PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV

13. URUSAN SOSIAL Pembangunan urusan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk kedalam kategori Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi berkesejahteraan sosial. Kondisi dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Secara konstitusional, pembangunan urusan sosial merupakan jawaban terhadap amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial

menjawab

pertanyaan

tentang

bagaimana

meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS termasuk di dalamnya fakir miskin dan anak telantar. MDG's merupakan kesepakatan komunitas internasional terhadap penurunan angka kemiskinan di mana Indonesia ikut menandatanganinya. Dengan Konstitusi negara yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 memperkuat Indonesia untuk mewujudkan komitmen MDG's tersebut yang ditujukan bagi PMKS. Kesejahteraan sosial bagi PMKS dimaksud dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan sesuai dengan MDGs. Dengan demikian diharapkan arah pembangunan urusan sosial memiliki relevansi yang kuat dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan undang-undang lainnya, serta MDG's yang harus dicapai pada tahun 2015. Oleh karena itu perlu ada komitmen kuat dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan hal tersebut. Pembangunan urusan sosial di Kabupaten Pekalongan diarahkan untuk

meningkatkan

taraf

hidup

masyarakat

dengan

memberikan

pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga diharapkan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2014

178


BAB IV

masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan mengoptimalkan fungsi dan peran serta dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dunia usaha dan masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dengan bekerja seoptimal mungkin agar pelayanan kepada PMKS ini dapat memberikan manfaat dan

kemajuan

hidup bagi masyarakat yang seharusnya

memperoleh pelayanan. Selain itu pembangunan urusan sosial juga diarahkan untuk mensikapi bencana yang kemungkinan terjadi sehingga dapat dilakukan tindakan prefentif dan menanganan selama bencana serta pasca bencana yang terjadi. 13.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Urusan Sosial pada Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan : 1) Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa; 2) Fasilitasi Bagi Penyandang Cacat dan Lansia; 3) Fasilitasi Pengiriman PMKS dan PSKS ke Panti dan Provinsi. b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Kinerja TKSK Kabupaten Pekalongan. 2) Bimbingan Manajemen Organisasi Panti, Non Panti, PSM dan Karang Taruna. c. Program

Pelestarian

Nilai-Nilai

Kepahlawanan

dan

Kesetiakawanan Sosial, dengan kegiatan : 1) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Taman

Makam

Pahlawan

“Bhakti Wiratama”.


179


BAB IV

2) Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan Renungan Suci dan Ziarah Mandurorejo. d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan : 1) Fasilitasi Pelaksanaan PKH 2) Peningkatan

Kapasitas

Perlindungan

Sosial

Korban

Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, dengan kegiatan Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga. b. Program

Pencegahan

Dini

Dan

Penanggulangan

Bencana Alam, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Logistik Bencana; 2) Peningkatan

Kemampuan

dan

Keterampilan

Penanggulangan Bencana; 3) Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Masyarakat Rentan Bencana; 4) Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pekalongan; 5) Sosialisasi dan Sadar Bencana Bagi Masyarakat; 6) Gladi Manajemen Bencana; dan 7) Pembangunan Early Warning System (EWS) di Daerah Rawan Longsor. 13.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Sosial dilaksanakan dengan anggaran belanja Langsung Urusan (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD) sebesar

Rp1.636.727.000,00

dan

terealisasi


sebesar

180


BAB IV

Rp1.590.306.800,00 atau 97,16%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian realisasi program dan kegiatan Urusan Sosial terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 4.30 Kinerja Urusan Sosial Tahun 2014 NO.

INDIKATOR KINERJA

1.

Panti Sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan pusat rehabilitasi yang menyediakan sarana, dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. PMKS yang Memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar. Porsentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Porsentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana, dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Porsentase (%) penyandang cacat fisik, mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Porsentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Porsentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

TAHUN 2013 11

TAHUN 2014 TARGET REALISASI 11 11

100

97,33

100

2,96

4,58

0.33

0

6

0

0,55

0,51

1,12

100

100

100

100

100

100

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan, 2014

Dari data diatas dapat diketahui capaian target pada tahun 2014 hampir semuanya terpenuhi, dan hanya satu yang tidak terpenuhi yaitu PMKS yang menerima program pemberdayaan


181


BAB IV

sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Hal ini karena pada tahun 2014 tidak ada program pemberdayaan sosial yang dialokasikan pada APBD Kabupaten Pekalongan. Dalam

kerangka

kesejahteraan

sosial,

pembangunan

kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan,

pelayanan

terhadap

Penyandang

Masyarakat

Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga diharapkan masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan mengoptimalkan fungsi dan peran serta dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dunia usaha dan masyarakat dalam Usaha Kesajahteraan Sosial (UKS). Dengan bekerja seoptimal mungkin agar pelayanan kepada PMKS ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan hidup bagi masyarakat yang seharusnya memperoleh pelayanan. Kondisi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kabupaten Pekalongan terbagi dalam 26 kriteria. Prioritas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat penanganan

dan

pelayanan

sosial

yang

paling

menonjol

berdasarkan pendataan tahun 2014 adalah Keluarga Fakir Miskin (KFM) sejumlah 33.833 KK, 107.876 jiwa, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebanyak 4.668 jiwa, Penyandang Cacat Tubuh baik anak maupun dewasa (PCT) sebanyak 3.927 jiwa, Anak dan Balita Terlantar (AT & ABT) sebanyak 879

jiwa, dan Korban

Bencana Alam (KBA) sebanyak 33 KK 84 jiwa. Tabel 4.31 Populasi PMKS Tahun 2013 dan 2014 TH 2013 NO 1.

JENIS PMKS KFM

KK

JIWA

48.553

152.019

TH 2014 Yang Sudah Dilayani 730

KK

JIWA

33.833

107.876


Yang Sudah Dilayani 12.694

182


TH 2013 NO

JENIS PMKS

KK

JIWA

2. 3. 4. 5.

PRSE PCT AT & ABT KBA

11.243

5.418 1.995 1.381 56.210

BAB IV

TH 2014 Yang Sudah Dilayani 50 104 95 21.540

KK

JIWA

33

4.668 3.927 879 84

Yang Sudah Dilayani 250 380 -

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Pekalongan, 2014

Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial tidak lepas dari peran para

stakeholder/pemangku

Kesejahteraan

Sosial

seperti

kepentingan Dunia

/

Usaha,

Potensi pekerja

Sumber sosial

profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana/Tagana, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna,

Lembaga

Konsultasi

Kesejahteraan

Keluarga

(LK3),

Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). PSM bekerja tanpa pamrih untuk mengupayakan penanganan terhadap PMKS di wilayah mereka berdomisili, seperti merintis usaha ekonomi produktif yang nantinya bisa menghasilkan untuk membantu para penyandang masalah dari segi keuangan seperti bantuan untuk anak yatim dan juga anak yang tidak mampu yang masih sekolah, dan meningkatkan taraf hidup keluarga yang rawan sosial ekonomi. Peran TKSK juga sangat penting dalam mendukung program dan kegiatan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. TKSK adalah kepanjangan tangan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kecamatan dimana TKSK tersebut bertugas. TKSK bekerja sama dengan Kecamatan dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menangani segala permasalahan sosial yang ada dan mendesak di masyarakat, penanganan

penyandang cacat,

penanganan

orang/anak/bayi

terlantar, penanganan fakir miskin, penanganan lanjut usia


183


BAB IV

terlantar, dan membantu dalam penanganan bencana alam yang berkoordinasi dengan BPBD. Disamping

melakukan

program

dan

kegiatan,

pembangunan urusan sosial juga dianggarkan melalui belanja bantuan sosial yang pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp7.102.050.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.328.720.000,00 atau 89,11% yang digunakan antara lain untuk bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kepemudaan, keagamaan serta bantuan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana dan jaminan sosial. Juga dianggarkan

melalui

Belanja

Tidak

Terduga

sebesar

Rp4.145.788.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.186.575.000,00 atau 28,62% yang digunakan untuk penanganan bencana yaitu pembangunan/perbaikan sarana prasarana umum seperti jembatan, pembangunan bronjong, turap dan rehab gedung sekolah akibat bencana alam. 13.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Masih banyaknya jumlah PMKS yang belum terlayani; 2) Belum

optimalnya

peran

serta

dunia

usaha

dalam

penanganan PMKS; 3) SDM Kesejahteraan Sosial yang masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas. b. Solusi 1) Menentukan prioritas pelayanan terhadap PMKS yang disesuaikan dengan basis data PMKS yang ada dan melihat kebutuhan PMKS yang perlu penanganan segera sehingga pelayanan dan penanganan dapat tepat sasaran;


184


2) Meningkatkan

koordinasi

dengan

para

BAB IV

pemangku

kepentingan/stakeholder dalam penanganan PMKS, agar penanganan PMKS dapat lebih optimal; 3) Pelatihan Taruna Siaga Bencana/TAGANA, pekerja sosial dan juga TKSK agar lebih siap dan handal dalam upaya penanganan permasalahan-permasalahan sosial.

14. URUSAN KETENAGAKERJAAN Upaya perluasan lapangan kerja perlu dilakukan seiring dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja pada periode tertentu, dimana pengukurannya didasarkan pada perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, menunjukkan perkembangan yang meningkat. Dalam mengatasi masalah meningkatnya jumlah angkatan kerja telah

dilakukan

beberapa

upaya

khususnya

dalam

menstimulasi

munculnya lapangan pekerjaan baru maupun penyiapan bagi pencari kerja agar siap pakai, diantaranya menempatkan tenaga kerja melalui program Antar Kerja Lokal, program Antar Kerja Antar Daerah dan program Antar Kerja Antar Negara. Disamping itu dilakukan pula upayaupaya pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja serta program transmigrasi. Pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Pekalongan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para pencari kerja sehingga nantinya mampu bersaing di dunia pasar kerja dan dunia usaha sebagai tenaga kerja yang siap pakai, dengan mengadakan pendidikan pelatihan, ketrampilan bagi para pencari kerja


185


BAB IV

yang belum bekerja dan juga memberikan pelayanan informasi penempatan tenaga kerja baik didalam maupun diluar negeri. Selain itu juga pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, antara pekerja dan pengusaha dan juga antara pengusaha dengan serikat pekerja. Oleh karena itu diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang mencakup pengawasan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pengawasan perlindungan atas hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja sehingga mencegah adanya kasus-kasus perselisihan antara pekerja, serikat pekerja dengan pengusaha. 14.1. Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program

Peningkatan

Kualitas

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja. 2) Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat. 3) Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi. 4) Fasilitasi dan Pengawalan TKI Ke Luar Negeri b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan kegiatan Fasilitasi LKS Tripartit, Dewan Pengupahan Kabupaten, dan Porseni LKS Tripartit. 14.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung urusan (tanpa Belanja Program Umum/Rutin SKPD)

sebesar

Rp1.433.618.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp1.415.284.800,00 atau 98,72%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir)


186


Capaian

realisasi

program

dan

BAB IV

kegiatan

Urusan

Ketenagakerjaan disajikan dalam table sebagai berikut : Tabel 4.32 Indikator Kinerja Urusan Ketenagerjaan Tahun 2014 NO.

INDIKATOR KINERJA

1.

Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun (%). Tingkat partisipasi angkatan kerja (%). Pencari kerja yang ditempatkan (%). Tingkat pengangguran terbuka (%). Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja (%). Porsentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%). Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%). Porsentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%).

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10. 11.

Jumlah tenaga kerja yang memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (%). Rasio UMK terhadap KHL (%). Jumlah bursa tenaga kerja (unit).

CAPAIAN TAHUN 2013

TAHUN 2014

2,34

TARGET 0,01

REALISASI 3,91

74,25

69,32

69,52

39,80

7,13

22,33

4,75

3,96

6,03

20,51

26,42

-

28,75

8

35,81

81

68,15

100

100

100

40

39,41

38,48

99,41 20

95,50 25

100,80 32

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Pekalongan, Tahun 2014

Dalam kerangka ketenagakerjaan, penduduk sebagai pelaksana dan sasaran pembangunan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu perkembangan penduduk

perlu

diarahkan

agar

mempunyai

ciri-ciri

atau

karakteristik yang menguntungkan untuk pembangunan seperti terkendalinya pertumbuhan penduduk dan terarahnya mobilitas penduduk.


187


BAB IV

Salah satu aspek kependudukan yang sangat mendasar dalam

kehidupan

manusia

adalah

ketenagakerjaan,

karena

mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Bagi individu-individu, dimensi ekonomi berkaitan dengan pemenuhan hidup sehari-hari, dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan

individu.

Setiap

upaya

pembangunan

bidang

ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para pencari kerja sehingga nantinya mampu bersaing di dunia pasar kerja dan dunia usaha sebagai tenaga kerja yang siap pakai, dengan mengadakan pendidikan pelatihan, ketrampilan bagi para pencari kerja yang belum bekerja dan juga memberikan pelayanan informasi penempatan tenaga kerja baik didalam maupun diluar negeri. Kondisi diatas diikuti dengan bertambahnya pencari kerja seperti tersebut dalam tabel pencari kerja sebagai berikut : Tabel 4.33 Jumlah Pencari Kerja Tahun 2014 Yang Tercatat di Dinsosnakertrans Kab. Pekalongan TAHUN 2012 2013 2014

JENIS KELAMIN L P 15.840 16.063 18.496 20.101 22.535 24.808

JUMLAH

KENAIKAN

31.903 38.597 47.343

(4,26)% 20,98% 22,66%


Sedangkan, penempatan tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 4.34 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2014 Yang Tercatat di Dinsosnakertrans Kab. Pekalongan NO 1.

JENIS PROGRAM AKL

TAHUN 2013

2014

L

P

518

903

L 386

P 636


188


NO

TAHUN

JENIS PROGRAM

2013

2014

2.

AKAD

301

285

L 216

3.

AKAN

2

225

38

225

821

1413

640

1090

TOTAL

BAB IV

L

P

P 229


Penempatan tenaga kerja pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 22,56% apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Dengan rincian, AKL berkurang sebesar 28,08%, AKAD berkurang sebesar 24,06%, dan AKAN bertambah sebesar 15,86%. Fenomena penurunan jumlah AKL dan AKAD menunjukkan bahwa terdapat peningkatan minat dari para pencari kerja untuk bekerja di luar hubungan industrial, semisal dengan berwirausaha dan lain sebagainya. Hal ini perlu mendapat apresiasi, karena dengan bekerja di luar hubungan industrial semisal dengan berwirausaha, dapat mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan baru. Di samping itu, dapat dikatakan juga bahwa menurunnya minat para pencari kerja untuk ditempatkan pada perusahaanperusahaan swasta di wilayah Kabupaten Pekalongan juga dipengaruhi oleh adanya penerimaan CPNS di wilayah Jawa Tengah. Meningkatnya

minat pencari kerja untuk berwirausaha

juga dipengaruhi oleh meningkatnya ketrampilan pencari kerja sebagai hasil dari kegiatan pelatihan bagi pencari kerja yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, baik itu yang bersumber dana dari APBD maupun APBN, seperti tersebut dalam tabel di bawah ini :


189


BAB IV

Tabel 4.35 Data Kegiatan Pelatihan bagi Pencari Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 NO 1.

PELAKSANAAN 3 Maret - 7April 2014

2.

11 Agustus – 13 September 2014

3.

27 Oktober – 29 Nopember 2014

4.

19 Mei - 24 Juni 2014

5.

15 September - 18 Oktober 2014

JENIS KEJURUAN PELATIHAN

PESERTA

1. Garment Appareal (menjahit)

40

orang

2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20 20 20 16 16 16 16 32 32 16 16 16 16

orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang

Teknik Listrik Teknik Informatika (Komputer) Teknologi Mekanik (Las) Teknik Otomotif (Kendaraan ringan) Tata Kecantikan Ketel Uap Garment Appareal (menjahit) Pertanian Teknik Sepeda Motor Teknik Bangunan (furniture) Teknisi HP Garment Appareal (menjahit) Teknik Listrik Teknologi Mekanik (Las) Teknik Otomotif Mobil Teknik Informatika (Komputer) Handycraft Teknik Otomotif (Kendaraan ringan) Teknologi Mekanik (Las) Teknik Listrik Teknik Informatika Garment Appareal (menjahit) Garment Appareal (menjahit) Teknik Sepeda Motor Teknologi Mekanik (Las) Teknik Informatika Tata Kecantikan

JUMLAH

592 orang


Sedangkan meningkatnya jumlah penempatan di luar negeri, hal ini disebabkan karena meningkatnya permintaan tenaga kerja dari luar negeri. Rincian Angkatan Kerja Antar


190


BAB IV

Negara (AKAN) berdasarkan negara tujuan adalah sebagai berikut : (1) Oman 15,58%; (2) Taiwan 9,13%; (3) Malaysia 45,63%; (4) Singapura 19,39%; (5) Hongkong 9,13%; dan (6) Bahrain 1,14%. Sementara dari sisi jumlah perusahaan yang tercatat pada tahun 2014 sejumlah 512 Perusahaan dengan klasifikasi : (1) 27 Besar; (2) 168 Sedang / Menengah; dan (3) 317 Kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 30.694 yang terdiri dari tenaga kerja laki-laki 20.513 orang dan tenaga kerja perempuan 10.181 orang. Dalam tahun 2014, kecelakaan kerja yang terjadi di dalam perusahaan

mayoritas

disebabkan

oleh kurang hati-hatinya

pekerja dalam bekerja, sedangkan kecelakaan yang terjadi di luar perusahaan kebanyakan terjadi pada saat pekerja sedang dalam perjalanan berangkat kerja dan pulang kerja melalui jalan yang wajar dilalui. Jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 4.36 Jumlah Kecelakaan Kerja yang Dilaporkan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pekalongan Tahun 2014

1. 2.

KASUS KECELAKAAN KERJA Di Dalam Perusahaan Di Luar Perusahaan

3.

Meninggal Dunia

NO

TOTAL

TAHUN 2013

2014

KETERANGAN

70 40

76 37

+8,57% -7,5%

1

1

-

111

114

+2,70%


Perselisihan hubungan industrial yang terjadi pada tahun 2014,

didominasi

oleh

perselisihan

hak,

yang

disebabkan

pelanggaran hak pekerja maupun pemilik perusahaan walaupun hal ini sudah diatur dalam Undang-undang, Peraturan Menteri,


191


maupun

peraturan

daerah.

Jumlah

perselisihan

BAB IV

hubungan

industrial yang terjadi di tahun 2014, dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 4.37 Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Masuk dalam Laporan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pekalongan Tahun 2014

TAHUN

JUMLAH KASUS PERSELISIHAN

2013 2014

6 6

YANG DAPAT DITANGANI SECARA PROSEDURAL 6 6

PENANGANAN 100% 100%


Dengan meningkatnya KHL (Kebutuhan Hidup Layak), dan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja, maka pada tahun 2014 ditetapkanlah kenaikan UMK, seperti tecantum dalam tabel di bawah : Tabel 4.38 Ketetapan UMK dan KHL Tahun 2014 Di Kabupaten Pekalongan TAHUN

KETETAPAN UMK

KETETAPAN KHL

2013

Rp962.000,00

Rp967.669,00

2014

Rp1.145.000,00

Rp1.135.937,84

PROSENTASE PERBANDINGAN UMK DENGAN KHL (%) 99,41 100,80


14.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Masih adanya tenaga kerja di Perusahaan yang belum diikutsertakan dalam program Jamsostek; 2) Adanya Sistem Kontrak Kerja (PKWT) yang merugikan pekerja;


192


BAB IV

3) Terjadinya PHK yang merugikan pekerja; b. Solusi 1) Melaksanakan

pembinaan

ketenagakerjaan

di

dan

perusahaan

pengawasan

mengenai

Norma

Jamsostek; 2) Penertiban Kontrak Kerja (PKWT) yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 3) PHK harus disepakati pekerja dan pengusaha;

15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan untuk semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Peningkatan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan dukungan kemudahan untuk memperoleh permodalan. Kerjasama antar koperasi, dan antara koperasi dengan usaha swasta lainnya sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan kesetiakawanan, serta saling mendukung dan menguntungkan. Pengembangan

koperasi

dan

UMKM

diarahkan

untuk

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan

lapangan

kerja,

dan

peningkatan

daya


saing,

serta

193


BAB IV

peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah (usaha mikro). Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM, serta meningkatkan kemandirian UMKM. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatkan sumber daya manusia pengelola koperasi dan

UMKM

yang

kompeten

dan

berdaya

saing;

meningkatkan

akuntabilitas dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan meningkatkan sarana dan prasarana koperasi dan UMKM. 15.1. Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) tahun 2014 dilaksanakan oleh Bagian

Perekonomian Setda; dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui program dan kegiatan sebagai berikut : Dinas Perindagkop - UMKM a. Program Penataan Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan : 1) Revitalisasi Manajemen Koperasi/KUD; 2) Pembinaan,

Pengawasan

dan

Penghargaan

Koperasi

Berprestasi. b. Program

Penciptaan

Iklim

Usaha

Mikro,

Kecil,

Menengah yang Kondusif, dengan kegiatan : 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah; 2) Fasilitasi Modal Usaha bagi Pedagang Kakilima dan Asongan; 3) Pelatihan Pemadaman Kebakaran bagi Petugas Pasar. c. Program

Pengembangan

Sistem

Pendukung

bagi

Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1) Penyelenggaraan Pasar Rakyat;


194


BAB IV

2) Lomba Rancang Busana; 3) Mendukung Pelaksanaan Pentas Seni di TMII. Bagian Perekonomian Setda Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dengn kegiatan Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Kabupaten Pekalongan 15.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tanpa

Belanja

Program

Umum/Rutin

SKPD)

sebesar

Rp583.769.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp547.944.000,00 atau 93,86%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir) Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut : Tabel 4.39 Capaian Indikator Kinerja Koperasi dan UKM Tahun 2014 NO

TARGET

REALISASI

%

%

CAPAIAN TAHUN 2013 43,77

73

49

67,12

- kategori sehat

%

23

50

25

50,00

- kategori cukup sehat

%

77

84

73

86,90

Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM

%

25

87,56

350,24

INDIKATOR KINERJA

1.

Persentase koperasi aktif

2.

Persentase koperasi sehat

3.

SATUAN

TAHUN 2014

Sumber : Dinperindagkop-UMKM Kabupaten Pekalongan, 2014

Pada tahun 2014, pelaksanaan

kegiatan Revitalisasi

Manajemen Koperasi/KUD yang dilaksanakan terdiri atas kegiatan fasilitasi pembentukan koperasi baru sebanyak 10 koperasi,


195


BAB IV

pembubaran 10 koperasi dan audit tata kelola manajemen koperasi sebanyak 10 koperasi. Pembentukan

koperasi

dimulai

dengan

kegiatan

penyuluhan rencana pendirian koperasi, pembuatan akta pendirian di Notaris Welasih Widiastuti hingga pembuatan Badan Hukum. Sedangkan untuk kegiatan pembubaran dilakukan pada koperasi yang sudah diverifikasi data terlebih dahulu yang sangat memungkinkan dibubarkan oleh pemerintah. Ada beberapa tahapan

yang

pemberitahuan pengumuman

meliputi kepada

di

pembentukan

Tim

Penyelesai, dibubarkan,

koperasi

yang

akan

massa

maupun

di

media

kantor

balai

desa/kelurahan serta keputusan pembubaran koperasi. Untuk kegiatan audit dilakukan dengan mengajak kerjasama Akuntan Publik Wartono dan Rekan, Solo. 15.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang terkait dengan urusan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut : 1) Permasalahan di bidang Perkoperasian, antara lain:  Masyarakat

masih

kurang

bersemangat

dalam

berkoperasi sehingga masih sangat kecil pertumbuhan koperasi di masyarakat;  Masyarakat

yang

mempunyai

modal

mendominasi

pendirian koperasi sehingga menghambat pendirian koperasi;  Di masyarakat banyak terjadi adanya praktek bank gelap yang berkedok koperasi dengan syarat mudah dan berbunga tinggi tetapi kesadaran masyarakat sangat kurang untuk mendirikan koperasi;


196


BAB IV

 Sumber daya manusia aparat juga terbatas sehingga menghambat pembinaan karena kurangnya personil di dalamnya;  Sarana dan prasarana yang kurang mendukung kegiatan pembinaan. 2) Permasalahan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain :  Sumber daya manusia UMKM belum terampil, kurang memiliki kreatifitas dan inovasi, sehingga kurang berdaya saing;  Terbatasnya kemitraan, belum memanfaatkan teknologi yang memberikan nilai tambah;  Terbatasnya permodalan yang dimiliki UMKM, aset jaminan dan administrasi kurang memenuhi persyaratan;  Kurangnya

sarana

prasarana

pemasaran,

informasi

pasar, promosi dan kontak dagang. b. Solusi 1) Solusi untuk Bidang Perkoperasian yaitu :  Peningkatan penyuluhan perkoperasian di Kabupaten Pekalongan;  Pemantauan dan pembinaan koperasi dan prakoperasi agar dapat meningkatkan kinerja koperasi;  Penambahan personil aparat/petugas penyuluh koperasi agar pembinaan lebih efektif dan berkesinambungan untuk membina koperasi yang ada di

Kabupaten

Pekalongan;  Penyelenggaraan

pelatihan

dan

pembinaan

bagi

koperasi. 2) Solusi di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:


197


 Adanya

keselarasan

program

dan

BAB IV

kegiatan

dalam

pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi

dan

kabupaten

maupun

antar

SKPD

di

Kabupaten Pekalongan;  Adanya peraturan dan kebijakan yang lebih berpihak pada UMKM, antara lain ditetapkan kawasan/klaster UMKM,

fasilitasi

pengembangan

UMKM

dengan

melebihkan porsi anggaran promosi di tingkat regional maupun nasional;  Meningkatnya daya saing dengan pengembangan produk yang

kreatif,

inovatif

dan

berkualitas

dengan

menafaatkan teknologi yang mempunyai nialai tambah;  Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM UMKM melalui pelatihan, magang, dan melaksanakan kemitraan untuk pengembangan jaringan usaha dan perluasan pangsa pasar serta membuka jiwa wiraswasta;  Meningkatkan

akses

pembiayaan

dan

penjaminan

koperasi UMKM melalui sosialisasi, fasilitasi kelembagaan keuangan/perbankan;  Meningkatnya jaringan pemasaran, melakukan promosi produk unggulan dan mengembangkan klaster/sentra UMKM.

16. URUSAN PENANAMAN MODAL Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Iklim berinvestasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan ketertiban, maka pembangunan bidang keamanan dan ketertiban


198


BAB IV

masyarakat difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan berperan aktif pada keamanan. Urusan

Penanaman

Modal

dilaksanakan

dalam

rangka

memperhatikan tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan prima serta

mewujudkan

tata

kelola

pemerintahan

yang

baik

(Good

Governance). Melalui kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu yang memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan didukung kondisi keamanan yang kondusif, infrastruktur, dan promosi investasi maka akan berdampak pada meningkatnya investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pekalongan dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya serap tenaga kerja. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang penanaman modal memiliki potensi daerah yang beragam yang dapat menjadi peluang bagi penanaman modal terutama industri batik, tenun, tekstil dan garment. Penyelenggaraan urusan penanaman modal meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan rakyat di era otonomi daerah melalui peningkatan promosi penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun modal asing. 16.1. Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal tahun 2014 dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui program dan kegiatan, sebagai berikut : Badan

Penanaman

Modal

dan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu a. Program

Peningkatan

Promosi

dan

Kerjasama

Investasi, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; 2) Peningkatan Pemantauan,Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;


199


BAB IV

3) Peningkatan kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan; 4) Penyelenggaraan Pameran Investasi; dan 5) Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi. b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan : 1) Monitoring / Pemantauan Perizinan; 2) Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan; 3) Penyediaan SaranaPendukung Pelayanan Perizinan. c. Program

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Penanganan

Permasalahan

Masyarakat, dengan kegiatan : 1) Survey IKM Tahun 2013; 2) Fasilitasi

dan

Koordinasi

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Bagian Perekonomian Setda Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi, dengan kegiatan : a. Penyelenggaraan Festival Kajen (kajen Expo 2014); b. Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Perekonomian Daerah dan Investasi; c. Fasilitasi, Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Perusda; dan d. Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai. 16.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program

dan

Kegiatan

Urusan

Penanaman

Modal

menggunakan Belanja Langsung (tidak termasuk belanja langsung rutin SKPD) sebesar Rp1.009.803.250,00 dan realisasi sebesar Rp966.224.820,00 atau 95,68% (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran urusan Penanaman Modal tercermin dari terealisasi indikator kinerja berupa outcome


200


yang

menunjukkan

keberhasilan

pembangunan

BAB IV

melalui

pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2014. Kinerja urusan Penanaman Modal yang dicapai di tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 4.40 Capaian Kinerja Penanaman Modal Tahun 2014 NO.

INDIKATOR KINERJA

1.

Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)

2.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta Rp) Jumlah tenaga kerja (orang)

3.

REALISASI TAHUN 2012 2013 790 610

2011 654

2014 655

1.520.593,34

1.679.864,19

1.674.786,37

2.042.840,36

3.753

3.939

2.845

3.215

Sumber : BPM-PPT Kabupaten Pekalongan, 2013

Grafik 4.6 Capaian Kinerja Penanaman Modal Tahun 2014

2500

2000

1500 INVESTOR NASIONAL 1000 NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL (dalam milyar rupiah)

500 0 2011

2012

2013

2014



201


BAB IV

Tabel 4.41 Capaian Kinerja Penanaman Modal Tahun 2014 NO.

INDIKATOR KINERJA

1.

Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta Rp) Jumlah tenaga kerja (orang)

2. 3.

TAHUN 2014 TARGET REALISASI 685 655

TAHUN 2013 610 1.674.786,37

1.037.316

2.042.840,36

2.845

3938

3.215


a. Investor berskala nasional (PMDA/PMA) yang menanamkan modalnya

di

Kabupaten

Pekalongan

pada

tahun

2014

sebanyak 655 investor meningkat 7,38% dibanding tahun 2013 yang hanya 610 investor dengan nilai investasi sebesar Rp 2.042.840.363.558,00. b. Dalam rangka mendukung investasi, Pemerintah Kabupaten Pekalongan

telah

membuka pelayanan

perijinan secara

terpadu satu pintu (one stop service). 16.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang menyebabkan pelayanan belum berjalan secara optimal yaitu personil back

office

idealnya

hanya

melaksanakan

tugas

pemeriksaan substansi perizinan dan pengetikan namun masih merangkap sebagai administrasi kegiatan. Petugas back office juga melaksanakan peninjauan lokasi sehingga meninggalkan tugas pokoknya sementara jenis perizinan yang terus dilaksanakan semakin bertambah. 2) Keterbatasan sarana pendukung pelayanan sehingga menghambat

proses

pengurusan

izin

yang

sudah

ditentukan waktunya.


202


BAB IV

3) Adanya tumpang tindih kewenangan antara BPM PPT dengan SKPD Teknis tertentu 4) Ketidakjelasan mekanisme tugas perizinan Tertentu. 5) Tidak adanya alat kendali pengukuran kinerja sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. 6) Sulitnya melakukan komunikasi informasi dan edukasi langsung kepada masyarakat terkait perizinan. b. Solusi 1) Penyusunan penambahan personil. 2) Pengadaan sarana pendukung pelayanan. 3) Penyusunan perubahan perbup tentang pendelegasian kewenangan penandatangan perizinan. 4) Penyusunan

standar

pelayanan

(SPP)

dan

Standar

Operasional (SOP) per jenis izin. 5) Menyusun

alat

kendali

proses

pelayanan

perizinan

internal. 6) Penyiaran radio untuk informasi perizinan berupa spot lepas (komunikasi tidak langsung kepada masyarakat).

17. URUSAN KEBUDAYAAN Budaya dalam sebuah bangsa selalu identik dengan keragaman kesenian yang dimiliki, budaya sebuah bangsa dapat berupa sesuatu yang khas dan dapat mencerminkan identitas bangsa tidak terbatas pada keragaman keseniannya saja. Kebudayaan bangsa Indonesia yang sering disebut dengan budaya nasional erat kaitannya dengan kepribadian bangsa. Dengan demikian kebudayaan khas Indonesia disertai dengan karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kebudayaan juga merupakan salah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis yang akan diambil.


203


BAB IV

Pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Namun, disamping banyak kemajuan yang telah dicapai ternyata masih

banyak

masalahdan

tantangan

yang

belum

sepenuhnya

terselesaikan, termasuk kondisi karakter bangsa yang akhir-akhir ini mengalami pergeseran. Bidang Pengembangan Budaya diarahkan pada pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah melalui upaya pengembangan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Upaya ini bertujuan menanamkan

nilai-nilai

luhur

budaya

bangsa

dalam

rangka

menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat serta ketahanan budaya. Hasil dari pembinaan kebudayaan ini dapat dilihat dari berkembangnya seni budaya di masyarakat. Kabupaten Pekalongan mempunyai potensi cukup besar dibidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang dimiliki, disamping adanya peninggalan benda cagar budaya yang bernilai sejarah yang tinggi. Kebudayaan merupakan satu kesatuan didalam pengembangan kesenian di Kabupaten Pekalongan, yang memberikan warna tersendiri dengan adanya berbagai tradisi upacara adat/merti deso serta kreativitas seniman dan seniwati. 17.1. Program dan Kegiatan Penyelenggaraan

Urusan

Kebudayaan

tahun

2014

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui program dan kegiatan, sebagai berikut : a. Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya,

dengan

kegiatan :


204


BAB IV

1) Penyelenggaraan lomba kreatifitas seni budaya pelajar (Pekan seni dan FLS2N TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB); 2) Fasilitasi penyelenggaraan Pentas Seni Budaya Daerah (Paingan); 3) Pengiriman Lomba-lomba Kemah Budaya, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Jelajah Sejarah; dan 4) Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreatifitas Seni Budaya di Kecamatan. b. Program

Pengelolaan

Kekayaan Budaya, dengan

kegiatan : 1) Pengembangan

kesenian

dan

Kebudayaan

Daerah

(penyelenggaraan Pergelaran Seni Budaya dalam Hari jadi dan tahun Baru); 2) Penyelenggaraan dan Pengiriman Lomba kreativitas Seni Budaya Non pelajar/Umum; 3) Kemah Seni Budaya Pelajar (SMP,SMA dan SMK); 4) Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) dan Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni (MAPSI). 17.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan

Kebudayaan

dilaksanakan

dengan

anggaran

belanja Langsung Urusan (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD)

sebesar

Rp1.316.450.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp1.273.747.800,00 atau 96,76%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Adapun capaian kinerja Urusan Kebudayaan tahun 2014 terinci pada tabel sebagai berikut :


205


BAB IV

Tabel. 4.42 Capaian Indikator Kinerja Kebudayaan NO 1. 2.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Jumlah Group Kesenian Jumlah Gedung Kesenian

2014 CAPAIAN 2013 TARGET REALISASI

%

Group

155

150

155

103,33

Unit

1

1

1

100,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, 2014

17.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Kebudayaan, adalah : 1) Kurangnya

pemahaman

masyarakat

tentang

sejarah

daerah, BCB dan nilai–nilai tradisional daerah; 2) Lunturnya nilai–nilai

tradisi

di karenakan

masuknya

budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa; 3) Rendahnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya. b. Solusi Solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan Urusan Kebudayaan, antara lain : 1) Mengamankan, melestarikan dan memelihara benda cagar budaya; 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarikan budaya daerah yang berupa benda cagar budaya, legenda, permainan rakyat dan upacara adat; 3) Meningkatkan toleransi penghayat; 4) Membentuk kesenian khas, sejarah dan legenda serta cerita rakyat;


206


BAB IV

5) Memotivasi para seniman untuk berkreasi melalui ajang festival budaya; 6) Meningkatkan jumlah organisasi kesenian.

18. URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Grand strategi pembangunan nasional kepemudaan adalah melaksanakan pengarusutamaan pemuda sehingga pemuda menjadi bagian yang senantiasa melekat dan tidak terpisahkan dalam setiap program dan hasil pembangunan; menjangkau keseluruhan pemuda, baik individu, kelompok maupun lembaga kepemudaan, baik yang berpotensi

maupun

yang

bermasalah;

menempatkan

organisasi

kepemudaan pada posisi penting dan strategis dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan kepemudaan dalam lingkup penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan; serta menempatkan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, oganisasi kepemudaan dan masyakakat. Pengarusutamaan pemuda, diartikan sebagai strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan, serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai kehidupan dan pembangunan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda dan olahraga merupakan salah satu upaya dalam mengangkat martabat dan semangat daerah terutama melalui prestasi kepemudaan dan olahraga Kabupaten Pekalongan. Kepemudaan

saat

ini

masih

memperlihatkan

perlunya

peningkatan semangat kepeloporan pemuda dalam proses pembangunan daerah baik dalampengembangan jati diri maupun berorganisasi yang telah terjalin kondusif dan sinergi. Pemuda memegang peranan yang


207


BAB IV

sangat strategis dalam pembangunan nasional maupun Kabupaten Pekalongan,

pemuda

dapat

menjadi

aset

untuk

percepatan

pembangunan dan juga dapat menjadikan gendala, penghambat dan beban pembangunan. Peranan pemuda sebagai aset untuk percepatan pembangunan, sangat tergantung pada kualitas sumber daya pemuda, generasi muda yang memiliki kualitas, dedikasi, kapabilitas dan kredibilitas merupakan faktor dominan bagi pembangunan di Kabupaten Pekalongan, sebaliknya kualitas yang rendah dan tidak memiliki kreatifitas, dan daya saing akan menjadi beban bagi pembangunan. Kabupaten Pekalongan dalam bidang olahraga mulai mengalami peningkatan dalam pembinaan, pembangunan kelengkapan sarana prasarana, kemajuan prestasi dan penghargaan. Prestasi tidak datang tiba-tiba, namun membutuhkan proses dan perjuangan dan waktu yang lama untuk mencapainya. Keberhasilan olahraga suatu daerah tidak hanya dinilai dari keberhasilan dalam suatu event, sebab ukuran perolehan medali sebenarnya bukan mencerminkan proses pembinaan dan pembangunan olahraga suatu daerah, karena sering kali ada kasus pembelian pemain dari daerah lain. Aktivitas olahraga tidak hanya berakhir pada pencapaian prestasi yang tinggi yang diukur dengan medali, namun olahraga merupakan wahana untuk peningkatan kualitas hidup manusia yang menyangkut fisik, mental, emosional dan sosial . olahraga merupakan alat pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kegiatan olahraga Kabupaten Pekalongan dibidang olahraga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan kemajuan antara lain dalam pembinaan pembangunan kelengkapan sarana dan prasarana, kemajuan Prestasi dan penghargaan . 18.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada Urusan Pemuda dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,


208


BAB IV

Bagian Umum Setda, Kecamatan serta Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan a. Program

Pengembangan

Kebijakan

Manajemen

Olahraga, dengan kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka. b. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga, dengan kegiatan Pembinaan Peningkatan Prestasi Olah Raga Pelajar. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan : 1) Pemilihan Pemuda Pelopor; 2) Pengriman Seleksi KPN, PPAN kegiatan Kepemudaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah; 3) Latihan Kepemimpinan Manajemen Pemuda; dan 4) Seleksi dan Pengiriman JPI – BPAP. b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga, dengan kegiatan : 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Olahraga; 2) Pembuatan Sirkuit BMX Lanjutan. c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan kegiatan : 1) Pemberdayaan

Penyelenggaraan/Kegiatan

Olahraga

Masyarakat; 2) Kegiatan Olahraga Masal dan Pembudayaan Olahraga; 3) Peningkatan

Jumlah

dan

Kualitas

Kompetensi

Pelatih,

Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga; 4) Pengiriman Event Olahraga Lokal, Regional dan Nasional;


209


BAB IV

5) Penyelenggaraan Kompetisi Tingkat Kabupaten; 6) Coaching Clinic. Bagian Umum Setda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, dengan kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 18.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemuda dan Olah Raga tahun 2014 dilaksanakan dengan anggaran belanja Langsung Urusan (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD) sebesar Rp2.026.548.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.920.614.000,00 atau 94,77%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian indikator kinerja urusan Pemuda dan Olah Raga tahun 2014 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan

program-program

dan

kegiatan-kegiatan

yang

mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 4.43 Capaian Indikator Kinerja Pemuda dan Olah Raga Tahun 2014 TAHUN 2014 CAPAIAN 2013 TARGET REALISASI

NO.

INDIKATOR

SATUAN

1. 2.

Jumlah Klub Olahraga Jumlah Gedung Olahraga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Rasio Lapangan olahraga per 1000 penduduk

Klub Unit

365 1

235 1

365 1

155,00 100,00

Unit

31

33

32

96,97

Klub

20

23

23

100,00

Keg

8

8

8

100,00

Unit

1

1

1

100,00

%

0,594

1,5

0,595

39,60

3. 4. 5. 6. 7.


%

210


NO. 8.

INDIKATOR Jumlah Lapangan olahraga

SATUAN Unit

BAB IV

TAHUN 2014 CAPAIAN 2013 TARGET REALISASI % 594 550 595 108,00

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, 2014

a. Jumlah Organisasi Pemuda Jumlah organisasi pemuda tahun 2014 sejumlah 32 unit atau 97% dari target 33 unit. Rincian organisasi tersebut adalah sebagai berikut : NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

NAMA ORGANISASI Komite Nasional Pemuda Indonesia IPNU IPPNU FATAYAT. NU GP. ANSOR Nasiatul 'Aisyiyah Pemuda Muhamadiyah IPM IMM PMII HMI KOHATI OI Pemuda LDII PPMI DKC. GARDA BANGSA GMPI Dkc Penegak Pandega AMRI UMRI BEM Stikap Purna Paskibraka Indonesia Satma Pemuda Pancasila AMPG AMPI Pemuda Kosgoro Pemuda Wirakarya Pandu Keadilan Banteng Muda Indoensia


211


30. 31. 32.

BAB IV

BM PAN Multy Agency Wrd Swipe Kab. Pekalongan Jumlah kelompok usaha pemuda produktif tahun 2014

sebanyak 9 kelompok, dengan rincian sebagai berikut : NO.

NAMA KUPP

1. 2.

Bumindu Rumbend

3. 4.

Lele Jaya Jampi Tobat

5.

Sejahtera Buana

6.

IPPNU Handycraf

7. 8.

Multy Agency PPMI Kab. Pekl.

9.

Trimo Ingpandum

JENIS USAHA Peternak lele Rumput laut dan bandeng Peternak lele Jahe dan jamu instan Pengolahan limbah plastik Souvenir dan Handycraf Percetakan Peternakan ayam Peternakan Kambing

ALAMAT Kec. Sragi Kec. Siwalan Kec. Talun Kec. Kajen Kec. Karanganyar Kec. Kedungwuni Gumawang. Wiradesa Karangdadap Sukosari Karanganyar

b. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah kegiatan pemuda tahun 2014 sejumlah 8 kegiatan atau 100% dari target 8 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

NAMA KEGIATAN KEPEMUDAAN Pembinaan organisasi kepemudaan Pembinaan dan pengiriman pemuda pelopor Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan Pameran kepemudaan/ Bazar Kepemudaan Kegiatan OKP Jambore Pemuda

SATUAN

2013

2014

kegiatan

1

1

kegiatan

1

1

kegiatan

1

1

kegiatan

1

1

kegiatan kegiatan

1 1

1 1


212


NO. 7. 8.

c.

NAMA KEGIATAN KEPEMUDAAN Pembinaan dan pengiriman JPI Pembinaan dan pengiriman BPAP – KPAN

BAB IV

SATUAN

2013

2014

kegiatan

1

1

kegiatan

1

1

Jumlah organisasi Olahraga Jumlah organisasi olahraga tahun 2014 sejumlah 23 cabang,

meningkat

3

cabang

dibanding

tahun

2013,

sedangkan jumlah klub adalah sebanyak 365 klub atau 155% dari target 235 klub, dan tetap sama dengan tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut : NO.

NAMA ORGANISASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Pencak Silat Taekwondo Karate Atletik Sepeda Catur Bulutangkis Sepakbola,Futsal Angkat Berat Sepaktakraw Volley Tenis Meja Tenis Lapangan Basket Renang Panjat tebing Senam Tarung Drajat Gulat Squash Sepatu roda Balap Montor Menembak J UMLAH

SATUAN

2013

2014

klub klub klub klub klub klub klub klub klub klub klub klub klub klub klub klub klub klub klub klub klub klub klub

19 8 14 6 2 11 50 134 8 10 42 14 19 11 2 4 5 1 1 1 1 1 1 365

19 8 14 6 2 11 50 134 8 10 42 14 19 11 2 4 5 1 1 1 1 1 1 365


213


BAB IV

d. Jumlah Lapangan Olahraga Jumlah lapangan olahraga tahun 2014 sejumlah 595 unit atau 108% dari target 550 unit, dengan rincian sebagai berikut : NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

JENIS LAPANGAN Sepakbola Basket Volley Ball Bulutangkis Renang Futsal Tenis Lapangan Panjat Tebing Sepeda Atletik (lintas lari) Takraw Binaraga Pencak silat Taekwondo Karate Tenis Meja Menembak JUMLAH

2013 141 30 156 120 7 10 12 3 2 1 37 7 32 5 11 20 -

2014 141 30 156 120 7 10 12 3 2 1 37 7 32 5 11 20 1

594

595

Lapangan olahraga berkembang dengan fokus pada peningkatan kualitas sarana prasarana lapangan tersebut sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas latihan dan pertandingan

yang

diselenggarakan.

Salah

satu

yang

dilakukan adalah dengan memberikan bantuan peralatan olahraga pada cabang Silat, Tenis Meja, Bola Volley, Tenis Lapangan, Sepakbola, Sepak takraw, balap sepeda, renang, atletik dan Senam. e. Jumlah Gelanggang / Balai Remaja Jumlah balai remaja/gelanggang tahun 2014 jumlah 1 unit mencapai target 100% dan jumlahnya tetap dibandingkan tahun 2013. Gedung / gelanggang remaja yang dimiliki


214


BAB IV

pemerintah hanya 1 sedangkan sanggar pramuka, bumi perkemahan linggoasri dan gedung pemuda merupakan milik pihak ketiga.

18.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Pembinaan OKP belum maksimal; 2) Kurangnya

sarana

dan

prasarana

Olahraga

untuk

pelatihan atlet. b. Solusi 1) Melakukan koordinasi lintas lembaga; 2) Melakukan optimalisasi sarpras yang ada.


215

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents