BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pekalongan selama tahun 2015 didasarkan pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 yang berisikan prioritas pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2015 dengan diselaraskan pada pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam

rangka

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

Kabupaten

Pekalongan selama tahun 2015 yang mencakup pelaksanaan kegiatan urusan wajib dan pilihan, maka telah dialokasikan pembiayaannya melalui APBD Tahun Anggaran 2015 yang pada prinsipnya merupakan program-program yang telah direncanakan dalam Kebijakan Umum APBD dan RKPD Tahun 2015. Semua program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2015 dirumuskan sebagai program dan kegiatan dalam mengatasi permasalahan dengan memperhatikan daya dukung potensi dan sumber daya yang tersedia. Kebijakan Umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian

yang

diharapkan

pada

setiap

urusan

pemerintahan

yang

dilaksanakan pada satu Tahun Anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan

tersebut

disusun

berdasarkan

aspirasi

masyarakat

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kabupaten Pekalongan.

dengan

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IV

Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

beserta

anggaran

belanja

langsung urusan, baik wajib maupun pilihan (tidak termasuk belanja langsung program

umum/rutin

SKPD)

yang

dilaksanakan

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan selama tahun 2015, akan diuraikankan berdasarkan pembagian urusan dimana ada satu urusan yang ditangani oleh beberapa SKPD dan sebaliknya ada beberapa urusan yang ditangani oleh satu SKPD. Program umum/rutin SKPD merupakan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kewenangan SKPD, baik urusan wajib ataupun pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi program dan kegiatan untuk masing-masing SKPD di Kabupaten

Pekalongan tahun 2015 secara utuh dan menyeluruh akan disampaikan dalam forum terpisah berupa Laporan Keuangan Daerah (LKD) yang sampai saat ini masih dalam proses, dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan setiap urusan tidak termasuk belanja langsung program umum/rutin SKPD yang terbagi dalam 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan sebagai berikut :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015

83


A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1.

URUSAN PENDIDIKAN Penyelenggaraan mewujudkan

masyarakat

Urusan

Pendidikan

Kabupaten

ditujukan

untuk

cerdas,

kreatif,

Pekalongan

berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan nilai - nilai kearifan lokal. Pelaksanaan program pendidikan telah menyebabkan makin berkembangnya kegiatan belajar mengajar di berbagai

jenjang

pendidikan.

Dengan

dilaksanakannya

program

pendidikan, pelayanan pendidikan diharapkan dapat menjangkau semua daerah di Kabupaten Pekalongan. 1.1. Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan : 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal; 2) Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah; 3) Pelatihan Guru PAUD Kabupaten Pekalongan; 4) Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Provinsi); 5) Kesejahteraan Pendidik PAUD (Propinsi); 6) Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Provinsi); 7) Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK (Provinsi); 8) Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi tingkat Kabupaten dan Pameran Produk desa Vokasi; 9) Lomba Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi; 10) Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Provinsi); 11) Penyelenggaraan

Apresiasi

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan PAUDNI Berprestasi (Provinsi); 12) Operasional Penyelenggaraan PAUD;


84


13) DAK Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik). b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan Kegiatan : 1) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah; 2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah; 3) Pengadaaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa; 4) Pengadaan Mebeluer Sekolah; 5) Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMp/SMPLB (Provinsi); 6) Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Provinsi) 7) Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Provinsi); 8) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Provinsi); 9) Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/SDLB (Provinsi); 10) Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa; 11) Operasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB; 12) Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP; 13) Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M); 14) Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan; 15) Fasilitasi Pembinaan Potensi siswa SD/SDLB (Provinsi); 16) Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah; 17) Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Provinsi); 18) Bintek Tiga Mata Pelajaran Ujian Sekolah; 19) Pembangunan Talud dan Peninggian Bangunan Halaman SD dan SMP; 20) Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar (PKP-SPM Dikdas) (APBN); 21) Lomba Jenjang Pendidikan Dasar; 22) Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Provinsi);


85


23) Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Provinsi); 24) Peningkatan Penguasaan Materi UN; 25) Pelatihan Guru Pembina Olimpiade Sains Nasional (OSN); 26) Pelatihan Kurikulum 2013 Jenjang Pendidikan Dasar; 27) DAK dan Pendampingan SD/SDLB 2016; 28) Pelatihan Guru Pembimbing Khusus Inklusi; 29) Pengadaan Mebelair SD (Provinsi); 30) Pengadaan Mebelair Pengganti SMP (Provinsi); 31) Pengadaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP/SMPLB (Provinsi). c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Pengembangan

kesenian

dan

Kebudayaan

Daerah

(Penyelenggaraan Pergelaran Seni Budaya dalam Hari Jadi Dan Tahun Baru); 2) Penyelenggaraan dan Pengiriman Lomba kreativitas Seni Budaya Non pelajar/Umum; 3) Kemah Seni Budaya Pelajar (SMP,SMA dan SMK) 4) Festival Anak Sholeh Indonesia ( FASI ) dan Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni ( MAPSI ). d. Program Pendidikan Menengah, dengan Kegiatan : 1) Penambahan Ruang Kelas Sekolah; 2) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga; 3) Pengadaaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa; 4) Pelatihan Kurikulum 2013 SMA/SMK; 5) Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu; 6) Liga Pendidikan; 7) Operasional Rutin SMA dan SMK; 8) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK (Provinsi); 9) Rehabilitasi Gedung SMA/SMK (Provinsi); 10) Pengadaan Alat Bengkel SMK (Provinsi);


86


11) Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Provinsi); 12) Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Provinsi); 13) Bimbingan Teknis Ujian Nasional; 14) Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional; 15) Oliampiade Sains Nasional Guru; 16) Lomba Kompetensi Siswa SMK; 17) Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka (Provinsi); 18) Lomba Jenjang Pendidikan Menengah; 19) Peningkatan Sarpras SMA/SMK (Provinsi). e. Program Pendidikan Non Formal, dengan Kegiatan : 1) Fasilitasi Hari Aksara Internasional ( HAI ) Dinas Pendidikan (Provinsi); 2) Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal; 3) Pameran Produk Desa Vokasi Tingkat Provinsi Dalam Memperingati Hari Aksara Internasional; 4) Penyelenggaraan Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA. f.

Program

Peningkatan

Mutu

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan, dengan Kegiatan : 1) Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas; 2) Pengiriman Pelatihan Calon Kepala Sekolah; 3) Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Propinsi); 4) Peningkatan Kualifikasi Ke S1 Pendidik Formal (Propinsi); 5) Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula; 6) Fasilitasi Peningkatan Guru Seni Budaya; 7) Penunjang Proses Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru PNS; 8) Pengelolaan Media Publikasi Ilmiah.

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan Kegiatan :


87


1) Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional; 2) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan; 3) Pelatihan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan; 4) Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi); 5) Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Provinsi); 6) Operasional Akademi Komunitas; 7) Pengadaan Sarana Prasarana Akademi Komunitas Negeri Kajen; 8) Pembelajaran Wisata Edukasi (Provinsi); 9) Fasilitasi Akreditasi Sekolah. 1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

pada

Urusan

Pendidikan

dilaksanakan melalui anggaran belanja langsung (tidak termasuk anggaran

belanja

langsung

rutin

SKPD)

sebesar

Rp87.885554.140,00 dan terealisasi sebesar Rp78.693.025.101,00 atau 89,54%. (Rincian Realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian

target

indikator

sasaran

Urusan

Pendidikan

tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program

dan

kegiatan-kegiatan

yang

mendukungnya

dalam tahun 2015. Keberhasilan pembangunan pada Urusan Pendidikan dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun 2015 adalah seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2015


88


NO 1

2

3

4

5

6

7

URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA TK dan PAUD APK PAUD Jumlah TK/RA sesuai standar SD/MI APK SD/MI APM SD/MI Angka Lulus UASBN SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Jumlah SD/MI sesuai Standar Nasional Pendidikan SMP/MTs APK SMP/MTs APM SMP/MTs Angka kelulusan UN SMP/MTs (%) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) Jumlah SMP/MTs RSBI (unit) SMA/SMK/MA APK SMA/SMK/MA APM SMA/SMK/MA Angka kelulusan UN SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Jumlah SMA/SMK/MA RSBI Pendidikan Kesetaraan a. 7% mendukung capaian APK Dikdas b. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 97% c. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 95% d. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 90% e. 60% usia 15 – 44 th belum sekolah terlayani pendidikan kesetaraan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) a. Angka Buta Aksara usia 15 tahun keatas selesai tahap pelestarian b. 15% Desa/Kelurahan di Jawa Tengah memiliki Taman Bacaan Masyarakat Kursus dan Kelembagaan

NAIK / TURUN (%)

2015

SATUAN

CAPAIAN 2014

TARGET

REALISASI

%

% Unit

37,89 3

50 4

58,28 5

1,17 1,25

53,81 66,67

% % % %

103,34 92,46 100 0,33

110 100 100 0,00

103,73 92,61 100 0,3

0,94 0,93 1,00 0,00

0,38 0,16 0,00 -9,09

Unit

45

35

45

1,29

0,00

% % %

99,84 81,32 99,64

100 100 100

99,85 81,34 100

1,00 0,81 1,00

0,01 0,02 0,36

%

0,29

0,3

0,19

0,63

-34,48

Unit

2

4

0

0,00

-1,00

% % %

67,66 99.95

85 100

67,95 100

0,80 100

0,43 0.05

0.3

0.22

0.28

127

- 7

2 2

0 0

0

0

Unit

2 2

0,00

-1,00

%

9,25

7

9,3

1,33

0,54

%

98,2

98

99

1,01

0,81

%

96,5

100

90

0,90

-6,74

%

92,5

94

99

1,05

7,03

%

35

60

25

0,42

-28,57

Orang

162

100

90

0,90

-44,44

%

18

30

56

1,87

211,11

%


89


NO

8 9 10

SATUAN

CAPAIAN 2014

TARGET

REALISASI

%

%

7,5

5

9

1,80

NAIK / TURUN (%) 20,00

%

13

10

12

1,20

-7,69

Unit

65

90

65

0,72

0,00

%

97

99,89

99,93

1,00

3,02

%

30

50

65

130

116,67

%

79,5

100

80

80

0,63

c. Persentase Guru SD/MI Sertifikasi

%

65

100

78

78

20,00

d. Persentase Guru SMP/MTs layak Mengajar e. Persentase Guru SMP/MTs Sertifikasi f. Prosentase Guru SMK Layak mengajar

%

94,3

100

100

100

6,04

%

72

100

86

86

19,44

%

100

100

100

100

0,00

URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA a. 5% pengangguran usia 1544 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup b. 10% lembaga PNF terakreditasi Jumlah Lembaga kursus yang bersertifikasi Angka Melek Huruf Pendidik dan Tenaga kependidikan a. Jumlah Guru TK/RA Layak Mengajar b. Persentase Guru SD/MI layak Mengajar

2015

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, 2016

Pada kebi-jakan di bidang pen-didikan, telah dice-tuskan beber-apa pilar dalam pen-ca-pa-ian Tujuan Pen-didikan Nasional oleh Menteri Pen-didikan Nasional yakni “Pilar Pembangunan Pendidikan”. a. Ketersediaan Pilar pertama adalah availability atau ketersediaan. Yang dimaksudkan ketersediaan ini adalah ketersediaan layanan pendidikan yang memadai sesuai dengan standar, baik standar pelayanan minimal (SPM) ataupun standar nasional pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan. Indikator pendidikan dalam kaitannya dengan ketersediaan dijelaskan sebagai berikut: 1) Jumlah Sekolah


90


Terkait dengan jumlah sekolah di Kabupaten Pekalongan memiliki 362 unit jumlah sekolah tingkat PAUD sampai tahun 2015, sedangkan untuk tingkatan SD ditahun 2015 berjumlah 629 unit mengalami penurunan jumlah sekolah dikarenakan ada 33 sekolah merger, tingkatan SMP berjumlah 125 unit dan tingkatan SMA berjumlah 60 unit, seperti tampak pada tabel hasil observasi dibawah ini: Tabel 4.2 Jumlah Sekolah di Kabupaten Pekalongan TINGKAT PAUD SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 362 362 662 662 662 629 125 125 125 125 68

60

60

60

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pekalongan, 2016

Berdasarkan tabel diatas memberikan informasi bahwa jumlah unit sekolah di Kabupaten pekalongan hingga 2015 untuk jenjang SMP dan SMA belum mengalami peningkatan sedangkan

untuk

jenjang

SD

mengalami

penurunan

dikarenakan ada 33 sekolah dasar yang merger per juli 2015. Sekolah merger ini dengan kajian sekolah tersebut berdekatan atau satu lokasi akan tetapi jumlah siswa mengalami penurunan, sehingga harus demerger untuk efisiensi baik itu sarpras maupun tenaga pendidiknya. Berkaitan dengan jumlah sekolah, dapat diketahui bahwa keadaan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten pekalongan dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan, serta implementasi pencapaian target dengan realisasi sangat tercapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.


91


2) Jumlah Guru Berkaitan dengan jumlah guru di Kabupaten pekalongan memiliki jumlah guru sampai dengan tahun 2015 tingkat PAUD berjumlah 2.719 orang, tingkatan SD berjumlah 6.172 orang, tingkatan SMP 2.564 orang sedangkan tingkatan SMA 1.869 orang, seperti tampak pada tabel dibawah ini: Tabel 4.3 Jumlah Guru di Kabupaten Pekalongan 2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI

TINGKAT PAUD SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

1.950 6.790 2.490 1.445

2.628 6.530 2.571 1.815

1.980 6.795 2.495 1.460

2.719 6.172 2.564 1.869

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pekalongan, 2016

Berdasarkan tabel di atas memberikan informasi bahwa jumlah guru sekolah di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2014 hingga 2015 mengalami peningkatan jumlah pada semua tingkat pendidikan baik PAUD, SMP dan SMA/SMK, khusus jenjang SD mengalami penurunan dikarenakan factor

sekolah

Berkaitan wawancara

merger

dengan dengan

yang

jumlah

telah

guru,

KABID

dijelaskan peneliti

Kabupaten

diatas.

melakukan Pekalongan

mengatakan bahwa jumlah guru di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun 2014 – 2015, serta implementasi pencapaian target dengan realisasi sangat tercapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, capaian realisasi jumlah guru dari tahun 2014-2015 juga mengalami peningkatan kecuali jenjang SD dikarenakan banyaknya sekolah yang merger.


92


3) Jumlah Murid Berkaitan dengan jumlah murid di Kabupaten Pekalongan memiliki 21.902 orang dalam tingkatan PAUD, tingkatan SD berjumlah 76.666 orang, tingkatan SMP 32.299 orang, serta tingkatan SMU berjumlah 26.362 orang, seperti yang tertera pada tabel yang berikut ini : Tabel 4.4 Jumlah Murid di Kabupaten Pekalongan 2014

TINGKAT

2015

TARGET REALISASI TARGET REALISASI

PAUD SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

11.115 108.450 41.395 21.300

21.402 99.478 41.261 24.460

11.555 108.500 41.415 21.354

21.902 98.270 41.342 24.023

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pekalongan, 2016

Berdasarkan informasi tabel diatas bahwa jumlah murid yang mengenyam pendidikan sekolah dari tahun 2014 hingga

2015

mengalami

peningkatan

pada

tingkat

pendidikan baik PAUD, dan SMA/SMK. Akan tetapi untuk jenjang SD dan SMP mengalami penurunan dikarenakan jumlah penduduk usia sekolah jenjang SD dan SMP memang

realitanya

turun.

Namun

pencapaian

target

realisasi tingkat pendidikan SD dan SMP pada tahun 2015 mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan target Renstra cenderung naik, akan tetapi realitanya tahun semakin tahun semakin turun. Jumlah

murid

di

Kabupaten

Pekalongan

mengalami

peningkatan di tahun 2014-2015, tetapi di tingkatan SD pada

tahun

2015

mengalami

penurunan

penurunan tersebut tidak signifikan,

walaupun

serta implementasi


93


pencapaian target dengan realisasi sangat tercapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan 4) Ratio Guru dan Murid Berkaitan dengan rasio guru dan murid di Kabupaten pekalongan memiliki rasio 1:05 di tingkatan PAUD, tingkat SD 1:16, tingkat SMP 1:18 dan tingkat SMA 1:15, hal tersebut bisa di lihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4.5 Ratio Guru dan Murid 2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI PAUD 1:05 1:05 1:05 1:05 SD/MI 1:16 1:16 1:16 1:16 SMP/MTs 1:17 1:16 1:17 1:16 SMA/SMK/MA 1:15 1:14 1:15 1:13 TINGKAT


Berdasarkan tabel hasil observasi diatas rasio guru dan murid berada pada rasio yang hampir sama tiap tahunnya, yaitu rata-rata

rasio

murid dan

guru di

kabupaten

Pekalongan 1: 18, hanya penempatan gurunya tidak merata, sehingga rasio guru dengan murid masing-masing sekolah di bawah 1:20. Untuk memperbaikinya perlunya penataan pemerataan guru, dan pada tingkat SMP/MTs pencapaian realisasi nya melebihi target yang ditetapkan artinya rasio mengalami peningkatan jumlah murid yang diampu oleh satu guru dalam ruang kelas. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas, disamping itu juga

untuk

mengukur

jumlah

ideal

guru

per

kelas

terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Ratio Guru dan Murid yang ditetapkan oleh SPM (Standar Pelayanan

Minimal)

Pendidikan

yaitu

1:32,


artinya

94


pencapaian yang ada di sekolah di Kabupaten Pekalongan melebihi target yang ditetapkan yang artinya berdampak baik pada proses belajar mengajar di sekolah. 5) Kondisi Ruang Kelas dalam Kondisi Baik Berkaitan dengan kondisi ruang kelas dalam keadaaan baik di Kabupaten Pekalongan memiliki 40 % ruang kelas dalam keadaan baik pada tingkatan PAUD, pada tingkatan SD 80,5%, tingkatan SMP 86,15% sedangkan pada tingkatan SMU 87,5 %, seperti terlihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4.6 Persentase Kondisi Ruang Kelas dalam Kondisi Baik 2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI PAUD 42 45 45 50 SD/MI 81 83 82 85 SMP/MTs 87 87.5 87.5 88 SMA/SMK/MA 84 87 86 90 TINGKAT


Berdasarkan tabel hasil observasi diatas persentase kondisi ruang kelas dalam kondisi baik pada tingkat PAUD hanya berkisar 30- 40 % dari total jumlah ruang kelas yang ada, untuk SD hanya berkisar 70% - 90%, sementara pada tingkat SMP dan SMA berkisar di 80- 87 %. Berkaitan dengan presentase kondisi ruang kelas dalam kondisi baik. Berdasarkan hasil wawancara diatas menandakan bahwa walaupun pencapaian target dan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan, namun indikator ini masih perlu untuk ditingkatkan sehingga kondisi ruangan kelas pada semua satuan pendidikan berada dalam kondisi yang baik, sehingga mendukung suasana dan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, Grafik menunjukkan capaian realisasi


95


persentase kondisi ruang kelas dalam kondisi baik dari tahun 6) Ratio Sekolah terhadap Murid Berkaitan

dengan

rasio

sekolah

terhadap

murid

di

Kabupaten Pekalongan memiliki rasio 116 untuk tingkatan SD, 258 untuk tingkatan SMP dan 265 untuk tingkatan SMA, seperti tampak pada tabel dibawah ini : Tabel 4.7 Ratio Sekolah Terhadap Murid 2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI SD/MI 162 135 163 116 SMP/MTs 365 265 365 258 SMA/SMK/MA 540 255 540 265 TINGKAT


Berdasarkan tabel hasil observasi diatas persentase rasio sekolah terhadap murid mengalami penurunan artinya jumlah murid yang ditampung pada tingkat sekolah semakin

sedikit,

yang

berarti

berdampak

baik

pada

kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Pekalongan. Hal ini juga berpengaruh terhadap distribusi siswa pada sekolah sekolah

yang

ada.

Namun

pada

jenjang

SMA

jika

dibandingkan dengan ratio ideal sekolah terhadap murid masih sangat jauh, dimana ratio ideal adalah 1:360 (SMA), artinya

melebihi

batas

ideal

ratio.

Oleh

karenanya

diperlukan upaya peningkatan dari segi jumlah sekolah pada level SMA/SMK/MA. b. Keterjangkauan Pilar

kedua,

affordability

atau

keterjangkauan.

Pilar

ini

menitikberatkan kepada prinsip pemenuhan hak dan keadilan


96


untuk memperoleh pendidikan bagi semua warga negara tanpa terkecuali, khususnya untuk daerah-daerah

terdepan dan

terpencil. Keterjangkauan ini juga termasuk faktor kenyamanan dalam pemberian layanan pendidikan bagi peserta didik. Indikator pendidikan dalam kaitannya dengan keterjangkauan dijelaskan sebagai berikut: 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Berkaitan

Angka Partisipasi

Kasar

(APK) didefinisikan

sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, atau berasal dari luar wilayah kabupaten. APK ini juga digunakan sebagai indikator pendidikan, mengingat masih tingginya siswa berusia lebih tua dari kelompok usia yang semestinya (over-age).

Tabel 4.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) TINGKAT

2014

2015


97


TARGET REALISASI TARGET REALISASI SD/MI 105 103.34 105 103.73 SMP/MTs 99.68 99.84 99.70 99.85 SMA/SMK/MA 65 67.66 70 67.95 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, 2016

Berdasarkan

tabel

diatas

terlihat

persentase

Angka

Partisipasi Kasar (APK) mengalami peningkatan ditiap tahunnya walaupun tidak cukup signifikan. Peningkatan ini memberi arti peningkatan partisipasi masyarakat usia sekolah untuk mengenyam pendidikan.

Angka tersebut

pada beberapa tingkat sekolah baik SD (2015), dan SMA (2015) pencapaian realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Capaian realisasi Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2014 sampai dengan 2015 tersaji dalam grafik berikut: Grafik 4.1 Capaian Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK)

2) Angka Partisipasi Murni (APM) Berkaitan Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia


98


sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu, Nilai ideal APM = 100%. Tabel 4.9 Angka Partisipasi Murni (APM) 2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI SD/MI 92,20 92,46 92,30 92,61 SMP/MTs 80,50 81,32 81,00 81,34 SMA/SMK/MA 45,10 46,73 45,20 46,98 TINGKAT


Berdasarkan

tabel

diatas

terlihat

persentase

Angka

Partisipasi Murni (APM) mengalami peningkatan ditiap tahunnya walaupun tidak cukup signifikan. Peningkatan ini memberi arti peningkatan partisipasi masyarakat usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai untuk mengenyam pendidikan. Angka tersebut pada beberapa tingkat sekolah baik SMP (2013 dan 2015) pencapaian realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan informasi diatas bahwa pencapaian angka partisipasi murni di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan tetapi ditahun 2014 -2015 tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut terjadi Karena masih ada penduduk usia sekolah SD di wilayah kabupaten pekalongan tidak Sekolah


99


di wilayah Kabupaten Pekalongan dan adanya siswa SD putus sekolah sekitar 0,34%. Sedangkan faktor yang menghambat, motivasi Siswa untuk sekolah dan Orang tua untuk

menyekolahkan

masih

rendah.

Hal

tersebut

sebenarnya sudah didukung dengan Pendidikan SD Negeri Gratis, Adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS), Adanya Bantuan Siswa Miskin. Adapun dari kabupaten pekalongan sendiri

sudah

mengupayakan

dengan

meningkatkan

motivasi siswa dan orang tua untuk menyekolahkan anak, dan

membantu biaya operasional kepada siswa dari

keluarga kurang mampu. Sedangkan

APM ditingkat SMP tidak memenuhi target

dipengaruhi oleh masih ada penduduk usia sekolah SMP di wilayah kabupaten pekalongan tidak Sekolah di wilayah Kabupaten Pekalongan dan adanya siswa SMP putus sekolah sekitar 0,49%. Factor yang menghampat indikator APM tingkat SMP adalah motivasi Siswa untuk sekolah dan Orang tua untuk menyekolahkan masih rendah. Sedangkan factor pendukung hal tersebut adalah

Pendidikan SMP

Negeri Gratis, Adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS), Adanya Bantuan Siswa Miskin. Agar mencapai sesuai target Kabupaten

Pekalongan

mengupayakan

peningkatang

dengan meningkatkan motivasi siswa dan orang tua untuk menyekolahkan anak ke jenjang SMP, dan membantu biaya operasional kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Capaian realisasi Angka Partisipasi Murni pada tahun 2014 hingga 2015 tersaji dalam grafik berikut: Grafik 4.2 Capaian Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM)


100


3) Angka Putus Sekolah Berkaitan dengan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Pekalongan di tingkatan SD dari tahun 2014 -2015 mengalami penurunan, penurunan tersebut yang paling signifikan di tahun 2015, sedangkan untuk tingkatan SMP juga terjadi penurunan yang signifikan ditahun yang sama, begitu juga dengan tingkatan SMA. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 4.10 Angka Putus Sekolah 2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI SD/MI 0,35 0,33 0,33 0,33 SMP/MTs 0,40 0,29 0,30 0,19 SMA/SMK/MA 0,80 0,30 0,70 0,38 TINGKAT



101


Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persentase angka putus sekolah pada semua tingkat pendidikan baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA menurun, artinya jumlah siswa yang putus sekolah pada tingkat pendidikan mengalami penurunan. Sementara pencapaian realisasi dan target terlihat bahwa

realiasi bahkan

melebihi target yang

ditetapkan. Berdasarkan dari informasi diatas bahwa Angka Putus Sekolah di kabupaten Pekalongan mengalami penurunan dan capaian target yang ditentukan selalu tercapai

tiap

tahunnya dan juga di semua tingkatan dari SD sampai tingkatan SMA, tetapi Angka putus sekolah Tidak 0%, karena memang ada siswa yang tidak mau melanjutkan sekolah sementara orang tuanya juga tidak mendorong untuk sekolah, selain itu juga karena bekerja, Faktor yang menghambat dalam hal ini adalah

motivasi Siswa untuk

sekolah dan Orang tua untuk menyekolahkan masih rendah, dan dorongan lingkungan sekitar untuk tidak melanjutkan sekolah tetapi bekerja serta hambatan ekonomi keluarga. Dalam hal ini pencapian indicator tersebut di pengaruhi faktor pendukung berupa

Pendidikan SD, SMP Negeri

Gratis,

Operasional

Adanya

bantuan

SD,SMP,SMA/SMK,

Adanya

SD,SMP,SMA/SMK.

Sedangkan

Bantuan capaian

Sekolah

(BOS)

Siswa

Miskin

realisasi

angka

putus sekolah pada tahun 2014 hingga 2015 tersaji dalam grafik berikut.


102


Grafik 4.3 Capaian Realisasi Angka Putus Sekolah

4) Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Tabel 4.11 Angka Melanjutkan dari SD ke SMP TINGKAT

2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI

SD ke SMP

85

90.5

85.5

92.75


Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persentase angka melanjutkan

dari

SD/MI

ke

SMP/MTs

mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya bahwa 80- 85 % siswa

yang

mengenyam

pendidikan

dari

SD/

MI

melanjutkan pendidikannya ke tahap SMP/MTs. Capaian realisasi indikator ini juga melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan.


103


Menurut informasi diatas bahwa capaian realisasi angka melajutkan

sekolah

di

semua

tingkatan

mengalami

peningkatan dan capainnya selalu meningkat di setiap tahunnya, pencapaian target realisasi angka melajutkan sekolah dapat dilihat pada grafik dibawah ini: 5) Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tabel 4.12 Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA TINGKAT


SMP ke SMA

73,5 77.4

74,5 79.84


Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persentase angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mengalami peningkatan,

sampai

dengan

tahun

2015

realisasi

persentase angka melanjutkan meningkat ke 79.84 %. Dapat dilihat bahwa persentase siswa yang melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA hanya berkisar di angka 7480

%.Artinya

bahwa

walaupun

terjadi

peningkatan

persentase dan capaian target berhasil, namun jumlah siswa

yang

tidak

melanjutkan

sekolah

ke

jenjang

SMA/SMK/MA masih cukup tinggi berkisar 25-20% dari jumlah siswa SMP/MTs yang ada. Menurut informasi diatas bahwa capaian realisasi angka melajutkan

sekolah

di

semua

tingkatan

mengalami

peningkatan dan capainnya selalu meningkat di setiap tahunnya, pencapaian target realisasi angka melajutkan sekolah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


104


Capaian

realisasi

persentase

angka

melanjutkan

dari

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari tahun 2014 hingga 2015 terlihat pada grafik berikut: c. Aspek Kualitas Pilar ketiga, quality atau kualitas pendidikan.Pilar peningkatan kualitas pendidikan merupakan pilar yang penting. Pilar peningkatan kualitas pendidikan merupakan kesinambungan yang tak terpisahkan dengan pilar pemerataan dan peningkatan akses pendidikan.Setelah keberhasilan program penuntasan wajib belajar 9 tahun sebagai wujud keberhasilan pilar pemerataan

dan

peningkatan

akses

pendidikan,

pilar

peningkatan mutu pendidikan kini harus menjadikan perhatian utama. Indikator

pendidikan

dalam

kaitannya

dengan

kualitas

dijelaskan sebagai berikut: 1) Angka Kelulusan Tabel 4.13 Angka Kelulusan 2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI SD/MI 100 100 100 100 SMP/MTs 98 98 99 100 SMA/SMK/MA 98 98 99 100 TINGKAT


Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persentase angka lulusan pada semua jenjang pendidikan SD, SMP, SMA mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun peningkatan tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan terkhusus pada tingkat pendidikan SMP/MTs.


105


2) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Tabel 4.14 Guru yang Memenuhi kualifikasi S1/DIV 2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI SD/MI 45 60 50 75 SMP/MTs 89 92,5 90 93,5 SMA/SMK/MA 97 98 98 100 TINGKAT


Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada semua jenjang pendidikan

baik

SD/MI,

SMP/MTs

dan

SMA/SMK/MA

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pencapaian realisasi dari masing masing jenjang pendidikan juga melebihi target. Namun, guru yang memenuhi kualifikasi pada jenjang SD/MI patut mendapat perhatian karena hanya 75% dari total guru yang ada. 3) Guru Bersertifikasi Tabel 4.15 Guru Bersertifikasi 2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI SD/MI 40 75 45 78 SMP/MTs 40 75 45 86 SMA/SMK/MA 96,2 96,5 96,5 97 TINGKAT


Berdasarkan

tabel

bersertifikasi

tiap

diatas tahunnya

persentase

guru

mengalami

yang

peningkatan

ditingkat SD/MI dan SMA/SMK/MA. Persentase Jumlah guru pada

jenjang

SD/MI

dan

SMP/MTs

perlu

mendapat

perhatian karena masih berada dibawah 90% dari jumlah


106


guru yang ada meskipun capaian realisasi tiap tahunnya pada semua jenjang pendidikan mengalami peningakatan. 4) Pencapaian Nilai Rata Rata UASBN dan UN Tabel 4.16 Pencapaian Nilai Rata Rata UASBN/UN 2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI SD/MI 7 7 7 7,1 SMP/MTs 7 6,8 7 7 SMA/SMK/MA 7 7,75 7 7,8 TINGKAT


Berdasarkan tabel diatas, nilai rata rata pada jenjang SD/MI mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2015 mencapai nilai rata rata 7.1. dan mencapai dan melebihi target, sementara pada tahun 2012 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai rata rata 7. Pada jenjang SMP/MTs,

nilai

rata

rata

tiap

tahunnya

mengalami

peningkatan walaupun tidak begitu signifikan, pada tahun 2015 nilai rata rata UN adalah 7.0, pada tahun 2015 semua mencapai target. Baik pada jenjang SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun2015. 5) Guru Layak Mengajar Tabel 4.17 Persentase Guru Layak Mengajar TINGKAT PAUD SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 30 75 85 85

45 75 100 100

40 85 90 90

65 100 100 100



107


Berdasarkan tabel diatas terlihat persentase guru layak mengajar pada jenjang pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan ini juga melebihi capaian dari target yang ditetapkan. Untuk guru layak mengajar pada jenjang PAUD dan SD perlu mendapat perhatian, karena hanya 65% untuk PAUD . d. Kesetaraan Kesetaraan dapat dilihat dengan Indeks Paritas Gender. Indeks Paritas Gender menunjukkan ada tidaknya kesetaraan gender antara partisipasi perempuan dan laki laki pada angka partisipasi Kasar (APK), APM, angka putus sekolah, angka kelulusan dan guru layak mengajar. Indikator Kesetaraan ini merupakan indikator keseimbangan kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender

di

bidang

pendidikan,

dapat

digunakan

untuk

memantau pencapaian tujuan keseimbangan gender dalam mendapatkan kesempatan pendidikan pada semua jenjang sekolah. Indikator pendidikan dalam kaitannya dengan kesetaraan gender dapat dilihat dari Indeks Paritas Gender pada beberapa indikator pendidikan yang dijelaskan sebagai berikut :


108


Tabel 4.18 Indeks Paritas Gender APK, APM, APS, Angka Kelulusan, dan Guru Layak Mengajar 2014 TARGET REALISASI 103,5 103,34 91,5 99,84 63,5 67,66 89,75 92,46 82 81,32 62,5 46,73 0,35 0,33 0,49 0,29 0,35 0,3 88,25 100 90 98 97,35 98 75 75 85 100 85 100

INDIKATOR TINGKAT APK

APM

APS Angka Kelulusan Guru Layak Mengajar

SD SMP SMA SD SMP SMA SD SMP SMA SD SMP SMA SD SMP SMA

2015 TARGET REALISASI 104 103,73 92 99,85 64 67,96 90,5 92,61 83 81,34 63 46,93 0,35 0,33 0,28 0,19 0,35 0,38 88,75 100 90,5 100 97,5 100 85 85 90 100 90 100


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kesetaraan gender antara perempuan dan laki laki mengalami perbaikan tiap

tahunnya.

Angka

ideal

yang

menunjukkan

adanya

kesetaraan gender adalah 100%. Sedangkan indeks Paritas Gender pada Angka partisipasi kasar, dan Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP dan SMA sudah baik, walau tingkat partisipasi masih lebih banyak oleh perempuan. Sementara Angka Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan baik SD, SMP dan SMA didominasi oleh laki laki. Pada indikator angka kelulusan telah terjadi kesetaraan gender,

dan

tidak

terlalu

signifikan

perbedaan

antara

perempuan dengan laki laki. Pada partisipasi penduduk usia SMA

untuk

SMA/SMK/MA, dibandingkan

menempuh

studi

penduduk penduduk

di

jenjang

perempuan

laki-laki.

Angka

pendidikan

lebih putus


dominan sekolah

109


didominasi oleh siswa laki-laki.Kondisi ini menunjukkan bahwa laki-laki putus sekolah lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Sementara untuk partisipasi guru layak mengajar masih didominasi oleh perempuan pada jenjang pendidikan SMP dan lebih dominan dominasi laki laki pada jenjang pendidikan SD dan SMA. Capaian realisasi persentase Indeks Paritas Gender APK, APM, APS, Angka Kelulusan, dan Guru Layak Mengajar dapat dilihat pada grafik berikut. e. Keterjaminan Pilar

kelima,

assurance

pendidikan.Lembaga

atau

Penjaminan

Mutu

penjaminan

mutu

Pendidikan

(LPMP)

merupakan lembaga formal yang dibentuk dengan tanggung jawab utama untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan. Jaminan mutu pendidikan harus lebih banyak dilakukan dengan berbagai studi dan evaluasi tentang faktor-faktor apa yang besar pengaruhnya untuk meningkatkan mutu pendidikan Indikator pendidikan dalam kaitannya dengan ketersediaan dijelaskan sebagai berikut: 1) Jumlah Sekolah Terakreditasi A Tabel 4.19 Jumlah Sekolah Terakreditasi A TINGKAT SD/MI

2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 76 80 77 82

SMP/MTs

31

33

32

35

SMA/SMK/MA

26

27

28

29



110


Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah unit sekolah yang terakreditasi A pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat keterjaminan kualitas sekolah semakin meningkat. Namun jika dibandingkan dengan jumlah sekolah ada secara keseluruhan pada semua jenjang pendidikan, maka jumlah sekolah yang terakreditasi masih tergolong sedikit, walaupun pencapaian jumlah sekolah semakin meningkat dan melebihi target yang telah ditetapkan. 2) Jumlah Sekolah Terakreditasi B Tabel 4.20 Jumlah Sekolah Terakreditasi B TINGKAT SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 484 501 485 500 71 71 70 70 12 14 13 15


Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah unit sekolah yang terakreditasi B pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dan penurunan pada jenjang pendidikan yang ada.Jumlah Sekolah terakreditasi B pada jenjang SD/MI mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan realisasi melebihi target yang ditetapkan. Pada jenjang SMP/MTs

mengalami

peningkatan

namun

pencapaian

realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara pada jenjang SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan.


111


3) Jumlah Sekolah Terakreditasi C Tabel 4.21 Jumlah Sekolah Terakreditasi C TINGKAT SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

2014

2015

TARGET REALISASI TARGET REALISASI 90 90 89 85 26

26

25

25

27

27

26

26


Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah unit sekolah yang terakreditasi C pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dan penurunan pada jenjang pendidikan yang ada. Jumlah Sekolah terakreditasi C pada jenjang SD/MI meningkat dari tahun 2013 ke 2015. Demikian halnya pada jenjang SMP/MTs yang mengalami penurunan, hal ini diakibatkan peralihan jumlah sekolah yang terakreditasi lebih baik (A, dan B). Pada jenjang SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan, melainkan tetap/ sama tiap tahunnya.

4) Jumlah Sekolah Belum Terakreditasi Tabel 4.22 Jumlah Sekolah Belum Terakreditasi TINGKAT SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA



Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah unit sekolah yang belum terakreditasi tidak mengalami penurunan. Jenjang SD masih sama dikarenakan kondisi sekolah yang


112


tidak memadai atai tidak mungkin terakreditasi, yaitu sekolah di daerah atas. Jenjang SMP dan SMA telah tercapai targetnya. 5) Jumlah RSBI Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada dikarenakan kebijakan untuk sekolah RSBI sudah dihapus. f.

Pendidikan Non Formal Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal

yang

dapat

dilaksanakan

secara

terstruktur

dan

berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar

nasional

pendidikan.

Pendidikan

nonformal

dimaksudkan sebagai satu bentuk layanan pendidikan yang bertujuan

sebagai

pendidikan

formal

pengganti, dalam

penambah,

rangka

dan

pelengkap

mendukung

pendidikan

sepanjang hayat. Adapun jenis pendidikan nonformal dapat berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan

dan

pelatihan

kerja.

Pendidikan

kesetaraan

meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis


113


taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Indikator pendidikan dalam kaitannya dengan pendidikan nonformal dijelaskan sebagai berikut: 1) Jumlah Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) Tabel 4.23 Jumlah KBM TINGKAT KBM

2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 108

108

108

108


Berdasarkan tabel diatas jumlah KBM (Kelompok Belajar Masyarakat) tiap tahunnya tidak mengalami penurunan maupun peningkatan. Hal ini berdampak baik, karena masyarakat beralih dan mengenyam pendidikan formal. Capaian

realisasi

jumlah

KBM

(Kelompok

Belajar

Masyarakat) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi jumlah KBM (Kelompok Belajar Masyarakat) pada tahun 2013 hingga 2015 dapat dilihat pada grafik berikut: a) Jumlah Peserta Tabel 4.24 Jumlah Peserta KBM TINGKAT PAKET A PAKET B PAKET C

2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 220 220 80 80 1.100 1.280 1.000 1.033 2.300 2.395 2.200 2.487


Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah peserta Program Paket A,B dan C mengalami penurunan tiap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015

114


tahunnya. Peserta program paket A pada tahun 2013 mencapai 240 orang menurun menjadi 80 pada tahun 2015, demikian halnya pada program paket B, 1.421 orang pada tahun 2013 menurun cukup tajam pada tahun 2015 menjadi 1.033 orang. Sementara pada program paket C, pada tahun 2013 peserta mencapai 2.477 orang, menurun menjadi 2.395 orang pada tahun 2014 dan meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 2.487 orang. Penurunan jumlah peserta program Paket A, B dan C ini berarti masyarakat telah beralih pada pendidikan formal. b) Jumlah Tutor Tabel 4.25 Jumlah Tutor TINGKAT PAKET A PAKET B PAKET C

2014 2015 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 28 156 715

28 158 720

28 158 718

28 160 721


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah tutor pada paket A mengalami masih tetap, 28 orang pada tahun 2014 sampai tahun 2015 dikarenakan paket A yang berkurang. Demikian halnya pada paket B, mengalami kenaikan

yang cukup signifikan dimana

pada tahun 2014 mencapai 158 orang naik jumlahnya menjadi 160 orang ditahun 2015. Pada program paket C, jumlah tutor mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke 2015.


115


c) Persentase Angka Lulusan Tabel 4.26 Persentase Angka Lulusan TINGKAT PAKET A PAKET B PAKET C



Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persentase angka lulusan program paket mengalami peningkatan tiap tahunnya, walaupun pencapaian target tidak tercapai. d) Jumlah Lembaga Kursus Tabel 4.27 Jumlah Lembaga Kursus URAIAN Lembaga Kursus

2014

2015

TARGET REALISASI TARGET REALISASI 64

66

67

69


Berdasarkan

tabel

diatas

terlihat

bahwa

jumlah

lembaga kursus tiap tahunnya meningkat dimana jumlahnya

pada

tahun

2014

sejumlah

66

unit,

meningkat menjadi 69 unit di tahun 2015. Hal ini berdampak baik bagi masyarakat, dimana mereka bisa mengenyam

ketersediaan

lembaga

pendidikan

keterampilan.


116


e) Jumlah Lembaga Kursus Bersertifikasi Tabel 4.28 Jumlah Lembaga Kursus Bersertifikasi 2014

URAIAN

2015

TARGET REALISASI TARGET REALISASI

Lembaga Kursus Bersertifikasi

37

37

38

38


Berdasarkan

tabel

diatas

terlihat

bahwa

lembaga kursus yang bersertifikasi

jumlah

tiap tahunnya

meningkat walau tidak signifikan jika dibandingkan dengan jumlah lembaga kursus yang ada. Pada tahun 2013

jumlah

lembaga

kursus

yang

bersertifikasi

sebanyak 36 unit sementara pada tahun 2015 menjadi 38 unit.

Capaian realisasi sesuai dengan target yang

telah ditetapkan. Selain indikator bidang pendidikan yang dikelompokkan kedalam enam aspek tersebut diatas, terdapat dua indikator pendidikan

yang

dipakai

sebagai

indikator

pembangunan

pendidikan pada level nasional yaitu: a. Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Angka Melek Huruf di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut :


117


Tabel 4.29 Persentase Angka Melek Huruf URAIAN


Angka Melek Huruf

90

97.6

95

99.7


Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa persentase angka melek huruf

di

Kabupaten

tahunnya.Pencapaian

Pekalongan

melebihi

dengan

meningkat target

yang

tiap telah

ditetapkan, dan bahkan pada tahun 2015 pencapaian melebihi target yaitu 99,7 % telah melek huruf. Hal ini menandakan keberhasilan program program pemerintah kabupaten terkait dengan pemberantasan buta huruf, baik dengan program wajib belajar 9 tahun, program pendidikan formal maupun pendidikan non formal. b. Angka Rata- Rata Lama Sekolah Yang dimaksud dengan Angka Rata Rata Lama Sekolah adalah lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas. Data angka rata rata lama sekolah di Kabupaten Pekalongan, untuk tahun 2015, Angka Rata Rata Lama Sekolah laki laki yakni 7,5 dan untuk perempuan 7.2 tahun. artinya penduduk rata rata mengenyam sekolah 7 tahun lebih. Angka ini diatas angka rata rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah yakni 7,09 tahun.

Perolehan prestasi pendidikan tingkat eks karesidenan, provinsi dan nasional tahun 2015 sebagai berikut : a. Kejuaraan Tingkat Provinsi


118


1) Juara I Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Penilik Tahun 2014 atas nama Endangsih Nugraeni R, SE.; 2) Juara II Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Pamong Belajar Tahun 2014 atas nama Drs. Sujud Marwoto ; 3) Juara III Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Instruktur Kursus Perhotelan Tahun 2014 atas nama Asih Juwandani, S.Pd. 4) Juara I Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Instruktur Kursus Tata BogaTahun 2015 atas nama Asih Juwandani, S.Pd. 5) Juara II Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Instruktur Kursus Baby Sitter Tahun 2015 atas nama Wike Praditasari, A.Md.Keb 6) Lomba

O2SN SD Tahun 2015 Cabang Senam Free Hand

Peringkat 3 Tingkat Provinsi Jawa Tengah a.n Isnaini SDN Tangkil Kulon 7) Lomba FLS2N Tahun 2015 Cabang Pidato Bahasa Indonesia peringkat 2 Tingkat

Provinsi Jawa Tengah a.n Yasfien

Ainun Zahra SDN 01 Paninggaran 8) Lomba Mapsi Tahun 2015 Cabang BTQ Peringkat 2 Provinsi Jawa Tengah a.n M. Ishom Ma’arif SDI Jetakkidul 9) Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) Tahun 2015 Siswa SMP Terbuka Peringkat 10 provinsi Jawa Tengah dari SMP Terbuka 1 Sragi 10) Lomba Sekolah Sehat Tahun 2014 Tingkat Eks Karesidanan Pekalongan Juara 1 dan Tingkat Provinsi Juara harapan II dari SMP 1 Kesesi 11) Peningkatan hasil UN SMA masing-masing dari peringkat 23 menjadi 20 untuk program IPA dan dari peringkat 17


119


menjadi 13 untuk program IPS Tingkat Provinsi Jawa Tengah. 12) Peningkatan hasil UN SMK dari peringkat 24 menjadi peringkat 22 tingkat provinsi Jawa Tengah. 13) Lomba Kreatifitas Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas untuk tahun 2015 meraih juara II tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk Guru SMALB Wiradesa atas nama Buntas Irmawati, S.Pd. 14) Lomba LKS SMK XXIV Kompetensi Farmasi tahun 2015 meraih Juara II Tingkat Provinsi atas nama Ivan Sulistyanto dari SMK Yapenda 2 Wiradesa 15) Lomba LKS SMK XXIV tahun 2015 meraih Juara III Electrical Instalation/commercial wiring Tingkat Provinsi atas nama Wawan Setiawan dari SMK N 1 Kedungwuni. 16) Lomba LKS SMK XXIV tahun 2015 meraih Juara I Electrical Instalation/commercial wiring Tingkat Provinsi atas nama Muhammad Adi Meluyo dari SMK Muhamadiyah Kajen. 17) Lomba LKS SMK XXIV tahun 2015 meraih Juara II Chemistry Tingkat Provinsi atas nama Nenti Febi Setiyahadi dari SMK Muhamadiyah Kajen. 18) Lomba Seni Siswa SMA tahun 2015 meraih Juara II Baca Puisi Tingkat Provinsi atas nama Salsabila Bahana Jagad dari SMA 1 Wiradesa. 19) Juara I POPDA SMA/SMK/MA tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 untuk Nomor Atletik Lari 100 M Putra atas nama Rian Setiawan dari SMA N 1 Bojong; 20) Juara II

POPDA SMA/SMK/MA tingkat Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2015 untuk Nomor Atletik Lari 800 M Putra atas nama Khamidun dari SMA N 1 Wiradesa;


120


21) Juara II


Tengah Tahun 2015

untuk Nomor Atletik Lompat Tinggi

Putri atas nama Dewi Yuliani dari SMA N 1 Bojong; 22) Juara II


Tengah Tahun 2015 untuk Nomor Atletik Lari 100 M Putra atas nama Rian Setiawan dari SMA N 1 Bojong; 23) Juara II


Tengah Tahun 2015

untuk Nomor Atletik Lompat Jauh

Putra atas nama Edhy Purwanto dari SMA N 1 Wiradesa; 24) Juara II


Tengah Tahun 2015

untuk Nomor Atletik Tolak Peluru

Putra atas nama Widodo Rahayu S dari SMA N 1 Bojong; 25) Juara II


Tengah Tahun 2015 untuk Nomor Bola Basket Putri atas nama Aisyah Rahman CS dari SMA N 1 Kajen; 26) Juara III


Tengah Tahun 2015

untuk Nomor Pencak Silat Kelas A

(39-43kg) Putri atas nama

Siti Melisah dari

SMA N 1

Bojong; 27) Juara II


Tengah Tahun 2015 untuk Nomor Renang 50M Gaya Dada Putri

atas nama Melia Shafira Lumasha dari

SMA N 1

Wiradesa; 28) Juara III


Tengah Tahun 2015

untuk Nomor Renang 100M Gaya

Dada Putri atas nama Melia Shafira Lumasha dari SMA N 1 Wiradesa; 29) Juara I

O2SN tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

untuk Nomor Loncat Tinggi Putri atas nama Dewi Yuliani dari SMA N 1 Wiradesa;


121


30) Juara III POPNAS XIII tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 untuk Nomor Atletik 4 X 100 M Estafet Putra atas nama Riyan Setiawan dari SMA N 1 Bojong; 31) Juara II MHQ (Musabaqoh Hidfzil Qur’an) Putri Tingkat Provinsi

atas nama Nurul Minati Tsaniah SMP Muh

Wiradesa. 32) Juara III Pidato Putra Tingkat Povinsi atas nama Nanang Sugiono SMP N 1 Lebakbarang 33) Juara III Tilawah Al-Qur’an Putri Tingkat Provinsi

atas

nama Makhi SMP N 2 Wiradesa. 34) Juara II Lomba Pengetahuan BTQ (Baca Tulis Al-Qur’an) atas nama Muhammad Isom Ma’arif dari SD Islam Jetak Kidul Wonopringgo. 35) Juara II

Pidato Bahasa Indonesia Tingkat Provinsi

Atas

nama Yasfin Ainun Zahra dari SDN Paninggaran 1 36) Juara II Baca Puisi Tingkat Provinsi Atas nama Sabilla Bahana Jagad, dari SMAN 1 Wiradesa 37) Juara Harapan II Tingkat Provinsi Jateng pada Apresiasi Seni Tradisional 38) Juara Harapan II Tingkat Provinsi Jateng pada Eksplorasi Cagar Budaya Purbalingga b. Kejuaraan Tingkat Nasional 1)

Juara Harapan II

(Peringkat V) Apresiasi PTK PAUDNI

Berprestasi Tingkat Nasional Kategori Penilik Tahun 2014 a.n. Endangsih Nugraeni R, SE; 2)

Siswa

Terbaik

Tingkat

Nasional

dalam

Kawah

Kepemimpinan Pelajar Tahun 2015 an. Akur Tumbun dari SMP 1 Kajen 3)

Lomba Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Berbasis Blog Guru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun


122


2015 dengan peringkat 3 besar a.n Nisa Us Sa’idah, S.Pd SDN 02 Pekiringanalit 4)

Lomba National Young Inventors Award tahun 2015 meraih Juara I Teknologi Robot Pembersih Udara atas nama Bayu Aji Setiawan dari SMK N 1 Kedungwuni.

5)

Lomba National Young Inventors Award tahun 2015 meraih Juara I Teknologi Robot Pembersih Udara atas nama Galih Yuli Dwi Atmaja dari SMK N 1 Kedungwuni.

1.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Belum optimalnya pelaksanaan seluruh program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dikarenakan keterbatasan anggaran dan terbatasnya jumlah pegawai; 2) Masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan, sementara anggaran untuk pemenuhan SPM terbatas dan Sekolah dilarang melakukan pungutan; 3) Masih belum merata dan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik di semua jejang pendidikan sehingga proses pembelajaran belum optimal; 4) Tenaga pendidik untuk pelaksanaan kurikulum 2013 belum optimal baik dari sisi pendekatan scientific dan sisi penilaian (Kognitif, psikomotorik dan afektif); 5) Masih

banyak

sekolah

yang

membutuhkan

anggaran

pemenuhan sarana dan prasarana karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah, sementara regulasi DAK, BOS, Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan APBN sudah jelas

pengaturan

peruntukannya

sehingga

tidak

bisa

dipergunakan selain yang telah ditentukan dalam Petunjuk Teknis;


123


6) Petunjuk teknis tentang pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun bantuan keuangan bidang pendidikan terbit

setelah

dilaksanakan

proses

dengan

penetapan proses

APBD

mendahului

sehingga perubahan

anggaran maupun perubahan anggaran akibatnya waktu efektif untuk melaksanakan kegiatan sangat singkat. b. Solusi Sekalipun dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Pekalongan dihadapkan pada kendala di atas, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang bagi upaya pencapaian tugas yang dapat dijadikan solusi pemecahan permasalahan yang ada, yaitu : 1) Mengoptimalkan dana dan SDM sesuai dengan skala prioritas, serta mengintensifkan koordinasi dengan UPT Pendidikan; 2) Mengoptimalkan penggunaan dana APBD baik dari sumber Provinsi

Jawa

Tengah

dan

Pemerintah

Pusat

untuk

pemenuhan SPM Pendidikan dan mengusulkan perubahan regulasi tentang sumbangan/iuran pendidikan di sekolah agar memudahkan masyarakat dalam berkontribusi untuk meningkatkan pendidikan. 3) Optimalisasi tenaga pendidik yang ada melalui pemenuhan jam mengajar yang sesuai mata pelajaran atau serumpun dan mengusulkan penambahan tenaga pendidik; 4) Pembinaan

Tenaga

Pendidik

melalui

Bimbingan

teknis/workshop dan mengoptimalkan pengawas dalam pendampingan proses pembelajaran;


124


5) Mengusulkan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah

untuk

pemenuhan

sarana

prasarana

pendidikan yang memadai; 6) Mengusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan

Provinsi

Jawa

Tengah

agar

petunjuk

Teknis

pelaksanaan DAK dan BANKEU lebih awal;

2.

URUSAN KESEHATAN Penyelenggaraan urusan kesehatan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Sehat selain sebagai salah satu hak dasar manusia, juga merupakan

salah

satu

faktor

yang

sangat

menentukan

dalam

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang bersama faktor pendidikan dan ekonomi menjadi ukuran untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di pihak lain, sehat mulai dari janin dalam kandungan, anak balita, remaja, dewasa dan usia lanjut juga perlu diupayakan dan diperjuangkan. Upaya pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan diantaranya dengan peningkatan upaya Promosi Kesehatan, Budaya hidup bersih dan sehat, penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial lainnya serta peningkatan SDM bidang kesehatan yang trampil dan professional dibidangnya. 2.1. Program dan Kegiatan

Urusan Kesehatan di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan oleh 3 SKPD, yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Kajen dan RSUD Kraton. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Kesehatan tahun 2015 sebagai berikut : Dinas Kesehatan


125


a.

Program Peningkatan Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan : 1) Pendidikan dan pelatihan Tehnis Fungsional; 2) Pelatihan Tenaga Medis/ Paramedis dan Non Medis Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

b. Program

Obat

dan

Perbekalan

Kesehatan,

dengan

kegiatan : 1) Pemenuhan

dan

Pemerataan

kebutuhan

Obat

dan

Perbekalan Kesehatan; 2) Operasional dan Penunjang Kegiatan UPTD Labkesda. c.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan : 1) Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD); 2) Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan; 3) Peningkatan Upaya Kesehatan Khusus; 4) Pengadaan Alat kesehatan dan penunjang Puskesmas ; 5) Perkesmas (Perawatan Kesehatan Masyarakat); 6) Administrasi Perkantoran Puskesmas; 7) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas.

d. Program Peningkatan Pengembangan dan pengelolaan Keuangan daerah, dengan kegiatan : 1) Administrasi pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan; 2) Sistem Informasi pengelolaan keungan Daerah. e.

Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayan

Masyarakat, dengan kegiatan : 1) Pengembangan medis Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat; 2) Revitalisasi Posyandu; 3) Pemberdayaan Masyarakat.


126


f.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat

g.

Program

Pengembangan

Lingkungan

Sehat

dengan

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat. h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, dengan kegiatan : 1) Pemberantasan Penyakit Menular; 2) Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber Binatang; 3) Pengamatan Penyakit dan Imunisasi. i.

Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

dengan

kegiatan : 1) Pelayanan perijinan Yankes Bidang Kesehatan; 2) Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional; 3) Persiapan Peningkatan Puskesmas menjadi PPK BLUD. j.

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dengan Kegiatan Jaminan kesehatan Daerah ( JAMKESDA).

k. Program Sarana

Pengadaan, dan

Peningkatan

Prasarana

dan

Puskesmas

Perbaikan

/Pustu

dan

Jaringannya, dengan kegiatan : 1) Pembangunan

dan

Rehabilitasi

Puskesmas/

Puskesmas

Pembantu; 2) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Online; 3) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda-4. l.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah.

m. Program

Pengawasan

Obat

dan

Makanan,

dengan

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. n.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dengan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak.


127


o.

Program Pengembangan Data dan Informasi, dengan Kegiatan Penyusunan Profil Kesehatan Daerah dan Survey IKM.

RSUD Kajen Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah

Sakit

Jiwa/Rumah

Sakit

Paru-

paru/Rumah Sakit Mata dengan kegiatan : a. Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT); b. Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III; c. Pengembangan Gedung Laboraturium; d. Pengadaan Ambulance Transport dan Pengadaan Alat Kedokteran dan Penunjang. RSUD Kraton Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

BLUD,

dengan

Kegiatan

Pelayanan

dan

Pendukung

Pelayanan Kesehatan BLUD. 2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan Kesehatan dilaksanakan menggunakan Belanja Langsung sebesar Rp253.979.913.882,00 (tidak termasuk belanja langsung rutin SKPD) dan dapat direalisasi sebesar Rp170.359.429.675,76 atau 67,08% (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Capaian target indikator sasaran Bidang Kesehatan tercermin dari realisasi indikator kinerja berupa Indikator SPM dan derajat kesehatan yang menunjukan keberhasilan pembangunan kesehatan melalui

pelaksaan

program-program

dan

kegiatan

yang

mendukungnya di tahun 2015. Capaian indikator kinerja pelayanan kesehatan yang telah dicapai di tahun 2015 sebagai berikut :


128


Tabel 4.30 Capaian Evaluasi Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2015 NO 1

URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA Angka kelangsungan hidup bayi

TAHUN 2015

CAPAIAN 2014

TARGET

REALISASI

per 1000 KLH

992,5

991,5

991,93

100,04

tahun

73,33

70,28

BPS

BPS

SATUAN

%

NAIK/ TURUN (%) -0,06

2

Angka usia harapan hidup

3

Persentase Balita Gizi buruk

%

0,09

1,2

0,07

5,83

-22,22

4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

%

96,6

100

94,9

94,90

-1,76

5

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

100

100

148,4

148,40

48,40

6

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas

%

101,1

98

105,03

107,17

3,89

%

100

100

100

100,00

0,00

8

Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani

%

92,48

88

80,49

91,47

-12,96

9

Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/ kelurahan Universal

%

98,88

99,7

100,63

100,93

1,77

%

100

100

100

100,00

0,00

7

10

Child Immunization

(UCI) 11

Cakupan Pelayanan Anak Balita

%

85,61

95

81,11

85,38

-5,26

12

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga miskin Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

%

100

100

100

100,00

0,00

%

100

100

100

100,00

0,00

14

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

%

95,9

83

92,2

111,08

-3,86

15

Cakupan peserta KB aktif

%

82,1

80,4

0

0,00

-100,00

13


129


Accute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000

per 100.000 penduduk

5

1

5

500,00

NAIK/ TURUN (%) 0,00

Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia Balita CDR TB Angka Kesembuhan TB Paru

%

78

91,5

136,9

149,62

75,51

% %

91 91

82,4 100

87 95,9

105,58 95,90

-4,40 5,38

20

Cakupan Penderita DBD yang ditangani

%

100

100

100

100,00

0,00

21 22

CFR DBD IR DBD (per 10.000 penddk)

% per 10.000 pddk

2,79 2

2,1 2,1

1 2,03

47,62 96,67

-64,16 1,50

23

Cakupan Penemuan dan penanganan Penemuan Penderita Diare Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

%

86

87

101

116,09

17,44

%

72,12

51,71

51,87

100,31

-28,08

25

Cakupan pelyanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten

%

45,71

80

RS

RS

26

Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam

%

100

100

100

100,00

0,00

27

Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif

%

100

100

100

100,00

0,00

28

Cakupan penemuan HIV/ AIDS tertangani

%

100

100

100

100,00

0,00

29

AKI per 100.000 KLH

per 100.000 KLH

243,75

120

141,06

85,07

-42,13

30

AKB per 1.000 KLH

per 1000 KLH

7,25

8,5

8,07

105,33

11,31

NO 16

URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA

penduduk < 15 tahun 17

18 19

24

SATUAN

TAHUN 2015

CAPAIAN 2014

TARGET

REALISASI

%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, 2016


130


a.

Kondisi Mortalitas Secara umum angka mortalitas tahun 2015, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.31 Indikator Angka Kematian Tahun 2015

NO 1 2

3

INDIKATOR

SATUAN

Angka kelangsungan hidup bayi AKI per 100.000 KLH

AKB per 1.000 KLH

per 1000 KLH per 100.000 KLH per 1000 KLH

CAPAIAN TAHUN 2014

TAHUN 2015 TARGET

REALISASI

NAIK / TURUN (%)

%

992,5

991,5

991,93

100,04

-0,06

243,75

120

141,04

85,07

-42,13

7,25

8,5

8,07

105,33

11,31


1) Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pekalongan terus mengalami penurunan, pada tahun 2014 AKB sebesar 7,25 per 1.000 kelahiran hidup, dan ada kenaikan di tahun 2015 (8.07) namun masih dibawah target Kabupaten. dengan jumlah kematian bayi riil sebanyak 126 bayi. Penyebab terbesar kematian bayi adalah BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) sekitar 41 kasus (32,53%), disusul kasus Akfisia (sesak napas) 32 kasus (25,39%), Pneumonia 11 kasus (8,73%), Sepsis 3 kasus (2,17%) Aspirasi 4 kasus (3,17%)sedangkan sisanya 27,77% kasus lainnya 35 kasus (Infeksi, kongenital, ikterus, dll) 2) Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan yang cukup signifikan, pada tahun 2014 Angka kematian ibu sebesar 243,75 per 100.000 kelahiran hidup, dan turun menjadi 141.06 tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya dukungan Program EMAS dari USAID yang

berperan

dalam

perubahan

manajemen


dan 131


tatalaksana dalam penanganan rujukan kebidanan diantara Fasilitasi kesehatan yang ada (Puskesmas dan Rumah Sakit), Penyebab terbesar kematian Ibu hamil : dari 22 kematian ibu pada tahun 2014 ,5 diantaranya disebabkan Keracunan kehamilan, 4 disebabkan pendarahan, 2 kasus jantung/ decomp, 1 Karena TB paru dan sisanya karena penyakit penyerta lainnya (10 kasus) b. Kondisi Morbiditas Angka morbiditas tahun 2015, sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.32 Indikator Angka Morbiditas Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8

JENJANG IR DBD (per 10.000 penddk) CFR DBD Cakupan Penderita DBD yang ditangani CDR TB Angka Kesembuhan TB Paru Cakupan penemuan HIV/ AIDS tertangani

Accute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000

penduduk < 15 tahun Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam Cakupan Desa/ kelurahan

NAIK / TURUN (%)

CAPAIAN TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

2

2,1

2,03

96,67

1,50

2,79

2,1

2,51

119,52

-10,04

100

100

100

100,00

0,00

91

82,4

87

105,58

91

100

95,9

95,90

5,38

100

100

100

100,00

0,00

5

1

5

500,00

0,00

100

100

100

100,00

0,00

TAHUN 2015

%

9

Universal Child Immunization (UCI)

100

100

100

100,00

0,00

10

Persentase Balita Gizi buruk

0,09

1,2

0,07

5,83

-22,22


1) Case Fatality Rate (CFR) Demam Berdarah Dengue


132


Angka Kematian /Case Fatality Rate (CFR) akibat penyakit DBD masih terjadi, dimana pada tahun 2015 masih mengalami kejadian sebesar dibandingkan

tahun

2014

2.51%, walaupun turun

(2,79%).

Masih

terjadinya

kematian akibat DBD kemungkinan karena keterlambatan membawa penderita ke Rumah Sakit/Pelayanan Kesehatan dan kurangnya pengetahuan keluarga penderita tentang tanda-tanda penyakit DBD serta kemungkinan karena penatalaksanaan penderita DBD yang kurang tepat di Rumah Sakit. 2) Cakupan penemuan dan penangan Pasien Baru TB BTA Positif Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+), didapat dari perhitungan persentase jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di wilayah kerja pada kurun waktu yang yang lalu. Tahun 2014 Dari 940 jumlah TBC BTA (+) yang diobati, ditemukan 852 BTA Positif (91%). namun ada penurunan ditahun 2015 sebesar 87%. (825 kasus) 3) Cakupan penemuan HIV/Aids tertangani. penderita HIV dapat diperoleh dari hasil perbandingan jumlah penderita pada tahun 2014 sebanyak 37 orang dibagi jumlah orang yang beresiko tertular HIV sebanyak 10.562 orang. Diperoleh hasil 0,34 dari target yang ditetapkan <0,5%. Hal ini dikarenakan belum semua penderita

HIV

ditemukan.

Angka

Estimasi

Penderita

HIV/AIDS kab Pekalongan adalah 400 orang dari tahun 2011 - 2015. 4) Accute flacid Paralysis (AFP)


133


Accute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 Th, AFP rate ditemukan 5 kasus (100%), tujuan

penemuan

kasus lumpuh

layuh di masyarakat

adalah untuk membuktikan bahwa kelumpuhan bukan disebabkan karena virus polio liar, specimen tinja dikirim ke laboratorium Biofarma Bandung. 5) Cakupan

Desa/Kelurahan

Universal

Child

Immunization (UCI) Cakupan Universal Child Immunization (UCI) tahun 2011-2014 mengalami peningkatan , tahun 2014-2015 tercapai 100%, sesuai Cakupan UCI berdasarkan target nasional (100%) .pencapainan imunisasi dasar lengkap di 285 desa pada wilayah Kabupaten Pekalongan tercapai kekebalan komunitas di 285 desa, dan Pencapaian

UCI

tingkat puskesmas mencapai 100 %.

c.

Hasil kegiatan penimbangan Balita yang dilaksanakan pada tahun 2015 sejumlah 69.599 Balita. Diperoleh data hasil prosentase balita gizi buruk sebesat 0.07% ( 46 balita) angka ini lebih rendah dari target yang ditetapkan 1.2% dan seluruh balita gizi buruk mendapatkan perawatan (100%) Tabel 4.33 Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 NO.

URAIAN

1.

Jumlah Posyandu

2.

Jumlah Balita

TAHUN 2014

2015

1387

1387

60.821

67.599


d. Kondisi Sanitasi Lingkungan


134


Kondisi Sanitasi Lingkungan tahun 2014 dibanding tahun 2015, digambarkan secara jelas pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.34 Kondisi Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 NO

JENJANG

1

Cakupan Jamban

2 3

Cakupan rumah Sehat Cakupan Sarana Air Bersih

TAHUN 2015

TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

65,4% 57,34% 83,14%

65 75 83

67,60% 64,64% 81,99%

NAIK / TURUN (%)

% 90,1% 99,44% 98,78%

2,2 7,3 -1,15


1) Cakupan Jamban keluarga di Kabupaten Pekalongan tahun 2015 sebesar 67,60%

yaitu dari perbandingan jumlah

penduduk yang mengakses sanitasi sebanyak 640.380 jiwa dengan banyaknya penduduk 947 312 jiwa Angka ini lebih baik disbanding tahun 2014, dimana cakupan jamban sebesar

57,34

%

dengan

meningkatnya

cakupan,

menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat/berperilaku sehat. 2) Cakupan rumah sehat tahun 2015 sebesar 64.64% yaitu dari jumlah rumah memenuhi syarat sehat sebanyak 117.369 rumah dibanding jumlah rumah seluruh sebanyak 181.574 rumah, sedangkan rumah yang diperiksa / dikunjungi sebanyak 14.467 rumah (7,97%) dan rumah dinyataka sehat sebanyak 45,45% (6575/14467) rumah .


135


Secara target 65 % cakupan ini belum tercapai, namun demikian meningkat dibanding tahun 2014 (57,34%). 3) Cakupan sarana air bersih tahun 2015 sebesar 81.99% yaitu perbandingan jumlah penduduk yang mengakses air minum

sebanyak

penduduk

776.755

jiwa

dengan

banyaknya

947 312 jiwa. Tahun 2015 akhir terjadi

penurunan dibanding tahun

2014 (83,14%). Hal ini

dikarenakan telah dilakukan ferifikasi data kepemilikan sarana.

e.

Kondisi Pelayanan Kesehatan Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan pemerintah Daerah selalu berupaya untuk mengembangkan sarana pelayanan kesehatan,baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan kesehatan agar tercipta pelayanan prima di setiap sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 4.35 Jumlah sarana / Prasarana dan capaian indikator pelayanan kesehatan diKabupaten PekalonganTahun 2015 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH 2014 2015

JENIS SARANA

Puskesmas Perawatan Puskesmas Non Perawatan Puskesmas pembantu Poliklinik Kesehatan Desa Posyandu Rumah Sakit Jumlah Dokter Jumlah Bidan Rasio Dokter per 1000 Penduduk

8 19 50 174 1387 3 54 278 0.098

8 19 49 174 1387 3 54 278 0.097

KET

1 RS swasta


Pada Tahun 2015 di Kabupaten pekalongan terdapat 3 Unit Rumah Sakit, yang terdiri dari 2 Rumah Sakit Pemerintah


136


yaitu RSUD Kraton (BLUD) dan RSUD Kajen (BLUD) serta 1 Rumah Sakit Swasta yaitu RSI Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Rasio Rumah Sakit di Kab.Pekalongan sebesar 0.034 per 1000 penduduk. Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 antara lain : Jumlah Puskesmas tahun 2015 sebanyak 27 Puskesmas terdiri dari 8 Puskesmas Perawatan dan 19 Puskesmas non perawatan

yang

tersebar

di

19

Kecamatan.

Puskesmas

Pembantu sebanyak 49 Unit, Pos Kesehatan Desa (PKD) 174 Unit, dan Posyandu sebanyak 1.387 Posyandu. Bila Jumlah Sarana Kesehatan (Puskesmas, Pustu, PKD dan

Posyandu)

dibandingkan

dengan

jumlah

Penduduk

sebanyak 911.915 Jiwa, diperoleh angka rasio 0.28 per 1.000 penduduk atau 2.8 per 10.000 Penduduk. Rasio Puskesmas 0.029 per 1000 penduduk dan Rasio Pustu sebesar 0.054 per 1000 penduduk. Jumlah Kunjungan Pasien Jamkesda di Sarana Pelayanan Kesehatan sebanyak 384.209 orang, atau 72.12%. dengan jumlah anggaran yang disediakan pemerintah Daerah sebesar Rp. 6.956.895.148,00. Laboratorium

Kesehatan

Daerah

(Labkesda)

melaksanakan pemeriksaan sampel bakteriologi, parasitologi, kimia dan sampel klinis. Kinerja UPTD Labkesda tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. 4.36 Kinerja UPTD Labkesda Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 PEMERIKSAAN

KIMIA

BAKTERI

FISIKA

Damiu

227

19

19

PDAM

98

91

91

Umum

49

224

52


137


Perizinan

44

17

17

Pamsimas

28

27

26

Kesling

34

44

44

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

Tabel 4.37 Capaian Indikatir Kinerja RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

NO. 1 2

TAHUN 2015

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

%

NAIK / TURUN (%)

Orang

143.150

130.679

132.268

101,22

92%

%

72,71

65 - 85

65,20

100

90%

LOS ( hari )

Hari

3,75

3 - 12

3,73

100

99%

TOI ( hari )

Hari

1,40

1-3

1,95

100

139%

BTO ( kali )

Kali

70,89

> 30

54,22

100

76%

NDR ( %o )

%o

16,56

< 25

21,91

100

132%

GDR ( %o )

%o

47,60

< 45

61,67

100

130%

INDIKATOR KINERJA Kunjungan Pasien Rawat Jalan Kunjungan Pasien Rawat Inap : BOR ( % )

Sumber : RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, 2016

Tabel 4.38 Capaian Indikator Kinerja RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 NO

URAIAN

SATUAN

STANDAR

CAPAIAN 2014

2015

Orang

62.929

69.248

Jumlah Pasien Masuk

Orang

11.329

11.823

BOR

%

60-85

LOS

Hari

TOI

1

Kunjungan Pasien Rawat Jalan

2

Kunjungan Pasien Rawat Inap 75,92

74,03

3-6

4,48

4,37

Hari

1-3

1,21

1,88

BTO

Kali

40 - 50

72,72

67,30

NDR

%o

< 25

16,39

16,08


138


GDR

%o

< 45

39,84

36,66

3

Kegiatan Penunjang

Tindakan

42.811

50.277

4

Kegiatan Pembedahan

Tindakan

2.966

3.365

Sumber : RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan, 2016

1) Dari tabel di atas dapat dilihat Angka Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur Rumah RSUD

Kraton

Sakit/Bed Occupancy Rate (BOR)

mencapai

65,20%

(per-Oktober

2015)

menurun dibandingkan tahun 2014 sebesar 72,71% dan masih lebih tinggi RSUD Kajen sebesar 74,03%. BOR dikatakan baik jika realisasinya 75% - 80%. 2) Rata-Rata Lama Perawatan Pasien (Length of Stay) RSUD Kraton mencapai 3,75 hari pada tahun 2015 lebih dan RSUD Kajen mencapai 4,37 hari, menurun dibanding tahun 2014 sebesar 4,48 hari. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan rumah sakit terhadap pasien cukup memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3 – 6 hari. 3) Pada tahun 2015 rata-rata tempat tidur dalam Kondisi Tidak Terisi Ke Kondisi Terisi Berikutnya (Turn Over Interval) di RSUD Kraton mencapai 1,11 (meningkat/menurun) yaitu 1,95 hari dibandingkan tahun 2014 dan RSUD Kajen mencapai 1,88 hari, mengalami kenaikan disbanding tahun 2014 sebesar 1,21 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien sudah mencapai ideal yaitu sesuai standard Kementerian Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari. 4) Frekuensi Pemakaian (Bed Turn Over) tahun 2015 RSUD Kraton mencapai 54,22 kali per tahun atau menurun dari tahun 2014 yang mencapai 70,89 kali per tahun. Sementara


139


di RSUD Kajen mencapai 67,30 kali per tahun di tahun 2015, menurun dibanding tahun 2015 sebesar 72,72 5) Angka Kematian Kasar (Gross Death Rate) merupakan angka kematian seluruh pasien dibanding pasien keluar hidup dan mati di RSUD Kraton pada tahun 2015 mencapai 61,67% pasien, yang mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 47,60%dan di RSUD Kajen angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar rumah sakit (GDR) tahun 2014 sebesar 36,66%, menurun dibanding tahun 2014 sebesar 16,39%. 6) Angka

Kematian

Bersih

(Net

Death

Rate)

yang

menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit lebih dari 21,91%o untuk RSUD Kraton pada tahun 2015, mengalami kenaikan dari tahun 2014 yang menunjuk angka 16,56%, dan di RSUD Kajen angka kematian diatas 48 jam (NDR) mengalami penurunan dari 16,39% tahun 2014 menjadi 16,08 di tahun 2015%. 7) Kegiatan pelayanan penunjang laboraturium, Fisioteraphy, Radiologi dan Hemodialisa di RS Kajen triwulan III tahun 2015 sebanyak 37.071 tindakan dan kegiatan pembedahan sebanyak 2.462 tindakan.

2.3. Permasalahan dan Solusi

a.

Permasalahan Walaupun program dan kegiatan bidang kesehatan secara umum telah mencapai sasaran, tetapi dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan, antara lain : 1) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 39 kasus Kematian Ibu (141,06 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2015 (Target MDG’s 2015 = 102/100.000 KH);


140


2) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan anak balita; 3) Masih rendahnya kualitas dan upaya untuk menciptakan lingkungan sehat; 4) Masih tingginya angka kesakitan terutama DBD,TB,dan Kusta; 5) Tingginya angka kematian akibat penyakit tidak menular; 6) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin; 7) Masih

kurangnya

kualitas

dan

kuantitas

Pelayanan

Kesehatan di Puskesmas dan puskesmas pembantu; 8) Masih kurangnya kualitas

dan

kuantitas

sarana

dan

prasarana di Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Pekalongan; 9) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat; 10) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; 11) Keterbatasan tempat pelayanan karena terbatasnya lahan; 12) Masih ada bangunan ruang perawatan RS yang rendah sehingga jika turun hujan rawan terjadi banjir; 13) Sebagian bangunan yang ada di RS belum sesuai dengan Hospital Design; 14) Jumlah Tenaga Medis yang ada saat ini belum sesuai dengan Kriteria Klasifikasi RS; 15) Belum terselenggaranya Pelayanan Unggulan; 16) Keterbatasan SDM terutama tenaga medis (dr.Spesialis); 17) Masih kurangnya SDM rumah sakit sesuai kompetensi; 18) Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Medis dan Non Medis.


141


b. Solusi Langkah - langkah yang diambil dalam menentukan kebijakan dan prioritas strategi untuk mengatasi permasalahan diatas, dapat dirumuskan suatu prioritas strategis untuk pemecahan masalah, yaitu : 1) Pemanfaatan tenaga kesehatan yang profesional berbasis kompetensi; 2) Menghasilkan sumber daya kesehatan

sesuai standar

Kompetensi; 3) Pengambilan keputusan berdasarkan bukti (evidence based) dan hasil penelitian kesehatan; 4) Pengelolaan pelayanan kesehatan berbasis kinerja dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan; 5) Peningkatan

kesadaran

Berperilaku Hidup Bersih Masyarakat

dan

masyarakat Dan

dalam

rangka

Sehat, Perbaikan

PerbaikanSanitasi

Lingkungan

Gizi serta

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dan Kejadian Luar Biasa (KLB); 6) Pengawasan di bidang ketersediaan, pemerataan, mutu dan pelayanan di bidang farmasi dan perbekalan kesehatan; 7) Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan; 8) Semua masyarakat terjamin pemeliharaan kesehatan; 9) Meningkatkan daya saing Rumah Sakit melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan pelatihan baik fungsional maupun manajerial secara berkesinambungan; 10) Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit untuk menunjang pengembangan pelayanan yang terpadu dan sesuai standar; 11) Memberikan pelayanan sesuai dengan mutu dan standar keselamatan pasien;


142


12) Mengembangkan Sistem Informasi Rumah Sakit guna membangun sistem keuangan dan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan agar dapat memperlancar pelayanan kepada masyarakat; 13) Implementasi akreditasi dalam penilaian akreditasi; 14) Mengusahakan

penambahan

tenaga

medis

(dokter

spesialis), melalui kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang mencetak dokter spesialis; 15) Mengirimkan petugas untuk mengikuti pelatihan (DIKLAT) yang diselenggaran oleh lembaga pelatihan teknis/profesi; 16) Pengadaan Sarana dan Prasarana Medis dan Non Medis yang sesuai Standar Pelayanan.

3.

URUSAN PEKERJAAN UMUM Pada dasarnya Urusan Pekerjaan Umum dengan tolok ukur dukungan

infrastruktur

berupa

sarana

dan

prasarana

fasilitas

jalan/jembatan turut berperan dalam keberhasilan pembangunan bidang ekonomi di suatu daerah. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar permukiman merupakan modal penting masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. Sedangkan pengembangan prasarana irigasi ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan air untuk kepentingan persawahan. 3.1. Program dan Kegiatan

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM). Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2015 sebagai berikut : Dinas Pekerjaan Umum a.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan:


143


1) Pembangunan Jembatan; 2) Penyusunan DED Jembatan Karangjati dan Kalijambe. b.

Program Pembangunan Saluran Drainase / Goronggorong,

dengan

kegiatan

Pembangunan

Saluran

Drainase/Gorong-gorong. c.

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan

dan

Jembatan, dengan kegiatan: 1) Rehabilitasi/Pemeliharan Jalan; 2) Rehabilitasi/Pemeliharan Jembatan; 3) Peningkatan Jalan; 4) Rehabilitasi Jalan; 5) Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi. d.

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Kebinamargaan, dengan kegiatan: 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan; 2) Pengadaan Alat-alat Kebersihan Jalan; 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat; 4) Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan; 5) Pengadaan Kontainer; 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan; 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kontainer. e.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

f.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan : 1) Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan; 2) Penataan Sarana Prasarana Ibukota Kabupaten; 3) Penataan Lingkungan Perbatasan; 4) Penyusunan DED Kawasan Surabayan - Sedayu;


144


5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kota. g.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan kegiatan: 1) Pengadaan Aspal; 2) Pendampingan

Program

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan (PPIP); 3) Pengadaan Semen; 4) Penunjang Kegiatan PLPBK PNPM Mandiri Perkotaan; 5) Pembangunan MCK; 6) Pengadaan LPJU Perdesaan; 7) Pembangunan Air Minum Perdesaan; 8) Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Pedesaan; 9) Penataan Lingkungan Pedesaan; 10) Penunjang

Kegiatan

Program

Peningkatan

Kwalitas

Pemukiman (P2KP). h.

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Lampu

Penerangan Jalan, dengan kegiatan : 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU; 2) Pengadaan LPJU; 3) Penataan dan Meterisasi LPJU; 4) Pengadaan Lampu Taman. Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Energi dan Sumber daya Mineral a. Program Pengendalian Banjir, dengan kegiatan : 1) Rehabilitasi/PemeliharaanBantaran Dan Tanggul Sungai; 2) MengendalikanBanjirPada Daerah Tangkapan Air Dan BadanBadan Sungai; 3) PeningkatanPembersihan Dan Pengerukan Sungai/Kali; 4) Peningkatan Pembangunan Pusat-PusatPengendaliBanjir; 5) Rehabilitasi/PemeliharaanRutin Sungai; 6) Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Rob.


145


b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan : 1) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK); 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air; 3) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun; 4) Peningkatan Jaringan Irigasi; 5) Penyusunan Pola Tata Tanam; 6) Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi; 7) Pengamanan dan Pengendalian Pemanfataan Aset Sumber Daya Air; c. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,

dengan

Kegiatan

Perencanaan

Pengembangan

Infrastruktur. 3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pekerjaan Umum tahun 2015 dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung urusan (tidak termasuk Belanja Langsung

program

Rp142.665.394.480,00

umum/rutin dapat

SKPD)

sebesar

terealisasi

sebesar

Rp123.146.344.265,00 atau 86,32% (Rincian Realisasi Program dan Kegiatan Terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Pekerjaan Umum tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2015. Kineja Urusan Pekerjaan Umum yang dicapai di tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 93,55% atau 6,45% di bawah target 100%. Pada tahun 2015, panjang jalan

yang

menjadi

kewenangan

Kabupaten

Pekalongan


146


sepanjang 573,58 km. Berdasarkan Jenis Permukaannya, di Kabupaten Pekalongan terdapat sepanjang 508,74 km jalan aspal, sepanjang 26,54 km jalan batu/kerikil, sepanjang 28,20 km jalan beton, dan sepanjang 0,3 km jalan tanah serta sepanjang 8,20 km jalan paving, sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.39 Jalan Berdasarkan Jenis Permukaannya Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5

URAIAN Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan

PANJANG (KM)

Aspal Batu/kerikil Beton Tanah Paving

2014

2015

NAIK/TURUN (Angka)

510,44 26,89 27,37 0,7 8,2

508,74 26,54 28,2 0,3 9,8

-1,7 -0,35 0,85 -0,4 1,6

(%) -0,03 -0,13 0,03 -0,57 0,19

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan, 2016

b. Pada tahun 2015, dari 573,58 km jalan di Kabupaten Pekalongan,

berdasarkan

Pekalongan

terdapat

Kondisi

sepanjang

Fisiknya, 448,94

di

km

Kabupaten jalan

baik,

sepanjang 88,40 km jalan sedang, dan sepanjang 25,14 km jalan rusak serta sepanjang 11,10 km jalan rusak berat, sebagaimana table berikut: Tabel 4.40 Jalan Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2015 NO

URAIAN

1 2 3 4

Jalan Baik Jalan Sedang Jalan Rusak Jalan Rusak Berat Total

PANJANG (KM) 2014

2015

430,79 87,62 41,22 13,95 573,58

448,94 88,40 25,14 11,10 573,58

NAIK / TURUN (Km) 18.15 0,78 -16,08 -2,85 0

(%) 0,04 0,01 -0,39 -0,20 0


c.

Jembatan dalam kondisi baik mencapai target 100,00%. Pada tahun 2015, prasarana jembatan di Kabupaten Pekalongan


147


sejumlah 312 buah, berdasarkan jenis konstruksinya terdapat 44 buah jembatan komposit, 3 buah jembatan busur, 246 buah jembatan beton, 13 buah jembatan plat dan 5 buah jembatan rangka baja, serta 1 buah jembatan gantung, sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.41 Jembatan Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7

URAIAN Jembatan Jembatan Jembatan Jembatan Jembatan Jembatan Total

Komposit Busur Beton Plat Rangka Baja Gantung

JUMLAH (bh) TAHUN TAHUN 2014 2015 44 44 3 3 246 246 13 13 5 5 1 1 312 312


d. Pada Tahun 2015, jumlah lampu penerangan jalan umum 169 buah atau mengalami kenaikan sebesar 69% dari target 100 buah. Jika dibandingkan dengan capain tahun 2014 sebesar 84 buah mengalami kenaikan sebesar 85 buah atau sebesar 101,19%. e. Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 mencapai 0,017% dan luas irigasi dalam kondisi baik mencapai 22.219,41 m2/ha. Tabel 4.42 Capaian Indikator Cakupan Irigasi Tahun 2015 NO

INDIKATOR

1

Rasio jaringan irigasi

2

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

2015

SATUAN

CAPAIAN 2014

%

0,017189

0,0144

0,017189

119,3681

m2/ha

22.219,41

22.923,63

22.219,41

96,92797

TARGET

REALISASI

%

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi & Sumber Daya Mineral Kabupaten Pekalongan, 2015


148


3.3. Permasalahan dan Solusi

a.

Permasalahan Permasalahan

yang

dijumpai

dalam

pelaksanaan

Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut : 1) Laju Kerusakan Jalan, Jembatan dan Kontainer Sampah serta Lampu Penerangan Jalan Umum lebih tinggi daripada kemampuan anggaran daerah untuk menangani; 2) Armada pengangkut sampah (Dump Truk dan Arm Roll), Kontainer Sampah dan Alat Berat (Walls Bina Marga) sebagian kurang layak karena sudah melampaui umur ekonomis yang berakibat pada tingginya biaya perawatan; 3) Terbatasnya ruang milik jalan menyebabkan rendahnya kapasitas pengembangan jaringan jalan, sehingga tidak dapat mengejar laju pertumbuhan jumlah kendaraan; 4) Drainase jalan yang buruk dan sebagian tanah yang labil menyebabkan tingginya kerusakan jalan; 5) Bertambahnya volume kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam; 6) Belum

optimalnya

peran

serta

masyarakat

terhadap

pemeliharaan infrastruktur umum (kurangnya kesadaran pengguna jalan akan batasan tonase jalan); 7) Semakin kompleknya permasalahan dibidang pengelolaan sumberdaya air energy dan sumberdaya mineral dimana pengelolaan sumberdaya air energy dan sumberdaya mineral tidak hanya mencakup aspekteknis namunjuga mencakup aspek sosial kemasyarakatan


149


8) Terjadinya alih fungsi areal pertanian menjadi wilayah pemukiman, pusat perdagangan dan industry yang akan mempengaruhi distribusi air untuk kepentingan pertanian maupun tata kelola air dalam rangka mencegah banjir. 9) Belum

optimalnya

fungsi

distribusi

jaringan

irigasi

dikarenakan kondisi fisik bangunan penunjang fungsi irigasi yang

rusak

dan

kurangnya

partisipasi

petani

dalam

pemeliharaan fungsi jaringan irigasi b. Solusi Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja telah diupayakan : 1) Melakukan pemantauan dan update kondisi infrastruktur jalan, jembatan, container sampah, lampu penerangan jalan serta infrastruktur lainnya secara terus menerus dan melakukan proses perencanaan secara berkesinambungan; 2) Pemecahan masalah dilakukan berdasarkan prioritas tingkat kerusakan jalan, jembatan, container sampah maupun lampu penerangan jalan umum; 3) Mengusahakan sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Pekalongan; 4) Mengusulkan tambahan sarana mobilitas (dump truck, arm roll, container, dan walls); 5) Peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan serta membangun jaringan jalan baru, dengan memprioritaskan pada wilayah perkotaan yang padat lalu lintas; 6) Melengkapi bangunan pelengkap jalan berupa saluran drainase, gorong-gorong dan talud/turap; 7) Melakukan perbaikan untuk mengembalikan fungsi jalan dan jembatan melalui penanganan pasca bencana alam;


150


8) Membuat perencanaan yang tidak hanya mengedepankan aspek

teknis

namun

juga

menyentuh

aspek

sosial

kemasyarakatan 9) Menyusun ulang perencanaan teknis dengan data yang terbaru sesuai dengan kondisi dilapangan 10) Perlunya anggaran yang lebih besar untuk merehabilitasi jaringan irigasi yang rusak.

4.

URUSAN PERUMAHAN Menurut Pasal 28 H amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang dikembangkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perumahan tidak hanya bersifat pembangunan perumahan dalam arti sempit, tapi juga meliputi infrastruktur dasar perumahan permukiman, misal pembangunan sarana air bersih, perbaikan fasilitas umum dan juga perbaikan lingkungan sehingga dapat tercipta perumahan permukiman yang sehat. 4.1. Program dan Kegiatan Urusan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Perumahan Tahun 2015 sebagai berikut : a. Program Pengembangan Perumahan, dengan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; b. Program

Peningkatan

Cakupan

dan

Kualitas

Penggunaan Pelayanan Air Minum, dengan Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS; c. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan Kegiatan Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi;


151


d. Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan : 1) Pengadaan

Peralatan

dan

Perlengkapan

Pemadam

Kebakaran; 2) Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. 4.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perumahan tahun 2015 dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp.935.566.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp846.935.080,00 atau 90,53%. (Rincian Realisasi Program dan Kegiatan Terlampir). Capaian

target

indikator

sasaran

Urusan

Perumahan

tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2015. Kinerja Urusan Perumahan yang dicapai di tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 4.43 Tabel Indikator Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2015

TARGET

REALISASI

%

20.064

24.000

69.490

289,54%

NAIK / TURUN (%) 246,34

unit

149.446

178.000

127.016

73,77%

-15,01

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2014

1.

Backlog Kebutuhan Rumah Rumah tangga pengguna air bersih

unit

2.

TAHUN 2015

3.

Rumah tangga berSanitasi

%

61,82

89

58,79

66,06%

-4,90

4.

Lingkungan pemukiman kumuh

%

10,52

10,72

10,49

97,85%

-0,29

Sumber : DPU Kabupaten Pekalongan, 2016

a. Indikator kerja urusan perumahan salah satunya ditunjukkan dengan tercukupinya kebutuhan rumah. Di tahun 2015, Backlog


152


kebutuhan rumah mencapai 69.490 unit atau 289,54% diatas target 24.000 unit b. Rumah tangga pengguna air bersih mencapai 127.016 unit atau 73,77% dibawah target 178.000 unit. Menurun sebesar 15,01% dibandingkan tahun 2014, Hal ini dikarenakan sebagian besar sumur dangkal yang selama ini diklasifikasikan sebagai akses air bersih tidak lagi dapat dikategorikan sebagai akses air bersih, karena sudah banyak yang tercemar terutama di wilayah Kabupaten Pekalongan bagian utara. c.

Rumah tangga bersanitasi mencapai 58,79% atau 66,06% dibawah target 89,00% dan mengalami penurunan sebesar 4,90% jika dibandingkan capaian tahun 2014. Penurunan ini karena klasifikasi akses sanitasi lebih ditekankan pada sanitasi yang memenuhi standard teknis, sehingga sepitank-sepitank yang

tidak

sesuai

dengan

standard

teknis

tidak

lagi

diklasifikasikan sebagai akses sanitasi. d. Lingkungan Pemukiman Kumuh mencapai 10,49% diatas target 10,72%, dan mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian tahun 2014. Hal ini berarti lingkungan kumuh sudah mulai tertata dengan baik dan akan terus dilakukan program kegiatan dalam rangka penataan lingkungan kumuh di Kabupaten Pekalongan. e. Program Pengembangan Perumahan untuk tahun 2015, terkait dengan

Kegiatan

Fasilitasi

Bantuan

Stimulan

Perumahan

Swadaya. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ditujukan untuk tersenggaranya rehab rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berbenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 730 unit. f.

Program Lingkungan Sehat Perumahan untuk tahun 2015, terkait dengan Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi ditujukan untuk 6 desa (Ds. Kapundutan Kec. Lebakbarang, Ds.


153


Banjarsari Kec. Talun, Ds. Harjosari Kec. Doro, Ds. Kaligawe, Kec. Karangdadap,Ds. Pajomblangan Kec. Kedungwuni, dan Kel. Pekajangan Kec Kedungwuni) di Kabupaten Pekalongan. g. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

untuk

tahun

2015,

terkait

dengan

Kegiatan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran dan

Kegiatan

Penunjang

Pelaksanaan

Pelayanan

Penanggulangan Bahaya Kebakaran. 4.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan

yang

dijumpai

dalam

pelaksanaan

Urusan Perumahan adalah sebagai berikut : 1) Tingkat kebutuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang cukup tinggi tidak sebanding sedangkan kemampuan pemerintah mengalokasikan anggaran terbatas; 2) Perencanaan urusan perumahan dan permukiman masih lemah belum adanya dokumen kebijakan strategi tentang penataan ruang perumahan dan permukiman sebagai pengendali pembangunan perumahan dan permukiman (Dokumen

RP3KP/Rencana

Pembangunan

dan

Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman); 3) Indikator

capaian

perumahan

dan

permukiman

perlu

ditetapkan bersama antar SKPD terkait; 4) Belum optimalnya kualitas pelayanan public perumahan permukiman; 5) Belum

lengkapnya

infrastruktur

dasar

permukiman

sehingga belum tercipta lingkungan yang sehat. b. Solusi


154


Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja telah diupayakan : 1) Melakukan

pemberdayaan

mengembangkan

kegiatan

masyarakat pembangunan

dengan sarana

dan

prasarana lingkungan permukiman berbasis masyarakat; 2) Penyusunan dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan (Dokumen RP3KP); 3) Standar

Indikator

Perumahan

dan

Permukiman

perlu

dirumuskan; 4) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat; 5) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin; 6) Perencanaan

sarana

prasarana

lingkungan

sehat

permukiman; 7) Di

masa

mendatang

perlu

dilakukan

koordinasi

dan

konsultasi yang lebih intensif dengan stakeholder terkait.

5.

URUSAN PENATAAN RUANG Penataan

ruang

adalah

proses

perencanaan

tata

ruang,

pemanfaatan pengendalian ruang dan pengendalian ruang dengan tujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai sentra pengembangan industri pengolahan dan perdagangan dengan tetap mempertahankan pertanian untuk mendukung perkembangan wilayah. Penataan ruang Kabupaten Pekalongan disusun sesuai potensi dan permasalahan baik internal maupun eksternal serta memperhatikan perencanaan tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi seperti RTRWN, RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kawasan Petanglong. Salah satu permasalahan dalam penataan ruang adalah adanya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian yang terjadi pada setiap tahun.


155


Penataan tata ruang Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2031 adalah untuk mewujudkan daerah sebagai sentra pengembangan industri pengolahan dan perdagangan dengan tetap mempertahankan pertanian untuk mendukung perkembangan wilayah. Penataan tata ruang

Kabupaten

Pekalongan

disusun

dengan

memperhatikan

kecenderungan dan arahan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaanya. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Pekalongan antara lain sebagai berikut : a.

Pengembangan prasarana perhubungan energi dan permukiman untuk menunjang sektor industri;

b.

Pengembangan

prasarana

penunjang

sektor

pertanian

dan

mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta mengembangkan pertanian pangan produktif berkelanjutan; c.

Pemantapan

perlindungan

kawasan

lindung

untuk

menjaga

kelestarian lingkungan sumber daya alam dan buatan; d.

Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk mendukung kemantapan sistem agropolitan yang berbasis pertanian dan ekowisata;

e.

Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan;

f.

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

5.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan untuk mendukung Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada tahun 2015, sebagai berikut : Dinas Pekerjaan Umum Program Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan :


156


1) Kegiatan Pembangunan Landmark; 2) Kegiatan Penataan Lingkungan Pusat Pemerintahan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi; 2) Kajian Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 3) Penyempurnaan

Sistem

Informasi

Database

Permukiman

Kumuh. 5.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penataan Ruang tahun 2015 dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan sebesar Rp8.678.884.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp6.266.547.876,00 atau 72,2%. (Rincian Realisasi Program dan Kegiatan Terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Penataan Ruang tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2015. Kinerja Urusan Penataan Ruang yang dicapai di tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut berikut : Tabel 4.44 Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2015 NO

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2015

SATUAN

TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

%

NAKIKTURUN (%)

1.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

%

28

25

30,51

122,04

8,96%

2.

Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan

%

0

18

0

0

0,00%

%

28,55

25

28

112

-1,93%

3.


157


NO 4.

INDIKATOR KINERJA Jumlah pengelolaan pertamanan

NAKIKTURUN (%)

TAHUN 2015

SATUAN

TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

%

buah

4

8

19

237,50

375,00%


a. Pada tahun 2015, Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB mencapai 30,51% atau 122,04% diatas target 25% dan mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 8,96%. b. Ruang Publik yang berubah peruntukannya mencapai 0% atau sangat

jauh

diatas

target

18%

dan

tidak

mengalami

peningkatan (stagnan) jika dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 0%. c.

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan mencapai 28% atau 112% diatas target 25% dan mengalami penurunan 1,93% dibandingkan tahun 2014 sebesar 28,55%.

d. Jumlah pengelolaan pertamanan tahun 2015

mencapai 19

buah atau mengalami kenaikan sebanyak 15 buah dari capaian tahun 2014 sebanyak 4 buah. 5.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah sebagai berikut : 1) Informasi tentang rencana tata ruang belum tersosialisasi secara luas dan lengkap kepada masyarakat; 2) Masih adanya kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang; 3) Masih kurangnya personil yang menangani penataan ruang daerah; 4) Masih kurangnya koordinasi dalam penataan ruang daerah;


158


5) Masih

rendahnya

kesadaran

masyarakat

dalam

pemanfaatan lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 6) Masih kurangnya koordinasi dalam penataan ruang daerah; 7) Informasi tentang rencana tata ruang belum tersosialisasi secara luas dan lengkap; 8) Masih adanya kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang; 9) Masih kurangnya personil yang menangani penataan ruang daerah; 10) Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau sebagai Fasilitas ruang public. b. Solusi Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja telah diupayakan : 1) Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah melalui BKPRD; 2) Menyusun RDTR sebagai penjabaran dari Perda RTRW; 3) Meningkatkan

sosialisasi rencana tata ruang kepada

masyarakat luas; 4) Meningkatkan

kemampuan

personil

yang

menangani

penataan ruang wilayah; 5) Mendorong SKPD agar memberikan laporan tepat waktu dan secara

bersama-sama

mensosialisasikan

pemetaan

pembangunan prasarana daerah kepada masyarakat; 6) Menegakkan aturan sesuai ketentuan terhadap pelaku pelanggaran rencana tata ruang; 7) Meningkatkan

koordinasi

dalam

perencanaan

dan

pengendalian pemanfaatan ruang melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;


159


8) Melengkapi regulasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah; 9) Meningkatkan sosialisasi rencana tata ruang daerah dengan membuat instrument sosialisasi yang efektif; 10) Peningkatan

kemampuan

personil

yang

menangani

penataan ruang daerah; 11) Pembangunan dan perawatan taman kota, diusahakan bisa menambah ruang terbuka hijau tiap tahunnya.

6.

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembanguna daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan

selaras

dengan

kebijakan

perencanaan

pembangunan

dari

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal ini diatur dalam UndangUndang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dan pada tahun 2015, memasuki RPJM Nasional III Tahun 2015-2019 sehingga redesign system dan mekanisme perencanaan pembangunan

di

daerah

perlu

dievaluasi

dan

dikoordinasikan

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan

para

pemangku

kepentingan

berdasarkan

peran

dan

kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan

pertimbangan

kondisi

dan

potensi

yang

dimiliki


sesuai

160


perkembangan

daerah

dan

Pembangunan

(Musrenbang)

nasional.

Musyawarah

merupakan

forum

Perencanaan

dimana

proses

penyusunan rencana pembangunan secara demokratis dan partisipatoris dilakukan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kemudian pada tingkat provinsi. Hasil dari Musrenbang provinsi kemudian dibawa ke musrenbang nasional yang merupakan sinkronisasi dari program kementerian/lembaga

serta

harmonisasi

Dekonsentrasi

dan

Tugas

Perbantuan. Musrenbang ini menghasilkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah sebagai pedoman penyusunan RAPBN. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan meliputi perencanaan umum (RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD, dan Renja) dan secara subtansi keberadaan dokumen tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis. Dalam kemiskinan,

rangka

mendukung

Pemerintah

Kabupaten

perencanaan Pekalongan

penanggulangan telah

menyusun

dokumen analisis data informasi kemiskinan. Dokumen tersebut sangat penting dalam rangka mendesain intervensi program dan kegiatan penanggulangan

kemiskinan.

Sehingga

intervensi

penanggulangan

kemiskinan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan perencanaan pembangunan di tingkat desa / kelurahan juga telah disusun data base profil desa / kelurahan. Data tersebut menjadi basis perencanaan semua program dan kegiatan yang dialokasikan ke tingkat desa / kelurahan. Sehingga program dan kegiatan dapat lebih tepat guna dan berdaya guna. 6.1. Program dan Kegiatan Pembangunan

urusan

perencanaan

pembangunan

di

Kabupaten Pekalongan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Organisasi Setda yang pada tahun 2015 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : Badan Perencanaan Pembanguna Daerah


161


a. Program

Pengembangan

Data/Informasi,

dengan

kegiatan : 1) Penyediaan dan Penyusunan Buku Kestatistikan; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Data Kestatistikan; 3) Identifikasi

Potensi

Indikasi

Geografis

Kabupaten

Pekalongan; 4) Penyusunan Profil Daerah (Provinsi). b. Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan : 1) Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD); 2) Pengadaan Alat Pendukung Pameran dan Display Ruang FPESD; 3) Fasilitasi Kerjasama Pengembangan Pertanian dan SDA. c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan : 1) Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pekalongan; 2) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); 3) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 4) Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV). d. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi; 2) Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Industri; 3) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan SDA dan Lingkungan. e. Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya;


162


2) Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN); 3) Koordinasi Pelaksananaan TMMD; 4) Fasilitasi Pengarusutamaan Gender; 5) Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) (Provinsi); 6) Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS) (Provinsi). f.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Penanganan Program AMPL Berbasis Masyarakat; 2) Penunjang Kegiatan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah); 3) Penyusunan Studi Perencanaan Area Publik Kabupaten Pekalongan; 4) Penyusunan Studi Identifikasi IPAL Komunal di Kabupaten Pekalongan.

g. Program Sosialisasi Dan Pengembangan Kreativitas Dan Inovatif, dengan kegiatan : 1) Fasilitasi Riset Daerah; 2) Lomba Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) dan Pameran Produk Inovasi (PPI). Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan

dan

Keluarga Berencana Program

Pengembangan

Data

dan

Informasi,

dengan

kegiatan : 1) Kegiatan Up dating dan analisis data informasi kemiskinan; 2) Kegiatan Penyusunan data base profil desa dan kelurahan. Bagian Organisasi Setda


163


a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan : 1) Kegiatan

Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Kinerja

Pemerintah Daerah (LAKIP PEMKAB) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); 2) Kegiatan

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

Pemerintah

Daerah; 3) Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 4) Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra). 6.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Alokasi anggaran belanja langsung untuk melaksanakan urusan perencanaan pembangunan (tidak termasuk anggaran belanja langsung rutin SKPD) sebesar Rp3.617.022.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.451.368.377,00

atau 95,42%. (Rincian

realisasi program dan kegiatan terlampir). Dalam perencanaan pembangunan dokumen perencanaan yang telah disusun tahun 2015 antara lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015; Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selain itu untuk pemenuhan data-data dalam perencanaan pembangunan

telah

disusun

koordinasi

perencanaan

dan

pengembangan kebijakan di Kabupaten Pekalongan, dan data-data perencanaan di bidang sosial budaya, bidang ekonomi serta bidang fisik prasarana. Kinerja makro urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda; tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda; dan penjabaran


164


program RPJMD ke dalam dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2015 juga telah melaksanakan evaluasi perencanaan pembangunan yaitu Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015. Sebagaimana

yang

diamanatkan

oleh

Peraturan

Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

bahwa

maksud dan tujuan dari evaluasi ini adalah agar tercipta konsistensi antara

kebijakan

dengan

pelaksanaan

dan

hasil

rencana

pembangunan daerah (terkait Renja SKPD), konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional, konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah, konsistensi antara RKPD dengan RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan (Terkait dengan Renja SKPD). Evaluasi ini penting, karena hasil evaluasi tersebut sebagai bahan penyusunan RKPD untuk periode selanjutnya;

indikator

penilaian

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan daerah; indikator penilaian kinerja SKPD; dan bahan penilaian

pencapaian

pembangunan

daerah

rencana dalam

aksi rangka

program

dan

kegiatan

mendukung pencapaian

sasaran Pembangunan Nasional. Secara

rinci

target

capaian

perencanaan pembangunan dapat

indikator

kinerja

urusan

dilihat pada tabel sebagai

berikut : Tabel 4.45 Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2015


165


NO 1 2 3

URAIAN Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

TAHUN 2015 TARGET REALISASI -

Buku

CAPAIAN 2014 -

Buku

Ada

Ada

Ada

100

Buku

Ada

Ada

Ada

100

SATUAN

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan, 2016

Salah

satu

indikator

yang

menjadi

sasaran

kinerja

pembangunan pada perencanaan tahunan didalamnya tersebut adalah

pengentasan

kemiskinan.

Berdasarkan

hasil

analisis

informasi kemiskinan Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan secara signifikan mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 13,51% dan pada tahun 2014 sebesar 12,57%. Sedangkan angka kemiskinan tahun 2015 belum dipublikasikan oleh BPS. Analisis

data

informasi

penanggulangan

kemiskinan

dilakukan pada 5 (lima) aspek dasar yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil analisis tahun 2015 diketahui bahwa dari aspek anggaran, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan

cukup

fluktuatif.

Pada

tahun

2014,

kegiatan

penanggulangan kemiskinan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp97.254.188.240,00

dan

tahun

2015

meningkat

menjadi

Rp161.453.641.348,00 Pada tahun 2015 telah disusun data base profil desa / kelurahan di 285 desa/kelurahan. Data base profil desa/kelurahan mencakup data potensi desa/kelurahan. Sehingga data tersebut sangat penting dalam penyusunan perencanaan khususnya yang terkait dengan pembangunan di desa/kelurahan. 6.3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan


166

% -


Permasalahan yang terkait dengan Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1) Minimnya

kesadaran

SKPD

dalam

pengelolaan

data,

statistik dan informasi yang diperlukan untuk menyusun alternatif-alternatif program pembangunan di Kabupaten Pekalongan; 2) Belum optimalnya koordinasi antar satuan kerja dalam

proses perencanaan pembangunan daerah; 3) Kurangnya

konsistensi

terhadap

program

yang

berhubungan data dan informasi dalam melaksanakan pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah yang sudah ditetapkan; 4) Masih kurang dipahaminya peran penting penyusunan

pelaporan sebagai bahan evaluasi serta landasan dalam perencanaan

pembangunan,

yang

mengakibatkan

penyajian data dari masing-masing SKPD tidak valid; 5) Masih kurangnya kapasitas sumberdaya perencanaan yang

ada sehingga

menyebabkan kurang efektifnya proses

perencanaan. b. Solusi Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut yang telah dilakukan adalah : 1) Perencanaan

hendaknya

dilaksanakan

dengan

prinsip

partisipatif, kesinambungan, dan holistik; 2) Meningkatkan koordinasi, konsistensi dan komitmen dengan SKPD

dalam

penyusunan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah; 3) Perlunya pemahaman, keterpaduan dan kerjasama yang baik

dalam

penyusunan

pelaporan

ditingkat


SKPD,

167


kebutuhan

informasi/laporan

dapat

segera

diperoleh

sebagai pendukung dalam proses perencanaan. 4) Perencana harus memiliki pemahaman teknis mendasar mengenai

peraturan

tangungjawab

pelaporan

perundangan, pembangunan

tupoksi

dan

sebagai

dasar

bahan evaluasi dalam perencanaan pada tahun berikutnya.


168

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents