PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IV

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Perkembangan pembaharuan politik dalam segenap aspek kehidupan masyarakat, yang dikenal dengan reformasi membawa implikasi yang sangat luas terhadap kehidupan politik dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan serta terwujudnya demokratisasi yang diharapkan sesuai UUD’45 dan Pancasila. Demokratisasi yang berjalan telah membuka perspektif baru menyangkut interaksi antar pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis diperlukan keamanan dan ketertiban umum melalui langkah-langkah antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi, bencana dan kejadian-kejadian menonjol yang meresahkan masyarakat serta meningkatkan stabilitas keamanan wilayah dalam suasana iklim politik yang nyaman dan kondusif. Adanya

berbagai

kecenderungan

perubahan

paradigma

pembangunan dan pemerintahan termasuk dinamika kemasyarakatan, maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah harus melakukan perubahan pola kerja dengan paradigma baru yang berorientasi pada pemberian pelayanan sebaik-baiknya terhadap masyarakat. Tujuan Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi dan bencana yang meresahkan masyarakat serta meningkatkan iklim politik yang

kondusif

dan

stabilitas

politik

daerah

guna

mendukung

terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis. 19.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Tahun 2015 dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Kantor Kesatuan Bangsa, Sekretariat Daerah dan Politik serta Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015

246


Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Hari Raya, Natal dan Tahun Baru 2) Antisipasi Pengamanan Wilayah; 3) Komunitas Intelijen Daerah (Kominda); 4) Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Tingkat Kabupaten Pekalongan. b. Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan,

dengan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara. c. Program

Pemeliharaan

Kantramtibmas

dan

Pencegahan Tindak Kriminal, dengan Kegiatan Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. d. Program

Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan, dengan kegiatan : 1) Pengawasan Orang Asing; 2) Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat. e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Penyelenggaraan pemerintah daerah bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; 2) Fasilitasi

Pemberdayaan

Forum

Kerukunan

Umat

Beragama (FKUB); 3) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). f.

Program

Pendidikan

Politik

Masyarakat,

dengan

kegiatan : 1) Koordinasi dengan pengurus parpol terwakili;


247


2) Bintek

Penatausahaan

Laporan

Pertanggungjawaban

Keuangan Partai Politik. g. Program

Pembinaan

Organisasi

Masyarakat

Sipil,

dengan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penertiban Surat Keterangan Terdaftar Bagi Ormas/LSM. Bagian Tata Pemerintahan Setda Program

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan, dengan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala. Satuan Polisi Pamong Praja a. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan kegiatan : 1) Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah; 2) Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan 3) Nasional Daerah; 4) Patroli Wilayah; 5) Operasional Bagi Anggota LRC Kabupaten Pekalongan; 6) Bintek Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan anggota Satpol PP; 7) Pengamanan Pemilihan Kepala Desa (PAM Pilkades); 8) Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. b. Program Masyarakat

Peningkatan (PEKAT),

Pemberantasan dengan

Kegiatan

Penyakit Operasi

Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT). c. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, dengan kegiatan :


248


1) Operasi Penegakan Perda dan Produk Hukum Daerah Lainnya; 2) Penertiban Periklanan; 3) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT). 19.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal ini Belanja Langsung sebesar

Rp2.650.810.000,00

telah dengan

dialokasikan anggaran realisasi

penyerapan

sebesar Rp2.491.639.300,00 atau 94,00%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian

target

indikator

sasaran

keberhasilan

pembangunan untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat lebih rinci dari outcome yang telah dicapai selama tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 4.71 Indikator Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NO. 1

2 3 4

URUSAN, INDIKATOR KINERJA Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Jumlah Organisasi Kemasyarakat ( Orkemas ) Jumlah Lembaga swadaya Masyarakat (LSM)

TARGET

REALISASI

%

Giat

CAPAIAN RPJM 2014 11

26

14

53,84

NAIK/ TURUN (%) 46,15

Giat

8

18

12

66,66

33,33

Ormas

70

70

73

104,2 8

4,28

LSM

29

20

30

150

50

SATUAN

REALISASI

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik & Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pekalongan, 2016

Indikator Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP, Berdasarkan data yang tersedia, menunjukkan bahwa pembinaan


249


terhadap Orkemas dan LSM sampai kondisi akhir RPJMD tahun 2015 mengalami penurunan 46,15% dari target 100% atau 26 kegiatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 14 kegiatan. Pada Tahun 2015 target capaian pembinaan sebanyak 3 kegiatan atau 42,85% dari sasaran target 7 kegiatan. Menurunnya kegiatan pembinaan

dikarenakan

terdapat

kegiatan-kegiatan

yang

diusulkan dalam Renja namun tidak diakomodir dalam APBD, sehingga kegiatan pembinaan mengalami penurunan. Indikator Kegiatan Pembinaan Politik Daerah, pada tahun 2015 pencapaian target dari 18 kegiatan dapat terealisasi 12 kegiatan. disebabkan

Menurunnya

kegiatan

kurangnya

koordinasi

pembinaan dan

politik

komunikasi

lebih dengan

pengurus partai politik terwakili, lembaga partai politik, lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dan terdapatnya kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam Renja namun tidak diakomodir dalam APBD, sehingga kegiatan pembinaan mengalami penurunan. Kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya pendidikan politik dan demokratisasi bagi masyarakat. Indikator Jumlah LSM, berdasarkan data diatas terlihat bahwa pada tahun 2015 jumlah LSM di Kabupaten Pekalongan sejumlah 30 LSM (22 LSM Lokal dan 8 LSM Nasional) artinya dilihat dari segi kuantitas mengalami peningkatan 10 LSM atau 50% dari target 20 LSM. Namun dilihat dari segi kualitas mengalami penurunan karena dari hasil verifikasi data administrasi dan lapangan, terdapat 13 LSM yang memiliki SKT dan 17 LSM tidak memiliki SKT (tdk/belum melakukan perpanjangan SKT). Indikator Jumlah Orkemas, berdasarkan data diatas terlihat bahwa pada tahun 2015 jumlah Ormas di Kabupaten Pekalongan sejumlah 73 Ormas artinya dilihat dari segi kuantitas mengalami peningkatan 3 Ormas atau 4,28% dari target 70 Ormas. Namun dilihat dari segi kualitas mengalami penurunan


250


karena dari hasil verifikasi data administrasi dan lapangan, terdapat 21 ormas yang memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan 52 ormas tidak memiliki SKT (tidak/belum melakukan Perpanjangan SKT). 19.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Terbatasnya Sumberdaya Aparatur baik segi kualitas maupun kuantitas; 2) Kurangnya Sosialisasi Perda dan Peraturan Perundangundangan lainnya; 3) Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang Peraturan Perundang- undangan; 4) Keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk lebih menunjang pelaksanaan tugas pokok; 5) masih rendahnya pendidikan politik dan demokratisasi bagi masyarakat; 6) kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap munculnya

konflik

yang

berkaitan

potensi dengan

Ipoleksosbudhankam; 7) masih

adanya

ganguan-gangguan

keamanan

dan

ketertiban di lingkungan masyarakat yang memerlukan tindakan antisipatif dari semua pihak; 8) degradasi moral dan etika bangsa akibat terkikisnya rasa kebangsaan (nasionalisme); 9) masih banyaknya Ormas/ LSM belum terdaftar serta tidak melaporkan keberadaanya dan aktifitas kegiatan setiap tahunnya; 10) adanya

beberapa

mempunyai

tingkat

Ormas/

LSM

dependensi

yang yang

diperkirakan tinggi

pada

pemerintah serta pasif dalam menjalankan tugasnya;


251


11) belum optimalnya

harmonisasi kerukunan antar tokoh-

tokoh dan umat beragama. b. Solusi 1) Penambahan Tenaga Penegak Perda yang handal dan terampil; 2) Penyiapan dan pembekalan personil dengan keterampilan tentang penyidikan; 3) Penambahan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sesuai tugas pokok; 4) Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat; 5) Peningkatan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat; 6) Peningkatan

pemahaman

nasionalisme

(wawasan

Kebangsaan) bagi seluruh elemen masyarakat (tomas, toga, towa, toda) dan Kelembagaan (Orkemas/LSM/LNL); 7) Menumbuhkan jiwa patriotisme, kesadaran masyarakat untuk

menghargai

nilai-nilai

kepahlawanan

serta

kesadaran bela negara melalui peningkatan SDM aparat dan masyarakat tentang patriotik dan bela negara dengan pelatihan dan pendidikan; 8) Reaktualisasi

empat

pilar

kebangsaan

dengan

menempatkan mata Pelajaran empat pilar Kebangsaan kedalam kurikulum pendidikan Tingkat Dasar, Menengah dan Atas; 9) Peningkatan Pembinaan Orkemas/LSM/LNL; 10) Peningkatan harmonisasi

dan

kerukunan

antar

umat

beragama.


252


20. URUSAN

OTONOMI

DAERAH,

PEMERINTAHAN

UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Pemerintahan

yang

sentralistik

di

masa

lalu

terbukti

menghasilkan kesenjangan pembangunan yang sangat mencolok antara pusat dan daerah. Dengan adanya otonomi daerah terbuka peluang untuk mempersempit kesenjangan pembangunan tersebut dengan menarik pusat-pusat perekonomian pelayanan

publik

meningkat

dan

memberikan

pada

masyarakat.

pelayanan

kesempatan

ke daerah

yang bagi

Gairah

semakin

dan

perekonomian

baik

masyarakat

mendekatkan

di

untuk

daerah

yang akan

meningkatkan

kemampuan berusaha. Otonomi daerah diagendakan bukan hanya dalam rangka mempertahankan keutuhan bangsa di dalam keberagaman dan hanya sekedar penyerahan wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah, tetapi juga mencakup agenda penyertaan masyarakat di dalam proses pemerintahan itu sendiri. Komitmen dari reformasi birokrasi telah menjadi kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan kepemerintahan yang bersih

(clean

governance). Reformasi birokrasi sebagai tuntutan

dinamika masyarakat dengan menitikberatkan pada area perubahan yang antara lain adalah : a. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); b. Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; c. Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindah, dan kondusif; d. SDM

aparatur

yang

berintegritas,

netral,

kompeten,

kapabel,

profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; e. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;


253


f. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; g. Pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; h. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Selain birokrasi yang baik, maka perlu didukung oleh masyarakat yang sadar hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang dinamis dan sangat tergantung kepada bagaimana penegakan hukum itu dilakukan membutuhkan suatu proses yang cukup panjang agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Komitmen publik untuk melakukan berbagai upaya pengawasan dan peningkatan kualitas pelaksanaan hukum membutuhkan upaya-upaya peningkatan di berbagai faktor yang mendukung. Untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, pengawasan menjadi agenda penting seperti sinergi pengawasan internal, efektivitas

pengawasan

eksternal,

pengawasan

masyarakat/sosial,

pengawasan legislatif dan juga pengawasan melekat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Disamping pengawasan tersebut pengawasan oleh masyarakat (kontrol sosial) diperlukan dalam mewujudkan

peran

serta

masyarakat

guna

menciptakan

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Bupati adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Pekalongan

dan

Pemerintahan Desa di Kabupaten Pekalongan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan


254


bidang kewenangannya masing-masing, yang dalam hal ini oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yaitu Inspektorat Kabupaten Pekalongan. Pelaksanaan Bidang Pemerintahan umum Pemerintah Kabupaten Pekalongan

didukung

oleh

19

kecamatan

untuk

melaksanakan

pelimpahan sebagian wewenang Bupati dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintah daerah. 20.1. Program dan Kegiatan Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh : (1) Sekretariat DPRD, (2) Inspektorat,

(3)

Badan

Kepegawaian

Daerah,

(4)

Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (5) Sekretariat Daerah yang meliputi Bagian Umum, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian

Hukum,

Kepegawaian,

Bagian

Bagian

Humas,

Pembangunan,

Bagian

Organisasi

Bagian

Kesra,

dan

Bagian

Perekonomian dan Bagian Asset, serta (6) 19 Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Bagian Humas Setda a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan Kegiatan Pers Tour; b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/

Wakil

Kepala

Daerah,

dengan

Kegiatan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara Resmi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.


255


Bagian Asset Setda a. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : 1) Penyusunan

Daftar

Kebutuhan

Barang

Milik

Daerah

(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD); 2) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya

Pemeliharaan

dan

Standarisasi

Harga

Barang

Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; 2) Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah; 3) Lelang Barang Daerah; 4) Penunjang Penghapusan Aset Daerah; 5) Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah; 6) Penunjang

Pemanfaatan

Aset

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan; 7) Penyediaan Papan Nama Identitas; 8) Penunjang Pelaksanaan System Informasi Barang Daerah. Bagian Hukum Setda a. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan Kegiatan Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi. b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan : 1)

Publikasi Peraturan Perundang-undangan;

2)

Jaringan

Dokumentasi

dan

Informasi

Hukum

(JDI

Hukum);


256


3)

Penyediaan

Bahan

Bacaan

Peraturan

Perundang-

Penyusunan

Rancangan

undangan; 4)

Fasilitasi

dan

Koordinasi

Peraturan Perundang-undangan; 5)

Rapat Kerja Program Legislasi Daerah;

6)

Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Desa;

7)

Koordinasi,

Kajian

Kerja

sama

dan

Permasalahan

Peraturan Perundang-undangan; 8)

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah;

9)

Penyuluhan Hukum;

10) Pengiriman Peserta LCC Keluarga Sadar Hukum Tingkat Bakorwil dan Provinsi. c. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Bagian Organisasi Setda a. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan kegiatan : 1) Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik; 2) Analisis Beban Kerja; 3) Penataan Kelembagaan; 4) Sosialisasi IKM dan Standar Pelayanan; 5) Analisis Jabatan; 6) Penyusunan dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas; 7) Penyusunan Uraian Tugas Jabatan; 8) Penyusunan Standar Operasional Prosedur. b. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan


257


Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. c. Program

Peningkatan

Peningkatan

Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Waskat. d. Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur,

dengan

Kegiatan Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai. Bagian Pembangunan Setda a. Program

Peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan capaian kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan; 2) Koordinasi pengendalian dan pelaporan kegiatan; 3) Peningkatan

aplikasi

sistem

pelaporan

dan

pendampingan. b. Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : 1) Sosialisasi

dan

Diseminasi

Peraturan

Perundang-

undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait; 2) Penyusunan

Petunjuk

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan; 3) Visualisasi Kegiatan Fisik APBD Kabupaten Pekalongan; 4) Penyusunan

Standarisasi

Dokumen

Pengadaan

Barang/Jasa dan Kontrak; 5) Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa.


258


c. Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi, dengan kegiatan : 1) Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP); 2) Sewa Bandwidth. Bagian Perekonomian Setda a. Program

Pengembangan

Kewirausahaan

Dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan Kegiatan Fasilitasi Dekranasda Kabupaten Pekalongan. b. Program

Peningkatan

Promosi

Dan

Kerjasama

Investasi, dengan kegiatan : 1) Fasilitasi

Koordinasi,

Monitoring

dan

evaluasi

pengembangan perekonomian daerah dan investasi; 2) Penyelenggaraan Kajen EXPO 2015. c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri, dengan Kegiatan Pendampingan Pupuk Bersubsidi dan Elpiji. Bagian Tata Pemerintahan Setda a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Antar Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia. c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan

KDH,

dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). d. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan :


259


1) Penyusunan Peraturan Daerah Terkait Penyelenggaraan Pemerintah Desa; 2) Penyusunan

Peraturan

Kepala

Daerah

Terkait

Penyelenggaran Pemerintah Desa. e. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan Kegiatan Pemeliharaan dan Pembuatan Batas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pekalongan. f.

Program

Penerapan

Kepemerintahan

Yang

Baik,

dengan kegiatan : 1) Peningkatan Kapasitas Aparat Kecamatan; 2) Sosialisasi dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). g. Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat,

dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan. h. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada Pemerintah Desa. i.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan kegiatan : 1) Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan; 2) Fasilitasi Permasalahan Pemerintahan Desa.

j.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa,

dengan

Kegiatan

Evaluasi

Tertib

Administrasi

Desa/Kelurahan. k. Program

Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah, dengan Kegiatan Inventarisasi Rupabumi Unsur Buatan.


260


Bagian Umum Setda a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan kegiatan : 1) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya; 2) Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati. b. Program

Peningkatan

Pengelolaan

Keuangan

Dan Daerah,

Pengembangan dengan

Kegiatan

Administrasi Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda a. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk

HIV/AIDS,

dengan

Kegiatan

Penyuluhan

Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS. b. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, dengan Kegiatan Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan dengan Anak yatim/panti dan Pemuda/Masyarakat. c. Program

Pengembangan

Nilai

Budaya,

dengan

kegiatan : 1) Penyelenggaraan

dan

Pengiriman

MTQ/STQ/MHQ

Kabupaten Pekalongan; 2) Kirab Budaya dan Produk unggulan daerah Kabupaten Pekalongan; 3) Fasilitasi Peningkatan nilai-nilai Keyakinan Masyarakat. d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Fasilitasi Operasional Batuan Sosial. e. Program Pelayanan Masyarakat, dengan kegiatan : 1) Fasilitasi Pembinaan Paguyuban Warga Pekalongan di Jakarta; 2) Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;


261


3) Fasilitasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) Kabupaten Pekalongan; 4) Fasilitasi Transportasi Jamaah Haji; 5) Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Pelaksanaan Ibadah Haji. Inspektorat a.

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : 1) Penyusunan

Program

Kerja

Pemeriksaan

Tahunan

(PKPT); 2) Penyusunan Laporan dan Evaluasi Hasil Pengawasan. b.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan

KDH,

dengan kegiatan : 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala; 2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah; 3) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH; 4) Inventarisasi Temuan Pengawasan; 5) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; 6) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan; 7) Pelaksanaan Evaluasi Tahunan LAKIP SKPD; 8) Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan SKPD); 9) Penelitian dan Penilaian LP2P; 10) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 11) Review RKA SKPD dan PPKD.


262


c.

Program

Peningkatan

Pemeriksa dan

Profesionalisme

Aparatur

Tenaga

Pengawasan, dengan

kegiatan : 1) Pelatihan

Pengembangan

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur Pengawasan; 2) Pengiriman Peserta Diklat/ Ujian/ Sosialisasi/ Bintek/ Pelatihan/ Kursus/ Seminar ke Luar Daerah; 3) Peningkatan Pemerintah

Kapasitas (APIP)

Aparat

Dalam

Pengawas

Rangka

Internal

Implementasi

Permendagri Nomor 52 Tahun 2015. d.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan.

e.

Program

Penyediaan

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian, dengan Kegiatan Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah a. Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi, dengan kegiatan : 1) Pemeliharaan Operasional SIMPEG, SAPK dan Website; 2) Pengelolaan Dokumen Kepegawaian; 3) Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS) b. Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah; 2) Ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Ijin Belajar; 3) Diklat Fungsional Bintek,seminar bagi PNS; 4) Diklat Kepemimpinan;


263


5) Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya; 6) Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan; 7) Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes. c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN; 2) Operasional Kegiatan Baperjakat; 3) Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun; 4) Promosi dan Mutasi Pegawai; 5) Penyusunan Formasi Pegawai; 6) Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg; 7) Penanganan Pengolahan LHKPN dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS; 8) Pembinaan Kepegawaian SKPD; 9) Pengadaan Aparatur Sipil Daerah; 10) Seleksi

Jabatan

Pimpinan

Tinggi

Pratama

(Sekda

Kabupaten Pekalongan). Sekretariat DPRD a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas DPRD. b. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. c. Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah, dengan kegiatan : 1) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama; 2) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan; 3) Rapat-rapat Paripurna; 4) Reses;


264


5) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah; 6) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah; 7) Penerbitan Himpunan SK dan Risalah DPRD; 8) Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD; 9) Penyediaan Tenaga ahli fraksi dan Tim ahli DPRD; 10) Pengiriman

Peserta

Bimbingan

Teknis

Implementasi

Peraturan Perundang-undangan; 11) Penerbitan buku refleksi dan profil DPRD Kab. Pekalongan; 12) Jasa konsultan Penelitian Kajian tunjangan perumahan DPRD; 13) Pelantikan Anggota DPRD Antar Waktu dan Pimpinan DPRD. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; 2) Pendampingan

Pengelolaan

Penatausahaan

Keuangan

Daerah; 3) Penyusunan Akuntansi

Pelaporan

Pertanggungjawaban

Pembantu Pengguna

Unit

Anggaran/Barang

Wilayah ( UAPPA/B-W); 4) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis; 5) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrual. b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; 2) Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

Tentang

Penjabaran APBD;


265


3) Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah

Tentang

Perubahan APBD; 4) Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

Tentang

Penjabaran Perubahan APBD; 5) Penyusunan

Rancangan

Perda

Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 6) Penyusunan

Rancangan

Tentang

Peraturan

Penjabaran

KDH

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD; 7) Administrasi Pengendalian Anggaran; 8) Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan; 9) Penerapan Sistem Kas Daerah On Line dan Penatausahaan Dana Transfer; 10) Administrasi Penatausahaan SKPKD; 11) Penyediaan Sarana Pendukung Admnistrasi PBB dan Pendampingan Aplikasi PBB; 12) Penyediaan

Sarana

Pendukung

Administrasi

Perbendaharaan; 13) Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji; 14) Updating Data Base dan Cetak Masal PBB; 15) Pengembangan dan Pengelolaan Akses Data Elektronik Audit; 16) Pemutakhiran Database Pajak Daerah; 17) Update Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; 18) Sosialisasi dan Distribusi SPPT Pajak Daerah; 19) Optimalisasi Pendapatan Daerah. c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan Kegiatan Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).


266


Kecamatan di Kabupaten Pekalongan a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan kegiatan : 1) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa; 2) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; 3) Penataan Sarana Prasarana Kelurahan. b. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. 20.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian seperti diuraikan di atas menggunakan anggaran sebesar Rp30.423.137.306,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp27.150.800.828,00 atau 89,24%. (Rincian Realisasi Program dan Kegiatan terlampir) Capaian target indikator sasaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menujukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukungnya pada tahun 2015. Keberhasilan Pembangunan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian tahun 2015 sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik harus didukung dengan sumber daya


267


manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada tahun 2015, Badan Kepegawaian Daerah telah melaksanakan 38 kegiatan, yang terdiri dari 18 kegiatan Administrasi Perkantoran dan 20 kegiatan murni. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2015. Diharapkan seluruh kegiatan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Jumlah PNS sampai dengan desember tahun 2015 berjumlah 10.245 orang atau berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang berjumlah 10.342. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pada tahun 2015 diadakan Ujian dinas dan penyesuaian ijasah, pengiriman Diklatpim, pengiriman peserta diklat prajabatan dari formasi K-2, formasi khusus dan formasi umum serta pengiriman diklat fungsional, bintek peningkatan kompetensi sekdes, sosialisasi peraturan perundang - undangan, dan guna memenuhi kekosongan jabatan sekretaris daerah pada tahun 2015 ini diadakan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (sekda Kab.Pekalongan), selain itu pada tahun 2015 juga diadakan kegiatan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS) sesuai dengan instruksi dari BKN. Berdasarkan jumlah eselon mulai dari sekretariat Daerah sampai dengan Kelurahan sesuai Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4, 5 dan 6 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda, Setwan, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

dan

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat keadaan Pegawai Negeri Sipil dari data per 31 Desember 2015 dengan perincian sebagai berikut : Tabel 4.72


268


Keadaan PNS di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Eselon NO 1 2 3 4 5 6 7

TINGKAT ESELON

JUMLAH JABATAN

II. a II. b III.a III.b IV.a IV.b Va JUMLAH

1 26 59 94 435 162 52 829

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan, Tahun 2016

Tabel 4.73 Jumlah PNS menurut Golongan/ Ruang NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

GOL. RUANG I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e JUMLAH

JUMLAH 3 45 78 115 306 850 735 473 1.213 1.493 936 828 3.010 113 34 12 1 10.245

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan, 2016

Tabel 4.74 Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan NO

PENDIDIKAN

1

SD

JUMLAH 124


269


2

SMP

383

3

SMK

45

4

SMA

1.969

5

DI

83

6

D II

1.491

7

D III

1.060

D IV

51

8

S1

4.755

9

S2

284

JUMLAH

10.245


Jumlah Pegawai per 31 Desember 2015 sebanyak 10245 orang PNS/CPNS. Berdasarkan Golongan PNS/CPNS tahun 2015 sebagian besar terdapat pada golongan III (4.470 orang atau 43,63%), golongan IV (3170 orang atau 30,94%), golongan II (2.364 orang atau 23,07%) dan Golongan I (241 orang atau 2,35%). Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan PNS/CPNS terbanyak dengan urutan pendidikan S1/DIV (4.806 orang atau 46,91%), SMA (2.014 orang atau 19,65%), DI/DII (1.574 orang atau 15,36%), DIII (1.060 orang atau 10,34%), SD/SMP (507 orang atau

4,94%) dan S2 (284 orang atau

2,77%).

Tabel 4.75 Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan NO

DIKLAT PENJENJANGAN

JUMLAH


270


1

ADUM / Diklatpim IV

428

2

SPAMA / Diklatpim III

123

3

SPAMEN / Diklatpim II

27

4

SPATI

-

JUMLAH

578


Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pada tahun 2015 diadakan Ujian dinas dan penyesuaian ijasah dan penerbitan ijin belajar sebanyak 74 orang ,pengiriman Diklatpim sebanyak 2 orang terdiri dari Diklatpim Tk.II sebanyak 2 orang. Selain itu juga telah dilaksanakan diklat fungsional, bintek peningkatan kompetensi sekdes, sosialisasi peraturan perundang-undangan serta diklat prajabatan untuk formasi K-2, formasi khusus dan formasi umum sebanyak 194 orang. Pada tahun 2015 juga telah diadakan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kab.Pekalongan)

guna

memenuhi

kekosongan

jabatan

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan. Pada tahun 2015 juga telah diadakan Pendataan ulang PNS (e-PUPNS) sesuai dengan instruksi dari BKN untuk mendata ulang PNS. Tabel 4.76 Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan NO 1 2 3 4 5

TINGKAT PENDIDIKAN SD SMP SMA D III S1 JUMLAH

JUMLAH 135 18 45 11 12 221


b. Pengawasan Daerah Keberhasilan dalam

urusan

pelaksanaan

otonomi

daerah,

program

dan

pemerintahan


kegiatan umum,

271


administrasi

keuangan

daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian, dan persandian, khususnya pengawasan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat dapat dilihat pada hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tabel 4.77 Capaian Urusan Otonomi Daerah

NO 1

URUSAN, INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TAHUN 2015

CAPAIAN TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

1

1

1

100%

0%

12

12

12

100%

0% 0%

%

NAIK / TURUN (%)

Kualitas Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Kualitas Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan Jumlah SKPD/unit kerja yang penyelenggaraan administrasi umum dan urusan pemerintahan daerahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PKPT

obrik

144

144

144

100%

4

Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang tertangani dengan baik

aduan

21

20

18

90%

<4,29%

5

Jumlah SKPD/unit kerja yang pelaksanaan kebijakan daerah/bupati berjalan dengan baik

obrik

14

13

13

100%

<7,15%

6

Jumlah orbik dengan temuan pemeriksaan telah terinventarisir dengan baik

obrik

28X12

28X12

28X12

100%

0%

7

Jumlah rakor tindak lanjut temuan hasil pengawasan -yang terselenggara dengan baik

Rakor TL

17

17

17

100%

0%

8

Kualitas rakor evaluasi hasil pengawasan yang terselenggara dengan baik Jumlah SKPD yang kinerjanya berjalan dengan baik Kualitas laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah

keg

1

1

1

100%

0%

SKPD

14

5

5

100%

LKPD

1

1

1

100%

2 3

9

10

laporan


<14,32%

0%

272


NO 11

URUSAN, INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TAHUN 2015

CAPAIAN TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

1

1

1

100%

6

6

100%

>100%

>50%

%

Jumlah kegiatan penelitian dan penilaian LP2P yang terlaksana dengan baik Jumlah SKPD yang penilaian PMRB nya terlaksana dengan baik Jumlah pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan APIP yang terselenggara dengan baik

tahun

keg

2

3

3

100%

14

Jumlah PNS Inspektorat yang dikirim mengikuti diklat/ujian /sosialisasi/seminar

tahun

1

1

1

100%

15

Jumlah kebijakan dan prosedur pengawasan yang tersusun dengan baik Jumlah PAK jabatan fungsional auditor yang ditetapkan

Kebijaka n /prosedu r PAK

0

2

2

100%

12

12

12

100%

12

13

16

SKPD

-

NAIK / TURUN (%) 0%

0%

<100%

0%

Sumber : Inspektorat Kab. Pekalongan, Tahun 2016

c. Fasilitasi Kegiatan Legislatif Capaian kinerja dalam rangka Fasilitasi Kegiatan DPRD tahun 2015 dibandingkan tahun 2015 digambarkan secara jelas pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.78 Capaian Kinerja DPRD Kabupaten Pekalongan NO.

URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA

1

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan

2

Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama Hasil Rapat Paripurna DPRD

3

TARGET

REALISASI

%

Raperda

CAPAIAN TAHUN 2014 10

21

12

57

kali

6

6

6

100

SATUAN

TAHUN 2015


273


NO.

URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA a

b

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keputusan Pimpinan DPRD

%

20

25

125

Keputusan 7

70

3

3

3

100

buah

18

22

22

100

buah

19

12

12

100

buah

13

20

20

100

buah

68

48

48

100

buah

47

48

40

83

Keputusan Komisi C

buah

57

48

48

100

Keputusan Komisi D Keputusan Gabungan Komisi A,B,C,D Keputusan Badan Legislasi

buah

52

50

50

100

buah

13

12

12

100

buah

61

11

11

100

Hasil Rapat Alat kelengkapan dewan a Keputusan Badan Anggaran b Keputusan Badan Musyawarah c Keputusan Panitia Khusus d Keputusan Komisi A e Keputusan Komisi B

i

REALISASI

10

4.

h

TARGET

TAHUN 2015

18

Reses DPRD

f

CAPAIAN TAHUN 2014 33

Keputusan Kali

3.

g

SATUAN

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, 2016

d. Penghargaan dan Prestasi 1) MTQ Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan peringkat terbaik I Tilawah SMP Putra atas nama Khurrul Fikri Wulida 2) MTQ Umum Tingkat Provinsi Jawa Tengah, antara lain : a) Terbaik II Tahfidz 30 Juz Putra atas nama M. Muhib Maulana b) Terbaik II Tahfidz 10 Juz Putri atas nama Milda Arinz Manasikana c) Terbaik III Tahfidz 20 Juz Putra atas nama Abdul Rosyid d) Terbaik III Tahfidz 20 Juz Putri atas nama Nisrokhah


274


e) Harapan I Khot NAskah Putra atas nama Zamrodin f)

Harapan III Tahfidz 30 Juz Putri atas nama Wiwin Setyowati

20.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Kebutuhan Sumber daya Manusia, antara lain : a) Pegawai yang paham dan ahli dalam bidang software dan hardware komputer karena b) Pegawai yang handal dibidang Pengoparasian jaringan internet dan Website c) Pegawai yang profesional untuk kegiatan Penerbitan Buletin DPRD. 2) Kurangnya

ruang

kerja

yang

representatif,

Ruang

Pertemuan serba guna dan ruang perpustakaan internal. 3) Data

yang

belum

sepenuhnya

valid

mengakibatkan

perencanaan pendapatan belum dapat di hitung secara cermat; 4) Penataan administrasi dan pengelolaan arsip kepegawaian belum

bisa

dilaksanakan

secara

maksimal

karena

terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran. 5) Masih rendahnya tingkat produktivitas kinerja dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berkompeten dibidangnya. 6) Masih rendahnya kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya. 7) Dana transfer dari pusat/propinsi regulasi yang mengatur tentang bagi hasil sering terlambat informasinya, sehingga dalam merencanakan pendapatan kurang akurat. 8) Belum

efektifnya

implementasi

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015


275


(s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, diantaranya pada permasalahan sebagai berikut : 1) Aspek pengelolaan SDM pengelola keuangan, aset, dan TI yaitu pegawai pengelola keuangan, aset dan TI serta pereviu LKPD yang telah mengikuti pelatihan belum sepenuhnya memiliki pemahaman konsep dasar akrual; dan 2) Aspek pengelolaan teknologi informasi yaitu Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum memiliki pengendalian umum dan pengendalian aplikasi yang memadai. 9) Penataan administrasi dan pengelolaan arsip belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terbatasnya sarana, prasarana perkantoran, 10) Khusus

dalam

pelaksanaan

Diklat

dan

Bintek,

ada

beberapa masalah yang dihadapi, antara lain : a. Masih belum maksimalnya untuk penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan karena terbatasnya anggaran. b. Index biaya Penyelenggaraan Diklat sering mengalami perubahan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sehingga

menyulitkan

Pemerintah

Kabupaten,

terutama berkaitan dengan perencanaan anggaran untuk kegiatan Diklat Pegawai. 11) Kecilnya pemeriksa

proporsi (16

antara

orang)

jumlah

dengan

tenaga

jumlah

fungsional

obyek

yang

seharusnya diperiksa dalam satu tahun (188 obyek pemeriksaan,

evaluasi

dan

review)

menyebabkan

pendeknya rata-rata jumlah hari pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 1 obyek pemeriksaan, sehingga berpengaruh pada kualitas hasil pengawasan dan

ketepatan

waktu

penyelesaian

laporan


hasil

276


pemeriksaan, laporan hasil evaluasi dan laporan hasil review; 12) Terbatasnya

penguasaan

teknis

pengawasan

(pemeriksaan, evaluasi dan review) oleh tenaga pemeriksa karena minimnya diklat/pelatihan teknis pengawasan yang diikuti oleh tenaga pemeriksa; 13) Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya sarana prasarana yang dimiliki untuk melaksanakan pemeriksaan, evaluasi dan review sampai dengan penyusunan laporan; 14) Masih sering dijumpai temuan berulang pada obyek pemeriksaan disebabkan hasil pengawasan tahun-tahun sebelumnya

tidak

dijadikan

dasar

untuk

melakukan

tindakan preventif; 15) Masih kurangnya komitmen sebagian obyek pemeriksaan dalam

melakukan

tindak

lanjut

atas

naskah

hasil

pengawasan maupun setelah diterbitkannya laporan hasil pengawasan; b. Solusi 1) Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, dengan memberikan tugas rangkap dan tambahan beban kerja 2) Mengirim tugas pendidikan baik formal maupun non formal terkait dengan tugas pokok dan fungsi 3) Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penataan administrasi dan pengelolaan arsip dengan melakukan usulan RKBU 4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengikuti Bimbingan teknis (Bimtek) dan Diklat sesuai kebutuhan dan kegiatan study banding 5) Memaksimalkan

kondisi

ruang

yang

dengan

memanfaatkan fungsi ruangan untuk dipakai rangkap.


277


6) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengikuti Diklat sesuai kebutuhan dan kegiatan study banding; 7) Meningkatkan Sumber Daya Manusianya yaitu dengan mengirimkan pegawai BKD untuk mengikuti Diklat sesuai kebutuhan dan kegiatan study banding. 8) Mengoptimalkan sesuai

jenis

anggaran

program/

yang

kegiatan

sudah yang

dialokasikan ada

dengan

memperhatikan skala prioritas sebagaimana program kerja dan arah kebijakan umum yang telah disusun. 9) Dilakukan

pemeliharaan

sehingga

diharapkan

pendataan/up

data

date

data,

valid

yang

mendekati

berdampak pada hasil perencanaan pendapatan; 10) Sosialisasi kepada wajib pajak dilakukan secara intens sehingga

diharapkan

wajib

pajak

dapat

menyadari

kewajibannya dalam membayar pajak; 11) Koordinasi dengan pemerintah pusat/propinsi ditingkatkan untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan regulasi yang mengatur tentang dana transfer, sehingga diperoleh angka yang pasti; 12) Membentuk

Tim

yang

kompeten

guna

melakukan

pendampingan langsung dalam rangka penatausahaan dan penyusunan LKPD berbasis akrual pada setiap SKPD; 13) Melakukan

evaluasi

aplikasi

sesuai

dengan

tahapan

pengembangan sistem dan mengadakan evaluasi dengan menyusun SOP dan back up data secara periodik; 14) Menyusun SOP pengendalian internal dalam pengelolaan Teknologi Informasi. 15) Khusus dalam pelaksanaan Diklat dan Bimtek, ada beberapa kiat yang dilakukan untuk mengatasi masalah, antara lain :


278


a) Dengan prasarana dan sarana yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan kekurangan sarana yang lain bisa pinjam/sewa; b) Materi

yang

disampaikan

permasalahan

dan

langsung

nara

pada

sumber

pokok

sebagian

mendatangkan dari Propinsi Jawa Tengah; c) Sebelum diklat dan bintek diselenggarakan sudah ada koordinasi yang pasti dengan widyaiswara perihal alat peraga/ praktek yang harus disiapkan oleh panitia penyelenggara. 16) Melakukan

penataan/pengaturan

pengawasan

schedule

dan

tim

secara lebih tepat sehingga pengawasan

terhadap seluruh obyek pengawasan dapat berjalan secara optimal; 17) Menyelenggarakan

dan

mengikutsertakan

tenaga

pemeriksa dalam diklat-diklat/pelatihan-pelatihan teknis pengawasan

yang

dibutuhkan

untuk

meningkatkan

kompetensi sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif; 18) Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya sarana prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan pengawasan; 19) Memberikan pemahaman kepada pimpinan SKPD, desa, sekolah dan perusahaan daerah dalam setiap rapat koordinasi pengawasan mengenai arti penting/manfaat hasil

pengawasan

menindaklanjuti

termasuk

hasil

tindakan

pengawasan

untuk dalam

segera rangka

peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;


279


21. URUSAN KETAHANAN PANGAN Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. (UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan Bab I pasal 1). Perwujudan ketahanan pangan yang mantap perlu didukung oleh semua sektor yang terkait untuk menciptakan kondisi ketersediaan

pangan

yang

cukup,

keterjangkauan

pangan

oleh

masyarakat dan pemanfaatan /konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, oleh karena itu arah dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan di daerah dirumuskan dalam kerangka dan mengacu pada arah dan kebijakan pemerintah pusat serta sinergitas program dan kegiatan lintas sektoral. Untuk mendukung upaya-upaya koordinasi tersebut, di Kabupaten pekalongan telah dibentuk dewan ketahanan pangan. Capaian target indikator sasaran Urusan Ketahanan Pangan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatankegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2015. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Kabupaten Pekalongan

yang

mengemban

amanat

untuk

melaksanakan

pembangunan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan telah berusaha mewujudkan target capaian kinerja tahun 2015. 21.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan


280


dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan,

dengan

kegiatan : 1) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan; 2) Penyusunan Angka Pola Pangan Harapan; 3) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; 4) Pembinaan Gapoktan untuk Penguatan Ketahanan Pangan; 5) Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan; 6) Penguatan Kemandirian Pangan Masyarakat; 7) Pembangunan dan Pengembangan Ricemill Unit (RMU). b. Program

Peningkatan

Diversifikasi

dan

Ketahanan

Pangan, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); 2) Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. c. Program

Peningkatan

Pertanian/perkebunan,

Ketahanan

Pangan

dengan Kegiatan Pendampingan

Program Raskin. 21.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD) sebesar Rp1.593.584.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.506.770.955,00 atau 94,55% (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian target indikator

sasaran

Urusan Ketahanan

Pangan tercermin dari terelaisasinya indikator kinerja berupa

outcome yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-


281


program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 4.79 Data/ Informasi Pembangunan Urusan Ketahanan Pangan Kurun Waktu Tahun 2015 NO. 1

URAIAN

TAHUN 2014

2015

1.1. Ketersediaan Pangan -

Produksi GKG (ton )

235.496

222.271

147.727

139.431

-

Beras (ton)

-

Jagung (ton )

8.591

6.879

-

Kedelai (ton)

38,2

70

72.815

76.867

1.2.

Kebutuhan Pangan

-

Beras (ton)

-

Jagung (ton )

2.846,00

2.846

-

Kedelai (ton)

9.110,00

17.143

74.911

62.564

1.3.

Surplus / Defisit

-

Beras (ton)

-

Jagung (ton )

5.745

4.033

-

Kedelai (ton)

-9.071

-17.073

89,4

90

2

Pola Pangan Harapan

3

Kecamatan Rawan Pangan (berdasar Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan -

Kerentanan Sangat Tinggi

-

-

-

Kerentanan Tinggi

-

-

-

Kerentanan Cukup Tinggi

-

-

-

Kerentanan Cukup Rendah

2 kec

-

Kerentanan Rendah

12 kec

-

Kerentanan Sangat Rendah

5 kec

4

Produk Pangan Segar Bersertifikat Lumbung Pangan Masyarakat Desa

5

2

2

Kriteria : -

Baik

6


282


NO.

6

7

8

URAIAN

TAHUN 2014

-

Sedang

12

-

Kurang

42

-

Prestasi Tk. Kabupaten

-

Prestasi Tk. Propinsi

-

Prestasi Tk. Nasional

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Prestasi Tingkat Provinsi

2015

3 Kelp. (Juara I,II,III) 1 kelp. (Juara I) 1 kelp. (Juara I) 4 LDPM

4 LDPM

-

1 kelp (Juara I)

Desa Mandiri Pangan -

Desa

6 Desa

6 desa

-

Kelompok Afinitas

18 kelp.

18 kelp.

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Pemantauan Lapangan

1 kali

1 kali

-

Sampel Pangan segar yang diuji di laboratorium

5 sampel

5 sampel

-

Hasil Sampel positif pangan segar organopospat dan logam berat

Nihil

5 Sampel Positif logam berat 100 %

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pekalongan, 2016

Indikator Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan : a. Ketersediaan Pangan Tahun 2014 – 2015 Tabel 4.80


283


Ketersediaan Pangan NO. 1 2 3 4

TAHUN 2014 2015

URAIAN Produksi GKG (ton ) Beras (ton) Jagung (ton ) Kedelai (ton)

235.496 147.727 8.591 38,2

222.271 139.431 6.879 70


Angka ketersediaan bahan pangan terutama padi (beras), jagung dan kedelai didekati hanya dengan capaian produksi dalam daerah karena komoditas tersebut bukan komoditas yang diatur tata niaganya sehingga arus keluar masuknya barang tidak dapat dideteksi. Dari tiga komoditas pangan utama tersebut (padi, jagung dan kedelai) produksi padi dan jagung mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2014 sementara produksi kedele mengalami kenaikan. Produksi padi pada tahun 2015 melebihi target yang telah ditetapkan.

Dari

target

produksi

220.570

ton

GKG

(ekuivalen138.865 ton beras) , sampai dengan akhir bulan Desember 2015 capaian produksinya mencapai 222.271 ton GKG (ekuivalen 139.431 ton beras) atau 100,77 % dari target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yang mencapai 235.496 ton GKG (ekuivalen 147.727 ton beras), capaian produksi padi (beras) tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 13.225 ton GKG (8.296 ton beras) atau 5,62 %. Penurunan sebesar 5,62 % tersebut disebabkan oleh berkurangnya luas panen dari 42.604 ha pada tahun 2014 menjadi 42.442 ha pada tahun 2015 (berkurang 0,38 %). Terjadinya musim kemarau yang sangat kering dan lama juga berpengaruh

pada

produktifitas

tanaman,

sehingga

mengalami penurunan dari 55,28 kw/ha menjadi 52,37 kw/ha.


284


Meskipun terjadi penurunan produksi padi (beras) namun secara riil masyarakat Kabupaten Pekalongan tidak mengalami kekurangan pangan dan masih mencapai surplus

beras

sebesar 99.735 ton GKG (ekuivalen 62.564 ton beras). Produksi jagung pada tahun 2015 juga mengalami penurunan dibanding tahun 2014. Capaian produksi jagung tahun 2015 sebesar 6.879 ton (berkurang 1.712 ton atau 19,93%). Dibandingkan dengan target produksi Kabupaten Pekalongan yang ditetapkan oleh propinsi Jawa Tengah sebesar 19.855 ton, maka capaian produksi Kabupaten Pekalongan hanya mencapai 65,36 %. Seperti halnya produksi padi, penurunan produksi jagung juga disebabkan oleh penurunan luas panen dan produktifitas akibat terjadinya musim kemarau yang berlangsung pada jangka waktu yang lama dan suhu yang sangat panas. Produksi kedelai pada tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014. Produksi kedelai pada tahun 2015 mencapai 70 ton, meningkat 83,25 % dari 38,2 ton pada tahun 2014. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan produksi tersebut adalah adanya kenaikan luas panen dari 33 ha pada tahun 2014 menjadi 64 ha pada tahun 2015. b. Kebutuhan Pangan Tahun 2014 – 2015 Tabel 4.81 Kebutuhan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 – 2015 NO. 1 2 3

URAIAN Beras (ton) Jagung (ton ) Kedelai (ton)

TAHUN 2014 72.815 2.846 9.110

2015 76.867 2.846 17.143



285


Jumlah kebutuhan / konsumsi pangan dihitung dengan menggunakan angka jumlah penduduk dikalikan dengan dengan konsumsi per kapita penduduk. Dalam

rangka

penyeragaman penggunaan data, pada awal tahun 2015 BKP Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan data untuk konsumsi per kapita beras dan kedelai yaitu 88,6 kg/kap/thn untuk beras dan 19,76 kg/kap/tahun untuk kedelai. Dengan

menggunakan

angka

kesepakatan

tersebut,

kebutuhan untuk beras selama tahun 2015 adalah sebesar 76.867 ton, jagung 2.846 ton dan kedele 17.143 ton. Sebagai dasar

perhitungan

digunakan

data

kebutuhan

jumlah

bahan

penduduk

pangan

akhir

tersebut

tahun

2014

sebagaimana dalam Daerah Dalam Angka Tahun 2014 yang dipublikasikan websitenya

oleh

BPS

Kabupaten

pekalongankab.bps.go.id

Pekalongan karena

data

melalui jumlah

penduduk tengah tahun 2015 belum di publikasikan oleh BPS Kab. Pekalongan. c.

Surplus / Defisit Pangan Tahun 2011 – 2015

Tabel 4.82 Surplus / Defisit Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2015 NO. 1

URAIAN Beras (ton)

TAHUN 2014

2015

74.911

62.564

2

Jagung (ton )

5.745

4.033

3

Kedelai (ton)

-9.071

-17.073


Dari tiga tabel diatas, untuk tiga komoditas meskipun produksi padi dang jagung mengalami penurunan produksi namun secara keseluruhan masih mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Pekalongan. Untuk komoditas


286


kedelai meskipun mengalami kenaikan produksi namun belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Surplus beras tahun 2015 mencapai 62.564 ton beras (81% dari kebutuhan konsumsi tahun 2015), menurun 16,5% dibanding surplus tahun 2014. Jagung surplus 4.033 ton (142% kebutuhan konsumsi) namun menurun 29,8% dibanding tahun

2014

dan

untuk

komoditas

kedelai

meskipun

produksinya meningkat namun konsumsi per kapitanya juga meningkat dari 10,5 kg/kapita menjadi 19,76 per kapita (naik 88,19 %) sehingga defisitnya bertambah dari -9.071 menjadi 17.073 (bertambah 88,2%). d. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Pekalongan hanya mendapat alokasi kegiatan LDPM sebanyak 4 kelompok, yaitu : Tabel 4.83 Lokasi Gapoktan Penerima LDPM di Kabupaten Pekalongan NAMA GAPOKTAN 1 Tani Makmur

NO

ALAMAT Ds. Klunjukan Kec. Sragi

KETUA Sutisno, SH.

2009 2010 2010 2011 2011

2 Makmur

Ds. Jagung Kec. Kesesi

H. Sayan Riyanto

3 Lancar Tani

Ds. Purwodadi Kec. Sragi

Mulyono

Ds. Sengare Kec. Talun

H. Suhud Sutanto

4 Kartika Sari

KET. *)

2012 2012 2013

*) Bantuan diberikan dalam dua tahap.


Sejak tahun 2013, Kabupaten Pekalongan tidak mendapat alokasi kegiatan LDPM baru karena alokasi kegiatan yang dikelola oleh BKP Propinsi untuk kegiatan LDPM juga


287


mengalami pengurangan. Pada tahun 2015, salah satu kelompok pelaksana LDPM, yaitu Gapoktan Lancar Tani Desa Purwodadi Kecamatan Sragi berhasil meraih peringkat kesatu pada Adhikarya Pangan Nusantara tingkat Propinsi Jawa Tengah

sebagaimana

dalam

Keputusan

Gubernur

Jawa

Tengah nomor 002.5/59 tahun 2015 tentang Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015 kategori Pelaku Ketahanan Pangan sub kategori Kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat. Penyerahan hadiah berupa piagam penghargaan dan uang pembinaan disampaikan pada tanggal 25 Nopember 2015 saat peringatan Hari Pangan Sedunia ke-35 dan Hari Nusantara ke16 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan di Kabupaten Banyumas. e. Desa Mandiri Pangan Kegiatan Desa Mandiri Pangan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga. Kabupaten Pekalongan mendapat alokasi kegiatan Desa Mandiri Pangan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Jumlah Desa yang mendapat alokasi kegiatan Desa Mandiri Pangan dari Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah sebanyak 5 desa dengan jumlah kelompok afinitas sebanyak 16 kelompok. Disamping 5 desa tersebut, pada tahun 2012 juga mendapat alokasi satu desa replika desa mandiri pangan dari Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah yang ditempatkan

di

Desa

Sampih

Kecamatan

Wonopringgo.


288


Bantuan yang diberikan berupa Kambing sebanyak 100 ekor dengan perincian 10 ekor kambing jantan dan 90 ekor kambing betina. Tabel 4.84 Lokasi Desa Mandiri Pangan Kabupaten Pekalongan NO

ALAMAT

TAHUN

1

Ds. Werdi, Kec. Wonokerto

2009

2

Ds. Lumeneng kec. Paninggaran

2009

3

Ds. Timbangsari Kec. Lebakbarang

2010

4

Ds. Pait Kec. Siwalan

2011

5

Ds. Karanganyar Kec. Tirto

2012

JML KELP. AFINITAS -

Sangkuriang Bangkit Sejati Makmur Sentosa Ternak Kambing Kerajinan Perikanan Nilam Berkah Sari Rasa Sari Langgeng Sari Maju Makmur Tani Makmur Tani Mulyo Mulyo Makmur Maju Jaya Mekar


Kegiatan

Desa

Mandiri

Pangan

di

Wilayah

Kabupaten

Pekalongan tersebut secara umum kurang bisa berkembang, dikarenakan bantuan yang diterima masing-masing kelompok afinitas tersebut secara umum kurang berkembang. Hal tersebut disebabkan karena bantuan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif “ terpaksa “ terpakai untuk kegiatan yang lebih bersifat konsumtif. Sesuai dengan Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian tanggal 22 November 2014 nomor : 584/HM.120/K/11/1012 perihal Dukungan Fasilitasi Kegiatan Desa Mapan, PDRP dan Kegiatan SKPG tahun 2013, alokasi kegiatan Desa Mandiri pangan (DMP) dari Badan Ketahanan


289


Pangan Kementrian Pertanian RI sejak tahun 2013 difokuskan untuk daerah-daerah di wilayah Papua, Papua Barat, dan daerah-daerah perbatasan antar negara, sehingga tidak ada alokasi kegiatan Desa Mandiri Pangan di wilayah lainnya. Di wilayah-wilayah selain Papua, Papua Barat dan wilayah perbatasan

dialokasikan

kemandirian

pangan

kegiatan

masyarakat

untuk

mendukung

berupa

optimalisasi

pemanfaatan pekarangan. f.

Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kegiatan lumbung merupakan kegiatan yang dikelola oleh kelompok yang merupakan bagian dari kegiatan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan). Lumbung pangan dikelola sebagai lembaga sosial untuk simpan pinjam dalam bentuk natura (gabah/beras) dan juga kegiatan tunda jual. Untuk menunjang kegiatan lumbung, pemerintah mengalokasikan anggaran melalui

dana

alokasi

khusus

bidang

pertanian

untuk

pembangunan fisik Lumbung Pangan dan lantai jemur. Fokus pembinaan keompok-kelompok lumbung di wilayah Kabupaten

Pekalongan

lebih

diarahkan

pada

upaya

mempertahankan kelompok-kelompok lumbung yang ada. Langkah tersebut diambil karena adanya kecenderungan menurunnya

minat

dan

kesadaran

masyarakat

untuk

mengelola lumbung pangan masyarakat. Upaya-upaya untuk mengaktifkan kembali kelompok lumbung yang sudah tidak aktif

juga

telah

dan

akan

terus

dilaksanakan

melalui

pembinaan-pembinaan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Tabel 4.85


290


Data Gudang/Lumbung pangan yang dibangun melalui DAK NO

LOKASI

TAHUN

NAMA KELOMPOK

1

Desa Paninggaran Kec. Paninggaran

2010

Tani Jaya

2

Desa Werdi Kec. Wonokerto

2010

Sido Makmur

3

Desa Tengeng Wetan Kec. Siwalan

2011

Sidodadi

4

Desa Sidosari Kec. Kesesi

2011

Karya Makmur

5

Desa Sumub Lor kec. Sragi

2011

Sumber Rejeki

6

Desa Pantirejo Kec. Kesesi

2013

Makmur Sejahtera

7

Desa Blimbing Wuluh Kec. Siwalan

2013

Srikandi

8

Desa Krandon Kec. Kesesi

2014

Sri Rejeki


Pada tahun 2014, kelompok lumbung pangan “Karya Makmur” Desa Sidosari berhasil meraih penghargaan dalam Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014 tingkat Propinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 2014 tingkat Propinsi Jawa tengah Nomor 526 / 61 Tahun 2014 tentang Penerimaan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 tanggal 11 September 2014, LPMD Karya Makmur ditetapkan sebagai peringkat kesatu untuk Katagori Pelaku Ketahanan pangan sub katagori Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat. Sebagai peraih Penghargaan peringkat kesatu tingkat propinsi, LDMP Karya Makmur mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti verifikasi calon penerimaan penghargaan tingkat nasional. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertaniaan selaku ketua

Harian

Dewan

Ketahanan

pangan

nomor

1289/Kpts/Kp.450/12/2014 tanggal 15 Desember 2014, LPMD


291


Karya

Makmur

ditetapkan

sebagai

peraih

penghargaan

Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014 tingkat nasional peringkat

kesatu

untuk

katagori

pelaku

pembangunan

Ketahanan Pangan sub katagori Pelaku Pemberdayaan. g. Pola Pangan Harapan (PPH) Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk itu penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal dan non formal. Kesadaran yang baik akan lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi

masing-masing

anggota

keluarga

sesuai

dengan tingkat usia dan aktivitasnya. Sebagai acuan kualitatif untuk konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), rata-rata per kapita perhari untuk energi 2.000 kilo kalori dan protein 52 gram, sedangkan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Tabel 4.86 Pola Pangan Harapan NO.

TAHUN

KONSUMSI ENERGI KKAL/KAP./TH

KONSUMSI PROTEIN GR/KAP/HARI

SKOR PPH

1

2014

2003

60,7

89,4

2

2015

2027,5

60,9

90


Hasil survey konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Pekalongan tahun tahun 2014 rata – rata konsumsi penduduk meningkat menjadi 2003. kkal/kap/hari dengan skor PPH


292


meningkat menjadi 89,4. Sedangkan rata-rata konsumsi energi tahun 2015 sebesar 2027,5 kkal/kap/hari dengan skor PPH 90. h. Produk Pangan Segar Bersertifikat Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian diserahkan tanggung jawabnya kepada Kementerian Teknis termasuk

Kementerian

Pertanian.

Untuk

memantau

persyaratan teknis, dan sekaligus memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan perlu ada satu instintusi resmi yang menangani keamanan pangan segar, terutama terkait dengan sertifikasi

dan

pelabelan

terhadap

produk

yang

telah

memenuhi persyaratan teknis. Untuk meneliti persyaratan teknis produk-produk pangan segar yang aman, di Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang berada di bawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2013, produk pangan segar di Kabupaten Pekalongan yang telah mendapat sertifikat aman adalah :

Tabel 4.87


293


Daftar Produk Pangan Segar Bersertifikat NAMA KELOMPOK / NAMA DAGANG, NAMA PEMILIK, ALAMAT

PRODUK PANGAN BERSERTIFIKAT ASAL TUMBUHAN

NO

TAHUN

1.

2009

Buah Melon

2.

2011

Beras

Tani Manunggal Desa Pekiringan Alit Kec. Kajen SRI KANDI, Rianah Desa Wonorejo Kec. Kajen

NO. SERTIFIKAT DAN JENIS SERTIFIKASI KEMTAN RI PD : 33/27-3/36-00111/2009 Prima – 3 KEMTAN RI PD : 33/26-I-I.01-0300001-12/11 Tanggal 16 Des 2011


Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelakasanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. Sertifikasi produk pangan hanya dilakukan selama 2 (dua) tahun karena hal-hal sebagai berikut: Kurangnya respon petani

dan

kelompok

tani

terhadap

pentingnya sertifikat pangan segar Banyaknya

persyaratan

pengurusan

sertifikat

yang membuat

harus petani

dipenuhi

untuk

enggan

untuk

mendaftarkan produk pangan segar Petani

memproduksi

dan

memasarkan

hanya

di

pasar

tradisional dan sekitarnya sehingga beranggapan bahwa adanya sertifikat kurang bermanfaat karena membuat harga di pasar menjadi mahal Belum terbentuknya harga yang lebih baik untuk produk yang sudah bersertifikat. i.

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan

untuk

mencegah

pangan

dari

kemungkinan


294


cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang menganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. Pengawasan keamanan pangan segar juga dilakukan mulai dari on farm sampai pangan siap diedarkan. Upaya

pengawasan

keamanan

pangan

segar

dilakukan

berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait lainnya, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Tabel 4.89 Hasil Uji Sampel Pangan Segar NO TAHUN 1

2014

2.

2015

SAMPEL

PARAMETER UJI

1. Jeruk Lokal

Organophosphat,

2. Sawi Hijau

E-Coli, Pb dan Hg.

3. Tomat 4. Wortel 5. Kecambah Kacang Hijau

E-Coli, Pb dan Hg. E-Coli, Pb dan Hg. Organophosphat & E-Coli

1.Tomat

LOKASI HASIL UJI PENGUJIAN LPPT-UGM Teridentifikasi cemaran E-Coli Yogyakarta

Organophosphat dan Logam Berat, nihil.

Organophosphat, EColi, Pb dan Hg.

LPPT-UGM Yogyakarta

Semua sampel teridentifikasi cemaran Logam Berat Pb dan Hg.

2. Cabe Merah


LPPT-UGM Yogyakarta

3. Kacang Panjang


LPPT-UGM Yogyakarta

4. Melon Hijau


LPPT-UGM Yogyakarta

5. Mentimun


LPPT-UGM Yogyakarta


Tahun 2014 melaksanakan uji laboratorium di LPPT UGM Yogyakarta dengan sampel Jeruk Lokal, Sawi Hijau, Tomat, Wortel

dan

Kecambah

Kacang

Hijau

dengan


hasil

295


teridentifikasi

adanya

cemaran

e-coli,

sedangkan

organophosphat dan logam berat nihil. Untuk tahun 2015, sampel yang diambil adalah komoditas yang

biasa

dikonsumsi

oleh

masyarakat

di

Kabupaten

Pekalongan dan sekitarnya, namun produk ini sebagian besar tidak/bukan diproduksi oleh petani dari Kabupaten Pekalongan sendiri. Parameter uji yang digunakan adalah standar acuan uji lab pangan segar dari pusat yaitu organophospat/cemaran persisida, mikroba/e-coli dan logam berat yang diujikan disini adalah Pb dan Hg. Pengujian dilaksanakan di LPPT UGM Yogyakarta sebagai salah

satu

laboratorium

yang

telah

teregristrasi

oleh

pemerintah pusat. Hasil dari uji lab tahun 2015 didapati bahwa semua sampel negatif dari cemaran pestisida, namun semua terdeteksi mengandung logam berat yaitu Pb dan Hg. Diperkirakan bahwa Hg didapatkan dari pemakaian pupuk yang tidak sesuai dosis, dan Pb (timbal) berasal dari asapasap kendaraan bermotor karena produk tersebut dijual tanpa ada kemasan tertutup. Tabel 4.90 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014-2015 NO.

INDIKATOR

1

Regulasi Ketahan Pangan

2.

Ketersediaan energi dan protein per Kapita a. Energi (%)

CAPAIAN TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

Ada

Ada

Ada

120,96

90

115,45

-4,56%

93,39

60

68

-27,19%

TAHUN 2015

NAIK TURUN (%)

b. Protein (%) 3.

Penguatan cadangan pangan (%)


296


NO.

INDIKATOR

CAPAIAN TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

NAIK TURUN (%)

TAHUN 2015

4.

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

98,7

90

98,93

0,23%

5.

Stabilitas harga dan pasokan pangan (fluktuasi harga) (%) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

100

90

100

0,00%

89,4

90

90

0,67%

5. 6.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)

100

70

100

0,00%

7.

Penanganan daerah rawan pangan (%)

100

80

100

0,00%

8.

Penanganan Daerah Rawan Pangan Konsumsi energi dan protein per kapita

56,25

60

60

6,67%

60,7

60

60,9

0,33%

9.


a. Regulasi Ketahanan Pangan Regulasi Ketahanan Pangan dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku

kepentingan

khususnya

di

bidang

peningkatan

Ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan. Produk hukum yang pernah dikeluarkan oleh Bupati Pekalongan berkaitan dengan regulasi Ketahanan Pangan adalah : 1) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Pekalongan. 2) Keputusan Bupati Pekalongan nomor : 526 / 49 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan. Kedua jenis regulasi tersebut berlaku pada saat diundangkan dan masih tetap menjadi regulasi ketahanan pangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang berlaku pada tahun-tahun berikutnya


297


sebelum adanya peraturan baru yang menyatakan bahwa kedua peraturan tersebut tidak berlaku lagi. b. Ketersediaan energi dan protein per Kapita Berdasarkan perhitungan neraca bahan makanan tahun 2015 yang menggunakan data-data produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan) dari masingmasing

SKPD

yang

menangani,

diperoleh

bahwa

angka

ketersediaan energi per kapita sebesar 2.346 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein sebesar 67,02 gr/kapita/hari. Berdasarkan data Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) ke VIII Tahun 2004 yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan standar

pelayanan

ditetapkan

standar

minimum

bidang

ketersediaan

ketahanan

pangan,

energi

sebesar

2.200kkal/kapita/hari dan protein 57 gr/kapita/hari. Sehingga capaian Kabupaten Pekalongan untuk ketersediaan energi adalah sebesar 106,64% (=2.346/2.200 x 100%) dan ketersediaan protein sebesar 117,60 % (=67,03/57 x 100%). Dari data capaian ketersediaan energi dan protein per kapita tersebut dirata-rata sehingga diperoleh angka 112,12 %. c. Penguatan Cadangan Pangan Data capaian cadangan pangan dihitung dengan menggunakan aplikasi

pengukuran

pencapaian

SPM.

Aplikasi

tersebut

mendasarkan hitungan pada data produksi gabah dan jumlah penduduk. Data produksi diambilkan dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan. Produksi padi selama tahun 2015 mencapai 222.271 ton GKG dan untuk

menghitung

tingkat

kebutuhan

dihitung

dengan

menggunakan jumlah penduduk yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan dalam DDA (Daerah Dalam Angka) Tahun 2014, karena BPS belum mempublikasikan


298


data jumlah penduduk tengah tahun 2015 yaitu sebesar 867.573 jiwa. Capaian indikator ketersediaan energi dan protein per kapita dan indikator penguatan cadangan pangan tahun 2015 lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2014. Hal tersebut disebabkan oleh capaian produksi komoditas pertanian (dalam arti luas) tahun 2015 yang secara umum lebih rendah dibandingkan tahun 2014. Dari komoditas pangan utama seperti, padi, jagung dan kedelai hanya kedelai yang capaiannya meningkat dari 38,2 ton pada tahun 2014 menjadi 70 ton pada tahun 2015, sementara capaian produksi padi menurun dari 235.496 ton pada tahun 2014 menjadi 222.271 ton pada tahun 2015 (sampai dengan November) dan jagung menurun dari 8591 ton pada tahun 2014 menjadi 6.879 ton pada tahun 2015. (data sampai dengan November 2015). Capaian produksi yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan pada tahun 2015 sehingga berpengaruh pada penurunan produktifitas tanaman. Banyak tanaman yang mengalami kekeringan sehingga tidak dapat

berproduksi

secara

optimal.

Jika

dari

sisi

produksi

mengalami penurunan, dari sisi kebutuhan / konsumsi justru mengalami

kenaikan

karena

adanya

pertambahan

jumlah

penduduk. d. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Pengukuran ketersediaan informasi harga juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi pengukuran pencapaian SPM. Dari target informasi harga sebanyak 52 minggu dalam setahun hanya diperoleh data sebanyak 51 minggu. e. Stabilitas harga dan pasokan pangan (fluktuasi harga) Berdasar pada data perkembangan harga bahan pangan pokok yang dihimpun dari Dinperindagkop UMKM Kabupaten Pekalongan,


299


perkembangan harga selama tahun 2015 setelah dianalisa dengan aplikasi pengukuran SPM diperoleh angka tingkat kestabilan harga 100%.

Hal

tersebut

menunjukkan

bahwa

di

Kabupaten

Pekalongan selama tahun 2015 tingkat harga di tingkat konsumen relatif stabil. Meskipun sempat terjadi lonjakan harga pada waktu tertentu seperti ketika menjelang hari raya, namun secara umum tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi tingkat stabilitas harga di Kabupaten Pekalongan. f.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan di 9 kecamatan terpilih, yaitu kecamatan Wiradesa, Sragi, Bojong, Kajen, Tirto, Wonokerto, Paninggaran, Doro, dan Lebakbarang, pola konsumsi masyarakat di daerah tersebut cukup baik dan beragam dilihat dari

komposisi

pangan

pokok/karbohidrat/padi-padian

masih

cukup tinggi dan didominasi oleh beras. Konsumsi buah dan sayur juga sudah cukup bagus, begitu pula untuk konsumsi protein nabati dan hewani, hanya untuk protein hewani ada penurunan dibanding tahun lalu, sehingga peningkatan skor PPH tidak begitu banyak dari tahun sebelumnya. g. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Untuk tahun 2015, sampel yang diambil adalah komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya,

namun

produk

ini

sebagian

besar

tidak/bukan

diproduksi oleh petani dari Kabupaten Pekalongan sendiri. Parameter uji yang digunakan adalah standar acuan uji lab pangan segar dari pusat yaitu organophospat/cemaran persisida, mikroba/e-coli dan logam berat yang diujikan disini adalah Pb dan Hg. Pengujian dilaksanakan di LPPT UGM Yogyakarta sebagai salah satu laboratorium yang telah teregristrasi oleh pemerintah pusat. Hasil dari uji lab tahun 2015 didapati bahwa semua sampel negatif


300


dari cemaran pestisida, namun semua terdeteksi mengandung logam berat yaitu Pb dan Hg. Diperkirakan bahwa Hg didapatkan dari pemakaian pupuk yang tidak sesuai dosis, dan Pb (timbal) berasal dari asap-asap kendaraan bermotor karena produk tersebut dijual tanpa ada kemasan tertutup. h. Penanganan daerah rawan pangan Peningkatan kinerja tahun 2015 naik dengan tertanganinya jumlah sampel desa rawan pangan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga jumlah desa rawan pangan menjadi berkurang. i.

Konsumsi energi dan protein per kapita Konsumsi energi dan protein per kapita pada tahun 2015 naik dari 60,7 di tahun 2014 menjadi 60,9. Berdasarkan hasil survei adalah, recall dari petugas kepada para responden, bahwa konsumsi protein, dalam hal ini adalah protein hewani yaitu daging sapi, kerbau, dan kambing memang mengalami penurunan karena kecenderungan masyarakat memang mengurangi konsumsinya dengan alasan kesehatan dan juga tingginya harga daging-daging tersebut yang menyebabkan masyarakat berkurang daya belinya. Hal ini juga bisa dilihat pada data dari DDA tahun 2014 bahwa pemotongan ternak, dalam hal ini adalah sapi, di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 sebanyak 7.742 ekor menjadi 7.584 ekor di tahun 2014.

21.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pekalongan antara lain : 1) Belum optimalnya perkembangan diversifikasi produk pangan sehingga nilai tambah hasil produksi pertanian belum optimal;


301


2) Relatif

belum

ketrampilan

berkembangnya

masyarakat

untuk

pemahaman menerapkan

dan menu

makanan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA); 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pengembangan lumbung pangan; 4) Terbatasnya sarana dan prasarana penyuluhan berupa Gedung Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan prasarana penyuluhan lainnya; 5) Masih terbatasnya jumlah penyuluh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 6) Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber bahan pangan yang aman. b. Solusi 1) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan diversifikasi dan penganekaragaman produk pangan; 2) Sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) melalui lomba cipta menu pangan olahan berbahan baku lokal; 3) Pembinaan

kelompok

pemasyarakatan

arti

lumbung pentingnya

pangan lumbung

dan pangan

masyarakat; 4) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dan

mengupayakan

dengan

penambahan

memanfaatkan

peluang

sarana yang

prasarana ada,

agar

pelaksanaan kegiatan penyuluhan lebih optimal; 5) Mengoptimalkan Penyuluh yang ada dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan


302


mengusulkan rekruitmen penyuluh serta memanfaatkan penyuluh swadaya; 6) Melaksanakan

sosialisasi

dan

pembinaan

kepada

masyarakat tentang pemanfaatan pekarangan.

22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Desa secara empiris memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang

pembangunan.

Ditinjau

dari

segi

kewilayahan,

desa

merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Secara sosiologis desa berperan strategis sebagai unit sosial dan budaya yang menjadi wadah berlangsungnya sosialisasi, internalisasi dan institusional nilai-nilai sosial dan budaya yang akan membangun mentalitas penduduk desa pada khususnya. Keberhasilan pembangunan desa akan menjadi faktor kuat untuk mencegah

meningkatnya

urbanisasi

yang

pada

gilirannya

akan

menimbulkan potensi munculnya berbagai masalah sosial. Namun pembangunan dan dinamika perkembangan desa dalam kenyataannya masih tersendat dan banyak kendala yang dihadapinya, meskipun sudah banyak kebijakan yang dibuat untuk memberdayakan masyarakat desa. Faktor lembaga, sosial, politik dan ekonomi masyarakat yang ada tampaknya belum kondusif, sehingga diperlukan upaya kongkrit yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan desa. Pemberdayaan

masyarakat

berkenaan

dengan

upaya

meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya,

politik

dan

lingkungan,

yang

dalam

pelaksanaannya

menggunakan strategi “pembangunan yang berpusat pada manusia (people centre development)”. Pola implementasinya menempatkan masyarakat

sebagai

subyek

atau

pelaku

utama

dalam

proses

pengelolaan pembangunan.


303


Dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat senantiasa melekat kebijakan

pemberdayaan

masyarakat

miskin.

Menurunkan

jumlah

penduduk miskin bukanlah pekerjaan mudah karena masalah kemiskinan senantiasa berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kerentanan menghadapi situasi sosial ekonomi, ketidakberdayaan menghadapi situasi sosial politik serta aspek terkait lainnya yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, setiap Pemerintah Daerah harus memiliki target penurunan jumlah penduduk miskin per tahun serta memiliki program - program pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif agar dapat berkontribusi secara simultan terhadap pencapaian target penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional. Tujuan

pemberdayaan

masyarakat

adalah

meningkatkan

keberdayaan masyarakat (sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan)

melalui

upaya

penanggulangan

kemiskinan

dan

perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat serta peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. 22.1. Program dan Kegiatan Program Masyarakat

dan

dan

kegiatan

Desa

pada

yang

urusan

Pemberdayaan

dilaksanakan

oleh

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan, dengan kegiatan : 1) Pemberdayaan

Lembaga

dan

Organisasi

Masyarakat

Pedesaan; 2) Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan; 3) Pelatihan Kelompok Pengelola Sarana Air;


304


4) Pembinaan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS); 5) Pengembangan kapasitas kader PKK; 6) Fasilitasi penguatan kelembagaan PKK; 7) Pendampingan

Program

Pengembangan

Infrastruktur

Ekonomi (PIE). b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan kegiatan : 1) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa; 2) Fasilitasi kelembagaan posyandu; 3) Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Rangka

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 4) Rapat konsultasi Dewan Pembina Tim Penggerak PKK; 5) Belanja Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula Dan Desa Prakarsa. 22.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan

Wajib

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa

dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD) sebesar Rp1.189.353.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.147.671.000,00 atau 96,50%. (Rincian Realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Dalam rangka memfasilitasi dan menstimulasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan di 272 desa, Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 mengalokasikan dana desa (ADD) sebesar Rp89.000.000.000,00. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah desa dengan ketentuan maksimal 60% digunakan untuk belanja aparatur pemerintah desa dan 40% digunakan untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.


305


Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pekalongan didukung oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pada tahun 2015 kegiatan PNPM MPd tidak lagi mendapat alokasi BLM dari Pemerintah Pusat sesuai dengan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran serta Penataan dan Pengalihan Kepemilikan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Namun pengelolaan dana PNPM MPd berupa dana SPP (Simpan Pinjam untuk Perempuan) masih tetap bergulir dan menstimulasi ekonomi masyarakat pedesaan. Dana bergulir tersebut menjadi milik masyarakat dalam satu wilayah kecamatan masing-masing dan pengelolaannya diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan neraca UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM MPd periode laporan September 2015, dana bergulir yang dikelola PNPM

MPd

di

Kabupaten

Pekalongan

sebesar

Rp38.811.368.850,00 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 4.91 Data sebaran Dana SPP (Simpan Pinjam untuk Perempuan) Program PNPM MPd Tahun 2015

NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KECAMATAN Kandangserang Paninggaran Lebakbarang Petungkriyono Talun Doro Karanganyar

JUMLAH KELOMPOK YANG DILAYANI 224 235 123 88 186 216 255

PINJAMAN SPP (Rp.)

KET

4.372.164.000 4.738.040.000 1.848.223.000 1.754.431.100 2.364.701.000 3.258.788.300 4.732.400.000


306


NO. 8. 9. 10. 11.

KECAMATAN Kajen Kesesi Sragi Siwalan

JUMLAH KELOMPOK YANG DILAYANI 243 327 206 209

JUMLAH

2.312

PINJAMAN SPP (Rp.)

KET

3.814.502.000 4.766.072.250 3.685.136.200 3.476.911.000 38.811.368.850

Sumber : BPMP-KB Kab. Pekalongan, 2015 Dari tabel di atas diketahui bahwa pinjaman dana SPP PNPM

MPd

tertinggi

di

Kecamatan

Kesesi

sebesar

Rp4.766.072.250,00 dan terendah di Kecamatan Petungkriyono sebesar Rp1.754.431.100,00,00. Total kelompok pemanfaat dana PNPM MPd sebanyak 2.312 kelompok, tersebar di 11 kecamatan (166 desa/kelurahan). Pada tahun 2015, berdasarkan surat Deputi Bidang Kemiskinan,

Ketenagakerjaan

dan

UKM

Bappenas

nomor

2676/DIII/4/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Daftar lokasi kegiatan

Peningkatan

Pemberdayaan

Kesejahteraan

Masyarakat

(PKKPM)

Keluarga dan

Berbasis

Pengembangan

Infrastruktur Ekonomi (PIE) tahun anggaran 2015 serta pedoman pelaksanaannya, Kabupaten Pekalongan menjadi pilot project Program PKKPM di 4 (empat) kecamatan yaitu Petungkriyono, Paninggaran,

Kandangserang

dan

Lebakbarang.

Total

dana

PKKPM dan PIE sebesar Rp10.000.000.000,00 digunakan untuk pelatihan, modal usaha, Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PIE), DOK desa dan DOK kecamatan. Dana tersebut terserap sebesar Rp9.987.912.800,00 (99,88%).


307


Capaian

realisasi

program

dan

kegiatan

Urusan

Pemberdayaan Masyarakar dan Desa terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 4.92 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1.

Jumlah kelembagaan masyarakat / organisasi masyarakat pedesaan yang dibina Persentase PKK aktif Jumlah LSM aktif Persentase Posyandu aktif Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus lembaga-lembaga desa/kelurahan bagi peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan Jumlah lembaga ekonomi di desa / kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan

Unit

2. 3. 4. 5. 6.

7.

TAHUN 2015 CAPAIAN NAIK/ 2014 TARGET REALISASI TURUN 350 381 855 144,29

% unit % %

100 26 100 95,03

95 20 95 98

100 26,00 100,00 17,29

0,00 0,00 0,00 -81,81

orang

430

519

33,00

-92,33

kelompok

2.441

246

9

-99.63

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & Keluarga Berencana Kab. Pekalongan, 2016

a. Jumlah kelembagaan masyarakat / organisasi masyarakat pedesaan

yang dibina

tahun

2015 sebanyak

855 unit

meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 350 unit. Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 sebanyak 381 unit. Peningkatan jumlah lembaga yang dibina disebabkan adanya kegiatan penguatan kelembagaan desa melalui dana ADD.


308


b. Persentase PKK aktif mencapai 100% sama seperti tahun 2014. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 sebesar 95%. Peningkatan tersebut disebabkan adanya dana penunjang operasional PKK desa yang bersumber dari dana ADD. c. Jumlah LSM aktif tahun 2015 sebanyak 26 unit sama dengan capaian

tahun

2014.

Capaian

tersebut

lebih

tinggi

dibandingkan dengan target tahun 2015 sebanyak 20 unit. d. Persentase Posyandu aktif tahun 2015 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2014. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 sebesar 95%. Peningkatan capaian persentase posyandu aktif disebabkan oleh

antusiasme

masyarakat

pada

kegiatan

posyandu.

Masyarakat merasakan manfaat nyata posyandu sebagai pintu pertama pelayanan kesehatan di masyarakat khususnya bagi ibu dan anak. Antusiasme masyarakat desa mengaktifkan posyandu juga distimulasi adanya kegiatan lomba posyandu secara berjenjang dari tingkat desa hingga pusat. e. Swadaya

masyarakat

masyarakat

tahun

terhadap

2015

program

sebesar

pemberdayaan

17,29%,

mengalami

penurunan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar

95,03%.

Capaian

tersebut

juga

lebih

rendah

dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 sebesar 96%. Penurunan capaian swadaya masyarakat disebabkan banyak dana pembangunan yang dialokasikan ke desa dan tidak menuntut adanya swadaya masyarakat. f. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus lembagalembaga desa/kelurahan bagi peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan di tingkat desa / kelurahan tahun 2015 sebanyak 33 orang lebih rendah dibandingkan tahun 2014 sebanyak 430 orang. Capaian tersebut juga lebih rendah


309


dibandingkan target RPJMD tahun 2015 sebanyak 519 orang. Penurunan ini disebabkan kurangnya dukungan dana pelatihan bagi pengurus lembaga desa/kelurahan. Pada saat bersamaan, alokasi

peserta

pelatihan

bagi

pengurus

lembaga

desa/kelurahan dari instansi terkait di tingkat propinsi dan pusat makin terbatas jumlahnya. g. jumlah lembaga ekonomi di desa/kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang mendapatkan bantuan pembinaan tahun 2015 sebanyak 9 kelompok, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 2.441 lembaga / kelompok. Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan target RPJMD tahun 2015 sebanyak 246

kelompok.

Penurunan

tersebut

disebabkan

adanya

ketentuan bahwa penerima bantuan harus memiliki badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Banyak kelompok masyarakat tidak mengurus badan hukum sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. 22.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut : 1) Adanya

perubahan

peraturan

perundang-undangan

tentang desa. 2) SDM pembangunan di perdesaan belum sepenuhnya memahami pendekatan pemberdayaan. 3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan belum optimal. 4) Kelembagaan masyarakat di desa belum berperan secara maksimal.


310


5) Pembangunan

di

pedesaan

belum

sepenuhnya

menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. 6) Lembaga ekonomi di pedesaan relatif masih lemah. 7) Pemanfaatan sumber daya alam pedesaan belum ramah lingkungan. 8) Adanya

ketergantungan

masyarakat

pada

bantuan

pemerintah. b. Solusi Langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain : 1) Melakukan

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

tentang desa. 2) Melakukan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa. 3) Memfasilitasi

dan

menstimulasi

masyarakat

dalam

kegiatan pembangunan pedesaan. 4) Meningkatkan

kapasitas

lembaga

kemasyarakatan

di

desa/kelurahan 5) Mengadvokasi pendekatan pemberdayan masyarakat pada semua stakeholder pembangunan perdesaan. 6) Memfasilitasi dan stimulasi penguatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan. 7) Mengembangkan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya alam pedesaan.


311


23. URUSAN STATISTIK Data yang dikumpulkan secara sistematik dan diolah sesuai dengan kaidah umum statistika akan memiliki nilai informasi yang memadai, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah akan lebih efektif dan tepat sasaran karena didukung data yang lengkap dan akurat. Di sinilah peran statistik menjadi sangat vital. Jika data yang dikumpulkan tidak akurat dan serampangan, serta diolah tanpa mengindahkan kaidahkaidah statistika, maka kebijakan yang dirumuskan tidak efektif, bahkan bisa kontraproduktif. Urusan Statistik di Kabupaten Pekalongan berkaitan dengan pengelolaan

data

analisis

penanggulangan

kemiskinan.

Analisis

penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat (sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan) melalui upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat serta peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam

memperoleh

dan

memanfaatkan

hak

masyarakat

untuk

meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Analisis

penanggulangan

kemiskinan

diharapkan

memiliki

kontribusi signifkan bagi upaya menurunkan jumlah masyarakat miskin. Menurunkan jumlah penduduk miskin bukanlah pekerjaan mudah karena masalah kemiskinan senantiasa berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan,

kerentanan

menghadapi

situasi

sosial

ekonomi,

ketidakberdayaan menghadapi situasi sosial politik serta aspek terkait lainnya yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, setiap Pemerintah Daerah harus memiliki target penurunan jumlah penduduk miskin per tahun serta memiliki program - program pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif agar dapat berkontribusi secara simultan terhadap pencapaian target penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional.


312


23.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan urusan statistik yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2015 adalah : Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan

dan

Keluarga Berencana a. Program kegiatan

Pengembangan Pengumpulan,

Up

Data/Informasi

Dating

dan

dengan

Analisis

Data

Kemiskinan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan : a. Penyediaan dan Penyusunan Buku Kestatistikan; b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Data Kestatistikan c.

Identifikasi Potensi Indikasi Geografis Kabupaten Pekalongan

d. Penyusunan Profil Daerah 23.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan statistik dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp540.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp479.697.000,00 atau 88,83%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Berkaitan

dengan

pengelolaan

data

analisis

penanggulangan kemiskinan dan database profil desa. Analisis penanggulangan

kemiskinan

bertujuan

untuk

meningkatkan

keberdayaan masyarakat (sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan) melalui upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal

sosial

masyarakat

serta

peningkatan

keswadayaan

masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh


313


dan

memanfaatkan

hak

masyarakat

untuk

meningkatkan

kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Analisis penanggulangan kemiskinan diharapkan memiliki kontribusi signifkan bagi upaya menurunkan jumlah masyarakat miskin. Menurunkan jumlah penduduk miskin bukanlah pekerjaan mudah karena masalah kemiskinan senantiasa berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kerentanan menghadapi situasi sosial ekonomi, ketidakberdayaan menghadapi situasi sosial politik serta aspek terkait lainnya yang berkenaan dengan pembangunan

sumber

daya

manusia.

Karena

itu,

setiap

Pemerintah Daerah harus memiliki target penurunan jumlah penduduk miskin per tahun serta memiliki program - program pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif agar dapat berkontribusi secara simultan terhadap pencapaian target penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional. Analisis

pelaksanaan

penanggulangan

kemiskinan

dilakukan pada 5 (lima) aspek yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil analisis tahun 2014 diketahui bahwa dari aspek anggaran, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan cukup fluktuatif. Angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan secara signifikan. Tahun 2013 sebesar 13,51% dan tahun 2014 sebesar 12,57%. Sedangkan angka kemiskinan tahun 2015 belum dipublikasikan oleh BPS. Analisis

pelaksanaan

penanggulangan

kemiskinan

dilakukan pada 5 (lima) aspek yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil analisis tahun 2015 diketahui bahwa dari aspek anggaran, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten


314


Pekalongan cukup fluktuatif. Pada tahun 2014 anggaran yang diediakan sebesar Rp97.254.188.240. Sedangkan pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp161.453.641.348,23.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang terkait dengan Urusan Statistik pada tahun 2015 antara lain : 1) Sulit memperoleh data yang valid dan tepat waktu dalam pengumpulannya; 2) Kesulitan memperoleh data pada tingkat desa; 3) Tidak semua SKPD mempunyai data yang dibutuhkan; 4) Pengolah data yang sering berganti-ganti; 5) Data tidak terdokumen dengan baik sehingga menyebabkan data yang keluar dari sumber berbeda. SDM terbatas 6) Koordinasi antar stakeholder kurang maksimal. b. Solusi Beberapa upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah: 1) Sangat penting meningkatkan kerjasama dengan BPS, sehingga akan memperoleh data yang akurat, dan valid; 2) Monografi desa perlu digerakkan dan ada koordinasi dengan SKPD terkait yang membidangi masalah pemberdayaan perdesaan; 3) Koordinasi lintas sektor secara kontinyu dan intens antara SKPD dengan instansi terkait dan SDM di kecamatan; 4) Adanya legalitas petugas data yang didukung dengan kebijakan. 5) Melakukan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap aparatur pelaksana 6) Mengintensifkan koordinasi antar stakeholder.


315


24. URUSAN KEARSIPAN Arsip mempunyai nilai dan arti penting karena merupakan bahan bukti resmi mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kehidupan kebangsaan bangsa Indonesia. Dalam usaha menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban nasional serta untuk mewujudkan tertib pengelolaan arsip Khususnya di instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan

dan

lembaga-lembaga

swasta,

maka

kantor

Perpustakaan & Arsip daerah Kabupaten Pekalongan telah melakukan berbagai

upaya agar- arsip arsip inaktif yang ada di berbagai SKPD

dapat terawat dan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Dari waktu ke waktu Volume arsip yang tercipta dari berbagai SKPD akan terus mengalami pertambahan, dengan pertambahan volume arsip ini akan mengakibatkan berbagai permasalahan apabila tidak dikelola, secara baik dan benar sesuai dengan perturan yang berlaku atau kaidah-kaidah kearsipan, antara lain

jatuhnya rahasia informasi

arsip kepada yang tidak berhak, inefisiensi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan

sehari-hari,

serta

mempersulit

kita

dalam

membuat

perencanaan atau pengawasan. Berpijak dari kenyataan itu, maka pengelolaan arsip tidak dapat dilepaskan dari setiap komponen yang ada di dalam organisasi, khususnya organisasi pemerintah. Adapun

komponen yang sangat

menentukan dalam keberhasilan pengelolaan arsip ada beberapa faktor antara lain

”Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang

memadai, tempat penyinpanan yang nyaman atau representatif, serta dukungan dari pejabat yang lebih tinggi”. Berkenaan

dengan

dua

bidang

tersebut,

maka

Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah merintis pelaksanaan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan minat budaya baca masayarakat dan mendukung tertib pengelolaan arsip guna menyelamatkan bahan bukti


316


pertanggung jawaban nasional sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dewasa ini. 24.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Bagian Umum Setda Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah a. Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan, dengan Kegiatan Penyusunan Raperda Kearsipan. b. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan Kegiatan pembangunan gedung depot arsip tahap II. c. Program

Penyelamatan

Dokumen/Arsip

Daerah,

dan

dengan

Pelestarian

kegiatan-kegiatan

sebagai berikut : 1) Kegiatan Pendataan Dan Penatan Dokumen/Arsip Daerah; 2) Kegiatan Pembenahan Arsip Desa. d. Program

Pemeliharaan

Prasarana

Rutin/Berkala

Kearsipan,

dengan

Kegiatan

Sarana

dan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip. Bagian Umum Setda Program Prasarana

Pemeliharaan Kearsipan,

Rutin/berkala dengan

kegiatan

Sarana

dan

Pemeliharaan

Rutin/berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip. 24.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan wajib Kearsipan dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD) sebesar

Rp2.515.569.400,00

dan

terealisasi


sebesar

317


Rp2.495.468.000,00 atau 99,20% (Rincian Realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Untuk kearsipan ada 3 indikator kinerja yang menjadi target yaitu pengelolaan arsip secara baku, peningkatan SDM pengelola kearsipan dan jumlah penyelamatan arsip tekstual. Pada prinsipnya ketiga indikator kinerja tersebut mengalami kenaikan dari target yang direncanakan, untuk pengelolaan arsip secara baku tahun 2014 yaitu 86,95% dari seluruh jumlah SKPD dan pada tahun 2015 yaitu 95,65% dari seluruh jumlah SKPD sehingga ada kenaikan 1,27%. Sedangkan untuk peningkatan SDM pengelola kearsipan tahun 2014 yang mengikuti pelatihan dan ketrampilan sebanyak 23 orang, tahun 2015 sebanyak 24 orang yang diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan dan ketrampilan pengelolaan kearsipan naik

4,35%. Kenaikan

keterbatasan

anggaran

memberangkatkan

hanya 4,35% yang

ada

tersebut dikarenakan

sehingga

tidak

dapat

untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek)

bagi pengelola kearsipan ataupun Arsiparis, baik itu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sementara

itu,

jumlah

penyelamatan

arsip

tekstual

mengalami kenaikan bahkan melebihi dari target yang telah direncanakan

yaitu

pada

tahun

2014

jumlah

arsip

yang

diselamatkan sejumlah 92.733 berkas, tahun 2015 arsip yang diselamatkan sejumlah 103.233 berkas atau naik 11,32% akan tetapi walaupun target tercapai namun masih banyak arsip yang belum diselesaikan/diolah karena banyaknya arsip dari unit kerja lain atau SKPD yang arsipnya diserahkan ke unit kearsipan Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Kanperpus Arsipda.


318


Tabel 4.93 Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan NO. 1. 2. 3.

INDIKATOR KINERJA Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah penyelamatan arsip tekstual

TAHUN 2015 REALISASI 95,65

SKPD

CAPAIAN 2014 86,95

TARGET 79

orang

23

22

24

109

berkas

92.733

92.233

103.233

111

SATUAN

% 121

Sumber : Kanperpus-Arsipda Kab. Pekalongan, 2016

24.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan Koleksi perpustakaan yang memiliki nilai sejarah sehingga penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan belum optimal; 2) Belum munculnya kesadaran secara penuh dari Satuan Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

dalam

kegiatan

pengelolaan dan akuisisi arsip/dokumen; 3) Masih adanya arsip-arsip yang mempunyai nilai sejarah, dimiliki oleh perorangan

atau masyarakat dan belum

diserahkan ke Lembaga Kearsipan daerah; 4) Terbatasnya

Sarana

prasarana

tehnis

pengelolaan

maupun tehnis penyimpanan arsip; 5) Belum optimalnya kwalitas SDM pengelola kearsipan pada SKPD atau Unit Kerja Sekolah Maupun Desa; 6) Minimnya kegiatan apresiasi arsip maupun perpustakaan bagi

Pejabat

Pemerintah

dan

minimnya

kegiatan

sosialisasi kearsipan bagi masyarakat.


319


b. Solusi 1) Melaksanakan

sosialisasi

pengelolaan

kearsipan

bagi

pengambil kebijakan di unit kerja/SKPD se-Kabupaten Pekalongan; 2) Perlu adanya sosialisasi guna bisa menyadarkan kepada masyarakat arti pentingnya arsip; 3) Perlunya meningkatkan penyediaan sarana prasarana teknis pengelolaan dan penyimpanan arsip secara rutin; 4) Perlu

seringnya

pembinaan

guna

meningkatkan

pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan arsip.

25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Selain itu ada faktor yang tidak kalah penting dalam rangka membangun sebuah daerah yaitu, tingginya tuntutan pelayanan di bidang komunikasi dan informasi. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi, maka harus diimbangi pula campur tangan oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Dalam rangka mencapai target Standar Pelayanan Minimal bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/kota, maka di setiap pemda harus melaksanakan kegiatan Diseminasi Informasi Nasional. Pelayanan komunikasi dan informasi antara lain melalui pelayanan pos (PT. Pos Indonesia) dan telepon (PT. Telkom, provider melalui mobile phone – dengan menara BTS). Selain itu Kabupaten Pekalongan juga mempunya LPSE yaitu unit kerja yang dibentuk diberbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) atau panitia/pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Untuk mempermudah informasi maka pemerintah memberikan fasilitas hotspot di 25 titik dalam area Pemda Kabupaten Pekalongan. Sedangkan untuk pendirian menara / tower seluler sampai akhir 2015 tercatat ada 127 Menara.


320


25.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan

oleh

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika; Sekretariat DPRD serta Bagian Humas Setda melalui program dan kegiatan pada tahun 2015 sebagai berikut : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi; 2) Pengembangan

Infrastruktur

Jaringan

Internet

dan

Hotspot Area di Ruang Publik Terpilih; 3) Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 4) Pemeliharaan Jaringan, Aplikasi dan Operasional LPSE; 5) Penguatan Kelembagaan PPID. b.

Program

Pengkajian

dan

Penelitian

Bidang

Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Pengadaan CCTV dan Peralatan Survey 2) Penyusunan sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Sekretariat DPRD Program

Pengembangan

Media Masa,

Komunikasi,

Informasi

dan

dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala

Website DPRD. Bagian Humas Setda a.

Program Informasi,

Optimalisasi dengan

Pemanfaatan

kegiatan

Teknologi

Pengembangan

Sistem

Informasi (Website Bagian Humas);


321


b.

Program Informasi,

Optimalisasi dengan

Pemanfaatan

kegiatan

Teknologi

Pengembangan

Sistem

Informasi (Website Bagian Humas); c.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Doumen/ Arsip Daerah dengan kegiatan Pengelolaan dan Penataan Dokumentasi Kehumasan;

d.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan : 1) Penerbitan Majalah Gema Kota Santri 2) Kegiatan Penyelenggaraan Penyiaran Station Radio FM

e.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan : 1) kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 2) Kegiatan Penyusunan Buku Himpunan Sambutan Bupati; 3) Kegiatan Pengadaan Kalender Pemerintah Kabupaten Pekalongan; 4) Kegiatan Pengadaan Buku Agenda Kerja; 5) Kegiatan Pembuatan Leaflet, Baliho dan Spanduk

f.

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan Penyelenggaraan Iklan Layanan Masyarakat.

g.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, denga kegiatan : 1) Kegiatan Pembinaan Bagi Pengelola Arsip SKPD; 2) Kegiatan Lomba Tertib Arsip Desa.

25.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD) sebesar Rp2.352.203.000,00 dan terealisasi


322


sebesar Rp2.194.300.651,00 atau 93,29% (Rincian Realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Capaian

indikator

kinerja

Urusan

Komunikasi

dan

Informasi adalah sebagai berikut : Tabel 4.94 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika NO 1

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Jumlah jaringan komunikasi (Wi Fi aktif) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

buah

3

Jumlah surat kabar nasional/lokal (media)

4 5

2

6 7

8

9

10

11

REALISASI CAPAIAN 2014 42

TAHUN 2015 TARGET

REALISASI

20

49

0,01

0,01

0,1

buah

7

36

7

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

unit

7

10

6

Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo

buah

ada

ada

ada

kali/tahun

1

2

1

Kegiatan diseminasi Informasi Nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online) Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya

kali/tahun

375

12

376

kali/tahun

setiap hari

setiap hari

setiap hari

pertahun

13

12

13

kali/tahun

13

12

13

Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho

kali/tahun

12

12

12

%


323


NO

INDIKATOR KINERJA

12

Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan

REALISASI CAPAIAN 2014 31,58

SATUAN %

TAHUN 2015 TARGET

REALISASI

62,5

31,58

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, 2016

25.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 adalah 1) Masih kurangnya Sumber daya manusia (SDM) di bidang , komunikasi

dan

informatika.Berdasarkan

komposisi

dukungan SDM yang dimiliki Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika saat ini tingkat kemampuan SDM dalam hal manajemen

bidang kominfo selain kemampuan, jumlah

personel juga mengalami kekurangan. 2) Kurangnya

pemahaman

aparatur

akan

peraturan

perundangan. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

UU

Telekomunikasi,

Nomor UU

36

Nomor

Tahun 14

Tahun

1999 2008

tentang tentang

Keterbukaan Komunikasi Publik dan UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS mutlak diperlukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan

konkrit

Peraturan.

Saat

ini

pemahaman

aparatur mengenai perundang undangan dan peraturan lainnya masih kurang, sehingga menghambat pelaksanaan penegakan hukum kepada masyarakat. 3) Terbatasnya anggaran kegiatan. Minimnya alokasi dana kegiatan setiap tahun anggaran yang berdampak kegiatan

menghambat

dinas

dimana

pencapaian masih

banyak

target

sasaran

kegiatan


yang

324


berdasarkan permendagri 13 Tahun 2006 yang belum dapat dilaksanakan secara optimal. 4) Sarana dan Prasarana Sarana mobilitas sebagian kurang layak, karena sudah melampaui umur ekonomis yang berakibat pada tingginya biaya perawatan, terbatasnya ruangan kerja sesuai dengan kebutuhan, masih kurangnya penyajian database dalam rangka

menunjang

pembangunan ketersediaan

perencanaan

sarana sarana

dan dan

teknis

dan

prasarana, prasarana

program

terbatasnya perhubungan,

komunikasi dan informatika 5) Keadaan

topografi

dan

geografi

wilayah

Kabupaten

Pekalongan, berdampak pada besarnya integrasi untuk menghubungkan seluruh Kecamatan dan Kelurahan dalam jaringan internet/LAN 6) Belum adanya komitmen dan kesatuan tindak dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga pengembangan TIK berjalan sendiri – sendiri antar SKPD 7) Belum adanya regulasi yang mengatur tentang master plan tata kelola TIK, rekomendasi/perijinan tata kelola, aturan penerapan perangkat lunak legal di daerah, standar teknis penggunaan peralatan berbasis TIK, Standar Operasional Prosedur, standar pelayanan bidang TIK (LPSE, Warnet, radio komunitas) dan sebagainya 8) Kurangnya tenaga SDM pengelola TIK di masing – masing SKPD. b. Solusi Dengan adanya permasalahan yang ada maka solusi untuk menyelesaikannya adalah :


325


1) Peningkatan SDM Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan mengirimkan personel untuk mengikuti diklat-diklat

baik

yang

diselenggarakan

Departemen

Perhubungan , Departemen Kominfo maupun instansi lain. Serta mengusulkan adanya penambahan personel yang sesuai dengan kompetensinya lewat pengadaan calon pegawai negeri sipil daerah; 2) Penambahan intensitas sosialisasi peraturan –peraturan dan penegakan hukum; 3) Mengusulkan adanya penambahan anggaran kegiatan setiap tahun anggaran dan perubahan anggaran.

26. URUSAN PERPUSTAKAAN Pembangunan di bidang perpustakaan memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kebutuhan informasi masyarakat perlu diarahkan untuk membangun masyarakat membaca, masyarakat belajar sebagai garis pengembangan budaya keilmuan, berbudaya ilmiah dan kritis menuju masyarakat yang terinformasi/well-informed, kritis, inovatif, produktif melalui pengembangan budaya baca, pelestarian hasil budaya intelektual,

pengembangan

dan

pembinaan

perpustakaan

sebagai

infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi iptek. Sebagai upaya akselerasi agenda pembangunan untuk mendukung upaya proses reformasi, perbaikan kesejahteraan rakyat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perpustakaan sesuai tugas pokok dan fungsinya harus mengarahkan sektor program kepada dua bidang utama pembangunan yaitu pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia perlu adanya suatu media, salah satu media yang bisa dipergunakan adalah perpustakaan, perpustakaan merupakan salah satu


326


pusat informasi, pengetahuan, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya. Perpustakaan bisa juga disebut sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan

karena mempunyai peranan penting sebagai wahana

mencerdaskan bangsa guna tercapainya masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas. Guna tercapainya tujuan tersebut perlu adanya kebijakan di bidang

perpustakaan

melalui

penyelenggaraan

perpustakaan,

pengembangan jaringan perpustakaan, pengembangan SDM, pembinaan teknis perpustakaan, pengembangan jabatan fungsional perpustakaan, dan pelestarian koleksi daerah/nasional

serta pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan teknis di bidang perpustakaan. 26.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh

Kantor

Perpustakaan

dan

Arsip

Daerah

Kabupaten

Pekalongan tahun 2015 adalah : a. Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Perpustakaan, dengan kegiatan : 1) Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca; 2) Penyediaan Bahan Pustakaan Perpustakaan Umum Daerah; 3) Operasional Layanan Perpustakaan Keliling; 4) Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling; 5) Pameran Buku Dan Arsip Daerah; 6) Pengembangan Sistem Digitalisasi Layanan Perpustakaan, Dokumentasi Dan Informasi; 7) Opersaional Sistem Digitalisasi Layanan Perpustakaan, Dokumentasi Dan Informasi; 8) Lomba Perpustakaan Desa; 9) Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan.

26.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


327


Urusan Perpustakaan dilaksanakan dengan

anggaran

Belanja Langsung Urusan (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD)

sebesar

Rp785.292.300,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp747.792.239,00 atau 85,22%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Target jumlah perpustakaan tahun 2015 sejumlah 191 perpustakaan realisasinya sejumlah 174 perpustakaan target tidak tercapai dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 yaitu sejumlah 186 sedangkan tahun tahun 2015 sejumlah 174 perpustakaan turun 6,5% hal tersebut karena berdasarkan hasil pendataan

ulang/validasi

menyelenggarakan yang

sudah

data

ada

perpustakaan.

tidak

yang

sudah

tidak

Perpustakaan-perpustakaan

menyelenggarakan

dikarenakan

sarana

prasarana yang tidak ada/belum siap dan tidak ada petugas pengelola perpustakaan. Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2014 sebanyak 45.562 orang dan tahun 2015 sebanyak 48.598 orang meningkat 6,66%,

peningkatan

tidak

terlalu

signifikan

dikarenakan

kurangnya sosialisasi dan publikasi perpustakaan ke seluruh pelosok daerah dan juga karena adanya internet sehingga dengan mudahnya mengakses informasi apa saja yang dibutuhkan. Demikian juga dengan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan mengalami

penurunan

pada

tahun

2014

sejumlah

ekesemplar dan tahun 2015 sejumlah 37.088 eksemplar

40.542 turun

8,52%, hal ini dikarenakan buku yang dipinjam para pengguna perpustakaan tidak kembali dan sebagian lagi dibantukan kepada perpustakaan sekolah/desa yang membutuhkan bahan pustaka guna menambah bahan pustaka yang sudah ada atau untuk menambah variasi buku-buku perpustakaan sekolah/desa. Tabel 4.95


328


Indikator Kiinerja Utama Urusan Perpustakaan NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2014

1.

Jumlah perpustakaan desa

buah

171

2.

Jumlah pengunjung perpustakan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

orang

43.917

Buku

35.756

3.

TAHUN 2015 TARGET REALISASI 191 174

% 91,10

48.296

48.712

100,86

37.088

83,16

44.596

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan, 2016

26.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Koleksi Minat baca masyarakat masih rendah, hal ini terbentuk

dikarenakan

rendahnya

budaya

baca

masyarakat; 2) Penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan belum memenuhi

harapan

dari

masyarakat

pengguna

perpustakaan; 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan Koleksi perpustakaan yang memiliki nilai sejarah sehingga penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan belum optimal. b. Solusi 1) Publikasi dan sosialisasi minat budaya baca masyarakat lebih

digalakan

guna

memotivasi

masyarakat

untuk

berkunjung ke perpustakaan; 2) Meningkatkan

layanan

perpustakaan

umum

maupun

perpustakaan keliling dengan mengedepankan keramahan dalam pelayanan; 3) Mendorong masyarakat untuk bisa menyerahkan koleksi bahan pustaka yang bernilai sejarah ke perpustakaan umum.


329

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents