B4B 4. Ketaha PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Ketaha B4B

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4

Berdasarkan maksud dan tujuan Otonomi Daerah, maka daerah telah

diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang kemudian disebut dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan dimaksud, dibedakan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan.

Yang dimaksud dengan urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang

wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan

pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang keseluruhannya dilaksanakan oleh Kabupaten Blitar, meliputi :

No

Urusan Wajib

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Urusan Pemerintah Pendidikan Kesehatan Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perumahan Kepemudaan dan Olah Raga Penanaman Modal Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kependudukan dan Catatan Sipil Ketenagakerjaan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 1

No

Urusan Pemerintah

13. 14.

Ketahanan Pangan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Pertanahan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Pemberdayaan Masyarakat Desa Sosial Kebudayaan Statistik Kearsipan, Dan Perpustakaan Kelautan Dan Perikanan Pertanian Kehutanan Energi Dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Industri Perdagangan Ketransmigrasian

15. 16. 17. 18. 19. 20.

Urusan Pilihan

21. 22. 23. 24. 25. 26. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Blitar pada tahun

2014secara umum dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya komitmen yang cukup tinggi dari seluruh aparatur pemerintah daerah

beserta stakeholders terkait untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di

bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah.


Gambaran

secara

lengkap

tentang

penyelenggaraan

pemerintahan Kabupaten Blitar tahun 2014diuraikan sebagai berikut :

urusan

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Blitar selama tahun 2014sebagai urusan wajib adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 54.377.603.505,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.

48.105.206.773,- (88,47%). Program dan kegiatan urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a. Program dan Kegiatan

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp.1.522.367.500,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp.1.412.179.900,- (92,76%), yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Rehab sedang/berat bangunan sekolah

b) Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah c) Pengadaan meubeler

d) Pengadaan alat praktek dan peraga siswa e) Pembangunan gedung sekolah

f) Pengembangan Anak Usia Dini g) Gebyar PAUD

h) Pengembangan Kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD

i) Hari Anak Nasional

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah : a) Terlaksananya rehabilitasi bangunan sekolah b) Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas


c) Tersedianya meubeler sekolah

d) Tersedianya alat praktek dan peraga siswa

e) Terlaksananya pengembangan PAUD sebanyak 200 orang f) Terlaksananya Gebyar PAUD diikuti sebanyak 400 orang

g) Terlaksananya kegiatan pengembangan Kurikulum sebanyak 300 orang

h) Terlaksananya Hari Anak Nasional diikuti oleh 45 siswa

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.21.660.515.255,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.045.805.605,- (83,31%), yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pembangunan gedung sekolah

b) Pengadaan perlengkapan sekolah

c) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

d) Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SD

e) Pengadaan gedung sekolah SD?SDLB dan perlengkapannya (DAK dan pendamping DAK 2014)

f) Pengadaan gedung sekolah SMP dan perlengkapannya (DAK dan Pendamping DAK 2013)

g) Program pendidikan untuk manajemen penyelenggaraan UASBN

h) Olimpiade Matematika dan IPA (MIPA) SD i) Sosialisasi Kurikulum SD Tahun 2013 j) Pelaksanaan DAK SD (Silpa 2010) k) Pelaksanaan DAK SD (Silpa 2011)

l) Lomba Keperbakatan Siswa Pendidikan Khusus (SLB) m) Pelaksanaan DAK SD (Silpa 2012)

n) Pelaksanaan 8 standar pendidikan

o) Pelaksnaan kantin kejujuran tingkat SD (Banprop)

p) Pengadaan Buku Induk, Raport, Absen, Bank Data Lembaga SD LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 4

q) Bantuan untuk lembaga terpencil

r) Workshop kepemimpinan Kepala Sekolah dan peran serta masyarakat

s) Workshop Sekolah Ramah Anak

t) Gebyar Hari Anak Nasional TK, SD, SDLB

u) Sosialisasi guru MApel Seni Budaya dan Ketrampilan SD v) Pelaksanaan DAK SD (silpa 2013)

w) Pengadaan Alat Peraga Edukatif TK

x) Pelaksanaan DAK SMP (Silpa 2011) y) Pelaksanaan DAK SMP (silpa 2012)

z) Pelaksanaan DAK SMP (Silpa 2013)

aa) Pelaksanaan kantin kejujuran tingkat SMP

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

a) Pembangunan gedung sekolah di 6lembaga yaitu TK Al Hidayah Kademangan, MI Miftahul Huda Kademangan, Ponpes Miftahul

Ulum Wates, MAdin Awwaliyah Islamiyah Udanawu, TK Al Hidayah Kanigoro, SDN Ngrejo 2 Bakung.

b) Tersedianya perlengkapan sekolah

c) Terlaksananya rehab lantai dan paving SD Kendalrejo 4 Talun

d) Terpilihnya siswa berprestasi untuk tingkat provinsi sebanyak 58 siswa

e) Terlaksananya rehab sedang ruang kelas (16 SDN), rehab berat (10 SDN), ruang kelas baru (8 SDN), mebelair (22 SDN), peralatan pendidikan (316 SDN)

f) Terlaksananya

perlengkapannya

pengadaan

gedung

sekolah

SMP

dan

g) Terlaksananya try out tingkat SD di Kabupaten Blitar

h) Terlaksananya olimpiade MIPA SD yang diikuti oleh 132 siswa di Kabupaten Blitar

i) Terlaksananya sosialisasi kepada 540 guru j) Terlaksananya DAK SD (silpa 2010)


k) Terlaksananya DAK SD (silpa 2011)

l) Terkirimnya siswa SLB berbakat ke tingkat provinsi dan nasional sebanyak 35 siswa

m)Pelaksanaan DAK SD (Silpa 2012)

n) Terlaksananya sosialisasi 8 standar pendidikan kepada 102 guru o) Terwujudnya kantin kejujuran di SDN Gandusari 1

p) Tersedianya Buku Induk, Raport, Absen, Bank Data Lembaga SD q) Terselenggaranya bantuan untuk Lembaga Terpencil

r) Terlaksananya workshop kepemimpinan kepala sekolah dan peran serta masyarakat

s) Terlaksananya workshop Sekolah Ramah Anak

t) Terlaksananya Gebyar Hari Anak Nasional TK, SD, SDLB

u) Terlaksananya sosialisasi guru maple Seni Budaya dan Ketrampilan SD

v) Pelaksanaan DAK SD (silpa 2013)

w)Tersedianya alat peraga edukatif TK

x) Terlaksananya DAK SMP (Silpa 2011) y) Pelaksanaan DAK SMP (Silpa 2012) z) Pelaksanaan DAK SMP (Silpa 2013)

aa) Terwujudnya Kantin Kejujuran di SMPN Srengat

3) Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Menengah mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp.

20.349.475.650,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp.18.094.812.518,- (88,92%), yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Penambahan ruang guru

b) Pengadaan alat praktek dan peraga siswa c) Rehab sedang berat bangunan sekolah

d) Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMP, SMA, SMK e) Pelaksanaan PSB, SMP RSBI, SMA dan SMK

f) Kegiatan Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ujian Nasional (UN)


g) Penyelenggaran Liga Pendidikan Indonesia (LPI)

h) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Jawara SMK i) Olimpiade Sains Guru

j) Bantuan Sekolah Standar Nasional SMP k) Workshop Kepala Laboratorium l) Diseminasi

dan

pengembangan

metode

pembelajaran

kontekstual dalam implementasi kurikulum jenjang SMP

m) Peningkatan mutu SMK

n) Pelaksanaan DAK SMK 2014 o) Pelaksanaan DAK SMA 2014

p) Festival panji, pameran dan pagelaran seni budaya dan lomba karya tulis ilmiah

q) Pemberian reward kepada siswa berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional

r) Pelaksanaan DAK SMA (Silpa 2013)

s) Pelaksanaan DAK SMK (Silpa 2013)

t) Peningkatan Mutu Pendidikan (Banprop silpa 2013) u) Bantuan Sekolah Standart Nasional (Banprop)

v) Workshop film pendek tingkat SMP, SMA dan SMK


a) Terlaksananya pembangunan ruang guru di SMKN 1 Udanawu b) Tersedianya alat praktek peraga siswa di SMAN 1 Sutojayan

c) Terlaksananya rehab bangunan di 5 lembaga yaitu SMPN 1 Panggungrejo, SMP YP 17 Selorejo, SMP Satu Atap Wlingi, MTs Muslim Pancasila Wates, MTs Mambaul Ulum

d) Terpilihnya siswa berprestasi bidang akademik dan non akademik tingkat SMP, SMA, SMK diikuti oleh 303 siswa

e) Terlaksananya penerimaan siswa baru di 47 lembaga SMPN, 7 lembaga SMAN dan 6 lembaga SMKN

f) Terlaksananya UAS dan UN di 47 lembaga SMPN, 7 lembaga SMAN dan 6 lembaga SMKN


g) Terlaksananya liga pelajar di stadion Srengat diikuti oleh 42 lembaga SMP dan 13 SMA/SMK

h) Terselenggaranya olimpiade sains guru

i) Terpilihnya siswa SMK berprestasi dari 6 SMKN dan 23 SMK Swasta

j) Tersalurkanyya alat peraga pendidikan si SMPN 1 Kanigoro, SMPN 2 Nglegok, SMPN 3 Nglegok, SMPN 1 Ponggok

k) Terlaksananya workshop kepala laboratorium SMK diikuti oleh 100 orang

l) Terlaksananya kegiatan diseminasi dan pengembangan metode pembelajaran kontekstual dalam implementasi kurikulum jenjang SMP di 48 lembaga sekolah diikuti oleh 250 orang

m) Tersalurkannya bantuan di SMKN 1 Nglegok, SMKN 1 Udanawu, SMKN 1 Panggungrejo, SMKN 1 Doko

n) Terlaksananya kegiatan DAK di SMKN/SMKS di 29 lembaga o) Terlaksananya kegiatan DAK di SMAN/SMAS di 20 lembaga

p) Terlaksananya kegiatan festival panji, pameran dan pagelaran

Seni Budaya dan Lomba Karya Tulis Ilmiah di 22 lembaga SD, 42 lembaga SMP dan 13 lembaga SMA/SMK

q) Terlaksananya pemberian reward kepada siswa berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional

r) Terlaksananya DAK SMA (Silpa 2013)

s) Terlaksananya DAK SMK (Silpa 2013)

t) Terlaksananya peningkatan mutu pendidikan

u) Tersalurkannya bantuan sekolah standart nasional

v) Terlaksananya workshop film pendek tingkat SMP, SMA dan SMK

4) Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp.

561.825.000,-

dengan

realisasi

sebesar

532.380.600,- (94,76%), yang dilaksanakan melalui kegiatan:

Rp.


a) Pembinaan lembaga kursus dan kelembagaan b) Jambore pendidik dan tenaga kependidikan

c) Seleksi paskibraka dan peringatan Hardiknas d) Hari Aksara Internasional (HAI)

e) Penyelenggaraan Ujian Paket A, B, C

f) Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) g) Sosialisasi administrasi ke Lembaga Non Formal

h) Pengembangan kurikulum bahan ajar pendidikan non formal Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah : a) Terlaksananya kegiatan pembinaan di 50 lembaga kursus

b) Terlaksananya kegiatan jamboree di Surabaya diikuti oleh 100 orang

c) Terlaksananya seleksi tingkat Kabupaten diikuti oleh 400 siswa dan terpilih 2 siswa

d) Terlaksananya HAI di Kabupaten Blitar diikuti oleh 80 lembaga Non Formal

e) Terlaksananya ujian paket A, B dan C di Kabupaten Blitar diikuti oleh 150 warga belajar

f) Terlaksananya kegiatan PKH di Kabupaten Blitar diikuti oleh sebanyak 100 orang

g) Terlaksananya kegiatan pembinaan di 50 lembaga kursus

h) Terlaksananya kegiatan pengembangan kurikulum bahan ajar pendidikan non formal diikuti oleh 300 pendidik PAUD

5) Program

Peningkatan

Mutu

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.237.909.100,- dan terealisasi

sebesar

Rp.

dilaksanakan melalui kegiatan:

9.049.522.650,-

(97,96%)

yang

a) Seleksi Pengawas, Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik Berprestasi


b) Penilaian Angka Kredit

c) Penyusunan dokumen DUK, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Pensiun

d) Sosialisai dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

e) Kenaikan pangkat, NUPTK, Gaji Berkala, Pensiun dan Impassing Tenaga Kependidikan

f) Diklat

Pengembangan

Kualifikasi dan Karir PTK

g) Sosialisasi

Sistem

Pengembangan

Pembinaan

Sistem

Perlindungan Terhadap Profesi Guru

Peningkatan

Penghargaan

dan

h) Pelaksana Pendamping Pemetaan Mutu Pendidikan i) Sosialisasi Sasaran Kerja Pegawai j) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

a) Terlaksananya seleksi Pengawas, Kepala Sekolah, dan tenaga Pendidik berprestasi di tingkat Kabupaten sebanyak 133 orang

b) Terlaksananya Penilaian Angka Kredit untuk 2.500 orang

c) Tersusunnya dokumen DUK, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Pensiun di Dinas Pendidikan sebanyak 88 orang

d) Terselenggaranya Sosialisai dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan diikuti oleh 154 orang

e) Terlaksananya kenaikan gaji berkala 6.000 orang guru, NUPTK 3.000 orang, pension 179 orang, dan impassing 35 orang

f) Terlaksananya

Diklat

Pengembangan

Sistem

Pembinaan

Peningkatan Kualifikasi dan Karir PTK sebanyak 900 orang

g) Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Sistem Penghargaan

dan Perlindungan Terhadap Profesi Guru diikuti oleh 54 kelompok kerja guru

h) Tersalurkannya honor K2 sebanyak 1.282 orang i) Terlaksananya sosialisasi sasaran kerja pegawai j) Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah


6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.045.511.000,- dengan realisasi sebesar Rp.970.505.500,- (92,83%), yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Pelaksanaan evaluasi kinerja bidang pendidikan

b) Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

c) Publikasi pendidikan melalui media cetak dan elektronik d) Penyediaan operasional BOS SD, SMP, SMA (Banprop) e) Penyelenggaraan BOP Madin

f) Pelatihan pembelajaran multigrade g) Pelatihan aplikasi BOS

h) Bimtek percepatan pencapaian SPM Pendidikan Dasar i) Lokakarya isu pendidikan terkini

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersusunnya dokumen LAKIP

b) Terlaksananya penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan selama 3 bulan

c) Terlaksananya publikasi kegiatan pendidikan melalui media cetak dan elektronik

d) Tersedianya operasional BOS SD, SMP, SMA (Banprop)

e) Terlaksananya kegiatan Madin di 337 lembaga Madin Wustho dan 758 lembaga Madin Ula

f) Terlaksananya pelatihan pembelajaran multigrade bagi 350 orang guru SD

g) Terlaksananya pelatihan untuk operator BOS lembaga SD diikuti oleh 250 orang

h) Terlaksananya

Pendidikan Dasar

Bimtek

Percepatan

Pencapaian

SPM

i) Terlaksananya Lokakarya Isu Pendidikan Terkini diikuti oleh Kepala UPTD, Kepala SMP Negeri/Swasta, Kepala SMP Negeri/Swasta, Kepala SMK Negeri/Swasta.


b. Capaian Kinerja Capaian Kinerja Urusan Pendidikan diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan targetnya dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2014

No

Indikator

1

Angka Partisipasi Sekolah (APS) - Usia 7 – 12 tahun - Usia 13 -15 tahun Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk - Pendidikan Dasar - Pendidikan Menengah Rasio Guru/Murid - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Sekolah SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Angka Putus Sekolah (APS) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

2 3

4 5

6 7 8 9

Target

Capaian

0,94 0,84

0,90 0,82

0,89 0,78 0,29

0,90 0,81 0,40

0,96 0,94 0,36

0,99 0,99 0,52

1 : 175 1 : 120

1 : 122 1 : 273

0,69

0,71

1 : 14 1 : 14 1 ; 14 0,92 0,96

0,00% 0,01% 0,01%

1 : 11 1 : 10 1 : 10 0,87 0,92

0,001% 0,01% 0,01%


No

Indikator

10 Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA 11 Angka Kelanjutan Pendidikan - Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs - Angka melanjutkan dari SMA/SMK/MA Penduduk >15 tahun melek 12 huruf (buta aksara) % kecamatan yang telah 13 memiliki TBM % lembaga kursus dan pelatihan 14 yang terakreditasi % kab/kota yang telah 15 menerapkan pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan % Guru SD/SDLB yang 16 berkualifikasi akademik S1/D-IV % Guru SMP/SMPLB yang 17 berkualifikasi akademik S1/D-IV % Guru SMA/SMLB yang 18 berkualifikasi akademik S1/D-IV % Guru SMK yang berkualifikasi 19 akademik S1/D-IV % Guru SD/SDLB yang 20 bersertifikat pendidik % Guru SMP/SMPLB yang 21 bersertifikat pendidik % Guru SMA/SMLB yang 23 bersertifikat pendidik % Guru SMK yang bersertifikat 24 pendidik % pendidik kursus mengikuti 25 diklat kompetensi % tenaga kependidikan satuan 26 pendidikan non formal yang mengikuti diklat kompetensi

Target

Capaian

100% 100% 100%

100% 100% 100%

1,00

0,90

0,616

0,600

967.847

967.900

16%

5%

100%

100%

76%

25%

92,7%

90%

83,2% 98,6% 97,4% 85% 86% 85% 49% 20% 20%

80% 99% 98% 68% 75% 80% 40% 20% 10%


No

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Indikator % guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme di berbagai bidang APK Anak Usia Dini APK TK APK PAUD Non Formal % TK berakreditasi minimal B Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS Jumlah siswa SMP?SMPLB sasaran BOS Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin % SD/SDLB berakreditasi minimal B % SMP/SMPLB berakreditasi minimal B % SD memiliki perpustakaan % SMP memiliki perpustakaan % SMP memiliki lab IPA Jumlah siswa SMK penerima BOMM (BOS) Jumlah siswa SMA penerima BOMM (BOS) Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin % SMK bersertifikat ISO 9001:2008 % SMA bersertifikat ISO 9001:2008 % SMK berakreditasi minimal B % SMA berakreditasi minimal B % SMA yang memiliki lab fikia, kimia, biologi % SMK yang memiliki bengkel kerja sesuai dengan standar sarana prasarana SMK

Target

Capaian

20%

17%

88.981

87.465

8.472

8.361

2% 2,5% 1,0% 48,71% 33.837 0,14

0,2229 48% 93% 93%

2 5 55 45

32.742 35% 0,1

50% 95% 95%

8.940

11.667

1.300

1.300

3.880

7.107

65.000

65.000

4%

4%

4%

4%

42% 84%

63% 65%

96%

96%

50%

45%


No

Indikator

% SMK yang memiliki 50 laboratorium bahasa sesuai standard sarana prasarana SMK % SMK yang memiliki 51 laboratorium multimedia sesuai standar sarana prasarana SMK SMK yang melakukan kerjasama 52 dengan dunia usaha % lulusan SMK yang bekerja 53 pada tahun ke 2 kelulusan Sumber : Dinas Pendidikan, 2015

Target

Capaian

16%

16%

25%

25%

0,2

0,2

1,00

1,00

c. Permasalan dan Solusi 1) Permasalahan a) Layanan pendidikan bagi anak usia wajar dikdas termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus terutama di daerah terpencil, terisolasi, dan tertinggal belum merata

b) Anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu lebih memilih untuk bekerja daripada sekolah

2) Solusi

a) Pemerataan layanan pendidikan bagi anak usia wajar dikdas

termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus terutama di daerah terpencil, terisolasi, dan tertinggal

b) Menyediakan subsidi bagi siswa miskin dari dana BOS untuk kegiatan operasional sekolah dan keperluan siswa agar siswa dapat melanjutkan dan menamatkan pendidikan di SD/SMP tanpa terkendala oleh permasalahan ekonomi

2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 104.007.283.523,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 61.901.499.963,- (59,52%). Program dan kegiatan urusan kesehatan pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.


Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: A. Dinas Kesehatan

a) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Blitar pada tahun 2014 dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 65.662.624.456,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.176.413.181 (39,86%).

Penyerapan anggaran urusan

kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan tidak maksimal disebabkan oleh:  Anggaran

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp.

24.446.133.875,- hanya bisa terserap Rp. 14.489.021.581,- ( 59,27 %), disebabkan oleh peraturan peraturan yang terkait dengan pemanfaatan dana JKN yaitu : Peraturan Presiden No.

32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana

kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( FKTP ) milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan No

19 tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional

pada FKTP milik Pemda, Surat Edaran Menteri dalam Negeri No 900/2280/ SI Penggunaan

tahun 2014 tentang petunjuk teknis

pelaksanaan

dan

penata

usahaan

serta

pertanggung jawaban dana kapitasi pada FKTP milik Pemda ,

yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Blitar No 21 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan JKN dan Pengelolaan Dana ( Kapitasi dan Non Kapitasi ) Pelayanan Kesehatan pada FKTP milik Pemda, dan Peraturan Menteri

Kesehatan No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan JKN yang ditaindak lanjuti dengan SK Kepala Dinas Kesehatan

No. 400/074.1/409,104/2014 tentang Penetapan variabel penghitungan Jasa Pelayanan JKN pada FKTP milik Pemda, dimana peraturan peraturan tersebut terbitnya pada bulan


Mei sampai dengan Juli 2014, sehingga penyerapan anggaran

efektif hanya kurang lebih 3 bulan terakhir menjelang berakhirnya tahun anggaran 2014.

 Anggaran yang bersumber Pajak Rokok dialokasikan melalui

APBD Perubahan tahun 2014 sebesar Rp. 13.731.135.196,-, anggaran tersebut direncanakan untuk pembangunan jamban bagi

masyarakat

miskin,

pengadaan

media

promosi

kesehatan, pengadaan alat kesehatan dan pengadaan paket

gizi bagi Balita umur 6 – 24 bulan dari keluarga miskin. Dikarenakan waktu

sangat terbatas untuk pelaksanaan

pengadaan tersebut di atas maka dari anggaran sebesar Rp.

13.731.135.196,- hanya terserap sebesar Rp. 381.254.000,(2,7%)

 Anggaran Jamkesda dialokasikan sebesar Rp. 7.199.000.000,hanya terserap Rp. 2.740.807.821,- ( 28,07 % ), hal ini disebabkan karena sebagian peserta Jamkesda ( kurang lebih

60 % ) sudah tercover dalam Program jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta PBI ( Penerima Bantuan Iuran )

Adapun program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan meliputi : 1) Program Obat dan Perbekalannya

Program Obat dan Perbekalannyamendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 3.599.536.376,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.121.711.850,- (86,73%), yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

b) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK dan Pendamping DAK)

c) Pengadaan obat dan perbekalannya (DAK dan Pendamping DAK)

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: a) Tersedianya reagen laboratorium

b) Tersedianya sarana prasarana pendukung kerfarmasian c) Tersedianya obat dan alat habis pakai di PKM


2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 42.487.186.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.897.099.466 (30,35%), yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

b) Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan c) Peningkatan kesehatan masyarakat d) Penyediaan puskesmas

biaya

operasional

dan

pemeliharaan

e) Penyelenggaraan penyehatan lingkungan f)

Penyelenggaraan perijinan, rekomendasi sarana kesehatan

g) Peningkatan pelayanan kesehatan peserta ASKES

h) Peningkatan pelayanan kesehatan khusus dan penunjang i)

Peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, balita dan anak

j)

Peningkatan mutu kesehatan reproduksi dan KB

pra sekolah

k) Peningkatan pelayanan kesehatan remaja l)

Jaminan kesehatan daerah

m) Peningkatan pelayanan puskesmas (BK Provinsi) n) Jaminan kesehatan masyarakat dan jampersal o) Peningkatan kualitas SDM kesehatan p) Jaminan kesehatan nasional q) JKN Puskesmas

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersedianya sarana prasarana alkes di PKM

b) Tercapainya pembinaan dan pengawasan kefarmasian c) Tercapainya upaya pelayanan kesehatan dasar d) Terpenuhinya operasional puskesmas e) TTU yang memenuhi syarat


f)

Terlaksananya pembinaan, perijinan dan rekomendasi sarana kesehatan

g) Terlayaninya peserta ASKES

h) Terlaksananya pelayanan kesehatan khusus i) j)

Terlaksananya kegiatan dalam rangka menurunkan AKI Terselenggaranya pelayanan Kespro dan KB bagi PUS

k) Terlayaninya kesehatan remaja l)

Terlayaninya kesehatan masyarakat miskin

m) Terbayarnya Honor dokter PTT dan Perawat poskesdes n) Terlayaninya pasien Jamkesmas dan jampersal o) Tersedianya

SDM

kesehatan

berkualitas di bidangnya

yang

kompeten

dan

p) Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

3) Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Pengawasan Obat dan Makanan mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 28.034.000,- dan terealisasi 100% sebesar Rp. 28.034.000,- yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

4) Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.464.949.250,-dan terealisasi

sebesar

Rp.

686.142.750,-


(15,37%),

yang

a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat c) Lomba Posyandu

d) Pemantapan lomba posyandu

e) Pengembangan taman posyandu (BK Provinsi) LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 19

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Masyarakat ber PHBS sebanyak 134.079 jiwa

b) Pemantauan kesehatan balita di 24 posyandu

c) Terselenggaranya pemantauan di taman posyandu di 160 TP

d) Terselenggaranya pengembangan dan kegiatan di taman posyandu di 179 TP

5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program

Perbaikan

Gizi

Masyarakat

mendapat

alokasi

anggaran sebesarRp. 3.890.674.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 398.510.235,- (10,24%), yang dilaksanakan melalui

kegiatan penanggulangan KEP, AGB, GAKY, Kekurangan Vitamin A dan Zat Gizi Mikro dengan realisasi berupa

tersedianya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita gizi buruk, bumil KEK Gakin, MP ASI 6-24 bl Gakin.

6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


sebesar

Rp.

201.102.500


(16,39%),

yang

a) Penanggulangan DBD

b) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

c) Peningkatan imunisasi d) Peningkatan

surveillance

penanggulangan wabah

epidemologi

dan


Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Penanggulangan DBD

b) Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB, Diare, Pnemonia, HIV, dan DBD

c) Cakupan UCI Desa 91,5%

d) Penanganan wabah dan bencana

7) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 260.308.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 161.713.400,- (62,12%), yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c) Publikasi program kegiatan bidang kesehatan di media


a) Terselenggarakannya pembangunan dan pemutakhiran data dasar dan standar di 2 PKM

b) Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di 24 PKM

c) Terpublikasinya kegiatan program kesehatan di media melalui 3 jenis media.

8) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya


sebesar Rp.

8.557.022.730,- (89,41%),


yang

a) Pembangunan/Rehab Puskesmas, Poskesdes, Pustu dan jaringannya (DAK dan Pendamping DAK)


b) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling (DAK dan Pendamping DAK)

c) Rehabilitasi

sedang/berat

Poskesdes (DAU)

puskesmas,

Pustu

dan

d) Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes


a) Terlaksananya pembangunan/rehab puskesmas, pustu dan poskesdes sebanyak 6 unit

b) Tersedianya Ambulance sebanyak 1 unit

c) Terlaksananya rehab puskesmas, pustu dan poskesdes sebanyak 13 unit

d) Terlaksananya pembangunan puskesmas, pustu dan poskesdes sebanyak 18 unit

9) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 63.597.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.297.000 (94,81%), yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia.

10) Program

Pengawasan

dan

Pengendalian

Kesehatan

Makanan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 71.632.750,- dan terealisasi

sebesar

Rp.

64.779.750,-

(90,43%),

yang

dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri.

B. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi a). Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi pada tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

38.344.659.067,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.725.086.782,(93,17%) meliputi :


1) Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- dan terealisasikan

sebesar

Rp.

112.731.761,-

(86,72%)

dilaksanakan melalui kegiatan Biaya Promosi Pelayanan Kesehatan yang dapat terpenuhi 100%.

2) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

33.248.659.067,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.114.364.216,(93,58%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a.

b. c.

d. e. f.

g.

h. i. j.

k. l.

Belanja bahan logistic RS dan makan minum pasien

Belanja O2, alkes habis pakai, reagen, bahan kimia dan darah

Belanja perlengkapan RS habis pakai Belanja obat-obatan

Pembangunan talud RS

Belanja tanah/pasir urug Belanja Alkes RS

Belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga RS Pavingisasi lahan RS

Belanja mebelair RS

Berlanjutnya pembangunan doorlop Pengadaan CCTV

m. Pengadaan Running Text n.

Pembangunan lantai II gedung poli paru dan penyakit

o.

Pengadaan kendaraan pick up

p. q.

jantung

Pembangunan ruang pelayanan eksekutif/pavilyun Pembangunan gedung instalasi bedah sentral


r.

Renovasi aula belakang

t.

Pengadaan ruang mikrobiologi dan tempat meludah pasien

s. u. v.

Pengadaan pintu dan kamar mandi ruang anak TB

Pembuatan gedung ponek lantai bawah Pembuatan sekat IGD

w. PHBX kapasitas 200 s/d 250 x.

Pengadaan

alat

kesehatan

y.

Manometer oksigen sentral

(DAK/Pendamping DAK)

ponek

dan

BDRS

Keluaran (output) dari kegiatan tersebut adalah: a.

b. c.

d. e. f.

g.

h. i. j.

k. l.

Tersedianya bahan logistic RS dan makan minum pasien

Tersedianya O2, alkes habis pakai, reagen, bahan kimia dan darah

Tersedianya perlengkapan RS habis pakai Tersedianya obat-obatan Terbangunnya talud RS

Tersedianya tanah/pasir urug Tersedianya Alkes RS

Tersedianya perlengkapan dan peralatan rumah tangga RS Terlaksananya pavingisasi lahan RS Tersedianya mebelair RS

Berlanjutnya pembangunan doorlop Tersedianya CCTV

m. Tersedianya Running Text n.

Terbangunnya lantai II gedung poli paru dan penyakit

o.

Tersedianya kendaraan pick up

p. q.

jantung

Terbangunnya ruang pelayanan eksekutif/pavilyun Terbangunnya gedung instalasi bedah sentral


r.

Terlaksananya renovasi aula belakang

t.

Tersedianya ruang mikrobiologi dan tempat meludah

s. u. v.

Tersedianya pintu dan kamar mandi ruang anak pasien TB

Terbangunnya gedung ponek lantai bawah Tersedianya sekat IGD

w. Tersedianya PHBX kapasitas 200 s/d 250 x.

Tersedianya

alat

kesehatan

y.

Tersedianya Manometer oksigen sentra

(DAK/Pendamping DAK)

3) Program

Pemeliharaan,

ponek

Peningkatan

dan

Sarana

BDRS

dan

Prasarana Rumah Sakit Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 966.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.

589.445.128

(61,02%) yang dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan Rumah Sakit, mebelair, kendaraan ambulance/jenazah, taman, pagar dan halaman RS, dan pemeliharaan alkes.

4) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit BLUD Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

BLUD mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 27.950.000.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 27.388.172.776,- (97,99%) yang dilaksanakan melalui kegiatan jasa pelayanan/insentif, biaya pelayanan maskin, jaminan kesehatan pegawai BLUD Non PNS.

5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Program Pembinaan Lingkungan Sosial mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.908.545.677,- yang dilaksanakan melalui kegiatan


peningkatan derajat kesehatan dengan penyediaan fasilitas

perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap

rokok melalui pembangunan ruang rawat inap untuk penyakit paru dan jantung, dan penyediaan alat kesehatannya.

b) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan targetnya dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2014

No

Indikator

Target

Capaian

1

Persentase balita gizi buruk Rasio posyandu per satuan balita Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Cakupan kunjungan bayi Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk Persentase masyarakat yang terjamin pelayanan melalui

0,11

0,08

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

56

100%

1 : 61

100%

98%

90,02%

99%

99,89%

15%

25%

88%

1 : 38.000

100%

1 : 33.563

1 : 1.500

1 : 1.300 TT

1 : 855

1 : 1.940

1 : 2.500 40%

1 : 6.750 36,5%


No

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Indikator asuransi kesehatan Persentase masyarakat yang terjamin pelayanan kesehatan (universal coverage) Persentase puskesmas yang memiliki alkes sesuai standar Persentase pemenuhan alkes di puskesmas Penurunan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Prevalensi gizi kurang pada balita Prevalensi gizi buruk pada balita Balita gizi buruk yang mendapat perawatan Pemberian MP ASI Usia 6-24 bulan % rumah tangga sehat % posyandu paripurna % desa siaga aktif % SBH kwaran aktif % TTU yang memenuhi syarat % penderita DBD yang ditangani Kasus malaria ditangani Mengurangi penyebaran HIV dan mengurangi jumlah kasus Persentase penemuan BTA + baru Penderita diare yang dilayani Penderita ISPA yang dilayani Angka kesembuhan kusta % Desa UCI Penanganan wabah dan bencana Angka kematian anak balita per 1000 KH Cakupan pelayanan kesehatan anak dan balita Cakupan pelayanan lansia Cakupan kunjungan bumil K4 Angka kematian ibu per 1000

Target

Capaian

40%

36,5%

100%

60%

90%

60%

13,6

10,84

<5%

0,08%

100%

9,6%

15% 100% 80% 65% 75% 50% 70%

2,9%

100% 46% 64% 89% 59% 60%

100%

100%

0,15%

0,15%

70% 100% 95% 100%

89% 100% 75% 93,95%

0,7

0,66

<1% 60%

100% 82% 69% 93% 83

0,2% 30%

100%

68,82% 51,69% 95,03% 139,36


No

Indikator

Target

KH Cakupan penanganan neonatal 41 83% komplikasi Cakupan kunjungan neonatal 42 99% pertama Cakupan komplikasi kebidanan 43 88% yang mendapat penanganan 44 Prosentase IRT yang dibina 100% Jumlah puskesmas terpasang 45 jaringan computer LAN untuk 24 pelayanan kesehatan Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2015

Capaian 93,12% 92,51% 100% 100% 7

Guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Blitar,

pada tahun 2014 dilaksanakan beberapa kegiatan pembangunan

dan rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan yaitu pembangunan dan rehabilitasi 10 (sepuluh) Puskesmas, pembangunan dan rehabilitasi 10 (sepuluh) Pustu, pembangunan dan rehabilitasi 15

(lima belas) Poskesdes, dan pembangunan dan rehabilitasi 3 (tiga) rumah dinas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan Pembangunan & Rehabilitasi Puskesmas: 1. Rehab IRNA PKM Gandusari 2. Rehab IRNA PKM Nglegok 3. Rehabilitasi PKM Ponggok 4. Pemb IPAL PKM Srengat 5. Pemb Puskesmas Bakung 6. Pemb. Dapur Gizi PKM Doko 7. Pemb. doorlop dan akses jalan PKM Wonodadi 8. Pemb. sumur dan doorlop PKM Udanawu 9. Pemb. pagar dan paving PKM Wates 10. Rehab Puskesmas Selopuro – Selopuro Pembangunan dan Rehabilitasi Pustu : 1. Pemb. Pustu Karangbendo – Ponggok 2. Pemb. Pustu Plandirejo 3. Pemb. pagar dan paving Pustu Slemanan - Udanawu 4. Rehab Pustu Sawentar – Kanigoro LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 28

5. Rehab Pustu Popoh – Selopuro 6. Rehab Pustu Tumpang – Talun 7. Rehab Pustu Slorok – Doko 8. Rehab Pustu Ngadri – Binangun 9. Rehab Pustu Tegalsari – Wlingi 10. Rehab Pustu Kemirigede – Kesamben Pembangunan & Rehabilitasi Poskesdes : 1. Pemb. Poskesdes Pakisrejo -Srengat 2. Pemb. Poskesdes Tegalrejo - Selopuro 3. Pemb. Poskesdes Sidomulyo Selorejo 4. Pemb. Poskesdes Tawangsari - Garum 5. Pemb. Poskesdes Bumiayu Panggungrejo 6. Pemb. Poskesdes Plosorejo Kecamatan Kademangan 7. Pemb. Poskesdes Pojok - Ponggok 8. Pemb. Pagar Poskesdes Bagelenan Srengat 9. Pemb. Pagar dan Paving Poskesdes Tembalang Wlingi 10. Pemb. Poskesdes Kedawung - Nglegok 11. Rehab Poskesdes Siraman – Kesamben 12. Rehab Poskesdes Butun – Gandusari 13. Rehab Poskesdes Bendorejo – Udanawu 14. Rehabilitasi Poskesdes Besuki Udanawu 15. Rehab Poskesdes Tugurejo - Wates Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Dinas 1. Rehab Rumah Dinas PKM Sutojayan 2. Pemb. pagar dan akses jalan Rumah Dinas PKM Doko 3. Rehab Rumah Dinas PKM Wates – Wates Dalam hal pelayanan di Puskesmas, selama tahun 2014

secara keseluruhan Puskesmas di Kabupaten Blitar melayani

823.965 kunjungan rawat jalan dan 5.031 kunjungan rawat inap. Tercatat 10 penyakit tertinggi yang dilayani di fasilitas kesehatan tingkat 1 di Kabupaten Blitar selama Tahun 2014 sebagai berikut:

No 1 2 3

Tabel 4.4 Daftar 10 Penyakit Terbanyak Dilayani di FASKES Tingkat 1 Tahun 2014 Nama Penyakit Jumlah % Kunjungan Infeksi Akut Saluran 74.673 37,5% Pernafasan Atas Penyakit Darah Tinggi Primer 21.464 10,7% Gastritis dan duodenitis 20.033 10,1%


No

Nama Penyakit

4 5

Penyakit Kulit Alergi Penyakit pada system otot dan jaringan pengikat 6 Influensa 7 Diare dan gastroenteritis yang kurang jelas batasannya 8 Rematik arthritis lain 9 Penyakit kulit infeksi 10 Asma Sumber: Dinas Kesehatan, 2015

Jumlah Kunjungan 16.121 15.134

8,1% 7,6%

10.068 8.732 7.460

5,1% 4,3% 4%

%

13.636 11.597

6,8% 5,8%

Adapun kinerja bidang pelayanan yang telah dilaksanakan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi selama tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.5 Target dan Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2014

No 1 2 3 4 5

Uraian Kunjungan Rawat Inap

Target 14.998

Capaian 14.398

% Capaian/ Keterangan 95,99

87.097 14.263 410.212 395.006

89.998 15.625 403.641 510.820

103,33 109,55 98,40 129,32

12.692

13.678

107,77

10

Kunjungan Rawat Jalan Kegiatan Foto Radiologi Pemeriksaan Laboratorium Resep yang dilayani Farmasi Operasi Instalasi Bedah Sentral Kegiatan Terapi Rehab Medik Menerima Rujukan (Rawat Jalan) Menerima Rujukan (Rawat Inap) Jumlah Tempat Tidur

5.959

6.028

11

ALOS (Rata-rata hari rawat)

5-7 hari

6 7 8 9

2.778

23.309

200

2.793

23.162

250

4,24 hari

100,54 99,37

101,16

125 Mendekati standar (tingkat efisiensi dan mutu


No

12

Uraian

BOR (prosentase tidur terisi)

Target

tempat

13

BTO (frekuensi pemakain tempat tidur dalam 1 tahun)

15

GDR (angka kematian kasar)

16

NDR (rate kematian kurang dari 48 jam)

14

TOI (selang waktu tempat tidur yang kosong)

Capaian

75-85%

68,97%

1-3 hari

1,96 hari

35-45

<3%

<2,5%

Sumber : RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, 2014

57,50

3,21%

3,20%

% Capaian/ Keterangan pelayanan lebih baik) Dibawah standar Melebihi standar Sesuai standar Melebihi standar

Melebihi standar, dikarenakan RSUD Wlingi merupakan RS rujukan dan kondisi pasien yang datang dirujuk sudah dalam kondisi buruk

Pada tahun 2014 terjadi penurunan persentase keterisian

tempat tidur (BOR), hal ini disebabkan oleh : a. Adanya penambahan tempat tidur

b. Adanya rujukan berjenjang

c. Mutu meningkat karena adanya jeda untuk pembersihan

sehingga angka infeksi menurun. Hal ini yang menyebabkan nilai ALOS meningkat sehingga mendekati standar sebagai

indikator tingkat efisiensi dan gambaran mutu pelayanan yang lebih baik.

d. Adanya perubahan kebijakan tentang kewenangan pelayanan kesehatan di RS Kelas B

e. Dulu ada 2 RS Swasta saat ini sudah lebih dari 2 Rumah Sakit yang bisa melayani BPJS


Berdasarkan Perpres Nomor 12 tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan, yang dimaksud dengan jaminan kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan sosial kesehatan agar peserta

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya

dibayar oleh pemerintah, dimana kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

Bagi peserta maskin (PBI) iuran dibayarkan pemerintah,

bagi peserta yang mampu iurannya dibayarkan secara mandiri. Bagi

maskin yang belum masuk PBI akan dijamin pemerintah daerah melalui jamkesda/SPM (Surat Pernyataan Miskin).

Adapun pelayanan kesehatan yang dilakukan di pelayanan

tingkat pertama dibayarkan dalam bentuk kapitasi dan non kapitasi. Kapitasi yang dibayarkan ke Fasilitas Kesehatan Tk I

sesuai jumlah peserta yang terdaftar di masing-masing wilayahnya. Sedang non kapitasi dibayarkan sesuai klaim yang di setujui dan telah ditransfer oleh BPJS Kesehatan.

Realisasi penyaluran Jaminan Kesehatan Kabupaten Blitar

tahun 2014 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Realisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Persalinan Kabupaten Blitar Tahun 2014

No

Jenis Layanan

A. Melalui Dinas Kesehatan 1 JKN 2

Jamkesda (Puskesmas) JUMLAH

Jumlah Kunjungan (Orang) 114.713

5.374

Jumlah Dana (Rp)

Keterangan

14.667.665.930,2.773.282.818,-

120.087 17.440.948.748,-


B. Melalui RSUD Ngudi Waluyo 1 Jamkesda 2 3

SPM JKN

297

1.389

385.431.396,789.377.611,-

10.963 38.907.332.551,JUMLAH 12.649 40.082.141.558,Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD Ngudi Waluyo, 2015 Dalam rangka pelayanan dan penanganan penyakit

menular, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi bekerja sama dalam penanganannya.

Beberapa

kasus penyakit menular yang terjadi di Kabupaten Blitar pada

tahun 2014 yang terbanyak adalah Diare dan Pneumonia Balita.

Secara terperinci data kasus penyakit menular yang tertangani di Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7 Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kabupaten Blitar Tahun 2014 JUMLAH SKPD NO PENYAKIT PENDERITA/ KETERANGAN Penanggung KUNJUNGAN Jawab Dinas Kesehatan Rawat Inap : 32 1 HIV 165 dan RSUD Ngudi Rawat Jalan : 2.406 Waluyo Wlingi Rawat Inap : 394 RSUD Ngudi Rawat Jalan : Waluyo 2 DIARE 68.316 22.996 Dinas Kesehatan 4.622 Dinas Kesehatan Pneumonia 3 Rawat Inap : 105 RSUD Ngudi Balita Rawat Jalan : 70 Waluyo Rawat jalan : 750 RSUD Ngudi 4 ISPA 754 Rawat inap : 4 Waluyo RSUD Ngudi 1 Rawat Inap : 1 Waluyo 5 Malaria 14 Dinas Kesehatan Rawat jalan : 617 RSUD Ngudi 6 TB Paru Rawat inap : 96 Waluyo LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 33

NO

7

PENYAKIT

DBD

JUMLAH PENDERITA/ KUNJUNGAN 362 137

52

KETERANGAN

Rawat Inap : 48 Rawat Jalan : 4

AFP (Acute 8 Flaccid 1 Paralysis) Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Ngudi Waluyo, 2015

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Dinas Kesehatan

Penemuan dan penanganan kasus penyakit menular

didasarkan pada penemuan/pelaporan di Puskesmas, RSUD Ngudi

Waluyo serta RS Swasta, penanganan dilakukan sesuai dengan protap.

Khusus untuk kasus DBD dilakukan penyelidikan

epidemiologi serta penanggulangan focus bagi yang memenuhi syarat.

Untuk pencegahan dihimbau kepada masyarakat untuk

selalu melakukan PSN di lingkungan masing-masing karena hanya dengan PSN lah mata rantai DBD dapat diputuskan.

Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Blitar pada tahun

2014 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 39 penderita. Usia penderita mulai dari 0 tahun hingga lebih dari 45

tahun. Peningkatan jumlah penderita tertinggi pada rentang usia 23-34 tahun yang merupakan usia sangat produktif.

Gambar 4. 1 Jumlah Penderita HIV/AIDS Kabupaten Blitar 64 44

38

22

16 19 3

3

0 - 4 th

3

42

34

3

5 -14 th

15 -24 th Tahun 2013

25 - 34 th

35 - 44 th

> 45 th

Tahun 2014


Beberapa faktor penyebab penularan HIV/AIDS di

Kabupaten Blitar terutama adalah perilaku masyarakat seperti

seks bebas/gonta-ganti pasangan serta kurangnya pengetahuan

masyarakat tentang penularan HIV/AIDS. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan adalah sosialisasi, peningkatan jejaring dan jangkauan deteksi HIV, peningkatan jumlah layanan

pemeriksaan HIV dan pengembangan strategi HCT (HIV Conseling and Testing).

c) Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan a) Kurangnya tenaga medis dan paramedis di sarana kesehatan pemerintah

b) Masih adanya pertolongan persalinan oleh dukun

c) Belum semua masyarakat miskin yang terdaftar dan memahami asuransi kesehatan

2) Solusi

a) Penambahan/rekrutmen tenaga medis/paramedis b) Menjalin kemitraan bidan dengan dukun

c) Mengintegrasikan peserta Jamda dan SPM ke dalam JKN,

melakukan pendataan ulang, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

3. Urusan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesarRp. 4.330.892.027,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.033.127.090,- (93,12%).

Program dan kegiatan urusan

lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan



Program Pembinaan Lingkungan Sosial mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp.

263.152.000,-

dengan

realisasi

sebesar

206.364.700,- (78,42%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

Rp.

a) Pembinaan ketrampilan kerja masyarakat dalam pengelolaan limbah organic yang mengacu pada AMDAL

b) Sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) di Kabupaten Blitar

Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

a) Terlaksananya pelatihan pembuatan pupuk organik yang berwawasan lingkungan kepada 4 kelompok tani

b) Terlaksananya

sosialisasi

Perlindungan

dan

Pengelolaan

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Blitar di 9 Kecamatan yang diikuti oleh 500 peserta

2) Program

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan Hidup Program PengendalianPencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.208.203.527,dengan realisasi sebesar Rp. 2.010.333.655,- (91,04%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

b) Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kader Lingkungan dan PNS dalam rangka mendukung Adipura Tahun 2014

c) Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan

d) Peningkatan bidang lingkungan hidup (DAK dan Pendamping DAK)

e) Koordinasi penilaian ADIWIYATA

f) Standar Pelayanan Minimal Pengaduan Masyarakat g) Operasional Laboratorium

h) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Bank Sampah)


i) Peningkatan bidang lingkungan hidup (SILPA/DAK Tahun 2013) j) Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Bidang Lingkungan Hidup k) Rehap instalasi pengolah plastik menjadi BBM Alternatif

l) Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Wisata Penataran

m) Optimalisasi bidang Lingkungan Hidup dalam mendukung Program Kabupaten Sehat


a) Terlaksananya pembinaan Adipura di 5 Kelurahan Kecamatan Wlingi

b) Terlaksananya

peningkatan

kapasitas

SDM

bagi

Kader

Lingkungan dan PNS dalam rangka mendukung Adipura Tahun 2014 kepada sebanyak 75 orang

c) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan

bagi pelaku usaha di 40 lokasi, monev sungai di 5 titik, serta monev limbah industri di 5 titik.

d) Terwujudnya

peningkatan

kualitas lingkungan

hidup

Kabupaten Blitar sebanyak 21 paket

di

e) Terlaksananya pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan di 60 sekolah

f) Terlaksananya

koordinasi

dan

penanganan

pengaduan

masyarakat yang masuk BLH sebanyak 10 pengaduan

g) Terlaksananya pengadaan alat laboratorium sebanyak 2 unit

h) Tersalurkannya bantuan bahan praktek kepada bank sampah sebanyak 10 bank sampah, dan pembinaan rutin kepada bank sampah sebanyak 18 kali

i) Terlaksananya peningkatan kualitas bidang lingkungan hidup sebanyak 1 paket

j) Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan ipal di 5 desa


k) Terlaksananya pemeliharaan instalasi pengolah plastik menjadi BBM alternative sebanyak 1 paket

l) Terlaksananya penyusunan dokumen lingkungan Kawasan Wisata Penataran

m) Terlaksananya pengadaan pot dan tanaman dalam mendukung program Kabupaten Sehat sebanyak 85 buah pot dan 1 paket tanaman

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 138.000.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 137.940.000 (99,96%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

b) Pembinaan Lingkungan Perdesaan Menuju Desa/kelurahan Berseri


a) Terlaksananya pembinaan tentang pengendalian kerusakan dan

pelestarian

desa/kelurahan

sumber-sumber

air

sebanyak

10

b) Terlaksananya pembinaan pengelolaan lingkungan pedesaan menuju Desa/Kelurahan BERSERI (Bersih, Asri dan Lestari) di 13 Desa/Kelurahan

4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

620.041.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 606.840.950,- (97,87%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:


a) Penyusunan

dokumen

UKL-UPL

dan

Ranperda pada BLH Kab Blitar

Naskah

Akademik

b) Penyusunan Buku Informasi Lingkungan Hidup c) Publikasi Lingkungan Hidup d) Pekan Lingkungan Hidup e) Penyusunan

Naskah

Akademik

Ranperda

pada

Lingkungan Hidup di Kabupaten Blitar

Badan


a) Tersusunnya Naskah Akademik Ranperda Ijin Penyimpanan

Sementara Limbah B3 dan tersusunnya dokumen UKL-UPL Pembangunan (2 dokumen)

b) Terlaksananya penyusunan buku informasi lingkungan hidup yang berupa buku data dan buku laporan sebanyak 1 dokumen

c) Terlaksananya publikasi melalui media elektronik (radio), media

cetak

(koran,

leaflet,

banner)

di

elektronik/cetak dan akses internet selama 1 tahun

3

media

d) Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup

e) Tersusunnya naskah akademik Ranperda Ijin Lingkungan (1 dokumen)

5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.089.145.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.063.847.785,- (97,68%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Penataan RTH

b) Pemeliharaan taman, gapuro, perbatasan kabupaten, kota Wlingi dan Kanigoro


a) Terlaksananya penataan zona/kawasan RTH Wlingi sebanyak 10 paket, tersusunnya dokumen perencanaan penataan RTH

Wlingi sebanyak 4 paket dan terbayarnya jasa pengawasan pembangunan RTH Wlingi sebanyak 4 paket


b) Terlaksananya pemeliharaan taman, gapuro, perbatasan kabupaten, Kota Wlingi dan Kanigoro selama 1 tahun

c) Pemeliharaan taman, gapuro, perbatasan kabupaten, Kota Wlingi dan Kanigoro

6) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja SPM Badan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SPM Badan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 12.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.800.000,(63,16%)

yang

dilaksanakan

melalui

kegiatan

peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebanyak 2 laporan. b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja yang berhasil di raih dari pelaksanaan program dan

kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2014 selain

keberhasilan memperoleh Penghargaan Sekolah ADIWIYATA dan Desa BERSERI juga diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 4.8 Capaian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014

No

Indikator

Target

Capaian

Berkurangnya terjadinya pencemaran lingkungan air, udara maupun 1 2 3

tanah

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen Lingkungan % Peningkatan kesadaran industri dalam pengolahan limbah

100

175

6%

25%

31 kasus 35 kasus pengaduan pengaduan Meningkatnya kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif melakukan control sosial terhadap kualitas Penegakan hukum lingkungan


No

Indikator

Target

Capaian

lingkungan hidup 4 % peningkatan akses informasi 25% 25% bagi masyarakat 5 % Sosialisasi pada masyarakat 5% 41% tentang lingkungan hidup Terwujudnya fasilitas pengelolaan limbah B3 di sekitar pusat kegiatan industry 6 Pencemaran status mutu air 2,96 5% 7 % Peningkatan penggunaan 4% 4% teknologi ramah lingkungan Meningkatnya kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup melalui penerangan dalam bentuk workshop penyelenggaraan 8 Jumlah 30 33 workshop Tersedianya dokumen/informasi 9 12 12 tentang Lingkungan Hidup 10 Tersedianya fasilitas RTH 5 5 Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup Jumlah sekolah yang ikut 11 12 42 ADIWIYATA Jumlah masyarakat yang 12 dicalonkan memperoleh 4 4 Kaplataru Pekan lingkungan hidup 8 8 Berkurangnya terjadinya pencemaran lingkungan air, udara maupun tanah Jumlah kegiatan/usaha yang 13 1.250 1.090 punya dokumen lingkungan Jumlah sungai yang telah 14 32 37 dipantau Jumlah sumber mata air yang 15 38 38 telah dipelihara Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2015

c) Permasalahan dan Solusi

Belum adanya kebijakan yang mengharuskan sekolah beradiwiyata sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pembinaan tentang adiwiyata ke sekolah-sekolah.


4. Urusan Pekerjaan Umum Urusan pekerjaan umum pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 306.037.913.781,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.

299.900.085.922,- (97,99%). Program dan kegiatan urusan pekerjaan

umum dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: A. Dinas PU Bina Marga dan Pengairan a) Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan

Pengairan

sebesarRp.

pada

tahun

267.151.528.431,-

2014dengan dan

262.191.223.665,- (98,14%) meliputi:

alokasi

terealisasi

anggaran

sebesar

Rp.

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 12.170.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.044.510.600,- (98,97%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pembangunan jalan

b) Pembangunan jembatan

Keluaran (output) dari kegiatan tersebut adalah:

a) Terlaksananya pembangunan jalan sebanyak 69 paket

b) Terlaksananya pembangunan jembatan sebanyak 23 paket

2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan

dan

Jembatan

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 41.683.741.350,LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 42

dengan realisasi sebesarRp. 40.659.951.800,- (97,54%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

b) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan c) Peningkatan jalan Kabupaten d) Pemeliharaan berkala jalan

e) Pemeliharaan jalan dan jembatan DAK dan Pendamping DAK 2014

Keluaran (output) kegiatan tersebut adalah:

a) Terlaksananya pemeliharaan jalan sebanyak 61 paket

b) Terlaksananya pemeliharaan jembatan sebanyak 32 paket

c) Terlaksananya peningkatan jalan Kabupaten sebanyak 9 paket

d) Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan sebanyak 55 paket

e) Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan DAK dan Pendamping DAK 2014 sebanyak 16 paket

3) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 1.350.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.068.377.065,- (79,14%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat selama 1 tahun

b) Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat selama 1 tahun

4) Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 18.086.250.000,-


dengan realisasi sebesar Rp. 17.254.641.600,- (95,40%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Pengadaan alat-alat berat

b) Pembangunan instalasi jaringan PJU c) Pemeliharaan instalasi jaringan PJU

d) Investigasi dan pemetaan lokasi pelurusan jalan Brongkos Kesamben dan jalan menuju akses wisata Sirahkencong

e) Peningkatan

sarana

dan

kebinamargaan (BK Provinsi)

prasarana

infrastruktur

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tercapainya

peningkatan

kebinamargaan selama 1 tahun

sarana

dan

prasarana

b) Pembangunan instalasi jaringan PJU sebanyak 59 paket c) Pemeliharaan instalasi jaringan PJU sebanyak 5 paket

d) Terwujudnya investigasi dan pemetaan lokasi pelurusan jalan Brongkos Kesamben dan jalan menuju akses wisata Sirahkencong sebanyak 5 paket

e) Tercapaianya

peningkatan

sarana

dan

prasarana

infrastruktur kebinamargaan (BK Provinsi) sebanyak 26 paket

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya mendapat alokasi


a) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK dan Pendamping DAK 2014)

b) Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 44

c) Pemberdayaan petani pemakai air

d) Pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Provinsi) e) Rehabilitasi Jaringan irigasi (Bantuan Provinsi) f)

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pengairan (Bantuan Provinsi)


a) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK dan Pendamping DAK 2014) sebanyak 25 paket

b) Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai sebanyak 15 paket

c) Pemberdayaan petani pemakai air sebanyak 24 paket d) Pemeliharaan jaringan irigasi sebanyak 82 paket

e) Rehabilitasi Jaringan irigasi (Bantuan Provinsi) sebanyak f)

34 paket

Terwujudnya

peningkatan

sarana

dan

infrastruktur pengairan sebanyak 58 paket

prasarana

6) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 14.174.281.396,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.964.340.000,melalui kegiatan:

a) Pembangunan pembawa

prasarana

(98,52%) yang dilaksanakan pengambilan

dan

saluran

b) Pemeliharaan berkala prasarana pengambilan dan saluran pembawa

c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (DBHCHT)

d) Pembangunan/rehabilitasi sarana infrastruktur saluran irigasi

pada

(DBHCHT)

area

perkebunan

tanaman

tembakau


Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Pembangunan

prasarana

pembawa sebanyak 32 paket

pengambilan

dan

saluran

b) Pemeliharaan berkala prasarana pengambilan dan saluran pembawa sebanyak 17 paket

c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (DAC) sebanyak 18 paket

d) Pembangunan/rehabilitasi sarana infrastruktur saluran irigasi

pada

area

perkebunan

(DBHCHT) sebanyak 31 paket

tanaman

tembakau

7) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya mendapat alokasi


1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya sebanyak 40 paket

2) Pengendalian daerah aliran sungai sebanyak 11 paket.

8) Program Pengendalian Banjir

Program Pengendalian Banjir mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 2.055.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

1.985.870.000,- (96,64%) yang dilaksanakan melalui kegiatan

peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir sebanyak 20 paket.

9) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 55.576.860.030,LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 46

dengan realisasi sebesarRp. 54.819.455.450,- (98,64%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pembangunan/peningkatan infrastruktur

b) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan (Bantuan Keuangan Provinsi)

c) Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase (BK Provinsi)


a) Pembangunan/peningkatan infrastruktur sebanyak 88 paket

b) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan (Bantuan Keuangan Provinsi) sebanyak 42 paket

c) Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase (BK Provinsi) sebanyak 70 paket

10) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 71.699.479.405,- dengan realisasi

sebesar

Rp.

70.785.553.050


(98,73%)

yang

a) Pembangunan/pengembangan PJU dan jaringan listrik desa/dusun

b) Pembangunan infrastruktur jaringan listrik perdesaan

c) Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (wilayah kesamben, Sutojayan)

d) Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (wilayah Wlingi)

e) Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (Wilayah f)

Garum, Srengat)

Peningkatan infrastruktur jalan jembatan dan drainase pedesaan (BK Provinsi)



a) Pembangunan/pengembangan PJU dan jaringan listrik desa/dusun sebanyak 5 paket

b) Pembangunan infrastruktur jaringan listrik perdesaan sebanyak 10 paket

c) Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (wilayah kesamben, Sutojayan) sebanyak 244 paket

d) Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (wilayah Wlingi) sebanyak 170 paket

e) Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (Wilayah f)

Garum, Srengat) sebanyak 207 paket

Peningkatan infrastruktur jalan jembatan dan drainase pedesaan (BK Provinsi) sebanyak 77 paket

B. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Program dan kegiatan urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan

oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang mendapat alokasi anggaran sebesarRp. 38.886.385.350,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 37.708.862.257,-(96,97%) yang dilaksanakan melalui: 1) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program

Pembangunan

Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.371.780.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 4.244.580.000,- atau sebesar (97,09%) dilaksanakan

melalui

kegiatan

pembangunan

drainase/gorong-gorongsepanjang 10,6 km.

saluran

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.607.535.000,- (93,46%) yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan ini LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 48

adalah pembangunan area kuliner, handycraft shop, halaman parkir, dan amphitheatre di Kawasan Wisata Penataran.

3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 1.921.210.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.602.314.000,- atau sebesar (83,40%) yang dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum

(DAK dan pendamping DAK) dengan pembangunan talud sepanjang 2,5 km.

4) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 26.593.395.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.254.433.257,- atau sebesar (98,73%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

b) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan c) Pembangunan trotoar Kota Wlingi

d) Pendamping Administrasi PIP Tahun 2014

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

a) Terbangunnya lapen/aspal sepanjang 33,9 km, jalan makadam sepanjang 10,7 km, rabat sepanjang 25,4 km, paving sepanjang 4,3 km, dan pemeliharaan jalan sepanjang 35,4 km.

b) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan c) Terbangunnya trotoar Kota Wlingi sepanjang 238,5 m d) Pendamping Administrasi PIP Tahun 2014


b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan pekerjaan umum dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: No 1

2

3 4

5

6

Tabel 4.9 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum 2014 Indikator

Target

Capaian

Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Blitar a. Jumlah jalan aspal yang 90 km 102 km dibangun b. Jumlah panjang jalan 25 km 25 km makadam yang dibangun c. Jumlah jembatan yang 5 unit 5 unit dibangun Terpeliharanya jalan dan jembatan yang rusak di kabupaten Blitar a. Jumlah panjang jalan yang rusak ringan yang 50 km 339 km dipelihara b. Jumlah jembatan rusak 3 unit 73 unit yang dipelihara Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan wilayah strategis ddan cepat tumbuh 55 km 56 km (jumlah panjang jalan hotmix yang dibangun) Tercapaianya kondisi jalan yang mantap a. jumlah panjang gorong45 unit 67 unit gorong yang dibangun b. jumlah panjang talud yang 13 km 12 km dibangun Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan a. jumlah alat berat yang 6 bh 25 bh dipelihara b. jumlah titik lampu PJU yang 4 titik 974titik diperbaiki c. jumlah jaringan listrik yang 6 km 115 km dipelihara Terlaksananya pengembangan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya a. pembangunan rehabilitasi 14 unit 33 unit LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 50

No

Indikator

Target

Capaian

dan pemeliharaan dam b. pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan saluran 16 km irigasi c. rehabilitasi pintu air irigasi 16 bh Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, 2015

65 km 32 bh

Rangkuman hasil kinerja Dinas PU Bina Marga dan Pengairan pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 2013 – 2014

NO A. 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN BINA MARGA Pembangunan jalan hotmix Pembangunan jalan aspal Pemeliharaan jalan - Jalan aspal tambal sulam - Jalan aspal (pasang burtu) - Jalan aspal (pasang burda) - Jalan aspal (pasang buras) Pembangunan jalan makadam Pembangunan jalan rabat Pembangunan jalan beton bertulang Jalan paving Pelebaran jalan Pembangunan jembatan Rehabilitasi jembatan Pembangunan drainase jalan Pembangunan talud pengaman badan jalan Pembangunan plat duiker Pembangunan jaringan PJU Pemeliharaan jaringan PJU: - Pengadaan genset - APP Baru - Tambah daya - Titik lampu - Stang ornament

HASIL 2013 2014 30 132 480

31 12.643

5.771 22.144 1 35 4.817 2.559 4 38 6

56,32 102,355

229,467 105,630 1.652 2.430 25,365 46.034 12.765 782 8.959 5 3 27.800 11.691 67 59 5 2 378 11 1.859 497

SATUAN Km Km Km Km Km M M Km M M M M Unit Unit M M

Unit Desa Desa unit unit unit buah buah


NO

KEGIATAN

- Tiang - Pasang kabel jaringan - Sutr 15 Pengadaan alat berat 16 Pemeliharaan alat berat 17 Pembangunan infrastruktur jaringan listrik perdesaan B PENGAIRAN 1 Pembangunan saluran 2 Pemeliharaan saluran irigasi 2 Rehabilitasi/normalisasi sungai 3 Rehabilitasi dan pemeliharaan dam 4 Pemeliharaan pintu air Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, 2015

HASIL SATUAN 2013 2014 639 buah 121.895 5.070 1 Unit 5 25 Unit 9 15 Desa 3.362 39.499 8 2

28.381 37.334 33 32

M M M unit Unit

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum pembangunan

infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun 2014 lebih besar volumenya daripada pembangunan infrastruktur pada tahun

sebelumnya. Dari hasil pembangunan yang dilaksanakan maka

didapatkan kondisi jalan di Kabupaten Blitar pada tahun 2015sebagai berikut:

Tabel 4.11 Kondisi Jalan di Kabupaten Blitar Tahun 2014

NO

JENIS JALAN

1 2

Aspal Makadam/Kerikil Beton/Rabat Beton Tanah JUMLAH

3 4

2.750 497

605 50

1.512 199

KONDISI RUSAK RINGAN & BERAT (KM) 633 248

1.080 4.466

683

1.781

923

PANJANG JALAN (KM)

139

KONDISI BAIK (KM)

28

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, 2015

KONDISI SEDANG (KM)

70

42


5. Urusan Penataan Ruang Urusan penataan ruang pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesarRp. 1.704.915.250,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.625.754.970,- (95,36%).

Program dan kegiatan urusan penataan

ruang pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: A. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang a) Program dan kegiatan Urusan Tata Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya

dan Tata Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

1.423.155.250,-dan terealisasi sebesar Rp. 1.399.170.750,- atau sebesar 94,98%, dilaksanakan melalui program Perencanaan

Tata Ruang dengan melaksanakan kegiatan Penyusunan

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan untuk Kecamatan Srengat, Kanigoro, Sutojayan, dan Wlingi.

b) Capaian Kinerja Capaian

Kinerja

urusan

penataan

ruang dalam RPJMD

Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 4.12 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang 2014

No

Indikator

Target

Termanfaatkannya ruang 50% sesuai peruntukkannya Sumber : PU Cipta Karya dan Tata Ruang, 2015 1

Capaian 50%


c) Permasalahan dan Solusi Belum selesainya penyusunan RDTRK sementara RTRW belum bisa dijadikan alat operasional ijin lokasi/site plan. Oleh karena

itu perlu segera diselesaikan penyusunan RDTRK hingga

menjadi Perda RDTRK sebagai alat operasionalisasi perijinan pemanfaatan ruang.

B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah a. Program dan kegiatan Urusan Tata Ruang yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

231.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 226.584.220,- atau sebesar 97,77%, dilaksanakan melalui

1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan

urusan Tata Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 141.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 140.006.720,- atau sebesar 98,62%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi peningkatan kinerja Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar.

Kegiatan ini juga merupakan pelaksanaan dari salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2014 yang

termuat dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2014 yaitu penguatan kelembagaan dalam rangka padu serasi perencanaan pembangunan dengan RTRW Kabupaten Blitar.

Kelembagaan yang dimaksud adalah peran dari BKPRD dalam melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan. Mengingat RTRW Kabupaten Blitar telah ditetapkan melalui Peraturan

Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 tahun 2013 maka BKPRD LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 54

harus mampu mengawal penyelenggaraan penataan ruang di

Kabupaten Blitar meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Bupati.

Dengan peran BKPRD dimaksud maka kebijakan pembangunan daerah yang berkaitan dengan keruangan (spasial) dan bersifat strategis memerlukan rekomendasi

dari BKPRD untuk

menghindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTRW.

Salah satu penguatan BKPRD Kabupaten Blitar adalah melalui

penyelenggaraan pertemuan guna membahas proses perijinan

investasi yang memanfaatkan lahan lebih dari 1 (satu) hektar. Rekomendasi BKPRD diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan ijin prinsip dan ijin lokasi.

Pada tahun 2014 juga dilakukan penyusunan materi RDTRK untuk empat wilayah perkotaan di Kabupaten Blitar yakni

Srengat, Kanigoro, Sutojayan dan Wlingi.Mengingat RDTRK merupakan penjabaran lebih rinci dari RTRW maka peran

BKPRD sangat penting agar RDTRK menjadi cerminan dari

penataan ruang yang lebih baik melalui penetapan Peraturan Zonasi (PZ).

Dalam seluruh proses penyusunan RDTR dan

Peraturan Zonasi inilah BKPRD diharapkan menjadi fasilitator antara pemangku kepentingan sehingga dapat ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah dan dapat dilaksanakan untuk memberi kepastian hukum bagi kegiatan pemanfaatan ruang.

Sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penataan ruang pada tahun 2014 juga

dilakukan penyusunan Peta Analog RTRW Kabupaten Blitar yang menampilkan struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten

Blitar. Peta Analog tersebut didistribusikan ke seluruh SKPD termasuk Kecamatan untuk di pasang di seluruh kantor Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai informasi bagi masyarakat berkenaan dengan penataan ruang.


2) Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan yang dilaksanakan melalui program perencanaan wilayah dan sumber daya alam berkenaan dengan pelaksanaan urusan tata ruang adalah kegiatan Penyusunan Data Spasial

Tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.800.000,dan terealisasi sebesar Rp. 86.577.500,- atau sebesar 96,41%. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penyiapan

infrastruktur untuk menyajikan data-data fasilitas pendidikan dari tingkat sekolah menengah atas/kejuruan, dan pendidikan

tinggi serta fasilitas kesehatan berupa RS, Puskesmas dan klinikklinik kesehatan baik swasta maupun milik pemerintah dalam bentuk peta keruangan/spasial yang dapat digunakan untuk

berbagai kegiatan perencanaan pembangunan, dan untuk selanjutnya dapat diakses melalui website ids.blitarkab.go.id.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.682552.750,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.415.114.290 (94,28%).


perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.


1) Program Pengembangan Data dan Informasi Program Pengembangan Data dan Informasi mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 314.325.000 dengan realisasi sebesar Rp. 308.005.000 (97,99%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Publikasi dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

b) Analisa Publik Capaian RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016


Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terlaksananya

publikasi

dan

informasi

pembangunan daerah Kabupaten Blitar

pelaksanaan

b) Tersusunnya hasil analisa publik capaian RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016

2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah berkenaan dengan pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp. 92.220.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 88.467.500,- atau sebesar 95,93% yang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Laporan identifikasi Potensi Desa Wisata Penataran.

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Blitar adalah memberikan rekomendasi hasil riset kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati

selaku Pimpinan Daerah. Rekomendasi hasil riset Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Blitar berkenaan dengan

Pengembangan Desa Wisata Penataran adalah sebagai berikut :

a) Memasukkan pengembangan Desa Wisata khususnya Desa Penataran dalam kebijakan perencanaan Tahun 2015,

mengacu pada Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat.

b) Keterbatasan Anggaran APBD menjadikan Pemerintah Daerah perlu mendorong masyarakat desa dan Camat, khususnya Desa Penataran dan Desa lainnya yang

memiliki Potensi Wisata berbasis Masyarakat untuk membuat

dan

mengagendakan

pengembangan Desa Wisata.

perencanaan

dan


c) Mengarahkan pemanfaatkan dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk memasukkan Pengembangan Desa Wisata di dalam penganggaran di APBDesa.

d) Memberikan

stimulan

dan

intervensi

baik

dalam

kebijakan/regulasi, pendanaan dukungan infratruktur dan kemitraan dengan pihak ketiga.

e) Membentuk Asosiasi Desa Wisata, mengingat potensi desa

yang memiliki destinasi wisata cukup banyak,kurang lebih 25 Desa berpotensi sebagai desa wisata, sebagai media dalam menjembatani Desa dengan Pemerintah Kabupaten.

f) Mengembangkan media dan sarana publikasi dan promosi yang terpadu sebagai sebuah potensi pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Blitar.

2. Laporan Identifikasi Potensi Minapolitan di Kecamatan Nglegok.

Berdasarkan hasil pengamatan, Pengembangan Kawasan

Minapolitan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a) Terbatasnya kemampuan anggaran APBD Kabupaten Blitar untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana budidaya perikanan yang memerlukan anggaran yang cukup besar.

b) Belum terciptanya keterpaduan program pembangunan yang saling mendukung di wilayah pengembangan kawasan Minapolitan dari berbagai instansi terkait.

Adapun saran/masukan sebagai berikut :

a) Perlu komitmen dari masing-masing SKPD terkait khususnya membuat

Anggota

Tim

Pokja

program/kegiatan

Minapolitan

guna

pengembangan Kawasan Minapolitan.

untuk

mendukung


b) Perlu pengalokasian anggaran APBD secara rutin untuk mendukung pengembangan Kawasan Minapolitan apabila dibutuhkan

tidak

menutup

kemungkinan

untuk

mengajukan permohonan dukungan dana melalui APBD Provinsi, maupun APBN.

3. Laporan Profil UMKM Kecamatan Nglegok. Rekomendasi

hasil

riset

Dewan

Riset

Daerah

(DRD)

Kabupaten Blitar, berkenaan dengan pengembangan UMKM Desa Wisata Penataran adalah sebagai berikut : a) Memasukkan

pengembangan

UMKM

Desa

Wisata

khususnya Desa Penataran dan desa-desa berpotensi wisata

pada

umumnya

dalam

sebuah

kebijakan

perencanaan tahun 2015 mengingat banyak desa yang

berpotensi untuk pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat.

b) Keterbatasan Anggaran APBD menjadikan Pemerintah Daerah perlu mendorong masyarakat, Desa dan Camat khususnya Desa Penataran dan desa lainnya yang

memiliki potensi Wisata berbasis Masyarakat untuk membuat

dan

mengagendakan

pengembangan UMKM Desa Wisata.

perencanaan

dan

c) Mengarahkan pemanfaatan dana ADD (Dana Alokasi Desa) untuk pengembangan UMKM Desa Penataran didalam penganggaran di APBDesa.

d) Memberikan

stimulan

dan

intervensi

baik

dalam

kebijakan/regulasi, pendanaan dukungan infrastruktur dan kemitraan dengan pihak ketiga.

e) Mensinergikan potensi UMKM wilayah dengan Asosiasi pengrajin, Putri Kencana, Kampung Coklat, Aspamin dan

lain-lain untuk membangun UMKM di Kawasan Desa Wisata.


3) Program Perencanaan Pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah mendapat alokasi


a) Penyusunan Rancangan RKPD b) Penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ) Bupati Tahun 2013

c) Penyusunan Penetapan Kinerja dan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah Tahun 2013

d) Evaluasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian Tahun 2014

e) Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD Tahun 2015

f) Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan TAhun Anggaran 2014

g) Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2015

h) Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program

i) Fasilitasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) UKP4 Tahun 2014

j) Sosialisasi

dan

Pendampingan

Implementasi

Sistem

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

k) Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD se-Kabupaten Blitar Tahun 2014

l) Seminar Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah terkait Implementasi UU Desa

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersusunnya Rancangan RKPD (1 dokumen)


b) Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013 (1 dokumen)

c) Tersusunnya Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah Tahun 2013 (2 dokumen)

d) Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian Tahun 2014

e) Terselenggaranya Musrenbang dan tersusunnya RKPD Tahun 2015

f) Tersusun dan ditetapkannya KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014

g) Tersusun dan ditetapkannya KUA-PPAS Tahun Anggaran 2015

h) Terlaksana dan terfasilitasinya Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program

i) Terfasilitasinya Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) UKP4 Tahun 2014

j) Terlaksananya Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Sistem

Informasi

Kabupaten Blitar

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

k) Tersusunnya Indikator Kinerja Utama SKPD se-Kabupaten Blitar Tahun 2014

l) Terlaksananya Seminar Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen

Implementasi UU Desa

Perencanaan

Daerah

terkait

4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

mendapat



a) Monitoring

dan

Agropolitan Kanigoro

evaluasi

pengembangan

Kawasan

b) Review Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan

c) Fasilitasi dan monev pelaksanaan Anty Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar

d) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar

e) Kajian Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar f) Pengembangan Agrowisata Atsiri di Kesamben

g) Prevalensi perokok terhadap daya beli masyarakat di Kabupaten Blitar Tahun 2014

h) FGD dan fasilitasi perumusan issue strategis perencanaan ekonomi Kabupaten Blitar 2015-2020

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terlaksananya

kegiatan

monitoring

dan

pengembangan Kawasan Agropolitan Kanigoro

evaluasi

b) Tersusunnya Review Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan

c) Terlaksananya fasilitasi dan monev pelaksanaan Anty Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar

d) Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar

e) Tersusunnya Kajian Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar

f) Tersusunnya kajian Pengembangan Agrowisata Atsiri di Kesamben

g) Tersusunnya kajian prevalensi perokok terhadap daya beli masyarakat di Kabupaten Blitar Tahun 2014

h) Terlaksananya FGD dan fasilitasi perumusan issue strategis perencanaan ekonomi Kabupaten Blitar 2015-2020


5) Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Sosial dan Budaya mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 896.580.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 835.259.250,- (93,16%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Fasilitasi menuju Kabupaten Sehat

b) Fasilitasi, evaluasi dan pendampingan pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2014

c) Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blitar

d) Fasilitasi

Program

Perencanaa

Pemerintahan

Kemasyarakatan Tahun 2014

dan

e) Fasilitasi dan Monev pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK

f) Fasilitasi dan Monev Program Penanggulangan KEmiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD

g) Fasilitasi dan Monev Percepatan Pencapaian Target Kinerja MDGs Kabupaten Blitar

h) Fasilitasi

Pelaksanaan

Satuan

Kerja

Pembangunan

Infrastruktur Pemukiman dan Tim Teknis Program

i) Penyusunan Masterplan RSUD Srengat


a) Terlaksananya kegiatan fasilitasi Menuju Kabupaten Sehat. Pada tahun 2014 telah mengikuti verifikasi Program Pengembangan Kabupaten Sehat di Tingkat Provinsi JAwa

Timur, dan telah dinyatakan lolos untuk mengikuti pelaksanaan verifikasi di Tingkat Nasional pada tahun 2015.

b) Terlaksananya

kegiatan

fasilitasi,

evaluasi

dan

pendampingan pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2014 

Pendampingan PUG


Telah

disusun

dokumen

PPRG

(Perencanaan,

Penganggaran yang Responsif Gender), merupakan

dokumen hasil analisis program dan kegiatan SKPD yang telah tertuang di dalam RENJA yang responsive gender.

Pada tahun 2014 Kabupaten Blitar berhasil meraih

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Madya. 

Fasilitasi Kabupaten Layak Anak

Memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait tentang program dan kegiatan untuk mendukung

terwujudnya Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2015.

c) Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blitar

d) Terfasilitasinya Program Perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun 2014

e) Terlaksananya

Monev

f) Terlaksananya

dan

Perkotaan dan PLPBK

pelaksanaan

Monev

Program

PNPM

Mandiri

Penanggulangan

Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD

g) Terlaksananya Monev Percepatan Pencapaian Target Kinerja MDGs Kabupaten Blitar

h) Terfasilitasinya Pelaksanaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman dan Tim Teknis Program

i) Tersedianya kajian Masterplan RSUD Srengat

6) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 827.750.000,dengan realisasi sebesarRp. 793.740.410,- (95,89%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:


a) Fasilitasi Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

b) Penyusunan Review RPIJM Kabupaten Blitar 2014-2018

c) Sharing Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (LKSDA-BM)

d) Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kab Blitar

e) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan RDTRK Kecamatan Kanigoro, Sutoyan, Srengat, Wlingi.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terfasilitasinya

Program

Kegiatan

Pembangunan Prasarana Wilayah

Perencanaan

b) Tersusunnya dokumen Review RPIJM Kabupaten Blitar 2014-2018

c) Terlaksananya Sharing Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (LKSDA-BM)

d) Terlaksananya

Koordinasi

Pengembangan

Penyediaan Air Minum (SPAM) Kab Blitar

Sistem

e) Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan RDTRK Kecamatan Kanigoro, Sutoyan, Srengat, Wlingi.

7) Program Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 812.142.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 379.523.910,- atau sebesar 99,87%. Program Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Fasilitasi Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan


b) Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Agro Wisata di

Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

c) Penyusunan Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri di Kabupaten Blitar

d) Identifikasi Masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar

e) Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

f) Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Bahari Berbasis Masyarakat di Kabupaten Blitar

Keluaran (output) untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terfasilitasinya Pengembangan

Program

Kegiatan

Penelitian

dan

b) Tersusunnya Kajian Pengembangan Kawasan Agro Wisata di

Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

c) Tersusunnya Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri di Kabupaten Blitar

d) Tersusunnya kajian Identifikasi Masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar

e) Tersusunnya Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

f) Tersusunnya Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Bahari Berbasis Masyarakat di Kabupaten Blitar

b) Capaian Kinerja

Berkenaan dengan koordinasi pengentasan kemiskinan yang

juga merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar Tahun

2014 beberapa kegiatan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar yaitu :


1. Fasilitasi dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD Kegiatan fasilitasi dan monev program penanggulangan

kemiskinan dan peningkatan kinerja TKPKD di Kabupaten Blitar

dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 15

Tahun

2010

tentang

Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun

2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/159/409.012/KPTS/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Blitar.

Tujuan dilaksanakan kegiatan fasilitasi ini adalah :

1. Pengkoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan

dalam hal penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);

2. Pengkoordinasian, pendataan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian

pelaksanaan

program

penanggulangan

kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;

3. Pengkoordinasian

penanganan

pengaduan

bidang penanggulangan kemiskinan;

masyarakat

4. Penyusunan laporan hasil pemantauan, evaluasi, supervisi

dan pengendalian pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik (Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah – LP2KD).

Beberapa capain kinerja TKPKD diantaranya adalah :

1. Koordinasi yang baik menjadikan lancarnya pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan baik oleh


Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Pemerintah Daerah maupun CSR;

Timur,

2. Tahun 2014 telah dialokasikan APBD lebih dari 55 Milyar untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blitar yang

bersifat langsung. Bersifat langsung dalam artian subyek ataupun obyeknya adalah warga miskin;

3. Telah disusun Peta Tematik Kemiskinan Per-Desa di Kabupaten Blitar berdasarkan Database PPLS 2011. Peta Tematik ini dipergunakan sebagai upaya untuk percepatan penanganan

daerah-daerah

Kabupaten Blitar;

kantong

kemiskinan

di

4. Telah disusun daftar program/kegiatan penanggulangan kemiskinan hasil Rapat Kerja Penanggulangan Kemiskinan di

Kabupaten Blitar 2013/2014. Daftar program/kegiatan ini yang

secara

berkelanjutan

dikomunikasikan

dengan

stakeholders yang peduli terhadap pembangunan di Kabupaten Blitar (CSR);

5. Telah disusun dan dilaporkannya dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Fasilitasi dan Monev Percepatan Pencapaian Target Kinerja MDGs Kabupaten Blitar Kegiatan fasilitasi dan monev percepatan pencapaian

target kinerja MDGs di Kabupaten Blitar dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Percepatan

Pelaksanaan

Prioritas

Pembangunan

Nasional 2010, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi

Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015, serta Surat Edaran


Bappenas dan Mendagri Nomor 0068/M.PPN/02/2012 dan

Nomor 050/583/SJ tentang Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium/MDGs tahun 2011 – 2015.

Tujuan dilaksanakan kegiatan fasilitasi MDGs ini adalah :

1. Penyusunan Matrik Rencana Aksi Daerah MDGs Kabupaten Blitar;

2. Mengukur tingkat capaian target-target MDGs Kabupaten Blitar;

3. Penyusunan Database MDGs Kabupaten Blitar;

4. Pelaporan capaian indikator MDGs Kabupaten Blitar.

Beberapa capaian penting Pemerintah Kabupaten Blitar

Tahun 2014 adalah tercapainya beberapa target indikator MDGs

Nasional, atau dengan kata lain capaian indikator MDGS Kabupaten Blitar telah melampaui target nasional.

Berikut

disajikan capaian indikator MDGs Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Tabel 4.13 Capaian Indikator MDGs Kabupaten BlitarTahun 2013

No a. 1 2 3 4 5 6

b. 1 2

Target Capaian Nasional Nasional Kategori telah melampaui target nasional Prevalensi balita dengan berat 15,50% badan rendah/kekurangan gizi Prevalensi balita gizi buruk 3,60% Prevalensi balita gizi kurang 11,90% Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan 100% 98,99% dan laki-laki Rasio APM perempuan/laki100% 99,81% laki di SD Rasio APM perempuan/laki100% 105,69% laki di SMP Kategori menuju pencapaian target nasional APM SD 100% 92,08% Rasio APM perempuan/laki100% 100,66% Indikator

Capaian Kab Blitar 3,48% 2,65% 0,83% 100%

103,47% 100,95% 90,22% 91,26%


Target Capaian Nasional Nasional a. Kategori telah melampaui target nasional laki di SMA Angka kematian balita per 3 32 1000 kelahiran hidup Angka kematian neonatal per 4 Menurun 19 1000 kelahiran hidup Persentase anak usia 1 tahun 5 Meningkat 89,24 yang diimunisasi campak Proporsi kelahiran yang 6 ditolong tenaga kesehatan Meningkat 84,24 terlatih Cakupan pelayanan antenatal 7 Meningkat 95,7% (1 kali kunjungan) Angka kejadian malaria per 8 Menurun 1,69 1000 penduduk Tingkat prevalensi 9 tuberculosis per 100.000 Menurun 213 penduduk Tingkat kematian karena 10 tuberculosis per 100.000 Menurun 27 penduduk Sumber : Bappeda Kabupaten Blitar, 2015 No

Indikator

Capaian Kab Blitar

0,24

7,14%

99,38% 99,83

90,51% 0,02

42,88 4,95

3. Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) pada Upaya Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blitar Kegiatan fasilitasi tanggung jawab sosial perusahaan di

Kabupaten Blitar dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup.

Beberapa

peraturan pendukung untuk mengatur kegiatan ini diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Permensos

Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 70

Lintas Sektor dan Dunia Usaha, Permen BUMN Nomor Per05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan

Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Tujuan dilaksanakan kegiatan fasilitasi tanggung jawab

sosial ini adalah :

1. Terlaksananya penyelenggaraan tanggung jawab sosial termasuk

lingkungan

perusahaan

dan

dampak negatif keberadaan perusahaan;

meminimalisir

2. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;

3. Terwujudnya sinergi membangun kesepahaman dan relasi antara Pemerintah Daerah dan stakeholders dalam upaya

percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blitar;

4. Terwujudnya

koordinasi

dan

sinkronisasi

program/kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan oleh pemerintah daerah kepada stakeholders/swasta;

5. Tersusunnya database CSR yang akurat, update dan transparan;

6. Memberikan apresiasi kepada CSR peduli pembangunan di Kabupaten Blitar;

Mulai Tahun 2014, Sektap CSR telah membuat software

database CSR untuk mendata secara kontinue dan sistematis

bantuan CSR yang telah masuk ke Kabupaten Blitar. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, Sektap CSR telah bermitra dengan

kurang lebih 50 (lima puluh) perusahaan BUMN/BUMD/Swasta

Lokal, yang secara kontinue hadir dalam Raker Tahunan CSR Kabupaten Blitar. Sektap CSR juga telah mendata bantuan CSR


yang masuk ke masyarakat Kabupaten Blitar selama tahun

2013/2014, yaitu kurang lebih sebesar 3,46 Milyar. Database ini kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian anugerah

penghargaan berupa “CSR AWARD” kepada perusahaan (BUMN/BUMD/Swasta Lokal) yang telah banyak berkontribusi pada pembangunan segala bidang di Kabupaten Blitar,

khususnya upaya penanggulangan kemiskinan. Terdapat 8 (Delapan) perusahaan yang menerima penghargaan CSR AWARD Tahun 2014 yakni : 1. Radio Mayangkara FM; 2. Radio Patria FM;

3. Pimpinan Jatinom PS;

4. Pimpinan KUD Rukun Santoso; 5. Bank Jatim Cabang Blitar;

6. Bank Mandiri Syariah Cabang Blitar; 7. PT. PJB Pembangkit Jegu, dan

8. PT. PJB Pembangkit Karangkates.


Perlunya konsistensi antar dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja.

Konsistensi antar

dokumen perencanaan tersebut merupakan titik tolak keberhasilan pencapaian visi pembangunan suatu daerah. diperlukan

evaluasi

pembangunan

yang

Selain itu juga

menilai

hasil-hasil

pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan data yang valid,

akurat, dan up to date. Kedua hal inilah, konsistensi rencana dan data yang valid, akurat dan up to date,

yang belum dapat

diwujudkan secara maksimal. Untuk itu diperlukan kesepahaman bersama tentang pentingnya hal tersebut.


7. Urusan Perumahan Urusan perumahan pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 56.418.501.500,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.

52.226.416.015,- (92,57%). Program dan kegiatan urusan perumahan dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang.


1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.062.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.791.156.500,- (86,85%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Peningkatan Operasional Pengangkutan Sampah b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan

c) Penanggulan Pencemaran Sampah di Lingkungan TPA

d) Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA Tegal Asri Kecamatan Wlingi


a) Terlaksananya Operasional Pengangkutan Sampah b) Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebersihan

c) Tertanggulanginya Pencemaran Sampah di Lingkungan TPA

d) Meningkatnya Sarana dan Prasarana TPA Tegal Asri Kecamatan Wlingi

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 12.648.975.000,- dengan realisasi sebesarRp. 12.332.745.000,- (97,50%) yang dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan stadion olah raga Kabupaten Blitar di Kecamatan Nglegok.


3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.767.195.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 1.767.001.715 (99,99%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah.

4) Program Pembangunan Gedung Perkantoran

Program Pembangunan Gedung Perkantoran mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 39.939.931.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.335.512.800,- (90,98%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Rehabilitasi sedang/berat gedung perkantoran

b) Pembangunan kantor secretariat Bupati dan SKPD Kabupaten Blitar di Kanigoro

c) Pembangunan

Kantor

SKPD

(DAK

Pemerintahan Daerah Tahun 2014)

Bidang

Prasarana

d) Penyusunan Perencanaan Gedung Perkantoran


a) Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung perkantoran

b) Terlaksananya Pembangunan kantor sekretariat Bupati dan SKPD Kabupaten Blitar di Kanigoro

c) Terlaksananya Pembangunan Kantor SKPD (DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah Tahun 2014)

d) Tersusunnya dokumen Perencanaan Gedung Perkantoran.

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air Bersih Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air Bersih mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.


2.119.677.500 dengan realisasi sebesar Rp. 2.114.616.000

(99,76%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK dan Pendamping DAK) sebanyak 11 unit.

6) Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 1.507.160.000 dengan realisasi

sebesar Rp. 1.506.187.975 (99,94%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK dan Pendamping DAK) sebanyak 11 unit.

b) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja urusan perumahan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.14 Capaian Kinerja Urusan Perumahan 2014

No

Indikator Target Capaian Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar 1 pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah) a. Rumah tangga pengguna air 24.162 24.882 bersih b. % pengelolaan air limbah secara swadaya oleh 18 18 masyarakat c. % penduduk berakses air 57 57 minum d. Jumlah sarana air bersih 10 15 yang dibangun e. % peningkatan distribusi 2% 2% air bersih f. Jumlah saluran air limbah 10 18 yang dibangun Terlaksananya pembangunan 2 fisik Ibukota Kabupaten Blitar 20% 18% di Kecamatan Kanigoro Terlaksananya pembangunan 3 fisik GOR Kabupaten Blitar di 15% 15% Kecamatan Nglegok Sumber : PU Cipta Karya dan Tata Ruang, 2015 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 75

c) Permasalahan dan Solusi Terjadinya putus kontrak dalam pelaksanaan fisik pembangunan

Ibukota Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro, sehingga perlu dilakukan

8. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Urusan kepemudaan dan olah raga pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 580.944.445,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 571.604.250,- (98,39%).

Urusankepemudaan dan olah raga

dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program dan kegiatan

1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan mendapat alokasi

anggaran

direalisasikan

sebesar

sebesar

Rp.

Rp.


42.500.000,-

42.354.000,-

dan

(99,66%)

dapat yang

a) Pemilihan Pemuda Pelopor

b) Peringatan Sumpah Pemuda c) Sosialisasi Saka Pariwisata

d) Fasilitasi kegiatan kepemudaan

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Pemilihan

Pemuda

Pelopor

Kabupaten

Blitar

pengiriman dalam seleksi Tingkat Provinsi Jawa Timur

dan

b) Terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda sebanyak 1 kegiatan

c) Terlaksananya sosialisasi Saka Pariwisata sebanyak 1 kegiatan


2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

348.444.445,- dan dapat

direalisasikan sebesar Rp. 344.612.000,- (98,90%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Senam kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi b) Memperingati HAORNAS TAhun 2014

c) Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 69 Tahun 2014 d) Penyelenggaraan provinsi

invitasi

olahraga

tradisional tingkat

e) Pengiriman Kontingen POPDA Provinsi Jawa Timur


a) Terlaksananya senam kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi sebanyak 48 kali

b) Terlaksananya peringatan HAORNAS Tahun 2014

c) Terlaksananya peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur ke 69 Tahun 2014

d) Terlaksananya

penyelenggaraan

Tradisional Tingkat Provinsi

Invitasi

Olahraga

e) Terlaksananya pengiriman Kontingen POPDA Provinsi Jawa Timur.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 190.000.000,- dan terealisasi sebesar 184.638.250,- (97,18%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Stadion Srengat Kabupaten Blitar Tahun 2014. b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan kepemudaan dan olahraga dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:


Tabel 4.15 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga 2014 No

Indikator

Target

Capaian

Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat a. Jumlah organisasi pemuda yang 10 organisasi 5 organisasi dibina b. Jumlah organisasi olahraga 25 cabor 25 cabor c. Jumlah kegiatan kepemudaan 18 kegiatan 3 kegiatan d. Jumlah kegiatan olahraga 8 kegiatan 10 kegiatan e. Lapangan olahraga 744 lapangan 442 lapangan f. Jumlah klub olahraga per 10.000 6 klub 6 klub penduduk g. Jumlah gedung olahraga 1 unit 1 unit 2 Terlaksananya pembinaan SDM kepemudaan a. Jumlah peserta sosialisasi 600 orang 10 orang 3 Peningkatan jumlah pemuda pelopor a. Jumlah pemuda pelopor tingkat 5 orang 5 orang kabupaten b. Jumlah pemuda pelopor tingkat 1 orang 3 orang provinsi 4 Peningkatan jumlah lembaga kepemudaan a. Jumlah dan bentuk lembaga 50 organisasi 2 organisasi kepemudaan Meningkatnya profesionalisme tenaga keolahragaan dan kesehatan 5 masyarakat a. Peningkatan jumlah peralatan 3 paket olahraga b. Jumlah kegiatan senam 48 kali 48 kali kesegaran jasmani dan rekreasi 7 Terwujudnya data base kelolahragaan a. Jumlah database bidang olahraga 1 unit 1 unit 8. Peningkatan jumlah atlet pelajar yang berprestasi a. Jumlah atlet pelajar yang berprestasi pada masing-masing 102 orang 94 orang cabang olahraga 9. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga a. Jumlah sarana dan prasarana 1 unit 1 unit olahraga panjat dinding b. Pembuatan/penyediaan sarana dan prasarana olahraga paralayang Sumber: Dinas PORBUDPAR, 2015 1


Prestasi yang membanggakan berhasil diraih oleh pemuda Kabupaten Blitar pada tahun 2014, diantaranya yaitu Juara I Tingkat Nasional Pemuda Pelopor Kategori Bidang Pendidikan, diraih oleh Mukarom Salasa, S.Si. Di Bidang olahraga dalam POPDA Jawa Timur berhasil mendapatkan Juara I Pencak Silat.

9. Urusan Penanaman Modal

Urusan penanaman modal pada tahun 2014 di Kabupaten Blitar ditangani oleh 2 SKPD yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Alokasi anggaran

untuk

urusan

penanaman

modal

pada

tahun

2014adalahsebesar Rp. 1.992.144.250,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.845.521.698,- (92,64%).

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: 1) Program dan Kegiatan

Urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh KPTSP

dilaksanakan melaluiProgram Peningkatan Pelayanan Perijinan

dan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.837.544.250,- dan dapat

terealisasi

sebesar


Rp.

1.710.245.548,-

(90,59%),

a) Pelaksanaan kegiatan one day service perijinan

b) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perijinan c) Pelaksanaan survey/tinjau lokasi d) Sosialisasi pelaksanaan perijinan

e) Pengadaan buku profil KPTSP Kabupaten Blitar

f) Pengadaan billboard perijinan di Kabupaten Blitar

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terlaksananya one day service di 11 kecamatan

b) Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perijinan di 22 Kecamatan

c) Terlaksananya survey/tinjau lokasi selama 12 bulan


d) Terlaksananya sosialisasi pelayanan perijinan selama 12 bulan

e) Tersedianya buku Profil KPTSP Kabupaten Blitar dicetak sebanyak 1.724 buku

f) Terlaksananya pengadaan billboard perijinan di Kabupaten Blitar sebanyak 3 unit.

2) Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah(dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 154.600.000,- dan

dapat terealisasi sebesar Rp. 135.276.150,- (87,50%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Peningkatan manajemen investasi daerah

b) Sosialisasi aturan di bidang penanaman modal


a) Adanya investor yang menanamkan modal di Kabupaten Blitar b) Terlaksananya sosialisasi aturan di bidang penanaman modal

a) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja urusan penanaman modal dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 4.16 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal 2014

SKPD No Indikator Target Capaian Penanggung jawab 1 Peningkatan pelayanan perijinan yang dilayani oleh KPTSP a. Lama proses KPTSP perijinan b. % petugas Pusat Perijinan Terpadu 20% 5% yang telah mengikuti LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 80

No

2 3

4 5

6

Indikator

Target

Capaian

SKPD Penanggung jawab

diklat/pelatihan c. % peningkatan jumlah petugas 20% 0% yang sesuai kompetensi d. Ada atau tidaknya Standar Pelayanan SOP Mandiri Peningkatan pelayanan perijinan yang dilayani oleh KPTSP a. Jumlah perijinan yang dilayani oleh 3.000 2.437 KPTSP Peningkatan penerbitan SK ijin dan Tanda Daftar Perusahaan Jumlah SK perijinan yang diterbitkan: 1200 1164 - SIUP berkas berkas 400 berkas 47 berkas - HO 200 berkas 145 berkas - IUJK 500 berkas 214 berkas - IMB Terlaksananya 1 tahun 1 tahun sosilaisasi kegiatan Tersedianya teknologi informasi untuk layanan perijinan a. Jenis TI yang disediakan untuk 1 1 pelayanan perijinan b. Jumlah perangkat keras TI untuk 15 15 pelayanan perijinan Bagian a. Pameran/expo 5 kali 3 kali Perekonomian b. Jumlah investor berskala nasional 3 investor 1 KPTSP (PMDN/PMA) c. Jumlah nilai investasi berskala 161 M nasional (PMDN/PMA) LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 81

No

Indikator

Target

SKPD Penanggung jawab

Capaian

Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait peningkatan/pengembangan investasi di Kabupaten Blitar a. Jumlah koordinasi 30 1 yang dilaksanakan b. Adanya investor yang menanamkan 20 1 modalnya di Kabupaten Blitar Tersusunnya RANPERDA tentang 10 25 3 Penanaman Modal di Kabupaten Blitar Sumber : KPTSP dan Bagian Perekonomian, 2015 9

guna

Selain capaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan dalam

RPJMD, dalam urusan penanaman modal dapat dilaporkan beberapa capaian sebagai berikut:

Tabel 4.17 Jumlah SK Perijinan yang Telah Diterbitkan oleh KPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2011 s/d 2014

NO.

JENIS IJIN

6 7

2013

2014

38

10

3

2

Ijin HO (Hinder

138

157

223

210

Ijin Mendirikan

524

339

317

334

Ijin Usaha Perdagangan

1.378

1400

948

1.512

Ijin Usaha Industri (IUI)

904

67

55

73

48

139

176

3

5

2012 38

Ijin Prinsip

4

2011 60

1 2

JUMLAH SK YANG DITERBITKAN

Ijin Lokasi

Ordonantiee)

Bangunan (IMB) (SIUP)

Ijin Usaha Jasa

41

3

237


NO.

8 9 10

JENIS IJIN Konstruksi (IUJK)

JUMLAH SK YANG DITERBITKAN 2011

2012

2013

2014

14

10

-

9

0

-

37

0

-

-

0

0

-

0

3

-

3

70

144

75

36

5

2

3

4

0

-

9

Ijin Usaha Perikanan

13

2

-

5

5

5

Ijin Apotik

19

18

15

0

0

-

Ijin Pengobatan

3

0

1

Ijin Toko Obat

5

3

7

1

0

-

3

0

-

68

63

37

SIPU Eksplorasi Baru SIPU Eksplorasi Perpanjangan

Ijin Pengeboran Air

Bawah Tanah (SIP) dan

-

Ijin Pengambilan Air 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Bawah Tanah (SIPA)

Ijin Mendirikan SPBU Daftar Ulang SPBU

Ijin Pemasangan Papan

Reklame, Iklan, Spanduk & Baliho

Ijin Usaha Hotel

Ijin Usaha Rumah Makan/Bar

Ijin Usaha Peternakan Ijin Laboratorium Tradisional

Ijin Balai Pengobatan,

Rumah Sakit Bersalin,

-

-

3 1

10

1 -

6 -

Balai Kesehatan Ibu dan 22 23

Anak

Ijin Optik Ijin

-

46


NO.

JUMLAH SK YANG DITERBITKAN

JENIS IJIN

2011

2012

2013

2014

Pemanfaatan/Pemakaian Asset Daerah, terdiri atas:

a. Gedung Serba Guna b. Stadion Srengat c. Rumah DInas

1.107

1152

767

1.441

Tanda Daftar Gudang

17

12

16

76

Tanda Daftar Peternakan

13

4

5

5

3.690

3.470

2.653

4.150

24

Tanda Daftar

25 26

Perusahaan (TDP) (TDG)

Rakyat

JUMLAH

Sumber : KPTSP Kabupaten Blitar, 2015 Secara umum jumlah permohonan ijin pada tahun 2014naik secara

signifikan hingga 56,42%.Terjadi peningkatan yg cukup besar pada

permohonan Ijin Prinsip, IUI, SIUP, dan TDP. Hal ini menujukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Blitar cukup sehat dan berpotensi sehingga menarik

untuk

berinvestasi

di

Kabupaten

Blitar.Grafik

berikut

menggambarkan dengan lebih jelas peningkatan jumlah pemohon ijin usaha baru di Kabupaten Blitar pada tahun 2014.


Gambar 4. 2 Peningkatan Permohonan Ijin Usaha Baru 180

1600 1400

150

1200

120

1000

90

800

60

600 2011

2012 SIUP

2013

2014 TDP

30 2012

2013 Ijin Prinsip

2014 IUI

Sumber : KPTSP, 2015 (diolah)

Peningkatan permohonan SIUP dan TDP didukung oleh

kemudahan dengan dilaksanakannya kegiatan rutin KPTSP setiap

tahun untuk jemput bola melakukan pelayananperijinan SIUP dan TDP

satu hari jadi yaitu One Day Service (ODS) pada tahun 2104 dilaksanakan di 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Wlingi, Doko, Selorejo, Wates, Garum, Kademangan, Bakung, Kanigoro, Panggungrejo, Srengat,

dan Ponggok. Dari hasil pelaksanaan ODS Tahun 2014 diperoleh pendaftaran 376 SIUP baru dan 376 TDP baru. Angka ini meningkat dari hasil pelaksanaan ODS tahun sebelumnya, yaitu 275 SIUP dan 265 TDP baru.

Beberapa jenis ijin mengalami kevakuman pada empat tahun

terakhir, yaitu ijin usaha di bidang pertambangan baik eksplorasi

maupun eksploitasi, ijin baru maupun pertambangan. Selain itu yang juga mengalami kevakuman adalah ijin pengeboran air dan

pengambilan mata air, ijin tempat hiburan/rekreasi, serta ijin toko alat kesehatan.

Sebagaimana disajikan dalam tabel 4.15 realisasi investasi

daerah pada tahun 2014 secara keseluruhan meningkat sebesar 100,40% dari tahun sebelumnya, demikian juga berdasarkan jumlah

unit usaha juga mengalami peningkatan sebesar 29,37%. Berdasarkan LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 85

nilai investasi peningkatan tertinggi pada bidang usaha koperasi

sebesar 696%, disusul oleh bidang usaha peternakan sebesar 103,63%.

Peningkatan tertinggi berdasarkan unit usaha adalah pada bidang usaha peternakan naik sebesar 840%, disusul oleh bidang usaha industri yang naik sebesar 379,63%, dan bidang usaha pergudangan yang naik sebesar 243,75%.

Hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa bidang usaha

peternakan yang di Kabupaten Blitar sudah menjadi primadona dan

ikon produk unggulan Kabupaten Blitar, pada tahun 2014 lebih

berkembang dan diminati oleh masyarakat untuk investasi. Terbukti

dengan masuknya investasi yang cukup besar senilai 161 milyar rupiah dari PT. Greenfield Indonesia yang akan membuka peternakan sapi

perah untuk menampung sekitar 10.000 – 12.000 ekor sapi di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi.


Tabel 4.18 Realisasi Investasi Daerah Non PMA/PMDN Tahun 2011 – 2014 NO. 1 2 3 4

BIDANG USAHA Penggilingan Padi

6

Peternakan Perikanan Perkebunan/kehutanan Pertambangan dan Penggalian Mineral Non Logam Perindustrian

9

Restoran/Rumah Makan & Bar/Café

5 7 8

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Perdagangan

Unit Usaha 2011 12

2012

2013

-

3

-

-

12 13 -

9 2 -

43

67

4

5 4 54

Investasi (Rp.) 2014 -

2011

2012

950.000.000

2013 -

2014

360.000.000

-

47 -

1.315.000.000 710.000.000 -

1.225.000.000 300.000.000 -

1.515.000.000 388.000.000 -

3.085.000.000 -

259

5.932.035.000

3.473.176.000

5.930.000.000

5.930.351.235

-

-

-

-

-

1.378

1400

926

1164

165.319.999.000

220.361.022.893

127.510.126.000

194.145.753.051

Perumahan dan Ruko

421

303

317

210

-

-

-

-

Pergudangan

17

12

16

55

Perhotelan/Losmen/Penginapan Perkantoran, Supermarket Jasa Konstruksi

Transportasi Darat dan Laut Kesehatan Koperasi Jasa Hiburan/Rekreasi

Penanaman Modal (Ijin Prinsip)

JUMLAH Sumber : KPTSP Kabupaten Blitar, 2015

5 4

14 73 14 21 15 -

2.007

2 -

6

67 2 21 26 -

38

1.955

3 -

19

139 22 4 -

1.512

5 1 4

750.000.000 465.000.000

-

425.000.000

-

530.000.000 820.000.000

345.000.000 6.527.365.729

139.023.126.000

67.563.000.000

10.050.000.000

11 13

2.773.060.000 4.750.000 4.015.984.073

550.000.000 3.200.000.000 7.046.249.524

38

1.956

-

225.848.578.073

110.000.000

570.000.000

39.865.000.000

4

-

-

-

145

2.652.500.000

820.000.000

3.750.000.000

-

51.390.650.000

301.771.098.417

290.000.000 290.000.000

-

-

900.000.000

278.606.470.015


10. Urusan Koperasi dan UKM Urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dan mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 1.757.765.100,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.333.433.500,- (75,86%).


1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 44.550.000,-

dan dapat terealisasi sebesar Rp. 43.050.000,- (96,63%) yang dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi media konsultasi bisnis

Usaha Mikro Kecil dan Menengahdan pembinaan bagi UMKM sebanyak 100 UMKM.

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 129.500.000,- (99,62%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Peningkatan Ketrampilan Usaha Kelompok Masyarakat b) Penumbuhan Wira Usaha Baru (PIK)


a) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Ketrampilan Usaha Kelompok Masyarakat kepada 1 kelompok.

b) Terciptanya wirausahawan baru sebanyak 60 orang


3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

284.960.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 265.561.400,(93,19%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

b) Penyelenggaraan Menengah

promosi

produk

Usaha

Mikro

Kecil

c) Gelar Produk Unggulan UMKM Kabupaten Blitar

d) Penyelenggaraan Promosi Produk Koperasi melalui Pameran SMESCO Festival

e) Pemanfaatan Anjungan Kabupaten Blitar di Gedung SMESCO Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Kemitraan usaha

b) Terlaksananya promosi produk UMKM ke luar daerah diikuti oleh 20 UMKM

c) Terlaksananya gelar produk unggulan UMKMke luar daerah diikuti oleh 100 UKM

d) Kemitraan usaha dan peningkatan omzet penjualan

e) Terfasilitasinya promosi produk unggulan UMKM di Gedung SMESCO Jakarta untuk 5 UMKM

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 338.255.100,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 334.805.100,- (98,98%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Peringatan Hari Koperasi

b) Monitoring dan evaluasi penerima dan pemanfaat perkuatan permodalan bagi Kopwan


c) Pembinaan dan pengembangan usaha AKRI Kabupaten Blitar d) Sosialisasi undang-undang perkoperasian

e) Penataan dan penertiban kantor cabang, kantor pembantu dan kantor kas koperasi di Kabupaten Blitar

f) Pembinaan dan pengawasan koperasi wanita g) Bimbingan teknis perkoperasian

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Peringatan hari koperasi diikuti oleh 871 koperasi

b) Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerima dan pemanfaat perkuatan permodalan bagi Kopwan

c) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha AKRI Kabupaten Blitar

d) Terlaksananya sosialisasi undang-undang perkoperasian

e) Terlaksananya penataan dan penertiban kantor cabang,

kantor pembantu dan kantor kas koperasi di Kabupaten Blitar

f) Meningkatnya pengetahuan tentang tata cara berkoperasi g) Meningkatnya

pengetahuan

pengelola,

pengurus

dan

pengawas koperasi tentang pengelolaan koperasi sesuai dengan aturan yang berlaku, diikuti oleh 150 koperasi.


Program Pembinaan Lingkungan Sosial mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 820.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 522.370.000,- (40,72%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat

(anggota koperasi wanita) di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT melalui ketrampilan pembuatan kue kering


b) Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat

(anggota koperasi wanita) di lingkungan IHT dan/atau daerah

penghasil bahan baku IHT melalui ketrampilan pembuatan batik

c) Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di

lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT melalui pelatihan pembuatan batik

d) Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di

lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT melalui pelatihan pembuatan sablon

e) Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di

lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT melalui pelatihan pembuatan keripik

f) Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT melalui pelatihan pembuatan bordir


a) Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam pembuatan kue kering, diikuti oleh 60 orang

b) Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam pembuatan pembuatan batik, diikuti oleh 60 orang

c) Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam pembuatan batik, diikuti oleh 60 orang

d) Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam pembuatan sablon, diikuti oleh 60 orang

e) Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam pembuatan keripik, diikuti oleh 60 orang

f) Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam pembuatanborder, diikuti oleh 60 orang.


6) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.147.000,- (27,25%) yang dilaksanakan melalui kegiatan

penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau melalui fasilitasi pembentukan koperasi bagi kelompok petani tembakau dengan terbentuknya koperasi kelompok tani sebanyak 40 kelompok.

b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan koperasi dan UKM dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.19 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM 2014

No 1

2 3

Indikator

Target

Capaian

Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing a. Persentase koperasi aktif 75% 58% b. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 690 560 c. Jumlah BPR/LKM 35 92 d. Jumlah peraturan yang memberikan kebijakan dalam pengembangan 10 10 UMKM e. % peningkatan akses permodalan bagi 198 100% KUMKM f. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 850 254.187 g. % peningkatan kemudahan mendapat 550 60% legalitas bagi usahawan baru h. % peningkatan efektivitas jaringan 80 80% distribusi usaha UMKM i. % peningkatan kualitas SDM IMKM 250 100% j. Cakupan bina kelompok 9 9 pedagang/usaha informal Meningkatnya jumlah perkuatan 119 119 kemandirian Usaha Mikro Meningkatnya jumlah akses permodalan 22 22 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 92

No

Indikator

bagi KUMKM Meningkatnya jumlah lembaga keuangan 4 mikro 5 Meningkatnya jumlah usahawan baru Peningkatan kemudahan mendapatkan 6 legalitas bagi usahawan baru (jumlah usahawan baru yang mendapat legalitas) Jumlah KUMKM yang dapat mengakses 7 permodalan Jumlah sarana prasarana produk KUMKM 8 bantuan pemerintah Jumlah sarana prasarana produk yang 9 dimiliki koperasi 10 Peningkatan kualitas SDM UMKM Meningkatnya jumlah usaha mikro yang 11 mandiri Meningkatnya jumlah peraturan yang 12 memberikan kebijakan dalam pengembangan KUMKM Meningkatnya jumlah usaha produktif 13 berskala mikro Jumlah koperasi yang sudah 14 melaksanakan RAT tepat waktu Jumlah pengurus koperasi yang sudah 15 memahami prinsip-prinsip perkoperasian Jumlah koperasi yang sudah memiliki 16 sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian Jumlah koperasi yang sudah pernah 17 mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi Jumlah koperasi yang sudah menerapkan 18 manjemen administrasi organisasi koperasi dengan tertib dan benar Sumber : Dinas Koperasi & UKM, 2014 Di

bidang

perkoperasian

pada

Target

Capaian

35

-

700

350

22

22

550

330

200

0

190

54

1.250

560

8

8

100

100

250

250

250

1.536

20

31

95

512

100

217

18

tahun

2

2014

berhasil

memperoleh Juara 3 dalam lomba Karya Tulis Perkoperasian

tingkat Provinsi yang diraih oleh Rohmawati Hidayah.Perkembangan LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 93

jumlah koperasi juga mengalami penambahan sebesar 1,15%. Meskipun jumlah koperasi aktifnya hanya 58%.

Tabel 4.20 Data Perkembangan Koperasi di Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2014

No 1 2

URAIAN 2011 2012 Jumlah Koperasi 777 839 Jumlah Koperasi Aktif 656 695 Persentase Koperasi Aktif 84,43% 82,84% Sumber : Dinas Koperasi & UKM, 2015 (diolah)

2013 871 751 86,22%

2014 881 512 58,11%

Kecilnya persentase koperasi aktif di tahun 2014 dikarenakan:

1. Adanya pembaruan data riil, sebelumnya data yang ada sejak

tahun 1998 dari Departemen Koperasi sampai dengan tahun 2013

belum pernah dilakukan pembaruan data, baru pada tahun 2014 dilaksanakan pembaruan data.

2. Dari hasil pendataan yang dilaksanakan, ditemukan bahwa jumlah

koperasi tidak aktif pada tahun 2014 sesuai dengan kriteria adalah 369 koperasi.

3. Indikator

koperasi

kabupaten/kota,

tidak

provinsi

dan

aktif

berbeda-beda

kementrian

sehingga

antara hasil

pendataan berbeda-beda sesuai dengan persepsi masing-masing daerah.

4. Sistem pencatatan keragaan koperasi sebelumnya (pola lama)

setiap tahun dinaikkan 1 sampai dengan 2%, hanya didasarkan pada perkiraan di lapangan.

Dengan adanya data riil di lapangan akan menunjukkan

kondisi yang sesungguhnya, sehingga akan lebih tepat dalam menentukan pola kebijakan pembinaan, sekaligus dapat mengukur

tingkat peranan koperasi dalam penyerapan tenaga kerja, jumlah

putaran modal kerja, kontribusi koperasi dalam pembayaran pajak dan berpengaruh pada peningkatan perekonomian di daerah sesuai


dengan perkembangan koperasi yang didasarkan dari peningkatan jumlah keanggotaannya.

Sebagai indikator pengukuran koperasi tidak aktif adalah

sebagai berikut:

1. Selama 2 tahun berturut-turut tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

2. Peran pengurus dan pengawasan tidak berfungsi 3. Keanggotaan

tidak

memenuhi

Dasar/Anggaran Rumah Tangga

persyaratan

Anggaran

4. Tidak memiliki kantor dan alamat jelas, administrasi dan dokumen organisasi tidak terpelihara

5. Serta tidak melakukan kegiatan usaha dan pelayanan kepada anggota.

UMKM di Kabupaten Blitar pada tahun 2014 mengalami

perkembangan positif dengan peningkatan jumlah yang cukup

signifikan sebesar 17,86%.Sementara jumlah LKM tidak bertambah dari tahun lalu.

Tabel 4.21

Data Perkembangan UMKM dan LKM di Kabupaten Blitar Tahun 2013 - 2014 NO 1 2

URAIAN UMKM

LKM : KSP/USP

SATUAN

2013

2014

UMKM

216.886

255.622

LKM

Sumber : Dinas Koperasi & UKM, 2015

92

92

c) Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan a) Kurangnya kesadaran pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha

b) Belum adanya jaringan distribusi usaha UMKM di Kecamatan LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 95

2) Solusi a) Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan

mempermudah proses perijinan UMKM, sebagaimana Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perijinan untuk Usaha Mikro Kecil bahwa perijinan untuk UMKM cukup di Kecamatan.

b) Membentuk jaringan distribusi usaha/koperasi retail di setiap kecamatan

11.Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a) Program dan Kegiatan Urusan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.336.922.000,- dan dapat direalisasikan

sebesar Rp. 1.311.206.650,- (98,08%) dengan melaksanakan program Penataan Administrasi Kependudukan melalui kegiatan : 1) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

2) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

3) Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan 4) Pengembangan data base kependudukan 5) Monitoring evaluasi dan pelaporan

6) Mobile pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil 7) Peningkatan pelayanan pencatatan sipil


1) Terbangunnya jaringan online Pencatatan Sipil, memperlancar pelayanan dan tersedianya perangkat keras yang dibutuhkan

2) Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 3) Terlaksanaya pelayanan dokumen kependudukan

4) Tersusunnya database kependudukan dalam rangka tertib adminduk

5) Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan

6) Terlaksananya monitoring evaluasi ke wilayah Kecamatan dan Desa


7) Terlaksananya kegiatan pelayanan masyarakat secara mobile

8) Terlaksananya pelayanan terhadap setiap dokumen akta catatan sipil

b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dalam RPJMD


Tabel 4.22 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 2014

No

Indikator

Target

Capaian

Tercatatnya seluruh kelahiran, perkawinan, kematian, dan mutasi penduduk a. Rasio penduduk berKTP persatuan 74.715 62.836 penduduk b. Rasio bayi berakte kelahiran 640 6.462 c. Rasio pasangan berakte nikah 357 d. Kepemilikian KTP 750.000 881.379 e. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 993 penduduk f. Ketersediaan database kependudukan 1 unit 1 unit skala provinsi g. Penerapan KTP nasional berbasis NIK 1 sistem 1 sistem 2 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan a. Jumlah KTP diselesaikan 1 tahun 74.715 24.984 b. Jumlah KK yang diselesaikan 1 tahun 389.887 50.336 c. Jumlah akta kelahiran yang 11.084 21.514 diselesaikan 1 tahun d. Jumlah akta nikah 357 274 e. Akta kematian 14 199 f. Akta perceraian 70 72 g. Akta pengangkatan anak 11 17 h. Akta pengakuan anak 10 i. Ganti nama 0 j. Jumlah penduduk 1.402.676 1.402.676 k. % penduduk berakta kelahiran l. Tersedianya data jumlah penduduk 1 1 per semester, perbulan, dan per tahun Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 1


Masyarakat

sejak

tahun

2013

lebih

banyak

yang

mencatatkan kelahiran terutama bagi mereka yang telah terlambat

mencatatkan kelahiran lebih dari satu tahun karena terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai hukum mengikat, dengan demikian pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun tidak perlu lagi didasari dengan Penetapan Pengadilan.

Dalam hal penerbitan KTP, sejak diterapkannya e-KTP

maka masyarakat tidak dapat dengan mudah lagi membuat KTP ganda ataupun dalam satu tahun lebih dari satu kali memohon KTP (karena

hilang

atau

sebab

lain),

sehingga

pencatatan

kependudukan lebih tertib, satu warga hanya dapat memiliki satu

KTP, sehingga penerbitan KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pun berkurang jumlahnya.


Belum adanya data dasar tentang penduduk yang telah memiliki akte, baik akte kelahiran, nikah, dll, menyebabkan kesulitan dalam

penentuan jumlah penduduk yang belum memiliki akte utamanya akta kelahiran dan akta nikah. Perlu dilakukan pendataan/sensus untuk penertiban akte kependudukan.

Selain itu juga perlu dilakukan

sosialisasi kepada penduduk agar tertib mencatatkan setiap kejadian

kependudukan (lahir, meninggal, menikah, mutasi, dll) untuk ketertiban pencatatan dan penghitungan penduduk.

12.Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp. 1.161.375.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.125.030.960,(96,87%).



1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- dan dapat direalisasikan

sebesar

Rp.


16.855.250,-

a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

(99,15%)

yang

b) Penyusunan Profil Data Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Keluaran (output) dari pelaksanan kegiatan tersebut adalah:

a) Terlaksananya monitoring, evaluasi terhadap 10 program kegiatan Disnakertrans

b) Terselenggaranya penyusunan profil data ketenagakerjaan dan transmigrasi sebanyak 1 profil

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 627.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 616.048.000,- (98,25%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Penyusunan informasi bursa kerja

b) Pel;ayananan penempatan kerja luar negeri c) Pelatihan percetakan

d) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta e) Pelatihan menjahit

f) Pelatihan batako dan paving


a) Terlaksananya penyusunan informasi bursa kerja sebanyak 12 buku

b) Terlaksananya pelayanan penempatan kerja luar negeri kepada 3.594 orang


c) Terlaksananya pelatihan percetakan sebanyak 1 kali

d) Terlaksananya pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta kepada 24 LPKS

e) Terlaksananya pelatihan menjahit sebanyak 1 kali

f) Terlaksananya pelatihan batako dan paving sebanyak 1 kali

3) Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan Program

Perlindungan

Ketenagakerjaan

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

504.875.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 479.682.710,(95,01%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Fasilitasi pencegahan, penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

b) Fasilitasi

pencegahan,

perlindungan hukum

penyelesaian

prosedur

dan

c) Penilaian kecelakaan nihil

d) Fasilitasi penetapan upah minimum Kabupaten

e) Fasilitasi penerapan kesehatan kerja di perusahaan f) Fasilitasi penerapan norma kerja di perusahaan g) Fasilitasi pembinaan lembaga industrial

h) Sosialisasi pelaksanaan pekerjaan alih daya

i) Fasilitasi pembinaan pelaksanaan persyaratan kerja di perusahaan


a) Terlaksananya fasilitasi pencegahan, penyelesaian prosedur, penyelesaian perusahaan

perselisihan

hubungan

industrial

di

7

b) Terlaksananya fasilitasi pencegahan, penyelesaian prosedur

dan perlindungan hukum menangani 104 kasus dalam daerah dan 30 kasus luar daerah TKI


c) Terlaksananya penilaian kecelakaan nihil terhadap 68 perusahaan

d) Terlaksananya fasilitasi penetapan upah minimum Kabupaten

e) Terlaksananya fasilitasi penerapan kesehatan kerja di perusahaan terhadap 132 perusahaan

f) Terlaksananya fasilitasi penerapan norma kerja di perusahaan terhadap 79 perusahaan

g) Terlaksananya fasilitasi pembinaan lembaga industrial kepada 12 perusahaan

h) Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan pekerjaan alih daya diikuti oleh 50 perusahaan

i) Terlaksananya fasilitasi pembinaan pelaksanaan persyaratan kerja di perusahaan kepada 32 perusahaan

4) Program pelayanan Peningkatan Pelayanan Informasi Program pelayanan Peningkatan Pelayanan Informasi mendapat alokasi

anggaran

direalisasikan

sebesar

sebesarRp.

Rp.

12.500.000,-

12.445.000

dan

(99,56%)

dapat

yang

dilaksanakan melalui kegiatan optimalisasi sekretariat penilaian

angka kredit petugas operasional sebanyak 6 orang tenaga fungsional

b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan ketenagakerjaan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.23 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan 2014

No 1

Indikator

Target

Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja a. Jumlah peraturan tentang perlindungan dan penegakkan hukum 4 ketenagakerjaan b. Keselamatan dan perlindungan tenaga 100 kerja

Capaian

4

100%


No

Indikator

Target

c. % peningkatan tenaga kerja yang 45% mendapat perlindungan d. % tenaga kerja yang mendapat 25 TK masalah/kasus Tersedianya database ketenagakerjaan dan 2 15 buku transmigrasi 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 bulan Terlaksananya padat karya produktif 4 (perluasan kerja sistem padat karya) 4 paket (Jumlah padat karya yang dilaksanakan) Terwujudnya pengembangan jaringan 5 informasi pasar kerja (jumlah perusahaan 5 perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja) Terwujudnya tenaga kerja siap pakai 3 pkt/48 6 (jumlah tenaga kerja yang dilatih) orang Terwujudnya pengembangan kelembagaan 7 produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 6 paket (jumlah pelatihan kewirausahaan) Terwujudnya fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan 8 12 kasus industrial (jumlah kasus perselisihan yang difasilitasi) Terwujudnya penilaian kecelakaan nihil di 20 9 perusahaan (jumlah perusahaan) perusahaan Terwujudnya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja dalam 200 10 penegakkan norma K3 di perusahaan perusahaan (jumlah perusahaan yang diawasi) Fasilitasi pengembangan kelembagaan 12 11 hubungan industrial di perusahaan perusahaan (perusahaan yang difasilitasi) Terwujudnya perlindungan pekerja perempuan dan anak di perusahaan (jumlah 200 12 perusahaan yang dibina) perusahaan Pemantauan pelaksanaan peningkatan lembaga penyalur tenaga kerja melalui 13 pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja (jumlah penyalur tenaga kerja

12 perusahaan

Capaian 100%

110 TK

15 buku

12 bulan 4 paket

70 perusahaan 3 pkt/48 orang 24 LPKS

12 kasus

68 perusahaan 200 perusahaan 12 perusahaan 100 perusahaan 12 perusahaan


No

Indikator

Target

yang dipantau) Terwujudnya kesejahteraan pekerja melalui 14 peningkatan pengupahan (fasilitasi 4 kali penetapan UMK) Terwujudnya peningkatan upah dan 14 15 kesejahteraan pekerja di sektor industri perusahaan rokok (jumlah perusahaan yang diundang) Terwujudnya pembinaan syarat kerja di 10 16 perusahaan rokok (jumlah perusahaan yang perusahaan diundang) Terwujudnya pemeriksaan dan pembinaan norma ketenagakerjaan industri 17 11 tembakau/rokok (jumlah perusahaan yang dibina dan diperiksa) Terwujudnya pembinaan perlindungan 40 18 pekerja perempuan dan anak di perusahaan perusahaan (jumlah perusahaan) Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2015

Capaian

4 kali

20 perusahaan -

11 40 perusahaan

Gambaran kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Blitar tahun 2014 disajikan dalam tabel 4.22 berikut ini:

Tabel 4.24 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar 2014

NO URAIAN SATUAN 2013 1. Pencari Kerja Orang 21.688 2. Penempatan Orang 4.124 3. Penghapusan Pencari kerja Orang 10.796 4. Belum ditempatkan Orang 6.768 5. Permintaan lowongan Lowongan 5.454 6. Dipenuhi Lowongan 4.124 7. Penghapusan lowongan Lowongan 1.287 8. Sisa Lowongan Lowongan 43 9. Pengangguran terbuka % 3,74 10. Jumlah Angkatan Kerja Orang 616.259 11. Upah Minimum Kabupaten Rp 946.850 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2015

2014 12.233 4.106 5.611 2.516 5.101 4.106 908 87 3,08 606.076 1.000.000


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sampai dengan tahun

2014 angka pencari kerja yang belum mendapatkan tempat di Kabupaten

Blitar mencapai 20,57% dari total pencari kerja. Hal ini disebabkan

ketidakseimbangan antara perkembangan jumlah pencari kerja dengan perkembangan lowongan kerja yang tersedia, apalagi dengan adanya

penghapusan lowongan kerja sebesar17,80% dari jumlah lowongan yang ada. Tidak maksimalnya penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh tidak terpenuhinya kriteria yang diminta oleh penyedia lowongan sehingga tidak semua lowongan terisi.

Dari sisi pendapatan tenaga kerja, Upah Minimum Kabupaten

(UMK) juga terus menunjukkan peningkatan nominal pada5 (lima) tahun

terakhir ini yaitu Rp. 720.000,- pada tahun 2010, Rp. 750.000,- pada tahun 2011, dan Rp. 820.000,- pada tahun 2012, Rp. 946.850,- pada tahun 2013 dan menjadi Rp. 1.000.000,- Rata-rata peningkatan upah minimum ini adalah sebesar 8,65% per tahun. Peningkatan tertinggi

adalah pada tahun 2013 yaitu sebesar 15,47%. Peningkatan UMK ini adalah kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan inflasi dan

kenaikan BBM, sehingga pekerja masih dapat mengandalkan upah sebagai penghasilan.

c) Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan a) Kurangnya kesadaran pengusaha dan tenaga kerja dalam menerapkan standar UU peraturan ketenagakerjaan

b) Calon TKI kurang memahami aturan

c) Belum semua perusahaan menerapkan standar norma K3 d) Belum dilakukannya pemetaan/pendataan pekerja anak.

2) Solusi

a) Sosialisasi tentang peraturan yang berlaku baik kepada pengusaha maupun tenaga kerja

b) Pembinaan tentang pentingnya K3

c) Memprogramkan pendataan pekerja anak di perusahaan. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 104

13.Urusan Ketahanan Pangan Urusan ketahanan pangan pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian. Program dan kegiatan

urusan ketahanan pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

11.177.083.570,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.727.198.500,(95,97%).

A. Kantor Ketahanan Pangan Urusan ketahanan pangan pada tahun 2014yang dilaksanakan oleh

Kantor Ketahanan Panganmendapat alokasi anggaran sebesar Rp.



Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(pertanian/perkebunan).

Kantor

Ketahanan

Pangan

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.111.890.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.051.739.000 (97,15%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pengembangan cadangan pangan daerah (BK Prov) b) Pengembangan Desa Mandiri Pangan

c) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KAwasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

d) Pengembangan tanaman buah di lahan kering e) Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK) f) Peningkatan

produksi,

produktifitas

perkebunan dan produk pertanian

dan

mutu

produk

g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

h) Pemantapan kelembagaan pangan tingkat Kabupaten

i) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT melalui pelatihan pengolahan makanan berbahan baku buah dan sayur


j) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT melalui bantuan benih buah/sayuran melalui konsep KRPL

k) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT melalui bantuan peralatan pengolahan makanan berbahan baku buah dan sayur

l) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT melalui pelatihan budidaya tanaman buah dan sayur melalui konsep KRPL


a) Terlaksananya pembangunan 4 unit lumbung pangan dan 2 unit lantai jemur

b) Terlaksananya sosialisasi pencegahan daerah rawan pangan kepada 12 kelompok

c) Terlaksananya pelatihan dan bantuan bibit benih sayuran kepada 5 KWT

d) Terlaksananya pelatihan dan pemberian bantuan bibit buah alpukat kepada 3 kelompok tani

e) Terlaksananya sosialisasi dan pembangunan 1 unit lumbung pangan

f) Terlaksananya sosialisasi dan bantuan bibit buah durian dan kelengkeng kepada 9 kelompok tani

g) Terlaksananya input data pangan, cadangan pangan dan lumbung pangan

h) Terlaksananya rapat koordinasi anggota dewan ketahanan panganserta promosi dan keikutsertaan dalam lomba cipta menu tingkat provinsi sebanyak 3 kali

i) Terlaksananya pelatihan pengolahan makanan berbahan baku buah dan sayur di 3 KWT

j) Tersalurkannya bantuan bibit dan benih buah/sayuran, rak dan pupuk organic kepada 4 KWT

k) Terlaksananya bantuan peralatan pengolahan makanan kepada 3 KWT

l) Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman buah dan sayur kepada 4 KWT


B. Dinas Pertanian Adapun

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(pertanian/perkebunan) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.065.193.570,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.675.459.500,- (95,70%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Penyusunan

database

(pertanian/perkebunan)

potensi

produksi

pangan

b) Pengembangan Sistem Informasi Pasar

c) Prasarana dan Sarana Pertanian (Pendamping Dana Tugas Pembantuan)

d) Up dating Sistem Informasi Geografis

e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian f) Pengembangan pertanian dan ketahanan (DAK & Pendamping) g) Pembangunan jaringan irigasi Tersier dan jalan usaha tani

h) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian partisipatif (PIK) i) Pendampingan (PUAP)

j) Monitoring, evaluasi hama penyakit tanaman

k) Pembangunan jalan usaha tani (silpa Banprov 2013)

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terlaksananya sampel ubinan sebanyak 132 ubinan

b) Terlaksananya informasi harga hasil pertanian di 6 kecamatan

c) Terlaksananya kegiatan pendampingan Dana TP Sarana Prasarana di 22 kecamatan

d) Terlaksananya pendataan data spasial dengan alat GPS untuk pengukuran JIT dan JUT di 22 kecamatan

e) Terlaksananya monitoring alokasi pupuk di 22 kecamatan

f) Terbangunnya sarana pertanian sebanyak 31 jalan usaha tani, dan 5 sumur pantek dalam

g) Terbangunnya prasarana pertanian sebanyak 2 JIT dan 1 sumur pantek


h) Terbangunnya prasarana pertanian sebanyak 10 JUT, 15 JIT, 1 pipanisasi, dan 1 embung

i) Terselenggaranya

diklat

administrasi

pengelola PUAP sebanyak 45 gapoktan desa

keuangan

Gapoktan

j) Terselenggaranya monitoring hama penyakit oleh POPT di sebanyak 22 kecamatan

k) Pembangunan Jalan Usaha Tani sebanyak 1 unit

b) Capaian Kinerja

Pada tahun 2014 di bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar berhasil meraih beberapa prestasi diantaranya terpilihnya Bupati

Blitar sebagai Peringkat IV Pembina Ketahanan Pangan dalam

penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dan Juara Kategori Perikanan dalam Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari.Capaian Kinerja urusan ketahanan pangan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.25 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan 2014 No 1 2

3 4

Indikator

Target

Meningkatnya cadangan pangan masyarakat (Jumlah kelompok 10 kelompok lumbung pangan) Tercapainya stabilitas harga gabah kering giling 14.750 a. Terbelinya gabah waktu panen ton/th b.Terjualnya gabah waktu harga 14.750 tinggi ton/th Terwujudnya distribusi pangan di desa safari mapan bener (jumlah 1 desa desa safari mapan bener) Terwujudnya kemandirian pangan di desa (jumlah desa mandiri 1 desa pangan)

Capaian

SKPD

7 kelompok

Kantor Ketahan Pangan

4.864 ton/th 4.864 ton/th 1 desa 3 desa


No 5

6

7 8 9 10 11

12 13

Indikator Tercapainya kecukupan pangan baik jumlah, mutu, gizi, dan keamanannya (% peningkatan kecukupan pangan) Meningkatnya distribusi pangan (% peningkatan ketersediaan bahan pangan): - Gabah/beras - Jagung

Target

Capaian

3%

7%

17.854 ton/bln 702 ton/bln

33.268 ton/bl 8.732 ton/bl 22 Gapoktan/ Poktan

SKPD

Menguatnya kapasitas kelembagaan pangan (jumlah penguatan 29 LPG kelembagaan pangan) Terlaksananya pertemuan Dewan ketahanan pangan (terkoodinasinya kegiatan Dinas, badan lingkup 2 kali 5 kali Pemda yang menangani ketahanan pangan/ekonomi Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan (jumlah 200 orang 100 orang peningkatan pengetahuan) Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu, aman dan terjangkau 2% 50% (% sosialisai penganekaragaman pangan kepada masyarakat) Peningkatan SDM kelompok tentang penanganan pasca panen dan pengolahan hasil a. Jumlah kelompok yang 4 kelompok 3 KWT mendapat pelatihan b. % peningkatan penanganan 3% 50% pasca panen Meningkatnya aktifitas ekonomi regional berbasis potensi lokal 8 3 (jumlah usaha produktif berskala mikro) Meningkatnya pemanfaatan pekarangan untuk menambah cadangan pangan keluarga a. Jumlah KK yang memanfaatkan 200 285 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 109

No

Indikator

Target

Capaian

pekarangan b. % berkurangnya pengeluaran 10% 10% kebutuhan sehari-hari Terpantaunya kondisi riil keragaman pola konsumsi 14 76 82,5 masyarakat menuju Pola Pangan Harapan (PPH) (skor PPH) Terciptanya kreasi pengolahan pangan lokal non beras (lomba 15 2 lomba 2 lomba kreasi pangan olahan dan lomba cipta menu non beras) 16 Meningkatnya penganekaragaman pangan masyarakat b. Jumlah kelompok yang dilatih 10 kelompok 3 KWT c. Jumlah kelompok yang 3 KWT menerapkan teknologi 17 Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau d. Pendampingan pada kelompok 1.807 kel. 1.807 kel. tani Tani Tani e. Optimalisasi WKPP bagi PPL 10 kel. Tani 14 kel. Tani f. % peningkatan kinerja PPL melalui penyediaan data-data 9 86% 86% indikator g. Optimalisasi penyuluhan pertanian melalui kegiatan 55 paket 50 paket sekolah lapang h. Jumlah sertifikasi pada 1.807 kel. 400 kel. kelompok tani Tani Tani i. Pengembangan dinamika 300kel. kelompok tani dari kelas pemula 800 kel. Tani Tani ke kelas lanjut j. % peningkatan jumlah kelompok tani yang melakukan intensifikasi pertanian 40% 40% berdasarkan penggunaa produk organik k. Peningkatan sarana dan 17 BPP 1BPP prasarana BPP kecamatan Sumber : Kantor Ketahanan Pangan dan BP4K, 2014

SKPD

BP4K


Peningkatan score PPH Kabupaten Blitar di setiap tahunnya

menujukkan bahwa masyarakat sudah semakin memahami akan pentingnya penganekaragaman pangan sesuai dengan program

pemerintah untuk mengkonsumsi makanan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)

14.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2012 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

Program dan kegiatan urusan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp. 270.149.850,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 260.977.500,(96,60%).


1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 46.059.000,dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 46.059.000,- (100%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Menuju Kabupaten Layak Anak dengan hasil terpenuhinya kualitas anak untuk sebanyak 150 anak.

2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 151.479.850,dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 145.480.000,- (96,04%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:


a) Fasilitasi

pengembangan

pusat

pemberdayaan perempuan (P2TP2)

b) Peningkatan

kapasitas

dan

pemberdayaan perempuan dan anak

pelayanan jaringan

terpadu

kelembagaan

c) Bimbingan teknis perlindungan tenaga kerja perempuan

d) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan


a) Terlindunginya korban secara fisik dan psikis dari tindak kekerasan di 22 kecamatan

b) Meningkatnya kesejahteraan keluarga di 22 kecamatan

c) Terlaksananya pelatihan bagi Kader Bina Keluarga TKI sebanyak 150 orang/kecamatan

d) Terlaksananya

pemberian

sebanyak 50 kasus

sembako

korban

kekerasan

3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

72.611.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 69.438.500,(95,63%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

b) Bimbingan

manajemen

mengelola usaha

usaha

bagi

perempuan

dalam

c) Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan


a) Terlaksananya penyuluhan Kader Tribina sebanyak 360 orang b) Terlaksananya pelatihan Kader UPPKS sebanyak 310 orang

c) Terlaksananya pameran produk kelompok UPPKS sebanyak 20 orang/kegiatan


b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 4.26 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014

No 1

2

3

4

5

Indikator

Target

Capaian

Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak a. Jumlah kasus traficking 3 kasus 0 kasus b. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan 100% 100% anak dari tindakan kekerasan c. % peningkatan kasus yang telah 80% 72% ditangani d. % peningkatan efektivitas Komisi 80% 80% Perlindungan Anak Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat a. % partisipasi perempuan di 80% 9,27% lembaga pemerintah b. Partisipasi perempuan di lembaga 20% 90,27% swasta c. Rasio KDRT 2 18 d. Partisipasi angkatan kerja 319.779 288.277 perempuan Meningkatkan kualitas hidup keluarga a. Peningkatan jumlah keluarga pra3.200 keluarga 3.864 keluarga KS dan KS I yang aktif berusaha b. Peningkatan jumlah kelompok 239 kelompok 276 kelompok Binas Keluarga Lansia (BKL) aktif c. Peningkatan kegiatan BKL 1.240 kali 3.050 kali Meningkatnya kualitas hidup keluarga a. Peningkatan jumlah kader kelompok Bina Keluarga Balita 1.010 kader 2.708 kader (BKB) b. Peningkatan kegiatan BKB 405 kali 6.339 kali Meningkatkan kualitas hidup keluarga 512 kelompok 349 kelompok LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 113

No

Indikator

Target

Capaian

(peningkatan kelompok UPPKS) 6 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak a. Pengembangan lembaga 12 kegiatan perlindungan perempuan dan anak b. Peningkatan jumlah vocal point 10 SKPD gender di masing-masing SKPD c. Peningkatan fasilitasi kasus KDRT 28 kasus Peningkatan jumlah lembaga yang 7 13 lembaga menangani gender Sumber : BPPKB, 2015

1 kegiatan 2 SKPD

65 kasus

13 lembaga

c) Permasalahan dan Solusi Kurangnya

pemahaman

masyarakat

tentang

Undang-Undang

Perlindungan Perempuan dan Anak, maka perlu dilaksanakan Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak.

15.Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana (BPPKB). Program dan kegiatan urusan keluarga berencana dan

keluarga

sejahtera

mendapat

alokasi

anggaran

sebesarRp.

913.719.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 849.582.000,(92,98%).


1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mendapat alokasi

anggaran

direalisasikan

sebesar

sebesar

Rp.

Rp.

180.000.000,-

177.600.000

dilaksanakan melalui kegiatan capacity building.

dan

(98,67%)

dapat yang


2) Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pelayanan Kontrasepsi mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 9.925.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.925.000,-

(100%)

yang

dilaksanakan

melalui

kegiatan

pelayanan KB Medis Kontrasepsi MOP dan MOW untuk 100 akseptor.

3) Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Kesehatan Reproduksi Remaja mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 69.600.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 20.000.000,- (28,73%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Lomba Duta Generasi Berencana sebanyak 55 peserta

4) Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

394.744.000,-

dan

dapat

direalisasikan

sebesar


Rp.

a) Pelayanan KIE

b) Penyediaan pelayanan KB bagi Keluarga Miskin


a) Publikasi melalui media cetak, dan media elektronik (TV dan radio)selama 1 tahun

b) Terlaksananya kontrasepsi dalam rangka momentum hari besar (HKG, PKK, GOW, TNI, Bhayangkara, Hari Jadi, Proklamasi) sebanyak 700 akseptor

5) Program Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang

Mandiri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 259.450.000,dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 259.042.000,- (99,84%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB b) Bimbingan evaluasi Kelompok Desa Kencana


Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) terbayarnya honor PPKBD sebanyak 248 kader

b) terbentuknya Kelompok Desa Kencana sebanyak 4 kelompok

b) Capaian Kinerja

Pada tahun 2014 Kabupaten Blitar berhasil meraih beberapa prestasi diantaranya Anugrah Parahita Eka Praya kategori Madya.

Capaian Kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 4.27 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2014

No 1

2

3

Indikator

Target

Terkendalinya angka pertumbuhan penduduk a. Jumlah PIK-KRR aktif 39 kelompok b. Jumlah penyuluhan KRR di SLTA 22 kali c. Peningkatan kegiatan KIE dan 692 kali advokasi d. Peningkatan sarana kegiatan KIE 20 unit KB dan KIE KRR

Capaian 72 kelompok 22 kali 570 kali 40 unit

Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja a. Jumlah kelompok BKB aktif 541 kelompok 555 kelompok b. Jumlah kelompok BKR aktif 225 kelompok 242 kelompok c. Jumlah keluarga yang aktif dalam 32.500 44.875 kegiatan BKB (Binas Keluarga keluarga keluarga Balita) d. Jumlah keluarga yang aktif dalam 23.448 8.450 keluarga kegiatan BKR (Bina Remaja Aktif) keluarga Terkendalinya angka pertumbuhan penduduk 29.074 a. Jumlah peserta KB baru 36.129 peserta keluarga b. Jumlah peserta KB pria baru 1.675 peserta 940 peserta c. Prosentase unmeetneed 8,5% 8,0% terhadap PUS d. Jumlah PUS 228.828 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 116

No

Indikator

e. Jumlah Peserta KB Aktif f. Jumlah tempat pelayanan KB Menurunnya kehamilan di bawah 20 4 tahun (jumlah perkawinan 20 tahun ke atas) Meningkatnya peran serta masyarakat 5 dalam KB/KR (jumlah kelompok KB) Meningkatnya sarana dan prasarana 6 advokasi KIA Sumber : BPPKB, 2015

Target

Capaian

186.750 420 tempat

171.437 418 tempat

4.942 perkawinan

10.603 perkawinan

12 unit

10 unit

7.100 kelompok

7.151 kelompok


Menurunnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB dan rendahnya peminat KB pria di masyarakat memerlukan peningkatan kegiatan KIE KB dan advokasi kepada Toma, Toga dan akseptor KB MOP.

16.Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika. Program dan kegiatan urusan perhubungan pada tahun

2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.781.068.950,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.729.109.890,- (98,62%).


1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 446.588.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 443.696.950,- (99,35%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

b) Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan c) Rehabilitasi fasilitas LLAJ



a) Terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor sebanyak 1 paket

b) Terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan terminal sebanyak 4 unit

c) Terehabilitasinya 11 unit trafficlight dan 35 unit lampu kedip.

2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 1.315.669.800,- dengan realisasi sebesar Rp.

1.312.598.300,-

kegiatan:

(99,77%)

yang

dilaksanakan

melalui

a) Parkir berlangganan

b) Pemantauan kelengkapan dokumen pas kapal c) Peningkatan kinerja angkutan pedesaan

d) Kajian pelayanan perijinan kapal angkutan sungai


a) Terwujudnya kegiatan parkir berlangganan sebanyak 1 paket b) Terlaksananya pendataan kapal nelayan c) Terwujudnya

kegiatan

pedesaan sebanyak 1 paket

peningkatan

kinerja

angkutan

d) Terwujudnya kajian pelayanan perijinan kapal angkutan sungai sebanyak 1 paket

3) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas mendapat


a) Pengadaan marka jalan

b) Pengadaan dan pemasangan traffic light c) Pengadaan lampu kedip

d) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK) LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 118

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terwujudnya pengadaan marka jalan sepanjang 860 m2 b) Terwujudnya pengadaan traffic light sebanyak 1 paket

c) Terwujudnya pengadaan lampu kedip sebanyak 1 paket

d) Terwujudnya pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1 paket

4) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 243.450.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 242.762.260,- (96,74%) yang dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan kelengkapan pengujian

kendaraan bermotor sehingga tercukupi bahan kebutuhan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 1 paket.

5) Program Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan Program Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 473.931.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 471.080.500,- (99,40%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan b) Sosialisasi keselamatan berlalulintas siswa sekolah

c) Pemantauan arus/volume lalu lintas saat lebaran 2013 d) Pembuatan rencana induk LLAJ

e) Pemantauan daerah rawan laka


a) Terwujudnya peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan 100%

b) Terlaksananya sosialisasi keselamatan berlalulintas siswa sekolah


c) Terwujudnya peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan

d) Terlaksananya pembuatan rencana induk LLAJ

e) Terlaksananya pemantauan daerah rawan laka b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan perhubungan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.28 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan 2014

No

Indikator

Bertambahnya kualitas prasarana dan 1 fasilitas perhubungan (jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki) 2 Terpeliharanya fasilitas perhubungan a. % fasilitas terminal yang direhab b. % kenaikan parkir berlangganan Meningkatnya ketertiban angkutan orang dan barang (rata-rata jumlah 3 angkutan orang dan barang yang diawasi)

Target

Capaian

31

49 buah

25% 10%

25% 99,18%

6.000 unit

10.881 unit

- 250 bh - 497 bh rambu lalin rambu lalin uk. Sedang uk. Sedang - 74 m guadril - 501 m2 Bertambahnya prasarana dan fasilitas marka jalan - 1.408 4. perhubungan (rata-rata pengadaan m2marka - 2 unit traffic rambu-rambu lalu lintas) jalan light - 6 unit lampu - 2 unit traffic light kedip - 6 unit lampu kedip Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2015 Dalam rangka memperlancar mobilitas dan akses masyarakat dari

kecamatan satu ke kecamatan lainnya, pemerintah Kabupaten Blitar LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 120

sampai dengan tahun 2014 telah menyediakan trayek angkutan umum pedesaan yang menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar.

Data Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sampai dengan tahun 2014 berkenaan dengan trayek angkutan umum pedesaan tersebut disajikan dalam tabel 4.27berikut:

Tabel 4.29 Angkutan Trayek di Kabupaten Blitar Tahun 2014

JML TRAYEK KODE URAIAN TRAYEK TRAYEK MPU MKL 1. BB Blitar-Nglegok-Penataran-Dayu0 2 Blitar PP 2. BW Brongkos- Binangun- Wates PP 0 2 3. WPT Wlingi-Kanigoro-Terminal Patria 0 2 PP 4. WK Wlingi-Semen-Krisik PP 4 8 5. WKn Wlingi-Selopuro-Bendosewu0 2 Kanigoro PP 6. WR Wlingi-Doko-Resapombo PP 0 0 7. KBK Kademangan-Lodoyo-Birowo0 1 Ngadri-Kesamben PP 8. LS Lodoyo-Panggungrejo-Serang PP 0 0 9. SAR Sumberagung-Ngrendeng0 1 Banjarsari-Resapombo PP 10. BL Blitar-Lodoyo PP 2 1 11. BG Blitar-Kademangan-Gawang PP 12 0 12. BB Blitar-Nglegok-Penataran-Dayu0 2 Blitar PP Total 18 21 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2015 NO

JUMLAH TOTAL 2 2 2

12 2 0 1 0 1

3 12 2

39

Jumlah angkutan umum di wilayah Kabupaten Blitar dari

tahun ke tahun semakin berkurang. Kondisi tersebut diantaranya

disebabkan oleh semakin mudahnya orang membeli kendaraan

bermotor. Hanya dengan uang muka yang cukup murah, sepeda

motor sudah bisa diperoleh. Demikian pula dengan program mobil murah

pemerintah.

Selain

itu,

ketidakpastian

jadwal

keberangkatan angkutan umum juga menjadi faktor penyebab masyarakat kurang berminat menggunakan angkutan umum yang ada.


Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar juga

melakukan pembangunan 3 dermaga angkutan sungai yang menghubungkan Tulungagung.

wilayah

Kabupaten

Blitar

dan

Kabupaten

Angkutan Sungai Brantas yang berada di Desa

Purwokerto Kecamatan Srengat dan di Desa Kunir Kecamatan

Wonodadi merupakan 3 (tiga) dari 7 (tujuh) lokasi penyeberangan yang menghubungkan wilayah Kabupaten Blitar Bagian Barat

dengan wilayah Kabupaten Tulungagung Bagian Timur. Angkutan sungai tersebut telah lama digunakan oleh masyarakat sekitar guna

melakukan usaha ekonomi dari dan menuju kedua wilayah kabupaten tersebut.

Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin

majunya ekonomi masyarakat, angkutan sungai yang ada semakin

diminati oleh penduduk bukan hanya berasal dari kedua wilayah

tersebut, akan tetapi juga dari luar kota yang ingin mengambil jalan pintas dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya karena bilamana ditempuh dengan jalan darat, akan memerlukan waktu

sekitar 1 jam, sementara dengan menggunakan angkutan sungai tersebut hanya cukup 5 menit sudah sampai ke tujuan.

Namun demikian angkutan sungai yang ada pada waktu

itu belum bisa dikatakan legal karena belum mempunyai ijin sebagai angkutan sungai serta belum adanya jaminan keselamatan

bagi penumpangnya. Kondisi bangunan dermaga dan akses jalan

menuju lokasi penyeberangan belum sesuai dengan standar keselamatan. Kecelakaan lalu lintas angkutan sungai juga sering terjadi bahkan beberapa tahun terakhir menyebabkan korban jiwa. Berpijak

pada

kondisi

tersebut

diatas,

Pemerintah

Kabupaten Blitar melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengajukan permohonan proposal pembangunan dermaga angkutan sungai kepada Menteri Perhubungan RI dan Gubernur Jawa Timur.

Permohonan

tersebut mendapatkan


tanggapan positif dariKementrian Perhubungan maupun Gubernur Jawa Timur. Pada tahun anggaran 2014 pemerintah pusat melalui

Kementrian Perhubungan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur membangun dermaga angkutan sungai sebanyak 3 titik yang menghubungkan wilayah Kabupaten Blitar dan wilayah Kabupaten Tulungagung.

Adapun secara rinci ketiga titik tersebut adalah di :

1. Dusun Tumpuk Ds. Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten

Blitar yang menghubungkan Ds. Pundensari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

2. Dusun Bedali Ds. Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang menghubungkan Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

3. Ds. Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dengan Ds. Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Dengan telah dibangunnya ketiga titik dermaga angkutan

sungai tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Blitar akan turut berpartisipasi dalam menyediakan perlengkapan jalan khususnya yang mengarah pada titik penyeberangan dimaksud.

Pada tahun 2014, Kabupaten Blitar juga berpartisipasi

dalam Lomba Wahana Tata Nugraha(menilai ketertiban lalu lintas)

yang diselenggarakan oleh Kementrian Perhubungan. Dalam lomba

tersebut Kabupaten Blitar diwakili oleh Kota Wlingi dan berhasil meraih Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori Kota Kecil.

c) Permasalahan dan Solusi Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika dalam bidang perhubungan memiliki keterbatasan dalam hal jumlah personil

tenaga survey, sehingga survey-survey mengenai angkutan dan perhubungan tidak dapat dilaksanakan.


17.Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan

komunikasi

dan

informatikadilaksanakan

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

oleh

Dinas

Program dan kegiatan

urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.517.897.950,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.197.051.762,- (78,86%).


1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.005.207.950,- dengan realisasi sebesarRp. 986.708.962,- (98,16%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

b) Pemeliharaan website www.kabblitar.go.id c) Pengumpulan data secara elektronik d) Pekan Informasi Jawa Timur

e) Penerbitan Majalah Penataran

f) Pengembangan infrastruktur jaringan TIK terintegrasi (E-Gov) g) Pelayanan informasi dan dokumentasi publik h) Site audit menara telekomunikasi

i) Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Beroperasinya telecenter sebanyak 1 paket

b) Terpeliharanya website www.kabblitar.go.id sebesar 100 MB c) Terwujudnya kegiatan Pekan Informasi Jawa Timur, terlaksana 100%

d) Penerbitan Majalah Penataran sebanyak 6 edisi


e) Terwujudnya jaringan TIK SKPD terintegrasi (E-Gov), terwujud 40%

f) Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi selama 3 bulan

g) Terlaksananya site audit menara telekomunikasi di 22 kecamatan

h) Terwujudnya pelayanan pengadaan secara elektronik sebanyak 1 paket

2) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 512.690.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 210.342.800,- (41,03%) yang dilaksanakan melalui kegiatan

penyebarluasan

informasi

pemerintahan daerah yang terlaksana 70%.

penyelenggaraan

b) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja urusan komunikasi dan informatika dalam RPJMD


Tabel 4.30 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika 2014

No 1 2

3

Indikator % peningkatan kualitas materi komunikasi dan informasi % peningkatan peran lembaga pemberitaan independen dan media massa

Jumlah jaringan komunikasi

Target

Capaian

250 MB

10,64 GB

60%

60%

- Astinet 2 paket @ 3Mbps - Speedy goal 1 paket 10 Mbps - Speedy 1 paket 2


No

Indikator

Target

Capaian

Mbps - Speedy 4 paket 1 Mbps 4 Tercapainya kelancaran arus informasi antara SKPD dengan masyarakat a. % peningkatan jaringan informasi 70% 80% b. % peningkatan kualitas komunikasi & 80% 80% informasi % sosialisasi wawasan sadar informasi 5 45% 85% bagi masyarakat Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2015

Data perkembangan telekomunikasidan informatika di

Kabupaten Blitar tahun 2013-2014 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 31 Data Perkembangan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Blitar

No.

Uraian

2013

2014

1.

Jumlah Menara Telekomunikasi PAD Menara Telekomunikasi Warung Telekomunikasi (Warnet) Radio komunitas Kelompok Informasi Masyarakat Kelompok Pertunjukan Rakyat (Pertura) Website SKPD Blog Kelompok Informasi Masyarakat Blog Telecenter Bumi Penataran Area Hotspot Media Informasi Luar Ruang/Papan Baliho Permanen Papan Informasi Papan Dokumentasi Materplan pengembangan Teknologi Informasi dan

204

206

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

Rp. 1.269.864.555,-

Rp. 1.479.151.297,-

8 20

9 23

68

60 16 2 1 0 0 6 8 Belum ada

72

63 27 3 1 1 2 8 10 Sudah ada


No.

Uraian

2013

Komunikasi SKPD yang sudah 36 terkoneksi dengan internet 16. Aplikasi online Pengujian Sudah ada Kendaraan Bermotor 17. Aplikasi online Sudah ada Sidalmentel 18. Aplikasi online Mail Server Sudah ada 19. Aplikasi online Layanan Sudah ada Pengadaan Secara Elektronik 20. Aplikasi online Database Belum ada blitarkab 21. Aplikasi online Belum ada Infrastruktur Data Spasial 22. Router aplikasi Belum ada 23. Standarisasi LPSE Belum ada Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2015

2014

15.

40 Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan bidang

komunikasi dan informatika di Kabupaten Blitar sangat positif karena

seluruh indikator menunjukkan adanya peningkatan. Selain capaiancapaian perkembangan tersebut, pada tahun 2014 Kabupaten Blitar juga berhasil meraih beberapa penghargaan, diantaranya di tingkat

Provinsi meraih PPID Awards sebagai Peringkat I Kategori Kabupaten dan Kategori Layanan Informasi Terbaik. c) Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan -

Belum semua desa di Kabupaten Blitar mempunyai KIM Belum semua SKPD mempunyai website

Masih adanya provider yang melakukan pembangunan menara sebelum mengajukan rekomendasi zona menara


2) Solusi -

Melakukan sosialisasi dan mendorong agar desa segera

-

membentuk KIM

-

Kabupaten Blitar www.blitarkab.go.id

Proaktif dalam memasukkan data ke website Pemerintah Bekerjasama

dengan

Tim

Penataan

dan

Pengawasan

Pembangunan Menara Telekomunikasi dalam melakukan penertiban.

18.Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.


pertanahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 183.498.000,- dan

dapat direalisasikan sebesar Rp. 117.882.660,- (64,24%) dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah/sengketa pertanahan yang pada tahun ini memfasilitasi penyelesaian 6 kasus.

6 kasus

pertanahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2014 adalah:

1. Perkebunan Karangnongko

Terjadi perbedaan penafsiran terhadap putusan Pengadilan Negeri

Blitar dan sudah diputus di tingkat Kasasi Mahkamah Agung.

Putusan memenangkan pihak penggugat (penggarap), tetapi belum dapat dilaksanakan eksekusi. Selanjutnya akan difasilitasi dengan mempertemukan dua kubu masyarakat yang berseberangan.

2. Perkebunan Jurang Banteng

Adanya tanaman komoditi perkebunan yang oleh warga ditengarai

tidak sesuai dengan HGU yang mengakibatkan menurunnya debit sumber

air

di

daerah

sekitarnya.

Difasilitasi

dengan

mempertemukan pihak perkebunan dengan warga masyarakat.

3. Perkebunan Rotorejo Kruwuk

Pihak perkebunan telah melepaskan sebagian tanah perkebunan seluas 24,3 Ha untuk redistribusi, tetapi ditolak oleh masyarakat


karena masyarakat menuntut sebesar 300 Ha.

Telah difasilitasi

dengan pemberian redistribusi sesuai SK 49/1964 tetapi masingmasing pihak masih bersikukuh.

4. Perkebunan Eks-Gunung Nyamil

Masyarakat mengklaim bahwa perkebunan Gunung Nyamil adalah tanah nenek moyang mereka yang dulu pernah dikelola. Pemerintah

Kabupaten

Blitar

memfasilitasi

Pihak

dengan

mempertemukan pihak perkebunan dengan warga masyarakat.

5. Perkebunan Swaru Buluroto

Pihak perkebunan telah melepaskan sebagian tanah perkebunan seluas 108 Ha untuk redistribusi, tetapi masih menunggu suasana

kondusif karena masyarakat masih terbelah dalam dua kubu. Pemerintah memfasilitasi dengan mempertemukan pihak warga masyarakat

yang

ketidaksepahaman.

berbeda

6. Perkebunan Gondang Tapen

kubu

untuk

menyelesaikan

Adanya okupasi (pendudukan) warga di lokasi perkebunan yang bersikeras tidak mau meninggalkan kawasan HGU.

Pemerintah

melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi dengan mempertemukan pihak perkebunan dengan warga masyarakat.

Capaian Kinerja

Capaian Kinerja urusan pertanahan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.32 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan 2014

No 1

Indikator

Target

Capaian

Terselesaikannya konflik pertanahan yang ada secara bertahap a. Jumlah kegiatan fasilitasi yang 8 kasus 6 kasus dilakukan b. Jumlah permasalahan yang berhasil 4 kasus 0 kasus diselesaikan

c. Jumlah workshop pertanahan yang dilaksanakan Sumber : Bagian Pemerintahan, 2015

-

-


19.Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2012 dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD, yaitu (a) Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik; (b) Satuan Polisi Pamong Praja; dan (c) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.976.374.500,dan dapat direalisasikan sebesar Rp.12.471.261.200,- (96,11%).

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: 1. Program dan Kegiatan

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.


Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan

diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 4.081.265.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.030.418.700,- (98,75%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

b) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

c) Pemantauan orang asing di Kabupaten Blitar d) Pemantapan wawasan kebangsaan e) Kegiatan Ranham f)

Fasilitasi kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

g) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)



a) Terselenggaranya kegiatan upacara HUT RI dan Hari Kesaktian Pancasila sebanyak 2 kegiatan

b) Terselenggaranya kegiatan FKUB

c) Persentase jumlah orang asing yang terpantau di Kabupaten Blitar d) Terselenggaranya

pemantapan

wawasan

kebangsaan

bagi

perangkat Desa/Kelurahan sebanyak 1 kali, diikuti oleh 90% Kepala Desa/Kalur

e) Tersusunnya laporan pelaksanaan implementasi HAM di seluruh f)

SKPD Kabupaten Blitar

Terlaksananya kegiatan sosialisasi, koordinasi dan silaturahmi

g) Terlaksananya fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

2) Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 450.500.000,- dan dapat direalisasikan

sebesar Rp. 441.161.000,- (97,93%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Rakor KOMINDA.

3) Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 1.353.030.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.342.101.700,- (99,19%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Fasilitasi verifikasi organisasi masyarakat (ormas)

b) Fasilitasi koordinasi partai politik dan stake holder

c) Pengelolaan kegiatan pemberdayaan parpol yang mendapat kursi di DPRD hasil pemilu tahun 2009

d) Pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan

e) Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah f)

Publikasi program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Blitar melalui Media Elektronik

g) Workshop Pengelolaan Keuangan bagi fungsionaris parpol LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 131

h) Fasilitasi Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 i)

Publikasi program dan kegiatan BAdan Kesbangpol Kabupaten Blitar melalui Media Cetak


a) Terlaksananya kegiatan fasilitasi verifikasi ormas di kabupaten Blitar selama 12 bulan

b) Terlaksananya kegiatan fasilitasi koordinasi partai politik dan stake holder sebanyak 3 kali

c) Terlaksananya kegiatan evaluasi parpol yang mendapat bantuan keuangan sebanyak 9 parpol

d) Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan sebanyak 2 kali

e) Tersusunnya laporan ILPPD f)

Terlaksananya publikasi kegiatan Bakesbangpol melalui Media Elektronik selama 1 tahun

g) Terlaksananya

workshop

fungsionaris parpol

pengelolaan

keuangan

kepada

h) Terfasilitasinya pemilu legislative dan pilpres 2014 i)

Terlaksananya publikasi kegiatan Bakesbangpol melalui Media Cetak selama 1 tahun

b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan alokasi anggaran


1.174.604.500,- (85,45%). Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur mendapat alokasi

anggaran sebesarRp. 289.370.000,- dan dapat direalisasikan LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 132

sebesar Rp. 286.094.600,- (98,87%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

b) Operasional penertiban disiplin aparatur dan pelajar

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah : a) Tercukupinya

pakaian

b) Terlaksanaya

operasi

dinas

sebanyak 4 paket

beserta

penertiban

sebanyak 25 kali

kelengkapannya

disiplin

PNS/pelajar

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mendapat alokasi

anggaran

direalisasikan

sebesar

sebesar

Rp.

dilaksanakan melalui kegiatan: i.

ii.

Rp.

189.068.000,-

166.881.400,-

dan

(88,26%)

dapat yang

Peringatan HUT dan Jambore Satpol PP Bimbingan Teknis Satpol PP

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

a) Terselenggarakannya HUT dan Jambore Satpol PP sebanyak 2 kali

b) Terlaksananya pelatihan dasar sebanyak 4 kali

3) Program

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


sebesar

Rp.


510.953.500,-

(81,10%)

yang

a) Pengamanan wilayah

b) Penegakkan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah c) Belanja makan minum petugas keamanan



a) Terselenggaranya kegiatan patrol pengamanan wilayah sebanyak 429 kali

b) Terselenggaranya kegiatan penegakkan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah sebanayk 212 kali

c) Tersedianya makan minum petugas selama 12 bulan

4) Program

Pemberdayaan

Masyarakat

untuk

Menjaga

Ketertiban dan Keamanan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

138.430.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 115.070.000,(83,13%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Diklatsar Linmas dan HUT Linmas sebanyak 2 kali.

5) Program Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Program Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mendapat alokasi

anggaran

direalisasikan dilaksanakan

sebesar

sebesar

melalui

Rp.

Rp.

127.700.000,-

dan

95.605.000,-(85,45%)

kegiatanpembinaan

dapat yang

penyuluhan

pencegahan dan pengawasan tindak pelanggaran perda sebanyak 10 kali c.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan alokasi anggaran


7.266.238.000,- (96,62%). Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam


Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 375.000.000,- dan

dapat direalisasikan sebesar Rp. 298.250.000,- (79,53%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Rencana kontigensi tsunami

b) Kajian tentang Kawasan Bencana Kekeringan

c) Pelatihan penanganan dini korban bencana alam

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: d) Tersusunnya rencana kontigensi tsunami

e) Tersusunnya kajian tentang Kawasan Bencana Kekeringan

a) Terlaksananya pelatihan penanganan dini korban bencana alam

2) Program Kedaruratan dan Logistik Program Kedaruratan dan Logistik mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 311.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 223.069.000,- (71,73%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Pelatihan petugas pemadam kebakaran b) Pengadaan Logistik

c) Operasional kedaruratan

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Meningkatnya SDM Petugas Pemadam Kebakaran b) Tersedianya logistik

c) Terlaksananya kegiatan operasional kedaruratan

3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 6.834.541.500,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.744.919.000,- (98,69%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Rekonstruksi sarana prasarana pasca bencana b) Rehabilitasi sarana prasarana pasca bencana c) Workshop JITUPASNA


d) Penyusunan DED Kali Bogel dan Kedut Unut


a) Terlaksananya kegiatan rekonstruksi sarana prasarana pasca bencana

b) Terlaksananya kegiatan rehabilitasi sarana prasarana pasca bencana

c) Terlaksananya kegiatan Workshop JITUPASNA d) Tersusunnya DED Kali Bogel dan Kedut Unut

2. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

secara keseluruhan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 4.33 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 2014

No a. 1 2 3 4 5 6

Indikator

Target

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang mantap antara pemerintah dan anggota FKUB 12 bln/th (jumlah pertemuan dengan anggota FKUB) Meningkatnya kondisi masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memahami 2 kali etika kehidupan berbangsa dan bernegara pertemuan (jumlah pertemuan di wilayah Kabupaten Blitar) Dipahaminya pengertian HAM bagi aparatur 2 kali pemerintah dan terlaksananya kegiatan pertemuan RANHAM (jumlah pertemuan) 1 paket Menghindari/mencegah terjadinya konflik di daerah masyarakat (jumlah pertemuan) rawan konflik Terwujudnya perekatan dan pembauran 4 kali bangsa (jumlah pertemuan) pertemuan Terkoordinasinya Tim Sipora dan 1 paket terpantaunya orang asing di Kab. Blitar laporan (jumlah pertemuan)

Capaian

12 bln/th 2 kali pertemuan 2 kali pertemuan

1 paket daerah rawan konflik 4 kali pertemuan 1 paket laporan


7 8 9

10 11 12 13 14 15 b. 1

2

3 4

Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat 1 paket 1 paket yang kondusif (jumlah laporan kegiatan) laporan laporan Terwujudnya peningkatan kesadaran 2 kali 2 kali masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya kegiatan kegiatan bangsa (jumlah kegiatan) Terciptanya stabilitas sosial dan keamanan di 1 paket 1 paket wilayah (jumlah kegiatan) laporan laporan Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang mantap lintas anggota Kominda (jumlah 12 bln/thn 12 bln/thn kegiatan) Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, Toga, dan tolek (ormas, LSM, 4 kali keg 4 kali keg parpol) (jumlah kegiatan) Meningkatnya kinerja dan kerjasama parpol 1 kali 1 kali evaluasi dan pemerintah (jumlah evaluasi) evaluasi Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan parpol yang bersifat akuntabel 1 paket 1 paket (jumlah kegiatan) Terjalinnya koordinasi antara ormas, LSM dan pemerintah serta validasi ormas tersebut 4 kali 4 kali agar timbul pemahaman sesuai dengan kegiatan kegiatan ketentuan undang-undang (jumlah kegiatan) Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat yang 1 paket/th 1 paket/th bersifat transparan dan akuntabel (jumlah laporan) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terciptanya penegakkan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat dan jabatan seseorang a. Penegakkan perda 50% 100% b. % peningkatan kerjasama dalam 50% penegakkan hukum Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat a. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 250 70 10.000 penduduk b. Jumlah Linmas per 10.000 penduduk 62 65 c. Rasio Pos Siskamling per jumlah 7.046 2.153 desa/kelurahan d. Cakupan patroli petugas Satpol PP 3x 2x Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum a. Petugas Perlindungan Masyarakat 7.046 7.452 (Linmas) di kabupaten b. Angka kriminalitas 80 Meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman masyarakat LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 137

a. Angka kriminalitas yang tertangani 90% 100% b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di 90% 100% Kabupaten Tercapainya kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol PP dengan TNI/POLRI 5 58% 75% dan Kejaksaan (jumlah personil yang mengikuti pelatihan gabungan) Terciptanya suasana yang terkendali, kondusif di wilayah Kabupaten Blitar untuk 6 menunjang proses pembangunan daerah 1 paket/th 1 (pembinaan keamanan di wilayah Kabupaten Blitar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Diterimanya informasi masalah bencana alam 1 oleh masyarakat (jumlah pemantauan dan 12 bln/th 12 x penyebarluasan informasi potensi bencana) Terlaksananya pemadaman kebakaran 2 2 unit 2 (jumlah operasional kendaraan PMK 1 buah) Terawatnya peralatan penanggulangan bencana untuk kesiapsiagaan dalam 2 unit/ 1 3 2 penanggulangan bencana (jumlah tahun pemeliharaan mobil PMK) Tersedianya sarana pemadaman (jumlah 4 2 unit 2 kendaraan PMK yang disediakan) Terlaksananya kegiatan pemantauan dalam 5 penanggulangan bencana alam secara dini 12 unit 12 (jumlah kendaraan roda 2 yang disediakan) Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP, dan BPBD, 2015 3. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan -

Meskipun intensitas pelaksanaan operasi penegakkan perda sudah

-

melebihi

target

yang

ditetapkan,

pelanggaran perda semakin bertambah.

tetapi

-

Di tiap RT belum semuanya tersedia Pos Siskamling.

-

TPS.

kasus

Anggota Linmas yang ada sekarang adalah Linmas berdasarkan Keterbatasan jumlah PMK (hanya 2 unit). LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 138

b) Solusi -

-

Intensitas operasi penegakkan perda terus ditingkatkan disertai peningkatan sosialisasi dan penyuluhan Perda di kabupaten Blitar.

Pengusulan pembangunan Pos Siskamling di tiap RT, melalui

perlombaan siskamling diharapkan masyarakat mempunyai -

semangat dalam memaksimalkan pentingnya keberadaan Siskamling.

Perekrutan Linmas yang sudah terbentuk berdasarkan TPS untuk

-

memaksimalkan

peran

sertanya

dalam

menjaga

trantibum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya (tidak hanya bertugas pada saat Pilkada, Pemilu, Pileg). Menambah mobil PMK.

20.Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun

2014 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Pendapatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat.

Masing-masing program, kegiatan, capaian kinerja, permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah

1) Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

2.318.035.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.400.061.313 (60,40%). Program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut:

a) Program dan Kegiatan


1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 155.585.000 dan dapat direalisasikan sebesar

Rp. 106.264.000 (68,30%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Penyusunan LPPD Tahun 2013 dan Fasilitasi Pelaksanaan EKPPD Tahun 2013 dan keluaran

(output) dari kegiatan tersebut adalah Buku LPPD Tahun 2013, Bimtek Petugas pengolah data LPPD, dan Fasilitasi pelaksanaan LKPPD Kab. Blitar 1 paket kegiatan

2) Progam Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Progam Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 40.226.000

dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.190.000 (32,79%)

yang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Penggantian Antar

Waktu

Pengangkatan,

(PAW)

Anggota

Pelantikan,

DPRD

Pengesahan

dan

Fasilitasi

Anggota

DPRD

Periode 2014 s/d 2019. Dengan keluaran (output) dari kegiatan tersebut adalah Terbitnya SK Anggota DPRD 2 orang.

3) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 195.729.000 dan

dapat direalisasikan sebesar Rp. 116.922.500 (59,74%) yang

dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah

dengan

Kesepakatan

keluaran

Kerjasama,

(output)

Perjanjian

adalah

adanya

Kerjasama,

dan


Penerimaan kunjungan kerja dari Lembaga Pemerintah dan Legeslatif 1 (satu) paket kegiatan

4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program

Penataan

Peraturan

Perundang-undangan

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 577.025.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 46.130.500 (7,99%) yang dilaksanakan

melalui

kegiatan

Sosialisasi

Peraturan

Perundangan dengan Keluaran (oputput) dari pelaksanaan

kegiatan tersebut adalah Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan (1 paket kegiatan)

5) Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Penataan Daerah Otonomi Baru mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 977.947.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 813.149.513 (83,15%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Fasilitasi Penyelesaian Masalah/Sengketa Pertanahan

b) Pembakuan Nama-nama Geografis (Toponimi) di Wilayah Kecamatan

c) Penyelesaian Batas Daerah


a) Terlaksananya

Kegiatan

Fasilitasi

Penyelesaian

Masalah/Sengketa Pertanahan (1paket kegiatan)

b) Terlaksananya

Kegiatan

Pembakuan

Nama-nama

Geografis (Toponimi) di Wilayah Kecamatan (1paket kegiatan)

c) Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Batas Daerah (1paket kegiatan)

6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 191.638.000 dan dapat LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 141

direalisasikan

sebesarRp.

154.169.800

dilaksanakan melalui kegiatan : a) Fasilitasi

Desa/Kelurahan

(80,45%)

Penyelenggaraan

yang

Pemerintahan

b) Fasilitasi Penanganan Kasus pada wilayah Pemerintahan Desa/Kelurahan


a) Terfasilitasinya proses Pencalonan, pengangkatan, daan pemberhentian Perangkat Desa dan BPD sebanyak 10 desa

b) Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penanganan Kasus pada wilayah Pemerintahan Desa/Kelurahan sebanyak 15 kasus

2) Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

1.723.500.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.379.685.500 (80,05%). Program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut:

a) Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 42.200.000 dan dapat direalisasikan

sebesar Rp. 41.185.650 (97,60%) yang dilaksanakan melalui kegiatan monitoring pupuk dan pestisida dengan keluaran

(output) adalah Terlaksananya monitoring pendistribusian dan harga pupuk dan pestisida di 22 Kecamatan

2) Program

Pengembangan

Usaha

dan

Lembaga

Perdagangan Proggram Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 866.400.000 dan


dapat direalisasikan sebesar Rp. 720.274.800 (83,13%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pengawasan dan Pengendalian Raskin

b) Pendistribusian Raskin Dari Satgas Raskin di titik Pendistribusian ke Penerima Manfaat

c) Penyelenggaraan

Menjelang Idul Fitri

Pasar

Murah

kabupaten

Blitar


a) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian raskin di Kab. Blitar di 22 Kecamatan

b) Terlaksanya Pendistribusian Raskin Dari Satgas Raskin di

titik Pendistribusian ke Penerima Manfaat di 22 Kecamatan

c) Teralsanya penyelenggaraan pasar murah di Kab. Blitar di 22 Kecamatan dan Sekretariat Daerah

3) Peningkatan Sumber Daya Alam

Peningkatan Sumber Daya Alam mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 541.500.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 501.220.050 (92,56%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Monitoring Pengembangan SDA

b) Penyelengaraan Promosi Pameran Produk Unggulan kabupaten Blitar


a) Terselenggaranya Promosi Pameran Produk Unggulan kabupaten Blitar

b) Terlaksananya kegiatan

Promosi dan pameran prok

unggulan Kab. Blitar (3 pameran yaitu APKASI, TMII DAN JATIM FAIR)


4) Perencanaan Pembangunan Ekonomik Perencanaan Pembangunan Ekonomik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 273.400.000 dan dapat direalisasikan

sebesar Rp. 117.005.000 (42,80%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai b) Monitoring dan Evaluasi DBHCHT


a) Terlaksananya Sosialisasi ketentuan di bidang cukai di Kab. Blitar di 8 Kecamatan dan Kab. Blitar

b) Terlaksananya monev DBHCHT (8 Lokasi) b. Capaian Kinerja Beberapa hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian disampaikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 4.34 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Tahun 2014 NO 1

INDIKATOR Terlaksananya pengawasan dan pengendalian OPK Raskin di 22 Kecamatan

TARGET

CAPAIAN

22 Kec.

22 Kec.

Sumber : Bagian Perekonomian, 2015

b) Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan

a) Adanya kurang tertibnya administrasi di Kios pupuk

babon Kec. Selorejo, sehingga tidak dikirim pupuk oleh Distributor.

b) Di Desa Purwokerto Kec. Srengat terjadi demo masyarakat dan perangkat desa menolak Raskin Bulan Januari s/d Mei 2014


2) Solusi a) Diberikan pembinaan langsung oleh Distributor pupuk

b) Diberikan sosialisasi dan pengarahan disampaikan oleh tim

koordinasi

Raskin

Kabupaten

yang

akhirnya

masyarakat desa Purwokerto mau menerima Raskin kembali. 3) Bagian Hukum Bagian

Hukum

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.416.939.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.136.804.340 (80,23%).

Program dan kegiatan, capaian kinerja dan

permasalahan dan solusi yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum diuraikan sebagai berikut :

a) Program dan kegiatan

Bagian Hukum melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program

penataan Pertauran perundang-undangan yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan

2) Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 3) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 4) Publikasi peraturan perundang-undangan

5) Kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan baru, lebih tinggi, keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

6) Sengketa hukum dan penegakkan peraturan perundangundangan

7) Penyuluhan hukum dan Kadarkum

8) Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum 9) Pemetaan pertauran daerah



1) Disusunya draf rancangan perda kab. Blitar sebanyak 10 Perda

2) Disusunya draf rancangan perda kab. Blitar sebanyak 10 Perda

3) Tersosialisasikanya sebanyak 10 Perda

peraturan

perundang-undangan

4) Diterbitkanya buku lembaran daerah Kab. Blitar sebanyak 400 buku

5) Jumlah produk hukum yang diterbitkan sesuai dan tidak

bertentangan kepentingan umum dan perturan yang lebih tinggi sebanyak 10 Perda

6) tertanganinya

perkara sengketa hukum di pemerintah

kabupaten blitar sebanyak 11 perkara

7) Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum dan kadarkum sebanyak 8 penyuluhan

8) Jumlah masyarakat yang mengetahui peraturan perundangundangan

9) diketahuinya jumlah perda yang telah di cabut dan masih berlaku 1 paket

b. Capaian Kinerja

Beberapa hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum disampaikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 4.35 Jumlah Produk Hukum Kabupaten Blitar Tahun 2013 – 2014

NO 1 2 3 4

JENIS PRODUK HUKUM

TAHUN 2013 2014

Peraturan Daerah

14

10

Keputusan Bupati

606

437

Peraturan Bupati Instruksi Bupati

Sumber : Bagian Hukum, 2015

49 1

57 3


4) Bagian Organisasi Bagian Organisasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.036.890.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 953.755.150 (91,98%).

Program dan kegiatan, capaian kinerja yang

dilaksanakan oleh Bagian Organisasi diuraikan sebagai berikut : a) Program dan kegiatan

Bagian Organisasi melaksanakan 1 (satu) program yaitu Peningkatan Efektivitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah yang direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pencapian Standar Pelayanan Minimal

2) Pendampingan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik 4) Gelar Kelompok Budaya Kerja Provinsi

5) Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik

6) Fasilitasi dan Koordinasi Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

7) Penyusunan Standar Operasional Prosedur

8) Pendampingan Pemeliharaan ISO 9001:2008

9) Pendampingan Penyusunan Evaluasi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar

10) Penyusunan Aplikasi Informasi Perangkat Daerah


1) Tersedianya Dokumen Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar

2) Terukurnya kualitas pelayanan Aparatur Penyelenggara Negara kepada Masyarakat di Kabupaten Blitar


3) Terlaksananya kegiatan pelayanan publik, dan monev pelayanan Publik

4) Terselenggaranya kegiatan dan gelar KBK Kabupaten dan Propinsi

5) Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik

6) Naskah hasil evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar

7) Terfasilitasinya Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah

8) Terselenggaranya Pelaksanaan Pemeliharaan ISO 9001 : 2008

9) Tersusunnya Jabatan Struktural

10) Terselenggaranya Aplikasi Informasi Perangkat Daerah b) Capaian Kinerja Pada Tahun 2014 Kabupaten Blitar mendapatkan penghargaan

tingkat Provinsi Jawa Timur diantaranya sebagai Juara II Gelar Kelompok Budaya Kerja.

Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dalam

RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 4.36 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Tahun 2014 No 1 2

Indikator

Target

Capaian

Meningkatkan profesionalisme birokrat dalam melayani masyarakat a. % Peningkatan kinerja 93 81 kelembagaan pemerintah b. % Peningkatan efektifitas 90 87 kelembagaan pemerintah LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 148

No

Indikator

Target

Capaian

75

80

65

70

c. % Peningkatan percepatan desentralisasi d. % Jumlah jabatan yang telah disempurnakan e. Pengelolaan arsip secara baku Sumber : Bagian Organisasi, 2015

92

92

5) Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.545.900.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.359.541.180

(87,94%). Adapun program dan kegiatan dan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan diuraikan sebagai berikut:

a) Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 50.071.500 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 41.474.400 (82,83%) yang

dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis/ Sertifikasi Perpres 54 Tahun 2010 sebanyak 7 orang.

2) Program Peningkatan Mutu Perencanaan Pembangunan di Bidang Administrasi Pembangunan Program Peningkatan Mutu Perencanaan Pembangunan di Bidang

anggaran

Administrasi sebesar

Pembangunan

Rp.

mendapat

1.370.810.000

dan

alokasi

dapat

direalisasikan sebesar Rp. 1.196.062.980 (87,25%) yang

dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan keluaran (output) Terlaksananya proses

pengadaan

secara

Procurement) sebanyak 213 Paket.

elektronik

(Elektronik


3) Program

Pengendalian

Pelaksanaan

Administrasi

Pelaksanaan

Administrasi

Pembangunan Program

Pengendalian

Pembangunan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 27.835.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 26.858.000

(96,49%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyelenggaran Pembangunan

dengan keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tersedianya laporan pengendalian dan administrasi pengadaan barang dan jasa (1 tahun).

4) Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 97.183.500 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 95.145.800 (97,90%) yang

dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan dengan keluaran (output)

dari

pelaksanaan

kegiatan

tersebut

adalah

tercapainya prosentase program monitoring, evaluasi dan pelaporan (4 laporan). b) Capaian Kinerja

Pada tahun 2014 LPSE telah melaksanakan lelang secara

elektronik (e-procurement) maupun secara manual (non eprocurement). LPSE sudah melaksanakan lelang sebanyak 213 paket secara elektronik.

6) Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 17.904.333.500 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 15.839.251.647 (88,47%).

Adapun program dan kegiatan yang


dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan diuraikan sebagai berikut:

a) Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 3.799.173.500 dan dapat direalisasikan sebesarRp. 3.030.585.475 (79,77%) yang

dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran dengan keluaran (output) dari pelaksanaan

kegiatan

tersebut

adalah

Terlaksananya

administrasi perkantoran yang baik selama 12 Bulan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.405.204.000 dan

dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.288.791.661 (96,58%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur dan keluaran (output) dari pelaksanaan

kegiatan tersebut adalah Tersedianya sarana prasarana umum yang siap pakai.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur mendapat alokasi anggaran

sebesar

Rp.

6.889.400.000

dan

dapat

direalisasikan sebesar Rp. 6.236.197.500 (90,52%) yang dilaksanakan melaui kegiatan :

a) Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya b) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu



a) Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur sebanyak

13.600 stel pakaian olah raga, 42.000 meter pakaian drill keky

b) Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu : 3 paket pakaian khusus (Bupati, Wabup, Forpimda, Ajudan Bupati/Wabup)

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 395.950.000 dan

dapat direalisasikan sebesar Rp. 362.055.000 (91,44%) yang dilaksanakan melaui kegiatan :

a) Pendidikan dan pelatihan formal b) Bimbingan

dan

Sosialisasi

Pemerintah Daerah.

kepemimpinan

Pejabat


a) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 9 PNS

b) Terlaksananya bimbingan dan sosialisasi kepemimpinan pejabat pemda sebanyak 1 kali (175 orang)

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 13.200.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.

9983.000 (75,63%) yang dilaksanakan melaui kegiatan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan dengan keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Tersedianya dokumen/laporan


capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD (6 draf laporan

keuangan, 15 buku laporan semesteran, 15 buku laporan akhir tahun)

6) Program

peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Kedinasan

Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah Program

peningkatan

Pelayanan

Daerah/Wakil Kepala Daerah mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 3.205.046.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.798.877.649 (87,33%) yang dilaksanakan melaui kegiatan :

a) Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

b) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

c) Penyelenggaraan kerumahtanggaan KDH/ Wakil KDH d) Peningkatan sarana dan prasarana KDH / Wakil KDH

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah : a) Terlaksananya

kunjungan

Daerah/Wakil Kepala Daerah

kerja/inspeksi

Kepala

b) Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

c) Terlaksananya

penyelenggaraan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

kerumahtanggaan

d) Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana KDH/ Wakil KDH.

7) Program Peningkatan Kerjasama Dengan Pemerintah Pusat Program Peningkatan Kerjasama Dengan Pemerintah Pusat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 196.360.000 dan

dapat direalisasikan sebesar Rp. 112.761.362 (57,43%) yang LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 153

dilaksanakan melaui kegiatan Operasional Mess/Guest House Jakarta dengan keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan

tersebut adalah Terlaksananya operasional mest/guesthouse di 2 lokasi (mess Jakarta dan Wisma Muradi) 7) Bagian Humas dan Protokol Bagian Humas dan Protokol mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 16.760.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.708.250

(75,82%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol diuraikan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.862.741.940 dan dapat

direalisasikan sebesar Rp. 1.685.882.672 (90,44%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Publikasi Advetorial Potensi/hasil pembangunan

b) Peningkatan pelayanan seremonial dan Keprotokolan c) Operasional Korsik

d) Peningkatan Pelayanan Kehumasan

e) Dokumentasi kebijakan keberhasilan pembangunan

f) Sosialisasi tentang Ketentuan cukai di Media Informasi


a) Terlaksanya pemberitaan tentang kebijakan capaian keberhasilan pembangunan daerah sebanyak 190 kali publikasi

b) Terlaksananya kegiatan seremonial dan keprotokolan dengan tertib dan lancar sebanyak 166 kali acara

c) Terwujudnya

korps

musik

pendukung

kegiatan

pemerintah daerah yang berkualitas sebanyak 20 kali kegiatan


d) Terwujudnya pelayanan kehumasan yang berkualitas (12 bulan)

e) Tersedianya

fisik

berupa

dokumentasi

pembangunan daerah selama 12 bulan

f) Terlaksananya sosialisasi

dari

hasil

tentang ketentuan cukai di

media informasi sebanyak 35 kali publikasi, 22 buah spanduk dan 22 buah baliho

8) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

1.047.621.500

dan

1.015.063.500 (96,89%).

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.

Adapun program yang dilaksanakan

oleh Bagian Kesejahteraan adalah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan yang direalisasikan melalui kegiatan: a) Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 53.704.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 53.584.000 (99,77%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi dana hibah dan bantuan sosial untuk tempat ibadah dengan keluaran (output) dari kegiatan

tersebut adalah Termonitoringnya pembangunan tempat ibadah (12 kali).

2) Pemberdayan kelembagaan kesejahteraan sosial Pemberdayan kelembagaan kesejahteraan sosial mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 786.529.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 754.091.000 (96,59%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Rukhyatul hilal awal romadhon syawal dan dhulhijah b) Pembinaan calon jema'ah haji c) Lomba MTQ Tk. Kabupaten


Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah : a) Terlaksananya Rukhyatul hilal ( 3 kali )

b) Meningkatkan kemampuan dan kesiapan calon jema'ah haji sebanyak 606 orang

c) Terlaksananya Pengiriman lomba MTQ tingkat provinsi Jawa Timur sebanyak 100 orang

c. Sekretariat DPRD Sekretariat

DPRD

19.264.790.200,-

mendapat

dan

dapat

alokasi

anggaran

direalisasikan

15.760.407.358,- (81,81%) dilaksanakan melalui :

sebesar

sebesar

Rp.

Rp.

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.565.736.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.200.327.310,- (75,47%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Bimbingan teknis tentang penyusunan Laporan Keuangan b) Bimbingan teknis tentang Standar Akuntansi Pemerintah

c) Bimbingan Teknis tentang Penyusunan dan Penilaian SKP di Lingkungan DPRD

d) Bimbingan teknis tentang penghitungan, pemotongan dan penyetoran pajak

e) Pendidikan dan pelatihan formal

f) Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan g) Bimbingan undangan

Teknis

implementasi

peraturan

perundang-

h) Sosialiasi Fungsi, Tugas dan Kinerja DPRD melalui Media Massa

i) Penyusunan rencana kerja dan program secretariat DPRD Tahun 2015

j) Penyusunan Standar Operasional Prosedur

k) Fasilitasi dan penyiapan bahan pengaduan masyarakat LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 156

l) Pembuatan bulletin/majalah DPRD Kabupaten Blitar

m) Pengelolaan Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi

n) Evaluasi dan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP)

o) Kajian dan analisis APBD

p) Pengelolaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) q) Pembuatan Profil DPRD

r) Penyusunan Pertanggungjawaban alat kelengkapan DPRD s) Pengelolaan website www.dprd-blitarkab.go.id

t) Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan DPRD

u) Fasilitasi koordinasi dan konsultasi kesekretariatan

v) Bimtek Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

w) Bimtek tentang penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

x) Bimtek tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

y) Bimtek tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPRD

z) Fasilitasi Kearsipan dan Kepustakaan

aa) Pembahasan, penyusunan dan penilaian SKP di lingkungan secretariat DPRD


a) Terlaksananya Bimbingan teknis tentang penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah sebanyak 2 kali bimtek, masing-masing diikuti oleh 30 staf

b) Terlaksananya Bimbingan teknis tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diikuti oleh 30 staf

c) Terlaksananya Bimbingan Teknis tentang Penyusunan dan Penilaian SKP di Lingkungan DPRD diikuti oleh 30 staf


d) Terlaksnanya

Bimbingan

teknis

tentang

penghitungan,

pemotongan dan penyetoran pajak diikuti oleh 30 staf

e) Pengiriman 1 orang untuk mengikuti Diklat Pim IV f) Terlaksananya

Bimbingan

Teknis

Pengelolaan

Penatausahaan Keuangan diikuti oleh 30 staf

dan

g) Terlaksananya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 7 kali

h) Sosialiasi Fungsi, Tugas dan Kinerja DPRD melalui Media Massa sebanyak 61 kali penerbitan

i) Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan rencana kerja

dan program sekretariat DPRD Tahun 2015 diikuti oleh 30 staf

j) Terlaksananya sosialisasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) diikuti oleh 10 staf

k) Terlaksananya koordinasi fasilitasi dan penyiapan bahan pengaduan masyarakat sebanyak 3 kali koordinasi

l) Terbitnya bulletin DPRD Kabupaten Blitar sebanyak 61 kali penerbitan.

m) Terbitnya info kegiatan DPRD sebanyak 6 kali terbit dan 2 kali koordinasi

n) Tersusunnya

laporan

akuntabilitas

(LAKIP) sebanyak 1 kali pembahasan

kinerja

pemerintah

o) Terlaksananya Kajian dan analisis APBD sebanyak 1 kajian

p) Laporan pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebanyak 1 kali bimtek diikuti oleh 30 orang.

q) Tersusunnya Profil DPRD

r) Penyusunan Pertanggungjawaban alat kelengkapan DPRD

s) Tersedianya informasi kegiatan DPRD sebanyak 60 kali terbit

t) Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan DPRD sebanyak 30 staf

u) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kesekretariatan sebanyak 46 kali


v) Terlaksananya Bimtek Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti oleh 30 staf

w) Terlaksananya Bimtek tentang penyusunan Standar Akuntansi

Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah diikuti oleh 28 staf

x) Terlaksananya Bimtek tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diikuti oleh 30 staf

y) Terlaksananya Bimtek tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPRD diikuti oleh 48 anggota

z) Penataan kearsipan dan kepustakaan serta pemahaman staf tentang kearsipan dan kepustakaan diikuti oleh 47 staf

aa) Pembahasan, penyusunan dan penilaian SKP di lingkungan sekretariat DPRD diikuti oleh 53 staf

2) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 13.699.053.700,-

dan terealisasi sebesar Rp. 11.560.080.048,- (84,39) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a)

Rapat konsultasi dan koordinasi pimpinan dan anggota

b)

Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar

c)

d) e) f)

DPRD

Kunjungan kerja pimpinan DPRD dalam daerah

Fasilitasi pengangkatan/pelantikan/pengesahan anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Blitar Periode 2014-2019

Pelaksanaan Orientasi Anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar Periode 2014-2019

Pembahasan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib


g)

Fasilitasi Fraksi-Fraksi

i)

Pembahasan

h)

j)

k) l)

m) n) o)

p) q) r)

s) t)

u) v)

w) x)

y) z)

aa)

bb) cc)

dd) ee)

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (LKPJ)

Lapran

Keterangan

Pertanggungjawaban

Rapat konsultasi dan koordinasi Ketua DPRD

Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua I DPRD

Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua II DPRD

Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua III DPRD Pendalaman tugas Ketua DPRD

Pendalaman tugas Wakil Ketua I DPRD

Pendalaman tugas Wakil Ketua II DPRD

Pendalaman tugas Wakil Ketua III DPRD Pendalaman tugas anggota DPRD

Rapat Konsultasi dan Koordinasi BAdan Anggaran

Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksananaan APBD Tahun 2013

Pembahasan KUA-PPAS P APBD Tahun 2014 Pembahasan KUA_PPAS APBD Tahun 2015 Pembahasan RAPBD tahun 2015

Pembahasan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013 Hasil Pemeriksanaan BPK RI

Kegiatan Badan Anggaran dalam rangka penyelesaian masalah spesifik

Pendalaman tugas Panja-Pansus LHP/LKD

Pembahasan program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2015

Pembahasan perumpunan dan harmonisasi kajian naskah akademis dan Ranperda yang dibahas tahun 2014 Rapat koordinasi dan konsultasi Badan Legislasi Pendalaman tugas Badan Legislasi

Pembahasan renja dan program kerja Setwan-DPRD Tahun 2015


ff)

Rapat konsultasi dan koordinasi badan Musyawarah

ii)

Monitoring pelaksanaan tata tertib dan kode etik

gg)

hh) jj)

kk) ll)

Pendalaman Tugas Banggar

Rapat koordinasi dan konsultasi Badan Kehormatan Pendalaman tugas Badan Kehormatan

Pembahasan Ranperda Inisiatif komisi I tentang Kerjasama Pemerintah Daerah

Pembahasan RKA-RAPBD tahun 2015 SKPD Mitra Komisi I

mm) Pengawasan program kerja SKPD mitra Komisi I nn) oo)

pp) qq) rr)

ss) tt)

uu) vv)

Pendalaman tugas Komisi I

Rapat pembahasan laporan kegiatan Komisi I periode 20092014

Fasilitasi komisi I dalam rangka penyelesaian masalah spesifik

Pembahasan

Ranperda

inisiatif

Pengelolaan Dana Bergulir bagi UKM

Komisi

II

tentang

Pembahasan RKA-RAPBD tahun 2015 SKPD mitra Komisi II Pengawasan program kerja SKPD mitra Komisi II Pendalaman tugas Komisi II

Rapat pembahasan laporan kegiatan Komisi II periode 2009 – 2014

Fasilitasi Komisi II dalam rangka penyelesaian masalah spesifik

ww) Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi III tentang Ijin xx)

yy) zz)

Usaha JAsa Konstruksi (IUJK)

Pembahasan RKA-RAPBD tahun 2015 SKPD mitra Komisi III

Pengawasan program kerja SKPD mitra Komisi III Pendalaman tugas komisi III

aaa) Rapat pembahasan laporan kegiatan Komisi III periode 2009-2014

bbb) Fasilitasi Komisi III dalam rangka penyelesaian masalah spesifik


ccc) Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi IV tentang Dana Bantuan Bencana

ddd) Pembahasan RKA-RAPBD Tahun 2015 SKPD mitra Komisi IV

eee) Pengawasan program kerja SKPD mitra Komisi IV fff)

Pendalaman tugas Komisi IV

ggg) Rapat pembahasan laporan kegiatan Komisi IV periode 2009-2014

hhh) Fasilitasi Komisi IV dalam rangka penyelesaian masalah iii) jjj)

spesifik

Pembahasan Ranperda tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Blitar

Pendalaman tugas anggota DPRD tentang Anggaran

kkk) Pendalaman tugas anggota DPRD tentang Legislasi lll)

Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Pimpinan Periode 2009-2014

mmm) Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Badan Musyawarah Periode 2009-2014

nnn) Rapat pembahasan Laporan Kegiatan Badan Anggaran periode 2009-2014

ooo) Rapat pembahasan Laporan Kegiatan Badan Kehormatan periode 2009-2014

ppp) Pembahasan Laporan Kinerja BAdan Legislasi periode 2009-2014

qqq) Pembahasan

Ranperda

Inisiatif

rrr)

Ranperda

Inisiatif

Keterbukaan Informasi Publik Pembahasan

Komisi Komisi

I

tentang

IV

tentang

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

sss) Fasilitasi Tim Monitoring Membahas Hasil Pemeriksaan ttt)

BPK RI

Pembahasan Inisiatif Perubahan Ranperda Sekretariat DPRD


Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi pimpinan

b)

Terlaksananya rapat-rapat Paripurna DPRD Kabupaten

c) d)

dan anggota DPRD sebanyak 13 kali koordinasi Blitar sebanyak 36 kali Terlaksananya

kunjungan

kerja

pimpinan

DPRD

(menghadiri undangan) dalam daerah sebanyak 57 kali Terlaksananya

pengangkatan/pelantikan/pengesahan

Fasilitasi

anggota

dan

pimpinan DPRD Kabupaten Blitar Periode 2014-2019, e) f)

g) h) i) j) k) l)

m) n)

menghasilkan 10 risalah rapat.

Terlaksananya Orientasi Anggota dan Pimpinan DPRD

Kabupaten Blitar Periode 2014-2019, diikuti oleh 50 anggota

Tersusunnya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Terlaksananya pertemuan fraksi-fraksi sebanyak 12 kali pertemuan

Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama sebanyak 1 kali Terlaksananya

pembahasan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

Laporan

Keterangan

Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi Ketua DPRD sebanyak 17 kali konsultasi

Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua I DPRD sebanyak 13 kali konsultasi

Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua II DPRD sebanyak 15 kali konsultasi

Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua III DPRD sebanyak 14 kali konsultasi

Terlaksananya pendalaman tugas Ketua DPRD sebanyak 4 kali


o)

p) q) r)

s) t)

u) v)

w) x)

y) z)

aa)

bb) cc) dd) ee) ff) gg)

Terlaksananya pendalaman tugas Wakil Ketua I DPRD sebanyak 4 kali

Terlaksananya pendalaman tugas Wakil Ketua II DPRD sebanyak 5 kali

Terlaksananya pendalaman tugas Wakil Ketua III DPRD sebanyak 5 kali

Terlaksananya pendalaman tugas anggota DPRD sebanyak 1 kali

Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi Badan Anggaran sebanyak 13 kali Terlaksananya

Pembahasan

Pelaksananaan APBD Tahun 2013

Pertanggungjawaban

Terlaksananya pembahasan KUA-PPAS P APBD Tahun 2014 Terlaksananya pembahasan KUA_PPAS APBD Tahun 2015 Terlaksananya pembahasan RAPBD tahun 2015

Terlaksananya pembahasan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013 Hasil Pemeriksanaan BPK RI

Terlaksananya kegiatan Badan Anggaran dalam rangka penyelesaian masalah spesifik

Terlaksananya pendalaman tugas Panja-Pansus LHP/LKD

Terlaksananya pembahasan program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2015

Terlaksananya pembahasan, perumpunan dan harmonisasi kajian naskah akademis dan Ranperda yang dibahas tahun 2014

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Badan Legislasi

Terlaksananya pendalaman tugas Badan Legislasi

Terlaksasanya pembahasan dan tersusunnya renja dan program kerja Setwan-DPRD Tahun 2015

Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi Badan Musyawarah sebanyak 2 kali

Terlaksananya pendalaman Tugas Banggar


hh)

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Badan

ii)

Terlaksananya monitoring pelaksanaan tata tertib dan kode

jj) kk) ll)

Kehormatan sebanyak 13 kali koordinasi etik

Terlaksananya pendalaman tugas Badan Kehormatan sebanyak 1 kali diikuti oleh 7 orang

Terlaksananya pembahasan Ranperda Inisiatif komisi I tentang Kerjasama Pemerintah Daerah

Terlaksananya pembahasan RKA-RAPBD tahun 2015 SKPD

Mitra Komisi I, menghasilkan 11 paket perda RKA-RAPBD tahun 2015 SKPD mitra Komisi I

mm) Terlaksananya pengawasan program kerja SKPD mitra nn) oo)

pp) qq) rr) ss) tt)

uu) vv)

Komisi I

Terlaksananya 1 kali pendalaman tugas Komisi I

Terlaksananya Rapat pembahasan laporan kegiatan Komisi I periode 2009-2014

Terlaksananya fasilitasi komisi I dalam rangka penyelesaian masalah spesifik

Terlaksananya pembahasan Ranperda inisiatif Komisi II tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi UKM


mitra Komisi II dan menghasilkan 11 paket perda RKARAPBD tahun 2015 SKPD mitra Komisi II

Terlaksananya pengawasan program kerja SKPD mitra Komisi II

Terlaksananya 1 kali pendalaman tugas Komisi II

Terlaksananya rapat pembahasan laporan kegiatan Komisi II periode 2009 – 2014 Terlaksananya

fasilitasi

Komisi

penyelesaian masalah spesifik

II

dalam

rangka

ww) Terlaksananya pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi III tentang Ijin Usaha JAsa Konstruksi (IUJK)


xx)


yy)

Terlaksananya pengawasan program kerja SKPD mitra

zz)

mitra Komisi III Komisi III

Terlaksananya pendalaman tugas komisi III

aaa) Terlaksananya rapat pembahasan laporan kegiatan Komisi III periode 2009-2014

bbb) Terfasilitasinya Komisi III dalam rangka penyelesaian masalah spesifik

ccc) Terlaksananya pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi IV tentang Dana Bantuan Bencana

ddd) Terlaksananya pembahasan RKA-RAPBD Tahun 2015 SKPD mitra Komisi IV

eee) Terlaksananya pengawasan program kerja SKPD mitra fff)

Komisi IV

Terlaksananya 1 kali pendalaman tugas Komisi IV

ggg) Terlaksananya rapat pembahasan laporan kegiatan Komisi IV periode 2009-2014

hhh) Terfasilitasinya iii) jjj)

fasilitasi

Komisi

penyelesaian masalah spesifik

IV

dalam

rangka

Terlaksananya pembahasan Ranperda tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Blitar

Terlaksananya 1 kali pendalaman tugas anggota DPRD tentang Anggaran

kkk) Terlaksananya 1 kali pendalaman tugas anggota DPRD lll)

tentang Legislasi Terlaksananya

rapat

pembahasan

Pimpinan Periode 2009-2014

Laporan

Kegiatan

mmm) Terlaksananya rapat pembahasan Laporan Kegiatan Badan Musyawarah Periode 2009-2014


nnn) Rapat pembahasan Laporan Kegiatan Badan Anggaran periode 2009-2014

ooo) Rapat pembahasan Laporan Kegiatan Badan Kehormatan periode 2009-2014

ppp) Pembahasan Laporan Kinerja BAdan Legislasi periode 2009-2014

qqq) Pembahasan rrr)

Ranperda

Inisiatif

Keterbukaan Informasi Publik Pembahasan

Ranperda

Inisiatif

Komisi

Komisi

I

IV

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

tentang

tentang

sss) Fasilitasi Tim Monitoring Membahas Hasil Pemeriksaan ttt)

BPK RI

Pembahasan Inisiatif Perubahan Ranperda Sekretariat DPRD

d. Dinas Pendapatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan

mendapat alokasi anggaran sebesarRp. 6.336.945.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.204.816.043 (97,91%).


a) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program

Keuangan

Peningkatan

dan

Daerahmendapat

Pengembangan alokasi

Pengelolaan

anggaran

sebesar

Rp.4.473.345.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.360.287.043,(97,47%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: 1) Intensifikasi

dan

pendapatan daerah

ekstensifikasi

sumber-sumber

2) Pendataan dan pemeliharaan data Obyek Pajak


3) Monitoring,

evaluasi

dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

pelaporan

penerimaan

4) Sosialisasi publikasi pendapatan daerah melalui mass media

5) Optimalisasi fasilitasi dan pelayanan pajak daerah

6) Implementasi pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah 7) Sosialisasi pajak daerah

8) Intensifikasi peningkatan penerimaan PBB P2

9) Studi banding pengelolaan dan pengembangan sumbersumber pendapatan daerah


1) Terpenuhinya target penerimaan PAD sektor pajak daerah

2) Tersedianya data dan terpeliharanya data obyek PBB P2 dalam Sismiop selama 12 bulan

3) Terlaksananya monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi realisasi penerimaan PAD dengan SKPD penghasil dalam mencapai target PAD

4) Terlaksananya sosialisasi publikasi pendapatan daerah melalui media cetak dan elektronik selama 11 bulan

5) Terpenuhinya target penerimaan pajak daerah 6) Terbitnya SPPT PBB P2

7) Tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun pajak 2014

8) Terpenuhinya target penerimaan Pajak Daerah Sektor PBB P2

9) Tersusunnya laporan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya

b) Program Penyusunan Sistem Informasi Pendataan Pajak Daerah Program Penyusunan Sistem Informasi Pendataan Pajak Daerah

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.


1.608.000.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.

1.600.539.000.000,- (99,54%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan system informasi pendataan pajak

daerah sehingga tersedia suatu system informasi pengelolaan pajak daerah dan terbitnya NPWPD

c) Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pajak Daerah Program

Penyusunan

Peraturan

Perundang-Undangan

tentang Pajak Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

255.600.000,0 dan terealisasi sebesar Rp. 243.990.000,- yang dilaksanakan

melalui

perundang-undangan menghasilkan

kegiatan

tentang

tersusunnya

Pemungutan Pajak Daerah

Penyusunan

pajak

Peraturan

peraturan

daerah

Bupati

yang

tentang

2) Capaian Kinerja

Tabel 4.37 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan) Tahun 2014 No

Indikator

Target

Capaian

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta 1 pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi a. % peningkatan intensifikasi pendapatan daerah (sektor pajak 5 13,44 daerah dan rertribusi daerah) b. % peningkatan ekstensifikasi pendapatan daerah (sektor pajak 5 13,44 daerah dan rertribusi daerah) c. Jumlah penerimaan pajak 41.226.372.150 47.929.925.218 d. % penerimaan pajak dibanding 100% 116,26% target Sumber : Dinas Pendapatan, 2015 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 169

3) Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan 

Dalam

hal

intensifikasi

pajak,

kurang

perangkat

pendukung dan SDM dalam melakukan pemungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah

Dalam hal ekstensifikasi pajak, jenis-jenis pajak dan

retribusi yang boleh dipungut sudah ditetapkan (clise list) berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

b) Solusi 

Secara bertahap melakukan penyempurnaan perangkat

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah baik software 

maupun

hardware

pemanfaatan SDM yang ada

serta

optimalisasi

Melakukan upaya pendataan dan pemeliharaan data potensi obyek pajak/retribusi serta mengintensifikasikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penyediaan fasilitas yang lebih memadai

e. BPKAD Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.558.514.000,-dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.344.830.739,- (83,94%).


a) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan


Program

Keuangan

Peningkatan mendapat

5.439.217.300,-

dan

dan

Pengembangan

alokasi

dapat

anggaran

direalisasikan

Pengelolaan

sebesar

sebesar

Rp.

Rp.

4.876.074.689,- (89,65%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: 1) Penyusunan analisa standar belanja

2) Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 3) Penyusunan

Rancangan

4) Penyusunan

Rancangan

5) Penyusunan

rancangan

6) Penyusunan

rancangan

Perubahan APBD

Peraturan

Daerah

tentang

KDH

tentang

peraturan

daerah

tentang

peraturan

daerah

tentang

Penjabaran Perubahan APBD

Peraturan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013

Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013

7) Penyusunan Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah

8) Sosialisasi

Peraturan

Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah

tentang

Standar

9) Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah

10)Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se-Kabupaten Blitar

11)Penatausahaan akuntansi atas pelaksanaan APBD Tahun 2014

12)Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari Pemerintah Pusat

13)Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas

14)Verifikasi RKA, DPA dan DPPA Satuan Kerja perangkat Daerah

15)Penyusunan penatausahaan pelaksanaan APBD 16)Pengelolaan dan penatausahaan gaji PNSD

17)Penyusunan RAnperda dan Ranperbup tentang APBD 2015 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 171

18)Sosialisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan

19)Penyusunan Ranperda dan Ranperbub tentang APBD 2014 20)Penyusunan

Peraturan

Bupati

tentang

Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

21)Penyusunan Standar Biaya Umum

22)Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur BPKAD 23)Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD 24)Penyusunan

tentang

Perda

Pengelolaan Keuangan Daerah

25)Bimbingan Daerah

Teknis

Kebijakan

tentang

Pokok-Pokok

Akuntansi

Pemerintah

26)Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar.


1) Tersusunnya Keputusan Bupati tentang analisa standar belanja

2) Tersusunnyakebijakan akuntansi pemerintah daerah

3) Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2014

4) Tersusunnya

Peraturan

Bupati

Perubahan APBD Tahun 2014

5) Tersusunnya

peraturan

tentang daerah


6) Tersusunnya

peraturan

bupati

tentang


Penjabaran tentang Penjabaran

7) Terselenggaranya Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah untuk 90 SKPD

8) Terlaksananya sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diikuti oleh 90 SKPD


9) Terlaksananya pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah selama 12 bulan

10)Terlaksananya pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se-Kabupaten Blitar untuk 90 SKPD

11)Terselenggaranya

Penatausahaan

akuntansi

atas

pelaksanaan APBD Tahun 2014 sebanyak 6 rekonsiliasi

12)Terpantaunya realisasi transfer dana dari Pemerintah Pusat selama 12 bulan

13)Tersedianya komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas selama 12 bulan

14)Keselarasan RKA, DPA dan DPPA Satuan Kerja perangkat Daerah

15)Terlaksananya penyusunan penatausahaan pelaksanaan APBD

16)Terlaksananya Pengelolaan dan penatausahaan gaji PNSD 17)Terselesaikannya

Perda

Penjabaran APBD 2015

18)Terselenggaranya

APBD

sosialisasi

undangan pengelolaan keuangan

2015

dan

peraturan

Perbup

perundang-

19)Terselesaikannya Perda dan Perbup tentang APBD 2014

20)Terselesaikannya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

21)Tersedianya Perbup Standar Biaya Umum

22)Tersedianya Standar Operasional dan Prosedur BPKAD selaku SKPKD

23)Tersalurkannya bantuan keuangan

24)Tersedianya Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 1 naskah akademi

25)Terlaksananya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

26)Tersusunnya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar.


b) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 403.122.700,-

dan

dapat

direalisasikan

1) Pembinaan

dan

pengelolaan

sebesar

Rp.

daerah

se-

371.007.450,- (92,03%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: Kabupaten Blitar

keuangan

2) Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah se-Kab Blitar 3) Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)

4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan di wilayah.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: 1) Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah

2) Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai peraturan, 90 SKPD

3) Terpenuhinya kelengkapan dokumen pencairan dana kegiatan, 90 SKPD

4) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan di wilayah di 10 wilayah

c) Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.716.174.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.097.748.600,- (63,96%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

2) Penyelesaian permasalahan tanah asset Pemkab Blitar LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 174

3) Pelaksanaan daerah

penghapusan

dan

pemanfaatan

barang

4) Operasional pengelolaan tanah eks bengkok di Kelurahan 5) Pendataan dan penilaian asset Pemkab Blitar

6) Pensertifikatan tanah dan pengamanan asset pemda 7) Monitoring,

evaluasi,

verifikasi,

penghapusan barang daerah

pemanfaatan

dan

8) Penyusunan Standar Harga Barang

9) Pembinaan Penyimpan dan Pengurus Barang SKPD


1) Terlaksananya penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

2) Terselesaikannya penyelesaian permasalahan tanah asset Pemkab Blitar

3) Terlaksananya penghapusan dan pemanfaatan barang daerah

4) Terlaksananya

pengelolaan

Kelurahan di 28 kelurahan

tanah

eks

bengkok

di

5) Tertibnya administrasi asset daerah, 185 UPB

6) Terlaksananya proses sertifikasi tanah asset pemda 7) Akurasi data barang daerah, di 80 SKPD 8) Terbitnya Standar Harga Barang

9) Terlaksananya pembinaan penyimpan dan pengurus barang SKPD di 185 UPB.

2) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian

dan persandian yang dilaksanakan oleh BPKAD dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:


Tabel 4.38 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian (yang dilaksanakan oleh BPKAD) Tahun 2014 No 1

Indikator

Target

Capaian

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi

a. % peningkatan pengelolaan keuangan 90% 100% daerah b. % penyempurnaan system dan prosedur 90% 100% pengelolaan keuangan daerah c. % pengadaan sarana dan prasarana 85% 75% keuangan daerah d. % penyempurnaan system pengelolaan 90% 100% keuangan daerah 2 Terselenggaranya pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah a. Rata-rata frekuensi pembinaan dengan 12 kali/ 8 kali/ turun langsung ke SKPD per tahun tahun tahun b. Rata-rata frekuensi pembinaan dengan 4 kali/ 4 kali/ mengundang SKPD tahun tahun 3 Terlaksanakannya kegiatan inventarisasi asset dan data BUMD a. Rata-rata frekuensi inventarisasi per 6 kali/ tahun/SKPD tahun b. Jumlah SKPD yang sudah terdata jumlah Seluruh assetnya SKPD 4 Terkumpulnya bahan perumusan kebijakan pengelolaan Asset Daerah a. Rata-rata frekuensi koordinasi guna 7 kali/ 10 kali/ pengumpulan bahan perumusan kebijakan tahun tahun 3 kali/ 3 kali/ b. Jumlah bahan perumusan kebijakan tahun tahun c. Jumlah produk hukum yang dihasilkan 3 buah 3 buah Sumber : BPKAD, 2015

f. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian

Daerah (BKD) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.065.357.661 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.261.778.271(64,36%).

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut:


1) Program dan Kegiatan a) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 54.717.500,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 49.913.850,- (91,22%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1) Pemulangan pegawai yang pensiun 2) Pemindahan tugas PNS

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: 1) Berkas pension yang diproses sebanyak 383

2) Terlaksananya mutasi PNS sebanyak 279 PNS. b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.201527.886,- dan

dapat direalisasikan sebesar Rp. 912.153.330,- (41,43%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2) Peningkatan

kapasitas

Kabupaten Blitar

dan

3) Diklat Pajak Bumi Bangunan 4) Pendidikan

dan

pelatihan

daerah/Pengiriman Diklatpim

motivasi

pegawai

structural

bagi

BKD PNS

5) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

6) Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah

7) Diklat dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah

8) Bimtek akuntansi keuangan daerah berbasis akrual.



1) Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada 260 peserta

2) Terlaksananya kegiatan workshop Motivasi Pegawai

3) Terlaksananya penyelenggaraan diklat fungsional Pajak Bumi dan Bangunan kepada sebanyak 39 peserta

4) Terlaksananya pengiriman Diklatpim II sebanyak 1 peserta

5) Terlaksananya pengiriman pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi selama 1 tahun

6) Terlaksananya penyelenggaraan ujian kedinasan kepada 107 peserta

7) Terlaksananya penyelenggaraan diklat dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 81 peserta

8) Terselenggaranya kegiatan bimtek kepada 318 peserta. c) Program Pembinaan dan Pengembangan

Program Pembinaan dan Pengembangan mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 2.600.706.650,- dan dapat direalisasikan sebesarRp. 2.123.278.780,- (81,64%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1) Penyusunan rencana pembinaan karier PNS 2) Seleksi penerimaan calon PNS

3) Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS 4) Pembangunan/pengembangan kepegawaian daerah

system

informasi

5) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan perceraian PNS

6) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

7) Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 8) Penyelenggaraan kepemimpinan

diklat

teknis,

9) Pemrosesan penanganan LP2P

fungsional

dan


10)Proses

pengusulan

karpeg,

bapertarum dan konversi NIP

karsu/karis,

taspen,

11) Proses pengusulan tanda penghargaan satyalencana bagi PNS

12)Proses pengambilan sumpah PNS

13)Pemrosesan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

14)Pembinaan PNS Daerah.


1) Terlaksananya mutasi PNS dalam jabatan Struktural dan Fungsional sebanyak 747 PNS

2) Terlaksananya kegiatan penerimaan CPNSD sebanyak 5.476 pelamar

3) Terlaksananya pembinaan karir pegawai melalui proses kenaikan pangkat sebanyak 3.508 berkas

4) Terbangunnya simpeg web base on-line sebanyak 1 paket

5) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan perceraian sebanyak 68 kasus

6) Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan Ikatan Dinas serta Ijin Belajar sebanyak 130 orang

7) Terlaksananya pendaftaran calon Praja IPDN sebanyak 30 orang

8) Tercapainya penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan sebanyak 60 peserta

9) Terlaksananya penyampaian pajak-pajak pribadi PNS sebanyak 6 buku

10) Terlaksananya proses pengusulan karis/karsu, taspen dan bapertarum sebanyak 1.135 buku

11) Terlaksananya kegiatan proses administrasi kepegawaian sebanyak 658 berkas

12) Terlaksananya pengambilan sumpah PNS sebanyak 222 PNS


13) Tercapainya pelaksanaan pemrosesan LHKPN sebanyak 73 berkas

14) Terselenggaranya pembinaan PNS daerah sebanyak 90 SKPD

d) Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Data/Informasi mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 203.762.500,- dan dapat direalisasikan sebesarRp. 171.860.061,- (84,34%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pengangkatan GTT/PTT menjadi PNS

b) Penyusunan Formasi/Bezeting Kekuatan Pegawai c) Penyusunan Produk Data Kepegawaian

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: a) Terselenggaranya

kegiatan

pengangkatan

menjadi CPNSD sebanyak 518 orang.

GTT/PTT

b) Pelaksanaan penyusunan formasi/bezeting sebanyak 10 buku.

c) Terlaksananya penyusunan produk data kepegawaian sebanyak 40 buku.

2) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan

persandian yang dilaksanakan oleh BKD dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:


Tabel 4.39 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian (yang Dilaksanakan oleh BKD) Tahun 2014 No 1 2 3

4

5

Indikator

Target

Capaian

Peningkatan PNS yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional (jumlah PNS yang mengikuti 87 orang 470 orang Diklat Teknis dan Fungsional) Peningkatan jumlah penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional (jumlahpenyelenggaraan 4 kegiatan 7 kegiatan diklat) Peningkatan tingkat kelulusan peserta ujian a. jumlah peserta ujian keseluruhan 250 orang b. jumlah peserta yang ujian pengadaan 80 orang 81 orang barang dan jasa c. jumlah peserta ujian dinas 50 orang 46 orang d. jumlah peserta yang lulus ujian dinas 46 orang 44 orang e. jumlah peserta ujian penyesuaian ijasah 120 orang 61 orang f. jumlah peserta yang lulus ujian penyesuaian 61 orang 55 orang ijasah Peningkatan PNS yang mengikuti Diklat Struktural a. jumlah PNS yang mengikuti diklat 70 orang 60 orang kepemimpinan b. jumlah PNS yang mengikuti diklat 7 orang 5 orang kepemimpinan tingkat II c. jumlah PNS yang mengikuti diklat 30 orang 30 orang kepemimpinan tingkat III d. jumlah PNS yang mengikuti diklat 40 orang 30 orang kepemimpinan tingkat IV % peningkatan penyempurnaan Sistem 68% 73% Informasi Kepegawaian (% penyempurnaan) Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2015

Pada tahun 2014 jumlah PNS Kabupaten Blitar adalah

sejumlah 11.120 orang, jumlah tersebut terbagi menjadi PNS Struktural sebanyak 1.129 orang dan Fungsional sebanyak 9.991 orang.

Jumlah Tenaga Fungsional tersebut sebagian besar

merupakan Tenaga Pendidik yaitu sebanyak 7.254 orang, diikuti oleh Tenaga fungsional umum (staf) sebanyak 1.460 orang,


Tenaga Kesehatan sebanyak 776 orang, dan Tenaga Fungsional khusus sebanyak 501 orang.

3) Permasalahan dan Solusi

Dari 8 kegiatan diklat hanya dapat dilaksanakan 7 kegiatan. 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan bagi CPNSD karena peraturan teknis NIP CPNS belum turun.

g. Inspektorat Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat mendapat alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

2.393.850.000,-

dan

direalisasikan sebesar Rp. 2.177.151.730,- (90,94%).

dapat

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Daerah mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 1.749230.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.537.231.730,- (87,88%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

b) Penanganan kasus pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah

c) Pemantauan

Pelaksanaan

Rencana

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Aksi

Daerah


d) Inventarisasi, Pelaporan dan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan

e) Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

f) Kegiatan evaluasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI

g) Pengendalian Disiplin Aparatur h) Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD

i) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah

j) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa

k) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.


a) Terlaksananya pengawasan rutin oleh aparat pengawasan dan menghasilkan 91 LHP

b) Terlaksananya penanganan kasus yang ada di SKPD sebanyak 57 LHP

c) Terlaksananya pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan Pemberantasan Korupsi sebanyak 10 kali

d) Tersusunnya data Laporan Hasil Pemeriksaan selama 1 tahun

e) Terlaksananya Reviu LKPD sebanyak 1 kali

f) Terlaksananya kegiatan evaluasi TLHP BPK-RI sebanyak 1 kali

g) Terlaksananya monitoring disiplin aparatur sebanyak 12 kali

h) Terlaksananya evaluasi LAKIP SKPD sebanyak 8 LHE i) Terlaksananya

monitoring

CPNSD sebanyak 1 kali

pelaksanaan

penerimaan


j) Terlaksananya pengawasan khusus penerima dana DAK, BOS, Hibah dan Bansos sebanyak 3 LHP

k) Terlaksananya pengawasan pemerintahan desa sebanyak 100 LHP

l) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.

2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 644.620.000,-

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.

639.920.000,- (99,27%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Workshop perundang-undangan

b) Peningkatan Kapasitas Aparatur Inspektorat Kabupaten Blitar

c) Pembinaan dan Sosialisasi PP 71 Tahun 2013 bagi Kepala SKPD Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013.


a) Terselenggaranya workshop diikuti oleh 39 orang b) Terselenggaranya

peningkatan

kapasita

aparatur

Inspektorat Kabupaten Blitar diikuti oleh 39 orang

c) Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi PP 71 Tahun

2013 bagi Kepala SKPD Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 , diikuti oleh 90 orang.

b) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan oleh Inspektorat dalam RPJMD



Tabel 4.40 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian (Yang Dilaksanakan oleh Inspektorat) Tahun 2014 No 1 2

Indikator Jumlah Obrik yang diperiksa

a. Jumlah pemenuhan pelaksanaan PKPT

Menurunnya temuan hasil pemeriksaan

a. Jumlah hasil temuan pemeriksaan b. Jumlah

temuan

direkomendasikan

3 4 5

c. Jumlah kasus yang masuk

yang

Jumlah kasus pengaduan yang masuk di Inspektorat

Jumlah aparat pengawas yang mengikuti Bimtek pengawasan formal

Jumlah tenaga pengawas dan aparatur yang mengikuti pelatihan

Sumber : Inspektorat, 2015

Target

Capaian

216 obrik

189 obrik

1.200

1.538

1.200

1.538

69 kasus

83 kasus

39 orang

34 orang

60

58

100%

100%

Berikut disajikan kasus yang ditangani dan rekomendasi atau sanksi oleh Inspektorat selama tahun 2014 :

Tabel 4.41 Kasus-Kasus yang Ditangani Oleh Inspektorat Tahun 2014 NO

URAIAN

1

Perceraian

4

Penyalahgunaan wewenang dan keuangan

2 3

Terkait kegiatan fisik

Tindakan Indisipliner

Jumlah

Sumber : Inspektorat, 2015

JUMLAH (kasus) 29 2

23 4

58


Tabel 4.42 Rekomendasi/Sanksi yang Diberikan atas Kasus yang Ditangani oleh Inspektorat Tahun 2014 Jumlah NO Rekomendasi / Sanksi Tindakan 1 Izin Perceraian 29 2 Surat Keterangan sebagai Tergugat/Termohon 4 Cerai 3 Menolak Ijin Cerai 4 Pembinaan 8 5 Koordinasi dengan Instansi yang lebih tinggi 6 Teguran tertulis 4 7 Teguran Lisan 8 Mengembalikan kerugian negara 9 Rekomendasi solusi dan tindak lanjut 10 Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 2 3 tahun 11 Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 1 tahun 12 Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun 3 13 Pernyataan tidak puas secara tertulis 1 14 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 2 15 Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS 2 16 Pembebasan dari jabatan 2 17 Pemindahtugasan 18 Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun JUMLAH 58 Sumber : Inspektorat, 2015

21.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat desadilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat.

Program

dan

kegiatan

urusan

pemberdayaan masyarakat desapada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.578.482.500,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.152.171.310,- (95,97%).


1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.013.500.000,- dan dapat LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 186

direalisasikan

sebesarRp.

1.869.907.010,-


(92,87%)

yang

a) Fasilitasi pengembangan ADD b) Bimtek aparatur PemDes

c) Fasilitasi Tambahan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)

d) Program-Program peningkatan keberdayaan masyarakat e) Bimtek manajemen pembangunan desa f) Bimtek pengelolaan keuangan desa

g) Bimtek administrasi pemerintahan desa h) Bimtek manajemen pemerintahan desa

i) Bimtek penyusunan produk hukum pemerintahan desa j) Bimtek administrasi perkantoran desa

k) Pemetaan kelembagaan Desa Siaga Aktif

l) Bimtek Pertanggungjawaban keuangan desa. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

a) Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi sebanyak 220 desa

b) Terselenggaranya bimtek perencanaan bagi kepala desa diikuti sebanyak 220 orang

c) Tersalurkannya dana tambahan penghasilan bagi aparatur pemerintah desa sebanyak 2.225 orang

d) Tercapainya penguatan UPKu kepada sebanyak 65 UPKu

e) Terselenggaranya bimtek manajemen pembangunan desa bagi Kaur Ekonomi Pembangunan diikuti sebanyak 220 orang

f) Terselenggaranya bimtek pengelolaan keuangan desa bagi Kaur Keuangan diikuti sebanyak 220 orang

g) Terselenggaranya bimtek administrasi pemerintahan desa bagi Sekretaris Desa diikuti sebanyak 220 orang

h) Terselenggaranya bimtek manajemen pemerintah desa bagi Kepala Desa diikuti sebanyak 220 orang


i) Terselenggaranya bimtek produk hukum pemerintahan desa bagi Kaur Pemerintahan diikuti sebanyak 220 orang

j) Terlaksananya bimtek administrasi perkantoran desa bagi Kaur Umum

k) Terpetakannya Desa Siaga Aktif sebanyak 220 desa

l) Terselenggaranya bimtek pertanggungjawaban keuangan desa bagi Kaur Bendahara Desa sebanyak 220 orang.

2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Perdesaan

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.101.762.500,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.888.168.750,- (94,79%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pengembangan kapasitas pasar desa b) Penguatan kelembagaan BUMDes

c) Peningkatan kapasitas SDM pengelola BUMDes

d) Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan (LKM)

e) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pasar desa tahun 2014

f) Optimalisasi forum komunikasi BUMDes

g) Fasilitasi forum komunikasi UPKu Kab. Blitar

h) Optimalisasi pengembangan home industry wilayah terpadu antar desa.


a) Terlaksananya rehab kios dan los pasar desa untk 11 pasar desa

b) Tercapainya kelembagaan BUMDes yang sehat bagi 220 BUMDes

c) Terselenggaranya bimtek bagi pengurus BUMDes diikuti oleh 220 orang

d) Peningkatan SDM Pengurus Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan (LKM) diikuti oleh 100 orang


e) Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi pasar desa sebanyak 9 pasar desa

f) Terselenggaranya forum komunikasi BUMDes diikuti oleh 160 orang

g) Terlaksananya forum komunikasi UPKu diikuti oleh 60 orang

h) Terselenggaranya pelatihan ketrampilan bagi kelompok masyarakat diikuti oleh 40 orang.

3) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Membangun Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 725.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.888.168.750,- (95,71%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Peningkatan kapasitas Badan Perwakilan Desa/Kelurahan

b) Terselenggaranya pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) Kab Blitar dan Lomba Gotong Royong

c) Peningkatan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)

d) Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pokja dan pokjanal posyandu

e) Lomba Desa Tahun 2014


a) Terselenggaranya pelatihan bagi pengurus BPD/FMK diikuti oleh 660 orang

b) Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Lomba Gotong Royong di 248 desa/kel

c) Terselenggaranya bimtek bagi pengurus LPMD/K diikuti oleh 496 orang

d) Terselenggaranya bimtek pokja dan pokjanal posyandu diikuti oleh 540 orang

e) Terlaksananya lomba desa/kelurahan di 248 desa/kelurahan. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 189

4) Pengembangan Data dan Informasi Pengembangan Data dan Informasi mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 465.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 457.969.000 (98,49%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Pengembangan Database Profil Desa

b) Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan

c) Penyusunan Profil Pendataan Kelembagaan Tingkat Desa d) Pendataan dan Inventarisasi Aset/Kekayaan Desa


a) Terlaksananya entri database profil desa untuk 248 desa/kel

b) Tersedianya database program pembangunan desa/kelurahan untuk 248 desa/kel

c) Tersedianya profil data kelembagaan tingkat desa untuk 220 desa

d) Tersedianya data asset kekayaan desa untuk 220 desa.

5) Fasilitasi Pengolahan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pengolahan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat

Guna mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.066.520.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.038.502.050,- (98,64%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Gelar TTG dan Produk Unggulan

b) Pemanfaatan TTG Mesin Pemecah Batu c) Pemanfaatan perlatan TTG Benzo

d) Pemanfaatan peralatan TTG Mesin Cetak Batako e) Fasilitasi jaringan air bersih

f) Fasilitasi perdesaan peralatan alshintan g) Pengadaan bibit tanaman keras h) Pemanfaatan air bersih

i) Pemanfaatan TTG Mesin Perlengkapan Pembuat Kotak Kemasan


j) Pemanfaatan TTG Peralatan Pembuat Kue

k) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan l) Penghijauan lingkungan

m) Pemanfaatan TTG Mesin pengolah kripik Buah

n) Pemanfaatan TTG Alat Pengolah Dodol dan Minuman Sari Belimbing

o) Pemanfaatan TTG Mesin Pengupas dan Pembersih Kulit Padi Keliling (Huller Mobile)

p) Pemanfaatan peralatan TTG Mesin Bansaw Komplit q) Pemanfaatan peralatan TTG Mesin Tusuk Sate r) Pemanfaatan TTG Mesin Cetak Paving


a) Terlaksananya gelar TTG dan Produk Unggulan di 2 pokmas

b) Tersedianya mesin pemecah batu bagi kelompok masyarakat perdesaan bagi 1 pokmas

c) Tersedianya mesin benzo pada masyarakat untuk 1 pokmas

d) Tersedianya mesin cetak batako bagi masyarakat untuk 2 pokmas

e) Tersedianya pipanisasi air bersih bagi masyarakat untuk 1 pokmas

f) Tersedianya peralatan alshintan bagi masyarakat untuk 1 pokmas

g) Tersedianya bibit tanaman keras sebanyak 3.000 batang h) Terlaksananya

pembangunan

masyarakat untuk 1 pokmas

jaringan

air

bersih

bagi

i) Tersedianya peralatan mesin perlengkapan pembuat kotak kemasan untuk 1 pokmas

j) Tersedianya peralatan pembuat kue bagi masyarkat untuk 1 pokmas

k) Tersedianya bibit kelengkeng bagi masyarakat sebanyak 3.016 batang


l) Tersedianya bibit nagka bagi masyarakat sebanyak 25.602 batang

m) Tersedianya peralatan TTG mesin pengolah keripik buah bagi masyarakat untuk 1 pokmas

n) Tersedianya alat pengolah dodol dan minuman sari belimbing bagi masyarakat untuk 1 pokmas

o) Tersedianya mesin pengupas dan pembersih kulit padi untuk 2 pokmas

p) Tersedianya mesin bansaw komplit untuk 1 pokmas q) Tersedianya mesin tusuk sate untuk 1 pokmas

r) Tersedianya mesin cetak paving untuk 1 pokmas.

6) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

1.206.700.000,- dan dapat

direalisasikan sebesar Rp. 1.203.700.000,- (99,75%) yang

dilaksanakan melalui kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) dengan penyaluran bantuan modal ke masyarakat di 22 kecamatan.

b) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa secara

keseluruhan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 4.43 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2014

No 1 2

Indikator

Target

Capaian

Meningkatnya keberdayaan dan daya saing 248 248 masyarakat (rata-rata jumlah kelompok binaan desa/kel desa/kel lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)) Meningkatnya peran dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan a. % desa berstatus swasembada terhadap 1% 1% lokal desa b. % jumlah desa miskin yang memiliki 22% 22% produk unggulan LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 192

3

4

No

c. % desa miskin yang telah memiliki BUMDes 100% d. % desa yang belum teraliri listrik dan belum 0 terjangkau alat komunikasi e. % peningkatan pembangunan infrastruktur 75% di wilayah pedesaan Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di Perdesaan a. % warga pedesaan yang pernah mendapat 2% pelatihan ketrampilan b. Jumlah pekerja anak c. Jumlah peraturan yang melindungi anak pedesaan dari eksploitasi Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan a. % peningkatan akses masyarakat pedesaan 90% terhadap modal b. % peningkatan akses masyarakat pedesaan 0 terhadap faktor produksi c. % peningkatan akses masyarakat pedesaan 70% terhadap informasi teknologi d. % peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap pasar 98% Indikator

Target

100% 0

75% 2% 90% 0

70%

98%

Capaian

5

Terlaksananya kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat desa a. Jumlah pelatihan yang dilaksanakan 6 6 b. Jumlah warga desa yang mendapatkan 145 orang 145 orang pelatihan 6 Terlaksananya penilaian lomba desa dan lomba UPKu a. Jumlah jenis lomba yang dilaksanakan 4 4 248 248 b. Jumlah desa peserta lomba Desa/Kel desa/kel Terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (jumlah 7 4 4 kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat) Tersusunnya peraturan yang mengatur tentang 8 pemberdayaan masyarakat (jumlah jenis 3 3 peraturan yang terbentuk) Terlaksananya pendataan potensi desa (profil 248 248 9 desa) (jumlah desa yang dilakukan pendataan) desa/kel desa/kel Peningkatan bantuan pemerintah untuk 10 220 desa 220 desa kelembagaan pemerintah desa (jumlah lokasi) LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 193

Terlaksananya bantuan peralatan TTG kepada Pokmas (jumlah alat yang diberikan) Terbentuknya lembaga/Badan Usaha Milik Desa 12 (jumlah BUMDes yang terbentuk) Terlaksananya bantuan kepada pengelola UPKu (bidang simpan pinjam dan pengembangan 13 ekonomi produkstif) (jumlah UPKu yang mendapat bantuan) Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2015 11

15 unit

220 BUMDes

65 UPKu

15 unit

220 BUMDes

65 UPKu

22.Urusan Sosial

Urusan sosial pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

1.703.081.500,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.309.836.500,(76,91%). Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial.


1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 297.880.000,dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 278.374.000,- (93,45%) yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kemampuan

sasaran, petugas dan pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS melalui

Program Keluarga Harapan dengan realisasi terlaksananya kesejahteraan sosial PKH guna meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan petugas pendamping dan sasaran kegiatan PKH di Kabupaten Blitar di 22 kecamatan.

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 524.137.000,- dan dapat


direalisasikan

sebesarRp.


190.032.500,-

(36,25%)

yang

a) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa

b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c) Pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka pemberdayaan organisasi dan masyarakat lanjut usia

d) Pembinaan pahlawan dan perintis kemerdekaan.


a) Terlaksananya pelaksanaan kegiatan penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa kepada 4 orang

b) Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan sebanyak 3 kegiatan

c) Terlaksananya kegiatan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka pemberdayaan organisasi dan masyarakat lanjut usia di 22 kecamatan

d) Terlaksananya

pembinaan

jandanya sebanyak 40 orang.

perintis

kemerdekaan

dan

3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma


sebesar

Rp.


101.146.500,-

(98,61%)

yang

a) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

b) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma


a) Terlaksananya pelatihan bagi para penyandang cacat dan eks trauma sebanyak 20 orang

b) Terpenuhinya bantuan sembako bagi penyandang cacat dan eks trauma sebanyak 150 orang


4) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo mendapat alokasi


a) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

b) Pendidikan

dan

pelatihan

bagi

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

pengurus

Lembaga


a) Terbantunya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti sebanyak 700 anak

b) Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebanyak 30 anak.

5) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)


sebesar

Rp.

77.362.000,-

(99,58%)

yang

dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan eks penyandang

penyakit sosial sehingga tertangani penyandang masalah sosial sebanyak 15 anak.

6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 490.102.000,- dan dapat


direalisasikan

sebesar

Rp.

dilaksanakan melalui kegiatan: a) Peningkatan

jejaring

452.253.500,-

kerjasama

kesejahteraan sosial masyarakat

(92,28%)

pelaku-pelaku

yang usaha

b) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

c) Pemantauan penyelenggaraan dan pengumpulan sumbangan berhadiah

d) Pendidikan mental spiritual dan pendidikan agama e) Peningkatan

Kelembagaan

Kesejahteraan Keluarga

Kerja

Lembaga

Konsultasi

f) Peningkatan kualitas SDM untuk merawat jenazah.


a) Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan sosial sebanyak 22 orang

b) Terbinanya karang taruna/pemuda sebanyak 22 orang c) Terlaksananya

sosialisasi

masalah

sumbangan berhadiah sebanyak 50 orang

d) Terlaksananya

kegiatan

sebanyak 6.500 orang

e) Terlaksananya

kegiatan

peringatan

penyelenggaraan

hari

peningkatan

besar

agama

kelembagaan

kerjaLembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebanyak 22 kecamatan

f) Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM untuk merawat jenazah

b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan sosial dalam RPJMD Kabupaten Blitar 20112016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:


Tabel 4.44 Capaian Kinerja Urusan Sosial2014 No 1

2 3 4 5

Indikator Menurunnya tingkat kerawanan social a. Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi b. Jumlah peraturan yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan

c. % peraturan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan d. % partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan e. PMKS yang memperoleh bantuan social f. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social g. % keluarga miskin yang menerima bantuan pangan h. Keluarga Pra Sejahtera dan Pra Sejahtera I i. Keluarga miskin yang mengurus Surat Keterangan Tidak mampu Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (jumlah PMKS yang ditangani (eks psikotik)) Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (jumlah anak yang dibina) Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (jumlah kegiatan penanganan bencana alam) Terlaksananya pemberian bantuan kepada perintis dan janda perintis (jumlah perintis

Target

Capaian

20 PA

24 PA

1 peraturan

1 peraturan

100%

100%

100%

75%

50 orang

50 orang

100 orang

150 orang

100 orang

100 orang

75 orang

100 orang

75 orang

300 orang

80 orang

99 orang

138 orang

180 orang

40 orang

4 orang

53 orang

40 orang


No

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Indikator dan janda perintis yang dibantu) Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan lansia (jumlah lansia yang dilayani) Terlaksananya pembinaan kepada para penyandang cacat dan eks trauma (jumlah para penyandang cacat dan eks trauma yang dibina)

Terlaksananya pemberian bantuan dan pengawasan anak panti/jompo (jumlah anak/ manula dalam panti/jompo) Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi PMKS (jumlah pelatihan ketrampilan bagi PMKS) Terlaksananya pelatihan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (jumlah pendapatan Wanita Rawan Sosial Ekonomi meningkat) Terlaksananya pembinaan terhadap keluarga muda mandiri (jumlah pendapatan keluarga muda mandiri meningkat) Terlaksananya pembinaan terhadap anak keluarga sangat miskin (tercapainya pendidikan anak keluarga sangat miskin) Terlaksananya pembinaan bakat dan ketrampilan bagi anak terlantar (jumlah anak terlantar yang terampil) Terlaksananya konseling LK3 (jumlah kegiatan) Terlaksananya penyuluhan bagi WKSBM Terlaksananya penyuluhan bagi PSM dan TKSK (jumlah TKSK) Pembinaan mental spiritual dan pendidikan agama (jumlah yang mengikuti pendidikan keagamaan)

Target

Capaian

155 orang

800 orang

182 orang 8 sekolah

6.502

775 anak

700 anak

50 orang

74 orang

30 orang

30 orang

35 KK

35 KK

50 orang

69 orang

65 anak

74 anak

36 orang

50 orang

50 orang

50 orang

60 orang

5 agama

60 orang

5 agama


No

Indikator

Pembangunan sarana dan 18 prasarana orsos keagamaan (jumlah orsos yang dibantu) Pemantauan sosialisasi penyelenggaraan dan 19 pengumpulan sumbangan sosial (jumlah sosialisasi) Pembinaan Karang Taruna 20 (jumlah karang taruna yang dibina) Sumber : Dinas Sosial, 2015

Target

Capaian

12 kelompok

20 kelompok

2000 lembar

2000 lembar

22 karang taruna

22 karang taruna

c) Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan -

Masih banyak lansia terlantar yang memerlukan bantuan Banyak remaja putus sekolah dan tidak punya keahlian

2) Solusi -

Melakukan pendataan ulang untuk segera diusulkan bantuan sosial

Memberikan bekal ketrampilan pada anak putus sekolah

23.Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesarRp. 2.239.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.

2.299.993.800,- (98,75%). Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program dan kegiatan

1) Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 110.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 109.870.000,- (99,88%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Prosesi SeniBudaya siraman pusaka Gong Kyai Pradah b) Prosesi Seni Budaya adat Larung Sesaji



a) Terlaksananya upacara adat siraman pusaka Gong Kyai Pradah sebanyak 1 kegiatan

b) Terlaksananya upacara adat Larung Sesaji sebanyak 1 kegiatan

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 1.794.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.766.957.800,- (98,49%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Blitar dan HUT RI ke-69

b) Partisipasi pada Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) c) Pergelaran Seni dan Budaya di TMII

d) Pengadaan Barang Bantuan Gamelan

e) Pengadaan Barang Bantuan Alat Musik

f) Pergelaran Seni dan Budaya Dalam Daerah

g) Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar


a) Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Blitar dan HUT RI ke 69, 2 kegiatan

b) Terlaksananya Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS), 1 kegiatan

c) Terlaksananya Pergelaran Seni dan Budaya di TMII, 1 paket

d) Terlaksananya Pengadaan Barang Bantuan Gamelan sebanyak 1 paket

e) Terlaksananya pengadaan Barang Bantuan Alat Musik sebanyak 1 paket

f) Terlaksananya Pergelaran Seni dan Budaya Dalam Daerah sebanyak 7 kali

g) Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar sebanyak 1 kegiatan.


3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya mendapat alokasi


a) Pementasan Pesona Bumi Penataran Tahun 2014

b) Gelar Seni Budaya di taman Budaya Suranaya dan Pameran Produk Seni


c) Terlaksananya pementasan Pesona Bumi Penataran Tahun 2014 sebanyak 1 kegiatan

d) Terlaksananya Gelar Seni Budaya di Taman Budaya Surabaya dan Pameran Produk Seni sebanyak 1 kegiatan

b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan kebudayaan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.45 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan 2014

No

Indikator

Target

Capaian

Berkembangnya penerapan nilai budaya yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan kebijakan pembangunan a. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang 31 buah 31 buah dilestarikan b. Jumlah museum 1 unit 1 unit c. Jumlah lembaga yang 5 lembaga 6 lembaga mengelola kekayaan budaya d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga 80% 80% kekayaan budaya Meningkatnya pelaksanaan interaksi budaya dalam rangka peningkatan 2 modal sosial a. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan 5 unit 5 unit budaya (tempat pentas) 1


No

Indikator

Target

Capaian

b. Jumlah grup kesenian 480 grup 187 grup c. Jumlah gedung 1 unit 1 unit d. Jumlah lembaga yang bergerak di bidang 5 lembaga 6 lembaga pelestarian budaya 3 Terlaksananya pelestarian nilai-nilai budaya a. Jumlah kegiatan upara adat 1 kali 1 kali siraman Gong Kyai Pradah b. Jumlah kegiatan upara adat 1 kali 1 kali Larung Sesaji 4 Terlaksananya pembinaan kesenian karawitan a. Jumlah peserta pembinaan 1 kelompok 1 kelompok karawitan 5 Terlaksananya pelestarian nilai-nilai budaya a. Jumlah kegiatan Festival 1 kali 1 kali Kesenian Kawasan Selatan b. Jumlah kegiatan pementasan 1 kali 1 kali Pesona Bumi Penataran c. Jumlah kegiatan pengiriman tim kesenian dalam Festival 1 kali 1 kali Seni Pertunjukan d. Jumlah kegiatan pengiriman tim kesenian dalam Festival 1 kali 1 kali Dalang e. Jumlah kegiatan pengiriman tim kesenian dalam Festival 1 kali 1 kali makanan khas daerah f. Jumlah kegiatan upacara dan resepsi peringatan Hari Jadi 1 kali 1 kali Kabupaten Blitar 6 Terwujudnya pemeliharaan dan penambahan koleksi museum a. Jumlah kegiatan pemeliharaan Museum 1 paket 1 paket Penataran 7 Terwujudnya pemeliharaan kompleks wisata Candi Penataran a. Jumlah kegiatan pemeliharaan kompleks 1 paket 1 paket wisata Candi penataran Sumber : Dinas PORBUDPAR, 2015

Prestasi yang diraih Kabupaten Blitar di bidang budaya pada tahun

2014 adalah Juara II Penata Iringan Terbaik dalam Festival Dalang se-Jawa Timur yang diraih oleh HERI WAHYONO.


24.Urusan Statistik Urusan statistik pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp. 480.200.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 475.801.300,(99,08%).

Urusan

statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah. Beberapa kegiatan dilaksanakan bekerja sama

dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program Kegiatan

1) Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan anggaran

Rp.

Data/Informasi

405.450.000,-

dan

mendapat

terealisasi

alokasi

sebesar


Rp.

a) Penyusunan Data Statistik Daerah Kabupaten Blitar 2014

b) Penyusunan Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014


c) Tersedianya buku Deskripsi Potensi Kabupaten Blitar Tahun 2014, PDRB Kecamatan Tahun 2014, dan Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2014

d) Tersedianya Sistem Informasi Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah

2) Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Sosial dan Budaya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 74.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 74.725.000,-

(99,97%)

dilaksanakan

melalui

kegiatan

Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2014.


b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan statistik dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.46 Capaian Kinerja Urusan Statistik 2014

No

Indikator

Target

Capaian

1

Meningkatnya ketersediaan data dan informasi kinerja pembangunan daerah

5 macam publikasi

4 macam publikasi

1) Permasalahan dan Solusi

Keterbatasan ketersediaan data di SKPD serta besarnya beban kerja pengelola data SKPD mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan

data

perencanaan

pembangunan.

Diperlukan

peningkatan kesadaran bagi SKPD tentang arti pentingnya data untuk

perencanaan

sehingga

masing-masing

SKPD

dapat

menyediakan data-data sesuai dengan fungsi masing-masing SKPD.

25.Urusan Kearsipan Urusan kearsipan pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp. 127.602.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 127.526.950,(99,94%). Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan,

Arsip dan Dokumentasi. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut:

a) Program dan Kegiatan 1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


sebesar

Rp.

25.032.000,-

(99,70%)

yang


dilaksanakan melalui kegiatan Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika sebanyak 4 paket.

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi mendapat alokasi

anggaran

direalisasikan

sebesar

sebesar

Rp.

Rp.

102.495.000,-

102.494.950,-

dan

(99,99%)

dapat yang

dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis kearsipan yang diikuti oleh 125 orang staf desa/kelurahan b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan kearsipan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.47

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan 2014 No

Indikator

Meningkatnya sistem administrasi kearsipan % SKPD yang memiliki tata 2 kearsipan yang baik % tenaga kearsipan yang 3 memenuhi kompetensi dalam mengelola kearsipan Sumber : KPAD Kab Blitar, 2015 1

Target

Capaian

17

2

5%

42%

4.8%

40,5%

c) Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan

a) Ruang depo arsip sangat terbatas/sempit sehingga tidak mampu menampung arsip inaktif dari SKPD lain.

2) Solusi

a) Membangun Depo baru atau refungsi sebagian gedung eks gedung DPRD menjadi Depo.

b) Menghimbau kepada seluruh SKPD agar menyediakan ruang khusus untuk penyimpanan arsip inaktif.


26.Urusan Perpustakaan Urusan perpustakaan pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 88.662.500,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 88.073.250,- (99,33%). Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut:

a) Program dan Kegiatan Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pengembangan minat dan budaya baca.

b) Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah. c) Perpustakaan keliling.


a) Tersalurkannya pengembangan minat dan budaya bacaya melalui keikutsertaan lomba sebanyak 2 kali lomba.

b) Tersedianya bahan pustaka perpustakaan umum daerah sebanyak 1 paket.

c) Perpustakaan keliling sebanyak 175 kali.

b) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja urusan perpustakaan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.48 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan 2014

No

Indikator

Target

Capaian

1

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan a. % kunjungan masyarakat 8% 11% ke perpustakaan b. % perpustakaan sekolah desa/kelurahan yang 30% 25,7% dibina c. % peningkatan jumlah dan 5% 5,72% judul buku perpustakaan Sumber : KPAD Kab Blitar, 2015 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2014IV - 207

Salah satu putra Kabupaten Blitar pada tahun 2014 berhasil

menoreh prestasi dalam ajang Lomba Bercerita Anak TK/SD di Tingkat Provinsi dan berhasil meraih Juara Harapan II diraih oleh Dania Nawang Dwi Jayanti dari SDN Srengat I.

c) Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan

a) Lokasi Perpustakaan Daerah Kabupaten Blitar yang berada di

wilayah Kota Blitar tidak dapat melayani warga Kabupaten Blitar secara optimal.

2) Solusi

a) Mengusulkan pemindahan lokasi Perpustakaan Daerah Kabupaten Blitar ke wilayah Kabupaten, jika memungkinkan membangun

perpustakaan/menyediakan

perpustakaan untuk tiap kecamatan.

mobil

keliling

b) Mengusulkan penambahan tenaga pustakawan, serta sarana

dan prasarana lainnya untuk memaksimalkan pelayanan perpustakaan dan meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Blitar dalam rangka mencerdaskan masyarakat Kabupaten Blitar.

c) Refungsi sebagian eks gedung DPRD menjadi perpustakaan dan ruang baca.


B4B 4. Ketaha PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents