PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IV

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN PERTANIAN Penyelenggaraan urusan pertanian ditujukan untuk mewujudkan ketersediaan

pangan

dan

pengembangan

usaha

pertanian

dan

perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat serta terwujudnya kelestarian lingkungan atau ekosistem. Hal ini didukung oleh potensi sumber daya alam di Kabupaten Pekalongan yang didukung oleh kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan peningkatan produksi, produktivitas pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani diperlukan dukungan baik sarana, prasarana maupun dana yang memadai. Adapun pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pertanian meliputi : Pemberdayan Laboratorium Kultur Jaringan, Pembuatan Dam Parit, Pembuatan Jalan Usaha Tani, Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani, Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier serta Penyediaan Pestisida dan pengembangan Agensia Hayati serta Pestisida Nabati. Pada tahun 2011 - 2015, bidang Peternakan yang termasuk dalam urusan pilihan Pertanian memiliki sumberdaya manusia bidang Peternakan terdiri dari aparat DKPP Kabupaten Pekalongan berjumlah 11 orang dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani ternak berjumlah 2.705 orang. Untuk Pengembangan peternakan, khususnya ternak sapi, mulai tahun 2015 telah diinisiasi Sekolah Peternakan Rakyat yang berbasis investasi dengan bimbingan dan pelatihan kepada petani ternak sehingga dapat mengembangkan usahanya. Sampai

tahun

2015,

bidang

Peternakan

memiliki

Sektor

Pelayanan Inseminasi Buatan (SPIB) yang terbagi dalam 3 sektor yang meliputi : SPIB Wiradesa, SPIB Lebakbarang dan SPIB Paninggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015

330


Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) terbagi dalam 2 wilayah, yaitu : Puskeswan Kajen dan Puskeswan Kedungwuni. 1.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 3 SKPD, yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang pada tahun 2015 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan a. Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/perkebunan, dengan kegiatan : 1) Promosi dan pengembangan Pangan Lokal Berbasis Potensi Daerah; 2) Pendidikan, Pelatihan Pelaku Agribisnis. b. Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/perkebunan, dengan kegiatan : 1) Percontohan

Pengembangan

Pengendalian

Hama

Tikus

dengan Burung Hantu (Tyto Alba); 2) Pengembangan Komoditas Pertanian melalui Demonstrasi Plot (Demplot); 3) Primatani Berbasis Pekarangan (Provinsi). c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Ketrampilan Petani; 2) Penyuluhan Peningkatan Produktifitas Tanaman Jagung. d. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Programa Penyuluhan; 2) Peningkatan Kapasitas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP); 3) Fasilitasi Latihan dan Kunjungan (LAKU);


331


4) Pelatihan

Peningkatan

SDM

Penyuluh

Swadaya

Dalam

Penggunaan Multi Media. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan Kegiatan Peningkatan PUAP. a. Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan : 1) Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Produk

Perkebunan, Produk Pertanian; 2) Perencanaan Teknis dan Pengwasan Konstruksi Pertanian; 3) Penyediaan Pestisida, Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati; 4) Pengembangan Tanaman Hortikultura; 5) Pemberdayaan Laboratorium Kultur Jaringan; 6) Penyusunan Data Base dan Pelaporan Statistik Pertanian; 7) Pembuatan Dam Parit (DAK); 8) Pembuatan Jalan Usaha Tani; 9) Pembuatan Dam Parit (DAK Tambahan); 10) Pembangunan/Rehabilitasi

Jalan

Usaha

Tani

(DAK

Tambahan); 11) Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier (DAK Tambahan); 12) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (DAK Tambahan); 13) Irigasi Air Permukaan (Alkon) (DAK Tambahan). b. Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/ Perkebunan, dengan kegiatan : 1) Pengembangan Kawasan Agropolitan (eks 2P0A); 2) Promosi atas Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan :


332


1) Pengendalian OPT dan Pemupukan Tanaman Cengkeh; 2) Pengendalian Hama Oryctes pada Tanaman Kelapa; 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan; 4) Pembinaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Produksi Pupuk; 5) Pengendalian OPT dan Pemupukan Tanaman Kopi; 6) Pelatihan Penanganan Pasca Panen Hasil Komoditas Cengkeh dan Nilam; 7) Peremajaan Tanaman Rempah Perkebunan Rakyat; 8) Peremajaan Tanaman Penyegar Perkebunan Rakyat. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan a. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan kegiatan : 1) Pengembangan Ternak Ruminansia; 2) Inisiasi Sekolah Peternakan Rakyat Berbasis Investasi; 3) Peningkatan Rumah Potong Hewan; 4) Pembangunan Pagar Keliling Rumah Potong Hewan (RPH). b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan kegiatan : 1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; 2) Penyediaan

Sarana

dan

Prasarana

Pencegahan

dan

Pemberantasan Penyakit Hewan. 1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; serta Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan pada tahun tahun 2015 dianggarkan melalui Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin


333


SKPD)

sebesar

Rp2.884.269.200,00

Rp2.687.524.000,00

atau

sebesar

terealisasi

93,18%.

(Rincian

sebesar relaisasi

Program dan Kegiatan terlampir). Capaian Indikator Kinerja urusan Pertanian pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 4.96 Capain Indikator Urusan Pertanian Tahun 2015 NO. A. 1.

2.

URAIAN

C. 1.

2.

2014

2015

NAIK / TURUN

NAIK / TURUN (%)

PERTANIAN Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar a. Padi (kuintal/ha)

55,28

52,37

(2,91)

(5,26)

b. Jagung (kuintal/ha)

44,38

43,84

(0,54)

(1,22)

c. Kedelai (kuintal /ha)

11,58

10,93

(0,65)

(5,61)

Produktivitas komoditas hortikultura a. Durian (kuintal)

94.270

95.944

1.674

1,78

b. Mangga (kuintal)

107.640

109.600

1.960

1,82

c. Pisang (kuintal)

199.626

200.922

1.296

0,65

d. Rambutan (kuintal)

46.152

53.473

7.321

15,86

e. Melon (ton)

B.

PRODUKTIVITAS

20

0

(20)

(100,00)

f. Kentang (ton)

11.550

14.120

2.570

22,25

g. Bawang Daun (ton)

2.100

1.178

(922)

(43,90)

a. Kelapa (butir)

15.295.800

16.365.150

1.069.350

6,99

b. Tebu ( kuintal)

1.854.296,25

1.130.399

(723.897,25)

(39,04)

c. Cengkeh (Ton)

160,22

173,11

12,89

8,05

d. Kopi (Ton)

392.23

409,43

17,20

4,39

PERKEBUNAN

PETERNAKAN Populasi Produksi Komoditas Peternakan Utama a. Sapi potong

22.061

22.357

1,34

b. Kerbau

3.085

2.876

(6,77)

c. Kambing

60.475

50.386

(16,68)

d. Domba

48.389

31.060

(35,81)

e. Ayam Ras

4.959.500

5.423.596

9,36

f. Ayam Buras

1.258.876

982.729

(21,94)

a. Daging

7.510.948

9.074.858

20,82

b. Telur

5.111.911

5.444.314

6,50

c. Susu

344.582

356.594

3,49

d. Kulit

38.932

38.943

0,03

Produksi Peternakan


334


PRODUKTIVITAS 2014

2015

NAIK / TURUN

7,2

7,30

1,39

b. Telur

3

3,00

0,00

c. Susu

0,4

0,40

0,00

d. Protein Hewani

4,3

6,10

41,86

NO.

URAIAN

3.

Jumlah Konsumsi Protein Hewani a. Daging

NAIK / TURUN (%)

Sumber : DPPK dan DKPP Kabupaten Pekalongan, 2016

a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, untuk target komoditas padi pada tahun 2014

adalah

53,33 kuintal/ha untuk realisasinya pada tahun 2015 sebesar 52,37 kuintal/ha lebih rendah dari realisasi tahun 2014 yaitu sebesar 55,28 kuintal/ha. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti

cuaca,

dimana

musim

kemarau

yang

berkepanjangan yang mengakibatkan tanaman kekurangan air sehingga produktivitas tanaman padi kurang maksimal. b. Untuk

target Komoditas jagung tahun 2015 adalah sebesar

39,46 kuintal/ha sedangkan realisasinya sebesar 43,84 kuintal/ha lebih rendah dari pada realisasi tahun 2015 yaitu sebesar 44,38 kuinta/ha.

Menurunnya

produktivitas

komoditas

jagung

disebabkan oleh faktor yang sama seperti pada komoditas Padi, dimana adanya musim kemarau yang berkepanjangan. c. Untuk target kedelai tahun 2015 adalah sebesar 15,4 kuintal/ha sedangkan realisasi tahun 2015 adalah sebesar 10,93 kuintal/ha lebih rendah dari realisasi tahun 2014 sebesar 11,58 kuintal/ha, hal ini juga disebabkan oleh adanya musim kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan tanaman kekurangan air, sehingga produktivitas kedelai menurun. d. Untuk target Indikator produksi komoditas durian, Mangga, Pisang, Rambutan tahun 2015 secara keseluruhan mengalami kenaikan dari tahun 2014. Untuk komoditas Durian produksinya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015

335


sebesar 95.944 kuintal naik dari produksi tahun 2014 sebesar 94.270 kuintal, produksi Mangga tahun 2015 sebesar 109.600 kuintal naik dari produksi tahun 2014 yaitu sebesar 107.640 kuintal, Produksi Pisang tahun 2015 sebesar 200.922 kuintal naik dari produksi 2014 yaitu sebesar 199.626 kuintal, Produksi Rambutan tahun 2015 sebesar 53.473 kuintal naik dari produksi tahun 2014 yaitu sebesar 46.152 kuintal. Untuk tanaman Melon pada

tahun

2015

tidak

berproduksi

dikarenakan

petani

mengalami kesulitan modal, untuk biaya penanaman melon petani membutuhkan modal yang sangat tinggi terutama untuk pengolahan dan perawatan budidaya tanaman Melon. Oleh sebab itu petani hanya menanam apabila ada kegiatan dari pemerintah. Untuk Komoditas bawang daun produksi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.178 ton lebih rendah dibandingkan dengan produksi tahun 2014 yaitu sebesar 2.100 ton, hal ini disebabkan juga oleh faktor cuaca dimana musim kemarau yang terlalu panjang e. Untuk produksi tanaman perkebunan dapat di uraikan sebagi berikut, dimana untuk produksi tanaman kelapa pada tahun 2015 mempunyai target sebesar 14.171.000 butir dan realisasinya adalah sebesar 16.365.150 butir. Produksi kelapa pada tahun 2015 lebih besar daripada produksi kelapa pada tahun 2014 yaitu sebesar 15.295.800 butir. Untuk komoditas Tebu, target produksi tahun 2015 adalah sebesar 1.963.023 kuintal tebu dan realisasi tahun 2015 adalah sebesar 1.130.399 kuintal tebu lebih rendah dari target 2015 dikarenakan komoditas Tebu mengalami penurunan luas karena pada tahun 2014 rendemen dan harga gula rendah sehingga banyak petani yang mengalami kerugian, akibatnya ditahun 2015 lahan tebu banyak yang dibongkar alih komoditas. Untuk Komoditas Cengkeh mengalami kenaikan baik dari target tahun 2015 yaitu sebesar 88 ton ataupun dari


336


realisasi tahun 2014 yaitu sebesar 160,22 ton, dimana realisasi tahun 2015 untuk komoditas cengkeh adalah sebesar 173,11 ton. Untuk produksi komoditas Kopi, pada tahun 2015 dapat mencapai target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 284 ton sedangkan realisasinya sebesar 409,43 ton lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi produksi Kopi tahun 2014 sebesar 392,23 ton. f. Pada Tahun 2015 populasi ternak menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014, hal ini karena banyaknya ternak yang dijual karena efek mahalnya harga daging dan pengaruh musim kemarau yang panjang sehingga banyak petani ternak banyak yang beristirahat tidak memelihara kambing maupun kerbau. g. Disisi lain Konsumsi daging, telur, susu dan protein hewani menunjukkan peningkatan tiap tahunnya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2015 konsumsi daging tercapai 8.074.858 kg meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar

7.510.948

kg

dan

naik

hampir

dua

kali

lipat

dibandingkan pada tahun 2011 yang baru mencapai 4.897.746 kg. Hal ini sebanding dengan kenaikan konsumsi protein hewani masyarakat Kabupaten Pekalongan yang pada tahun 2015 6,10 gr/kapita/hari lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 4,30 gr/kapita/hari, tahun 2013 yang hanya sebesar 3,50 gr/kapita/hari dan

tahun 2011 yang baru

mencpai 3,29

gr/kapita/hari. h. Prestasi yang pernah dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut :


337


NO. 1

NAMA PRESTASI Peringkat I Lomba Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Petani/Kelompok Tani/ Gabungan kelompok Tani, Kelembagaan Ekonomi, Balai Penyuluhan

TINGKAT

TANGGAL

Provinsi

13-Jul-15

Jawa Tengah

Kecamatan dan Pos Penyuluhan Pedesaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Kategori : Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah. 2.

Peringkat I Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi

Provinsi

10

Jawa Tengah Tahun 2015 Kategori Pelaku Ketahanan

Jawa

November

Pangan (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) yang

Tengah

2015

diraih oleh Gapoktan Lancar Tani Desa Purwodadi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan 1.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Kendala bagi pembangunan pertanian dan kehutanan Kabupaten Pekalongan antara lain : 1) Masih

rendahnya

tingkat

pendapatan

petani

yang

dipengaruhi oleh tingginya harga sarana prasarana produksi (saprodi) sehingga memberatkan petani dan mengurangi tingkat keuntungan petani. 2) Tidak stabilnya harga komoditas pertanian dalam arti luas yang cenderung rendah pada saat panen raya sehingga mengurangi potensi pendapatan petani 3) Terbatasnya jangkauan pemasaran komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Hal ini dipengaruhi oleh akses informasi dan jaringan pemasaran yang belum terjalin optimal.


338


4) Belum optimalnya ketersediaan sarana produksi pertanian dan prasarana pertanian lainnya 5) Belum Optimalnya upaya peningkatan ketahanan pangan pertanian dan perkebunan. b. Solusi Untuk

mengatasi

kendala

tersebut

diperlukan

pemecahan

prasarana

produksi,

melakukan

masalah sebagai berikut : 1) Memfasilitasi

sarana

pengawasan peredaran pupuk bersubsidi, serta melakukan rehabilitasi jaringan jalan usaha tani dan rehabilitasi jaringan irigasi. 2) Pengembangan

kelembagaan kelompok tani dan koperasi,

optimalisasi sistem resi gudang dan atau lumbung pangan, dan mengupayakan dana talangan untuk pembelian gabah petani 3) Peningkatan sehingga

mutu

hasil

dapat

produksi

berpartisipasi

dapat

ditingkatkan,

dalam

even-even

promosi/pameran. 4) Meningkatkan fasilitasi sarana

prasarana produksi dan

pemberdayaan kelompok pengelola sarana dan prasarana 5) Memfasilitasi

peningkatan

produktifitas

komoditas

pertanian/perkebunan.

2. URUSAN KEHUTANAN Arah kebijakan pembangunan kehutanan antara lain: Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam rangka peningkatan fungsi DAS, Konservasi Keanekaragaman

Hayati,

Pemanfaatan

Hasil

Hutan

dan

Industri

kehutanan serta Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan.


339


Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan, pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dengan memperhatikan dan berpedoman pada masterplan, Rencana Teknis Kehutanan (RTK), RPRHL dan Rencana Teknik

Tahunan

menurunkan

(RTN).

tingkat

Kegiatan

kekritisan

tersebut

lahan

dan

dilaksanakan meningkatkan

guna luasan

pembangunan hutan rakyat. Target

dan

realisasi

penurunan

tingkat

kekritisan

lahan

merupakan data sisa luas lahan berdasarkan tingkat kekritisannya dan bukan merupakan luas areal yang akan ditangani. Data luas lahan berdasarkan tingkat kekritisannya tersebut akan dievaluasi setiap lima tahunan dengan menggunakan foto citra satelit oleh Kementrian Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

Republik

Indonesia

c.q

Balai

Pengelolaan DAS Pemali Jratun. Pembangunan urusan kehutanan baik dalam upaya penanganan lahan kritis dan pembangunan hutan rakyat dilaksanakan secara sinergi dan terkoordinasi dengan semua pihak yang terkait seperti Perum Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun. 2.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan kegiatan : 1) Kegiatan Peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); 2) Kegiatan Pengembangan Hutan Cadangan Pangan dengan Model Agroforestry. b. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, dengan kegiatan : 1) Kegiatan Konservasi Tanah dan Air (DAK);


340


2) Kegiatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK); 3) Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK); 4) Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat (DAK); 5) Kegiatan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai; 6) Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Berbasis Kelompok (DAK); 7) Kegiatan Pengkayaan Tanaman Hutan Rakyat (DAK); 8)

Kegiatan Bakti Penghijauan Tentara Nasional Indonesia (TNI);

9) Kegiatan Pembuatan Kebun Persemaian dan Pemeliharaan Laboratorium Jamur; 10) Kegiatan Pendidikan Lingkungan dan Penghijauan Sekolah Sebagai Lingkungan Kota Hijau Kabupaten Pekalongan; 11) Kegiatan Rehabilitasi Mangrove (DAK); 12) Kegiatan Sarana dan Prasarana

Pengamanan Hutan

(Pengadaan) (DAK). c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dengan kegiatan : 1) Kegiatan Pemeliharaan Hutan kota; 2) Kegiatan Penatausahaan Hasil Hutan; 3) Kegiatan Pengendalian Satwa Liar, Hama Penyakit Tanaman Kehutanan dan Konservasi Ex-situ; 4) Kegiatan Penanganan Kawasan Lindung dan Pelestarian Kawasan Perlindungan Setempat; 5) Kegiatan Sarana Prasarana Operasional Hutan Kota (DAK). d. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, dengan kegiatan : 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan (RTN), Rencana Pengelolaan

Rehabilitasi

Hutan

dan

Lahan

(RPRHL)

Mangrove dan Sempadan dan Pantai, Peta Kawasan Lindung dan RAN;


341


2) Kegiatan Inventarisasi Tanaman Langka dan Endemik Untuk Pelestarian Sumber Daya Genetik dan Plasma Nutfah. 2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian target indikator sasaran urusan pertanian dan urusan kehutanan

tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa

outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2015. Kinerja urusan pertanian dan urusan kehutanan yang dicapai di tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 4.97 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kehutanan Tahun 2015 NO. 4.1

4.2

URAIAN Sebaran Tingkat Kekritisan Lahan a. Sangat Kritis b. Kritis c. Agak Kritis d. Tidak Kritis Luas Hutan Rakyat

PRODUKTIVITAS TAHUN TAHUN 2014 2015

538,869 9.008,508 41.843,882 18.385,373

538,869 9.008,508 41.843,882 18.398

NAIK /TURUN (ANGKA)

PROSENTASE KENAIKAN/PEN URUNAN (%)

0 0 0 12,6

0 0 0 0,07

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan, 2016

a. Untuk indikator kinerja urusan kehutanan dapat kita lihat dari sebaran tingkat kekritisan lahan, dimana dibagi menjadi 4 indikator yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis dan tidak kritis. Untuk target lahan sangat kritis pada tahun 2015 adalah sebesar 253 ha dan realisasinya adalah sebesar 0 ha atau habis, terjadi penurunan dibandingkan realisasi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0 ha. b. Untuk lahan kritis target pada tahun 2015 adalah sebesar 1.502 ha realisasinya mencapai sebesar 539 ha. Untuk lahan agak kritis target 3.108 ha realisasinya mencapai 9.009 ha, lahan


342


potensial kritis target tahun 2015 sebesar 7.045 ha realisasinya mencapai 9.786 ha, untuk lahan tidak kritis targetnya mencapai 49.339 ha dan realisasinya sebesar 41.884 ha. Data tersebut diatas untuk realisasi masih sama dengan tahun 2014 dikarenakan untuk analisa data lahan kritis dilakukan setiap lima tahun sekali, sehingga data lahan kritis masih sama dengan data realisasi tahun 2014. Untuk luas hutan rakyat target tahun 2015 sebesar 18.673 ha realisasi tahun 2015 adalah sebesar 18.398 ha meningkat dari realisasi tahun 2014 yaitu sebesar 18.385 ha terjadi peningkatan luas hutan rakyat. c.

Pembangunan sektor kehutanan baik dalam upaya penanganan lahan kritis dan pembangunan hutan rakyat dilaksanakan secara sinergi dan terkoordinasi dengan semua pihak yang terkait seperti Perum Perhutani, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun.

2.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Kendala bagi pembangunan Urusan Pertanian antara lain : 1) Masih relative luasnya lahan kritis di luar kawasan hutan. 2) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa disekitar hutan. 3) Adanya kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan dari peruntukan pertanian menjadi non pertanian. 4) Belum terbangunnya sistem jejaring pengumpulan datadata bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan dari tingkat desa/petani. 5) Belum

optimalnya

perkembangan

diversifikasi

produk

pangan sehingga nilai tambah hasil produksi pertanian belum optimal.


343


6) Relatif belum berkembangnya pemahaman dan ketrampilan masyarakat

untuk

menerapkan

menu makanan

yang

Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). 7) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pengembangan lumbung pangan. 8) Terbatasnya sarana dan prasarana penyuluhan berupa Gedung Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan prasarana penyuluhan lainnya. 9) Masih terbatasnya jumlah penyuluh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 10) Kurangnya

pengetahuan

dan

ketrampilan

masyarakat

dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber bahan pangan yang aman. b. Solusi Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan pemecahan masalah sebagai berikut : 1) Melakukan pendampingan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan konservasi tanah dan air secara terpadu dari hulu hingga hilir. 2) Optimalisasi peran FK PHBM serta fasilitasi pemanfaatan lahan dibawah tegakan. 3) Melakukan pendataan areal dan kepemilikan areal yang termasuk lahan pertanian berkelanjutan, serta dilakukannya pembuatan peraturan daerah tentang pemetaan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan. 4) Memberikan fasilitas kepada petugas pengumpulan data dan sarana prasarana pendukung lainnya. 5) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan diversifikasi dan penganekaragaman produk pangan.


344


6) Sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) melalui lomba cipta menu pangan olahan berbahan baku lokal. 7) Pembinaan

kelompok

pemasyarakatan

arti

lumbung pentingnya

pangan lumbung

dan pangan

masyarakat. 8) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dan mengupayakan penambahan sarana prasarana dengan memanfaatkan

peluang

yang

ada,

agar

pelaksanaan

kegiatan penyuluhan lebih optimal. 9) Mengoptimalkan Penyuluh yang ada dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan mengusulkan rekruitmen penyuluh serta memanfaatkan penyuluh swadaya. 10) Melaksanakan

sosialisasi

dan

pembinaan

kepada

masyarakat tentang pemanfaatan pekarangan.

3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Konservasi

bahan

galian

pada

hakekatnya

adalah

upaya

perlindungan, perbaikan dan penggunaan bahan galian secara bijaksana yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi dengan tetap

menjaga

kelestarian

fungsi

lingkungan,

serta

menjamin

kesinambungan pembangunan bagi masyarakat. Untuk mendukung penerapan kaidah konservasi berdasarkan paradigma, program dan strategi yang tepat, maka diperlukan penyusunan kebijakan konservasi bahan galian sebagai langkah antisipasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum. Kebijakan konservasi dalam hal ini meliputi hasil penyusunan konsep peraturan, pedoman teknis, kriteria di bidang konservasi bahan galian dan implementasinya dalam kegiatan usaha pertambangan. Kebijakan konservasi bahan galian dalam perspektif


345


pengelolaan

sumber

daya

mineral

harus

selaras

dengan

misi

pembangunan sektor pertambangan di Indonesia. Dua hal penting yang harus menjadi perhatian utama adalah pemanfaatan sumber daya dan cadangan bahan galian secara optimal, berwawasan lingkungan dan memberi

dampak

positif

bagi

kesejahteraan

masyarakat;

dan

pengelolaan sumber daya dan cadangan yang mendorong peningkatan investasi dalam negeri dan penanaman modal asing. Pembangunan dilaksanakan

Urusan

dengan

Energi

dan

menitikberatkan

Sumber

pada

Daya

Mineral

pengawasan

usaha

pertambangan dan air tanah, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat atas energi listrik. Pengawasan usaha pertambangan dan air tanah meliputi

pemberian

rekomendasi

dan

pengawasan

usaha-usaha

pertambangan dan pemanfaatan air tanah yang apabila kemudian terjadi pelanggaran maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan segera akan menerbitkan surat peringatan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penegakan perda. Pemenuhan

kebutuhan

masyarakat

atas

energi

listrik

dilaksanakan baik dengan membangun jaringan listrik baru yang terhubung dengan jaringan listrik PLN yang sudah ada maupun dengan pemanfaatan potensi energi lokal seperti energi surya atau mikro hidro yang setelah dilakukan survey mampu untuk mencukupi kebutuhan energi listrik setempat. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan Dinas

PSDA

ESDM

Kabupaten

Pekalongan

menitikberatkan

pada

pengawasan usaha pertambangan dan air tanah, serta pemenuhan kebutuhan

masyarakat

atas

energi

listrik.

Pengawasan

usaha

pertambangan dan air tanah meliputi pemberian rekomendasi dan pengawasan usaha-usaha pertambangan dan pemanfaatan air tanah yang apabila kemudian terjadi pelanggaran maka Dinas PSDA ESDM Kabupaten Pekalongan segera akan menerbitkan surat peringatan untuk kemudian

ditindaklanjuti

oleh

SKPD

penegak

perda.


Pemenuhan

346


kebutuhan masyarakat atas energi listrik dilaksanakan baik dengan membangun jaringan listrik baru yang terhubung dengan jaringan listrik PLN yang sudah ada maupun dengan pemanfaatan potensi energi lokal seperti energi surya atau energy air (mikrohidro) yang setelah dilakukan survey mampu untuk mencukupi kebutuhan energi listrik setempat 3.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program

Pembinaan

dan

pengawasan

Bidang

Pertambangan, dengan Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Usaha Pertambangan dan Air Tanah. b. Program

Pembinaan

dan

pengembangan

Bidang

Ketenagalistrikan, dengan kegiatan : 1) Pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa; 2) Pengembangan dan Pengawasan Listrik Masuk Desa, Energi dan Migas; 3) Penyusunan DED PLTMH. 3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan Dinas PSDA ESDM Kabupaten Pekalongan menitikberatkan pada pengawasan usaha pertambangan dan air tanah, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat atas energ ilistrik. Pengawasan usaha pertambangan dan air tanah meliputi pemberian rekomendasi dan pengawasan usaha-usaha pertambangan dan pemanfaatan air tanah yang apabila kemudian terjadi pelanggaran maka Dinas PSDA ESDM Kabupaten Pekalongan segera akan menerbitkan surat peringatan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD penegak


347


perda. Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas energ l istrik dilaksanakan baik dengan membangun jaringan listrik baru yang terhubung dengan jaringan listrik PLN yang sudah ada maupun dengan pemanfaatan potensi energi lokal seperti energi surya atau energy air (mikrohidro) yang setelah dilakukan survey mampu untuk mencukupi kebutuhan energi listrik setempat. Pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin SKPD) sebesar

Rp1.595.722.000,00

dan

direalisasi

sebesar

Rp1.487.081.000,00 atau 93,19% (Realisasi program dan kegiatan terlampir). Presentase rumah tangga yang memiliki listrik pada tahun 2015 sebesar 95%, meningkat dari realisasi tahun anggaran 2014 yang sebesar 93%. Tabel 4.98 Indikator Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral NO 1

INDIKATOR Persentase rumah tangga yang memiliki listik

2015

SATUAN

CAPAIAN 2014

TARGET

REALISASI

%

NAIK/ TURUN (%)

%

93,00

94

95,00

101,0638

2,13

Sumber : DPSDA-ESDM Kabupaten Pekalongan, 2016

3.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Masih rendahnya ratio elektrifikasi sekitar 88,25% 2) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energy alternative 3) Rumitnya

perijinan

dengan

Perhutani

terkait

pengembangan energi.


348


4) Kurangnya

kesadaran

masyarakat

akan

usaha

pertambangan yang baik serta pemanfaatan air tanah yang bijak

dan

bertanggungjawab

dengan

mengedepankan

pelestarian sumber daya alam. b. Solusi 1) Pembangunan jaringan listrik pada dukuh terpencil. 2) Pembangunan PLTMH. 3) Pengembangan Desa Mandiri Energi. 4) Melakukan

mediasi

dan

koordinasi

dengan

Perhutani

dengan prinsip pembangunan untuk kesejahteraan rakyat terpencil. 5) Melaksanakan sosialisasi dan upaya koordinasi dengan SKPD penegak perda lainnya untuk mengendalikan usaha pertambangan liar dan meningkatkan kesadaran akan penggunaan air tanah yang bijak dan bertanggungjawab serta berwawasan lingkungan.

4. URUSAN PARIWISATA Bidang Kepariwisataan dengan upaya membangun Citra dan image yang positif sekaligus menjadi pintu gerbang promosi/pemasaran terhadap jasa-jasa wisata/obyek-obyek wisata yang berkembang di masyarakat. Empat pilar utama dalam pengembangan kepariwisataan meliputi

Industri Pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan

kelembagaan pariwisata untuk senantiasa diupayakan penanganan yang terpadu lintas sektor, sehingga dapat menggambarkan satu bentuk daya tarik yang sinergi dalam menarik wisata, tidak terkecuali budaya/seni tradisi yang masih sangat membutuhkan sentuhan dan dukungan prasarana lebih lanjut.


349


Meskipun belum optimal, tetapi lingkup nyata telah terwujud dengan menariknya jasa wisata yang dikelola masyarakat seiring dengan animo dan dinamisasi perkembangan masyarakat, Kabalong sebagai desa wisata yang semakin exis dalam perkembangannya, sentral industri kerajina tempurung kelapa di Wonopringgo dan kerajinan ATBM di Buaran semakin banyak dikunjungi dan memperoleh order di dalam/luar negeri, Kuliner Rumah Makan/semakin menjamur, fasilitas kolam renang/water Park dan Futsal yang semakin diminati masyarakat. Dan fasilitas Gedung Kesenian meskipun belum total fasilitas yang disediakan, namun untuk tahun ini sudah dapat dimanfaatkan sebagai media latihan pagelaran, apresiasi/ekspresi budaya/seni potensi daerah. 4.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang pada tahun 2015 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan : 1) Peningkatan

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Dalam

Pemasaran Pariwisata; 2) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara; 3) Penyelenggaraan Event Syawalan; 4) Pengadaan Media Promosi Pariwisata. b. Program Pengembangan destinasi pariwisata, dengan kegiatan : 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Objek Wisata; 2) Penyediaan Bahan Logistik Objek Wisata; 3) Penataan Wisata Curug Muncar Petungkriyono; 4) Peningkatan Pengembangan dan Penataan Objek Wisata Linggoasri; 5) Peningkatan dan Penataan Bumi Perkemahan Linggoasri.


350


6) Penataan Wisata Watuireng; 7) Penataan Wisata Kabalong; c. Program Pengembangan Kemitraan, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Peran Serta Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata; 2) Festival Durian Lolong; 3) Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. Kecamatan di Kabupaten Pekalongan Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata,

dengan

kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 4.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capaian kinerja urusan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain : a. Jumlah Kunjungan Wisata Kunjungan wisata di Kabupaten Pekalongan khususnya objek wisata yang dikelola pemerintah tercapai 124.43% atau 108.261 orang. dari target 87.000 orang. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2014 sebesar 106.562 orang. Tabel 4.99 Capaian Indikator Urusan Pariwisata NO 1

INDIKATOR Kunjungan

SATUAN orang

TAHUN 2015

CAPAIAN 2014

TARGET

REALISASI

%

106.562

87.000

108.261

124,43

wisata Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, 2015

Tabel 4.100 Daftar Objek Wisata Di Kabupaten Pekalongan


351


NO

URAIAN

SATUAN

JUMLAH

Obyek Wisata Alam 1.

OW Linggo Asri – Kajen

unit

1

2.

OW Pantai Depok - Siwalan

unit

1

3.

OW Pantai Wonokerto - Wonokerto

unit

1

4.

Eko Wisata Pegunungan - Petungkriyono

unit

1

5.

OW Watuireng - Kandangserang

unit

1

6.

OW Curug Bajing - Petungkriyno

unit

1

7.

Curug Muncar - Petungkriyono

unit

1

Obyek Wisata Buatan 1.

Kolam Renang Tirta Alam – Karanganyar

unit

1

2.

Kolam Renang Graha Wisata – Karanganyar

unit

1

3.

Kolam Renang Kulu Asri - Karanganyar

unit

1

4.

Kolam Renang Banyu Biru - Wiradesa

unit

1

Wisata Minat Khusus 1.

Arung Jeram Sungai Lolong

unit

1

2.

Arung Jeram Kali Pahingan

unit

1

3.

Bumi Perkemahan Linggo Asri

unit

1

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, 2016

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berusaha terus memberikan dorongan

kepada

masyarakat

dan

pihak

ketiga

untuk

mengembangkan destinasi pariwisata. Sehingga diharapkan muncul banyak investor baru yang akan menyelenggarakan kegiatan pariwisata dari mulai pengelolaan destinasi pariwisata, pengelolaan tempat penginapan/hotel, pengelolaan angkutan, usaha rumah makan dan usaha wisata lain yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat sekitar objek

wisata.

Pemerintah

daerah

juga

berkomitmen

memberikan layanan pariwisata yang murah dan bersahabat bagi masyarakat.


352


Pengelolaan

pariwisata

berbasis

masyarakat

tersebut

diharapkan tidak membebani anggaran Pemerintah daerah dan meningkatkan investasi pada berbagai sektor pendukung wisata. b. Daftar Hotel di Kabupaten Pekalongan Tabel 4.101 Daftar Hotel di Kabupaten Pekalongan NO

URAIAN

SATUAN

JUMLAH

unit

1

Hotel Bintang Tiga 1.

Marlin Hotel Hotel Non Bintang (Yang telah terdaftar)

1.

Hotel Bata Merah - Wiradesa

unit

1

2.

Hotel Dian Candra - Wiradesa

unit

1

3.

Hotel Sachid Jaya – Tirto

unit

1

4.

Villa Linggo Indah - Kajen

unit

1

5.

Villa Nusa Indah – Kajen

unit

1

6.

Villa Victoria Indah - Kajen

unit

1

7.

Villa Delvia - Kajen

unit

1

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, 2016

4.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Keterbatasan lahan 2) Kurangnya fasilitas yang dapat menarik wisatawan 3) Status OW Linggoasri belum menjadi Lembaga Konservasi. b. Solusi 1) Optimalisasi sarpras dan lahan yang ada 2) Melengkapi dan melakukan pemeliharaan secara berkala 3) Mengurus izin lembaga konservasi.

5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015

353


Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap, peningkatan pendapatan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah serta konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan melalui berbagai macam program kegiatan seperti Pengembangan Budidaya Perikanan, Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan, Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar, dan Program Pengembangan Statistik Perikanan. 5.1. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan pada tahun 2015 meliputi : a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan kegiatan : 1) Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK); 2) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 3) Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAK); 4) Normalisasi saluran dan Tanggul Tambak (DAK); 5) Pemanfaatan Lahan Puso Untuk Budidaya Ikan Nila; 6) Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK); 7) Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan; 8) Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar; 9) Pengadaan Sarana Produksi Tambak Terdampak Rob; 10) Peningkatan Produksi BBI; 11) Pengembangan Industrialisasi Tambak Udang. b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan : 1) Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan (DAK);


354


2) Pengembangan dan Peningkatan PPI Jambean (DAK); 3) Pengembangan dan Peningkatan PPP Wonokerto; 4) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pesisir; 5) Perencanaan Teknis Kegiatan Kelautan dan Perikanan; 6) Bimbingan Teknis Bagi Kelompok usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap. c. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, dengan

kegiatan

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Penyuluhan. d. Program

Optimalisasi

Pengelolaan

dan

Pemasaran

Produksi Perikanan, dengan kegiatan : 1) Promosi Produk Perikanan; 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan. e. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar, dengan kegiatan : 1) Penebaran Ikan di Perairan Umum (Restocking); 2) Penataan Kawasan Pemukiman Nelayan. 5.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan pada tahun tahun 2015 dianggarkan melalui belanja langsung (tidak termasuk belanja langsung program umum/rutin SKPD) sebesar Rp5.719.647.000,00 dan terealisasi Rp5.583.316.293,00 atau 97,62% (Rincian relaisasi Program dan Kegiatan terlampir). Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, peningkatan

produksi

perikanan

budidaya

dan

tangkap,

peningkatan pendapatan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah serta konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan melalui berbagai

macam

program

kegiatan

seperti

Pengembangan


355


Budidaya

Perikanan,

Pengembangan Pengelolaan

Sistem

Pemasaran

Pengembangan Penyuluhan Produksi

Perikanan Perikanan,

Perikanan,

Tangkap, Optimalisasi

Pengembangan

Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar, dan Program Pengembangan Statistik Perikanan. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 sebesar 3.172,25 ton meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 2.718,99 ton. Hal ini karena adanya dukungan kegiatan untuk penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan juga karena faktor cuaca yang cukup mendukung untuk operasi penangkapan ikan. Jumlah produksi ikan di TPI Wonokerto dan Jambean pada tahun 2015 sebesar 2.687,41 ton meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 2.169,03 ton. Nilai raman TPI tahun 2015 dapat dicapai Rp8.032.815.000,00 meningkat terus jika dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp8.000.099.000,00. Pada Perikanan budidaya, lahan tambak yang diusahakan pada tahun 2015 seluas 785,25 Ha meningkat dari tahun 2014 sebesar 766,95 Ha. Luas lahan tambak terus menunjukkan penambahan sebesar 712,25 Ha. Jumlah pembudidaya tambak sebanyak tahun 2015 sebesar 1.462 orang, lebih banyak dari tahun 2014 sebesar 1.217 orang dan produksinya pada tahun 2015 mencapai 5.473,82 ton meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 4.029,83. Sedangkan untuk budidaya kolam, lahan yang digunakan pada tahun 2015 seluas 50,14 Ha dengan jumlah produksi sebesar 929,73 ton, lebih tinggi dari tahun 2014 seluas 48,34 Ha dengan produksi sebanyak 764,97 ton. Pencapaian indikator kinerja utama urusan kelautan dan perikanan tahun 2015 dapat dicapai melebihi target seperti terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 4.102


356


Capaian Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan NO 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

INDIKATOR KINERJA Perikanan Tangkap (ton) Perikanan Budidaya (ton) - Tambak (ton) - Kolam (ton) Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun) Cakupan bina kelompok nelayan (%) Cakupan bina Pokdakan (%) Rata-rata Pendapatan Nelayan (Rp/bulan) Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/bulan) Jumlah usaha pengolah ikan (unit) Luas Kawasan Mangrove (Ha)

SATUAN

CAPAIAN 2014

TAHUN 2015 TARGET REALISASI

%

ton

2.719,0

2.299,2

3.172,3

16,67

ton ton kg/kapita/ th

4.029,8 765,0

4.160,6 683,1

5.437,8 929,7

34,94 21,53

17,97

18,46

20,50

14,08

%

100

100

100

0

%

100

100

100

0

514.963

519.210

524.208

1,80

874.604

1.592.803

31,45

Rp/bulan Rp/bulan

1.211.711

unit

16

17

17

6,25

Ha

935

935

935

0

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Pekalongan, 2016

a. Pengembangan Budidaya Perikanan Program

Pengembangan

Budidaya

diutamakan

untuk

Peningkatan produksi perikanan budidaya baik air payau maupun air tawar dan penataan infrastrukstur budidaya berupa pembuatan jalan produksi tambak, normalisasi tanggul dan saluran tambak, pembuatan kolam permanen dan kolam air deras serta pemberian bantuan sarana produksi kolam dan tambak berupa benih ikan, pakan dan waring untuk sarana budidaya ikan memanfaatkan lahan yang terendam rob di kecamatan tirto dan wonokerto. Perkembangan dari produksi perikanan budidaya, penggunaan lahan dan jumlah pembudidaya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.103


357


Perkembangan Produksi, Luas Lahan dan Jumlah Pembudiya Perikanan Budidaya Tahun 2015 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

INDIKATOR

SATUAN

Produksi Tambak Produksi Kolam Jumlah Pembudidaya Tambak Jumlah Pembudidaya Kolam Luas Lahan Tambak Luas Lahan Kolam Produksi Benih BBI

Ton Ton Orang Orang Ha Ha Ekor

TAHUN 2014

TAHUN 2015

%

4.029,83 764,97 1.217 2.148 766,95 48,34 1.001.000

5.437,82 929,73 1.462 2.171 785,25 50,14 978.000

34,94% 21,54% 20,13% 1,07% 2,39% 3,72% -2,30%

Sumber : DKPP Kabupaten Pekalongan, 2016

b. Pengembangan Perikanan Tangkap Program

Pengembangan

Perikanan

Tangkap

dilaksanakan

dalam mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap, penyediaan sarana penangkapan ikan dan peningkatan fasilitas TPI baik TPI Wonokerto maupun TPI Jambean. Pengembangan dan peningkatan

Perkembangan dari produksi perikanan

Tangkap, Jumlah Perahu, Alat Tangkap dan Jumlah Nelayan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.104 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap, Jumlah Perahu, Alat Tangkap, Jumlah Nelayan dan Ikan yang dilelang 2015 NO

INDIKATOR

SATUAN

TAHUN 2014 2.718.99

TAHUN % 2015 3.172,25 117,27

1. Produksi Perikanan Tangkap

Ton

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Unit Unit Unit Ha Kg Rp

382 383 47,57 335 337 70,23 36 36 189,47 9.178 10.086 91,19 930,63 1.118,49 170,32 3.603.484 3.627.658 114,08

Kg Rp

1.238,41 1.568,92 219,2 4.396.615 4.405.157 114,41

Jumlah Alat Tangkap Jumlah Perahu Motor Tempel Jumlah Kapal Motor Jumlah Nelayan Produksi TPI Wonokerto Nilai Raman Lelang TPI Wonokerto 8. Produksi TPI Jambean 9. Nilai Raman Lelang TPI Jambean



358


c.

Pengembangan Sistem Penyuluhan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan dilaksanakan untuk meningkatkan penyuluhan perikanan di Kabupaten Pekalongan dengan kegiatan yang utama berupa penyediaan prasarana penyuluhan berupa pengadaan peralatan penyuluhan seperti proyektor, laptop dan sejenisnya.

d. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar dilaksanakan untuk mendukung penataan dan perbaikan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kegiatan Penebaran ikan di perairan umum dan Penataan Kawasan Pemukiman Nelayan. e. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan : Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan diutamakan untuk mendukung peningkatan produksi pengolahan ikan dengan kegiatan-kegiatan seperti penyediaan sarana pengolahan ikan dan

promosi produk perikanan.

Perkembangan Pengolahan Ikan di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.105 Perkembangan Produksi Pengolahan, Jumlah Bakul dan Pengolah Ikan, Unit Pengolah Ikan dan Los Pasar Ikan Tahun 2015 NO 1. 2. 3. 4.

INDIKATOR Jumlah Ikan yang diolah Nilai Rupiah Jumlah Unit Pengolah Ikan Jumlah Bakul/Pemasar Ikan

SATUAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

%

Ton Rp Unit Orang

4.064,75 81.295.000 16 786

4.167,90 83.358.000 17 1.182

2,54 2,54 6,25 50.38



359


5.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan

yang

muncul

pada

urusan

kelautan

dan

perikanan adalah : 1) Semakin tingginya dampak yang ditimbulkan oleh naiknya air rob dan instrusi air laut sehingga pemukiman nelayan menjadi kumuh dan terendam. 2) Tingginya

tingkat pencemaran pada perairan umum yang

berdampak pada lingkungan budidaya tambak dan rusaknya ekosistem ikan air tawar; 3) Masih banyak produsen benih ikan yang menggunakan induk dengan kualitas rendah sehingga mutu benih ikan kurang bagus; 4) Semakin jauhnya daerah penangkapan ikan (fishing gorund) karena padatnya penangkapan ikan di Laut Jawa yang berdampak

semakin tingginya biaya operasional dan

kecilnya pendapatan nelayan.. b. Solusi 1) Penataan kawasan pemukiman nelayan khususnya drainase dan talud saluran sebagai antisipasai naiknya air rob sekaligus untuk melancarkan pembuangan genangan air. 2) Penerapan

teknologi

budidaya

ikan

dengan

standar

oprasional produk (SOP) yang menerapkan Cara Budidaya Ikan

yang

Baik

(CBIB)

dan

berkelanjutan

dengan

pemanfatan sarana budidaya yang ramah lingkungan. 3) Peningkatan kualitas induk ikan dengan introducing induk ikan dan calon induk ikan yang berkualitas sesuai SNI dan pengelolaan

pembenihan

dengan

penerapan

Cara

Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);


360


4) Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan di laut lepas

dan

pembuatan

rumpon

dasar

sebagai

upaya

pembuatan rumah-rumah ikan, daerah pemijahan (spawning

ground) , tempat pengasuhan ikan (fishing nursery) sekaligus untuk mendekatkan daerah penangkapan ikan (fishing ground).

6. URUSAN PERDAGANGAN Kemudahan berusaha dan penurunan biaya logistik menjadi dua isu strategis. Keduanya menjadi penting diselesaikan karena menjadi faktor yang menentukan kekuatan perekonomian nasional dalam menghadapi persaingan global. Datangnya era globalisasi merupakan keniscayaan yang tak bisa dihindari bagi dunia perdagangan, era ini telah menelurkan sebuah sistem liberalisasi perdagangan, dimana setiap orang bisa melakukan transaksi tanpa batas waktu, tempat dan kondisi. Kondisi tersebut tentu saja tak hanya memberikan tantangan tetapi juga peluang. Karenanya, untuk menghadapi era baru ini tak hanya dibutuhkan semangat dan optimisme dalam menangkap peluang, tetapi juga butuh berbagai

strategi

dan

kebijakan

yang

agar

liberalisasi

tersebut

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Adapun permasalahan utama yang perlu dicermati dalam kontek menghadapi persaiangan global tersebut, bagi dunia perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing berbagai produk dan komoditas dalam negeri di pasar domestik maupun internasional. Perdagangan

sebagai

salah

satu

kekuatan

pendorong

pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan iklim usaha yang kompetitif. Tujuannya adalah untuk membangun perilaku bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme

pelaku

usaha.

Iklim

usaha

yang

sehat


akan

361


meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar global. Penyelenggaraan

urusan

perdagangan

bertujuan

untuk

meningkatkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan perlindungan konsumen,

menjaga

kelancaran

peredaran

barang

kebutuhan

masyarakat serta meningkatkan kualitas pasar tradisional sebagai sarana perekonomian masyarakat. 6.1. Program dan Kegiatan Program

dan

Kegiatan

Urusan

Perdagangan

yang

dilaksanakan oleh Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Bagian Perekonomian Setda pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan kegiatan Pembentukan Pasar Tertib Ukur dan Pengawasan Kualitas Barang dan Jasa. b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan Optimalisasi Pendapatan Pasar. c. Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Ekspor,

dengan kegiatan Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi/ Pengusaha dalam Pameran/Promosi Perdagangan (Kontak Bisnis). d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan Monitoring harga Kepokmas. e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional, dengan kegiatan : 1) Renovasi Pasar Bojong 2) Renovasi Pasar Tradisional 3) Rehabilitasi Ringan Pasar 4) Penataan Drainase Pasar


362


6.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan pada tahun tahun 2015 dianggarkan melalui Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin SKPD) sebesar Rp7.283.260.000,00 dan terealisasi Rp6.721.567.200,00 atau 92,29%. (Rincian relaisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian indikator keberhasilan urusan perdagangan tahun 2015 seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 4.106 Capaian Urusan Perdagangan NO 1. 2.

URUSAN, INDIKATOR KINERJA Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Nilai ekspor perdagangan

SATUAN % Ribu US$

CAPAIAN TAHUN 2015 TAHUN TARGET REALISASI 2014 19,33 25 34.324

70.000

% -

30.165 43,09

Sumber : Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan, 2015

Pameran Perdagangan dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali selama tahun 2015, yaitu : Pameran INACRAFT di Jakarta, Pameran Indonesia Fashion Accesories and Craft (IFAC) di Makasar, Pameran Jakarta Fair (PRJ) di Jakarta, Pameran Produk Dalam Negeri (PPDN) di Surakarta, Pameran Produk Kriya Dekarnasda di Purwokerto, Pameran Kajen Expo di Kajen dan Pameran Trade Expo indonesia (TEI) di Jakarta. Pertumbuhan

pasar

modern

di

Kabupaten

Pekalongan

sampai dengan tahun 2015 menunjukkan angka yang cukup tinggi. Persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional semakin tak terkendali. Persaingan keberadaan pasar tradisional maupun toko kebutuhan sehari-hari (toko kelontong) tradisional muncul karena fasilitas, kenyamanan maupun pelayanan dari minimarket


363


yang lebih baik sehingga membuat konsumen lebih memilih ritel modern tersebut. Hal ini jelas dapat mematikan keberadaan pasar dan warung tradisional yang jumlahnya lebih besar dan menyangkut hajat hidup masyarakat yang lebih luas. Penurunan omset yang didapat penjual pasar warung tradisional akan berkurang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum munculnya minimarket di sekitar mereka. Untuk itu pasar tradisional harus ditata baik dalam hal sarana dan prasarana. Hal ini sebagai upaya meningkatkan minat warga masyarakat dalam mengunjungi dan memanfaatkan pasar tradisional sebagai tempat memenuhi kebutuhan mereka, pusat perdagangan, dan lain sebagainya. Melihat fungsi dan peran pasar tradisional yang strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, maka dalam rangka pembangunan perekonomian, pasar-pasar tradisional memiliki fungsi yang cukup penting yang menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat. Untuk itu pada tahun ini kegiatan penting yang dilaksanakan adalah rehabilitasi dan penataan pasar diantaranya Pembangunan Pasar Bojong dan Sragi serta renovasi Pasar Doro, Wiradesa, serta penataan Drainase Pasar Kedungwuni 6.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang masih terjadi terkait urusan Perdagangan yaitu: 1) Adanya keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana; 2) Kurangnya kesadaran pedagang membayar retribusi; 3) Penanganan perlindungan konsumen belum berjalan dengan sesuai yang diharapkan;


364


4) Dukungan material belum sepenuhnya mencukupi dalam mengantisipasi permasalahan yang dihadapi; 5) Kesadaran para pelaku usaha dalam kepedulian peningkatan kemajuan suatu usaha perdagangan masing-masing belum maksimal. b. Solusi Atas permasalahan tersebut, solusi yang telah dilakukan antara lain: 1) Memanfaatkan keterbatasan SDM yang ada; 2) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal; 3) Mengadakan sosialisasi dan pemahaman secara periodik dan terus menerus supaya pedagang membayar retribusi; 4) Merealisasikan semua kegiatan yang tersedia di bidang perdagangan monitoring

secara dan

maksimal

pengawasan

dengan semua

melaksanakan produk

secara

berkelanjutan; 5) Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada serta yang memadai; 6) Meminimalisir permasalahan bidang perdagangan yang saat ini terjadi dengan meningkatkan potensi keterampilan hasil produksi secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas, sehingga dapat bersaing deangan barang-barang impor; 7) Memperhatikan peluang yang terjadi saat ini dengan mengembangkan kreatifitas para pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan.


365


7. URUSAN PERINDUSTRIAN Pengembangan industri berkeunggulan kompetitif sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Berkaitan dengan itu, maka perlu ditingkatkan jaminan mutu dan layanan produk dalam negeri melalui kemampuan penguasaan teknologi, efisiensi

melalui

peningkatan

produktivitas,

serta

pengembangan

jaringan usaha terkait guna mendukung proses ke arah spesialisasi kegiatan. Sementara itu, untuk mewujudkan struktur produksi dan distribusi yang kokoh dan berkelanjutan, maka pengembangan industri mencakup pengembangan seluruh mata rantai kegiatan produksi dan distribusi dari sektor penyedia bahan baku, pengolahan, hingga sektor jasa (primer, sekunder, dan tersier). Sehubungan itu, seluruh basis produksi dan distribusi perlu ditata kembali secara terpadu dan dikembangkan secara sinergis dengan memanfaatkan secara optimal keunggulan

komparatif.

pembangunan

sektor

keseimbangan

persebaran

Dalam

primer,

rangka

sekunder,

mengkonsolidasikan

dan

pembangunannya

tersier

ditempuh

termasuk pendekatan

klaster industri. Melalui pendekatan ini diharapkan pola keterkaitan antar kegiatan, baik di sektor industri sendiri (keterkaitan horisontal) maupun antar sektor industri dengan seluruh jaringan produksi dan distribusi terkait (keterkaitan vertikal akan dapat secara responsif menjawab tantangan persaingan global yang semakin ketat. Pelaksanaan

Urusan

Perindustrian

di

Kabupaten

Pekalongan

diarahkan untuk meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam struktur industri. Adapun sasaran kebijakan adalah meningkatkan jumlah klaster-klaster industri. Pembangunan industri di Kabupaten Pekalongan memacu pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat merangsang sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri. Di sisi lain, sektor jasa yang turut berkembang antara lain adalah lembaga keuangan,


366


lembaga pemasaran/periklanan, lembaga pelatihan ketrampilan dan rumah

makan.

Hal

tersebut

juga

berdampak

pada

meluasnya

kesempatan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli) sebagai ukuran tumbuhnya perekonomian. 7.1. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut : a. Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan Kompetitif UKM, dengan kegiatan Peberapan Ketentuan HAKI. b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan : 1) Diversifikasi Olahan Makanan dan Minuman 2) Pelatihan Packaging untuk IKM Olahan Makanan dan Minuman. 7.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian pada tahun tahun 2015 dianggarkan melalui Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung program

umum/rutin

SKPD)

sebesar

terealisasi Rp293.000.000,00 atau

Rp300.700.000,00

97,44%. (Rincian

dan

relaisasi

Program dan Kegiatan terlampir). Capaian indikator keberhasilan urusan perindustrian tahun 2015 terlihat pada tabel berikut :


367


Tabel 4.107 Capaian Urusan Perindustrian Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA

NO 1. 2. 3.

SATUAN

CAPAIAN 2014

%

27,48

TARGET 27,4

% %

0,25 75

0,3 71

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Pertumbuhan industri Cakupan bina kelompok pengrajin

TAHUN 2015 REALISASI 0,06 76

% 20 107,04


a. Pertumbuhan industri di Kabupaten pekalongan menunjukkan angka yang kurang signifikan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel bahwa tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,06%, masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 0,25%. Hal ini disebakan karena inflasi dan kondisi ekonomi nasional maupun regional yang mengalami kelesuan. b. Cakupan bina kelompok pengrajin mengalami kenaikan dan berhasil melebihi taget yang ditetapkan yaitu 76% dari target yang

71

%.

Perindustrian,

Hal

ini

dikarenakan

Perdagangan,

Koperasi

setiap

tahun

Dinas

dan

UKM

selalu

mengadakan pembinaan kepada IKM di Kabupaten Pekalongan. Tabel 4.108 Indikator Kinerja Urusan Perindsutrian Tahun 2015 NO INDIKATOR KINERJA A.

CAPAIAN TAHUN 2015 SATUAN TAHUN TARGET REALISASI 2014

%

Kelembagaan

1. Jumlah Koperasi/KUD 2. Penyelenggaraan RAT

%

394

-

396

1,01

- Sehat

%

48

-

43

0,90

- Cukup Sehat

%

145

-

124

0,86

- Manajerisasi

%

122

-

122

1,00

Audit Internal

%

150

-

150

1,00

Audit Eksternal

%

27

-

27

1,00

%

1.123

-

1.128

1,00

%

113.514

-

113.711

1,00

4. Pelaksanaan Audit

5. Jumlah karyawan 6. Jumlah Anggota



368


Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada tahun 2014 masih sama dengan jumlah UMKM di tahun 2015. Akan tetapi jumlah UMKM binaan meningkat di tahun 2015 menjadi 448 dari 2014 yang hanya 441. Sampai dengan 2015, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM telah menjalankan program dalam urusan koperasi dan UKM antara lain Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro, Kecil Menengah yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif

UKM,

Program

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 7.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang masih terjadi terkait urusan Perindustrian yaitu : 1) Kualitas SDM IKM terbatas 2) Kurangnya kemampuan

IKM

dalam

menjaga

kualitas

produk secara kontinyu 3) Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna 4) Kurangnya pemasaran produk IKM 5) Kurangnya perlindungan hukum bagi merk produk IKM 6) Masih perlunya pengembangan produk IKM. b. Solusi Solusi atas permasalahan yang telah dilakukan antara lain: 1) Pelatihan dan pengembangan keterampilan SDM IKM baik dalam

hal

kualitas,

konsistensi,

pengembangan

atau

diversifikasi produk maupun pemasaran serta pemanfaatan teknologi.


369


2) Mendorong berkembangnya produk yang berdasarkan pada potensi unggulan daerah, baik potensi bahan baku, SDM maupun pemasaran. 3) Penguatan sentra-sentra industry potensial. 4) Fasilitasi pendaftaran merk 5) Fasilitasi pemasaran produk IKM.

8. URUSAN TRANSMIGRASI Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat konstitusi, hingga kini pemerintah masih berkepentingan untuk menempatkan transmigrasi sebagai satu model pembangunan. Hal ini berarti bahwa transmigrasi masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan pembangunan

guna

mencapai

tujuan

kesejahteraan,

pemerataan

pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi juga relevan sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia/human rights, yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga negara untuk berpindah dan menetap di dalam

batas-batas

pemerintah pemerintah

tetap

wilayah

negara-bangsanya.

memberikan

provinsi

dan

imperatif atau

dan

pemerintah

Oleh

karena

itu,

dukungan

kepada

daerah

untuk

menyelenggarakan transmigrasi, sepanjang tersedia sumber-sumber daya yang mendukungnya. Pembangunan urusan transmigrasi di Kabupaten Pekalongan diselenggarakan melalui pengiriman masyarakat calon transmigrans yang ingin meningkatkan taraf hidupnya melalui program transmigrasi ke daerah tujuan yang telah ditetapkan oleh Pusat. Program pembangunan ketransmigrasian merupakan bagian dari kebijakan program pembangunan yang secara umum diarahkan pada pembangunan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta dalam rangka mempercepat pengentasan masalah


370


kemiskinan

dan

pembangunan kemiskinan

di

pengangguran

ekonomi

daerah.

Kabupaten

serta

upaya

Salah

Pekalongan

satu

untuk

mempercepat

upaya

pengentasan

dilakukan

melalui

Program

Transmigrasi. Peminat mengikuti transmigrasi di Kabupaten Pekalongan masih besar, hal ini dikarenakan semakin sempitnya kesempatan kerja dan menurunnya lahan garapan produktif di pedesaan karena terjadinya alih fungsi. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program transmigrasi dilaksanakan penyuluhan dan pembinaan ke desa-desa di wilayah Kabupaten Pekalongan, dengan harapan meningkatnya animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi yang cukup besar dilandasi oleh pemahaman yang benar dan kesiapan skill yang memadai. 8.1.

Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan

Kegiatan

Penjajagan,

Pengerahan

dan

fasilitas

perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM. 8.2.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Urusan Transmigrasi dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin SKPD)

sebesar

Rp98.000.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp87.873.000,00 atau 89,67%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Pembangunan bidang transmigrasi diselenggarakan melalui pengiriman

masyarakat

calon

transmigrans

yang

ingin

meningkatkan taraf hidupnya melalui program transmigrasi ke daerah tujuan yang telah ditetapkan oleh Pusat. Program Transmigrasi ini merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya percepatan

kesejahteraan masyarakat


371


disamping

program-program

lainnya.

Adapun

penempatan

Transmigran Tahun 2014 dan 2015 sebagai berikut : Tabel 4.109 Pengiriman transmigrasi Dinsosnakertrans kab. Pekalongan NO

TAHUN

JUMLAH KK/JIWA

UPT/KAB/ PROV DAERAH PENEMPATAN

1

2014

UPT. Majuria Kab. Banyuasin Prop. Sumatera Selatan

2 KK = 9 JIWA

2

2015

UPT. Lantang Tallang Kab. Luwu Uatara Prop. Sulawesi Selatan

5KK = 20 JIWA


Capaian realisasi program dan kegiatan Urusan Transmigrasi disajikan dalam tabel berikut : Tabel 4.110 Capaian Urusan Transmigrasi Tahun 2015 NO 1 2

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2014

TARGET

REALISASI

%

kk

2

2

2

-

NAIK / TURUN (%) -

kk

10

10

10

-

-

Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi Jumlah calon transmigran (KK)

TAHUN 2015

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan, 2016

8.3.

Permasalahan dan Solusi. a. Permasalahan 1) Rendahnya animo transmigrasi. 2) Sarana dan Prasarana di lokasi transmigrasi tidak sesuai dengan harapan calon transmigran. b. Solusi 1) Peningkatan

penyuluhan

transmigrasi

agar

animo

masyarakat bertambah 2) Pembekalan pelatihan ketrampilan bagi calon transmigran untuk

dapat

menyesuaikan

dengan

kondisi

lokasi

penempatan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015

372

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents