, seks pra nikah, serta kasus narkoba.

(5)

Terjadi penurunan prosentasi peserta KB Mandiri dari 50,347% pada tahun 2009 menjadi 49,57 % pada tahun 2010 serta menurun kembali menjadi 48,34% pada tahun 2011.

Solusi: (1)

Pertumbuhan penduduk dengan cara pengembangan program pusat pertumbuhan wilayah secara merata.

(2)

Peningkatan kualitas program KB yang diarahkan kepada pasangan usia subur muda paritas tinggi.

(3)

Peningkatan kampanye serta KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) tentang program KB dan kesehatan reproduksi terhadap kaum pria.

(4)

Intensifikasi dan ekstensifikasi program Kesehatan Reproduksi Remaja.

(5)

Peningkatan kesadaran untuk KB mandiri bagi keluarga mampu.


158

16. URUSAN PERHUBUNGAN 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a)


Kegiatan Pembebasan, Pengamanan dan Pembersihan Lahan untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

61.571.953,750,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 60.346.917.184,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pembebasan

lahan

lanjutan

Bandar

Udara

Kertajati

Kabupaten

Majalengka seluas 106,2 Ha, total lahan sampai dengan akhir tahun 2011 adalah seluas 566 Ha dengan ditambah jalan dan saluran seluas 13 Ha, rawa di Jawura dan Cimaneuh seluas 55,7 Ha, sehingga total lahan yang tersedia seluas 634,7 Ha. (2)

Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Short Cut Jalur Kereta

Api

Cibungur

(Purwakarta)-Tanjungrasa

(Subang),

yang

dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.150.850.000,-, realisasi anggaran sebesar


sampai dengan akhir tahun 2011 adalah terbebaskannya lahan seluas 18,0704 ha dari target 19,1831 ha. (3)

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Jalur KA di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

113.860.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pembangunan jalur kereta api berupa 1 buah dokumen MoU dan 1 buah dokumen perjanjian kerjasama. (4)

Kegiatan Penyusunan Pola Jaringan dan Simpul Pelayanan Angkutan AKDP di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 417.546.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya penyusunan pola jaringan dan simpul pelayanan angkutan AKDP di Jawa Barat berupa 10 buku dan CD (dokumen penetapan jaringan dan simpul pelayanan angkutan AKDP).

(5)

Kegiatan Penyusunan Dokumen untuk Persiapan Fasilitas Public Private Partnership (PPP) Pelabuhan Cilamaya yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 440.800.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 428.565.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen untuk persiapan fasilitasi Public Private Partnership (PPP) Pelabuhan Cilamaya yang


159

terdiri dari 1 buah dokumen dan gambar untuk fasilitasi PPP Pelabuhan Cilamaya. (6)

Kegiatan Penyusunan Study Kelayakan Pelabuhan Laut Regional Jawa Barat Bagian Selatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 680.219.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 668.049.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya dokumen study kelayakan pengembangan pelabuhan laut regional Jabar bagian Selatan di 4 lokasi yaitu Kabupaten Garut, Sukabumi, Tasikmalaya Cianjur berupa 10 buku laporan pendahuluan, 10 buku laporan antara dan 10 buku laporan akhir serta 1 paket gambar perencanaan teknis.

(7)

Kegiatan Rencana Induk (Master Plan) Pelabuhan Laut Regional dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 744.744.900,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 725.566.600,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya rencana induk (master plan) Pelabuhan laut regional dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di

Muara Gembong

Kabupaten Bekasi dan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi berupa laporan pendahuluan 20 buku laporan antara 20 buku dan laporan akhir 20 buku. (8)

Kegiatan Penyusunan DED Pengembangan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

457.333.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

449.548.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya dokumen DED

pembangunan

pelabuhan

Angkutan

Sungai

Danau

dan

Penyeberangan (ASDP) berupa laporan pendahuluan 10 buku, laporan antara 10 dan laporan akhir 10 buku serta gambar perencanaan teknis 1 paket. (9)

Kegiatan Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

10.609.800.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

9.580.909.651,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pembangunan

sarana

dan

prasarana

di

penyeberangan

(Muara

Gembong, Kalipucang, Majingklak) dan Waduk (Saguling, Cirata, Jatiluhur)

terdiri

Penyeberangan

dari

Muara

pembangunan Gembong,

Jalan

Masuk

Pembangunan

Pelabuhan

Gedung

Kantor

Pelabuhan Penyeberangan Muara Gembong, Modifikasi Moveable Bridge di Pelabuhan Penyeberangan Majingklak, Pengadaan dan Pemasangan


160

Lampu

Penerangan

Jalan

Umum

di

Pelabuhan

Penyeberangan

Majingklak, Pembangunan Jalan Setapak di Pos Pengawasan Maroko Saguling, Pembangunan Jalan Masuk Pos Pengawasan Galanggang Saguling, Pembangunan Gedung Pos Pengawasan di Maroko Saguling, Pembangunan

Gedung

Pos

Pengawasan

di

Bunder

Saguling,

Pembangunan Talud di Maroko Saguling, Pembangunan Talud di Bunder Saguling, Pembangunan Landing Area di Maroko Saguling, Rehabilitasi Gedung Kantor Servis Jatiluhur, Rehabilitasi Talud di Kantor Servis Jatiluhur, Modifikasi Dermaga Ponton Menjadi Kantor di Atas Air, Pembangunan Gudang Tertutup, Pembangunan Gedung Kantor dan Ruang Tunggu, Pembangunan Gudang Terbuka, Pembangunan Jalan Keluar Masuk dan Lapangan Parkir, Pembangunan Landing Area, Pengurugan

Tanah,

Pembangunan

Talud,

Pembangunan

Pagar

Lingkungan, Pembangunan Area Pertokoan, Pembangunan Landskeping, Pembangunan

Prasarana

Air

Bersih,

Pembangunan

Gapura/Pintu

Gerbang, Pengadaan dan Pemasangan LPJU, Pembangunan Tangga Pasangan Batu Kali. (10) Kegiatan Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Bandar Udara Nusawiru, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 663.899.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 655.624.580,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya penyusunan rencana induk (Master Plan) Bandara Nusawiru Kabupaten Ciamis berupa Laporan Pendahuluan 5 buku, Laporan

Antara

5

Buku,

Laporan

Topografi

2

buku,

Laporan

Penyelidikan Tanah 2 buku, Laporan Konsep Akhir 5 buku, Laporan KKOP 2 buku, Laporan BKK 2 buku, Laporan DLKp 2 buku, Laporan DLKr 2 buku, Laporan Akhir 5 buku, Laporan Ringkas 5 buku, Laporan Album Gambar A1 2 buku, Laporan Album Gambar A3 2 buku, Laporan Gambar Perspektif 2 buku, dan Maket 1 set. (11) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Geografis Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Husein Sastranegara Bandung, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp. 190.015.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

tersusunnya informasi geografis kawasan keselamatan dan operasional penerbangan (KKOP) Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung berupa Laporan Pendahuluan 4 buku, Laporan Antara 4 Buku, Laporan Akhir 4 buku, Laporan Ringkas 4 buku, Peta KKOP 2 lembar, Software SIG 1 aplikasi. (12) Kegiatan Studi Kelayakan Konversi BBM ke BBG Angkutan Umum di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa


161

Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 463.810.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya dokumen strudi kelayakan konversi BBM ke BBG angkutan umum di Jawa Barat (Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon dan Bandung Metropolitan Area) berupa laporan pendahuluan 15 buku, laporan antara 15 buku dan laporan akhir sebanyak 20 buku. (13) Kegiatan Pengadaan Fasilitas Peralatan SAR dan Penunjang Kegiatan SAR di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 427.240.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 417.325.850,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya peralatan SAR guna menunjang kegiatan operasional penanggulangan bencana alam dan kecelakaan dibidang perhubungan di Jawa Barat berupa pengadaan tandu (75 buah), perahu karet (4 unit), life jacket (230 buah), kantog mayat (104 buah) dan head lamp (112 buah).

b)


Pada pembebasan lahan untuk Pembangunan Short Cut Jalur Kereta Api Cibungur (Purwakarta) – Tanjungrasa (Subang), terdapat permasalahan yaitu :

(a)

Adanya revisi penetapan lokasi, yang perijinannya dari BPN belum dapat diselesaikan karena adanya perubahan peraturan teknis BPN tahun 2011 tentang penetapan lokasi yang memerlukan ijin prinsip

penggunaan

lahan

dari

kementerian

kehutanan

sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P.18/Menhut-II/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Peraturan kepala BPN Nomor : 2 Tahun 2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Ijin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, yang tidak dapat diantisipasi penyelesaiannya terkendala dokumen persayaratan (dikembalikan oleh Kemenhut). Solusinya dilakukan dengan melengkapi persyaratan untuk diajukan kembali tahun 2012;

(b)

Belum tercapainya kesepakatan untuk ganti rugi tanaman Jati Unggulan Nusantara (JUN) di tanah PT APN, dimana opsinya dari peraturan Bupati Purwakarta dinilai harganya terlalu rendah. Solusinya akan dimusyawarahkan kembali dan diajukan kembali pembayarannya pada tahun 2012;


162

(c)

Belum tercapainya kesepakatan harga dengan pemilik tanah dan bangunan di Wanakerta. Solusinya akan dimusyawarahkan kembali dengan target dibebaskan tahun 2012;

(d)

Belum dibebaskannya tanah terpotong tanggung di

Desa

Pangulah Selatan karena belum diukur. Solusinya dilakukan melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat dan akan melakukan pengukuran tanah sisa dan pembayaran di tahun 2012;

(e)

Splitsing

sertifikat

milik

masyarakat,

terkendala

karena

pembebasan baru diselesaikan sebagian besar pada akhir masa anggaran maka kelengkapan berkas pendaftaran dan prosesnya belum dilaksanakan. Solusinya dilakukan melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat dan disepakati akan dilakukan penyesuaian bila diperlukan dengan melihat hasil lapangan dan diproses tahun 2012. (2)

Permasalahan pada Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan pada pelabuhan ASDP di Leuwi Orok Waduk Cirata yang menjadi aset Pemda Provinsi Jawa Barat dibangun diatas lahan PT. Pembangkit Tenaga Listrik Jawa Bali (PT. PJB).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang dilakukan

adalah dengan diadakannya Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Pembangkit Tenaga Listrik Jawa Bali tentang Pemanfaatan Lahan Milik PT. PJB di Waduk Cirata Provinsi Jawa Barat Nomor : 119/44/Otdaksm dan 002.PJ/061/DIRAGA/2011 tanggal 27 September 211. (3)

Permasalahan pada Studi Kelayakan Konversi BBM ke BBG Angkutan Umum di Jawa Barat, diantaranya pasokan gas yang belum dapat dipastikan oleh penyedia; ketersediaan SPBG dan lama pengisian BBG ke Kendaraan; Spare part dan Kit Konverter Gas belum tersedia (masih di import secara parsial); Work Shop / bengkel dan teknisi belum tersedia; masyarakat masih beranggapan bahwa BBG berbahaya; serta aturan hukum yang mendukung masih belum terintegrasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi dan uji coba dari Kementerian Perhubungan dengan jalan memberikan bantuan Kit Konverter bagi kendaraan angkutan umum tetap di lanjutkan sesuai dengan kriteria yang disyaratkan; penyusunan grand design program untuk jangka waktu 25 tahun kedepan penyiapan aturan hukum yang menunjang Grand Design Konversi BBM ke BBG ini; serta pembentukan Forum Koordinasi Penyelenggaraan Konversi BBM ke BBG.


163

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) a)

Pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

2.308.235.501,50,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 2.254.778.900,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpasangnya fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi dan bahan-bahan fasilitas LLAJ, berupa pagar pengaman jalan (102 unit), marka jalan (19.940 M), rambu lalu lintas (265 unit), PJU Solar Cell (24 unit), RPPJ (25 unit) serta Daun Rambu (120 buah).

3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan AKUT dan Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas dan Koordinasi Perijinan Trayek AKDP di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 344.850.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pelatihan AKUT, penilaian Perusahaan Terbaik serta Tiblantas Tahap I, II dan III.

(2)

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tegakan Bangunan Obstacle dan Heliport di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Barat, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 193.187.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya keselamatan penerbangan pada kawasan keselamatan operasi perbangan di Jawa Barat pada 100 titik BTS dan 15 Heliport.

4) Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas a)


Kegiatan Penyelenggaraan Lalu lintas Angkutan Jalan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan

alokasi

anggaran

sebesar Rp. 900.000.000,-,

realisasi anggaran sebesar Rp. 894.657.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya dan terkoordinasinya pengendalian dan penyelenggaraan angkutan Lebaran dan Natal Tahun 2011, serta Tahun Baru 2012. (2)

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Perhubungan, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar


164

Rp. 497.660.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Perhubungan.

5) Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan bermotor a)

Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 246.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

244.622.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terselenggaranya Penyuluhan kepada 132 perusahaan karoseri se Jawa Barat; Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Karoseri di Provinsi Jawa Barat sebanyak 132 Perusahaan; koordinasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota se Jawa Barat; Peningkatan Kualitas Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat; Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe kendaraan sebanyak

11.112 Unit; Penerbitan Sertifikat

Perusahaan Karoseri Tertunjuk di Jawa Barat sebanyak 112 Perusahaan; serta Penolakan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Kendaraan sebanyak 54 Unit.

b) Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota se Jawa Barat masih belum seragam; Kesadaran dan pemahaman pemilik kendaraan angkutan umum dalam memenuhi standar kelaikan kendaraan bermotor masih kurang; Ketegasan Petugas Penguji kendaraan bermotor masih belum optimal, karena berkaitan dengan Persyaratan dari Instansi Lain; Belum Adanya Standar Produksi Karoseri Indonesia; Belum ada keseragaman dalam penerbitan SK Rancang Bangun Kendaraan. Solusi : Peningkatan Sumber daya Aparatur terkait melalui Pendidikan dan Pelatihan; Seminar; Loka Karya; Rapat Koordinasi/ Forum diskusi; Mengusulkan Penerbitan Standar Produksi Karoseri Indonesia ke Instansi Terkait; Mengusulkan Evaluasi atas SK Rancang Bangun yang sudah diterbitkan terhadap kondisi Existing yang terjadi. Sosialisasi secara berkala ke Masyarakat Transportasi dan Instansi Terkait perihal Pengujian Kendaraan Bermotor; Meningkatkan Koordinasi/Peran Aktif ke Instansi terkait guna perbaikan kualitas laik jalan kendaraan di Jawa Barat.

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi a)


Kegiatan Diseminasi Informasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa Barat, dengan


alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

165

676.900.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 561.871.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersebarnya informasi isu strategis dan aktual, informasi program dan produk unggulan Jawa Barat melalui media teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan media tradisional. (2)

Kegiatan e-Government untuk Optimalisasi Pendayagunaan Fasilitas Layanan

Pemerintah

Berbasis

TIK,

yang

dilaksanakan

Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 783.927.942,41, realisasi anggaran sebesar Rp. 571.533.640,-. Hasil pelaksanaan kegiatan

adalah meningkatnya

literasi teknologi informasi pada masyarakat di Jawa Barat dan Migrasi open source software di lingkungan 50 OPD Provinsi untuk mendorong percepatan Jabar Cyber Province. (3)

Kegiatan

Pengembangan

Kabupaten/Kota,

yang

dan

Pengolahan

dilaksanakan

Data

Dinas

Provinsi

dan

Komunikasi

dan

Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 989.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 845.231.545,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah teroperasionalisasikannya implementasi muatan pusat data OPD Provinsi dan aplikasi strategis pembangunan menuju satu data pembangunan untuk Jawa Barat. (4)

Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Dialog dan Informasi Pemerintah Provinsi dan Masyarakat, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 798.100.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 714.966.500,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah


program

pembangunan Jawa Barat melalui koordinasi komunikasi dan kemitraaan media,

dialog

interaktif

masyarakat

serta

kelompok

informasi

masyarakat di Kabupaten/kota. (5)

Kegiatan Pengembangan Web Interoperabilitas Jabarprov.go.id, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.075.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 730.532.200,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya situs web Provinsi Jawa Barat dengan pasokan muatan data OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(6)

Kegiatan

Dukungan

Informasi

Publik,

Pelaksanaan

yang

Undang-Undang

dilaksanakan

Dinas

Keterbukaan

Komunikasi

dan

Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.707.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.515.737.532,-. Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersedianya

dukungan

operasionalisasi kegiatan KIP dalam rangka sosialisasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Mediasi


166

Sengketa

Informasi

Publik

di

Kabupaten/kota

serta

tersedianya

infrastruktur layanan informasi masyarakat. (7)

Kegiatan Standardisasi Layanan Postel, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 432.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 414.989.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen inventarisasi penggelaran

kabel telekomunikasi lintas

Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi, kantor cabang dan loket pelayanan operator serta standardisasi postel. (8)

Kegiatan Monitoring dan Penertiban Jasa Titipan (Pos) dan Penyusunan Naskah Akademik Pos dan Telekomunikasi, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 431.666.437,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 412.320.450,-. Hasil


adalah tersedianya

naskah akademis Postel melalui monitoring dan penertiban jasa titipan (pos). (9)

Kegiatan Perencanaan, Standardisasi dan Monitoring Telematika, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, alokasi anggaran sebesar Rp. 431.666.437,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 326.756.600,-. Hasil pelaksanaan kegiatan

adalah

tersedianya data potensi eksisting pembangunan sistem informasi berbasis TIK di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk bahan perencanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi selanjutnya. (10) Kegiatan Perluasan Pelayanan LPSE Regional Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 340.040.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 327.135.100,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di Jawa Barat (efisiensi,

efektivitas,

driskriminatif, mewujudkan

terbuka

akuntabilitas, dan

penyelenggaraan

trasparansi,

persaingan

sehat),

kepemerintahan

adil

dan

sehingga yang

baik

non dapat (good

governance). (11) Kegiatan Jaringan Komunikasi Bencana Alam di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 896.869.175,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya jaringan komunikasi untuk keperluan bencana alam (repeater unit, rig unit dan HT). (12) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Backbone Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat,


167

yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 614.850.460,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan backbone

jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi

pada Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan terwujudnya Jabar Cyber Province. (13) Kegiatan Penerapan ISO 9001 : 2008 pada proses registrasi dan verifikasi rekanan Balai LPSE, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

400.000.000.-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

346.492.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen sertifikat ISO 9001:2008 pada proses registrasi dan

verifikasi Balai

LPSE. (14) Kegiatan Jaringan Komunikasi Pendukungan Administrasi Perkantoran Internal dan Eksternal Dinas Kominfo, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, alokasi anggaran sebesar Rp. 10.394.765.392.00, realisasi anggaran sebesar Rp. 8.983.992.340,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlayaninya administrasi perkantoran menggunakan infrastruktur TIK. (15) Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 849.999.900,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 782.996.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan di Jawa Barat. (16) Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kediklatan (SIM Diklat),

yang

dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 779.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 774.816.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data dan informasi yang akurat dan cepat, tersedianya SIM Diklat serta tersedianya aplikasi e-learning. (17) Kegiatan Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan dan Konversi Arsip Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.440.850.000,-,

realisasi anggaran sebesar

Rp. 1.900.509.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya sistem informasi kearsipan secara elektronik/digitalisasi arsip. (18) Kegiatan Gerai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 190.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.177.062.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah


168

terwujudnya Pelayanan Data Promosi dan Informasi Pembangunan Jawa Barat. (19) Kegiatan Peningkatan Kualitas Hubungan Lembaga Penyiaran, yang dilaksanakan Sekretariat KPID Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

503.115.740,69,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 499.120.740,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Fasilitasi KPID se-Indonesia sebanyak 2 kali (Fasilitasi Hari penyiaran Nasional di Solo Jawa Tengah serta Kunjungan kerja ke KPID Provinsi Jawa Timur); Terselenggaranya Penganugerahan KPID Award sebanyak 1 kali di Hotel Horison Bandung (Penghargaan terhadap Lembaga Penyiaran yang menayangkan Program berkualitas); terselenggaranya Talk Show/Dialog Penyiaran “KITA” dan Media

Expose melalui Radio

15 kali; TV 5 kali; Media Expose 2 kali (Media Cetak); Pameran Profil Penyiaran Jawa Barat sebanyak 1 kali penyelenggaraan di Halaman Parkir Gedung Sate Bandung. (20) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Llembaga Penyiaran Lokal di Jawa Barat, yang dilaksanakan Sekretariat KPID Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 456.700.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 416.711.375,-. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terselenggaranya Gerakan Masyarakat Jawa Barat mendorong media sehat dan pemirsa cerdas (GEMAS PEDAS) sebanyak 3 kali pelaksanaan; terselenggaranya Workshop manajemen radio komunitas 1 kali kegiatan; lokakarya Pengembangan Peran Media Penyiaran dalam Transformasi Warga Jawa Barat menuju masyarakat yang sejahtera 1 kali kegiatan; penertiban, pengawasan isi siaran dan tindak lanjut verifikasi dan investigasi pengaduan masyarakat, 1 kali kegiatan. (21) Kegiatan

Fasilitasi

Peningkatan

Standarisasi

Penyiaran,

yang

dilaksanakan Sekretariat KPID Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 280.570.000,-, realisasi sebesar Rp. 254.087.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan evaluasi dengar pendapat; terselenggaranya pembuatan

news

terselenggaranya

letter focus

170

group

eksemplar discussion

sebanyak (fgd)

2

edisi;

masalah-masalah

penyiaran sebanyak 3 kali; dan terselenggaranya proses perizinan penyiaran. (22) Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Wilayah III, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 70.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.49.790.000,-. Hasil


169

pelaksanaan

kegiatan

adalah


Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (23) Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Setda, yang dilaksanakan Biro Organisasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 117.900.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 99.125.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya layanan prima Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (24) Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dukungan Help Desk dan Pelatihan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( SIPKD ) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 825.280.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 549.120.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(SIPKD)

secara

berdayaguna

dan

berhasilguna,

serta

optimalisasi penggunaan SIPKD pada SKPKD dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; (25) Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIPKD, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 280.088.800,-,

realisasi anggaran sebesar Rp. 146.946.400,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Aplikasi SIPKD Modul Core dan Non Core yang implementatif sesuai dengan regulasi keuangan daerah dan pengembangan implementasi aplikasi SIPKD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (26) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Layanan Sistem Informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Berbasis Media, yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.937.060.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 799.105.000,.Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersebarnya informasi melalui media massa terhadap penyalahgunaan narkoba dan terselenggaranya upaya P4GN berbasis media sebanyak 60 orang tenaga bebasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). (27) Kegiatan Penyelenggaraan, Pengelolaan Database dan Informasi P4GN Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

800.640.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

691.625.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpeliharanya sistem jaringan dan database P4GN Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dan meningkatnya partisipasi masyarakat.


170

(28) Kegiatan Pembangunan Sistem Jaringan dan Data Base P4GN Narkotika Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 328.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 318.950.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya mapping data permasalahan penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat. (29) Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Kawasan Baros Cyber Creative Centre, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.720.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 644.770.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya wawasan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi komunitas industri konten kreatif kepada sebanyak 60 orang, tersedianya panduan pengembangan animasi di Jawa Barat sebanyak 2 paket dan Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan target 20% implementasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota paling sedikit 25%. (30) Kegiatan

Penyebarluasan

Peraturan

Perundang-undangan,

yang

dilaksanakan Biro Hukum dan HAM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 904.948.744,70 realisasi anggaran sebesar Rp. 884.734.744,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah disebarluaskannya Peraturan Daerah ke 5.263 desa di Jawa Barat, sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan masyarakat

terhadap

berlakunya

stelsel

Peraturan positif

Daerah,

Peraturan

dalam

Daerah,

mengantisipasi yaitu

dengan

diundangkannya Peraturan Daerah, maka semua orang dianggap tahu. (31) Kegiatan Sinergitas Pemberdayaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum, yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.285.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.248.918.050,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum berupa produk-produk hukum Pusat dan Daerah, melalui penggandaan dan pencetakan peraturan perundang-undangan, pengadaan referensi bukubuku hukum dan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan, sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah. (32) Kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen yang dilaksanakan Rumah

Sakit

Paru,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 680.219.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya sistem administrasi yang transparan, cepat, tepat dan akuran dalam penyajian data.


171

(33) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi serta Penyebaran Informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.148.880.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 8.325.619.478,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersebarkannya informasi

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dan

hasil

pembangunan melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang. (34) Kegiatan Pelayanan Informasi Internal dan Eksternal, yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.774.620.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.961.530.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlayaninya informasi internal dan eksternal.

b)


Sumberdaya tenaga teknis operator MCAP terbatas. Solusinya yaitu membentuk TIM teknis baru yang dikhususkan untuk mengelola operasional MCAP.

(2)

Pemasangan jaringan komunikasi bencana alam tahun 2011 belum dapat menjangkau seluruh wilayah Jawa Barat. Solusinya proses penganggaran dan pembangunannya dilakukan secara bertahap.

(3)

Masih kurangnya informasi yang diperoleh aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai eksistensi dan manfaat SIM Diklat. Solusinya dilakukan sosialisasi pada aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota serta aparatur pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah a)


Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat ATISISBADA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,-, yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Barang Daerah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.245.790.000,-. Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya sistem jaringan informasi pengelolaan barang daerah.

(2)

Kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Data PNSD Provinsi Jawa Barat melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 585.289.601,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 579.128.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersebarnya informasi kepegawaian dalam bentuk leaflet sebanyak 11.140 lembar,


172

profil kepegawaian sebanyak 200 Buku dan CD profil Kepegawaian 15 keping, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen 1 paket, Aplikasi Website BKD 1 paket, dan Rapat kerja Pengelola Simpeg 1 kali. (3)

Kegiatan Penerapan Absensi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.315.550.000,-,

realisasi anggaran

sebesar Rp. 2.022.047.600,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan adalah tersedianya Jasa Konsultasi Kegiatan 1 paket, pengadaan Hardware dan Software Absensi Terintegrasi 1 paket, dan Uji Coba Penerapan Absensi Terintegrasi 1 paket. (4)

Kegiatan Penyusunan Database Pelayanan Perizinan, yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 177.900.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 174.500.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya database pelayanan perizinan untuk 12 sub bidang/sektor.

(5)

Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi/Statistik BKPPMD, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

410.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

407.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen kajian/realisasi

investasi

triwulanan

PMA/PMDN

di

Jawa

Barat

berdasarkan Kabupaten/Kota, data gambaran perkembangan minat investasi

triwulanan

PMA/PMDN

di

Jawa

Barat

berdasarkan

Kabupaten/Kota, data gambaran perkembangan realisasi investasi PMA/PMDN di Jawa Barat berdasarkan Kabupaten/Kota, tersedianya instrumen kodifikasi perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten/Kota,

dan

grafik perkembangan realisasi investasi. (6)

Kegiatan Visualisasi Koperasi dan UMKM Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 198.100.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya visualisasi data potensi KUMKM di Jawa Barat dan visualisasi data koperasi sebagai lembaga pembiayaan KUMKM.

(7)

Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi Statistik Tanaman

Pangan

dan

Hortikultura,

yang

dilaksanakan

Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 427.563.100,-. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya pengembangan data/informasi/ statistik daerah bidang pertanian sebagai bahan perencanaan pembangunan pertanian.


173

(8)

Kegiatan

Pengembangan

dan

Penyajian

Data/Informasi

Statistik

Perikanan dan Kelautan Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 243.664.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

tersedianya data

statistik perikanan dan kelautan Jawa Barat yang valid di 26 Kabupaten/Kota, buku data/informasi statistik perikanan dan kelautan, dan buku laporan tahunan statistik perikanan. (9)

Kegiatan Pemuktahiran Data dan Pembangunan Jawa Barat Tahun 2011,

yang

dilaksanakan

oleh

Badan

Perencanaan

dan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.430.020.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.374.245.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pemutakhiran

profil

daerah

tahun

2011;

tersusunnya

indikator

perekonomian regional Jawa Barat 2009-2010; tersusunnya kondisi sosial ekonomi di Jawa Barat tahun 2009-2010; tersusunnya situasi ketenagakerjaan Jawa Barat tahun 2009-2010; tersusunnya data basis IPM Jawa Barat tahun 2009-2010; tersusunnya daerah dalam angka tahun 2011; tersusunnya indeks gini; tersusunnya data pembangunan; terlaksananya pemutakhiran peta tematik Jawa Barat; Tersusunnya capaian indikator RPJMD tahun 2011; terlaksananya updating aplikasi Satu Data Pembangunan Jawa Barat; dan Terlaksananya survei dan pemetaan BLT. (10) Kegiatan Penyusunan Data Statistik dan Informasi, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

250.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

235.831.700,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terinformasikannya data

statistik

dan

pembangunan

peternakan

di

Jawa

Barat,

terselenggaranya pemeliharaan jaringan Local Area network (LAN) dan pengelolaan data. (11) Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi/statistik Kerawanan Pangan, yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 238.840.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya buku statistik ketahanan pangan. (12) Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Data/Informasi/Statistik Daerah yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 247.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah penyusunan buku data statistik pariwisata Jawa Barat


174

(Gambaran kunjungan wisatawan ke Jawa Barat) sebanyak 175 buah dan sosialisasi b)


Lambatnya updating

data fisik pegawai

dari OPD terkait dalam hal

terjadi perubahan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi serta aktif mendorong OPD untuk melakukan updating data. (2)

Belum optimalnya fungsi Tim Teknis untuk mendukung koordinasi dan sinergitas dengan OPD terkait, khususnya untuk mengintegrasikan database perizinan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Solusi optimalisasi fungsi Tim Teknis melalui penetapan Keputusan Gubernur.

(3)

Kesalahan dalam metode pengumpulan data yang dilakukan oleh petugas pengolah data statistik Kabupaten/Kota terutama dalam menghitung alat tangkap dan perahu/kapal > 5 GT. Untuk itu perlu dilaksanakan pelatihan metodologi pengumpulan data/survey bagi petugas pengumpul dan pengolah.

(4)

Software yang digunakan belum sempurna, sehingga petugas tidak optimal dalam melakukan pengolahan data, untuk itu perlu dilaksanakan pelatihan

pengoperasian

aplikasi

bagi

petugas

dan

dilakukan

penyempurnaan aplikasi. (5)

Proses verifikasi dan entry data/ informasi yang akan digunakan dalam penyusunan visualisasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja terkait.

(6)

Adanya keterbatasan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki masih belum memadai. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah secara terus menerus berupa memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja, termasuk di dalamnya penyempurnaan aplikasi pengelolaan database.

(7)

Belum optimalnya fungsi Tim Teknis untuk mendukung koordinasi dan sinergitas dengan OPD terkait, khususnya untuk mengintegrasikan database perizinan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah optimalisasi fungsi Tim Teknis.

18. URUSAN PERTANAHAN Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan a)


Kegiatan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan

Umum


dan

Lalulintas,

yang

dilaksanakan

Biro

175

Pemerintahan 100.000.000,-,

Umum, realisasi

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

anggaran Rp.

sebesar

94.192.500,-.

Rp. Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi pertanahan di Jawa Barat meliputi tertib penanganan masalah pertanahan dan tertib pelaksanaan

pengadaan

tanah

untuk

kepentingan

umum

lintas

kabupaten/kota. (2)

Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Penegrian Perguruan Tinggi Swasta (UNSIL,UNSWAGATI dan UNSIKA), yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 60.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 34.623.081.850,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pengadaan tanah untuk penegrian Perguruan Tinggi Swasta di

Kota Cirebon untuk Perguruan

Tinggi UNSWAGATI terrealisasi Rp. 11.933.065.000,- dengan luas tanah 166.541 m2;

Kabupaten Karawang untuk Perguruan Tinggi UNSIKA

terrealisasi Rp. 24.372.322.000,- dengan luas tanah 150.082 m2; Untuk Perguruan Tinggi UNSIL belum bias terealisasi dikarenakan harga tanah tidak sesuai dengan apraizal.

b)


Diterbitkannya peraturan (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional) yang mengatur prosedur penetapan lokasi dan pengenaan tarif pertimbangan teknis pertanahan Badan Pertanahan Nasional, tanpa sosialisasi kepada Pemerintah Daerah memperlambat proses penetapan lokasi. Solusinya melalui peningkatan peran Subbagian Administrasi Pertanahan yang lebih luas dalam memfasilitasi permasalahan pertanahan.

(2)

Prosentase permasalahan pertanahan yang disampaikan kepada Gubernur, 70% tidak bersifat lintas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan Gubernur, sehingga fasilitasi yang dilakukan hanya bersifat administratif. Dengan demikian, apabila terjadi konflik atau sengketa tanah, maka kewenangan Gubernur sangat terbatas. Solusinya perlu peningkatan upaya komunikasi dan

koordinasi

secara vertikal

dan

horizontal

dalam

memfasilitasi

penyelesaian permasalahan pertanahan. (3)

Konflik/sengketa tanah,

khususnya yang bersifat lintas

wilayah di

Kabupaten/Kota meliputi proses penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum, pengadaan tanah P2T

Kabupaten/Kota,

konflik/sengketa

kepemilikan

tanah

oleh antar

perseorangan, antara perseorangan dengan badan hukum, dan antar badan hukum. Perlu dibentuk forum koordinasi penanganan pertanahan, yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM melalui Biro Pemerintahan Umum.


176

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1) Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat a)


Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bencana di Daerah

Bencana,

yang

dilaksanakan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 850.000.000,, realisasi anggaran sebesar Rp. 808.136.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersebarnya informasi dan pemahaman masyarakat melalui penyebaran informasi cegah siaga penanggulangan bencana, terlatihnya SDM TRC dan tersedianya model penanggulangan bencana di Jawa Barat. (2)

Kegiatan Pelatihan Pemuda Siaga Bencana di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 347.235.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlatihnya 100 orang pemuda siaga bencana dari unsur pemuda karang taruna.

(3)

Kegiatan Tanggap Darurat Bencana serta Penyediaan Alat Evakuasi bagi Korban

Bencana

di

Jawa

Barat,

yang

Penanggulangan Bencana Daerah, sebesar

Rp.

2.750.000.000,-,

realisasi

dilaksanakan

dengan

alokasi

anggaran

Badan anggaran

sebesar

Rp.

2.617.715.050,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya alat evakuasi korban bencana di Jawa Barat seperti ( Personal Equitment, Team Equitment, Tenda Regu, Tenda Pleton, Perahu Karet, Mesin Perahu, Pelampung, Karmantel, Genset, Radio Komunikasi, Komputer dll). (4)

Kegiatan Penyediaan Buffer Stock untuk Penanganan Tanggap Darurat di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 892.440.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Buffer Stock dalam rangka tanggap darurat bencana di Jawa Barat seperti Mie Instan, Sarden, Kecap Saos, Minyak Goreng, Air Mineral Botol dan Cup, Susu Bayi, Bubur Bayi, Selimut, Karung Plastik.

(5)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan

Bencana

Daerah

Provinsi

Jawa

Barat,

yang

dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 824.266.798,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 711.065.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya dan terinformasikannya Modul RAD PRB di Jawa Barat untuk rencana induk penanggulangan bencana. (6)

Kegiatan Penyusunan Model Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana


177

Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 489.710.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya model pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagai pedoman peningkatan pendapatan masyarakat dalam kurum waktu pemulihan. (7)

Kegiatan Pengembangan Mitigasi Bencana di Daerah Rawan Bencana, yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

tersusunya

622.664.000,-. pedoman

Hasil

pelaksanaan

pengembangan

mitigasi

kegiatan melalui

adalah jaringan

komunikasi dan informasi kebencanaan di daerah rawan bencana di Jawa Barat dan terbentuknya kelompok kerja jaringan komunikasi dan informasi kebencanaan di Jawa Barat. (8)

Kegiatan Penyusunan Pedoman SOP Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya draft SOP Penanggulangan Bencana di Jawa Barat sebagai dasar dan acuan kegiatan kedaruratan pada saat terjadi bencana.

(9)

Kegiatan Media Sosialisasi Mitigasi Bencana Daerah Rawan Bencana di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 911.799.800,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat (mitigasi

bencana/pengurangan

resiko)

dalam

menghadapi

kemungkinan terjadinya bencana di Jawa Barat. (10) Kegiatan Siaga dan Tanggap Bantuan bagi Korban Bencana Alam Kabupaten/Kota di Wilayah III, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000,000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

384.055,250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan

adalah terkoordinasinya pemberian bantuan makanan dan bahan lainnya bagi korban bencana di Wilayah III. (11) Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam di Wilayah I, yang

dilaksanakan

Badan

Koordinasi

Pemerintahan

dan

Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-. Kegiatan tersebut tidak diserap /dicairkan karena kegiatan tersebut bersifat on call, sehingga baru bisa dicairkan apabila terjadi bencana atau atas permintaan dari Kabupaten/Kota yang mengalami bencana alam.


178

(12) Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.700.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.602.944.300,-. Hasil

pelaksanaan

masyarakat

kegiatan

dalam

adalah

penanggulangan

meningkatnya bencan

peran

melalui

serta

sosialisasi

penanggulangan bencana 280 orang, terlatihnya 302 orang Tagana terampil, dan terpulangkannya 479 orang terlantar ke daerah asalnya. (13) Kegiatan Sosialisasi Potensi dan Daerah Rawan Bencana kepada Masyarakat, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.147.730.800,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terinformasikannya potensi dan daerah rawan bencana geologi kepada masyarakat di Kabupaten Cianjur dan Garut. (14) Kegiatan Pemantauan dan Peninjauan Bencana Geologi di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 149.590.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpantaunya kejadian bencana alam geologi di Jawa Barat. (15) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan

Bencana di Jawa

Barat, dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-, dan terealisasi sebesar Rp. 78.325.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Rakor Standard Operation Procedure (SOP) Penanganan Bencana dan Rakor Penanggulangan Bencana di Jawa Barat, yang dikuti oleh peserta dari Kabupaten/Kota. (16) Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana Alam, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

10.000.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 9.291.325.742,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya tanggap darurat untuk jalan dan jembatan dengan hasil pelayanan prasarana jalan dan jembatan tidak terganggu. (17) Kegiatan Penanganan Bencana Alam, yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

686.187.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

dapat

melaksanakan bantuan tanggap darurat bencana ke masyarakat di lokasi yang terkena bencana alam dengan cepat. (18) Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam di 3 (tiga) Wilayah Sungai di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air


179

Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 10.052.513.700,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 8.977.651.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah berfungsinya kembali jaringan irigasi akibat bencana alam. (19) Kegiatan Penanggulangan Bencana Banjir dan Kekeringan (Dana on Call), yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

2.750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.734.830.050,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpasangnya bahan banjiran di 28 titik yaitu 13 sungai, 14 daerah irigasi dan 1 situ. (20) Kegiatan Perbaikan Infrastruktur Sumber Daya Air Pasca Banjir Bandang Sungai Cipalebuh dan Cikaso di Kabupaten Garut yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.261.243.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlindunginya penduduk akibat bencana alam banjir bandang pada 2 sungai di Kabupaten Garut. (21) Kegiatan

Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Bantuan Tanggap

Darurat ke Daerah Rawan Bencana di Wilayah II, yang dilaksanakan oleh

Badan

Koordinasi

Pemerintahan

Wilayah II Provinsi Jawa Barat,

dan

dengan

Pembangunan

alokasi

anggaran

sebesar Rp. 750.250.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 37.210.000,. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya lokasi penampungan bencana dan termanfaatkannya bahan makanan untuk korban bencana di wilayah tersebut. (22) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Tanggap Darurat

Daerah Rawan

Bencana di Wilayah IV, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.125.000,-, realisasi anggaran

sebesar

Rp.

0,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

meningkatnya kesiagaan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana alam di Wilayah IV, tersedianya bahan bantuan bencana alam bagi korban di Wilayah IV dan terwujudnya penanganan bencana alam secara terkoordinasi.

b)


Penanganan dan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota masih belum optimal, hal ini karena penanganan bencana baik pada saat pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana masih dilakukan secara parsial terutama di Kabupaten/Kota yang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Solusinya yaitu penguatan


180

kelembagaan BPBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta sinergitas program

dan

kegiatan

agar

memudahkan

koordinasi

dalam

penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana serta mendorong Kabupaten/Kota untuk membentuk BPBD. (2)

Kurang optimalnya pemanfaatan iptek dalam mengurangi

risiko

bencana, termasuk pemanfaatan sistem peringatan dini berbasis teknologi.

Solusinya

yaitu

meningkatkan

sistem penanggulangan

bencana berbasis informasi geografis yang handal, sehingga pada saat penanggulangan bencana dapat terarah, terpadu, terorganisasi dan menyeluruh. (3)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih diarahkan pada pencegahan dan kesiapsiagaan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

(4)

Belum optimalnya program-program pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian risiko bencana, sehingga menyulitkan penanganan kedaruratan bencana.

(5)

Pada

kegiatan

Penanggulangan

Bencana

Alam

WS

Cimanuk

Cisanggarung untuk pembangunan talang beton tumpu Daerah Irigasi Sentig di Kabupaten Sumedang pada saat pelaksanaan pekerjaan telah terjadi bencana alam longsor setempat, sehingga dari target panjang 126 meter hanya dapat diselesaikan sepanjang 75 meter. Namun demikian saluran irigasi darurat yang sudah ada untuk melayani areal seluas 1.617 Ha masih dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai solusinya, penyelesaian pembangunan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2012. (6)

Pelaksanaan pemantauan dan peninjauan seharusnya melibatkan aparat Pemerintah Kabupaten. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

(7)

Pelaksanaan Rapat Koordinasi harus ditunjang dengan penyebaran informasi berupa Peta Kerentanan Gerakan Tanah. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan evaluasi terhadap Peta Kerentanan Gerakan Tanah yang sudah dimiliki.

(8)

Pelaksanaan pemantauan atau peninjauan daerah kejadian bencana geologi yang memiliki kontur terjal dan sulit dilalui, dibutuhkan kendaraan roda empat khusus (4 WD). Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu menyediakan kendaraan roda empat khusus untuk pemantauan dan peninjauan bencana geologi.


181

(9)

Pemerintah Kabupaten/Kota belum seluruhnya memiliki Dinas/Instansi/ Lembaga yang secara khusus menangani masalah kesejahteraan sosial baik dilihat dari nomenklatur lembaga dan fungsinya. Solusinya, Pemerintah Kabupaten/Kota segera membentuk Lembaga/Instansi yang khusus menangani pembangunan kesejahteraan sosial.

(10) Terbatasnya sarana dan

prasarana/alokasi anggaran pembangunan

bidang kesejahteraan sosial. Solusinya yaitu meningkatkan sinergitas dan

koordinasi

antar

Pemerintah

Kabupaten/Kota

dan

lembaga

kesejahteraan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, melalui penganggaran khusus untuk menangani masalah kesejahteraan sosial.

2) Program Pendidikan Politik Masyarakat a)


Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Pengurus Ormas dan LSM di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpahaminya Perundang-undangan Politik, khususnya tentang Pemilu, Pemilukada dan Susduk DPRD.

(2)

Kegiatan Pendataan Potensi Partai Politik, yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 114.505.782,30, realisasi anggaran sebesar Rp. 114.505.700,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data dan informasi potensi internal Partai Politik di 24 kabupaten/kota. (3)

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan untuk Partai Politik, yang

dilaksanakan

Badan

Kesatuan

Bangsa,

Politik

dan

Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 183.800.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpahaminya nilai-nilai demokrasi serta mekanisme kerja Partai Politik dalam mewujudkan tatanan kehidupan berpolitik, khususnya bagi pengurus partai politik kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota. (4)

Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 275.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 275.000.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

dilantiknya

Bupati/Walikota masa jabatan 2011-2016.


182

(5)

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Pemanfaatan Kelompok Kerja

Indeks

Demokrasi

Pemerintahan

Umum,

Indonesia, dengan

yang

alokasi

dilaksanakan

anggaran

Biro

sebesar

Rp.

91.762.190,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 91.762.190,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya identifikasi posisi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan terkoordinasinya langkah-langkah kinerja pokja IDI di Jawa Barat.

b)


Data Ormas dan LSM pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum akurat, adapun jumlah Ormas dan LSM yang mendaftar (baru) ataupun daftar ulang melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan Desember 2011 sebanyak 551 Ormas, 296 LSM dan 358 Yayasan. Solusi, secara terus menerus melakukan langkah-langkah koordinatif terkait keberadaan Ormas, LSM dan Yayasan.

(2)

Belum adanya kesepahaman dan kesepakatan dari masing-masing pasangan calon dalam pelaksanaan Pilkada damai yang telah diikrarkan bersama-sama. Solusi, mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran pasangan calon terhadap hasil penghitungan suara yang diputuskan oleh Komusi Pemilihan Umum.

(3)

Pasangan calon masih kurang mempercayai pelaksana Pilkada PPK

dan

KPU)

terutama

dalam

penghitungan

suara.

(PPS, Solusi,

mengupayakan untuk meningkatkan kepercayaan pasangan calon kepada pelaksana Pilkada di masing-masing tempat (KPU, Panwaslu, PPK, PPS). (4)

Masih adanya keterikatan Pegawai Negeri Sipil dalam menyalurkan aspirasi politiknya kepada calon dari Incumbent. Solusi,

sosialisasi

terhadap Pegawai Negeri Sipil agar dalam menyalurkan aspirasinya untuk bebas dan netral dalam memilih pasangan calon. (5)

Dalam

proses

pengesahan

pemberhentian

dan

pengesahan

pengangkatan Kepala Daerah terpilih, pengajuan berkas dilaksanakan pada waktu yang berdekatan dengan habisnya masa jabatan Kepala Daerah sebelumnya. Solusi, melaksanakan sosialisasi agar dalam proses pengajuan berkas pasangan calon terpilih, harus segera diajukan ke Gubernur sesuai dengan tahapan yang telah dibuat oleh KPU.

3) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat a)


Kegiatan Penguatan Ketahanan Bangsa dalam Pencegahan Konflik

di

Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik


183

dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

terpahaminya

148.596.000,-. tentang

Hasil

tatanan

pelaksanaan

peri

kegiatan

kehidupan

adalah

bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara yang beraneka ragam ras, suku, budaya, adat istiadat dan agama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (2)

Kegiatan Fasilitasi Bimbingan Pembinaan pada Ormas, LSM,

dan

generasi muda, yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

terpahaminya

100.000.000,-. peran

dan

Hasil

fungsi

pelaksanaan serta

kegiatan

tanggung

adalah

jawab

dalam

membangun organisasi dengan berlandaskan pada kehidupan yang demokratis, dinamis dan mandiri serta tersedianya data keberadaan dan kepengurusan Ormas dan LSM di Kabupaten/Kota. (3)

Kegiatan Pemantapan Kondisi Sosial Politik di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terciptanya situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif serta terdeteksi secara dini permasalahan yang akan dan sedang berkembang di daerah terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat.

(4)

Kegiatan

Peningkatan

Kewaspadaan

Dini

Masyarakat

terhadap

Gangguan Stabilitas Politik di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.


kegiatan

adalah

terpahaminya

upaya-upaya

dalam

mengantisipasi berbagai permasalahan-permasalahan yang cenderung menjadi gangguan stabilitas politik di daerah. (5)

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

150.000.000,-,

realisasi

anggaran

kegiatan

sebesar

Rp.

149.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terciptanya kerjasama yang

sesuai

dengan


kewenangannya

masing-masing

agar

peri

184

kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung dengan lancar, aman tentram dan tertib di Jawa Barat. (6)

Kegiatan

Pemantapan

Bela

Negara,

yang

dilaksanakan

Badan

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

300.000.000,-, realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 281.540.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpahaminya kesadaran masyarakat dalam bela negara dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. (7)

Kegiatan Pemantapan Ideologi Bangsa bagi Generasi Muda di Jawa Barat,

yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran kegiatan sebesar

Rp.

377.987.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terpahaminya pola pikir dan perilaku dalam mewujudkan satu persepsi memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (8)

Kegiatan

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pemeliharaan

Ketenteraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

200.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

200.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terjalinnya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Polda Jabar. (9)

Kegiatan

Fasilitasi

Penyelidikan

Tindak

Pidana

Narkotika,

yang

dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 735.900.500,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

731.832.500,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terfasilitasinya pengungkapan kasus penyelidikan tindak pidana narkoba 300 ungkap kasus. (10) Kegiatan Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Aset Hasil Rampasan (barang bukti), yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 251.100.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 248.555.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya pemusnahan aset hasil rampasan barang bukti narkoba di Jawa Barat sebanyak 12 kali. (11) Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 358.800.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 358.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya upaya pengawasan prekursor narkotika sebanyak 12 kali.


185

(12) Kegiatan Fasilitasi proses penyidikan tindak pidana narkotika, yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 409.631.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

409.631.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terfasilitasinya proses penyidikan tindak pidana narkotika dalam proses putusan pengadilan. (13)

Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan Narkotika, yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 590.920.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 590.846.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersosialisasinya perundang-undangan narkotika terhadap 400 orang peserta.

(14) Kegiatan Fasilitasi Operasi dan Razia Terkait Bidang Narkoba di Jawa Barat, yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 843.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 841.545.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya pengendalian operasi dan razia terkait bidang narkoba di Jawa Barat. (15) Kegiatan Peningkatan Sinergitas Pengendalian Operasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 722.800.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 713.240.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya sinergitas pengendalian operasi P4GN di 4 wilayah Jawa Barat.

b) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu belum optimalnya peningkatan dan pemantapan keterpaduan program kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum serta stabilitas daerah, lemahnya evaluasi serta sinergitas dan harmonisasi kebijakan dengan Kabupaten/Kota, serta kurangnya pemahaman mengenai peran Gubernur sebagai wakil pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi pemeliharaan ketertiban umum, dengan mengambil langkah-langkah strategis melalui deteksi dini

terhadap

berbagai

kemungkinan

permasalahan

yang

berkembang,

melakukan evaluasi ketenteraman dan ketertiban umum yang tersebar di wilayah kabupaten/kota, mengkoordinasikan kebijakan dengan memadukan pola pengamanan serta pemeliharaan trantibmas bersama kabupaten/kota.


186

20. URUSAN

OTONOMI

KEUANGAN

DAERAH,

DAERAH,

PEMERINTAHAN

PERANGKAT

UMUM,

DAERAH,

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

DAN

PERSANDIAN 1) Program Kerjasama Pembangunan a) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 168.269.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya tugas-tugas sebagai penunjang kedinasan OPD Provinsi Jawa Barat.

(2)

Kegiatan Sinergitas Antar Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri, yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 159.200.568,72,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

154.745.950,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

meningkatnya efektivitas koordinasi kedinasan antar lembaga, baik lembaga dalam negeri maupun lembaga luar negeri. (3)

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah, yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

464.968.423,95,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

395.782.900,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya 3 (tiga) naskah kerjasama antar provinsi se-Jawa, Bali, Lampung dan Nusa Tenggara dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU), tersedianya dokumen rekomendasi APPSI, tersedianya 2 (dua) dokumen kerjasama wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, dan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten. (4)

Kegiatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 365.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 364.570.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya rencana kerjasama antara OPD

Provinsi

dengan

Pihak

Ketiga

dalam

melaksanakan

program/kegiatan sesuai kebutuhannya, terselenggaranya Bimbingan Teknis/Advokasi Tata Cara Penyusunan Anggaran Kerjasama Daerah dalam meningkatkan pemahaman bagi aparatur pengelola kerjasama, tersusunnya

dokumen

kajian

akademis

penyusunan

Grand

Design/Rencana Kerjasama 5 Tahunan, tersusunnya naskah kerjasama daerah sebanyak 34 naskah kerjasama dari target 8 naskah kerjasama antara OPD Provinsi dengan pihak ketiga. (5)

Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 259.390.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 257.640.000,-. Hasil


187

pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah kepada aparatur pengelola kerjasama daerah baik di OPD Provinsi maupun

Kabupaten/Kota,

terselenggaranya

bintek

peningkatan

kapasitas pelaksanaan kerjasama daerah sehingga meningkatnya pemahaman aparatur pelaksana kerjasama daerah dalam pemanfaatan potensi daerah, dan tersedianya data perjanjian kerjasama/kesepakatan bersama yang telah dilaksanakan oleh OPD di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota, sebagai hasil evaluasi.

b) Permasalahan dan Solusi. (1)

Belum sinerginya program pembangunan yang dilaksanakan masingmasing Provinsi/Kabupaten/Kota baik yang berbatasan maupun yang bersifat regional. Solusinya meningkatkan komitmen bersama antar daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota

yang

dituangkan

dalam

naskah

kerjasama antar daerah di berbagai bidang pembangunan daerah. (2)

Masih adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang tidak sinkron dengan ketentuan perundang-undangan pemerintahan daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama daerah. Solusinya meningkatkan pola koordinasi yang intensif diantara OPD Provinsi sebagai pelaksana kerjasama dan berkonsultasi dengan Pemerintah.

(3)

Permendagri 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan

Kerjasama

Daerah,

dalam

pelaksanaannya

belum

sepenuhnya dilaksanakan oleh Bupati/Walikota di Jawa Barat dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Solusinya, melakukan Sosialisasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kepada Kabupaten/kota dan OPD Provinsi.

2) Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah a)


Kegiatan Penataan Regulasi dan Birokrasi Pelayanan Perizinan Terpadu di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 322.095.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 304.295.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya pemantapan Tim Teknis melalui penyusunan 1 dokumen Protap Tim Teknis, tercapainya proses perizinan tepat waktu dan terselenggaranya pengkajian peninjauan lapangan terhadap objek perizinan.

(2)

Kegiatan

Optimalisasi

Pelayanan

Prima

Melalui

Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan Terpadu, yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran


188

sebesar

Rp.

366.500.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

338.025.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya satu kali pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM 77,18), 10 buku hasil kajian potensi IKM pada outlet BPPT dan tersedianya 10 buku hasil pengkajian Program Kerja Bidang Monitoring dan Evaluasi. (3)

Kegiatan Pemantapan Sinergitas Pelayanan perizinan Terpadu yang Bermutu dan Akuntabel se-Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 553.290.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 543.803.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya bahan informasi pelayanan perizinan berupa 15.000 leaflet, 750 booklet dan 5.000 sticker; terselenggaranya publikasi dan informasi Pelayanan Perizinan Terpadu melalui launching layanan gerai dan unit mobil layanan keliling, publikasi media televisi, publikasi media radio dan publikasi media cetak serta pelaksanaan forum sinergitas pelayanan perizinan terpadu yang bermutu dan akuntabel se-Jawa Barat.

(4)

Kegiatan Perencanaan dan Penerapan ISO 9001 – 2008 pada Pelayanan Administrasi

Perizinan,

yang

dilaksanakan

Badan

Pelayanan

Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

400.000.000,-,

394.275.000,-.

Hasil

realisasi

anggaran

pelaksanaan

sebesar

kegiatan

Rp.

adalah

terimplementasikannya sertifikasi ISO 9001:2008 pada pelayanan administrasi perizinan untuk 6 bidang perizinan. (5)

Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Gerakan Disiplin Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.897.372,62,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 65.143.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya peningkatan disiplin PNS melalui Operasi GDD pada 53 OPD dan 55 UPTD/ UPTB / Balai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(6)

Kegiatan

Pengelolaan

Manajemen

Sumberdaya

Aparatur,

yang

dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 383.960.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

333.359.500,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

penempatan Jabatan Struktural 688 orang, pengangkatan Jabatan Fungsional 96 orang, Pengujian Kesehatan Pejabat Struktural Es. II 5 orang, Konseling dan assesment

453 orang serta assesment

dan

Wawancara Calon Pejabat Struktural 233 orang serta penunjang kegiatan sebanyak 3 kegiatan. (7)

Kegiatan

Rasionalisasi

Pegawai,

yang

dilaksanakan

Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi


189

anggaran sebesar Rp. 9.024.595.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 8.940.113.600,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya program Rasionalisasi Pegawai melalui Pensiun Dini sebanyak 83 orang. (8)

Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi sebesar Rp. 146.400.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi OPD Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan penyusunan LPPD Tahun 2010 dan tersedianya dokumen LPPD serta IKK Provinsi Jawa Barat Tahun 2010.

(9)

Kegiatan Penetapan Penegasan Batas Daerah Jabar-Banten dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 210.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 152.300.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya dokumen bahan penegasan batas daerah Jabar-Banten dan Kabupaten/Kota untuk diusulkan penetapannya oleh Menteri Dalam Negeri.

(10) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penataan Batas Wilayah dan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten/Kota di Wilayah I, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.36.922.281,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 36.670.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah adanya kesepahaman dalam penataan dan penegasan batas wilayah Kabupaten/Kota di Wilayah I. (11) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota se Wilayah I, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.750.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 36.750.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya pemahaman di Kabupaten/Kota se Wilayah I dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (12) Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pelantikan Kepala Daerah, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.940.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 57.940.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah telah tersosialisasikannya panduan tata cara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Cianjur pada saat pra dan pasca pilkada. (13) Kegiatan Forum Silaturahmi Muspida Plus Se Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan


190

Wilayah I Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.227.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 36.227.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terjalinnya komunikasi yang intensif diantara anggota forum muspida Plus Se-Jawa Barat di Wilayah I . (14) Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi Batas Wilayah dan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

80.000.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan adalah adanya kesepahaman dalam penataan dan penegasan batas wilayah Kabupaten/Kota. (15) Kegiatan Forum Silaturahmi Muspida Plus Se Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakannya karena faktor waktu dan kesibukan pejabat tidak memungkinkan apat bertemu secara bersamaan. (16) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerah di Kabupaten/Kota,

yang

dilaksanakan

Badan

Koordinasi

Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.750.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 36.750.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya pemahaman di Kabupaten/Kota se Wilayah III dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (17) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian OPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Organisasi , dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.108.000.000,-

107.574.900,-.

Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

adalah

sebesar Rp. mendorong

terwujudnya kelembagaan kabupaten/kota yang efisien, efektif dan proporsional. (18) Kegiatan Penyelenggaraan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Organisasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 917.015.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 890.805.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya dokumen informasi jabatan dan beban kerja pada 43 OPD Provinsi. (19) Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi dan Fasilitasi Ketatalaksanaan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Biro Organisasi

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 443.000.000,-,

realisasi anggaran sebesar Rp. 440.200.000,-. Hasil pelaksanaan


191

kegiatan adalah terinformasikannya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, tersusunnya Draft Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Standar

Operasional

Prosedur

(SOP)

di

lingkungan

Asisten

Pemerintahan, Hukum dan HAM serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan, ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 841/Kep 1179-Org/2011

tentang

Tunjangan

Tambahan

Penghasilan

dan

Kompensasi Uang Makan, dan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar serta Pelumasan. (20) Kegiatan Penataan dan Pengembangan Pelayanan Publik di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Organisasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 183.525.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 181.223.875,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersosialisasikannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; tersusunnya Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publi; terfasilitasinya UPTD/UPTB

Provinsi Jawa Barat; serta

penyusunan SOP

tersedianya profil UPTD

pelayanan publik. (21) Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Organisasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 116.220.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 39 UPTD/UPTB dan RSUD Al Ihsan. (22) Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Organisasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.475.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 165.390.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Penilaian Citra Bakti Abdi Negara yang diikuti oleh 13 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan penilaian Abdi

Bakti

Tani

yang

diikuti

oleh

4

UKPP

Provinsi

dan

15

Kabupaten/Kota di Jawa Barat dimana dari 19 UPTD peserta, 11 UPTD diusulkan ke Tingkat Nasional dan mendapat penghargaan kategori Piala, Plakat dan Piagam dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. (23) Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional Umumdi Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Organisasi,


192

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.700.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

110.700.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersusunnya nama-nama jabatan fungsional umum pada OPD Provinsi Jawa Barat dan tersosialisasikannya jabatan fungsional umum pada 44 OPD. (24) Kegiatan Desk Akuntabilitas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 669.925.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 164.892.745,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya hasil pemantauan tindak

lanjut Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia (BPK-RI) tahun 2005 sd 2011 Semester I Tahun 2011. Terdapat temuan sebanyak 466 buah dengan rekomendasi 791 buah. Telah ditindaklanjuti dengan kategori “Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi/saran (TS)”

sebanyak 590 buah, “tindak lanjut belum

sesuai rekomendasi/saran (TB)” sebanyak 100 buah, dan “belum ditindaklanjuti (BT)” sebanyak 101 buah, terlaksananya konsultasi antar OPD dengan Tim Desk akuntabilitas, terlaksananya pendampingan (asistensi)

pada

Organisasi

Perangkat

Daerah

dalam

rangka

pelaksanaan Stock Opname Persediaan dan kegiatan Early Warning System (EWS) yaitu melalui kegiatan konsultasi dan penyampaian Surat Edaran tentang Perpajakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Persediaan dan Denda Keterlambatan. (25) Kegiatan Monitoring, dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 455.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 334.385.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

diperolehnya

data

tentang

upaya

meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. (26) Kegiatan

Fasilitasi

Penataan

Daerah,

Monitoring

dan

Evaluasi

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah

dan

Kerjasama,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 375.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 346.311.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah rekomendasi Gubernur ditujukan kepada Kementrian Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan pembentukan Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat, tersedianya data daerah otonom di Jawa Barat sebagai bahan pembinaan/fasilitasi pada kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan rekomendasi Gubernur yang ditujukan kepada Kementrian Dalam Negeri untuk persetujuan pembentukan Calon DOB Garut Selatan.


193

(27) Kegiatan

Fasilitasi

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 326.802.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

(LPPD)

Kabupaten/Kota

Tahun

2010,

terinformasikannya gambaran penyelenggaraan pemerintahaan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui rakor/raker/bintek Bidang Pemerintahan, serta tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai hasil monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota se Jawa Barat. (28) Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi, Koordinasi Penataan Batas Wilayah dan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

80.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 79.737.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah adanya kesepahaman dalam penataan dan penegasan batas wilayah Kabupaten/Kota. (29) Kegiatan Forum Silaturahmi Muspida se Wilayah II Provinsi Jawa Barat , yang

dilaksanakan

Badan

Koordinasi

Pemerintahan

dan

Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.

39.500.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 38.700.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terjalinnya komunikasi yang intensif diantara anggota forum muspida Plus Se-Jawa Barat di Wilayah II. (30) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota se Wilayah II Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.36.750.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 36.350.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

meningkatnya

pemahaman

di

Kabupaten/Kota se Wilayah II dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (31) Kegiatan

Fasilitasi

Pengawalan

Kegiatan

Perekonomian

di

Kabupaten/Kota se Wilayah II Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi

Jawa Barat,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

275.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 249.575.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya jalinan kerjasama dan


194

koordinasi antar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Muspida kabupaten/kota se Wilayah II dalam pelaksanaan pembangunan. (32) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 7.605.029.918,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan terlaksananya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. (33) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penataan Batas Wilayah dan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten/Kota di Wilayah IV, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.80.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah adanya kesepahaman dalam penataan dan penegasan batas wilayah Kabupaten/Kota. (34) Kegiatan Forum Silaturahmi MUSPIDA Plus se Wilayah IV, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 15.300.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terjalinnya komunikasi yang intensif diantara anggota forum muspida Plus Se-Jawa Barat di Wilayah IV. (35) Kegiatan Fasilitasi dan Penyelenggaraan Bhakti Sosial di Wilayah IV, yang

dilaksanakan

Badan

Koordinasi

Pemerintahan

dan

Pembangunan Wilayah IV Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 116.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya bhakti sosial di Wilayah IV. (36) Kegiatan Rapat Koordinasi, Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota se Wilayah IV, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.750.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya pemahaman di Kabupaten/Kota se Wilayah IV dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (37) Kegiatan Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Sosialisasi Sistem Pemilu Kabupaten/Kota di Wilayah IV, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.65.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 64.000.000,-. Hasil


195

pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Sosialisasi Sistem Pemilu Kabupaten/Kota di Wilayah IV. (38) Kegiatan Fasilitasi Apresiasi Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun Anggaran 2011, yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol

dan

Umum,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.158.576.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 880.100.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya kegiatan-kegiatan pimpinan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (39) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian Tahun Anggaran 2011, yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.632.864.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.134.198.665,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya kegiatan-kegiatan pimpinan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan terselenggaranya berbagai peringatan hari besar Nasional.

b)


Pegawai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) diantaranya ada yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk mendukung efektivitas pengadaan barang/jasa. Solusinya adalah mengikutsertakan pegawai BPPT Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, bimbingan

teknis,

kursus

untuk

meningkatkan

kemampuan

(kompetensi) peningkatan kapasitas kinerja organisasi. (2)

Sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi dan komunikasi masih belum memadai dalam memperlancar pelayanan publik. Solusinya adalah pengadaan kebutuhan prasarana dan sarana kerja, termasuk penyempurnaan aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang sudah dimiliki.

(3)

Masih

banyak

daerah

di

Kabupaten/Kota

belum

melaksanakan

penegasan batas daerah secara pasti di lapangan yang dilaksanakan dengan sistematis dan terkoordinasi. Batas daerah yang ada masih imajiner, yang berpotensi menimbulkan konflik di wilayah perbatasan sehingga dapat mengganggu penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan

kepada

masyarakat.

Solusinya

adalah

meningkatkan

koordinasi untuk mewujudkan sinergitas secara optimal dengan Kabupaten/Kota.


196

(4)

Masih terbatasnya tenaga analis jabatan pada Biro Organisasi dan OPD sehingga dalam proses pengelolaan program dan kegiatan relatif belum efektif. Solusinya adalah perlu adanya penambahan tenaga analis jabatan yang kompeten di seluruh OPD melalui penyelenggaraan Diklat Analisis Jabatan yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat.

(5)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah harus melaksanakan pembinaan

penerapan

SPM

terhadap

Pemerintah

daerah

Kabupaten/Kota. Solusinya adalah melaksanakan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada Kabupaten/Kota (6)

Belum semua UPTD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melaksanakan Survey IKM sehingga tidak dapat diketahui tingkat kinerja Unit Pelayanan secara keseluruhan. Solusinya adalah OPD di Provinsi harus melakukan survey IKM sesuai ketentuan yang berlaku sehingga

didapatkan

gambaran

kinerja

unit

pelayanan

secara

keseluruhan. (7)

Pada tahap pendataan jabatan di UPTD belum terdapat pembagian habis tugas yang jelas, karena belum ditetapkan nama-nama rumpun jabatan serta belum memahami tupoksi OPD masing-masing sehingga proses pengolahan data agak terhambat. Solusinya adalah melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaannya.

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a)


Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pelayanan Perizinan Terpadu, yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 622.083.618,33,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 603.211.500,-. Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terselenggaranya

satu

kali

pelaksanaan pembinaan mental spritual aparatur pelayanan perizinan terpadu, dan bimbingan teknis pengelolaan pelayanan administrasi perizinan pada 7 (tujuh) sub bidang/sektor. (2)

Kegiatan

Peningkatan

Kemampuan

PPNS

terhadap

Perda,

yang

dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

97.139.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersedianya dokumen laporan peningkatan kapasitas PPNS

dalam

rangka peningkatan pemahaman teknik operasional 40 orang aparatur PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


197

(3)

Kegiatan Pembinaan kepada Anggota Satpol PP selaku Aparat Tramtib dan Penegak Perda, yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.45.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 40.800.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen laporan pembinaan 30 orang aparat Pol PP untuk meningkatkan pemahaman dalam penanganan pelanggaran Perda dan Trantibum. (4)

Kegiatan Pengangkatan CPNS dari Pelamar Umum, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.930.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.429.953.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya database kategori I dari tenaga honorer, pelatihan orientasi CPNS dari pelamar umum, bimtek penyusunan formasi kebutuhan pegawai dan terlaksananya orientasi CPNS dari tenaga kontrak.

(5)

Kegiatan

Peningkatan

Kapasi

tas

Jabatan

Fungsional,

yang

dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 178.325.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

168.244.500,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlaksananya Forum Diskusi Pejabat Fungsional untuk 150 orang sebanyak 5 kali dan Seminar/Workshop Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional untuk 200 orang sebanyak 3 kali serta Sosialisasi melalui media elektronik sebanyak 10 kali sebagai upaya memantapkan keberadaan jabatan fungsional. (6)

Kegiatan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Yang Tepat Orang, Waktu dan Gaji, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 990.875.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 970.119.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pemrosesan 756 keputusan pensiun, pemrosesan 5.860 keputusan kenaikan pangkat satu atap periode april, pemrosesan 5.796 keputusan kenaikan pangkat satu atap periode oktober, pengujian kesehatan dan peningkatan status CPNSD 660 orang, Ujian Dinas 839 orang serta ujian penyesuaian kenaikan pangkat 2.438 orang dalam rangka tertib administrasi kepegawaian.

(7)

Kegiatan Penataan dan Redistribusi PNSD Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 962.640.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

483.370.600,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlaksananya Bimbingan Teknis Jafung non angka kredit, Assesment CPNS 275 orang, penempatan CPNSD 275 orang, penempatan dan redistribusi

pada

OPD

Provinsi

110

orang,

perpindahan

antar

Kabupaten/Kota 1.979 orang, pelaksanaan KARIS/KARSU/KARPEG,


198

penataan PNS di 4 SMK eks Yayasan Dharmaloka 252 orang, pengisian pegawai RSUD Al-Ihsan 205 orang dan tersedianya data Hasil Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penataan administrasi kepegawaian. (8)

Kegiatan Seleksi Pendidikan Gelar PNS/IPDN, Fasilitasi Sosialisasi Pendidikan dan Kerjasama Kediklatan dan Bantuan Tugas Belajar Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

10.360.105.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 9.233.497.100,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Seleksi Calon Praja IPDN 1.092 orang dan bantuan biaya pendidikan dan pelatihan bagi PNSD Provinsi Jawa Barat 194 orang. (9)

Kegiatan Fasilitasi Kedudukan Hukum dan Peningkatan Disiplin serta Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa bagi PNSD, Badan dan Masyarakat, Provinsi

yang

dilaksanakan

Jawa Barat,

730.165.000,-,

dengan

Badan alokasi


Kepegawaian anggaran

Daerah

sebesar

Rp.

Rp. 722.390.000,-. Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pembinaan disiplin dan kedudukan hukum alih status dari CPNS ke PNS 100 orang, Sumpah Janji di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 650 orang, penyelesaian masalah sengketa/sengketa kepegawaian 74 orang, pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya Presiden

5.000

penghargaan, pemberian penghargaan dari Gubernur Jawa Barat bagi PNS aktif 129 orang, pembinaan disiplin ke Balai-balai/UPTD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 4 kali, tersedianya dokumen Kajian Teknis Kebijakan Pemberian Penghargaan kepada Seseorang atau Badan yang telah berjasa kepada Pemda

sebagai bahan

pembinaan/fasilitasi di bidang kepegawaian. (10) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.765.350.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.141.077.818,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pembinaan mental aparatur untuk pembekalan kecerdasan sosial PNS 150 orang, Pembekalan peningkatan motivasi kerja PNSD melalui Penanaman Nilai-nilai Spiritual (ESQ) 96 orang, pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsa PNSD 100 orang, fasilitasi peningkatan mental spiritual PNSD 68 orang, dan pembekalan peningkatan wawasan keagamaan PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 80 orang.


199

(11) Kegiatan Peningkatan Motivasi dan Kesejahteraan PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.803.700.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.799.212.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya modul/materi sebagai bahan Pembekalan Kewirausahaan PNS Pra Purnabhakti 160 orang, pembekalan PNS pra purnabhakti 160 orang, perjalanan pindah tugas 80 orang serta fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Operasional Pengembangan Seni Budaya Daerah 1 paket. (12) Kegiatan Fasilitasi Layanan Darurat 24 Jam, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.943.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.586.193.700,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pengadaan kendaraan 2 mobil ambulance dan 2 mobil jenazah, pengadaan peralatan medis 1 unit, operasional layanan darurat 24 jam 105 orang, dan sosialisasi Pemeliharaan Kesehatan dan Layanan Gawat Darurat 24 Jam dalam rangka fasilitasi layanan darurat bagi PNSD Provinsi Jawa Barat. (13) Kegiatan

Bantuan

Tewas/Wafat,

yang

dilaksanakan

Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 430.000.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlaksananya

pemberian bantuan uang duka wafat/tewas untuk 42 orang . (14) Kegiatan Penyusunan ISO 9001:2008 Ketepatan Waktu dalam Kenaikan Pangkat, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 381.805.000,-. Hasil

pelaksanaan

kegiatan adalah tersedianya jasa konsultasi dalam rangka peraihan Sertifikasi ISO dan diperolehnya Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Manajemen Kenaikan Pangkat Reguler dari Lembaga Sertifikasi PT. BRS Indonesia. (15) Kegiatan Rencana Induk Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur Provinsi Jawa Barat untuk Pencapaian Visi Jabar 2025, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

240.880.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersedianya Dokumen Rencana induk sebagai bahan inventarisasi kebutuhan pendidikan dan pengembangan sumberdaya aparatur. (16) Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.000,-, realisasi anggaran sebesar


200

Rp.

129.652.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersosialisasikannya juklak jafung widyaiswara dan angka kreditnya, tersosialisasikannya

akreditasi

jabatan

fungsional

widyaiswara,

terlaksananya kegiatan bedah buku, sebagai upaya peningkatan kompetensi widyaiswara serta peningkatan pelayanan penyelenggaraan diklat. (17) Kegiatan

Perencanaan

Kediklatan,

yang

dilaksanakan

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 634.955.083,35,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 610.625.000,-.

Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya profil

Badan

Daerah

Diklat

Provinsi

Jawa

Barat

terlaksananya

rakor

perencanaan kediklatan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam upaya penyelenggaraan kegiatan diklat yang sesuai dengan kebutuhan OPD dan Kabupaten/Kota. (18) Kegiatan Pengembangan Sistem Diklat, yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 330.299.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 320.049.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya grand design Badan Diklat Jawa Barat sebagai Center of Excellent, terkajinya kurikulum dan silabi Diklat Sekdes, tersedianya jurnal inspirasi serta tersedianya sertifikasi jurnal inspirasi untuk

mengembangkan sistem

diklat. (19) Kegiatan

Analisis

Kebutuhan

Diklat,

yang

dilaksanakan

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 273.400.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 272.518.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya pedoman AKD, untuk keperluan pemetaan kebutuhan diklat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota. (20) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan, yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.612.772.400,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.122.589.400,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya lulusan diklat Prajabatan CPNS Golongan I, II dan III (eks TKK dan pelamar umum) serta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. (21) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Fungsional, yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.808.665.780,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.697.899.535,-. Hasil kegiatan terlaksananya diklat fungsional untuk meningkatkan keahlian dan kinerja pejabat fungsional pengendali hama tanaman tingkat lanjut, pejabat fungsional pengawas benih ikan,


201

penyidik

pegawai

negeri

sipil,

instruktur

kejuruan

teknis

dan

ketenagakerjaan. (22) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Umum, yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.1.117.355.000,-.

Hasil

pelaksanaan

terlaksananya diklat teknis umum untuk

kegiatan

adalah

meningkatkan keahlian dan

kinerja pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelola keuangan, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kinerja kepala desa. (23) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Susbtantif, yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 725.720.000,-.

Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya

diklat teknis substantif untuk meningkatkan keahlian dan kinerja aparatur dalam bidang pertanian tanaman pangan bidang palawija, bidang pendapatan, bidang kependudukan serta bidang peternakan. (24) Kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan SMM ISO 9001:2000, yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpeliharanya sertifikasi ISO 9001:2000. (25) Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Samsat se Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 122.584.000,-. Hasil kegiatan terselenggaranya bimbingan teknis untuk

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur

terhadap sistem aplikasi Samsat. (26) Kegiatan

Peningkatan

Kualitas

SDM

Aparat

Pengawasan,

yang

dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 195.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 126.775.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya pegawai yang telah mengikuti Bimbingan Teknik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebanyak 45 orang; pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknik Sengketa Kepegawaian sebanyak 45 orang; dan pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknik Pemeriksaan ke PU an sebanyak 45 orang untuk meningkatkan kapasitas aparat pengawasan. (27) Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010, yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

188.258.400,-.


Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

202

terseddianya Anggaran

dokumen LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun 2010

sebagai

bahan

progress

report

tahunan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan/ pemberdayaan kemasyarakatan di Jawa Barat.. (28) Kegiatan

Peningkatan

Kompetensi

Sumberdaya

Aparatur,

yang

dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 498.070.800,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kompetensi SDM aparatur untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur. (29) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional, yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 96.500.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis perencanaan bagi fungsional perencana; daerah;

dokumen kajian strategis perencanaan pembangunan

dan terlaksananya konsultasi

perencana

sebagai

upaya

dan koordinasi fungsional

mengoptimalkan

jabatan

fungsional

perencana. (30) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 998.101.400,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 699.960.823,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya pelayanan kesehatan dan kemampuan pegawai pembelian obat poliklinik; jasa dokter; resep; rawat inap; penggantian kacamata; dan biaya pelatihan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan aparatur dalam memfasilitasi kegiatan DPRD. (31) Kegiatan Pembinaan Kearsipan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.100.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 13.711.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbinanya pengelola kearsipan Sekretariat DPRD Jawa Barat

dalam

upaya mengoptimalkan fungsi tenaga kearsiapan. (32) Kegiatan Peningkatan kemampuan keprotokolan Tahun Anggaran 2011, yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 143.025.000-, realisasi anggaran sebesar Rp. 85.915.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terciptanya aparatur yang handal di bidang keprotokolan dan tugas pelayanan pimpinan secara prima.


203

b)


Adanya pegawai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang memiliki sertifikat

pengadaan

barang/jasa,

dan

manusia yang memiliki kompetensi

keterbatasan

untuk

sumberdaya

melaksanakan proses

pelayanan administrasi perizinan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah dengan mengikutsertakan pegawai

dalam

ujian

sertifikasi

pengadaan

barang/jasa

dan

penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan administrasi perizinan yang dikelola oleh BPPT. (2)

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Pengangkatan CPNS dari Pelamar Umum adalah dengan diberlakukannya Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri yaitu pelaksanaan moratorium CPNS dari Pelamar Umum sampai

31

Desember

2012,

sehingga

anggaran

yang

semula

dialokasikan untuk pengangkatan CPNS dari Pelamar Umum dialihkan ke pelaksanaan Orientasi Tenaga Kontrak Kerja (TKK). (3)

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional adalah kurangnya minat PNS terhadap jabatan fungsional dikarenakan pejabat fungsional belum difungsikan secara optimal oleh organisasi, disamping adanya ketimpangan fasilitas antara pejabat struktural

dan

fungsional.

Untuk

mengatasi

hambatan

tersebut

dilakukan dengan memberikan motivasi dan dukungan kepada para pejabat fungsional atau calon pejabat fungsional, berupa peningkatan tunjangan fungsional, penyediaan fasilitas kerja dan peningkatan peran pejabat fungsional. (4)

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Penataan dan Redistribusi PNSD Provinsi Jawa Barat adalah anggaran pada Penataan PNS eks yayasan Dharmaloka belum dilaksanakan seluruhnya karena kewenangannya masih di Kabupaten/Kota (belum diserahterimakan), sehingga yang diikutsertakan asessment untuk penataan pegawai hanya eks yayasan Dharmaloka yang sudah diserahkan ke Provinsi (SMK Gegerkalong dan SMK Tanjungsari, sedangkan

SMK Cikole dan SMK PU masih dalam

proses). (5)

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Seleksi Pendidikan Gelar PNS/IPDN, Fasilitasi Sosialisasi Pendidikan dan Kerjasama Kediklatan, Bantuan Tugas Belajar Provinsi Jawa Barat adalah masih sulitnya mencari sponsor untuk tugas belajar di luar negeri dan kurangnya fasilitas penunjang kegiatan Diklat baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diupayakan secara aktif mencari sponsor dan memanfaatkan secara maksimal fasilitas yang ada seperti teknologi informasi.


204

(6)

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kedudukan Hukum dan Peningkatan Disiplin serta Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa bagi PNSD, Badan dan Masyarakat adalah tidak lengkapnya data dari OPD maupun Kabupaten/Kota, terhambatnya penyelesaian pemeriksaan Inspektorat

dan

Pengadilan

serta

pemahaman

para

pengelola

kepegawaian akan peraturan belum merata. Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka diupayakan proaktif meminta data secara proaktif ke Kabupaten/Kota. (7)

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Rencana Induk Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur Provinsi Jawa Barat untuk Pencapaian Visi Jabar 2025 adalah database PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal, analisis kebutuhan pendidikan setiap daerah belum tersusun dan keterkaitan Visi dan Misi Daerah belum ada. Untuk mengatasi hambatan tersebut Updating database PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilakukan perhitungan kebutuhan pendidikan setiap daerah dan menyusun keterkaitan Visi dan Misi Daerah.

(8)

Dalam perencanaan seleksi peserta diklat struktural, belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan proyeksi jabatan yang ada. Untuk mengatasi masalah tersebut, dalam perencanaan seleksi peserta diklat struktural didasarkan pada kebutuhan proyeksi jabatan baik pejabat pensiun maupun yang akan promosi jabatan, sehingga efesiensi anggaran terkendali dan tidak terjadi penumpukan lulusan diklat struktural.

(9)

Masih adanya komponen dalam pelaksanaan diklat yang satu dengan yang lain belum saling mendukung, baik dalam hal penyelenggaraan, kompetensi widyaiswara, maupun kondisi peserta diklat yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara terpadu.

4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM a)


Kegiatan

Penyelenggaraan

Pemeliharaan

Ketertiban

Umum

dan

Ketenteraman Masyarakat di Jawa Barat, yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

556.820.000,-,

realisasi

anggaran

539.155.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

sebesar

Rp.

terlaksananya

pemeliharaan trantibum di Jawa Barat serta koordinasi dan fasilitasi pengamanan dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten/Kota. (2)

Kegiatan Fasilitasi Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya di Jawa Barat, yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 381.807.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 340.396.300,-. Hasil kegiatan yaitu


205

terlaksananya penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota dan Penyusunan Naskah Akademik terkait dengan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja, sebagai dasar legitimasi penyelenggaraan wewenang dan tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur penegak Peraturan Daerah. (3)

Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Asset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 76.000.000,-. Hasil kegiatan adalah teridentifikasinya permasalahan asset Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk penetapan kebijakan dalam pengamanan dan penertiban aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(4)

Kegiatan Koordinasi Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan unsur POLRI, TNI dan Satpol PP Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 191.774.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpeliharanya Trantibum di Jawa Barat serta terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengamanan dan ketenteraman masyarakat.

(5)

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Eksistensi Penyelenggaraan PPNS, yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

193.969.100,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersusunnya Naskah Akademik Kebijakan Eksistensi Penyelenggaraan PPNS,

sebagai

legitimasi

penyelenggaraan

wewenang

dan

tanggungjawab PPNS dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah. (6)

Kegiatan Akselerasi Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan

Korupsi,

yang

dilaksanakan

Biro

Organisasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.665.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 87.565.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya Laporan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 sesuai dengan Pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan tersusunnya data LHKPN Provinsi dan Kabupaten/Kota. (7)

Kegiatan Program Legislasi Daerah, yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.722.875.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.286.005.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah dibahasnya 32 Raperda dan ditetapkannya 25 Peraturan Daerah, sebagai dasar penyelenggaraan kewenangan Pemerintah


206

Daerah, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pembinaan kemasyarakatan. (8)

Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah, yang dilaksanakan Biro Hukum

dan

HAM,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 125.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terevaluasinya produk hukum Daerah, berupa rekomendasi untuk mencabut, mengganti, atau mengubah produk

hukum

Daerah

secara

komprehensif

sesuai

kebutuhan

operasional di lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan penetapan kebijakan produk hukum satu pintu, Biro Hukum dan HAM telah memfasilitasi penetapan 67 Peraturan Gubernur dan 1.771 Keputusan Gubernur. (9)

Kegiatan Pembangunan Materi Hukum dan Pembaharuan Produk Hukum, yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

250.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagai landasan operasional Peraturan Daerah. (10) Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Produk Hukum Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

385.010.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 370.030.340,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terevaluasinya Raperda dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 304 buah, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (11) Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Materi Muatan Pra Raperda Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.225.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 222.078.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah difasilitasinya penyempurnaan

substansi

hukum

Raperda/Peraturan

Daerah

Kabupaten/ Kota, sehingga terwujud harmonisasi peraturan perundangundangan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. (12) Kegiatan Penanganan Perkara Secara Litigasi, yang dilaksanakan Biro Hukum

dan

HAM,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.285.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.1.008.171.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah penanganan perkara Perdata Pemerintah Daerah, terutama berkaitan dengan masalah aset, tanah, dan BUMD; dan penanganan perkara

Tata Usaha Negara Pemerintah Daerah,

terutama berkaitan dengan masalah kepegawaian, pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Kabupaten/Kota. (13) Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum dan HAM secara Non Litigasi, yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM, dengan alokasi anggaran


207

sebesar

Rp.

725.000.000,-,

672.604.000,-.

Hasil

pendampingan

penyelesaian

realisasi

pelaksanaan perkara

anggaran

kegiatan Pidana

sebesar

adalah PNS;

Rp.

adanya

eksaminasi

penyelesaian sengketa hukum dan HAM yang melibatkan kepentingan Pemerintah Daerah serta tersusunnya Legal Opinion Penyelesaian Sengketa Hukum dan HAM secara Non Litigasi, sebagai landasan yuridis penanganan dan penyelesaian sengketa hukum di luar Pengadilan. (14) Kegiatan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 440.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 432.078.200,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah dikukuhkannya Panitia

RANHAM

Provinsi

Jawa

Barat

Tahun

2010-2014;

Dilaksanakannya Bintek RANHAM dan sosialisasi RANHAM, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014.

b)


Sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota masih belum memahami pengisian format penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sehingga hasil penyusunannya belum optimal dan sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dari Kabupaten/Kota. Selain itu masih terdapat Penyelenggara Negara Wajib Lapor yang belum menyampaikan form A maupun B LHKPN

kepada Komisi Pemberantasa Korupsi

Republik Indonesia (KPK-RI). Solusinya : mengidentifikasi data pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN serta meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi. (2)

Terbatasnya tenaga Penyusun dan Perancang Produk Hukum, dikaitkan dengan kebijakan penetapan produk hukum satu pintu. Solusinya yaitu melaksanakan Bintek Penyusunan dan Perancangan Produk Hukum secara mandiri; serta berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengirimkan aparatur untuk mengikuti Bintek Jabatan Fungsional Penyusun dan Perancang Produk Hukum.

5) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah a)

Pelaksanaan Kegiatan (1)

Kegiatan

Hearing/Dialog

dan

Penunjang

Fasilitasi

Pelaksanaan

Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD Provinsi Jawa Barat , yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 723.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 209.261.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya


208

komunikasi yang harmonis diantara DPRD dengan masyarakat serta unsur pemerintahan di Jawa Barat, sehingga DPRD Provinsi Jawa Barat memperoleh berbagai masukan yang berharga dalam rangka membuat kebijakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. (2)

Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

16.725.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 15.342.400.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terjaringnya aspirasi masyarakat dari 26 Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pembangunan baik dalam hal perencanaan maupun anggaran, antara lain Kebijakan Umum Anggaran, PPAS, dan APBD Provinsi Jawa Barat. (3)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.819.570.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.736.615.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya kemampuan Anggota DPRD dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, penganggaran dan pengawasan, sesuai dengan fungsi DPRD.

(4)

Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah, yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.916.600.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 15.775.627.200,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah berjalannya fungsi kontrol DPRD terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat, sehingga terwujud efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

(5)

Kegiatan Asosiasi Pimpinan dan Anggota DPRD Se-Indonesia, yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 928.625.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

234.625.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terciptanya persepsi yang sama diantara para Pimpinan DPRD seIndonesia dalam memahami berbagai kebijakan Pemerintah, yang selanjutnya diaplikasikan dalam berbagai kebijakan Daerah sesuai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. (6)

Kegiatan

Parlementaria,

yang

dilaksanakan

Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

Sekretariat

anggaran

DPRD

sebesar

Rp.

3.529.050.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.498.967.440,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpublikasikannya kegiatan DPRD melalui media-massa untuk lebih meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kegiatan DPRD.


209

(7)

Kegiatan Fasilitasi

dan Konsultasi

Masalah-masalah

Hukum

dan

Administrasi, yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.062.250.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 937.195.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah diperolehnya kepastian hukum serta administrasi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Jawa Barat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat dapat berjalan efektif. (8)

Kegiatan Fasilitasi Pengawalan Pimpinan DPRD yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

345.600.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

345.600.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah efektifnya kegiatan DPRD. (9)

Kegiatan Penyediaan Jasa Kesehatan bagi Anggota DPRD, yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.828.050.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.801.815.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpeliharanya kesehatan 100 anggota DPRD, sehingga memperlancar efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan peran DPRD.

(10) Kegiatan Pembahasan Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD dan Kegiatan Pembahasan Keputusan DPRD tentang Perda/Non Perda/Masalah Khusus, yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.077.412.500,-,

realisasi

anggaran sebesar Rp. 68.572.050,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbahasnya 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD, 16 Keputusan DPRD dan 17 Keputusan Pimpinan DPRD. (11) Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data Informasi DPRD, yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.990.642.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.580.914.099,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya

penerbitan

majalah

Bewara,

terfasilitasinya

penerimaan aspirasi, tersusunnya kalender dan terbitnya buku terkait Profil Wakil Rakyat Jawa Barat. (12) Kegiatan

Penyediaan

Tenaga

Ahli

dan

Kajian

Akademik,

yang

dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.528.500.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

744.375.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

diperolehnya masukan yang objektif, rasional dan profesional terhadap berbagai permasalahan menyangkut pemerintahan dan pembangunan yang dibahas oleh Alat Kelengkapan DPRD.


210

(13) Kegiatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Kepustakaan, yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 463.535.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 462.544.460,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedia dan terpeliharanya 1.160 bahan pustaka, untuk dimanfaatkan oleh Anggota DPRD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. (14) Kegiatan Seleksi

Komisioner

Penyiaran

Informasi Daerah, yang

dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 375.835.400,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpilihnya Komisioner Penyiaran Informasi Daerah. (15) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpasangnya Sistem Aplikasi Keuangan Daerah. (16) Kegiatan

Fasilitasi

Penggantian

Antar

Waktu

Anggota

DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Proses Perizinan Pejabat Negara serta Anggota

DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota

se-Jawa

Barat,

yang

dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

400.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

400.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya proses verifikasi dan penyelesaian permasalahan Pimpinan dan Anggota DPRD PAW, serta terfasilitasinya Pejabat Negara dan Anggota DPRD yang mengajukan izin cuti ke luar negeri dan cuti dengan alasan penting.

b)

Permasalahan dan Solusi. Permasalahan umum yang dihadapi adalah belum optimalnya tindaklanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu membentuk Tim Tindaklanjut LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

6) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur a) Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang dilaksanakan seluruh Organisasi Perangkat Dinas (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 230.720.033.870,68, realisasi anggaran sebesar Rp. 186.144.360.912,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Sarana Mobilitas dan Alat Perlengkapan Kantor (APK) seperti komputer, laptop, wireless, jaringan,


211

pendingin ruangan, mesin tik, mesin hitung dll.

Dengan terpenuhinya

kebutuhan APK, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD relatif dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

b)

Permasalahan dan Solusi. (1)

Perkembangan teknologi yang sangat cepat menimbulkan tuntutan akan pemenuhan sarana dan prasarana (baik APK maupun Sarana Mobilitas) yang up to date. Untuk itu selalu dibutuhkan penyediaan anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

(2)

Kondisi sarana dan prasarana hampir diseluruh OPD Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja, seperti yang tercantum didalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja. Hal tersebut menjadi salah satu penghambat tercapainya program Jabar Cyber Province.

(3)

Belum terdapatnya produk hukum yang mengatur standar usia layak pakai

suatu

sarana

dan

prasana

kerja

(untuk

APK).

Hal

ini

mengakibatkan masih banyak APK di seluruh OPD Provinsi Jawa Barat yang sudah kurang layak pakai, yang berdampak kepada tingginya biaya pemeliharaan terhadap APK tersebut.

7) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur a)

Pelaksanaan Program Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, yang dilaksanakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 138.566.522.586,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 123.832.683.752,-. Hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut tersedianya alat-alat listrik selama 12 bulan, tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 12 bulan, tersedianya BBM selama 12 bulan, terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan Dinas, tersedianya Jasa kebersihan (cleaning service) selama 12 bulan, tersedianya jasa keamanan dalam selama 12 bulan, terlaksananya perawatan kendaraan bermotor 12 bulan, terlaksananya pemeliharaan APK selama 12 bulan, terlaksananya dan pengecatan dinding dan pemeliharaan meubelair, fasilitas kantor, kendaraan/service, pelumasan/oli/bbm kendaraan dinas STNK dan pemeliharaan pagar dan halaman kantor. Melalui terlaksananya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur, kebutuhan-kebutuhan mendasar berjalannya kinerja suatu OPD dapat dipenuhi dengan baik.


212

b)


Pada kenyataannya, hampir diseluruh OPD merasa bahwa nilai anggaran yang disediakan untuk program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur belum dapat 100 % mencukupi pemeliharaan sarana dan prasarana yang semakin bertambah kuantitasnya. Solusi untuk mengatasi masalah adalah mengusulkan peningkatan anggaran secara bertahap.

(2)

Dalam rangka upaya penghematan energi (listrik dan BBM) dimasa akan datang akan dilakukan pemilihan jenis kendaraan-kendaraan untuk para pimpinan OPD dan kendaraan operasional lapangan bertipe hemat BBM dan kapasitas silinder sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja.

(3)

Sebagian besar OPD di Provinsi Jawa Barat masih memiliki kendaraan operasional dinas yang berusia diatas 8 (delapan) tahun dan banyak pula yang masih memakai sarana APK yang sudah tidak layak pakai. Hal tersebut menyebabkan pula tingginya anggaran pemeliharaan OPD. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan segera merealisasikan rencana kegiatan penghapusan APK yang sudah tidak layak pakai dan sarana mobilitas yang sudah berusia diatas 8 (delapan) tahun, yang akan dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah pada Tahun Anggaran 2012.

8) Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah a)


Kegiatan Fasilitasi Pemberantasan Barang kena Cukai Ilegal, yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-,

realisasi

anggaran sebesar Rp. 898.055.960,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pemberantasan barang kena cukai ilegal di 26 Kabupaten/Kota melalui Operasional pengumpulan data informasi hasil tembakau dengan hasil adanya data informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu 2 (dua) merk dan tidak dilekati pita cukai 64 (enam puluh empat) merk. (2)

Kegiatan

Inventarisasi

Barang

Daerah,

yang

dilaksanakan

Biro

Pengelolaan Barang Daerah Setda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 456.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

445.656.900,-.

Hasil

dari

pelaksanaan

kegiatan

ini

adalah

tersusunnya Buku Induk Inventaris di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (3)

Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pengelolaan


213

Barang Daerah Setda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 261.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 201.119.940,-. Hasil pelaksanaan kegiatan ini yaitu dihapuskan dan dipindahtangankannya Barang Milik Daerah dengan Menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (4)

Kegiatan Penyusunan Standar Harga, Standar Barang dan Monitoring Pengelolaan Pemeliharaan Barang Daerah, yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 486.450.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 406.256.300,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

ditetapkannya

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 020/Kep.836-PBD/2011 tentang Standardisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 sebanyak 350 buah yang disebarkan ke 57 OPD. (5)

Kegiatan Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.127.840.800,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.211.000.300,-. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersertifikatkannya tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(6)

Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 498.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 445.722.000,-. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersertifikatnya tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(7)

Kegiatan Pendataan Aset, yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.608.651.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.608.436.960,-. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya data nilai aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(8)

Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten/Kota di Wilayah III, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

150.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

150.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya monitoring pelaksanaan implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten/Kota di Wilayah III; tidak seluruh Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kegiatan DBHCHT disebabkan terdapat beberapa kendala di masing-masing Kabupaten/Kota.


214

(9)

kegiatan Penelusuran piutang pajak/retribusi pada Dispenda Provinsi Jawa Barat (Tindak Lanjut LHP BPK), yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

500.000.000,-,

469.658.850,-.

Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

sebesar

adalah

Rp.

menurunnya

prosentase jumlah piutang pajak daerah. (10) Kegiatan Dukungan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

2.675.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.005.327.094,-.

Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Tugas

Pokok

dan

Fungs Biro Keuangan dalam pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan tercapai dan

target kinerja biro keuangan dan terkendali

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan. (11) Kegiatan Penyempurnaan Standar Analisa Belanja daerah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

318.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

312.800.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terumuskannya dan tersedianya analisa standar belanja daerah, sebagai instrumen dalam penyusunan RKA/DPA SKPD Provinsi Jawa Barat, dan telah tersusun RKA/DPA 56 SKPD berbasis kinerja. (12) Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

228.900.000,-,

157.720.000,-. pengelolaan

Hasil

realisasi

pelaksanaan

adminsitrasi

anggaran

kegiatan

keuangan

adalah

sekretariat

sebesar

Rp.

terlaksananya daerah

dan

kepda/wakepda Provinsi Jawa Barat yang akurat, tepat waktu dan akuntabel, dan sebagai out come adalah diterbitkan SPM Belanja Langsung selama 12 bulan, SPM Belanja Tidak Langsung Setda dan Kepda/Wakepda

selama 12 bulan, Pengesahana SPJ bulanan, SPM

Belanja Bantuan Keuangan , hibah, subsidi, bagi hasil, tak terduga dan hutang, penataan arsip pertanggungjawaban keuangan Setda dan Kepda/Wakepda. (13) Kegiatan

Penyusunan

Pertanggungjawaban

Keuangan,

yang

dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 163.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 116.676.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan setda dan kepda/wakepda yang akuntabel, tersusun dan terdistribusikan 60 buku aset setda tahun anggaran 2010, unreviewed, reviewed, audited, tersusun dan terdistribusikan laporan keuangan setda

ta

2010

unreviewed,

reviewed,

audited,

tersusun

dan

terdistribusikan 24 buku laporan keuangan dan buku aset kepala


215

daerah/wakil kepala daerah ta 2010, unreviewed, reviewed, audited, tersusun dan terdistribusikan laporan triwulanan setda tahun anggaran 2011. (14) Kegiatan Fasilitasi dan konsultasi Tata Kelola Keuangan Daerah Aspek Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 282.353.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 237.515.875,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang transfaran dan akuntabel, terbitnya dokumen Surat

Perintah

Pencairan

Dana

(SP2D),

tersedianya

estándar

operasional pelaksanaan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ). (15) Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

461.407.500,-,

433.066.000,-. kemampuan

Hasil

realisasi

pelaksanaan

penatausahaan

anggaran

kegiatan

keuangan

adalah

daerah,

sebesar

Rp.

meningkatnya

tersedianya

data

keuangan daerah yang informatif, meingkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah. (16) Kegiatan Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Kota, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 267.510.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 263.220.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya raperda dan rapergub P2 APBD TA 2010 sebanyak 1 paket, terevaluasinya P2APBD 26 Kabupaten/Kota se Jawa Barat, tersusunya Rapergub P2APBD TA 2010 sebanyak 1 paket, tersedianya Raperda P2APBD

TA 2010 sebanyak 150 buku, tersedianya Kepgub Evaluasi

P2APBD

26 Kabupaten/kota se Jawa Barat, tersedianya Rapergub.

P2APBD TA. 2010 sebanyak 50 buku. (17) Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dan 2012, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

1.050.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.889.340.335,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya perda dan

pergub perubahan APBD 2011 serta Perda dan Pergub

APBD 2012 secara tepat waktu dan tepat sasaran, terlaksananya program dan kegiatan 56 SKPD tepat waktu dan tepat sasaran. (18) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyerapan Anggaran Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan berdasarkan SP2D, yang dilaksanakan Biro Keuangan,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 156.000.000,-,

realisasi anggaran sebesar Rp. 127.332.500,-. Hasil pelaksanaan


216

kegiatan adalah tersedianya laporan penyerapan anggaran berdasarkan SP2D sebagai bahan pembinaan dan evaluasi bidang perbendaharaan, terbitnya SP2D sebagai bahan penyusunan laporan penyerapan anggaran untuk merumuskan bahan pembinaan dan evaluasi bidang perbendaharaan. (19) Kegiatan Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi Penatausahaan Keuangan Kabupaten/Kota , Bagi Hasil, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 339.600.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 338.660.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya penatausahaan bantuan keuangan Kabupaten/Kota, Bagi Hasil, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial, meningkatnya penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah, meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. (20) Kegiatan

Penyusunan

Penatausahaan

Bendahara

Daerah,

yang

dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 90.125.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya tugas pokok dan fungsi bendahara daerah dalam penatausahaan keuangan daerah, Tersedianya petunjuk teknis dan buku saku bendahara daerah. (21) Kegiatan Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota se Jawa Barat tentang APBD perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan

Bupati/Walikota

se

Jawa

Barat

tentang

Penjabaran

APBD/Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 837.320.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 650.050.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tercapainya keserasian antara kebijakan daerah

dengan

pengelolaan

kebijakan

keuangan

nasional antara

kabupaten/kota se Jawa Barat,

dan

terwujudnya

pemerintah

sinergitas

provinsi

dengan

26 Keputusan Gubernur

evaluasi

rancangan Perda tentang APBD TA 2011 dan rancangan peraturan upati/Walikota tentang Penjabaran APBD TA 2011 murni dan perubahan , 26 laporan hasil klarifikasi evaluasi Gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota se Jawa Barat tentang APBD /Perubahan APBD TA 2011 dan Raper Bupati/Walikota se Jawa Barat tentang penjabaran APBD/Perubahan

APBD

TA

2011,

15

buku

penyelarasan

data

APBD/perubahan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Barat TA 2011, rekapitulasi data APBD/Perubahan APBD kabupaten/kota TA 2011 dan raper Bupati/Wlikota tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD TA 2011 kepada Menteri Dalam Negeri, sosialisasi peket regulasi kepada 26 peserta dari kabupaten/kota se Jawa Barat.


217

(22) Kegiatan Pemutakhiran data dan fasilitasi pengelolaan belanja pegawai sebagai dasar penyusunan gaji pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 485.798.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 460.766.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data belanja pegawai negeri sipil Provinsi Jawa Barat yang mutakhir sebagai dasar penyusunan gaji pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (23) Kegiatan Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

1.769.170.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.419.361.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya sinergitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

dengan

memanfaatkan data hasil rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah untuk Bagi Hasil Kabupaten/kota se Jawa Barat. (24) Kegiatan Penyempurnaan Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

186.100.000,-.

225.000.000,-, Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

sebesar

adalah

Rp.

tersedianya

penyempurnaan sistematika prosedur tentang pengelolaan keuangan daerah dan tersosialisasikan pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD dan sistema prosedur pengelolaan keuangan daerah. (25) Kegiatan Fasilitasi, sinkronisasi dan rekonsiliasi pendapatan, belanja da pembiayaan Keuangan, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.073.173.700,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya pelaporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dengan OPD dan UPPD se Jawa Barat, termanfaatkannya data hasil rekonsiliasi PAD untuk bagi hasil Kabupaten/Kota, 48 OPD memahami akuntansi dan pelaporan keuangan. (26) Kegiatan Lanjutan Validasi Data Keuangan dan Fisik Aset Milik Setda, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 401.100.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 173.193.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusun dan tersedianya data keuangan, aset setda yang akuntabel, serta terfotonya

arsip kepemilikan aset

dilingkungan, tersusunnya dan tergandakan 20 buku inventaris Setda, tersusun dan tergandakan 20 buku aset tetap, aset lainnya

dan

persediaan, tersususn dan tergandakan 10 buku arsip kepemilikan aset, tersusun dan tergandakan 10 buku bukti pelepasan hak atas tanah. (27) Kegiatan Penyusunan Laporan DAU, Tabungan Perumahan, IWP dan PPh Pasal 21,

yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 400.008.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.


218

359.747.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terkoordinirnya data pegawai sebagai dasar perhitungan Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan laporan-laporan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat.meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah antara pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

b)


Data kepemilikan tentang aset tanah Provinsi Jawa Barat maupun aset – aset tanah yang diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat pasca otonomi daerah, tidak lengkap. Pada Tahun Anggaran 2011 target pensertifikatan tanah adalah sebanyak 52 bidang tanah dan terealisasi sebanyak 26 bidang tanah (sertifikat sudah jadi dan diserahterimakan). Proses pensertifikatan 26 bidang tanah lainnya belum dapat diproses lebih lanjut oleh BPN kabupaten/Kota karena tidak lengkapnya dokumen kepemilikan. Solusi untuk permasalahan yang dihadapi adalah Kelengkapan data/dokumen yang berkaitan dengan aset baik pasca OTONOMI DAERAH maupun dari pengadaan aset yang diperlukan harus terinventarisir dengan baik dengan melibatkan instansi/OPD terkait aset – aset dimaksud.

(2)

Proses

pensertifikatan

sangat

tergantung

dari

Kabupaten/Kota, Kanwil BPN sampai BPN Pusat.

kantor

BPN

Lamanya proses

pensertifikatan sangat tergantung pada kinerja pada kantor BPN tersebut. Solusi untuk permasalahan yang dihadapi adalah Perlu dilakukan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan BPN kabupaten/kota. (3)

Pada Tahun Anggaran 2011 dalam proses pensertifikatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (melalui Biro Pengelolaan Barang Daerah) telah melaksanakan kerja sama dengan notaris kabupaten/Kota sebagai penyedia jasa pengurusan. Solusi untuk permasalahan yang dihadapi adalah Perlu pelibatan notaris yang telah ditunjuk baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun oleh BPN agar proses pensertifikatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

(4)

Terkait dengan proses pensertifikatan pada Tahun Anggaran 2010 telah terealisasi pensertifikatan terhadap 7 bidang aset tanah dan pada Tahun Anggaran 2011 terealisasi 26 bidang dengan demikian terdapat peningkatan realisasi pensertifikatan dari tahun sebelumnya. Solusi untuk permasalahan yang dihadapi adalah Pelibatan notaris dalam proses pensertifikatan dilakukan dengan kontrak jadi sehingga tidak terjadi perulangan anggaran.

(5)

Masih

terbatasnya

pemahaman

informasi

Program/Kegiatan

pemanfaatan Dana DBHCHT disesuaikan kondisi daerah dan ketentuan


219

perundang-undangan. Solusi : Alokasi DBHCHT Tahun 2011 kepada Kabupaten/Kota hendaknya memperhatikan juga faktor-faktor seperti : besaran kontribusi tembakau, kondisi daerah (potensi dan karakteristik) dalam pelaksanaan program/kegiatan DBHCHT dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan DBHCHT Tahun 2010 dan Tahun 2011. (6)

Pencairan dana tidak sinkron dengan masa aktifitas budidaya tembakau dan masa penyusunan RKA di Kabupaten/Kota. Solusi : Alokasi DBHCHT Tahun 2011 hendaknya dapat dianggarkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2011.

(7)

Adanya kekhawatiran pada Kabupaten/Kota dalam menggunakan dan mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terhadap sanksi hukum. Solusi : Penggunaan dan pengelolaan DBHCHT

untuk

Kabupaten/Kota agar ditinjau kembali dengan memberikan keleluasaan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota. (8)

Belum berjalannya mekanisme laporan pelaksanaan DBHCHT sesuai Pergub Nomor 27 Tahun 2009.

(9)

Keterbatasan kegiatan pemanfaatan DBHCHT pada daerah peredaran cukai (penghasil cukai besar, namun memiliki program yang terbatas sesuai kondisi daerah). Solusi : Perlunya pendalaman dan perluasan program kegiatan DBHCHT dalam rangka turut mengatasi masalah prioritas daerah seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat.

(10) Daerah produsen tembakau belum menerima kontribusi cukai, padahal membutuhkan pembinaan, standarisasi bahan baku.

9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan a)


Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Internal BPPT, yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.975.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya penyusunan Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pertanggung

Pemerintah

Jawaban

(LKPJ),

(LAKIP), Bahan

bahan Laporan

Laporan

Kegiatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). (2)

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya Renstra,


Renja,

220

RKA/DPA,

LAKIP,

LKPJ/LPPD

Laporan

Bulanan,

Triwulanan

dan

Semesteran dengan hasil tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan. (3)

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal BKD Provinsi Jawa Barat, Provinsi

yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.449.300,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya LAKIP 1 dokumen, LKPJ 1 dokumen, pergeseran dan perubahan anggaran 1 dokumen, RKA 2012 1 dokumen,

DPA

2012

1

dokumen,

Laporan

Kinerja

12

bulan,

Penatausahaan Keuangan 4 kegiatan dan ATK Penunjang Kegiatan. (4)

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar 66.900.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), perbaikan Rencana strategis tahun 2009 - 2013, Rencana Kerja tahun 2012, LAKIP tahun 2011, laporan Evaluasi dan kinerja, serta LKPJ lingkup Sekretariat BNP Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Laporan Keuangan Tahun 2011.

(5)

Kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal KPID Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran

sebesar

Rp.

49.484.000,-.

Hasil

pelaksanaan

adalah

terselenggaranya penyusunan Rencana Kerja sebanyak 1 dokumen, terselenggaranya

penyusunan

LPPD

sebanyak

1

dokumen,

terselenggaranya

penyusunan

LAKIP

sebanyak

1

dokumen,

terselenggaranya penyusunan RKA/DPA 1 dokumen, terselenggaranya penyusunan LKPJ 1 dokumen, terselenggaranya penyusunan laporan keuangan, terselenggaranya Revisi Renstra. (6)

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal SKPD, yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 48.833.900,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya berbagai dokumen laporan dan perencanaan serta terselenggaranya kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal SKPD.

(7)

Kegiatan

Perencanaan,

dilaksanakan

evaluasi

dan

Pelaporan

Internal,

yang

Biro Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa

Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-, realisasi anggaran sebesar


Rp. 24.982.500,-. Hasil dari pelaksanaan

221

kegiatan ini adalah tersusunnya 9 dokumen berupa RENJA 15 buku, LAKIP 15 buku, LKPJ 30 buku, LPPD 30 buku, RKT 15 buku, EVALUASI KINERJA 15 buku, PRA RKA 25 buku, DPPA 20 buku, dan DPA 50 buku. (8)

Kegiatan

Perencanaan,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Internal

Biro

Pemerintahan Umum, yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

25.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya LKPJ, LAKIP dan RENJA Biro Pemerintahan Umum sebanyak 3 dokumen, tersusunnya laporan bulanan dan triwulan Biro Pemerintahan Umum sebanyak 16 dokumen, tersusunnya laporan tahunan Biro Pemerintahan Umum sebanyak 1 dokumen. (9)

Kegiatan

Perencanaan

Evaluasi

dan

Pelaporan

Internal,

yang

dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Tersusunnya perencanaan evaluasi dan pelaporan internal terdiri dari RKA, DPA, Renja dan Lakip serta Evaluasi Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat. (10) Kegiatan Perencanan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dilakanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.679.000,-. Hasil pelaksanaan Kegiatan adalah terwujudnya tertib administrasi pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan output dari kegiatan tersebut penyusunan laporan keuangan ( bulanan, triwulanan, semesteran, laporan akhir tahun) demi mendukung laporan gubernur wajar tanpa pengecualian (WTP)

kepada

BPK,

Penyusunan

LKPJ

sebagai

bahan

Laporan/pertangjawaban Gubernur kepada DPRD Provinsi Jawa Barat dan Penyusuna RKA dan DPA untuk mematangkan Rencana OPD dalam melaksanakan Anggaran. (11) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

50.000.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan adalah dokumen operasional SKPD yang mendukung capaian kinerja organisasi.


222

(12) Kegiatan

Perencanaan

dilaksanakan

Evaluasi

Badan

dan

Pelaporan

Pemberdayaan

Internal,

Masyarakat

yang dan

Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah dokumen rencana kerja (Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 ); dokumen RKA dan DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2011 dan 2012; dokumen LAKIP 2011 dan LPPD 2011; rencana

kerja

tahunan

Program/Kagiatan

(RKT)

BADAN

2012;

Laporan

PEMBERDAYAAN

dan

Evaluasi

MASYARAKAT

DAN

PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA BARAT Tahun 2011. (13) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal OPD, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.912.000,- Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya sistem pelaksanaan perencanaan serta pelaporan capaian kinerja pada Diskominfo Provinsi Jawa Barat. (14) kegiatan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal Dispenda Provinsi Jabar, Evaluasi dan pelaporan internal Dispenda Provinsi Jabar dan Penyusunan Laporan keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jabar, yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

terwujudnya

97.004.750,-. tertib

Hasil

pelaksanaan

administrasi

pengelolaan

kegiatan keuangan

adalah dan

trpedomaninya dokumen-dokumen perencanaan, baik dalam rangka evaluasi kinerja mapun pelakanaan kegiatan tahunan. (15) Kegiatan

Perencanaan,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Internal

Kantor

Perwakilan, yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar adalah

tersedianya

Rp. 37.072.800,-. Hasil pelaksanaan kegiatan dokumen

rencana

kerja

Kantor

Perwakilan,

RKA/DPA, LAKIP dan evaluasi program/kegiatan laporan bulanan, semesteran dan neraca, realisasi anggaran, CALK. (16) Kegiatan

Perencanaan,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Internal

Biro

Administrasi Pembangunan, yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya 7 buah Dokumen Perencanaan,

Evaluasi

dan

Pelaporan

pada

Biro

Administrasi

Pembangunan.


223

(17) Kegiatan

perencanaan,

evaluasi

dan

pelaporan

internal,

yang

dilaksanakan Biro Organisasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000-, realisasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersusunnya

evaluasi

capaian

kinerja,Lakip Biro, Pra RKA,RKA,DPA, Penetapan Kinerja, LKPJ, LPPD dan Laporan keuangan Biro Organisasi. (18) Kegiatan

Perencanaan,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Internal,

yang

dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 48.780.070,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

Dipenuhinya

kebutuhan foto copi dokumen Renstra sebanyak 200 buku sesuai target; Dipenuhinya kebutuhan foto copi dokumen Renja/RKT sebanyak 50 buku sesuai target; Dipenuhinya kebutuhan foto copi dokumen Laporan Keuangan sebanyak

181

buku laporan dari

target 210

buku;

Dipenuhinya kebutuhan foto copi dokumen LPPD sebanyak 25 buku sesuai target; Dipenuhinya kebutuhan foto copi dokumen LAKIP sebanyak 100 buku sesuai target; Dipenuhinya kebutuhan foto copi dokumen LKPJ sebanyak 155 buku dari 130 buku; Dipenuhinya kebutuhan foto copi dokumen RKA/DPA sebanyak 150 buku sesuai target. (19) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,realiasasi anggaran sebesar Rp. 24.875.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, LAKIP, LKPJ, Laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran; terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai bahan untuk pemantauan dan monitoring, evaluasi dan penentuan kebijakan program. (20) Kegiatan

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal SKPD, yang

dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 285.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 267.767.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya sistem data dan informasi serta pelaporan yang mendukung capaian kinerja Dinas Sosial, tersedianya RKA/DPA, Lap. Bulanan, Lap Triwulan, Lap semester, Lap Tahunan, LAKIP, LPPD dan LKPJ. (21) Kegiatan

Perencanaan,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Internal

Biro

Pengembangan Sosial, dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

24.100.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

meningkatnya kinerja Biro Pengembangan Sosial


224

(22) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.

50.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 50.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan, Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2012, Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun Anggaran 2008 s.d. 2013, LKPJ tahun 2011 dan 2012, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), RKA Tahun Anggaran 2012, DPA Tahun Anggaran 2012, dokumen kesepakatan Musrenbang, Laporan keuangan bulanan dan triwulan, semesteran, dan laporan akhir; tersedianya dokumen operasional yang mendukung pencapaian kinerja; terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan. (23) Kegiatan Perencanaan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 21.400.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kerja dan Keuangan Biro Administrasi Perekonomian. (24) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Bina Produksi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 19.297.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Tahun 2011; terlaksananya penyusunan Pra RKA Tahun 2011; terlaksananya penyusunan rencana kerja tahun 2011; terlaksananya penyusunan LPJ Biro Bina Produksi Tahun 2010; terlaksananya penyusunan LAKIP Biro Bina Produksi Tahun 2010; serta terlaksananya penyusunan laporan triwulanan Kegiatan Tahun 2011. (25) Kegiatan Perencanaan, Evakuasi dan Pelaporan Internal SKPD, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 99.995.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai bahan untuk pemantauan dan monitoring, evaluasi dan penentuan kebijakan program. (26) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal SOPD, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya RKA, DPA, DPPA, LAKIP, LPPD dan LKPJ.


225

(27) Kegiatan

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan

Internal

Organisasi

Perangkat Daerah (OPD), yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 43.846.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan

sebanyak

4

dokumen,

tersedianya

dokumen

penatausahaan keuangan bulanan sebanyak 10 dokumen, tersedianya dokumen penatausahaan keuangan semesteran sebanyak 1 dokumen, belum

tersedianya

dokumen

penatausahaan

keuangan

tahunan

sebanyak 2 dokumen, tersedianya dokumen evaluasi bulanan sebanyak 10 dokumen, dan tersedianya dokumen evaluasi tahunan sebanyak 4 dokumen.n kendaraan roda empat khususu (4 WD). (28) Kegiatan

Perencanaan,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Internal

Dinas

Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.

90.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 85.779.650,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan bulanan, dan evaluasi, sehingga dapat

melaksanakan

pengendalian

pelaksanaan

kegiatan

serta

meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. (29) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal SKPD/OPD, yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan (Renja,

RKA/DPA),

tersusunnya

Laporan

Keuangan

(Bulanan,

Triwulanan, Semesteran dan Tahunan), tersusunnya LAKIP/LKPJ, terfasilitasinya verifikasi pelaksanaan koordinasi penyerapan KUR untuk pelaporan ke UKP4. (30) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pertanian Tanaman

Pangan

Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

Anggaran

Rp.50.000.000,-, realisasi Rp. 50.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan ini yaitu terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat berupa laporan bulanan, laporan triwulan, Laporan Tahunan, Laporan Neraca, RKA, LKPJ, LPPD, dan LAKIP. (31) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 113.850.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan program kegiatan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat .


226

(32) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 44.900.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan, 125 set; tersedianya Renja Dinas Perikanan dan Kelautan, 30 set; tersedianya LAKIP, LKPJ, LPPD, evaluasi kinerja, laporan bulanan, 236 set. (33) kegiatan Perencanaan, evaluasi, pelaporan internal organisasi perangkat daerah (OPD), yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.200.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 98.200.000,-. Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah Terlaksananya Ratek

Bidang

Lingkungan Hidup; rencana 60 OK terealisasi 60 OK (tingkat capaian 100%), Tersusunnya dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA); rencana 10 buku, 5 buku, 80 buku, 100 buku terealisasi 10 buku, 5 buku, 80 buku, 100 buku (tingkat capaian 100%), Tersusunnya dokumen pelaporan (LAKIP, Lap.kinerja bulanan, Lap.kinerja triwulanan, Lap Keuangan, LPPD, Lap. Evaluasi Prog); rencana 10 buku, 36 laporan, 12 laporan, 36 laporan, 6 laporan, 4 laporan terealisasi 10 buku, 36 laporan, 12 laporan, 36 laporan, 6 laporan, 4 laporan (tingkat capaian 100%). Outcomes : Terselenggaranya mekanisme system pelaporan dan capaian kinerja SOPD yang lebih baik (tingkat capaian 100%) (34) Kegiatan

Perencanaan,

Evaluasi,

dan

Pelaporan

Internal,

yang

dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

48.755.500. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Tersusun dan

terlaksananya

Rencana Kerja (RENJA) OPD 1 dokumen, RKA OPD 1

dokumen, DPA OPD 1 dokumen, RKA-KL dan DIPA 1 dokumen, LKPJ / LPPD,

LAKIP, Evaluasi Kinerja 1

dokumen,

Pelaksanaan Rakor

Pembanguan Perkebunan 1 kali. (35) Kegiatan peyusunan Rencana Kerja

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan Internal Biro Hukum dan HAM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.380.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 19.380.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya Dokumen perencanaan dan evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan HAM. (36) Perencanaan

Evaluasi

dan

Pelaporan

Internal

Disorda,

yang

dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Terfasilitasinya


227

kegiatan Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat. (37) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendidikan, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 96.800.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya rapat dan laporan bulanan/triwulanan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi ke 26 Kabupaten dan Kota; terlaksananya penyusunan LKPJ, LPPD dan LAKIP 201 sebanyak 40 eksemplar dan evaluasi kinerja 10 eksemplar dan Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan. (38) Kegiatan

Perencanaan,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Internal

Badan

Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

Rp.

50.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 50.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Dokumen Pra RKA Tahun 2010, RKA/DPA Tahun 2010, LAKIP 2009, LPPD/Memori kegiatan Gubernur, LKPJ Evaluasi Kinerja, Renja Tahun 2010, Laporan internal Badan. (39) kegiatan

Perencanaan,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Internal,

yang

dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.738.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; tersusunnya Renja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; tersusunnya RKA/DPA tahun 2012 dan RKA/DPA Perubahan tahun 2011; tersusunnya evaluasi kegiatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; tersusunnya LAKIP Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011; Tersusunnya LKPJ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2011; tersusunnya

laporan keuangan Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. (40) Perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal Biro Keuangan, yang dilaksanakan Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 24.650.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Rencana Kerja, RKA/DPA, LAKIP, LKPJ Laporan Realisasi Keuangan dan Laporan Pencapaian Kinerja pada unit Biro Keuangan. (41) Kegiatan Perencanaan,

Evaluasi

dan

Pelaporan Internal

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan


228

alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya 1 Dokumen RKA 2012 dan 1 Dokumen DPA perubahan 2011 serta RENJA. (42) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.135.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 208.602.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2011, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2011, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2012; terlaksananya konsolidasi kegiatan triwulan; tersusunnya Laporan Capaian Kinerja, Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP), dan Laporan Rencana Aksi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. (43) Kegiatan

Perencanaan

Evaluasi

dan

Pelaporan

Internal,

yang

dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 47.820.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan BPPKB berupa: RKA/DPA, LAKIP, LPPD, LKPJ, dan laporan program/kegiatan triwulanan. (44) Kegiatan

Perencanaan,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Internal,

yang

dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat; terlaksananya penyusunan RENJA Tahun 2011, RKA/DPA Tahun 2012 dan LAKIP, LPJ Tahun 2011; terwujudnya perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat berbasis kinerja. (45) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan, hasil evaluasi dan pelaporan kinerja DPRD. Outcome kegiatan adalah meningkatnya layanan penyediaan bahan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD. (46) Kegiatan

Perencanaan,


evaluasi

dan

pelaporan

internal,

yang

229

dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 160.000.00,-, anggaran sebesar

realisasi

Rp. 113.895.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan

adalah tersedianya data evaluasi kinerja kegiatan pengelolaan sumber daya air tahun 2011, program dan kegiatan 2012, dan laporan Inpres Nomor 3 Tahun 2010. (47) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal SKPD, yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 31.033.750,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Terdapat dokumen Perencanaan, evaluasi dan laporan kinerja Rumah Sakit sesuai dengan perundang-undangan yang berla hasil kinerja rumah sakit. (48) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

tersedianya ATK

kegiatan,

tersedianya laporan

bulanan,

triwulanan dan tahunan kegiatan, LAKIP, RENJA serta terselenggaranya rapat koordinasi. (49) Kegiatan

Perencanaan,

Evaluasi,

Pelaporan

Internal

BKP,

yang

dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.557.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya Renja sebanyak 25 buku; tersusunnya RKA dan DPA BKP 2012 sebanyak 25 buku; tersusunnya LPJ dan LPPD sebanyak 50 buku; tersusunnya piñata usahaan Keuangan sebanyak 190 buku; tersusunnya kinerja bulanan dan triwulanan sebanyak 160 buku. (50) Kegiatan Perencanaan, Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 48.800.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak 1 paket; tersedianya Rencana Strategi (RENSTRA) OPD sebanyak 24 eks; tersedianya Belanja Cetak dan Penggandaan Rencana Kerja (RENJA) SKPD sebanyak 24 eks; tersedianya Dokumen RKA/DPA SKPD sebanyak 102 eks; tersedianya Draft Penetapan Kinerja sebanyak 15 eks; tersedianya Laporan Kinerja Bulanan sebanyak 60 eks; tersedianya Laporan Keuangan Bulanan sebanyak 15 eks; tersedianya Laporan kinerja Triwulan sebanyak 15 eks; tersedianya Laporan Keuangan Triwulan sebanyak 15 eks; tersedianya Draft

Laporan

kinerja

Semester sebanyak

15

eks;

tersedianya Laporan Keuangan Semester sebanyak 15 eks; tersedianya


230

Draft Laporan Kinerja Tahunan sebanyak 15 eks; tersedianya Draft Neraca Keuangan sebanyak 5 eks; tersedianya Draft LAKIP Disparbud Jabar sebanyak 45 eks; tersedianya Draft LKPJ Disparbud Jabar sebanyak 45 eks; tersedianya Draft LPPD Disparbud Jabar sebanyak 30 eks;

tersedianya

Draft

Perubahan

RKA/DPA

tersedianya Berkas Pendukung sebanyak

sebanyak

32

eks;

10.000 lembar; tersedianya

dokumen pendukung sebanyak 30 eks. (51) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal SKPD, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggarannya sebesar

Rp.

37.923.900,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

Tersedianya dok RKA sebanyak 25 keg, Tersedianya DPA sebanyak 25 keg, Tersedianya

LAKIP sebanyak 10 keg, Tersedianya

Keuangan sebanyak 20 keg, Tersedianya Tersedianya

Laporan

LKPJ sebanyak 10 keg,

LPPD sebanyak 10 keg, Tersedianya dok. Pengukuran

kinerja kegiatan sebanyak 10 keg, Tersedianya laporan pelayanan Jamkesmas sebanyak 10 keg, Tersedianya Laporan Kegiatan Pelayanan (Lap. RL) sebanyak 60 keg, Tersedianya dok. Renstra sebanyak 60 buah, Tersedianya dok. Renja sebanyak 60 buah, Tersedianya dok. LAKIP sebanyak 25 buah. (52) Kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal RSUD Al Ihsan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 13.140.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah laporan keuangan RSUD Al Ihsan, LAKIP. RKT. Renja, Tapin,LKPJ, Renstra Revisi, RKA, DPA dll. (53) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Humas, Protokol dan Umum ahun Anggaran 2011, yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000-, realisasi anggaran sebesar Rp. 21.689.600,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

Belanja

ATK;

Belanja

cetak

dan

penggandaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Biro Humas, Protokol dan Umum; Biaya makan dan minum rapat.


waktu pelaporan yang disampaikan program/kegiatan di lingkungan intern BPPT terkadang melampaui waktu yang telah ditentukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan pemegang program/kegiatan terkait.

(2)

Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu keterbatasan jumlah


SDM di Sekretariat KPID Jawa Barat dalam

231

penyusunan laporan berpengaruh terhadap waktu penyelesaian laporan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusinya adalah rangkap tugas untuk menyelesaikan laporan-laporan di atas. (3)

Adanya perbedaan format pelaporan yang diminta oleh Biro Administrasi Pembangunan maupun Bappeda Provinsi. Solusi : Berkoordinasi dengan Biro Administrasi Pembangunan dan Bappeda Provinsi dalam menyusun dokumen, perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara berkala sesuai format terbaru dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(4)

Perlu anggaran perjalanan dinas mengingat lokasi OPD di luar Kota Bandung. Solusi : Anggaran tidak di samakan dengan OPD yang berkedudukan di Kota Bandung

(5)

Keterlambatan data dari institusi. Solusi data dapat disampaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan alur yang ditetapkan.

(6)

Materi

yang

disajikan

kurang

optimal.

Solusi

dilakukan

rapat

pembahasan mengenai materi dan data yang akan ditampilkan.

10) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a)


Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPPT, yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 310.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 302.422.950,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pegawai BPPT sebanyak 84 orang.

(2)

Kegiatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 432.360.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 358.025.700,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terakomodasinya kesejahteraan 116 orang PNS dilingkungan Satpol PP Provinsi Jawa Barat berupa : Siraman Rohani, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Purna Bhakti, bantuan Pendidikan dan Pelatihan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan PNS, penghargaan, pengabdian dan kemampuan PNS.

(3)

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.121.465.000,-,

realisasi

anggaran sebesar Rp. 965.320.687,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya panitia pengadaan barang dan jasa 10 orang, uang saku pendidikan dan pelatihan 319 HOK, honorarium Narasumber Pembinaan Mental 24 kali, honorarium Instruktur Senam 44 kali,

honorarium

Ceramah Keagamaan 48 kali, honorarium dukungan Kesenian 12 bulan, General Check up 153 orang, peralatan/perlengkapan olahraga 4 kali,


232

bantuan biaya pembelian resep 12 bulan, bantuan biaya rawat inap 1 orang, pembelian buku perpustakaan 1 paket, sewa lapang Tenis 22 kali, sewa lapang Bulutangkis 22 kali, sewa lapang bola 22 kali, sewa lapang bola volley 22 kali, snack olahraga 5980 boks, pembelian PDH Struktural 17 stel, pembelian PDH Pelaksana 153 stel, pembelian pakaian olahraga 110 stel, bantuan uang menjelang pensiun 6 orang, bantuan pembelian buku, ATK dan untuk Diklatpim IV 1 orang, biaya kontribusi

belanja

Sosialisasi

selama

12

bulan

dalam

rangka

meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. (4)

Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan aparatur Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.717.030.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 458.475.250,-. Hasil kegiatan terakomodasinya kebutuhan PNS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas aparatur sebanyak 44 PNS dan 26 Tenaga honorarium Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat. (5)

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, yang dilaksanakan Sekretariat KPID Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

105.075.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

101.702.338,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terakomodasinya kebutuhan

PNS

dalam

upaya

meningkatkan

kesehatan

jasmani/Olahraga selama 12 bulan, peningkatan kerohanian sebanyak 12 kali, peningkatan kesehatan sebanyak 12 bulan, pemulangan pegawai sebanyak 1 orang, pengadaan baju seragam PDH sebanyak 15 orang. (6)

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 724.125.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 564.378.600,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Terakomodasinya kesejahteraan PNS untuk meningkatkan kapasitas

dan kesejahteraan

aparatur. (7)

kegiatan

Pengadaan

Pakaian

Dinas,

yang

dilaksanakan

Biro

Pengelolaan Barang Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.208.120.093,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.194.767.093,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Pakaian Dinas untuk 185 orang pejabat struktural dan 1035 orang pelaksana serta sebanyak 1220 stel pakaian olah raga di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pelaksanaan Pekan Olah Raga Pemerintah Provinsi Jawa Barat (PORPEMPROV JABAR) tahun 2011.


233

(8)

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp.

300.000.000,-,

realisasi

anggaran

kegiatan

sebesar

Rp.

241.885.550,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Terakomodasinya kesejahteraan PNS

bagi 116 orang aparatur Badan Kesbangpol dan

Linmasda Provinsi Jawa Barat dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur. (9)

Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur,

yang

dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

200.000.000,-,

200.000.000,-.

Hasil

realisasi

anggaran

kegiatan

sebesar

adalah

Rp.

tersedianya

Peralatan/Perlengkapan Olahraga, Jasa Kesehatan Pegawai Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat termasuk General Chekup untuk 63 Pegawai dan penggantian resep dan Rawat inap untuk menjamin kesehatan Pegawai BKPP Wil I, Pakaian Dinas Harian, Traning Set lengkap, Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun dan Bantuan Diklat Struktural serta diklat Fungsional dalam rangka mengakomodir kebutuhan kesejahteraan PNS. (10) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

225.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

175.006.700,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya kursus-kursus singkat/pelatihan, terselenggaranya bimbingan tertentu, terselenggaranya

peningkatan

kesehatan

PNS,

terselenggaranya

pengadaan pakaian dinas dan atributnya,terselenggaranya pemulangan pegawai sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan PNS, penghargaan, pengabdian dan kemampuan PNS. (11) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, relisasi anggaran sebesar Rp. 234.024.250.-. Hasil kegiatan adalah terakomodasinya kebutuhan kesejahteraan PNS melalui Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi

Jawa Barat;

sebanyak

5

orang;

Penyerahan Pelayanan

Pemulangan Pegawai

Kesehatan

bagi

Pegawai

Pensiun Badan

Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat; Pengadaan

Pakaian

Dinas

untuk

96

orang

Pegawai

Badan

Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.


234

(12) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran

sebesar

Rp.

458.293.000,-.

Hasil

Kegiatan

adalah

terakomodirnya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur untuk meningkatkan kapasitas kerja PNS. (13) Kegiatan

Peningkatan

Kesejahteraan

dan

Kemampuan

Aparatur

Dispenda Provinsi Jawa Barat dan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah tersebar di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota se Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.2.970.651.570,-,

realisasi

anggaran sebesar Rp. 2.358.202.036,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja dan meningkatnya

keterampilan,

kemampuan,

profesionalisme

dan

kesejahteraan aparatur Dispenda Provinsi Jawa Barat untuk pelayanan kepada masyarakat. (14) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Perwakilan, yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 110.537.358,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya kebutuhan kinerja aparatur melalui pengalokasian dana pengembangan karir dan pendidikan,pengandaan pakaian dinas dan olah

raga

serta

kesehatan

untuk

meningkatkan kapasitas

dan

kesejahteraan PNS. (15) Kegiatan

Peningkatan

Kesejahteraan

dan

Kemampuan

Aparatur

Inspektorat Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi

Jawa Barat, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.071.620.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 943.632.672,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan Fungsional, sebanyak 7 orang dari target 10 orang dan diklat struktural sebanyak 2 orang sesuai target; Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Bimbingan Teknis sebanyak 3 orang dari target

5

orang;

Pegawai

yang

mengikuti

Seminar/Lokakarya/

Sosialisasi/Rakor/Raker sebanyak 3 orang dari target 5 orang; Terfasilitasinya kegiatan Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rohani sebanyak 12 kali sesuai target; Terfasilitasinya kegiatan Kerohanian sebanyak 12 kali sesuai target; Penggantian resep dan perawatan bagi para pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebanyak 375 orang dari target 432 orang; Pemberian penghargaan Purna Bhakti kepada para pensiunan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebanyak 9 orang sesuai


235

target; General Check Up bagi para pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebanyak 150 orang sesuai target; Pemberian Pakaian Dinas bagi para pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebanyak 172 orang sesuai target; Pegawai yang mengikuti Peningkatan Wawasan ke luar Provinsi sebanyak 22 orang sesuai target dalam upaya meningkatkan kesejahteraan , kapasitas dan kinerja PNS Inspektorat Provinsi Jawa Barat. (16) Kegiatan Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Kesejahteraan Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

525.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

516.819.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terealisasinya 2 orang Instruktur, 12 Rokhaniawan, Pembelian Resep bagi 40 orang Pegawai, Kaca mata 4 orang, rawat inap 12 orang, pemulangan pegawai yang pensiun 28 orang,

Pengadaan Batik PWRI 28 orang Pengadaan

Pakaian Olah Raga 495 orang, untuk meningkatkan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur PNS Dinas Sosial. (17) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 549.435.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 542.535.714,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya peningkatan pengetahuan kemampuan PNS melalui diklat, workshop, kursus, sosialisasi dan Pakaian Olah Raga PNS serta Pembelian Resep untuk mengakomodir kesejahteraan pegawai sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. (18) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 786.222.100,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terakomodir peningkatan kesejahteraan PNS, peningkatan kemampuan aparatur Dinas Bina Marga serta bantuan pendidikan, seminar, kursus dan sosialisas untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. (19) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar


kegiatan

adalah

terlaksananya

pemberian

bantuan

perawatan, penggantian pembelian resep kaca mata, terpenuhinya jasa dokter, belanja pakaian dinas lapangan, belanja pakaian olah raga,


236

belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah Pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, penghargaan, pengabdian dan kemampuan PNS. (20) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Aparatur Dinas ESDM, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 253.937.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya Diklat Struktural PIM II,III & IV sebanyak 3 orang, terpenuhinya Diklat Jab Fungsional sebanyak 10 orang, terpenuhinya Bintek Pengadaan Barjas sebanyak 5 orang, terpenuhinya Bintek Sektor Energi sebanyak 10 orang, terpenuhinya Bimbingan Teknis PNS sebanyak 3 orang, terpenuhinya Kesejahteraan Rohani & Jasmani sebanyak 100 orang, terpenuhinya Bantuan Resep & Perawatan sebanyak 14 orang, terpenuhinya Sarana Olah Raga untuk 108 orang, terpenuhinya Pakaian Dinas Harian Struktural sebanyak 47 orang, dan Pemulangan Peg Pensiun untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan PNS. (21) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 742.270.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 653.381.400,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Senam Kesegaran Jasamani, Pelatihan Kesenian Nasional dan siraman rohani, Belanja obat-obatan, Pembelian resep, Penggantian kaca mata, General cek up, Perawatan, Sewa prasarana olah raga, pengadaan baju batik,

Pemulangan

lokakarya/pelatihan

PNS untuk

yang

pensiun,

meningkatkan

Kontribusi

kapasitas

Seminar/

aparatur

dan

kesejahteraan PNS. (22) Kegiatan

Peningkatan

Sumber

Daya

Aparatur

BPMKL

Dinas

Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.700.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 57.300.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Kursus singkat di LIPI, Kursus Singkat DI BSN untuk meningkatkan kompetensi aparatur PNS di lingkungan dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. (23) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 99.069.300,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terakomodasinya kebutuhan PNS dalam pemeliharaan Kesehatan, Pakaian Kerja Lapangan, Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur PNS


237

(24) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan SDM Aparatur, yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 762.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 647.542.987,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya bantuan seminar, sosialisasi dan diklat, jasa kesehatan, dan biaya pemulangan pegawai yang pensiun serta santunan bagi keluarga pegawai yang meninggal dunia untuk merealisasikan kesejahteraan dan kompetensi aparatur PNS. (25) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.894.295.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.798.650.350-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terealisasikannya pemberdayaan dan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja; tersedianya kebutuhan kinerja aparatur melalui pengalokasian dana pengembangan karier dan pendidikan, penyediaan pakaian dinas serta kesejahteraan pegawai; tersedianya kebutuhan kinerja aparatur melalui pengalokasian dana pengembangan karir dan pendidikan, sewa gedung kantor serta kesejahteraan pegawai melalui penyediaan pakaian dinas dan pemulangan pegawai yang pensiun; serta peningkatan profesionalisme aparatur dan peningkatan kualitas aparatur yang memberikan pelayanan. (26) Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur,

yang

dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp.1.259.775.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar Rp. 1.178.689.439,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan dan kemampuan aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berupa Diklat teknis, diklat non teknis dan kepemimpinan, serta pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan General check up untuk 430 karyawan Dinas Perhubungan Provinsi jawa Barat. (27) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 567.205.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 559.380.309,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan dan kemampuan aparatur serta meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan peningkatan disiplin dan kemampuan aparatur; serta peningkatan kesejahteraan aparatur, untuk 287 orang. (28) Kegiatan Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Jawa Barat,


dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

238

310.510.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 307.497.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terakomodasinya kebutuhan kesejahteraan PNS melalui Honorarium panitia/pejabat pengadaan/pemeriksa barang dan jasa ; rencana 1 kali bulan terealisasi 1 kali (tingkat capaian 100%), Uang saku bantuan diklat fungsional,bantuan biaya diklat subtantif ; rencana 4 hari terealisasi 4 hari (tingkat capaian 100%), Bantuan biaya diklat luar negeri yang dibiayai oleh pihak sponsor ; rencana 5 hari bulan terealisasi 5 hari (tingkat capaian 100%), Bantuan biaya bintek/seminar/lokakarya/rakor/ratek ; rencana 1 paket bulan terealisasi 1 paket (tingkat capaian 100%), Bantuan biaya pendidikan dan pelatihan serta bintek ; rencana 1 paket bulan terealisasi

1 paket

(tingkat capaian 100%), Biaya general check up ; rencana 100 orang bulan terealisasi 100 orang (tingkat capaian 100%), Biaya penggantian resep ; rencana 8 bulan terealisasi 8 bulan (tingkat capaian 100%), Biaya perawatan ; rencana 12 kali bulan terealisasi 12 kali (tingkat capaian 100%), Biaya gedung olahraga bulu tangkis dan futsal ; rencana 1 tahun bulan terealisasi 1 tahun (tingkat capaian 100%), Belanja pakaian dinas untuk karyawan BPLHD Prov. Jabar ; rencana 114 stel bulan terealisasi 114 stel (tingkat capaian 100%), Bantuan biaya pegawai

yang

pensiun,

Bantuan

biaya

duka

untuk

ayah/ibu/kandung/mertua ; rencana orang bulan terealisasi orang (tingkat capaian 100%), Pembinaan jiwa korsa pegawai ; rencana 1 kali bulan terealisasi 1 kali (tingkat capaian 100%); untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemampuan dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan aparatur. (29) Kegiatan

Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya

Aparatur, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 261.700.000,-, realisasi

anggaran sebesar Rp. 248.468.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya ceramah keagaamaan 12 bulan, Pembelajaran Al-Qur’an 12 bulan, Olah raga senam 10 bulan, Penggantian resep dan pemeriksaan dokter 70 orang, Bantuan rawat inap 10 orang, Bantuan meninggal dunia 6 orang, Fasilitasi gedung olah raga badminton 12 bulan, Bantuan pakaian olahraga/Training 80, Fasilitasi penghargaan Purnabakti 9 orang, Bantuan ATK untuk Diklat PIM 1 orang dalam rangka

meningkatkan

kesejahteraan

dan

kapasitas

PNS

Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat. (30) Kegiatan Peningkatan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 759.920.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 684.032.951 Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Hasil pelaksanaan kegiatan adalah


239

terakomodasinya kesejahteraan

kebutuhan

dan

PNS

kemampuan

dalam

rangka

pegawai

untuk

meningkatkan meningkatkan

kemampuan Aparatur Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat. (31) Kegiatan

Peningkatan

Kesejahteraan

dan

Kemampuan

yang

dilaksanakan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

2.262.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.843.524.285,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terakomodasinya kebutuhan kesejahteraan PNS Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Bara dalam kegiatan Kerohanian dan Bantuan ONH 8 paket, Penyediaan Perlengkapan Olahraga Karyawan 24 paket, Penyediaan Obat obatan 12 paket, Penyedia Jasa kesehatan 2 paket, Penyediaan Makan dan Minum Pegawai selama 12 Bulan 6.000 set, Pakaian Dinas Harian Bahan dan Ongkos Jahit pada Sekretariat 474 orang, Pakaian Dinas Harian Guru SLBN 2.776 orang, Pakaian Dinas Harian

untuk TKK/THL 98 orang, Pakaian untuk PWRI 50 orang,

Pemulangan Pegawai yang Pensiun 50 orang, Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam melaksanakan tugas 5 orang, Penyediaan uang/biaya Bagi PNS yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan Teknis dan Bimbingan Teknis, Seminar, Lokakarya, Sariaksasi, Rakor dan Desiminasi 4 paket, Penilaian Kinerja dan Angka Kredit Jabatan Fungsional dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan guru 135 HOK. (32) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTKPU), yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 193.290.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 159.997.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Pemberian Biaya Diklat Kepemimpinan, Teknis dan Bimbingan Teknis Jabatan Struktural/Fungsional, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Rakor sebanyak 3 paket ; Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Aparatur melalui Diklat dan Bimbingan Teknis, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi dan Rakor sebanyak 7 paket dalam rangka peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur PNS BPPPTKPU. (33) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Luar Biasa (PLB), yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.790.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 167.440.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

terlaksananya

Pemberian Biaya untuk mengikuti Diklat, Bimbingan Teknis Jabatan Struktural/Fungsional, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi Rakor sebanyak 3 paket, Pelatihan Komputer untuk staf 20 orang, Beasiswa untuk Staf S-


240

1 2 orang S-3 1 orang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas PNS. (34)

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

250.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

219.780.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terakomodasinya kebutuhan peningkatan kesejahteraan dan Kemampuan Pegawai melalui Penyediaan uang Saku Bagi PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, Teknis dan Bimbingan teknis Jabatan Struktural/Fungsional, Seminar, Lokakarya,

Sosialisasi,

Rakor

3

paket,

Peningkatan

Kemampuan/Pembinaan Aparatur untuk diikut sertakan dalam Diklat Kepemimpinan, Teknis dan Bimbingan teknis, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi dan Rakor sebanyak 28 orang, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1 paket dan Penyediaan Pakaian Olahraga 28 stel. (35) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan (BPPTKPK), yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.790.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 145.899.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terakomodasinya kebutuhan peningkatan kesejahteraan dan kemampuan Pegawai dengan

pemberian Uang Saku dan

Perlengkapan untuk PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, Teknis Jabatan Struktural/Fungsional, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Rakor dan Desiminasi sebanyak 5 paket, Penyediaan Batik bagi yang Pensiun 1 Paket, Penyediaan Pakaian Olahraga 40 stel, Peningkatan Aparatur dengan mengikutsertakan PNS dalam Diklat Kepemmpinan sebanyak 5 orang, Mengikutsertakan PNS dalam Siminar, Lokakarya, Sosialisasi dan Rakor sebanyak 5 orang serta mengikut sertakan dalam Diklat Teknis dan Bimbingan Teknis sebanyak 4 orang. (36) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur , yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 220.835.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terakomodasinya kebutuhan PNS dalam rangka

meningkatkan

kesejahteraan,

disiplin,

kesehatan

dan

kemampuan aparatur. (37) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 1.247.935.000,-, realisasi


241

anggaran sebesar Rp. 1.235.613.730,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dukungan biaya untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;

tersedianya

diukungan

untuk

instruktur

senam,

kerohanian; terfasilitasinya acara HUT RI; Tersedianya dukungan dana untuk general check up; tersedianya dukungan dana untuk bantuan biaya pembelian resep; tersedianya dukungan dana untuk bantuan biaya perawatan; terfasilitasinya sewa sarana olahraga; terfasilitasinya makan dan minum peserta senam; terfasilitasinya belanja pakaian dinas harian (PDH); terfasilitasinya belanja pakaian untuk POR Pemprov; terfasilitasinya

penghargaan

pra

purna

bakti-uang

pembinaan/kedeudeuh; terfasilitasinya dukungan dana santunan bagi PNS yang meninggal dunia; untuk peningkatan kesejahteraan, sikap mental dan disiplin serta kompetensi aparatur PNS Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. (38) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 180.700.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya kesejahteraan

dan

meningkatnya

kemampuan

pegawai

dan

terlaksananya kegiatan kerohanian. (39) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 392.061.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 302.920.000,-. Hasil Kegiatan

adalah terakomodasinya kebutuhan PNS dalam rangka

meningkatkan

kesejahteraan

dan

kemampuan

pegawai

dengan

terlaksananya kegiatan kerohanian, kesenian dan kesegaran jasmani; tersedianya batik PWRI; terpenuhinya pakaian olahraga pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; terpenuhinya seragam kesenian angklung; terpenuhinya seragam food security; dan terlaksananya pemulangan pegawai yang purna bakti sebanyak 16 orang. (40) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Laboratorium Kesehatan (BLK), yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 182.700.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 166.283.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya pembiayaan aparatur untuk

meningkatkan

kompetensi

dengan

mengikuti

7

jenis

pelatihan/pendidikan dan latihan (diklat) antara lain diklat pengelolaan keuangan daerah, diklat pengelolaan barang daerah, diklat akuntansi pemerintah daerah, diklat penata barang dan aset daerah, diklat teknis preparasi contoh uji untuk analis AAS, diklat validasi metoda pada


242

analisis mikrobiologi, dan diklat estimasi ketidakpastian pengukuran pada uji mikrobiologi; terlaksananya kegiatan kesegaran jasmani; terlaksananya pemulangan pegawai yang purna bakti sebanyak 5 orang. (41) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 190.450.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 143.886.615,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terakomodasinya kebutuhan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan PNS dengan terpenuhinya 3 orang untuk mengikuti diklat substantif; terpenuhinya 2 orang untuk mengikuti diklat fungsional; terpenuhinya 12 orang untuk mengikuti bintek/seminar/seminar/lokakarya;

terpenuhinya kebutuhan general

check-up sebanyak 45 orang; terlaksananya kegiatan kesegaran jasmani; tersedianya bahan obat-obatan dan penggantian kacamata; terpenuhinya pakaian dinas pegawai Bapelkes sebanyak 45 orang; terlaksananya pemulangan pegawai yang purna bakti sebanyak 2 orang. (42) KegiatanPeningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM),

yang dilaksanakan Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 366.850.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 330.796.000,-. Hasil Kegiatan

adalah

terakomodasinya

kebutuhan

dalam

rangka

meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan PNS dengan terpenuhinya layanan pembacaan hasil rontgen oleh konsultan spesialis radiologi; terpenuhinya layanan pembacaan hasil USG; terpenuhinya kegiatan kerohanian dan kesegaran jasmani; terpenuhinya pelatihan-pelatihan antara lain pelatihan ESQ sebanyak 42 orang, pelatihan capacity building

sebanyak

42

orang

dan

pelatihan

fungsional

teknis;

terlaksananya pemulangan pegawai yang purna bakti sebanyak 1 orang. (43) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Kesehatan

Paru

Masyarakat

(BKPM),

yang

dilaksanakan

Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 353.184.500,-. Hasil Kegiatan

adalah Hasil Kegiatan

adalah terakomodasinya kebutuhan

dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan PNS dengan terlaksananya general check-up sebanyak 54 orang; terlaksananya kegiatan kesehatan jasmani dan kerohanian; terpenuhinya pakaian dinas harian sebanyak 68 orang; terlaksananya kegiatan outbond sebanyak

62

orang;

terpenuhinya

diklat

subtantif

dan

seminar/lokakarya. (44) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga


243

Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 198.651.350,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terakomodasinya kebutuhan PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kompetensi aparatur BPPKB guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BPPKB. (45) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

197.961.000,-. kebutuhan

250.000.000,-, Hasil

realisasi

anggaran


adalah

sebesar

terfasilitasinya

kesejahteraan dan peningkatan kompetensi

mewujudkan

aparatur

Badan

Koordinasi

Rp.

PNS untuk

Pemerintahan

dan

Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat yang berkemampuan dan sejahtera. (46) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 237.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 169.761.750,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terakomodasikannya kebutuhan PNS dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan kapasitas aparatur

sehingga mampu memfasilitasi kegiatan DPRD sesuai kompetensi. (47) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas dan Balai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.904.836.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.641.601.207,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

terfasilitasinya

pembiayaan

aparatur

untuk

Peningkatan

kesejahteraan PNS 471 orang, General Check Up, pakaian Dinas harian, pakaian olahraga, pakaian batik, pakaian olahraga dan pemulangan pegawai sebanyak 40 orang. (48) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 611.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 462.856.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya pembiayaan untuk peningkatan

kesejahteraan dan kapasitas SDM

aparatur yang terampil dan profesional dalam melaksanakan tupoksi. Adapun

daya

serap

yang

rendah

karena

Diklat

bagi

tenaga

pelaksana/fungsional umum pada tahun 2011 anggarannya dibiayai oleh Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Jawa Barat. (49) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 480.748.675,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya obat-obatan dan penggantian


244

resep sebnayak 54 OB, terlaksananya general check up sebanyak 318 orang, terlaksananya kegiatan olah raga sebanyak 11 bulan, tersedianya seragam batik PWRI dan uang kadeudeuh bagi 9 orang yang memasuki masa purnabhakti, terlaksananya kegiatan outbond sebanyak 100 orang,

terlaksananya

kursus

dan

diklat

sebanyak

12

orang,

terselenggaranya pelatihan bagi 125 orang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas PNS Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. (50) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BKPD, yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 519.710.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 490.107.526,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terakomodasikannya kebutuhan PNS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas aparatur sehingga dapat terlaksana Fasilitasi Diklat, Seminar, Lokakarya dan Kursus sebanyak 15 orang; Fasilitasi menjelang pensiun sebanyak 4 orang; Fasilitasi Peningkatan kesehatan pegawai sebanyak 80 orang. (51) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 380.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 362.677.419,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya kebutuhan kinerja aparatur melalui pengalokasian dana peningkatan kompetensi

aparatur dan kesejahteraan PNS dengan

terpenuhinya

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 2 orang; tersedianya tenaga kerohaniaan untuk Pembinaan kerohaniaan Pegawai Disparbud Prov. Jabar sebanyak 24 OK; tersedianya tenaga medis untuk pemeriksaan kesehatan Pegawai Disparbud Prov. Jabar sebanyak 24 OK; tersedianya tenaga instruktur senam untuk Pegawai Disparbud Prov. Jabar sebanyak 44 OK; tersedianya pelatih seni untuk Pegawai Disparbud Prov. Jabar sebanyak 96 OK; terpenuhinya pengadaan obatobatan Klinik Intern untuk Pegawai Disparbud Prov. Jabar sebanyak 12 kali; terpenuhinya Medical Check Up untuk Pegawai Disparbud Prov. Jabar sebanyak 50 OK; terpenuhinya Penggantian Resep untuk Pegawai Disparbud Prov. Jabar sebanyak 18 kali; terpenuhinya Sewa lapangan olahraga untuk Pegawai Disparbud Prov. Jabar sebanyak 30 kali; terpenuhinya pengadaan Pengadaan Pakaian Jahit untuk Pegawai Disparbud Prov. Jabar sebanyak 282 stel; terpenuhinya Pemulangan Pegawai yang Pensiun di Disparbud Prov. Jabar sebanyak 8 OK; terpenuhinya Peningkatan Pengatahuan dan Ketrampilan untuk Pegawai Disparbud Prov. Jabar sebanyak 4 orang. (52) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya pada Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional Pelaksanaan Peningkatan


245

Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 320.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 315.262.162,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta

kesejahteraan PNS dengan

terpenuhinya

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 2 orang; terpenuhinya

Belanja

Jasa

Kesehatan

pada

Balai

Pengelolaan

Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional sebanyak 38 orang; terpenuhinya Belanja Pakaian Dinas Harian pada Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional sebanyak 51 orang; terpenuhinya

Pemulangan

Pegawai

yang

Pensiun

pada

Balai

Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional sebanyak 8 orang; (53) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Bp. Anjungan Jawa Barat TMII, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

terakomodasinya

peningkatan

kesejahteraan PNS dan peningkatan kemampuan aparatur dengan tersedianya Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator sebanyak 12 bulan; terpenuhinya pengadaan obat-obatan Klinik Intern untuk Pegawai sebanyak 12 bulan; terpenuhinya Pemulangan Pegawai yang Pensiun pada Bp. Anjungan Jawa Barat TMII sebanyak 1 orang; (54) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur di Balai Pengembagan

Kemitraan,

Pelatihan

Tenaga

Kepariwisataan

dan

Kebudayaan, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.80.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 59.983.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Diklat Teknis Pegawai Balai Pengembagan Kemitraan, Pelatihan Tenaga Kepariwisataan

dan

Kebudayaan sebanyak 40 OH; terlaksananya Diklat Prajabatan Pegawai Balai Pengembagan Kemitraan, Pelatihan Tenaga Kepariwisataan dan Kebudayaan sebanyak 17 OH; tersedianya tenaga instruktur olahraga untuk Pegawai sebanyak 11 kali; terpenuhinya pengadaan obat-obatan Klinik Intern untuk Pegawai sebanyak 5 kali; terpenuhinya Medical Check Up untuk Pegawai sebanyak 23 orang; terpenuhinya Penggantian Resep

untuk Pegawai sebanyak 7 orang; terpenuhinya Pemulangan

Pegawai yang Pensiun sebanyak 1 orang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan , kapasitas dan kinerja PNS BPK Pelatihan Tenaga Kepariwisataan dan Kebudayaan.


246

(55) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pada Balai Pengelolaan Taman Budaya, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 75.465.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

adalah

pengetahuan dan kemampuan serta

terfasilitasinya

peningkatan

kesejahteraan PNS dengan

terpenuhinya Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Pada Balai Pengelolaan Taman Budaya sebanyak 3 orang; tersedianya tenaga instruktur senam untuk Pegawai

sebanyak 12 bulan; terpenuhinya

pembelian kacamata untuk Pegawai sebanyak 10 orang; terpenuhinya Medical Check Up untuk Pegawai sebanyak 36 orang; terpenuhinya Penggantian Resep untuk Pegawai sebanyak 16 orang; terpenuhinya kebutuhan sewa gedung olahraga sebanyak 12 bulan; terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas Harian (PDH) sebanyak 36 stel. (56) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.

Rp. 70.499.700,-. Hasil

80.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

kegiatan adalah terpenuhinya Honorarium

Pengadaan Barang dan Jasa Pada Balai Pengelolaan Taman Budaya sebanyak 1 kegiatan; terpenuhinya pengadaan bahan obat-obatan untuk Pegawai

sebanyak 12 bulan; terpenuhinya kebutuhan Pakaian

Dinas Harian (PDH) sebanyak 1 kali; terpenuhinya Pemulangan Pegawai yang Pensiun

sebanyak 1 orang dalam upaya

meningkatkan

kesejahteraan , kapasitas dan kinerja PNS. (57) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 620.125.000,-, realisasi anggarannya sebesar Rp. 536.375.695,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah adalah terakomodasinya peningkatan kesejahteraan PNS dan peningkatan kemampuan aparatur dengan terfasilitasinya pegawai yang mengikuti Dikpim III sebanyak 4 orang, pegawai yang mengikuti Dikpim IV sebanyak 3 orang, tersedianya ATK sebanyak 1 paket, Jumlah bantuan biaya rawat inap sebanyak 24 orang, Jumlah pembelian bantuan resep sebanyak 36 orang, tersedianya sarana olahraga sebanyak 115 orang, Tersedianya penggandaan untuk pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 paket, Jumlah mamin untuk peserta olahraga Porpemprov sebanyak 270 porsi, jumlah snack untuk peserta olahraga Porpemprov sebanyak 270 porsi, Jumlah pensiun yang mendapatkan penghargaan sebanyak 9 orang, tersedianya pakaian dinas Harian untuk 485 orang, tersedianya pakaian Olahraga Porpemprov sebanyak 100 orang.


247

(58) Kegiatan

peningkatan

kapasitas

sumber

daya

aparatur,

yang

dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.990.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 36.675.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terakomodasinya peningkatan kesejahteraan PNS dan peningkatan kemampuan aparatur dengan tersedianya ATK, pakaian khusus hari-hari tertentu, pakaian batik tradisional; terselenggaranya pemulangan pegawai, pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS. (59) Kegiatan peningkatan kualitas tenaga kesehatan, yang dilaksanakan RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

2.545.013.749,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.782.373.732,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan

dasar

operasional

unit

kerja

dan

meningkatnya

keterampilan, kemampuan, profesionalisme dan kesejahteraan aparatur melalui pemberian beasiswa tugas belajar S3 dan D1, honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator, perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, kursus/pelatihan/ sosialisasi/bimbingan teknis, premi

asuransi

kesehatan;

tersedianya

pakaian

dinas

harian;

tersalurkannya biaya pemulangan pegawai. (60) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Setda Tahun Anggaran 2011, yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.564.783.000-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.805.092.122,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

terakomodasinya

peningkatan

kesejahteraan

PNS

dan

peningkatan kemampuan aparatur dengan terlayaninya kebutuhan pendidikan/

pelatihan,

pengadministrasian

kesehatan,

kepegawaian

keagamaan,

untuk

aparatur

olahraga di

dan

Lingkungan

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (61) Kegiatan Dukungan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2011, yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 549.960.000-, realisasi anggaran sebesar Rp. 266.045.325,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya

kebutuhan dasar operasional

dengan tersedianya

ATK,Belanja jasa kesehatan dan obat – obatan untuk Pimpinan serta pakaian dinas untuk Pimpinan.

b)


Tidak dapat diprediksinya angka kematian dalam hubungannya dengan pelaksanaan Bantuan Uang Duka untuk PNS yang meninggal.


248

(2)

Kurangnya minat PNS terhadap jabatan fungsional dikarenakan pejabat fungsional belum difungsikan secara optimal oleh organisasi, disamping adanya ketimpangan fasilitas antara pejabat struktural dan fungsional. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah Memberikan motivasi dan dukungan kepada para pejabat fungsional atau calon pejabat fungsional, berupa peningkatan tunjangan fungsional, penyediaan fasilitas kerja dan perlakuan organisasi yang sesuai terhadap pejabat fungsional.

(3)

Masih tingginya ketimpangan kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi existing. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah Pengiriman Tugas Belajar PNS dan CPNS eks TKK ke jurusan yang dibutuhkan organisasi, baik melalui kerjasama maupun pengembangan beasiswa “cost sharing” dan pengelolaan ijin belajar yang disesuaikan dengan formasi kebutuhan PNS/CPNS.

(4)

Pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah-masalah kepegawaian masih terhambat dikarenakan tidak lengkapnya data disiplin pegawai dari OPD maupun dari Kabupaten/Kota, serta kurang meratanya pemahaman akan peraturan kepegawaian. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah Dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah kepegawaian dengan cara proaktif meminta data ke Kabupaten/Kota dan OPD serta melakukan Sosialisasi Peraturan lebih intensif ke OPD.

(5)

Standar penilaian kinerja dan prestasi kerja PNSD Jawa Barat masih belum teraplikasikan secara optimal. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah Penilaian kinerja dan prestasi kerja PNSD Provinsi Jawa Barat disusun dengan indikator yang lebih mudah dipahami sehingga memudahkan dalam aplikasinya.

(6)

Jumlah anggaran yang tersedia kurang memadai untuk memenuhi hak pegawai yang jumlahnya yang semakin bertambah, sehingga tidak semua pegawai dapat diberikan fasilitas kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah penyediaan anggaran sesuai

dengan standar yang telah ditentukan dalam

ketentuan. Untuk memenuhi kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud Pergub Nomor 34 Tahun 2010. (7)

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu undangan dari pihak penyelenggara untuk mengikuti Pelatihan Peningkatan Wawasan, Seminar dan Lokakarya di bawah target yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hambatan diperlukan adanya koordinasi yang lebih intensif dengan pihak pusat.

(8)

Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu jumlah SDM Sekretariat KPID Jawa Barat terutama di sub bagian Tata usaha yang terbatas jumlahnya, kurang sebanding dengan tingginya


249

volume pekerjaan karena harus menagani urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan umum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusinya dengan melakukan rangkap tugas dalam menangani pekerjaan yang ada, dan untuk tahun 2012 telah mengajukan permohonan penambahan pegawai ke BKD yang diharapkan dapat segera direalisasikan. (9)

Terbatasnya sarana dan parsarana serta sumber daya aparatur yang profesional dan berkualitas dalam meningkatkan

produktivitas kerja

aparatur. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan Tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur yang berkesinambungan. Mempersiapkan diklat bagi aparatur yang akan memasuki persiapan pensiun. (10) tenaga PNS yang direncanakan dapat mengisi kebutuhan SDM di RSUD Al Ihsan tidak terealisaikan seluruhnya sehingga jumlah penyerapannya hanya 35.61% sedangkan Kegiatan peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang dana bersumber dari dana operasional realisasi anggaran sebesar Rp. 1..782.373..732,- atau 70.03% dari total anggaran,

pelaksanaan kegiatannya disesuaikan dengan kondisi

keuangan rumah sakit namun kegiatan yang sangat dibutuhkan tetap dapat dilaksanakan dan tidak pula mengurangi kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun solusinya untuk tahun anggaran 2012 jumlah PNS yang dibutuhkan harus tetap dapat terealisasi sehingga anggaran harus

dicadangkan dan peningkatan kualitas

tenanga

kesehatan besarannya harus disesuaikan dengan kebutuhannya. (11) Permasalahan pada program di atas, yaitu program kegiatan ini bersifat penyediaan

dana

yang

disesuaikan

dengan

permintaan

atau

permohonan maka permasalahannya adalah kelebihan penyediaan anggaran dan penjadwalan yang kurang tepat ini adalah uang duka yang sisa anggarannya yang tidak bisa diserap, dan juga POR Setda yang tidak dilaksanakan karena kegiatannya bersamaan dengan bulan suci ramadan dan juga kegiatannya didahului oleh PORPROV yang seharusnya POR Setda terlebih dahulu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah dalam pengganggaran dan penjadwalannya harus di rencanakan secara optimal untuk mengurangi sisa lebih perhitungan anggaran

11) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a)

Pelaksanaan Program Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan seluruh Organisasi Perangkat Dinas (OPD) di lingkungan


250

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 317.334.110.550,11, realisasi anggaran sebesar Rp. 235.142.687.092,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) selama 12 bulan, Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan, tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat selama 12 bulan, terselenggaranya perjalanan dinas, tersedianya meterai selama 12 bulan, tersedianya belanja jasa Telepon selama 12 bulan, tersedianya belanja jasa Internet selama 12 bulan, tersedianya belanja jasa listrik selama 12 bulan, tersedianya majalah dan surat kabar selama 12 bulan, tersedianya belanja jasa TV berbayar, tersedianya belanja air dan gas selama 12 bulan. Terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk penyediaan/fasilitasi media cetak dan internet serta internet untuk melancarkan lalu lintas data dalam rangka mendukung JABAR Cyber Province.

b)


Masih banyak pejabat struktural dan karyawan/wati yang belum memiliki

sertifikat

pengadaan

barang/jasa

untuk

mendukung

pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pada program ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah dengan mengikutsertakan para pejabat struktural dan karyawan/wati yang potensial, dalam setiap penyelenggaraan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa oleh lembaga yang berwenang. (2)

Sebagian besar OPD di Provinsi Jawa Barat memiliki permasalahan yang sama, dalam kaitannya dengan sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai. Tersedianya gedung perkantoran (sarana dan prasarana kantor) yang layak pakai adalah suatu hal yang sangat vital untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di Provinsi Jawa Barat sarana gedung perkantoran yang tidak layak pakai banyak terjadi di Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat-IV, Balai-Balai Teknis dan UPTD/UPP yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan anggaran yang memadai untuk revitalisasi sarana dan prasarana gedung perkantoran. Diharapkan dengan terwujudnya sarana dan prasarana gedung perkantoran yang layak pakai, dapat meningkatkan kinerja OPD yang bersangkutan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat..


251

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat a) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat miskin, sekitar Desa hutan dan

Desa

Pesisir,

yang

dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 308.500.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

223.907.500,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

Meningkatnya pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat di desa. (2)

Kegiatan

Fasilitasi

dilaksanakan

Peningkatan

Badan

Partisipasi

Pemberdayaan

Masyarakat,

yang

Masyarakat

Dan


Rp.

570.000.000,-,

551.962.000,-. Hasil

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam kegiatan BBGRM dan bertambahnya jumlah KPM serta meningkatnya kualitas pelatih KPM. (3)

Kegiatan Pemasyarakatan, Pemanfaatan dan Pengembangan serta Gelar Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Jawa Barat dan Tingkat Nasional, yang

dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Dan


Rp.

1.553.779.000,-,

Rp. 1.440.454.150,-. Hasil

realisasi

anggaran

sebesar

pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya

pemasyarakatan, pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna. (4)

Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Masyarakat dan Desa

Perbatasan

yang

dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 651.583.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 603.056.900,- Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah

terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur masyarakat desa perbatasan. (5)

Kegiatan Pembinaan terhadap Desa Lokasi sasaran Program Tahun 2011, yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

376.035.000,-.

400.000.000,-, Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

adalah

sebesar

Rp.

meningkatnya

sinergitas dan pembinaan terhadap desa lokasi sasaran program tahun 2011. (6)

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran


252

sebesar

Rp.

500.000.000,-

474.500.000,-.

Hasil

,

Realisasi

Pelaksanaan

Anggaran

Kegiatan

adalah

sebesar

Rp.

terlaksananya

Kegiatan Festival Kesenian Rakyat Wilayah I dalam HUT Provinsi Jawa Barat, terlaksananya Pameran dan Bazar Pembangunan Wilayah di Wilayah I (Kota Sukabumi) dan terlaksananya Bhakti sosial melalui penanaman Pohon di 6 Kabupaten/kota di Wilayah I (7)

Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya di Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

491.915.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terselenggaranya rangkaian menyambut Hari Jadi Provinsi Jawa Barat Tahun 2011; terpeliharanya budaya di Wilayah III Provinsi Jawa Barat, Tersalurkannya potensi pelaku seni budaya.

b)


Didalam kegiatan BBGRM tidak semua kabupaten/kota melaksanakan BBGRM.

Solusi

menghimbau Kabupaten

Kota

untuk

menunjang

pelaksanaan BBGRM. (2)

Masih banyaknya Desa perbatasan yang belum menjadi sasaran program. Solusi untuk Desa Perbatasan secara bertahap akan dijadikan sasaran program Pemenuhan Sarana dan Prasarana Masyarakat dan Desa Perbatasan

2) Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa a)


Kegiatan Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.082.000.000,-

realisasi

anggaran sebesar Rp. 4.935.067.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah termonitor dan terevaluasinya PNPM MP pada 17 kabupaten di Jawa Barat. (2)

Kegiatan Evaluasi Pembangunan Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban, yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.103.000.000,- realisasi

anggaran sebesar

Rp. 2.096.400.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terevaluasinya pelaksanaan pembangunan desa peradaban/desa mandiri. (3)

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS), yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat,dengan


253

alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 702.060.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Terbangunnya infrastruktur/sarana dan prasarana di lokasi TMMD dan BSMSS. (4)

Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 187.427.000,-.

Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah bertambahnya

pengetahuan pengelola BUMDes dan Pasar Desa dalam mengelola usahanya. (5)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, yang dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Dan

Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

Rp.

300.000.000,-,

280.762.500,-.

Hasil

realisasi

anggaran

pelaksanaan

kegiatan

sebesar adalah

tersosialisasikannya bantuan keuangan untuk aparatur pemerintahan desa. (6)

Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan, yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 880.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 840.230.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Terpilihnya juara lomba desa dan lomba kelurahan tingkat provinsi dan tingkat nasional.

(7)

Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan, yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar


kegiatan

adalah

terlaksananya

bimbingan

teknis

penyusunan profil desa dan kelurahan. (8)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 91.286.973.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 86.192.459.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan desa/kelurahan. (9)

Kegiatan Survey Calon Lokasi Desa Penerima Bantuan Gubernur Program Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban Tahun 2012, yang dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Dan


Rp.

1.500.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.489.500.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Terpilihnya calon


254

lokasi desa penerima bantuan Gubernur Program Desa Mandiri menuju desa peradaban tahun 2012. (10) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum

Provinsi Jawa

Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Rakor penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebanyak 1 kali, terinventarisirnya data tanah kas desa sebanyak 55 data, terinventarisirnya masa kerja Kepala Desa sebanyak 1 dokumen, tersusunnya bahan kebijakan Pemerintah Provinsi terhadap pemantapan pemerintahan desa. (11) Kegiatan Fasilitasi

Penetapan dan Pengasan Batas

Desa, yang

dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

245.650.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terselenggaranya rapat koordinasi penetapan dan penegasan batas desa sebanyak

40

orang,

terindentifikasinya

titik

batas

desa

di

3

kota/kabupaten, tersusunnya evaluasi dan pelaporan kegiatan sebanyak 3 buku.

b)


Belum optimalnya pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa di Jawa Barat. Solusi Pemerintah Provinsi menyiapkan pedoman umum tentang penetapan dan penegasan batas desa dan menyarankan kabupaten/kota

mengalokasikan

anggaran

untuk

melaksanakan

penetapan dan penegasan batas desa yang telah menjadi urusan kabupaten/kota. (2)

Kondisi terkini ruislag tanah kas desa (TKD) lebih cenderung untuk pengembangan perumahan (diluar kepentingan umum) berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Solusi melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai otorisator Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

(3)

Di Jawa Barat belum tersedia database yang menginventarisasi Tanah Kas Desa (TKD) sebagai alat pengendalian terhadap jumlah/luas TKD. Solusi Diperlukan database inventarisasi Tanah Kas Desa (TKD) di Jawa Barat.

(4)

Belum Seluruh Desa/ Kelurahan membuat Profil Desa/ Kelurahan sesuai ketentuan aplikasi Kepmendagri tahun 2011. Solusi yang dilakukan adalah mensosialisasikan penyusunan Profil Desa/Kelurahan ke Desa2 dan Kelurahan.


255

22. URUSAN SOSIAL 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtyeraan Sosial (PMKS) Lainnya a)

Pelaksanaan program (1)

Kegiatan Peningkatan Penanganan Lanjut Usia di Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW), yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.

4.087.990.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.055.774.777,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pembinaan dan pelayanan bagi lanjut usia bagi orang lanjut usia sehingga mereka dapat melaksanakan hari tuanya dengan tentram dan bahagia. (2)

Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya (BRSBK), yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.064.340.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.021.883.750,-. Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

Terlaksananya

penanganan

gelandangan dan pengemis serta anak jalanan sehingga dapat mewujudkan

kesejahteraan

sosial

secara

mandiri

dan

dapat

melaksanakan fungsi sosialnya pada Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya (BRSBK) 2 Angkatan masing-masing 125 0rang total 250 orang, di sub unit penanganan anak jalanan Palimanan Cirebon sebanyak 2 angkatan @50 orang total 100 orang, sedangkan Sub Unit Rumah Persinggahan Caringin menangani sebanyak 370 orang. (3)

Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (BRSPC) Cibabat Cimahi, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 1.780.495.000,-,


Rp. 1.766.641.339,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 100 orang penyandang cacat sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dan dapat hidup secara mandiri. (4)

Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di Balai Rehabvilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (RSKW), yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.830.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.2.701.329.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya kemauan dari eks wanita tuna susila sehingga dapat meningkatkan kehidupan dan penghidupannya yang dibina di BRSKW Palimanan Cirebon 220 orang dan Sub Unit RSKW Cibadak Sukabumi 110 orang, total yang dibina sebanyak 330 orang.


256

(5)

Kegiatan

Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial Remaja di Balai

Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR) Cibabat Cimahi dan Sub Unit Rumah Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (RPSBR) Ciganjeng Ciamis, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.213.800.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.156.321.900,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalahMeningkatnya pengetahuan dan keterampilan Remaja Putus Sekolah

sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara

mandiri 240 orang di BPSBR dan 120 RPSBR totalnya 360 orang anak putus sekolah. (6)

Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban narkotika di BRSPP Lembang - Bandung Barat, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.182.870.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp. 2.093.691.250,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan adalah adanya perubahan sikap hidup 100 orang eks Korban Narkotika sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara layak dan wajar dalam masyarakat. (7)

Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak di BPSAA Subang dan Sub Unit, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.300.721.724,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 5.835.812.130,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan anak yatim, piatu dan yatim piatu dan Meningkatnya fungsi sosial anak yang mengalami hambatan fungsi sosial di BPSAA Subang 100 orang, 80 orang di BPSAA Ciumbuleuit, 60 orang di BPSAA Bogor, 30 orang Rumah Perlindungan Sosial Anak Balita (RPSAB)

Cimahi dan 640 orang RPSPA Cisurupan

Garut. (8)

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi


2.085.697.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.967.161.050,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi 100 Anak Nakal / ABH sehingga dapat menjalankan fungsi dan peran sosialnya secara layak dan wajar di masyarakat. (9)

Kegiatan Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Perlindungan Sosial Anak Terlantar di Luar Balai, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi


280.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 265.260.280,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Meningkatnya perlindungan anak terlantar melalui Pemberdayaan 100 orang anak jalanan, dan Pemberdayaan 60 orang tua anak jalanan.


257

(10) Kegiatan

Peningkatan

Pelayanan

Kesejahteraan

Sosial

Keluarga

Berumah Tidak layak huni di Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 106.000.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

meningkatnya

kemampuan

dan

keterampilan keluarga berumah tidak layak huni melalui usaha ekonomis produktif sebanyak 120 KK. (11) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam kelompok Usaha Bersama, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 187.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 187.500.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah 250 Keluarga miskin mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan perkembangan ekonomi harkat dan martabatnya. (12) Kegiatan Peningkatan Pengetahuan, kemampuan Lanjut Usia terlantar di Luar panti di Kota Bandung, Kabupaten Garut dan Kabupaten Subang, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.840.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

149.878.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terbimbingnya 50 orang Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Lanjut Usia Produktif

dan terbimbingnya 25 orang Pengurus Panti Sosial Tresna

Werdha (PSTW). (13) Kegiatan

Peningkatan

pengetahuan,

kemampuan

dalam

rangka

pelayanan Rehabilitasi sosial Korban Narkotika di Luar Balai pada 26 kabupaten/kota, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 346.583.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 327.105.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah 25 orang Bimbingan Sosial Anak Nakal dan Korban Narkotika (ANKN) , 25 orang Bimbingan Keterampilan Vokasional bagi Anak Nakal dan Korban Narkotika dan 30 orang Bimbingan Sosial Kewirausahaan bagi ANKN. (14) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat di Kabupaten Sukabumi, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 152.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 152.500.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya Kemampuan 150 orang Masyarakat Adat dalam mengelola Usaha Ekonomis Produktif (UEP). (15) Kegiatan Peningkatan Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesejahteraan Janda PKRI, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 163.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 158.855.000,-. Hasil pelaksanaan


258

kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan bagi 5 orang PKRI, 225 Janda PKRI dan 6 orang keluarga pahlawan. (16) Kegiatan

Peningkatan

Pengetahuan,

Kemampuan

dalam

Rangka

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat di Masyarakat pada 26 kabupaten/kota, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 825.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 820.696.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya bimbingan sosial bagi 500 orang penyandang cacat. (17) Kegiatan Pemetaan Anak Jalanan di Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Karawang, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

659.595.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersusunnya dokumen data dan informasi permasalahan anak jalanan terdiri dari 4518 buku Rekap Pendataan Anak Jalanan dan 50 Buku Pendataan Tingkat Provinsi. (18) Kegiatan Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kota Cirebon dan Kabupaten Subang, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 532.043.665,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

460.493.665,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

meningkatnya pengetahuan, kemampuan serta keterampilan 300 0rang petugas pendamping PKH dalam mewujudkan kesejahteraan sosial Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). (19) Kegiatan Pengelolaan Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua (Eks Yayasan Darmaloka), yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah nihil (tidak terlaksana) karena sudah dianggarkan oleh Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat sehingga anggaran tersebut dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat. (20) Kegiatan

Peningkatan

Pengetahuan,

Kemampuan

dalam

Rangka

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Luar Balai pada 26 kabupaten/kota, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 277.138.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 266.314.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 30 orang


259

dengan HIV/ AIDS (ODHA) dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan sosial secara mandiri,150 orang Kalangan Resiko tinggi tuna sosial, 40 orang tokoh masyarakat dan 10 orang pendamping. (21) Kegiatan dan penghargaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)/Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Berprestasi Tingkat Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 146.350.000,-

hasil kegiatan terpilihnya 10 (sepuluh) Kelompok

Usaha Bersama (KUBE) berprestasi tingkat Jawa Barat yang akan dilombakan pada tingkat nasional dan menjadi percontohan untuk KUBE sejenis. (22) Kegiatan

Koordinasi

dan

Fasilitasi

Penanganan

Anak,

Lansia,

Penyandang Cacat dan Pelaksanaan Hari-Hari Besar Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

440.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

431.255.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya koordinasi dan fasiliatsi peringatan hari lanjut usia, hari anak nasional dan hari penyandang cacat (HIPENCA) Tingkat Jawa Barat, terlaksananya Rakor Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

sehingga

meningkatnya pemahaman makna hari-hari besar dan sinergitas program dan kegiatan PMKS. (23) Kegiatan

Fasilitasi

dan

koordinasi

Penanganan

Penyalahgunaan

Narkotika di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 94.110.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya Rakor penanganan penyalahgunaan narkotika di Jawa Barat sehingga meningkatnya penanganan penyalahgunaan narkotika di Jawa Barat. (24) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepahlawqanan, yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

391.860.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terfasilitasinya Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Jawa Barat berupa 4 kajian dan seminar pengusulan calon Pahlawan Nasional asal Jawa Barat, terlaksananya Rakor Penanganan Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepahlawanan diikti Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Pemibinaan pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepahlawanan Tingkat Jawa

Barat

bagi

guru

sejarah/PPKN

dan

siswa

SLTA

utusan

Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sehingga dapat terkoordinasikannya penanganan

nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan di Jawa Barat,

terpahaminya nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan bagi guru dan


260

generasi muda dan ditetapkannya satu orang calon Pahlawan Nsional dari 4 yang diusulkan yaitu Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

b)


Pemerintah

Kabupaten/Kota

belum

seluruhnya

menstrukturkan

Dinas/Instansi/Lembaga yang secara khusus menangani masalah kesejahteraan sosial baik dilihat dari nomenklatur lembaga dan fungsinya. Solusinya, Pengadaan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai didukung oleh peningkatan kualitas, kuantitas sumber daya manusia yang menangani bidang kesejahteraan sosial. (2)

Terbatasnya kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten/ Kota untuk menangani

permasalahan

program dengan

kesejahteraan

sosial

dan

sistem sharing kegiatan seperti

keterpaduan seleksi awal,

bimbingan, pemberian bantuan serta bimbingan lanjut belum terlaksana secara terpadu. Solusinya, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Lembaga/Instansi yang khusus menangani Pembangunan Kesejahteraan Sosial pada masing-masing Kabupaten/Kota (3)

Tingginya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial baik secara kualitas, kuantitas maupun kompleksitas, terutama di wilayah perkotaan sehingga memerlukan pola penanganan yang sinergitas serta dukungan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat serta dunia usaha. Solusinya, Meningkatkan sinergitas dan koordinasi penanganan kesejahteraan sosial antar tingkatan Pemerintah Pusat, Provinsi dan

Kabupaten /Kota didukung oleh penguatan dan

pengembangan kapasitas Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) (4)

Terbatasnya

lembaga/balai

Penyandang

Masalah

milik

pemerintah

Kesejahteraan

Sosial

yang

menangani

(PMKS).

Solusinya,

Mengusulkan peningkatan jumlah UPTD dalam penanganan PMKS

2) Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial a)

Pelaksanaan program (1)

Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial bagi Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) pada 26 kabupaten/kota, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 686.410.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 685.227.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan terwujudnya rasa kesetiakawanan sosial masyarakat melalui bimbingan sosial tenaga penyuluh bagi 30 orang pengurus PKK, 30 penyiar radio, penyuluhan melalui radio, penyuluhan sosial melalui media cetak: roll banner,


261

billboard, kalender, leaflet, penyuluhan berbasis masyarakat bagi 300 orang, pameran/ekspo dan bakti sosial dalam rangka HKSN. (2)

Kegiatan

Pemberdayaan Karang Taruna dalam Pelaksanaan Usaha

Kesejahteraan Sosial (UKS) pada 10 kabupaten/kota, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 240.116.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlatihnya

karang taruna

melalui

Bimbingan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) sebanyak 36 Karang Taruna, dan 60 Karang Taruna melalui Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). (3)

Kegiatan Peningkatan kemampuan tenaga Kesejahteraan Sosial pada Balai Pelatihan Pekerjaan Sosial (BPPS) Cimahi, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.030.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.027.067.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan

284

orang

tenaga

kesejahteraan

sosial

dalam

menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). (4)

Kegiatan Koordinasi dan Sinkornisasi Penyusunan Program Aspek Pembangunan

Kesejahteraan

Sosial

pada

kabupaten/kota,

yang

dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 389.014.800,72,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 369.708.600,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terjalinnya koordinasi program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dengan kabupaten / kota serta temu konsultasi Mitra Praja Utama Bidang Kesejahteraan Sosial. (5)

Kegiatan Bimbingan Motivasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada 26 kabupaten/kota, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 482.825.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp. 439.166.040,-. Hasil pelaksanaan kegiatan

adalah terbinanya 157 Peserta dan Pengurus KUBE se jawa barat, serta 41 Usaha Ekonomis Produktif (UEP). (6)

Kegiatan Peningkatan Kemandirian Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada 26 kabupaten/kota, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 180.000.000,-, realisasi anggaran sebesar kegiatan

adalah

Rp. 165.366.000,-. Hasil pelaksanaan

meningkatnya

pengetahuan

PSM

dalam Usaha

Kesejahteraan Sosial sebanyak 35 orang dan Bimbingan UKS bagi PSM andalan sebanyak 20 orang. (7)

Kegiatan

Pemberdayaan

Organisasi

Sosial

(Orsos)

dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada 26 kabupaten/kota, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi


262

anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terpenuhinya

kebutuhan Orsos dalam Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial yang meliputi 40 orang peserta bimbingan manajemen Orsos dan 30 orang peserta penguatan sertifikasi atribut Orsos. (8)

Kegiatan Penilaian dan Penghargaan Panti Swasta Berprestasi Tingkat Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

150.000.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlaksananya penilaian dan penghargaan pada panti sosial swasta berprestasi tingkat Jawa Barat. (9)

Kegiatan Bimbingan Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Sosial pada 26 kabupaten/kota, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaransebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 199.070.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang Undian Gratis Berhadian (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) sebanyak 104 orang.

(10) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Aspek Kesejahteraan Sosial pada 26 kabupaten/kota, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 389.014.800,72, realisasi anggaran sebesar Rp. 369.708.600,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terjalinnya koordinasi program dan kegiatan

pembangunan

bidang

kesejahteraan

sosial

dengan

kabupaten/kota serta temu konsultasi Mitra Praja Utama Bidang Kesejahteraan Sosial. (11) Kegiatan Pengkajian Naskah Akademis dalam Rangka Persiapan RAPERDA Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 248.752.800,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya Naskah Akademis dalam rangka penyusunan RAPERDA Kesejahteraan Sosial. (12) Kegiatan Peningkatan Program Corporate Social Responsibility (CSR), yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 265.622.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusun dan Tersosialisasikannya Pedoman Pemberdayaan Masyarakat melalui CSR. (13) Kegiatan Pendampingan Monitoring dan Laporan Pelaksanaan Inpres 3 Tahun 2010, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 180.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

91.800.000,-.


Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

263

terlaksananya monitoring pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang

Program

Pembangunan

Yang

Berkeadilan

pada

24

Kabupaten/Kota.

b)


Permasalahan (a)

PSKS terutama Organisasi Sosial (Orsos) yang menangani PMKS yang berjumlah sekitar 2.232 yang terdaftar di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat hampir 60 % belum mandiri artinya masih menggantungkan pada bantuan pemerintah dan masuk kategori tipe C.

(b)

Manajemen pelayanan pada LKS masih harus ditingkatkan.

(c)

Belum optimalnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, baik secara kelembagaan maupun perorangan terutama dalam kegiatan pendampingan

(d)

Belum optimalnya peran aktif dunia usaha dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial melalui CSR di Jawa Barat

(e)

Belum optimalnya penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber kesejahteraan sosial

(f)

Belum adanya peraturan daerah tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial tingkat provinsi.

(2)

Solusi (a)

Peningkatan kapasitas PSKS dan dunia usaha dalam manajemen organisasi maupun kemandirian melalui LKS.

(b)

Pemberdayaan

PSKS

yang

berkesinambungan

dengan

melibatkan semua pihak terkait, sehingga mendorong sumber daya kesejahteraan sosial untuk berbuat dan berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial secara melembaga. (c)

Mengalokasikan anggaran yang memadai dan proporsional dalam bidang kesejahteraan sosial.

23. URUSAN KEBUDAYAAN 1)

Program Pengembangan Nilai Budaya a) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Benda Cagar Budaya, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.590.461.512,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terdapatnya dukungan penanganan Situs untuk percepatan pembangunan waduk Jati Gede sebanyak 3 kali, Pameran Benda Cagar Budaya

(BCB)

se-MPU,


terpasangnya

Papan

Nama/Papan

264

Petunjuk/Papan Larangan sebanyak 20 papan nama, tertata dan terpeliharanya Situs/BCB/Site museum di Jawa Barat sebanyak 8 situs/BCB,

laporan survai Potensi dan Ekskavasi Penyelamatan Situs

Batu Jaya, serta Bimtek Juru Pelihara dan Bimtek Konservasi Pemeliharaan Situs/BCB. (2)

Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.008.132.200,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 998.210.200,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah teraktualisasinya Bahasa dan Sastra Daerah yang meliputi Lomba Presenter Bahasa Daerah dengan sasaran masyarakat umum kalangan generasi muda usia 16 sampai dengan 22 tahun diikuti 100 peserta, kemah sastra dengan sasaran masyarakat umum kalangan generasi muda usia 16 sampai 23 tahun diikuti 48 peserta, dokumen buku karya sastra daerah sebanyak 1 naskah, dokumen Revisi buku ungkapan Tradisional Jawa Barat sebanyak 1 naskah; terselenggaranya workshop Bahasa Daerah dengan sasaran masyarakat umum kalangan generasi muda usia 16 sampai dengan 21 tahun diikuti 100 peserta; bertemunya Sastrawan dan Budayawan Jawa Barat sebanyak 10 peserta dalam acara temu sastera; serta bertemunya para birokrat pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, dengan para pakar Bahasa Sunda dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat, Sastrawan dan Budayawan Jawa Barat, Guru Bahasa Sunda dan Tokoh Masyarakat Sunda dalam acara Kongres Bahasa Sunda. (3)

Kegiatan Peningkatan Apresiasi Permuseuman Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.442.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.420.357.005,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah dikenalnya Kain Batik dan Tenun Jawa Barat koleksi Museum Sri Baduga dalam Pameran Nasional Kain di Palu (Sulawesi Tengah) yang diikuti oleh peserta dari 21 Museum Provinsi, 1 Museum Khusus dan 2 Museum Daerah, dengan sasaran masyarakat, pelajar sekolah, dan praktisi pendidikan; dikenalnya alat musik tradisional Jawa Barat dalam Pameran Nasional Keragaman Alat Musik di Provinsi Jambi yang diikuti oleh peserta dari 25 Museum Provinsi, 1 Museum Khusus dan 2 Museum Daerah, dengan sasaran masyarakat, pelajar sekolah, dan praktisi pendidikan; tersebarnya informasi mengenai Profil Dan Koleksi Museum Sri Baduga dalam Pameran Regional Kepurbakalaan dan Permuseuman (Pameran Keliling) di Subang dan Pameran Regional Kepurbakalaan dan Permuseuman MPU di Provinsi DKI Jakarta, yang diikuti oleh peserta dari 7 museum daerah, melalui beberapa koleksi dengan menampilkan


265

tujuh unsur kebudayaan dengan sasaran masyarakat, pelajar sekolah, dan praktisi pendidikan, jumlah pengunjung sebanyak 17.890 orang di Subang dan sebanyak 11.500 orang di Jakarta; tersebarnya informasi mengenai Profil Dan Koleksi Dari Bahan Baku Bambu dalam Pameran Intercity (Ruang Publik) meliputi peralatan, perkakas yang terbuat dari bambu mulai dari alat kesenian, perkakas dapur, permainan dari bambu, dan lainnya dengan sasaran masyarakat, pengunjung mall, pelajar sekolah, dan praktisi pendidikan yang pada realisasinya dikunjungi oleh 8.750 pengunjung; dokumen transliterasi dan deskripsi Naskah Kuno Koleksi Museum Negeri Sri Baduga; dokumen alih aksara bahasa serta kajian naskah kuno; arsip digital reproduksi naskah kuno sebanyak 20 naskah; tertatanya data 300 buah koleksi untuk panduan di Ruang Pamer Tetap dan Touchscreen; terselenggaranya acara Jalan Santai dengan tema “Menelusuri Jejak Sejarah” diikuti sebanyak 750 peserta sebagai

apresiasi

Museum

terhadap

Masyarakat

dalam

rangka

Milangkala Museum yang ke-31; serta tersedianya dokumen AD/ART AMI Jabar, bahan Musda AMI Jabar, dan pengurus AMI Jabar dalam rakor Permuseuman Asosiasi Museum Indonesia yang diikuti oleh beberapa museum yang ada di Provinsi Jawa Barat. (4)

Kegiatan Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Kepurbakalaan, Permuseuman, Sejarah dan Nilai Tradisional, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.260.429.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terwadahinya aspirasi masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai budaya baik dari masyarakat adat di Jawa Barat melalui Festival Budaya Jawa Barat di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sumedang; tersedianya dokumen Masterplan Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Percandian Situs Batujaya Kabupaten Karawang untuk melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan tinggalan budaya yang mempunyai nilai sejarah dan arkeologi yang tinggi sebagai ilmu pengetahuan

dan wisata budaya

andalan Jawa Barat, juga dapat memperkokoh jatidiri bangsa dan ketahanan budaya masyarakat; tersedianya dokumen Sejarah Cirebon untuk menanamkan kesadaran bersejarah, juga nilai-nilai kejuangan, patriotisme dan nasionalisme para pejuang dalam mempertahankan Kemerdekaan. Selain itu, untuk meluruskan sejarah Cirebon dari berbagai

versi

dan

dikaji

secara

ilmiah

yang

dapat

dipertanggungjawabkan keakuratannya; terbinanya Tenaga Penggerak Pedesaan bidang Kebudayaan di Jawa Barat untuk menjadikan tenaga penggerak

pedesaan

bidang

kebudayaan

yang

terampil,

berpengetahuan dan berwawasan budaya daerah yang luas, sehingga


266

menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri, berdaya guna dan berhasil guna serta mempunyai ketahanan budaya dan memperkokoh Jatidiri; tersedianya Pedoman bidang Kebudayaan di Jawa Barat (Kepurbakalaan, Kesejarahan dan Nilai Tradisi) sebagai acuan dalam perlindungan, penyelamatan dan pemeliharaaan potensi tinggalan budaya tangible dan intangible yang menempati suatu kawasan sekaligus

konsep

pengembangan

dan

terdokumentasikannya bahan pengusulan Situs

pemanfaatannya; Batujaya sebagai

kelengkapan pengusulan situs Batujaya sebagai World Heritage; serta tersedianya dokumen penggalian Kearifan Budaya Lokal sebagai bahan untuk

informasi

kepada

masyarakat

Jawa Barat,

agar

mereka

mengetahui dan mengenal kekayaan budaya yang dimiliki dan diwariskan oleh leluhurnya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang tinggi untuk memperkuat jatidiri dan ketahanan budaya bangsa. (5)

Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sejarah serta Nilai-nilai Tradisional, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 307.244.300,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya dokumen Deskripsi Cerita Rakyat Jawa Barat Bakal Genangan Waduk Jatigede Sumedang sebanyak 1 (satu) naskah dan 500 (lima ratus) eksemplar buku untuk menyelamatkan tinggalan cagar budaya dan cerita rakyat yang ada di masyarakat

yang

terkena

dampak

genangan

Waduk

Jatigede

Sumedang; terselenggaranya acara Apresiasi Kesejarahan Bagi Siswa Sekolah

untuk

meningkatkan

pemahaman

masyarakat

terutama

generasi muda di kalangan sekolah akan pentingnya sejarah di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang. (6)

Kegiatan Penataan Koleksi (Manuskrip) Museum Sri Baduga, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 298.227.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah koleksi naskah di Museum Negeri Sri Baduga terawetkan dengan fumigasi sebanyak 70 naskah, dan restorasi naskah yang lapuk sebanyak 20 buah; serta terpenuhinya sarana penyimpanan sebanyak 21 buah.

(7)

Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 530.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 493.557.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya acara unjuk prestasi budaya di wilayah II.


267

(8)

Kegiatan Prestasi Budaya yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 30.500.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya acara prestasi budaya di wilayah IV.

(9)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Upaya Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

297.575.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terkoordinasikannya pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat diikuti 130 peserta dan terselenggaranya workshop diikuti 20 peserta. (10) Kegiatan Penyusunan Buku Sejarah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 180.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 175.470.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah naskah buku sejarah Provinsi Jawa Barat.


Adanya permasalahan pelaksanaan relokasi Situs Jati Gede Kabupaten Sumedang yang melibatkan masyarakat di sekitar situs tersebut. Solusinya selain pada tahun yang lalu Pemerintah telah melakukan upaya pendekatan persuasif kepada masyarakat di sekitar situs yang akhirnya dapat mengijinkan pemerintah melakukan studi teknis dan pendokumentasian terhadap situs-situs tersebut; menangguhkan upaya relokasi situs dan mendahulukan berbagai studi teknis dan fotogrametri serta pendekatan sosial budaya membuat rekomendasi kepada OPD terkait

untuk

segera

melaksanakan

penyelesaian

penggantian

kompensasi lahan kepada masyarakat agar rencana pembangunan waduk dapat berjalan dengan lancar; pada tahun ini Pemerintah pun melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk upaya persuasif bagi percepatan pembangunan Waduk Jati Gede; (2)

Masih melemahnya penggunaan bahasa daerah pada masyarakat Jawa Barat. Solusinya melakukan upaya peningkatan frekuensi lomba dan apresiasi bahasa dan sastra daerah kepada generasi muda Jawa Barat dan melaksanakan fasilitasi terhadap penyelenggaraan Kongres Bahasa Sunda.

(3)

Masih banyaknya aset tinggalan sejarah yang masih belum tersentuh sehingga dikhawatirkan hilang atau musnah. Solusinya melakukan upaya

kerja

sama


dengan

para

tokoh/pakar

kebudayaan

dan

268

masyarakat yang terkait dengan tinggalan budaya tersebut dan melaksanakan berbagai upaya pendokumentasian sejumlah tinggalan budaya serta menyelenggarakan pembinaan teknis kepada para juru pelihara sebagai satuan tugas terdepan pemeliharaan cagar budaya yang ada di Jawa Barat; (4)

Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap eksistensi museum sebagai salah satu obyek wisata budaya, obyek pendidikan dan sarana penelitian. Solusinya Peningkatan pembinaan terhadap budaya daerah dalam rangka mengikis

nilai-nilai yang kurang relevan dengan

kepribadian masyarakat Jawa Barat melalui festival budaya dan penyusunan pedoman bidang Kebudayaan sebagai acuan pembinaan budaya yang berkelanjutan. (5)

Kurangnya sarana publik yang secara berkesinambungan menampilkan seni budaya daerah baik dengan fungsi pembinaan maupun fungsi media apresiasi dan ekspresi masyarakat di bidang seni budaya. Solusinya melakukan upaya peningkatan frekuensi dan kulitas aktivitas museum yang melibatkan peran serta masyarakat termasuk generasi muda dan siswa sekolah yang dikemas melalui Gerakan Cinta Museum serta membuat sejumlah event yang berupaya mengenalkan museum kepada publik di ruang publik seperti mall atau department store dengan kemasan kekinian dan sasarannya masyarakat umum menengah ke atas. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya promosi eksistensi museum terhadap masyarakat dengan mengubah citra museum kepada konsep yang lebih kekinian.

(6)

Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) khusunya pemerintahan baik di Provinsi maupun Kabupaten/kota yang memiliki kompetensi di latar belakang budaya sehingga pengelolaan aspek kebudayaan dirasakan belum optimal. Solusinya adalah menjalin kemitraan dengan “Tim Kreatif” yang dibentuk dalam upaya peningkatan kemitraan dengan para seniman dan budayawan disamping untuk mengatasi kekurangan kompetensi SDM yang ada masih direkomendasikan kepada Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengisi kekosongan kursi di pemerintahan dengan sejumlah sarjana di bidang kebudayaan (Antropologi, Sejarah, Arkeologi, Filologi).

2)

Program Pengelolaan kekayaan dan Keragaman Budaya a)


Kegiatan Pemberdayaan Sarjana Seni, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp. 1.000.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya


269

kegiatan pemberdayaan 60 orang sarjana seni sebanyak 1 kali di 4 wilayah Jawa Barat dengan melaksanakan proses latihan sekaligus pengemasan sumber garapan yang diangkat dari seni helaran di daerah setempat (2)

Kegiatan Peningkatan Apresiasi Seni Jawa Barat di Anjungan Jawa Barat TMII, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Pergelaran Seni Budaya seJawa Barat sebanyak 27 kali, Karnaval Prajurit sebanyak 1 kali, Parade Tari Nusantara sebanyak 1 kali, Parade Lagu Nusantara sebanyak 1 kali, Festival Rengkak Tandang Tari Kreasi Jawa Barat sebanyak 1 kali, Paket acara khusus di BP. Anjungan Jawa Barat TMII sebanyak 1 kali. (3)

Kegiatan Pementasan Gelar Seni Jawa Barat di Taman Budaya, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 499.800.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Gelar Aneka Ragam Seni, sebanyak 5 kali; Pergelaran seni pertunjukan rakyat dari Kabupaten/kota se-Jawa Barat yang di wakili 4 Kabupaten/kota diantaranya Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang dan Kota Bandung, Temu Karya Taman Budaya Nasional di Solo, sebanyak 1 kali yaitu berupa pameran foto seni pertunjukan, dialog seni dan rapat forum kepala Taman Budaya se-Indonesia, serta keikutsertaan Taman Budaya Jawa Barat dalam kegiatan temu karya Taman Budaya seIndonesia yang mengambil tema “Kebhinekaan Pusaka Nusantara” , yang dilaksanakan di Solo Jawa Tengah ( Jawa Barat menampilkan “Hajat Cai”) yaitu terlaksananya Pesona Budaya Jawa Barat, sebanyak 1 kali (Pesona Budaya yang diwakili oleh Bakorwil II Purwakarta yang dikoordinir oleh Kabupaten Karawang menampilkan Gelar Seni “Topeng Banjet” serta Pameran Seni dan Kriya Khas Bakorwil II Purwakarta) dan Pelatihan Seni Pertunjukan dan Evaluasi Pelatihan sebanyak 1 kali yang meliputi Seni Tari, Seni Karawitan, Pencak Silat dan diikuti oleh pelajar dan masyarakat di lingkungan Taman Budaya selama 25 kali pertemuan dan 1 kali evaluasi pergelaran.

(4)

Kegiatan

Revitalisasi

Seni

Tradisional

di

Taman

Budaya,

yang

dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Revitalisasi Seni Uyeg sebanyak 1 kali (Kegiatan ini mencoba untuk menggali mengangkat, dan menumbuhkembangkan


270

kembali Seni Teater Uyeg sehingga kesenian tradisional tersebut dapat tetap eksis dan dikenal kembali oleh masyarakat. Bentuk pelaksanaan kegiatan meliputi : sosialisasi, diskusi seni dan pergelaran) dan Revitalisasi Seni Randu Kentir sebanyak 1 kali, Revitalisasi Seni Topeng Menor sebanyak 1 kali, Revitalisasi Seni Ketuk Tilu sebanyak 1 kali. (5)

Kegiatan Pembinaan Apresiasi Seni di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.326.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.291.430.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Duta Seni Pelajar Se-Jawa dan Bali 2011 sebanyak 1 kali yang

mempergelarkan rampak dalang wayang golek dengan

melibatkan 50 orang seniman, Festival Kesenian Tingkat Nasional sebanyak 1 kali dengan mengirimkan satu tim kesenian sebagai perwakilan peserta dari Provinsi Jawa barat pada Kegiatan Festival Seni Tingkat Nasional, yang dilaksanakan di gedung kesenian Jakarta, Pergelaran Seni di Ruang Publik sebanyak 17 kali di 17 tempat di kabupaten/kota di Jawa Barat yang dianggap refresentatif untuk penyelenggaraan pergelaran kesenian, Seminar/Lokakarya Titi Laras Karawitan Sunda sebanyak 1 kali. (6)

Kegiatan Pembinaan Seni dan Perfilman Bagi Generasi Muda, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.141.200.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.105.650.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

terlaksananya

penyelenggaraan

Seminar/sarasehan

seni

kontemporer dan perfilman sebanyak 1 kali, penyelenggaraan Festival Teater Remaja sebanyak 1 kali, penyelenggaraan Festival Film Bandung 2011

sebanyak

1

kali,

penyelenggaraan

Workshop

Penulisan

Naskah/Scenario Film dan Televisi sebanyak 1 kali, penyelenggaraan Apresiasi Seni Rupa di Galery Kita sebanyak 4 kali. (7)

Kegiatan Sinergitsasi Pengembangan Seni Budaya Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 242.990.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Penyusunan Rencana Program Kebudayaan Jawa Barat, sebanyak 2 dokumen dan penyelenggaraan 1 kali Forum OPD, Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan Seni Budaya sebanyak 22 kegiatan pemantauan lapangan, Pengolahan Data Kebudayaan Jawa Barat, berupa rapat koordinasi data dan penyusunan buku Parbud dalam Angka sebanyak 1 dokumen, Fasilitasi Perencanaan Bidang Kebudayaan se MPU sebanyak 3 kali.


271

(8)

Kegiatan Kilas Balik Evaluasi

Pembangunan Kepariwisataan dan

Kebudayaan Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 710.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 700.175.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Malam Kilas Balik Evaluasi Pembangunan Kepariwisataan dan Kebudayaan Jawa Barat yang dihadiri oleh pimpinan daerah provinsi dan kabupaten/kota, OPD di Jawa Barat, seniman, budayawan, komunitas dan asosiasi pariwisata, mitra kerja dan tokoh masyarakat lainnya. Di samping itu hasil dari kegiatan ini adalah terpilihnya 20 (dua puluh) orang dan atau komunitas seni

budaya,

dan

pariwisata

oleh

tim

independen.

Pemberian

penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah atas prestasi dan dedikasi tokoh/komunitas tersebut dalam pembangunan bidang seni, budaya dan pariwisata Jawa Barat. (9)

Kegiatan Dialog Seni, Budaya dan Pariwisata Jawa Barat melalui Media Elektronik, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 952.680.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 939.780.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya penyebarluasan Informasi Seni, Budaya dan Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Elektronik berupa tayangan Dialog Seni, Budaya, dan Pariwisata berdurasi 30 menit dengan nama acara “Jawa Barat Memikat” di TVOne sebanyak 8 episode yang menampilkan Gubernur Jawa Barat sebagai narasumber. (10) Kegiatan Pewarisan Seni Tradisional Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar


terlaksananya proses dan hasil pewarisan seni tradisional Jawa Barat sebanyak 13 jenis seni tradisi dengan melaksanakan proses tansformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan seni dari tokoh seni kepada generasi seniman yang akan dicetak menjadi generasi pewaris seni. (11) Kegiatan

Delegasi

Seni

Jawa

Barat,

yang

dilaksanakan

Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.855.054.350,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pengiriman delegasi kesenian ke luar negeri (Australia) sebanyak 1 kali. (12) Kegiatan World Ethnic Music Festival, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.078.945.600,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

1.072.945.600,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terselenggaranya event World Etnic Music Festival sebanyak 1 kali


272

berupa pergelaran seni kolaborasi antara alat musik modern dengan alat musik etnis dunia dengan menampilkan para musisi Jawa Barat, nasional,

dan musisi dunia. Kegiatan ini telah diakui menjadi bagian

dari rangkaian Festival Musik Etnis Internasional sehingga akan menjadi event tahunan yang tetap sehingga diharapkan dapat menjadi event unggulan Jawa Barat. (13) Kegiatan Kirab Seni Budaya di Tiga Zona Beda Budaya, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.980.728.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan ini didahului oleh merupakan kegiatan penyediaan tanaman bambu sebagai pra-event kegiatan dalam rangka kegiatan kirab seni budaya di tiga zona beda budaya, meliputi terselenggaranya Budaya Zona Budaya Cirebon, sebanyak 1 kegiatan, Budaya Zona Budaya Priangan, sebanyak 2 kegiatan, Budaya Zona Budaya Melayu Betawi, sebanyak 1 kegiatan. (14) Kegiatan Pergelaran Angklung Kolosal Jawa Barat di Luar Negeri, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.423.881.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.247.409.120,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Pergelaran seni Angklung Kolosal Jawa Barat di Washington DC, Amerika Serikat sebanyak 1 kali dengan mencatat rekor di dalam Guiness Book of Record sebagai pergelaran angklung kolosal terbesar yang melibatkan 5182 peserta dari berbagai bangsa di dunia. (15) Kegiatan Pergelaran Angklung di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 199.999.900,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya pagelaran angklung di daerah yaitu di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut masing-masing sebanyak 1 kali untuk memupuk kecintaan masyarakat terhadap seni angklung. (16) Kegiatan

Festival

Womad

Auckland,

yang

dilaksanakan

Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 375.181.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya pengiriman musisi Jawa Barat ke Auckland Music Festival di Aucland New Zeland) sebanyak 1 kali. (17) Kegiatan Gelar Kreasi Seni Budaya Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 689.588.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya


273

Panggung Hiburan berupa pertunjukan karya seni dan helaran sebanyak 1 kali, Dialog Seniman Jawa Barat sebanyak 1 kali, Peningkatan Apresiasi Seni Sastra melalui media cetak melalui penyebaran informasi di bidang sastra jurnalistik di media cetak meliputi tulisan pariwisata, budaya, sastra, kuliner dan apresiasi seni pertunjukan lainnya, sebanyak 1 kali. (18) Kegiatan Cipta Lagu Mars Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 197.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pembuatan lagu Mars Jawa Barat bersama Musisi dan Budayawan Jawa Barat

Dwiki

Darmawan dan Edi D Iskandar dan telah menghasilkan 1 (satu) buah lagu yang telah diperkenalkan kepada publik melalui Public Hearing sehingga diharapkan lagu ini dapat diterima masyarakat Jawa Barat. (19) Kegiatan Festival Musik Etnik di Taipeh-Taiwan, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 384.599.700,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya pegiriman kelompok musik etnik Jawa Barat untuk mengikuti Festival Musik Etnik di Taipeh-Taiwan sebanyak 1 kali. (20) Kegiatan Gelar Angklung Kolosal Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 714.100.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Pergelaran Angklung Kolosal Jawa Barat yang diselenggarakan di Gedung Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor dengan melibatkan 10.000 (sepuluh ribu) orang lebih pemain angklung. Peserta terdiri dari pelajar SD sampai dengan Perguruan Tinggi, OPD di Jawa Barat, instansi mitra kerja, perwakilan dari beberapa provinsi bahkan perwakilan kedutaan besar seperti Jepang, India, dan Meksiko. Acara yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat ini dihadiri pula oleh Menteri UKM dan Deputi Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Acara didukung oleh sejumlah seniman dan para pelajar yang memainkan alat musik angklung dan alat musik dari bambu lainnya. Kegiatan yang bertajuk “Kita Bisa” ini selain untuk memupuk kecintaan terhadap angklung dan rasa syukur telah ditetapkannya angklung Indonesia sebagai warisan budaya tak benda

oleh UNESCO dalam

sidang Inter-Governmental Committee For The Safeguarding Of Intangible Cultural Heritage (Igc-Ich) Di Nairobi, Kenya, pada tanggal 16 november 2010. Di samping itu Gubernur Jawa Barat ingin mengajak masyarakat untuk mendalami filosofi permainan angklung sebagai seni


274

musik yang berlaku prinsip dasar kerjasama, saling menghormati dan keharmonisan social. Dengan kata lain, Gubernur menyampaikan bahwa masyarakat Jawa Barat “Bisa” mewujudkan Jawa Barat yang maju, dinamis, dan sejahtera melalui konsep “SABISA-BISA, KUDU BISA, PASTI BISA”, sebagaimana halnya dengan permainan angklung yang bisa dimainkan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja serta dapat tercipata harmoni yang sedemikian indah apabila dimainkan secara bersama-sama. (21) Kegiatan Pergelaran Wayang Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

589.900.000,-

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

ini

adalah

terselenggaranya Kegiatan Pergelaran Wayang di Jawa Barat sebanyak 4 kali dengan menampilkan kidalang Abah Asep Sunandar Sunarya. (22) Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Jawa Barat melalui Seni Daerah, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya Sosialisasi Pembangunan Jawa Barat Melalui Seni Daerah sebanyak 5 kali. (23) Kegiatan Komik

Digital

Kisah Kepahlawanan Jawa Barat,

yang

dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 99.500.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya pembuatan Komik Digital Kisah Kepahlawanan Jawa Barat sebanyak 1 kali dengan sumber cerita tentang kerajaan Prabu Niskala Wastu Kancana. (24) Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 275.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 275.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terkoordinasi, fasilitasi dan monitoring ke 26 kabupaten/kota, DKI/Banten dan NTB.

b)

Permasalahan dan Soluasi (1)

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) khususnya di Pemerintahan (baik di provinsi maupun kabupaten/kota) yang memiliki kompetensi dan latar belakang seni sehingga pengelolaan aspek kesenian dirasakan belum optimal. Solusinya menjalin kemitraan dengan “Tim Kreatif” yang dibentuk dalam upaya peningkatan kemitraan dengan para seniman dan budayawan di samping untuk mengatasi kekurangan kompetensi SDM


275

yang ada dan masih direkomendasikan kepada Pemerintah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) untuk mengisi kekosongan kursi di pemerintahan dengan sejumlah sarjana di bidang seni; (2)

Belum adanya standar dalam penyelenggaraan sebuah aktivitas kesenian sehingga akan terkendala manakala diselenggarakan sebuah even kesenian yang bertaraf internasional. Solusinya mempelajari tata cara penyelenggaraan even kesenian khususnya yang melibatkan artis mancanegara sebagai bahan untuk menyusun standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesenian;

(3)

Adanya peningkatan potensi memudarnya pengetahuan dan kecintaan masyarakat khususnya generasi muda terhadap seni budaya daerah yang kian bersaing dengan unsur budaya asing. Solusinya meningkatkan frekuensi pagelaran/aktivitas seni budaya yang melibatkan masyarakat di seluruh wilayah di Jawa Barat;

(4)

Terdapat kesulitan dalam memperoleh event organizer pelaksana event seni budaya yang memiliki kualifikasi dan kompetensi memadai sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Mekanisme pengadaan barang dan jasa khususnya mekanisme pelelangan terbuka melalui ULP, tidak dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan ini. Solusinya berkoordinasi dengan tim pengadaan barang dan jasa dan pihak ULP agar dapat menjadikan sejumlah keluhan terhadap beberapa event organizer tertentu sebagai bahan pertimbangan bagi proses penentuan pemenang di tahun-tahun mendatang.

24. URUSAN KEARSIPAN Program Pengembangan Kearsipan a)


Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Record Centre di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 598.963.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 571.563.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya rekomendasi untuk penyusunan Rapergub Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Provinsi Jawa Barat (2)

Kegiatan Fasilitasi Progresivitas Pencarian Arsip Statis Bersakala Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 401.037.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 204.247.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Data Arsip Statis Provinsi Jawa Barat.

(3)

Kegiatan Lomba Penyelenggaraan Kearsipan dan Pemilihan Arsiparis Teladan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran


276

sebesar Rp. 175.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 167.775.000,-. Hasil kegiatan terpilihnya 5 penyelengaara kearsipan dan 3 arsiparis teladan di Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota se Jawa Barat. (4)

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 297.665.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnnya software aplikasi alih media kearsipan dan software aplikasi arsip vital.

(5)

Kegiatan Pelaksanaan Akuisisi dan Pelestarian Kearsipan, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

terpeliharanya,

745.529.675,-.

Hasil

terhimpunnya

dan

pelaksanaan

kegiatan

termanfaatkannya

arsip

adalah Pilkada

Kabupaten/kota di Jawa Barat. (6)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

449.360.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersosialisasikannya sadar arsip melalui Gelar Masyarakat Sadar Arsip dan tersedianya Film Iklan Layanan Kearsipan pada Media Elektronik.


Belum optimalnya konsolidasi dan koordinasi dengan OPD kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan bersama. Sehingga kabupaten kota belum dapat memprogramkan dan merencanakan kegiatan

terkait

dengan

program

dan

kegiatan

Bapusipda.

Solusi,

menghimbau Kepala daerah atau OPD terkait di Kabupaten Kota se Jawa Barat untuk dapat memprogramkan kegiatan yang sinergi dengan program dan kegiatan Bapusipda Provinsi Jawa Barat. kegiatan

bersama

baik

dengan

ANRI

Melaksanakan sinkronisasi

maupun dengan

Pemerintah

Kabupaten/Kota se Jawa Barat dalam melaksanakan Program Kearsipan. (2)

Belum optimalnya kesadaran akan kebutuhan pengarsipan dokumen kegiatan pemerintahan dan pembangunan baik di OPD Provinsi Jawa Barat maupun di Kabupaten Kota serta Masyarakat. Melaksanakan Koordinasi, Konsolidasi

dan

Sinkronisasi

dengan OPD

Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

Jawa Barat,

Pemerintah

serta melaksanakan penyebaran

informasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya arsip dan kegiatan kearsipan. Solusi melaksanakan sinkronisasi kegiatan bersama baik dengan ANRI maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat dalam melaksanakan Program Kearsipan.


277

(3)

Sarana dan prasarana pengelolaan arsip yang tersedia di OPD Jawa Barat, OPD Bidang Kearsipan di Kabupten Kota Provinsi Jawa Barat masih kurang. Untuk mengatasi permasalahan sarana prasarana, upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan peralatan yang dimiliki, mengusulkan pengadaan serta meningkatkan koordinasi antar bidang kearsipan dan mengintensifkan konsultasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

25. URUSAN PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan a)


Kegiatan Pengembangan bahan Perpustakaan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.959.738.400,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah bertambahnya koleksi buku dan non buku untuk meningkatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat.

(2)

Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Otomatisasi Perpustakaan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

481.043.500,-.

Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya Online Public Access Catalogue (OPAC) Terpadu perpustakaan umum di 6 Kabupaten/kota, tersedianya layanan hotspot, terlaksanannya bimbingan dan konseling perpustakaan berbasiskan ICT, terlaksananya pemutakhiran situs Web Bapusipda. (3)

Kegiatan Peningkatan Preservasi dan Konservasi Bahan Perpustakaan, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 244.140.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terjemahkannya dan terbitnya 7 buku Islam klasik, terlaksananya pameran buku klasik dan Islam

(4)

Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Khasanah Budaya Jawa Barat serta Implementasi UU No. 4 Tahun 1990, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 367.595.806,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya buku untuk Ruang Pojok Jawa Barat, rekaman/salinan buku langka dan koleksi digital Pojok Jawa Barat, tersosialisasikannya UU No. 4 Tahun 1990 tentang Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Khasanah Budaya, pelestarian koleksi deposit, pelayanan deposit, penyediaan ruang informasi tentang Jawa Barat di Ruang Pojok Jawa Barat dan pameran buku langka.


278

(5)

Kegiatan Peningkatan Budaya Baca Masyarakat dan pembinaan Teknis Perpustakaan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.974.007.450,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya workshop pemberdayaan perpustakaan, pembuatan iklan layanan masyarakat, pembinaan teknis perpustakaan

dan

roadshow

gerakan

membaca,

serta

pemilihan

perpustakaan desa terbaik. (6)

Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan Bapusipda Jabar, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 496.196.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlayaninya layanan perpustakaan melalui gelar buku baca santai pada hari minggu, layanan perpustakaan hari sabtu, story telling, diskusi berbasis buku, bedah buku dan bedah film, perpustakaan keliling, parade kreativitas dan pameran perpustakaan.

(7)

Kegiatan

Peningkatan

Wawasan

Pengelolaan

Perpustakaan,

yang

dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 381.474.510,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah penambahan wawasan pengelolaan perpustakaan bertaraf internasional. (8)

Kegiatan Pembangunan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Desa , yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

8.850.324.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 8.265.445.000,-.Hasil pelaksanaan kegiatan adalah sticker, banner sticker informasi pembangunan Jawa Barat, rak buku display, meja baca informasi, beserta kursi.

b)


Belum optimalnya konsolidasi dan koordinasi dengan OPD kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan bersama. Sehingga kabupaten kota belum dapat memprogramkan dan kerencanakan kegiatan terkait dengan program dan kegiatan Bapusipda.

Solusi,

menghimbau Kepala daerah atau OPD terkait di Kabupaten Kota se Jawa Barat untuk dapat memprogramkan kegiatan yang sinergi dengan program dan kegiatan Bapusipda Provinsi Jawa Barat.

Melaksanakan sinkronisasi

kegiatan bersama baik dengan Perpusnas maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat dalam melaksanakan Program Perpustakaan. (2)

Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perpustakaan dan kebutuhan membaca serta dukungan masih sangat kurang dari pihak Swasta baik di Kabupaten Kota. Solusi bersama pemerintah Kabupaten Kota


279

se Jawa Barat melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya kegiatan terkait bidang perpustakaan. (3)

Sarana dan prasarana pengelolaan perpustakaan yang tersedia di OPD Kabupaten Kota masih kurang baik dari kapasitas sarana maupun kuantitas, sehingga Program Kegiatan terkait dengan penerapan IT kurang optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menghimbau Kepala Daerah Kabupaten dan Kota untuk dapat menyediakan sarana pendukung, dan Bapusipda memberikan pelatihan penerapan IT perpustakaan.

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan 1.

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1) Program Pengembangan Perikanan Tangkap a)


Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Perikanan

Tangkap,

yang

dilaksanakan

Dinas Perikanan

dan

Kealutan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.344.206.614,50, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.002.731.880,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana teknologi perikanan tangkap sebesar 10%; meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 1,86%; dan meningkatnya mutu hasil produk perikanan sebesar 10%. (2)

Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Tangkap dan Budidaya (PPI/TPA, TPHT, Cold Storage, Breakwater, Turap, Doking, Air Bersih), yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.173.400.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.110.875.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya pelayanan pelabuhan perikanan sebesar 10%.

(3)

Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan (Mangrove, Terumbu Karang, Rumpon), yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 414.092.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan sebesar 10%; dan meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 1,86%.

(4)

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Jawa Barat (DAK), yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 8.970.184.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 8.821.217.740,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana perikanan di Jawa Barat sebesar 5%; dan dan meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 1,86%.


280

(5)

Kegiatan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Ikan, yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

608.362.850,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

meningkatnya pengolahan dan pemasaran produk ikan sebesar 10%; dan ketersediaan ikan meningkat untuk dikonsumsi sebesar 27,50 Kg/Kap/Tahun.

b)


Sebagian besar Nelayan merupakan nelayan tradisional

dengan

karakteristik sosial budaya yang belum begitu adaptif terhadap kemajuan teknologi. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan sosialisasi dan peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan, magang dan studi banding, temu teknis dan kaji terap teknologi penangkapan. (2)

Struktur armada penangkapan yang masih pincang, dimana sekitar 90% masih merupakan nelayan tradisional. Untuk itu dilakukan restrukturisasi armada perikanan tangkap secara bertahap melalui pengadaan kapal perikanan ukuiran >30GT.

(3)

Adanya ketimpangan pemanfaatan stock ikan antara kawasan Pantai Utara yang sudah “over fishing” dibandingkan dengan Kawasan Pantai Selatan yang pemanfaatannya belum optimal, termasuk kawasan ZEE laut Selatan yang belum “terjamah” para nelayan Jawa Barat. Sehubungan dengan itu dilakukan alih usaha nelayan ke usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan serta peningkatan kapasitas daya jangkau pengkapan.

(4)

Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penangkapan, seperti: prasarana TPI/PPI dan sarana penangkapan. Solusi pemecahan masalahnya dilakukan pengembangan PPI/TPI secara bertahap melalui penyempurnaan sarana dan prasarana. Diantaranya pembangunan breakwater.

(5)

Menurunnya kualitas ekosistem sumberdaya perikanan, baik di perairan umum daratan, kawasan pesisir maupun kawasan perairan laut akibat ulah manusia yang kurang bertanggungjawab, seperti: pencemaran perairan oleh limbah industri, kerusakan hutan mangrove, kerusakan terumbu karang, dlsb. Sehubungan dengan hal tersebut dilakukan rehabilitasi

ekosistem

pesisir

secara

bertahap

yaitu

rehabilitasi

ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertahap antara lain rehablitasi terumbu karang, pembangunan rumah ikan, restocking, sosialisasi Code of Conduct for Responsibility Fisheries (CCRF) dan Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan (FKPPS).


281

(6)

Lemahnya tingkat penguasaan pasar, mencakup penguasaan informasi, segmentasi pasar, jenis produk dan mutu komoditas perikanan. Untuk itu dilakukan upaya penanggulangan melalui kegiatan temu teknis dan temu usaha, pameran produk hasil perikanan dan pembinaan kelompok pembudidaya, nelayan dan pengolah serta peningkatan peluang pasar untuk ekspor dengan mencari terobosan pemasaran ke beberapa negara.

(7)

Usaha kelautan dan perikanan masih dianggap beresiko dan kurang menguntungkan, sehingga kurang mendapatkan dukungan permodalan usaha yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diberikan bantuan melalui Bantuan Gubernur, kredit bunga rendah, PNPM, KUR KKP.

(8)

Beberapa permasalahan lain yang juga sering ditemui diantaranya adalah: Isu pemakaian formalin, Kebijakan pengembangan tata ruang dan pengendalian pencemaran lingkungan belum kondusif,

Masih

lemahnya tingkat keamanan dan jaminan kepastian hukum dalam berusaha, Penegakan hukum masih lemah, dan Kesadaran publik tentang arti penting dan nilai strategis sumberdaya kelautan dan perikanan masih rendah.

2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan a)


Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (GAPURA), yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

575.702.410,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

meningkatnya kompetensi stakeholder dalam hal produksi perikanan budidaya di Jawa Barat sebesar 75%; meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 16,21%. (2)

Kegiatan Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 409.380.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 375.055.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya pelayanan uji mutu hasil perikanan dan sarana pengujian mutu hasil perikanan sebesar 75%; meningkatnya petugas yang mampu dalam uji laboratoris sebanyak 23 orang; dan meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan sebesar 21,89%.

(3)

Kegiatan Pengembangan UPTD Pembenihan Perikanan sebagai Pusat Pengembangan Teknologi Benih Berkualitas, yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.626.280.000,-, realisasi anggaran sebesar


282

Rp. 1.539.684.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas induk ikan nila dan mas sebesar 100%. (4)

Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Perbenihan Ikan , yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 493.315.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

meningkatnya

pengetahuan dan kompetensi pembenihan dan pembudidayaan ikan di Jawa Barat sebesar 50%. (5)

Kegiatan Pengembangan Pembenihan Aneka Jenis Ikan Hias, yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 424.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

417.575.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terpenuhinya permintaan pasar ikan hias sebesar 20%. (6)

Kegiatan Pengembangan Budidaya Perairan Umum Waduk Cirata (Budidaya

Karamba

Jaring

Apung),

yang

dilaksanakan

Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.684.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.602.677.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan/kelimpahan benih ikan di perairan umum sebesar 75%, dan terkendalinya kerawanan dan keamanan pangan sebesar 75%. (7)

Kegiatan Revitalisasi Budidaya Tambak Pantai Utara Berwawasan Lingkungan (GAPURA Utara), yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.863.540.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.758.259.050,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 10%, tersedianya teknologi budidaya air payau dan laut sebanyak 7 paket teknologi; terfasilitasinya kelompok pembudidaya ikan dan udang wilayah Pantura sebanyak 5 kelompok; dan tersedianya benih Bandeng sebanyak 1.500.000 ekor; Kepiting Soka sebanyak 1.500 Kg, benih Udang Galah sebanyak 300.000 ekor, benih Nila sebanyak 1.000.000 ekor serta rumput laut sebanyak 200.000 Kg.

(8)

Kegiatan Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar di Subang, yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.297.222.700,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.260.958.200,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya produksi budidaya ikan Patin dan Lele Sangkuriang

serta

meningkatnya

keterampilan

dan

pengetahuan

plasma, petugas dan para pembudidaya di Jawa Barat sebesar 10%. (9)

Kegiatan Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar (Gurame), yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.536.150.000,-, realisasi


283

anggaran sebesar Rp. 1.495.225.550,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya produksi budidaya perikanan air tawar sebesar 20%. (10) Kegiatan Revitalisasi Budidaya Perikanan Pantai Selatan (Gapura Selatan), yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.141.785.750,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.035.553.150,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya budidaya perikanan di Pantai Selatan (GAPURA selatan) sebesar 10%. (11) Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Pakan Calon Induk dan Induk di BPBAT Cijengkol Subang, yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 728.491.293,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 726.830.793,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya kebutuhan pakan calon induk dan induk selama 1 tahun (Larva Patin sebanyak 15.000.000 ekor, Calon Induk Patin sebanyak 1.000 ekor, induk Lele Sangkuriang sebanyak 30 paket dan Calon Induk Lele Sangkuriang sebanyak 7.500 ekor). (12) Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Pakan Induk dan Benih di BPBIAT, yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 779.531.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

768.286.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terfalisitasinya penyediaan pakan untuk induk ikan nila nirwana sebanyak 35.640 Kg; pakan untuk benih calon induk ikan nila sebanyak 27.000 Kg; pakan untuk induk ikan mas sebanyak 27.000 Kg; dan pakan untuk benih induk ikan mas sebanyak 10.000 Kg. (13) Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Pakan Induk dan Benih di BPPPU, yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

197.877.200,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terpenuhinya kebutuhan pakan induk dan benih ikan selama 1 tahun. (14) Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Pakan Induk dan Benih di BPBAPL, yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 353.420.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

350.198.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersedianya pakan untuk induk ikan Salin sebanyak 9.300 Kg; pakan benih calon induk ikan Nila Salin sebanyak 10.800 Kg; pakan pellet dan kentang untuk induk Udang Galah sebanyak 2.940 Kg; artemia untuk benih Udang Galah sebanyak 48 kaleng; pakan untuk benih Udang Galah sebanyak 368 Kg; dan pakan untuk benih Bandeng sebanyak 9.300 Kg.


284

(15) Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Pakan Induk dan Benih di BPBIAPL, yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 658.244.750,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

618.393.750,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

meningkatnya ketersediaan pakan induk dan benih ikan/udang di BPBIAPL sebesar 100%. (16) Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Pakan Induk dan Benih di BPPBAT Singaparna, yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 303.200.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 280.847.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan pakan induk dan benih ikan/udang di BPPBAT sebesar 100%. (17) Kegiatan Peningkatan Serapan Tenaga Kerja pada Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Unit Usaha Budidaya Ikan dan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

500.000.000,-,

realisasi

485.025.000,-.

Hasil

pelaksanaan

pengetahuan,

sikap,

keterampilan,

anggaran

kegiatan

adalah

kompetensi

dan

sebesar

Rp.

meningkatnya produktivitas

pembudidaya ikan melalui pelatihan teknis pembenihan ikan untuk 50 orang pembenih dan 100 orang pembudidaya ikan; serta meningkatnya pengetahuan,

sikap,

keterampilan,

kompetensi

dan

produktivitas

pengolah dan pemasar produk olahan hasil perikanan di Jawa Barat melalui pembinaan terhadap 30 orang pengolah hasil perikanan di 18 kabupaten/kota di Jawa Barat.

b) Permasalahan dan solusi (1)

Masih rendahnya kualitas SDM pembudidaya maupun petugas/ aparat dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup melimpah. Solusinya dilakukan diklat teknis dan manajerial bagi para pembudidaya serta aparatur perikanan.

(2)

Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana usaha budidaya ikan seperti : jaringan irigasi di tambak maupun saluran budidaya air tawar, dan budidaya ikan di laut. Solusinya dilakukan pengembangan BBI/UPR melalui penyempurnaan sarana dan prasarana.

(3)

Rendahnya kualitas input produksi, seperti:

induk dan benih, pakan,

maupun peralatan teknis budidaya. Solusinya dilakukan perbaikan kualitas induk dan benih melalui rekayasa teknologi (pemuliaan) dengan mengoptimalkan pemberdayaan UPTD/Balai.


285

(4)

Serangan wabah penyakit ikan (seperti KHV, White Spot) yang masih sulit

diditeksi

pemunculannya

penanggulangannya.

serta

Solusinya

keterbatasan

dilakukan

dalam

upaya

pengembangan

dan

pengadaan vaksin, obat-obatan, pengembangan laboratorium Hama Penyakit Ikan. (5)

Menurunnya kualitas ekosistem sumberdaya perikanan, khususnya di perairan

tawar.

Solusinya

dilakukan

restocking,

sosialisasi

Cara

Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). (6)

Usaha kelautan dan perikanan masih dianggap beresiko dan kurang menguntungkan, sehingga kurang mendapatkan dukungan permodalan usaha yang memadai. Solusinya diberikan bantuan melalui Bantuan Gubernur, kredit bunga rendah, PNPM, KUR KKP, Subsidi Benih.

2.

URUSAN PERTANIAN 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian a) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 494.793.050,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya produksi buah-buahan, sayuran dan tanaman hias sebesar 2-5% melalui inovasi dan diseminasi teknologi budidaya; meningkatnya SDM pertanian dalam rangka koordinasi dan manajemen pembangunan agribisnis buah-buahan, sayuran dan tanaman hias di Jawa Barat. (2)

Kegiatan fasilitasi Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan,

Perkebunan,

yang

dilaksanakan

Dinas

Pertanian

Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

800.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

798.670.525,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tercapainya target produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian sebanyak 11 juta ton GKG, jagung 672 ribu ton, tercapainya kegiatan sertifikasi benih sebanyak 470 unit penangkaran 100%. (3)

Kegiatan

peningkatan

Produksi

dan

Produktivitas

Padi,

yang

dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.831.862.700,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.665.523.355,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tercapainya Sasaran Produksi Padi Jawa Barat Tahun 2011 sebesar sebesar 11.632.291 Ton GKG.


286

(4)

Kegiatan pengembangan Teknologi Perbenihan Pandan Wangi, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.360.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya Ketersediaan Benih Padi Pandan Wangi sebagi Komoditas Unggulan Jawa Barat.

(5)

Kegiatan pembibitan Mangga, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

248.091.750,-.

250.000.000,-, Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

adalah

sebesar

Rp.

meningkatnya

ketersediaan benih mangga di Jawa Barat. (6)

Kegiatan Peremajaan Tanaman Mangga, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 248.775.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya produksi dan produktifitas serta mutu mangga di kabupaten Indramayu dan Kuningan pada lahan seluas 30 hektar.

(7)

Kegiatan Budidaya Padi dan Palawija (Jagung, Kedelai, Ubi jalar), yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 247.280.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah mendukung peningkatan produktivitas serealia dan palawija.

(8)

Kegiatan Pengembangan Budidaya Jagung, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 222.300.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku Pakan Ternak.

(9)

Kegiatan Pengembangan Komoditas Tanaman Hias (Krisan, bunga potong dll), yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 243.380.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya produksi dan produktifitas dan mutu komoditas tanaman hias. (10) Kegiatan Fasilitasi PHKI dalam Pemberdayaan dan Pembelajaran Masyarakat di Bidang Pangan, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

341.347.500,-.

344.727.500,-, Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

adalah

sebesar

Rp.

meningkatnya

Pengetahuan dan Keterampilan dalam pemanfaatan limbah pertanian, peternakan dan perikanan untuk pembuatan pupuk organik dan pestisida bahan alam dan budidaya jamur merang.


287

(11) Kegiatan Penyediaan Benih Padi Bersertifikat di Jawa Barat (UPTD BPB Padi), yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.364.129.517,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.329.917.150,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya benih sumber padi FS-SS sebanyak 598.688 kg (95,03%). (12) Kegiatan Pengembangan Benih Kentang di BPBK, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 615.030.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 614.323.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tercapainya perbanyakan benih kentang G-0=45.000 knol, G-1=60.000 knol, G2=15 ton, G-3=10 ton, penyebaran benih kentang bermutu di 7 Kabupaten Sentra di Jawa Barat (Garut, Cianjur, Kuningan, Majalengka, Sukabumi, Bandung dan Bandung Barat) melalui inovasi teknologi. Realisasi produksi benih kentang tahun 2011 dapat melebihi target. Untuk GO mencapai 74.006 knol (3 unit) atau 164% dari target; G2 mencapai 15.025 kg (1 Ha) atau 100,17% dan G3 sebesar 10.075 kg (1 Ha) atau 100,75 , Sedangkan untuk benih kentang G1 terealisasi sebanyak 60.000 knol tetapi pada proses pemeliharaan dan sertifikasi produksi benih bersertifikat menjadi 58.875 knol. (13) Kegiatan Pengembangan Benih Palawija di BPB Palawija, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 725.098.700,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya produksi dan produktivitas palawija di Jawa Barat. Untuk produksi benih kedelai, dari target 12.600 kg, terealisasi 11.325 kg. Untuk kacang hijau, target 3.200 kg, realisasi 2.919 kg. Kacang tanah, target 7.200 kg realisasi 6.585 kg. Untuk jagung target 5.000 kg, realisasi 4.643kg. (14) Kegiatan Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman Pasir Banteng, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 650.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 632.648.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman hortikultura dan aneka tanaman di Jawa Barat. (15) Kegiatan Akselerasi Penyediaan Benih Unggul Bersertifikat, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 959.048.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian


288

sebanyak

12,7

juta

ton

GKG;

tercapainya

kegiatan

akselerasi

penyediaan benih unggul bersertifikat sebanyak 450 ton. (16) Kegiatan Peningkatan Pembibitan Buah-buahan, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.899.858.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya produksi dan produktivitas benih Buah-Buahan di Jawa, dengan jumalh benih keseluruhan sebanyak 463.675 terdiri dari benih mangga sebanyak 85.600, durian 75.000, manggis 72.000, alpukat 70.075, jambu biji 53.000, petai 40.000, rambutan 46.000 dan sawo 22.000. (17) Kegiatan Peningkatan Produksi Pertanian, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 441.010.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah bimbingan teknis dan pembinaan budidaya teh di 4 gapoktan Kabupaten Cianjur 40 orang, Bandung 40 orang, Subang 40 orang, dan Majalengka 40 orang, sehingga 160 petani teh tersebut meningkat pengetahuan dan wawasannya tentang teknis budidaya tanaman teh. Bimbingan teknis dan pembinaan budidaya tebu di 1 gapoktan Kabupaten Cirebon sebanyak 35 orang sehingga petani tersebut meningkat pengetahuan dan wawasannya tentang teknis budidaya tebu ; Bimbingan teknis dan pembinaan budidaya kakao di 2 gapoktan Kabupaten Ciamis sebanyak 70 orang, sehingga pengetahuan dan wawasannya bertambah tentang teknis budidaya kakao; Bimbingan teknis dan pembinaan budidaya kopi di 1 gapoktan Kabupaten Bandung sebanyak 35 orang, sehingga pengetahuan dan wawasan teknis budidaya kopi meningkat; Bimbingan teknis dan pembinaan budidaya karet di 5 gapoktan sebanyak 175 orang di Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat dan Garut masing-masing 35 orang, sehingga pengetahuan dan wawasan tentang teknis budidaya karet bertambah ; Bimbingan teknis dan pembinaan budidaya kelapa di 1 gapoktan Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 35 orang, sehingga pengetahuan dan wawasan teknis budidaya kelapa bertambah.

Sosialisasi rehabilitasi

tanaman teh di 3 kelompok tani di kabupaten Tasikmalaya yaitu dalam rangka penjelasan kegiatan rehabilitasi teh bagi penerima basos rehabilitasi teh APBD sehingga petani mengetahui adanya kegiatan rehabilitasi di wilayahnya ;Bimbingan teknis dan pembinaan budidaya rehabilitasi teh sebanyak 120 orang di 4 kelompoktani masing-masing kelompok 30 orang di kabupaten Tasikmalaya, maka petani terebut mengatahui tentang teknis budidaya tanaman teh khususnya kegiatan rehabilitasi.


289

(18) Kegiatan

Perlindungan

Perkebunan,

yang

dilaksanakan

Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 186.458.600,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

meningkatkan

fungsi

perlindungan

perkebunan; implementasi penanganan aspek organisme pengganggu tumbuhan yaitu berupa Pertemuan Teknis 1 kali di Hotel Topas Bandung pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 diikuti oleh 25 orang petugas Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Perkebunan dalam penanganan OPT pada 20 kabupaten/Kota, terkait gangguan OPT pada tanaman kopi, kakao, teh, karet. Pada tahun 2011 serangan hama tanaman kopi menurun

dibandingkan

2010

tetapi

serangan

penyakit penyakit

meningkat karena kelembaban yang tinggi. Untuk kakao terjadi peningkatan serangan baik hama maupun penyakitnya akibat kurangnya penanganan sanitasi.untuk penyakit tanaman teh terindikasi menurun, sedangkan serangan hama meningkat, untuk hama karet tetap tetapi penyajit meningkat. Dari aspek non OPT telah dilakukan kegiatan fasilitasi

pertemuan

sebanyak 2 kali

penanganan

gangguan

usaha

perkebunan

di Kebun Maleber Kabupaten Cianjur dan Kebun

Bojongsoka Kabupaten Sukabumi. Kebun Maleber dengan komoditi teh, memiliki HGU 304,24 Ha mengalami gangguan dengan adanya galian C dan sebagian ditanami sayuran oleh masyarakat pada areal 215,154 Ha. Sedangkan di Kebun Bojongsoka (PT Citimu) di Sukabumi yang ditanami karet seluas 903,92 Ha, diantaranya 200 Ha diokupasi oleh masyarakat. Dari luasan okupasi 415,154 ha terjadi penurunan okupasi 190 ha sehingga saat ini menjadi 225,154 ha. Dalam penanganan ini dilibatkan beberapa pihak yaitu antara lain BPN dan Pemda setempat. Dengan dilakukannya koordinasi dalam penanganan gangguan usaha perkebunan ini diharapkan usaha perkebunan di Jawa Barat dapat kondusif. (19) Kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Pengelolaan Kebun Dinas, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-, realisasi sebesar Rp.950.486.350,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pembenihan dilaksanakan untuk penyediaan benih bermutu sesuai standar teknis, dimana pada tahun 2011 dilaksanakan pembenihan di kebun dinas untuk komoditi aren sebanyak 12.500 pohon, kemiri sunan 12.850 pohon, dan kakao 7.500 pohon yang berlokasi di Cianjur, Sukabumi, Karawang, Purwakarta, dan Kota Bandung, dan

benih tersebut di

salurkan ke kelompok tani, sedangkan pembenihan di penangkar dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta, Sumedang, Bandung Barat, Garut dan Bandung untuk komoditi kopi sebanyak 92.500 pohon,


290

dengan penanaman kopi tersebut diharapkan akan terbangun 58 Ha kebun kopi petani. Untuk memenuhi kebutuhan benih telah ditetapkan kebun sumber benih kopi varietas Lini S 795 di kebun dinas Sukajadi Kabupaten Sumedang seluas 1 Ha (1760 pohon) telah dihasilkan produksi 1,2 ton glondong basah sebanyak 1.500.000 biji produksi, yang pada tahun berikutnya akan menjadi benih sebanyak 2.000.000 butir benih. Selain itu juga terdapat kegiatan rehabilitasi melalui intensifikasi (pemenuhan populasi, pemupukan, pengendalian OPT, perbaikan drainase) untuk komoditi kelapa 11 Ha, kopi 2 Ha, cengkeh 4 Ha, karet 5 Ha dan teh 2 Ha Tebu 5,25 Ha yang berlokasi di kebun dinas dan pemeliharaan 13 kebun dinas (tanaman menghasilkan) yang tersebar di 10 kabupaten (Bogor, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Purwakarta, Kota Bandung, Garut, Sumedang, Subang dan Ciamis) seluas 234,58 Ha, diperoleh peningkatan produksi. Dari komoditi teh diperoleh 650 kg/Ha/tahun teh kering menjadi 950 kg/Ha/tahun teh kering pada tahun 2011, kopi semula dicapai 800 kg /Ha gelondong basah menjadi 1.200. Sedangkan pelayanan dan pembinaan kepada penangkar dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelayanan penyediaan sumber benih pada tahun 2010 sebanyak 178 penangkar, pada tahun 2011 meningkat menjadi 245 penangkar. (20) Kegiatan Pengawasan, Pengendalian Mutu Benih dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 293.578.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah telah melaksanakan pelayanan sertifikasi benih terhadap 154 pemohon terdiri atas perorangan, badan usaha dan lembaga lainnya, terjadi peningkatan pemohon sertifikasi dari 96 pemohon pada tahun 2010 (60,41 %).

Jenis komoditas yang

disertifikasi sebanyak 15 komoditi meliputi kakao, kelapa, kopi, kelapa sawit, kemiri sunan, tebu, cengkeh, mendong, teh, pala, aren, karet, nilam, lada dan akar wangi. Dari 15 komoditi tersebut pada 6 komoditas terjadi peningkatan jumlah benih yang lulus sertifikasi dibandingkan tahun 2010 yaitu kakao (1.686,51%), kopi (16,39%), kemiri sunan (257,62%), cengkeh (124,77%), lada (1.217,5 %) dan karet (3.395,64 %). Target PAD pada tahun 2011 sebesar Rp. 27.500.000,- , realisasi tercapai sebesar Rp. 88.775.380,- sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 61.275.380,- (322,82 %). Dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2010 sebesar Rp. 26.972.155,-, terjadi peningkatan sebesar Rp. 61.803.225,- (329,13 %). Total capaian benih yang disertifikasi tahun 2011 sebanyak 7.853.361 pohon/benih, bila dibandingkan dengan tahun 2010 benih yang disertifikasikan sebanyak 55.874.277 benih,


291

sehingga terjadi penurunan jumlah benih yang disertifikasi sebanyak 48.020.976 benih. Hal ini dikarenakan sebagian besar permohonan sertifikasi benih tebu tidak lulus uji kelayakan, yang dilaksanakan Pusat Penelitian Pengembangan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan, dari 69.120.000 batang yang lulus hanya 172.800 batang (0,25 %), dikarenakan asal usul benih tidak jelas dan campuran varietas lebih dari 5 %. Sedangkan 10 komoditas lainnya dilihat dari jumlah benih yang dimohonkan pada tahun 2010 sebanyak 57.310.053 benih, benih yang lulus sertifikasi sebanyak 54.581.003

benih (95,24 %), dibandingkan

dengan tahun 2011 yang dimohonkan sebanyak 4.718.080 benih, yang lulus sertifikasi sebanyak 4.536.616 benih (96,15 %). Berdasarkan hasil survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2011 yang diadakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat bahwa UPTD BP2MB Tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Barat berada di urutan ke 7 dari 40 sampling UPTD se-Jawa Barat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pekebun menggunakan benih unggul bersertifikat, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk sosialisasi pengawasan mutu benih tanaman perkebunan di 2 wilayah yaitu wilayah Cirebon terdiri dari kabupaten Cirebon, Majalengka, Sumedang, Kuningan, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Indramayu, Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya sedangkan di wilayah Cianjur terdiri dari kabupaten Cianjur, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, Bandung Barat, Bandung, Karawang dan Bekasi, dengan masing-masing jumlah peserta sebanyak 30 orang. Juga dalam bentuk pembuatan leaflet dengan judul Prosedur Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan sebanyak 1.000 lembar, telah disebarkan kepada para penangkar dan petugas perbenihan di Dinas Kabupaten/kota seJawa Barat; membuat brosur/booklet sebanyak 500 eksemplar dengan judul 1) Profil BP2MB Tanaman Perkebunan Jawa Barat, 2) Himpunan Peraturan

Perundangan

Perbenihan,

dan

3)

Pedoman

Prosedur

Sertifikasi dan Pelabelan Benih Tanaman Perkebunan, telah disebarkan kepada para petugas perbenihan dinas kabupaten/kota. (21) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tembakau dan Cengkeh, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.213.867.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Bimbingan Teknis dan Pembinaan Budidaya Tembakau di 9 Kabupaten/Kota

(Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Kota

Tasikmalaya, Kota Banjar, Sumedang Sukabumi, Kuningan, Majalengka ) melibatkan 720 orang petani tembakau masing-masing kabupaten 80 orang petani, sehingga petani tersebut


mengetahui teknis budidaya

292

tembakau secara baik dan benar.

Bimbingan Teknis dan Pembinaan

Budidaya Cengkeh di 11 Kabupaten ( Kabupaten Sukabumi, Cinajur, Bogor, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Purwakarta dan Subang), melibatkan 385 orang petani cengkeh, masing-masing kabupaten sebanyak

35

orang petani,

sehingga

pengetahuan dan wawasan tentang budidaya cengkeh yang sesuai standar teknis bertambah. Untuk mensosialisasikan Tembakau dengan kadar nikotin rendah dilakukan uji lokasi budidaya tembakau Burley seluas 9 Ha di 9 Kabupaten/Kota masing-masing 1 Ha tiap kelompok 25 orang ( Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Sumedang Sukabumi, Kuningan, Majalengka ) melibatkan 9 kelompok tani,

dengan kegiatan ini maka petani diharapkan dapat

melaksanakan usahatani tembakau Burley sesuai baku teknis, dalam upaya menghasilkan tembakau nikotin rendah (anjuran pemerintah); Untuk

upaya peningkatan produksi

Cengkeh telah dilaksanakan

Demplot Intensifikasi Cengkeh seluas 44 Ha di 11 Kabupaten (Kabupaten Sukabumi, Cinajur, Bogor, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Purwakarta dan Subang) melibatkan 11 kelompok tani cengkeh masing-masing 4 Ha, dengan kegiatan ini petani cengkeh mengetahui cara pemeliharaan tanaman cengkeh sesuai baku teknis. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan petani dan petugas kabupaten/kota tentang teknologi pengelolaan tembakau (Budidaya, Managemen Kelompok dan pengolahan hasilnya) telah dilaksanakan Kunjungan Kerja ke Pusat-pusat Tembakau di Bojonegoro JawaTimur dan Payakumbuh Sumatera Barat. Kegiatan kunjungan kerja diikuti oleh 47 orang yang terdiri dari 15 orang petugas dan 32 orang petani/Asosiasi petani tembakau (APTI), dengan kegiatan ini peserta mengetahui teknologi usahatani tembakau (on farm dan off farm), manajemen kelembagaan yang baik serta adanya peluang pasar untuk meningkatkan

nilai

tambah

petani.

Dalam

menunjang

upaya

peningkatan kualitas hasil komoditas perkebunan telah diadakan sarana Laboratorium Pengujian dan Rumah Kassa masing-masing sebanyak 2 unit, sarana alat-alat laboratorium (Laminar Airflow Cabinet 1 unit; Oven digital 1 unit; Shakker 2 unit; Autoclave 1 unit dan Lemari Pendingin 1 unit) sehingga dengan adanya sarana prasarana tersebut Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perkebunan dapat berfungsi optimal. (22) Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Budidaya Tembakau Kadar Nikotin Rendah, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

282.120.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

Sosialisasi tentang budidaya tembakau nikotin rendah, dengan maksud


293

meningkatkan pengetahuan dan minat petani tembakau di Jawa Barat untuk melaksanakan budidaya tembakau nikotin rendah. Kegiatan ini dilaksanakan

di

9

kabupaten/kota

(Bandung,

Bandung

Barat,

Majalengka, Kuningan, Sumedang, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Garut, Sukabumi) dengan jumlah petani tembakau sebanyak 450 orang, masing-masing kabupaten/kota 50 orang. Dengan kegiatan ini petani mengetahui cara dan teknis pengelolaan budidaya tembakau untuk menghasilkan tembakau dengan kadar nikotin rentah. (23) Kegiatan Kajian Pengembangan Komoditas Strategis Perkebunan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 702.630.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Tersusun laporan kajian sebagai bahan kebijakan dalam pengembangan komoditas strategis perkebunan (Karet, Kakao, Kopi, Teh dan Tebu ) di 20 Kabupaten/kota di Jawa Barat (24) Kegiatan Pengembangan Sentra Kawasan Kopi di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-, realisasi

sebesar Rp.

692.820.400,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah fasilitasi pembinaan MPIG sebanyak1 kali; Pendekatan / pembinaan pelaku usaha di lokasi (Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut dan Sumedang) sebanyak 1 kali; Serapan ilmu dan teknik pengelolaan indikasi geografis sebanyak 1 kali; Bimbingan teknis budidaya kopi di kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut dan Sumedang masing-masing kabupaten sebanyak 30 orang petani; Temu teknis komoditas kopi sebanyak20orang petugas kabupaten; Penyiapan dan penyediaan benih kopi sebanyak 90.000 biji; Pengawasan mutu benih dan pengawasan peredaran benih kopi di 4 kabupaten (Bandung, Bandung Barat, Garut dan Sumedang). Untuk komoditi kopi, terjadi apresiasi, peningkatan motivasi dan animo masyarakat untuk melaksanakan agribisnis kopi. Pangsa pasar kopi dalam negeri sebesar 85 %, peningkatan harga kopi green been sebesar 50% (Rp. 50.000,- menjadi Rp. 75.000,-)dan perluasan pemasaran kopi eksport (Australia, Amerika, Jepang, Korea, China dan Eropa) dengan kenaikan volume eksport sebesar 25 %. Sementara untuk jatidiri kopi Jawa Barat telah mulai diakui pasar dunia sebagai penghasil kopi specialty dengan brand “Kopi Java Preanger” melalui penguatan pasar berupa sertifikat Indikasi Geografis Kopi Java Preanger dan penguatan kelembagaan berupa Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Java Preanger yang telah disahkan oleh Notaris dan telah didaftarkan ke Kementerian Kehakiman.


294

(25) Kegiatan Fasilitasi Pakan dan Kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih Cianjur, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

948.575.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 946.217.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tercapainya produksi rumput HPT 120 ton/ha/th; terdapatnya sapi perah bibit dasar 5 ekor dan 1 ekor calon pejantan unggul; tercapainya jumlah kelahiran anak sebanyak 29 ekor pedet; terdapatnya bibit sapi perah laktasi sebanyak 40 ekor yang mempunyai rata rata produksi tidak kurang dar 10 lt/ek/hr; tercapainya lingkungan kerja bersih, teratur dan aman. (26) Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Pakan Ternak di Balai Pembibitan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole – Lembang, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 885.550.620,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 873.404.570,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah diperolehnya produksi susu sebanyak 221.000 liter per tahun, pertambahan berat badan 0,50 kg/ekor/hari di SUP Subang dan 0,50 kg/ekor/hari di Cikole, berat lahir jantan 42 kg dan betina 39 kg serta terjaminnya mutu susu pasteurisasi yang dihasilkan memenuhi syarat SNI. (27) Kegiatan Fasilitasi Pakan Ternak dalam rangka Budidaya Ternak Sapi Potong di Balai Pengembangan dan Pembibitan Ternak Sapi Potong Ciamis, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 894.546.250,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

877.197.250,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersedeianya semen beku sapi potong sebanyak 20.000 dosis dari empat pejantan dan tersediannya bibit ternak sapi potong berkualitas sebanyak 40 ekor. (28) Kegiatan Fasilitasi Pakan dan Kebutuhan Dasar di Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati dan Stasiun Pengembangan Ternak Domba Trijaya Kuningan, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

3.012.375.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.987.710.450,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpeliharanya 3.005 ekor ternak domba di BPPT domba Margawati – Garut, Trijaya – Kuningan dan Bunihayu – Subang; dihasilkannya bibit atau bakalan berkualitas sebanyak 1.025 ekor; tersebarnya 568 ekor bibit domba berkualitas di masyarakat. (29) Kegiatan Fasilitasi Pakan dan Kebutuhan Dasar Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Pembibitan Ternak Unggas Jatiwangi, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 932.738.750,-, realisasi anggaran sebesar


295

Rp. 928.510.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terpeliharanya 7.000 ekor ternak ayam buras dan 4.000 ekor ternak itik dalam kondisi sehat. (30) Kegiatan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih Cianjur sebagai Pusat Pengembangan Teknologi Bibit Sapi Perah Berkualitas, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 294.718.900,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 261.645.700,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tercapainya produksi susu 115.115 lt/th dari 31 ekor sapi perah laktasi; tersediannya bibit ternak sapi perah dan diaksesnya informasi teknologi bibit sapi perah oleh 3 kelompok sapi perah dari Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Bogor. (31) Kegiatan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pembibitan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole – Lembang sebagai Pusat Pengembangan Teknologi Benih Berkualitas, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 493.382.210,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah diperolehnya produksi susu sebanyak 221.000 liter per tahun dari 38 ekor sapi perah laktasi, pertambahan berat badan 0,50 kg/ekor/hari di SUP Subang dan 0,55 kg/ekor/hari di Cikole, berat lahir jantan 42 kg dan betina 39 kg, bibit yang berstandar sebanya 60% dari populasi dewasa, meningkatnya wawasan manajemen pemeliharaan sapi perah di 6 kelompok peternak di Kabupaten Sumedang, Garut, Bandung, Bandung Barat, Subang dan Tasikmalaya serta 21.355 stakeholder sapi perah. (32) Kegiatan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan sebagai Penghasil Bibit Berkualitas di Balai Pengembangan dan Pembibitan Ternak Sapi Potong Ciamis, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 287.839.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya penggunaan teknologi pengolahan

pakan

sebanyak

2

jenis

(amoniasi

dan

Silase),

teridentifikasinya kelompok ternak sapi potong di 4 Kabupaten (Subang, Tasikmalaya, Ciamis dan Cirebon), meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak sapi potong sebanyak 100 orang dan tersedianya straw semen beku sapi potong sebanyak 20.000 dosis. (33) Kegiatan

Pengembangan

Unit

Pelaksana

Teknis

Daerah

Balai

Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati dan Stasiun Pengembangan Ternak Domba Trijaya sebagai Pusat Pengembangan Teknologi

Bibit

Domba


Berkualitas,

yang

dilaksanakan

Dinas

296

Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 296.584.675,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya uji coba pengolahan pupuk organik dan pengawetan hijauan pakan ternak; terbinanya 19 kelompok mitra di 8 Kabupaten/Kota (Subang, Tasikmalaya, Ciamis, Bandung, Sukabumi, Kuningan, Kota Sukabumi, Cirebon). (34) Kegiatan

Pengembangan

Unit

Pelaksana

Teknis

Daerah

Balai

Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi sebagai Pusat Pengembangan Teknologi Bibit Unggas Berkualitas, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

296.843.250,-.

300.000.000,-, Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

sebesar

adalah

Rp.

terlaksananya

program breeding ayam sentul untuk peningkatan kualitas genetik serta tersedianya Sistim Informasi Manajemen Ayam Buras dan Itik. (35) Kegiatan

Pengembangan

Produksi

Ternak

Potong

Menunjang

Swasembada Protein Hewani Asal Ternak, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.868.229.750,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.296.923.250,-. Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlaksananya

pembentukan

Kampung Ternak Sapi PO di 4 Kelompok di kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis; tersedianya hasil Kajian Sistem Pengembangan Sapi Potong, Pengembangan Ternak Kerbau, Keberhasilan Bantuan Gubernur dan Gangguan Reproduksi di Jawa Barat; Terawasinya lalu lintas ternak di Jawa Barat; termonitornya kelompok peternak sapi potong di 20 kabupaten; termotivasinya para peternak di 26 Kabupaten/Kota untuk mengembangkan ternak sapi potong, sapi perah, Domba dan Kambing melalui pelaksanaan Pesta Patok dan kontes Ternak dan diperolehnya Surat Keputusan Menteri Pertanian untuk penetapan Rumpun/Galur Ayam Pelung dan Domba Garut pada Tahun 2011. (36) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.042.310.937,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

964.861.350,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terfasilitasinya kegiatan di Check Point Losari dan Gunung Sindur dengan adanya penambahan daya Listrik 10.000 watt dan rehabilitasi jalan

utama;

terjaganya

kualitas

susu

ke

konsumen

dengan

menggunakan kendaraan roda 4 angkutan BAH. (37) Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Sapi Potong dan Domba, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 484.951.625,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya


297

ekspose kawasan peternakan di Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi yang ditindaklanjuti dengan Penetapan Kawasan Unggulan Sentra Produksi Sapi Potong secara terintegrasi yang ditetapkan oleh Bupati, meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan peternak domba di 12 kelompok dan 10 kelompok sapi potong melalui pembinaan serta penyebaran leaflet dan buku petunjuk teknis peternakan. (38) Kegiatan Pengembangan Kawasan Ternak Domba dan Sapi Potong, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 384.191.100,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya basic data tanah pangonan sebagai bahan kebijakan dan dasar perencanaan pengembangan

peternakan;

meningkatnya

pengetahuan

dan

keterampilan stakeholder dan peternak dalam usaha budidaya ternak domba dan sapi potong; meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan wawasan petugas dinas dalam pengolahan limbah peternakan, baik untuk pupuk organic maupun pemanfaatan biogas. (39) Kegiatan Pengembangan Produksi Ternak Sapi Perah, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

250.000.000,-,

235.156.400,-.

Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

sebesar

adalah

Rp.

meningkatnya

pengetahuan 10 orang recorder untuk pengembangan Aplikasi Sistim Sapi Perah di 10 KUD di Kabupaten Bandung Barat, Bandung, Garut, Kuningan, Sumedang dan Cianjur; terkoordinasinya 25 orang petugas inseminator dalam melaksanakan Up Grading Inseminasi Sapi Perah. (40) Kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.621.295.375,-. Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

meningkatnya

wawasan/pengetahuan, sikap dan keterampilan 40 orang petugas kabupaten/kota

melalui

pelatihan

pengolahan

hasil

peternakan;

meningkatnya wawasan/pengetahuan, sikap dan keterampilan 60 orang peternak dan petugas melalui bimbingan teknis akses pembiayaan terhadap sumber permodalan; terseleksinya 6 kelompok peternak sapi perah, sapi potong, domba, kambing, itik dan ayam buras melalui lomba kelompok berprestasi tingkat Jawa Barat; terseleksinya 4 kelompok ternak sapi potong, kambing, itik dan ayam buras untuk diikutsertakan dalam lomba kelompok tingkat nasional; terdapatnya kelayakan usaha peternakan untuk komoditi sapi potong, sapi perah, domba dan kambing melalui feasibility study pengembangan usaha; meningkatnya wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan usaha dan regulasi peternakan

melalui


pengamatan

model

di

Amerika/Canada;

298

tersosialisasikannya pengembangan 1 juta ekor sapi dan pembangunan peternakan di Jawa Barat melalui visualisasi. (41) Kegiatan Pengujian Mutu Pakan Secara Laboratories di Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 180.519.800,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terujinya mutu pakan sebanyak 847 sampel dari 26 kabupaten/Kota melalui analisa proksimat dengan rekomendasi kualitas konsentrat ternak ruminansia dan unggas serta kualitas bahan baku sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). (42) Kegiatan Kajian Akademis Penyusunan Kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 198.500.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Kajian Akademis Kebijakan Peternakan dan Kesehatan hewan sebagai acuan untuk pembuatan Draft Raperda Kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan. (43) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Lingkup Biro Bina Produksi, yang dilaksanakan Biro Bina Produksi, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

2.790.497.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

2.642.855.550,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (Gemar), tersedianya

Peraturan

Gubernur

tentang

Peningkatan

Produksi

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Keputusan Gubernur tentang Pengaturan Tata Tanam Padi dan Palawija, Keputusan Gubernur tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian dan Perikanan, terlaksananya Jambore Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan; terlaksananya dan terikutinya pertemuan Pekan Daerah dan Pekan Nasional Kontak Tani/Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur, terfasilitasinya lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (3B) tingkat Provinsi Jawa Barat dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2011, terfasilitasinya keikutsertaan kontingen Provinsi Jawa Barat pada Lomba Cipta Menu 3B dan Pameran Produk Pangan dalam rangka Peringatan HPS tingkat Nasional Tahun 2011 di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, terseleksinya calon penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2011, terfasilitasinya perumusan bahan kebijakan bidang kehutanan dan perkebunan. (44) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Daerah tentang Standarisasi Bahan Baku Industri Hasil Tembakau, yang dilaksanakan Biro Bina Produksi,


299

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

272.672.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersedianya bahan perumusan kebijakan untuk Pedoman Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau.

b)


Pemasalahan umum petanian dan peternakan di Jawa Barat adalah ketersediaan benih unggul di petani masih terbatas. Solusi adalah peningkatan UPTD untuk penyediaan benih yang unggul dengan jumlah yang cukup.

(2)

Dalam rangka mengoptimalkan peran Balai Pengembangan Perbenihan Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, diperlukan input yang memadai untuk memenuhi kebutuhan benih berkualitas dan bersertifikat bagi kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat. Dengan input yang sangat terbatas, hasil yang dicapai kurang maksimal bila dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki. Sebagai ilustrasi, digambarkan permasalahan yang dihadapi oleh Balai Pengembangan Benih Kentang sebagai berikut : Dalam rangka meningkatkan daya ungkit Balai Pengembangan Benih kentang telah berupaya maksimal menerapkan berbagai strategi, namun hasil yang dicapai belum memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan

produksi

Benih

guna

memenuhi

kebutuhan

benih

berkualitas dan bersertifikat bagi penangkar, hal ini terjadi di sebabkan input utama berupa penambahan Dana bagi terwujudnya produksi benih belum sesuai dengan Rencana kerja Balai. Sehingga strategi-strategi yang telah dilaksanakan belum terasa manfaatnya bagi peningkatan produksi Benih di lingkungan Balai Pengembangan benih kentang Pangalengan, sementara untuk kebutuhan lahan yang juga menjadi kendala utama bagi perbanyakan benih dapat dicarikan solusinya manakala kebutuhan dana bisa terpenuhi yakni dengan menjalin kerjasama dengan Asosiasi penangkar Benih yang ada di sekitar Balai Pengembangan Benih Kentang. Upaya yang harus menjadi perhatian lebih adalah meningkatkan produktivitas di Balai Pengembangan Benih Kentang sebagai lembaga pemerintah yang menjadi harapan semua produsen/ penangkar sebagai penyedia benih sumber utama G-2, karena kepercayaan mereka terhadap mutu benih yang dihasilkan Balai Pengembangan Benih Kentang cukup tinggi. Namun demikian baik jumlah produksi maupun produktivitas G-2 masih rendah dibanding dengan fasilitas produksi yang dimiliki Balai Pengembangan Benih Kentang. Rata-rata luas penangkaran G-2 adalah 2,4 ha/musim dengan produktivitas rata-rata 14,5 ton/ha. Jumlah G-2 yang dihasilkan rata-


300

rata 69,769 ton/tahun. Sebenarnya apabila semua fasilitas produksi yang

dimiliki

Balai

Pengembangan

Benih

Kentang

dapat

dioperasionalkan secara optimal, dengan sasaran tanam seluas 17.000 Ha

di

Jawa

Barat

maka

kontribusi

benih

sumber

dari

Balai

Pengembangan Benih Kentang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Produksi Benih Kentang Tahun 2011 Kemampuan Balai

G-0

G-1

G-2

G-3

G-4

(Knol)

(Knol)

(Ton)

(Ton)

(Ton)

Potensi 17.000 Ha

1.147.50 287.000

0

383

3.825

25.500

168.000

672.000

224

2.235

14.900

58,54

58,56

58,43

58,43

58,43

Optimalisasi Balai

Persentase

Sehingga Balai Pengembangan Benih Kentang dapat memberikan kontribusi benih sumber G-4 sebesar 58,4 % kebutuhan benih Jawa Barat sudah dapat terpenuhi, sisanya 41,6 % untuk terpenuhi 25.500 ton oleh pihak swasta. Untuk dapat tercapainya besaran produksi tersebut diperlukan dukungan dana operasional yang memadai dan kebijakan yang memberikan peluang berkembangnya fungsi Balai Pengembangan Benih Kentang dalam meningkatkan pelayanan sebagai penyedia benih sumber bagi para penangkar benih kentang. (3)

Masih belum serasinya ketentuan peraturan mengenai Tata Ruang Peternakan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara mendetail dan eksplisit untuk Pengembangan Kawasan Usaha Peternakan; belum terkoordinasikannya

fungsi

peternakan

lembaga

oleh

penyuluh penyuluh

khususnya pertanian

untuk di

bidang tingkat

Kabupaten/Kota; dengan berlakunya Otonomi Daerah, maka semakin berkurang jumlah petugas teknis yang memiliki kemampuan teknis peternakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya kesepakatan penetapan tata ruang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk pengembangan pertanian umumnya dan khususnya peternakan, melalui pemanfaatan tenaga penyuluh pertanian di lapangan; serta perlu adanya reformasi penempatan tenaga kerja sesuai dengan keahlian dari petugas yang membidangi pertanian.


301

2) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian a) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pengawalan Dana Talangan Pembelian Pupuk dan Gabah Serta Bantuan Sosial, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 653.450.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 651.917.750,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah semakin meningkatnya kemampuan modal kelompoktani untuk pembelian pupuk pada saat musim tanam pembelian

gabah

pada

saat

panen;

meningkatnya

dan

kemampuan

kelompoktani dalam mempertahankan stabilitas harga gabah di tingkat petani pada harga yang wajar. (2)

Kegiatan Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan Pertanian, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 796.550.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 742.810.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya pengembangan sumberdaya penyuluh.

(3)

Kegiatan Pelatihan Pertanian di Balai Pelatihan Pertanian, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 183.850.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlatihnya 30

orang

penyuluh

dalam kewirausahaan

agribisnis,

sehingga diharapkan adanya peningkatan kemandirian pangan dan pencapaian produksi pertanian sebesar 5%; meningkatnya daya beli sumberdaya pertanian sebanyak 7.200 orang. (4)

Kegiatan Pengadaan Pupuk Organik Tahun 2011, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp. 1.944.760.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan adalah meningkatnya penggunaan pupuk organik terhadap pengelolaan lahan pertanian yang semakin kritis. Dengan menambahan pupuk organik di lahan pertanaman, maka akan terjadi perbaikan/ pemulihan kesehatan tanah, baik secara fisik, kimia maupun biologis tanah. (5)

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan SDM Kelembagaan dan Permodalan Agribisnis Perkebunan Rakyat, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 151.554.200,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 149.736.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah secara bertahap terjadi penguatan kelembagaan petani pelaksana Program Gemar paket B sebanyak 14 Gapoktan pada 10 kabupaten (Sukabumi, Cianjur, Subang, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Majalengka dan Cirebon).


302

Petani mampu memberdayakan, menguatkan dan mengembangkan kelembagaan taninya untuk mendukung peningkatan pendapatan dan tarap hidupnya sesuai UMR yang berlaku di 10 kab. (6)

Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Daerah (PEDA) dan Pekan Nasional (PENAS), yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 914.855.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 911.967.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah fasilitasi 112 orang petani-nelayan dan 10 orang petugas pendamping serta 6 orang

peninjau

untuk

berpartisipasi

dalam

pekan

nasional

di

Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sehingga meningkatkan motivasi, kegairahan petani nelayan dan masyarakat pelaku agribisnis ndalam pembangunan system dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan melalui kemitraan yang saling menguntungkan di 26 kabupaten/kota. (7)

Kegiatan Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Permodalan Perkebunan Rakyat, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-,

realisasi

anggaran sebesar Rp. 1.427.533.800,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petani dalam mengembangkan usahatani tembakau (ke Balittas sebanyak 30 orang); meningkatnya

keterampilan

dan

pengetahuan

petani

dalam

mengembangkan usahatani cengkeh (ke Balittro sebanyak 30 orang); Meningkatnya

koordinasi

kelembagaan

usahatani

cengkeh

dan

tembakau 15 kabupaten/kota (Sukabumi, Cianjur, Bogor, Subang, Purwakarta, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang,

Majalengka,

Kuningan,

Cirebon

dan

Kota

Tasikmalaya/Banjar); Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani

dan

petugas

dalam

memanfaatkan

permodalan

untuk

mengembangkan usaha perkebunan 2 kali pertemuan @ 30 orang; terwujudnya program kerja peningkatan fungsi dan peran asosiasi tembakau dan cengkeh di Jawa Barat 19 Asosiasi Tk Kabupaten dan 2 Asosiasi Tk Provinsi; menguatnya kelembagaan petani tembakau dan cengkeh 12 kelompok; meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi peningkatan mutu hasil ( kegiatan diseminasi teknologi di kabupaten Bandung dan Garut sebanyak 60 orang ); terbinanya kelembagaan usaha serta terjalinnya koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau di 15 kab. (8)

Kegiatan Pelatihan Inseminasi Buatan dan Teknis Peternakan di Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar


303

Rp. 2.797.231.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.758.338.695,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terdapatnya 180 peternak dan 300 orang petugas yang lulus dalam pelatihan dibidang budidaya ternak domba, sapi perah, sapi potong, inseminasi buatan (Inseminator, PKB, ATR); serta 20 orang dibidang seleksi dan tatacara pemotongan hewan qurban; termonitor dan terevaluasinya hasil pelatihan di Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang. (9)

Kegiatan Fasilitasi Program Hibah Kompetensi berbasis Institusi (PHK-I) dan Pembelajaran masyarakat di Bidang Pangan, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

295.083.500,-.

319.522.500,-, Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

sebesar

adalah

Rp.

terlaksananya

pertemuan dengan 6 Kelompok PHK-I (150 orang peternak) di Kabupaten Indramayu, Subang dan Cirebon; terlaksananya pelatihan teknis peternakan terhadap 120 orang di lokasi kerjasama dengan UNPAD; terlaksananya up grading pengolahan pakan ke pabrik pakan yang dihadiri peternak pengolah pangan sebanyak 30 orang; serta terlaksananya pertemuan rekayasa pakan untuk peningkatan produksi ternak dengan peserta sebanyak 60 peserta. (10) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian,

Peternakan,

Perikanan

dan

Kelautan, Perkebunan serta Kehutanan, yang dilaksanakan Biro Bina Produksi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 571.385.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 518.705.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta perkebunan dan kehutanan sebanyak 4 kali, terlaksananya temu penyuluh pertanian, peternakan, perikanan

dan

terfasilitasinya

kelautan kegiatan

serta

Komisi

perkebunan Peyuluh

dan

kehutanan,

Pertanian,

Peternakan,

Perikanan dan Kelautan serta Perkebunan dan Kehutanan; serta terlaksananya mimbar sarasehan antara para petani/nelayan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

b)


Penyerapan pupuk organik oleh petani di Jawa Barat masih sangat rendah. Sampai dengan akhir November 2011 penyerapan pupuk dari bahan-bahan alami ini baru sebesar 30% atau sebesar 18.389 ton dari total 61.290 ton. Rendahnya penyerapan pupuk organik dikarenakan petani masih memanfaatkan bantuan pupuk organik oleh pemerintah melalui Bantuan Langsung Pupuk (BLP) maupun bantuan lainnya, seperti BLP organik melalui APBD Perubahan Tahun 2011, disamping itu


304

tingkat ketergantungan petani Jabar terhadap pupuk kimia masih cukup tinggi. Salah satu upaya pemerintah untuk menarik masyarakat tani yaitu dengan menurunkan HET pupuk organik, yang semula Rp. 700,/kg menjadi Rp.500,-/kg, walau kenyataannya strategi tersebut belum mampu menarik animo petani Jawa Barat untuk menggunakan pupuk organik. (2)

Masih ditemukan lahan pertanian yang beralih fungsi dari lahan produktif menjadi lahan industri dan pemukiman; tenaga kerja usia produktif di daerah pedesaan semakin kurang berminat terhadap usaha di bidang/sektor pertanian sehingga terjadi urbanisasi ke kota besar pada sektor industry dan bangunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang tegas sehingga tidak merubah lahan produktif pertanian ke sektor industri atau pemukiman; perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang berwawasan

wirausaha

yang

berorientasi

bisnis

di

sub

sector

peternakan sehingga menarik untuk peningkatan usaha di bidang peternakan

dan

pertanian.

Hal

ini

perlu

adanya

peningkatan

pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat melalui pelatihanpelatihan maupun pembinaan-pembinaan. (3)

Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu masih lemahnya peran dan fungsi kelembagaan sehingga banyak petani kebun yang belum tersentuh pembinaan secara intensif. Solusi penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM perkebunan melalui berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, magang, studi banding, pertemuan, koordinasi dan lain-lain

3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan a)


Kegiatan Pengendalian OPT Pangan dan Hortikultura, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 483.025.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah menurunnya kehilangan hasil karena Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sebesar 0,5% pada tahun 2011; mempertahankan sasaran produksi dan produktivitas padi sebanyak 11.632.291 ton.

(2)

Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 736.265.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah berkembangnya Teknologi Pengendalian


305

Organisme

Pengganggu

Tumbuhan

(OPT)

Hortikultura

Ramah

Lingkungan, melalui pemahaman yang sama dari 30 petugas 8 kabupaten/kota, 5 Brigade Proteksi Tanaman dan petgas provinsi tentang pelaksanaan kegiatan implementasi teknologi pengendalian OPT Hortikultura Ramah Lingkungan dengan metode Sekolah Lapang (SL); dan meningkatnya pemahaman 200 petani buah-buahan dan sayuran tentang teknologi pengendalian OPT Ramah Lingkungan. (3)

Kegiatan

Pengembangan

Kelembagaan

Perlindungan

Tanaman

Hortikultura, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 800.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 777.900.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pengendalian OPT Hortikultura di lokasi kegiatan dapat dilakukan oleh petani melalui 15 Regu Pengendali Hama/OPT Terpadu (RPHT) tingkat desa melalui pendekatan pola SL di 15 kabupaten sentra produksi (Bandung, Bandung Barat, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis. (4)

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 240.956.575,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Fasilitasi uji coba pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan di Kabupaten Purwakarta, selama 4 bulan (Juni sampai September tahun 2011) diketahui dosis efektif dari

4 jenis pestisida

nabati yaitu nimba, suren, kipait dan babadotan yaitu 10 Kg per Ha dengan 5 kali aplikasi untuk mengendalikan hama ulat jengkal pada komoditi teh. Nimba merupakan pestisida nabati yang paling efektif menurunkan serangan ulat jengkal dari 29,00 % menjadi 3,67 %. Hasil kegiatan tersebut telah diinformasikan ke 15 Kabupaten/kota dan telah dilaksanakan di 3 kabupaten (Bandung (2 ha), Bandung Barat(2 ha) dan Sumedang (1 ha). Pengembangan agens hayati sebanyak 2.000

Kg

terdiri dari 5 jenis jamur agens hayati yaitu Beauveria bassiana, Trichoderma sp, Paecilomyces sp, Spicaria sp, Metarrhizium anisopliae yang telah didistribusikan ke 13 Kabupaten di Jawa Barat dari bulan Maret sampai Desember 2011 yaitu Kabupaten Bandung, Sumedang, Bandung Barat, Purwakarta , Subang, Cianjur, Majalengka, Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Garut, dan Cirebon. Agens hayati tersebut telah diaplikasikan di lapangan dan dapat menurunkan serangan OPT

50%-80%. Penggunaan agens hayati diatas dapat

menurunkan residu pestisida sintetis. Hasil pengembangan

tanaman

bahan pestisida nabati jenis nimba sebanyak 5.000 pohon , yang


306

dilaksanakan dari bulan Januari sampai

September

2011, telah

disalurkan ke Kabupaten Subang sebanyak 4751 pohon

dan

telah

ditanam oleh 50 orang petani. Penerapan Teknologi PHT Tepat Guna telah dilaksanakan di Kabupaten Garut pada komoditi Teh ( bulan Oktober sampai Desember 2011) dengan peserta

20 orang petani,

menggunakan komponen pengendalian kultur teknis dan pestisida nabati jenis Kipait dengan 6 aplikasi dapat menurunkan tingkat serangan Exobasidium vexans dari 9.5 % menjadi 1.5 %, Thrips dari 9.89 %

menjadi 0 % dan Ulat pemakan daun 4.89 % menjadi 0 %.

Dari segi kualitas pucuk di awal kegiatan diperoleh pucuk burung sebesar 47.94% di akhir kegiatan 0% dari produksi pucuk pada awal kegiatan dari 100 pohon tanaman teh diperoleh pucuk sebanyak 0.55 Kg diakhir kegiatan menjadi 2.92 Kg. Hasil kegiatan tersebut telah diinformasikan ke 15 Kabupaten/kota khususnya kepada petugas yang menangani

perlindungan

tanaman

di

Kabupaten/kota.

Teridentifikasinya 6 jenis Musuh Alami (MA) yaitu belalang sembah (MA Helopeltis sp dan ulat jengkal), laba-laba (MA ulat jengkal, Helopeltis sp), Coccinela (MA kutu dan Empoasca sp), simeut geulis (MA ulat), Amblysieus deleoni (MA tungau jingga), Trichoderma sp dan 6 jenis OPT yaitu Helopeltis sp, ulat jengkal, Empoasca sp., Exobasidium vexans, Cydia sp., Homona sp. pada bulan Juni sampai Agustus

2011 di

Kabupaten Garut, Sukabumi dan Purwakarta . Setelah diidentifikasi dibuat koleksi sebagai bahan acuan, dan hama yang masih hidup diaplikasi dengan menggunakan agens hayati jenis Beauveria bassiana, Spicaria

sp.,

Metarrhizium

anisopliae,

Paecilomyces

sp.

untuk

meningkatkan virulensi agens hayati tersebut. Pembuatan leaflet pada bulan November 2011 sebanyak yaitu

pemanfaatan

agens

10.000 eksemplar terdiri dari 5 judul

hayati

Metarrhizium

anisopliae

pada

pengendalian OPT tanaman Perkebunan, pengendalian Cendawan Akar Putih (CAP) Rigidoporus lignosus pada tanaman karet, baku teknis operasional PHT penyakit karat daun kopi Hemileia vastatrix , pengendalian

penyakit

busuk

buah

dan

kanker

cabang/batang

(Phytophthora palmivora) pada tanaman kakao, pengenalan dan pengendalian Penggerek Buah Kopi (PBKo). (5)

Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan serta Fasilitasi Penerapan Keamanan Produk Pangan Asal Hewan, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 880.796.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 808.080.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pengendalian penyakit hewan sehingga terjadi penurunan kasus hewan positif rabies dari 1 ekor menjadi 0 ekor; dapat


307

dipertahankannya kasus 0 positif anthrax pada hewan sejak tahun 2009; terkendalinnya kasus AI pada unggas dengan menurunnya jumlah kasus pada tahun 2010 sebanyak 141 kasus menjadi 65 kasus pada tahun 2011; meningkatnya penerapan jaminan keamanan produk asal hewan melalui terbentuknya kader sistem jaminan keamanan produk hewan yang terdiri dari 80 orang kader PKK dari 2 Kabupaten/Kota; serta sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada 32 unit pangan asal hewan. (6)

Kegiatan Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan, Obat Hewan dan pangan Asal Hewan di Balai Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan Menular dan Kesmavet Cikole Lembang, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 485.908.700,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pengujian penyakit hewan dan obat hewan sebanyak 322.790 sampel; pengujian pangan asal hewan sebanyak 3.531 sampel dan terawasinya lalu lintas hewan/ternak melalui pemeriksaan hewan/ternak yang masuk/keluar Provinsi Jawa Barat di Pos Pemeriksaan Hewan (Losari, Banjar dan Gunung sindur Bogor) sebanyak 15.402.444 ekor; serta terlaksananya surveilens akreditasi pengujian dan tetap dipertahankannya 8 jenis pengujian terakreditasi.

b)


Penurunan produksi yang disebabkan oleh timbulnya serangan OPT pengaruhnya sangat besar terhadap pencapaian produksi, karena kehilangan hasil akibat serangan OPT dapat mencapai katagori serangan berat dan puso. Serangan OPT dapat dipicu oleh adanya Dampak Perubahan Iklim (DPI), juga karena rotasi tanaman yang masih satu family, terbatasnya varietas tanaman yang toleran hama penyakit, terbatasnya pengetahuan petani tentang OPT dan pengendalian OPT masih mengandalkan pestisida sintetis serta digunakan dengan cara yang kurang tepat. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang berkelanjutan dalam rangka pengendalian OPT karena peranan perlindungan tanaman dari serangan OPT sangat penting dalam upaya pencapaian sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura.

(2)

Masih terbatasnya jumlah petani yang memahami teknik pengendalian Hama Terpadu terutama pada komoditas unggulan perkebunan. Solusinya adalah dilakukan pemasyarakatan penerapan teknologi PHT dan mengupayakan fasilitasi pendanaan untuk pelaksanaan sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT).


308

(3)

Adanya keterlambatan distribusi vaksin dan obat-obatan dari pusat, sehingga menyebabkan terhambatnya proses vaksinasi dan pengobatan ternak. Solusinya adalah melaksanakan koordinasi dengan pusat untuk mempercepat distribusi vaksin dan obat-obatan serta perlu adanya sinkronisasi program pemberantasan penyakit hewan/ternak sesuai dengan kewenangan Pusat dan Daerah dengan disiplin jadwal waktu yang disepakati di dalam penyusunan program dan kegiatan.

4) Program Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan a) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pengembangan Teknologi, Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Pertanian TPH, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

1.200.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.167.829.800,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis, manajemen pengelolaan usaha komoditi hortikultura (sayuran, tanaman hias dan buah) dalam bentuk

penanganan

hasil,

pengolahan

dan

pengemasan

serta

manajemen pemasaran dalam bentuk pasar terstruktur seta kemiteraan usaha antara kelompok tani produsen horti dengan Pasar Induk, pasar super market dan eksportir dengan memfasilitasi penggunaan sarana dan pengemasan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk tersebut yang diperoleh oleh kelompok tani produsen; terlaksanaya kegiatan promosi komoditi tanaman pangan dan hortikultura baik segar maupun olahan di tingkat regional dan nasional; meningkatkan nilai tambah dari produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura; meningkatkan sarana dan parasarana pasca panen pengolahan hasil pertanian;

meningkatkan

akses

pemasaran

hasil

pertanian;

meningkatnya daya serap produk tanaman pangan dan hortikultura di pasar lokal, nasional dan internasional (Eksport). (2)

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Industri Agro Berbasis Jagung dan Beras, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 298.470.500,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

meningkatnya

kemampuan

dalam

penanganan pasca panen, pengolahan hasil industri agro jagung dan beras oleh 30 petani dari 10 kabupaten. (3)

Kegiatan Peningkatan Serapan Tenaga Kerja Pada Kelompok Usaha Tani Mitra STA di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran


309

sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi sebesar Rp.454.304.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terserapnya 140 orang tenga kerja dari aktivitas/kegiatan pemasaran UKM Mitra dari 5 Sub Terminal Agribisnis di Jawa Barat, yaitu Mitra STA Bayongbong dan Cianjur, 5 kelompok tani sayuran untuk pasar supermarket, pasar induk, hotel dan restoran, 2 kelompok tani mitra STA Rancamaya Kota Bogor komoditi pepaya dan jambu merah untuk dipasarkan oleh STA ke Swalayan Giant dan Carefor, 2 kelompok tani Mitra STA Panumbangan Ciamis untuk komoditi cabe merah untuk dipasarkan oleh STA ke Pasar Induk dan PT.ABC dan 3 kelompok tani Mitra STA Maja Majalengka, komoditi bawang merah dan bawang daun serta sayuran untuk dipasarkan oleh STA ke PT.Alamanda (eksport ke Singapura) dan 2 kelompok tani Mitra STA Bayombong Garut komoditi sayuran (tomat dan cabe) untuk dipasarkan oleh STA ke pulau Bangka dan pasar Induk Caringin dan Pasar Tanah Tinggi Tangerang. (4)

Kegiatan Akselerasi Penanganan Mutu Hasil dan peningkatan Daya Saing Produk Hortikultura Berorientasi Eksport di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.690.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.554.507.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah 1) meningkatnya sertifikasi produk TPH berbasis organik untuk ekspor (komoditas padi oleh Keltan Sarinah dari Bandung, dan Keltan Sinar Jaya KecamatanBayongbong Garut; dan sayuran organik oleh Keltan Cibolerang Agro KecamatanSalaawi Kabupaten Garut dan Kelta Pabuaran Organik KecamatanKemang Kabupaten Bogor; 2) melakukan adopsi

inovasi

penerapan

sistem

mutu

untuk

mengakselerasi

peningkatan daya saing produk TPH Jawa Barat berbasir market penggunanya kawasan Achan-China untuk memperoleh kepastian tentang standar mutu pasar di kedua kawasan tersebut; 3) Hasil kegiatan yaitu untuk meningkatkan ekspor dari Jawa Barat khususnya untuk sayuran daun, yaitu dari kelompok tani Adi Farm (Kabupaten Bandung), Keltan Dewa Farm untuk komoditi paprika (Bandung Barat), buncis dari Keltan Wargi Panggumpay dan paprika dari Keltan Dewa Family (Bandung Barat). Komoditi sawi putih diekspor ke Singapura dan Taiwan oleh Keltan Mekartani; terjadinya kemitraan antara kelompok tani sayuran dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Majalengka, Ciamis dengan eksportir ke Singapura dan eksportir ke Taiwan; 4) memacu menigkatnya volume ekspor sayuran daun oleh eksportir asal Jawa Barat ke Singapura. (5)

Kegiatan Pengolahan,

Pemasaran dan Usaha Perkebunan,

yang

dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan


310

alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 182.334.950,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Terlayaninya penanganan Usaha Agribisnis Perkebunan Karet melalui koordinasi sebanyak 22

kali antara ADM dengan Dinas Kabupaten yang

membidangi perkebunan rekomendasi ijin tebang dalam rangka peremajaan tanaman karet seluas 836,65 hektar,

jumlah pohon

sebanyak 439.245 pohon (dengan rincian PT. Perkebunan Nusantara VIII, seluas 791,72 hektar, jumlah pohon sebanyak 415.657 pohon tersebar di 13 kebun; PT. Bayabang Pasir Ucing, seluas 12,07 hektar, jumlah pohon sebanyak 6.338 pohon; PT. Nyalindung, seluas 32,85 hektar,

jumlah

pohon

sebanyak

17.250

pohon),

Terlayaninya

penanganan Usaha Agribisnis Perkebunan Karet melalui rekomendasi perpanjangan lahan HGU dalam rangka pembangunan perkebunan karet, kakao dan teh seluas 4.551,32 hektar

(dengan rincian

Perkebunan Karet PT. Bantar Gadung Sukabumi, seluas 220,97 hektar; Perkebunan Karet PT. Tegal Cijambe Sukabumi, seluas 112,86 hektar; Perkebunan Karet

PT.

Maloya Ciamis, seluas 113,63 hektar;

Perkebunan Karet PT. Cikembang Raya Sukabumi, seluas 245,47 hektar; Perkebunan

Kakao

PT.

Cirama

Cianjur,

seluas

210,67

hektar;

Perkebunan Teh PDAP Cikajang Garut, seluas 1.947,84 hektar; Perkebunan Teh PT. LAM TEH Sukabumi, seluas 1700,38 hektar), terlaksananya pertemuan petani dalam rangka kemitraan agribisnis teh sebanyak 90 orang di Kabupaten Bandung, Cianjur, dan Bandung Barat (hasil yang diperoleh Kelompok tani teh di Kabupaten Bandung yang terhimpun dalam wadah organisasi Koperasi Pasir Jambu telah mengadakan kemitraan usaha tani teh dengan PT. SOSRO; Kelompok tani teh di Kabupaten Bandung Barat yang terhimpun dalam wadah organisasi Koperasi Cikal Bakal telah mengadakan kemitraan usaha tani teh dengan PT. Nusantara VIII; Kelompok tani teh di Kabupaten Cianjur sedang merintis kemitraan usaha tani teh dengan PT. SOSRO). (6)

Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.204.585.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya rapat koordinasi tingkat provinsi sebanyak 40 orang; terselenggaranya pertemuan pelaku agribisnis tembakau; penyusunan penyempurnaan buku standarisasi mutu; Bantuan alat perajang pengolahan tembakau berupa pisau perajang, timbangan dan batu asahan sebanyak 3 set per Ha dan alat penjemuran yang berupa sasak sebanyak 400 buah per Ha untuk luasan secara keseluruhan 180 Ha, Penggandaan booklet profil agribisnis tembakau danprofil agribisnis


311

cengkeh masing-masing sebanyak 1000 buah; Publikasi informasi harga komoditi

perkebunan

dimedia

elektronik

(TVRI

Jabar

Banten),

tersedianya data informasi harga di 17 kabupaten/kota potensi perkebunan di Jawa Barat; tersedianya hasil evaluasi. Untuk komoditi cengkeh basah terjadi peningkatan harga sebesar 60 % (Rp. 40.000,tahun 2010 menjadi Rp. 100.000,- tahun 2011), sedangkan untuk harga cengkeh kering pada tahun 2011 mencapai angka Rp. 120.000,- – Rp. 150.000,-

per

kg,

meningkatnya

harga

ini

disebabkan

oleh

meningkatnya aneka produk yang berbahan baku cengkeh selain untuk industri

roko,

obat-obatan,

kosmetika

dan

lain-lain.

Untuk

memperkokoh posisi tawar petani maka telah dilakukan rintisan perbaikan pada sistem perdagangan dan pergudangan cengkeh untuk stok produksi. Penguatan kelembagaan

di dorong melalui pendekatan

indikasi geografis cengkeh. Sedangkan untuk rehabilitasi, intensifikasi dan ekstensifikasi akan diberdayakan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Cengkih. (7)

Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Komoditi Perkebunan, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.577.478.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.255.872.100,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya pengembangan pemasaran dan akses pasar komoditi perkebunan unggulan Jawa Barat sebanyak 4 kali kegiatan promosi di luar negeri dan 4 kali promosi di dalam negeri. Untuk komoditi gula aren, terjadi peningkatan penanganan pasca panen dan penguatan pasar melalui sertifikasi gula aren organik di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut.

Pemasaran gula aren meningkat ditunjukkan

dengan terjadinya peningkatan harga dari Rp. 30.000,- per kg menjadi Rp. 50.000,- per kg untuk pasar dalam negeri dan eksport (jerman dan Inggris). Untuk komoditi kakao, Jabar mengalami perkembangan yang significan khususnya di bidang pengolahan hasil yaitu sebesar 300 %. Mengingat pusat pengolahan kakao ada di Jawa Barat (Pengolahan primer di Karawang) dan industri hilir di Bandung (PT. Ceres) kondisi tersebut telah mendorong perbaikan harga kakao di tingkat petani sebesar 20 % (dari harga Rp. 15.400 menjadi harga Rp. 18.000 per kg). (8)

Kegiatan Managemen Mutu Peningkatan Kelas Kebun Lahan HGU, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 85.230.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Terlaksananya sosialisasi sistem manajemen mutu yang terkait dengan pembangunan perkebunan, perbaikan lingkungan hidup dan penyerapan tenaga kerja dalam rangka terciptanya upaya peningkatankinerja dan pencegahan


312

terhadap kemungkinan terjadinya penurunan kualitas kinerja usaha perkebunan besar melalui kontrol internal secara periodik. (9)

Kegiatan Penanganan Lahan-lahan HGU, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 287.668.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlaksananya

sosialisasi

solusi

permasalahan lahan-lahan HGU perkebunan dengan pola cluster dan tergambarkannya

permasalahan

lahan-lahan

HGU

hasil

berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada yaitu

verifikasi terdatanya

perkebunan besar produktif sebanyak 42 kebun seluas 26.180,48 ha. Sedangkan berdasarkan hasil clusterisasi adalah sebagai berikut Cluster 1, sebanyak 4 perusahaan perkebunan; Cluster 2, sebanyak 10 perusahaan

perkebunan;

Cluster

3,

sebanyak

42

perusahaan

perkebunan; Cluster 4, sebanyak 14 perusahaan perkebunan; Cluster 5, sebanyak

15

perusahaan

perusahaan perkebunan; perkebunan;

Cluster

7,

Cluster 6, sebanyak

28

sebanyak

20

perusahaan

perkebunan; Cluster 8, sebanyak 53 perusahaan perkebunan. (10) Kegiatan

Peningkatan

Serapan

Tenaga

Kerja

Pengolahan

dan

Pemasaran Hasil Kopi, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.343.380.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya sosialisasi peningkatan serapan tenaga kerja pengolahan dan pemasaran hasil kopi bagi calon penerima bantuan dana hibah di 5 kabupaten ( Bandung, Garut, Ciamis, Cianjur dan Sukabumi; Bimbingan teknis HACCP bagi 100 orang petani dan 10 orang petugas; Bimbingan teknis GMP bagi 100 orang petani dan 10 orang petugas; Bimbingan teknis kelembagaan bagi 100 orang petani dan 10 orang petugas; Bimbingan teknis kemitraan bagi 100 orang petani dan 10 orang petugas; Serapan teknologi pengolahan kopi bagi 20 orang petani dan 10 orang petugas; Bimbingan teknis penanganan produk akhir di 5 kabupaten masing-masing kabupaten sebanyak 50 orang petani; Bimbingan teknis pengembangan jaringan kerja petani, pedagang dan eksportir di 5 kabupaten masing-masing kabupaten sebanyak 50 orang petani; Bimbingan teknis administrasi dan keuangan di 5 kabupaten masing-masing kabupaten sebanyak 50 orang petani. Untuk komoditi kopi, terjadi apresiasi, peningkatan motivasi dan animo masyarakat untuk melaksanakan agribisnis kopi. Pangsa pasar kopi dalam negeri sebesar 85 %, peningkatan harga kopi green been sebesar 50% (Rp. 50.000,- menjadi Rp. 75.000,-)dan perluasan pemasaran kopi eksport (Australia, Amerika, Jepang, Korea, China dan Eropa) dengan kenaikan volume eksport sebesar 25 %. Sementara untuk jatidiri kopi


313

Jawa Barat telah mulai diakui pasar dunia sebagai penghasil kopi specialty dengan brand “Kopi Java Preanger” melalui penguatan pasar berupa sertifikat Indikasi Geografis Kopi Java Preanger dan penguatan kelembagaan berupa Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Java Preanger yang telah disahkan oleh Notaris dan telah didaftarkan ke Kementerian Kehakiman. Kegiatan ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 9.830 orang petani/ buruh tani. (11) Kegiatan Festival Teh, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 364.921.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya festival teh sebanyak 1 kali yang melibatkan 40 pelaku usaha. Untuk komoditi teh terjadi peningkatan konsumsi dalam negeri dari 250 gr per kapita menjadi 300 gr per kapita (sumber data ATI) hal ini dampak dari adanya promosi dalam negeri yang gencar mengenai khasiat minum teh (Festival teh, agro&food, agrinex) Sedangkan untuk model kemitraan di bidang pertehan Jawa Barat telah mendapat penghargaan dari Presiden untuk PT. Cakra dan inovasi produk teh untuk “Arafa Tea”. (12) Kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pemasaran Peternakan, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 450.563.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya 30 orang petugas dan pelaku usaha penanganan pasca panen yang memiliki wawasan teknis dan manajemen dalam penanganan pasca panen hasil ternak; meningkatnya pelaksanaan teknis penerapan pasca panen produk hasil peternakan yang berorientasi keamanan pangan melalui bimbingan teknis terhadap 30 orang petugas Kabupaten/Kota; tersedianya 3 (tiga) juara lomba pelaku usaha (penanganan pasca panen, pengolahan, penerap jaminan mutu) yang dicalonkan sebagai peserta lomba pelaku usaha tingkat nasional; tersedianya 1 (satu) pelaku usaha yaitu E-Yoci Made Yoghurt dari Kabupaten Bogor sebagai penerima penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional Tahun 2011 kategori Pelaku Usaha Penerap Jaminan Mutu Pangan Peternakan; meningkatnya penyebarluasan keberhasilan pembangunan peternakan melalui promosi produk hasil peternakan di/luar Jawa Barat; terbina, termonitor, terevaluasi dan terkoordinasikannya pelaksanaan pasca panen dan pemasaran peternakan melalui kesepakatan sinergitas program/kegiatan di Kabupaten. (13) Kegiatan

Pengembangan

Rumah

Potong

Hewan

dan

Industri

Pengolahan Asal Ternak, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi

Jawa Barat,


dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

314

122.837.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 111.708.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya pemahaman

60 orang

pelaku pemotongan hewan/ternak di 3 Kabupaten/Kota tentang tata cara pemotongan hewan di RPH; tersertifikasinya 30 orang juru sembelih halal oleh MUI di kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Kota Sukabumi; terlaksananya standar teknis RPH di Kabupaten Cianjur, Sukabumi

dan

Kota

Sukabumi;

meningkatnya

kualitas

produk

peternakan dan nilai tambah hasil peternakan serta meningkatnya pelayanan teknis RPH. (14) Kegiatan Pengembangan Fasilitasi Pasar Lelang Komoditas Agro, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terjadinya kontrak/transaksi hasil penjualan melalui lelang sebanyak 40% dan terkendalinya harga kepokmas sebanyak 30%.


Target penurunan tingkat kehilangan hasil sebesar 1% per tahun masih sulit dilakukan. Permasalahannya petani masih menggunakan sabit biasa. Kemudian juga masih banyaknya diterapkan sistem pemanenan keroyokan berdasarkan domisili, banyaknya petani menggunakan sarana penjemuran tradisional dan terbatasnya alas terpal untuk pengeringan gabah. Upaya yang dilakukan Pengembangan alsin pasca panen padi yang diarahkan pada alsin tepat guna yang terjangkau oleh petani terutama sabit bergerigi, dan alas pengeringan/penjemuran (terpal, lantai jemur) terus ditingkatkan, sehingga dapat mengurangi tingkat kehilangan hasil; Secara bertahap sistem panen beregu harus terus disosialisasikan kepada petani, untuk mengurangi rebahnya rumpun padi ketika pemanenan berlangsung; Ketersediaan alat perontok padi pedal dan power thresher harus terus ditingkatkan agar kehilangan hasil pada komponen perontokan dan penggilingan dapat terus ditekan; Bantuan alas pengering (terpal) dan penggilingan padi RMU II Phase harus

terus

ditingkatkan secara

berkesinambungan;

Peningkatan

kualitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha pasca panen dan iuntuk petani. (2)

Masih lemahnya kemampuan kelembagaan petani dalam membentuk jaringan sistem pemasaran usaha agribisnis perkebunan. Solusinya adalah melaksanakan pembinaan dan pengawalan dalam pelaksanaan agribisnis perkebunan.

(3)

Masih belum dipahaminya prosedur rantai dingin dan penerapan hygiene sanitasi untuk menjaga kualitas produk hewan/ternak oleh


315

konsumen di tingkat menengah ke bawah sehingga kualitas dari produk hewan/ternak belum memenuhi standar Halal Aman Utuh dan Sehat (HAUS). Solusinya adalah perlu adanya sosialisasi rantai dingin dan penerapan hygiene sanitasi produk hewan/ternak yang HAUS kepada konsumen di tingkat menengah ke bawah melalui petugas di daerah secara efektif dan efisien di semua sektor dan lapisan masyarakat. (4)

Dalam pelaksanaan Pengembangan Fasilitasi Pasar Lelang kendala utama yang dirasakan adalah adanya pemahaman masyarakat tentang pasar lelang forward baik mekanisme pelaksanaan maupun penunjang nya. Hal ini mengakibatkan terjadinya kenaikan harga pada saat hari besar keagamaan di komoditas agro. Untuk mengatasi permasalahan ini terus dilakukan sosialisasi mekanisme lelang forward dan sistem resi Gudang

dan

pemenuhan

dilakukan Kepokmas

Rapat dengan

kooordinasi peserta

untuk

dari

mengantisipasi

unsur

Dinas

yang

menangani bidang Perdagangan Kabupaten/Kota.

3.

URUSAN KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan a)


Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 493.325.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil verifikasi

RKTUPHHK

Tahun

2012

Perum

Perhutani

Unit

III;

termanfaatkannya hasil hutan oleh Perum Perhutani Unit III sesuai dengan RKTUPHHK Tahun 2011 di 13 KPH; tersedianya data dan tertibnya penerimaan iuran kehutanan di Jawa Barat; terbinanya kelompok AUK dan tersedianya data pengembangan AUK di Jawa Barat; terlaksananya GEMAR Paket C di Jawa Barat secara berkesinambungan; meningkatnya kualitas SDM

dan

Gapoktan

GEMAR

Paket

C;

terfasilitasinya

keterampilan

pengembangan usaha kelompok budidaya jamur kayu sebanyak 30 orang; meningkatnya SDM persuteraan alam di sektor hulu; tercetaknya blanko SKAU sebanyak 32.500 set. (2)

Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Tertib Peredaran Hasil Hutan, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

500.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 493.700.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbinanya petugas penerbitan dokumen legalitas hasil dokumen hasil hutan pada industri pengelolaan hasil hutan sebanyak 50 orang; terkendalinya penatausahaan hasil hutan di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) dan Tempat Penimbunan Sementara (TPn) pada 10 KPH Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Banten;


316

terlatihnya petani penghasil kayu rakyat di Kabupaten Garut sebanyak 40 orang; Terselenggaranya koordinasi dengan Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. (3)

Kegiatan Pengembangan Obyek Wisata Alam, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 286.605.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya fasilitasi forum kelembagaan sebanyak 30 orang; terselenggaranya pelatihan interpreter sebanyak 60 orang;

terselenggaranya pembuatan

terinventarisasinya

dan

cenderamata di

teridentifikasinya

potensi

2

Kabupaten;

pemanfaatan

jasa

lingkungan TWA Kamojang dan terlaksananya pelaporan dan operasional kegiatan. (4)

Kegiatan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Alam Tahura Ir. H. Djuanda, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

507.268.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terpeliharanya habitat rusa sebanyak 8 ekor; berfungsinya sarana bermain anak dan curug koleang; terselenggaranya kegiatan dengan lancar dan meningkatnya sarana prasarana dan obyek daya tarik wisata alam Tahura Ir. H. Djuanda. (5)

Kegiatan Peningkatan Serapan Tenaga Kerja Pada Kelompok Usaha Pemanfaatan Aneka Hasil Hutan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 514.035.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terverifikasinya kelompok tani calon penerima bantuan sosial; meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok tani calon penerima bantuan sosial sebanyak 40 orang; termonitornya bantuan sosial di 12 Kabupaten dan terlaksananya operasional dan pelaporan kegiatan.

4.

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Urusan Ketenagalistrikan dan Energi a)


Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I Cianjur, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

3.994.785.000,-,

realisasi

sebesar

Rp.

3.649.032.400,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan berupa 20,050 kms Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); 14,100 kms Saluran Udara


317

Tegangan Rendah (SUTR); 2 (dua) unit gardu dan 1.602 Sambungan Rumah/Instalasi Rumah (SR/IR) tersebar Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Kabupaten Bogor (2)

Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

1.303.800.000,-,

realisasi

sebesar

Rp.

1.156.460.190,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan berupa 0,515 kms Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); 634 Sambungan Rumah/Instalasi Rumah (SR/IR) tersebar Kabupaten Purwakarta, Subang, Karawang dan Bekasi serta tersedianya 1 (satu)

dokumen Perencanaan Jaringan

Lisdes. (3)

Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan (PLN) Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah III Bandung, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.345.800.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.209.898.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan berupa 2,000 kms Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); 744 Sambungan Rumah/Instalasi Rumah (SR/IR) tersebar di Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Sumedang serta tersedianya 1 (satu) dokumen Perencanaan Jaringan Lisdes.

(4)

Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

3.519.222.000,-,

realisasi

sebesar

Rp.

3.379.154.250,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan berupa 2,295 kms Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); 13,240 kms Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); 4 (empat) unit gardu dan 1240 Sambungan Rumah/Instalasi

Rumah

(SR/IR)

tersebar

di

Kabupaten

Garut,

Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. (5)

Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan (PLN) Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah V Cirebon, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.057.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 968.003.550,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan berupa 2,400 kms Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); 532 Sambungan Rumah/Instalasi Rumah (SR/IR) tersebar di


318

Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten

Indramayu

serta

tersedianya

1

(satu)

dokumen

Perencanaan Jaringan Lisdes. (6)

Kegiatan Aplikasi Teknologi Tepat Guna dalam Diversifikasi Pemanfaatan Mineral dan Energi, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi sebesar Rp. 145.800.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersedianya

1

dokumen

Kajian

Pengembangan Teknologi Alternatif 1 unit Prototipe TTG Skala Laboratorium; serta terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan TTG Pompa Air Tenaga Surya Ke Masyarakat di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu. (7)

Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Potensi Lokal: Skala Komunal (KKN Mahasiswa), yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

500.000.000,-,

realisasi

sebesar

Rp.

477.409.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya 2 (dua) unit Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi; rehabilitasi 1 (satu) Unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Ciamis; terfasilitasinya pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) berbasis potensi lokal di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Ciamis; tersedianya SOP Penguatan Peningkatan Standard Pengelolaan PLTMH di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut. (8)

Kegiatan Peningkatan Upaya Konservasi dan Penghematan Energi, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 94.385.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

terselenggaranya

pemantauan

energi

disektor

pengguna

komersial sebanyak 15 bangunan dan pengguna publik sebanyak 38 bangunan. (9)

Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Instalasi dan Keselamatan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I Cianjur, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi sebesar Rp. 40.349.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terkendalinya pemanfaatan energi dan

Ketenagalistrikan

komersial/pemerintah

di

tersebar

50 di

bangunan

Kabupaten

komersial/non

Cianjur,

Kabupaten

Sukabumi, Kabupaten Bogor dan Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota


319

Depok;

serta

1

(satu)

dokumen

Pembinaan,

Pengawasan

dan

Pengendalian Instalasi dan Keselamatan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan. (10) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Instalasi dan Keselamatan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.070.000,-.

Hasil

pemanfaatan

energi

pelaksanaan dan

kegiatan

adalah

Ketenagalistrikan

di

terkendalinya 50

bangunan

komersial/non komersial/pemerintah tersebar di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi

dan

1

(satu)

dokumen

Pembinaan,

Pengawasan

dan

Pengendalian Instalasi dan Keselamatan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan. (11) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Instalasi dan Keselamatan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah III Bandung, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

Hasil

pemanfaatan

energi

pelaksanaan dan

kegiatan

adalah

Ketenagalistrikan

di

terkendalinya 50

bangunan

komersial/non komersial/pemerintah tersebar di Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi serta 1 (satu) dokumen Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Instalasi dan Keselamatan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan. (12) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Instalasi dan Keselamatan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.

50.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 49.951.100,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terkendalinya pemanfaatan

energi

komersial/non

dan

Ketenagalistrikan

komersial/pemerintah

tersebar

di

50 di

bangunan Kabupaten

Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar serta 1 (satu) laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Instalasi dan Keselamatan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan. (13) Kegiatan Pembinaan, Pngawasan dan Pengendalian Instalasi dan Keselamatan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja


320

UPTD ESDM Wilayah V Cirebon, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.425.000,-.

Hasil

pelaksanaan

pemanfaatan

energi

dan

kegiatan

adalah

Ketenagalistrikan

di

terkendalinya 50

bangunan

komersial/non komersial/pemerintah tersebar di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon serta 1 (satu) laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Instalasi dan Keselamatan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan. (14) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Distribusi dan Tata Niaga serta Pemanfaatan Migas Hilir, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.

75.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 73.550.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Binwasdal Distribusi & Tata Niaga LPG 3 Kg kepada 70 penyalur; terlaksananya Pemantauan Pencatuman Nomor Pelumas Terdaftar kepada 5 distributor; terlaksananya Analisa penggunaan/ pemanfaatan LPG 3 Kg di 15 kabupaten. (15) Kegiatan Survey Potensi Energi Baru Terbarukan, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

tersedianya 1

186.820.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

(satu) dokumen Data Potensi Energi

adalah

Air untuk

dimanfaatkan sebagai Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut serta tersedianya 3 (tiga) laporan Rencana Pengembangan Energi Terbarukan skala kecil. (16) Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I Cianjur, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi sebesar Rp. 2.338.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.054.811.000,-. Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlaksananya

Pembangunan

Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Cianjur sebanyak 1 (satu) unit untuk menerangi 134 KK dan Kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) unit untuk menerangi 73 KK. (17) Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

1.354.619.380,-,

realisasi

sebesar

Rp.

1.219.514.200,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Pembangunan PLTMH sebanyak 1 (satu) unit untuk menerangi 86 KK


321

serta rehabilitasi 2 (dua) unit PLTMH, yaitu PLTMH Cihamerang dan PLTMH Cilopang di Kabupaten Garut. (18) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kegiatan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 98.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya 2 (dua) kali Rapat Fasilitasi & Koordinasi tingkat Provinsi, tersedianya 5 (lima) Laporan Data dan Informasi Penunjang Penyusunan Rencana Umum Ketengalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Jawa Barat, serta tersedianya 1 (satu) Draft dokumen RUKD. (19) Kegiatan

Program

Hibah

Kompetensi

Institusi

(PHK-I),

yang

dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 898.303.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 720.528.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya Pompa Air Tenaga Surya sebanyak 1 (satu) unit di Kabupaten Subang; terlaksananya pendampingan & pembinaan kepada masyarakat penerima bantuan pompa air tenaga surya sebanyak 1 (satu) kali; terealisasikannya bantuan suplai listrik berupa 2 (dua) unit genset; tersedianya 1 (satu) dokumen laporan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat penerima bantuan genset; serta terlaksananya 5 (lima) kali pelatihan managemen energi di Kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. (20) Kegiatan Peningkatan Rasio Elektrifikasi Pemukiman dengan Teknologi Tenaga Surya (PLTS), yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

5.000.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

4.313.441.950,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya PLTS sebanyak 270 unit yang terdiri dari 250 unit Solar Home System (SHS) di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut, serta 20 unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) pada jalan menuju Tempat Pengolahan Kompos (TPK) Sarimukti; 1 (satu) dokumen Laporan Potensi Energi Baru Terbarukan di Jawa Barat; dan tersedianya 1 (satu) dokumen Laporan Penelitian Teknis Industri Panel Surya di Jawa Barat. (21) Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 99.800.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya 10 unit Biogas di Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.


322

b)


Aksesibilitas ketenagalistrikan masyarakat perdesaan di Jawa Barat masih rendah, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya permohonan bantuan program/kegiatan listrik perdesaan di Jawa Barat sementara kemampuan pemerintah masih terbatas. Solusinya adalah melakukan komunikasi intensif dengan PT. PLN dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik melalui pengembangan jaringan PLN maupun pengembangan energi alternatif.

(2)

Infrastruktur

wilayah

Jabar

Selatan,

khususnya

lokasi

untuk

pembangunan energi baru terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pikohidro yang kurang memadai menyebabkan biaya pembangunan yang tinggi dan mobilisasi yang lama. Selain itu lay-out system pikohidro yang diusulkan berlokasi di daerah rawan longsor sehingga

pada

saat

musim

hujan

menyebabkan

terhambatnya

pekerjaan yang disebabkan oleh longsoran. Solusinya adalah dengan menyusun

Detail

Engineering

Design

(DED)

terkait

dengan

pembangunan PLTMH satu tahun sebelum dibangun sehingga kendala yang timbul terkait dengan kondisi tapak maupun kendala cuaca dapat diantisipasi sedini mungkin. Selain itu agar pembangunan PLTMH dan pikohidro ini dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, maka dilakukan pula pelatihan terhadap para calon pengelola PLTMH maupun Pikohidro tersebut agar dapat menangani kendala teknis yang mungkin timbul; (3)

Adanya perubahan sistem on line teknis administrasi di PT. PLN menyebabkan keterlambatan pengurusan administrasi dalam proses penyalaan. Selain itu penyalaan (pemberian tegangan listrik) tidak otomatis langsung dapat dilakukan segera setelah pekerjaan fisik selesai, tetapi harus disesuaikan dengan jadual dan prosedur yang ditetapkan PT. PLN terutama menyangkut penggunaan Kwh token atau prabayar yang sedang digalakan. Solusi Untuk mengatasi keterlambtan proses penyalaan akibat adanya mekanisme baru pembayaran “biaya penyambungan” secara on line ke PT. PLN, telah dilakukan koordinasi yang intensif dengan PT. PLN dan lembaga keuangan perantara. Sedangkan untuk warga penerima bantuann Program Lisdes diberi penjelasan

mengenai

mekanisme

baru

pekerjaan. Untuk mempercepat prose

tersebut

saat

sosialisasi

penyalaan tersebut dilakukan

pendaftaran pelanggan pemasangan listrik

secara manual

yang

diberikan ke masing-masing APJ yang berada di wilayahnya serta meminta bantuan kepada PT. PLN untuk memberikan priorotas bagi


323

Program Listrik Perdesaan serta menyebarkan Mou kepada UPJ dan APJ terkait; (4)

Proses pengembangan jaringan listrik dengan pemasangan tiang dan penarikan kabel memerlukan koordinasi yang intensif baik pada instansi kehutanan, perkebunan maupun Kepala Desa dan warga setempat yang lahannya dilewati jaringan. Solusi yang dilakukan untuk menghindari adanya phak-pihak yang berkeberatan saat pekerjaan pemasangan/ pembangunan jaringan listrik (SUTR, SUTM dan Gardu Listrik), maka terlebih

dahulu

dilakukan

koordinasi

dengan

pihak

kehutanan,

perkebunan dan kepala desa setempat, sedangkan untuk warga yang lahannya terlewati jaringan dimintai izin secara tertulis atau lisan; (5)

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam inspeksi ketenagalistrikan

kurang

ketenagalistrikan

masih

memadai kurang

dan

masyarakat

memahami

kriteria

pengguna keselamatan

ketenagalistrikan yang andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan mahluk hidup lainnya serta ramah lingkungan. Selain itu kurangnya sosialiasi mengenai peraturan instalasi ketenagalistrikan serta pembinaan dari penyedia ketenagalistrikan (PT. PLN Persero) mengenai keselamatan ketenagalistrikan. Solusi melakukan koordinasi dengan PT. PLN Persero selaku penyedia ketenaglistrikan untuk memberikan

pembinaan

mengenai

keselamatan

ketenagalistrikan

kepada pengguna ketenagalistrikan, diupayakan dalam beberapa kali kesempatan untuk mengundang tenaga ahli yang dipandang dapat memberikan pengendalian

pemahaman/supervisi aspek

instalasi

terhadap penyediaan

pengawasan dan

dan

pemahaman

ketenagalistrikan. Selain itu, disusun pula pedoman teknis binwasdal keselamatan ketenagalistrikan dan memberikan pengarahan kepada pelaksana teknis mengenai hal–hal pokok dalam melakukan pembinaan dan pengawasan instalasi ketenagalistrikan, memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan aturan ketenagalistrikan yaitu Pedoman Umum Instalasi Listrik dan juga memanfaatkan kesempatan saat tenaga ahli memperagakan alat uji listrikan di suatu tempat pemeriksaan instalasi pengguna untuk mengetahui cara kerja dan output kerja peralatan uji kelaikan tersebut, seperti alat ukur suhu dan power analyser; (6)

Banyaknya agen dan pangkalan eks minyak tanah yang tidak dapat beralih menjadi agen/pangkalan LPG 3 Kg karena tidak mempunyai modal yang cukup, sehingga distribusi LPG 3 Kg dilakukan oleh Agen/Pangkalan baru yang belum berpengalaman dalam pendistribusian barang bersubsidi dan belum siapnya infrastruktur seperti terbatasnya supply point/SPPBE. Belum diterbitkannya HET Tabung 3 Kg di tingkat Provinsi/Kabupaten/kota, Banyaknya masyarakat penerima program


324

konversi yang menjual paket konversi (tabung LPG 3 Kg & Kompor) sehingga pada saat minyak tanah ditarik dari peredaran, masyarakat notabene ekonomi lemah dihadapkan kepada beberapa pilihan yaitu menggunakan minyak tanah harga ekonomi, membeli kompor gas dan tabung LPG 3 kg atau menggunakan bahan bakar lain (kayu bakar). Sedangkan disisi lain banyak pengguna LPG 12 Kg (relatif masyarakat mampu) beralih menggunakan LPG 3 Kg. Solusi yang dilakukan untuk mengatasai masalah ini adalah Penepatan distribusi LPG Tabung 3 Kg dengan pola tertutup, tetapi dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi penerima program konversi dan penetapan masyarakat pengguna LPG 3 Kg dan dalam rangka menjamin pendistribusian dan tata niaga LPG 3 Kg,

Pemerintah

Daerah

selalu

berkoordinasi

dengan

SPPBE/Agen/Pangkalan.

2) Program pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi a.


Kegiatan Survei Pendahuluan Prospek Potensi Panas Bumi di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

4.103.587.740,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.021.522.080,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah 1 (satu) Dokumen Survei Pendahuluan (Raw Data) Panas Bumi di Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, 11 (sebelas) kali Pembinaan Teknis Pengusahaan Panas Bumi eksisting, Fasilitasi Pengembangan Potensi Panas Bumi di 10 (sepuluh) lokasi dan tersedianya 1 (satu) Sistem Informasi Geografis (SIG) Sebaran Potensi Panas Bumi di Jawa Barat dan Inventarisasi Peta Batas (Cek DPA) untuk Penetapan Dana Bagi Hasil Panas Bumi. (2)

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data Center Energi dan Sumberdaya Mineral, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

365.115.300,-.

403.194.431,-, Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

adalah

sebesar

Rp.

terlaksanaya

deseminasi Data dan Informasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral Ke Instansi Terkait berupa 3 (tiga) edisi Buletin Sinergi; 1 (satu) edisi Profil Buletin

Sinergi

Edisi

Khusus;

terlaksananya

Optimalisasi

dan

terlaksananya 2 (dua) kali Koordinasi & Pertemuan Rutin Sistem Informasi Geografis Nasional (Signas). (3)

Kegiatan

Penataan

Wilayah

Pertambangan

dan

Energi,

yang

dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 360.665.000,-. Hasil pelaksanaan


325

kegiatan adalah 1 (satu) Dokumen Kajian Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); 1 (satu) Peta Wilayah Usaha

Pertambangan

dan

Wilayah

Pertambangan

Rakyat

skala

1:25.000; dan terlaksananya 1 (satu) kali Sosialisasi Penyusunan WUP & WPR dengan peserta sebanyak 75 peserta. (4)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Pemanfaatan Sumber Daya dan Infrastruktur Panas Bumi dan Migas di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Rencana Kegiatan Anggaran Belanja (RKAB) di lokasi PLTP yang telah beroperasi, yaitu PLTP Wayang Windu, PLTP Darajat, PLTP Kamojang dan PLTP Gunung Salak dan tersedianya 1 (satu) dokumen Analisa Pelaksanaan CSR di Kabupaten Bandung Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

(5)

Kegiatan

Pengembangan

Investasi

Jejaring

Produk

Unggulan

Pertambangan dan Energi, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 398.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 337.492.930,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya 1 (satu) kali Promosi Tingkat Nasional pada Forum Batam Expo di Batam dan terlaksananya 1 (satu) kali Promosi Tingkat Internasional pada Forum International Chambers Commerce of Islamic (ICCI) di Istambul Turki. (6)

Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah Untuk Penyediaan Air Bersih Domestik di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I Cianjur, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 375.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

335.493.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terbangunnya 1 (satu) unit Instalasi Air Bersih di Desa Pangkalan, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi untuk 65 KK. (7)

Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah Untuk Penyediaan Air Bersih Domestik di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 375.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

285.120.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersedianya 1 (satu) dokumen hasil Survey Lokasi dan Perencanaan Pembangunan Instalasi Air Bersih

dan terbangunnya 1 (satu) unit

Instalasi Air Bersih di Desa Cileunca, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta untuk 300 KK.


326

(8)

Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah Untuk Penyediaan Air Bersih Domestik di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah III Bandung, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 375.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

348.996.000,-.

Hasil

pelaksanaan

terbangunnya 1 (satu) unit Instalasi Air Bersih

kegiatan

adalah

di Desa Bandasari,

Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung untuk 250 KK. (9)

Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah Untuk Penyediaan Air Bersih Domestik di

Wilayah

Kerja

UPTD

ESDM

Wilayah

IV

Tasikmalaya,

yang

dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 375.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 335.326.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan

adalah

tersedianya

1

(satu)

dokumen

Perencanaan

Pembangunan Instalasi Air Bersih dan terbangunnya 1 (satu) unit Instalasi Air Bersih di Desa Sukamukti, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut untuk 200 KK. (10)

Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah Untuk Penyediaan Air Bersih Domestik di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah V Cirebon, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 374.415.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

366.799.200,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersedianya 5 (lima) dokumen Perencanaan Pemanfaatan Air Tanah dan terbangunnya 1 (satu) unit Instalasi Air Bersih

di Desa Kaliaren,

Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan untuk 250 KK. (11)

Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, Usaha Pertambangan Umum dan Batubara di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I Cianjur, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terkendalinya Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah terhadap 50 titik pengambilan airtanah; terkendalinya Kegiatan Usaha Pertambangan Umum pada 20 lokasi

penambangan

dan

terkendalinya

Pengguna

Pemanfaatan

Batubara pada 10 pengguna. (12)

Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, Usaha Pertambangan Umum dan Batubara di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

73.650.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terkendalinya Pemanfaatan Air pada 5 titik sumur pantau, 3 titik sumur


327

resapan, dan 25 titik meter air; terkendalinya Kegiatan Usaha Pertambangan Umum di 10 perusahaan dan terkendalinya Pengguna Batubara di 10 perusahaan. (13)

Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, Usaha Pertambangan Umum dan Batubara di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah III Bandung, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

74.325.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terkendalinya Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di 60 titik; Terkendalinya Kegiatan Usaha Pertambangan Umum di 20 lokasi; dan terkendalinya Pengguna Batubara di 10 perusahaan. (14)

Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, Usaha Pertambangan Umum dan Batubara di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

75.000.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terkendalinya Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah sebanyak 40 titik; terkendalinya Kegiatan Usaha Pertambangan Umum di 20 perusahaan;

terkendalinya Pengguna Pemanfaatan Batubara di 10

perusahaan. (15)

Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, Usaha Pertambangan Umum dan Batubara di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah V Cirebon, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 74.965.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terkendalinya Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah sebanyak 54

titik;

terkendalinya Kegiatan Usaha Pertambangan Umum di 15 titik; terkendalinya Pengguna Pemanfaatan Batubara di 12 lokasi. (16)

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pemantauan Air Tanah di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

749.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

634.210.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pembangunan

1

(satu) titik Sumur Telemetri Baru di CAT Bandung-Soreang; 4 (empat) titik Alih fungsi sumur pantau AWLR milik swasta ke alat Telemetri di CAT Bandung–Soreang; 2 (dua) titik Alih fungsi sumur pantau AWLR milik swasta ke alat Telemetri di CAT Karawang - Bekasi; 2 (dua) titik Revitalisasi Telemetri milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di


328

CAT Bandung-Soreang dan 1 (satu) titik Revitalisasi Telemetri milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di CAT Bekasi-Karawang. (17)

Kegiatan Peningkatan Upaya Pemulihan Kondisi Muka Air Tanah di CAT Kritis, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 747.750.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 615.038.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Revitalisasi 2 (dua) titik sumur imbuhan milik Pemda Jabar di CAT Bandung-Soreang, Revitalisasi 1 (satu) titik di CAT Bekasi-Karawang, 4 (empat) titik Alih fungsi dari sumur produksi milik perusahaan mejadi sumur imbuhan di CAT Bandung-Soreang; 2 titik Alih fungsi dari sumur produksi milik perusahaan mejadi sumur imbuhan di CAT Bekasi-Karawang dan Pembangunan 1 (satu) titik sumur imbuhan baru milik Pemda Jabar di CAT Bandung-Soreang. (18)

Kegiatan

Evaluasi

Peta

Zonasi

dan

Pelaksanaan

Kebijakan

PengelolaanAir Tanah di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 328.912.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Kajian evaluasi peta zonasi air tanah di CAT Bogor; tersedianya 1 peta zonasi air tanah di CAT Bogor

dengan Skala 1:25.000 dan terlaksananya

Sosialisasi Petunjuk Teknis Rekomendasi Air Tanah di Jawa Barat untuk 75 peserta. (19)

Kegiatan

Optimalisasi

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Sektor

Pertambangan dan Energi, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data realisasi pendapatan daerah sektor ESDM yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan sektor migas, panas bumi dan pertambangan umum serta terlaksananya fasilitasi perhitungan NPA di 16 kabupaten/kota. (20)

Kegiatan

Pembinaan

dan

Pengembangan

Usaha

Pertambangan

SkalaKecil, Menengah di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 99.353.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya dua kelompok penambang skala kecil batu mulia untuk mengikuti pelatihan teknis dan terselenggaranya 2 unit bantuan peralatan pengolahan batu mulia kepada 2 kelompok penambang di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.


329

(21)

Kegiatan

Fasilitasi

Peningkatan

Pengolahan

dan

Nilai

Tambah

Sumberdaya Mineral, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 76.300.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Data potensi limbah batubara 3 kabupaten/kota; tersedianya prototipe alat pencetak batako dari limbah batu bara; terlaksananya sosialisasi pemanfaatan limbah batubara menjadi batako di 5 kabupaten/kota. (22)

Kegiatan

Penyusunan

Bahan

Rancangan

Produk

Hukum,

yang

dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 74.915.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya 2 rancangan produk hukum dan terlaksananya 2 kali Uji publik rancangan produk hukum. (23)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

175.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 158.912.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya 1 (satu) kali Forum SKPD Bidang ESDM dalam rangka penyusunan program/kegiatan tahun 2012; tersedianya 1 (satu) dokumen laporan monitoring kegiatan bidang ESDM; tersedianya 1 (satu) dokumen laporan Kegiatan ESDM. (24)

Kegiatan Valuasi Kawasan Karst di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

160.770.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

tersedianya 1 (satu) dokumen laporan Valuasi Karst dan Peta Kawasan Karst di Jawa Barat. (25)

Kegiatan Pengendalian Pertambangan Mineral Logam Besi, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi sebesar Rp. 334.800.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah penyusunan dan penyampaian laporan hasil inventarisasi, identifikasi, pengawasan dan penertiban mineral logam besi sebagai bahan pertimbangan

Gubernur

dalam

kegiatan

pengelolaan

usaha

pertambangan mineral logam besi untuk para Bupati di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.


330

b.


Perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan energi dan sumber daya mineral dikhawatirkan menyebabkan stagnasi terhadap pengelolaan sumber daya mineral dan energi, selain itu pergeseran kewenangan yang lebih banyak di kabupaten/kota menyebabkan koordinasi pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota sedikit berkurang dan berdampak terhadap banyak izin kegiatan usaha pengambilan air tanah (SIPA) dan pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah Kabupaten yang tidak ditembuskan ke Provinsi sehingga pemerintah Provinsi kesulitan dalam menginventarisasi data-data perusahaan pemegang IUP di Jawa Barat. Masih Banyak perusahaan pemegang IUP yang belum memahami tatacara pembayaran dan penyampaian bukti setor landrent dan royalty ke kas negara yang berakibat pada munculnya Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan umum yang belum dapat disalurkan ke daerah penghasil, Sektor Migas Pemerintah Provinsi maupun pemerintah

Kabupaten/Kota

penghasil

masih

kesulitan

dalam

melaksanakan simulasi perhitungan besaran dana bagi hasil mengingat masih belum transparannya parameter yang menjadi perhitungan dan bagi hasil migas. Potensi sumber daya migas secara alami akan mengalami penurunan, hal ini tentunya akan berdampak kepada penurunan besaran penerimaan daerah dari sektor migas di masa yang akan datang, apalagi sampai saat ini belum ada eksplorasi untuk pengembangan sumur baru (lapangan off shore). Solusi untuk mengatasi

masalah

ini

adalah

melakukan

koordinasi

dengan

Kabupaten/kota serta mensinergikan kembali pelaksanaan tugas pokok setiap dan fungsi masing-masing instansi, baik instansi provinsi, kabupaten/kota

berkaitan

dengan

tanggung

jawabnya

terhadap

pengelolaan sumber daya mineral dan energi serta secara terus menerus melakukan komunikasi dengan pengelola sektor energi dan sumber daya mineral di kabupaten/kota melalui UPTD ESDM sehingga data terkait dengan pengelolaan sumber daya mineral bisa diperbaharui; (2)

Keterbatasan sumber daya manusia pengelola sektor ESDM dan keterbatasan anggaran menyebabkan intensitas pembinaan teknis dan administrasi terhadap kegiatan pengambilan air tanah, kegiatan usaha pertambangan,

penggunaan

batu

bara

banyak

berkurang

dan

dikhawatirkan dampak dari kegiatan tersebut akan berdampak terhadap kondisi lingkungan, masih kurangnya pemahaman aparatur pengelolaan Air Tanah, bahwa air tanah tidak semata-mata merupakan sumber pendapatan daerah yang harus selalu ditingkatkan, namun juga mengandung asas konservasi, selain itu dari pihak perusahaan pun tidak


331

menempatkan pelaksana/ penanggungjawab yang berkompeten yang dapat memberikan informasi mengenai kegiatan pengambilan air tanah, baik teknis maupun administratif, dan banyak perusahaan tambang yang belum secara sungguh-sungguh menerapkan aturan keselamatan kerja. Solusi untuk mengatasi masalah ini

Sosialisasi terkait dengan

peningkatan ketaatan para pengambil air tanah maupun kegiatan usaha pertambangan

terus

menerus

dilakukan

bersama-sama

dengan

pemerintah kabupaten/kota, serta senantiasa menyampaikan kepada perusahaan untuk menunjuk penanggungjawab yang kompeten untuk mengelola air tanah di masing–masing perusahaan dan melakukan sosialisasi pada para pemilik lokasi usaha penambangan untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk menyediakan sarana dna prasarana kantor, K3 (APD dan APAR) serta kelengkapan administrasi kantor tambang serta kepada perusahaan tambang untuk menaati aturan K3 di lingkungan kerja tambang. Mengharuskan semua perusahaan yang memanfaatkan batu bara untuk mematuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku terkait dengan penyimpanan dan limbah B3 batubara berupa bottom ash dan fly ash; (3)

Sulitnya memperoleh data kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan Panas Bumi dikarenakan untuk mendapatkan data dan informasi tersebut harus seijin Pusat, dalam hal ini PT. Pertamina. Dalam

pendistribusian

mengikutsertakan Kabupaten/Kota

bantuan,

Pemerintah, serta

rumitnya

pihak

Pemerintah hubungan

perusahaan Provinsi kepentingan

tidak maupun diantara

stakeholders dan perusahaan dalam merealisasi program CSR tidak terlepas dari substansi program serta pendekatan yang diadopsi perusahaan dalam merealisasikan program. Solusi untuk mengatasi masalah ini perlu dukungan pemerintah setempat provinsi dan Kabupaten/Kota dalam program pelaksanaan CSR baik dalam bentuk alokasi dana dan pembagian tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan, alokasi dana CSR lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perlu dipertimbangkan persiapan CSR dengan memperhatikan budaya, luas wilayah, tingkat pengangguran, serta melibatkan tokoh masyarakat lokal, berbagai disiplin ilmu dan keahlian baik pada perencanaan maupun pelaksanaan programnya. Porsi pemberdayaan masyarakat masih kecil dibandingkan dengan total anggaran CSR (rata-rata dibawah 20 %) untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan CSR perlu adanya pendampingan dari hulu (sumber bahan baku) sampai ke hilir (pemasaran produk) dengan melibatkan non profit seperti perguruan tinggi;


332

(4)

Sulitnya mendapatkan data dan informasi faktual di lapangan terkait pengusahaan pertambangan mineral logam besi (pasir besi) yang disebabkan oleh kondisi lapangan yang tidak kondusif khususnya di wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya sehingga hasil evaluasi atas penyelenggaraan pengusahaan pertambangan mineral logam besi relatif tidak dapat dinilai secara keseluruhan. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah Kabupaten dan meminta pendampingan keamanan dari Polda Jabar ketika melakukan peninjauan lapangan, melakukan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, serta melakukan konsolidasi dan Koordinasi dengan Tim Terpadu terkait kebutuhan data dan informasi sesuai dengan sektor masing-masing berkaitan dengan pengusahaan pertambangan mineral logam besi secara keseluruhan;

(5)

Keterlambatan

dalam

proses

mempengaruhi

kemajuan

pengadaan

pelaksanaan

barang/jasa

program/kegiatan

banyak secara

keseluruhan. Solusi untuk mengatasi masalah ini melakukan koordinasi intensif dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk mengetahui perkembangan proses pengadaan barang dan jasa serta melakukan penjadualan

ulang

untuk

melakukan

percepatan

pelaksanaan

program/kegiatan.

5.

URUSAN PARIWISATA 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a)


Kegiatan Fasilitasi Regulasi Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 241.202.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Workshop dan Penyusunan Kajian tentang usulan perubahan RIPPDA Jabar.

(2)

Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.813.179.650,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

2.749.813.100,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terselenggaranya Event Kaulinan Urang Lembur "Alimpaido" Jawa Barat sebanyak 1 kegiatan di Kabupaten Bogor dengan jumlah peserta 156 peserta dari 24 kabupaten/kota di Jawa Barat; terselenggaranya Sosialisasi sadar Wisata dan Sapta Pesona Jawa Barat kepada para pelaku usaha dan kelompok penggerak pariwisata di Kabupaten/kota; terselenggaranya Pasanggiri Mojang dan Jajaka Jawa Barat dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Pengiriman Duta Wisata Jawa Barat


333

ke Provinsi lain untuk mempromosikan obyek wisata di Jawa Barat masing-masing sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah 52 peserta; terselenggaranya Pangandaran Kite Festival di Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah 100 peserta dari dalam

dan

luar

negeri;

terselenggaranya

Fasilitasi

West

Java

International Surfing Championship 2011 sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah peserta sekitar 56 orang yang diikuti oleh peserta dari dalam dan luar negeri dan telah menjadi agenda exibisi tahunan International Surfing Championship (ISC); tersusunnya Profil Investasi ODTW Jawa Barat sebanyak 1 dokumen; tersusunnya Detailed Engineering Design (DED) Obyek Wisata Gunung Padang Kabupaten Cianjur sebanyak 1 dokumen; tersusunnya Juklak/Juknis dan Monitoring BTL Goa Pawon dan Curug Malela (Kabupaten Bandung Barat), Gunung Padang (Kabupaten Cianjur) dan Cimaja/Sukawayana (Kabupaten Sukabumi) sebanyak 1 dokumen. (3)

Kegiatan

Pembinaan

dan

Penyuluhan

SDM

Pariwisata,

yang

dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 604.360.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Pembinaan Sanggar Seni Tradisi Daerah Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang berasal dari sanggarsanggar seni di Jawa Barat; terselenggaranya Pembinaan bagi Pengelola Obyek Wisata Sekitar Obyek Wisata di 9 KWU Ikon Jabar dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang merupakan para pengelola obyek wisata; terselenggaranya Pembinaan Tenaga Museum dan Heritage Jabar dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang merupakan para pengelola museum dan heritage di Jawa Barat; terselenggaranya Pembinaan Biro Perjalanan Wisata dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang merupakan para perwakilan dari biro perjalanan wisata yang ada di Jawa Barat; terselenggaranya Pembinaan Cinderamata dan Kuliner Khas Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang merupakan para pengusaha cinderamata dan kuliner; tersusunnya Profil SDM Pariwisata Kebudayaan se Jawa Barat sebanyak 1 dokumen; terselenggaranya Pembinaan Wisata Remaja Unggulan dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang merupakan

perwakilan siswa-siswi

SLTA yang ada di Jawa Barat. (4)

Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Pangandaran sebagai Destinasi Wisata Dunia, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-. Kegiatan yang ada melalui Perubahan APBD 2011 ini seharusnya menghasilkan 1


334

dokumen perencanaan pengembangan Kawasan Pangandaran sebagai Destinasi Wisata Dunia namun dalam operasionalnya ternyata tidak dapat

dilaksanakan

dikarenakan

waktu

yang

tersedia semenjak

ditetapkannya Perubahan APBD 2011, tidak mencukupi untuk sebuah penyusunan perencanaan (5)

Kegiatan Festival dan Touring Wisata Jabar Selatan, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 442.470.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Festival dan Touring Wisata Jabar Selatan bertujuan untuk lebih mempromosikan potensi pariwisata di kawasan Jawa Barat bagian selatan sebanyak 1 kali event dengan peserta yang berasal dari masyarakat umum. Dalam event ini, para peserta masing-masing membawa kendaraan beroda empat dengan berbagai jenis.

b)

Permasalahan dan Solusi Permasalahannya pengembangan

masih

belum

kepariwisataan

optimalnya Jawa

keterpaduan

Barat

oleh

seluruh

pelaksanaan stakeholder

kepariwisataan; Terdapat kesulitan dalam memperoleh event organizer pelaksana event wisata yang memiliki kualifikasi dan kompetensi memadai sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Mekanisme pengadaan barang dan jasa khususnya mekanisme pelelangan terbuka melalui ULP, tidak dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan ini. Beberapa event di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tidak terselenggara dengan optimal walapun dari sisi proses pengadaan barang dan jasa, pihak ketiga yang menjadi pemenang lelang merupakan perusahaan yang “layak menang” sesuai aturan yang berlaku. Solusinya dengan Melakukan koordinasi dan sinergisasi dengan lebih intensif dengan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

sebagai

upaya

memonitor

dan

melaksanakan pengandalian terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan

yang

diharapkan/direncanakan;

Meningkatkan

“awareness”

kepariwisataan melalui berbagai upaya pembinaan dan sosialisasi “sapta pesona” dan “sadar wisata” kepada masyarakat dan para penentu kebijakan di semua tatanan pemerintahan; Meningkatkan kuantitas upaya pembinaan kepada para pelaku pariwisata melalui pelatihan teknis seperti kepada para pengemudi taksi, “guide”, masyarakat di sekitar obyek wisata, dan seluruh “front-liner” yang terlibat dalam dunia usaha pariwisata; Meningkatkan peran serta asosiasi pariwisata dalam upaya pengembangan kepariwisataan Jawa Barat melalui berbagai kegiatan yang bersifat koordinatif dan praktis; Berkoordinasi dengan tim pengadaan barang dan jasa dan pihak ULP agar dapat menjadikan sejumlah keluhan terhadap beberapa event organizer


335

tertentu sebagai bahan pertimbangan bagi proses penentuan pemenang di tahun-tahun mendatang.

2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a)


Kegiatan Billboard Destinasi Wisata Jawa Barat di tempat Strategis di 26 Kabupaten/kota,

yang

dilaksanakan

Dinas

Pariwisata

dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.272.455.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pemasangan Billboard Destinasi Wisata Jawa Barat di tempat strategis di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan menampilkan beberapa destinasi dan potensi seni, budaya dan pariwisata Jawa Barat dalam media Billboard sebagai petunjuk bagi wisatawan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pergerakan wisatawan ke Jawa Barat. (2)

Kegiatan Peningkatan Promosi Pariwisata Terpadu Dalam dan Luar Negeri, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi

Jawa Barat, dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

6.331.202.468,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 5.829.596.598,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlaksananya

pengelolaan

Tourist

Information Centre (TIC) di 3 lokasi (Bandung, Yogyakarta dan Bali); terlaksananya Familiarization Tour sebanyak 6 kali dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang; terlaksananya Promosi Pariwisata Jawa Barat di luar negeri sebanyak 2 kali yaitu di Malaysia dan Thailand; terlaksananya keikutsertaan Jawa Barat dalam PATA Travel Mart di New Delhi India sebanyak 1 kali; terlaksananya Jawa Barat Travel Exchange (JTX) sebanyak 1 kali di Bandung, dengan 130 buyers; estimasi jumlah devisa yang masuk ke Jawa Barat dari wisatawan mancanegara dalam 1 tahun

yang

berasal

dari

transaksi

di

JTX

2011

adalah

Rp.

157.950.000.000,-; tersedianya Bahan Promosi Bersama Anggota Mitra Praja Utama, sebanyak 1 kali dengan hasil 1 buah buku promosi wisata 10 provinsi anggota MPU; terlaksananya Promosi Pariwisata Jawa Barat pada Anggota MPU (Majapahit Travel Mart di Surabaya, Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta, dan Jogja Expo di Jogjakarta) sebanyak 3 kali, dengan jumlah peserta 90 orang; terlaksananya Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 kali; terlaksananya Kemilau Nusantara sebanyak 1 kali di Kabupaten Bogor; terlaksananya Penyusunan Data Base Website Pariwisata, Seni, dan Budaya Jawa Barat sebanyak 1 kali; terlaksananya Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Iklan Televisi sebanyak 1 kali; terlaksananya Pemasangan Billboard Promosi Pariwisata Jawa Barat sebanyak 1 kali di


336

Cengkareng Provinsi Banten; terlaksananya Pencetakan Bahan Promosi Pariwisata, Seni, dan Budaya Jawa Barat sebanyak 1 kali; terlaksananya Partisipasi Promosi Pariwisata Jawa Barat di Singapore sebanyak 1 kali; terlaksananya Partisipasi Pariwisata Jawa Barat di Luar Negeri sebanyak 1 kali. (3)

Kegiatan Promosi Peningkatan Citra Pariwisata Jawa Barat di Anjungan Jawa

Barat

TMII,

yang

dilaksanakan

Dinas

Pariwisata

dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 499.200.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Pameran Objek dan Daya tarik Wisata Jawa Barat sebanyak 1 kali, dengan sasaran pelaku pariwisata,

organisasi

seni,

pengrajin,

kurator,

wisatawan

dan

masyarakat luas di BP. Anjungan Jawa Barat; terlaksananya Peragaan Pembuatan Kerajinan Cinderamata Khas Jawa Barat, sebanyak 52 kali dengan sasaran pelaku pariwisata, organisasi seni, pengrajin, kurator, wisatawan dan masyarakat luas Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat. (4)

Kegiatan Peningkatan Promosi Seni Budaya dan Pariwisata Jawa Barat di Belanda dan Yaman, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 387.718.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 376.573.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya promosi ke Belanda sebanyak 1 kali.

(5)

Kegiatan Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Televisi, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 359.600.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 325.115.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Promosi Pariwisata Jawa Barat melalui media televisi sebanyak 26 kali tayangan sebagai upaya mempromosikan potensi seni, budaya dan pariwisata Jawa Barat melalui iklan di televisi swasta nasional dengan materi destinasi pariwisata yang ada di Jawa Barat di kemas dengan bahasa promosi yang mempunyai nilai jual sehingga menjadi karya seni promosi yang menarik didukung oleh talent berpengalaman.

(6)

Kegiatan Pembuatan dan Pemasangan Billboard Destinasi Jawa Barat di 2 (dua) Provinsi (Bali dan Lampung), yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 416.262.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlaksananya

Pembuatan dan Pemasangan Billboard Destinasi Jawa Barat di 2 (dua) lokasi Provinsi (Bali dan Lampung), dengan menampilkan sejumlah destinasi dan potensi seni budaya Jawa Barat dalam media Billboard


337

sebagai petunjuk wisatawan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pergerakan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara ke Jawa Barat khususnya dari Provinsi Lampung dan Bali Sasaran.

b)

Permasalahan dan Solusi Belum optimalnya pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat, karena berbagai faktor pendukung dan masalah aksesibilitas dan upaya promosi yang masih kurang gencar. Solusi : Mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan promosi pariwisata seperti meningkatkan peran dan kualitas “content” situs dan peran Tourist Information Centre (TIC) yang dimiliki; Meningkatkan varietas media promosi dan frekuensi promosi yang dilakukan.

6.

URUSAN PERINDUSTRIAN 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Penguatan Pengolah Buah, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 98.556.175,-.

Hasil pelaksanaan

kegiatan adalah peningkatan nilai tambah dan daya saing olahan buah yang dihasilkan para pelaku IKM di wilayah Cirebon sedikitnya 20%; pencapaian bimbingan dan penerapan secara keseluruhan (100%); dan monitoring dan bimbingan penerapan HACCP di industri olahan buah pada 1 kabupaten/kota. (2)

Kegiatan Pengembangan Industri Pengolahan Ubi-ubian dan Pisang, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 240.173.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya kemampuan 40 orang pelaku usaha industri pengolahan produk ubi-ubian; Meningkatnya kemampuan 30 orang pelaku usaha industri pengolahan ubi-ubian dalam menerapkan GMP dan SOP; Tersedianya informasi kandungan 15 produk Industri Pengolahan Ubi-ubian.

(3)

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Packaging House, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

ketersediaan

198.702.300,-.

Hasil

jenis

packing

layanan

pelaksanaan house

kegiatan

selama

12

adalah bulan;

berkembangnya kemasan para pengusaha industri kecil dan menengah


338

sebanyak 100%; tersampaikannya informasi keberadaan packing house sebanyak 100%; dan berkembangnya 100% kemasan IKM. (4)

Workshop Tkenis Produksi Alas Kaki dalam Upaya Penumbuhan IKM Baru (Alas Kaki), yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

700.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

699.625.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah penyerapan peserta pelatihan pada perusahaan alas kaki sedikitnya sebanyak 40%; pertumbuhan IKM alas kaki sebanyak 20%; dan pencapaian sasaran kegiatan/program sebanyak 100%.

b)


Rendahnya kemampuan inovasi produk di bidang pengolahan buah sehingga penerapan Good Manufacturing Practise (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan ISO 9000 Series terbatas. Hal ini disebabkan belum optimalnya peran litbang untuk kegiatan R & D bidang pengolahan buah. Untuk itu pelaksanaan Bimbingan Penerapan HACCP dan meningkatkan Koordinasi dengan LITBANG untuk melaksanakan RND di bidang pengolahan buah senantiasa dilakukan.

(2)

Masih ditemukan desain produk yang kurang menarik dikarenakan keterbatasan modal. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan daya saing dilaksanakan Fasilitasi

HAKI

bagi Pelaku Usaha Umbi-umbian dan

Barcode bagi Pelaku Usaha Umbi – umbian serta melaksanakan test organoleptik untuk mengetahui selera konsumen. (3)

Keterbatasan alat bantu produksi untuk pengolahan industry agro. Untuk ini diupayakan peningkatan pengetahuan para pelaku industri pangan dalam menerapkan standard proses pengolahan, pengemasan, dan labeling yang sesuai dengan persyaratan sehingga meningkatkan kepercayaan

perbankan

terhadap

para

pelaku

industri

dalam

menyalurkan permodalan industri pengolahan pangan. (4)

Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan (teknik produksi) SDM alas kaki dalam membuat sepatu yang berkualitas utamanya tukang jahit upper alas kaki. Untuk itu telah dilaksanakan Pelatihan teknis upper alas kaki bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Persepatuan Indonesia dengan harapan setelah dapat

diserap

oleh

dunia

mengikuti pelatihan para peserta

usaha.

Alternatif

lainnya,

dengan

melaksanakan Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan dengan harapan setelah mengikuti kegiatan ini para peserta dapat berusaha secara mandiri dibidang Alas Kaki.


339

2) Program Penataan Struktur dan peningkatan Kemampuan Teknologi Industri a)


Kegiatan Penumbuhan Industri Kreatif Berbasis Komunitas, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 488.564.100,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terjalinnya kerjasama diantara aparat pembina industri kreatif dari 10 provinsi; menguatnya networking industri kreatif diantara 8 kabupaten/kota di Jabar; meningkatnya kemampuan pengembangan manajemen

bisnis

kabupaten/kota

para

di

Jabar;

pelaku

usaha

menguatnya

industri

kreatif

Pengembangan

di

5

Desain

Komunitas Kreatif sebanyak 1 paket ; dan tersusunnya kesepakatan bersama sebanyak 2 buah. (2)

Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif berbasis Fashion (Bordir, Batik, Tenun), yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 655.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 616.550.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya ketrampilan IKM sebanyak 20 orang; peningkatan 10 orang IKM batik dalam teknik, inovasi dan desain batik; berkembangnya inovasi dan desain produk bordir sebanyak 20 orang; meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara pelaku usaha dengan stakeholder sebanyak 30%; dan peningkatan kelancaran kegiatan TPT sebanyak 100%. (3)

Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Makanan Olahan, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 628.415.300,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya penganekaragaman 125 jenis makanan khas Jawa Barat dan diversifikasi penggunaan bahan baku lokal dalam mensubstitusi tepung terigu; kelancaran operasional kegiatan sebanyak 52%.

(4)

Kegiatan Pengembangan Industri Manufaktur Berbasis Otomotif, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 517.200.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah ketersediaan alat angkut pedesaan multi fungsi hasil karya anak bangsa sebanyak 1 unit; ketersediaan alat angkut yang diuji performance dan durabilitynya sebanyak 1 unit; ketersediaan unit alat angkut yang dilakukan optimalisasi desain alat angkut sebanyak 1 unit; ketersediaan unit alat angkut yang dibuat prototypenya berdasarkan


340

hasil optimalisasi desain sebanyak 1 unit; terjalinnya kemitraan antar stakeholder otomotif sebanyak 20%; dan jumlah kontak bisnis dalam penyelenggaraan jabar otofest sebanyak 1 kegiatan. (5)

Kegiatan Pengembangan Industri Aneka, Kerajinan dan Kimia, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 542.225.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah peningkatan kemampuan teknologi desain alas kaki sebesar 20%; peningkatan kemampuan teknik produksi alas kaki sebanyak 20 orang; pertumbuhan IKM alas kaki sebanyak 20%; peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pelaku usaha dengan stake holder sebanyak 30%; peningkatan wawasan 20 orang peserta teknik

produksi

untuk

peningkatan

kualitas

produk

genteng;

peningkatan pemahaman sebanyak 20 orang Perda Prov. Jabar No. 15 Tahun 2010 tentang pengendalian produksi dan peredaran garam; peningkatan wawasan peserta desain produk anyaman mendong sebanyak 20 orang; peningkatan wawasan peserta Forum Koordinasi IKM kerajinan sebanyak 20 orang; dan penyampaian pelaksanaan kegiatan sebanyak 30 buku. (6)

Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif berbasis IT pada Kawasan Greater Bandung Technopark dan Baros Cyber Creative Centre, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 720.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 640.270.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah peningkatan wawasan kewirausahaan sebanyak 40 orang pelaku usaha; peningkatan kompetensi kewirausahaan sebanyak 40 orang pelakuk usaha; pembinaan kewirausahaan 40 orang pelaku usaha; peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pelaku usaha dengan stake holder sebanyak 30%; penguatan desain karya kreatif berbasis IT sebanyak 25%; peningkatan kualitas pengembangan bandung greater technopark sebanyak 25%; peningkatan koordinasi dan sinkronisasi 30% pelaku usaha dengan stakeholder; integrasi pengembangan greater bandung technopark dan baros cyber creative centre sebanyak 25%; dan tersedianya bahan evaluasi dan perencanaan pengembangan greater bandung technopark dan baros cyber creative centre sebanyak 25%.

(7)

Kegiatan Pembinaan Industri Hasil Tembakau, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.698.977.458,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah peningkatan pemahaman 20% pelaku IHT tentang ketentuan dalam


341

memproduksi IHT; peningkatan kemitraan antara pabrik rokok inti dengan 20% pelaku IHT; ketersediaan data pelaku usaha industri rokok/tembakau pengguna mole di 2 kabupaten/kota; peningkatan pemahaman pengembangan kewirausahaan sebanyak 40 pelaku; pemahaman strategi manajemen dalam pengelolaan produksi sebanyak 10%; peningkatan wawasan pengembangan dan strategi pembinaan IHT di Jawa Barat; peningkatan ketrampilan bidang usaha bagi pelaku IHT bila beralih profesi sebanyak 30 buku; teridentifikasinya sarana peralatan dan produktivitas SKT sebagai bahan pembinaan IHT sebanyak 1 paket; peta IHT Jabar sebagai akibat regulasi cukai pada 50 merk; dan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan rokok/tembakau Jawa Barat sebanyak 10%.

b)


Perlunya keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pengembangan Alat Angkut Multi Fungsi. Untuk itu upaya promosi terus menerus secara berkala terhadap pengembangan Alat Angkut Multi Fungsi sebagai : Icon Jawa Barat, Pendukung Program Ketahanan Pangan dan Penghela Pengembangan IKM-IKM Komponen Otomotif dan Permesinan Jawa Barat senantiasa dilakukan.

(2)

Masih rendahnya produk-produk genteng yang dihasilkan IKM Genteng. Untuk itu peningkatan koordinasi dalam rangka menciptakan program dan kegiatan yang sinergis sehingga lebih efisien dan efektif.

(3)

Adanya kebijakan Pemerintah terkait dengan dampak kesehatan dari rokok mengakibatkan Penurunan jumlah Usaha Industri Hasil Tembakau di beberapa Kabupaten Kota, disebabkan meningkatnya Biaya Tarif Cukai. Selain itu dikarenakan rendahnya pemahaman strategi Penerapan management Dalam Pelaksanaan Usaha, dan belum menerapkan konsep bisnis yang jelas sehingga rokok Ilegal dan Pita Palsu masih tinggi. Untuk itu dilakukan pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT dan atau daerah penghasil bahan baku IHT. Selain itu meningkatkan Kemitraan Usaha antara perusahaan pengelola atau pabrik rokok dengan perusahaan Sigaret Kretek Tangan, melalui pola MPS.

(4)

Adanya perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia dari makanan pokok nasi kepada produk lainnya berupa mie dan roti menyebabkan kebutuhan bahan baku terigu meningkat menjadi kendala tersendiri. Apalagi dengan ketergantungan Indonesia akan impor bahan baku baik dalam bentuk gandum maupun terigu akan terus meningkat sejalan dengan perubahan pola konsumsi dan pertumbuhan penduduk, disebabkan Indonesia sampai saat ini belum mampu memproduksi


342

gandum. Hal ini mengakibatkan para pelaku industri pengolahan pangan mengeluh tentang bahan baku lokal, antara lain kurang kompetitif dengan bahan baku impor, keterbatasan bahan baku dalam hitungan selisih harga dan kemudahan ketersediaan K3 (kuantitas, kualitas dan kontinuitas). Untuk itu diperlukan peningkatan preferensi masyarakat terhadap produk makanan dan minuman khas daerah berbahan baku lokal dengan meningkatkan penggunaan bahan baku lokal dalam mensubstitusi tepung terigu yang digunakan para pelaku industri.

7.

URUSAN PERDAGANGAN 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri a)


Kegiatan Fasilitasi Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional (GEMPITA), yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

320.425.000,-.

334.000.000,-, Hasil

realisasi

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

sebesar

adalah

Rp.

peningkatan

pengetahuan dan wawasan pengelola pasar tradisional sebanyak 80%, peningkatan koordinasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pasar tradisional

di

kabupaten/kota

sebanyak

30%,

bertambahnya

pengetahuan tentang teknis perdagangan bagi pedagang pasar tradisional sebanyak 50 orang dan tersedianya data pasar tradisional maupun pasar modern yang ada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 125 orang. (2)

Kegiatan Pengembangan Pemasaran Industri Kreatif, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

577.533.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

peningkatan promosi batik Jawa Barat sebanyak 80%, adanya transaksi jual beli di taraf internasional maupun dalam negeri sebanyak 30% dan adanya transaksi jual beli di taraf internasional maupun dalam negeri sebanyak 20%. (3)

Kegiatan Peningkatan Usaha Dagang Kecil Menengah Tembakau/Rokok, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.264.390.900,-. Hasil pelaksanaan kegiatan

adalah

peningkatan

pedagang/Distributor

wawasan

rokok/tembakau

manajemen

sebanyak

80%,

UDKM

bagi

dikenalnya

produk rokok/embakau Jawa Barat sebanyak 25%, peningkatan wawasan tentang lelang sebanyak 15%, terpromosikannya Produk


343

Rokok/Tembakau Jawa Barat pada Show Room Produk Jawa Barat di Batam sebanyak 10%, perluasan pemasaran produk rokok/tembakau Jawa Barat sebanyak 15%, Terdeteksi produk rokok/tembakau belum bercukai,cukai palsu sebanyak 10 jenis, Data Pelaku perdagangan rokok dan tembakau sebanyak 1 paket, pelaksanaan lelang tembakau Tanjung Sari Kabupaten Sumedang sebanyak 1 paket dan tersedianya buku laporan akhir kegiatan sebanyak 5 buku. (4)

Kegiatan Subsidi Operasi Pasar Murah (KEPOKMAS), yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.800.000,-, realisasi anggaran sebesar

Rp.

138.915.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

adalah

peningkatan sosialisasi mekanisme operasi pasar kepada orang peserta, pelaksanaan monitoring dan evaluasi operasi pasar serta pelaksanaan operasi

pasar

kepokmas

di

4

wilayah

dengan

sasaran

26

kabupaten/kota.

b)


Keterbatasan pelaku usaha yang dapat difasilitasi untuk penggunaan produk dalam negeri. Untuk ini keberagaman event pameran/ promosi baik di dalam daerah maupun di luar daerah senantiasa dilakukan.

(2)

Penerbitan aturan perundang-undangan sebagai dasar dilakukannya operasi pasar murah KEPOKMAS yang terlambat mengakibatkan sempitnya waktu yang tersedia. Untuk itu penyelenggaraan sosialisasi pelaksanaan OPM pada awal-awal tahun perlu direncanakan pada waktu yang akan datang sehingga memberikan cukup banyak ruang dan waktu untuk berkoordinasi baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Calon Penyedia Barang/Jasa.

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a)


Kegiatan Peningkatan Daya Saing Ekspor Jawa Barat (e-Commerce), yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 431.650.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah penyusunan basis data produk-produk IKM/UMKM sebanyak 26 kabupaten/kota, perluasan pasar ekspor kepada 1 negara, tersosialisasikannya

prototype

e-Commerce

kepada

60

orang,

peningkatan kompetensi pelaku usaha dalam rangka mengoperasikan aplikasi

e-Commerce kepada 60

orang dan tersedianya bahan

perencanaan program/kegiatan ke depan sebanyak 40%.


344

(2)

Kegiatan Peningkatan Akses Pasar dan Perluasan Pasar Ekspor, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 485.920.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah peningkatan akses pasar pelaku usaha di 26 kabupaten/kota, perluasan pasar ekspor di wilayan Asia – China/RRT sebanyak 1 kegiatan, perluasan pasar ekspor di wilayah Timur Tengah sebanyak 1 kegiatan dan ketersediaan visualisasi perkembangan ekspor dalam DVD dan penayangan talkshow di Media TVRI Jabar-Banten sebanyak 2 kali tayang.

(3)

Kegiatan

Peningkatan

Daya

Saing

Ekspor

(Tembakau),

yang

dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 482.240.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah peningkatan pemahaman 18 orang peserta pelatihan prosedur ekspor impor bagi

pengusaha tembakau,

peningkatan

pemahaman 55 orang peserta pelatihan manajemen ekspor plus simulasi bagi pengusaha tembakau, peningkatan pemahanan 55 orang peserta pelatihan akses dan survey pasar melalui internet, peningkatan pemahaman 55 orang peserta sosialisasi harmonized system (HS) tembakau yang berlaku di pasar internasional, peningkatan daya saing tembakau di Malaysia bagi 4 orang pelaku usaha dan terpetakannya harmonized system (HS) tembakau Jawa Barat sebanyak 1 profil. (4)

Kegiatan Peningkatan Daya Saing Ekspor, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 149.865.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah

Peningkatan

pemahaman 50 orang peserta Workshop Implementasi Perjanjian ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) dan ASEAN-India Free Trade Area (AKFTA) untuk masing-masing Komoditas, Terpetakannya Harmonized System (HS) skema ACFTA sebanyak 1 profil.

b)

Permasalahan dan Solusi Daya saing produk yang masih rendah dengan produk-produk luar yang sejenis sebagai dampak dari implementasi IAFTA dan AANZFTA. Untuk menyikapinya diperlukan kesiapan stakeholders perdagangan internasional termasuk Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, Asosiasi Pengusaha, Tenaga Kerja untuk mengantisipasi dampak negative dan memanfaatkan

peluang

dampak

positif

dengan

memperkuat

dan

meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan barang dan jasa serta


345

investasi dengan India, Australia dan Selandia Baru sebagai alternative diluar pasar tradisional dan menciptakan system transparan dan kemudahan investasi dari Negara-negara alternatif selain pasar tradisional yang sudah ada serta mengembangkan kebijakan dan implementasi kerjasama ekonomi ke depan Selain itu meningkatkan misi dagang terstruktur multi sektoral didasari dengan

Updating

Pemetaan

komoditas

dan

jasa

unggulan

beserta

diversifikasinya dengan meningkatkan nilai tambah relative tinggi (via industrialisasi) dan mekanisme Standardisasi komoditas dan profesi bertaraf Internasional juga senantiasa dilakukan.

3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a)


Kegiatan Peningkatan Pengawasan Barang yang Beredar dan Tertib Niaga, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 279.838.350,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pengawasan barang yang beredar di pasar; sosialisasi ketentuan perlindungan konsumen dan implementasinya pada aparat dan masyarakat, serta pengawasan barang beredar. (2)

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.055.507.440,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.053.137.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pelayanan tera ulang di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota kepada 66.223 pemilik/pemakai UTTP yang terlayani; pelayanan pengujian BDKT di 15 Kabupaten/Kota sebanyak 600 kemasan; fasilitasi perlindungan

konsumen

dalam

hal

kebenaran

UTTP

di

15

Kabupaten/Kota sebanyak 130 lokasi serta terpenuhinya sarana pendukung kegiatan pelayanan kemetrologian selama 1 tahun. (3)

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Karawang,

yang

dilaksanakan

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

500.000.000,-,

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

475.271.400,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pelayanan tera ulang di

5

(lima) Kabupaten/Kota,

Kabupaten/Kota

sebanyak

pelayanan

1000

kemasan,

pengujian fasilitasi

BDKT

di

5

perlindungan

konsumen dalam hal kebenaran UTTP di 5 Kabupaten/Kota sebanyak 100 perusahaan, unjuk kerja laboratorium kemetrologian sebanyak 4 kegiatan dan sinkronisasi kebijakan kemetrologian seluruh Indonesia


346

sebanyak 1 kegiatan serta tersedianya buku laporan kegiatan sebanyak 10 buku. (4)

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Bogor, yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 450.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 448.738.400,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pelayanan tera ulang di 6 (lima) Kabupaten/Kota sebanyak 145 lokasi, terjaminnya volume produk kemasan yang beredar di pasaran sebanyak 65 lokasi, terakurasinya alat standar massa dan volume sebanyak

1

kegiatan,

peningkatan

pemahaman kebijakan bidang kemetrologian se-Indonesia sebanyak 2 kegiatan dan tersedianya buku laporan kegiatan sebanyak 5 buku.

b)


Dipasar masih diketemukan barang-barang yang beredar yang tidak memenuhi syarat K3L dan tidak memenuhi standar SNI. Untuk itu terus dilaksanakan pengawasan agar konsumen tidak dirugikan dengan mengkonsumsi barang-barang yang tidak memenuhi syarat K3L dan tidak memenuhi standar SNI selain itu dilaksanakan juga edukasi pada Konsumen agar dapat menjadi konsumen yang cerdas.

(2)

Adanya keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kemetrologian untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Untuk mengatasi hal tersebut, kerjasama dengan perusahaan tertentu dan melakukan sewa kendaraan menjadi salah satu alternative yang telah dilakukan.)

8.

KETRANSMIGRASIAN Program Pengembangan Transmigrasi a)


Kegiatan Pengarahan, Pemindahan dan Pemberdayaan Transmigrasi,, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Basrat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.225.667.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.190.400.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Rapat koordinasi Ketransmigrasian, telaksananya Evaluasi keberhasilan transmigran, terlaksananya Koordinasi antar daerah pengirim transmigrasi, dan terlaksananya Tindak Lanjut Kerjasama antar daerah Fasilitasi

kerjasama

antar

daerah

bidang

ketranmigrasian.

Sehingga

meningkatnya Sinergitas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, terevaluasinya keberhasilan

Transmigrasi

di

Lokasi

Penempatan/daerah

Tujuan

dan

terfasilitasinya Tindak Lanjut Kerjasama antar daerah (KSAD) bidang ketransmigrasian.


347

(2)

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran Lokal (Ressetelment), yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Basrat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 505.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 502.880.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Rapat Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Lokal dan terfasilitasinya Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif. Sehingga meningkatnya pengetahuan masyarakat transmigrasi lokal dan meningkatnya Ekonomi Produktif

(3)

Kegiatan Pelatihan Transmigran, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Basrat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 965.427.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 960.327.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

adalah

terlaksananya

Pelatihan

Pemberdayaan

Masyarakat Translok, sehingga meningkatnya keterampilan Transmigran Lokal dan Calon Transmigran yang akan di berangkatkan, Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran Lokal, Termonitornya warga transmigran yang telah ditempatkan. (4)

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama dibidang Ketransmigrasian, dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 297.360.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya kerjasama antar Daerah dibidang Ketransmigrasian antara 2 (dua) Pemerintah Provinsi di Indonesia selaku Daerah Penerima/Penempatan

dengan Pemerintah Provinsi Jawa

Barat selaku Daerah Pengirim/asal transmigran, serta terwujudnya MOU yang ditandatangani antara Provinsi Pengirim dan Penerima.

b)


Kegiatan

Pengarahan,

pemindahan

dan

pemberdayaan

transmigrasi,

khususnya penanganan penduduk dampak pembangunan waduk Jatigede Kabupaten Sumedang adalah animo masyarakat untuk bertransmigrasi cukup tinggi yaitu mencapai 7.163 Kepala Keluarga sedangkan target penempatan yang dialokasikan setiap tahunnya sangat kecil, disamping itu pula arah minat calon transmigran asal Jatigede hanya ke Pulau Sumatera sehingga mengalami kesulitan karena keterbatasan alokasi penempatan ke Wilayah tersebut. Mengingat besarnya penduduk Jatigede yang harus ditangani melalui program Transmigrasi. Upaya yang dilakukan penanganan penduduk asal Jatigede melalui program transmigrasi perlu mendapat dukungan dan sinergitas baik dari pemerintah Kabupaten Sumedang maupun dari pemerintah pusat dan Provinsi Daerah Penempatan/Penerima; (2)

Terbatasnya

kemampuan

pembiayaan

dalam

dilakukan

dengan

APBD

untuk

penyelenggaraan memberikan


memenuhi

kebijakan

ketransmigrasian.

sosialisasi

dan

Upaya

pemahaman

sharing yang kepada

348

masyarakat jatigede bahwa alokasi ke wilayah Sumatera sangat terbatas dan menginformasikan kepada mereka bahwa wilayah Timur memiliki prospek ke depan yang sangat menjanjikan karena tanah wilayah Timur sangat subur dan cocok untuk pertanian. (3)

Program Transmigrasi baik di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami persoalan yang cukup komplek yang berdampak kepada

rendahnya

Transmigrasi

di

kepercayaan

Jawa

Barat.

publik

terhadap

Transmigrasi

belum

penyelenggaraan dipandang

dapat

mensejahterakan masyarakat Jawa Barat, sehingga Jangka panjang, membenahi sistem manajemen penyelenggaraan Transmigrasi berdasrkan paradigma

baru

sesuai

dengan

kondisi

lingkungan

stratejik

yang

berkembang.

9.

URUSAN KEAGAMAAN 1) Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama a)


Kegiatan Pelaksanaan STQ Tingkat Jawa Barat, Pembinaan dan Pengiriman Kafilah STQ Jawa Barat dan Kontingen Festival Maulid Nusantara ke Tingkat Nasional, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 3.944.790.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.

3.678.709.424,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya acara STQ tingkat Provinsi Jawa Barat; terbinanya kafilah STQ Jawa Barat; terpilihnya Kafilah STQ Jawa Barat sebagai kafilah terbaik di Tingkat Nasional; serta terpilihnya kontingen Festival Maulid Nusantara Jawa Barat sebagai kontingen terbaik di Tingkat Nasional. (2)

Kegiatan Implementasi Pengamalan Agama melalui Safari Ramadhan dan Tarling Gubernur, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 349.265.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya safari ramadhan di 4 wilayah; tarawih keliling di 6 lokasi; acara peringatan Nuzulul Qur’an; serta terselenggaranya sholat tarawih di masjid Pakuan Bandung sebanyak 30 kali, shalat idul fitri dan shalat idul adha dan sholat jumat di masjid Ar Rosyid Pakuan sebanyak 52 kali.

(3)

Kegiatan Tabligh Akbar Tingkat Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 280.600.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 264.756.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya acara Tabligh Akbar tingkat Provinsi Jawa Barat.


349

2) Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan a) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan

Pembinaan

dan

Pembekalan

kepada

Petugas

Tim

Pemandu/Pemantau Haji Daerah (TPHD) Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 402.252.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 398.283.500,- (99,01%) Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbentuknya petugas Tim Pemandu/Pemantau Haji Daerah di Jawa Barat sebanyak 89 orang. (2)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan serta Pelayanan kepada Organisasi/Lembaga

Sosial

Keagamaan

di

Jawa

Barat,

yang

dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.300.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 299.835.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlayaninya organisasi/lembaga keagamaan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. (3)

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Insentif Guru Madrasah Diniyah di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 736.472.993,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 721.387.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/kep.1197-Yansos/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Bantuan Sosial untuk Fasilitasi Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas

Guru

Madrasah

Diniyah,

serta

terselenggaranya

pemberdayaan guru madrasah di Jawa Barat.


350

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents