PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.

BAB IV

URUSAN PERHUBUNGAN Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, oleh karena itu perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Kabupaten Pekalongan adalah daerah yang sedang tumbuh dan berkembang, dengan perkembangan sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata menjadikan wilayah Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang berpengaruh bagi pertumbuhan perekonomian dan kependudukan di daerah sekitarnya. Dampak yang timbul adalah meningkatnya intensitas pergerakan manusia sebagai man power dan barang sebagai bahan produksi. Kelancaran mobilitas penumpang maupun barang sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana transportasi antara lain infrastruktur jalan yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan berlalu lintas. 7.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan untuk mendukung Urusan Perhubungan pada tahun 2016 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut : a.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan : 1) Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 2) Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan; 3) Penyusunan rencana jaringan transportasi jalan.

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan : 1) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor; 2) Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2016

IV - 67


BAB IV

3) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas. c.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan : 1) Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang; 2) Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran, Haji, Natal, Tahun Baru serta Kegiatan Pemerintahan; 3) Pemilihahan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan.

d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan, dengan kegiatan : 1) Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Termina; e.

Program

Peningkatan

dan Pengamanan Lalu Lintas,

dengan

Kegiatan : 1) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas; 2) Pengadaan bahan marka jalan; 3) Pengembangan sarana dan prasarana lalulintas angkutan (DAK); 4) Pengadaan Peralatan Pendukung Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas; 5) Pengadaan Guadrail.

7.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan

Perhubungan

dilaksanakan

dengan

anggaran

Belanja

Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung Non Urusan/rutin SKPD) sebesar Rp2.828.154.600,00 dan terealisasi sebesar Rp2.794.648.012,00 atau 98,82%. Capaian target indikator kinerja Urusan Perhubungan tercermin dari realisasi

indikator

kinerja

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan pada tahun 2016. Capaian Indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan perhubungan yang telah dicapai pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :


IV - 68


BAB IV

Tabel 4.42 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016 NO

INDIKATOR KINERJA

1

Jumlah arus penumpang angkutan umum (org) Rasio ijin trayek (jumlah ijin trayek/jumlah penduduk) (t/org) Jumlah uji kir angkutan umum (unit) Jumlah Terminal Tipe C (unit) Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang (%)

2

3 4 5

CAPAIAN 2015 1.031.220

TARGET 1.057.857,60

TAHUN 2016 REALISASI 1.048.920,00

% 99,16

0,0432

0,05

0,04

80,00

1.542

960

6.251

651,15

6

6

6

100

0,0382

0,04

0,04

100

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pekalongan, 2017

Dari data tabel diatas dapat dilihat rata – rata target dan realisasi serta capaian indikator kinerja urusan perhubungan sebagai berikut: a. Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2016 sebanyak 1.048.920 orang, meningkat dibanding tahun tahun 2015 sebanyak 1.031.220 orang, terdapat kenaikan jumlah penumpang sebanyak 17.700,00 orang atau 1,72%. Hal ini dikarenakan sudah mulai optimalnya penggunaan terminal kajen dengan adanya bus-bus AKAP yang menuju ke Jakarta, akan tetapi kenaikan ini belum memenuhi target jumlah arus penumpang angkutan umum sebanyak 1.057.857,60 org, sehingga pencapaiannya masih 99,16%, hal ini karena bisnis angkutan penumpang umum masih kurang bergairah. b. Rasio ijin trayek (jumlah ijin trayek/jumlah penduduk). Jumlah ratio ijin trayek di tahun 2015 sebanyak 0,0432 sedangkan di tahun 2016 berjumlah 0,04, mengalami penurunan sejumlah 0,0032 atau penurunan sebanyak 7,41 %. Jumlah ratio ijin trayek dari tahun 2015 sampai akhir 2016 tidak mengalami kenaikan dan di tahun 2016 sendiri juga tidak memenuhi target, dikarenakan tidak adanya pembukaan trayek baru karena lesunya bisnis angkutan umum c. Jumlah uji kir angkutan umum memgalami kenaikan yang signifikan, di tahun 2015 sebanyak 1.542 unit dan di tahun 2016 sebanyak 6.251 unit. Hal ini dikarenakan pada saat pelaporan tahun 2015 yang dilaporkan hanya


IV - 69


BAB IV

kendaraan yang bersifat umum (plat kuning), sedangkan di tahun 2016 data yang dilaporkan adalah semua jumlah kendaraan yang dikir (baik bersifat umum ataupun tidak umum). Peningkatan kendaraan uji ini dikarenakan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya kir kendaraan. d. Jumlah terminal tipe C di tahun 2015 dan tahun 2016 masih sama yaitu berjumlah 6 (enam) unit. e. Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang di tahun 2015 sebanyak 0,0382% sedangkan di tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 0,04%, terdapat kenaikan sebanyak 0,0018 atau 4,71%.

7.3. Prestasi Pemenang Utama dengan 3 kategori yaitu pilar

manajemen

keselamatan jalan, kendaraan yang berkeselamatan dan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan pada kegiatan IRSA (Indonesia Road Savety Award) yaitu Program penghargaan kepada Kabupaten/Kota terbaik dalam tata kelola keselamatan jalan/road safety yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurence) bekerja sama denga Majalah SWA.

7.4. Permasalahan Dan Solusi a.

Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Urusan Perhubungan selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang transportasi. 2) Kurangnya pemahaman aparatur akan peraturan perundangan. 3) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, yaitu belum terpenuhinya semua kebutuhan/fasilitas jalan berupa rambu – rambu, marka dan pagar pengaman di wilayah bagian atas, masih banyak jalan yang belum dilengkapi pagar pengaman (guard rail), masih dibutuhkannya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) di jalur pantura dekat Pasar Wiradesa.


IV - 70


BAB IV

b. Solusi Dengan adanya permasalahan yang ada, maka diperlukan beberapa solusi antara

lain :

1) Peningkatan SDM dengan mengirimkan personel untuk mengikuti diklat-diklat baik yang diselenggarakan Departemen Perhubungan, maupun instansi lain. 2) Penambahan intensitas sosialisasi peraturan –peraturan dan penegakan hukum. 3) Penambahan anggaran kegiatan setiap tahun anggaran dan perubahan anggaran, dan mengusulkan ke Pemerintah Pusat dan Provinsi.

8.

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Pekalongan merupakan daerah sentra industri terutama industri batik, yang kegiatannya berpotensi menghasilkan limbah cair, padat dan udara yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan pencemaran yang dapat berkembang menjadi potensi keresahan masyarakat. Jumlah kegiatan industri tekstil di Kabupaten Pekalongan yang potensial menghasilkan air limbah adalah 30 untuk industri menengah dan 12.400 Home Industri Kecil (meliputi Industri Pembatikan, Printing/Sablon, Jeans Wash, Pertenunan dan Pewarnaan Benang). Sebagian industri di Kabupaten Pekalongan mulai beralih menggunakan bahan bakar batubara (terdapat + 25 industri pemakai batubara di Kabupaten Pekalongan). Selain itu di Kabupaten Pekalongan terdapat 6 (enam) sungai yang berpotensi tercemar oleh limbah industri, yaitu : Sungai Sragi Lama (Rembun), Sungai Kapidodo (Kangkung), Sungai Slempeng, Sungai Mrican, Sungai Meduri, Sungai Sengkarang (Pencongan) dengan kondisi kualitas air di atas rata-rata baku mutu yang ditentukan Berbagai pihak terutama pelaku ekonomi berusaha menciptakan kondisi memaksimalkan untuk mengurangi biaya pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran. Meskipun demikian semua pihak tetap berharap pengelolaan lingkungan harus tetap terjaga dengan baik. Dengan terbatasnya kemampuan


IV - 71


BAB IV

pembiayaan yang ada pada Pemerintah, maka partisipasi dan peran serta semua pihak sangat diperlukan. Penyelenggaran Urusan Lingkungan Hidup ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, sehingga apabila exploitasi sumber daya alam tidak diikuti penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penegakan aturan-aturan yang ada dan tanggungjawab semua pihak, maka akan terjadi berbagai masalah bila tidak segera diatasi akan menimbulkan kerusakan lingkungan. 8.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan untuk mendukung Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2016 dilaksanakan oleh dua SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum; dan Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : Dinas Pekerjaan Umum a.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan : 1) Pemeliharaan TPA Bojonglarang; 2) Penunjang Kebersihan se-Kabupaten Pekalongan; 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kebersihan; 4) Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang TPA Bojonglarang; 5) Penunjang Saran dan Prasarana Pembangunan TPS 3R; 6) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Masuk Ke TPA; 7) Pembangunan Pool/Garasi Truk Sampah; 8) Rehabilitasi Transfer Depo Kedungwuni; 9) Pembangunan Landasan Kontainer dan Pagar Keliling; 10) Fasilitasi Penyusunan Perda Pengolahan Persampahan.

b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan: 1) Pemeliharaan rutin / berkala taman; 2) Revitalisasi taman perkotaan

Kantor Lingkungan Hidup a.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan:


IV - 72


BAB IV

1) Fasilitasi Upaya Meraih Adipura; 2) Peningkatan

Edukasi

dan

Komunikasi

Masyarakat

dibidang

Pengelolaan Sampah; b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper); 2) Biaya operasional IPAL industri kecil; 3) Pembinaan tentang Peraturan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah bagi Pengusaha Industri kecil ; 4) Pengujian dalam rangka Pengendalian Pencemaran Air dan Udara; 5) Penyelesaian

Pengaduan

Masyarakat

akibat

Adanya

Dugaan

Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup; 6) Pembangunan IPAL Industri Kecil (DAK); 7) Pengadaan Alat Laboratorium (DAK); 8) Penyediaan Jasa Konsultan Perencanaan. c.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan : 1) Sosialisasi Mobil Hijau; 2) Pengadaan Alat Pembuat Lubang Biopori (DAK;

d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan: 1) Program sekolah adiwiyata pelatihan dasar kader lingkungan hidup dan peran serta guru dalam pembelajaran lingkungan hidup; 2) Penyediaan Informasi Lingkungan Hidup; 3) Pengukuran Kerusakan Tanah akibat Produksi Biomassa; 4) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) Rancangan RPJMD 2016-2021; 5) Penyusunan KLHS Review RTRW; 6) Penyusunan Profil Keanekaragaman hayati di kabupaten Pekalongan


IV - 73


BAB IV

8.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran

belanja

langsung

yang

dilaksanakan

pada

Urusan

Lingkungan Hidup tahun 2016 (tidak termasuk Belanja Langsung

Non

Urusan/rutin SKPD) sebesar Rp3.544.071.112,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.472.229.700,00 (97,97%) dengan capaian Indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan urusan lingkungan hidup sebagaimana pada tabel berikut ini: Tabel 4.43 Kontainer Berdasarkan Kondisi Fisiknya

NO

URAIAN

JUMLAH (BUAH) 2015

2016

PROSENTASE KENAIKAN / PENURUNAN (%)

1

Kontainer Baik

30

23

-23,33

2

Kontainer Kurang Baik

34

53

55,88

3

Kontainer Rusak Ringan

6

12

100,00

4

Kontainer Rusak Berat

9

7

-22,22

79

95

20,25

TOTAL

Sumber : DPU dan Taru Kabupaten Pekalongan, 2017

Berdasarkan tabel di atas terdapat 23 buah container dengan kondisi baik, 53 buah kontainer dengan kondisi kurang baik, 12 buah container dengan kondisi rusak ringan, 7 buah kontainer dengan kondisi rusak berat. Tabel 4.44 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

NO

1 2

URAIAN Rasio Tempat Pembuangan Sampah per 1000 penduduk Persentase penanganan sampah

JUMLAH (BUAH)

PROSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN (%)

2015

2016

0,20

0,22

10,00

12,07

15,02

24,44


Pada tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2016 rasio tempat pembuangan sampah per 1.000 penduduk tahun 2015 sebesar 0,20% naik menjadi 0,22% pada tahun 2016; dan persentase penanganan sampah tahun 2015 sebesar 12,07% naik menjadi 15,02% pada tahun 2016.


IV - 74


BAB IV

Tabel 4.45 Armada Angkutan Sampah dan Bulldozer Berdasarkan Kondisi Fisiknya NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

JENIS KENDARAAN

NOMOR POLISI

Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Tangki Air Tangki Air Tangki Air Tangki Tinja Truck Sky Lift Listrik Truck Listrik Pick Up L-300 Pick Up L-300 Pick Up L-300 Pick Up L-300 Kijang Kijang Bulldozer Bulldozer

H 9545 FG H 9548 HG H 9552 HG G 9530 BB G 9538 DB G 9539 DB G 9598 EB G 9596 FB G 9534 AB G 9539 AB G 9596 CB H 9534 CG H 9553 HG H 9554 HG G 9534 DB G 9597 FB G 9537 AB G 9538 AB G 9530 AB G 9536 DB G 9537 DB G 9540 DB G 9597 CB H 9533 CG G 9574 DB G 9566 AB G 9509 ZB G 9510 ZB G 9567 DB G 9569 DB

KONDISI KENDARAAN 2015 Rusak Berat Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Berat Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Kurang Baik Baik Baik Kurang Baik

G1012KJN

2016 Dihapus Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Dihapus Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Usul Dihapus Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Usul Dihapus


Tabel 4.46 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup NO 1 2 3 4

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Pencemaran status mutu air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. Penegakan hukum lingkungan Pelayanan pencegahan pencemaran air

Titik % % %

CAPAIAN 2015 39 100,00 0,00 63,75

TAHUN 2016 TARGET REALISASI 39 39 100,00 100,00 100,00 95,00


0,00 73,67

% 100,00 100,00 100,00 77,55

IV - 75


NO 5

6

7

BAB IV

TAHUN 2016 TARGET REALISASI 20,00 20,00

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

%

CAPAIAN 2015 10,00

%

100,00

100,00

100,00

100,00

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

%

100,00

100,00

100,00

100,00

% 100,00

Sumber : Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman dan LH, 2017

a.

Pencemaran Status Mutu Air Status mutu air dihitung dari jumlah titik sungai dan air limbah industri kecil yang diuji setiap tahunnya dan hasil pengujian ini diinformasikan kepada masyarakat. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kualitas air sumur warga yang diduga tercemar dan air sungai-sungai yang sudah mengalami pencemaran yaitu : Sungai Meduri, Sungai Sengkarang, Sungai Sragi, dan Sungai Slempeng. Jumlah pengujian mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebanyak 36 titik sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 39 titik.

b.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Jumlah usaha/kegiatan yang wajib AMDAL pada tahun 2016 di Kabupaten Pekalongan 2 jenis yaitu kegiatan pembangunan SUTET dan penyusunan PETANGLONG. Pada tahun 2016 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL mencapai target 100%.

c.

Penegakan hukum lingkungan Penegakan hukum lingkungan berupa sanksi kepada industri besar dan menegah yang telah melakukan pelanggaran. Untuk tahun 2016 ada 3 industri telah melanggar hukum lingkungan dan semuanya telah mendapatkan sanksi administrasi.

d.

Pelayanan pencegahan pencemaran air Pelayanan

pencegahan

pencemaran

air

berupa

pelayanan

penyedotan limbah cair industri kecil. Pencapaiannya dihitung prosentase


IV - 76


BAB IV

hasil retribusi penyedotan limbah cair yang diperoleh. Selama tahun 2016 jumlah realisasi sebesar 73,67% dari target yang ditetapkan. e.

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dilaksanakan dengan mengukur kualitas udara dari sumber tidak bergerak industri skala menengah dan besar dan hasil pengujian ini diinformasikan kepada masyarakat. Selama tahun 2016 pengujian dilakukan di Kec. Siwalan, Buaran, Wiradesa, Tirto, dan Sragi masing-masing 1 titik.

f.

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) Pelayanan ini dilaksanakan dengan mengukur kualitas tanah/lahan pertanian/produksi biomassa dan hasil pengujian ini diinformasikan kepada masyarakat. Pada tahun 2016 dilaksanakan di 4 kecamatan.

g.

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Pada tahun 2016 jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ada 6 aduan dan telah ditangani semuanya (100%) pada tahun tersebut.

h.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuannya adalah untuk :  Memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah

sebagai

bahan

evaluasi

kebijakan

pembangunan

yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah : 1) Indeks Kualitas / Pencemaran Air


IV - 77


BAB IV

Air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2007 sekitar 3 (tiga) persen rumah tangga di Indonesia menjadikan sungai sebagai sumber air minum. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu TSS,DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli. 2) Indeks Kualitas / Pencemaran Udara Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas udara yaitu SOx dan NOx 3) Indeks Tutupan Hutan/Lahan Parameter yang dinilai dalam indikator tutupan hutan yaitu Luas Tutupan ber-hutan (berdasarkan citra landsat) dan Luas Wilayah.

IKLH Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 belum memenuhi target yang ditentukan, hal ini karena hasil pengujian kualitas air sungai (24 titik pada 4 sungai) dan udara (5 titik di 5 kecamatan) tidak bisa merepresentasikan nilai IKLH wilayah Kabupaten Pekalongan. Perlu penambahan titik pengujian kualitas air dan udara agar bisa bisa merepresentasikan nilai IKLH wilayah Kabupaten Pekalongan yang meliputi 19 kecamatan. Selain itu perlu penambahan tutupan vegetasi dimana tidak serta-merta melakukan penanaman, melainkan bisa dilakukan dengan penetapan kawasan baru (pohon yang sudah memenuhi kriteria) melalui perdes, jasa lingkungan, dll. Dengan penambahan tutupan hutan, secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas air dan udara i.

Persentase Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air Dalam rangka menerapkan pelayanan pencegahan pencemaran air, dilakukan kegiatan pengawasan kualitas air limbah pada kegiatan / usaha menengah / besar. Pada tahun 2016, usaha /kegiatan yang dipantau adalah


IV - 78


BAB IV

sebanyak 26 usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah cair. Data pengawasan juga diperoleh dari hasil laporan swapantau kualitas air limbah dari masing-masing kegiatan/usaha kepemilikan ijin pembuangan limbah cair. Dari 26 kegiatan/usaha yang diawasi 19 kegiatan/usaha memiliki ijin pembuangan limbah cair dan sudah mengujikan kualitas air limbah secara rutin setiap bulan. Adapun indikator dari pelayanan pencegahan pencemaran air yaitu jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki IPLC dan mengujikan kualitas air limbahnya. Sehingga persentase kegiatan/usaha yang memiliki ijin pembuangan limbah cair dan mengujikan kualitas air limbah secara rutin sebagai upaya dalam pencegahan pencemaran limbah cair adalah 76,92%. Dengan diperolehnya persentase hasil kualitas air tersebut, nantinya dapat dipakai sebagai rekomendasi atau titik tolak dalam pelaksanaan suatu program / kegiatan selanjutnya. j.

Persentase Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Dimana pada tahun 2016 ada 9 kegiatan/usaha mengikuti proper Nasional. Kesadaran

pemilik

kegiatan/usaha

meningkat

dalam

pengelolaan

lingkungan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No, 3 Tahun 2014 khususnya dalam pencegahan pencemaran sumber udara tidak bergerak.

8.3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : 1) Armada pengangkut sampah (Dump Truk dan Arm Roll), Kontainer Sampah dan Alat Berat (Walls Bina Marga) sebagian kurang layak


IV - 79


BAB IV

karena sudah melampaui umur ekonomis yang berakibat pada tingginya biaya perawatan; 2) Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah masih rendah. 3) Pengelolaan sampah yang masih konvensional. 4) Bank Sampah di Kabupaten Pekalongan masih sedikit. 5) Baku mutu kualitas air limbah industri dan kualitas udara ambien di atas ambang batas yang dipersyaratkan yang mengurangi nilai PROPER perusahaan. 6) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur. 7) Perlu peningkatan koordinasi antar SKPD. 8) Laju Kerusakan Jalan, Jembatan dan Kontainer Sampah serta Lampu Penerangan Jalan Umum lebih tinggi daripada kemampuan anggaran daerah untuk menangani;

b.

Solusi Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja telah diupayakan : 1) Mengusulkan tambahan sarana mobilitas (dump truck, arm roll, container, dan walls); 2) Pembinaan kepada pengusaha industri menengah dan besar tentang pengelolaan limbah yang benar. 3) Pembinaan dan sosialisasi kepada pengusaha industri kecil tentang perijinan dan pengolahan limbahnya. 4) Sosialisasi pengolahan sampah secara 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dan mendorong terbentuknya Bank Sampah. 5) Pengiriman PNS ke pendidikan dan pelatihan teknis bidang lingkungan hidup. 6) Perencanaan kegiatan yang matang untuk kegiatan yang dilelang. 7) Koordinasi yang lebih intensif intern dan antar SKPD. 8) Melakukan pemantauan dan update kondisi infrastruktur jalan, jembatan,

container

sampah,

lampu

penerangan


jalan

serta

IV - 80


BAB IV

infrastruktur lainnya secara terus menerus dan melakukan proses perencanaan secara berkesinambungan; 9) Pemecahan masalah dilakukan berdasarkan prioritas tingkat kerusakan jalan, jembatan, container sampah maupun lampu penerangan jalan umum; 10) Mengusahakan sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Pekalongan.

9.

URUSAN PERTANAHAN Penyelenggaraan Urusan Pertanahan ditujukan untuk peningkatan tertib admnistrasi pertanahan di Kabupaten Pekalongan, baik menyangkut fasilitasi alih fungsi lahan, penetapan lokasi, tukar menukar tanah Pemerintah Daerah, penyelesaian permasalahan tanah lainnya, fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan instansi pemerintah serta pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah. 9.1. Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan pada tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda dan Bagian Asset Setda Kabupaten Pekalongan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : Bagian Tata Pemerintahan Setda a.

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Penyelesaian konflik-konflik pertanahan; 2) Rekonstruksi Tanah Land Consolidation (LC) Desa Gejlig; 3) Kegiatan Tertib Administrasi Pertanahan.

b. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan kegiatan: 1) Inventarisasi Rupabumi Unsur Buatan


IV - 81


BAB IV

Bagian Asset Setda a.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan: 1) Pelaksanaan sertifikat aset daerah; 2) Penunjang Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

9.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Total anggaran belanja langsung yang dilaksanakan untuk Urusan Pertanahan sebesar

(tidak termasuk Belanja Langsung Non Urusan/rutin SKPD) Rp1.240.771.928,00

Rp824.391.248,00

(66,44%)

dengan dengan

realisasi capaian

anggaran

target

sebesar

indikator

yang

dilaksanakan tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.47 Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2015 dan Tahun 2016 NO 1. 2. 3.

4.

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2015

Fasilitasi permasalahan pertanahan (sertifikat) Terwujudnya batas tanah warga (bidang) Terwujudnya tertib administrasi pertanahan di kabupaten pekalongan Data unsur rupabumi di kabupaten pekalongan

TAHUN 2016 TARGET

REALISASI

%

1 sertifikat 228 bidang

5 sertifikat

5 sertifikat

100

85

85

100

-

Pembinaan 90 desa, pendataan TKD 272 desa 4 Unsur buatan

Pembinaan 90 desa, pendataan TKD 272 desa 4 Unsur buatan

100

4 Unsur buatan

100

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Pekalongan, 2017

Berdasarkan tabel di atas bahwa capaian indikator kinerja

Urusan

Pertanahan adalah sebagai berikut : a.

Terfasilitasinya permasalahan pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan penghubung Desa Bojongkoneng – Luragung Kecamatan Kandangserang dengan Perum Perhutani, terfasilitasinya permasalahan kerusakan fasum berupa jalan dan juga saluran irigasi akibat pembangunan jalan tol, terfasilitasi permasalahan permohonan ijin mendirikan kios desa diatas tanah bengkok Kepala Desa yang digunakan untuk SMKN I Karangdadap, terfasilitasinya permasalahan tanah yang digunakan untuk bangunan SD Purwodadi yang terkena jalan tol, serta


IV - 82


terfasilitasinya

permasalahan

jalan

tembus

Desa

BAB IV

Sangkanjoyo

–

Kebonagung. b.

Pendaftaran Rekonstruksi tanah Land Consolidation (LC) di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan sebanya 85 bidang di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan;

c.

Pembinaan tertib administrasi pertanahan di 90 desa dan pendataan tanah kas desa 272 desa;

d.

Inventarisasi data unsur rupabumi buatan 4 (empat) unsur buatan (bangunan pemerintah, situs, sarana ibadah, waduk/bendungan).

Tabel 4.48 Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2015 dan Tahun 2016 NO

INDIKATOR KINERJA

1.

Persentase (%) luas lahan bersertifikat Sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan

2.

TAHUN 2016

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

%

29,71

30,37

32,29

106,32

276.789.600

252.710.000

312.710.233

123,74

Sumber: Bagian Aset Daerah Setda Kab. Pekalongan, 2017

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil auditied BPK tahun 2015 memiliki jumlah bidang tanah sebanyak 1.212 bidang. Tanah yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2010 adalah 457 bidang. 9.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Permasalahan yang ada terkait Rekonstruksi Tanah Land Consolidation (LC) di Desa Gejlig Kecamatan Kajen yaitu adanya tindak lanjut pembangunan fasilitas jalan dan saluran air, sehingga dikhawatirkan rekonstruksi tanah Land Consolidation (LC) yang sudah dilaksanakan menjadi sia-sia karena patok batas tanah hilang; 2) Permasalahan tanah warga yang sebagian berupa sungai sebagai akibat program tanah Land Consolidation (LC) harus segera di selesaikan. 3) Pelaksanaan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan, ada ketentuan baru yang harus dilengkapi yaitu data dukung berupa


IV - 83


BAB IV

informasi/data tentang penentuan titik koordinat tanah dan rencana tata ruang dan tata wilayah Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama berkaitan dengan survei dan monitoring langsung lokasi tanah yang akan diajukan sertifikasi. b. Solusi 1) Segera ditindaklanjuti dengan pembangunan fasilitas jalan dan saluran air untuk menjaga batas-batas tanah Land Consolidation (LC) dan guna menghindari keresahan masyarakat; 2) Menguruk sungai yang merupakan bagian dari tanah warga; 3) Meningkatkan koordinasi teknis dengan BPN dalam hal percepatan pemenuhan persyaratan untuk pengajuan sertifikasi tanah. 4) Memprioritaskan data tanah yang telah memenuhi persyaratan pensertifikatan dengan memperhatikan kondisi wilayah tanah yang akan disertifikat yang mudah dijangkau terlebih dulu untuk segera diajukan ke BPN guna percepatan proses sertifikasi tanah.

10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kependudukan merupakan salah satu permasalahan yang cukup substansial. Pada awalnya pembangunan kependudukan hanya tertuju pada bagaimana menekan angka kelahiran serendah mungkin. Namun kemudian sudah tidak relevan lagi karena masalah yang dihadapi semakin luas dan kompleks. Guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan

telah

melaksanakan

penerapan

Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan (SIAK) sesuai dengan sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 10.1. Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program dan kegiatan tahun 2016 sebagai berikut : a. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat


IV - 84


BAB IV

2) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan. 3) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan. 4) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan. 5) Penggantian Dan Pengembangan Peralatan SIAK. 6) Peningkatan Kinerja Aparat Pengelola Database Kependudukan 7) Re Enteri Data Kepemilikan Akta Kelahiran Ke Dalam

Database

SIAK 8) Penyusunan Raperda Perubahan atas perda nomor 8 tahun 2009 tentang Administrasi kependudukan b. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan kegiatan : 1) Pembangunan Gedung Arsip. 10.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung (tidak termasuk Belanja Langsung Non Urusan/rutin

SKPD)

sebesar

Rp818.299.000,00

terealisasi

sebesar

Rp799.671.200,00 (97,72%) dengan capaian indikator kinerja tercermin dari pelaksanaan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selama tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 4.49 Data Pelayanan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil TAHUN 2016

CAPAIAN 2015

TARGET

REALISASI

KK

52.574

96.000

78.130

81,38

KTP

544.484

678.043

446.296

65,82

39.159

25.000

25.299

101,01

36

15

21

100,40

14 lbr

5

3

60

Akta Kematian

9

5

325

300

Akta Pengesahan Anak Akta Pengakuan Anak

-

5

3

60

Akta Pengangkatan Anak Akta Kutipan Kedua

7

5

9

108

332

25

58

203

2

4

6

105

URAIAN

Akta kelahiran Akta perkawinan Akta Perceraian

Akta Perubahan Nama

-

%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, 2017


IV - 85


BAB IV

Tabel 4.50 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 INDIKATOR KINERJA Rasio bayi berakte kelahiran Kepemilikan Akta Kematian Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran Kepemilikan Akta Kelahiran Kepemilikan KTP/e-KTP bagi wajib KTP/e-KTP Pemula

CAPAIAN 2015 (%) 82,78

TAHUN 2016 TARGET

REALISASI

(%)

95,00

85,85

90,37

0,38

2,00

2,00

100,00

66,48

75,00

74,09

98,79

67,86

71,00

71,00

100,00

86,56

92,00

86,50

94,02

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pekalongan, 2017

Melihat dari data diatas, bahwa indikator tersebut tercapai cukup baik dengan rata-rata kinerja mencapai 50% - 90%. Dari 5 (lima) Indikator tersebut dibandingkan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 8% (pencapaian tahun 2015 sebesar 91,42% dan tahun 2016 sebesar 83,30%), karena masih banyak wajib KK yang belum memproses (membuat), terkait masa berlakunya kepemilikan Kartu Keluarga (KK) yaitu manakala ada perubahan Pindah, Datang, Lahir dan Mati (LAMPIT) dan Kesadaran masyarakat masih rendah mengenai Identitas Kependudukan.

10.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut: 1) Belum optimalnya peran serta masyarakat terhadap pentingnya adminstrasi kependudukan; 2) Terbatasnya kapasitas ruang pelayanan yang representatif; 3) Belum optimalnya pengelolaan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil;


IV - 86


BAB IV

4) Masih rendahnyanya kesadaran masyarakat akan indentitas tunggal kependudukan dan pencatatan sipil; 5) Belum

optimalnya

pengembangan

dan

keserasian

kebijakan

kependudukan.

b. Solusi Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja telah diupayakan: 1) Melakukan

pengembangan

sistem

informasi

administrasi

kependudukan secara bertahap; 2) Intensifikasi administrasi pendaftaran pencatatan sipil secara pereodik; 3) Sosialisasi peraturan perundang – undangan tentang administrasi kependudukan; 4) Peningkatan kapasitas personil sesuai dengan ketentuan sebagai petugas pencatatan sipil; 5) Melengkapi data base lahir, mati pindah dan datang (LAMPID) penduduk; 6) Melakukan

perbaikan

jaringan

amplikasi

informasi

data

kependudukan.

11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pembangunan menuntut suatu negara untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Agar pembangunan yang berkelanjutan terwujud dibutuhkan langkah langkah konkrit. Salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat. Dalam

praktiknya

program

pemberdayaan

sering

kali

mengalami

permasalahan, salah satunya adalah tidak meratanya program pemberdayaan yang diterima oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu perbedaan jenis kelamin yang sering kali menghambat masyarakat dengan jenis kelamin tertentu (misal perempuan) untuk berpartisi aktif dalam program pemberdayaan.


IV - 87


BAB IV

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan

merupakan

sebuah

proses

sekaligus

tujuan.

Sebagai

proses,

pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya. Urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan urusan perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan kepada anak (mulai dari masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun) sehingga proses tumbuh kembang anak berjalan dengan baik. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. 11.1. Program dan Kegiatan Pelaksanaan

urusan

wajib

Pemberdayaan

Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan

Perempuan

dan

Pemberdayaan Masyarakat

Perempuan Dan Keluarga Berencana dengan program dan kegiata nselama tahun 2016 adalah sebagai berikut : a.

Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan kegiatan : 1) Fasilitasi dan evaluasi penyusunan anggaran responsif gender (ARG) 2) Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 3) Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) 4) Fasilitasi dan advokasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) 5) Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender


IV - 88


BAB IV

6) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 7) Workshop

peningkatan

peran

perempuan

dalam

pengambilan

keputusan b. Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan, dengan kegiatan: 1) Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) 2) Advokasi dan pendampingan penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui c.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, dengan kegiatan: 1) Pendidikan dan pelatihan peran serta dan kesetaraan gender

d. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan, dengan kegiatan: 1) Pemberdayaan perempuan di perdesaan

11.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan pada tahun 2016 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran belanja langsung (diluar belanja langsung non urusan/rutin SKPD) sebesar Rp886.770.000,00 dan terealisasi sebesar Rp861.217.797,00 atau 97,12% dengan capaian target indikator sebagaimana pada tabel berikut ini: Tabel 4.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN 2015

TAHUN 2016 REALISASI 45,98

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

44,80

TARGET 27,50

Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum dalam bentuk Perda dan Perbup Partisipasi perempuan di lembaga legislatif

4

4

4

100,00

22,22

10,00

24,44

244,40


% 167,20

IV - 89


INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN 2015

Penyelesaian pengaduan korban tindak kekerasan dan diskriminasi

100

Jumlah P2TP2A di tingkat kabupaten dan kecamatan Rasio KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Jumlah focal point yang terbentuk

TAHUN 2016 TARGET REALISASI 95 100

BAB IV

% 105,26

20

19

20

105,26

0,0010 41,44

0,030 11,00

0,008 30,15

26,67 274,09

100

100

100

100,00

35

6

35

583,33

Sumber: Dinas PMD, P3A, dan PPKB Kab. Pekalongan, 2017

Dalam rangka meningkatkan kapasitas petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pada tahun 2016 telah diselenggarakan pelatihan pelayanan dan pendampingan penanganan KDRT, TPPO dan Anak. Kegiatan ini diperuntukkan bagi petugas P2TP2A di tingkat kabupaten dan kecamatan. Pada saat bersamaan juga dilakukan pendampingan pada SKPD untuk menggunakan Anggaran Responsif Gender (ARG). Sehingga dalam penyusunan RKA SKPD tahun 2016 dilengkapi Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) sebagai bentuk jaminan atas pelaksanaan penganggaran dengan pendekatan ARG pada setiap kegiatan yang dilakukan SKPD. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah khususnya di jajaran eksekutif pada tahun 2016 sebesar 45,98% mengalami peningkatan sebesar 2,63% jika dibanding capaian tahun 2015 yaitu sebesar 44,30%. Kenaikan juga terjadi pada Partisipasi perempuan di legislatif pada tahun 2016. Capaian pada indikator partisipasi perempuan di legislatif pada tahun 2016 sebesar 24,44% lebih tinggi dibanding capaian pada tahun 2015 sebesar 22,22%. Artinya ada kenaikan sebesar 9,99%. Rasio KDRT pada tahun 2016 sebesar 0,008%, lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 0,0010%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya untuk terus melakukan fasilitasi pendampingan dan advokasi penanganan pengaduan kasus–kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk memperkuat upaya tersebut sudah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu


IV - 90


BAB IV

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Sampai dengan tahun 2016 telah terbentuk P2TP2A di 19 kecamatan dan 1 unit P2TP2A di tingkat kabupaten. Kinerja P2TP2A sebagai unit pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan cukup membanggakan. P2TP2A telah menyusun Panduan SOP dan SPM Pedoman Pemberian Layanan Terpadu. Kedua panduan tersebut mengatur mekanisme penanganan secara berjenjang terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat. Pada saat bersamaan juga mendorong keberanian masyarakat melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah diinformasikan melalui leaflet bentuk-bentuk dan mekanisme pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Sehingga masyarakat memiliki keberanian dan memahami alur pengaduan jika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan tempat tinggalnya. Upaya ini terbilang cukup berhasil dibuktikan dengan adanya peningkatan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2016 terdapat 39 kasus yang dilaporkan ke P2TP2A, meningkat cukup signifikan (62,5%) dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 24 kasus. Kasus yang dilaporkan masih didominasi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 22 kasus, meningkat 15,79% dibandingkan dengan tahun 2015. Kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan yang sangat tajam, dari 5 kasus pada tahun 2015 menjadi 19 kasus pada tahun 2016 atau meningkat 280%. Kondisi ini perlu mendapat perhatian semua pihak agar kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan kuantitas dan kualitasnya. Semua kasus yang dilaporkan ke P2TP2A Kabupaten Pekalongan dapat diselesaikan 100%. Penanganan kasus dilakukan terhadap pelaku dan korban. Pada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui penegakan hukum. Sedangkan pada korban dilakukan pendampingan dengan melibatkan tenaga medis dan psikolog. Melalui upaya tersebut diharapkan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara tuntas dan memiliki tingkat kepuasan yang memadai.


IV - 91


BAB IV

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2016 sebesar 30,15% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 41,44%. Hal ini menunjukkan kelompok perempuan mempunyai peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Pada

sub

urusan

perlindungan

anak,

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan telah mencanangkan sebagai Kabupaten Layak Anak sejak tahun 2012. Sebagai tindak lanjut komitmen tersebut dilakukan fasilitasi dan advokasi pada semua stakeholder di Kabupaten Pekalongan untuk menginisiasi program dan kegiatan yang memberi ruang lebih besar bagi tumbuh kembang anak secara baik. Secara kelembagaan telah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GTKLA) tingkat kabupaten dan memfasilitasi pembentukan lembaga serupa di 19 kecamatan dan 5 Desa Percontohan DLA (Desa Layak Anak) yaitu Desa Sinangohprendeng Kecamatan

Kajen,

Desa

Bugangan

Kecamatan

Kedungwuni,

Desa

Rowokembu Kecamatan Wonopringgo, Desa Rejosari Kecamatan Bojong dan Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi. Untuk memperkuat upaya perlindungan anak, pada tahun 2016 juga dibentuk Forum Anak di tingkat kabupaten dan kecamatan; sosialisasi tentang Konvensi Hak Anak (KHA) bagi para tokoh agama dan tokoh masyarakat; pendataan desa layak anak; pengiriman forum anak untuk mengikuti kegiatan duta anak serta inisiasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di 10 sekolah. 11.3. Prestasi Pada tahun 2016 Kabupaten Pekalongan mendapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Pratama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

11.4. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antar SKPD dan stakeholder


IV - 92


BAB IV

2) Pembangunan berperspektif gender belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen perencanaan. 3) Belum semua SKPD memiliki komitmen dan pemahaman yang sama untuk melaksanakan PUG 4) Terbatasnya jumlah tenaga terlatih penanganan dan pendampingan korban kekerasan 5) Ruang konseling belum memadai 6) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan anak dilihat dari kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan dan gizi. 7) Belum optimalnya perlindungan anak terutama pada aspek hukum dan ketenagakerjaan 8) Belum memadainya infrastruktur bagi tumbuh kembang anak.

b. Solusi 1) Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar SKPD dan stakeholder. 2) Mengintegrasikan program dan kegiatan secara terpilah dalam penganggaran responsif gender. 3) Peningkatan pemahaman dan komitmen pelaksanaan PUG pada eksekutif, legislatif khususnya di tingkat pengambil keputusan. 4) Mengadakan pelatihan peningkatan SDM bagi pengelola dan pendamping P2TP2A. 5) Pengadaan ruang konseling bagi korban kekerasan.

12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Pada tahun 2016 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk pemantapan revitalisasi Program Keluarga Berencana. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan tindakan nyata untuk mewujudkan dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.


IV - 93


BAB IV

12.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2016 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut : a.

Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan: 1) Penyediaan pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 2) Pelayanan KIE 3) Peningkatan perlindungan hak reproduksi indiviidu 4) Pembinaan keluarga berencana 5) Pengadaan balai penyuluh KB di kecamatan dan perlengkapannya 6) Pembinaan kelangsungan hidup ibu bayi dan anak (KHIBA) 7) Pengadaan kendaraan distribusi Alkon 8) Pengadaan perangkat pengolah data Balai Penyuluhan KB 9) Operasional Balai Penyuluh KB 10) Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB

b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan kegiatan: 1) Orientasi dan advokasi kesehatan reproduksi dalam memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat c.

Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan kegiatan: 1) Pelayanan konseling KB 2) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 3) Pelayanan KB medis operasi 4) Pengadaan kontrasepsi dan pelayanan medis

d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri, dengan kegiatan: 1) Latihan pemberdayaan ekonomi keluarga 2) Operasional Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) 3) Pengelolaan data informasi Program KB-KS 4) Pendampingan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga e.

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, dengan kegiatan:


IV - 94


1) Pembinaan

dan

pengembangan

Pusat

Informasi

BAB IV

Konseling

Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) 2) Pengadaan Genre Kit f.

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak, dengan kegiatan: 1) Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA)

g.

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, dengan kegiatan: 1) Pengembangan ketahanan keluarga kelompok tribina

12.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan

Wajib

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera

dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Keluarga Berencana dengan anggaran belanja langsung (diluar belanja langsung non urusan/rutin SKPD) sebesar Rp3.315.855.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.937.595.793,00 atau 88,59% dengan capaian realisasi program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 4.52 Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2015 2,3

TARGET 2,2

2016 REALISASI 2,4

% 109,09

Rata-rata jumlah anak per keluarga Cakupan peserta KB aktif Unmetneed

Anak %

80,22 10,14

85 4,8

80,22 10,10

94,93 212,63

Persentase peserta KB mandiri yang tergabung dalam UPPKS Rasio PLKB dengan desa / kelurahan Persentase keluarga Pra Sejahtera / Sejahtera I Cakupan PUS dengan istri usia di bawah 20 tahun Cakupan anggota BKB yang ber KB

%

82,87

88,0

82,88

94,18

%

1:6

1:3

1:6

104,76

%

43,57

42,70

74,92

175,46

%

2,38

1,5

1,20

80,00

%

76,84

76,00

81,97

107,86

Sumber : Dinas PMD, P3A dan KB Kab. Pekalongan, 2017


IV - 95


BAB IV

Pasangan usia subur di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 sebanyak 180.296 pasang. Sampai dengan akhir Desember 2016, terdapat 144.636 pasang PUS yang ber-KB. Artinya ada 35.660 pasang PUS yang belum mengikuti program KB. Ada beberapa alasan PUS yang bukan peserta KB yaitu hamil (6.636 orang), ingin anak segera (10.818 orang), ingin anak ditunda (8.600 orang) dan tidak ingin anak lagi (9.606 orang). Dilihat secara gender dapat diketahui bahwa peserta KB masih didominasi oleh kaum perempuan dengan jumlah 141.409 orang (97,77%). Sedangkan kaum laki-laki yang mengikuti program KB sebanyak 3.227 orang (2,23%). Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi kaum laki-laki dalam program KB masih sangat rendah. Adapun alat kontrasepsi yang digunakan adalah suntik sebanyak 98.920, pil sebanyak 20.878, Implant sebanyak 11.003, MOW sebanyak 5.210, IUD sebanyak 5.398, Kondom sebanyak 2.370 dan MOP sebanyak 857. Cakupan peserta KB aktif tahun 2016 sebanyak 80,22% sama seperti capaian tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah penyuluh KB, tingginya angka drop out (11,19%), tingginya angka unmetneed (10,09%) serta rendahnya capaian KB MKJP (15,53%). Rata-rata jumlah anak di Kabupaten Pekalongan masih cukup tinggi sebesar 2,4 anak. Capaian ini masih lebih rendah dibanding target sebesar 2,29 anak dan target nasional sebesar 2,1 anak. Salah satu faktor yang cukup krusial adalah terbatasnya jumlah petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dan melebarnya proporsi PLKB dibandingkan dengan jumlah desa / kelurahan yang harus dibina. Berdasarkan data di akhir tahun 2016 jumlah PLKB di Kabupaten Pekalongan sebanyak 49 orang, lebih rendah dibanding tahun 2015 sebanyak 52 orang. Proporsi PLKB dengan desa / kelurahan adalah 1 : 6 artinya seorang PLKB harus membina 6 desa / kelurahan. Proporsi tersebut lebih tinggi dibanding Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang KB yang menetapkan seorang PLKB melayani 1 kelurahan atau 2 desa. Rasio PLKB dengan desa / kelurahan perlu mendapat perhatian lebih serius. Kesenjangan yang makin melebar antara jumlah PLKB dengan desa /


IV - 96


BAB IV

kelurahan berdampak pada pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Banyak program dan kegiatan yang tidak mencapai hasil maksimal akibat terbatasnya tenaga pelaksana di lapangan. Pergerakan rasio PLKB dengan desa / kelurahan

makin melebar seiring dengan makin

banyaknya PLKB yang memasuki usia pensiun dan terbatasnya perekrutan tenaga PLKB. Untuk mengimbangi penurunan jumlah PLKB dan mendorong partisipasi dalam ber-KB telah dilakukan sinergi dengan institusi dan masyarakat. Persentase peserta KB mandiri yang tergabung dalam UPPKS makin meningkat. Pada tahun 2016, persentase peserta KB yang tergabung dalam UPPKS sebesar 82,88%.

12.3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan 1) Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan kondisi yang akan dicapai sebesar 1,1% 2) Masih tingginya angka kelahiran total (TFR) 2,4 dibandingkan dengan kondisi ideal sebesar 2,1 anak per perempuan usia produksi dan disparitas antar wilayah desa-kota serta antar kelompok sosial ekonomi. 3) Masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi (CPR) dan masih terdapat disparitas antar wilayah dan tingkat kesejahteraan 4) Relatif masih rendah Pasangan Usia Subur (PUS) yang memilih menggunakan kontrasepsi jangka panjang /MKJP seperti IUD (Intra Uterine Device), Implan Removal, Metode Operasi Wanita dan Pria (MOW dan MOP), dan lebih banyak menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek seperti suntikan dan pil. 5) Masih tingginya angka drop out (termasuk kegagalan dan komplikasi) dalam pemakaian alat kontrasepsi 6) Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB


IV - 97


BAB IV

7) Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak/belum terpenuhi (Unmet Need), dengan disparitas yang tinggi antar wilayah desa-kota serta antar kelompok sosial ekonomi 8) Masih rendahnya pengetahuan orang tua dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 9) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan PUS tentang KB dan kesehatan reproduksi 10) Belum optimalnya pembinaan dan kemandirian peserta KB 11) Masih terbatasnya kapasitas tenaga dan kelembagaan program KB 12) Belum sinergisnya kebijakan pengendalian penduduk 13) Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan.

b. Solusi 1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB melalui pembinaan akseptor KB 2) Penurunan disparitas akses dan kualitas pelayanan KB antar wilayah melalui pelayanan khusus di wilayah terpencil dan wilayah kumuh miskin. 3) Peningkatan peserta KB pria dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam ber-KB 4) Penurunan drop out akseptor dengan penyediaan pelayanan penggunaan MKJP, pelayanan efek samping serta pelayanan KB pasca melahirkan dan keguguran 5) Penguatan advoksi dan KIE KB guna meningkatkan pemahaman tentang KB dan Kesehatan reproduksi bagi PUS dan remaja 6) Penguatan kelembagaan KKB dan kapasitas ketenagaan KKB dengan melakukan sosialisasi UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 7) Penguatan unit pelayanan KB di tingkat lapangan dengan penyediaan sarana dan prasarana bagi klinik KB pemerintah dan swasta


IV - 98


BAB IV

8) Peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan KB dan tenaga pelayanan medis KB serta penguatan Institusi Masyarakat perdesaan/Perkotaan (IMP) atau kader KB 9) Pembinaan keluarga melalui BKB, BKR, BKL, keluarga remaja, keluarga Lansia, pembinaan remaja melalui PIK remaja serta pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kesertaan ber-KB 10) Inventarisasi dan identifikasi peraturan perundangan dan kebijakan sektor yang terkait dengan program kependudukan dan KB 11) Peningkatan kerjasama kependudukan dalam pendidikan 12) Peningkatan

ketersediaan

dan

kualitas

data

dan

informasi

kependudukan yang memadai


IV - 99

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents