PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintah Provinsi DIY menyelenggarakan program/kegiatan dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pada tahun anggaran 2011 total program yang dilaksanakan yang merupakan belanja langsung sebanyak 341 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 2.141 kegiatan. Program 01-06 yang dilaksanakan sebanyak 126 program dengan 858 kegiatan, dari jumlah tersebut terdapat 14 program dengan 31 kegiatan yang tidak selesai fisiknya atau sebesar 3,61%. Sementara itu, program selain 01-06 yang dilaksanakan pada tahun 2011 sebanyak 215 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 1.283 kegiatan. Dari jumlah tersebut sebanyak 37 kegiatan atau sebesar 2,88% capaian fisiknya kurang dari 100%. A. 1. a)

URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN URUSAN PENDIDIKAN Kondisi Umum

Cita-cita menjadi sentra pendidikan Asia Tenggara dirintis oleh Pemerintah Provinsi DIY dengan meretas perwujudan lembaga pendidikan yang berstandar nasional dan internasional, serta pusat-pusat keunggulan ilmiah; penyediaan sumber daya pendidikan yang handal; penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan; menarik minat peserta didik sebanyak mungkin dari luar Provinsi DIY; mencetak lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia; meningkatkan masyarakat terdidik dan berbudaya; dan meningkatkan proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi. Pendidikan adalah salah satu sarana untuk mendidik masyarakat dari usia pendidikan dan seterusnya untuk memberikan wadah proses pembelajaran agar dapat memperoleh arahan secara terencana dan sadar sehingga dapat berperilaku dan bersikap secara baik untuk selanjutnya dapat secara aktif mengembangkan potensi pada dirinya. Pendidikan dilakukan untuk memperoleh dan memiliki spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia serta memiliki keterampilan yang pada saatnya nanti akan diperlukan di dalam melakukan kegiatan di masyarakat untuk melanjutkan proses pembangunan secara terus menerus dan dapat mempertahankan kemandirian dalam persaingan global. Pembangunan pendidikan sebagai bagian integral dari pembangunan di Provinsi DIY dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional sebaigaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003). Dengan demikian, program dan kegiatannya disusun, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan mengacu pada Renstra Pendidikan Nasional dengan sistem pemerintahan yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU 32/2004), yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV - 1

BAB IV


pedoman pelaksanaannya telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP 38/2007). Dengan demikian, pembangunan pendidikan di Provinsi DIY diarahkan untuk mencapai visi Provinsi DIY sebagai Pusat Pendidikan Terkemuka di Tahun 2025 melalui dan melampaui pencapaian target-target nasional dengan dipandu oleh 8 standar nasional pendidikan (standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar penilaian) dengan mempertimbangkan pembagian urusan/kewenangan. Indikator sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja urusan pendidikan di Provinsi DIY dapat dicermati dalam indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2009-2013. Salah satu indikator kinerja pada upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi DIY pada tahun 2010 menunjukkan angka sebesar 74,01% dan pada tahun 2011 menunjukkan angka 65,73%. APK SD/MI pada tahun 2011 sebesar 111,43% lebih besar 0,33% dari tahun 2010 yaitu sebesar 111,10%. Sedangkan APM SD/MI tahun 2011 sebesar 97,53% terjadi kenaikan meskipun kecil dari tahun 2010 yang sebesar 96,84%. Besaran angka APK dan APM yang hampir sama tersebut atau hanya menunjukkan kenaikan yang kecil menggambarkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada data jumlah siswa dan penduduk yang bersekolah antara tahun 2010 dan 2011. Pencapaian APK SMP/MTs pada tahun 2010 sebesar 114,07%, dan di tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 115,50%. Sedangkan APM SMP/MTs tahun 2011 sebesar 81,08%, mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2010 yang menunjukkan angka sebesar 80,86%. Angka-angka tersebut telah memenuhi sasaran yang telah ditargetkan dan ditetapkan pada RPJMD Provinsi DIY dan direncanakan dalam rencana capaian kinerja pembangunan pendidikan di Provinsi DIY. Menurut catatan angka putus sekolah SMP/MTs di Provinsi DIY saat ini sangat kecil yakni hanya 0,09%. Masih adanya anak yang putus sekolah tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor pendidikan, faktor sosial ekonomi dari orang tua/masyarakat dan faktor lingkungan sehingga siswa/anak-anak ada yang harus membantu orang tua untuk mencari nafkah atau menempuh kehidupannya sendiri. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, pada tahun 2010 APK menunjukkan angka sebesar 88,91% sedangkan tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 88,79%. Sedangkan APM SM/MA pada tahun 2010 sebesar 60,85%, mengalami kenaikan di tahun 2011 yang menunjukkan angka sebesar 63,45%. Rasio Siswa SMA terhadap SMK adalah 1 : 2, hal ini IV- 2

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011


BAB IV

menunjukkan bahwa perbandingan siswa SMK lebih banyak daripada siswa SMA sehingga keberadaan SMK di Provinsi DIY mendapatkan minat yang baik dari masyarakat/siswa. Untuk memenuhi kebutuhan masyakarat akan minat menyekolahkan anaknya di SMK maka diperlukan pengembangan SMK yang telah ada. Dilihat dari kebutuhan daerah dipandang dari sektor ekonomi, maka SMK yang perlu dikembangkan di Provinsi DIY ini adalah kelompok/bidang pariwisata dan pertanian. Rasio siswa per guru adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru untuk untuk jenjang pendidikan tertentu yang menunjukkan bahwa makin tinggi rasio berarti makin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau makin kurang jumlah guru di jenjang pendidikan tersebut. Rasio siswa dengan guru untuk untuk tahun 2010 pada jenjang pendidikan SD/MI adalah 13, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 20, sedangkan untuk jenjang pendidikan SM/MA adalah 9. Sedangkan rasio siswa per guru pada tahun 2011 untuk jenjang pendidikan SD/MI adalah 4 : 1, jenjang pendidikan SMP/MTs. 23 : 1, sedangkan untuk SM/MA adalah 9 : 1 Standar ideal dan norma nasional untuk mengukur rasio siswa/guru adalah sebagai berikut: SD/MI sebesar 40, rasio untuk SMP/MTs sebesar 21, dan SM/MA sebesar 21. Berdasarkan standar dan norma nasional tersebut dapat dikatakan bahwa rasio siswa per guru SD/MI, SMP/MTs, dan SM/MA di Provinsi DIY telah sesuai dan berada pada standar nasional yang ditetapkan. Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XI Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengupayakan peningkatan kualitas guru dengan sertifikasi kompetensi yang berstandar pada semua jenjang pendidikan. Sampai dengan akhir tahun 2010 jumlah guru yang telah bersertifikasi adalah sebesar 17,61% dari 23.820 guru pada jenjang pendidikan SD/MI dan tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 24,08% dari 23.719 guru yang ada, pada jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2010 sebesar 36,49% dari 12.971 guru mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 42,79% dari jumlah 12.684 guru; Kenaikan jumlah guru bersertifikasi juga terjadi pada jenjang pendidikan SM/MA yaitu 35,25% dari 15.067 guru di tahun 2010 menjadi 40,03% dari 15.064 guru di tahun 2011. Melihat angka persentase guru bersertifikasi pada semua tingkatan jenjang pendidikan tentu masih sangat memprihatinkan karena harapan akan mutu lulusan yang berkualitas yang salah satunya adalah dengan dibimbing dan diajar oleh guru-guru yang berkualitas yaitu dengan telah memperoleh sertifikasi masih jauh dari harapan karena dari sejumlah guru pada setiap jenjang pendidikan masih kurang dari 50% sehingga perlu diupayakan agar seluruh guru yang mengajar telah bersertifikasi kompetensi. Untuk pendidikan tinggi tercatat jumlah mahasiswa yang menimba ilmu sebanyak 270.650 mahasiswa pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 272.647 mahasiswa pada tahun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-3

BAB IV


2011, sedangkan jumlah mahasiswa asing meningkat dibandingkan tahun 2010 yaitu dari 8.000 orang menjadi 8.342 orang pada tahun 2011. Agar seluruh masyarakat dari seluruh wilayah yang ada di Provinsi DIY dapat mengakses pendidikan dan agar kualitas pendidikan dapat meningkat mutunya secara merata diperlukan sarana dan prasarana yaitu infrastruktur. Infrastruktur pendidikan berupa sekolah telah merata dan tersebar di seluruh Provinsi DIY. Jumlah penyebaran sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI sudah merata di seluruh desa. Jumlah SD/MI negeri maupun swasta yang ada di Provinsi DIY adalah 2.017 Sedangkan jumlah SMP/MTs negeri maupun swasta adalah 507, jumlah SMA/MA sebanyak 203 baik negeri dan swasta, SMK 270 sekolah negeri dan swasta, TK/RA sejumlah 2.209 sekolah negeri dan swasta, dan 67 SLB baik negeri maupun swasta. Untuk memberikan jaminan pendidikan yang mempunyai mutu standar nasional maupun bertaraf internasional kepada masyarakat dan agar dapat menghasilkan lulusan pendidikan yang dapat mensejajarkan diri pada persaingan global serta lebih khusus lagi untuk menuju Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara maka telah dikembangkan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dan Sekolah Standar Nasional (SSN). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: SD SSN berjumlah 92 dan SD RSBI berjumlah 6 sekolah, SMP RSBI terdiri dari 12 sekolah dan SSN 97 sekolah. SMA RSBI berjumlah 26, sekolah SSN sebanyak 275 sekolah (negeri dan swasta). Jika dicermati dari ketersedian ruang belajar maka rata-rata kepadatan ruang belajar di SD/MI adalah 18 siswa/kelas (21 siswa/kelas; tahun 2010), SMP/MTs adalah 32 siswa (27 siswa/kelas; tahun 2010), dan SM sebesar 28 siswa/kelas (29 siswa/kelas; tahun 2010). Sedangkan rasio siswa terhadap guru untuk jenjang pendidikan SD/MI adalah 14 siswa/guru (1 orang guru mengampu 14 siswa) untuk jenjang pendidikan pendidikan SMP/MTs 23 siswa/guru untuk jenjang pendidikan pendidikan SM dan 9 siswa/guru. Jumlah lulusan jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2011 adalah 45.754 siswa dengan angka kelulusan 98,53% mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 96,47%. Sementara yang meneruskan ke SMP /MTs sejumlah 47.928 siswa atau 104,75% mengalami kenaikan dari tahun 2010 yang sebesar 95,19%. Sedangkan jumlah lulusan jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2010 adalah 48.022 siswa, dengan angka kelulusan sebesar 98,28% mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 81,84%. Sementara yang meneruskan ke Sekolah Menengah (SMA, MA dan SMK) adalah sejumlah 60.123 siswa atau 104,38%, menurun dari tahun 2010 sebesar 136,97%. Sedangkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah, tingkat kelulusannya adalah 99,61% dari 41.540 Siswa mengalami kenaikan dari tahun 2010 yang sebesar 95,32%. Pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga mendapat perhatian dan prioritas dalam pembangunan bidang pendidikan untuk memberikan bekal kemandirian bagi para penyandang ketunaan yang ada di Provinsi DIY. Kesempatan dan akses belajar bagi IV- 4



BAB IV

anak-anak penyandang ketunaan telah disediakan Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusi yaitu sekolah umum yang juga menyediakan sarana dan guru untuk proses belajar bagi siswa penyandang ketunaan. Jumlah SLB ada sebanyak 58 sekolah berstatus swasta dan 9 SLB negeri serta jumlah sekolah inklusi sebanyak 143 sekolah dari jenjang pendidikan SD, SMP dan SM sesuai dengan data sekolah yang mendapat bantuan guru inklusi dari Pemerintah Provinsi DIY dengan siswa pada sekolah insklusi sebanyak 1191 orang yang terinci sebagai berikut: 1097 orang pada jenjang pendidikan SD, jenjang pendidikan SMP terdapat 16 orang serta pada jenjang pendidikan SM sebanyak 47 orang. Sedangkan jumlah penduduk penyandang ketunaan usia sekolah sebanyak 8.016 orang dengan jumlah yang belum mendapatkan kesempatan belajar sebanyak 4.372 orang. Sampai dengan tahun 2011, program pemberantasan buta aksara sebagai salah satu program di Millenium Development Goals (MDG’s) dapat menggarap sebanyak 98,18% orang menjadi melek aksara. Selain hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan layanan masyarakat pendidikan telah diluncurkan layanan pendidikan dalam bentuk digital yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan program Jogja Learning Gateway. Salah satu media yang telah diluncurkan adalah layanan data kependidikan berbasis web dengan alamat www.pendidikan-diy.go.id yang sangat bermanfaat untuk semua kalangan yang membutuhkan informasi mengenai data dan pembangunan kependidikan di DIY. Dan untuk masyarakat/siswa yang berminat mengikuti pembelajaran secara on line dapat melalui www.jogjabelajar.org. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Provinsi DIY telah menyebabkan makin maraknya suasana belajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa kualitas proses pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Provinsi DIY semakin bisa dirasakan peningkatannya. Dengan dilaksanakan program-program pembangunan bidang pendidikan serta kegiatannya, pelayanan pendidikan yang menjangkau daerah terpencil dan bahkan penduduk miskin maka aksesibilitas dan kualitas pendidikan di DIY semakin meningkat. Namun dalam perjalanannya masih sering timbul berbagai masalah yang dihadapi dan dipecahkan. Pendidikan dan segala permasalahannya di DIY tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan masalah-masalah di luar sektor pendidikan. Pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat setempat. Faktor–faktor lingkungan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan. Faktor-faktor lingkungan tersebut adalah administrasi pemerintah daerah, demografi, sosial budaya, keagamaan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta transportasi dan komunikasi. Adapun pencapaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi DIY tahun 2010 2011 disajikan pada tabel berikut:


IV-5

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Tabel 4.1 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2010-2011

No

Indikator

Satuan

2011

Capaian 2010

Target

Realisasi

% Realisasi

1.

Angka Melek Huruf

Persen

98,18

98,93

98,18

99,24

2.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Tahun

12,21

12,05

9,15

75,93

3.

Angka Partisipasi Kasar a.PAUD

Persen

74,01

75

65,73

87,64

b. SD/MI

Persen

111,10

107

111,43

104,14

c. SLTP/MTs

Persen

114,07

105

115,5

110

d. SMU/MA/SMK

Persen

88,91

84

88,79

105,7

e. PLB

Persen

66,83

89

92,03

103,4

a. SD/MI

Persen

96,84

95,3

97,53

102,34

b. SLTP/MTs

Persen

80,86

83

81,08

97,69

c. SMU/MA/SMK

Persen

60,85

62

63,45

102,34

a. SD/MI

Persen

96,47

99,03

98,53

99,5

b. SLTP/MTs

Persen

81,84

96,5

98,28

101,84

c. SMU/MA/SMK

Persen

88,98

98,3

99,61

101,33

a. SD/MI

Persen

0,07

0,04

0,07

57,14

b. SLTP/MTs

Persen

0,17

0,2

0,09

222,22

c. SMU/MA/SMK

Persen

0,44

0,46

0,57

80,7

Peringkat

1

4

1

400

4.

5.

6.

7.

Angka Partisipasi Murni

Angka Kelulusan

Angka Putus Sekolah

Jumlah Prestasi Siswa dalam Olimpiade/Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional a. SD/MI - Nasional b. SLTP/MTs

IV- 6



BAB IV

2011

Capaian 2010

Target

Realisasi

% Realisasi

Peringkat

8

4

1

400

Event

0

1

1

100

Peringkat

3

5

1

500

Event

0

1

4

400

a. SD/MI

Sekolah

56

150

92

61,33

b. SMP/MTs

Sekolah

76

125

97

77,6

c. SMA/MA/SMK

Sekolah

86

105

275

261,9

a. SD/MI

Sekolah

5

7

6

85,71

b. SMP/MTs

Sekolah

12

12

12

100

c. SMA/MA/SMK

Sekolah

26

25

26

104

Sekolah

4

3

5

166,67

Lembaga

37

45

46

102,22

12.

Jumlah Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Jumlah Lembaga PNF Memenuhi Standar Nasional Prestasi Kejuaraan PNF

Peringkat

2

1

1

100,00

13.

Jumlah Mahasiswa

Orang

270.650

280.550

272.647

97,18

14.

Jumlah Mahasiswa Asing

Orang

8.000

990

8.342

842,63

No

Indikator

Satuan

- Nasional - Internasional c. SMU/MA/SMK - Nasional - Internasional 8.

9.

10. 11.

Jumlah Sekolah Standar Nasional

Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional

Sumber : Disdikpora Provinsi DIY, 2012

b)

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.2 Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2011

No

Program/Kegiatan

1

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Praktik

1.1

Pagu Anggaran (Rp) 903.218.000

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

85,30

100,00

100,00

10.500.000

100,00

62,76

100,00

100,00

Keuangan (%)

Fisik (%) Keterangan

Efisiensi jumlah tim


IV-7

BAB IV

No


Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Realisasi

Fisik (%) Target

Keterangan

Realisasi

dan Peraga Siswa

Pengadaan Perlengkapan Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD Pemberian Alat Peraga Edukatif (APE) Pengembangan Kelembagaan PAUD Nonformal Pengembangan Kelembagaan TK

175.400.000

100,00

95,37

100,00

100,00

penilai dari 11 orang tapi yang terealisasi hanya berjumlah 7 orang karena semula jumlah TK yang memasukkan proposal hanya berjumlah 40 dari 60 TK yang dianggarkan, menyesuaikan dengan kebutuhan. -

153.005.000

100,00

98,34

100,00

100,00

-

52.966.000

100,00

92,20

100,00

100,00

-

10.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

185.769.000

100,00

92,80

100,00

100,00

-

140.000.000

100,00

56,82

100,00

100,00

1.8

Pembinaan Kreativitas TK

108.450.000

100,00

65,70

100,00

100,00

1.9

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Tumbuh Kembang Anak Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Sat Pend NonIslam

67.128.000

100,00

95,40

100,00

100,00

Penawaran penyedia barang/ jasa jauh dibawah HPS Kegiatan yang berkait dengan pusat tidak dilaksanakan karena restrukturisasi organisasi kementerian -

4.516.730.500

100,00

85,55

100,00

99,69

73.365.000

100,00

99,31

100,00

100,00

-

71.885.000

100,00

75,25

100,00

100,00

Penerima beasiswa

1.2 1.3 1.4

1.5 1.6

1.7

2

2.1

2.2

Penyediaan Beasiswa

IV- 8



No

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Realisasi

Fisik (%) Target

Keterangan

Realisasi

Retrieval untuk Anak Putus Sekolah

2.3

Pengembangan SMP Bertaraf Internasional

199.887.000

100,00

80,24

100,00

100,00

2.4

Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Galur Kulonprogo

311.156.000

100,00

84,48

100,00

100,00

2.5

Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Wates Kulonprogo Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Karangmojo Gunungkidul

492.646.000

100,00

98,37

100,00

100,00

441.873.000

100,00

88,20

100,00

100,00

2.7

Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Wonosari Gunungkidul

554.321.000

100,00

83,57

100,00

100,00

2.8 2.9

Pembinaan Gugus TK/SD Pembinaan OOSN SD

33.205.000 221.489.000

100,00 100,00

95,38 71,36

100,00 100,00

100,00 100,00

2.10 Pembinaan OSN SD

364.827.000

100,00

68,70

100,00

100,00

2.11 Jambore UKS Nasional

121.745.000

100,00

79,68

100,00

100,00

2.12 Seleksi, Pembinaan dan

81.450.000

100,00

47,87

100,00

100,00

2.6

BAB IV

yang sudah terdata tidak mengambil beasiswa karena beberapa alasan, diantaranya: sudah lulus dan pindah keluar kota. Terdapat perubahan jumlah sasaran dari 40 orang menjadi 12 orang pada supervisi RSBI Efisiensi pengadaan belanja barang modal, penawaran lebih rendah daripada pagu -

Efisiensi pengadaan belanja barang modal, penawaran lebih rendah daripada pagu Efisiensi pengadaan belanja barang modal, penawaran lebih rendah daripada pagu Pengurangan cabor dari 11 menjadi 5 cabor untuk tingkat nasional Perjalanan ke Manado dianggarkan 10 orang, tapi 8 orang sudah dibiayai oleh pusat Sisa sewa bus dan pengadaan perlengkapan peserta, sewa alat tidak direaliasi karena cabang yang dilombakan sudah disediakan oleh pusat. Pengurangan cabang


IV-9

BAB IV

No


Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Realisasi

Fisik (%) Target

Keterangan

Realisasi

Pengiriman Seni TK/SD

seni yang dilombakan oleh pusat Jumlah cabang yang dilombakan oleh pusat lebih sedikit dari yang direncanakan oleh daerah Siswa yang lolos seleksi OSN berjumlah 19 dari 30 yang ditargetkan -

2.13 Pembinaan OOSN SMP 2.14 Pembinaan FLSSN SMP

350.000.000 350.000.000

100,00 100,00

90,84 93,34

100,00 100,00

100,00 98,28

2.15 Pembinaan OSN SMP

382.996.500

100,00

87,97

100,00

100,00

24.435.000

100,00

97,77

100,00

100,00

110.000.000

100,00

89,36

100,00

100,00

81.450.000

100,00

93,73

100,00

100,00

250.000.000

100,00

87,85

100,00

100,00

Program Pendidikan Menengah Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri

8.321.260.000

100,00

93,46

100,00

100,00

66.200.000

100,00

98,21

100,00

100,00

-

403.120.000

100,00

98,10

100,00

100,00

-

112.812.000

100,00

86,54

100,00

100,00

Pengembangan Kurikulum SMA Pengembangan Kurikulum SMK

167.700.000

100,00

97,08

100,00

100,00

Efisiensi pada anggaran transportasi dan akomodasi pada perjalanan dinas luar daerah karena terdapat perubahan tempat magang siswa -

168.750.000

100,00

99,07

100,00

100,00

-

2.16 Lomba Belajar Mandiri Nasional 2.17 Pengembangan Pembelajaran Multikultur dan Kearifan Lokal bagi Siswa SD/SMP 2.18 Lomba Penulisan Karya Ilmiah 2.19 Pembinaan Sekolah Sehat dan Dokter Kecil

3 3.1 3.2 3.3

3.4 3.5

IV- 10


Sisa dana akomodasi karena ada perubahan tempat kegiatan dari yang telah direncanakan Biaya perjalanan dinas luar daerah tidak direalisasikan karena Provinsi DY tidak masuk 6 besar lomba sekolah sehat pada tingkat nasional


No

Program/Kegiatan

3.6

Pengembangan SMA Bertaraf Internasional Pengembangan SMK Bertaraf Internasional Pengembangan Pendidikan Berbasis Kearifan dan Keunggulan Lokal Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMAN 2 Wates Kulonprogo Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMAN 1 Wonosari Gunungkidul Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMKN 2 Pengasih Kulonprogo Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMKN 2 Wonosari Gunungkidul Penerbitan Jurnal Karya Ilmiah Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional OSN SMA Tingkat Nasional OOSN SMA FLSSN SMA Penyelenggaraan Lomba Debat Bahasa Inggris Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) UUD 1945 Gladi PIR dan Wisata Budaya Pengembangan Pembelajaran Kebumian dan Keastronomian dalam Pemahaman Fenomena Alam Pembinaan Akreditasi Jenjang SMA

3.7 3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19

3.20 3.21

3.22

BAB IV


Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

96,07

100,00

100,00

-

249.208.000

100,00

96,69

100,00

100,00

-

8.000.000

100,00

99,18

100,00

100,00

-

685.000.000

100,00

92,93

100,00

100,00

-

750.000.000

100,00

87,51

100,00

100,00

Efisiensi pengadaan barang modal

1.323.520.000

100,00

90,30

100,00

100,00

-

1.176.480.000

100,00

92,23

100,00

100,00

-

70.000.000

100,00

99,51

100,00

100,00

-

1.200.000.000

100,00

95,57

100,00

100,00

-

478.450.000 307.695.000 278.480.000 53.900.000

100,00 100,00 100,00 100,00

94,84 93,37 96,09 99,34

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

-

176.945.000

100,00

95,94

100,00

100,00

-

150.000.000

100,00

97,93

100,00

100,00

-

75.000.000

100,00

99,37

100,00

100,00

-

70.000.000

100,00

82,86

100,00

100,00

Biaya direncanakan untuk pembinaan terhadap 40 sekolah, yang mengajukan akreditasi tahun 2011; Namun yang

Keuangan (%)



IV-11

BAB IV

No


Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Realisasi

Fisik (%) Target

Keterangan

Realisasi

terealisasi hanya sebanyak 23 sekolah, karena beberapa hal, yaitu: ada yang alih fungsi dan ada yang telah tutup. -

3.23 Pembinaan Akreditasi 100.000.000 Jenjang SMK 4 Program Pendidikan Non 1.680.037.000 Formal 4.1 Pengembangan 34.868.000 Pendidikan Kecakapan Hidup 4.2 Pengembangan Kurikulum, 190.000.000 Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran PNF 4.3 Pembinaan Lembaga 90.000.000 Pendidikan Kejuruan (LPK) dan PKBM 4.4 Pengembangan 200.000.000 Pendidikan Keagamaan 4.5 Pengadaan Buku 100.000.000 Penunjang KF

100,00

98,95

100,00

100,00

100,00

87,54

100,00

100,00

100,00

97,32

100,00

100,00

-

100,00

97,38

100,00

100,00

-

100,00

97,07

100,00

100,00

-

100,00

92,08

100,00

100,00

-

100,00

76,24

100,00

100,00

4.6

Penyediaan Buku Penunjang Paket C

428.750.000

100,00

77,29

100,00

100,00

4.7

Jambore PTK PNF

337.269.000

100,00

84,25

100,00

100,00

Ada efisiensi pengadaan buku KF, efisensi ATK Efisiensi belanja ATK dan pengadaan buku modul paket C Terdapat sisa biaya perjalanan dinas karena tiket berangkat dan pulang dengan menggunakan tiket promo. Penghematan biaya akomodasi tim pendamping yang tidak bisa mengikuti selama 6 hari penuh di lokasi Jambore PTK PNF nasional di Mataram dikarenakan kesalahan dalam penempatan anggaran, yang seharusnya pada rekening biaya

IV- 12



No

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Realisasi

BAB IV

Fisik (%) Target

Keterangan

Realisasi

199.150.000

100,00

97,08

100,00

100,00

akomodasi dan perjalanan dinas tapi terletak di rekening konsumsi -

50.000.000

100,00

96,02

100,00

100,00

-

50.000.000 4.659.511.950

100,00 100,00

94,30 92,35

100,00 100,00

100,00 100,00

-

1.044.700.000

100,00

87,44

100,00

100,00

Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Meubeler Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah

200.000.000

100,00

98,47

100,00

100,00

Efisiensi pengadaan barang dan jasa, karena penawaran lebih rendah dari HPS -

350.000.000

100,00

99,02

100,00

100,00

-

150.000.000

100,00

94,91

100,00

100,00

-

250.000.000

100,00

93,82

100,00

100,00

-

200.000.000

100,00

88,55

100,00

100,00

5.7

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

253.752.000

100,00

89,74

100,00

100,00

5.8

Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan

96.750.000

100,00

87,65

100,00

100,00

5.9

Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa

229.295.000

100,00

89,01

100,00

100,00

Efisiensi pengadaan barang dan jasa, karena penawaran lebih rendah dari HPS Pelaksanaan yang semula direncanakan 5 hari, materi sudah cukup disampaikan dalam 4 hari Terjadi efisiensi karena sewa gedung di bintang sehingga tidak terealisasi. Beberapa cabang yang dilombakan tidak ada yang mendaftar, diantaranya: bulu tangkis, tenis meja, cerdas cermat MIPA setingkat SMALB.

4.8

MTQ Pelajar Tingkat Provinsi 4.9 Fasilitasi Konsorsium Kursus 4.10 Pembinaan Akreditasi PNF 5 Program Pendidikan Luar Biasa 5.1 Pembangunan Gedung Sekolah

5.2 5.3 5.4 5.5 5.6


IV-13

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pagu Anggaran (Rp) 31.379.000

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

99,33

100,00

100,00

-

30.000.000

100,00

98,63

100,00

100,00

-

328.320.000 544.800

100,00 100,00

98,01 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

-

353.000.000

100,00

99,93

100,00

100,00

-

57.915.000

100,00

71,07

100,00

100,00

5.16 Pembraillean Buku/Naskah 5.17 Pembinaan SOINA

360.000.000

100,00

97,14

100,00

100,00

Efisiensi honor, narasumber dan akomodasi dan menyesuaikan SHBJ -

198.925.000

100,00

73,00

100,00

100,00

5.18 Pengembangan Resource Center 5.19 Jambore PK-PLK 5.20 Pemilihan Kepala dan Pengawas Sekolah Berprestasi 6 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 6.1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

175.000.000

100,00

94,55

100,00

100,00

Perjalanan dinas ke pusat sebanyak 5 hari menjadi 4 hari, Besaran biaya menyesuaikan SHBJ Gubernur sebesar Rp 300.000, di DPA sebesar Rp 500.000 -

97.598.150 252.333.000

100,00 100,00

98,94 95,61

100,00 100,00

100,00 100,00

-

6.500.369.550

100,00

77,31

100,00

100,00

147.050.000

100,00

82,59

100,00

100,00

83.200.000

100,00

83,19

100,00

100,00

No

Program/Kegiatan

5.10 Bantuan Operasional Sekolah 5.11 Supervisi dan Pembinaan Sekolah 5.12 Pemberian Beasiswa 5.13 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) 5.14 Pemberian Layanan Kesehatan Siswa 5.15 Koordinasi, Pembinaan dan Supervisi Sekolah

6.2

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

IV- 14

Keuangan (%)

Fisik (%)


Keterangan

Dengan peraturan baru, pembekalan PLPG sudah dilaksanakan oleh UNY sehingga tidak terealisasi. Honor tim penguji semula yang direncanakan 10 orang tetapi direalisasikan 5 orang sesuai dengan kebutuhan


No 6.3 6.4

Program/Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pendidik TK Pengembangan Kompetensi Pendidik PLB

BAB IV


Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

94,90

100,00

100,00

-

194.259.550

100,00

83,08

100,00

100,00

Penggunaan akomodasi kegiatan/tempat hotel yang sederhana sehingga biaya dapat dihemat Setelah dilakukan perhitungan ulang pendidik dan tenaga kependidikan yang ada tak sebanyak yang disediakan -

Keuangan (%)


6.5

Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4.050.000.000

100,00

71,24

100,00

100,00

6.6

Pengembangan Kompetensi Guru SLB Non PLB Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

79.700.000

100,00

92,23

100,00

100,00

226.830.000

100,00

85,18

100,00

100,00

Efisiensi perjalanan dinas dalam daerah yang dianggarkan untuk 40 op terealisir 16 op karena sasaran SD yang lolos seleksi hanya ada 1 SD di Bantul

50.000.000

100,00

92,28

100,00

100,00

-

75.000.000

100,00

97,62

100,00

100,00

-

100.000.000

100,00

97,57

100,00

100,00

-

717.158.000

100,00

83,52

100,00

100,00

Penawaran penyedia barang dan jasa jauh di bawah HPS

494.480.000

100,00

90,28

100,00

100,00

-

99.950.000

100,00

92,86

100,00

100,00

-

27.000.000

100,00

93,84

100,00

100,00

-

81.942.000

100,00

87,06

100,00

100,00

Kegiatan diklat PAK Semula direncanakan selama 2 kali, tetapi

6.7

6.8

6.9 6.10 6.11

6.12 6.13 6.14 6.15

Sosialisasi Standar kesetaraan Paket A, B, dan C Pemberdayaan MGMP/MKKS SMA Pemberdayaan MGMD/K3S SMK Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Keunggulan Lokal Pengembangan TI bagi Guru dan TU Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Ujian Pendampingan Pendidik PNF Penilaian Angka Kredit dan Kinerja Kepala Sekolah


IV-15

BAB IV

No


Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Realisasi

Fisik (%) Target

Realisasi

Keterangan materi sudah tersampaikan seluruhnya dengan satu kali kegiatan. Perjalanan dinas terealisasi 50% karena semula dianggarkan dengan jumlah orang tetapi kemudian disesuaikan dengan jumlah sekolah sesuai dengan SHBJ.

7

7.1

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

6.435.478.350

100,00

78,07

100,00

100,00

74.600.000

100,00

40,95

100,00

100,00

48.740.000

100,00

63,96

100,00

100,00

7.2

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

7.3

Penyelenggaraan Ujian SD/MI

899.910.000

100,00

81,48

100,00

100,00

7.4

Penyelenggaraan Ujian PNF

708.000.000

100,00

66,26

100,00

100,00

7.5

Publikasi dan Pameran Pendidikan Pemberian Penghargaan Prestasi di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Rakerda Bidang Pendidikan

325.000.000

100,00

71,07

100,00

100,00

26.000.000

100,00

94,53

100,00

100,00

130.050.000

100,00

87,62

100,00

100,00

7.6

7.7

IV- 16


Efisiensi akomodasi dan lembur yang tidak dilaksanakan Sisa anggaran konsumsi dan lembur yang tidak dilaksanakan karena pekerjaan telah tercukupi Sisa biaya lelang, penawaran penyedia barang dan jasa di bwah HPS. Efisiensi penggandaan soal latihan ujian PNF dan EHB, anggaran perjalanan dinas yang tidak terserap, honor penyelenggaraan tidak terserap karena sudah menjadi tupoksi pegawai Efisiensi sewa tempat dan sarana pameran

Biaya lembur tidak dicairkan, penyesuaian biaya


No

Program/Kegiatan

7.8

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Realisasi

BAB IV

Fisik (%) Target

Keterangan

Realisasi

dokumentasi dan konsumsi sesuai dengan kebutuhan Perjalanan pejabat pimpinan tidak dapat direalisasi -

Pembinaan dan Pengiriman Duta Seni Pelajar se-Jawa-Bali 7.9 Penyelenggaraan Siaran Pendidikan di Media Elektronik 7.10 Pengembangan Minat Baca dan Tulis 7.11 Pendampingan Lomba di Semua Jenjang

410.951.000

100,00

80,94

100,00

100,00

364.900.000

100,00

94,01

100,00

100,00

957.800.000

100,00

85,39

100,00

100,00

176.450.000

100,00

85,70

100,00

100,00

7.12 Pendataan Pendidikan Pengembangan Aplikasi dan e-Administrasi 7.13 Pemeliharaan Website

245.676.250

100,00

98,86

100,00

100,00

Penawaran jauh dibawah HPS Honor pendampingan lomba sudah dibiayai melalui DPA yang ada di bidang persekolahan sehingga tidak dicairkan, efisiensi pengadaan -

124.750.000

100,00

99,61

100,00

100,00

-

1.247.244.200

100,00

63,59

100,00

100,00

103.487.900

100,00

61,01

100,00

100,00

7.16 Pengembangan Web BTKP

42.750.000

100,00

87,67

100,00

100,00

Sisa anggaran dari hasil negosiasi akomodasi Diklat Asessor Akreditasi serta lembur yang tidak dilaksanakan karena pekerjaan sudah tercukupi Kegiatan sosialisasi telah dibiayai dengan dana APBN sehingga terdapat penghematan biaya pada APBD Biaya lembur tidak dicairkan karena sasaran waktu pelaksanaan kegiatan/pekerjaan sudah terpenuhi

7.17 Pembinaan "Kita Harus Belajar" (Ki Hajar)

60.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

7.14 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah/Madrasah

7.15 Penyelenggaraan Ujian

-


IV-17

BAB IV


Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

76,75

100,00

100,00

391.295.000

100,00

87,92

100,00

100,00

7.20 Pengendalian DK/TP

14.874.000

100,00

50,69

100,00

100,00

7.21 Aplikasi Aset Barang Milik Daerah 8 Program Pendidikan Tinggi 8.1 Promosi Pendidikan Tinggi

43.000.000

100,00

99,54

100,00

100,00

2.519.479.000

100,00

86,92

100,00

100,00

1.398.000.000

100,00

92,20

100,00

100,00

Kegiatan LITM Juara I semua bidang tidak ada karena menggunakan sistem passing grade sehingga mengurangi daya serap

No

Program/Kegiatan

7.18 Penyelenggaraan Hari Anak Nasional

7.19 Penjaminan Mutu Sekolah

Keuangan (%)

Fisik (%)

8.2

Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Mahasiswa

285.000.000

100,00

88,12

100,00

100,00

8.3

Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Pemberdayaan IKPM seIndonesia di Yogyakarta

41.200.000

100,00

95,77

100,00

100,00

75.000.000

100,00

86,93

100,00

100,00

8.4

IV- 18


Keterangan Penyelenggaraan HAN digabung dengan Harganas dan Hari PKK, sehingga dana sharing dengan dinas terkait Penawaran akomodasi hotel jauh dibawah HPS Honor narasumber tidak dapat dicairkan karena rapat koordinasi tidak memperbolehkan adanya narasumber yang dibiayai. Rapat Koordinasi dijadwalkan 10 kali terlaksana 7 kali karena kegiatan Dekon/TP baru dapat dilaksanakan mulai bulan Mei 2011. -

Negosiasi harga pengadaan akomodasi dan konsumsi Seminar Budaya Daerah


No

Program/Kegiatan

8.5

Peningkatan Kualitas LPM Bid Kewirausahaan dan SIBERTIMAS Penerapan Sistem dan Informasi Pendidikan Tinggi Forum Taman Mini Intelektual Indonesia

8.6

8.7

8.8

8.9

Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS bagi Mahasiswa Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Mahasiswa

8.10 Pendampingan Penjajagan Kerjasama PTS di DIY dengan PT Kyoto Perfecture

9

Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka


Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

97,13

100,00

100,00

49.775.000

100,00

94,38

100,00

100,00

Keuangan (%)

BAB IV

Fisik (%) Keterangan -

250.000.000

100,00

77,96

100,00

100,00

137.100.000

100,00

95,44

100,00

100,00

Negosiasi publikasi TV dan koran, selisih honor narasumber sesuai SHBJ, Negosiasi harga pengadaan akomodasi dan konsumsi Sarasehan dan workshop -

74.875.000

100,00

89,61

100,00

100,00

188.529.000

100,00

45,59

100,00

100,00

4.409.054.000

100,00

93,51

100,00

99,26

Negosiasi harga pengadaan transportasi dan akomodasi (jasa event organizer) MOU antara PTS di Provinsi DIY (UII dan UMY) dengan Perguruan Tinggi di Kyoto Perfecture Jepang sudah ada namun pada waktu proses penandatangan MOU tanggal 22 Desember 2011 dari Dinas Dikpora tidak mendampingi sehingga perjalanan pendampingan penandatanganan kerjasama tidak dicairkan


IV-19

BAB IV


No

Program/Kegiatan

9.1

Pengembangan Jogja Learning Gateway Pembinaan Siswa Berbakat Istimewa/Berprestasi Luar Biasa Pengembangan UPTD Berstandar ISO Pengembangan Klaster Pendidikan Pendampingan Program Dana Block Grant Promosi Produk-produk BTKP Melalui Media Elektronik dan Pameran Produksi Media Pembelajaran Pengembangan dan Produksi Media Pembelajaran Budaya Berbasis TIK Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Berbasis Kearifan dan Keunggulan Lokal Penerbitan Buletin Warta Guru Penyelenggaraan Lomba TIK Pengembangan Laboratorium Bahasa Pengembangan Laboratorium Komputer Penyusunan Bahan Ajar Bermuatan Kebencanaan Penyusunan Bahan Ajar Sejarah DIY

9.2

9.3 9.4 9.5 9.6

9.7 9.8

9.9

9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15

10

Program Peningk Pelayanan Pendidikan Pada Blud 10.1 Pelayanan Pendidikan pada BLUD 10.2 Pendukung Pelayanan Pendidikan pada BLUD

IV- 20


Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

99,93

100,00

100,00

-

300.000.000

100,00

98,44

100,00

100,00

-

1.677.600.000

100,00

96,90

100,00

100,00

-

30.000.000

100,00

99,99

100,00

100,00

-

443.850.000

100,00

96,82

100,00

100,00

-

120.000.000

100,00

99,35

100,00

100,00

-

400.000.000

100,00

96,40

100,00

100,00

-

100.000.000

100,00

97,56

100,00

100,00

-

200.000.000

100,00

71,84

100,00

100,00

Penawaran penyedia barang dan jasa jauh di bawah HPS

50.000.000

100,00

87,36

100,00

100,00

90.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

Unit cost honor menyesuaikan SHBJ -

50.000.000

100,00

95,97

100,00

100,00

-

100.000.000

100,00

95,75

100,00

100,00

-

342.000.000

100,00

91,62

100,00

100,00

-

230.604.000

100,00

56,58

100,00

91,27

Finishing buku masih melalui proses uji kelayakan sejarah

1.744.084.000

100,00

87,20

100,00

100,00

994.054.000

100,00

87,20

100,00

100,00

750.030.000

100,00

94,59

100,00

100,00

Keuangan (%)

Fisik (%)


Keterangan

Sesuai dengan kebutuhan -

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH c) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

8.

BAB IV

Permasalahan dan solusi Permasalahan Faktor sosial ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua siswa yang masih rendah sehingga tidak bisa mempertahankan anaknya untuk bersekolah Pembinaan pendidikan inklusi belum optimal Penanganan anak kebutuhan khusus belum optimal Pembinaan SDM Pendidikan belum optimal Menurunnya minat baca siswa dan generasi muda Masih ada beberapa sekolah (swasta) yang membebankan biaya pendidikan yang agak tinggi kepada orang tua Keyakinan masyarakat terhadap sekolah masih lebih rendah dibandingkan dengan bimbingan belajar terutama dalam menghadapi ujian nasional yang menggambarkan bahwa proses belajar mengajar di sekolah belum berkualitas dan mantap Sikap mental kejujuran, kepercayaan diri dan tanggung jawab siswa/generasi muda masih lemah/rendah Belum ada standar/acuan bagi sekolah dalam penyusunan RAPBS Penurunan minat pelajar/mahasiswa untuk belajar di Yogyakarta karena mahalnya biaya pendidikan. Solusi Memberikan Bea siswa Retrieval dan bea siswa bagi siswa miskin baik tingkat SMP maupun Sekolah Menengah Untuk menangani anak berkebutuhan khusus, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga membina secara langsung semua SLB yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, juga adanya sekolah inklusi serta pemberian bantuan operasional untuk SLB swasta se-Provinsi DIY Untuk peningkatan kualitas pendidikan antara lain Memfasilitasi peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru-guru Memberikan pelatihan tentang wawasan budaya lokal, jurnalistik dan kewirausahaan kepada guru-guru Diadakan pembinaan terhadap minat, bakat dan kreatifitas siswa Membuka peluang yang lebih besar dan pembinaan yang lebih intensif terhadap sekolah-sekolah kejuruan dalam rangka mempersiapkan masyarakat yang siap memasuki dunia kerja Dalam rangka menaikkan citra kota pendidikan, Pemerintah Provinsi DIY mengadakan sosialisasi dan informasi serta melakukan promosi tentang keadaan, mutu dan kualitas pendidikan ke luar Provinsi DIY


IV-21

BAB IV 9.


17.

Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi tentang bagaimana membuat citra yang baik tentang DIY Sedang disusun standar dan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan peraturan daerah Pendidikan kearifan lokan dengan memberikan pembelajaran pada potensi daerah setempat serta penanaman semangat juang, kejujuran, kesetiakawanan dan etika pergaulan. Menggalakan dan memberi bantuan sekolah untuk menambah fasilitas perpustakaan sekolah. Pembelajaran melalui www.jogjabelajar.org yang berisi konten-konten pembelajaran dan pustaka wawasan; Memfasilitasi adanya perpustakaan keliling; Membina dan menambah buku-buku di perpustakaan pemerintah baik untuk sekolah maupun perpustakaan umum. Pemerintah Provinsi DIY melalui Bantuan Gubernur telah memberikan BOSDA sebagai pendamping BOS dari dana APBN langsung melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mengupayakan pelayanan pendidikan yang gratis atau murah di Provinsi DIY pada tahun 2011. Memberikan beasiswa untuk penghargaan bagi siswa berprestasi luar biasa.

2. a)

URUSAN KESEHATAN Kondisi Umum

10. 11.

12. 13. 14. 15. 16.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan di Provinsi DIY dinilai cukup berhasil yang diperlihatkan dari keberhasilannya memperoleh penghargaan nasional sebagai provinsi dengan derajat kesehatan terbaik nasional pada tahun 2008 (Manggala Bhakti Husada Kartika dari Presiden). Prestasi tingkat nasional tersebut berlanjut di tahun 2009-2011 dengan berhasil dicapainya berbagai penghargaan di bidang kesehatan oleh hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY. Capaian UHH di Provinsi DIY merupakan yang terbaik di Indonesia bersama dengan DKI dan Bali. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi IV- 22



BAB IV

pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara/wilayah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Provinsi DIY menempati peringkat terbaik secara nasional dalam hal AKI. Dari tahun 2008–2010 mengalami penurunan dari 105 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) (2008), 104 per 100.000 KH (2009) menjadi 103 per 100.000 KH (2010). AKI secara nasional dari tahun 2008– 2010 berturut-turut sebagai berikut 225 per 100.000 KH (2008), 222 per 100.000 KH (2009) dan 220 per 100.000 KH (2010). Pola penyakit menular yang selalu masuk dalam 10 besar penyakit (puskesmas) selama beberapa tahun terakhir adalah ISPA, penyakit saluran nafas (Bronchitis, Asma, Pnemonia), penyakit kulit, pulpa dan diare. Sementara untuk balita, pola penyakit masih didominasi oleh penyakit penyakit infeksi. Seiring dengan peningkatan status ekonomi, perubahan gaya hidup dan efek samping modernisasi, maka problem penyakit tidak menular pun cenderung meningkat. Beberapa penyakit tersebut diantaranya adalah penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), diabetes mellitus, kanker, gangguan jiwa. Prevalensi gizi buruk Provinsi DIY telah mengalami penurunan dan cenderung membaik. Namun penderita gizi buruk masih juga dijumpai di wilayah Provinsi DIY. Tahun 1998 sampai 2002 terdapat peningkatan persentase balita dengan status gizi baik, namun demikian tahun 2004 persentase balita gizi buruk masih tetap dijumpai dengan persentasenya mencapai 1,14%. Angka tersebut terus menunjukkan kecenderungan penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut: Tabel 4.3 Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi DIY, 2004-2010 Tahun Nilai 2004 1,14 2005 1,08 2006 1,05 2007 0,94 2008 0,80 2009 0,80 2010 0,70 Sumber: Dinkes Provinsi DIY


IV-23

BAB IV


Kondisi di tahun 2010 memperlihatkan bahwa indikator-indikator derajat kesehatan maupun upaya kesehatan di Provinsi DIY masih menempati tertinggi. Hasil riset kesehatan dasar nasional tahun 2010 menempatkan Provinsi DIY sebagai provinsi dengan indikator kesehatan terbaik dan paling siap dalam mencapai target MDG. Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh pemerintah, masyarakat dan berbagai sektor lain telah memberikan kontribusi kepada pencapaian prestasi tersebut. Pencapaian prestasi akan terus dipelihara dan ditingkatkan melalui berbagai upaya pengembangan kebijakan, program dan kegiatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memenuhi tuntutan serta kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang, RS Ghrasia telah melakukan standarisasi pelayanan dengan upaya sertifikasi manajemen mutu. Bulan Oktober tahun 2008 RS Ghrasia telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2000, kemudian pada November 2011 RS Ghrasia penyesuaian SMM ISO 9001 : 2008. Selain itu, pencapaian RS. Ghrasia sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah merevitalisasi pelayanan yang sebelumnya hanya diperuntukkan untuk pelayanan masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat saja. Bentuk revitalisasi layanan tersebut adalah pengembangan pelayanan kesehatan untuk pelayanan medis umum dan pelayanan spesialistik lainnya. Indikator sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja urusan kesehatan di Provinsi DIY tahun 2010-2011 sebagai berikut: Tabel 4.4 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2010-2011 2010 2011 No Indikator Target Realisasi Target Realisasi % Realisasi 1 Umur Harapan Hidup 74,2 74,3 74 74 99,60 2

Angka Kematian Balita

18

19

17

19

88,24

3

Angka Kematian Bayi

17

17

16

17

93,75

4

Angka Kematian Ibu Melahirkan

103

103

102

103

99,02

5

Prevalensi Gizi Buruk

0,85

0,70

0,83

0,68

118,07

6

Cakupan Rawat Jalan Puskesmas

12

16

12,5

15

120,00

7

Cakupan Rawat Inap RS

1,3

1,32

1,35

2,5

185,19

Sumber: Dinkes Provinsi DIY

IV- 24


PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH b)

BAB IV

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.5 Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2011

No.

Program/Kegiatan

1

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Peningkatan Peran serta Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit. A Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Penanggulangan Gizi Lebih Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengembangan Kab/Kota Sehat Surveilans Kesehatan Lingkungan Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Penyehatan Tempattempat Umum (TTU)

1.1 1.2

2 2.1 2.2 2.3

2.4

2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.3

3.4

Pagu Keuangan (%) Fisik (%) Anggaran Target Realisasi Target Realisasi (Rp) 229.763.500 100,00 95,90 100,00 100,00

199.840.500 100,00

96,08

100,00

Keterangan -

100,00

29.923.000 100,00

94,65

100,00

100,00

159.965.500 100,00

98,56

100,00

100,00

10.605.500 100,00

100,00

100,00

100,00

-

36.630.500 100,00

99,86

100,00

100,00 -

21.101.000 100,00

96,80

100,00

100,00

20.647.000 100,00

99,47

100,00

100,00

-

21.248.000 100,00 49.733.500 100,00

95,65 98,89

100,00 100,00

100,00 100,00

-

965.011.460 100,00

95,74

100,00

100,00

77.044.100 100,00

98,27

100,00

100,00

-

56.299.050 100,00

99,91

100,00

100,00

-

54.133.400 100,00

100,00

100,00

100,00

-

145.802.000 100,00

99,46

100,00

100,00

-


IV-25

BAB IV

No. 3.5

3.6 3.7

4

4.1 4.2


Program/Kegiatan Kajian Kualitas Udara di Lingkungan Perkantoran Provinsi DIY (Dana Cukai Tembakau) Kajian Kualitas Udara Indoor Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Manular Peningkatan Imunisasi Peningkatan Surveilance Epidemologi Dan

IV- 26


95.227.500 100,00

98,71

100,00

100,00

288.700.000 100,00

88,15

100,00

100,00

2.219.452.700 100,00

97,26

100,00

99,42

165.325.350 100,00 190.343.850 100,00

98,22 98,36

100,00 100,00

100,00 100,00


Keterangan -

Sisa lelang pengadaan bahan bangunan untuk stimulan perbaikan sumber air bersih, jamban dan SPAL domestik untuk 4 kecamatan di Kab. Sleman (Tempel, Cangkringan, Turi, Pakem); sisa pengadaan langsung untuk alat pengadaan lalat (misblower, disel dan pompa air). Semula direncanakan pengadaan alat dengan spesifikasi/merk tertentu dengan harga sebesar yang dianggarkan namun dalam pelaksanaannya barang tsb tidak ada di pasaran, sehingga dibelanjakan dengan spesifikasi sama merk yang berbeda

-


No.

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5

5.1

5.2

5.3

5.4 5.5

5.6

Program/Kegiatan Penanggulangan Wabah Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DbD Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tb Paru Pencegahan Dan Penaggulangan Penyakit HIV/AIDS Pencegahan Dan Penanggulangan Panyakit Malaria Pencegahan Dan Penanggulangan Panyakit Zoonosis Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Lainnya Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata Pembangunan Rumah Sakit

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Dana Cukai Tembakau) Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain) Pengadaan Bahan-Bahan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

BAB IV


Realisasi

Target

Realisasi

181.242.500 100,00

92,80

100,00

100,00

-

519.235.000 100,00

99,37

100,00

100,00

-

328.870.000 100,00

99,39

100,00

100,00

-

207.439.000 100,00

97,84

100,00

100,00

-

172.859.000 100,00

95,92

100,00

95,33

-

454.138.000 100,00

94,53

100,00

100,00

-

6.201.212.400 100,00

74,28

100,00

91,64

1.374.100.000 100,00

-

100,00

8,00

346.678.586 100,00

77,19

100,00

100,00

845.285.100 100,00

90,54

100,00

100,00

-

1.235.000.000 100,00

99,79

100,00

100,00

-

52.863.500 100,00

88,27

100,00

100,00

119.898.000 100,00

83,44

100,00

100,00

tidak ada kesepakatan antara BP-4 dengan pemilik tanah tentang harga tanah. Terdapat sisa Lelang

Terdapat sisa pengadaan di BP4

Terdapat sisa


IV-27

BAB IV

No.


Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Realisasi

Fisik (%) Target

Logistik Rumah Sakit (Dana Cukai Tembakau)

5.7

Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit 5.8 Pengadaan Reagen/Bahan Kimia (Dana Cukai Tembakau) 5.9 Pengadaan Puskesmas Keliling 5.10 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Dana Alokasi Khusus) 5.11 Pengadaan Alat-alat Kesehatan 6 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata 6.1 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit 6.2 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Limbah Rumah Sakit 6.3 Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

belanja makanan dan minuman di BP4 karena menyesuaikan dengan jumlah pasien rawat inap. -

100.001.000 100,00

99,51

100,00

100,00

1.851.644.800 100,00

98,75

100,00

100,00

-

165.250.000 100,00

95,02

100,00

100,00

-

20.491.414 100,00

99,55

100,00

100,00

-

90.000.000 100,00

98,83

100,00

100,00

-

446.158.250 100,00

95,41

100,00

100,00

144.158.250 100,00

98,10

100,00

100,00

-

30.000.000 100,00

99,99

100,00

100,00

-

50.000.000 100,00

87,88

100,00

100,00

6.4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

50.000.000 100,00

82,91

100,00

100,00

6.5

Pemeliharaan Rutin / Berkala Hewan Percobaan

22.000.000 100,00

99,55

100,00

100,00

IV- 28

Keterangan

Realisasi


Terdapat sisa karena menyesuaikan dengan kebutuhan/jumlah limbah yang diolah di BP4 . Terdapat sisa karena menyesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan alat kesehatan di BP4 -


No.

Program/Kegiatan

6.6 7

Pemeliharaan Puskesmas Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan Dan Pengawasan Makanan Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Dan RS Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin Pengembangan Jaminan Pelayanan Kesehatan Fasilitasi Pengembangan Jamkesos Pengembangan Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pelayanan Kesehatan Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

7.1

7.2

7.3

8

8.1 8.2 8.3

9 9.1 9.2

9.3

9.4

Revitalisasi Posyandu

Pagu Keuangan (%) Fisik (%) Anggaran Target Realisasi Target Realisasi (Rp) 150.000.000 100,00 97,99 100,00 100,00 350.362.595 100,00 97,50 100,00 100,00

BAB IV

Keterangan -

230.895.595 100,00

99,17

100,00

100,00

-

19.700.000 100,00

98,25

100,00

100,00

-

99.767.000 100,00

93,46

100,00

100,00

-

379.409.400 100,00

96,28

100,00

100,00

102.268.200 100,00

95,30

100,00

100,00

-

23.301.200 100,00

98,10

100,00

100,00

-

253.840.000 100,00

96,50

100,00

100,00

-

1.066.608.500 100,00

88,16

100,00

99,96

15.578.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

349.611.000 100,00

96,78

100,00

99,85

-

126.619.500 100,00

89,75

100,00

100,00

574.800.000 100,00

82,24

100,00

100,00

Sisa dana karena pengiriman tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi ke pusat, ternyata biaya akomodasi sudah ditanggung Kementrian Kesehatan. Sisa pengadaan piring, timbangan injak, timbangan Balita dan Sarung Timbangan untuk


IV-29

BAB IV

No.


Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Realisasi

Fisik (%) Target

Realisasi

Keterangan Posyandu untuk korban Erupsi Merapi.

10

Program Kesehatan Keluarga Deteksi Resiko Tinggi Ibu Hamil (Dana Cukai Tembakau) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Sistem Informasi Kesehatan Pengembangan Digital Goverment Services Kesehatan Penyusunan Dan Pengumpulan Data / Informasi Kesehatan Program Pendidikan Kesehatan Dan Sumberdaya Kesehatan Pelatihan Tenaga Kesehatan Pranata Labkes Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kesehatan Pelatihan Kesehatan Masyarakat Perijinan Dan Pembinaan Tenaga Dan Sarana Kesehatan

641.794.250 100,00

98,87

100,00

100,00

250.000.000 100,00

97,89

100,00

100,00

-

122.696.250 100,00

99,92

100,00

100,00

-

87.406.000 100,00

99,94

100,00

100,00

-

34.862.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

146.830.000 100,00

98,75

100,00

100,00

-

145.863.500 100,00

98,97

100,00

100,00

101.511.000 100,00

98,52

100,00

100,00

-

44.352.500 100,00

100,00

100,00

100,00

-

404.141.700 100,00

91,04

100,00

100,00

45.290.000 100,00

94,22

100,00

100,00

-

28.302.650 100,00

97,12

100,00

100,00

-

61.249.650 100,00

95,87

100,00

100,00

-

189.278.900 100,00

85,53

100,00

100,00

12.5 Peningkatan Mutu Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) 12.6 Pembinaan Dan Kemitraan Instusi Pendidikan Tenaga

17.022.500 100,00

90,06

100,00

100,00

62.998.000 100,00

98,18

100,00

100,00

10.1

10.2 10.3 10.4 10.5 11 11.1

11.2

12

12.1 12.2 12.3 12.4

IV- 30


Sisa dana: honor nara sumber, rapat analisa, honor sueveyor, karena disesuaikan kebutuhan di lapangan. -

-


No.

13 13.1 13.2 14 14.1

14.2

15

Program/Kegiatan Kesehatan Program Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Survei Kesehatan Daerah Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Program Pengembangan Manajemen Kesehatan Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD 15.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

BAB IV


Realisasi

Target

Realisasi

126.188.000 100,00

98,69

100,00

100,00

90.211.000 100,00 35.977.000 100,00

98,17 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

-

494.191.500 100,00

89,99

100,00

99,05

-

308.437.500 100,00

93,25

100,00

100,00

-

185.754.000 100,00

84,58

100,00

98,09

8.420.087.374 100,00

90,83

100,00

98,22

8.420.087.374 100,00

90,83

100,00

98,22

Sisa dana dari perjalanan luar daerah Mitra Praja Utama (MPU) karena menyesuaikan dengan jumlah peserta dan harga tiket; Pertemuan Lintas Batas Kab/Kota Lintas Prov DIY dan Jateng (rapat koordinasi) di Kab Kulon Progo 1 (satu) kali tidak dilaksanakan karena adanya kontribusi dari Jawa Tengah.Serta adanya sisa dana sewa ruang kegiatan WS pengembangan kebijakan (dilaksanakan di lingkungan gedung pemerintah)

-Pendampingan pasien napza : dari target


IV-31

BAB IV

No.


Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Realisasi

Fisik (%) Target

Realisasi

Keterangan sebesar 25 pasien hanya terealisasi 10 pasien (capaian hanya 40%) hal ini disebabkan karena beberapa pasien napza tempat tinggalnya tidak tetap / pindah. - pelayanan permintaan penyuluhan eksternal napza dan jiwa : dari target sebesar 15 kunjungan hanya terealisasi 7 kunjungan (capaian 47%) hal ini dikarenakan jumlah permintaan penyuluhan eksternal kurang dari target. - 1 orang PTT mengundurkan diri - Tenaga kontral medis dari target 12 orang terealisasi 4 orang

c)

Permasalahan dan solusi Permasalahan 1. Derajat kesehatan Provinsi DIY telah berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DIY perlu mewaspadai hal terkait program kesehatan yang akan memiliki tantangan tersendiri mengingat permasalahan kesehatan semakin variatif dan komplek dari tahun ke tahun. Selain itu, terdapat kecenderungan stagnasi perbaikan dalam pencapaian indikator baik indikator AKI, AKB maupun AKABA.

IV- 32



2.

3.

4. 5. 6. 7.

BAB IV

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja karena permasalahan kesehatan banyak dipengaruhi dari berbagai masalah di luar kesehatan, sehingga perlu dukungan dari berbagai sektor di luar kesehatan. Peran sektor swasta dan sektor pemerintah di luar kesehatan dalam pembangunan berwawasan kesehatan, masih belum optimal. Masih terdapat prevalensi gizi buruk di DIY. Hal tersebut sejalan dengan realita bahwa kemiskinan di DIY masih cukup tinggi. Selain itu terjadi kecenderungan meningkatnya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih. Implementasi Pola Hidup Bersih dan Sehat untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman risiko penyakit masih belum sepenuhnya baik. Termasuk didalamnya adalah pola makan keluarga, kesehatan lingkungan (sanitasi dan akses air bersih), pencegahan penyakit menular, aktifitas fisik, penggunaan obat, jaminan kesehatan dan lain sebagainya yang perlu ditingkatkan. Implementasi Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) di Provinsi DIY memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Sistem rujukan kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan kasus rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit semakin meningkat. Kemampuan anggaran yang belum merata berpengaruh pencapaian target pembangunan kesehatan. Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan jiwa di Provinsi DIY : - Masalah kesiapan keluarga pasien menerima kembali paska perawatan di RS Ghrasia. - Selisih klaim Jamkesda/Jamkesos pasien yang bermasalah sehingga mengakibatkan piutang rumah sakit tidak tertagih. - Kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang masalah kesehatan jiwa dan deteksi dini-nya. Masyarakat baru memahami masalah kesehatan jiwa terbatas pada masalah gangguan jiwa (psikotik) Solusi

1. Berbagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan di

Provinsi DIY sudah menjadi komitmen bersama seluruh stakeholders antara lain dengan menggerakkan dan memberdayakan sektor swasta dan masyarakat. a. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan monitoring pembangunan kesehatan di DIY. b. Mendorong masyarakat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan kesehatan


IV-33

BAB IV


2. Koordinasi dengan sektor terkait (sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan,

3.

4. 5. 6. 7.

3. a)

PKK dan lain-lain) dan meningkatkan peran swasta serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui: Posyandu, Desa Siaga, Desa Siaga Sehat Jiwa, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat. Meningkatkan upaya koordinasi dan advokasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pihak-pihak terkait. Menyusun sistem rujukan dengan melibatkan penyelenggara pelayanan kesehatan serta stakeholders terkait. Melakukan advokasi kepada Pemerintah, pemerintah Provinsi serta Kabupaten/kota. Solusi permasalahan pembangunan kesehatan jiwa Provinsi DIY antara lain: a. Dilaksanakan home visited dan dibukanya klinik konsultasi keperawatan, konsultasi obat, dan konsultasi gizi yang dilaksanakan menjelang pasien pulang atau kontrol. b. Solusi untuk masalah Jamkesda/Jamkesos :  Dilaksanakan sosialisasi kepada keluarga pasien tentang Jamkesda/Jamkesos bahwa fasilitas yang diberikan hanya sharing biaya sehingga kekurangan ditanggung keluarga pasien.  Usul penghapusan piutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Penyuluhan, promosi, iklan, dan pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Sehat Jiwa.

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Kondisi Umum

Air, udara dan lahan merupakan sumberdaya abiotik yang sangat esensial bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Keberadaan ketiga sumberdaya tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas berpengaruh terhadap derajat kesehatan dan kesejahteraan kehidupan manusia dan mahkluk hidup lainnya. Menurunnya kualitas dan kuantitas ketiga sumberdaya tersebut dapat menyebabkan menurunnya derajat kesehatan dan kesejahteraan kehidupan manusia dan mahkluk hidup lainnya demikian sebaliknya. Oleh karena itu air, udara dan lahan merupakan sumberdaya yang penting dan mendasar untuk mendapat prioiritas dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas dan kuantitas air baik air tanah maupun air sungai sangat terpengaruh oleh aktifitas manusia. Hal-hal yang mempengaruhi penurunan kualitas air terutama air sungai antara lain; pembuangan limbah cair tanpa proses pengolahan dan sampah ke sungai yang berasal dari rumah tangga maupun dari aktifitas kegiatan usaha, penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan dalam sektor pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian, serta aktifitas konversi lahan non IV- 34



BAB IV

pertanian/perkebunan/hutan menjadi daerah permukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang/jasa yang mengakibatkan proses sedimentasi tanah yang terbawa aliran air hujan menuju badan sungai. Sedangkan penurunan kuantitas air tanah (terutama air sumur) sangat dipengaruhi oleh adanya degradasi fungsi lahan terutama pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi dan adanya konversi lahan yang menyebabkan aliran air hujan tidak efektif meresap ke dalam tanah dan lebih cepat mengalir ke badan sungai. Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara ambien akibat masuknya zat-zat pencemar sehingga udara mengalami penurunan mutu dan melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara yaitu sumber yang bergerak (umumnya kendaraan bermotor), sumber yang tidak bergerak (umumnya kegiatan industri) dan pembakaran sampah. Sementara pengendalian pencemaran udara selalu terkait dengan serangkaian kegiatan pengendalian yang bermuara dari batasan baku mutu udara. Baku mutu udara baik emisi dan baku mutu udara ambien disusun dalam rangka pengendalian pencemaran udara. Lahan/tanah sebagai habitat bagi kehidupan manusia dan juga berbagai flora dan fauna perlu dipertahankan daya dukung dan daya tampungnya agar fungsi produksi dan pengaturan tata air tanahnya berjalan dengan optimal. Menurunnya fungsi lahan/tanah yang diakibatkan dari penggunaan lahan yang kurang atau tidak memperhatikan tehnik konservasi tanah dapat menimbulkan erosi, tanah longsor, menurunkan kesuburan tanah, dan mengganggu fungsi tata air. Disamping itu juga disebabkan tidak dilakukan reklamasi lahan pasca penambangan terutama penambangan galian golongan C yang marak terjadi di Provinsi DIY. Sesuai dengan isu prioritas lingkungan hidup di Provinsi DIY seperti disebutkan di atas maka indikator kinerja urusan wajib bidang lingkungan hidup sebagai mana termuat dalam RPJMD Provinsi DIY tahun 2009–2013, ada 4 indikator yaitu : 1. 2. 3. 4.

Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air Jumlah sumber pencemar lingkungan yang tertangani Penurunan luas kerusakan lahan Penurunan fluktuasi muka air tanah

Adapun target dan capain dari masing-masing indikator untuk tahun 2011 dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.

Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air - Tingkat penurunan pencemaran Udara Indikator yang digunakan untuk mengetahui peningkatan atau penurunan kualitas udara adalah konsentrasi karbon monoksida (CO) dan hidro karbon (HC) udara ambien.


IV-35

BAB IV


Adapun target yang ditetapkan dan realisasi capaiannya untuk konsentrasi karbon monoksida (CO) dan hidro karbon (HC) pada tahun 2011 adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.6 Target dan Capaian Penurunan Pencemaran Udara Tahun 2011 Indikator Satuan Target Realisasi % Realisasi 1. Karbon Monoksida (CO) 2. Hidro Carbon (HC)

ppm

< 14

6,29

100,00

µg/m3

< 145

100,34

100,00

Sumber: BLH Provinsi DIY Target kinerja capaian pencemaran udara tahun 2011 yang ditetapkan untuk konsentrasi CO udara ambien adalah kurang dari 14 ppm dan HC kurang dari 145 µg/m3. Realisasinya untuk parameter CO konsentrasi rerata adalah 6,29 ppm, sedangkan untuk parameter HC konsentrasi rerata adalah 100,34 µg/m3, sehingga persentase capaiannya dalam hal ini untuk kedua parameter tersebut masing-masing 100%. Data kualitas udara ambien untuk kedua parameter tersebut didasarkan pada hasil pemantauan yang dilakukan pada 12 lokasi titik pantau di jalan-jalan protokol, tersebar di 4 kabupaten/kota se-Provinsi DIY yakni Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Keberhasilan penurunan pencemaran udara diantaranya ini disebabkan karena telah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam merawat mesin kendaraan seiring lebih efektifnya upaya penyadaran masyarakat tentang penaatan baku mutu emisi kendaraan bermotor, peningkatan efektifitas penerapan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2007 Provinsi DIY tentang Pengendalian Pencemaran Udara serta Peningkatan Dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau. -

Tingkat penurunan pencemaran Air Indikator yang digunakan untuk mengetahui peningkatan atau penurunan kualitas air adalah parameter Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) air sungai. Adapun target yang ditetapkan dan realisasi capaiannya untuk konsentrasi BOD dan COD pada tahun 2011 adalah sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 4.7 Target dan Capaian Penurunan Pencemaran Air Tahun 2011 Indikator Satuan Target Realisasi 1. Biological Oxygen Demand (BOD mg/lt <9 6,63 2. Chemical Oxygen Demand (COD)

mg/lt

< 45

Sumber: BLH Provinsi DIY IV- 36


20,21

% Capaian 100,00 100,00


BAB IV

Target kinerja capaian penurunan pencemaran air tahun 2011 yang ditetapkan untuk konsentrasi Biological Oxygen Demand (BOD) air sungai adalah kurang dari 9 mg/lt dan Chemical Oxygen Demand (COD) air sungai kurang dari 45 mg/lt. Realisasinya untuk parameter BOD konsentrasi rerata adalah 6,63 mg/lt, sedangkan untuk parameter COD konsentrasi rerata adalah 20,21 mg/lt, sehingga persentase capaiannya untuk kedua parameter tersebut masing-masing 100%. Data kualitas air (sungai) ini didasarkan pada hasil pemantauan kualitas air sungai Tahun 2011, dari 11 sungai utama (Sungai Code, Sungai Gadjahwong, Sungai Winongo, Sungai Oyo, Sungai Tambak Bayan, Sungai Bedok, Sungai kuning dan Sungai konteng, Sungai Progo, Sungai Opak dan Sungai Serang) di Provinsi DIY, pada 64 titik pantau yang masingmasing titik dianalisis kualitas airnya sebanyak 3-5 kali dalam 1 tahun. Perbaikan kualitas air sungai tersebut dikarenakan peningkatan ketaatan para pelaku usaha dalam mengoptimalkan penggunaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan pemenuhan baku mutu limbah sebelum dibuang ke badan air. Disamping itu adanya peningkatan kesadaran para pelaku usaha terutama yang tergabung dalam Program waste water minimize (W2M) dan menerapkan metode reduce, recycle dan reuse dalam pengunaan air. Dari data hasil pemantauan outlet Instalasi Pengolah Limbah Cair (IPLC) kegiatan usaha pada tahun 2011 secara umum menunjukan kualitas buangan limbahnya semakin membaik. Peningkatan kualitas air sungai juga disebabkan pula oleh efektifnya fungsi riol kota dalam memberikan pelayanan pembuangan limbah rumah tangga ke saluran IPAL Sewon Bantul, terutama bagi rumah tangga yang berada di daerah aglomerasi Kota Yogyakarta. 2.

Jumlah Sumber Pencemar yang Tertangani Jumlah sumber pencemar yang tertangani pada tahun 2011 target yang ditetapkan adalah 360 unit usaha sedangkan realisasinya adalah sebanyak 410 unit usaha, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 113, 80%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.8 Target dan Capaian Jumlah Sumber Pencemar yang Tertangani Tahun 2011 Indikator Satuan Target Realisasi % Capaian Jumlah Sumber Pencemar Unit usaha 360 410 113,8 Lingkungan yang tertangani Sumber: BLH Provinsi DIY Sumber pencemar yang tertangani tersebut tersebar di kabupaten/kota di Provinsi DIY, dari berbagai jenis kegiatan usaha: hotel, rumah sakit, industri dan UMKM yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-37

BAB IV


potensial menimbulkan pencemaran air sungai dari buangan limbah cairnya dan pencemaran udara dari cerobong asap. Penanganan sumber pencemar lingkungan dilakukan melalui bebagai macam pendekatan seperti; pembinaan kepada para pelaku usaha, pengujian kualitas limbah cair, penyelenggaraan bimbingan teknis, penyelenggaraan sosialisasi, evaluasi terhadap dokumen lingkungan, pemberian penghargaan dan penaatan hukum lingkungan, pembuatan demplot IPAL biogas domestik 3.

Penurunan Luas Kerusakan Lahan Penurunan luas kerusakan lahan pada tahun 2011 target yang ditetapkan adalah 6 Ha sedangkan realisasinya adalah sebanyak 7,5 Ha, sehingga persentase capainya adalah sebesar 125,60%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.9 Target dan Capaian Jumlah Penurunan Luas Kerusakan Lahan Tahun 2011 Indikator Satuan Target Realisasi % Capaian Penurunan Luas Ha 6 7,5 125,6 Kerusakan Lahan Sumber: BLH Provinsi DIY Pada tahun 2011 dilakukan reklamasi di lokasi lahan kritis dengan melakukan penghijauan pada lahan bekas penambangan pasir (bahan galian golongan C), terutama di Dusun Balong, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman seluas 3,5 Ha dengan jumlah 1.050 bibit tanaman dan di Dusun Pandansimo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul seluas 4 Ha, dengan jumlah bibit pohon sebanyak 3500 batang. Dalam kegiatan reklamasi di Cangkringan, dilakukan penataan lahan yang meliputi pembuatan terasering, guludan dan penanaman penguat tebing. Jenis tanaman yang ditanaman antara lain mahoni, sengon laut, mangga, kelengkeng, dan bambu sebagai penguat tebing. Sedangkan di Srandakan ditanam pohon sengon, nyamplung, keben, rambutan dan mangga. Penanaman dilakukan di sempadan sungai yang tergerus oleh kegiatan penambangan pasir. Jenis-jenis tanaman yang ditanam tidak hanya jenis penghasil kayu tetapi juga penghasil buah, sehingga diharapkan dengan tanaman reklamasi dapat berfungsi ganda, yaitu berfungsi konservasi dan tanaman produksi. 4.

Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah Target kinerja 2011 untuk penurunan fluktuasi muka air tanah didasarkan pada perbedaan kedalaman dari hasil pengukuran muka air tanah (sumur) dari permukaan tanah pada saat musim kemarau dibandingkan dengan pada saat musim penghujan. Adapun target kinerja fluktuasi muka air tanah yang ditetapkan adalah sebesar 258 cm, sedangkan realisasi capaiannya adalah 197 cm, sehingga realisasi capaiannya mencapai 123,6%. Semakin kecil selisih kedalaman air tanah pada saat musim kemarau dan musim penghujan berarti IV- 38



BAB IV

ketersediaan air tanah secara kuantitatif semakin stabil (membaik), Ini berarti terjadi peningkatan kuantitas air tanah yang cukup signifikan. Data perhitungan ini mendasarkan hasil pemantauan muka air tanah Tahun 2011 pada 33 titik lokasi pemantauan, yang tersebar di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta, terutama di sekitar Sungai Code, Sungai Winongo dan Sungai Gadjahwong. Untuk meningkatkan kuantitas muka air tanah ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan konservasi air (di daerah tangkapan air), melalui pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH), gerakan pembuatan lubang sejuta biopori serta penghijauan. Disamping disebabkan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, penurunan fluktuasi muka air tanah secara alami pada tahun 2011 didukung oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi. b)

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.10 Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2011

No

Program/Kegiatan

1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura Koordinasi Penilaian Langit Biru (Dana cukai tembakau) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

1.1

2

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5


Keungan (%)

Fisik (%)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

99,39

100,00

100,00

Keterangan

172.000.000

100,00

99,39

100,00

100,00 -

2.676.886.560

100,00

94,22

100,00

100,00 -

74.700.000

100,00

99,89

100,00

100,00

316.538.600

100,00

91,84

100,00

100,00

133.793.000

100,00

96,57

100,00

100,00

59.271.000

100,00

100,00

100,00

100,00

138.055.000

100,00

60,46

100,00

100,00

Sisa anggaran dikarenakan : Jumlah dokumen amdal yang dinilai tergantung dari jumlah yang diajukan oleh pemrakarsa. Penganggaran disiapkan untuk penilaian 5


IV-39

BAB IV

No


Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keungan (%) Target

Realisasi

Fisik (%) Target

Keterangan

Realisasi

dokumen namun yang masuk dan terealisasi 2 dokumen 2.6

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 2.7 Pemantauan Kualitas Udara Ambien 2.8 Pemantapan Program Adiwiyata 2.9 Pemantauan Kualitas Air 2.10 Pembinaan Teknis Pelaksanaan AMDAL (RKLRPL), UKL-UPL 2.11 Pembinaan Tim Teknis Penilaian Dokumen AMDAL 2.12 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

291.475.000

100,00

94,62

100,00

100,00

100.000.000

100,00

99,77

100,00

100,00

120.000.000

100,00

99,98

100,00

100,00

172.250.000 59.680.000

100,00 100,00

99,36 99,75

100,00 100,00

100,00 100,00

2.13 Penerapan Eko Effisiensi 2.14 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Sungai 2.15 Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup 2.16 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Lingkungan

IV- 40

-

30.355.000

100,00

97,33

100,00

100,00

126.002.400

100,00

85,27

100,00

100,00

88.661.160 45.000.000

100,00 100,00

100,00 99,98

100,00 100,00

100,00 100,00

Sisa anggaran dikarenakan : Kasus LH yang masuk dan ditangani adalah kasus yang sederhana adan tidak memerlukan biaya analisis sampel. ;Pengaduan Kasus Pidana LH yang ditangani, saksi ahli berasal dari Kementerian LH sehingga pembiayaannya ditanggung Kantor Kementerian LH. -

233.848.000

100,00

94,54

100,00

100,00 -

98.000.000

100,00

99,95

100,00


100,00 -


No

Program/Kegiatan

2.17 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Pendidikan 2.18 Penyusunan Peraturan Lingkungan hidup 2.19 Peringatan Hari Penting Terkait Lingkungan Hidup 2.20 Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan Hidup 2.21 Sinkronisasi Program Pengelolaan LH di Provinsi DIY 3 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 3.1 Konservasi Sumberdaya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air 3.2 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air 3.3 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 3.4 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA 3.5 Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 4 Program peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 4.1 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 4.2 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 4.3 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 4.4 Penyusunan dan Penerbitan Buletin Kalpataru


Keungan (%)

BAB IV

Fisik (%)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

99,79

100,00

100,00

Keterangan

279.789.400

100,00

93,24

100,00

100,00

117.180.000

100,00

99,51

100,00

100,00

61.888.000

100,00

98,85

100,00

100,00

-

74.400.000

100,00

100,00

100,00

100,00 -

1.029.768.525

100,00

99,07

100,00

100,00 -

403.141.200

100,00

99,04

100,00

100,00 -

69.498.000

100,00

98,46

100,00

100,00 -

130.785.500

100,00

98,70

100,00

100,00 -

111.422.600

100,00

99,57

100,00

100,00 -

314.921.225

100,00

99,22

100,00

100,00 -

1.058.789.929

100,00

91,43

100,00

100,00 -

69.345.000

100,00

97,55

100,00

100,00

-

70.408.040

100,00

99,68

100,00

100,00

-

48.400.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

64.886.889

100,00

100,00

100,00

100,00

-


IV-41

BAB IV

No 4.5 4.6

5 5.1 5.2 5.3 6 6.1


Program/Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Penyusunanan Kajian Lingkungan Pasca erupsi Gunung Merapi

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian emisi kendaraan bermotor Pengujian emisi udara akibat akfivitas produksi Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (rth) Penataan RTH

c)


Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

99,59

100,00

100,00

747.600.000

100,00

88,15

100,00

100,00

190.025.000

100,00

99,67

100,00

100,00

59.350.000

100,00

99,49

100,00

100,00

64.000.000

100,00

99,84

100,00

100,00

66.675.000

100,00

99,65

100,00

100,00

91.186.000

100,00

98,69

100,00

100,00

91.186.000

100,00

98,69

100,00

100,00

Keungan (%)


Sisa anggaran dikarenakan : Pengurangan titik sampling dalam perencanaan kajian menyesuaikan dengan kebutuhan kondisi lapangan karena kualitas LH (air sungai, air sumur, udara dan lahan) sudah relatif lebih baik ; - Adanya penggabungan pelaksanaan workshop kajian untuk efektifitas masukan/tanggapan dari para tenaga ahli. -

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Letusan erupsi Gunung Merapi yang terjadi tahun 2010 menyebabkan perubahan kualitas air sungai, musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati, serta perubahan bentang lahan terutama di daerah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu yang panjang. Pemulihan kondisi seperti semula secara alami akan memerlukan waktu yang cukup panjang serta sumberdaya yang besar. 2. Bagi sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat dan para pengambil kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan proses produksi yang ramah lingkungan

IV- 42



BAB IV

memerlukan biaya yang mahal dan memperbesar ongkos produksi sehingga memperkecil keuntungan atau menghambat investasi. Pemahaman yang seperti ini merupakan tantangan dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 3. Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan kesadaran dan keterlibatan berbagai pihak, lintas pelaku, lintas wilayah administrasi serta lintas kepentingan. Tanpa adanya keterlibatan aktif dan keterpaduan secara luas dari berbagai pihak, maka tingkat keberhasilannya relatif kecil. 4. Pola pikir, sikap dan prilaku sebagian besar warga kita yang masih belum berorientasi kuat dan mengedepankan aspek lingkungan. Kondisi ini menyebabkan program pengelolaan lingkungan hidup tidak cepat mendapat respon positif dan berkembang di masyarakat. Solusi 1.

Pada tahun 2011 telah dilakukan kajian komprehensif untuk mengetahui dampak erupsi Merapi, sebaran dan rekomendasi tahapan pemulihan kondisi lingkungan pasca erupsi, sehingga dapat dijadikan acuan bagi berbagai pihak untuk melakukan pemulihan lingkungan secara tepat dan terpadu. Tentunya dalam pemulihan kondisi lingkungan pasca erupsi merapi perlu pentahapan dan prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dalam upaya pemulihannya. 2. Melakukan pendekatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan paradigma baru bahwa sampah dan limbah adalah merupakan sumberdaya yang masih potensial untuk dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomis serta penekanan pendekatan nilai manfaat ekonomis dan sosial yang akan diperoleh bagi berbagai pihak baik jangka pendek, menengah dan panjang 3. Memperbesar sinergisitas dan kerjasama dengan berbagai pihak seluas-luasnya, mendorong terbentuknya jejaring pengelolaan lingkungan hidup lintas wilayah administrasi, lintas pelaku serta memperbanyak mitra kerja terutama dari dunia usaha melalui Coorporate Social Responsibility-nya, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi. 4. Mengembangkan pola pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat dengan banyak melakukan fasilitasi untuk menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta partisipasi lokal masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.


IV-43

BAB IV 4. a)


URUSAN PEKERJAAN UMUM Kondisi Umum

Urusan pekerjaan umum meliputi bidang sumber daya air, bidang bina marga dan bidang cipta karya. Selama Tahun Anggaran 2011, selain kegiatan dalam rangka mengupayakanpeningkatan pelayanan publikberdasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD, urusan bidang pekerjaan umum banyak bersentuhan dengan pemulihan kondisi infrastruktur dan permukiman pasca erupsi Gunung Merapi 2010. Untuk program dan kegiatan yang telah diprogramkan dalam RPJMD, target kinerja tahun anggaran 2011 diukur melalui indikator sebagai berikut : 1) Luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi 70% 2) Penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat sebesar 100 lt/dt 3) Persentase penanganan banjir terhadap daerah potensi sebesar 65% 4) Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap 70% 5) Persentase penduduk berakses air minum 60% 6) Persentasi layanan jaringan air limbah terpusat di APY 30% 7) Persentase Penduduk yang terlayani pengelolaan sampah 65% 8) Jumlah TPA sampah yang menggunakan Sanitary Landfill 1 Unit 9) Persentase Penurunan Genangan 10% Selain indikator pokok yang tertuang dalam RPJMD tersebut, terdapat indikator pendukung yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Instansi yaitu : 1. Teknologi terterapkan 2. Pengujian konstruksi terlayani 3. Peningkatan jumlah ahli utama terlayani Tabel 4.11 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum, Tahun 2010 – 2011 2011 Capaian 2010 Target Realisasi % Realisasi

No.

Indikator

Satuan

1

Persentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi Penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat Persentase Penanganan Banjir Terhadap Daerah Potensi Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap

Persen

65,40

70

70,09

100,13

Lt/det

100

100

293

293,00

Persen

60

65

65

100,00

Persen

65

70

83,89

119,84

2 3

4 IV- 44



No. 5 6 7

8

9 10

Indikator

Satuan

Persentase penduduk berakses air minum Persentasi layanan jaringan air limbah terpusat di APY Persentase Penduduk yang terlayani pengelolaan sampah Jumlah TPA sampah yang menggunakan Sanitary Landfill Persentase Penurunan Genangan Jumlah kawasan yang dikembangakan

BAB IV

2011 Capaian 2010 Target Realisasi % Realisasi

Persen

50

60

65,29

108,82

Persen

20

30

55

183,33

Persen

60

65

66,40

102,15

Unit

1

1

1

100,00

Persen

10

10

3,90

39,00

Jumlah

1

1

2

200,00

Sumber: DPUP-ESDM Provinsi DI

1.

Luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan air irigasi bagi pertanian, dilakukan upaya penyediaan air melalui kegiatan perencanan teknis prasarana jaringan irigasi, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 meliputi : 1) Kegiatan perencanaan teknis jaringan irigasi berupa penyusunan Detail Desain Jaringan Irigasi seluas 1.040 Ha sebanyak 1 (satu) daerah irigasi. 2) Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 11.995,04 Ha tersebar di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul, meliputi 44 daerah irigasi. Sumber dana berasal dari APBD (untuk seluas 8.347,53 Ha) dan DAK (untuk seluas 3.631,48 Ha). 3) Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 17.112,87 Ha tersebar pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DIY di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul, meliputi 44 daerah irigasi. Capaian kinerja diperoleh dari monitoring pelayanan air untuk masing-masing daerah irigasi setelah dilakukan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh hasil Daerah Irigasi yang terlayani air meningkat sebesar 4,98% dari 65,04% pada tahun 2010 menjadi 70,09% pada tahun 2011. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-45

BAB IV

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 IV- 46

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Tabel 4.12 Luas DI yang Terlayani Air Tahun 2010-2011 Tahun 2010 Luas DI yang Nama Daerah Irigasi Luas (Ha) terlayani air (Ha) D.I. Grembyangan 541,34 433,07 D.I. Semoyo 30,00 24,00 D.I. Kucir 61,14 48,91 D.I. Kuton 113,16 90,53 D.I. Madugondo 104,00 83,20 D.I. Dadapan 38,00 30,40 D.I. Pulodadi 175,73 140,58 D.I. Glendongan 209,01 167,21 D.I. Klampok 294,94 235,95 D.I. Sekarsuli 145,27 116,22 D.I. Nologaten 27,46 21,97 D.I. Ngebruk 40,85 32,68 D.I. Trini 151,93 121,54 D.I. Cokrobedog 194,17 155,34 D.I. Gamping 532,00 425,60 D.I. Brongkol 15,50 12,40 D.I. Tumut 44,34 35,47 D.I. Timoho 120,80 96,64 D.I. Engkuk-engkuan 13,86 11,09 D.I. Sambeng 60,00 48,00 D.I. Mojo 47,72 38,18 D.I. Sembuh 33,44 26,75 D.I. Ponggok 132,20 105,76 D.I. Kanoman 16,00 12,80 D.I. Tanjung 776,00 620,80 D.I. Bangeran I 138,01 110,41 D.I. Mrican 162,00 129,60 D.I. Sidomulyo 160,00 128,00 D.I. Karangjati 18,29 14,63 D.I. Prangkok 81,05 64,84 D.I. Sidoraharjo 97,50 78,00 D.I. Madean 291,85 233,48 D.I. Pogong 1,00 0,80 D.I. Minggiran 3,69 2,95 D.I. Mendungan 3,62 2,90 D.I. Mergangsan 15,00 12,00 D.I. Simo 1.247,00 810,55 D.I. Payaman 1.040,00 10,40 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

Tahun 2011 Luas DI yang terlayani air (Ha) 460,14 25,50 51,97 96,19 88,40 32,30 149,37 177,66 250,70 123,48 23,34 34,72 129,14 165,04 452,20 13,18 37,69 102,68 11,78 51,00 40,56 28,42 112,37 13,60 659,60 117,31 137,70 136,00 15,55 68,89 82,88 248,07 0,85 3,14 3,08 12,75 872,90 10,40


No 39 40 41 42 43 44

BAB IV

1.251,00 1.077,00 1.109,00 2.563,00 1.900,00 2.035,00

Tahun 2010 Luas DI yang terlayani air (Ha) 813,15 700,05 720,85 1.665,95 1.235,00 1.322,75

Tahun 2011 Luas DI yang terlayani air (Ha) 875,70 753,90 776,30 1.794,10 1.330,00 1.424,50

TOTAL 17.112,87

11.191,40

11.995,04

65,40%

70,09%

Nama Daerah Irigasi D.I. Pendowo D.I. Blawong D.I. Canden D.I. Pijenan D.I. Sapon D.I. Pengasih

Luas (Ha)

Persentase luas DI yang terlayani air pada tahun 2011 Sumber: DPUP-ESDM Provinsi DIY 2.

Penyediaan air baku bagi masyarakat Penyediaan air baku bagi masyarakat sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi serta air Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri (RKI). Pada tahun anggaran 2011, penyediaan air baku bagi masyarakat dilaksanakan melalui program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya. Kegiatannya meliputi pembangunan embung dan koordinasi kelembagaan sumber daya air. Pembangunan prasarana embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan total tampungan 76.758,35 m3 diarahkan untuk penyediaan air irigasi dan keperluan lainnya. Embung yang sudah siap difungsikan sebanyak 2 (dua) unit yaitu Embung Pakembinangun dan Embung Samigaluh, dengan debit sebesar 293 Lt/det. Sedangkan Embung Wonokerto akan selesai dan berfungsi pada tahun 2012. Penyediaan air baku bagi masyarakat pada tahun 2011 tercapai sebesar 293 Lt/det melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 100 Lt/det. Tabel 4.13 Penyediaan Air Baku bagi Masyarakat Tahun 2011 Kapasitas No Uraian Lokasi Tampung (m3) Pembangunan Embung 1 Sleman 29.714,9 Pakembinangun Pembangunan Embung 2 Kulon Progo 6.523,4 Samigaluh Total peningkatan penyediaan air baku di 2011

76.558,3

Debit Lt/det 268 25 293

Sumber: DPUP-ESDM Provinsi DIY Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-47

BAB IV


3.

Penanganan banjir terhadap daerah potensi Penanganan banjir terhadap daerah potensi dicapai melalui berbagai program yang bersifat civil teknis, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Pada tahun anggaran 2011 penanganan banjir dilaksanakan melalui kegiatan: 1. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai yaitu dengan perkuatan tebing sungai yang mengalami gerusan dengan konstruksi yang ramah lingkungan berupa pasangan bronjong. Penanganan dilakukan di 3 (tiga) titik pada di Sungai Gajahwong dan Sungai Bedog Kabupaten Sleman serta di Sungai Winongo Kabupaten Bantul. 2. Pengendalian banjir dan pemantauan kekeringan, yaitu dengan melakukan monitoring dan persiapan menghadapi banjir serta pengadaan bahan banjiran berupa bronjong sebanyak 1.300 buah dan karung plastik sebanyak 75.000 buah. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber air lainnya berupa bantuan teknis serta pemberian bantuan bahan banjiran kepada masyarakat yang berada di daerah potensi banjir, dilaksanakan di : Sungai Winongo (6 titik) yang berlokasi di Badran, Jogoyudan, Sendangadi (2 titik), Sinduadi (2 titik). - Sungai Kuning (9 titik) yang berlokasi di Sorogenen (7 titik), Tlogowono (2 titik). - Sungai Gajahwong (5 titik) yang berlokasi di Warungboto (5 titik). 4. Pemeliharaan pos dan peralatan hidrologi sebanyak 67 pos yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo (20 pos), Kabupaten Sleman (19 pos), Kabupaten Bantul (18 pos), Kabupaten Gunungkidul (10 pos). -

Penanganan terhadap potensi banjir juga dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak meliputi pengerukan sedimen dan normalisasi sungai, terutama di sungai-sungai yang berhulu di Merapi. 4.

Kondisi Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Target RPJMD untuk jalan adalah kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik. Jalan dalam kondisi baik dalam RPJMD diartikan sebagai jalan dalam kondisi mantap menurut kriteria Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (jalan dalam kondisi baik dan kondisi sedang menurut kriteria Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum). Total jalan berstatus Jalan Provinsi adalah 690,25 Km, dengan panjang jembatan 5.033,6 m. Pada TA 2011, ada 65 ruas jalan Provinsi yang telah ditangani melalui kegiatan perencanaan jalan, peningkatan jalan, pemeliharaan berkala, dan pemeliharaan rutin jalan dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1. Inspeksi Kondisi Jalan dengan hasil rekomendasi teknis sebagian ruas jalan harus ditingkatkan dari lebar 5-6 m menjadi 7 m. IV- 48


PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.

3. 4.

5.

BAB IV

Detail Engineering Design jalan sepanjang 28,00 Km,serta Detail Engineering Design Jembatan Duren dan Jembatan Kopen total panjang 15,00 m, merupakan kegiatan perencanaan teknis pengembangan jaringan jalan dalam rangka untuk memperlancar arus lalu lintas. Peningkatan Jalan Provinsi panjang 14,80 km, dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan jalan, serta meningkatkan kondisi jalan agar menjadi lebih baik. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan sepanjang 17,60 km dan Rehabilitasi Jembatan panjang 111,30 m, merupakan kegiatan penanganan setiap kerusakan yang berkaitan dengan menurunnya kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Kegiatan ini mengacu pada hasil Inspeksi Kondisi Jalan yang telah di laksanakan tahun 2010. Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi sepanjang 536,54 km. Pemeliharaan rutin ini diperlukan untuk semua ruas jalan yang berkondisi baik/sedang. Hal ini di maksudkan untuk menjaga agar permukaan ruas jalan mendekati kondisi semula, dan tetap bertahan sesuai dengan umur desain jalan yang direncanakan.

Pada akhir tahun 2011, kondisi jalan berstatus Jalan Provinsi DIY adalah sebagai berikut : 1) Kondisi mantap 579,08 km (83,89%), terdiri dari jalan dalam kondisi baik 167,45 km (24,26%) dan jalan dalam kondisi sedang 411,63 km (59,63 %), 2) Kondisi tidak mantap 111,17 km (16,11%), terdiri dari jalan rusak ringan 83,89 km (12,15%) dan jalan rusak berat 27,28 km (3,95%). Dari data di atas, capaian keberhasilan kondisi Jalan Provinsi pada tahun 2011 adalah 579,08 km jalan dalam kondisi mantap (83,89% ) Melalui dana APBN, telah dilakukan kegiatan yang sama untuk jalan-jalan di DIY yang berstatus Jalan Nasional. Pada akhir tahun 2011, dari 223,16 km Jalan Nasional 97,25% dalam kondisi mantap, dan 2,75% dalam kondisi tidak mantap. Untuk Jalur Jalan Pantai Selatan (Pansela)/Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), pada tahun 2010 telah ditetapkan sebagai Jalan Strategis Nasional Belum Tersambung mempunyai panjang 125,125 km. Sampai dengan tahun 2011 tahapan pembangunan JJLS meliputi studi kelayakan, penyusunan AMDAL, penyusunan Detail Engineering Design (DED), pembebasan tanah seluas 37,26 Ha serta kegiatan fisik berupa pembangunan jalan sepanjang 9,40 km. Untuk jalan berstatus Jalan Kabupaten/Kota di DIY dari panjang total 3.840,26KM, pada akhir 2011 ada 76,48% dalam kondisi mantap, dan 23, 52 % dalam kondisi tidak mantap.


IV-49

BAB IV


5.

Akses penduduk terhadap air minum Air bersih dengan standar air minum layak adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan air minum di kawasan perkotaan dan juga perdesaan. Pada tahun 2011, melalui APBD Provinsi DIY, telah dilaksanakan kegiatan : 1) Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum. 2) Pengadaan Bahan Penyediaan Air SPAMDES dilaksanakan di 4 lokasi di Kabupaten Sleman, 6 lokasi di Kabupaten Bantul, 4 lokasi di Kabupaten Gunungkidul, 6 lokasi di Kabupaten Sleman. 3) Pengadaan bahan untuk perbaikan sistem distribusi air minum di kawasan terdampak Merapi, dilaksanakan di 15 desa di 6 kecamatan di kabupaten Sleman , yaitu di kecamatan Cangkringan, Turi, Pakem, Ngemplak,Ngaglik,Tempel. 4) Pelaksanaan Konstruksi Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Baron,di kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul sepanjang 1806 m’. mampu melayani 6.324 jiwa. Dalam pengelolaan air ini, sebagai wujud peran serta masyarakat , di Provinsi DIY, telah terbentuk Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta (PAMASKARTA) yang beranggotakan kelompok-kelompok masyarakat pengelola air minum di perdesaan. Selama tahun 2011 kelompok PAMASKARTA telah meningkat dari 246 kelompok menjadi 480 kelompok, dimana masing-masing kelompok mengelola sumber air rata-rata 1-2 liter/detik. Target cakupan pelayanan persentase penduduk terlayanani air minum layak, dihitung berdasar persentase perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayani air minum dibanding dengan keseluruhan penduduk DIY. Berdasarkan hasil pembangunan sistem penyediaan air di Provinsi DIY pada tahun 2011 adalah sebesar 178.325 jiwa. Sehingga persentase penduduk berakses air minum layak adalah sebesar 2.263.914 jiwa atau sebesar 65,29 % dari jumlah penduduk DIY, berada diatas target RPJMD yang sebesar 60%.

No I. II. 1 2 3 IV- 50

Tabel 4.14 Jumlah Penduduk Terlayani Air Minum Tahun 2010-2011 Penduduk Kegiatan Lokasi terlayani (Jiwa) Capaian s.d.Tahun 2010 Tersebar di DIY 2.085.589 Capaian tahun 2011 Melalui APBN : Kegiatan Peningkatan Bantul, Sleman 36.021 SPAM IKK Kegiatan Pembangunan Sleman 30.114 SPAM IKK SPAM Pedesaan Sleman 81.256



No

1 2

Kegiatan Melalui APBD : SPAM Pedesaan Kegiatan Pembangunan SPAM IKK

Lokasi

Bantul, Gunungkidul, Sleman Sleman

Capaian s.d. Tahun 2011

BAB IV

Penduduk terlayani (Jiwa) 24.610 6.324 2.263.914

Sumber: DPUP-ESDM Provinsi DIY 6.

Layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) Air limbah dan sanitasi adalah bagian kunci dari kesehatan lingkungan. Kondisi pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi di 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY berbeda-beda sesuai kondisi kawasan. Pada prinsipnya pengelolaan pelayanan sanitasi/air limbah dibagi menjadi tiga yaitu (i) sistem setempat atau individual, (ii) sistem komunal dan (iii) sistem terpusat. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah dengan kegiatan yang terdiri dari : 1) Penyusunan Naskah Akademis dan rancangan peraturan daerah tentang limbah domestik. 2) Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Jaringan Pipa Limbah (pipa lateral) sepanjang 1324 m’ di Karangwuni, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Sleman yang bersinergi dengan pembangunan pipa induk melalui dana APBN. 3) Pengembangan Sistem Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan di kawasan Giwangan, Umbulharjo, kota Yogyakarta, dengan kapasitas 132,5 m3, dan mampu melayani 75 KK. Berdasarkan perhitungan persentase penduduk DIY yang terlayani sanitasi layak di tahun 2011 meningkat sebesar 5%, dari 65% menjadi 70% (dengan jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 501. 464 rumah tangga). Sedangkan khusus untuk cakupan pelayanan jaringan Air Limbah Terpusat di APY dihitung berdasar persentase perbandingan antara jumlah sambungan rumah terpasang dengan kapasitas IPAL Sewon. Pada tahun 2011 jumlah sambungan rumah terpasang sebesar 13.898 Sambungan Rumah (SR), sedangkan Kapasitas IPAL Sewon 25.000 SR. Cakupan pelayanan IPAL Sewon sampai dengan 2011 sebesar 55%, lebih besar dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 30%.


IV-51

BAB IV


7.

Penduduk DIY Terlayani Persampahan Pengelolaan persampahan menjadi kunci utama bagi kesehatan lingkungan. Pelayanan minimal pengelolaan persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Untuk mengatur pengelolaan sampah tersebut, saat ini telah ditetapkan dengan Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini mengamanatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah, pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah didasarkan asas keadilan, asas kesadaran, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi, sehingga skenario pengelolaan persampahan dengan pendekatan 3 R (Reduse, Reuse, Recycle), TPA yang ada sekarang kedepan diharapkan dapat menjadi Tempat Pemrosesan Akhir. Pengelolaan sampah di Provinsi DIY dilakukan oleh pemerintah daerah dan oleh masyarakat secara mandiri. Untuk pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dilakukan dengan penyediaan sistem pengelolaan sampah terpadu TPA Piyungan. Pada tahun 2011 melalui fasilitasi pendanaan APBN oleh Kementerian Pekerjaan Umum telah dibangun TPA Sanitary Landfill di Kabupaten Gunungkidul, sedangkan melalui pendanaan APBD Provinsi DIY telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1) Penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan daerah tentang sampah domestik 2) Pembangunan Instalasi pengolah Sampah terpadu (IPST) di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 2 unit di kecamatan Semin dan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, seluas masing masing 400 m2. Pada Tahun 2011, persentase penduduk DIY yang terlayani persampahan sejumlah 2.303.309 jiwa dari keseluruhan penduduk DIY sejumlah 3.467.200, sehingga diperoleh capaian persentase penduduk yang terlayani persampahan adalah sebesar 66,4% . Sedangkan untuk pembangunan TPA Sanitary landfill, hingga tahun 2011 Provinsi DIY dengan dibantu pendanaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum telah berhasil membangun 2 TPA Sanitary Landfill yang berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo dari target 1 unit. 8.

Penanganan Genangan Sistem drainase tidak dapat berdiri sendiri dan selalu berhubungan dengan subbidang infratruktur lainnya, seperti perumahan, jalan perkotaan, dan pengembangan kawasan baru. Penyelesaian permasalahan genangan di suatu kawasan bersifat lintas subbidang dan lintas wilayah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi penanganan perlu dilakukan agar hasilnya optimal. Pembangunan drainase perlu dilakukan secara sistematis dan menyeluruh yang IV- 52



BAB IV

dimulai dari saluran primer-sekunder-tersier.Sesuai dengan data Masterplan Penanganan Drainase KPY teridentifikasi sebanyak 51 titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Pada tahun 2011, melalui APBD telah dilakukan kegiatan untuk mengatasi permasalahan genangan, di titik lokasi : 1. Pembangunan drainase lingkungan di Kawasan Ambarukmo 2. Pembangunan drainase lingkungan di Kawasan Umbulharjo 3. Pembangunan drainase lingkungan di kawasan terdampak erupsi Gunung Merapi. Pembangunan drainase lingkungan di kawasan terdampak erupsi Gunung Merapi merupakan perbaikan lingkungan di kawasan Hunian Sementara, dan tidak termasuk dalam 51 titik genangan yang sudah teridentifikasi. Pada tahun 2011 diperoleh capaian persentase penurunan genangan di 2 titik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta atau sebesar 3,9% dari target 10% yang ditetapkan. Target RPJMD penurunan genangan sebesar 10% pertahun masih sulit terpenuhi, mengingat tingginya anggaran yang harus dialokasikan dan kontribusi pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang tanggung jawab utama belum bisa optimal. 9.

Kawasan Yang Dikembangkan Tujuan pengembangan kawasan pada hakekatnya adalah mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni. Pada Tahun 2011 kegiatan pengembangan kawasan perdesaan dilaksanakan melalui pembangunan jalan lingkungan perdesaan yang tersebar di Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo, sedangkan pada pengembangan kawasan perkotaan telah dilakukan Kajian terhadap pengembangan kawasan Sungai Code, Kawasan Gebang-Tambakboyo-Maguwoharjo, Kawasan Kotagede, Kawasan Cepuri, serta penyusunan Master Plan Baron, dimana didalamnya ada pengembangan sebagai kawasan Techno Park di Kabupaten Gunungkidul. Dalam pengembangan kawasan dilakukan pula Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL), yang merupakan serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan (built environment), khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya. Hingga saat ini, Kota Yogyakarta telah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk 1 kawasan. Kabupaten Sleman telah memiliki 1 kawasan yang telah memiliki RTBL. Kabupaten Bantul telah memiliki 2 RTBL. Kabupaten Gunungkidul memiliki 1 kawasan dengan RTBL. Kabupaten Kulon Progo memiliki 2 kawasan yang memiliki RTBL. Secara keseluruhan kawasan-kawasan di Provinsi DIY yang memiliki RTBL adalah 7 kawasan. Dalam kaitan RTBL ini, kemudian ditindaklanjuti dengan Penataan dan Revitalisasi Kawasan. Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 06/PRT/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dalam kawasan padat penduduk perlu dilakukan penataan kembali khususnya untuk penyediaan ruang terbuka sebesar 40%. Dari hasil identifikasi di DIY terdapat 38 kawasan yang perlu dilakukan penataan dan revitalisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-53

BAB IV


meliputi : 7 kawasan di Kota Yogyakarta, 8 kawasan di Kabupaten Bantul, 8 kawasan di Kabupaten Sleman, 7 kawasan di Kabupaten Gunungkidul, dan sebanyak 8 kawasan di Kabupaten Kulon Progo. Sampai dengan tahun 2011, telah dilakukan penataan dan revitalisasi kawasan sebesar 36,84 % atau 14 kawasan dari 38 kawasan di Provinsi DIY yang harus ditata dan di revitalisasi. Pada tahun 2011 secara fisik telah mulai dilaksanakan penataan lingkungan Kawasan Kota Gede dan Kawasan Cepuri Parangkusumo untuk mendukung kawasan tradisional bersejarah. Secara capaian kinerja pada tahun 2011 penataan Kawasan Pasar Ngasem telah diselesaikan, yang berarti target 1 kawasan selesai sebagaimana tercantum dalam indikator RPJMD bisa dipenuhi. 10. 10.1

Program Pendukung Pelayanan Jasa Pengujian Pelayanan Jasa Pengujian dilakukan melalui 2 program meliputi : 1. Program Pelayanan Jasa Pengujian Program Pelayanan Jasa Pengujian sebagai salah satu pendukung pelaksanaan konstruksi yang memenuhi mutu bahan bangunan dan rancang bangun sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dan Penentuan kualitas air sesuai baku mutu yang terkandung di dalamnya dalam bentuk uji laboratorium di bidang konstruksi bangunan serta parameter lingkungan. Pada tahun 2011 telah terlayani sebanyak 296 pengujian yang terdiri dari 240 uji untuk laboratorium fisika dan 56 uji untuk laboratorium kimia. Untuk pengujian sampel bahan bangunan (tanah, aspal dan beton) terlayani sebanyak 36 pemohon, sedangkan pada pengujian sampel air sebanyak 8 pemohon. 2.

Program Pengembangan Manajemen Laboratorium Program Pengembangan Manajemen Laboratorium dilakukan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang pelayanan jasa laboratorium. Pada tahun 2010 telah diterbitkan sertifikasi akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KANBSN) yaitu pengakuan formal memiliki kompetensi dan kepercayaan yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem manajemen mutu dan kompetensi teknis laboratorium pengujian yang baik.

10.2

Jasa Konstruksi Pelayanan Jasa Pengujian dilakukan melalui 2 program meliputi : 1) Program Pengaturan Jasa Konstruksi Program Pengaturan Jasa Konstruksi dilaksanakan sebagai upaya pembinaan jasa konstruksi daerah dalam bentuk penyebarluasan informasi mengenai per UndangIV- 54



BAB IV

undangan maupun peraturan yang mendukung pelaksanaan jasa konstruksi, disamping itu juga melakukan pendataan dalam bentuk data base yang meliputi informasi penyedia jasa dan pendukungnya yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna jasa dalam melaksanakan konstuksi bangunan. Pada tahun 2011 telah disusun Rancangan peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi yang diharapkan bisa mengatur dunia jasa konstruksi di DIY. 2) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Program Pemberdayaan Jasa Konstruksidilakukan sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) konstruksi yang berkapasitas, berkompeten dan bersaing tinggi untuk kemandirian dan keunggulan konstruksi dalam mewujudkan kenyamanan lingkungan terbangun. Peningkatan SDM ditujukan kepada pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat dalam kontek sektor konstruksi. 3) Program Pengawasan Jasa Konstruksi Program Pengawasan Jasa konstruksi dilakukan dengan tujuan bahwa pelaksanaan jasa konstruksi apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah, ketentuan, dan peratuan yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan konstruksi, meliputi tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi, perijinan dan ketentuan keteknikan jasa konstruksi serta dalam pelaksanaan konstruksi memenuhi standar operasional dalam penerapan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan konstruksi mencapai nihil kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pada tahun 2011 telah disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi yang diharapkan bisa mengatur dunia jasa konstruksi di DIY. Disamping itu, Pemerintah Provinsi DIY telah mendapatkan penghargaan peringkat II terbaik di tingkat Nasional sebagai Pembina Jasa Konstruksi Daerah. 10.3

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum merupakan unsur perkembangan teknologi konstruksi, bahan bangunan, dan hasil konstruksi yang ada di Provinsi DIY. Termasuk di dalamnya memberikan bantuan teknis, informasi harga bahan bangunan serta penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kapasitas.

b)

No 1

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.15 Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 Program/Kegiatan Program Pembangunan Saluran

Pagu Anggaran (Rp) 2.316.549.000

Keuangan % Fisik % Target Realisasi Target Realisasi 100,00 86,84 100,00 100,00


Keterangan

IV-55

BAB IV

No 1.1. 2

2.1 2.2


Program/Kegiatan Drainase/Gorong-gorong Pembangunan saluran drainase lingkungan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

2.3

2.4 2.5 3 3.1 3.2 4

4.1 5

5.1

5.2 5.3 5.4 5.5

5.6

Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (DAK) Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan Rutin Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan Inspeksi kondisi jembatan Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Rehabilitasi dalam Kondisi Tanggap Darurat Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Perencanaan Pembangunan jaringan irigasi Perencanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

IV- 56

Keuangan % Target Realisasi

Fisik % Target Realisasi

2.316.549.000

100,00

86,84

100,00

100,00

35.781.544.444

100,00

94,65

100,00

100,00

17.048.000.000

100,00

94,07

100,00

100,00

626.000.000

100,00

71,78

100,00

100,00

7.130.564.156

100,00

94,54

100,00

100,00

Pagu Anggaran (Rp)

Keterangan

Sisa lelang

Sisa lelang -

8.624.405.913 2.352.574.375

100,00 100,00

96,90 97,07

100,00 100,00

100,00 100,00

500.000.000

100,00

97,73

100,00

100,00

253.053.000 246.947.000 4.585.000.000

100,00 100,00 100,00

97,48 97,99 93,06

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

-

-

4.585.000.000

100,00

93,06

100,00

100,00

18.396.462.428

100,00

69,98

100,00

100,00

191.700.400

100,00

97,38

100,00

100,00

-

99.000.000

100,00

99,99

100,00

100,00

1.977.787.300

100,00

63,82

100,00

100,00

3.633.056.343

100,00

86,83

100,00

100,00

1.457.713.500

100,00

59,85

100,00

100,00

Sisa lelang Sisa lelang Sisa lelang

963.500.000

100,00

77,08


100,00

100,00 Sisa lelang


No

Program/Kegiatan

(Pendampingan WISMP) 5.7 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 5.8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 6.1 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 6.2 Peningkatan distribusi penyediaan air baku 7 Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, Danau & SDA Lainnya 7.1 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 7.2 Pemeliharaan & rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 7.3 Peningk. Partisipasi masy. dlm pengelolaan sungai, danau & SDA Lainnya 7.4 Pemeliharaan Hidrologi 7.5 Koordinasi Kelembagaan SDA 8 Program Pengendalian Banjir 8.1 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 8.2 Pengendalian banjir dan pemantauan kekeringan 9 Program Pelayanan Jasa Pengujian 9.1 Pelayanan jasa Laboratorium Pengujian 10 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 10.1 Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundanngundangan Jasa konstruksi




100,00

100,00

74,92

BAB IV

Keterangan

100,00 Sisa lelang

9.360.004.885

100,00

64,32

100,00

100,00

1.155.864.300

100,00

87,11

100,00

100,00

464.645.300

100,00

68,03

100,00

100,00

Sisa lelang Sisa lelang

691.219.000

100,00

99,94

100,00

100,00

7.929.314.384

100,00

75,92

100,00

100,00

-

5.363.104.800

100,00

75,59

100,00

100,00 Sisa lelang

1.693.781.234

100,00

72,91

100,00

100,00 Sisa lelang

319.800.000

100,00

100,00

100,00

100,00 -

144.228.400 408.399.950

100,00 100,00

99,77 65,43

100,00 100,00

100,00 100,00

2.031.762.650

100,00

73,34

100,00

100,00

1.457.088.300

100,00

73,21

100,00

100,00

Efisiensi

Sisa lelang 574.674.350

100,00

73,70

100,00

100,00

197.073.900

100,00

99,30

100,00

100,00

197.073.900

100,00

99,30

100,00

100,00

349.700.000

100,00

98,59

100,00

100,00

39.990.000

100,00

100,00

100,00

100,00

Sisa lelang

-

-


IV-57

BAB IV

No


Program/Kegiatan

10.2 10.3

11 11.1 11.2 11.3 12 12.1 13 13.1

13.2

14 14.1 14.2

15 15.1 16 16.1 16.2 16.3 16.4

dan peraturan lainnya yang terkait Sistem database jasa konstruksi Pengaturan Penyelenggaraan Perijinan Jasa Konstruksi Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi Daerah Pemberdayaan Forum jasa konstruksi daerah Program Pengawasan Jasa Konstruksi Pengawasan terhadap K 3 Program Pengelolaan Persampahan Fasilitasi teknis pengelolaan persampahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana persampahan Program Pengembangan kawasan perkotaan Penataan dan revitalisasi kawasan Perkotaan Pengembangan infrastruktur wilayah tumbuh cepat Program Pengembangan kawasan pedesaan Pembangunan infrastruktur pedesaan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Perencanaan Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Perencanaan Peningkatan Jembatan Peningkatan Jembatan

IV- 58



83.400.000

100,00

98,66

100,00

100,00

226.310.000

100,00

98,31

100,00

100,00

Pagu Anggaran (Rp)

Keterangan

-

158.100.000

100,00

99,03

100,00

100,00

45.120.000

100,00

97,34

100,00

100,00

50.000.000

100,00

99,96

100,00

100,00

62.980.000

100,00

99,51

100,00

100,00

89.605.000

100,00

99,74

100,00

100,00

89.605.000

100,00

99,74

100,00

100,00

1.147.319.880

100,00

97,80

100,00

100,00

149.150.880

100,00

95,21

100,00

100,00

-

-

998.169.000

100,00

98,18

100,00

100,00 -

2.602.340.360

100,00

95,59

100,00

100,00

2.490.107.360

100,00

95,41

100,00

100,00

112.233.000

100,00

99,67

100,00

100,00

-

13.500.000.000

100,00

94,99

100,00

100,00

13.500.000.000

100,00

94,99

100,00

100,00

52.117.497.614

100,00

89,94

100,00

100,00

608.000.000

100,00

95,76

100,00

100,00

33.610.685.590 39.718.000

100,00 100,00

94,41 95,75

100,00 100,00

100,00 100,00

-

12.452.650.000

100,00

75,59

100,00

100,00

-


-

-

-


No

Program/Kegiatan

16.5 Peningkatan Jalan dan Jembatan (Pendampingan DAK) 17 Program Pengembangan Manajemen Laboratorium 17.1 Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian 18 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum 18.1 Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum 19 Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur 19.1 Pengadaan Tanah Untuk Jalan dan Jembatan 20 Program pengembangan pengelolaan air minum 20.1 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum 20.2 Pengembangan sistem distribusi air minum 21 Program pengembangan pengelolaan air Limbah 21.1 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 21.2 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 21.3 Pengembangan sistem sanitasi berbasis masyarakat 21.4 Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah 21.5 Pemantauan Kualitas Air dan lingkungan sistem jaringan limbah


Keuangan % Fisik % Target Realisasi Target Realisasi 100,00 94,51 100,00 100,00

BAB IV

Keterangan -

307.320.880

100,00

98,78

100,00

100,00

307.320.880

100,00

98,78

100,00

100,00

498.835.460

100,00

98,63

100,00

100,00

498.835.460

100,00

98,63

100,00

100,00

14.610.000.000

100,00

91,56

100,00

100,00

14.610.000.000

100,00

91,56

100,00

100,00

4.999.945.560

100,00

68,26

100,00

100,00

3.999.945.560

100,00

70,83

100,00

100,00

-

-

-

Sisa lelang 1.000.000.000

100,00

57,99

100,00

100,00

4.055.723.100

100,00

95,50

100,00

100,00

1.436.856.000

100,00

97,43

100,00

100,00

1.004.574.200

100,00

94,05

100,00

100,00

Sisa lelang

-

394.633.000

100,00

98,20

100,00

100,00 -

756.464.500

100,00

90,68

100,00

100,00 -

463.195.400

100,00

98,19

100,00

100,00 -


IV-59

BAB IV c) 1.

2. 3.

4. 5. 6.

1. 2.

3.

4. 5. 6.

5. a)


Permasalahan dan Solusi Permasalahan Adanya keterbatasan sumber air baku air minum di Provinsi DIY, khususnya yang selama ini menggantungkan pada sumber mata air di wilayah terdampak erupsi Merapi Kontribusi pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang tanggung jawab utama penanganan drainase belum maksimal Masih kurangnya kesadaran masyarakatdalam pengelolaan air limbah serta keterbatasan kapasitas keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan cakupan pelayanan air limbah terpusat. Manajemen jasa pengujian belum optimal Belum optimalnya pemahaman pihak-pihak terkait terhadap regulasi jasa konstruksi Belum optimalnya penyediaan data dan updating terbarukan terkait informasi permukiman dan bahan bangunan.

Solusi Perlu dilakukan identifikasi dan pengembangan terhadap potensi sumber air baku untuk air minum di Provinsi DIY Sosialisi kepada masyarakat yang intensif tentang pemahaman fungsi drainase serta masih diperlukan dukungan dana baik dari APBD maupun APBN dan sumber dana lainnya Peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan komitmen sambungan rumah (SR), serta penyusunan regulasi yang mewajibkan masyarakat di kawasan APY untuk memanfaatkan jaringan air limbah terpusat Perlunya pendidikan dan pelatihan enterpreneurship bagi SDM Laboratorium Pelayanan Jasa pengujian Peningkatan Sosialisasi dan diseminasi terkait regulasi Jasa Konstruksi Pembinaan intensif kepada SDM yang menangani updating data dan pemikiran akan kerjasama saling menguntungkan dengan para supllier bahan bangunan.

URUSAN PENATAAN RUANG Kondisi Umum

Urusan penataan ruang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahun 2010, pasca erupsi Gunung Merapi telah terjadi perubahan morfologi puncak gunung dan sungai-sungai yang berhulu di Merapi. Akibatnya kawasan Gunung Merapi dan kawasan sekitar sungai yang berhulu di Merapi harus

IV- 60



BAB IV

ditata kembali ruangnya mengingat bahwa letusan 2010 akan berpengaruh besar ke wilayah DIY pada letusan berikutnya karena bukaan kawah yang mengarah ke selatan. Disamping perlunya penataan kembali ruang akibat beberapa bencana di DIY, beberapa kajian dan regulasi terkait penataan ruang perlu disusun sebagai tindak lanjut regulasi penataan ruang yang lebih atas, dengan kaidah berjenjang dan komplementer, sebagai pedoman operasional di tingkat pemberian perijinan pemanfaatan ruang khususnya bagi kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2011 masih terjadi lemahnya ketaatan terhadap tata ruang yang terkait dengan alih fungsi lahan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan perencanaan ruangnya. Pemerintah provinsi dalam hal ini mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan dalam bentuk kebijakan dalam perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Urusan penataan ruang dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Daerah dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk Bantuan Teknis. APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011 dialokasikan untuk 3 program dan 5 kegiatan. Total realisasi anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp1.742.667.540,- dengan realisasi fisik sebesar 100%. Melalui program dan kegiatan pada tahun 2011 telah diselesaikan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Gunung Merapi, Penyusunan RDTR Kawasan Pantai Selatan (bagian Timur), Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan pemanfaatan ruang. Penyusan RDTR Kawasan Gunung Merapi sangat penting artinya dalam pengendalian pemanfaatan ruang dalam kaitan mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi.

b)

Progam/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.16 Progam/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2011

No

Program/Kegiatan

1

Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Penyusunan Rencana Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Program pemanfaatan ruang Penyusunan

1.1 1.2

2 2.1

Keuangan (%)

Fisik (%)

Pagu Anggaran (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

1.086.045.000

100,00

96,30

100,00

100,00

387.815.000

100,00

95,36

100,00

100,00

698.230.000

100,00

96,83

100,00

100,00

Keterangan

-

137.530.000

100,00

96,93

100,00

100,00

137.530.000

100,00

96,93

100,00

100,00

-


IV-61

BAB IV

No

3

3.1

3.2

c)


Program/Kegiatan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Keuangan (%)

Fisik (%)

Pagu Anggaran (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

574.561.000

100,00

97,66

100,00

100,00

469.469.000

100,00

97,93

100,00

100,00

Keterangan

105.092.000

100,00

96,46

100,00

100,00

-

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Rencana Tata Ruang Provinsi DIY belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai dasar penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang. 2. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain. Solusi 1. Mempercepat penyusunan kebijakan yang lebih operasional dari RTRW Provinsi DIY sebagai dasar implementasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang, meningkatkan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) penataan ruang untuk meningkatkan peranserta masyarakat, serta menyiapkan perangkat pengendalian ruang, (perlengkapan, personil dan pembiayaan).

6. a)

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kondisi Umum

Pemerintah Provinsi DIY telah mempunyai dokumen perencanaan baik perencanaan jangka panjang yaitu RPJPD untuk perencanaan 20 tahunan dan perencanaan jangka menengah yaitu RPJMD untuk perencanaan pembangunan 5 tahunan. Masing-masing dokumen perencanaan tersebut telah berketetapan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005– IV- 62



BAB IV

2025 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013. RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah, sedangkan RPJMD pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD ini selanjutnya dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan serta menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya. Tabel 4.17 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2010-2011 Capaian 2010

No

Indikator

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

2

3

4

2011

ada

Target ada

Realisasi ada

% Realisasi 100

ada

ada

ada

100

ada

ada

ada

100

100%

100%

100%

100

Sumber: Bappeda Provinsi DIY

b)

No 1 1.1

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.18 Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2011 Program/ Kegiatan

Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan Pengumpulan


Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

97,32

100,00

100,00

67.423.200

100,00

99,12

100,00

100,00

Keuangan (%)


-


IV-63

BAB IV

No

1.2 1.3 2

2.1

2.2

3

3.1 3.2

4 4.1 4.2

4.3

4.4

4.5


Program/ Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Profil Daerah 80.468.600 Pengembangan Website 211.922.700 Program Perencanaan 484.613.800 Pengembangan Kota-Kota Menegah dan Besar Perencanaan 77.899.000 Pembangunan Perumahan, Permukiman dan ESDM Fasilitasi dan Koordinasi 119.438.000 Perhubungan, Tata Ruang, Perumahan dan ESDM Program Peningkatan 810.600.000 Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Penguatan Kelembagaan 100.000.000 Sumber Daya Air Peningkatan Kapasitas 710.600.000 Kelembagaan Pemerintah Daerah (Pendukung SCBD) Program Perencanaan 2.692.422.940 Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan 151.021.600 RKPD Penyelenggaraan 439.701.600 Musrenbang RKPD

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan

IV- 64

79.996.300

Keuangan (%)

Fisik (%)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00 100,00 100,00

96,96 96,88 95,14

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

96,14

100,00

100,00

Keterangan

-

100,00

97,14

100,00

100,00 -

100,00

99,79

100,00

100,00

100,00

99,32

100,00

100,00

100,00

99,86

100,00

100,00

-

100,00

92,76

100,00

100,00

100,00

97,29

100,00

100,00

100,00

89,63

100,00

100,00

100,00

92,24

100,00

100,00

Sisa hidangan umum di pekerjaan pra musrenbang dan pasca musrenbang yang seharusnya dilaksanakan 2 kali, dilaksanakan 1 kali -

224.998.700

100,00

91,33

100,00

100,00 -

199.687.600

100,00

97,15

100,00


100,00

-


No

4.6

Program/ Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Fasilitasi dan Koorinasi Pengadaan Barang/Jasa

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%)

Fisik (%)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

211.959.250

100,00

81,03

100,00

100,00

4.7

Penyusunan KUA dan PPA

135.399.250

100,00

85,21

100,00

100,00

4.8

Penyusunan KUA dan PPA Perubahan Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pembangunan

95.262.850

100,00

91,38

100,00

100,00

210.876.750

100,00

87,10

100,00

100,00

78.945.500

100,00

99,24

100,00

100,00

185.010.750

100,00

99,68

100,00

100,00

85.315.750

100,00

99,21

100,00

100,00

78.995.750

100,00

98,26

100,00

100,00

4.9

4.10 4.11 4.12 4.13

4.14 4.15

Perencanaan Pembangunan Hukum Perencanaan Pembangunan Politik Perencanaan Pembangunan Aparatur Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik Perencanaan Keuangan Daerah Perencanaan

BAB IV

Keterangan

Pelatihan yang dilaksanakan 5 kali tetapi akomodasi dianggarkan 10 kali. Kegiatan yang semula akan dilakukan di hotel, dilaksanakan di Radyo Suyoso Adanya efisiensi karena penyusunan KUA PPAS berbarengan dengan penyusunan KUA PPAS perubahan Sisa Biaya perjalanan dinas ke Aceh karena mendapatkan tiket promo; Kegiatan Musrenbang Regional di Jakarta tidak dilaksanakan -

77.970.500

100,00

97,52

100,00

100,00

58.949.090

100,00

94,35

100,00

100,00

-


IV-65

BAB IV

No


Program/ Kegiatan

Pembangunan Daerah Tertinggal 4.16 Koordinasi Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik 4.17 Koordinasi Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan 4.18 Review Dokumen Perencanaan 5 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 5.1 Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan 5.2 Koordinasi Subid Pertanian dan Kelautan 5.3 Fasilitasi dan Koordinasi Subid Dunia Usaha 5.4 Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha 6 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 6.1 Perencanaan Pembangunan Pendidikan 6.2 Perencanaan Pembangunan Pemuda dan Olahraga 6.3 Perencanaan Pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6.4 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 6.5 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Propinsi DIY 6.6 Koordinasi Sub Bidang Pengembangan SDM 6.7 Koordinasi Sub Bidang Pengembangan Kesra 6.8 Perencanaan Pembangunan Sosial

IV- 66

Pagu Anggaran (Rp)

121.210.500

Keuangan (%)

Fisik (%)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

99,40

100,00

100,00

Keterangan

122.886.500

100,00

97,56

100,00

100,00 -

134.234.700

100,00

95,50

100,00

100,00

892.091.000

100,00

94,10

100,00

100,00

318.731.150

100,00

93,79

100,00

100,00

-

115.043.850

100,00

99,57

100,00

100,00

110.386.200

100,00

99,25

100,00

100,00

347.929.800

100,00

90,93

100,00

100,00

-

955.577.150

100,00

99,51

100,00

100,00

84.078.800

100,00

99,24

100,00

100,00

123.250.950

100,00

99,49

100,00

100,00

-

58.198.500

100,00

99,47

100,00

100,00 -

216.821.450

100,00

99,84

100,00

100,00 -

85.640.750

100,00

98,33

100,00

100,00 -

96.548.000

100,00

100,00

100,00

100,00

143.424.000

100,00

99,91

100,00

100,00

81.436.800

100,00

99,42

100,00

100,00


-


No

Program/ Kegiatan

6.9

Perencanaan Pembangunan Kebudayaan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi - Rekonstruksi

7

7.1

7.2

8

8.1

c)


Keuangan (%)

BAB IV

Fisik (%)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

98,96

100,00

100,00

Keterangan

288.348.800

100,00

96,42

100,00

100,00

91.490.400

100,00

97,43

100,00

100,00 -

196.858.400

100,00

95,94

100,00

100,00 -

246.000.000

100,00

98,32

100,00

100,00

246.000.000

100,00

98,32

100,00

100,00

-

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Beberapa hal menjadi kendala atau faktor penghambat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan implementasinya di antaranya adalah: 1. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran. 2. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan. 3. Belum optimalnya hasil musrenbang sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan karena masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing SKPD. 4. Belum optimalnya Koordinasi/kerjasama antar sektor dan antar daerah (kabupaten/kota). 5. Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya. 6. Belum optimalnya evaluasi perencanaan pembangunan terhadap perencanaan pembangunan kabupaten/kota. 7. Belum adanya tenaga fungsional perencana di Bappeda.


IV-67

BAB IV

1.

2. 3. 3. 4. 5. 6.

7. a)


Solusi Mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran serta mengintegrasikan proses politik sejak awal. Peningkatan koordinasi dan pengelolaan data/informasi sebagai bahan perencanaan. Peningkatan peran masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Peningkatan efektifitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan. Meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar daerah dan antar instansi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. Meningkatkan pengkajian dan analisis perencanaan yang lebih akurat untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan rasio implementasi perencanaan daerah. Perlu dibentuk adanya tenaga fungsional perencana yang dapat memberi kontribusi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.

URUSAN PERUMAHAN Kondisi Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa pembangunan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Dalam implementasinya, sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah masih sangat tergantung kepada Pemerintah dalam hal urusan pembangunan perumahan. Berdasarkan Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) DIY 2011, ketersediaan perumahan DIY sebanyak 1.038.233 unit terdiri dari 822.687 unit rumah permanen, 124.346 unit rumah semi permanen, dan 91.200 unit rumah non permanen Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mengingat bahwa jumlah KK di tahun 2011 adalah 929.455 KK (BPS DIY 2011), tentunya dari sisi jumlah ketersediaan perumahan di atas sangat mencukupi. Namun pada kenyataannya banyak keluarga yang belum memiliki rumah. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya, diantaranya bagi keluarga yang berkecukupan teridentifikasi mempunyai rumah lebih dari 1, atau pemilik rumah bukan penduduk DIY karena berbagai alasan (untuk jaminan hari tua, investasi, untuk anak yang sekolah di DIY dan alasan lainnya.) Menurut RPJMD 2009-2013, kebutuhan rumah untuk daerah perkotaan (Kawasan Perkotaan Yogyakarta) sebesar 108.256 unit dengan ketersediaan 78.482 unit, sehingga masih ada kekurangan 29.474 unit. Target RPJM dalam mengurangi backlog per tahun adalah 2% (dari target 5 tahun sebesar 10%) atau lebih kurang 589 unit/tahun.

IV- 68



BAB IV

Melihat kondisi di atas, sejalan dengan kebijakan nasional pembangunan perumahan dan permukiman lebih diarahkan pada pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya, dan secara lebih khusus meningkatkan aksesibiltas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, baik melalui penyediaan Rumah Susun atau pemberian bantuan stimulan untuk menuju rumah layak huni, dan perbaikan sarana dan prasarana umum lingkungan agar tidak mewujudkan permukiman kumuh. Di samping itu peran pemerintah mendorong swasta untuk bisa dibina dalam melakukan penyediaan rumah yang murah dan terjangkau. Indikator keberhasilan urusan perumahan menggunakan tolok ukur target kinerja sebagaimana telah tercantum dalam RPJMD DIY, sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)

Persentase Penurunan Backlog dalam penyediaan perumahan 2% Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan 10% Persentase Jumlah Komunitas Perumahan yang difasilitasi 5% Persentase pengurangan kawasan kumuh 10%

Target tersebut dicapai melalui program-program pusat dan daerah. APBD Provinsi DIY di TA 2011 dialokasikan untuk 4 program dan 12 kegiatan urusan perumahan. Total anggaran yang dikeluarkan adalah Rp8.896.991.460,00 dengan realisasi fisik sebesar 92,43%. 1.

Penyediaan Perumahan

Selama tahun 2011, upaya penurunan backlog penyediaan perumahan oleh Pemerintah Provinsi DIY dilakukan melalui program Pengembangan Perumahan dan program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam Sosial, melalui beberapa kegiatan sebagai berikut : 1) Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 2) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual 3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 4) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 5) Pembinaan penyediaan perumahan bagi pekerja 6) Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam 7) Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial Disamping hal di atas, pengurangan backlog pembangunan perumahan juga dilakukan oleh swasta melalui Pengembang. Berdasarkan data dari REI DIY, tercatat selama tahun 2011 telah dibangun 3.500 unit rumah (tersebar dalam 810 titik perumahan) yang terkonsentrasi di Bantul, Sleman, dan sebagian kecil di Kulon Progo. Sementara melalui Pemerintah, Perumnas membangun rumah 155 unit; Kementerian Perumahan Rakyat memberi stimulan sebanyak 650 unit, membangun rumah swadaya sebanyak 350 unit tersebar di Bantul, Sleman, dan Kulon Progo dan 1 Twin Block Rusunawa di Komplek Lanud Adisutjipto, Bantul untuk 96 hunian, serta Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun 1 Twin Block Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-69

BAB IV


Rusunawa di Bantul untuk 96 hunian di Tambak, Bantul dan 546 unit rumah bagi korban erupsi Gunung Merapi 2010. Sementara melalui bantuan stimulan APBD untuk meningkatkan rumah menjadi layak huni, selama tahun 2011 terfasilitasi 620 unit rumah meliputi 200 unit di Kabupaten Gunungkidul, 120 unit di Kabupaten Bantul, 140 unit di Kabupaten Sleman, 120 unit di Kabupaten Kulon Progo, dan 40 unit rumah di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data realisasi di atas, selama tahun 2011 terjadi penambahan rumah baru sebanyak 4.643 unit dimana 1.143 unit dibangun Pemerintah dan 3500 unit dibangun oleh Pengembang. Sedangkan Pemerintah Provinsi DIY mampu menambah 620 rumah menjadi layak huni melalui bantuan stimulan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dari sisi indikator, penurunan backlog dalam penyediaan perumahan sebanyak 4.388 unit, setara dengan 14,9% yang berarti jauh diatas target 2% yang ditetapkan. Tabel 4.19 Penyediaan Perumahan di Provinsi DIY Tahun 2011 Realisasi 2011 ( Unit) No Uraian Lokasi Rumah Stimulan Baru I. Pembangunan Perumahan Tersebar di DIY 3.500 oleh Swasta (Pengembang)(REI 2012) II. Pembangunan perumahan 650 505 oleh pemerintah (+ Perum Perumnas) A Melalui Dana APBN Pembangunan Rumah Swadaya Bantul, Sleman, 650 505 Kulon Progo Pembangunan Rusun Bantul 192 Pembangunan Hunian tetap Sleman 546 bagi korban merapi B MelaluiDana APBD 1. Fasilitasi dan stimulasi 620 pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.270 4.643 Jumlah total penyediaan rumah di 2011 Sumber: DPUP-ESDM Provinsi DIY 2. IV- 70

Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan Peningkatan lingkungan sehat perumahan, dilakukan melalui kegiatan : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011


2.

BAB IV

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terkait lingkungan sehat perumahan kepada kabupaten/kota dan juga penyuluhan kepada masyarakat Peningkatan Kualitas Prasarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan Perdesaan, merupakan pembangunan sarana dan prasana kawasan di 3 lokasi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.

Konsep pendekatan kegiatan Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan adalah melalui Tridaya (Daya manusia, Daya Lingkungan dan daya Ekonomi), melalui penyuluhanpenyuluhan terhadap kader-kader pembangunan di masyarakat, agar mampu berperan aktif dalam menyebarkan pemahaman tentang lingkungan sehat perumahan. Hal ini telah terbukti mampu menurunkan kantong-kantong kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman, Kota Wates, dan Kota Wonosari. Demikian juga Penghargaan Adiupaya Puritama yang diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat untuk Kabupaten Sleman sebagai juara III Tingkat Nasional untuk tahun 2011 membuktikan bahwa ada peningkatan kesehatan bagi lingkungan perumahan di DIY. Berdasarkan data Review RP4D, di DIY terdapat di 69 kawasan dengan kriteria kumuh yang identik dengan tidak sehatnya lingkungan permukiman, dimana 11 lokasi sangat kumuh, 57 lokasi kumuh sedang dan 1 lokasi sedikit kumuh. Pada tahun 2011, telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana di 3 kawasan yang perlu ditingkatkan lingkungannya meliputi kawasan Piyungan, Kabupaten Bantul, kawasan dalam kota Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan kawasan Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Dari sisi capaian target kinerja, melalui dana APBD 2011 tercapai peningkatan lingkungan sehat perumahan di 3 lokasi atau 4,4%. Sedangkan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Peningkatan Kualitas Prasarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dialokasikan di 6 kawasan : 1. Kawasan Bantaran Sungai Winongo, Kota Yogyakarta 2. Desa Ngestiharjo, Wates, Kabupaten Kulon Progo 3. Kawasan Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman 4. Kawasan Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul 5. Kawasan Piyaman, Kota Wonosari, Kabupaten Gunungkidul 6. Kawasan Karangrejek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Total capaian kinerja tahun 2011 untuk dana APBN dan APBD ada 9 lokasi atau 13,05% . Persentase ini berada diatas target tahun 2011 yaitu sebesar 10%. 3.

Fasilitasi Bagi Komunitas Perumahan Fasilitasi bagi komunitas perumahan dilakukan melalui Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan kegiatan meliputi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-71

BAB IV 1. 2.


Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat, telah dilakukan bagi komunitas perumahan di 9 lokasi Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan, dilakukan melalui penyuluhan kepada komunitas perumahan pada lokasi tersebut di atas.

Jumlah komunitas perumahan total di DIY tercatat 400 komunitas. Selama tahun 2011, ada 9 Komunitas Perumahan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi DIY untuk membangun sarana dan prasarana permukimannya, dengan lokasi sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Desa Logandeng, Playen, Gunungkidul Desa Pacarejo, Semanu, Gunungkidul Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul Desa Srihardono, Pundong, Bantul Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul Desa Ambarketawang, Gamping, Sleman Desa Argomulyo, Cangkringan, Sleman Desa Pondorejo, Tempel, Sleman Desa Minomartani, Ngaglik, Sleman

Dari data diatas, jumlah komunitas perumahan yang difasilitasi APBD 2011 sebesar 2,25% (9 lokasi dari total 400 lokasi). Sementara Kementerian Pekerjaan Umum, pada tahun 2011 telah melaksanakan fasilitasi terhadap 11 Komunitas Perumahan, yang berlokasi di Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Turi Kabupaten Sleman (korban erupsi Gunung Merapi 2010). Sehingga capaian kinerja total untuk tahun 2011 adalah 20 lokasi terfasilitasi, atau sebesar 5% (20 lokasi dari total 400 lokasi), sama dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Selain program pemerintah, fasilitasi terhadap komunitas perumahan juga dilakukan oleh NGO Habitat for Humanity (HFH) dan Community based initiative local development (Co-bild). 4.

Pengurangan Kawasan Kumuh

Pengurangan kawasan kumuh di DIY dilakukan melalui program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh melalui kegiatan Penataan Kawasan Kumuh. Dari data Review RP4D, terinventarisasi 69 titik kawasan kumuh yang berlokasi di Kabupaten Bantul sebanyak 9 titik, Kabupaten Kulon Progo 10 titik, Kabupaten Gunungkidul 9 titik, Kabupaten Sleman 11 titik dan Kota Yogyakarta 29 titik. Pada tahun 2011 telah dilakukan penataan kawasan kumuh tersebut melalui dana APBD dan APBN. Dana APBD dialokasikan pada 3 kawasan dengan luas lebih kurang 15 Ha : 1. Kawasan Jembatan Sarjito Sinduadi Mlati, Sleman 2. Kawasan Kota Wates, Kabupaten Kulon Progo IV- 72



BAB IV

Kawasan Kota Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Sedangkan dana APBN melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dialokasikan di kawasan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kawasan Bantaran Sungai Winongo, Kota Yogyakarta, Desa Ngestiharjo, Wates, Kabupaten Kulon Progo Kawasan Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman Kawasan Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul Kawasan Piyaman, Kota Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Kawasan Karangrejek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Upaya penataan kawasan kumuh pada tahun 2011 telah dilakukan di 9 titik lokasi atau 13,05% dari total kawasan kumuh di DIY. Capaian ini melebihi target kinerja 2011 yang ditetapkan sebesar 10%. Tabel 4.20 Penataan Kawasan Kumuh di Provinsi DIY Tahun 2011 Realisasi Penataan Kawasan Kumuh di 2011 No Uraian Lokasi Kawasan % * 1 Melalui Dana APBN Penataan Kawasan Kumuh Kota Yogyakarta 1 1,45 Kab.Sleman 1 1,45 Kab. Kulon Progo 1 1,45 Kab. Bantul 1 1,45 Kab. Gunungkidul 2 2,90 2 Melalui Dana APBD Penataan Kawasan Kumuh Kab.Sleman 1 1,45 Kab. Kulon Progo 1 1,45 Kab. Gunungkidul 1 1,45 Penataan Kawasan Kumuh di 2011

9

13,05

Sumber: DPUP-ESDM Provinsi DIY * Persentase didasarkan pada jumlah total kawasan kumuh DIY (69 titik lokasi) b)

No 1

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.21 Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2011 Program/Kegiatan

Program Pengembangan


Keuangan (%) Target 100,00

Fisik (%)

Realisasi Target 94,54 100,00

Realisasi 100,00


Keterangan

IV-73

BAB IV

No 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5 2 2.1

2.2

3 3.1

3.2

4

4.1

4.2


Program/Kegiatan Perumahan Penetapan Kebijakan, strategi dan program perumahan Penyusunan norma, standar,prosedur dan manual (NSPM) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Fasilitasi Penyediaan Perumahan bagi pekerja Program lingkungan sehat perumahan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Program pemberdayaan komunitas perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pemukiman berbasis masyarakat Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumaha Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Fasilitasi dan Simulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam Fasilitasi dan Simulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial

IV- 74


Keuangan (%) Target Realisasi

Fisik (%) Target Realisasi

100,00

100,00

72,89

Keterangan

100,00 Sisa lelang

175.741.162

100,00

98,03

100,00

100,00

36.726.000

100,00

99,32

100,00

100,00

4.666.464.100

100,00

97,69

100,00

100,00

164.422.670

100,00

76,68

100,00

100,00

172.746.000

100,00

98,69

100,00

100,00

150.000.000

100,00

98,88

100,00

100,00

22.746.000

100,00

97,45

100,00

100,00

1.036.139.380

100,00

97,65

100,00

100,00

793.464.000

100,00

97,61

100,00

100,00

242.675.380

100,00

97,78

100,00

100,00

4.760.425.212

100,00

42,24

100,00

62,16

2.685.362.712

100,00

56,09

100,00

100,00

Sisa lelang

Efisiensi 2.075.062.500

100,00

24,32


100,00

24,32

Realisasi 4,33 Ha dari target 18 Ha, Karena belum siapnya sebagian lokasi


No

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)


BAB IV


Keterangan yang seharusnya disiapkan APBN, sehingga pematangan lahan belum bisa dilaksanakan

5

5.1

Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh Fasilitasi Penataan Kawasan Kumuh

c)

398.930.000

100,00

97,30

100,00

100,00

398.930.000

100,00

97,30

100,00

100,00

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan 2. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung 3. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Solusi 1. Peningkatan peran kapasitas pemangku kepentingan termasuk komunitas masyarakat di bidang perumahan, bersama-sama dengan pemerintah mengatasi permasalahan penyediaan perumahan, terutama penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah 2. Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan pengawasan terhadap alih fungsi lahan 3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengatasi permasalahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah


IV-75

BAB IV 8. a)


URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kondisi Umum

Pembangunan pemuda beserta pembinaan olahraga di Provinsi DIY sebagai daya dukung kesehatan jasmani dan rohani bagi generasi penerus bangsa mendapat perhatian optimal dari Pemerintah Provinsi DIY. Adapun tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi DIY dalam urusan kepemudaan dan olahraga tertuang dalam kebijakan sebagai berikut. Kepemudaan Kebijakan kepemudaan dikembangkan mengacu kepada properda dan hasil-hasil diskusi/dialog dengan berbagai lembaga kepemudaan, instansi terkait dan relevan, serta studi kepemudaan yang telah dilakukan berdasar standar wawasan, sikap dan kebutuhan pemuda, dan studi kebijakan kepemudaan. Kebijakan kepemudaan ditempuh dengan memberikan iklim yang kondusif bagi pemuda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minatnya melalui peningkatan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, serta mengembangkan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak mulia, dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang mencakup: 1. Memberikan kesempatan dan kebebasan kepada pemuda untuk mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, prioritas, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat; 2. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri; 3. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya (narkoba/Napza) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba; 4. Mengembangkan wawasan kebangsaan di kalangan pemuda dalam memupuk jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, bangga dan rela berkorban demi mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; 5. Menyiapkan pemuda dalam menghadapi persaingan global dan untuk pergaulannya dengan bangsa-bangsa lain melalui berbagai aktivitas yang mendukung, dengan mengedepankan semangat kemanusiaan yang berkeadilan, beradab, dan demokratis, dengan tidak meninggalkan jati dirinya sebagai suatu bangsa; 6. Mengelola dan mengembangkan serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemberdayaan pemuda dan olahraga, di samping juga sebagai sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

IV- 76



BAB IV

Keolahragaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Adapun dalam melaksanakan urusan keolahragaan dapat dipaparkan sebagai berikut: Melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan pemerintah di bidang keolahragaan; Melaksanakan pengkajian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan olahraga; Melaksanakan kajian sekolah olahraga; Melaksanakan pengembangan sistem informasi keolahragaan; Melaksanakan pembibitan dan pembinaan olahragawan usia dini; Memetakan dan menganalisis pelaksanaan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal di bidang olahraga; Menyusun Indikator Pengembangan Olahraga (Sport Development Index); Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan olahraga; Membina dan meningkatkan kualitas manajemen organisasi olahraga; Memberdayakan dan meningkatkan kualitas manajemen organisasi olahraga prestasi prioritas di tingkat daerah.

Pemerintah Provinsi DIY melaksanakan urusan pemuda dan olahraga melalui program dan kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunannya yaitu untuk “Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung”. Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahan dan kemandirian bagi pemuda untuk memupuk jiwa kepeloporan yang ditunjang dengan sentra-sentra pemberdayaan pemuda. Pengembangan kepemudaan juga dilakukan di perdesaan untuk memberikan semangat dan menjadi penggerak roda pembangunannya. Untuk memberikan bekal kewirausahaan maka dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan serta menumbuhkan semangat untuk berinovasi bisnis sehingga kedepan pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai namun sanggup menjadi entrepreneur sejati yang dapat bertahan terhadap goncangan dan persaingan. Untuk bidang olahraga pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda di Provinsi DIY yang selanjutnya akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan berupa kompetensi-kompetensi tingkat provinsi yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kompetensi diatasnya. Olahraga juga diperlukan untuk membangun watak sportifitas dan dapat menghargai kelebihan kemampuan lawan sebagai koreksi atas diri sendiri untuk meningkat lebih maju pada tahap selanjutna yang tidak hanya dibutuhkan oleh manusia yang terlahir sempurna namun juga diperlukan oleh para difabel melalui pembinaan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-77

BAB IV


kompetensi olahraga penyandang cacat. Pembangunan dan pembinaan olahraga harus didukung dengan kesiapan tenaga kepelatihan, sarana dan prasarana, serta teknologi. Sebagai wujud pelayanan Pemerintah Provinsi DIY pada urusan kepemudaan dan olahraga, dilaksanakan dengan implementasi 5 program dan 26 kegiatan. Pencapaian dari pelaksanan program kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga tercatat prestasi yang dapat dibanggakan. Salah satu prestasi olahraga Provinsi DIY adalah pencapaian pada Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional (POPNAS) 2011. Tercatat sebelumnya, pada tahun 2007, Kontingen DIY di POPNAS menempati urutan 24 dari target ranking 10. Sebagai evaluasi dan usaha peningkatan prestasi, sejak tahun 2008 Kontingen Popnas Provinsi DIY telah dipersiapkan untuk bertanding pada Popnas X tahun 2009 dengan target 10 besar. Pada Popnas X Jogja tahun 2009, Provinsi DIY bertindak sebagai tuan rumah. Kesempatan sebagai tuan rumah dan pencanangan target ranking 10 tersebut tidak disia-siakan oleh Kontingen Popnas Provinsi DIY, hingga akhirnya berhasil menempati peringkat 7. Capaian ini melebihi target awal yakni ranking 10. Pada tahun 2011, dengan persiapan yang semakin matang Provinsi DIY mampu meraih Peringkat 7. Hasil ini sungguh berarti mengingat banyak pihak yang berpendapat bahwa prestasi yang diraih Provinsi DIY pada tahun 2009 dikarenakan faktor keuntungan sebagai tuan rumah semata. Namun, prestasi tahun 2011 pada ajang POPNAS yang diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Riau mampu menjadi bukti bahwa pembinaan olahraga pelajar di Provinsi DIY berlangsung semakin baik. Adapun capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga Provinsi DIY tahun 2010 hingga tahun 2011 dapat dipaparkan sebagai berikut: Tabel 4.22 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2010-2011 2011 Capaian No Indikator Satuan 2010 Target Realisasi % Realisasi 1. Jumlah Sentra sentra 4 6 6 100,00 Pemberdayaan Pemuda 2. Prestasi Olahraga Tingkat Nasional a. POPNAS Peringkat 20 7 285,71 b. POSPENAS Peringkat 18 Sumber: Disdikpora Provinsi DIY

IV- 78



Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.23 Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2011

No

Program/Kegiatan

1

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Peningkatan Kemandirian dan Kepeloporan Pemuda Pengembangan Sentra Pemberdayaan Pemuda Pemberdayaan Peran Serta Pemuda untuk Pembangunan Pedesaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda Pembinaan Inovasi Bisnis Bagi Pemuda

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2

2.1 2.2 2.3

3 3.1 3.2

3.3 3.4

BAB IV

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Penyelenggaraan POPDA Pembinaan Persiapan Kontingen POPWIL/POPNAS

Keuangan (%) Fisik (%) Pagu Anggaran (Rp) Target Realisasi Target Realisasi 479.100.000 100,00 97,99 100,00 100,00

Keterangan

118.475.000 100,00

95,60

100,00

100,00

-

108.920.000 100,00

98,06

100,00

100,00

-

79.050.000 100,00

97,76

100,00

100,00

-

98.015.000 100,00

99,48

100,00

100,00

-

74.640.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

483.317.500 100,00

91,22

100,00

100,00

61.667.500 100,00

99,50

100,00

100,00

-

298.650.000 100,00

96,20

100,00

100,00

-

123.000.000 100,00

74,98

100,00

100,00

Uang Pembinaan menyesuaikan keputusan Dewan Juri dan tidak ada pengiriman wakil ke tingkat nasional

4.678.713.900 100,00

87,06

100,00

100,00

1.199.995.000 100,00

96,71

100,00

100,00

-

100.000.000 100,00

98,15

100,00

100,00

-

449.998.900 100,00 1.850.000.000 100,00

99,24 81,10

100,00 100,00

100,00 100,00

Sisa dana berasal dari selisih harga tiket pesawat, lumpsum, airportax dari Tim Observasi,


IV-79

BAB IV

No

3.5


Program/Kegiatan

Tri Lomba Juang

3.6

Pekan Olahraga Pelajar Cacat Daerah (POPCADA) 3.7 Pekan Olahraga Cacat Daerah (PORCADA) 3.8 Bimtek Tenaga Teknis Keolahragaan 3.9 Liga Pendidikan Indonesia 3.10 Pengembangan Olahraga Rekreasi 3.11 Pekan Olahraga Pelajar Cacat Nasional (POPCANAS)

4

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

IV- 80

Pagu Anggaran (Rp)



Keterangan

140.000.000 100,00

89,95

100,00

100,00

142.500.000 100,00

94,17

100,00

100,00

Tim Pelatih, Korcab, Pendamping, Psikolog dan Masseure yang hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan tidak full seperti peserta Jumlah peserta yang mendaftar kurang dari target yang direncanakan -

85.495.000 100,00

99,67

100,00

100,00

-

65.725.000 100,00

98,37

100,00

100,00

-

125.000.000 100,00 100.000.000 100,00

99,65 90,08

100,00 100,00

100,00 100,00

-

420.000.000 100,00

57,90

100,00

100,00

Dana sisa karena selisih harga tiket pesawat, lumpsum, airportax dari Tim Observasi, Tim Pelatih, Korcab, Pendamping, Psikolog dan Masseure hanya dipakai sesuai dengan kebutuhan tidak full seperti peserta dan sebagian ada yang didanai melalui anggaran dari Pusat

1.250.000.000 100,00

94,70

100,00

100,00



No

Program/Kegiatan

4.1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Penyusunan DED KONI Sarana dan Prasarana Olahraga

4.2

5 5.1 5.2 5.3 5.4

5.5

Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda Pembentukan Paskibraka Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan bagi Pemuda Penyuluhan Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi bagi Pemuda Lomba Baris-berbaris

c)

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Keuangan (%) Fisik (%) Pagu Anggaran (Rp) Target Realisasi Target Realisasi 1.000.000.000 100,00 98,31 100,00 100,00

BAB IV

Keterangan -

250.000.000 100,00

80,30

100,00

100,00

Penyusunan RAB menyesuikan kebutuhan dan Standar harga saat penyusunan

587.104.100 100,00

98,03

100,00

100,00

57.700.000 100,00

99,39

100,00

100,00

-

323.650.000 100,00 48.275.000 100,00

99,24 98,17

100,00 100,00

100,00 100,00

-

77.689.250 100,00

90,76

100,00

100,00

-

79.789.850 100,00

99,10

100,00

100,00

-

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Pengembangan dan pembinaan pemuda dan olahraga di Provinsi DIY memiliki beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut: Belum adanya bantuan permodalan untuk pemuda sebagai tindak lanjut pelatihan kewirausahaan. Sarana latihan para atlet semakin berkurang. Pembibitan atlet masih memerlukan optimalisasi. Sikap mental atlet seperti sportifitas, disiplin dan semangat juang masih rendah. Solusi Upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah: Diusulkan adanya bantuan permodalan sebagai tindak lanjut pelatihan kewirausahaan. Ditambahnya fasilitas latihan bagi para atlet agar prestasi meningkat. Kebijakan pembinaan dan penghargaan atlet berprestasi sehingga tetap tinggal di DIY. Pengelolaan pembibitan atlet yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pencarian bakat atlet olahraga berprestasi. Pemberian penghargaan berupa beasiswa bagi atlet berprestasi dan harapan masa depan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-81

BAB IV


7. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk pembinaan generasi muda; 8. Membuat program/kegiatan yang memberikan peluang bagi generasi muda agar lebih giat dan kreatif bagi generasi muda. 9. Pembinaan atlet-atlet berbakat dan klub-klub olahraga prestasi.

9. a)

URUSAN PENANAMAN MODAL Kondisi Umum Terbatasnya sumber daya modal adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh kebanyakan daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, sementara di sisi lain kebutuhan peningkatan pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan dalam upaya pemerintah daerah mendorong kegiatan ekonominya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Provinsi DIY masih memerlukan sejumlah tambahan dana dalam bentuk investasi swasta baik yang berasal dari investor dalam negeri maupun investor asing. Sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi DIY Tahun 2009-2013, kegiatan penanaman modal di DIY menyimpan beberapa peluang seperti spesifikasi keunggulan lokal DIY di bidang pariwisata dan pendidikan, komitmen pemerintah daerah dengan slogan “Jogja Invest” yang terbuka untuk investor, serta ketersediaan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Adapun isu strategis yang mengemuka dalam peningkatan investasi terkait pada persaingan global dengan provinsi/negara lain serta investasi yang mengarah pada keunggulan lokal DIY. Meskipun demikian terdapat beberapa tantangan yang menjadi fokus perhatian dalam pengembangan investasi di DIY, yakni realisasi investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil, investasi yang mengarah pada kelestarian lingkungan, perlunya peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lain (termasuk kesiapan lahan), regulasi yang mantap dalam fasilitasi investasi serta upaya peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah dan negara-negara maju. Berdasarkan visi-misi serta tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi DIY yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Untuk mengukur capaian kinerja urusan penanaman modal, telah dirumuskan indikator sebagai tolok ukur kinerja sesuai dengan RPJMD Provinsi DIY. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian dari visi dan misi Pemerintah Provinsi DIY di bidang penanaman modal tahun 2011 adalah : Tabel 4.24 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2010-2011 2011 Capaian No Indikator Satuan 2010 Target Realisasi % Realisasi 1 Pertumbuhan investasi Persen 4,33 4,34 40,22 926,73 IV- 82



No

Indikator

(PMA/PMDN) a Pertumbuhan PMA b Pertumbuhan PMDN Sumber: BKPM Provinsi DIY

Satuan

Capaian 2010

Target

2011 Realisasi

Persen Persen

7,49 0,19

2,6 1,74

52,46 22,72

BAB IV

% Realisasi 2.017,69 1.305,75

Tabel 4.25 Realisasi Investasi Provinsi DIY Tahun 2007 - 2011 Tahun

PMDN

2007 2008 2009 2010 2011

1.801.533.851.707 1.806.426.455.845 1.882.514.536.845 1.884.923.869.797 2.313.141.695.784

Pertumbuhan PMDN 343.345.234.000 4.892.604.138 76.088.081.000 2.409.332.952 428.217.825.987

PMA 2.278.166.388.062 2.415.461.744.857 2.508.131.163.857 2.696.046.957.447 4.110.436.324.224

Pertumbuhan PMA 398.378.606.075 137.295.356.795 92.669.419.000 187.915.793.590 1.414.389.366.777

Total Investasi 4.079.700.239.769 4.221.888.200.702 4.390.645.700.702 4.580.970.827.244 6.423.578.020.008

Pertumbuhan ( Rp ) 55.033.372.075 142.187.960.933 168.757.500.000 190.325.126.542 1.842.607.192.764

Sumber: BKPM Provinsi DIY Perkembangan investasi di Provinsi DIY menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada 5 tahun terakhir, sebagaimana tersaji dalam tabel di atas. Peningkatan yang paling besar terjadi pada tahun 2011, karena realisasi perusahaan baru, perluasan perusahaan yang telah merealisasikan investasinya pada tahun-tahun sebelumnya, renovasi/peremajaan/restruksturisasi perusahaan yang tentunya juga berimplikasi pada penambahan investasi. Besaran kontribusi pertumbuhan investasi yang berasal dari perusahaan PMDN tersebut adalah Rp428.217.825.987,- (22,72%) dan perusahaan PMA sebesar Rp1.414.389.366.777,- (52,46%) dari nilai total pertumbuhan investasi hingga Desember 2011 yang sebesar Rp1.842.607.192.764,- (terdapat pertumbuhan dengan nilai 40,22% dari realisasi investasi tahun 2010).


IV-83

BAB IV


Sumber: BKPM Provinsi DIY Gambar 4.1 Pertumbuhan Investasi Tahun 2007- 2011 (Desember) Pemulihan kondisi ekonomi di Provinsi DIY pasca erupsi Merapi yang cepat juga memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi. Sektor-sektor yang memberikan sumbangan pertumbuhan investasi meliputi sektor sekunder dan tersier yang berkembang cukup signifikan antara lain berupa jasa perhotelan, restoran, industri pengolahan, perdagangan, dan pengangkutan. Sampai dengan tahun 2011, perusahaan yang merealisasikan investasinya (aktif) di DIY sejumlah 219 perusahaan (terdiri dari 104 perusahaan PMA dan 115 perusahaan PMDN) dari total 331 perusahaan (182 perusahaan PMA; 149 perusahaan PMDN) yang terdaftar. Adapun total serapan tenaga kerja dari realisasi investasi tersebut sebanyak 38.896 tenaga kerja indonesia (TKI) serta 128 tenaga kerja asing (TKA). Upaya dan langkah strategis terkait peningkatan promosi dan iklim investasi di Provinsi DIY pada tahun 2011 telah dilaksanakan dalam bentuk keikutsertaan dalam pameran-pameran investasi seperti Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), Trade and Tourism Investment (TTI) Expo, penyelenggaraan one on one meeting, business forum/business meeting dengan calon investor dan stakeholder terkait, promosi peluang investasi melalui website Jogja Invest, pembentukan Gerai Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T), fasilitasi pelayanan serta pengawasan dan pembinaan perusahaan penanaman modal yang telah beroperasi di DIY. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menarik investor baru untuk menanamkan modalnya ke Provinsi DIY serta mempertahankan keberadaan investor yang telah merealisasikan investasinya. IV- 84



BAB IV

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.26 Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2011

No.

Program/Kegiatan

1

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Penyelenggaraan Pameran Investasi

1.1 1.2

1.3

1.4

1.5 1.6

1.7

2

2.1

2.2

Penyelenggaraan Pameran Potensi Daerah Pemutakiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah Penyusunan Analisa Ekonomi Peluang Investasi Andalan Daerah Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Keuangan (%) Fisik (%) Target Realisasi Target Realisasi 1.753.241.450 100,00 93,92 100,00 100,00

Pagu Anggaran

51.421.900,00 100,00

99,17

100,00

100,00

188.459.350,00 100,00

98,11

100,00

100,00

Keterangan

-

-

71.079.100,00 100,00

94,63

100,00

100,00 -

323.931.450,00 100,00

82,67

100,00

100,00

987.159.250,00 100,00

96,10

100,00

100,00

15.564.900,00 100,00

96,22

100,00

100,00

Kegiatan telah selesai 100 %, sisa anggaran berasal dari efisiensi cetak bahan dan sewa booth, serta sisa tiket dari perjalanan dinas luar daerah. -

115.625.500,00 100,00

96,89

100,00

100,00 -

487.101.240 100,00

97,12

100,00

100,00

50.143.750,00 100,00

99,50

100,00

100,00 -

112.022.740,00 100,00

99,12

100,00

100,00 -


IV-85

BAB IV


No.

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

2.3

Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penyusunan Data Perijinan Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Koordinasi dan Konsolidasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

293.990.750,00

Pemutakhiran Data/Deskripsi Peluang Potensi Investasi Up dating Data PMA/PMDN

2.4 3

3.1

3.2

3.3

Keuangan (%) Fisik (%) Target Realisasi Target Realisasi 100,00 96,24 100,00 100,00

Keterangan

30.944.000,00 153.837.700

100,00 100,00

94,38 88,84

100,00 100,00

100,00 100,00

-

53.395.600,00

100,00

77,04

100,00

100,00

Kegiatan telah terealisasi 100 %, sisa anggaran berasal dari sisa tiket perjalanan dinas luar daerah serta honorarium dan makan minum lembur yang tidak direalisasikan.

56.239.100,00

100,00

96,95

100,00

100,00 -

44.203.000,00

100,00

92,78

c)

100,00

100,00

-

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan mendasar dalam pelaksanaan kegiatan urusan penanaman modal di Provinsi DIY pada tahun 2011 meliputi : 1. Identifikasi potensi investasi sektor unggulan di Provinsi DIY masih memerlukan telaah lebih lanjut. 2. Peluang-peluang investasi yang sudah ada belum detail dan jelas. 3. Permasalahan lahan, di mana umumnya masalah klasik yang dihadapi oleh investor adalah minimnya ketersediaan tanah/lahan terkait dengan luas wilayah DIY yang sempit dan harga tanah di Yogyakarta yang cenderung semakin mahal. 4. Belum adanya aturan khusus terkait peningkatan iklim investasi di Provinsi DIY. 5. Kurangnya koordinasi antar stakeholders penanaman modal di Provinsi DIY dalam melaksanakan perencanaan investasi (sebagai contoh: program pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kulon progo yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan) IV- 86



BAB IV

6. Perubahan jadwal dan tempat pelaksanaan pameran investasi yang dikoordinir oleh BKPM RI. 7. Belum semua perusahaan (investor) yang terdaftar, merealisasikan investasinya di DIY. 8. Aliran listrik yang tidak stabil (sering padam secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu), menyebabkan beberapa perusahaan mengalami kerugian karena gangguan proses produksi dan komunikasi Solusi Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut diatas, ditempuh cara-cara: 1. Dilakukan kajian dan pemetaan terkait potensi investasi sektor unggulan yang ada di Provinsi DIY. 2. Dilaksanakan kajian pra feasibility study (pra FS) dan FS untuk peluang-peluang investasi yang akan ditawarkan. 3. Koordinasi dengan pihak terkait penyediaan lahan dan upaya melalui forum/kajian landbanking. 4. Pelaksanaan kajian dan ditindaklanjuti dengan penyusunan regulasi terkait peningkatan iklim investasi di Provinsi DIY. 5. Pelaksanaan koordinasi secara lebih intensif antar semua stakeholder investasi baik pusat maupun daerah dengan tujuan sinkronisasi perencanaan investasi (terkait KEK Kulon progo, telah dilaksanakan Forum Koordinasi dan Perencanaan Peluang Investasi 2011 dengan tema: Perencanaan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)). 6. Koordinasi intensif dengan BKPM RI terkait waktu dan jadwal pelaksanaan pameran investasi yang diikuti Provinsi DIY agar perencanaan anggaran dapat sesuai. 7. Perlunya kegiatan pembinaan dan pemantauan perusahaan secara lebih intensif untuk memfasilitasi kesulitan terkait realisasi investasinya (pembentukan Task Force/Advokasi/Desk atau dengan jalan memfasilitasi pertemuan antara BKPM RI dengan perusahaan dan dengan PDKPM (Perangkat Daerah Kab/Kota Penanaman Modal)). 8. Melaksanakan forum bersama perusahaan dan instansi terkait, sebagai upaya mengatasi hambatan dan permasalahan yang dialami perusahaan-perusahaan penanaman modal di Provinsi DIY.

10. a)

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kondisi Umum

Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di Provinsi DIY salah satunya adalah memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah yang disinergikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-87

BAB IV


dengan kebijakan program dari pemerintah pusat. Salah satu upaya pembinaan UKM adalah melalui sentra industri, karena upaya ini lebih efektif dan efisien, disamping itu juga banyak melibatkan usaha mikro dan kecil. Dalam jangka panjang, koperasi dan UKM perlu terus ditumbuh kembangkan untuk menopang roda perekonomian daerah, khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Perkembangan koperasi dan UKM di Provinsi DIY, dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Tercatat pada tahun 2011, jumlah koperasi aktif sebanyak 1.981 koperasi, mengalami kenaikan sebanyak 55 koperasi atau 2,86% dibanding tahun 2010 yaitu sebanyak 1.926 koperasi. Demikian halnya untuk UKM pada tahun yang sama juga mengalami kenaikan sebesar 10,83% atau naik 19.743 unit usaha, dimana pada tahun 2010 tercatat 182.232 unit usaha dan pada tahun 2011 berkembang menjadi 201.975 unit usaha. Secara umum, hasil-hasil pembangunan di sektor koperasi dan UKM adalah sebagai berikut: 1.

Perkembangan Perkoperasian Perkembangan perkoperasian di Provinsi DIY tahun 2010 s/d 2011 jumlahnya mengalami peningkatan yaitu sebanyak 56 koperasi atau naik 2,86% dimana jumlah keseluruhan koperasi di DIY tahun 2011 sebanyak 2.466 koperasi dan pada tahun 2010 sebanyak 2.410 koperasi. Tabel 4.27 Data Klasifikasi Koperasi se-Provinsi DIY, 2011 Keadaan Koperasi No Uraian RAT Aktif Pasif Jumlah 1 Kab. Sleman 268 497 101 598 2 Kab. Kulon Progo 188 292 27 319 3 Kab. Gunungkidul 153 205 55 260 4 Kab. Bantul 306 360 88 448 5 Kota Yogyakarta 165 447 103 550 6 Provinsi DIY 149 180 111 291 Jumlah 1.229 1.981 485 2.466 Sumber: Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY 2.

Usaha Kecil dan Menengah Salah satu upaya pembinaan UKM melalui pengembangan sentra akan lebih efektif dan efisien, karena banyak melibatkan usaha mikro dan kecil yang perlu terus ditumbuh kembangkan untuk menopang roda perekonomian khususnya dan perekonomian nasional umumnya. Untuk mengetahui gambaran pembinaan UKM yang berkoperasi di Provinsi DIY disajikan pada tabel berikut:

IV- 88



No 1 2 3 4

Tabel 4.28 Perkembangan UKM Menurut Skala Usaha, 2007-2011 Tahun Jenis Usaha Menurut Sektor 2007 2008 2009 2010 Aneka Usaha 30.220 30.770 34.009 39.036 Perdagangan 44.120 44.905 48.292 52.420 Industri Pertanian 41.754 42.585 46.017 49.554 Industri Non Pertanian 33.196 34.080 36.529 41.222 Jumlah 149.290 152.340 164.847 182.232 Sumber: Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY

BAB IV

2011 43.471 57.858 54.991 45.655 201.975

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa UKM di Provinsi DIY sampai dengan 31 Desember 2011 yang tercatat sebanyak 201.975 UKM, mengalami kenaikan yang pesat bila dibanding tahun 2010 atau meningkat 19.743 UKM. 3

Modal/Perkuatan Koperasi dan UKM (Dana bergulir) Dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pembiayaan perekonomian syariah dalam bidang permodalan, Pemerintah telah memberikan stimulan dalam bentuk pinjaman dana-dana bergulir dengan bunga lunak. Sejak tahun 2000-2007 Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dana APBN telah menyalurkan dana bergulir sebesar 45 Milyar. Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang Kementerian Koperasi dan UKM tidak melaksanakan program perkuatan dana bergulir karena kewenangan sudah dilimpahkan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Kecil Menengah (LPDB–KUKM) Kementerian Koperasi dan UKM, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, disebutkan bahwa: 1. Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh Satker yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Satker BLU). 2. Penetapan Satker untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU. Sedangkan melalui dana APBD Pemerintah Provinsi DIY sejak tahun 2003-2011 telah memberikan pinjaman Dana Bergulir dengan bunga lunak kepada 242 koperasi sebesar Rp14.732.100.000,- melalui 13 jenis program. Disamping melalui program pemerintah dengan memberikan fasilitasi pinjaman permodalan dengan suku bunga rendah, juga memberikan fasilitasi, transformasi dengan mempertemukan antara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan pihak–pihak yang memiliki dana melalui sosialisasi, temu konsultasi, dukungan dan pendampingan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-89

BAB IV


mengakses dana melalui Perbankan atau BUMN seperti Program PKBL–BUMN, KUR, Bank Export Import dan kredit–kredit program lainnya dari Perbankan yang menerapkan suku bunga di bawah harga standar. Tabel 4.29 Program Dana Bergulir APBD No 1 2

Program

Ketahanan Pangan di 14 Kec PPE Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Kop. (Pasca Gempa) 3 Ketahanan Pangan 4 Prospek Mandiri 5 Bantuan Modal Usaha Koperasi (Setelah Gempa) 6 Prospek Mandiri 7 Koperasi Karyawan 8 Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 9 Prospek Mandiri Campus Entrepreneur 10 Program Perkuatan Permodalan bagi KJKS/UJKS Koperasi 11 Program fasilitasi Pengembangan Koperasi 12 Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 13 Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Erupsi) JUMLAH Sumber: Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY

2003 2006

Jumlah Koperasi 14 25

455.000.000 2.492.500.000

2007 2007 2007

22 5 12

1.100.000.000 110.000.000 609.600.000

2008 2008 2008 2009 2010

4 9 18 1 15

160.000.000 225.000.000 630.000.000 200.000.000 750.000.000

2010

51

3.000.000.000

2011 2011

45 21

2.500.000.000 2.500.000.000

242

14.732.100.000

Tahun

Jumlah

Untuk menilai kinerja urusan koperasi digunakan indikator sebagai berikut: Tabel 4.30 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Koperasi Tahun 2010 - 2011 2011 Capaian No Indikator Satuan 2010 Target Capaian Koperasi : 1. Aktif Unit 1.926 1.789 1.981 2. Tidak Aktif Unit 484 545 485 Jumlah 2.410 2.334 2.466 Koperasi IV- 90



No

Indikator

Satuan

Capaian 2010 129.293 1.135.490

3. Modal Sendiri Rp. 000.000 4. Modal Luar Rp. 000.000 UKM : 1. Aneka Usaha Unit 39.036 2. Perdagangan Unit 52.420 3. Industri Unit 49.554 Pertanian 4. Industri Non Unit 41.222 Pertanian Jumlah UKM 182.232 Sumber: Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY

b)

Program/Kegiatan

1

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Bintek Penyaluran dana PKBL Dan Akses kepada Perbankan Bagi KUKM Diklat Akuntansi Bagi Koperasi Penerima Dana Bergulir Optimalisasi Pemanfaatn Dan Peningkatan Validitas Pelaporan Koperasi Penerima Dana Bergulir Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Diklat Kewirausahaan Bagi Sarjana Baru Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Bintek Pengembangan Koperasi Siswa Dan Koperasi Mahasiswa Fasilitasi Kemitraan Usaha

1.2 1.3

2

2.1 3

3.1 3.2

2011 Target Capaian 529.206 929.556 561.517 513.936 40.988 55.041 52.031

43.471 57.858

43.283

45.655

191.343

201.975

54.991

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.31 Program/Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2011

No

1.1

BAB IV


Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

88,56

100,00

100,00

11.600.550

100,00

80,95

100,00

100,00

Keuangan (%)


Efisiensi 30.816.000

100,00

99,03

100,00

100,00

154.672.500

100,00

87,05

100,00

100,00 Efisiensi

25.607.350

100,00

100,00

100,00

100,00

25.607.350

100,00

100,00

100,00

100,00

264.975.535

100,00

90,64

100,00

100,00

19.749.560

100,00

99,80

100,00

100,00

233.775.025

100,00

89,43

100,00

100,00


Efisiensi

IV-91

BAB IV

No

3.3 4 4.1


Program/Kegiatan Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bintek Perpajakan Bagi Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jaringan Kerjasama Antar Koperasi

c)

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%)

Fisik (%)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

11.450.950 21.915.350

100,00 100,00

99,56 97,72

100,00 100,00

100,00 100,00

21.915.350

100,00

97,72

100,00

100,00

Keterangan

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Sektor Koperasi a. Pembina Teknis Koperasi - Kurangnya tenaga untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan koperasi, tim verifikasi dan proses badan hukum koperasi, penilai kesehatan koperasi, penilai pemeringkatan koperasi, pembinaan kelembagaan, pembinaan usaha, monitoring dan evaluasi. - Belum adanya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum, padahal organisasi koperasi banyak bersentuhan dan rentan dengan masalah hukum baik pidana maupun perdata. b. Gerakan Koperasi - Pengurus dan pengelola koperasi rata-rata masih belum professional dalam pengelolaan kegiatan usaha dan kurang memahami kewirausahaan - Belum semua koperasi melaksanakan kemitraan usaha antar koperasi yang sebenarnya potensinya cukup besar - Pengurus koperasi rata-rata belum mampu memanfaatkan dan menangkap peluang usaha serta belum mampu mencari terobosan usaha baru 2. Sektor Usaha Kecil dan Menengah. Permasalahan-permasalahan UMKM yang masih dirasakan dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut: a. Terbatasnya kemampuan, ketrampilan, pengetahuan UMKM untuk mengelola usahanya. b. Lemahnya UMKM untuk mengakses Permodalan ke Lembaga Keuangan Bank /Non Bank karena terbatasnya Pengetahuan dan Pemenuhan persyaratan yang harus di penuhi oleh UMKM. c. Belum semua UMKM memahami pentingnya HAKI dan sertifikasi halal. d. Lemahnya pengetahuan terhadap proses ekspor produk UMKM ke luar negeri/ kerjasama dengan buyer dan terkendalanya bahasa asing yang dikuasainya.

IV- 92



BAB IV

e. Laporan perkembangan data UMKM dari Kab/Kota secara periodik belum dapat terpenuhi. 3. Sektor Pembiayaan Perekonomian Syari’ah Dalam upaya untuk mengembangkan KUMKM ada beberapa kendala antara lain sulitnya mengakses sumber-sumber pembiayaan dan permodalan serta terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan modal yang dimiliki. Realita menunjukkan bahwa sumber pembiayaan yang berasal dari Perbankan dalam memperkuat permodalan usaha yang dikembangkan relatif masih kecil. Perbankan masih terikat kepada beberapa persyaratan klasik yang mempersulit KUKM di dalam memperoleh sumber permodalan. Karakteristik yang melekat pada KUKM seringkali dijadikan alasan untuk menjatuhkan KUKM dengan Perbankan dan sebagian KUKM masih belum menggunakan manajemen modern dan Sumber Daya Manusia yang memadai sehingga mempersulit/menghambat akses KUKM bermitra dengan lembaga lain termasuk lembaga keuangan Perbankan/non Perbankan. Solusi Beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah: 1. Inventarisasi dan identifikasi terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun Pembiayaan Perekonomian Syariah untuk dapat dicari apa penyebabnya. Apa bila masih bisa diperbaiki supaya dibina secara intensif namun apabila tidak bisa supaya disarankan untuk memperbaiki kekurangan maupun kelebihannya dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan baik kelembagaan, permodalan dan usaha yang dijalankan supaya dapat meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dan layak secara optimal. 2. melaksanakan program yang telah ditetapkan baik dari Sektor Koperasi, Sektor Usaha Kecil dan Menengah maupun dari Sektor Pembiayaan Perekonomian Syariah agar lebih konkrit dan ada kemajuan dan saling koordinasi diantara sektor yang berkaitan, demi untuk kemajuan bersama. 3. Sektor Koperasi a. Pembinaan Koperasi - Optimalisasi tenaga agar mampu melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan kondisi yang ada meskipun terjadi tumpang tindih dan tidak seimbang antara jumlah tenaga dengan volume pekerjaan. Perlu adanya penambahan tenaga atau petugas fungsional. - Untuk kedepannya keberadaan tenaga yang berlatar belakang hukum sangat diperlukan, untuk saat ini dengan kondisi yang ada semua tenaga mempelajari perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi.


IV-93

BAB IV


b. Gerakan Koperasi - Melaksanakan Diklat Perkoperasian khususnya bagi pengurus koperasi baru agar memahami perkoperasian dan melaksanakan tugasnya dengan profesional. - Melaksanakan temu konsultasi dan temu usaha kemitraan bagi koperasi. - Melaksanakan diklat pengembangan usaha koperasi. 4. Sektor Usaha Kecil dan Menengah. a. Melaksanakan Diklat, Workshop, Seminar, Sosialisasi terkait dengan pengembangan pemberdayaan UKM di bidang: Manajemen, Keuangan, Desain Produk dan lain-lain. b. Memfasilitasi BUMN, Kementrian, Pemda tingkat I dan II dari luar Provinsi, BUMN, Lembaga lainnya. c. Memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru. d. Sosialisasi pentingnya sertifikat halal dan HAKI. e. Memfasilitasi sertifikat tanah milik UMKM. 5. Sektor Pembiayaan Perekonomian Syari’ah a. Dari sisi Koperasi dan UKM adalah perlunya meningkatkan potensi yang dimiliki seperti : kelembagaan, organisasi dan usaha harus kuat, SOP, SOM yang ada harus jelas serta dilaksanakan didalam operasional kegiatan usahanya, disamping itu juga unsur Sumber Daya Manusia harus ditingkatkan. Hal itu kita lakukan melalui pembinaan secara intensif, terus menerus dengan pelatihan–pelatihan, bimbingan teknis, temu konsultasi, temu usaha, workshop, pendampingan, pameran produk, dsb. b. Dari sisi Perbankan adalah perlunya asas pemerataan pemberian pinjaman sesuai kondisi, kemampuan KUKM dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Sosialisasi program-program pembiayaan lebih ditingkatkan lagi karena sektor–sektor ekonomi ditingkat bawah masih kesulitan memperoleh informasi prosedur dan persyaratan akses permodalan yang dapat diperoleh sehingga masih ada rasa ketakutan untuk bermitra dengan Perbankan. c. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan program-program yang telah ditetapkan baik dari sisi Sektor Koperasi, Sektor Usaha Kecil Menengah maupun dari Sektor Pembiayaan Perekonomian Syari’ah agar lebih konkrit dan ditingkatkan serta saling koordinasi diantara sektor yang berkaitan untuk kemajuan bersama. d. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadap Koperasi dan UKM apa yang menjadi kendala permasalahan yang dihadapi di dalam mengembangkan usahanya serta untuk mengetahui kemajuan dan kemampuan baik secara kelembagaan, usaha, organisasi, manajemen ke arah yang lebih maju, mandiri, mempunyai daya saing dan profesional. IV- 94



BAB IV

e. Melaksanakan inventarisasi terhadap keberadaan Koperasi baru dan Usaha Kecil Menengah baru, maupun Pembiayaan Perekonomian Syariah baru untuk mengetahui kemajuan dan kemampuan baik secara kelembagaan, usaha finansial dan perkembangan ke arah yang lebih maju dan profesional.

11. a)

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kondisi Umum

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai Pasal 83 ayat (1) diamanatkan bahwa Data Kependudukan dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan dalam data base kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan diberlakukannya SIAK diharapkan kedepan tidak ada lagi KTP ganda karena akan mudah terlacak adanya data ganda. Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi DIY pada tahun 2011 antara lain dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu dengan pelaksanaan konsolidasi database kependudukan secara online antara kabupaten/kota se-Provinsi DIY dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 2) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan dengan terlaksananya rapat koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pemberian NIK di Kabupaten/Kota. 3) Koordinasi Data Kependudukan Orang Asing dengan melaksanakan rapat-rapat koordinasi untuk sinkronisasi data orang asing dan dilaksanakannya pencarian data orang asing yang telah melaporkan di dinas instansi terkait Kabupaten/Kota dan telah dilaksanakannya konsultasi ke Ditjen Adminduk dan dilaksanakannya rapat koordinasi pendataan orang asing. 4) Fasilitasi Pelaksanaan Renstra Anak Tercatat Kelahirannya dengan telah dilaksanakan kegiatan Rapat Kerja bersama instansi terkait dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Renstra Anak Tercatat Kelahirannya dan telah dilaksanakan kegiatan pendampingan dalam rangka pelaksanaan Renstra Anak Tercatat Kelahirannya di Provinsi DIY serta dilakukan koordinasi tindak lanjut pelaksanaan dispensasi pencatatan kelahiran.


IV-95

BAB IV


5) Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan melalui rapat koordinasi dengan Kabupaten/Kota Yogyakarta dan terlaksananya penanganan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. 6) Penyusunan Pedoman Penanganan Jenazah Orang Asing dengan dilaksanakan rapat-rapat dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyusunan draft penanganan jenazah orang asing dan dilaksanakan Rapat Kerja. 7) Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Penduduk Rentan Korban Merapi dengan terbentuknya Tim yang melibatkan sampai aparat tingkat desa serta dusun, telah disampaikannya bantuan 5.000 blangko KTP pada 5 kecamatan di Kab. Sleman dan dilaksanakannnya monitoring ke Kab. Sleman dan kabupaten yang terkena dampak erupsi Merapi. 8) Dukungan Implementasi e-KTP dengan terbentuknya Tim Pelaksana Dukungan Implementasi e-KTP dengan instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi serta masyarakat, terlaksananya sosialisasi dukungan implementasi e-KTP dengan instansi terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi serta masyarakat, Pengadaan baliho, banner dan spanduk dalam rangka sosialisasi dukungan implementasi e-KTP, Pengadaan baliho, banner dan spanduk dalam rangka sosialisasi dukungan implementasi e-KTP dan Monitoring pelaksanaan Bimbingan Teknis e-KTP. Tabel 4.32 Pengambilan Biometrik e-KTP Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY Per tanggal 31 Desember 2011 Wajib e-KTP Target wajib % No Kabupaten/Kota yang telah e-KTP Capaian terlayani 1 Yogyakarta 332.314 251.623 75,72 2 Bantul 801.291 260.420 32,50 3 Gunungkidul 662.263 300.682 45,40 4 Kulon Progo 364.184 175.253 48,12 5 Sleman 1.011.692 249.464 24,66 Jumlah 3.171.744 1.237.442 39,01 Sumber: Biro Tapem Setda Provinsi DIY b)

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.33 Program/Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2011

No 1 1.1

Program/Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan

IV- 96

Pagu Keuangan (%) Fisik (%) Anggaran Target Realisasi Target Realisasi (Rp) 710.270.000 100,00 98,96 100,00 103,00 48.800.000 100,00

91,75


100,00

100,00

Keterangan


No

1.2

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

1.11

1.12

1.13

1.14 1.15

c)

Pagu Anggaran (Rp)

Program/Kegiatan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Pengembangan Database Kependudukan Penyusunan Kebijakan Kependudukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasiltiasi dan Koordinasi Pejabat P4 Koordinasi Data Kependudukan Orang Asing Fasilitasi Pelaksanaan Renstra Anak Tercatat Kelahirannya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Penyusunan Pedoman Penanganan Jenazah Orang Asing Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Penduduk Rentan Korban Merapi Dukungan Implementasi eKTP Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil

Keuangan (%) Target

BAB IV

Fisik (%)

Realisasi

Target

Realisasi

70.000.000 100,00

99,56

100,00

100,00

28.480.000 100,00

99,19

100,00

100,00

40.000.000 100,00

97,96

100,00

100,00

21.550.000 100,00

99,77

100,00

100,00

26.550.000 100,00

99,96

100,00

100,00

25.000.000 100,00

99,88

100,00

100,00

28.090.000 100,00

100,00

100,00

100,00

25.000.000 100,00

100,00

100,00

100,00

27.800.000 100,00

99,78

100,00

100,00

25.000.000 100,00

99,28

100,00

100,00

25.000.000 100,00

100,00

100,00

100,00

30.000.000 100,00

98,97

100,00

150,00

214.000.000 100,00

99,47

100,00

100,00

75.000.000 100,00

99,76

100,00

100,00

Keterangan

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Masih adanya perbedaan data orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas /Izin Tinggal Tetap (ITAS/ITAP) antar instansi yang berwenang. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-97

BAB IV


2. Masih terjadi keterlambatan pencatatan dan pelaporan perkawinan pemeluk agama 3. 4. 5.

6.

1.

2.

3.

4.

5. 6.

IV- 98

non Islam. Aplikasi SIAK yang merupakan sistem program yang bersifat nasional sering menemui berbagai kendala. Jaringan komunikasi database kependudukan khususnya di wilayah kecamatan yang memiliki topografi pegunungan belum terkoneksi dengan baik. Petugas Registrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan dan operator SIAK di kecamatan, kota dan kabupaten saat ini masih sering dipindah tugas ke tempat lain, sehingga petugas baru perlu mendapat pelatihan pengoperasian SIAK. Masih terbatasnya pemahaman pelaksana administrasi kependudukan mengenai SIAK secara on line dan jaringan komunikasi database kependudukan bagi petugas kecamatan, kota/kabupaten, provinsi. Belum terwujudnya jaringan komunikasi database kependudukan secara nasional. Solusi Mendorong pelayanan satu atap yang terpusat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kantor Imigrasi Provinsi DIY untuk memverifikasi data Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas/Izin Tinggal Tetap (ITAS/ITAP) dalam koordinasi data kependudukan orang asing. Fasilitasi kepada Kab/Kota untuk pengangkatan petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di Kantor Catatan Sipil guna pencatatan dan pelaporan perkawinan pemeluk agama non Islam. Mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan konsolidasi database kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar terwujud data kependudukan yang valid dan mutakhir, dan Provinsi dapat memperoleh Data Warehouse/Mirroring (database kependudukan statis yang diperbaharui/di-update secara periodik) dari data center Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Perlu dibangun tower pada titik tertentu untuk penguat signal jaringan komunikasi data yang tersambung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat c.q. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Perlu penyusunan buku manual (manual book) operasional SIAK bagi operator SIAK. Diperlukan pengembangan database kependudukan yang lebih berkualitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia mengenai sistem aplikasi dan jaringan komunikasi data base kependudukan dan diwujudkan jaringan komunikasi database kependudukan antar anggota Mitra Praja Utama (MPU) agar permasalahan mobilitas penduduk dapat tertangani secara integral. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 12. a)

BAB IV

URUSAN KETENAGAKERJAAN Kondisi Umum

Masalah pengangguran merupakan masalah utama di Provinsi DIY yang harus ditangani secara berkelanjutan, agar tidak membawa runtutan dampak pada masalah lain seperti kemiskinan, kriminalitas, maupun masalah sosial politik lainnya. Pengangguran akan bertambah jika meningkatnya jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah kesempatan kerja. Secara umum, pertumbuhan kesempatan kerja akan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu peningkatan jumlah kesempatan kerja juga tidak secara otomatis akan menyerap angkatan kerja, mengingat ada faktor lain yang menentukan seperti kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri. Berdasarkan data BPS bulan Agustus tahun 2011, tercatat ada 74.317 orang pengganggur terbuka di Provinsi DIY, atau sebanyak 3,97% dari total angkatan kerja yang berjumlah 1.872.912 orang. Dari jumlah penganggur tersebut, sebagian besar adalah lulusan SLTA dan sederajat sebanyak 42.038 orang atau 56,57% dari total penganggur, sementara penganggur dari lulusan Perguruan Tinggi mencapai 14.705 orang atau 19,79%. Sebaliknya, angka penganggur dari kelompok tingkat pendidikan di bawah SLTA juga dapat menjadi indikasi masih banyaknya angkatan kerja di DIY yang berkualitas rendah sehingga sulit untuk terserap di pasar kerja. Sementara dari data jumlah penduduk yang bekerja, didapati bahwa sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Selain itu sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga merupakan sektor yang mampu menarik banyak tenaga kerja. Dapat dipaparkan lebih lanjut jumlah penduduk bekerja menurut sektor adalah sebagai berikut. Tabel 4.34 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Sektor, 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Sektor Pertanian Pertambangan, Penggalian, Listrik, Gas dan Air Industri Pengolahan Bangunan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan Jasa Lainnya Jumlah

Jumlah 431.070 16.711 266.768 133.128 480.136 68.200 50.063 352.519 1.798.595

Sumber: Data Sakernas Agustus 2011 Kondisi tahun 2011 mencerminkan bahwa masalah pengangguran harus ditangani secara lintas sektoral, terlebih lagi masalah akibat pengangguran juga akan berdampak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-99

BAB IV


multidimensional. Ketersediaan kesempatan kerja sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi, sehingga keterserapan tenaga kerja juga tergantung pada kegiatan ekonomi yang berlangsung. Kegiatan yang dimaksud tentunya dapat berupa kegiatan pada sektor informal, UKM dan swasta, maupun pada sektor pemerintahan. Pada sektor pemerintahan sendiri, secara langsung maupun tidak langsung penurunan angka pengangguran terjadi melalui berbagai kegiatan pada berbagai instansi. Pemerintah Provinsi DIY mengupayakan penurunan angka pengangguran secara langsung (penyerapan/penempatan tenaga kerja) maupun tidak langsung (fasilitasi untuk mempersiapkan calon tenaga kerja maupun memperluas kesempatan kerja). Secara lebih nyata, sasaran utama yang hendak dicapai dalam rangka penanganan pengangguran adalah sebagai berikut: 1.

2.

Tersedianya tenaga kerja terampil yang kompeten, bersertifikat dan produktif sesuai dengan permintaan pasar kerja. Dalam hal ini diusahakan dengan: a. Mempersiapkan tenaga terampil dan produktif melalui kegiatan-kegiatan pelatihan keterampilan dan manajerial yang dilaksanakan. b. Memberdayakan dan bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta melalui program pelatihan keterampilan/kejuruan, antara lain: perhotelan, pariwisata, pramugari/pramugara, komputer, otomotif, sekretaris, manajemen, perbankan, akuntansi, teknologi informasi, dan sebagainya. Meningkatkan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pelayanan pasar kerja di dalam dan luar negeri, serta lapangan kerja baru yang dapat mengurangi penganggur. Sasaran ini akan dicapai dengan mengembangkan dan melaksanakan kegiatankegiatan yang dapat memperluas kesempatan kerja dan menambah jumlah penempatan tenaga kerja melalui program AKL, AKAD, maupun AKAN.

Dalam praktiknya, pencapaian sasaran dilakukan melalui dua program utama yang merupakan program wajib ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan fokus utama pada pelatihan keterampilan dan peningkatan produktivitas untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang kompeten, bersertifikat, dan produktif 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan fokus utama pada penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Kedua Program tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011, dengan target penanganan pengangguran sejumlah 5.773 orang, dengan realisasi sejumlah 5.773 orang. Adapun pencapaian kinerja urusan ketenagakerjaan tahun 2010 hingga tahun 2011 terangkum sebagai berikut.

IV- 100



No 1

2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14

15

16 17 18

BAB IV

Tabel 4.35 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan, 2010 - 2011 2011 Capaian Indikator Satuan 2010 Target Realisasi % Realisasi Tingkat Partisipasi Persen 69,76 69,60 68,77 98,81 Angkatan Kerja (TPAK) Pencari Kerja Yang Orang 14.442 15.959 15.959 100,00 Ditempatkan Tingkat Kesempatan Persen 93,98 94,57 96,03 101,54 Kerja (TKK) Elastisitas 0,62 0,21 kesempatan Kerja Pertumbuhan Persen 4,02 4,08 Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Angkatan Orang 1.882.296 1.901.530 1.872.912 98,50 Kerja Jumlah Kesempatan 1.775.148 1.798.326 1,798.595 100,01 Kerja Pertumbuhan Persen 1,14 -31,68 -30,64 103,28 Pengangguran Jumlah Pencari Kerja Orang 77.842 56.489 56.489 100,00 Jumlah Penganggur Orang 107.148 103.204 74.317 127,99 Terbuka Jumlah Setengah Orang 494.865 416.435 492.667 81,69 Penganggur Persentase Jumlah Persen 5,69 5,43 3,97 128,89 Penganggur terhadap Angkatan Kerja Jumlah Pelatihan Orang 1.463 1.270 1.816 142,99 Ketrampilan Kerja Jumlah Pelatihan Orang 450 220 220 100,00 Peningkatan Produktivitas Jumlah Pembinaan Lembaga 55 26 26 100,00 Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Peserta Orang 175 300 300 100,00 Pemagangan Jumlah Penempatan Orang 6.000 1.900 1.900 100,00 Tenaga Kerja Jumlah Perluasan Orang 2.442 1.452 1.452 100,00 Kesempatan Kerja Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-101

BAB IV No 19

20

21 22

23

24

25

26

27


Target 100

200

0

0

Paket

1

1

1

100,00

Perusahaan

30

50

50

100,00

Orang

340

660

660

100,00

Orang

453

360

360

100,00

Orang

90

150

150

100,00

Kasus Perusahaan Orang

3 100 780

23 196 340

2 196 340

8,70 100,00 100,00

UMKM

100

60

60

100,00

50 650

40 600

40 600

100,00 100,00

Satuan

Prosentasi Informasi Ketenagakerjaan dan Pasar Kerja Jumlah Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Penyusunan UMP Th.2010 Identifikasi Penangguhan UMP 2010 Jumlah Pembinaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Jumlah Peserta Pembinaan untuk Lembaga Ketenagakerjaan Jumlah Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Perlindungan TK

Persen

Jumlah Pelatihan Hiperkes dan Kesehatan Kerja Pengujian Lingkungan kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja

Lembaga

Perusahaan Orang Sumber: Disnakertrans Provinsi DIY

IV- 102

2011 Realisasi % Realisasi 100 100,00

Capaian 2010 100

Indikator



Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.36 Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2011

No

Program/Kegiatan

1

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Bimtek Kompetensi Based Training Pembinaan Peserta Pemagangan Ke Perusahaan Pelatihan dan Fasilitasi teknisi HP bagi Pencari Kerja Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja Untuk Penempatan Pelatihan Ketrampilan untuk Tenaga Kerja Mandiri Pelatihan Keterampilan Institusional Bagi Pencari Kerja Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit Pelatihan Ketrampilan swadana Pelatihan Keterampilan Teknologi Tepat Guna Untuk Usaha Mandiri Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja Pengembangan Produktivitas Melalui Pelatihan Kewirausahaan Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja Sosialisasi dan Fasilitasi Peserta Pemagangan ke Jepang Pembinaan Peserta Pasca Pemagangan ke Perusahaan Bimtek Assesor

1.1 1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7 1.8 1.9

1.10 1.11

1.12 1.13

1.14

1.15

BAB IV

Pagu Keuangan (%) Fisik (%) Anggaran Target Realisasi Target Realisasi (Rp) 5.628.926.600 100,00 99,77 100,00 100,00

64.630.000 100,00

99,19

100,00

100,00

1.058.392.000 100,00

99,85

100,00

100,00

Keterangan -

-

111.370.000 100,00

100,00

100,00

100,00 -

250.161.000 100,00

100,00

100,00

100,00 -

559.414.000 100,00

99,69

100,00

100,00 -

171.360.000 100,00

100,00

100,00

100,00 -

267.475.000 100,00

100,00

100,00

100,00

306.808.000 100,00

99,97

100,00

100,00

156.648.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

1.571.536.600 100,00

99,63

100,00

100,00

242.654.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

181.329.000 100,00

99,86

100,00

100,00

-

170.524.000 100,00

99,19

100,00

100,00

-

84.681.000 100,00

99,20

100,00

100,00

-

65.120.000 100,00

99,15

100,00

100,00

-


IV-103

BAB IV

No

1.16 1.17 1.18

1.19

2 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

2.10

2.11


Program/Kegiatan Kompetensi Pembinaan Peserta Pasca Pemagangan ke Jepang Sertifikasi Uji Kompetensi Instruktur Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan AMT Bagi Pencari Kerja Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Mantan Peserta MTU Program Peningkatan Kesempatan Kerja Fasilitasi KKPBI (Kelompok Kerja Produksi Buruh Informal) Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKAD Fasilitasi Purna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Usaha Mandiri Koordinasi Perencanaan Pengentasan Pengangguran Monitoring Kesempatan Kerja Sektoral (MKS) Operasional Layanan KK Berbasis TI ( DGS) Operasional Bursa Tenaga Kerja On-line Padat Karya Infrastruktur Pembentukan Kelompok Usaha melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) dan Pendampingan Pembentukan Wirausaha Baru melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) dan Pendampingan Pembentukan Wirausaha Baru melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri

IV- 104

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target


Realisasi

Target

Realisasi

53.999.000 100,00

99,16

100,00

100,00

-

48.015.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

102.642.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

162.168.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

5.262.268.300 100,00

94,11

100,00

100,00

-

81.450.000 100,00

98,90

100,00

100,00

-

182.344.000 100,00

97,39

100,00

100,00

-

148.030.000 100,00

99,35

100,00

100,00

-

50.000.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

20.000.000 100,00

99,90

100,00

100,00

-

48.186.000 100,00

98,34

100,00

100,00

-

25.000.000 100,00

99,88

100,00

100,00

-

259.910.000 100,00 2.442.772.800 100,00

99,72 88,53

100,00 100,00

100,00 100,00

342.225.000 100,00

99,29

100,00

100,00

-

354.132.500 100,00

99,29

100,00

100,00

-


Sisa lelang


No

2.12 2.13

2.14 2.15 2.16 2.17

2.18 2.19

3

3.1 3.2 3.3 3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Program/Kegiatan Profesional (TKPMP) dan Pendampingan Pemberdayaan Tenaga Kerja akibat PHK Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI) Penyebaran Informasi Pasar Kerja Penyelenggaraan Bursa Kerja Terbuka Penyusunan P T K D Up Dating Data ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sosialisasi PTKD Pendataan Lembaga Penyedia Jasa PRT dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang PRT Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Koordinasi Dewan Pengupahan Provinsi DIY Indentifikasi Penangguhan UMP DIY Monitoring Perusahaan Rawan Perselisihan HI Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Dokter perusahaan Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Mahasiswa Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Teknisi Perusahaan Pelatihan Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Penanggulangan Kebakaran Pelatihan Usaha Produktif dan Pemberdayaan bagi

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

BAB IV


Realisasi

Target

Realisasi

470.000.000 100,00

97,77

100,00

100,00

-

271.250.000 100,00

99,52

100,00

100,00

-

49.288.000 100,00

99,57

100,00

100,00

-

267.060.000 100,00

98,57

100,00

100,00

-

90.305.000 100,00 114.460.000 100,00

99,36 99,93

100,00 100,00

100,00 100,00

-

23.805.000 100,00 22.050.000 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

-

2.672.305.000 100,00

89,49

100,00

100,00

-

153.300.000 100,00

96,74

100,00

100,00

-

30.000.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

40.000.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

188.250.000 100,00

99,86

100,00

100,00

-

24.300.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

49.400.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

50.000.000 100,00

99,90

100,00

100,00

-

1.336.492.000 100,00

79,78

100,00

100,00

Sisa lelang


IV-105

BAB IV

No

3.9 3.10 3.11

3.12 3.13

3.14

3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22

3.23

3.24


Program/Kegiatan Buruh Penghasilan Rendah (Miskin) Pembinaan dan Fasilitasi Bagi UMKM Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja Pembinaan Penghuni Rusunawa Asrama Ledok Code Pengujian Lingkungan Kerja Peningkatan Pengawasan Perlindungan Norma Ketenagakerjaa dan K3 Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Sosialisasi Upah Minimum Provinsi DIY. Surveilance Laboratorium Terakreditasi Sesuai ISO Fasilitasi Kasus PHI Kab/Kota Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja Pemeriksaan Kesehatan Kerja Bimtek Syarat-syarat Kerja dalam Hubungan Industrial Bimtek Pembinaan Organisasi Pekerja Fasilitasi Penyelenggaraan Sidang Lembaga Tripartit Tingkat Provinsi Fasilitasi komite penghapusan bentuk pekerjaan bagi anak/PBTA Peningkatan penyelesaian kasus PHI bagi Mediator HI

IV- 106

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target


Realisasi

Target

Realisasi

50.750.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

33.150.000 100,00

99,85

100,00

100,00

-

30.000.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

159.000.000 100,00

99,57

100,00

100,00

-

28.800.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

40.000.000 100,00

99,83

100,00

100,00

-

30.000.000 100,00

99,47

100,00

100,00

-

35.496.000 100,00

98,87

100,00

100,00

-

30.000.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

37.650.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

65.467.000 100,00

98,66

100,00

100,00

-

60.000.000 100,00

99,40

100,00

100,00

-

60.000.000 100,00

99,80

100,00

100,00

-

63.000.000 100,00

97,44

100,00

100,00

-

50.000.000 100,00

98,30

100,00

100,00

-

27.250.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-



BAB IV

c)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Dalam pelaksanaan kegiatan pada urusan ketenagakerjaan pada tahun 2011, secara umum masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan lebih optimal, yaitu sebagai berikut: 1. Data penganggur yang tidak berdasar nama (by name) atau kurang akurat, serta sistem informasi pendukung yang kurang menyebabkan sulitnya mendata calon peserta kegiatan. 2. Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja, sehingga sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah, maupun luar negeri, dan menyebabkan sulitnya penempatan. 3. Kurangnya semangat dan inovasi kewirausahaan para pencari kerja maupun buruh atau pengusaha kecil, sehingga perluasan kesempatan kerja belum dapat maksimal, sementara penempatan kerja masih tergantung pada investor yang masuk. 4. Produktivitas tenaga kerja yang masih relatif rendah membuat banyak kesempatan kerja lokal justru diisi tenaga kerja luar daerah. 5. Masih adanya pengusaha dan pekerja yang kurang bisa memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga masih sering terjadi pemutusan hubungan kerja. 6. Kurangnya fungsi pemberdayaan masyarakat (community development) maupun tanggung jawab sosial (social responsibility) dari perusahaan, sehingga penerimaan magang di perusahaan belum dapat maksimal. Solusi Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut di atas, antara lain: 1. Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk bersama-sama melakukan kegiatan pengumpulan data penganggur agar dapat lebih akurat sekaligus efektif dan efisien. 2. Selalu mengupayakan perbaikan kualitas unit pelayanan masyarakat untuk pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas pencari kerja pada Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Provinsi DIY (BLKPP). Adapun upaya perbaikan tersebut dilaksanakan dari aspek peralatan, kegiatan, maupun SDM, agar lulusan pelatihan lebih berdaya saing. 3. Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Kejuruan (LPK) termasuk akreditasi LPK di Provinsi DIY secara berkelanjutan dilakukan agar terjadi sinergi antara pemerintah dan swasta dalam penanganan pengangguran, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pencari kerja. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-107

BAB IV


4. Secara berkelanjutan melakukan kegiatan yang bertujuan meningkatkan semangat dan jiwa kewirausahaan, serta melakukan pendampingan agar ke depan dapat memberikan dampak perluasan kesempatan kerja sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap investasi dari luar. 5. Memantau atau mengukur produktivitas kerja dan terus mengupayakan pelatihan peningkatan produktivitas termasuk bagi UKM. 6. Melakukan upaya perlindungan tenaga kerja baik dalam bentuk sosialisasi hak dan kewajiban, pembinaan serikat pekerja, maupun pengawasan norma kerja agar kejadian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat berkurang. Dalam hal terjadi PHK, Pemerintah Provinsi DIY mengupayakan dan melakukan pemberdayaan terhadap korban PHK melalui pelatihan dan pemberian bantuan usaha, agar mereka tidak terus berlanjut menjadi penganggur. 7. Mengembangkan jejaring pemagangan agar semakin banyak perusahaan dapat menerima peserta magang yang nantinya dapat berlanjut pada ikatan kerja permanen atau setidaknya para peserta magang dapat memperoleh pengalaman kerja yang sangat berharga dan diperlukan untuk masuk pasar kerja.

13. a)

URUSAN KETAHANAN PANGAN Kondisi Umum

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan ketahanan pangan di Provinsi DIY sebagai wilayah yang secara agregat surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu pemerintah DIY terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program dan kegiatan yang benar-benar mampu memperkokoh perwujudan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pengaturan tentang pangan sesuai Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat. Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan pangan yaitu: “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.” Berdasarkan perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM), kebutuhan pangan di DIY memang hampir dapat dipenuhi semua dari potensi domestik. Kelompok pangan seperti beras, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan buah-buahan (didominasi oleh pisang, salak, nangka dan jambu) ketersediaannya dapat dipenuhi dari produksi daerah, walaupun masih ada pasokan dari luar daerah. Sedangkan kelompok pangan seperti sayur-sayuran, gula, kedelai, daging sapi, susu, dan ikan ketergantungan ketersediaan masih tinggi dari luar daerah. Komoditas sayur lebih dari 50% atau sekitar 25–30 ribu ton didatangkan dari luar IV- 108



BAB IV

daerah, demikian juga untuk komoditas ikan dan susu sapi lebih dari 50% atau 1.000–2.000 ton dimasukkan dari luar Provinsi DIY. Dari sisi penyediaan dan konsumsi, jumlah konsumsi energi penduduk DIY mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 1.851,4 Kkal/kap/hari, namun masih berada di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/kap/hari. Sementara kondisi ketersediaan energi adalah 3.736 Kkal/kap/hr. Konsumsi protein penduduk DIY pada tahun 2011 mencapai 52,27 gr/kap/hari. Konsumsi protein tersebut sudah berada di atas angka kecukupan protein yang dianjurkan 52 gr/kap/hari. Sedangkan ketersediaan di Provinsi DIY berada pada angka 92,88 gr/kap/hr. Tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2011 adalah 79,2. Meskipun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin meningkat, namun masih terdapat asupan gizi dari beberapa kelompok bahan makanan berada dibawah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004. Tingkat asupan konsumsi pangan masyarakat DIY masih didominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian terutama beras. Di sisi lain konsumsi pangan lainnya kurang dari yang dianjurkan. Hal ini merupakan tantangan yang harus menjadi fokus penanganan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya percepatan penganekaragaman pangan di Provinsi DIY. Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan dari bulan ke bulan pada tahun 2011 relatif tetap sesuai perkembangan jumlah penduduk, sehingga ketika panen raya pada bulan Januari s/d Juli kondisi bahan pangan berlebih, tetapi pada masa paceklik (Agustus s/d Desember) bahan pangan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Untuk itu upaya pengaturan yang telah dilakukan, dalam bentuk simpanan cadangan pangan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan pada saat tidak panen/musim paceklik dan memberikan jaminan harga wajar di saat panen raya sehingga harga minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP)/Harga Referensi Daerah (HRD). Penyerapan produksi hasil panen di saat panen raya diupayakan dapat disimpan secara baik oleh pemerintah melalui inisiasi penumbuhan cadangan pangan pemerintah provinsi, kabupaten, lumbung pangan masyarakat, dan cadangan pangan gapoktan selain yang telah dilakukan oleh Perum Bulog. Selanjutnya simpanan cadangan pangan dimaksud dapat disalurkan kembali di saat paceklik sehingga harga di tingkat konsumen tidak mengalami gejolak harga yang sangat tinggi. Untuk mengatur pasokan bahan pangan ke dalam suatu daerah/wilayah agar dapat berjalan normal, fungsi distribusi, transportasi dan efisiensi distribusi perlu dikendalikan sehingga mobilitas pasokan baik keluar maupun masuk ke suatu daerah/wilayah dapat berjalan normal dan terjadi keseimbangan antara produksi setempat dan pasokan bahan pangan dari luar.


IV-109

BAB IV


Kejadian rawan pangan terutama pada daerah rawan pangan kronis menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Menjadi sangat penting bagi Provinsi DIY untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan wilayah, rumah tangga dan individu yang berbasiskan kemandirian pangan. Identifikasi daerah rawan pangan berdasarkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di DIY masih terdapat 103 desa rawan pangan dari 438 desa (23,5%). Penentuan desa rawan pangan mendasarkan pada tiga indikator yaitu Kurang Energi dan Protein, Kemiskinan, dan Produksi Pertanian/Pangan. Menyangkut keamanan pangan, keberadaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) DIY secara bertahap diupayakan mampu menjalankan pengawasan keamanan pangan khususnya produk pangan segar. OKKPD adalah lembaga yang diakreditasi oleh OKKP Pusat dan dibentuk tahun 2006 dengan mengacu pada ketentuan Badan Standarisasi Nasional. Lembaga ini merupakan salah satu unit kerja teknis yang diberikan otorisasi untuk melakukan pengawasan terhadap masalah keamanan dan mutu pangan segar. Sampai dengan tahun 2011 telah dikeluarkan sertifikat Prima 3 untuk komoditas salak, cabai besar, bawang merah. Untuk tetap menjaga mutu produk juga telah dilakukan surveilen terhadap pemilik sertifikat Prima 3. Sampai dengan tahun 2011 telah dilakukan sertifikasi terhadap 27 kelompok tani untuk menjaga keberlanjutan penjaminan mutu dan keamanan produk terhadap kelompok penerima sertifikat. Di samping itu lembaga ini telah pula memberikan penomoran (tanda pendaftaran) produk aman dan bermutu dalam bentuk Nomor Register Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan kode Pangan Dalam (PD) terhadap produk hasil pertanian dari Provinsi DIY. Hingga tahun 2011 telah diberikan Register PD pada 7 jenis produk antara lain tepung cassava, mocaf dan beras. Pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kelembagaan yang mantap dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia mempunyai peran yang penting dan menentukan dalam pengelolaan dan dukungan program/kegiatan kelembagaan ketahanan pangan. Oleh karena itu, upaya pengembangan sumber daya manusia perlu lebih dioptimalkan. Keragaan sumber daya manusia dan aktivitas penyelenggaraan penyuluhan dapat dilihat dari jumlah Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) di Provinsi DIY sebanyak 12 orang. Sementara itu di beberapa kabupaten juga memiliki petugas PPL diantaranya sejumlah 84 orang di Kabupaten Sleman, 91 di Kabupaten Gunungkidul, 57 di Kabupaten Kulon Progo, 62 di Kabupaten Bantul dan 7 orang di Kota Yogyakarta. Dukungan Tenaga Harian Lepas/ Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) di seluruh Provinsi DIY sejumlah 274 orang. Tabel 4.37 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2011 No 1

Indikator

Satuan

Capaian 2010

Ketersediaan Pangan

IV- 110


2011 Target

Capaian

% Realisasi


No

Indikator

a

Ketersediaan Energi

b

Ketersediaan Protein Pengembangan Lumbung Pangan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Distribusi, Harga dan Akses Pangan Penguatan LDPM Penguatan Akses Pangan Masyarakat Terwujudnya Stabilitasi Harga

c d 2 a b c

Satuan

Capaian 2010

BAB IV

2011 Target

Capaian

% Realisasi

Kkal/Kap/hr

3.573

3.664

3.736

101,97

gr/lap/hr

87,59

94,59

92,88

98,19

Unit

28

29

29

Unit

29

41

41

Gapoktan

83

100

150

Gapoktan

15

15

5

Komoditas

4

4

4

100,00

1.809,74

2.000

1.626,9

81,35 94,23

3

Peningkatan Mutu Konsumsi dan Keamanan Pangan

a

Konsumsi Energi

Kkal/Kap/hr

b

Konsumsi Protein

gr/lap/hr

52,27

52

49

%

79,24

83,5

85,6

c

d

e

Terpenuhinya Skor PPH (Pola Pangan Harapan) melalui ketersediaan dan konsumsi energi serta Protein Peningkatan Jumlah Kelompok tani yang menerapkan BMR (Batas Maksimal Residu) Menmingkatnhya jumlah produsen/pelaku usaha dalam penerapanan BTP ( Batas Tambahan Pangan )

f

Penurunan Konsumsi Beras

4 a

Pengembangan Penyuluhan Peningkatan Kualitas Penyuluh Peningkatan Kelembagaan Penyuluh

b

100,00 100,00

150,00 33,33

102,51 Kelompok

88

5

10 200,00

Pelaku usaha

20

5

10 200,00

%

1,5

1,5

1,5

100,00

Orang

220

300

547

182,33

Unit

51

36

56

c

Peningkatan Kualitas Pelaku Utama/Pelaku usaha

Orang

7200

10.600

10.583

d

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelaku utama/Pelaku usaha

Orang

732

1.000

1.067

155,56 99,84

106,70

Sumber: BKPP Provinsi DIY


IV-111

BAB IV b)


Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.38 Program/Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2011

No 1 1.1

1.2 1.3 1.4 2

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

2.8 2.9

2.10

Program/kegiatan Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kompetensi dan Keprofesian Tenaga Penyuluh Fasilitasi Pendampingan FEATI Pengembangan Kelembagaan Petani Penyusunan Programa Penyuluhan Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan Penyusunan data Neraca Bahan Makanan Pengembangan Ketersediaan Pangan Penguatan Cadangan Pangan Pemberdayaan Lumbung Pangan Penyusunan SKPG Sertifikasi Prima pada Hortikultura Segar Gerakan Pola Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3BA) Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Harmonisasi Dokumen Sistem Manajemen Mutu OKKPD Surveillance Produk Bersertifikat

IV- 112


Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

94.38

100,00

100,00

400.411.250

100,00

98,66

100,00

100,00

Keuangan ( % )

Fisik ( % ) Keterangan -

58.085.200

100,00

87,89

100,00

100,00

72.980.600

100,00

77,91

100,00

100,00

30.322.300

100,00

89,89

100,00

100,00

1.981.807.525

100,00

93,33

100,00

98,93

effisiensi effisiensi -

31.279.650

100,00

99,63

100,00

100,00

90.333.900

100,00

99,70

100,00

100,00

36.605.475

100,00

88,37

100,00

100,00

53.808.700

100,00

92,33

100,00

100,00

53.420.700 150.782.400

100,00 100,00

90,92 99,01

100,00 100,00

100,00 100,00

45.867.250

100,00

96,88

100,00

100,00

effisiensi -

60.615.150

100,00

97,95

100,00

100,00

59.967.450

100,00

84,44

100,00

100,00

efisiensi

106.090.700

100,00

79,69

100,00


100,00

Ada ditemukan 2 kelompok yang mengalami force majeur 1 kelompok terkena erupsi dan 1 kelompok


No

Program/kegiatan

2.11

Penyebaran Informasi Produk Pangan Lokal dan Pameran Hari pangan Sedunia (HPS)

2.12 2.13

2.14 2.15

2.16

2.17 2.18 2.19 2.20

2.21

2.22

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan ( % ) Target

Realisasi

Fisik ( % ) Target

Keterangan

Realisasi

198.703.000

100,00

86,37

100,00

92,00

Apresiasi LDPM Pemantauan Distribusi dan Harga Pangan.

23.259.750 26.191.950

100,00 100,00

96,21 99,54

100,00 100,00

100,00 100,00

Fasilitasi Stabilisasi Harga Pangan Pemberdayaan Wanita dalam Rangka Percepatan Diversifikasi Pangan Pengembangan Diversifikasi Produk Antara

165.713.150

100,00

95,43

100,00

100,00

37.503.650

100,00

97,83

100,00

100,00

Penanganan Keamanan Pangan Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Penyusunan Data/Informasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Gerakan Keamanan Pangan di Daerah Rawan Pangan Penyusunan Peta

BAB IV

kebanjiran dan terserang hama sehingga produknya tidak bisa di uji laboratoriumkan Pelaksanaan pameran yang semula sewanya 5 hari menjadi hanya 3 hari (adanya pembatasan pengunaan tempat). -

35.929.250

100,00

71,85

100,00

85,00

75.637.300

100,00

97,33

100,00

100,00

185.153.000

100,00

91,78

100,00

100,00

299.984.900

100,00

99,39

100,00

100,00

22.396.500

100,00

94,69

100,00

100,00

pelaksanaan magang di SPAT Kabupaten Malang 6 hari hanya dilaksanakan 3 hari -

120.456.450

100,00

91,33

100,00

100,00 -

36.653.800

100,00

96,86

100,00

100,00

-


IV-113

BAB IV

No

2.23

2.24


Program/kegiatan Ketahanan dan Kerawaanan Pangan Berbasis FSVA Penyusunan Database Pangan Lokal (Peta Potensi Pangan Lokal) Peningkatan Kelembagaan Pangan Desa

Pagu Anggaran (Rp)

18.078.350

Keuangan ( % )

Fisik ( % )

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

83,83

100,00

100,00

Keterangan

Efisiensi 47.375.100

100,00

95,39

100,00

100,00

-

c)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 diantaranya adalah: 1. Perlunya pemantapan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan para pihak. 2. Masih munculnya kesulitan dalam pendataan keluar masuk bahan pangan dari dan ke DIY karena data yang diperoleh dari jembatan timbang masih sangat terbatas baik komoditas maupun keakuratan datanya. 3. Pola konsumsi pangan di tingkat rumah tangga belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah makanan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman (3BA). 4. Masih sangat tergantungnya pola konsumsi rumah tangga hanya pada satu jenis bahan pangan yaitu beras dan/atau tepung terigu. 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha untuk mengkonsumsi/memproduksi makanan yang aman, bermutu, halal, dan bermartabat.

1. 2.

3. 4.

IV- 114

Solusi Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut: Pemantapan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan para pihak. Pendataan dikembangkan diantaranya melalui distributor, supermarket, dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI), kedepan diperlukan kajian tentang distribusi bahan pangan di wilayah DIY. Meningkatkan/mengintensifkan pelaksanaan gerakan, sosialisasi, promosi, dan kampanye makan 3BA a. Memperkenalkan teknologi olahan pangan yang berbasiskan pada potensi bahan baku lokal. b. Mendorong terwujudnya gerakan one day no rice (satu hari tanpa mengkonsumsi nasi).



BAB IV

5. a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman rumah tangga tentang manfaat pangan lokal b. Mendorong peningkatan status pangan lokal sesuai dengan perkembangan preferensi konsumen. c. Meningkatkan pemasyarakatan tentang pentingnya keamanan pangan melalui jejaring keamanan pangan secara terpadu

14. a)

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kondisi Umum

Pembangunan pemberdayaan gender merupakan bagaian integral dari pembangunan daerah. Kenyataan yang ada bahwa tingkat kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat masih jauh dari ideal. Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) diperlukan dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) tersebut. Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap permasalahan perlindungan perempuan dan anak semakin meningkat. Namun demikian masih perlu ditingkatkan baik akses maupun layanan terhadap Kesejahteraan Anak, Perlindungan Anak, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Saksi dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meningkatnya partisipasi perempuan dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan, jumlah pejabat struktural perempuan, jumlah pengusaha perempuan pengusaha mikro dan kecil, jumlah pejabat publik dan profesi perempuan di segala bidang. Namun demikian masih perlu ditingkatkan baik jumlah dan kompetensinya. Indikator pencapaian pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi DIY dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM) yang dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Target IPG untuk provinsi DIY tahun 2009 sebesar 70,60 dan 2010 adalah sebesar 70,70, sedangkan tingkat capaian IPG tahun 2009 dan tahun 2010 adalah sebesar 71,50, hal tersebut menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi DIY sudah sangat bagus dan berada diatas rata-rata nasional sebesar 66,38, sedangkan target IPG untuk provinsi DIY tahun 2011 sebesar 70,80 dengan capaian sebesar 72,24 dan menduduki urutan ke 2 dari seluruh provinsi di Indonesia. 2. Target GEM untuk Provinsi DIY tahun 2009 sebesar 62,44 dan tahun 2010 sebesar 62,46, sedangkan tingkat capaiannya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yaitu sebesar 62,87. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain maka provinsi DIY masih berada di atas rata-rata nasional (62,27). Sedangkan target GEM untuk provinsi DIY tahun 2011 sebesar 62,48 dengan tingkat capaian sebesar 63,32 dan menduduki urutan ke 6 dari seluruh provinsi di Indonesia. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-115

BAB IV


Pencapaian kinerja tersebut diatas dapat dipaparkan melalui tabel berikut, Tabel 4.39 Indikator dan Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010-2011 No

Indikator

1.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

2.

Indeks Pemberdayaan Gender (GEM)

Tahun 2011 Realisasi %Realisasi

Capaian 2010

Target

71,50

70,80

72,24

102,03

62,87

62,48

63,32

101,34

Sumber: BPPM Provinsi DIY b)

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.40 Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun Anggaran 2011

No

Program / Kegiatan

1

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Pembentukan Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri )

1.1

1.2

2

2.1

2.2

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%)

Keterangan

Realisasi

Target

Realisasi

88.300.500 100,00

92,98

100,00

100,00

22.650.500 100,00

99,67

100,00

100,00

-

65.650.000 100,00

90,67

100,00

100,00

-

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan

723.766.600 100,00

98,99

100,00

100,00

52.890.000 100,00

99,97

100,00

100,00

-

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

191.693.500 100,00

98,23

100,00

100,00

-

IV- 116

Target

Fisik (%)



No

Program / Kegiatan

2.3

Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG ) Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pendataan Profil Gender Provinsi Updating data terpilah Fasilitasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Fasilitasi Penguatan Organisasi Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan Gerakan Sayang Ibu

2.4

2.5 2.6 2.7 2.8 3

3.1

3.2

3.3 3.4 4

4.1 4.2

4.3

Penyusunan draf kebijakan anak Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan dibidang Pembangunan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

BAB IV


Realisasi

Target

Realisasi

39.105.000 100,00

99,96

100,00

100,00

-

116.342.500 100,00

99,82

100,00

100,00

-

43.840.000 100,00

99,59

100,00

100,00

-

140.985.000 100,00 56.865.600 100,00

98,64 99,12

100,00 100,00

100,00 100,00

-

82.045.000 100,00

98,70

100,00

100,00

-

182.045.500 100,00

99,15

100,00

100,00

62.760.500 100,00

98,47

100,00

100,00

-

64.325.000 100,00

99,41

100,00

100,00

-

24.501.500 100,00

99,86

100,00

100,00

-

30.458.500 100,00

99,43

100,00

100,00

-

347.721.500 100,00

98,45

100,00

100,00

50.000.000 100,00

99,70

100,00

100,00

-

39.450.000 100,00

99,95

100,00

100,00

-

88.067.500 100,00

99,38

100,00

100,00

-


IV-117

BAB IV

No 4.4


Program / Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Fisik (%)

Realisasi

Target

Realisasi

Keterangan

Pelatihan dan Pendidikan Politik berwawasan Gender Peringatan Hari Kartini

70.130.000 100,00

99,84

100,00

100,00

-

30.274.000 100,00

84,95

100,00

100,00

4.6

Serasehan Hari Besar Perempuan

41.800.000 100,00

100,00

100,00

100,00

Belanja sewa ruangan tidak dipergunakan karena kegiatan yang semula direncanakan dilaksanakan di dalam ruangan pada prakteknya dilaksanakan di luar ruangan -

4.7

Fasilitasi Pemberdayaan Buruh Tani Wanita

28.000.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

4.5

c) 1. 2. 3.

4.

IV- 118

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Implementasi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender masih belum optimal. Pemahaman aparat tentang penyelenggaraan Data Pilah Gender dan Anak sebagai data pembuka wawasan dalam penyusunan PPRG masih rendah. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani P2TPA dari tahun ke tahun semakin meningkat (tahun 2008 : 120 kasus, tahun 2009 : 135 kasus, tahun 2010 : 125 kasus dan tahun 2011 : 140 kasus. 60% dari korban kekerasan terhadap perempuan berlatar belakang masalah ekonomi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak (UUPA, UUPKDRT, UUPTPPO)



1.

2.

3.

4.

15. a)

BAB IV

Solusi Perlu dilakukan sosialisasi dan advokasi secara terus menerus tentang implementasi PUG kepada semua pihak dan perlu disusun peraturan gubernur tentang pedoman PPRG. Perlu dilakukan sosialisasi dan advokasi tentang manfaat ketersediaan data pilah gender dan anak sebagai data pembuka wawasan dalam penyusunan PPRG dan pembentukan forum jejaring data pilah gender dan anak. Perlu dilakukan pembekalan terhadap perempuan korban kekerasan pasca pendampingan untuk kemandirian secara ekonomi, serta upaya-upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka mencegah KDRT. Perlu dilakukan sosialissi dan pemahaman kepada semua pihak tentang peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak secara rutin dan berkesinambungan

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Kondisi Umum

Program keluarga berencana belum menyentuh keseluruh lapisan masyarakat, baik akses maupun kualitas layanan. Masih ada keluarga prasejahtera dan sejahtera I yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kesehatan reproduksi belum dipahami secara merata baik akses maupun kualitas layanannya. Namun demikian, keberhasilan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Provinsi DIY sebagian dapat dilihat dengan beberapa indikator yang ada seperti terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli KB dan terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Keberhasilan tersebut dapat disajikan sebagai berikut: 1. Sasaran program KB antara lain meningkatkan jumlah kelompok masyarakat yang menggerakkan KB di tingkat desa/kelurahan, pada tahun 2010 target kinerjanya adalah membentuk 2 kelompok masyarakat peduli KB dengan capaian terbentuknya 6 kelompok, sedangkan target pada tahun 2011 adalah membentuk 5 Kelompok masyarakat peduli KB dengan capaian sebesar 5 kelompok, sehingga sampai dengan tahun 2011 di Provinsi DIY sudah terbentuk 11 kelompok. 2. Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja sangat diperlukan untuk membantu remaja sebayanya dalam memahami dan mengatasi permasalahan Kesehatan Reproduksi Remaja. Target pada tahun 2010 adalah terbentuknya 5 kelompok Pusat informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja, capaian kegiatan tahun 2010 sebanyak 5 kelompok. Target pada tahun 2011 adalah terbentuknya 15 kelompok Pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-119

BAB IV


remaja dengan capaian sebanyak 15 kelompok, sehingga sampai dengan tahun 2011 sudah terbentuk 20 kelompok. Capaian kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Provinsi DIY dapat dipaparkan sebagai berikut: Tabel 4.41 Indikator dan Capaian Kinerja Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010-2011 No

Indikator

1.

Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli KB 2. Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling KRR Sumber: BPPM Provinsi DIY b)

Program / Kegiatan

1

Program Keluarga Berencana (KB) Pelayanan KIE Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Promosi Pelayanan Khiba Pembinaan Keluarga Berencana Advokasi dan Penyuluhan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga Pengembangan Ketahanan Keluarga Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1.3 1.4 1.5

1.6 1.7 2

IV- 120

Target

Realisasi

% Realisasi

Kelompok

6

5

5

100,00

Kelompok

5

15

15

100,00

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.42 Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Tahun Anggaran 2011

No

1.1 1.2

2011

Capaian 2010

Satuan

Pagu Keuangan (%) Fisik (%) Anggaran Keterangan Target Realisasi Target Realisasi (Rp) 245.950.750 100,00 99,92 100,00 100,00 37.616.000 100,00 46.290.000 100,00

99,65 99,98

100,00 100,00

100,00 100,00

-

28.924.750 100,00 46.845.000 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

-

14.370.000 100,00

99,72

100,00

100,00

-

-

29.155.000 100,00

100,00

100,00

100,00

42.750.000 100,00

99,98

100,00

100,00

65.935.000 100,00

99,95

100,00

100,00


-


No

Program / Kegiatan

2.1

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Memperkuat dukungan dan Partisipasi Masyarakat Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Pembinaan Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar sekolah Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah

2.2 3

3.1 3.2

4

4.1

c) 1.

2.

3.

4.

BAB IV

Pagu Keuangan (%) Fisik (%) Anggaran Keterangan Target Realisasi Target Realisasi (Rp) 34.520.000 100,00 100,00 100,00 100,00 31.415.000 100,00

99,90

100,00

100,00

75.650.000 100,00

99,39

100,00

100,00

50.425.000 100,00

99,17

100,00

100,00

25.225.000 100,00

99,84

100,00

100,00

-

-

9.370.000 100,00

100,00

100,00

100,00

9.370.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Masih adanya duplikasi kelembagaan KB di daerah, yaitu BPPM sebagai lembaga yang mengampu Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di daerah (PP 38/2007) dan perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang merupakan instansi vertikal dengan urusan yang sama. Rendahnya partisipasi pria terhadap program KB dan Kesehatan Reproduksi, serta masih dominannya pemakaian kontrasepsi dengan metode sederhana misalnya melalui Pil dan Suntik. Rendahnya tingkat pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi, hal ini dapat dilihat dari hasil survei perilaku KRR (BPPM-2011) bahwa 84,20% remaja menyatakan perlu pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Program penguatan ketahanan keluarga melalui kegiatan BKB mengalami penurunan akibat kurang tersosialisasikannya secara merata, rutin dan berkesinambungan.

Solusi 1. Evaluasi dan kajian kelembagaan terkait urusan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Provinsi DIY.


IV-121

BAB IV


2. Perlu sosialisasi dan advokasi program KB dalam rangka meningkatkan kepesertaan KB pria dan pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). 3. Perlu advokasi dan fasilitasi pembentukan pusat konseling kesehatan reproduksi remaja yang standar sebagai sarana untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi. 4. Perlu advokasi dan fasilitasi pembinaan BKB dalam rangka penguatan ketahanan keluarga. 5. Perlu dilakukan optimalisasi dan sinkronisasi kegiatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara provinsi dengan kabupaten/kota.

16. a)

URUSAN PERHUBUNGAN Kondisi Umum Perhubungan adalah sektor pendukung bagi pembangunan perekonomian suatu daerah. Perhubungan berperan sebagai urat nadi pergerakan ekonomi dan perpindahan antar orang, barang dan jasa, sehingga sector perhubungan merupakan “derived demand” atau permintaan yang timbul karena adanya permintaan di sektor lain. Perpindahan/pergerakan orang, barang maupun jasa harus mampu diwujudkan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai kondisi sektor perhubungan seperti yang diharapkan, maka indikator urusan perhubungan pada tahun 2011 yang harus dicapai adalah sebagai berikut: 1.

V/C Ratio Kendaraan yang melintas di perkotaan dicapai 0,70 Usaha yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum. Program ini diselenggarakan dalam rangka menambah daya tarik angkutan umum dengan harapan secara perlahan-lahan pengguna angkutan pribadi akan beralih ke angkutan umum, karena angkutan umum memiliki kelebihan yaitu kapasitas angkut yang jauh lebih besar dibanding kendaraan pribadi, sehingga pemakaian ruang jalan lebih efisien. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program ini adalah: - Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya - Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan - Pengembangan Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan - Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan - Penyelenggaraan angkutan umum buy the service IV- 122



BAB IV

- Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan - Evaluasi Kinerja jaringan Jalan Selanjutnya, Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan berupa pengukuran V/C ratio melalui survei lalu lintas. Dengan pengukuran V/C ratio ini diharapkan dapat diketahui keadaan riil lalu lintas di perkotaan. Berdasarkan kondisi ini, maka perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman serta pihak terkait lainnya di lingkungan Provinsi DIY dan Kepolisian Daerah Provinsi DIY untuk mencari solusi bersama terhadap masalah lalu lintas yang ada di ruas jalan perkotaan di wilayah Provinsi DIY. Berdasarkan survei yang dilakukan dengan mengambil sampel pada 7 ruas jalan saat jam sibuk pagi, V/C ratio untuk ruas jalan masuk Yogyakarta adalah 0,76 sedangkan untuk waktu off peak adalah 0,76 dan pada saat jam sibuk siang adalah 0,59. Sementara untuk lalu lintas ke luar Yogyakarta pada saat jam sibuk pagi adalah 0,51 sedangkan untuk waktu off peak adalah 0,51 dan pada saat jam sibuk siang adalah 0,59, dengan V/C Ratio rata-rata adalah 0,65. Untuk wilayah perkotaan dengan mengambil sampel pada 18 ruas jalan, V/C ratio pada jam sibuk pagi adalah 0,92 sedangkan untuk waktu off peak adalah 0,71 dan pada jam sibuk siang 0,73 dengan V/C ratio rata-rata adalah 0,75. Meskipun target V/C Ratio pada tahun 2011 dapat dicapai (0,70) namun dengan meningkatnya jumlah kendaraan di DIY yaitu dari 1.488.522 pada tahun 2010 menjadi 1.627.961 kendaraan pada tahun 2011 (sumber data Polda DIY) atau mengalami kenaikan 8,7% dan panjang jalan yang relatif tetap, maka penting untuk dilakukan usaha-usaha mengatasi kemacetan. Sebagai langkah antisipasi perlu diterapkan 3 strategi manajemen lalu lintas yaitu manajemen kapasitas, manajemen prioritas dan manajemen permintaan. 2.

Persentase Fasilitas Keselamatan Lalulintas Jalan sebesar 70%. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas melalui kegiatan : - Pengadaan rambu lalu lintas, 150 unit rambu, Traffic cone 38 unit, Warning Light tenaga surya 4 unit - Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) 100 unit - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara - Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun baru Memperhatikan kebutuhan akan fasilitas keselamatan lalulintas jalan serta kondisi yang telah terpasang, maka sampai dengan TA 2011, fasilitas keselamatan lalulintas jalan yang telah terpasang sudah menjadi 70% dari kebutuhan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-123

BAB IV


3.

Persentase Load Faktor Penumpang Angkutan Umum sebesar 30%. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pelayanan Angkutan melalui kegiatan : - Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya - Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan - Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan - Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan - Penyelenggaraan angkutan umum buy the service - Perencanaan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan Berdasarkan data yang ada, load faktor angkutan umum secara rata-rata adalah sebesar 28,42% dengan perincian masing-masing layanan : - Angkutan AKDP 23%, - Angkutan Perkotaan 24,01% dan - Angkutan Trans Jogja 38,26%. Jika melihat pada capaian load factor Trans Jogja, maka target capaian indikator sudah terpenuhi dan melebihi, tetapi begitu diakumulasi dengan angkutan perkotaan reguler dan AKDP maka capaian load faktor pelayanan angkutan di Provinsi DIY belum sesuai dengan target. Hal ini menunjukkan perlu adanya pembenahan pada pelayanan dan operasional angkutan perkotaan dan AKDP serta mempertahankan dan meningkatkan pelayanan angkutan Trans Jogja. 4.

Persentase Peningkatan Pergerakan Pesawat Pertahun sebesar 5%. Target ini akan dicapai melalui program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara. Berdasarkan informasi dari PT. Angkasa Pura I Yogyakrata, pergerakan pesawat baik penerbangan domestik maupun internasional dari 28.428 penerbangan pada tahun 2010 menjadi 32.091 penerbangan pada tahun 2011 atau mengalami kenaikan sebesar 12,88% dari yang ditargetkan sebesar 5%. Sedangkan untuk jumlah penumpang dari 3.693.835 mengalami kenaikan menjadi 4.290.135 atau mengalami kenaikan sebesar 16,143%. Berdasarkan prediksi pada studi perencanaan pengembangan Bandara Adisutjipto Tahap I (Master Plan) yang diadakan pada tahun 2004 jumlah penumpang 3.964.221 akan dicapai pada tahun 2015 (pada skenario moderat) yang berarti pertumbuhan jumlah penumpang di Bandara Adisutjipto jauh lebih tinggi dibandingkan dengan prediksi.

IV- 124



BAB IV

5.

Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Jarak Pendek sebesar 5%. Untuk penumpang kereta api prameks mengalami penurunan dari 1.396.075 penumpang di tahun 2010 menjadi 1.361.845 penumpang di tahun 2011 atau mengalami penurunan sebesar -3,52%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2010, Kereta Api Madiun Jaya jurusan Yogyakarta-Madiun mulai dioperasikan, sehingga beberapa penumpang KA. Prambanan Ekspress (Prameks) terbagi dengan KA Madiun Jaya, terutama pada lintas Yogyakarta-Solo. Namun demikian, meskipun penumpang berkurang load factor tetap di atas 100% yaitu 124%. 6.

Persentase Peningkatan Penyediaan Simpul Transportasi sebesar 10% Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara serta, program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan kegiatan: Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan melalui kegiatan pengadaan halte mobile Trans Jogja Penyelenggaraan angkutan umum buy the service Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Pencapaian target indikator ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan halte maupun terminal. Pada tahun 2010 telah tersedia halte sebesar 112 halte Trans Jogja permanen/statis dan 1 unit halte Trans Jogja Mobile. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengadaan halte portabel sebanyak 10 unit dan rehabilitasi terminal Pakem yang rusak berat akibat erupsi Gunung Merapi, sehingga penyediaan simpul menglami kenaikan sebesar 9,73%. Selain hal tersebut di atas, pada tahun 2011 telah diserahkan dana hibah melalui DPPKA Provinsi DIY dalam rangka pembangunan terminal tipe A Wonosari yang diharapkan mampu meningkatkan penyediaan simpul transportasi.

b)

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.43 Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2011

No

Program/Kegiatan

1

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

1.1


482.036.000 100,00

90,32

100,00

100,00

Keterangan

-


IV-125

BAB IV


No

Program/Kegiatan

1.2

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara

2

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Faslitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasaran Jembatan Timbang Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP Rehablitasi/pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy The Service Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum di Jalan Raya Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan

2.1

2.2

2.3

1.3

3 3.1

3.2

3.5

3.3 3.4 3.6

IV- 126


Keterangan Sisa lelang pembangunan kantor pos cab. Airport karena adanya redesign bangunan terkait dengan peraturan ROI jalan serta tidak selesai karena proses peralihan hak (sertifikasi) belum selesai ini disebabkan

1.894.210.200 100,00

96,77

100,00

100,00

376.000.000 100,00

97,25

100,00

100,00

-

252.485.050 100,00

94,94

100,00

100,00

-

599.000.000 100,00

97,77

100,00

100,00

-

666.725.150 100,00

96,29

100,00

100,00

-

43.610.027.638 100,00

91,14

100,00

100,00

387.175.000 100,00

99,95

100,00

100,00

-

375.500.500 100,00

96,64

100,00

100,00

-

287.760.000 100,00

99,76

100,00

100,00

-

77.861.000 100,00

97,94

100,00

100,00

-

140.385.650 100,00

99,15

100,00

100,00

-

42.257.594.988 100,00

90,90

100,00

99,90

-



No 3.7

4

4.1 4.2

4.3

4.4

5

5.1

5.2

6

6.1 6.2

Program/Kegiatan Umum Buy The Service Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Program Peningkatan Kalaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Program Peningkatan Manajeman dan Rekayasa Lalu Lintas Evaluasi Kinerja Jaringan Jala Evaluasi Kinerja Trans Jogja

c)

Pagu Anggaran (Rp)


BAB IV


Keterangan

83.750.500 100,00

99,19

100,00

100,00

-

1.591.331.900 100,00

98,57

100,00

100,00

292.771.600 100,00

98,36

100,00

100,00

-

960.973.800 100,00

99,31

100,00

100,00

-

37.586.500 100,00

80,59

100,00

100,00

300.000.000 100,00

98,65

100,00

100,00

Karena adanya kebijakan 5 hari kerja sehingga kegiatan lembur tidak dipakai -

31.574.600 100.00

93.59

100.00

100.00

15.706.600 100,00

92,85

100,00

100,00

-

15.868.000 100,00

94,32

100,00

100,00

-

232.469.250 100,00

99,39

100,00

100,00

172.619.250 100,00

99,18

100,00

100,00

-

59.850.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Dari capaian indikator kinerja yang ada, indikator yang belum tercapai yaitu belum tercapainya load factor angkutan umum. Hal ini disebabkan karena dari 3 jenis moda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-127

BAB IV


pelayanan angkutan umum yang ada (AKDP, Perkotaan dan Trans Jogja), hanya layanan Trans Jogja yang dapat mencapai target. Untuk angka rata-rata, layanan Trans Jogja diharapkan dapat meningkatkan load factor penggunaan angkutan umum secara keseluruhan. Solusi Pelaksanaan dan pengoperasian manajemen angkutan umum harus didukung oleh semua stakeholders yang terkait sehingga akan dapat tercapai pelayanan angkutan umum yang aman, cepat, nyaman, terjadwal dan berkelanjutan.

17. a)

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kondisi Umum

Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government). Melalui pengembangan e-government, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi da n komunikasi. Sementara itu untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah Provinsi DIY melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006, telah menetapkan Blueprint Jogja Cyber Province yang dititikberatkan pada program DGS sebagai panduan strategis implementasi dan pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN dan internet/global area network) di Pemerintah Provinsi DIY telah dimulai sejak tahun 2002 dan hingga saat ini terus diupayakan pengembangannya. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksinya tiap-tiap SKPD dalam jaringan internet/intranet, sehingga transformasi data/informasi antara masing-masing Unit Kerja dapat berjalan semakin lancar. Sampai dengan akhir tahun 2011, jaringan infrastruktur komputer Pemerintah Provinsi DIY telah menghubungkan 89 lokasi perkantoran Pemerintah Provinsi DIY yang terdiri dari 53 lokasi perkantoran dengan kabel HFC dan 23 titik lokasi dengan wireless. Sejak tahun 2009, jaringan tersebut menghubungkan 1.494 komputer untuk seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY yang tersebar diseluruh wilayah propinsi. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006, Pemerintah Provinsi DIY mulai mencanangkan konsep e-gov sebagai wujud penerapan Jogja Cyber Province dengan pendekatan Digital Goverment Services (DGS) dan menetapkan 6 sektor unggulan sebagai pilot project dalam pelayanan digital aparatur pemerintah. Pada tahun 2010, sektor unggulan layanan DGS ditambah menjadi 9 sektor unggulan, dengan rincian : IV- 128


PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH -

BAB IV

Dinas Pendidikan dengan “Jogja Belajar” Dinas Pertanian dengan “Agri Centre” Dinas Perikanan dan Kelautan dengan “Fishery Bussiness Centre” Dinas Perindagkop dengan “Jogja Bisnis” Dinas Pariwisata dengan “Visiting Jogja” Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan “Plaza Informasi” Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan “Bursa Kerja Online” Dinas Kesehatan dengan “Jogja Sehat”, dan BKPM dengan “Jogja Invest”

Serta beberapa program pendukung pelaksanaan DGS di pemerintah Provinsi DIY untuk pelayanan intern dan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain : - Portal Pemerintah Provinsi DIY - CPNS On-line (Penerimaan CPNS Secara On line) - LPSE (Pengadaan Barang Secara Elektronik) - DIBI (Data dan Informasi Bencana) - SIPKD - SIMPEG - SIMONEV - SIM Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi DIY - Dsb. Selanjutnya dengan konsep e-gov tersebut, peran dan keterlibatan masyarakat dalam berinteraktif melalui jaringan elektronik akan lebih terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terlibat dan berperan aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Konsep inilah yang dinamakan layanan teknologi berbasis Citizen Centris. Untuk mendukung layanan Citizen Centris ini, maka Indikator urusan kominfo yang harus dicapai tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1.

Persentase Penyediaan Pelayanan dari Government Centris ke Citizen Centris sebesar 10% Usaha yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah melalui pelaksanaan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan: - Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi - Peningkatan Kualitas SDM Teknologi Informasi


IV-129

BAB IV


Tingkat capaian rata-rata adalah sebesar 12% yang diukur dengan menggunakan Indikatar real untuk menilai target ini adalah: - Jumlah pengakses kontent portal berbasis citizen centric www.jogjaprov.go.id yang telah di lounching pada bulan Agustus 2011 mencapai 248.700 pengunjung pada tahun 2011 (naik 13,4 % dari pengunjung website tahun 2010 sebesar 219.308) - Jumlah pengunjung Plaza Informasi sebesar 28.800 orang pada tahun 2011 dari target sebesar 30.000 orang. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 10,7% dari capaian tahun 2010 sebesar 26.000 orang. - Tahap pengembangan Portal pemerintah pada level presentasi (terbatas pada layanan penyediaan informasi) - Desiminasi informasi di website Pemprov DIY - Update data Website - Penambahan kontent website 2.

Persentase Penambahan Layanan Data Center DGS sebesar 5 % Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan: - Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Terdapat penambahan 13 titik dari 76 titik di TA 2010 menjadi 89 titik pada TA 2011. - Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi

Tingkat capaian terhadap indikator ini adalah 9% dimana Indikator real yang digunakan untuk menilai target ini adalah: - Penambahan jumlah titik sambungan interkoneksi berupa penambahan 10 titik sambungan dari 76 titik di tahun 2010 menjadi 86 titik sambungan pada tahun 2011 (meningkat 13,4%). - Jumlah Instansi yang memberikan layanan DGS. Sesuai data yang ada Instansi yang memberikan layanan DGS pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 9 SKPD yang memberikan layanan DGS dari target 10 layanan unggulan pada tahun 2013 (12,5%) - Bimtek Open Source Software kepada sebanyak 240 pegawai (3,4% dari keseluruhan pegawai Pemprov DIY sebanyak kurang lebih 7.000 orang) dilingkungan Pemerintah Provinsi DIY dalam rangka penegakan penggunaan software legal. 3.

Persentase Ketersediaan Informasi dalam Bentuk Digital Terhadap Data dan Informasi Keseluruhan sebesar 15% Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan: - Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Pengembangan Layanan Informasi. - Penyelenggaraan Informasi Publik

IV- 130



BAB IV

Tingkat capaian terhadap indikator ini adalah 39 % dimana Indikatar real yang digunakan untuk menilai target ini adalah: Ketersedian konten perpustakaan Digital sebanyak 80 konten data informasi dari target 500 Konten (16%). Layanan presentasi massal sebanyak 6 kali dari target 10 kali dalam satu tahun (60%). Desiminasi informasi melalui media website, radio sebanyak 84 kali dari target 200 pertahun (42%) Layanan Informasi MCAP 4.

Penurunan Jumlah Perusahaan Titipan yang Ilegal sebesar 5% Penurunan jumlah perusahaan titipan yang ilegal dicapai melalui program fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Frekuensi dengan kegiatan Pembinaan dan Pendataan Penyelenggaraan Jasa Titipan. Berdasarkan monitoring dan pendataan yang dilakukan pada tahun 2011, dari 4 perusahaan yang ditemukan tidak berijin, sebanyak 1 perusahaan atau sebesar 25% perusahaan telah mengurus ijin. 5.

Penurunan Pengguna Frekuensi Ilegal sebesar 10% Penurunan pengguna frekuensi ilegal dicapai melalui Program Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Frekuensi dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi. Berdasarkan monitoring dan pendataan yang dilakukan pada tahun 2011, dari 121 pengguna frekuensi yang ditemukan tidak berijin, sebanyak 40 pengguna frekuensi atau sebesar 33% telah mengurus ijin.

b)

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.44 Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011

No

Program/Kegiatan

1

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Dokumentasi kegiatan dan kebijakan Pemda Penerbitan kebijakan dan kinerja pembangunan Pengembangan kemitraan kehumasan

1.2

1.3 1.4 1.5

Keuangan (%) Target Realisasi 100,00 99,60

Fisik (%) Target Realisasi 100,00 100,00

424.100.000

100,00

99,69

100,00

100,00

-

35.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

200.000.000

100,00

98,91

100,00

100,00

-

30.925.000

100,00

99,97

100,00

100,00

-



Keterangan

IV-131

BAB IV


No

Program/Kegiatan

1.6

Penyelenggaraan kemitraan dengan pers Penyiaran dialog isu aktual melalui media massa Penyusunan sambutan Gubernur Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1.7 1.8 1.9

8

8.1 8.2

8.3 8.4

9

9.1

9.2

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Pengembangan Layanan Informasi Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi Pembinaan dan Pendataan Penyelenggaraan Jasa Titipan Pembinaan dan Pengawasaan Penyelenggaraan Telekomunikasi

c) 1. 2. 3. 4. IV- 132



-

197.983.000

100,00

98,91

100,00

100,00

-

46.074.000

100,00

99,82

100,00

100,00

-

610.800.000

100,00

78,75

100,00

100,00

Sisa kontrak dengan Pihak ke 3 (anjungan PRJ)

1.619.427.850

100,00

92,42

100,00

100,00

1.048.459.000

100,00

93,32

100,00

100,00

-

333.128.100

100,00

88,15

100,00

100,00

Sisa lelang

139.949.350

100,00

90,98

100,00

100,00

-

97.891.400

100,00

99,47

100,00

100,00

-

47.321.500

100,00

100,00

100,00

100,00

20.335.500

100,00

100,00

100,00

100,00

-

26.986.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-


Keterangan

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Pelaksanaan Program DGS belum sesuai dengan harapan, yakni belum terintegrasinya Program DGS di setiap SKPD Kondisi jaringan masih lemah dikarenakan masih sangat tergantung dengan pihak lain Kurang optimalnya fungsi Tim Manajemen Perubahan dan Inovasi Implementasi (TiMPII) DGS SDM yang memiliki kemampuan TI relatif sedikit. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011


1.

2. 3. 4.

18. a)

BAB IV

Solusi Diperlukan komitmen dan persamaan persepsi semua pihak di lingkup Pemerintah Provinsi DIY dalam rangka pengembangan program DGS sesuai dengan Blueprint yang sudah ada. Secara bertahap perlu dibangun infrastruktur milik Pemerintah Provinsi dalam rangka kemudahan pengembangan. Perlu penguatan kelembagaan Tim Manajemen Perubahan dan Inovasi Implementasi (TiMPII) DGS. Perlu peningkatan kemampuan SDM.

URUSAN PERTANAHAN Kondisi Umum

Urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Rasio luas tanah bersertifikat di Provinsi DIY dibedakan berdasarkan luas tanah dan luas bidang tanah. Rasio luas tanah bersertifikat di wilayah Provinsi DIY menunjukan nilai capaian rata-rata sebesar 4,429%, sedangkan rasio luas bidang tanah bersertifikat di wilayah Provinsi DIY menunjukkan nilai capaian rata-rata sebesar 4,354%. Rasio luas bidang tanah bersertifikat di tingkat Kabupaten, peningkatan tertinggi di Kabupaten Sleman dengan nilai capaian rata-rata sebesar 4,868% sedangkan terendah Kota Yogyakarta dengan nilai capaian rata-rata sebesar 1,427%. Melalui Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah dilaksanakan Fasilitasi Pengelolaan tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualam Ground (PAG), Fasilitasi Pemanfaatan Tanah dan Pelayanan Sertifikasi bagi Kepala Keluarga Rumah-Rumah Terdampak. Fasilitasi Pengelolaan tanah SG dan PAG bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan Tanah SG yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DIY sejumlah surat 4 kekancingan dari target 4 kekancingan. Surat kekancingan yang diterbitkan adalah untuk : a. Museum Sonobudoyo, Jl. Trikora no. 6 Yogyakarta; b. Gedung Pondok Pemuda, Ambarbinangun, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten bantul. c. Kios dan Lapangan Umum, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, kabupaten bantul. d. Pembenihan Bandeng Budidaya Air Laut, Sundak, desa tepus, kecamatan tepus, kabupaten Gunung Kidul. Fasilitasi Pemanfaatan Tanah, dalam rangka tertib administrasi sehubungan dengan banyaknya bidang tanah yang dikategorikan sebagai tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DIY telah dilakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk mengkaji permohonan hak atas tanah dan telah merekomendasikan 7 permohonan hak atas tanah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-133

BAB IV


menolak 1 permohonan peralihan hak atas tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DIY. Memfasilitasi permasalahan administrasi proses peralihan eks Tanah Kas Desa Wates menjadi asset Pemerintah Provinsi DIY sebanyak 77 Bidang. Memproses perolehan izin dari Menteri Dalam Negeri tentang penggunaan uang hasil pelepasan Tanah Kas Desa untuk Hunian Tetap (HUNTAP) di wilayah Kabupaten Sleman khususnya di wilayah sekitar Merapi. Pelayanan Sertifikasi bagi Kepala Keluarga Rumah-Rumah Terdampak terkait dengan Erupsi Gunung api Merapi pada tahun 2010 yang mengakibatkan kawasan sekitar Merapi hancur dan tidak dapat ditempati sebagai hunian. Desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan sebagai daerah yang terkena dampak letusan, dilakukan pelayanan sertifikasi pembuatan sertifikat telah terbit 428 sertifikat dengan rincian sertifikat hangus sebanyak 42 sertifikat, sertifikat baru sejumlah 386 sertifikat. Berdasarkan Perda Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 1985 jo. Perda Provinsi DIY Nomor 9 Tahun 2001, serta Pergub DIY Nomor 11 Tahun 2008, bahwa pemanfaatan/pengelolaan tanah kas desa harus mendapat izin tertulis dari Gubernur DIY. Berkaitan dengan hal tersebut di atas pada tahun 2011 dari target izin pengelolaan tanah kas desa sebanyak 60 keputusan, realisasi izin yang telah dikeluarkan sebanyak 70 Keputusan Gubernur (Kabupaten Sleman sebanyak 24 SK, Kabupaten Bantul sebanyak 31 SK, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 11 SK dan Kabupaten Gunungkidul sebanyak 4 SK. Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur DIY tentang perizinan tanah kas desa, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 48 Surat Keputusan Gubernur di 30 desa se-Provinsi DIY. Dengan telah dikeluarkannya Pergub nomor 11 tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi DIY perlu langkah-langkah dalam pengawasannya. Selain itu beberapa permasalahan yang belum terakomodir dalam Pergub nomor 11 tahun 2008 perlu dtuangkan dalam suatu peraturan yang jelas, sehingga pada tahun anggaran 2011 dilakukan Perubahan Pergub nomor 11 tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi DIY. Hasil dari kegiatan ini ialah terselesaikannya draft Revisi Pergub tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa. Permasalahan di bidang pertanahan yang menimbulkan sengketa, biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah untuk memperoleh kesepakatan penyelesaiannya sehingga tidak menimbulkan konflik yang mendalam, namun apabila salah satu pihak merasa tidak puas terhadap hasil keputusan penyelesaian yang telah diambil maka pihak yang merasa dirugikan akan membuat pengaduan kepada Gubernur DIY mohon difasilitasi untuk ikut menyelesaikan permasalahannya terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Pada tahun 2011 target permasalahan tanah yang dapat ditanggapi dan diselesaikan ada 43 permasalahan yaitu : a. Terselesaikannya permasalahan tanah kas desa sebanyak 23 permasalahan sampai

dikeluarkannya surat izin Gubernur sebagai dasar untuk menyelesaikannya. IV- 134



BAB IV

b. Terfasilitasinya 2 permasalahan tanah kas desa yang perlu ditindaklanjuti dengan

pengajuan pensertifikatan tanah, yakni Desa Bokoharjo, Kec. Prambanan terdiri dari 24 bidang tanah dan Tanah Kas Desa Argomulyo, Kec. Cangkringan terdiri dari 59 hilang. c. Terfasilitasinya sengketa/pengaduan masyarakat di bidang pertanahan sebanyak 18 permasalahan. Tabel 4.45 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2011 2011 No Indikator Satuan Target Realisasi % Realisasi 1 Fasilitasi Izin Pengelolaan kebijakan 60 68 113,33 Tanah Kas Desa 2 Fasilitasi Penyusunan draft raperda 1 1 100,00 Pedoman Tata Kelola Pertanahan 3 Fasilitasi Pengelolaan Tanah surat 4 4 100,00 Tanah SG dan PAG kekancingan 4 Pelayanan Sertifikasi Bagi sertifikat 500 428 85,60 Kepala Keluarga/Rumahrumah Terdampak 5 Fasilitasi Penyelesaian kasus 40 40 100 Konflik-konflik Pertanahan Sumber: Biro Tapem Setda Provinsi DIY

b)

No 1 1.1 1.2 1.3

2

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.46 Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2011 Program/Kegiatan

Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Fasilitasi Pengelolaan Tanah SG dan PAG Fasilitasi Pemanfaatan Tanah Pelayanan Sertifikasi Bagi Kepala Keluarga/Rumahrumah Terdampak Penataan, Penguasaan,

Pagu Keuangan (%) Fisik (%) Anggaran Target Realisasi Target Realisasi (Rp) 365.574.000 100,00 82,71 100,00 95,20 37.678.000 100,00

100,00

100,00

100,00

27.896.000 100,00

97,42

100,00

100,00

300.000.000 100,00

79,18

100,00

85,60

123.600.000 100,00

99,81

100,00

104,44

Keterangan

Target 500 sertifikat hanya tercapai 428 sertifikat


IV-135

BAB IV

No

2.1 2.2

2.3

3 3.1


Program/Kegiatan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Fasilitasi Izin Pengelolaan Tanah Kas Desa Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Gubernur DIY di Bidang Pertanahan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pertanahan Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

c) 1.

2.

3. 4.

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Fisik (%)

Realisasi

Target

Realisasi

47.200.000 100,00

99,97

100,00

113,33

50.000.000 100,00

99,79

100,00

100,00

26.400.000 100,00

99,56

100,00

100,00

88.320.500 100,00

98,46

100,00

100,00

88.320.500 100,00

98,46

100,00

100,00

Keterangan

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Belum adanya kepastian hak pemanfaatan tanah baik SG, PAG dan Tanah Kas Desa karena pengaturan tentang pertanahan yang masuk dalam RUUK DIY masih dalam pembahasan di DPR RI. Kurang lancarnya proses pengumpulan berkas pendaftaran tanah di Desa Glagaharjo, sehingga dari target 500 sertifikat hanya tercapai 428 sertifikat sampai batas waktu yang telah ditentukan. Masih banyaknya permasalahan di bidang pertanahan, belum semua permasalahan yang masuk bisa ditangani, baru 40 permasalahan yang bisa ditangani pada 2011. Masih ada kasus tukar menukar Tanah Kas Desa (pelepasan) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa, serta masih ditemuinya pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam permohonannya.

Solusi 1. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan. 2. Melakukan updating dan validasi database pertanahan serta monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa. 3. Menyempurnakan data administrasi tanah kas desa dalam rangka mengatur tentang kepastian hukum tanah kas desa di Provinsi DIY IV- 136



BAB IV

4. Peningkatan kualitas proses dan prosedur perizinan dengan memperhatikan peruntukan dan tata ruangnya serta melakukan monitoring lapangan secara lebih intensif.

19. a)

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Kondisi Umum

Kesatuan bangsa mempunyai dua makna yaitu menunjukkan sikap kebersamaan dan menyatakan wujud yang hanya satu dan utuh, yaitu satu bangsa yang utuh atau satu wilayah yang utuh. Keberagaman atau kehidupan dalam lingkungan majemuk bersifat alami dan merupakan sumber kekayaan budaya bangsa. Dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk, berbagai perbedaan yang ada seperti suku, agama, ras atau antar golongan, merupakan realita yang harus di dayagunakan untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia, menuju cita-cita nasional kita adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DIY selama ini menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi semua orang. Kondisi yang demikian semakin mengukuhkan atribut Provinsi DIY sebagai perwujudan dari Indonesia Mini, tempat orang dari berbagai suku dan etnis dapat tinggal bersama dalam interaksi yang nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Namun demikian apabila tidak dikelola dengan bijak, heterogenitas masyarakat tersebut. menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya. Potensi konflik bisa dilihat dari aksi unjuk rasa yang terjadi sepanjang di wilayah DIY sepanjang tahun 2011 dimana terjadi 139 kali aksi unjuk rasa yang terdiri dari permasalahan sosial ekonomi 70 kali, idiologi politik 60 kali, SARA (khusus) 9 kali. Aksi unjuk rasa tersebut antara lain terjadi di kantor Gubernur, gedung DPRD, perempatan Tugu, perempatan kantor Pos besar, serta Bundaran UGM. Selain pembinaan kesatuan bangsa, Pemerintah Provinsi DIY juga melaksanakan pembinaan politik baik kepada masyarakat maupun kepada partai politik dan melaksanakan perlindungan masyarakat. Upaya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dilakukan melalui pelatihan, pembinaan dan rekrutmen anggota baru SAR Linmas serta melengkapi sarpras pendukung tugas. Pengembangan wawasan kebangsaan antara lain dilaksanakan melalui Fasilitasi Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (IKPM), Kemah Bakti Pemuda Pembauran Kebangsaan, Kerjasama/kebersamaan antar pelajar, Fasilitasi Kerjasama Dengan Satuan Menwa, Ormas, Lembaga Nirlaba lainnya. Melalui Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan masyarakat hal penting yang dilakukan salah satunya adalah Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing di wilayah DIY. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-137

BAB IV


Kamtibmas di Provinsi DIY di tahun 2011 cukup kondusif. Gangguan kamtibmas dan kerawanan sosial yang terjadi di wilayah Provinsi DIY cenderung mengalami penurunan. Dari laporan Satuan Koordinasi Pengumpulan Data Situasi Daerah (SATKORPULSIDA) kasus curanmor roda dua hingga saat ini masih merupakan kasus yang paling menonjol, disusul oleh kasus penipuan dan kasus pencurian dengan pemberatan. Peringkat tiga besar kasus gangguan kamtibmas tersebut jumlahnya cukup besar sehingga berpotensi untuk menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Peredaran narkoba dan minuman keras harus mendapat penanganan dan pengawasan dengan baik karena bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak anarkis dan kejahatan di kalangan pelajar dan mahasiswa yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan negatif bagi citra Provinsi DIY. Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Provinsi DIY dilakukan dengan pendekatan preemptif, preventif, persuasif dan represif. Pendekatan preemptif, preventif dan persuasif lebih diutamakan daripada pendekatan represif. Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan sosialisasi, pemantauan, operasi non yustisi dan operasi yustisi. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi target, disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya dipantau apakah masyarakat sudah memahami dan menaati Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangantersebut. Dari hasil pemantauan dapat diketahui tingkat kesadaran masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan dikenakan operasi non yustisi, yaitu diberikan pembinaan dan teguran disertai berita acara dan pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan. Selanjutnya perlakuan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan ditingkatkan menjadi operasi yustisi, yaitu bagi masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan diproses secara hukum. Tabel 4.47 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2010-2011 No 1

2 3 IV- 138

Indikator

Satuan

Anggota Polisi Pamong Praja yang Orang mengikuti pendidikan wajib/Diksar Jumlah operasi Penegakan Perda Operasi Terselenggaranya Operasi P4GN Operasi Dalam Rangka Hari Anti Narkoba

2011 Capaian 2010 Target Realisasi % Realisasi 60 80 90 112,50

24 3


30 3

60 3

200,00 100,00


No

Indikator

Penyelenggaraan Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum 5 Operasi dan sosialisasi Gepeng dan Anjal 6 Patroli Pengamanan Aset milik Pemerintah Provinsi DIY 7 Pengamanan Dan Pengendalian Huru-hara/unjuk Rasa/kerusuhan 8 Pengamanan Dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur Dan Tamu Daerah Sumber: Bakesbanglinmas Provinsi DIY

Program/Kegiatan

1

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan SAR Linmas Provinsi DIY Fasilitasi Pembinaan Pembekalan Anggota Satuan Linmas Fasilitasi Validasi Anggota Satuan Linmas Pemberdayaan Potensi SAR Linmas Fasilitasi Rekruitmen Anggota Baru SAR Linmas Pengadaan Sarpras Operasional SAR Linmas Provinsi DIY Pendirian Pos Kamling di Lokasi Shelter Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Gepeng Dan Anjal

1.2

1.3 1.4 1.5 1.6

1.7 1.8

Operasi

2

2

2

100,00

Operasi

168

186

289

155,00

Operasi

40

66

147

222,73

Operasi

180

180

171

95,00

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.48 Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011

No

1.1

2011 Capaian 2010 Target Realisasi % Realisasi Operasi 228 168 168 100,00 Satuan

4

b)

BAB IV



31.016.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

37.607.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

33.840.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

1.959.160.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

13.939.500

100,00

100,00

100,00

100,00

-

476.000.000

100,00

87,79

100,00

100,00

Sisa lelang

100.000.000

100,00

97,78

100,00

100,00

-

19.999.435

100,00

97,15

100,00

100,00

-



Keterangan

IV-139

BAB IV


No

Program/Kegiatan

1.9

Fasilitasi Pengamanan Asset Dan Pemberdayaan Mitra Kerja Bidang Pengamanan Dan Pengawalan Fasilitasi Satuan Koordinasi Pengumpulan Data Situasi Daerah ( S A T K O R P U L S IDA) Pengamanan Dan Pengendalian Huru-hara/ Unjuk Rasa/ Kerusuhan Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pol PP SeProvinsi DIY

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14 1.15

2

2.1 2.2 2.3

2.4 2.5

3

Penyelenggaraan Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Motivasi Kerja Pol PP Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundangundangan Program Pemeliharaan Kantramtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Operasi Non Yustisi Operasi Yustisi Penyuluhan Kepada Masyarakat Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Pembinaan Phisik Bagi Pol PP Penyusunan Pergub Tentang Pedoman Operasional Penegakan Peraturan Perundangundangan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit

IV- 140



-

35.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

73.680.000

100,00

96,96

100,00

100,00

-

28.432.000

100,00

77,35

100,00

100,00

175.000.000

100,00

99,74

100,00

100,00

Sisa anggaran dikarenakan penyelenggaraan yang semula direncanakan secara regional dilaksanakan secara lokal. -

34.315.520

100,00

100,00

100,00

100,00

-

19.999.870

100,00

100,00

100,00

100,00

-

241.197.700

100,00

96,52

100,00

100,00

87.734.450 49.998.750 29.999.900

100,00 100,00 100,00

93,55 96,18 99,37

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

-

44.597.800

100,00

100,00

100,00

100,00

-

28.866.800

100,00

97,76

100,00

100,00

-

276.818.175

100,00

96,08

100,00

100,00



Keterangan


No 3.1

3.2 3.3

4 4.1

4.2 4.3

4.4

4.5

5

5.1 5.2

5.3 6 6.1

6.2 6.3

Program/Kegiatan Masyarakat (PEKAT) Penyuluhan Pencegahan Pengedaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba Fasilitasi Pelaksanaan P 4 G N Rakornas/ Rakernis B N N , Raker B N P / B N K Se Provinsi D I Y Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (IKPM) Kemah Bakti Pemuda Pembauran Kebangsaan Fasilitasi Kerjasama Dengan Satuan Menwa, Ormas, Lembaga Nirlaba lainnya Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di KRB Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) Koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Pemberdayaan Parpol Program Pendidikan Politik Masyarakat Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol dan Pemerintah di Daerah Fasilitasi Rekomendasi Perijinan Pelatihan Pengarusutamaan Gender

BAB IV



27.833.275

100,00

100,00

100,00

100,00

-

225.676.900

100,00

95,67

100,00

100,00

-

23.308.000

100,00

95,37

100,00

100,00

-

155.646.900

100,00

99,34

100,00

100,00

15.222.350

100,00

100,00

100,00

100,00

-

42.205.250

100,00

100,00

100,00

100,00

-

10.172.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

18.047.300

100,00

100,00

100,00

100,00

-

70.000.000

100,00

98,52

100,00

100,00

-

142.965.150

100,00

99,89

100,00

100,00

50.123.350

100,00

99,80

100,00

100,00

-

55.910.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

36.931.800 74.206.600

100,00 100,00

99,86 99,26

100,00 100,00

100,00 100,00

-

53.015.000

100,00

99,72

100,00

100,00

-

10.387.350

100,00

100,00

100,00

100,00

-

10.804.250

100,00

96,30

100,00

100,00

-

Pagu Anggaran (Rp)


Keterangan

IV-141

BAB IV

No 7

7.1

7.2 7.3 7.4 7.5

7.6 7.7 7.8

7.9 7.10 7.11 7.12

7.13

7.14

7.15 7.16


Program/Kegiatan bagi Ormas Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Operasional PUSDALOPS Penanggulangan Bencana Fasilitasi Operasional Tim Reaksi Cepat PB Penyiapan Operasional BPBD Dukungan Operasional PUSDALOPS PB Fasilitasi Sekretariat Posko Penanganan Bencana Gunung Merapi Pasca Tanggap Darurat Konsolidasi Komunitas Peduli Bencana Fasilitasi Komunitas Peduli Bencana Pengurangan Resiko Bencana Bagi Warga di KRB Aktivasi Posko Operasional PUSDALOPS Penanggulangan Bencaba Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pelatihan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana Sarasehan Kesiapsiagaan Peningkatan Dini Dalam Mengantisipasi Terjadinya Bencana Dalam Masyarakat Pelatihan Pembentukan Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana Tahun 2011 Penyusunan Protap Tanggap Darurat Fasilitasi Koordinasi Komponen Peanggulangan Bencana

IV- 142



1.586.063.540

100,00

99,42

100,00

100,00

34.093.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

39.566.800

100,00

99,92

100,00

100,00

-

19.255.400

100,00

99,95

100,00

100,00

-

78.669.900

100,00

99,92

100,00

100,00

-

124.311.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

20.000.000

100,00

99,75

100,00

100,00

-

34.000.000

100,00

94,30

100,00

100,00

-

82.273.700

100,00

99,77

100,00

100,00

-

21.800.000 110.998.000

100,00 100,00

98,30 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

-

49.064.230

100,00

100,00

100,00

100,00

-

23.011.800

100,00

100,00

100,00

100,00

-

29.162.150

100,00

100,00

100,00

100,00

-

19.290.040

100,00

100,00

100,00

100,00

-

28.800.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

50.768.460

100,00

100,00

100,00

100,00

-

Pagu Anggaran (Rp)


Keterangan


No

Program/Kegiatan

7.17

Fasilitasi Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Penyiapan Operasional BPBD Dukungan Operasional PUSDALOP PB Evaluasi Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Fasilitasi Sekretariat POSKO Penanggulangan Bencana Gunung Merapi Pasca Tanggap Darurat

7.18 7.19 7.20 7.21

7.22

7.23 7.24

7.25 8

8.1

8.2 8.3 8.4

8.5

Penyusunan Basis Data Penduduk Di Shelter Pengurangan Resiko Bencana Bagi Warga di Korban Bencana Aktivasi POSKO Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Fasilitasi Kegiatan KOMINDA Peningkatan Bela Negara Bagi Ormas/ LSM/ Orpol Dialog Antar Umat Beragama/Forum Umat Beriman Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing

BAB IV



-

25.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

30.744.600

100,00

100,00

100,00

100,00

-

154.430.100

100,00

100,00

100,00

100,00

-

36.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

2.689.000

100,00

0,00

100,00

100,00

30.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

Dana 2689000 merupakan sisa dari kantor lama (Kesbanglimas) kegiatan sudah dilaksanakan oleh kesbanglimas -

457.726.300

100,00

100,00

100,00

100,00

-

8.200.000 246.160.170

100,00 100,00

100,00 99,92

100,00 100,00

100,00 100,00

48.195.350

100,00

99,79

100,00

100,00

-

133.650.770

100,00

100,00

100,00

100,00

-

12.009.900

100,00

100,00

100,00

100,00

-

13.426.150

100,00

100,00

100,00

100,00

-

38.878.000

100,00

99,74

100,00

100,00

-



Keterangan

IV-143

BAB IV c)


Permasalahan dan Solusi Permasalahan Dinamika kehidupan dan mobilitas kegiatan orang asing pemegang KITAS/KITAP yang cukup tinggi dan komplek dengan segala aktivitasnya yang tidak hanya berada di DIY, tetapi mobilitas mereka sampai di luar Yogyakarta tidak selalu dapat terpantau Belum adanya keterpaduan antar daerah dalam rangka melakukan koordinasi dan saling tukar menukar informasi yang didapatkan yang berkaitan dengan aktivitas, kegiatan dan keberadaan orang asing didaerahnya masing-masing. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh warga negara asing pemegang surat pemberitahuan penelitian dari Kementerian Dalam negeri tidak seluruhnya melaporkan pelaksanaan kegiatan penelitian di DIY, oleh karena itu pemantauan kegiatan penelitian oleh orang asing di daerah tidak seluruhnya dapat terpantau. Data orang asing pemegang visa kunjungan singkat seperti kunjungan wisata ke Yogyakarta dengan pintu masuk tidak melalui Yogyakarta sulit di peroleh data yang akurat karena keberadaan mereka hanya tercatat di hotel tempat menginap, sedangkan pihak hotel tidak melaporkan data tersebut kepada instansi resmi pemerintah DIY belum memiliki tempat penampungan imigran atau yang dikenal dengan Rumah Detekti Imigran (Rudenim) sehingga ketika terjadi ada imigran ilegal yang tertangkap akan mengalami kesulitan untuk penempatannya. Masih kurangnya sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan penanganan dan penyelesaian imigran ilegal. Kasus pencurian kendaraan bermotor masih merupakan kasus yang menonjol. Banyak hal yang memicu terjadinya tindak kriminal diantaranya tekanan ekonomi, semakin berkembangnya modus kejahatan dan kontrol sosial yang semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial. Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya diperlukan peningkatan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Terdapat Perda Provinsi yang perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan karena tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini khususnya yang menyangkut sanksi pidana dan besaran denda. Permasalahan perbatasan dalam bidang penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, perjudian, dan miras.

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8. 9.

10.

Solusi 1. Koordinasi dan tukar menukar informasi tentang aktivitas kegiatan dan keberadaan orang asing baik dengan instansi terkait di dalam satu daerah maupun antar daerah sehingga dapat saling melengkapi

IV- 144



BAB IV

2. Pemantauan dan Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan dan pemantauan

3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

20. A. a)

terhadap orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap serta kunjungan diplomat/VIP/VVIP Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan imigran ilegal Bekerja sama dengan Badan Internasional yaitu Internazation For Migration(IOM) untuk membantu dalam penyelesaian kasus imigran ilegal tersebut Menggiatkan kembali penerangan/sosialisasi terhadap warga di daerah pantai agar mau dan mampu pemerintah dalam penanganan imigran ilegal Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten perlu menyediakan tempat penampungan sementara para imigran agar tidak terlantar. Meningkatkan sinergitas antara unsur Kepolisian RI, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY, dan unsur terkait lainnya dalam mengatasi tindakan kriminal. Perlunya peningkatan koordinasi dan dilaksanakannya bimtek, coaching clinic, diklat PPNS. Pencermatan dan pengkajian ulang Perda tingkat Provinsi yang tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Koordinasi dan operasi bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten yang berbatasan.

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Otonomi Daerah Kondisi Umum

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-145

BAB IV


Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada urusan pendidikan mengamanatkan adanya perubahan fokus unsur penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dalam pasal 22 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota menyerahkan SMP, SMA dan SMK yang bertaraf internasional dan yang disiapkan untuk dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional kepada pemerintah provinsi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 urusan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DIY, telah dilaksanakan pengalihan pengelolaan penyelenggaraan Sekolah RSBI dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul kepada Pemerintah Provinsi DIY, pada tanggal 8 Maret 2010. Hasil evaluasi penyelenggaraan Sekolah RSBI, diperoleh hasil bahwa kondisi sekolah RSBI di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul masih perlu ditingkatkan untuk dapat memenuhi standarisasi yang telah ditentukan. Pemerintah Provinsi DIY menyiapkan program/kegiatan untuk pengembangan/peningkatan kualitas RSBI di Kabupaten Kulon Progo maupun Gunungkidul. Terkait dengan pengalihan pengelolaan RSBI, Pemerintah Kabupaten/Kota pada prinsipnya tidak keberatan menyerahkan pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) penyelenggaraan RSBI kepada Gubernur. Penanganan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang terjadi selama ini terdapat duplikasi peran dengan instansi vertikal yaitu Kantor Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi DIY. Berpedoman pada UndangUndang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 54 bahwa Pemerintah Daerah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi saat ini BKKBD di Provinsi DIY belum terbentuk, idealnya apabila BKKBD dapat dibentuk tidak diperlukan lagi adanya Kantor Perwakilan BKKBN di Daerah. Berkaitan dengan duplikasi peran ini, telah dilakukan review terhadap Pergub DIY Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi BPPM Provinsi DIY. Dalam upaya penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) telah tersusun Kebijakan Penerapan NSPK Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi DIY untuk bidang Arsip, Pariwisata dan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Selanjutnya melalui program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dilaksanakan fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Perlombaan Desa/Kelurahan. Fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa, menerangkan kebijakan penyelenggaraan IV- 146



BAB IV

pemerintahan desa dan sebagai wadah untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan sebagai forum konsultasi pemerintah kabupaten/kota atau desa dan provinsi. Terkait dengan terjadi bencana erupsi Gunung Merapi beberapa waktu yang lalu diselenggarakan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Wilayah Bencana Merapi. Fasilitasi dan koordinasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintahan desa di daerah yang terkena erupsi merapi, menerangkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah yang terkena bencana erupsi merapi dan sebagai Forum komunikasi sebagai wadah untuk memfasilitasi kebutuhan warga. Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Provinsi DIY untuk tingkat kecamatan dilaksanakan pada bulan Maret 2011 sedangkan untuk tingkat kabupaten pada bulan April s/d Mei 2011 dan tingkat provinsi pada bulan Mei s/d Juni 2011. Hasil penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi DIY diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Juara I Desa, desa Ponjong, Kec.Ponjong Kab. GunungKidul, Juara II Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kab. Sleman, Juara III Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul dan Juara IV Desa Jatirejo Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo. (2) Juara I Kelurahan , Kelurahan Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta dan Jura II Kelurahan Pringgokusuman, Kec. Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kab. GunungKidul berhasil meraih Juara III Tingkat Nasional. Tabel 4.49 Indikator dan Capaian Kinerja Otonomi Daerah Tahun 2011 2011 No Indikator Satuan Target Realisasi % Realisasi 1 Fasilitasi dan Koordinasi Kesepakatan 2 2 100,00 Penyelenggaraan Otonomi Daerah 2 Fasilitasi dan Koordinasi Kesepakatan 4 4 100,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 3 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang 3 3 100,00 Penyelesaian Permasalahan P3D 4 Penyusunan Kebijakan Draf 1 1 100,00 Penyelenggaraan Urusan kebijakan Pemerintahan 5 Fasilitasi Penerapan NSPK Dokumen 1 1 100,00 6 Kajian Pengembangan Otda Laporan 1 1 100,00 Sumber: Biro Tapem Setda Provinsi DIY Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-147

BAB IV b) 1.

2.

3.

4.

5.


Permasalahan dan Solusi Permasalahan Substansi PP 38 Tahun 2007 belum implementatif masih menimbulkan multitafsir karena bahasa antara bidang urusan satu dengan bidang yang lain berbeda-beda ada yang menggunakan bahasa program dan ada yang menggunakan bahasa kegiatan. Juklak dan juknis yang dikeluarkan oleh sektor atau kementerian masih ada yang tidak sinkron dengan PP 38 Tahun 2007 sehingga menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Petunjuk operasional PP 38 Tahun 2007 seperti NSPK dan SPM sangat terlambat keluarnya, bila ada/telah keluar tidak disosialisasikan ke daerahdaerah. Duplikasi peran dengan instansi vertikal (Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi DIY), ketidakjelasan peran, tugas dan fungsi dari BPPM Provinsi DIY dalam pelaksanaan program KB dan KS, karena kegiatan yang seharusnya menjadi kewenangan Provinsi DIY sebagian besar telah dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi DIY. Berpedoman pada Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 54 bahwa Pemerintah Daerah membentuk BKKBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, kondisi saat ini BKKBD di Provinsi DIY belum terbentuk. Indikator dan subindikator penilaian perlombaan desa yang kurang representatif. Poin utama perlombaan desa pada dasarnya adalah bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Namun skor penilaian penilaian dari bidang tersebut hanya sebesar 25. Aplikasi komputer pendukung dalam rangka penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat nasional belum berfungsi secara maksimal.

Solusi 1. Langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DIY untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan sesuai PP 38 Tahun 2007, adalah dengan menetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi DIY pada tanggal 20 Desember 2007. Dan untuk optimalisasi penyelenggaraan Perda di Provinsi DIY, telah ditetapkan:  Pergub Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Provinsi DIY.  Pergub Nomor 12 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi yang mempunyai Redaksi Sama dengan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Sedangkan terkait dengan NSPK sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 PP Nomor 38 Tahun 2007, apabila Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Nondepartemen belum menetapkan NSPK urusan wajib dan pilihan lebih dari 2 tahun terhitung sejak dikeluarkannya PP Nomor 38 Tahun 2007, maka pemerintah daerah IV- 148



2. 3. 4.

5.

B.

BAB IV

dapat langsung menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai ditetapkannya NSPK. Sehubungan dengan hal tersebut, sejak tahun 2010 Provinsi DIY sudah mulai menginventarisasi NSPK melalui kegiatan fasilitasi penerapan NSPK. Kepentingan daerah untuk mengetahui perkembangan NSPK adalah dalam rangka mengukur dan memonitor apakah urusan wajib maupun pilihan telah dilaksanakan oleh SKPD terkait. Dalam optimalisasi penerapan NSPK ke daerah, Pemerintah Pusat seharusnya melakukan sosialisasi secara intensif ke daerah. Selama ini Pemerintah Provinsi DIY telah berusaha secara optimal untuk memfasilitasi penerapan NSPK di setiap SKPD sesuai bidang urusannya. Menata ulang tugas pokok fungsi bidang KB pada kelembagaan BPPM. Meningkatkan koordinasi dengan BKKBN Provinsi DIY. Menunggu revisi Pemendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Perlombaan Desa dan Kelurahan. Revisi tersebut diharapkan mengakomodasi pengembangan system penilaian sesuai dinamika pembangunan dan masyarakat yang merupakan faktor pendukukung dalam penilaian. Perlu adanya pembenahan aplikasi dan sistem komputer yang ada agar data dari Provinsi dalam rangka lomba desa dan kelurahan dapat terkirim secara on line.

Pemerintahan Umum

1) a)

Tata Pemerintahan Kondisi Umum Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Provinsi DIY adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan melalui proses demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai salah satu ujung tombak pembangunan. Fasilitasi Pengawalan Pembahasan RUUK DIY yang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun seiring dengan berlarut-larutnya pembahasan RUUK merupakan upaya untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI, pembahasan RUUK DIY menjadi salah satu prioritas dalam salah satu agenda Prolegnas tahun 2011. Pembahasan RUUK DIY pada rencananya selesai paling lambat bulan Juli 2011. Sampai pada bulan Oktober 2011, Komisi II DPR RI baru memulai pembahasan umum mengenai pengisian jabatan Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah dan belum memasuki pembahasan pasal demi pasal. Langkah-langkah yang diambil sebagai upaya percepatan pembahasan adalah menyusun kajian masalah dalam Daftar Inventarisasi Masalah RUUK DIY, menghadiri Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-149

BAB IV


rapat/sidang pembahasan RUU DIY di DPR RI serta membentuk Tim Asistensi Daerah Pembahasan RUU Keistimewaan DIY. Penyelesaian masalah perbatasan seringkali merupakan masalah pelik yang tidak dapat segera diselesaikan. Melalui Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut : 1) Pemeliharaan dan Penggantian Pilar Batas antara DIY dan Jateng Kegiatan pemeliharaan dan penggantian pilar batas antara DIY dan Jateng tahun 2011 berupa penambahan Pilar Perapatan Tipe D sebanyak 10 pilar telah dilaksanakan di perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Klaten. Berikutnya kegiatan pemeliharaan pilar batas DIY dan Jateng yang rusak pada tahun 2011, dilaksanakan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Gunungkidul mempunyai panjang garis batas sejauh lebih kurang 94 Km dengan topografi wilayah yang berbukit-bukit dan berkelok-kelok. Jumlah pilar yang tercatat dalam Permendagri No. 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi DIY dan Jawa Tengah di wilayah Kabupaten Gunungkidul hanya 99 pilar, sehingga bila dirata-rata jarak antar pilar kurang dari 1 Km. Kondisi ini rentan sekali menimbulkan overlap penentuan batas DIY-Jawa Tengah di wilayah Kabupaten Gunungkidul, terutama pada daerah-daerah perbatasan yang mempunyai kegiatan ekonomi cukup aktif. 2) Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbatasan Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana perbatasan tahun 2011 difokuskan pada pemugaran/rehabilitasi gapura batas antara Provinsi DIY dengan Jawa Tengah yang berlokasi di perbatasan Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dengan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Sesuai dengan kesepakatan, Pemerintah Provinsi DIY berkewajiban memugar dan memelihara gapura pada sisi utara jalan, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban memugar dan memelihara gapura pada sisi selatan jalan. 3) Fasilitasi dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah Kegiatan fasilitasi dan koordinasi penegasan batas daerah tahun 2011 merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur DIY No. 136/1983/PUM perihal Batas daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, yang intinya berisi putusan bahwa blok Tambakraman, Tambakbayan dan Santan yang menjadi sengketa Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Sleman. Selanjutnya, untuk menjamin tertib administrasi wilayah dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan diterbitkan Permendagri tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman. Sebagai syarat penerbitan Permendagri ini, perlu diadakan pemasangan pilar dan penentuan titik koordinat pada ketiga blok yang menjadi sengketa tersebut.

IV- 150



BAB IV

4) Penyusunan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan berisi beberapa informasi penting seperti kode wilayah administrasi, nama kecamatan, alamat kecamatan, nama camat dan nomor kontak yang bisa dihubungi, nama kelurahan/desa, alamat kelurahan/desa, nama lurah dan nomor kontak yang bisa dihubungi, nama pedukuhan, luas wilayah (per kecamatan dan per kelurahan/desa), serta jumlah penduduk (per kecamatan dan per kelurahan/desa). Tujuan dibuatnya laporan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan ini adalah untuk memberikan informasi kepada instansi pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan kebutuhan data dan informasi administrasi pemerintahan. 5) Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Daerah Upaya penyelesaian permasalahan perbatasan perlu dilakukan dengan mengedepankan upaya kerjasama antar daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama antar Daerah, dan Kerjasama antar Desa sebagaimana diatur dalam PP No. 72 Tahun 2007. Kerjasama antar daerah di Provinsi DIY terkait dengan penyelesaian masalah perbatasan dapat dilihat pada kasus penegasan batas antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul di wilayah Sungai Progo. Selama ini persepsi Kabupaten Bantul adalah wilayah yang berada di timur sungai masuk wilayah administrasi Kabupaten Bantul dan yang berada di sisi sebelah barat sungai masuk wilayah administrasi Kabupaten Kulon Progo. Namun persepsi tersebut ternyata keliru karena yang digunakan adalah as pinggiran sungai. Masalah penegasan batas ini dapat diselesaikan dengan baik oleh warga yang bermukim di sekitar Sungai Progo dengan melakukan penghijauan di pinggiran sungai dengan difasilitasi secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Penghijauan yang dilakukan tersebut sekaligus menjadi batas daerah antara Kabupaten Kulon Progo dan Bantul. 6) Fasilitasi dan Koordinasi Mitra Praja Utama Berdasarkan konsep perencanaan saat pendirian Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU), dirumuskan Visi “meningkatakan kerjasama di bidang Ekonomi, kualiatas Sumber Daya Manusia dan kualitas Tenaga Kerja”. Forum ini bertujuan untuk mensinergikan potensi SDA, peluang ekonomi, SDM antar daerah dan potensi antar daerah serta memecahkan masalah penting antar daerah. 7) Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan APPSI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) adalah wadah bagi Gubernur seluruh Indonesia untuk melakukan rapat koordinasi dan konsultasi pembahasan beberapa permasalahan bangsa yang strategis dan permasalahan yang krusial. Bagi Pemerintah Provinsi DIY, kehadiran dalam forum APPSI memberi manfaat : 1) terjalinnya komunikasi antara Pemerintah Provinsi DIY dengan anggota APPSI lainnya; 2) adanya koordinasi dan kerjasama anggota APPSI untuk mengatasi permasalahan strategis dan krusial lintas provinsi; serta 3) mempromosikan potensi dan unggulan daerah Provinsi DIY pada acara Munas APPSI sehingga tercipta peluang kerjasama. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-151

BAB IV


8) Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Jateng-DIY yang Hilang/Rusak akibat Bencana Merapi Sebagai upaya penegasan batas daerah, pada tahun 2011 diadakan kegiatan inventarisasi dan pemeliharaan pilar batas Jateng-DIY yang hilang/rusak akibat bencana Merapi. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemasangan kembali 17 pilar yang hilang/rusak, terutama pada daerah-daerah dalam radius 10 Km dari puncak Merapi. 9) Pembuatan Batas-batas Wilayah Kecamatan dan Desa Pada Tahun 2011 pemasangan pilar perapatan ini difokuskan pada sepanjang Sungai Krasak di perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang. Pertimbangannya adalah bahwa Sungai Krasak juga terkena dampak erupsi Gunung Merapi berupa banjir lahar dingin, sehingga aktivitas tersebut dikhawatirkan akan merubah bentuk aliran sungai. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan penegasan batas wilayah untuk mengantisipasi terjadinya sengketa lahan, seperti timbulnya tanah baru (wedi kengser) di satu wilayah dan berkurangnya lahan tanah di wilayah lainnya. Selanjutnya melalui Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain terkait dengan PAW Anggota DPRD, Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Daerah, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut : 1) Fasilitasi dan Koordinasi Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu (PAW). Untuk Tahun 2011 telah memfasilitasi proses 5 PAW anggota DPRD dari Kabupaten Bantul 2 orang, Kabupaten Kulon Progo 2 orang dan Gunungkidul, 1 orang, dengan alasan PAW karena meninggal dunia dan usulan PAW dari Partai Politik , telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY. 2) Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembahasan RUUK DIY yang masih berlarut-larut, berkepanjangan dan belum dapat diselesaikan oleh DPR hingga saat ini, menyebabkan sosialisasi UUK belum dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2011. 3) Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Daerah. Proses Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2011 di Provinsi DIY terdapat di Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. KPUD di masing-masing daerah tersebut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pilkada sesuai denga jadwal yang telah ditetapkan. 4) Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembahasan RUUK DIY yang sampai saat ini masih belum final berdampak pula pada pengangkatan posisi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Sejak tahun 2008, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak pernah utuh selama 5 tahun sebagaimana provinsi-provinsi lainnya. Keputusan Presiden No. 179/M Tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2008 hanya mengangkat Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam IX IV- 152



BAB IV

sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2008 sampai dengan 9 Oktober 2011. Perpanjangan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY selanjutnya diberikan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2011 sampai dengan 9 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Presiden No. 55/P Tahun 2011. 5) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tersusunnya 1 laporan LPPD Provinsi DIY tahun 2010 dan dikirim kepada Presiden melalui Mendagri tanggal 30 Maret 2011.

b)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. RUUK DIY sampai saat ini masih dalam proses pembahasan oleh Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI, yang memasuki masa sidang perpanjangan ke II periode Januari 2012–April 2012, sehingga target kinerja tahun 2011 berupa 1 Undang-undang tentang Keistimewaan Yogyakarta belum dapat terealisasi. 2. Dengan belum selesainya pembahasan RUUK DIY maka kegiatan sosialiasi peraturan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan target kinerja sosialisasi terhadap 100 orang belum dapat dilaksanakan. Solusi 1. Pemerintah Provinsi DIY melalui Tim Asistensi Daerah Pembahasan RUUK DIY yang dibentuk dengan SK Gubernur DIY tetap perlu mengawal, memantau, dan mendorong perkembangan pembahasan RUUK DIY di Komisi II DPR-RI tahun 2012. 2. Kegiatan sosialiasi peraturan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dianggarkan kembali pada tahun 2012, dengan harapan draft RUUK DIY dapat segera disepakati dan disahkan.

2) a)

Biro Organisasi Kondisi Umum Pemerintah Provinsi DIY dalam rangka merespon tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mewujudkan sasaran grand design dan road map reformasi birokrasi, telah melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang menghasilkan regulasi, kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kebijakan di bidang organisasi yang diharapkan dapat semakin mendorong proses reformasi birokrasi secara signifikan. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan program peningkatan kapasitas kelembagaan dengan kegiatan antara lain sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-153

BAB IV 1.

2.

3.

4.

5.

5. 6.


Asistensi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)/Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Perjanjian Kinerja (PK) Instansi. Berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian PAN dan RB tanggal 15 Desember 2009 Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja, Gubernur harus menyampaikan LAKIP Pemerintah Daerah/Gubernur paling lambat 31 Maret pada tahun berikutnya untuk setiap tahun anggaran. Dalam penyusunan LAKIP Gubernur dimaksud diperlukan data kinerja dari semua SOPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY yang disajikan dalam bentuk LAKIP SOPD. Dalam rangka penyusunan LAKIP SOPD tersebut, pada tahun 2011 telah dilakukan kegiatan Asistensi Penyusunan Renstra/LAKIP/RKT/PK Instansi. Kegiatan tersebut berupa pendampingan kepada penyusun LAKIP dan penyusun RKT/PK SOPD agar LAKIP SOPD disusun sesuai dengan acuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan MENPAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 yang secara substansi mengalami perubahan khususnya dalam penyusunan RKT/PK dan pengukuran kinerja. Melakukan Evaluasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Publik terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Hasil penyusunan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu di Gerai Pelayanan Perijinan terpadu (sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Melaksanakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal SKPD. Mengacu pada PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melaksanakan kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelayanan Publik melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan instrumen sebagaimana diatur dalam Keputusan MENPAN Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 telah disusun Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Standar Belanja. Di samping penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB), sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas. Menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2011 tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Melaksanakan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara atau Forkompanda dalam rangka sinergitas program pendayagunaan aparatur negara antara provinsi dengan kabupaten/kota.

IV- 154



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

BAB IV

Dari kegiatan Fasilitasi Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota telah diterbitkan beberapa Keputusan Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Raperda Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Budaya Pemerintahan yang diterapakan di Pemerintah Provinsi DIY dan Fasilitasi Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Pemerintahan. Fasilitasi yang dilaksanakan guna mendukung peningkatan pemahaman PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY terhadap budaya pemerintahan SATRIYA. Melaksanakan kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah terkait dengan terbitnya berbagai peraturan perundangan mengenai organisasi perangkat daerah yang menyebabkan OPD perlu disesuaikan. Hasil kajian kelembagaan terhadap 33 SKPD Pemerintah Provinsi DIY yang meliputi 13 dinas, 13 lembaga teknis daerah, 7 biro, dan 1 setwan menghasilkan rekomendasi bahwa peraturan daerah terkait dengan organisasi perangkat daerah yang ada sekarang perlu diubah. Di Provinsi DIY diiidentifikasi terdapat lebih dari 30 Lembaga Non Struktural (LNS) yang telah dibentuk. Berkaitan dengan telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja LNS. Keberadaan lembaga non struktural ini penting untuk dievaluasi karena dari hasil inventarisasi dan pencermatan yang dilakukan dengan desk bersama SKPD terdapat beberapa LNS yang tidak efektif dan tumpang tindih dengan lembaga struktural yang ada. Melakukan pengkajian sejauhmana efisiensi dan efektifitas SKPD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hasil kegiatan tersebut menghasilkan suatu kesimpulan bahwa rumusan tugas dan fungsi SKPD yang sudah diatur dengan peraturan gubernur dalam implementasinya masih terdapat hal-hal yang masih tumpang tindih. Disamping itu adanya kebijakan baru dan peraturan perundang-undangan yang berubah maka rincian tugas dan fungsi SKPD perlu ditata ulang lagi. Rumusan penyusunan rincian tugas dan fungsi SKPD dituangkan dalam peraturan gubernur. Standar kompetensi jabatan fungsional umum yang telah berhasil disusun merupakan salah satu instrumen peningkatan kualitas SDM aparatur, acuan untuk proses rekrutmen, penataan dan pengembangan SDM aparatur (antara lain untuk analisis kebutuhan diklat), dan juga sebagai salah satu instrumen yang disyaratkan dalam Sistem Pengendalian Intern Penyelenggaraan Pemerintah (SPIP). Review Kualifikasi Jabatan Fungsional Umum yang dilaksanakan pada tahun 2011 mencakup jabatan fungsional umum yang ada di 79 instansi sejumlah 2.974 nama jabatan dan proyeksi jabatan fungsional umum berdasarkan perubahan tugas dan fungsi di beberapa instansi. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di lingkup Pemerintah Provinsi DIY yang meliputi penyusunan sejumlah 198 jabatan sebagai salah satu referensi pengangkatan dan penataan jabatan struktural, standar kompetensi jabatan struktural ini merupakan salah satu acuan untuk melakukan Tes Psikologi, Fit and Proper Test Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-155

BAB IV

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.


dalam rangka penataan dan pengembangan pegawai serta sebagai salah satu instrumen yang disyaratkan dalam SPIP. Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/kota (Citra Bakti Abdi Negara) mencakup 5 kabupaten/kota se-Provinsi DIY. Hasil dari kegiatan tersebut dibuat dalam bentuk laporan penilaian pelayanan publik kabupaten/kota yang memuat usulan calon penerima Citra Bakti Abdi Negara. Penyusunan SOP Penanganan Bencana sebagai pedoman penanggulangan bencana Pemerintah Provinsi DIY. Dasar kegiatan adalah amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Perda 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, Perda nomor 10 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY. Hasilnya berupa Pergub Nomor 49 Tahun 2011 tentang SOP Penanggulangan Bencana. Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik Pasca Erupsi Gunung Merapi merupakan kegiatan yang juga dilaksanakan pada tahun 2011. Kegiatan tersebut mengkaji aspek pelayanan kepada masyarakat pada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Tempel, Pakem, Turi, dan Cangkringan Kabupaten Sleman setelah terjadinya bencana Erupsi Gunung Merapi mengalami permasalahan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan langsung masyarakat yang meliputi bidang-bidang pemerintahan, sosial/kesejahteraan, perekonomian khususnya perijinan dan sebagainya. Penyusunan Kualifikasi Jabatan dengan sasaran kegiatan 16 UPT di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, 1 UPT di Dinas Sosial, 1 UPT di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta 1 UPT di Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Provinsi DIY menghasilkan landasan hukum penataan pegawai (penyusunan formasi pegawai, rekrutmen dan penempatan). Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Uji Coba Penerapan 5 Hari kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama pelaksanaan uji coba penerapan 5 hari kerja tersebut. Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana (Komputer Dan Kendaraan Bermotor) merupakan pelaksanaaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri PAN & Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS yang tepat untuk daerah, telah dilakukan kegiatan Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Hasil perhitungan jumlah kebutuhan PNS kemudian disampaikan kepada Kementerian PAN & RB dan Kementerian Dalam Negeri.

IV- 156



No 1.

Tabel 4.50 Indikator dan Capaian Kinerja Pemerintahan Umum Tahun 2010-2011 2011 Capaian Indikator Satuan 2010 Target Realisasi

SKPD yang mendapatkan dan Instansi menerapkan ISO Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi DIY b)

1

3

3

BAB IV

% Realisasi 100,00

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Adanya peraturan pusat yang memerlukan tindak lanjut di daerah, antara lain : 1. Kelembagaan a. Amanat UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berpengaruh terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Kesbanglinmas. Susunan organisasi Badan Kesbanglinmas yang sebelumnya terdapat bidang Penanggulangan Bencana yang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana perlu disesuaikan. b. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini menjadi urusan Badan Kesbanglinmas akan dialihkan menjadi fungsi Satpol PP. c. UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, mengamanatkan bahwa arsip inaktif kurang dari 10 tahun dikelola oleh masing masing SKPD, sehingga susunan organisasi BPAD yang memuat Bidang Arsip Dinamis perlu dievaluasi. d. Permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) di Daerah, ditindaklanjuti dengan pembentukan Gerai P2T sehingga susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pada BKPM perlu dievaluasi. e. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 061/1255/SJ tanggal 7 April 2011 tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Surat Mendagri Nomor 061/294/SJ tanggal 1 Februari 2012 perihal Perubahan Nomenklatur Kementerian yang mengamanatkan agar evaluasi kelembagaan daerah menunggu perubahan UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 41 tahun 2007. 2. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2010 baru berdasarkan kinerja instansi dan disiplin pegawai, belum menggambarkan kinerja pegawai. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-157

BAB IV


3. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur pelayanan publik sebagai tindak lanjut Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Solusi 1. Kelembagaan Dilakukan analisis kelembagaan perangkat daerah dengan melakukan pengkajian, audit kelembagaan, dan Analisis Beban Kerja (ABK) secara menyeluruh dan mendalam terhadap susunan organisasi, tatakerja, tugas dan fungsi terhadap semua lembaga perangkat daerah Provinsi DIY terkait dengan perubahan UU 32/2004, PP 38/2007 dan PP 41/2007. 2. Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2010 tentang Pemberian TPP akan dievaluasi untuk dikaitkan reward and punishment yang diarahkan pada kinerja pegawai. 3. Penyusunan Raperda tentang pelayanan publik sebagai tindak lanjut Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3) a)

Biro Hukum Kondisi Umum Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan erat dengan hukum. Dengan kata lain, good governance hanya mungkin terwujud jika penegakan hukum dilakukan, khususnya hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Hukum menjadi instrumen untuk mengarahkan, membatasi dan mengontrol pemerintahan. Di sisi yang lain hukum dapat sebagai instrumen yang mengarahkan perilaku warga negara dan pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mencapai kondisi tertentu sebagai tujuan bersama. Selanjutnya untuk memastikan tersedianya aturan hukum yang memadai dan sejalan dengan aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin kepastian sistem pengelolaan pemerintahan perlu dilakukan pengembangan hukum dan pengelolaan dokumentasi hukum. Sesuai dengan kewenangan, pemerintah provinsi juga melaksanakan pengawasan produk hukum kabupaten/kota Penataan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan selama tahun 2011 dapat diinformasikan sebagai berikut : a. Penetapan Prolegda Tahun 2011 dan Rencana Prolegda Tahun 2012. b. Penetapan 16 Peraturan Daerah c. Melaksanakan publikasi Peraturan Perundang-Undangan berupa Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebanyak 2.400 buku dan buku informasi Peraturan Perundangundangan sebanyak 2.400 buku. d. Melaksanakan kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan terhadap dua peraturan yaitu Pengaturan IV- 158



e.

f.

g.

h. i.

BAB IV

Pramuwisata di DIY dan Penyelenggaraan Pembinaan Berkelanjutan kepada Peserta Didik yang Berpotensi dan selanjutnya disusun draf Rancangan Peraturan Gubernur-nya oleh SKPD terkait. Evaluasi Produk Hukum dilaksanakan terhadap dua produk hukum daerah, yaitu Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Hari Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY dan Keputusan Gubernur Nomor 199/KEP/2005 tentang Kesejahteraan Pekerja dan Pegawai Pemerintah Provinsi DIY dan selanjutnya direkomendasikan disusun draf Rapergubnya oleh SKPD terkait. Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum hasil Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum 3 paket yaitu meliputi Pembuatan Buku abstrak Undang-undang Tahun 2010. Pembuatan Buku abstrak Peraturan Pemerintah Tahun 2010 dan Pembuatan Buku abstrak Peraturan Presiden Tahun 2010. Melaksanakan fasilitasi dan Koordinasi Konsultasi Hukum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Fasilitasi dan Koordinasi Konsultasi Hukum Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka mengelola aset daerah yang efektif dan efisien. Menyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dengan hasil 35 buah rencana Peraturan Gubernur Tahun 2011 dan 30 buah rencana Rancangan Peraturan Gubernur Tahun 2012. Selama Tahun 2011 dihasilkan sebanyak 850 Peraturan Gubernur. Dengan adanya Bencana Erupsi Gunung Merapi di Tahun 2010 telah dilaksanakan Fasilitasi Regulasi Produk Hukum Kebencanaan berupa Penyusunan Peraturan Gubernur di bidang penanganan kebencanaan alam erupsi merapi dengan hasil Peraturan Gubernur DIY tentang Mekanisme Pemilihan dan Kriteria Pemilihan Anggota Unsur Pengarah BPBD dan Pengadaan buku peraturan perundang-undangan kebencanaan yang selanjutnya diserahkan kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY.

Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum dilaksanakan melalui Coaching Clinic PPNS dan Pembekalan Advokasi Hukum dengan hasil-hasil sebagai berikut : 1) Terlaksananya Forum Dikehjapol yang menghasilkan 2 rekomendasi bahwa KTP PPNS masih dapat digunakan untuk penegakan Peraturan Daerah dan PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah di bidang perikanan agar bekerja sama dengan PPNS Danlanal. Koordinasi Peningkatan Supremasi Hukum dengan hasil 2 buah rekomendasi. kepada Dekopin Provinsi DIY berkaitan dengan pendirian BMT agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, karena BMT bukan merupakan bentuk koperasi.dan Rekomendasi kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi sesuai tugas dan fungsi berkewajiban unyuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap konsumen. Melaksanakan seleksi anggota Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-159

BAB IV

2)

3)

4)

5)


Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY dengan terpilihnya 5 anggota LOD Provinsi DIY dan 5 anggota LOS Provinsi DIY periode 2012-2015. Penyelesaian Permasalahan Hukum dapat direalisasikan sebanyak 5 kasus hukum dengan keputusan semuanya dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi DIY yaitu : a) Gugatan Hak Uji Materiil tentang RTRW Provinsi DIY tahun 2009–2029 b) Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang Peresmian Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul atas nama Tur Haryanto. c) Gugatan di PTUN tentang Peresmian Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul atas nama Agung Wishda Sarjana,S.H. d) Gugatan di PTUN tentang Pemberian Ijin Kepada Kepala Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana. e) Gugatan Banding di Pengadilan Tinggi TUN terhadap Keputusan Gubernur DIY Nomor 66/IZ/2010 tentang Pemberian Ijin Kepada Kepala Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana. Sosialisasi Layanan Hukum Masyarakat dengan terlaksananya Sosialisasi Layanan Hukum Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dari unsur Pemda dan unsur masyarakat (LSM) serta Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. dengan rekomendasi agar PJTKI dalam mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib untuk dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY. Fasilitasi Bantuan Hukum Korban Erupsi Merapi berupa sosialiasi tentang tata cara pensertifikatan tanah bagi korban erupsi merapi di Balai Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan yang ditindaklanjuti untuk melakukan pensertifikatan tanah bagi korban erupsi Merapi. Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi DIY dengan hasil 2 Rekomendasi yaitu Pembentukan Panitia RANHAM dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 21/PAN/2011 dan Pembentukan Program RANHAM tahun 2011–2014.

Sesuai dengan kewenangan, pemerintah provinsi juga melaksanakan pengawasan terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Hasil pengawasan produk hukum yang dilaksanakan Tahun 2011 adalah sebagai berikut : a.

Penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian permasalahan produk hukum kabupaten/kota terdiri dari Fasilitasi Permasalahan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Fasilitasi Peningkatan Iklim Investasi Daerah Kabupaten/Kota melalui pembentukan Produk Hukum yang berkualitas.

IV- 160


PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH b.

c. d.

BAB IV

Tahun 2011 dilakukan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 8 buah dengan perincian Kabupaten Sleman 1 Perda, Kabupaten Bantul 2 Perda, Kabupaten Kulon Progo 2 Perda dan Kabupaten Gunungkidul 3 Perda. Klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota dilakukan terhadap sebanyak 53 produk hukum. Rekomendasi hasil Evaluasi Raperda Retribusi dari KEMENKEU ada sebanyak 10 rekomendasi dengan keterangan sebagai berikut : i. Surat Menteri Keuangan Nomor S-310/MK.7/2011 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Pajak Daerah agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. - Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ii. Surat Menteri Keuangan Nomor S-375/MK.7/2011 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir bahwa ke dua Raperda tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah iii. Surat Menteri Keuangan Nomor S-433/MK.7/2011 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Sleman tentang Izin Mendirikan Bangunan.merekomendasikan agar Raperda Kabupaten Sleman tentang Izin Mendirikan Bangunan agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. iv. Surat Menteri Keuangan Nomor S-511/MK.7/2011 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah merekomendasikan agar Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. v. Surat Menteri Keuangan Nomor S-655/MK.7/2011 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Sleman tentang Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Parkir agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. vi. Surat Menteri Keuangan Nomor S-663/MK.7/2011 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-161

BAB IV vii.

viii.

ix.

x.

e.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Surat Menteri Keuangan Nomor S-735/MK.7/2011 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman, dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Surat Menteri Keuangan Nomor S-801/MK.7/2011 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Bantul tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan; merekomendasikan agar Raperda Kabupaten Bantul tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Surat Menteri Keuangan Nomor S-802/MK.7/2011 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merekomendasikan agar Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Surat Menteri Keuangan Nomor S-816/MK.7/2011 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Retribusi Terminal agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota telah menghasilkan Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 36 Buah dengan perincian Kota Yogyakarta sebanyak 2 Perda, Kabupaten Sleman sebanyak 12 Perda, Kabupaten Bantul sebanyak 5 Perda, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 10 Perda dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 7 Perda. Sedangkan Surat Pemerintah Provinsi DIY tentang Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 53 buah. Tabel 4.51 Indikator dan Capaian Kinerja Hukum Tahun 2011 2011 No Indikator Satuan Target Realisasi % Realisasi 1. Legislasi Peraturan PerundangRaperda 14 14 100,00 Undangan 2. Konsultasi Rancangan Produk Hukum Raperda 23 53 230,00 Kabupaten/Kota 3. Evaluasi Rancangan Produk Hukum Perda 20 36 180,00 Kabupeten/Kota 4. Kajian Produk Hukum Raperda 8 8 100,00 Kabupaten/Kota

IV- 162



No 5.

Indikator Klarifikasi produk Hukum Kab/kota

Satuan Raperda

Target 45

BAB IV

2011 Realisasi % Realisasi 53 117,00

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi DIY b)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Untuk tenaga legal drafting (fungsional tertentu) belum sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Banyak peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah berupa Peraturan Gubernur yang belum ditindaklanjuti oleh SKPD. Solusi 1. Bekerjasama dengan Kanwil Hukum dan HAM untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan/pembahasan Raperda. 2. Melaksanakan Koordinasi dan Bimbingan kepada SKPD dalam rangka penyusunan draft Rencana Peraturan Gubenur.

4) a)

Inspektorat Kondisi Umum

Dalam rangka mewujudkan clean government di jajaran Pemerintah Provinsi DIY, diperlukan dukungan aparatur pengawasan yang kompeten. Upaya untuk membentuk aparatur pengawasan yang kompeten tersebut senantiasa dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pengawasan sehingga akan diperoleh pengawasan yang profesional. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa: 1. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. 2. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisah dari pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (good governance). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-163

BAB IV


pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan SPIP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, selama Tahun 2011 dilakukan beberapa hal yaitu : 1. Pemeriksaan reguler sebanyak 160 obyek pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan tahun 2011 terdapat 357 temuan dengan 591 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti sejumlah 406 (69%). 2. Melakukan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2010 terhadap 33 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Selanjutnya fungsi pengawasan juga dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut : 1. 2. 3. IV- 164

Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD. Pemeriksaan Khusus. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi KKN. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4. 5. 6. 7. 8.

BAB IV

Evaluasi LAKIP Tahun 2010. Review atas laporan keuangan SKPD dan SKPKD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2010. Pencermatan DPA SKPD Tahun Anggaran 2011. Kas Opname dan Stok Opname Tahun Anggaran 2011. Inspeksi Mendadak.

Tabel 4.52 Indikator dan Capaian Kinerja Pengawasan Internal Tahun 2010-2011 2011 Capaian No Indikator Satuan 2010 Target Realisasi % Realisasi 1. Pemeriksaan reguler obyek 160 160 160 100,00 2.

Evaluasi Kinerja Instansi

SKPD

33

33

33

100,00

3.

Pencermatan DPA

SKPD

33

33

33

100,00

4.

Evaluasi LAKIP

SKPD

33

33

33

100,00

5.

Inspeksi Mendadak

SKPD

33

33

33

100,00

6.

Stok Opname dan Kas Opname

SKPD

33

33

33

100,00

Kab/Kota

3

2

2

100,00

Laporan

1

1

1

100,00

Forum

3

3

3

100,00

Laporan

44

61

60

98,36

7.

Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten / Kota 8. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 9 Gelar pengawasan daerah dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan tingkat daerah 10. Pemeriksaan Khusus Sumber: Inspektorat Provinsi DIY

b)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Jumlah pemeriksa/auditor yang ada tidak sebanding dengan beban kerja. 2. Terkait dengan pertimbangan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya terbatas pada hasil audit atas Laporan Keuangan, tetapi juga terkait dengan tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK. 3. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).


IV-165

BAB IV


Untuk itu APIP harus terus melakukan perubahan guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Peraturan perundang-undangan yang sering berubah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang begitu cepat, sehingga menuntut para auditor di Inspektorat Provinsi DIY untuk selalu mengikuti perubahan-perubahan tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitas sebagai pengawas.

1. 2.

3.

4.

5) a)

Solusi Perlu dilakukan penambahan pegawai baru baik melalui rekruitmen CPNS maupun proses pemutasian pegawai dari SKPD tertentu untuk dididik menjadi auditor. Perlu optimalisasi pemahaman mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK. Peningkatan peran pengawasan untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. Terkait dengan pengendalian, APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penyelenggaraan sosialisasi, bimtek, pelatihan maupun pengiriman diklat, baik diklat pembentukan auditor, pembentukan ketua tim, pembentukan pengendali teknis maupun diklat substantif jabatan fungsional auditor. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kompetensi auditor baik sebagai pemeriksa maupun sebagai pembina dan penjamin kualitas atas kinerja SKPD.

Biro Administrasi Pembangunan Kondisi Umum

Kebijakan secara umum dimaknai sebagai arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. Kebijakan mempunyai instrumen yang disebut program yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dengan tidak adanya kebijakan yang jelas dapat menyebabkan pelaksanaan berbagai program/kegiatan sebagai instrumen untuk mencapai sasaran dan tujuan berjalan sendirisendiri dan tidak direncanakan secara terpadu. Dengan rumusan kebijakan yang dibuat diharapkan setiap bidang pembangunan akan mempunyai arah dan tindakan yang jelas sehingga berbagai program dapat direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu. Hasil analisis kebijakan di bidang perhubungan, pekerjaan umum, Energi Dan Sumberdaya Mineral (ESDM) kebudayaan dan pariwisata terdapat beberapa catatan sebagai berikut: IV- 166



BAB IV

Analisis terhadap kebijakan pengembangan sistem transformasi darat angkutan barang, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut : a. Penegakan Peraturan/Pengendalian Muatan Lebih b. Penataan ulang rest area c. Penataan lintasan angkutan barang di daerah Perkotaan Yogyakarta untuk mengurangi pembebanan lalulintas. 2. Rekomendasi dari sisi infrastruktur terkait pola letusan Gunung Merapi adalah sebagai berikut: a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, berupa penetapan Kawasan Rawan Bencana (KRB) b. Peta KRB 2010 harus menjadi dasar pengembangan seluruh rencana tata ruang di DIY terutama di wilayah Sleman. Dalam usaha melakukan mitigasi bencana banjir lahar Merapi di daerah KRB I, diusulkan beberapa hal sebagai berikut: - Membuat aturan sepadan sungai - Daerah sempadan sungai dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan tanaman keras. - Pembangunan infrastruktur hendaknya memperhatikan dinamika aliran sungai setempat. - Memperhatikan persebaran material vulkanik baik berupa awan panas, aliran lava, dan lahar serta material jatuhan dan lontaran batu (pijar) dalam usaha untuk mengurangi korban diperlukan tindak lanjut sebagai berikut: - Menentukan zonasi penambangan material vulkanik Merapi - Selalu memantau curah hujan di lereng Merapi, dan segera menginformasikan kepada pemangku kepentingan, dan ditindaklanjuti dengan melakukan evakuasi warga. - Selalu siap siaga dengan memanfaatkan perangkat Early Warning System (EWS) Bencana. c. Berkaitan dengan status tanah antara 4 km hingga 10 km pada wilayah KRB III perlu dipertimbangkan: - Membebaskan tanah warga dengan cara diberi ganti rugi, untuk selanjutnya di kelola sebagai Taman Nasional gunung Merapi (TNGM), atau - Membebaskan tanah warga dengan cara diberi ganti rugi, untuk kemudian dijadikan hutan masyarakat. Warga masih diijinkan memanfaatkan lahan hutan masyarakat untuk menanam tanaman hijauan pakan ternak dan untuk kegiatan produksi pertanian yang lain. 3. Rekomendasi kebijakan bidang pariwisata dan kebudayaan yang di fokuskan pada wisata alam pasca erupsi Merapi di Provinsi DIY, sebagai berikut : 1.


IV-167

BAB IV


a. Rehabilitasi jalur treking, untuk wisata Kaliurang dan Turgo, homestay untuk Kinahrejo, Tunggularum, dan Desa Kepuharjo, disamping prasarana TPR, dan kios di Kepuharjo. b. Pengembangan wisata alam, di wilayah lereng timur, khususnya lava tour, diatur dan ditata dengan Perda Kabupaten Sleman. Untuk revitalisasi kepariwisataan di wilayah KRB III ditetapkan menjadi hutan lindung, wisata alam dan mitigasi bencana. Untuk meningkatkan layanan pemberian ijin/rekomendasi litbang dikembangkan SIM on line. Melalui pengembangan SIM on line ini sebagai upaya untuk mewujudkan suatu proses layanan yang lebih baik dan berkualitas, mudah, cepat dan efisien kepada masyarakat dalam proses perijinan di bidang Litbang. Tabel 4.53 Indikator dan Capaian Kinerja Perumusan Kebijakan Tahun 2011 2011 No Indikator Satuan Target Realisasi % Realisasi 1. Tersusunnya kajian Bidang Pariwisata Dokumen 1 1 100,00 dan Kebudayaan 2. Tersusunnya kajian Bidang Dokumen 1 1 100,00 Perhubungan 3. Tersusunnya kajian Bidang PU dan Dokumen 1 1 100,00 ESDM 4. Tersusunnya rumusan kebijakan Konsep 1 1 100,00 Bidang Pariwisata dan Budaya Sumber: Biro Adpem Setda Provinsi DIY b)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Implementasi dalam pelaksanaan Bagian Penelitian dan Pengembangan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi DIY banyak menemui hambatan yang dikarenakan adanya ketidaksesuasian dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 2. Belum seluruh instansi yang melakukan penelitian atau lembaga penelitian di perguruan tinggi negeri maupun swasta bersedia mengirimkan atau memberikan hasil-hasil penelitian ke Pemerintah Provinsi DIY. 3. Hasil-hasil penelitian yang sudah dikirimkan sebagian besar kurang implementatif bagi Pembangunan Daerah Provinsi DIY, hal ini disebabkan karena penelitian yang dilakukan di lembaga penelitian perguruan tinggi negeri maupun swasta banyak pada penelitian-penelitian ilmu murni, sehingga terlalu teoritis keilmuan saja.

IV- 168



BAB IV

4. Banyak hasil-hasil penelitian terapan/tepat guna yang belum terdata sehingga masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat untuk bisa dimanfaatkan. 5. Belum kuatnya kedudukan lembaga penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota, menyebabkan tidak optimal dalam memonitor kegiatan penelitian yang tidak terpantau. Hal ini juga berakibat pada litbang Provinsi yang tidak dapat mengetahui secara pasti kegiatan penelitian yang dilaksanakan di kabupaten/kota. 6. Minimnya hasil penelitian yang sesuai dengan tema pembangunan dan implementatif bagi pembangunan di Provinsi DIY.

1.

2. 3.

4. 5. 6.

6) a)

Solusi Agar ada peninjauan kembali/evaluasi terhadap Pergub Nomor 37 tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DIY. Penempatan Pejabat fungsional peneliti di Provinsi DIY disesuaikan dengan keberadaan dimana lembaga yang mengampu penelitian dan pengembangan Diperlukannya adanya wadah atau forum untuk saling tukar menukar informasi serta hubungan yang sinergis dengan instansi yang melakukan penelitian atau lembaga penelitian di perguruan tinggi negeri maupun swasta sehingga diharapkan akan ada sinkronisasi hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan yang diharapkan. Koordinasi dengan kabupaten/kota dalam menginventarisir hasil penelitian terapan/tepat guna harus terus di tingkatkan. Perlunya penguatan kelembangaan penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota sehingga memudahkan dalam pelaksanaan koordinasi dan monitoring. Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi yang melakukan penelitian dan lembaga penelitian perguruan tinggi negeri maupun swasta, sehingga diharapkan penelitian dapat dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan tema Pembangunan DIY.

Biro Administasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kondisi Umum

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat menunjukkan kinerja sektoral yang bekerja secara lebih baik. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bukan hanya kinerja faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi. Faktor-faktor dari luar seperti kondisi ekonomi global, krisis keuangan, bencana alam dan lain-lain dapat mengguncang perekonomian dan menghambat kinerja perekonomian. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/negara mengalami fluktuasi. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan yang harus diambil oleh Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-169

BAB IV


Perumusan kebijakan yang dihasilkan Tahun 2011 adalah perumusan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah, keuangan daerah, badan usaha daerah, kerjasama penanaman modal, ketahanan pangan, penyuluhan, perijinan, pertanian, kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan. Hasil analisis dan rekomendasi dapat diinformasikan sebagai berikut: 1. Analisis dan rekomendasi kebijakan terkait optimalisasi BUMD Provinsi DIY, dengan

rekomendasi: a. Segera melakukan penyehatan PD Taru Martani melalui penyertaan modal dari pemilik (Pemerintah Provinsi DIY). b. Segera merealisasikan pengembangan unit bisnis baru yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan PD Taru Martani melalui kerjasama dengan perusahaan lain. c. Perlu adanya kebijakan khusus yang mendukung optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki oleh PD Taru Martani. d. Perubahan status hukum Bank Pembangunan Daerah DIY dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dapat dilakukan secepatnya. 2.

Analisis dan rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam, pada sektor perkebunan, kehutanan, perikanan laut, pertanian, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup dengan rekomendasi: a. Segera merealisasikan JSC (Jogja Seed Center) atau Jogja Benih. b. Pengembangan usaha perikanan untuk pemulihan ekonomi di kawasan Merapi. c. Perlunya pengembangan perekonomian (khususnya bidang pertanian dan peternakan) menggunakan model kluster (sentra produksi) berbasis masyarakat dan pengetahuan untuk menghasilkan produk yang unik spesifik lokasi (One Village One Product). d. Perlunya antisipasi kemungkinan penyiapan lumbung pangan di beberapa titik lokasi rawan bencana. e. Perlu adanya dorongan terhadap pemenuhan prinsip beragam bergizi berimbang dan aman terhadap pola konsumsi masyarakat melalui upaya penganekaragaman pangan. f. Khusus pengembangan usaha perikanan untuk pemulihan ekonomi di kawasan Merapi, terdapat beberapa rekomendasi: - Strategi penerapan jangka pendek:  Pemberian paket bantuan teknologi adaptif dan modal usaha  Perbaikan infrastruktur perikanan  Penyediaan induk ikan dan benih ikan - Strategi penerapan jangka menengah  Pelatihan teknis budidaya dan pemasaran  Pengembangan produk olahan untuk diversifikasi pemasaran

IV- 170



BAB IV

- Strategi penerapan jangka panjang  Pemetaan zonasi dan segmentasi spasial untuk kawasan pengembangan perikanan  Pengembangan sistem informasi pemasaran terpadu 3.

Analisis dan rekomendasi kebijakan pada sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan terkait pengembangan potensi daerah untuk menarik investasi, dengan rekomendasi: a. Terkait dengan kelayakan pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah di Provinsi DIY dan alternatif skema penjaminan lainnya, dengan rekomendasi: - Pemerintah Provinsi DIY seyogyanya menyisihkan sebagian asetnya untuk dijadikan modal pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) dengan badan hukum Perseroan Terbatas. - Modal awal pendirian PPKD sebagian berasal dari Pemerintah Provinsi DIY dan sebagian lain berasal pihak lain, yaitu koperasi, asosiasi pengusaha atau swasta lainnya. - Rekomendasi bisnis utama PPKD di DIY adalah layanan jasa penjaminan kredit UMKM yang telah dinilai layak oleh bank tetapi masih kurang agunannya, serta penjaminan proyek-proyek pemerintah daerah b. Terkait Kebijakan Pengelolaan Potensi Daerah Dalam Pengembangan Cluster Investasi

di Provinsi DIY, dengan rekomendasi: - Aspek permintaan/pasar: memfasilitasi perluasan akses pasar UKM - Aspek Faktor Produksi: Pembentukan spesialisasi produk dan peningkatan kualitas produk yang didukung dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja, meningkatkan ketersediaan modal, meningkatkan teknologi produksi, dan menjamin ketersediaan bahan baku. - Meningkatkan keterkaitan industri hulu dan hilir. - Memberikan insentif dan kemudahan bagi industri yang berada dalam cluster c. Pada analisa kebijakan strategi pengembangan pasar dalam rangka menghadapi

pasar bebas Provinsi DIY, dengan rekomendasi: - Meningkatkan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, perlindungan konsumen, dan pengamanan perdagangan - Pemberian subsidi terhadap tempat sewa pameran serta sarana dan prasarana pameran yang dilakukan di DIY, di daerah lain, maupun di luar negeri - Memaksimalkan event kerjasama antara Provinsi DIY dengan Kota Kyoto Jepang (twin cities) untuk memasarkan produk Provinsi DIY - Mendirikan trading house untuk produk ekspor d. Pada analisa kebijakan pola pembinaan dan pengembangan industri kreatif DIY,

dengan rekomendasi: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-171

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - Perlunya pengembangan industri kreatif khususnya untuk subsektor kerajinan, fesyen, layanan komputer dan piranti lunak, desain, dan permainan interaktif. - Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal berbasis ekonomi kreatif. - Pengembangan jurusan SMK berbasis ekonomi kreatif

e. Pada analisa kebijakan ekonomi sektor industri dan perdagangan Provinsi DIY,

dengan rekomendasi: - Meningkatkan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, perlindungan konsumen, dan pengamanan perdagangan - Perlunya revitalisasi pasar tradisional - Meningkatkan akses promosi dan distribusi produk perdagangan Provinsi DIY - Perlunya pemberian subsidi untuk R&D usaha perdagangan - Perlunya fasilitasi terbentuknya TQM (Total Quality Management) Tabel 4.54 Indikator dan Capaian Kinerja Perumusan Kebijakan Tahun 2011 2011 No Indikator Satuan Target Realisasi % Realisasi 1. Terlaksananya Koordinasi dokumen 1 1 100,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM 2. Terlaksananya Koordinasi dokumen 1 1 100,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan 3. Terlaksananya Koordinasi dokumen 1 1 100,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan Bidang Penanaman Modal 4. Terlaksananya Koordinasi dokumen 1 1 100,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan Bidang Badan Usaha Daerah Sumber: Biro APSDA Setda Provinsi DIY

b)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Kelembagaan yang mengatur mengenai perizinan dirasa belum memadai, mengingat banyaknya jenis perizinan yang harus ditangani dan memerlukan spesifikasi kemampuan yang cukup spesifik bagi pengampunya.

IV- 172



BAB IV

2. Perkembangan UKM yang terhambat akibat keterbatasan penyaluran dana baik berupa bantuan maupun pinjaman oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang diakibatkan oleh status yang masih berupa Perusahaan Daerah (PD). 3. Belum ada kesepemahaman antara eksekutif dan legislatif dalam menyikapi prakiraan kondisi yang akan datang, yang diakibatkan oleh perubahan status BPD 4. Peran Penyuluh dalam melakukan bimbingan teknis kepada petani/peternak/petani ikan/petani kehutanan/petani kebun belum optimal.

1. 2.

3.

4.

7) a)

Solusi Perlu dibentuk kelembagaan yang dapat secara khusus mengampu perizinan dalam satu atap secara profesional. Percepatan perubahan status BPD dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, mengingat sudah terpenuhinya semua persyaratan untuk pengajuan payung hukum perubahan pada program legislasi daerah. Koordinasi yang lebih intensif sehingga terjadi cara pandang yang sama untuk mengantisipasi segala macam prakiraan kedepan atas peubahan status BPD dari PD menjadi PT. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengampu SDM Penyuluh dan SKPD pengampu komoditas.

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kondisi Umum

Terciptanya kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan utama pendirian suatu negara. Sejahtera dapat diartikan sebagai keadaan sentosa dan makmur, yang dapat diwujudkan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan baik dari dimensi fisik, materi maupun rohani. Perwujudan kesejahteraan tersebut utamanya dilakukan melalui program pembangunan yang terencana, terpadu dan memiliki perspektif jangka panjang. Program pembangunan kemudian direfleksikan dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan tingkat kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pembangunan yang berkualitas. Dengan kata lain, mewujudkan kesejahteraan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat pada setiap lapisan yang ada. Isu penting dari rumusan kebijakan bidang keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, sosial, pengembangan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olah raga, mental dan spiritual, rumah sakit Daerah, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan adalah rencana mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara 2025, dengan rumusan gagasan pengembangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-173

BAB IV


pendidikan dengan sekolah-sekolah World Class, yang membutuhkan lebih dari sekedar unsur-unsur kurikulum dan penunjang secara fisik tetapi juga pendukung berupa semangat dan kultur yang dimiliki oleh masing-masing sekolah sesuai dengan budaya dan nilai-nilai sosial yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Budaya yang berlaku di sekolah merupakan bentuk aplikasi dari kebiasaan sehari-hari yang diterapkan oleh sekolah baik dari segi kurikulum maupun kehidupan sosial di sekolah, serta dapat lebih diarahkan pada sistem persekolahan yang bersifat unik yang digali dari akar dan pengalaman budaya sendiri, yaitu sifat istimewa dari Yogyakarta. Kajian di bidang sosial mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan penyandang disabilitas berdasarkan jenis dan derajat disabilitas, pengakuan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumberdaya keluarga dan masyarakat setempat yang selanjutnya memberikan rekomendasi perlunya Peraturan Daerah dan atau Peraturan Gubernur tentang penyandang cacat yang dibentuk dengan melibatkan unsur organisasi penyandang disabilitas. Kajian di bidang transmigrasi menyoroti tentang Pengembangan Kebijakan dan Program Transmigrasi yang diharapkan dapat mendukung akselerasi pembangunan daerah yang didasarkan kepada tiga pendekatan, antara lain melalui : a. Pendekatan Kultural b. Pendekatan Kebutuhan Sumberdaya Manusia c. Pendekatan Sistem Untuk Kegiatan Fasilitasi Kehidupan Beragama, ada peningkatan pencapaian dibanding tahun sebelumnya. Pengiriman Kafilah FASI Tk. Nasional yang diselenggarakan di Jakarta, Provinsi DIY berhasil memperbaiki peringkat nasional dari peringkat 11 tahun sebelumnya menjadi peringkat 7 di tahun 2011, dengan 10 trofi juara dari 39 cabang yang dilombakan. Kegiatan penyaluran bantuan tempat ibadah bertambah 86 tempat, menjadi sebanyak 594 tempat ibadah pada tahun 2011. b) 1. 2. 3. 4. 5.

IV- 174

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Munculnya penyakit yang bersumber pada binatang (leptospirosis) yang menjangkiti masyarakat. Penanganan lansia belum optimal. Pelayanan penempatan dan perlindungan bagi TKI belum optimal. Penempatan transmigran dan sarana serta prasarana pendukung pengembangan wilayah transmigrasi lokal belum memadahi. Belum terbentuknya Tim Koordinasi Program Keluarga Berencana tingkat Provinsi DIY sehingga pelaksanaan keterpaduan/kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait belum optimal. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011


BAB IV

6. Belum validnya data tentang Rumah Tangga Sasaran (RTS) program Raskin. 7. Belum maksimalnya kesadaran bagi umat muslim untuk melaksanakan zakat, infaq dan shodaqoh dan belum optimalnya pengelolaan zakat,infaq dan shodaqoh. 8. Belum optimalnya penegakan regulasi hukum berkaitan dengan kedisiplinan bagi para pemilik kos/pondokan bagi pelajar dan mahasiswa.

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

8.

8) a)

Solusi Koordinasi lintas sektor yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam rangka penanggulangan penyakit yang bersumber pada binatang. Koordinasi lintas sektor yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam rangka penanganan lansia yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor dan peningkatan profesionalisme para pemangku kepentingan dalam rangka penanganan dan pengelolaan TKI sejak sebelum penempatan, masa penempatan maupun masa pasca penempatan. Perlu adanya koordinasi perencanaan program lintas sektor dan perlu adanya rehabilitasi sarana dan prasarana guna pengembangan wilayah transmigrasi lokal. Melakukan koordinasi dan sinergi pelaksanaan program KB baik oleh instansi pemerintah dan non pemerintah yang terkait di Provinsi DIY sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi. Perlu up-date dan verifikasi data Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) secara komprehensif dan berkelanjutan. Perlu adanya pemantauan penyetoran hasil pengumpulan dana Infaq, Zakat dan Shodaqoh bagi SKPD yang sudah membentuk UPZ, memberikan reward bagi SKPD yang telah melaksanakan ZIS dan punishment bagi yang belum melaksanakan. Melakukan koordinasi dalam melakukan penegakan Perturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pondokan.

Biro Umum Kondisi Umum

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan administrasi perkantoran, penatausahaan pimpinan, keprotokolan dan rumah tangga. Melalui Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selain pelayanan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah juga melaksanakan fungsi pelayanan kepada tamu-tamu Gubernur, acara-acara resmi gubernur dan pelayanan administrasi pada tata usaha pimpinan dapat berjalan dengan lancar sehingga memberikan kesan positif bagi tamutamu dan stakeholders. Untuk mendukung peningkatan pelayanan kedinasan dilaksanakan suatu kegiatan keprotokolan yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-175

BAB IV


Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. Selain memberikan penghormatan, kegiatan keprotokolan juga memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional, dan menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa. Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Pemerintah Provinsi DIY selalu berupaya untuk mengakomodir dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk memperoleh informasi dengan menyelenggarakan kemitraan dengan pers. Kemitraan Dengan Pers adalah wujud kerjasama yang dibangun dengan media untuk membantu publikasi dan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan pemeritah daerah. Salah satu keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemda karena informasi sampai ke masyarakat melalui media cetak/elektronik. Kegiatan kemitraan dengan pers dapat diwujudkan Liputan Pers, Jumpa Pers dan Pers Tour. Kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya menjalin hubungan yang baik antara pemerintah dan pers. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan kegiatan pemerintah daerah dan hasil dari kegiatan ini besar manfaatnya bagi pemerintah maupun masyarakat. Keberhasilan suatu daerah juga tidak terlepas dari peran kegiatan penyebarluasan informasi. Kegiatan publikasi yang dilaksanakan pada Tahun 2011 adalah sebagai berikut : -

-

Publikasi liputan di televisi (TVRI) sebanyak 150 kali/th tayang. Publikasi melalui spanduk sebanyak 60 lembar/th. Publikasi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Media Kedaulatan Rakyat Yogyakarta dan Bernas Melalui kegiatan E-Track Media yang merupakan kegiatan analisis media atas kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah. Kegiatan ini juga berhasil mendapatkan peringkat III nasional kategori dalam lomba yang diselenggarakan oleh Bakohumas Pusat kategori publikasi melalui website. Publikasi tentang pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat pasca erupsi merapi melalui bekerjasama dengan dua media cetak.

Penerbitan dan Kebijakan Kinerja Pembangunan merupakan kegiatan publikasi informasi kegiatan pemda yang diaktualisasikan melalui pembuatan majalah atau bulletin Jogjawara dan pembuatan buku kerja. Kegiatan ini sangatlah membantu aparatur dan masyarakat terkait hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil pembuatan majalah/bulletin diperuntukkan SKPD dilingkungan Pemprov, Pemkot/Pemkab dan mitra kerja.

IV- 176



BAB IV

Dokumentasi Kegiatan dan Kebijakan Pemerintah Daerah adalah kegiatan yang mempunyai nilai informasi yang tinggi. Hal ini terkait dengan kegiatan dokumentasi foto, video atas pelaksanaan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah. Penyiaran Dialog Isu Aktual Melalui Media Massa adalah kegiatan yang dilaksanakan di televisi (TVRI) dengan menghadirkan narasumber dan audien. Humas sebagai medianya pemerintah amatlah berkepentingan untuk mempublikasikan dan menginformasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : -

Dialog interaktif Iklan layanan masyarakat sebayak 4 kali tayang Dialog interaktif siaran nasional di RRI sebanyak 4 kali Sarasehan melalui 5 radio sebanyak 192 kali Siaran langsung di RRI sebanyak 6 kali Iklan layanan masyarakat di televisi sebanyak 4 kali tayang.

Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan dengan melaksanakan pengurusan naskah dinas berbasis teknologi informasi. Hal ini disebabkan karena : - Perubahan pola kerja terintegrasi dan lintas sektoral membutuhkan integrasi administrasi dan data/informasi naskah dinas sebagai bahan koordinasi. - Perubahan perilaku kerja tidak dibatasi waktu dan tempat membutuhkan sarana jaringan kerja otomatis, on line 24 jam sehari. - Volume pengurusan naskah dinas masuk dan keluar yang sangat tinggi seiring dinamika institusi dan publik membutuhkan mekanisme kerja yang cepat dan akurat. b) 1.

2.

3.

4.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Jumlah petugas protokol yang tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah penerimaan tamu, kegiatan kunjungan Gubernur ke Daerah, dan kegiatan acara resmi yang dihadiri Gubernur DIY. Peraturan perundang-undangan yang selalu berubah dan masih bersifat umum perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, sehingga menuntut petugas protokol untuk menyesuaikannya. Pengelolaan-pengelolaan informasi yang berkembang di media massa sebagai dampak dari persaingan antar media dan kebebasan media yang masih perlu diimbangi dengan SDM media yang berkualitas. Media elektronik, yaitu televisi masih terjebak pada pemberitaan yang cenderung bombastis, tanpa memperhitungkan dampak psikologis masyarakat misalnya dalam pemberitaan tentang bencana erupsi Merapi. Frekuensi pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah yang sangat tinggi dengan jadwal yang sulit diprediksi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-177

BAB IV

1. 2. 3.

4.


Solusi Adanya penambahan pegawai. Diselenggarakan sosialisasi, bimtek, pelatihan maupun pengiriman diklat. Untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan informasi yang berkembang di media massa antara lain dengan meningkatkan pemantauan dan koordinasi dengan media, memberikan informasi tentang isu-isu yang berkembang untuk keseimbangan dan akurasi informasi dan meningkatkan arus informasi melalui media lain. Solusi dalam pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah yang sangat tinggi dengan jadwal yang sulit diprediksi adalah sebagai berikut: mencermati tren kegiatankegiatan kunjungan ke Provinsi DIY untuk meningkatkan antisipasi dan ketepatan pelayanan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

9) a)

Sekretariat DPRD Kondisi Umum Lembaga perwakilan rakyat, sebagai salah satu simpul utama penyelenggaraan pemerintahan, menjadi katup terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif. Agar lembaga perwakilan rakyat dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan secara optimal harus didukung dengan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tabel 4.55 Target dan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2010-2011 No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian 2010

Raperda

18 (97,62%)

Realisasi 17

% Realisasi 97,50

Hearing : 50 kali Demo/unjuk rasa : 33 kali Tamu : 17 kali Sarasehan : 0 kali 53,94

54,53

80

79

98,75

4

4

3

75,00

Paket

381

495

461

93,13

Kunker

177

180

128

71,11

1

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah

2

Penyerapan aspirasi Masyarakat

Pertemuan

3

Persentase Rapatrapat Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Rapat Paripurna Jumlah Rapat Paripurna Istimewa Jumlah Penyerapan Aspirasi melalui Kegiatan Reses Jumlah Rekomendasi

Persen

Hearing : 49 kali Demo/unjuk rasa : 36 kali Tamu : 45 kali Sarasehan : 3 kali 84,52

Sidang

81

Sidang

4 5 6

7

IV- 178

2011 Target 19 Hearing : 98 kali Demo/unjuk rasa : 48 kali Tamu : 60 kali Sarasehan : 3 kali 100,00


53,94


No

8

9

10

11

12

Indikator Kinerja melalui kegiat-an Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Persentase Keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri Bimbingan Teknis Persentase keikutsertaan dalam Pertemuan Forum Pim-pinan DPRD dan Sekretaris DPRD se Indonesia, dan Pertemuan BK DPRD se Indonesia Persentase Rekomendasi melalui kegiatan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Pro-pinsi DIY keluar Daerah Jumlah Rekomendasi/Kebijak an DPRD Provinsi DIY atas LKPJ Gubernur DIY Jumlah Draft Raperda Inisiatif, Rancangan Nota Kesepakatan dan Rakepwan

Satuan

Capaian 2010

BAB IV

2011 Target

Realisasi

% Realisasi

(92,19 %)

Persen

100

275,00

275

100,00

Persen

33

100,00

54,16

54,16

Persen

90

100,00

85,71

85,71

Rekomendasi

1

1

1

100,00

Draf Raperda

3

4

4

100,00

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi DIY

b) 1. 2.

3. 4.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Untuk mendukung tugas dan fungsi dalam rangka pelayanan terhadap kegiatan DPRD Provinsi DIY, maka baik kualitas dan kuantitas SDM masih kurang sesuai kebutuhan. Masih terdapat pegawai yang belum memiliki kemampuan teknis/keterampilan yang mencukupi sesuai bidang tugasnya, misalnya dalam hal jurnalisme, web, audio visual, komputer, kemampuan dalam berbahasa Inggris, akuntansi, listrik dan sound system. Kesadaran disiplin meningkatkan kinerja masih dirasakan kurang. Perubahan pola pikir, sikap dan transformasi birokrasi masih memerlukan waktu. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-179

BAB IV

1. 2. 3. 4. C. a)


Solusi Perlu penambahan pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian. Program diklat teknis fungsional/kursus keterampilan diperbanyak Program reward and punishment perlu diimplementasikan, untuk lebih mengoptimalkan kinerja pegawai. Rotasi dan mutasi pegawai sesuai kompetensi pegawai yang bersangkutan. Administrasi Keuangan Daerah Kondisi Umum

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benarbenar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan misi ketiga yaitu: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis “Good Governance” dan juga melaksanakan prioritas ketiga yaitu: Peningkatan profesionalisme tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan tata kelola. Pemerintah Provinsi DIY bertekad menjadi yang “Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Tahun 2013 di Indonesia”. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik tidak dapat dipisahkan dari fungsi pembinaan administrasi keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan dengan peraturan perundangan baik berupa Peraturan daerah maupun Peraturan Gubernur. Untuk tahun 2011 ditargetkan ada 4 Peraturan Daerah dan 4 Peraturan Gubernur tentang APBD dan dapat direalisasikan semua. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Instansi, sedangkan kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan di tahun anggaran 2011 adalah: 1.

Peraturan daerah: a. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum b. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha c. Peraturan Derah tentang Retribusi Perijinan Tertentu

IV- 180



2.

BAB IV

d. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Gubernur: a. Peraturan Gubernur tentang PPK BLUD b. Peraturan Gubernur tentang Pajak Daerah c. Peraturan Gubernur tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah d. Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB e. Peraturan Gubernur tentang Teknis Pelaksanaan Perda Retribusi f. Peraturan Gubernur tentang PBB-KB g. Peraturan Gubernur tentang Pajak Air Permukaan

Tabel 4.56 Indikator dan Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2010-2011 2011 Capaian No Indikator Satuan 2010 Target Realisasi % Realisasi 1 Persentase peningkatan Persen 10,15 6,3 8,07 128,10 pendapatan daerah 2 Rasio Kontribusi Persen 60,37 48,86 54,62 111,79 Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah 3 Rasio Realisasi PAD Persen 120,50 100,00 115,00 115,00 terhadap target PAD 4 Rasio Realisasi Belanja Persen 78,8 100,00 92,0 92,00 terhadap Anggaran Belanja Daerah 5 Jumah Peraturan Perda, 4 4 4 100,00 Daerah tentang APBD Pergub 4 4 4 yang ditetapkan selama 1 tahun 6 Jumlah Kebijakan Perda, 1 1 1 100,00 tentang pengelolaan Pergub 9 9 9 keuangan daerah yang ditetapkan 7 Jumlah barang/aset Buah 642.643 652.643 620.011 Pemda yang dapat (33 SKPD) (34 SKPD) (34 SKPD) diinventarisasi 8 Persentase aset Pemda yang dapat dioptimalkan Bidang & 27 32 32 100,00  Melalui sewa bangunan

Bidang

32

52

52


IV-181

BAB IV

No


Indikator

Satuan

Capaian 2010

Target

2011 Realisasi

Kendaraan

-

2

2

Bidang

1

1

1

% Realisasi

 Pinjam Pakai

 Bangun guna serah Sumber: DPPKA Provinsi DIY

b) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9.

10.

IV- 182

100,00

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi. Dana Perimbangan yang masih bersifat given. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat. Belum semua SKPD yang mempunyai pendapatan memahami mekanisme penyetoran pendapatan. Belum semua SKPD dalam penyusunan aliran kas berdasarkan anggaran yang dibutuhkan sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga menimbulkan kesulitan dalam merealisasikan dan harus melakukan revisi anggaran kas dan DPA yang telah ditetapkan. Belum semua SKPD mengetahui Sisdur pengelolaan Keuangan Daerah dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pencatatan Akuntansi untuk pelaporan. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset daerah masih diperlukan tenaga yang kompeten dibidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang TI dan sarana prasarana untuk Aplikasi SIKPD yang dilaksanakan mulai tahun anggaran 2011. Pengelolaan Aset dalam tahun 2010 dalam LHP BPK dinyatakan telah tercapai WTP 2011 namun masih terdapat paragraf penjelasan aset kabupaten/kota belum dilengkapi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), temuan itu sudah ditindaklanjuti penyelesaiannya di tahun 2011. Untuk itu perlu langkah-langkah strategis dalam mempertahankan opini WTP. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011


BAB IV

11. Pengelola barang dan pengurus barang terhadap aplikasi Sistem Manajemen Aset

(SIMA) masih kurang dan dalam pencatatan aset untuk modal dan belanja barang dan jasa yang bisa dikapitalisasi dan dicatat sebagai Aset. 12. Masih ada kesulitan dalam inventarisasi Barang Milik Daerah yang ada di SKPD-SKPD. 13. Penyelesaian tanah eks Bioskop Indra. Kegiatan TA 2010 (perubahan) belum selesai untuk biaya penggantian untuk pengosongan 7 penghuni yang menguasai tanah dan bangunan, baru 4 orang yang terealisasi sisanya 3 orang akan diselesaikan TA berikutnya, tetapi TA 2011 dan T.A 2010 belum dianggarkan.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

11.

Solusi Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan system online, pelayanan dengan bus Samsat Keliling, partisipasi pada kegiatan – kegiatan yang diadakan dI kabupatan/kota (perayaan pasar malam sekaten, harijadi kabupaten), pelayanan “ drive thru”, pelayan di outlet BPD dan perlindungan masyarakat; Optimalisasi/pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai sumber PAD; Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, POLRI, dan instansi penghasil Kegiatan Pembebanan BBN-KB II dan Pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan bimbingan teknis pajak dan retribusi daerah; Koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk memecahkan pengelolaan pendapatan di masing-masing SKPD Forum komunikasi antara Pemerintah Provinsi DIY dengan para pengusaha dalam upaya peningkatan sumbangan pihak ketiga Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan Kementrian Keuangan Republik Indonesia,Cq: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jendral Pajak, Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Persepsi, Bank Operasional III dan Kas Daerah Sosialisasi Sisdur tentang pengelolaan keuangan daerah dan pendampingan dalam pelaksanaannya. Dalam rangka memepertahankan WTP maka diperlukan langkah yang lebih baik dalam pengelolaan barang milik daerah mulai dari pencatatan aset daerah, barang yangan berasal dari pengadaan, mutasi,hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimali aset bagi penggunaan barang di SKPD. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dibidangnya dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-183

BAB IV


12. Menyediakan

sarana prasana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD. 13. Meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bintek dan pendampingan dalam pengelolaan barang Milik Daerah. 14. Untuk penyelesaian tanah Pemda eks Bioskop Indra akan dilaksanakan dengan: - Mengadakan rapat koordinasi tindaklanjut penyelesaian penghuni di atas tanah eks Bioskop Indra. - Koordinasi dengan kejaksaan Tinggi untuk penyelesaian negosiasi masalah pengosongan Tanah Pemda eks Bioskop Indra. - Apabila tidak ada kesepakatan akan dilaksanakan melalui jalur hukum. - Anggarannya akan diusulkan di perubahan TA 2012, apabila terjadi kesepakatan dengan 3 orang penghuni. D. 1) a)

Kepegawaian Badan Kepegawaian Kondisi Umum

Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya. Pegawai dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Profesionalisme PNS dibentuk sejak perekrutan pegawai, penempatan hingga tataran selanjutnya dalam karir jabatan. Perekrutan PNS diawali dengan penyusunan formasi sesuai persyaratan jabatan dan seleksi sesuai kriteria yang ditetapkan. Penempatan sesuai kompetensinya sehingga tercapai penempatan pegawai pada jabatan yang tepat (right man on the right job). Pola karier bagi PNS akan memandu karir PNS sejak CPNS hingga pensiun. Profesionalisme PNS tidak dapat dipisahkan dengan penegakan disiplin. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terus ditegakkan dalam rangka peningkatan disiplin PNS. PNS indisipliner akan dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan. Inilah perwujudan penegakan hukum dan peningkatan disiplin bagi PNS. Keberadaan sistem presensi secara on line juga mendukung aksi ini. Presensi PNS dilakukan secara elektronik, sehingga diperoleh data presensi yang real time. Reward bagi PNS diwujudkan pada tahun 2011 dengan pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Provinsi DIY dan Tahapan Penilaian Kinerja IV- 184



BAB IV

Instansi dan Prestasi Kerja Pegawai Provinsi DIY. Tambahan penghasilan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pada akhirnya tercapai peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai. Penentuan tambahan penghasilan didasarkan pada bobot pegawai dan prestasi kerja setiap bulan serta hasil penilaian kinerja instansi pada tahun sebelumnya. Tabel 4.57 Indikator dan Capaian Kinerja Kepegawaian Tahun 2010-2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Indikator Kinerja Jumlah penerimaan CPNS Jumlah PNS dikirim diklat Jumlah penyelesaian kenaikan pangkat Jumlah rancangan peraturan di bidang Kepegawaian Jumlah instansi target penilaian kinerja Jumlah back up data PNS Jumlah arsip dinamis kepegawaian Jumlah pejabat yang dikirim untuk pengukuran kompetensi

Tahun 2011 Capaian % Realisasi 0 0.00 3 75,00 2.629 88,00

orang orang sk

Capaian 2010 253 167 3.238

Target 763 4 3.000

rapergub

3

2

2

100,00

skpd

33

33

36

109,00

data file

7.662 3.006

7.650 3.000

7.780 3.105

102,00 104,00

orang

18

12

12

100,00

Satuan

Sumber: BKD Provinsi DIY Penjelasan:  Target penerimaan CPNS merupakan jumlah usulan formasi CPNS tahun 2011 sebanyak 763 orang. Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011 dan Nomor 141/PMK.01/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil memutuskan penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan CPNS sejak 1 September 2011 sampai 31 Desember 2012 dengan pengecualian tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DIY tidak melaksanakan seleksi penerimaan CPNS pada tahun 2011. Selama masa ini dilakukan redistribusi pegawai, penghitungan jumlah kebutuhan PNS serta penyusunan formasi PNS.  Pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi DIY tidak mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi pengiriman diklat teknis fungsional. Kebijakan anggaran tahun 2011 lebih diprioritaskan untuk penanganan pasca bencana Merapi, sehingga kegiatan yang kurang mendesak ditunda untuk tahun yang akan datang.  Pegawai Pemerintah Provinsi DIY di tahun 2011 sudah termasuk pegawai dan guru sekolah RSBI Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-185

BAB IV

b)


Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Pemeliharaan mesin absensi elektronik cukup merepotkan karena terjadi banyak kerusakan mesin di masing-masing SKPD. 2. Seleksi Penerimaan Calon PNS Berdasarkan Peraturan bersama MENPAN dan RB, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dilakukan penundaaan sementara penerimaan CPNS tahun 2011-2012 Solusi 1. Pemeliharaan mesin absensi elektronik dialihkan ke masing-masing SKPD 2. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai sehubungan dengan penundaan sementara penerimaan CPNS dilakukan redistribusi penghitungan jumlah kebutuhan PNS dan menyusun proyeksi kebutuhan PNS

2) a)

Badan Pendidikan dan Latihan Kondisi Umum

Pengembangan SDM dalam hal ini aparatur Pemerintah Provinsi DIY tidak dapat dipisahkan dari peran pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan menjadi daya ungkit (leverage) yang paling kuat dalam mewujudkan sosok pegawai negeri sipil yang kompeten dan profesional, yang dicapai melalui upaya inovasi dan pengembangan dalam program, kurikulum, metode, serta sarana dan prasarana diklat. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, sampai saat ini dinilai sebagai upaya organisasi yang memiliki pengaruh signifikan dalam peningkatan kompetensi pegawai. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai merupakan proses pembelajaran yang dirancang dan dilakukan secara sistematis serta berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi peserta agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya secara profesional. Dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki para peserta, maka kinerja individu mereka sekembalinya ke tempat kerja diharapkan akan meningkat, dan pada akhirnya kinerja organisasi secara keseluruhan akan meningkat pula. Tabel 4.58 Indikator Capaian dan Kinerja Kepegawaian Tahun 2010-2011 2011

No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian 2010

Target

1

Pendidikan dan pelatihan teknis : a. Diklat penilaian aset daerah b. Diklat MOT

Orang orang

34 -

40 35

IV- 186


Capaian % Realisasi 40 35

100,00 100,00


No

Indikator Kinerja

c. Diklat Penatausahaan keuangan daerah d. Bimtek pengadaan barang dan jasa e. Workshop aparatur berwawasan seni dan budaya f. Diklat Bendahara Keuangan Daerah 2 Diklat Prajabatan a. Golongan III b. Golongan II 3 Diklat Struktural a. Diklat kepemimpinan tingkat III b. Diklat kepemimpinan tingkat IV 4 Diklat Fungsional a. Diklat Pranata Komputer b. . Diklat TOT Umum Sumber: Bandiklat Provinsi DIY

b) 1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

BAB IV

2011

Satuan

Capaian 2010

Target

orang

34

80

72

90,00

orang

57 60

200 35

172 31

86,00 88,57

orang

-

40

40

100,00

orang orang

1.125 1.187

520 400

390 358

75.00 89.50

orang orang

352 353

360 360

358 360

99,44 100,00

orang orang

49 -

50 35

50 33

100,00 94,29

Capaian % Realisasi

orang

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Upaya penerapan Diklat Sistem Satu Pintu belum optimal. Belum maksimalnya pemanfaatan alumni Diklat baik alumni Diklat Struktural maupun Diklat Teknis dan Diklat Fungsional. Sarana dan prasarana penyelenggaraan Diklat belum optimal Belum optimalnya Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang mengakibatkan Diklat-Diklat (Teknis Fungsional) yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan.

Solusi Koordinasi dan sosialisasi program diklat dengan SKPD Pemerintah Provinsi DIY maupun dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY. Mensyaratkan Diklat Teknis, Fungsional maupun Struktural dalam Pola Karir Pegawai. Menyusun Sistem Informasi Diklat baik secara on line maupun off line. Mengembangkan e-Office pada tahap pra, in dan pasca diklat termasuk didalamnya pengembangan pembelajaran dengan menggunakan sistem/metoda e-learning.


IV-187

BAB IV


5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Badan Diklat serta

mengupayakan akreditasi penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II di Provinsi DIY. 6. Mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan Badan Kepegawaian Daerah tentang AKD. 7. Meningkatkan koordinasi kemitraan dengan daerah lain dalam hal penyelenggaraan diklat aparatur dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat serta optimalisasi promosi kediklatan keluar daerah.

E. a)

Persandian Kondisi Umum

Pemerintah Provinsi DIY telah menyelenggarakan persandian sebagai upaya kongkrit pelaksanaan Sistem Persandian Nasional yaitu dengan menggelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) di instansi Pemerintah se-provinsi DIY. Saat ini telah tergelar unit teknis Persandian di Kabupaten/Kota se DIY untuk melaksanakan JKS yaitu : Jajaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota se-Provinsi DIY Jajaran TNI meliputi TNI AD, AL dan AU serta AAU Jajaran Polda Jajaran Kejaksaan Tinggi. Kegiatan yang telah dilaksanakan ialah : a. Menerima/mengirim/mengolah berita/informasi yang bersifat rahasia/terbatas kepada alamat yang dituju melalui proses persandian. b. Melakukan perawatan atau mengganti sistem mesin-mesin sandi secara periodic. c. Melakukan kegiatan penggantian sistem sandi secara periodik dengan Pemerintah Pusat. d. Melakukan pengamanan frekuensi dengan memasang jammer agar ruangan bebas dari frekuensi HP. e. Melakukan koordinasi secara periodik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Jajaran Persandian se-DIY. f. Melakukan koordinasi dengan Jajaran Persandian se-Jawa Tengah dan DIY serta melaksanakan HUT Persandian. b)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Rendahnya Pemanfaatan Persandian. 2. Persandian sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh pejabat/pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi tentang pentingnya menjaga informasi rahasia di kalangan pejabat Pemerintah Provinsi DIY.

IV- 188



BAB IV

3. Pada proses regenerasi SDM terdapat hambatan kekurangan personel yang

membidangi persandian. Solusi 1. Perlu diadakan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi di kalangan pejabat, sehingga fungsi sandi sebagai sarana pengamanan informasi dapat dimanfaatkan secara optimal 2. Pengimplementasian PP Nomor 38 dan 41 Tahun 2007 secara menyeluruh di semua kelembagaan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah/Kota 3. Regenerasi ahli sandi secara bertahap dan berkesinambungan sehingga tidak akan terjadi kekurangan/kekosongan personel yang ahli dalam bidangnya. Regenerasi ini dapat dilaksanakan misalnya dengan cara Bimtek, Workshop dan lain sebagainya Tabel 4.59 Program Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Tahun Anggaran 2011 No. 1 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Program/Kegiatan Program Analisis Kebijakan Pembangunan Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Pendidikan Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan bidang Kesehatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Kesehatan Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang KB dan Keluarga Sejahtera Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB dan Keluarga Sejahtera Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%)

Fisik (%)

387.029.880

Target 100,00

Realisasi 99,51

Target 100,00

Realisasi 100,00

27.389.980

100,00

99,18

100,00

100,00

Keterangan

SKPD PENGAMPU BIRO KESRA

BIRO KESRA

14.720.000

100,00

99,69

100,00

100,00

BIRO KESRA

28.153.300

100,00

100,00

100,00

100,00

BIRO KESRA

16.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

BIRO KESRA

49.594.000

100,00

98,06

100,00

100,00

BIRO KESRA

31.331.000

100,00

99,31

100,00

100,00

BIRO KESRA

24.182.500

100,00

100,00

100,00

100,00

BIRO KESRA

16.000.000

100,00

99,50

100,00

100,00

BIRO KESRA

26.492.900

100,00

99,92

100,00

100,00

BIRO KESRA


IV-189

BAB IV


No.

Program/Kegiatan

1.10

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti dan Kedisiplinan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti & Kedisiplinan Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang Agama Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kehidupan Agama Fasilitasi dan Koordinasi Program Usaha Kegiatan Sekolah (UKS) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan Program Pengembangan Kehidupan Beragama Fasilitasi Penyelenggaraan STQ Tk Prvinsi dan Pengiriman Kafilah STQ Tk. Nasional Provinsi DIY Fasilitasi Penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional Pembinaan Kerukunan Lintas Umat Beragama Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani Agama Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) VIII Provinsi DIY

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

2 2.1

2.2

2.3 2.4 2.5 2.6

3

3.2 4 4.1

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan SIM Layanan Ijin Penelitian Online Program Peningakatan Analisis Kebijakan Pembangunan Analisis Kebijakan Bidang

IV- 190



Realisasi 100,00

Fisik (%) Target 100,00

Realisasi 100,00

Keterangan

SKPD PENGAMPU

BIRO KESRA

26.019.300

100,00

99,98

100,00

100,00

BIRO KESRA

14.520.300

100,00

99,41

100,00

100,00

BIRO KESRA

20.979.000

100,00

99,86

100,00

100,00

BIRO KESRA

14.453.200

100,00

99,86

100,00

100,00

BIRO KESRA

17.340.100

100,00

100,00

100,00

100,00

BIRO KESRA

14.030.000

100,00

100,00

100,00

100,00

BIRO KESRA

15.000.000

100,00

98,70

100,00

100,00

BIRO KESRA

14.825.000

100,00

100,00

100,00

100,00

BIRO KESRA

1.254.233.000

100,00

98,78

100,00

100,00

226.828.700

100,00

99,27

100,00

100,00

BIRO KESRA BIRO KESRA

291.083.100

100,00

96,56

100,00

100,00

BIRO KESRA

37.575.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

49.998.000

100,00

99,20

100,00

100,00

-

103.748.200

100,00

99,71

100,00

100,00

-

545.000.000

100,00

99,47

100,00

100,00

-

BIRO KESRA BIRO KESRA BIRO KESRA BIRO KESRA

25.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

25.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

399.570.100

100,00

98,18

100,00

100,00

49.999.950

100,00

99,84

100,00

100,00


BIRO ADPEM -

-

BIRO ADPEM BIRO ADPEM BIRO


No.

Keuangan (%)

Fisik (%)

BAB IV

Pagu Anggaran (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Analisis Kebijakan Bidang Perhubungan Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Bidang PU dan ESDM Koordinasi Kebijakan Bidang Pariwisata dan Budaya Koordinasi Kebijakan Bidang Perhubungan Koordinasi Kebijakan Bidang PU dan ESDM Koordinasi Pelaksanaan Program Dekonsentrasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan Kebijakan Bidang PU dan ESDM Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan TP Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Analisis DAK

49.947.550

100,00

99,30

100,00

100,00

-

50.000.000

100,00

98,60

100,00

100,00

-

18.958.050

100,00

100,00

100,00

100,00

-

15.705.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

22.167.450

100,00

100,00

100,00

100,00

-

38.735.000

100,00

98,71

100,00

100,00

-

16.169.300

100,00

100,00

100,00

100,00

-

24.605.400

100,00

81,55

100,00

100,00

sisa belanja perjalanan dinas

Program/Kegiatan

SKPD PENGAMPU

Keterangan

Pariwisata dan Kebudayaan 4.2 4.3

4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

ADPEM

15.296.950

100,00

100,00

100,00

100,00

14.017.850

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

49.165.600

100,00

98,78

100,00

100,00

-

Program Penelitian Pengembangan Fasilitasi Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Fasilitasi Dewan Riset Daerah

619.073.260

100,00

96,05

100,00

100,00

62.757.050

100,00

95,48

100,00

100,00

-

317.500.000

100,00

96,54

100,00

100,00

-

Inventarisasi Hasil-Hasil Penelitian Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Penelitian

74.999.860

100,00

98,73

100,00

100,00

-

25.000.000

100,00

91,60

100,00

100,00

-

79.516.350

100,00

97,49

100,00

100,00

-

5.6

Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan

59.300.000

100,00

90,60

100,00

100,00

-

6

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

2.922.984.250

100,00

95,59

100,00

100,00

5.3 5.4 5.5

6.1

BIRO ADPEM

BIRO ADPEM 100,00

5.2

BIRO ADPEM

-

100,00

5.1

BIRO ADPEM BIRO ADPEM BIRO ADPEM BIRO ADPEM

BIRO ADPEM

100,00

5

BIRO ADPEM

-

34.802.000

4.13

BIRO ADPEM

BIRO ADPEM BIRO ADPEM BIRO ADPEM BIRO ADPEM BIRO ADPEM BIRO ADPEM BIRO ADPEM BIRO ADPEM BIRO ADPEM

INSPEKTORAT 1.916.730.000

100,00

97,19

100,00

100,00

INSPEKTORAT


IV-191

BAB IV


No.

Program/Kegiatan

6.2

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan Pengendalian Manajemen Laporan Pajak-pajak Pribadi Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Program Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

6.3 6.4 6.5

6.6

6.7 6.8 7

7.1

8 8.1 8.2 8.3 8.4

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Asistensi Penyusunan Renstra/LAKIP/RKT/PK Instansi Evaluasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pendampingan Penyusunan SOP Internal SKPD Penilaian Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelayanan Publik (IKM) Penyusunan dan Sosialisasi ASB

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%)

Fisik (%)

Keterangan

38.294.000

Target 100,00

Realisasi 91,61

Target 100,00

Realisasi 100,00

-

62.083.500

100,00

99,97

100,00

100,00

-

117.769.000

100,00

99,05

100,00

100,00

-

135.404.000

100,00

89,66

100,00

100,00

sisa akomodasi hotel

INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT

95.281.000

100,00

87,28

100,00

100,00

Sisa uang lembur

20.524.000

100,00

99,44

100,00

100,00

-

536.898.750

100,00

91,69

100,00

100,00

-

73.096.500

100,00

95,06

100,00

100,00

-

INSPEKTORAT

INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT

73.096.500

100,00

95,06

100,00

100,00

INSPEKTORAT

1.734.374.750

100,00

97,42

100,00

100,00

88.681.600

100,00

97,98

100,00

100,00

-

23.530.500

100,00

98,48

100,00

100,00

-

79.228.500

100,00

98,43

100,00

100,00

-

98.628.500

100,00

94,92

100,00

100,00

-

155.000.000

100,00

99,98

100,00

100,00

-

Penyusunan dan Sosialisasi SHBJ Forkompanda

90.987.450

100,00

96,43

100,00

100,00

-

52.677.000

100,00

93,56

100,00

100,00

-

Fasilitasi Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan Fasilitasi Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Pemerintahan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Lembaga Non Struktural Penyusunan Rincian Tugas dan Fungsi SKPD Penyusunan Kompetensi Jabatan Fungsional Umum Review Kualifikasi Jabatan

55.000.000

100,00

98,26

100,00

100,00

-

47.960.000

100,00

98,92

100,00

100,00

-

48.270.200

100,00

99,42

100,00

100,00

-

153.675.000

100,00

97,39

100,00

100,00

-

22.225.000

100,00

98,23

100,00

100,00

-

49.450.000

100,00

98,46

100,00

100,00

-

170.558.000

100,00

93,00

100,00

100,00

-

90.286.000

100,00

93,26

100,00

100,00

-

IV- 192

SKPD PENGAMPU


BIRO ORGANISASI BIRO ORGANISASI BIRO ORGANISASI BIRO ORGANISASI BIRO ORGANISASI BIRO ORGANISASI BIRO ORGANISASI BIRO ORGANISASI BIRO ORGANISASI BIRO ORGANISASI BIRO ORGANISASI BIRO ORGANISASI BIRO ORGANISASI BIRO ORGANISASI BIRO ORGANISASI BIRO


No.

Keuangan (%)

Fisik (%)

BAB IV

Pagu Anggaran (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab./Kota (Citra Bakti Abdi Negara) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Bencana Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik Pasca Erupsi Gunung Merapi Penyusunan Kualifikasi Jabatan

94.509.000

100,00

99,99

100,00

100,00

-

25.000.000

100,00

99,77

100,00

100,00

-

80.075.000

100,00

99,94

100,00

100,00

-

BIRO ORGANISASI

59.925.000

100,00

99,86

100,00

100,00

-

BIRO ORGANISASI

72.662.200

100,00

97,65

100,00

100,00

-

Monitoring dan Evaluasi Uji Coba Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja Tahap II Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana (Komputer dan Kendaraan)* Penghitungan Kebutuhan Jumlah Pegawai

29.999.000

100,00

98,32

100,00

100,00

-

BIRO ORGANISASI BIRO ORGANISASI

48.046.800

100,00

97,74

100,00

100,00

-

BIRO ORGANISASI

98.000.000

100,00

98,81

100,00

100,00

-

BIRO ORGANISASI

Program Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi

30,000,000

100,00

93,44

100,00

100,00

Program/Kegiatan

SKPD PENGAMPU

Keterangan

Fungsional Umum 8.16 8.17

8.18

8.19

8.20 8.21

8.22

8.23

9

9.1

9.2

9.3 9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4

10.5 11

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan Promosi dan Rekruitmen Kemitraan Program Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Kurikulum dan Silabus Kediklatan Pengembangan Evaluasi Pasca Diklat Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Penerbitan Buletin Diklat Program Pendidikan Kedinasan

ORGANISASI BIRO ORGANISASI BIRO ORGANISASI

BANDIKLAT 30.000.000

100,00

93,44

100,00

100,00 -

284,988,750

100,00

91,91

100,00

BANDIKLAT

100,00 BANDIKLAT

40.212.200

100,00

95,19

100,00

100,00

-

244.776.550

100,00

91,37

100,00

100,00

-

251,408,500

100,00

95,23

100,00

100,00

64.452.000

100,00

93,48

100,00

100,00

-

57.153.000

100,00

97,66

100,00

100,00

-

39.803.500

100,00

99,58

100,00

100,00

-

50.000.000

100,00

88,91

100,00

100,00

Efisiensi pada akomodasi dan harga tiket perjalanan sesuai harga saat itu -

40.000.000

100,00

98,19

100,00

100,00

12,927,101,380

100,00

76,37

100,00

95,00

BANDIKLAT BANDIKLAT BANDIKLAT


BANDIKLAT BANDIKLAT BANDIKLAT

BANDIKLAT

BANDIKLAT BANDIKLAT

IV-193

BAB IV


No.

Program/Kegiatan

11.1

Pendidikan Dan Pelatihan Teknis



Realisasi 87,20


Realisasi 90,70

Keterangan • Honor dan akomodasi penceramah dari pusat untuk Bimtek PBJ direncanakan 4 hadir 2 orang • Foto peserta dan Sertifikat untuk Workshop Pengembangan Aparatur Berwawasan Seni dan Budaya dikeluarkan oleh penyelenggara workshop yaitu Yayasan Bagong Kussudiardja,

11.2

11.3

11.4

Diklat Prajabatan

Diklat Struktural

Diklat Fungsional

IV- 194

3.711.320.020

8.109.345.200

145.029.300

100,00

100,00

100,00

61,34

81,58

97,41

100,00

100,00

100,00


81,30

99,72

97,65

SKPD PENGAMPU

• Sebagian materi diklat diberikan dalam bentuk softcopy sehingga tidak memerlukan biaya fotocopy Diklat Prajabatan tidak terlaksana sebanyak 4 angkatan, yaitu Diklat Prajabatan Golongan III sebanyak 3 angkatan dan Prajabatan Golongan II/I sebanyak 1 angkatan • Akomodasi peserta Diklat PIM IV Angkatan 7 yang direncanakan di luar kampus Badan Diklat dilaksanakan di Badan Diklat • Sisa lelang konsumsi peserta • efisiensi perjalanan dinas

BANDIKLAT

BANDIKLAT

BANDIKLAT

BANDIKLAT


No. 12 12.1 12.2

13 13.1

13.2

13.3 13.4 13.5

13.6

13.7 13.8

13.9

13.10

13.11

13.12 13.13 13.14 13.15

13.16 13.17

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%)

Fisik (%)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Ujian Sertifikasi Keahlian PBJ

192.889.250

Target 100,00

Realisasi 83,04

Target 100,00

Realisasi 100,00

45.234.550

100,00

91,11

100,00

62,29

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

147.654.700

100,00

80,57

100,00

100,00

Program Analisis Kebijakan Pembangunan Analisa Kebijakan Penanaman Modal, Kerjasama, dan Perijinan Analisa Kebijakan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup Analisa Kebijakan Pengembangan Ekonomi Analisis Pengembangan Potensi Daerah Untuk Menarik Investasi Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Badan Usaha Daerah Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Analisa Kebijakan Bidang Perikanan dan Kelautan Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Bidang Perikanan dan Kelautan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perikanan dan Kelautan Analisa Kebijakan Bidang Pertanian Analisa Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Bidang Pertanian Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pertanian Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan

1.262.870.580

100,00

98,91

100,00

100,00

60.141.150

100,00

100,00

100,00

100,00

BAB IV

Keterangan

SKPD PENGAMPU BANDIKLAT BANDIKLAT

Jumlah penawaran kursus / pelatihan bagi Widyaiswara terbatas

BANDIKLAT

APSDA APSDA

59.975.000

100,00

100,00

100,00

100,00

APSDA

68.515.500

100,00

98,87

100,00

100,00

-

58.686.900

100,00

98,72

100,00

100,00

-

56.227.700

100,00

99,47

100,00

100,00

-

APSDA APSDA APSDA

60.171.600

100,00

98,05

100,00

100,00

APSDA

38.673.300

100,00

100,00

100,00

100,00

-

25.835.900

100,00

99,38

100,00

100,00

-

APSDA APSDA

25.735.900

100,00

99,38

100,00

100,00

APSDA

19.697.200

100,00

95,89

100,00

100,00

APSDA

19.688.200

100,00

96,70

100,00

100,00

APSDA

52.554.450

100,00

99,37

100,00

100,00

-

54.093.930

100,00

99,39

100,00

100,00

-

15.331.550

100,00

97,31

100,00

100,00

-

28.223.700

100,00

98,54

100,00

100,00

-

APSDA APSDA APSDA APSDA

18.610.400

100,00

96,35

100,00

100,00

-

18.576.400

100,00

95,69

100,00

100,00

-

APSDA APSDA


IV-195

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pagu Anggaran (Rp)

No.

Program/Kegiatan

13.18

Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM Analisa Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UKM Analisa Prospek Usaha Koperasi dan UKM Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Industri dan Perdagangan Analisa Kebijakan Pengembangan Sektor Industri Analisa Kebijakan Strategi Pengembangan Pasar Analisis Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal Analisis Kebijakan Pembentukan LPKD Analisis Uji Kelayakan BUMD

71.354.250

Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal, Kerjasama, dan Perijinan Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Penanaman Modal di Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Lokakarya Regulasi Penanaman Modal MPU

13.19

13.20 13.21

13.22 13.23 13.24

13.25 13.26 13.27

13.28

13.29

14

14.1

14.2

14.3

63.432.050

Realisasi 100,00

Target 100,00

Realisasi 100,00

Keterangan

SKPD PENGAMPU

-

100,00

98,58

100,00

100,00

APSDA

58.750.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

65.365.700

100,00

98,13

100,00

100,00

-

APSDA APSDA

53.999.800

100,00

98,68

100,00

100,00

-

64.001.000

100,00

98,64

100,00

100,00

-

15.000.000

100,00

98,00

100,00

100,00

-

APSDA APSDA APSDA

48.247.500

100,00

100,00

100,00

100,00

-

37.123.800

100,00

100,00

100,00

100,00

-

24.525.000

100,00

95,59

100,00

100,00

-

APSDA APSDA APSDA

20.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

APSDA

60.332.700

100,00

98,51

100,00

100,00

APSDA

12.340.370.765

Penyusunan Raperda tentang APBD

825.000.000

IV- 196

Target 100,00

Fisik (%)

APSDA

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rapergub tentang Penjabaran APBD

Keuangan (%)

100,00

79,88

100,00

100,00 DPPKA

90.000.000

725.000.000

100,00

100,00

100,00

87,40

83,91

59,89

100,00

100,00

100,00


100,00

100,00

100,00

Sisa anggaran dari belanja makan minum rapat Sisa anggaran dari belanja cetak penggandaan, lembur, um lembur, perjalanan dinas Sisa anggaran dari belanja lembur,um lembur, cetak penggandaan makan minum minum rapat, perjalanan dinas karena penetapan di

DPPKA

DPPKA

DPPKA


No.

14.4 14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

Program/Kegiatan

Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Penyusunan Rapergub tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pagu Anggaran (Rp)

Target

100,00

100,00

320.000.000

100,00

79,70

100,00

100,00

644.869.125

100,00

93,02

100,00

100,00

SKPD PENGAMPU

Keterangan

Realisasi

91,06

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan Daerah (BHP/BHPP)

Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Realisasi

100,00

395.457.975

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber2pendapatan Daerah di KPPD Kab.G. Kidul

Target

Fisik (%)

400.000.000

Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rapergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bintek Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber2 pendapatan Daerah di KPPD Kab.Bantul

Keuangan (%)

BAB IV

akhir tahun, cetak buku penjabaran di T.A 2012 -

DPPKA

Sisa anggaran dari belanja tim pelaksana keg lembur, um lembur, penggandaan makan minum rapat dan perjalanan dinas. -

DPPKA

DPPKA 114.192.100

100,00

98,18

100,00

100,00

DPPKA

190.076.000

494.689.350

100,00

100,00

100,00

89,59

84,27

94,25

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sisa anggaran dari belanja honorarium penyelenggara kegiatan Sisa anggaran dari belanja honorarium penyelenggara kegiatan, lembur, um lembur, perjalanan dinas -

DPPKA

DPPKA

DPPKA 1.085.000.000

463.400.000

1.027.000.000

100,00

100,00

100,00

81,47

83,06

72,78

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sisa anggaran dari sisa hasil lelang cetak, penggandaan (SKPD) , pengumuman lelang, perjalan dinas, lembur,uang makan lembur Sisa anggaran dari sisa hasil lelang cetak penggandaan (SKPD) , lembur,UM lembur, perjalanan dinas Sisa anggaran


DPPKA

DPPKA

DPPKA

IV-197

BAB IV

No.


Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Realisasi

Fisik (%) Target

Realisasi

Sumber2 pendapatan Daerah di KPPD Kota YK

14.14

14.15

14.16

14.17 14.18 14.19

14.20

14.21

14.22

14.23

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber2 pendapatan Daerah di KPPD Kab.Kl. Progo

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber2 pendapatan Daerah di KPPD Kab.Sleman

468.620.000

2.146.930.000

100,00

100,00

65,39

100,00

100,00

171.560.000

100,00

95,65

100,00

100,00

-

Pembinaan Teknis Pengelolaan Pajak daerah Pelayanan Kesamsatan

519.533.260

100,00

90,41

100,00

100,00

-

416.876.000

100,00

85,22

100,00

100,00

Sisa anggaran dari belanja honorarium penyelenggara kegiatan,lembur, um. Lembur sewa gedung, perjalananan dinas Sisa anggaran honor Tim, lembur,sewa box, makan minum harian perjalanan dinas Sisa anggaran belanja publikasi, perjalanan dinas , akomodasi Sisa anggaran lembur dan makan minum lembur -

100,00

SKPD PENGAMPU

DPPKA

DPPKA

DPPKA

507.198.000

184.814.375

Penyusunan cash Budget Daerah

119.999.400

Penyusunan Laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah

157.374.180

IV- 198

100,00

100,00

145.695.000

Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

91,00

100,00

dari sisa hasil lelang cetak penggandaan (SKPD), lembur, UM lembur, perjalanan dinas Sisa anggaran dari sisa hasil lelang cetak penggandaan (SKPD), lembur, UM lembur, perjalanan dinas Sisa anggaran dari sisa hasil lelang cetak dan penggandaan, (SKPD), pengumuman lelang mebelair, lembur, UM lembur , perjalanan dinas, pemel. Genzet. -

Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan Pengelolaan BLUD

Pengembangan Pelayanan Kesamsatan

100,00

81,14

Keterangan

100,00

100,00

100,00

100,00

82,75

81,91

88,46

91,86

100,00

100,00

100,00

100,00


100,00

100,00

100,00

100,00

DPPKA DPPKA

DPPKA

DPPKA

DPPKA

DPPKA

DPPKA


No. 14.24

14.25 14.26 15

15.1 15.2

16

16.1

16.2

16.3

17

17.1 17.2

18 18.1

18.2

Program/Kegiatan Bintek Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain2 daerah

Pemeliharaan Rutin/Berkala SIMA DIY Peningkatan kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Evaluasi Raperda tentang APBD Kab/Kota Evaluasi Raper Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kab/Kota Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tindak Lanjut LHP

Tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi



Realisasi 78,58


Realisasi 100,00

BAB IV SKPD PENGAMPU

Keterangan

224.225.000

100,00

91,04

100,00

100,00

Sisa anggaran perjalanan dinas,Akom, Honor Penyelenggaraan Kegiatan alat perlengkapan -

180.000.000

100,00

95,09

100,00

100,00

-

349.454.750

100,00

98,86

100,00

100,00

DPPKA

DPPKA DPPKA DPPKA

245.760.750

100,00

99,84

100,00

100,00

-

103.694.000

100,00

96,55

100,00

100,00

-

DPPKA DPPKA

298.770.300

100,00

88,29

100,00

100,00 DPPKA

163.779.500

59.990.800

75.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

89,57

88,81

85,08

90,81

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Program Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Pengelolaan data dan pengembangan Teknologi Informasi

150.000.000

Program Penataan Peraturan perundang-undangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perda ttg Retribusi daerah Penyusunan Raperda Pengelolan Barang Milik daerah

370.000.000

100,00

73,09

100,00

100,00

170.000.000

100,00

97,90

100,00

100,00

Sisa anggaran dari belanja lembur,uang makan lembur, penggandaan Sisa anggaran dari belanja perjalanan dinas, makan minum rapat, honor Tim Sisa anggaran dari belanja perjalanan dinas, makan minum rapat

DPPKA

DPPKA

DPPKA

100,00 DPPKA

100.000.000

100,00

92,24

100,00

100,00

50.000.000

100,00

87,94

100,00

100,00

200.000.000

100,00

52,01

100,00

100,00

-

DPPKA

Sisa anggaran dari sisa belanja perjalanan dinas , makan minum rapat,lembur

DPPKA

DPPKA -

DPPKA

Sisa Anggaran dari sisa belanja perjalanan dinas,makan minum rapat,

DPPKA


IV-199

BAB IV

No.


Program/Kegiatan

Keuangan (%)

Fisik (%)

Pagu Anggaran (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

727.318.700

100,00

97,00

100,00

100,00

Keterangan

SKPD PENGAMPU

penggandaan 19

19.1

19.2 20 20.1

20.2

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuda Pengembangan Aplikasi Pengelolaan keuangan Daerah Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah Peningkatan Status Hak Atas Tanah

Peningkatan Manajemen

IV- 200

DPPKA 518.918.700

100,00

97,91

100,00

100,00

DPPKA

208.400.000

100,00

94,71

100,00

100,00

616.622.250

100,00

72,72

100,00

95,00

183.813.250

100,00

56,54

100,00

90,00

432.809.000

100,00

79,60

100,00


100,00

-

DPPKA DPPKA

Realisasi Fisik belum 100% karena masih ada 6 bidang tanah dari target 25 bidang tanah, proses pelaksanaannya untuk: - 3 bidang tanah s.d proses permohonan hak di Kanwil BPN - 1bidang tanah s.d proses permohonan hak di BPN Pusat - 1 bidang tanah s.d menunggu proses penerbitan sertifikat - 1 bidang tanah s.d menunggu penerbitan surat ukur di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Penyelesaian pensertifikatan tanah dilanjutkan di TA 2012 dan sisa anggaran sesuai dengan proses pelaksanaan kegiatan Sisa anggaran

DPPKA

DPPKA


No.

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Realisasi

Fisik (%) Target

21

21.1

21.2 22

22.1

22.2

Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD

Pembinaan BUKP Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Penerimaan kunjungan kerja pajabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

dari sisa belanja perjalanan dinas, belanja sertifikasi, makan minum rapat, honor Tim 736.340.650

100,00

83,23

100,00

100,00 DPPKA

478.692.000

100,00

78,20

100,00

100,00

257.648.650

100,00

92,58

100,00

100,00

2.125.000.000

100,00

89,26

100,00

100,00

1.150.000.000

100,00

99,92

100,00

100,00

900.000.000

100,00

74,75

100,00

100,00

75.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Perundang-undangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Bimbingan psikologi bagi PNS Provinsi DIY yang bermasalah Fasilitasi implementasi Jabatan Fungsional Tertentu Pembangunan jaringan komunikasi data Sistem Aplikasi

11.750.000

100,00

99,57

100,00

100,00

24.1

25 25.1 25.2 25.3

DPPKA

DPPKA

BIRO UMUM

Pemeliharaan kesehatan KDH / WKDH

24

Sisa anggaran dari sisa belanja perjalanan dinas , makan minum rapat, honor narasumber , akomodasi -

BIRO UMUM

22.3

23.1

SKPD PENGAMPU

Keterangan

Realisasi

Aset/Barang Daerah

BAB IV

Sisa anggaran dari: Perjalanan dinas Gubernur ke California dan Wagub ke Spanyol batal dilaksanakan -

BIRO UMUM

BIRO UMUM

BKD 11.750.000

100,00

99,57

100,00

100,00

BKD

26.000.000

100,00

98,59

100,00

100,00

26.000.000

100,00

98,59

100,00

100,00

BKD BKD

3.996.621.275

100,00

78,78

100,00

100,00

-

12.600.000

100,00

98,34

100,00

100,00

-

20.428.625

100,00

98,00

100,00

100,00

-

53.100.000

100,00

96,71

100,00

100,00

-


BKD BKD BKD BKD

IV-201

BAB IV

No.


Program/Kegiatan

Keuangan (%)

Fisik (%)

Pagu Anggaran (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

94.088.000

100,00

94,08

100,00

100,00

Keterangan

SKPD PENGAMPU

Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 25.4

25.5

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pembekalan PNS calon pensiun

BKD

61.288.000

100,00

98,40

100,00

100,00

-

25.6

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

323.243.130

100,00

82,76

100,00

95,83

25.7

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Pemrosesan ijin luar negeri dan ijin belajar Penanganan Pegawai Tidak Tetap Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Penempatan Pegawai Negeri Sipil Tes Psikologi bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pengembangan SDM pengelola pengukuran dan Assessor Pengelolaan LHKPN (laporan harta kekayaan pejabat negara) Pengukuran kompetensi bagi Pejabat Struktural Pemprov. Daerah Istimewa Yogyakarta Penilaian kinerja aparatur daerah Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

930.000.000

100,00

99,64

100,00

100,00

Biaya pendidikan S3 Psikologi dibayarkan tahun 2012 -

20.000.000

100,00

94,80

100,00

100,00

-

19.700.000

100,00

83,88

100,00

100,00

-

172.022.400

100,00

98,50

100,00

100,00

-

258.243.040

100,00

95,38

100,00

100,00

-

83.674.460

100,00

91,83

100,00

100,00

-

25.8 25.9 25.10 25.11 25.12

25.13 25.14 25.15

25.16 25.17

25.18 25.19

25.20 25.21 25.22 25.23 25.24

25.25

26

77.151.140

100,00

90,83

100,00

100,00

-

36.000.000

100,00

97,84

100,00

100,00

-

107.056.000

100,00

96,26

100,00

100,00

-

298.448.000

100,00

95,62

100,00

100,00

-

275.513.640

100,00

78,91

100,00

94,00

Calon peserta Diklat PIM II berhalangan Target peserta tidak terpenuhi -

100,00

77,52

100,00

82,00

17.000.000

100,00

93,53

100,00

100,00

32.140.000

100,00

94,66

100,00

100,00

-

Penyusunan laporan hasil analisis kebutuhan diklat Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS Seleksi penerimaan Calon PNS

44.699.000

100,00

90,10

100,00

100,00

-

75.447.950

100,00

92,53

100,00

100,00

-

881.580.000

100,00

26,84

100,00

84,00

Seleksi tidak ada

9.635.650

100,00

100,00

100,00

100,00

-

IV- 202

BKD BKD BKD BKD

BKD BKD BKD

33.562.240

Program Peningkatan

BKD

BKD

Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Penyelesaian penetapan hukum pegawai Pejabat Negara Penyusunan formasi CPNS

Fasilitasi administrasi kepegawaian di daerah bencana Penyiapan administrasi kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

BKD BKD

BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD

60.000.000

100,00

90,04

100,00

100,00

BKD

1.004.980.630

100,00

80,38

100,00


96,25

dikarenakan

BKPM


No.

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Realisasi

Fisik (%) Target

26.1

26.2

26.3

26.4

27

27.1 28 28.1

28.2 28.3 28.4 28.5

28.6

Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Dalam Negeri Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri

223.143.730

438.860.250

100,00

74,11

100,00

85,00

Penyelenggaraan Kerjasama Provinsi DIY-Kyoto Prefecture

262.279.250

100,00

72,15

100,00

100,00

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Pengawalan Pembahasan RUUK DIY Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Pemeliharaan dan Penggantian Pilar Batas Antara DIY dan Jateng Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbatasan Fasilitasi dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah Penyusunan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Mitra

100,00

96,20

100,00

100,00

SKPD PENGAMPU

Keterangan

Realisasi

Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

BAB IV

capaian keluaran pada Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri tidak tercapai 100 % BKPM

80.697.400

100,00

97,43

100,00

100,00

BKPM

880.000.000

100,00

91,02

100,00

1. MoU Kerjasama Provinsi DIY - St. Petersburg, Rusia belum dapat direalisasi, 2. Pendampingan kunjungan kerja Gubernur DIY ke Chiang Mai Thailand tidak dilaksanakan karena adanya bencana banjir di Thailand. terdapat sisa anggaran dari sisa tiket perjalanan dinas ke Kyoto Prefecture.

BKPM

BKPM

100,00 BIRO TAPEM

880.000.000

100,00

91,02

100,00

100,00

1.174.400.000

100,00

96,05

100,00

100,00

59.600.000

100,00

99,35

100,00

100,00

-

BIRO TAPEM BIRO TAPEM

BIRO TAPEM

149.250.000

100,00

76,63

100,00

100,00

-

100.000.000

100,00

98,66

100,00

100,00

-

26.550.000

100,00

99,62

100,00

100,00

-

40.000.000

100,00

99,95

100,00

100,00

-

BIRO TAPEM BIRO TAPEM BIRO TAPEM BIRO TAPEM

665.000.000

100,00

99,22

100,00

100,00

-


BIRO TAPEM

IV-203

BAB IV

No.


Program/Kegiatan

Keuangan (%)

Fisik (%)

Pagu Anggaran (Rp)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

14.000.000

100,00

76,61

100,00

100,00

-

60.000.000

100,00

99,63

100,00

100,00

-

Keterangan

SKPD PENGAMPU

Praja Utama 28.7

29.5

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan APPSI Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Jateng - DIY yang Hilang/Rusak Akibat Bencana Merapi Pembuatan Batas-batas Wilayah Kecamatan/Desa Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan P3D Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fasiltiasi Penerapan NSPK

29.6 29.7

28.8

28.9 29 29.1

29.2

29.3

29.4

30

30.1

30.2

30.3 30.4

30.5

31 31.1

31.2

BIRO TAPEM

BIRO TAPEM 60.000.000

100,00

98,59

100,00

100,00

280.406.000

100,00

99,91

100,00

100,00

57.800.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-


BIRO TAPEM

40.000.000

100,00

99,98

100,00

100,00

BIRO TAPEM

28.856.000

100,00

99,65

100,00

100,00

BIRO TAPEM

37.200.000

100,00

100,00

100,00

100,00

BIRO TAPEM

36.550.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

BIRO TAPEM

Kajian Pengembangan OTDA

40.000.000

100,00

99,75

100,00

100,00

-

BIRO TAPEM

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi DIY Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Fasilitasi dan Koordinasi Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

40.000.000

100,00

99,95

100,00

100,00

-

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemda DIY Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perlombaan Desa/Kelurahan

IV- 204

BIRO TAPEM 295.950.000

100,00

88,02

100,00

80,00 BIRO TAPEM

26.550.000

100,00

99,59

100,00

100,00

BIRO TAPEM

30.000.000

100,00

0,00

0,00

0,00

140.000.000

100,00

98,35

100,00

100,00

Tidak terealisasi karena pembahasan RUUK sampai saat ini belum selesai. -

74.400.000

100,00

99,82

100,00

100,00

-

BIRO TAPEM


25.000.000

100,00

88,45

100,00

100,00

BIRO TAPEM

294.550.000

100,00

99,21

100,00

100,00

-

41.550.000

100,00

99,98

100,00

100,00

-


203.000.000

100,00

99,43

100,00


100,00

-

BIRO TAPEM

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pagu Anggaran (Rp)

No.

Program/Kegiatan

31.3

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Wilayah Bencana Merapi

50.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Pengamanan Dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur Dan Tamu Daerah

49.713.600

Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan

30.560.402.410

32

32.1

33

33.1

33.2

33.3

33.4

33.5

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Rapat-rapat Paripurna

Kegiatan Reses


Realisasi 97,74


Realisasi 100,00


Keterangan -

BIRO TAPEM

100,00

99,57

100,00

100,00 SAT POL PP

49.713.600

100,00

99,57

100,00

100,00

SAT POL PP

100,00

69,79

100,00

87,36 SEKRETARIAT DPRD

8.400.767.850

352.048.320

1.162.962.000

363.968.300

2.665.983.400

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

58,00

47,29

42,29

12,93

90,09

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

97,50

54,53

53,94

75,00

93,13

2 pansus tidak dilaksanakan

SEKRETARIAT DPRD

Dilaksanakan Sesuai dengan jumlah hearing, tamu, jumlah pengunjuk rasa yang datang Kegiatan ini bersifat fasilitasi terhadap kegiatan dewan disamping itu pelaksanaan 5 hari kerja dalam seminggu bagi pegawai negeri dan tidak adanya rapat yang dilaksanakan malam hari, juga mempengaruhi frekuensi rapatrapat. Pelantikan Kepala Daerah tidak dilaksanakan -

SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD

33.6

33.7

33.8

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD Fasilitas Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi DIY

462.379.050

3.417.506.000

100,00

100,00

46,94

95,13

100,00

100,00

71,11

100,00

Padatnya agenda kegiatan DPRD -

SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD

96.762.550

100,00

16,35

100,00

16,67

Tidak ada PAW SEKRETARIAT DPRD


IV-205

BAB IV


No.

Program/Kegiatan

33.9

Koordinasi dan Komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD dan Prop. DIY Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Propinsi DIY Keluar Daerah

33.10

33.11

33.12

33.13

33.14

33.15

33.16

33.17


9.052.285.900

Layanan informasi Pendukung kegiatan DPRD melalui Website

332.010.850

Fasilitasi Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Pembahasan LKPJ Gubernur DIY

119.115.400

Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif, Pembuatan Booklets dan Pembuatan Film Kegiatan Komisi DPRD Provinsi DIY Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD

106.524.500

Penyusunan Dokumentasi Kegiatan dan Kebijakan DPRD

120.425.100

Penyusunan Research Brief

73.508.775


100,00

100,00

Realisasi 25,36

73,81

92,17


100,00

100,00

Realisasi 54,16

85,71

100,00

Keterangan Sesuai dengan undangan Adanya pengurangan hari untuk Kunker Komisi Ke luar Jawa Kunker ke Luar Negeri dan Tugas Dinas / undangan pimpinan dewan tidak dilaksanakan -

SKPD PENGAMPU SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIAT DPRD 100,00

99,45

100,00

127,33

SEKRETARIAT DPRD

132.010.550

100,00

100,00

11,85

92,15

100,00

100,00

100,00

100,00

Sesuai kebutuhan

SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIAT DPRD

714.224.400

100,00

92,34

100,00

112,88

SEKRETARIAT DPRD

100,00

95,33

100,00

138,10

SEKRETARIAT DPRD

100,00

100,00

100,00

100,00

SEKRETARIAT DPRD

33.18

33.19

34 34.1 35

Fasilitasi Pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif, Rancangan Nota Kesepakatan dan Rakepwan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

IV- 206

470.796.750

1.792.267.325

100,00

100,00

83,66

67,99

100,00

100,00

100,00

91,36

Sesuai kebutuhan

Realisasi keuangan sesuai hasil lelang Secara fisik dianggarkan untuk 220 jiwa, teralisasi 201 jiwa

SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIAT DPRD

25.000.000

100,00

99,04

100,00

100,00

-

BIRO HUKUM

25.000.000

100,00

99,04

100,00

100,00

-

BIRO HUKUM

1.416.702.700

100,00

98,81

100,00

109,21

-

BIRO HUKUM



No. 35.1 35.2

Program/Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Legislasi Rancangan.Peraturan Perundang - undangan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%)

Fisik (%)

31.998.200

Target 100,00

Realisasi 100,00

Target 100,00

Realisasi 100,00

492.552.100

100,00

95,28

100,00

85,70


Keterangan -

BIRO HUKUM BIRO HUKUM

35.3

Publikasi Peraturan PerundangUndangan

143.500.000

100,00

98,24

100,00

100,00

35.4

Kajian Peraturan Perundangundangan daerah yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar Peraturan Perundangundangan Daerah Pengelolaan dan Pengembangan JDI Hukum Fasilitasi dan Koordinasi Konsultasi Hukum Rencana Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Legislasi Rapergub dan Produk Hukum Lainnya Fasilitasi Regulasi Produk Hukum Kebencanaan Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum Coacing Clinic dan Pembekalan Advokasi Hukum Fasilitasi dan Koordinasi Forum Pengadilan Kehakiman Kejaksaan dan Kepolisian ( Dilkehjapol ) Koordinasi Peningkatan Supremasi Hukum Penyelesaian Permasalahan Hukum Sosialisasi Layanan Hukum Masyarakat Fasilitasi Bantuan Hukum Korban Erupsi Merapi Fasilitasi Aksi Nasional HAK Asasi Manusia (HAM) Program Pengawasan Produk Hukum Fasilitasi Penyelesaian Permasalah an Produk Hukum Kab/Kota Kajian Produk Hukum Kab/Kota

121.995.900

100,00

99,06

100,00

100,00

Terdapat 2 Raperda Inisiatif DPRD Tahun 2011 tidak terbahas, yakni : a. Raperda tentang Lembaga Penjamin Kredit Daerah. b. Raperda tentang Partisipasi Publik Hasil nego dengan pihak ketiga -

118.400.000

100,00

99,36

100,00

100,00

-

BIRO HUKUM

47.266.800

100,00

97,67

100,00

100,00

-

BIRO HUKUM

38.931.100

100,00

100,00

100,00

197,20

-

BIRO HUKUM

332.808.600

100,00

100,00

100,00

100,00

-

BIRO HUKUM

89.250.000

100,00

99,70

100,00

100,00

-

BIRO HUKUM

507.657.800

100,00

99,60

100,00

111,07

57.435.600

100,00

99,25

100,00

100,00

-

BIRO HUKUM

39.204.400

100,00

99,54

100,00

100,00

-

BIRO HUKUM

89.045.000

100,00

99,84

100,00

100,00

-

BIRO HUKUM

164.592.800

100,00

99,79

100,00

177,50

-

BIRO HUKUM

37.380.000

100,00

99,52

100,00

100,00

-

BIRO HUKUM

70.000.000

100,00

99,71

100,00

100,00

-

50.000.000

100,00

99,55

100,00

100,00

-

395.090.880

100,00

99,86

100,00

124,60

19.270.920

100,00

99,74

100,00

100,00

-

21.069.880

100,00

99,62

100,00

100,00

-

35.5 35.6 35.7 35.8 35.9 36 36.1 36.2

36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 37 37.1

37.2

BIRO HUKUM

BIRO HUKUM

BIRO HUKUM

BIRO HUKUM BIRO HUKUM BIRO HUKUM

BIRO HUKUM


BIRO HUKUM

IV-207

BAB IV

No. 37.3 37.4 37.5


Program/Kegiatan Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota Koordinasi Raperda Pajak Retribusi di DEPKEU Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%)

Fisik (%)

Keterangan

124.893.210

Target 100,00

Realisasi 99,97

Target 100,00

Realisasi 118,00

-

108.254.980

100,00

100,00

100,00

100,00

-

121.601.890

100,00

99,95

100,00

205,00

-

SKPD PENGAMPU BIRO HUKUM BIRO HUKUM BIRO HUKUM

Program/kegiatan di atas merupakan program/kegiatan belanja langsung dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian selain program/kegiatan 01-06. Adapun program/kegiatan 01-06 yang juga merupakan program/kegiatan dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian, disajikan sebagaimana dalam tabel-tabel berikut: Tabel 4.60

Pagu dan Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun Anggaran 2011 SKPD Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan

IV- 208

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Keuangan (%) Fisik (%) Pagu (Rp) Target Realisasi Target Realisasi 1.029.594.800 100,00 93,52 100,00 99,73 2.060.770.065 100,00 93,40 100,00 98,04 687.765.486

100,00

93,73

100,00

100,00

443.891.700

100,00

88,91

100,00

98,67

594.467.000 711.375.000

100,00 100,00

94,62 92,29

100,00 100,00

100,00 100,00

299.123.300

100,00

100,00

100,00

98,17

974.161.850 1.692.516.200

100,00 100,00

82,42 90,24

100,00 100,00

100,00 100,00

1.197.846.875

100,00

89,21

100,00

100,00

272.802.000

100,00

97,99

100,00

100,00

346.261.475 376.797.224

100,00 100,00

99,11 98,55

100,00 100,00

100,00 100,00

323.390.509 387.705.050 411.300.000

100,00 100,00 100,00

98,20 97,31 99,58

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 96,36



SKPD Biro Umum, Humas, dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Ghrasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD

BAB IV

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Keuangan (%) Fisik (%) Pagu (Rp) Target Realisasi Target Realisasi 8.391.507.925 100,00 88,66 100,00 100,00 1.742.243.730 100,00 89,89 89,97 100,00 1.423.807.275 100,00 93,72 100,00 100,00 1.147.589.615 100,00 91,15 100,00 100,00 4.218.978.240 100,00 87,95 100,00 99,05 809.247.446 100,00 87,32 100,00 100,00 2.408.629.996 100,00 91,63 100,00 100,00 3.959.238.000

100,00

81,29

100,00

100,00

5.424.926.800

100,00

85,73

100,00

100,00

3769.211.600

100,00

90,76

100,00

100,00

1.963.041.375

100,00

81,32

100,00

100,00

1.728.193.535 6.546.287.393 987.434.900 1.268.113.650 2.807.590.565 579.067.715 3.037.230.800

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

84,74 94,20 92,54 95,35 84,76 96,42 64,40

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

96,43 100,00 100,00 100,00 84,77 100,00 86,21

Tabel 4.61 Pagu dan Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2011 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD Pagu (Rp) Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana

442.925.750.00 1.672.480.150.00

Keuangan (%) Target Realisasi 100,00 84,88 100,00 95,24

Fisik (%) Target Realisasi 100,00 100,00 100,00 100,00

356.164.000

100,00

99,96

100,00

100,00

630.024.575

100,00

92,90

100,00

98,67

689.189.600

100,00

98,15

100,00

100,00

231.656.000

100,00

100,00

100,00

99,91


IV-209

BAB IV


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD Pagu (Rp) Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum, Humas, dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Ghrasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD

IV- 210



1.322.879.000 621.992.500

100,00 100,00

100,00 96,20

86,18 100,00

100,00 100,00

680.875.000 183.556.200

100,00 100,00

94,97 98,34

100,00 100,00

100,00 100,00

131.288.725 111.380.000

100 100,00

93,53 99,41

100,00 100,00

100,00 100,00

153.000.000

100,00

99,16

100,00

100,00

200.575.000 226.423.000 6.104.541.000 4.499.768.055 1.525.870.850 963.969.311 1.334.562.405 322.972.000 8.112.135.280

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

87,95 99,91 93,28 93,15 86,57 97,77 94,46 93,93 85,83

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,87 100,00 100,00

13.950.247.050

100,00

89,66

100,00

100,00

7.062.500.000

100,00

89,31

100,00

100,00

1.741.699.100

100,00

86,36

100,00

100,00

2.156.679.626

100,00

89,80

100,00

100,00

6.501.878.150 2.672.980.675 571.421.000 691.715.000 225.828.500 4.303.422.230

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

85,74 90,59 90,76 97,86 95,87 86,88

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,77



BAB IV

Tabel 4.62 Pagu dan Realisasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tahun Anggaran 2011 Program Peningkatan Disiplin Aparatur SKPD Badan Kepegawaian Daerah Biro Umum, Humas, dan Protokol Sekretariat DPRD

Keuangan (%)

Pagu (Rp)

Fisik (%)

280.042.500 130.000.000

Target 100,00 100,00

Realisasi 95,41 96,65

Target 100,00 100,00

Realisasi 100,00 100,00

385.579.175

100,00

92,63

100,00

100,00

Tabel 4.63 Pagu dan Realisasi Pogram Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Tahun Anggaran 2011 SKPD Badan Kepegawaian Daerah

Pogram Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Keuangan (%) Fisik (%) Pagu (Rp) Target Realisasi Target Realisasi 128.725.000 100,00 98,21 100,00 100,00

Tabel 4.64 Pagu dan Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun Anggaran 2011 SKPD Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keuangan (%) Fisik (%) Pagu (Rp) Target Realisasi Target Realisasi 22.100.000 100,00 99,98 100,00 100,00 41934700 100,00 93,20 100,00 100,00 457.303.840

100,00

95,70

100,00

100,00

14.888.000

100,00

97,10

100,00

100,00

514.792.500 -

100,00 -

98,33 -

100,00 -

100,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

184.225.000

100,00

99,50

100,00

100,00

-

-

-

-

-

20.000.000

100,00

99,70

100,00

100,00


IV-211

BAB IV


SKPD Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum, Humas, dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Ghrasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keuangan (%) Fisik (%) Pagu (Rp) Target Realisasi Target Realisasi 51.000.000 100,00 81,65 100,00 100,00 1.150.610.820 14.242.000 101.616.360 57.049.500 144.784.000 65.000.000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 96,63 98,48 84,03 98,77

99,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

506.735.000

100,00

81,18

100,00

100,00

293.599.000

100,00

95,02

100,00

100,00

-

-

-

-

-

374.246.000

100,00

98,06

100,00

100,00

53.391.150 74.969.500 93.780.000 185.618.600 233.198.550

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

96,75 100,00 99,38 98,01 92,38

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tabel 4.65 Pagu dan Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun Anggaran 2011 SKPD Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

IV- 212

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan (%) Fisik (%) Pagu (Rp) Target Realisasi Target Realisasi 34.555.000 100,00 97,13 100,00 100,00 40665400 100,00 75,24 100,00 100,00 19.690.200

100,00


100,00

100,00

100,00


SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum, Humas, dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Ghrasia

BAB IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan (%) Fisik (%) Pagu (Rp) Target Realisasi Target Realisasi 207.299.050 100,00 98,14 100,00 100,00 52.668.000 33.000.250

100,00 100,00

99,98 88,42

100,00 100,00

100,00 100,00

10.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

23.849.750 102.730.000

100,00 100,00

100,00 92,75

100,00 100,00

100,00 100,00

93.175.000

100,00

94,37

100,00

100,00

27.630.000

100,00

94,43

100,00

100,00

23.500.000 16.292.000

100,00 100,00

90,60 94,11

100,00 100,00

100,00 100,00

11.000.000 21.849.900 15.000.000 55.000.000 77.863.000 427.882.300 357.723.600 18.920.750 79.860.500 713.722.340

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

99,03 99,90 99,83 66,21 99,73 98,76 87,94 72,41 90,53 95,44

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

512.154.500

100,00

94,15

100,00

100,00

90.000.000

100,00

95,57

100,00

100,00

148031000

100,00

92,19

100,00

100,00

42.044.000

100,00

89,45

100,00

100,00

354.592.170 47.922.800 108.130.000 7.280.500 -

100,00 100,00 100,00 100,00 -

91,78 99,92 97,22 61,55 -

100,00 100,00 100,00 100,00 -

100,00 100,00 100,00 100,00 -


IV-213

BAB IV


SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD

21. a)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan (%) Fisik (%) Pagu (Rp) Target Realisasi Target Realisasi 9.945.750 100,00 100,00 100,00 100,00 133.623.950 100,00 96,68 100,00 100,00

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kondisi Umum

Kemiskinan meliputi ketidakmampuan secara ekonomi, kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat, terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, terbatasnya modal dan kurang keterampilan maupun pengetahuan. Terbatasnya akses dan belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat (termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan) dapat berpengaruh pada pemberdayaan ekonomis produktif masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat untuk mandiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan cara untuk mengangkat masyarakat dari masalah kemiskinan berdasar upaya dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya, yakni mulai dari aspek intelektual, material, fisik sampai kepada aspek manajerial. Upaya pemberdayaan masyarakat di Provinsi DIY dapat dicermati melalui indikator pencapaian pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari, jumlah usaha ekonomi masyarakat pedesaan, peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang dipaparkan sebagai berikut: 1.

Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang dibina meliputi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Lumbung Pangan, Badan Kredit Desa dan Pasar Desa yang ada di tingkat Desa/Kelurahan. Pada tahun 2010 target kinerja dari kegiatan ini adalah sebanyak 20 kelompok, sedangkan realisasinya sebanyak 33 kelompok yang terdiri dari UED SP 10 kelompok, Lumbung Pangan 15 kelompok dan Pasar Desa 8 kelompok, sehingga jumlah usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang dibina sampai dengan tahun 2010 sebanyak 66 kelompok. Pada tahun 2011 target kinerja dari kegiatan ini adalah sebanyak 25 kelompok dengan capaian sebanyak 39 kelompok yang terdiri dari

IV- 214



BAB IV

19 kelompok Badan Kredit Desa dan 20 kelompok UED-SP, sehingga jumlah usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang telah dibina sampai dengan tahun 2011 sebanyak 105 kelompok. 2.

Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa terwujud melalui program PNPM Mandiri Perdesaan dan program TMMD. Target kinerja tahun 2010 sebesar 25%, sedangkan capaian pada tahun 2010 adalah 8,18% (anggaran pemerintah Rp72.323.798.000,- dan swadaya masyarakat Rp6.442.421.220,-), menurunnya capaian kinerja pada tahun 2010 disebabkan kerena adanya bencana letusan gunung Merapi. Pencapaian target kinerja tahun 2011 untuk PNPM Mandiri Perdesaan sebesar 30% dengan tingkat capaian sebesar 30,69% (anggaran pemerintah Rp40.720.000.000,- dan swadaya masyarakat dengan anggaran daerah Rp12.614.000.000,-).

3.

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) termasuk asosiasi yang ada di kab/ kota dan tingkat provinsi sebanyak 444 buah. Tahun 2010 target pembinaan LPMD/LPMK sebesar 15% dengan capaian sebanyak 11,26% (50 buah). Sedangkan tahun 2011 target pembinaan LPMD/LPMK sebesar 20% dengan tingkat capaian sebesar 26,14% (138 buah).

Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi DIY dapat dipaparkan sebagai berikut: Tabel 4.66 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2011

No

Indikator

Jumlah usaha ekonomi masyarakat perdesaan Peningkatan jumlah 2. partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Peningkatan kualitas 3. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Sumber: BPPM Provinsi DIY 1.

Satuan Kelompok

Capaian 2010

Tahun 2011 Target

Realisasi

% Realisasi

66

25

39

156,00

%

8,18

30,00

30,69

102,30

%

11,26

20,00

26,14

130,70


IV-215

BAB IV b)


Program/Kegiatan Anggaran Tahun 2011 Tabel 4.67 Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Anggaran Tahun 2011

No

Program / Kegiatan

1

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat desa Fasilitasi TMMD Koordinasi Gelar TTG Fasilitasi dan Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Penguatan Lembaga Kemasyarakatan

1.1

1.2

1.3

1.4 1.5 1.6

2

2.1

2.2

3

3.1

4

4.1

4.2

IV- 216

Pagu Keuangan (%) Fisik (%) Anggaran Keterangan Target Realisasi Target Realisasi (Rp) 590.539.700 100,00 95,12 100,.00 100,00

29.376.300 100,00

95,00

100,00

100,00

28.175.000 100,00

99,84

100,00

100,00

-

23.650.000 100,00

96,95

100,00

100,00

61.106.000 100,00 184.017.150 100,00 264.215.250 100,00

92,24 96,12 94,44

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

78.610.500 100.00

93.66

100.00

100.00

44.940.000 100,00

94,73

100,00

100,00

33.670.500 100,00

92,22

100,00

100,00

14.205.000 100.00

98.24

100.00

100.00

14.205.000 100,00

98,24

100,00

100,00

-

-

-

-

61.930.200 100.00

98.65

100.00

100.00

28.550.000 100,00

97,20

100,00

100,00

33.380.200 100,00

99,89

100,00

100,00

-


-


No

Program / Kegiatan

Desa/Kelurahan 5 Program Peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Desa 5.1 Fasilitasi Pokja Profil Desa

c) 1.

2.

3.

1. 2.

22. a)

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

BAB IV

Fisik (%)

Realisasi

Target

Realisasi

23.673.500 100.00

99.83

100.00

100.00

23.673.500 100,00

99,83

100,00

100,00

Keterangan

-

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Berdasarkan ruang lingkup kegiatan dan beban kerja urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan yang dilaksanakan di Provinsi DIY belum secara optimal. Masih banyak program kegiatan dari Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri yang dibebankan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat belum dapat tertangani secara keseluruhan. Koordinasi program dan kegiatan dengan kabupaten/kota belum optimal, dikarenakan SKPD kabupaten/kota yang mengampu urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa masih tersebar di beberapa SKPD. Solusi Evaluasi dan kajian kelembagaan terkait dengan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DIY Optimalisasi koordinasi dengan SKPD Kabupaten/Kota yang mengampu urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

URUSAN SOSIAL Kondisi Umum

Beragam permasalahan sosial membutuhkan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Orsos), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun unsur masyarakat secara keseluruhan. Provinsi DIY berkomitmen untuk menjadi leading sector bagi penanganan berbagai masalah sosial di tingkat Provinsi. Sasaran dari bidang sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan dengan lingkungannya, atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-217

BAB IV


tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterbatasan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi DIY dibagi ke dalam 21 jenis PMKS yang kesemuanya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi dan masyarakat luas secara umum. Berikut adalah capaian penanganan PMKS oleh Pemerintah Provinsi DIY selama tahun 2008-2011. Tabel 4.68 Capaian Kinerja Penanganan PMKS di Provinsi DIY, 2008-2011 (Persen) Dana 2008 2009 2010 2011 APBD 1,53 1,23 0,52 0,87 APBN 5,07 1,85 1,46 1,59 Total 6,60 3,08 Sumber: Dinsos Provinsi DIY

1,99

2,46

Cakupan penanganan PMKS pada tahun 2008 adalah 6,60% yang diperoleh dari capaian APBD sebesar 1,53% dan capaian APBN sebesar 5,07%. Sedangkan Cakupan Penanganan PMKS pada tahun 2009 yaitu 1,23% untuk capaian APBD dan capaian APBN 1,85%, sehingga total capaiannya adalah 3,08%. Target 5% dalam RPJMD tidak tercapai karena anggaran yang turun untuk penanganan PMKS hanya mampu mencakup 3,08% dari total PMKS yang ada. Sementara itu pada tahun 2010, cakupan penanganan PMKS melalui dana APBN adalah 1,46% sedangkan APBD mencapai 0,52%, sehingga capaian PMKS hanya 1,99% dari total capaian yang direncanakan sebesar 5%. Pada Tahun 2011, sesuai dengan RPJMD tahun 2009-2013, target penanganan PMKS adalah sebesar 5 % dari Total PMKS yang ada di Provinsi DIY. Realisasi capaian target penanganan adalah sebesar 2,46% yang di peroleh dari APBD sebesar 0,87% dan APBN sebesar 1,59%. Realisasi capaian target tahun 2011, naik sebesar 0,47% dibandingkan realisasi capaian target pada tahun 2010, tetapi kenaikan tersebut belum mampu mencapai target yang diinginkan dalam RPJMD. Selain penanganan PMKS, juga dilakukan penanganan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan dan memperluas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial bersifat manusiawi, sosial dan alami. Kelompok PSKS yaitu; organisasi sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat/PSM, karang taruna, dunia usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Entitas ini sangat penting keberadaannya dalam usaha mengatasi permasalahan PMKS. Perkembangan PSKS di DIY dapat dilihat dari data 20082011, sebagai berikut:

IV- 218



BAB IV

Tabel 4.69 Data Penanganan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Provinsi DIY, 2008-2011 No Jenis PSKS 2008 2009 2010 2011 1 Orsos 53 10 10 88 2 Tenaga kesejahteraan 213 78 78 134 Sosial Masyarakat / PSM 3 Karang Taruna 63 20 10 102 4 Dunia usaha Yang 130 43 135 melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 5 Wahana Kesejahteraan 7 5 23 Sosial Berbasis Masyarakat Sumber: Dinas Sosial Provinsi DIY 2011

b)

Program Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.70 Program Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2011

No

Program/Kegiatan

1

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penayandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan kemampuan (Capacity building Petugas dan Pedampingan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

1.1

1.2

1.3

1.4

Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluaga Miskin Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pemulangan / meneruskan Perjalanan



23.297.100

100,00

100,00

100,00

100,00

-

175.080.000

100,00

99,84

100,00

100,00

-

50.775.000

100,00

99,51

100,00

100,00

-

40.000.000

100,00

78,43

100,00

100,00

Sisa karena anggaran yang



Keterangan

IV-219

BAB IV

No


Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)



Orang Terlantar

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

1.10

1.11 2

2.1

2.2

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan KUBE Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan USEP Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan PKH oleh Tim Revitalisasi KUBE Keluarga Miskin

Revitalisasi USEP Keluarga Miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye Sosial bagi Penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana

IV- 220

Keterangan

1.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

ada, bisa dibayarkan apabila ada orang terlantar yang datang ke Dinas Sosial dan harus dibantu untuk dipulangkan. -

56.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

406.700.000

100,00

97,91

100,00

100,00

-

29.497.050

100,00

100,00

100,00

100,00

-

34.700.000

100,00

97,84

100,00

100,00

-

2.001.200.900

100,00

77,36

100,00

100,00

570.900.900

100,00

97,70

100,00

100,00

Sisa proses lelang pengadaan bantuan ternak untuk fakir miskin. -

4.535.728.790

100,00

90,65

100,00

93,85

30.249.650

100,00

100,00

100,00

100,00

-

224.640.000

100,00

71,40

100,00

71,40

Realisasi Fisik dan Keuangan tidak tercapai 100 % karena kegiatan Trauma Center (TC) sangat tergantung dengan jumlah anak yang ,mengalami



No

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)


BAB IV


Keterangan

2.3

Penyusunan Kebijalkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

99.750.000

100,00

100,00

100,00

100,00

trauma dan harus masuk ke TC untuk mendapatkan pelayanan sosial. -

2.4

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pemulangan dan Pemakan Jenazah Terlantar

25.000.000

100,00

94,90

100,00

100,00

-

25.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

1.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

15.600.000

100,00

84,62

100,00

100,00

Sosialisasi Program Askesos Penyuluan Sosial Desa Bimbingan Sosial UEP Lanjut Usia Terlantar Pengasramaan Murid SDLB Rehabilitasi Penyandang Cacat di PRTPC Pundong

21.975.000

100,00

100,00

100,00

100,00

Sisa Dana karena sesuai dengan Orang Terlantar dan Lanjut Usia yang meninggal yang harus dimakamkan / dipulangkan ke keluarganya. -

42.475.000 79.898.000

100,00 100,00

100,00 99,96

100,00 100,00

100,00 100,00

-

378.520.400

100,00

95,61

100,00

100,00

-

2.440.650.000

100,00

91,30

100,00

91,30

Jumlah penyandang cacat di PRTPC Pundong 150 orang sedangkan

2.5

2.6

2.7

2.8 2.9 2.10 2.11 2.12


IV-221

BAB IV

No


Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)



Keterangan

2.13

Penyegaran Tagana dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana

516.934.000

100,00

75,82

100,00

100,00

2.14

Pelayanan Home Care Lanjut Usia Pelayanan dan perlindungan kesos bagi korban bencana Pendampingan Lanjut Usia Korban bencana Penyuluhan Sosial Mewlalui Kesenian Tradisional Program Pembinaan Anak Terlantar Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Adopsi bagi Anak Terlantar Bimbingan Sosial Anjal Hasil Rasia Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar Luar Panti Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Monev Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

35.000.000

100,00

99,79

100,00

100,00

target di DPA 159 orang Sisa Pengadaan Seragam TAGANA untuk 400 orang melalui Proses lelang (sesuai dengan penawaran terendah dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam proses lelang). -

62.525.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

484.385.240

100,00

99,54

100,00

100,00

-

52.126.500

100,00

100,00

100,00

100,00

-

309.986.000

100,00

99,81

100,00

100,00

1.000.000 93.111.000

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

-

74.650.000

100,00

99,75

100,00

100,00

-

141.225.000

100,00

99,72

100,00

100,00

-

515.725.000

100,00

93,82

100,00

100,00

1.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

49.650.000

100,00

99,80

100,00

100,00

-

2.15

2.16 2.17

3 3.1 3.2 3.3 3.4

4

4.1

4.2

Pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

IV- 222





Program Pembinaan Panti Asuhan Jompo Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PKS,Narkoba dan Penyakit social Lainnya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Tuna Suisila Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Korban Napza Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Warga Binaan Pembinaan Mental sosial pemulangan Penyandang Penyakit Sosial Pasca Rasia Fasilitasi Bagi ODHA

3.111.015.150

100,00

95,93

100,00

100,00

3.111.015.150

100,00

95,93

100,00

100,00

227.141.450

100,00

99,82

100,00

100,00

1.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

49.677.150

100,00

99,95

100,00

100,00

-

49.702.000

100,00

99,92

100,00

100,00

-

49.702.000

100,00

99,92

100,00

100,00

-

27.060.300

100,00

99,04

100,00

100,00

-

50.000.000

100,00

99,89

100,00

100,00

-

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peninkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Pelatihan dan Penataran PSM Bimbingan Manajemen Karang Taruna Bimbingan UEP bagi Karang Taruna Forum Diskusi Pembangunan Kesos Antar Pengelola Kegiatan

1.199.271.000

100,00

95,94

100,00

96,39

876.298.000

100,00

99,45

100,00

100,00

-

32.121.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

71.360.000

100,00

99,87

100,00

100,00

-

49.625.000

100,00

99,35

100,00

100,00

-

18.125.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

No

Program/Kegiatan

4.3

Pendayagunaan para penyandang Cacat dan Eks Trauma

5 5.1

6

6.1 6.2

6.3

6.4

6.5

6.6 7

7.1

7.2 7.3 7.4 7.5

BAB IV


Keterangan Jumlah yang ditangani 642 orang sedangkan target DPA 785 orang

-

IV-223

BAB IV

No

7.6 7.7 7.8

8

8.1 8.2

8.3 8.4 8.5

8.6


Program/Kegiatan dengan Stekeholder di Tingkat Lokal Fasilitasi Binjut Bagi Orsos Bimbingan Konsultasi Timbal Balik Orsos Fasilitasi untuk lanjut Usia ke Panti Werdha Masyarakat

Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K 3 S) Pemakaman Jenasah di TMP 20 Jenasah Forum Komunikasi Petugas Pengelola TMP, MPP dan MPN Ziarah Wisata Pengenalan Nilai-nilai Kepahlawanan Fasilitasi Kesejahteraan Keluarga Pahlawan Pemberdayaan Kesetiakawanan bagi Pelajar Antar Sekolah Fasilitasi Usulan Gelar Pahlawan dan Penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial

IV- 224



7.750.000 24.625.000

100,00 100,00

100,00 99,43

100,00 100,00

100,00 100,00

-

119.367.000

100,00

63,69

100,00

63,69

Target sasaran 22 orang, Lansia yang bersedia dilayani 5 orang karena lansia korban merapi lebih senang tinggal di shelter dengan asumsi tinggal di shelter lebih banyak menerima bantuan dan keluarga lansia tidak mendukung jika lansia tinggal di panti

218.065.400

100,00

98,49

100,00

100,00

96.324.500

100,00

99,79

100,00

100,00

-

24.669.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

10.907.700

100,00

100,00

100,00

100,00

-

3.509.800

100,00

100,00

100,00

100,00

-

57.549.450

100,00

96,69

100,00

100,00

-

5.860.000

100,00

88,39

100,00

100,00

Sisa anggaran lebih dari 10 % karena terdapat sisa Foto Copy dan pengembalian

Pagu Anggaran (Rp)


Keterangan


No

8.7 8.8

Program/Kegiatan

Fasilitasi Upacara Ziarah Rombongan di TMP Sarasean Penanaman nilai-nilai kepahlawanan

c) 1. 2.

3. 4. 5.

Pagu Anggaran (Rp)


BAB IV


Keterangan

11.100.000

100,00

100,00

100,00

100,00

Sisa Lumpsum perjalanan dinas Luar daerah yang disesuaikan dengan standar biaya Perjalanan Dinas. Sisa Foto Copy sebesar Rp 600,-; Sisa Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 680.000,karena Penyesuaian Lumpsum . -

8.144.950

100,00

93,86

100,00

100,00

-

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Program Pengentasan kemiskinan melalui Pola Konsentrasi masih belum dapat dilaksanakan secara optimal . Penanganan masalah kemiskinan melalui kegiatan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE) belum mendapatkan dukungan dari berbagai instansi terkait. Pendampingan PMKS belum dilakukan secara berkesinambungan dan belum optimal, sedangkan penanganan PMKS harus dilakukan pendampingan yang berkelanjutan. Data monitoring dan evaluasi hasil penanganan program dan kegiatan yang dilakukan, belum terpetakan tingkat perkembangan, keberhasilan atau kegagalannya. Keberadaan UPTD belum dikembangkan secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada klien maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial.

Solusi 1. Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota dan instansi terkait. 2. Menciptakan sinergitas penanganan fakir miskin dengan instansi terkait, memperkuat dukungan kelembagaan (Institutional Supporting system), kecakapan dan kemampuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-225

BAB IV


(Competency and Capability) sumber daya manusia baik yang bersifat personal maupun kelembagaan dalam penanganan kemiskinan. 3. Mengoptimalkan peran pendamping sosial melalui pembekalan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kharakteristik binaannya. Disamping itu, perlu memperkuat peran aplikatif pendamping sosial sebagai peneliti dan evaluator melalui serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan penelitihan yang terprogram dan berkelanjutan untuk meningkatkan dedikasi pendamping sosial serta meningkatkan kesejahteraan pendamping. 4. Perlu disusun instrumen monev yang dapat menggambarkan indikator perkembangan, keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan penanganan PMKS serta perlu pembuatan data perkembangan penanganan PMKS.

23. a)

URUSAN KEBUDAYAAN Kondisi Umum

Pembangunan kebudayaan di Provinsi DIY tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan tetapi juga untuk memanfaatkan budaya yang merupakan salah satu kekayaan Provinsi DIY. Kekayaan budaya Provinsi DIY merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Gelombang ekonomi keempat (fourth wave economic) yang kini tengah memasuki peradaban dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang dari karya kreativitas, keahlian, dan bakat individu yang berakar dari karya budaya. Keunggulan kompetitif Yogyakarta dalam bidang kebudayaan menjadi komponen unggulan bagi pembangunan ekonomi Provinsi DIY. Selain mempunyai potensi ekonomi, kebudayaan juga mempunyai daya tangkal terhadap budaya asing. Kemajuan teknologi yang berakibat berkembangnya teknologi informasi seperti yang pernah disampaikan Alvin Tofler dalam The Third Wave membuat dunia yang borderless sehingga masyarakat mempunyai kemudahan dalam mengakses berbagai informasi melalui berbagai sarana dari berbagai budaya. Hal tersebut membuat masyarakat langsung berhadapan dengan informasi tersebut sehingga dan akan mempengaruhi ketahanan budaya masyarakat di DIY. Informasi yang mengalir deras kepada masyarakat memiliki content positif dan negatif, tidak perlu dikhawatirkan sejauh masyarakat mampu memilih sisi positif dari budaya-budaya baru yang mereka terima serta tetap mempertahankan budaya yang ada. Nilai-nilai budaya Yogyakarta mendukung Provinsi DIY dalam pembentukan karakter dan etika SDM yang sangat dibutuhkan dalam keberhasilan pembangunan. Untuk menghadapi dinamika tersebut, Pemerintah Provinsi DIY memperkuat dengan tiga pilar IV- 226



BAB IV

pembangunan di DIY yakni Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan. Urusan kebudayaan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan cukup signifikan di Provinsi DIY. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DIY telah melakukan upaya menyusun program dalam rangka mempertahankan budaya lokal, mulai dari pembinaan sampai aktivitas pendukungnya serta meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui kebudayaan. Pemerintah Provinsi DIY melakukan upaya memperkuat ketahanan budaya dan dalam rangka mempertahankan budaya lokal yang ada serta memanfaatkan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari pembinaan sampai pada aktivitas pendukungnya. Aktivitas ini diwujudkan antara lain dalam bentuk program kegiatan yang meliputi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan. Melalui program/ kegiatan pengembangan nilai budaya, Provinsi DIY melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai budaya lokal antara lain: 1.

2.

3.

4. 5.

Pelestarian dan pengembangan upacara adat yakni pelaksanaan Pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta disertai dengan Jamasan Pusaka bagi masyarakat yang melestarikan pusaka yang mereka miliki Festival upacara adat dengan memindahkan 5 (lima) ritual upacara adat yang ada di masyarakat untuk dipertunjukkan di Alun-Alun Yogyakarta agar masyarakat luas dapat menyaksikan upacara tersebut yang umumnya dilaksanakan di wilayah masing-masing (insitu). Pelestarian dan pengembangan Bahasa Jawa dengan melaksanakan kegiatan macapatan keliling. Pelaksanaan macapatan keliling dilakukan di tengah-tengah masyarakat dan berpindah dari kabupaten/kota satu ke kabupaten/kota yang lain di Provinsi DIY. Kompetisi Bahasa dan Sastra Jawa untuk mengukur kemampuan berbahasa bagi siswa, guru dan masyarakat dilaksanakan Peningkatan SDM Pelaku Seni dan Penyelenggaraan kompetisi budaya bagi anak-anak.

Melalui program pengelolaan kekayaan budaya, Pemerintah Provinsi DIY berupaya melestarikan cagar budaya DIY. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain, 1. Kegiatan Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya, untuk memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang hendak melakukan rehabilitasi benda/bangunan cagar budaya (BCB) yang mereka miliki dalam rangka untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan dari pemerintah Kabupaten/Kota setempat di Provinsi DIY. 2. Pelestarian dan pengelolaan BCB melalui sosialisasi peraturan yang berkaitan pelestarian BCB, pelestarian fisik BCB di Provinsi DIY dengan melakukan rehabilitasi BCB rusak, serta penyusunan regulasi di bidang sejarah dan purbakala.


IV-227

BAB IV 3.

4.

5.


Fasilitasi gelar seni budaya di Taman Budaya, Yogyakarta. Kegiatan tersebut diwujudkan dengan melaksanakan pagelaran budaya sepanjang tahun 2011. Pagelaran budaya tersebut mendukung peningkatan destinasi wisata di Titik Nol Kilometer. Fasilitasi Pameran Budaya di Taman Budaya, Yogyakarta yang memberikan ruang kepada seniman Seni Rupa untuk berkreasi dengan memanfaatkan ruang pameran yang ada. Peningkatan kualitas pengelolaan Museum Sonobudoyo dari aspek keamanan, koleksi dan peningkatan kunjungan masyarakat ke museum. Kegiatan yang digelar antara lain: a. Gelar wisata museum yakni pengenalan kepada masyarakat khususnya siswa sekolah terhadap museum dan koleksi Sonobudoyo b. Pameran nasional, regional dan temporer koleksi Museum Sonobudoyo c. Penyelamatan benda koleksi Museum Sonobudoyo dengan melakukan beberapa tindakan yakni penyelamatan naskah, melakukan kajian koleksi, melakukan inventarisasi dan dokumentasi koleksi d. Pelatihan tenaga teknis museum e. Festival museum f. Penyusunan peraturan permuseuman.

Melalui program pengelolaan keragaman budaya Pemerintah Provinsi DIY berupaya mengembangkan keragaman kegiatan seni budaya tradisional, modern maupun kontemporer. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 1. Pengembangan perfilman yaitu melalui Festival Film Indie untuk Pelajar dan Umum. 2. Pengembangan kesenian melalui pengiriman misi kesenian dalam event-event nasional. Diantara pengiriman kegiatan misi kesenian, Provinsi DIY mendapatkan penghargaan untuk kategori personal pada Parade Nusantara. 3. Penyelenggaraan event kesenian dan budaya. Event kesenian dan budaya tersebut antara lain: a.Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) yang menampilkan berbagai macam karya seni diselenggarakan selama 1 (satu) bulan di Museum Benteng Vrederburg; b. Gelar Budaya Yogyakarta yang menampilkan potensi seni dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman; c. Pembinaan Kesenian Tradisional; d. Penyelenggaran Dialog Kebudayaan yang mempertemukan 16 etnis yang ada di Yogyakarta. 4. Sosialisasi budaya kepada publik masyarakat mengenai hasil pembangunan kebudayaan di Yogyakarta melalui publikasi media massa dan Rakerda Antar Pemerhati Budaya, Pelaku Budaya dan Birokrat.

IV- 228



BAB IV

Provinsi DIY melaksanakan Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui kegiatan: a. Pertemuan Sastrawan Nusantara yaitu aktivitas dalam bidang sastra kerjasama dengan 10 anggota MPU. b. Kegiatan Festival Seni Budaya DIY-Kyoto dengan mengirimkan misi kebudayaan dalam rangka National Cultural Festival di Kyoto, Jepang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kerjasama Yogyakarta-Kyoto sebagai sister city. c. Pengembangan kerjasama bidang kebudayaan antar anggota MPU. Provinsi DIY juga melaksanakan Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya yang didalamnya terdiri dari kegiatan fasilitasi barang bercorak tradisi untuk masyarakat, pelestarian benda cagar budaya dan revitalisasi situs purbakala di Provinsi DIY. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dalam urusan kebudayaan pada tahun 2011 dapat dicermati pada pencapaian indikator kinerja yang telah diraih sebagaimana berikut: Tabel 4.71 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2010-2011 2011 Capaian No. Indikator % 2010 Target Realisasi Realisasi 1 Jumlah kunjungan museum 365.000 621.000 623.500 100,40 2 Jumlah Organisasi Budaya 36 38 38 100,00 berkategori maju 3 Jumlah cagar budaya yang 214 220 220 100,00 dilestarikan 4 Jumlah Gelar Seni Budaya 803 870 920 105,75 5 Jumlah Desa Budaya 6 8 8 100,00 berkategori Maju 6 Jumlah Dokumen seni Budaya 91 104 104 100,00 dan karya seni yang dilestarikan 7 Jumlah sumber sejarah yang 300 500 500 100,00 terkelola 8 Rasio Gedung Seni Budaya 94 94 94 100,00 terhadap jumlah penduduk (10.000) Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DIY Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-229

BAB IV b)


Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.72 Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2011

No

Program/Kegiatan

1

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Pengembangan Upacara Adat Pemberdayaan Perempuan dalam bidang budaya Penyelenggaraan Kompetisi bahasa dan sastra jawa Penyelenggaraan kompetisi budaya bagi anak-anak Penerbitan Majalah bahasa Jawa Pelatihan Seni dan Budaya di DIY Konggres bahasa jawa Penyelenggaraan Macapat rutin Penyelenggaraan Anugerah budaya kepada lembaga, pelaku pelestari budaya, pengembangan adat dan tradisi Festival upacara adat SeProvinsi DIY Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Fasilitasi Duta seni Budaya Fasilitasi penyelenggaraan gelar seni budaya di taman budaya fasilitasi penyelenggaraan pameran budaya di taman budaya

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

1.10

2 2.1

2.2 2.3

2.4

IV- 230

Pagu (Rp)

Keuangan(%)

Fisik (%)

Keterangan

691.624.850

Target 100,00

Realisasi 99,76

Target 100,00

Realisasi 100,00

43.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

37.975.000

100,00

99,58

100,00

100,00

-

122.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

30.000.000

100,00

99,41

100,00

100,00

-

94.999.900

100,00

99,83

100,00

100,00

-

39.000.000

100,00

98,40

100,00

100,00

-

145.950.050 46.999.900

100,00 100,00

99,86 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

-

37.000.000

100,00

99,73

100,00

100,00

-

94.700.000

100,00

99,78

100,00

100,00

-

2.185.145.870

100,00

98,28

99,14

100,00

60.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

50.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

190.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

45.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-



No

Program/Kegiatan

2.5

pameran nasional, regional, lokal dan temporer benda koleksi museum sonobudoyo pelestarian dan pengelolaan BCB di provinsi DIY penyiapan regulasi di bidang sejarah dan purbakala promosi potensi museum DIY dokumentasi seni dan budaya pelatihan tenaga teknis museum pengembangan museum internasional penyelamatan naskah museum sonobudoyo publikasi seni budaya di TBY bimbingan seni di taman budaya penyelenggaraan pagelaran seni tradisi bienale seni rupa DIY penerbitan majalah seni budaya pembuatan bahan promosi budaya rekonstruksi seni klasik dan tradisi pagelaran wayang durasi singkat festival museum Digitalisasi Naskah Koleksi MSB gelar karya seni maestro digitalisasi nskah koleksi TBY penyusunan peraturan permuseuman inventarisasi dan dokumentasi sumber

2.6

2.7

2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26

Pagu (Rp)

Keuangan(%)

Fisik (%)

BAB IV

Keterangan

219.999.450

Target 100,00

Realisasi 94,55

Target 100,00

Realisasi 100,00

53.476.000

100,00

96,99

100,00

100,00

-

74.999.920

100,00

99,93

100,00

100,00

-

20.000.000

100,00

97,25

100,00

100,00

-

40.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

23.998.000

100,00

91,11

100,00

100,00

-

100.000.000

100,00

94,40

100,00

100,00

-

141.850.000

100,00

97,06

100,00

100,00

-

15.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

74.500.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

40.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

10.000.000 90.000.000

100,00 100,00

100,00 99,55

100,00 100,00

100,00 100,00

-

69.195.000

100,00

98,18

100,00

100,00

-

55.000.000

100,00

98,18

100,00

100,00

-

196.865.000

100,00

99,96

100,00

100,00

-

113.480.000 48.902.500

100,00 100,00

96,39 98,57

100,00 100,00

100,00 100,00

-

70.000.000 20.000.000

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

-

49.880.000

100,00

98,87

100,00

100,00

-

73.000.000

100,00

99,93

100,00

100,00

-


-

IV-231

BAB IV

No


Program/Kegiatan

2.27 2.28 2.29

2.30 3 3.1

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

3.9

3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15

3.16

3.17

sejarah DIY festival teater festival ketoprak antar kabupaten dan kota penyempurnaan pra peraturan daerah pola arsitektur bernuansa budaya festival sendratari Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang kebudayaan penyelenggaraan dialog kebudayaan fasilitasi pengiriman misi kesenian Festival Kesenian Yogyakarta gelar budaya jogja pembinaan kesenian tradisional penghargaan seniman dan budayawan di DIY rakerda antar pemerhati budaya, pelaku budaya dan birokrat sosialisasi pengelolaan keragaman melalui media massa festival seni keroncong festival dalang anak pembinaan seni ketoprak partisipasi kegiatan seni pada HUT RI festival film indie festival seni tradisi generasi muda dan anakanak penanaman nilai-nilai budi pekerti kepada masyarakat kampanye sadar budaya

IV- 232

Pagu (Rp)

Keuangan(%)

Fisik (%)

Keterangan

Target

Realisasi

Target

Realisasi

40.000.000 75.000.000

100,00 100,00

100,00 99,70

100,00 100,00

100,00 100,00

-

50.000.000

100,00

93,74

100,00

100,00

-

75.000.000 2.424.975.000

100,00 100,00

100,00 98,66

100,00 96,21

100,00 100,00

-

20.000.000

100,00

97,24

100,00

100,00

-

70.000.000

100,00

98,82

100,00

100,00

-

625.000.000

100,00

98,49

100,00

100,00

-

550.000.000

100,00

99,48

100,00

100,00

-

260.000.000 50.000.000

100,00 100,00

99,98 95,63

100,00 100,00

100,00 100,00

-

45.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

47.000.000

100,00

99,01

100,00

100,00

-

105.000.000

100,00

99,23

100,00

100,00

-

70.000.000 72.000.000 47.000.000 40.000.000

100,00 100,00 100,00 100,00

96,21 99,94 99,15 99,86

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

-

74.975.000 49.000.000

100,00 100,00

99,89 97,96

100,00 100,00

100,00 100,00

-

70.000.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

230.000.000

100,00

95,16

100,00

100,00

-



No

Program/Kegiatan

4

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Pertemuan Sastrawan Nusantara festival seni budaya kerjasama DIY-Kyoto

4.1 4.2

4.3

5

5.1 5.2 5.3 6 6.1

7 7.1

Pagu (Rp)

Keuangan(%)

Fisik (%)

BAB IV

Keterangan

630.700.000

Target 100,00

Realisasi 46,36

Target 100,00

Realisasi 100,00

38.700.000

100,00

100,00

100,00

100,00

-

520.000.000

100,00

35,66

100,00

100,00

pengembangan kerjasama 72.000.000 bidang kebudayaan antar anggota MPU Program peningkatan 2.372.900.000 Sarana dan Prasarana Kebudayaan Fasilitasi Barang bercorak 1.117.800.000 tradisi untuk masyarakat pelestarian benda cagar 1.159.100.000 budaya di provinsi DIY revitalisasi situs purbakala 96.000.000 di DIY Program Pengembangan 350.000.000,00 Nilai Budaya Pelestarian Dan 350.000.000,00 Aktualisasi Adat Budaya Daerah Program Pengelolaan 204.836.000 Kekayaan Budaya Fasilitasi Partisipasi 204.836.000,00 Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

100,00

94,74

100,00

100,00

Biaya penginapan dan transport pesawat YogyakartaKyoto untuk Misi Kebudayaan DIY ke Kyoto dibiayai oleh Pemerintah KyotoJepang -

100,00

96,95

100,00

100,00

100,00

95,76

100,00

100,00

-

100,00

97,86

100,00

100,00

-

100,00

99,94

100,00

100,00

-

100

97,52

100,00

100,00

-

100,00

97,52

100,00

100,00

-

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


-

IV-233

BAB IV c)


Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Belum tersusunnya Draft Review Master Plan Museum dengan pengelolaan berstandar internasional yakni Museum Sonobudoyo dan Museum Ulen Sentalu sehingga pedoman untuk menuju berstandar internasional belum ada, masih menggunakan master plan yang lama. 2. Belum ditetapkannya cagar budaya yang ada di Provinsi DIY oleh kabupaten/kota walaupun inventarisasi mengenai cagar budaya telah tersedia. Solusi 1. Gubernur membentuk tim pendampingan Museum Internasional yang beranggotakan tokoh-tokoh yang mempunyai kapasitas dalam bidang permuseuman pada tahun 2012. Salah satu tugas tim pendampingan tersebut adalah menyusun Draft Review Master Plan Museum dengan pengelolaan berstandar internasional. Hasil yang diharapkan dari review tersebut adalah tersusunnya Masterplan Museum Internasional dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan museum. Master plan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi pengelolaan Museum Sonobudoyo dan Ulen Sentalu, khususnya, serta museum-museum yang ada di Yogyakarta pada umumnya. 2. Pemerintah Provinsi DIY mendorong dibentuknya Dewan Pelestari yang ada di kabupaten/kota. Hal tersebut merupakan Amanat Undang-Undang no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU 11/2010). Dalam UU 11/2010 termaktub bahwa dewan tersebut mempunyai tugas membantu pimpinan daerah dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang ada di kabupaten/kota.

24. a)

URUSAN STATISTIK Kondisi Umum

Sesuai dengan Undang-undang 16 Tahun 1997 tentang Statistik, urusan statistik di Provinsi DIY diampu oleh instansi vertikal di daerah yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi pemerintah di daerah. Provinsi DIY melaksanakan urusan statistik dengan melaksanakan pengumpulan dan analisis data guna perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik dibagi menjadi 3 bagian yakni statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Sesuai penyelenggaraannya, BPS menangani usuran statistik dasar dan statistik khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggung-jawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan Badan. Sebagaimana kita ketahui, proses pembangunan berikut keberhasilannya diawali dari data yang benar dan akurat. Dari data yang tersaji perencanaan pembangunan dilaksanakan IV- 234



BAB IV

dan dievaluasi. Akurasi data menjadi syarat mutlak bagi suksesnya pembangunan, baik yang sedang maupun yang akan dilakukan. Untuk memperoleh data statistik yang sesuai dengan kebutuhan, diperlukan koordinasi, kerja sama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, instansi dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kabupaten/kota, unsur perguruan tinggi, masyarakat dan serta stakeholders penyedia data lainnya. Dengan demikian kegiatan statistik diharapkan dapat terlaksana secara baik, benar, berdaya dan berhasil guna. Sebagaimana telah disebutkan di atas, sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997, statistik sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar-unsur dalam penyelenggaraan manajemen baik pemerintahan maupun swasta, merupakan bentuk data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis. Statistik mempunyai peranan yang penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan. Dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik baik skala nasional maupun daerah yang terpadu, andal, efektif dan efisien. Secara terinci, sesuai dengan pemanfaatannya statistik dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 1. Statistik Dasar, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik. 2. Statistik Sektoral, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang besangkutan. 3. Statistik khusus, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Untuk mendapatkan data yang baik, faktor penentunya bukan hanya kualitas sumber daya manusia pengelolanya, melainkan juga sangat tergantung tingkat kepedulian berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sebagai sumber data, yang didasari kesadaran akan pentingnya data statistik. Selain itu, kebijakan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang berlaku harus mampu menerjemahkan berbagai kepentingan statistik yang implementatif, efektif, dan akuntabel. Pada tahun 2011, Provinsi DIY telah mengupayakan dalam hal penyediaan statistik khususnya statistik sektoral diantaranya adalah:


IV-235

BAB IV 1.

2.

3.


Buku Analisis Kapasitas Ekonomi Lokal Penyusunan analisis kapasitas ekonomi lokal bertujuan untuk mengetahui karakteristik dana kapasitas ekonomi secara riil pada semua wilayah kecamatan beserta peta potensi perekonomian DIY mulai tahun 2006 -2011 yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Buku Analisis ICOR Sektoral Penyusunan buku bertujuan untuk mengetahui hubungan antara investasi dengan perekonomian daerah. Buku Analisis PDRB Provinsi DIY Buku Analisis PDRB bertujuan memberikan informasi kondisi makro ekonomi daerah yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Pada tahun 2011, kinerja perekonomian Provinsi DIY mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY mencapai 5,16%. Hampir semua sektor ekonomi yang membentuk PDRB mengalami pertumbuhan, kecuali sektor pertanian yang berkontraksi sebesar 2,12%. Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai 11,96% diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi 8,00% ; sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan 7,95%; sektor konstruksi 7,23%; sektor industri pengolahan 6,79%; sektor jasa-jasa 6,47%; sektor perdagangan, hotel dan restoran 5,19%; serta sektor listrik, gas dan air bersih 4,26%. Indeks ketimpangan regional pada tahun 2011 sebesar 0,314 sedangkan pada tahun 2010 sebesar 0,318. Tahun 2011 merupakan data sementara, karena masih menunggu data PDRB kabupaten/kota tahun 2011. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2010 sebesar Rp13,20 juta dan tahun 2011 sebesar Rp14,85 juta. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2000, yang tercatat sebesar Rp6,09 juta di tahun 2010, dan sebesar Rp6,35 juta di tahun 2011. Tabel 4.73 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2010-2011 2011 Capaian Indikator Satuan 2010 Target Realisasi a. Persentase Pertumbuhan PDRB Persen 4,87* 4,9 - 5,4 5,16** b. Indeks Ketimpangan Regional angka indeks 0,318* 0,314 0,314** c. Rata-rata PDRB per kapita juta 13,18* 13,28 14,85** Sumber: Bappeda Provinsi DIY Ket: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara IV- 236


% Realisasi 105,31 100,00 111,82


Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.74 Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2011

No

Program/ Kegiatan

1

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Skala Kabupaten/Kota Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga di Bidang Statistik Penyusunan Analisis Makro Ekonomi Daerah

1.1

1.2

1.3

1.4

BAB IV

c) 1.

2. 3.

4.


Keuangan (%)

Fisik (%)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

94,04

100,00

100,00

195.084.050

100,00

85,51

100,00

100,00

Keterangan

sisa lelang 42.185.150

100,00

99,17

100,00

100,00 -

37.880.500

100,00

99,65

100,00

100,00 -

216.761.900

100,00

99,74

100,00

100,00

-

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Urusan statistik di daerah ditangani secara bersama antara BPS, SKPD di daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya, sehingga dalam rangka pertanggungjawaban produk data, sering terjadi perbedaan angka atau data. Sifat data statistik yang dinamis, berakibat pada sulitnya penentuan data akhir secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa data statistik dalam pengadaannya sangat komprehensip, sehingga dalam rangka pengumpulan dan analisis data untuk mendapatkan angka akhir dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini berakibat pada beberapa data penting belum dapat diwujudkan. Sering terjadi tuntutan peraturan perundang-undangan tentang kebutuhan data guna berbagai kepentingan saling tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Hal ini berakibat munculnya ragam data yang sangat banyak, dan menyulitkan dinas, instansi, lembaga terkait penanggung jawab data dalam penyediaannya.


IV-237

BAB IV


Solusi 1. Perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan antar berbagai pemangku TUPOKSI penyedia data, agar terjadi komunikasi yang jelas dalam rangka peningkatan ketepatan, kecepatan dan keakuratan penyediaan data statistik. a. Proporsi tanggung jawab terhadap data oleh para pemangku penyedian data harus lebih ditegaskan, sehingga tidak terjadi duplikasi data, atau bahkan kelangkaan data akibat dari tidak ada yang bertanggungjawab terhadap data-data tertentu. b. Peningkatan anggaran bagi penyediaan data oleh semua penanggungjawab data yang didahului dengan komitmen semua stakeholders terhadap arti penting data dan statistik. c. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang data dan statistik bagi berbagai kepentingan baik peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat maupun daerah, sehingga memudahkan pemahaman, pembangunan dan penyediaan data oleh para pemangku penyediaan data dan statistik.

25. a)

URUSAN KEARSIPAN Kondisi Umum

Urusan kearsipan, Pemerintah Provinsi DIY mengembangkan sistem kearsipan dalam kaitannya dengan penerapan teknologi informasi atau otomasi kearsipan. Tindak lanjut dari penerapan teknologi informasi adalah dengan penyediaan khasanah arsip dalam bentuk digital yang dapat diakses masyarakat secara on line. Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi DIY melalui Badan Perpustakaan melakukan hunting arsip tentang Yogyakarta yang berada di Leiden Belanda untuk dilakukan penjajakan tentang akuisisi ataupun bentuk kerjasama atau MOU dengan Pemerintah Belanda agar Pemerintah Provinsi DIY dapat memiliki arsip ataupun salinan arsip yang ada di Negeri Belanda. Peran lembaga kearsipan di Pemerintah Provinsi DIY mulai tahun 2011 menjadi menonjol karena pengelolaan kearsipan di SKPD menjadi salah satu indikator penilaian capaian kinerja SKPD. Indikator penilaian kinerja SKPD tersebut digunakan sebagai acuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Upaya peningkatan peran arsip dan upaya sosialisasi arsip kepada masyarakat dilaksanakan Pemerintah Provinsi DIY telah dilaksanakan dengan menyelenggarakan pameran arsip di Kraton Yogyakarta. Pameran arsip tersebut dilaksanakan bersamaan dengan diselenggarakannya event ”Sekaten”. Upaya lain yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DIY dalam memasyarakatkan arsip dan perannya adalah menyusun dan menerbitkan Naskah Sumber Arsip edisi ke-7 (2011) dengan mengambil tema ”Pembentukan Pemerintahan Sipil dan Laskar Rakyat di DIY pada awal Kemerdekaan” dan Pembuatan Film Dokumenter Arsip yang mengambil tema ”Sejarah Keistimewaan Yogyakarta”. IV- 238



BAB IV

Adapun capaian kinerja urusan kearsipan Pemerintah Provinsi DIY dapat dipaparkan sebagai berikut: Tabel 4.75 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2010-2011 2011 Capaian No Indikator 2010 Target Capaian % Realisasi 1 Ketersediaan Peraturan Perundang20 14 31 221,43 undangan Kearsipan 2 Rasio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis 20:33 1:1 Sumber: BPAD Provinsi DIY

b)

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.76 Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2011

No

Program/Kegiatan

1

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Digitalisasi Arsip Elektronik Penanganan Arsip Foto Penanganan Arsip Tekstual Pengkajian Dan Pengembangan Bidang Kearsipan Perlindungan Arsip Vital Penilaian Dan Penyusutan Asip Tekstual Penilaian Dan Penyusutan Asip Kartografi Penyusunan Pedoman Arsip Statis Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah Akuisisi Dan Penyelamatan Arsip

1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 1.6 1.7 1.8 2

2.1

2.2 2.3

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Perawatan Dan

Pagu Keuangan (%) Fisik (%) Anggaran Target Realisasi Target Realisasi (Rp) 263.721.675 100,00 97,12 100,00 100,00 21.525.000 40.000.000 60.000.000 39.306.125

Keterangan

100,00 100,00 100,00 100,00

98,10 98,15 94,91 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

-

38.500.100 100,00 49.225.450 100,00

99,55 93,46

100,00 100,00

100,00 100,00

-

15.165.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

40.000.000 100,00

95,87

100,00

100,00

-

515.232.000 100,00

87,03

100,00

100,00

365.350.000 100,00

85,13

100,00

100,00

89.000.800 100,00

97,98

100,00

100,00

Akuisisi dan Penyelamatan Arsip di Leiden Belanda, terdapat efisiensi dari harga tiket riil. -

60.881.200 100,00

82,45

100,00

100,00

sisa anggaran


IV-239

BAB IV

No


Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Realisasi

Fisik (%) Target

Pemeliharaan Arsip Statis

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

3.10 3.11

3.12 3.13

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Penyusunan Dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip Lomba Bidang Kearsipan Pembinaan Kearsipan Statis Di Lembaga Daerah Pembinaan S D M Kearsipan Pengelolaan Arsip Statis Pengelolaan Otomatis Tata Persuratan Pengembangan Khasanah Arsip Digital Promosi Dan Sosialisasi Kearsipan Alih Tulisan Beraksara Jawa Dan Ahli Bahasa Arsip Berbahasa Jawa/ Asing Pembuatan Film Dokumenter Arsip Pemeliharaan rutin/berkala arsip dinamis inaktif tidak teratur Pengelolaan naskah dinas Pembangunan Database Informasi Kearsipan

c)

Keterangan

Realisasi

disebabkan karena optimalisasi tempat pelaksanaan fumigasi. 725.283.575 100,00

96,04

100,00

100,00

36.250.000 100,00

98,35

100,00

100,00

-

25.281.500 100,00 16.334.075 100,00

93,28 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

-

67.574.550 100,00 47.418.150 100,00 34.600.000 100,00

97,61 99,67 99,42

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

-

30.950.000 100,00

98,35

100,00

100,00

-

45.532.900 100,00

89,24

100,00

100,00

-

35.996.300 100,00

100,00

100,00

100,00

-

87.413.500 100,00

91,70

100,00

100,00

-

117.494.000 100,00

95,97

100,00

100,00

-

76.643.600 100,00 103.795.000 100,00

98,27 97,47

100,00 100,00

100,00 100,00

-

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Sampai dengan akhir tahun 2011 belum tersedia gedung depo penyimpanan arsip dinamis dan arsip statis. Saat ini penyimpanan arsip dilakukan di Ruang Hall (terbuka) akibatnya memperpendek umur arsip. Solusi Dilakukan perbaikan dan penyesuaian ruang terbuka tersebut untuk lebih tertutup dengan memberikan sekat-sekat dan penyesuaian suhu ruangan dengan penambahan AC.

IV- 240


PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 26. a)

BAB IV

URUSAN PERPUSTAKAAN Kondisi Umum

Perpustakaan hanya akan berarti bila koleksi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dengan baik, untuk itu penyelenggaraan perpustakaan harus diupayakan agar masyarakat tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DIY untuk mensukseskan hal tersebut adalah dengan melakukan penambahan koleksi. Penambahan tersebut dilaksanakan untuk koleksi yang digunakan dan dilayankan melalui perpustakaan menetap maupun dilayankan dengan lebih mendekatkan kepada masyarakat melalui paket buku maupun perpustakaan keliling. Lebih jauh lagi, koleksi tersebut juga dilayankan dengan melakukan bantuan penambahan koleksi pada perpustakaan desa, puskesmas, maupun perpustakaan masyarakat. Untuk lebih meningkatkan layanan perpustakaan pada masyarakat, pada tahun 2010 dilakukan sertifikasi layanan perpustakaan dengan melakukan perbaikan baik dari sisi fisik, fungsi, maupun administrasi. Pencapaian sertifikasi layanan tersebut terbukti dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008. Tahun 2011 adalah tahun ke-2 Pemerintah Provinsi DIY memperoleh sertifikat Surveylance ISO 9001:2008 untuk pelayanan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY. Tindak lanjut perolehan sertifikat ISO 9001:2008 adalah diadakannya survey kepuasan pengunjung terhadap layanan perpustakaan. Hasil survey yang diperoleh adalah terdapat peningkatan kepuasan pengunjung terhadap layanan perpustakan sebelum dan sesudah diperolehnya ISO 9001:2008 sebesar 65,15%. Layanan perpustakaan kepada masyarakat diyakini juga akan semakin baik dengan dimulainya pembangunan Gedung Perpustakaan Terpadu di kompleks Jogja Expo Centre (JEC) sebagai upaya peningkatan infrastruktur pelayanan. Pembangunan Gedung Perpustakaan Terpadu telah dimulai pada tahun 2011 dengan pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan Pembangunan Gedung Tahap Pertama untuk bangunan konstruksi dasarnya. Layanan urusan perpustakaan kepada masyarakat juga dilengkapi dengan koleksi yang bersifat tematik seperti pustaka tentang kebudayaan Jepang yang dikumpulkan dan dilayanankan dalam bentuk Kyoto Corner. Di samping itu juga telah disediakan koleksi bukubuku kuno yang sudah dialih mediakan dalam bentuk digital, dialih aksarakan dalam tulisan latin, dan dialih bahasakan dalam Bahasa Indonesia yang bertujuan semakin memudahkan pengunjung perpustakaan. Layanan lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya jaringan perpustakaan dengan perguruan tinggi yang ada di Provinsi DIY dalam bentuk katalog bersama yang bersifat on line yang dapat diakses masyarakat melalui internet. Pemerintah Provinsi DIY memberikan layanan trauma healing bagi pengungsi bencana Erupsi Gunung Merapi melalui pelaksanaan urusan perpustakaan. Upaya yang dilaksanakan yaitu dengan mengalokasikan 2 unit perpustakaan keliling di lokasi pengungsian setiap hari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-241

BAB IV


dengan kegiatan berupa pembacaan cerita (story telling) dan penyediaan koleksi yang bersifat menghibur. Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi DIY dalam rangka melaksanakan urusan perpustakaan dapat dipaparkan dalam capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 4.77 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan tahun 2010-2011 2011 Capaian No Indikator Satuan 2010 Target Realisasi % Realisasi 1 Jumlah Perpustakaan Unit 19 20 21 105,00 Berbasis TI 2 Ratio Jumlah Perpustakaan Unit/Orang 1 : 3800 1 : 4000 1 : 2750 145,45 terhadap jumlah penduduk 3 Ratio Jumlah Pemustaka Orang 1 : 2000 1 : 1500 1 : 1200 125,00 terhadap jumlah penduduk 4 Jumlah Anggota Jaringan PT 19 16 21 131,25 Jogja Library 5 Ketersediaan Jogja Study Unit 1 3 2 66,67 Center (Rumah Belajar Modern) 6 Ketersediaan Gedung Induk Unit 1 1 100,00 Perpustakaan Sumber: BPAD Provinsi DIY

b)

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.78 Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2011

No

Program/Kegiatan

1

Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan Minat Dan Budaya Baca Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Kerjasama Perpustakaan Dengan Lembaga Pemerintah/

1.1 1.2

1.3

IV- 242


Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

92,62

100,000

100,00

117.705.000

100,00

98,63

100,000

100,00

-

124.320.000

100,00

97,48

100,000

100,00

-

89.500.000

100,00

96,36

100,000

100,00

-

Keuangan (%)

Fisik (%)


Keterangan


No

1.4 1.5 1.6

1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13

1.14

1.15

1.16 1.17

1.18 1.19 1.20

1.21 2

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%)

BAB IV


Target

Realisasi

Target

Realisasi

156.625.000 63.900.000

100,00 100,00

95,38 100,00

100,000 100,000

100,00 100,00

-

80.000.000

100,00

99,86

100,000

100,00

-

Pelestarian Informasi Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Pengadaan Bahan Pustaka Pengelolaan Bahan Pustaka Pengembangan Jaringan Perpustakaan Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka Pengembangan Koleksi Jogjasiana

131.200.000

100,00

97,91

100,000

100,00

-

108.500.000

100,00

99,91

100,000

100,00

-

592.002.800

100,00

84,70

100,000

100,00

-

53.239.625

100,00

97,84

100,000

100,00

-

168.775.000

100,00

81,45

100,000

100,00

-

58.850.000

100,00

83,45

100,000

100,00

43.833.650

100,00

88,18

100,000

100,00

Pengembangan Layanan Perpustakaan Keliling Pengembangan Otomasi Bahan Pustaka Pengembangan Portal BPAD Pengkajian Dan Pengembangan Bidang Perpustakaan Publikasi Perpustakaan Pengembangan Elektronik Book Pengukuran Kepuasan Pelanggan

257.360.000

100,00

97,57

100,000

100,00

Efisiensi harga tiket Honorarium lembur tidak direalisasikan -

38.258.125

100,00

99,76

100,000

100,00

-

64.325.000

100,00

99,73

100,000

100,00

-

53.775.000

100,00

98,38

100,000

100,00

-

96.350.000

100,00

96,37

100,000

100,00

-

84.700.000

100,00

96,03

100,000

100,00

-

36.115.000

100,00

71,40

100,000

100,00

35.971.250

100,00

100,00

100,000

100,00

efisiensi perjalanan dinas dalam daerah -

7.905.000.000

100,00

77,80

100,000

100,00

Non Pemerintah Layanan Perpustakaan Lomba Perpustakaan Dan Minat Baca Pelestarian Fisik Bahan Pustaka

Penyusunan Bibliografi dan KID Program Pengembangan


IV-243

BAB IV

No

2.1 2.2

2.3

2.4


Program/Kegiatan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Belajar Modern Kajian Sarana dan Fasilitas Perpustakaan Penyusunan Grand Design Pengembangan Perpustakaan Desa

c) 1.

2.

3.

4.

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%)


Target

Realisasi

Target

Realisasi

7.530.000.000

100,00

77,48

100,000

100,00

Sisa lelang

250.000.000

100,00

78,27

100,000

100,00

Sisa lelang

75.000.000

100,00

93,87

100,000

100,00

-

50.000.000

100,00

99,60

100,000

100,00

-

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Jumlah tenaga fungsional tertentu (pustakawan dan arsiparis) yang tersedia masih belum sesuai dengan Pergub Nomor 68/07 jumlah arsiparis 20 orang dan pustakawan 25 orang. Saat ini ada 15 orang tenaga pustakawan dan 12 tenaga arsiparis. Akibat dari kekurangan tenaga fungsional, maka pengelolaan kearsipan dan pelayanan perpustakaan kurang maksimal. Belum rampungnya pembangunan gedung layanan yang representatif, saat ini gedung yang digunakan untuk layanan kurang nyaman, disamping itu daya tampung dan ketahanan gedung/bangunan akibat gempa menjadikan pelayanan kurang nyaman. Pada tahun 2011 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY ditetapkan sebagai Center Of Exellent Budaya Jawa, untuk mendukung CEO tersebut diperlukan dukungan sarana dan prasarana maupun pengembangan serta koordinasi yang pada tahun anggaran ini belum ada. Pengembangan perpustakaan oleh Pemda Provinsi DIY masih kurang menyentuh sampai ke tingkat desa/kelurahan, sehingga pertumbuhan perpustakaan desa/kelurahan masih tersendat-sendat terlebih dalam pengelolaan SDM nya yang belum sepenuhnya diperhatikan melalui APBDes.

Solusi 1. Untuk mengatasi kekurangan tenaga fungsional, BPAD memanfaatkan tenaga teknis yang ada di masing-masing bidang.

IV- 244



BAB IV

2. Pembangunan Gedung Perpustakaan terpadu di Kompleks Jogja Expo Centre (JEC) yang telah dilaksanakan di tahun 2011 sampai dengan pembangunan konstruksi dasar. 3. Langkah yang ditempuh sampai dengan saat ini adalah hanya mengoptimalkan potensi yang ada untuk pemanfaatn sarana dan prasarananya, akan tetapi belum menyentuh sampai dengan koordinasi pusat-pusat budaya Jawa yang ada di masingmasing provinsi se Jawa. 4. Saat ini pengembangan perpustakaan desa/kelurahan terbantu dengan anggaran yang teralokasi melalui dana Dekonsentrasi yang mengembangkan perpustakaan desa/kelurahan secara fisik, sedangkan pengembangan dan pengelolaan SDM nya dilakukan dengan memberikan bimtek maupun pendampingan. Akan tetapi hal ini menyelesaikan permasalahan karena para pengelola perpustakaan tersebut tidak mendapatkan honorarium secara tetap yang dianggarkan baik melalui APBN, APBD maupun APBDes.

B. 1. a)

URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN URUSAN PARIWISATA Kondisi Umum

Provinsi DIY sebagai salah satu provinsi yang memiliki berbagai keistimewaan dengan berbagai potensi yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif dari daerah lain. Keistimewaan tersebut tidak hanya dari segi aspek historis yang dimiliknya tetapi juga berbagai keindahan alam serta keunikan lokal baik budaya serta masyarakatnya. Karakteristik Provinsi DIY dalam keseluruhan area atau lingkup kabupaten yang ada sangat beranekaragam. Hal ini berpengaruh terhadap potensi daya tarik wisata yang ada di tiap daerah. Potensi obyek dan daya tarik Provinsi DIY yang menjadi andalan sampai saat ini serta dikenal luas adalah obyek dan daya tarik budaya. Obyek tersebut berupa bangunan peninggalan sejarah di masa lalu seperti candi dan kraton. Obyek dan daya tarik wisata budaya tersebut sebagian besar terletak di bagian timur wilayah Yogyakarta dan sekitar Kraton. Kondisi obyek dan daya tarik sejarah sampai saat ini sudah banyak yang dikembangkan. Provinsi DIY bagian utara merupakan area pegunungan, mempunyai potensi tinggi sebagai obyek dan daya tarik alam. Di wilayah tersebut terdapat Gunung Merapi yang masih aktif. Pada bagian barat laut juga merupakan area pegunungan, terdapat gunung Menoreh. Pada bagian Tenggara Provinsi DIY terdapat pegunungan Sewu yang merupakan pegunungan gamping yang terdapat sungai bawah tanah, goa, danau dan telaga. Di bagian selatan merupakan area pantai yang terhampar dari timur ke barat. Paling timur merupakan pesisir, dengan karakter berbatu dan pantai berpasir, dan juga berpasir putih serta teluk yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-245

BAB IV


dikelilingi pantai terjal. Menuju arah barat merupakan pantai berpasir yang memanjang dari parangtritis hingga pantai Congot dan muara S. Bogowonto di perbatasan Jawa Tengah. Selain itu DIY juga memiliki obyek dan daya tarik buatan seperti di area perkotaan seperti kawasan pusat belanja malioboro sebagai obyek terkenal yang sampai saat ini masih menjadi tujuan utama kunjungan wisatawan. Sebagaimana diketahui, dengan adanya erupsi Gunung Merapi dalam triwulan terakhir tahun 2010 berdampak terhadap kunjungan wisatawan, penyelenggaraan MICE mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada hal-hal lain seperti lama tinggal wisatawan, pendapatan asli daerah dan tingkat hunian hotel maupun industri pariwisata lainnya. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berlangsung lama sehingga pariwisata yang menjadi salah satu pilar pembangunan DIY diharapkan dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan. Tabel 4.79 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2010-2011 Tahun 2010 Tahun 2011 No Indikator Satuan Target Capaian Target Capaian % Realisasi 1. Rata-rata lama Hari 2,20 1,78 2,40 1,82 75,83 Tinggal Wisatawan 2. JumlahWisatawan Orang 1.554.555 1.456.980 1.710.910 1.607.194 93,94 a. Wisatawan 1.398.877 1.304.137 1.538.765 1.437.629 93,43 Nusantara b. Wisatawan 155.678 152.843 171.425 169.565 98,91 Mancanegara 3. Jumlah MICE Kali 4.950 4.509 5.445 8.693 159,65 4. Jumlah Desa Desa 45 42 47 54 114,89 Wisata 5. PAD Pariwisata Milyar 74,16 65,53 81,57 96,78 * DIY 6. Tingkat Hunian % 60 50,93 65 45,33 69,74 Hotel 7. Jumlah Hotel a. Berbintang Unit 37 37 b. Melati dan Unit 1.011 1.048 Pondok Wisata Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi DIY Ket: * Angka Sementara

IV- 246



BAB IV

Objek dan Daya tarik wisata di Provinsi DIY tersebar di seluruh Kabupaten yang ada dalam berbagai jenis dan jumlahnya. Sampai saat ini, obyek dan daya tarik andalan Provinsi DIY berdasarkan kabupaten meliputi 43 daya tarik wisata di kota Yogyakarta, di Kabupaten Sleman terdapat daya tarik sebanyak 43, di Kabupaten Bantul sebanyak 40, di Kabupaten Kulon Progo terdapat 17 daya tarik wisata dan di Kabupaten Gunungkidul terdapat 23 daya tarik wisata. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat perdesaan telah dilakukan pengembangan desa wisata melalui peningkatan kualitas tampilan potensi (alam dan budaya) dan sumberdaya manusia untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Pengembangan desa wisata sangat potensial bagi kemajuan ekonomi masyarakat karena dapat merasakan langsung kehadiran wisatawan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan sehingga dapat menanggulangi masalah kemiskinan di perdesaan. Desa Wisata yang ada di Provinsi DIY pada tahun 2010 berjumlah 71, namun yang layak untuk dikunjungi sebanyak 42 desa. Pada tahun 2011 desa wisata yang layak diunjungi bertambah menjadi 54 dari jumlah yang ditargetkan sejumlah 47 Desa. Kunjungan wisatawan dalam tahun 2011 sebanyak 1.607.194 orang dari target yang direncanakan dalam RPJMD sebanyak 1.710.910 orang, lebih tinggi dari kunjungan pada tahun 2010 yaitu sebanyak 1.456.980 orang, dengan lama tinggal wisatawan (length of stayLOS) rata-rata 1,82 hari. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan dalam tahun 2011 tersebut didorong pula oleh tingginya frekuensi penyelenggaraan MICE (Meeting, Incentive, Conferrence and Exhibition) di Provinsi DIY yaitu dari target 5.445 kali mencapai 8.693 kali, disebabkan beberapa wisata MICE yang mestinya dilaksanakan pada akhir tahun 2010 karena erupsi Gunung Merapi menjadi dilaksanakan pada tahun 2011. Provinsi DIY memiliki potensi Wisata MICE yang besar karena didukung oleh sarana dan prasarana serta akomodasi yang memadai. Dari tahun ke tahun penyelenggaraan MICE di Provinsi DIY terus meningkat, penyelenggaraan MICE tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga dari mancanegara. Selain hal tersebut, adanya rangkaian acara Pernikahan Agung di Kraton Kasultanan juga menambah jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi DIY. Hotel berbintang tahun 2010 di Provinsi DIY sebanyak 37 buah dengan 4.163 kamar serta hotel Melati dan Pondok wisata sebanyak 1.011 buah dengan 12.162 kamar, sedangkan dalam tahun 2011 hotel berbintang sebanyak 37 buah dengan 3.626 kamar, hotel Melati dan Pondok Wisata sebanyak 1.048 buah dengan 12.307 kamar (termasuk yang belum berijin) dengan tingkat hunian rata-rata 45,33 persen. Kurang tercapainya tingkat hunian hotel dari target RPJMD karena pertumbuhan hotel-hotel berbintang menyebabkan berkurangnya kunjungan ke hotel-hotel Melati dan Pondok Wisata. Selain itu juga tingkat hunian kamar hotel akan padat pada saat high season, sedangkan pada masa low season jumlah kamar yang kosongpun meningkat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-247

BAB IV


Dalam rangka meningkatkan length of stay (LOS) wisatawan, diupayakan penyelenggaraan program/kegiatan yang diharapkan dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan di Yogyakarta seperti pentas seni yang dilaksanakan sepanjang tahun dengan menempati lokasi strategis seperti di Malioboro, Stasiun Tugu, Puro Pakualaman, Bandara Adisucipto dan tempat-tempat lainnya. Penyelenggaraan event-event kepariwisataan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DIY maupun bekerjasama dengan pihak lain tidak hanya berbasis budaya tetapi juga berbagai jenis pertunjukan dalam rangka mendukung terwujudnya posisi Provinsi DIY sebagai destinasi wisata terkemuka di Indonesia maupun Asia Tenggara. Pendapatan Pajak Pembangunan (PP I) dari hotel, restaurant, rumah makan di seluruh wilayah Provinsi DIY (Kab/Kota) pada tahun 2010 sebesar Rp65,53 Milyar sehingga tidak mencapai target RPJMD yang diharapkan sebesar Rp74,16 Milyar. Pada tahun 2011 sampai dengan akhir Desember mencapai Rp96,78 Milyar dari target yang diharapkan sebesar Rp81,57 Milyar. Provinsi DIY pada tahun 2010 memperoleh penghargaan sebagai Provinsi terbaik dalam Pengembangan Pariwisata yang diberikan dalam forum Indonesia Tourism Award (ITA) 2010. Penghargaan tersebut diberikan kepada pemimpin daerah (provinsi, kota dan kabupaten) serta pelaku industri pariwisata yang telah berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan, sedangkan pada tahun 2011 Provinsi DIY juga berhasil meraih penghargaan sebagai Provinsi terbaik dalam Pengembangan Pariwisata Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Majalah SWA bekerjasama dengan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam pengembangan Daerah Tujuan Wisata, dilakukan melalui koordinasi dengan kabupaten/kota untuk mengembangkan obyek yang telah ada dan mendorong terwujudnya obyek wisata baru, di antaranya berupa fasilitasi pelatihan-pelatihan bagi masyarakat sekitar obyek wisata untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kepariwisataan agar masyarakat siap menerima wisatawan yang berkunjung ke daerahnya, seperti fasilitasi pengembangan obyek-obyek wisata yang ada di kabupaten/kota yang rutin diberikan. Selain itu juga memasarkan destinasi pariwisata Provinsi DIY di dalam negeri maupun luar negeri, dengan berpartisipasi dalam suatu event/exhibition tingkat nasional maupun internasional juga melakukan kerjasama dengan swasta (dalam dan luar negeri), dengan Kedutaan Luar Negeri dalam melaksanakan Fam Trip/Fam Tour dan melakukan road show/travel dialog dsb. Sampai sekarang diutamakan untuk membidik pasar wisatawan potensial di kawasan Asia yaitu negara Jepang, China, Korea, Malaysia, Singapura,dan Thailand. Jepang, Malaysia dan Singapura merupakan contoh tiga pasar wisatawan dari kawasan Asia yang potensial karena disamping memiliki kedekatan geografis, hubungan kedekatan emosional, sejarah/budaya dan sebagai sesama negara anggota Asean, EATOF, juga ditunjang adanya penerbangan langsung (direct flight). Sementara itu, untuk kawasan IV- 248



BAB IV

Eropa maupun kawasan lainnya belum menjadi pangsa pasar secara langsung, terkecuali wisatawan dari negara Belanda, Jerman dan Perancis yang dari tahun ke tahun jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta tinggi. Peningkatan pelayanan di Bandara Adisucipto juga menjadi salah satu prioritas. Pemerintah Provinsi DIY dan PT. Angkasa Pura I terus memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh pemakai jasa bandara khususnya wisatawan. Untuk menyebarkan informasi kepariwisataan DIY dan mempermudah/meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan, di Bandara Adisucipto dan Stasiun Kereta Api Tugu Yogyakarta telah disediakan counter Tourist Information Services (TIS) dan Tourist Information Centre (TIC) di kompleks Kantor Gubernuran–Kepatihan, Jalan Malioboro. Selain itu untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi/promosi kepariwisataan DIY di luar provinsi juga mengoptimalkan keberadaan TIC Mitra Praja Utama (MPU) di gedung TIC Kuta- Bali yang tergabung bersama 10 provinsi anggota MPU. Dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi DIY diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam program/kegiatan, telah disusun Draft Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) yang juga merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sehingga diharapkan pembangunan kepariwisataan Provinsi DIY akan lebih terpadu dan terarah karena dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun Rencan Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota. b)

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.80 Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2011

No

Program/Kegiatan

1

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

1.1

1.2

Pagu Keuangan (%) Fisik (%) Anggaran Keterangan Target Realisasi Target Realisasi (Rp) 2.529.589.100 100,00 90,01 100,00 95,02 -

131.486.100 100,00

99,81

100,00

100,00

-

194.005.000 100,00

74,90

100,00

95.00

Sisa anggaran berasal dari Honor narasumber, sewa tempat, SPPD dalam daerah, hidangan rapat dan sisa lelang.


IV-249

BAB IV


No

Program/Kegiatan

1.3

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

1.4

1.5 1.6 1.7

Pengembangan Statistik Kepariwisataan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Pembuatan Bahan-

IV- 250

Pagu Keuangan (%) Fisik (%) Anggaran Keterangan Target Realisasi Target Realisasi (Rp) 129.573.000 100,00 100,00 100,00 100,00 -

1.163.737.000 100,00

84,85

100,00

90,00

- Kegiatan Pameran di Melbourne hanya diijinkan untuk diikuti oleh 1 orang, DIY gagal menjadi ikon karena ketidaktersediaan anggaran sehingga sewa booth dan dekorasi tidak direalisasikan. - Sewa booth di NATAS Singapore terdapat efisiensi (pengurangan harga karena dari instansi pemerintah) - CITM China tidak dapat diikuti karena waktu pelaksanaan dimajukan bulan Oktober sehingga pengurusan ijin mengalami keterlambatan. - Promosi melalui Inflight Malaysia tidak direalisasikan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

30.230.000 100,00

90,55

100,00

100,00

-

78.357.500 100,00

99,56

100,00

100,00

-

442.528.000 100,00

96,27

100,00

100,00

-



No

Program/Kegiatan

Bahan Promosi Kepariwisataan 1.8 Penyusunan dan Penerbitan Tabloid Pariwisata 1.9 Pengelolaan Pelayanan Informasi Pariwisata 1.10 Penyelenggaraan Fam Tour 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 2.2 Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standardisasi 2.3 Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona 2.4 Pengembangan Desa Wisata 3 Program Pengembangan Kemitraan 3.1 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database 3.2 Pengembangan dan Penguatan Litbang Kebudayaan dan Pariwisata 3.3 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata 3.4 Fasilitasi Penyelenggaraan Atraksi Kesenian 3.5 Pengembangan SDM dan Profesionalisme

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

BAB IV


Realisasi

Target

Realisasi

66.719.000 100,00

98,55

100,00

100,00

-

82.895.500 100,00

92,04

100,00

100,00

-

210.058.000 100,00

99,91

100,00

100,00

-

474.896.300 100,00

98,25

100,00

100,00

140.671.500 100,00

96,11

100,00

100,00

-

98.995.300 100,00

99,96

100,00

100,00

-

90.317.500 100,00

96,92

100,00

100,00

-

144.912.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

3.686.438.000 100,00

94,31

100,00

100,00

-

68.455.000 100,00

85,25

100,00

100,00 Efisiensi

579.880.000 100,00

90,46

100,00

100,00

-

21.949.000 100,00

98,99

100,00

100,00

-

227.279.000 100,00

99,93

100,00

100,00

-

37.962.500 100,00

100,00

100,00

100,00

-


IV-251

BAB IV

No


Program/Kegiatan Bidang Pariwisata Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pelaku Wisata Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kepariwisataan Penyelenggaraan Event Kepariwisataan

3.6

3.7

3.8

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target


Realisasi

Target

Realisasi

32.068.000 100,00

99,30

100,00

100,00

-

821.328.500 100,00

98,79

100,00

100,00

-

1.897.516.000 100,00

92,95

100,00

100,00

-

c)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Kepariwisataan Provinsi DIY di tahun 2010 mengalami kendala karena erupsi Gunung api Merapi sehingga segala hal yang berhubungan dengan kepariwisataan di Provinsi DIY seperti kunjungan wisatawan yang berakibat pula pada LOS wisatawan. Pada tahun 2011 pun rata-rata lama tinggal wisatawan juga menurun yang tentu saja akan berimbas pada berbagai capaian kinerja kepariwisataan. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh: 1. Persaingan antar wilayah di Indonesia dalam bidang kepariwisataan 2. Tingkat kejenuhan wisatawan terhadap ODTW yang ada di Provinsi DIY, sebagai akibat kurangnya diversifikasi ODTW yang ada 3. Strategi promosi yang kurang efektif 4. Sarana, prasarana dana komodasi yang belum maksimal, misal kurangnya sarana transportasi ke dan dari ODTW di malam hari 5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Solusi 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan ODTW yang ada serta menemukenali berbagai obyek wisata baru bersama jejaring antar pelaku pariwisata melalui koordinasi, kerjasama dan keterpaduan program/kegiatan secara internal dengan kabupaten/kota sehingga mampu bersaing dengan wilayah lain di Indonesia; 2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas kerjasama dengan berbagai sektor terkait terutama untuk peningkatan potensi lokal yang ada sehingga mampu mempersempit kesenjangan yang mungkin terjadi dengan daerah lain yang memiliki sumberdaya sejenis; 3. Promosi pariwisata Provinsi DIY melalui peningkatan kualitas serta kuantitas event dan atraksi wisata maupun menggandeng media massa baik nasional maupun internasional sehingga diharapkan dapat meningkatkan LOS wisatawan, serta IV- 252



BAB IV

penggunaan media informasi yang lebih cocok untuk saat sekarang, antara lain penyediaan informasi yang up to date dan dapat diakses dengan mudah; 4. Diperlukan komunikasi pemasaran yang terintegrasi dengan menggabungkan beberapa event yang saling berdekatan dalam hal tema dan waktu penyelenggaraan maupun penyelenggaraan event kepariwisataan terpadu yang menjadi icon pariwisata Provinsi DIY sehingga dapat mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama dan 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dan pengelolaan pariwisata yang dimiliki melalui berbagai penyuluhan, pembinaan dan pembimbingan Sadar Wisata maupun Sapta Pesona sehingga menjadikan pariwisata sebagai prioritas pendorong pergerakan ekonomi dalam pembangunan daerah.

2. a)

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Kondisi Umum

Subsektor kelautan dan perikanan berperan penting baik dalam pemenuhan kebutuhan pangan maupun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Subsektor kelautan dan perikanan adalah salah satu pendukung usaha ekonomi masyarakat di Provinsi DIY dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan penggangguran, khususnya pada kawasan perdesaan dan kawasan tertinggal. Pemenuhan kebutuhan akan protein hewani, khususnya ikan, dapat dilihat dengan adanya peningkatan konsumsi ikan per kapita dari tahun ke tahun. Konsumsi ikan per kapita Provinsi DIY selama 3 tahun terakhir menunjukkan trend yang positif. Pada tahun 2008 konsumsi ikan Provinsi DIY sebesar 17,03 kg/kapita/tahun, kemudian meningkat menjadi 19,38 kg/kapita/tahun pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010 meningkat menjadi 22,06 kg/kapita/tahun dan meningkat lagi pada tahun 2011 menjadi 23,01 kg/kapita/tahun. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh gencarnya kegiatan sosialisasi gemar makan ikan di Provinsi DIY.


IV-253

BAB IV


Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY, 2012 Gambar 4.2 Konsumsi Ikan Per Kapita di Provinsi DIY (Kg/Kap/Tahun) Tahun 2008-2011 Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di Provinsi DIY dilakukan melalui peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Meskipun produksi perikanan Provinsi DIY terus mengalami peningkatan sejak tahun 2008 hingga 2011 namun permintaan ikan belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari wilayah Provinsi DIY. Jumlah produksi perikanan Provinsi DIY selama periode 2008-2011 rata-rata sebesar 34.059,65 ton per tahun. Produksi paling tinggi selama periode tersebut adalah pada tahun 2011 yaitu mencapai 49.542,5 ton. Meskipun kenaikan produksi yang sangat signifikan terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar 74,32% dibandingkan tahun 2009. Kenaikan produksi perikanan Provinsi DIY pada tahun 2011 disumbang dari kenaikan produksi perikanan budidaya yang mengalami pertumbuhan 14,12% dan dari perikanan tangkap dengan pertumbuhan sebesar 1,91%. Produksi perikanan budidaya tahun 2011 sebesar 44.542,5 ton, sedangkan produksi perikanan tangkap tahun 2011 sebesar 5.000 ton.

IV- 254



BAB IV

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY, 2012 Gambar 4.3 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Provinsi DIY (ton), 2008-2011 Produksi perikanan di Provinsi DIY didominasi oleh perikanan budidaya. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah, rata-rata kontribusi perikanan budidaya terhadap total produksi perikanan Provinsi DIY mencapai 85,62%, bahkan pada tahun 2011 mencapai 89,91%. Sementara kontribusi perikanan tangkap menurun dari 11,17% pada tahun 2010 menjadi 10,09% pada tahun 2011. Penurunan produksi perikanan tangkap disebabkan sering terjadinya overfishing dan illegal fishing serta tidak adanya restocking di perairan umum, sehingga sumber daya ikan di perairan umum berkurang. Selain itu, faktor cuaca juga sangat mempengaruhi produksi perikanan tangkap di Provinsi DIY. Potensi serta pemanfaatan sumber daya melalui perikanan tangkap masih terus dioptimalkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya baik budidaya air tawar maupun air payau yang banyak tumbuh dan berkembang di Provinsi DIY juga menjadi prioritas dalam pembangunan perikanan dan kelautan di Provinsi DIY. Hal ini dikarenakan perikanan budidaya merupakan kontributor utama dalam produksi perikanan di Provinsi DIY.


IV-255

BAB IV


Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY, 2012 Gambar 4.4 Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya terhadap Total Produksi Perikanan di Provinsi DIY, 2008-2011

Tabel 4.81 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2011 2011 Capaian Indikator Satuan 2010 Target Realisasi % Realisasi

No 1

2

2

3 5

6

Peningkatan Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Peningkatan Sistem Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Peningkatan Jumlah Generasi Muda Cinta Bahari Jumlah Kelompok Wanita Nelayan Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya di Lahan Marginal Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan

IV- 256

Persen

10

20

20

100,00

Persen

45

60

60

100,00

Persen

13

16

16

100,00

Kelompok

50

60

60

100,00

Persen

5

7

9

128,57

Kelompok

25

30

35

116,67



BAB IV

2011

No

Indikator

Satuan

Capaian 2010

Target

Realisasi

% Realisasi

7

Peningkatan Jumlah Masyarakat Pesisir yang Diberdayakan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Konsumsi Ikan per Kapita

Persen

25

30

30

100,00

Ton

20.743

24.239

42.000

173,27

Ton

5.694

6.039

5.000

82,80

Kg/kapita/th

18,66

19,4

23,01

118,61

6

12

200,00

10

15

150,00

8 9 10 11

Persen 4 Luas Potensi Lahan yang Dimanfaatkan 12 Luas Kawasan Persen 5 Konservasi, Restocking, Resensing Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY b)

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.82 Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011

No

Program / kegiatan

1

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok ekonomi masyarakat pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Optimalisasi dan Pengembangan Siswasmas Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Fasilitasi Perijinan Perikanan Tangkap dan Budidaya

1.1

2

2.1 3

3.1



559.991.500

100,00

85,72

100,00

100,00

240.533.900

100,00

97,28

100,00

100,00

240.533.900

100,00

97,28

100,00

100,00

59.268.460

100,00

95,55

100,00

100,00

59.268.460

100,00

95,55

100,00

100,00

Keterangan

Sisa lelang


-

-

IV-257

BAB IV

No 4

4.1 5

5.1 5.2

6 6.1 6.2 6.3

6.4

6.5 6.6 6.7 6.8 7 7.1 7.2

7.3 7.4


Program / kegiatan


Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut Pembinaan Mitigasi 75.691.700 Bencana pada Masyarakat Program Peningkatan 146.032.900 Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Pengembangan Jiwa 52.880.200 Kebaharian Penyelenggaraan Hari 93.152.700 Nusantara (sarasehan bersih pantai, seminar) Program Pengembangan 3.953.964.769 Budidaya Perikanan Pembinaan dan 1.666.446.242 Pengembangan Perikanan Pengendalian Hama dan 127.554.700 Penyakit Ikan Pembinaan Mutu Benih 387.318.712 dan Induk Perikanan dalam rangka YSC Pengemb. Induk, calon 704.195.600 Induk dan bibit unggul di unit Budidaya Air Tawar Pengemb Induk, Bibit 346.612.770 Unggul Budidaya Air Laut Pengemb Induk, Bibit 372.161.825 Unggul Budidaya Air Payau Pengembangan seed center 279.546.500 perikanan Optimalisasi pemanfaatan 70.128.420 pakan ikan alternatif Program Pengembangan 23.838.538.420 Perikanan Tangkap Pengembangan pelabuhan 20.438.635.920 perikanan Pengembangan Usaha 251.519.500 Perikanan Tangkap Skala Kecil Peningkatan Pelayanan PPP 17.081.500 Sadeng Uji coba pengembangan 61.243.500 teknologi alat penangkapan

IV- 258


Keterangan

100,00

99,97

100,00

100,00

100,00

98,34

100,00

100,00

100,00

95,97

100,00

100,00

-

100,00

99,68

100,00

100,00

-

100,00

95,77

100,00

100,00

100,00

95,48

100,00

100,00

-

100,00

99,50

100,00

100,00

-

100,00

84,39

100,00

100,00

Sisa lelang

100,00

98,92

100,00

100,00

-

100,00

98,79

100,00

100,00

-

100,00

96,82

100,00

100,00

-

100,00

98,03

100,00

100,00

-

100,00

97,61

100,00

100,00

-

100,00

97,58

100,00

100,00

100,00

99,06

100,00

100,00

-

100,00

96,43

100,00

100,00

-

100,00

93,56

100,00

100,00

-

100,00

96,34

100,00

100,00

-


-


No 7.5 8

8.1

8.2

8.3

8.4 9

9.1 9.2 9.3

9.4 9.5

9.6 10

10.1

10.2

Program / kegiatan ikan Pengadaan kapal 30 GT bagi nelayan (DAK) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Pengembangan Sistem Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Pengembangan kelembagaan penyuluh swadaya Pengembangan kelembagaan kelompok kelautan dan perikanan Pengembangan kader nelayan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) Monitoring dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Pengembangan Pola Kemitraan antar pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Promosi perikanan dan kelautan / pameran Pengembangan Pengolahan Produk Perikanan dan Kelautan Optimalisasi pemasaran produk perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar Pengembangan Rekayasa teknologi Budidaya Air Laut Sundak Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Tawar

Pagu Anggaran (Rp)

BAB IV



3.070.058.000

100,00

87,89

100,00

100,00

168.659.200

100,00

98,33

100,00

100,00

28.881.500

100,00

93,65

100,00

100,00

-

47.583.700

100,00

99,94

100,00

100,00

-

45.398.300

100,00

97,96

100,00

100,00

-

46.795.700

100,00

99,94

100,00

100,00

-

2.755.792.250

100,00

98,67

100,00

100,00

186.399.500

100,00

95,61

100,00

100,00

-

184.711.750

100,00

99,10

100,00

100,00

-

28.181.700

100,00

99,33

100,00

100,00

-

133.925.100

100,00

99,14

100,00

100,00

-

81.253.700

100,00

99,91

100,00

100,00

-

2.141.320.500

100,00

98,82

100,00

100,00

-

631.773.000

100,00

96,35

100,00

100,00

30.081.500

100,00

94,55

100,00

100,00

-

499.209.500

100,00

96,27

100,00

100,00

-

Keterangan Sisa lelang


IV-259

BAB IV

No 10.3

11

11.1


Program / kegiatan Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Payau Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam Rehabilitasi Ekosistem Pesisir



42.541.700

100,00

96,21

100,00

100,00

42.541.700

100,00

96,21

100,00

100,00

Keterangan -

-

c)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya penanganan urusan kelautan dan perikanan di Provinsi DIY tidak terlepas dari permasalahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi DIY antara lain: 1. Produksi dan produktivitas masih rendah. 2. Produksi perikanan dan kelautan lokal Provinsi DIY belum mampu mengimbangi kebutuhan ikan masyarakat di Provinsi DIY, sehingga 70% kebutuhan produk masih didatangkan dari luar daerah. 3. Overfishing penangkapan di jalur I atau perikanan pantai, berpotensi menurunnya hasil tangkapan para nelayan. 4. Terbatasnya kemampuan nelayan dan pembudidaya ikan dalam tingkat pendidikan serta penguasaan teknik tangkap dan budidaya, serta ketidakmampuan mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi maju, khususnya di bidang aqua bisnis, sehingga mengalami hambatan dalam menghadapi persaingan dengan daerah lain. 5. Masih lemahnya kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan yang menyebabkan terhambatnya upaya meningkatkan pendapatan serta memperbaiki taraf hidup. 6. Sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti terbatasnya pelabuhan perikanan, kapal serta alat tangkap bagi nelayan, sehingga nelayan belum mampu menjangkau jalur yang lebih jauh yang memiliki potensi ikan yang masih banyak. 7. Perubahan iklim global yang sangat mempengaruhi produksi penangkapan di laut. 8. Terbatasnya akses modal nelayan dan pembudidaya ikan. Solusi Untuk mengatasi beberapa masalah tersebut, perlu ditempuh beberapa langkah pemecahan sebagai berikut: 1. Inventarisasi potensi Sumber Daya Perikanan secara detil baik untuk penangkapan maupun budidaya. Untuk penangkapan mencakup jenis, potensi, Maximum IV- 260



2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

BAB IV

Sustainable Yield (MSY), Optimum Sustainable Yield (OSY), musim, dan daerah penangkapan. Untuk budiaya meliputi potensi lahan, sumber air, kesesuaian lahan untuk tiap jenis usaha budidaya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan (jalan, saluran irigasi, benih, pakan dan obat ikan). Segera membangun dan menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan setiap jenis usaha perikanan dan kelautan. Seluruh subsistem usaha perikanan dibangun secara simultan karena sifat usaha perikanan yang relatif cepat menghasilkan (quick yielding) dan merupakan produk yang mudah rusak (perishable good). Pembangunan sentra produksi perikanan harus didukung ketersediaan sarana produksi, pengolahan, pemasaran, dan prasarana pendukung. Apabila tidak, proses produksi tidak akan jalan, atau kualitas produk turun, tidak dapat dipasarkan karena tidak mampu bersaing, atau harga rendah karena menjadi trash fish atau jadi produk olahan tradisional yang harganya sangat rendah, dan tidak memberikan nilai tambah (value added). Akibatnya tujuan pembangunan perikanan tidak akan tercapai termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait secara terpadu baik di tingkat pusat, daerah maupun antara pusat dan daerah (horizontal dan vertikal). Peningkatan kapasitas sumber daya nelayan dan pembudidaya ikan melalui peningkatan kemampuan penguasaan teknologi, kewirausahaan, dan menajemen usaha, sehingga mampu membentuk nelayan dan pembudidaya ikan yang berkualitas dan mampu menguasai dan menerapkan teknologi, serta mampu mengelola usahanya secara efektif dan efisien. Peningkatan dan penguatan kelembagaan nelayan serta pembudidaya ikan, baik pembenihan maupun pembesaran, serta kelembagaan usahanya, yang dapat berfungsi sesuai peran masing-masing, sehingga sistem usaha aqua bisnis dapat berjalan secara optimal dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan. Penyelesaian pembangunan pelabuhan perikanan pantai di Glagah, sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk kapal 30 GT. Dengan demikian, produksi perikanan tangkap dapat meningkat serta dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat, yang sampai saat ini belum bisa terpenuhi oleh produksi lokal. Peningkatan pengetahuan masyarakat nelayan melalui berbagai macam kegiatan pelatihan di antaranya pengolahan hasil perikanan, permesinan dan docking magang nelayan dalam mengantisipasi perubahan iklim serta agar dapat memperkirakan lokasi penangkapan secara aman. Peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan lembaga keuangan untuk mengakses modal bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan, baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasaran hasil kelautan dan perikanan.


IV-261

BAB IV


3. a)

URUSAN PERTANIAN Kondisi Umum Sektor pertanian berperan sangat strategis dalam struktur perekonomian Provinsi DIY, dalam hal penyediaan bahan pangan baik nabati maupun hewani, penyediaan lapangan kerja, sekaligus pemenuhan input bagi sektor industri pengolahan. Kontribusinya terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DIY terbesar ketiga setelah sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pembangunan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan sub-sektor pendukungnya, menjadi tanggung jawab tiga pilar, yakni pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pembangunan sektor ini diarahkan pada terwujudnya pertanian yang bersifat komersial dan efisien, dengan menerapkan prinsipprinsip pengetahuan dan teknologi tepat, yang berimplikasi pada peningkatan daya saing, pendapatan dan nilai tambah. Hasil dari pembangunan sektor pertanian, secara umum terjadi peningkatan produksi komoditas subsektoral (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) sekaligus peningkatan kesejahteraan petani, yang diukur dari besaran nilai tukar petani yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja pembangunan sektor pertanian sebagaimana ditargetkan dalam dokumen RPJM Provinsi DIY tahun 20092013, yang meliputi perkembangan aktivitas kelembagaan petani, nilai tukar petani, peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, dan perkembangan luas lahan produktif sehubungan dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan. Penyusutan lahan produktif merupakan salah satu tantangan pembangunan pertanian di Provinsi DIY. Akibat kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, dengan laju 0,42% per tahun. Meskipun alih fungsi lahan lebih banyak terjadi pada lahan marjinal tadah hujan dengan frekuensi tanam dan produktivitas rendah, hal ini tetap merupakan tantangan cukup berarti serta menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan laju pertumbuhan sektor pertanian. Gambaran luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan tahun 2010-2011 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 4.83 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2010-2011 Produktivitas Luas Panen (ha) Produksi (ton) (ku/ha) No Komoditas 2010 2011* 2010 2011* 2010 2011* 1. Padi sawah 106.907 107.990 60,50 60,51 646.816 653.434 2. Padi ladang 40.151 42.837 44,10 44,24 177.071 189.500 IV- 262



No

Komoditas Total padi

Luas Panen (ha) 2010 2011* 147.058 150.827 86.837 69.768

3. Jagung 4. Kedelai 33.572 28.988 5. Kacang Tanah 58.780 59.498 6. Kacang Hijau 1.024 614 7. Ubi Kayu 62.563 62.414 8. Ubi Jalar 599 413 9. Sorghum 724 305 Sumber: Dinas Pertanian Provinsi DIY Ket: * Angka Sementara

Produktivitas (ku/ha) 2010 2011* 56,02 55,89 39,80 11,39 10,02 5,96 178,17 108,25 3,15

BAB IV

Produksi (ton) 2010 823.887

2011* 842.934

41,80 345.576 11,31 38.244 10,76 58.918 6,04 610 139,01 1.114.665 110,99 6.484 3,15 228

291.596 32.795 64.046 371 867.596 4.584 96

Padi merupakan tanaman pangan strategis. Produksi padi tahun 2011 meningkat sebesar 2,31% dari produksi tahun 2010. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan luas panen padi sawah dan padi ladang disertai dengan peningkatan produksi per satuan luas lahan (produktivitas). Peningkatan luas panen berasal dari kenaikan indeks pertanaman padi ladang, yang semula tanam satu kali menjadi dua kali dalam setahun. Sementara itu peningkatan produktivitas merupakan hasil dari upaya-upaya terobosan penerapan teknologi budidaya, antara lain: Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), fasilitasi penyediaan sarana produksi berupa Bantuan Langsung Benih Unggul, subsidi pupuk anorganik dan penerapan pemupukan berimbang. Pada tahun 2011, produksi jagung mengalami penurunan dari produksi tahun sebelumnya, meskipun produktivitas meningkat sebesar 5,03%. Selama tahun 2011, terjadi penurunan luas panen jagung akibat pergeseran preferensi petani ke tanaman kacang tanah, padi dan komoditas hortikultura. Selain itu, sebagian pertanaman jagung dipanen muda untuk dijual sebagai pakan ternak karena dipandang lebih menguntungkan bagi petani penanam. Peningkatan produktivitas jagung dimungkinan oleh penerapan teknologi sebagai hasil dari penyelenggaraan SLPTT dan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung peningkatan produktivitas jagung. Sementara itu, produksi kedelai pada 2011 mengalami penurunan akibat penurunan luas panen, karena petani beralih ke tanaman kacang tanah, padi, dan komoditas hortikultura. Patut dicatat, bahwa minat petani untuk menanam kedelai menurun karena harga pasar kurang menguntungkan. Pada tahun 2011 produksi kacang tanah meningkat sebagai hasil dari peningkatan luas panen. Minat petani meningkat untuk mengusahakan komoditas ini, sehubungan dengan harga kacang tanah di pasaran lebih menguntungkan dibanding palawija lainnya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-263

BAB IV


yang memberi insentif tersendiri bagi petani dalam hal penerapan teknologi peningkatan produksi. Produksi ubi kayu menurun akibat curah hujan rendah pada bulan-bulan pembentukan umbi. Ubi kayu pada umumnya ditanam pada lahan kering tadah hujan. Akibatnya, umbi tidak terbentuk secara optimal (berukuran kecil). Selain itu, petani tidak melakukan pemupukan secara khusus untuk ubi kayu. Pemupukan dilakukan bersama-sama tanaman lain, sehingga tanaman ubi kayu harus berkompetisi dalam pengambilan unsur hara bagi pertumbuhan dan pembentukan umbi. Produktivitas ubi kayu yang rendah karena perilaku petani yang menggunakan benih/stek yang berasal dari tetua yang sama selama bertahun-tahun. Luas panen ubi kayu juga mengalami penurunan pada tahun 2011 akibat desakan dari perluasan areal tanam padi ladang. Tanaman unggulan hortikultura di Provinsi DIY meliputi cabe merah, bawang merah, salak, jahe dan pisang, dengan sentra produksi masing-masing sebagai berikut: cabe besar di Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul; bawang merah di Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul; salak di Sleman dan Kulon Progo; jahe di Kulon Progo dan pisang Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman dan Bantul. Luas panen dan produksi tanaman hortikultura pada tahun 2010 dan 2011 selengkapnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Tabel 4.84 Luas Panen dan Produksi Komoditas Hortikultura di Provinsi DIY, 2010-2011 Luas Panen Produksi No Komoditas Satuan 2010 2011* Satuan 2010 2011* 1. Cabe besar ha 2.239 2.453 ton 13.049 14.404 2. Bawang ha 2.027 1.269 ton 19.950 3.953 3. Salak rumpun 4.789.215 3.639.296 ton 57.801 25.807 4. Jahe m2 1.034.486 1.085.104 kg 1.843.714 2.021.218 5. Pisang rumpun 1.075.047 975.987 ton 50.829 38.976 Sumber: Dinas Pertanian Provinsi DIY Keterangan : * angka sementara Secara umum produksi komoditas unggulan tanaman hortikultura pada tahun 2011 mengalami kenaikan dari produksi tahun 2010 khususnya pada cabe besar dan jahe. Hal ini disebabkan oleh berbagai upaya penerapan teknologi budidaya sesuai dengan prinsip cara budidaya yang baik (good agriculture practices/GAP) dan prosedur operasional standar (SOP), fasilitasi penyediaan sarana prasarana, dan penanganan pasca panen yang lebih baik. Di samping itu dalam kurun 2011 Pemerintah Provinsi DIY menyediakan skema pembiayaan Dana Penguatan Modal Pemasaran Hasil Pertanian (DPM-PHP) yang memberikan insentif bagi peningkatan produksi hortikultura.

IV- 264



BAB IV

Di antara komoditas unggulan di atas, bawang merah, salak dan pisang mengalami penurunan. Penurunan produksi bawang merah terjadi sebagai dampak dari bencana banjir pada bulan Februari-Maret 2011 yang melanda sentra produksi di Bantul. Sementara itu, penurunan produksi salak terjadi sebagai dampak jangka panjang erupsi Merapi. Sedangkan penurunan produksi pisang disebabkan oleh serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Data populasi ternak strategis dan unggulan di Provinsi DIY tahun 2010-2011 diperlihatkan pada tabel berikut: Tabel 4.85 Populasi Ternak Provinsi DIY, 2010-2011 Jumlah (ekor) No. Jenis Ternak 2010 2011 1. Sapi Potong 290.949 313.759 2.

Sapi Perah

3.466

3.479

3. Kambing 331.147 Sumber: Dinas Pertanian Provinsi DIY

338.691

Sapi potong yang merupakan komoditas ternak strategis di Provinsi DIY terus dikembangkan untuk mendukung keberhasilan Program Swasembada Daging Sapi–Kerbau (PSDSK). Kawasan pengembangan sapi potong berada di Kabupaten Gunungkidul dengan populasi 43-45% dari total populasi sapi potong di Provinsi DIY. Komoditas unggulan ternak Provinsi DIY adalah sapi perah dan kambing. Sentra produksi utama sapi perah berada di Sleman, sedangkan sentra populasi kambing berada di Kulon Progo. Dari tabel di atas terlihat bahwa populasi sapi potong, sapi perah dan kambing tahun 2011 meningkat dari populasi tahun 2010, masing-masing sebesar 7,8%, 0,8% dan 2,28%. Kenaikan populasi tersebut erat kaitannya dengan keberhasilan upaya peningkatan populasi dan kesehatan hewan, antara lain: inseminasi buatan, penanggulangan penyakit reproduksi dan penanganan kesehatan ternak, fasilitasi perbaikan perbibitan ternak, peningkatan kualitas sapi lokal, peningkatan kualitas pakan (hijauan maupun pakan tambahan), serta penyelamatan ternak betina produktif. Secara khusus kenaikan populasi kambing didorong oleh perbaikan manajemen pemeliharaan melalui penerapan kandang “panggung”, harga kambing yang relatif stabil, di samping adanya insentif kenaikan harga susu kambing. Pemerintah Provinsi DIY mengusahakan pelaksanaan upaya-upaya di atas melalui penyediaan dana Bantuan Sosial dan penggalangan komitmen perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-265

BAB IV


Sementara itu pada subsektor perkebunan, pembangunan perkebunan diarahkan menuju agribisnis perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pembangunan perkebunan menggunakan pendekatan wilayah, yaitu fokus pada pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan (cluster) dengan pendekatan multiyears, berkelanjutan dan keterpaduan, sinergi antara stakeholders dan instansi terkait, berskala ekonomi dan berorientasi bisnis. Dalam pengembangan komoditas harus terpadu dari hulu sampai hilir mulai dari sarana prasarana, budidaya, kelembagaan sampai dengan pengolahan dan pemasarannya. Usaha perkebunan yang berbasis cluster diharapkan dapat menunjukkan kemampuannya secara berkesinambungan untuk menghasilkan nilai tambah yang memadai, mampu menyerap tenaga kerja dan responsif terhadap pemanfaatan inovasi teknologi. Agribisnis perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan, akan dapat diwujudkan apabila tercapai peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk yang dihasilkan, pengolahan dan pemasaran hasil yang memadai serta tingkat efisiensi usahatani dapat tercapai. Penerapan agribisnis ini dapat diciptakan apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh petani dapat memenuhi tingkat intensifikasi usahatani yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi tepat guna serta tingkat kemampuan petani dan kelembagaan petaninya di dalam mengakses pemenuhan kebutuhan agribisnis juga memadai. Di sisi lain efisiensi usahatani akan dapat tercapai apabila produksi yang tinggi tersebut dapat diimbangi dengan biaya produksi yang sekecil mungkin dengan peluang pasar yang baik serta dicapai tingkatan dengan harga yang wajar. Prioritasnya di Provinsi DIY dengan berbagai keterbatasan terkait potensi sumberdaya alam, maka langkah strategis yang harus diupayakan adalah mendorong tercapainya peningkatan produktifitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk memenuhi permintaan pasar. Dalam rangka mewujudkan agribisnis perkebunan yang berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai yaitu (1) mewujudkan peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk perkebunan; (2) Mewujudkan peningkatan peberdayaan dan kelembagaan petani kebun. (3) Mewujudkan peningkatan kualitas manusia perkebunan. Adapun ruang lingkup pembangunan perkebunan meliputi kegiatan intensifikasi peremajaan dan diversifikasi tanaman perkebunan, peningkatan peran serta dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan perkebunan, penerapan agribisnis perkebunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Pemerintah Provinsi DIY berkomitmen untuk membentuk pusat perbenihan (seed center) di Yogyakarta dengan nama Jogja Benih (JB), dengan pertimbangan bahwa produksi benih/bibit merupakan salah satu sub sistem agribisnis yang mempunyai nilai tambah (value added) lebih tinggi dibandingkan dengan subsistem budidaya, terkait dengan dunia usaha, dan mempunyai peluang usaha yang cukup terbuka. Gagasan awal JB dimulai tahun 2004 dengan penyebutan awal Jogja Seed Center, dalam rangka peningkatan nilai tambah sektor pertanian secara berkelanjutan, yang IV- 266



BAB IV

berangkat dari pemikiran: (1) kepemilikan lahan relatif sempit, rata-rata <0,3 Ha; (2) potensi perbenihan/perbibitan di Yogyakarta sangat kaya, beragam dan unggul, memiliki plasma nutfah sebagai sumber genetika yang khas; (3) Provinsi DIY memiliki sejumlah pelaku usaha bidang perbenihan/perbibitan dengan kekuatan kelembagaan perbenihan/perbibitan, baik dari unsur Pemerintah, Swasta dan pihak-pihak yang peduli pada pengembangan perbenihan/perbibitan; (4) masih terjadi ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan benih/bibit dalam dimensi 7 tepat (jenis, varietas, jumlah, tempat, waktu, harga, dan mutu). Saat ini, fungsi produksi dan distribusi benih/bibit di Provinsi DIY dilaksanakan oleh: (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan Provinsi DIY, (2) penangkar benih/bibit, (3) dunia usaha, (4) BUMN, bahkan PMA yang masing-masing mempunyai pangsa pasar yang berbeda. Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta (Jogja Benih), diharapkan tumbuh suatu entitas yang mampu menjadi payung sekaligus mengampu keseluruhan aspek perbenihan/perbibitan komoditas tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan, perikanan maupun peternakan, yang selama ini sudah ditangani oleh masing-masing UPTD dari SKPD yang sesuai dengan fungsinya sekaligus sebagai sumber daya penghasil PAD. Integrasi penanganan benih beberapa komoditas sekaligus ke dalam satu lembaga bersama akan memungkinkan percepatan bersama kinerja maksimal masing-masing unit kerja. Dengan demikian, urusan masing-masing unit kerja tidak berubah, hanya dilakukan penajaman peran, mengingat masing-masing komoditas menuntut adanya pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. Tahun 2010 telah dibangun website Jogja Benih, yang memuat materi-materi perbenihan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, yang telah dipublikasikan dengan alamat http://www.jsc.jogjaprov.go.id. Website ini dirancang untuk menjalankan fungsi-fungsi: diseminasi teknologi perbenihan/perbibitan; pembinaan dan konsultasi perbenihan/perbibitan; pembentukan jejaring perbenihan/perbibitan, promosi, penyediaan jasa layanan transaksi on-line dan e-marketing. Sampai dengan akhir tahun 2011 jumlah pengunjung web ini sebanyak 10.978 orang. Tahap selanjutnya dari implementasi Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2011 tentang Jogja Benih adalah pengadaan kantor Sekretariat Jogja Benih dan peningkatan kapasitas unit produksi benih milik Pemerintah Provinsi DIY yang akan mulai diwujudkan pada tahun 2012. Indikator keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang langsung terkait dengan tujuan peningkatan kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Variabel ini merupakan perbandingan antara indeks/nilai yang diterima petani (IT) dengan indeks/nilai yang dibayarkan oleh petani (IB) dalam melaksanakan usahataninya. NTP Provinsi DIY pada akhir tahun 2011 sebesar 114,89 yang berarti lebih tinggi dibanding NTP akhir tahun 2010 sebesar 112,70. NTP yang tinggi ini dipicu oleh harga komoditas yang stabil tinggi. Hal ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-267

BAB IV


menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan pilihan mata pencarian yang menguntungkan bagi masyarakat Provinsi DIY. Terlebih dengan penajaman peran subsistem agribisnis hilir (pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian), akan diperoleh nilai tambah dan peningkatan pendapatan sangat signifikan bagi pelaku usahatani. Penyusutan lahan pertanian produktif terus terjadi, dampak langsung yang timbul adalah pengkerutan skala usaha per individu petani dengan akibat inefisiensi pengelolaan usahatani, serta kerusakan atau mal-fungsi jaringan irigasi tingkat usahatani maupun tingkat desa. Dalam jangka panjang dikuatirkan terjadi penurunan kapasitas penyediaan pangan bagi penduduk Provinsi DIY. Guna mengendalikan laju konversi lahan pertanian ke non pertanian, Pemerintah Provinsi DIY telah melakukan serangkaian upaya berikut: 1) fasilitasi input usahatani bagi petani di lahan sawah dengan laju konversi tinggi, berangkat dari asumsi bahwa konversi lahan terjadi akibat kesulitan memenuhi kebutuhan sarana produksi; 2) penggantian lahan puso, yaitu lahan yang mengalami gagal panen akibat eksplosi serangan hama atau bencana alam, dengan dana bersumber dari APBD maupun dari APBN; 3) sertifikasi lahan produktif secara cuma-cuma, bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional; 4) dari sisi regulasi, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai tindaklanjut dari terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Upaya-upaya di atas dapat dirasakan keberhasilannya dengan melihat angka pemanfaatan lahan produktif yang besarnya lebih dari dua kali lipat dari capaian tahun sebelumnya dan dari target tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan usahatani di lahan-lahan produktif, khususnya sawah, masih cukup tinggi dan menjanjikan. Dengan demikian, alasan alih fungsi lahan untuk kepentingan non pertanian sebetulnya dapat dicegah melalui upaya terus-menerus yang memberi insentif bagi pemilik dan pengusaha lahan pertanian untuk memanfaatkan lahan secara optimal. Secara ringkas, kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Provinsi DIY selama tahun 2011, dengan perbandingan kinerja tahun 2010, dapat diikhtisarkan pada tabel berikut: Tabel 4.86 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2010- 2011 No 1. 2. 3.

Indikator Berkembangnya aktivitas kelembagaan petani Nilai Tukar Petani Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan

IV- 268

Satuan Gapoktan Persen

Capaian 2010

2011

20

Target 20

112,74 -0,56

106,78 0,72

Persen


Realisasi % Realisasi 20 100,00 114,89 -0,37

107,60 -51,39


No

Indikator

Satuan

4.

Peningkatan Produksi Hortikultura 5. Peningkatan Populasi Ternak Persentase Produksi dan Mutu 6. Produk Komoditas Perkebunan 7. Konversi Lahan 8. Luas Wilayah Produktif Sumber: Dinas Pertanian Provinsi DIY

b)

No 1 1.1 1.2

1.3

1.4

Capaian 2010

BAB IV

2011 Target

Realisasi % Realisasi 4,13 206,50

4,29

2

Persen Persen Persen

0,52 0,61

1,95 0,7

6,64 2,95

340,51 404,00

Persen Persen

0,36 26,33

0,49 26,33

0,49 59,92

100,00 227,57

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.87 Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2011 Program /Kegiatan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Pengembangan Hortikultura di Lokasi Integrated Farming Fasilitasi Dana Penguatan Modal Hasil Pertanian (DPMPHP)

Pengembangan Kelembagaan Pasca Panen dan Pelaku Usaha Olahan Hasil Pertanian

1.5 Pengembangan Perbenihan Padi di Tingkat Petani


Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

81,32

100,00

99,29

65.072.770

100,00

98,47

100,00

100,00

-

81.272.300

100,00

89,64

100,00

100,00

Ada selisih harga di pasaran

113.890.500

100,00

88,95

100,00

100,00

efisiensi biaya konsumsi pertemuan kelompok karena ada ‘share’ dari kabupaten dan efisiensi sewa gedung karena dilaksanakan di kantor dinas.

75.190.000

100,00

98,88

100,00

100,00

-

220.779.150

100,00

52,92

100,00

95,00

Ada perbedaan harga pada saat perencanaan dan pelaksanaan

Keuangan (%)



IV-269

BAB IV


No

Program /Kegiatan

1.6

Pemberdayaan Penangkar Benih Tanaman Pangan Pengembangan Benih Sayuran di Tingkat Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1.7 2 2.1

2.2 2.3 2.4 2.5

2.6

2.7

2.8 2.9

2.10 2.11

2.12 3

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Sistem Informasi Pasar Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Fasilitasi Sarana Produksi Tanaman Garut Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Produksi Pertanian Peningkatan Mutu Hasil Pertanian SNI (Pangan, Horti, Ternak) Pengembangan Benih Hortikultura Penyediaan Benih dan Pengembangan Jabal Kedelai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Pembenahan Lahan Pembibitan Unit Produksi Ngipiksari Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

3.1


Target

Realisasi

Target

Realisasi

100,00

92,66

100,00

100,00

-

79.205.000

100,00

92,66

100,00

100,00

-

2.034.937.985 100,00

96,67

100,00

100,00

-

Keuangan (%)

Fisik (%)

86.706.250

100,00

88,28

100,00

100,00

36.142.000

100,00

99,17

100,00

100,00

efisiensi honor narasumber, peserta, konsumsi. -

95.031.250

100,00

94,57

100,00

100,00

-

77.626.000

100,00

98,62

100,00

100,00

-

30.810.000

100,00

92,68

100,00

100,00

-

31.818.100

100,00

87,95

100,00

100,00

ada selisih harga di pasaran

75.383.400

100,00

100,00

100,00

100,00

-

308.413.225

100,00

98,43

100,00

100,00

-

136.555.750

100,00

98,75

100,00

100,00

-

829.878.560

100,00

97,02

100,00

100,00

-

147.000.000

100,00

93,18

100,00

100,00

-

179.573.450

100,00

97,93

100,00

100,00

-

569.798.940

100,00

90,45

100,00

100,00

420.490.190

100,00

87,31

100,00

100,00

108.228.000

100,00

99,48

100,00

100,00

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah 3.2

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pemasaran

IV- 270

Keterangan


ada efisiensi belanja publikasi, cetak dan sewa tempat. -


No

3.3 4

4.1 5 5.1

Program /Kegiatan Hasil Pertanian Penyebarluasan Informasi Perbenihan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Fasilitasi PENAS dan PEDA Program Peningkatan Produksi Pertanian Fasilitasi Subsidi Pupuk Organik

5.2

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%)

Fisik (%)

5.4 5.5

5.6

5.7

5.8 5.9 5.10 5.11 5.12

6

6.1

Pemberdayaan P3A dan Peningkatan Jaringan Irigasi Penerapan GPP Komoditas Unggulan Bimb. dan Fasilitasi Sarana Pengendalian OPT dan Brigade Proteksi Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Berkelanjutan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Pangan dan Horti Fasilitasi Lahan Pertanian Berkelanjutan Pembinaan Pengedar dan Pengawasan Mutu Benih Sertifikasi Padi, Palawija dan Bibit Ternak Pengembangan Buah, Sayur dan Biofarmaka Fasilitasi Sarana Laboratorium dan Lahan Praktek Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pencegahan dan

Keterangan

Target

Realisasi

Target

Realisasi

41.080.750

100,00

98,77

100,00

100,00

121.819.800

100,00

97,78

100,00

100,00

121.819.800 100,00 2.411.487.400 100,00

97,78 91,46

100,00 100,00

100,00 100,00

-

-

288.061.600

100,00

93,57

100,00

100,00

-

57.300.000

100,00

83,40

100,00

100,00

655.539.100

100,00

98,74

100,00

100,00

ada efisiensi biaya pemeliharaan alat lab/kalibrasi alat. -

32.556.800

100,00

99,29

100,00

100,00

-

168.458.400

100,00

95,45

100,00

100,00

-

91.160.000

100,00

99,48

100,00

100,00

-

134.000.000

100,00

99,38

100,00

100,00

-

403.709.400

100,00

70,36

100,00

100,00

45.392.200

100,00

86,42

100,00

100,00

Efisiensi biaya sertifikasi tanah Efisiensi

27.238.550

100,00

98,09

100,00

100,00

-

399.683.950

100,00

93,59

100,00

100,00

-

108.387.400

100,00

92,10

100,00

100,00

-

584.702.400

100,00

96,56

100,00

100,00

291.415.400

100,00

94,28

100,00

100,00

Operasional Laboratorium 5.3

BAB IV

-


IV-271

BAB IV

No

6.2

7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

7.8 8

8.1 8.2 8.3 8.4


Program /Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Pemeliharaan Kesehatan 293.287.000 100,00 dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Program Peningkatan 3.112.863.250 100,00 Produksi Hasil Peternakan Pengembangan Ternak 47.373.050 100,00 Kambing Pengembangan Ternak Sapi 67.997.000 100,00 Perah Pengembangan Ternak Sapi 137.509.100 100,00 Potong Pengembangan Ternak 115.705.000 100,00 Unggas Pengembangan Aneka 16.255.000 100,00 Ternak Penelitian dan Pengolahan 401.720.700 100,00 Gizi dan Pakan Ternak Pengembangan Produksi 1.575.151.250 100,00 Semen Beku Sapi

Pengembangan Pembibitan Ternak Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani Diklat Agribisnis Hortikultura Apresiasi Perencanaan Diklat Evaluasi Pasca Latihan Diklat Tata Guna Air Bagi

IV- 272


Realisasi

Target

Realisasi

98,83

100,00

100,00

87,70

100,00

99,38

98,14

100,00

100,00

-

95,13

100,00

100,00

-

71,33

100,00

100,00

Efisiensi

98,24

100,00

100,00

-

99,98

100,00

100,00

-

99,84

100,00

100,00

-

79,19

100,00

95,00

Pengadaan pedet hasil embrio transfer (ET) dari masyarakat sebanyak dua ekor tidak dapat dilaksanakan karena dua ekor pedet hasil ET di peternak belum sampai umur sapih sudah mati. -

-

751.152.150

100,00

98,83

100,00

100,00

502.301.700

100,00

95,11

100,00

100,00

63.205.950

100,00

99,92

100,00

100,00

-

68.478.750

100,00

88,60

100,00

100,00

Efisiensi

28.208.625 29.512.375

100,00 100,00

92,52 86,19

100,00 100,00

100,00 100,00

-



No

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 9 9.1

9.2

10

10.1

11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Program /Kegiatan Petugas Pengkajian Kediklatan Temu Teknis Teknologi Pertanian Pelatihan Kader Kesehatan Hewan Diklat Pemandu SLPHT dan SL Iklim Diklat Manajemen Kelembagaan Petani Diklat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan Peningkatan Kemampun Lembaga Petani Perkebunan Pengembangan Tanaman Perkebunan pada Lahan Marginal Program Peningkatan Pemasaran Dan Distribusi Hasil Perkebunan Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah Program Pemanfaatan Teknologi Dan Peningkatan Produksi Perkebunan S L - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (Dana Cukai) Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Lahan Dan Air Intensifikasi Tanaman Perkebunan Pada Lahan Marginal Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan (Dana Cukai) Pelatihan Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Pelatihan Teknis Budidaya

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%)

BAB IV


Target

Realisasi

Target

Realisasi

30.933.375 26.900.200

100,00 100,00

98,12 99,11

100,00 100,00

100,00 100,00

-

121.667.000

100,00

94,64

100,00

100,00

-

27.300.000

100,00

99,18

100,00

100,00

-

38.031.325

100,00

93,51

100,00

100,00

-

68.064.100

100,00

99,31

100,00

100,00

-

193.558.050

100,00

91,11

100,00

100,00

134.862.150

100,00

94,61

100,00

100,00

58.695.900

100,00

83,07

100,00

100,00

134.722.450

100,00

92,97

100,00

100,00

134.722.450

100,00

92,97

100,00

100,00

1.303.439.590 100,00

95,73

100,00

100,00

-

-

212.761.200

100,00

100,00

100,00

100,00

-

77.279.950

100,00

99,48

100,00

100,00

-

55.819.850

100,00

99,00

100,00

100,00

-

61.811.940

100,00

93,61

100,00

100,00

-

116.617.100

100,00

97,50

100,00

100,00

-

173.993.200

100,00

93,57

100,00

100,00

-


IV-273

BAB IV

No

11.7 11.8 11.9 11.10

11.11

11.12

11.13

11.14 11.15


Program /Kegiatan Perkebunan Sesuai GAP (Dana Cukai) Pemeliharaan Kebun Dinas Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Pengembangan dan Pemeliharaan Kebun Benih Perkebunan Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Perkebunan Peramalan, Pengamatan, Analisa dan Rekomendasi Pengendalian OPT Perkebunan Perlindungan Perbenihan Varietas Unggul / Lokal (Dana Cukai) Rehabilitasi Tanaman Perkebunan S L - P H T Komoditas Tembakau (Dana Cukai)

c) 1.

2.

IV- 274

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%)


Target

Realisasi

Target

Realisasi

25.894.500 64.257.400

100,00 100,00

85,56 99,77

100,00 100,00

100,00 100,00

-

95.401.400

100,00

93,27

100,00

100,00

-

25.354.200

100,00

54,82

100,00

100,00

Efisiensi

66.581.950

100,00

92,18

100,00

100,00

-

36.782.150

100,00

81,71

100,00

100,00

Efisiensi

48.769.350

100,00

97,03

100,00

100,00

-

111.022.600

100,00

99,79

100,00

100,00

-

131.092.800

100,00

99,06

100,00

100,00

-

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian SDM pertanian meliputi petani dan petugas. Sebagian besar petani di Provinsi DIY berusia lanjut dengan pendidikan relatif rendah. Minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian rendah, terutama pada sisi on-farm (budidaya). Selain itu, jumlah petugas Penyuluh dan Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) makin terbatas, dengan angka pensiun yang tidak berimbang dengan perekrutan petugas baru sehubungan dengan moratorium rekrutmen PNS. Akibatnya, rasio antara petugas dan petani/kelompok tani jauh dari ideal yaitu satu desa satu petugas. Adopsi teknologi budidaya dan teknologi pascapanen/pengolahan Petani pada umumnya masih menggunakan cara-cara yang sudah terbiasa dilakukan secara turun-temurun. Petani akan mengadopsi teknologi terbarukan apabila sudah meyakini benar dan sudah terbukti bahwa teknologi baru tersebut benar-benar mempunyai kelebihan dibandingkan dengan teknologi yang sudah diyakininya selama Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011


3.

4.

5.

BAB IV

bertahun-tahun. Temuan teknologi terbarukan belum secara cepat dapat diinformasikan ke tingkat lapang. Akses terhadap permodalan Sumber utama pembiayaan usahatani sebagian besar berasal dari modal sendiri. Sementara itu pemerintah telah menyediakan beberapa skema pembiayaan/SKIM kredit bagi petani/peternak dengan bunga yang relatif rendah dibanding skim kredit komersial. Skema pembiayaan usahatani antara lain Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Perbibitan Sapi (KUPS). Namun demikian, penyerapan skema kredit tersebut belum maksimal karena bankbank penyalur mensyaratkan agunan ataupun penjaminan kepada petani/peternak, sehingga petani/peternak belum dapat secara maksimal memanfaatkan kredit dimaksud. Sarana dan prasarana. a. Pemilikan lahan pertanian Hasil PUT Tahun 2009 Provinsi DIY juga menunjukkan bahwa sebagian besar RTUT-PJKT di Provinsi DIY (78,32%) menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha. b. Jaringan Irigasi Jaringan irigasi tersier pada saat ini sebagian besar merupakan jaringan irigasi yang dibangun pada beberapa puluh tahun yang lalu, atau merupakan jaringan irigasi sangat sederhana yang dibangun secara swakarsa oleh masyarakat. Saat ini cukup banyak jaringan irigasi yang tidak berfungsi secara optimal, karena mengalami kerusakan. Di sisi lain kondisi jaringan irigasi tersier masih banyak yang belum permanen atau terbuat dari tanah sehingga memperlambat aliran air bahkan menyebabkan kebocoran di sepanjang saluran yang mengakibatkan ketidakmerataannya pembagian air sejak hulu hingga hilir. c. Jalan Pertanian Di sebagian besar wilayah perdesaan jalan pertanian belum memadai sehingga terjadi inefisiensi dalam pengelolaan usahatani maupun dalam pemasaran hasil pertanian. d. Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida kimiawi Ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk anorganik maupun pestisida kimiawi masih cukup tinggi dalam budidaya, bahkan untuk komoditas tertentu penggunaannya melampaui jumlah yang direkomendasikan, sehingga menyebabkan biaya produksi tinggi dan kerusakan ekosistem. Faktor luar a. Pemanasan global Perubahan iklim global mengakibatkan perubahan iklim yang cukup ekstrem dan tidak menentu sehingga menyulitkan petani dalam pengaturan musim tanam. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-275

BAB IV


b.

Kebijakan ekonomi makro Kebijakan Pemerintah berupa ratifikasi Persetujuan WTO dan ACFTA berakibat pada masuknya produk impor ke pasar domestik secara masal yang tidak dapat dibendung. Hal tersebut menjadi ancaman bagi produk pertanian lokal karena pada umumnya harga produk lokal lebih mahal, akibat inefisiensi dalam pengelolaan usaha. Di samping itu penjualan produk pertanian lokal biasanya dilakukan dengan sistem curah sehingga kalah bersaing dengan produk impor dalam hal pengemasan produk. c. Dampak lahar dingin Merapi Lahan dingin berdampak pada tidak berfungsinya jaringan irigasi hulu yang mengakibatkan ketersediaan aliran dari hulu ke hilir berkurang dan tidak mencukupi untuk budidaya tanaman. Aliran lahan dingin juga menyebabkan berkurangnya lahan pertanian karena tertutup pasir (di wilayah Kulonprogo 100 ha, Sleman 130 ha dan Bantul 8 ha) 6. Permasalahan di subsektor perkebunan antara lain: a. SDM dan kelembagaan petani kebun masih belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan agribisnis perkebunan secara utuh b. Produk primer dan atau produk olahan tanaman perkebunan secara keseluruhan belum memenuhi standar mutu dan teknis. c. Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan masih rendah. d. daya dukung lahan dan air masih belum optimal sesuai yang diharapkan.

1.

IV- 276

Solusi Peningkatan SDM pertanian melalui pendidikan dan pelatihan baik bagi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan) maupun petugas di tingkat lapangan. Metode pendidikan dan pelatihan yang ideal adalah perpaduan antara kegiatan pembelajaran di dalam ruangan, di luar ruangan, hingga studi banding ke luar daerah. Selain itu, Pemerintah Provinsi DIY mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dan menumbuhkan penyuluh-penyuluh swadaya di perdesaan. Sikap generasi muda yang skeptis untuk bekerja di sektor pertanian merupakan konsekuensi dari persepsi yang tidak utuh tentang pertanian. Kegiatan pembangunan pertanian selama ini bukan hanya diarahkan pada pelestarian sentra produksi dan penumbuhan sentra produksi baru untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, tetapi juga pada pengembangan subsektor penopangnya (pengembangan input usahatani, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia pertanian). Dengan itu terjadi multiplier effects berupa peningkatan nilai tambah produk pertanian serta terbukanya kesempatan



2.

3.

4.

BAB IV

kerja bagi angkatan kerja berusia muda. Masalah rendahnya minat generasi muda sebetulnya dapat ditanggulangi melalui perluasan pilihan minat, yaitu: a. Pilihan komoditas, khususnya komoditas eksotis dengan bidikan pasar khusus seperti tanaman hias dan produk hortikultura lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi; b. pilihan sub-sistem usaha, on farm (budidaya), off-farm (non-budidaya berupa pascapanen, pengolahan, dan pemasaran), atau subsistem pendukung, termasuk jasa, perbankan, dan asuransi pertanian. Untuk menumbuhkan respon petani terhadap penggunaan teknologi baru diperlukan metode yang mampu memberikan keyakinan pada petani bahwa teknologi baru tersebut sudah teruji dan benar-benar lebih baik dan memberikan manfaat/keuntungan bagi usahataninya. Pendekatan yang ditempuh berupa sosialisasi dan pelatihan dengan metode khusus, antara lain Sekolah Lapangan (SL) dan Laboratorium Lapangan (LL) di mana petani dilibatkan langsung mulai dari perencanaan hingga evaluasi manfaat teknologi baru tersebut. Di samping itu sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik dengan kemasan budaya lokal sehingga lebih mudah diterima dan dipahami oleh petani. Akses terhadap permodalan. Berbagai skema pembiayaan/skim kredit, baik dari Pemerintah maupun BUMN tidak dapat diimplementasi secara parsial, akan tetapi harus disertai dengan pendampingan dan penguatan kelembagaan petani. Pembinaan petani dilaksanakan dengan basis kelompok (kelompok tani maupun gabungan kelompok tani). Sarana dan prasarana. a. Kepemilikan Lahan Pertanian Untuk mengatasi pemilikan lahan yang sempit (rata-rata <0,5 Ha), Pemerintah Provinsi memfasilitasi pengembangan usahatani lahan sempit dengan prioritas komoditas bernilai ekonomi tinggi dan efisien, diantaranya melalui pemanfaatan lahan produktif untuk pengembangan perbenihan dan perbibitan, mengingat harga jual produk benih selalu lebih tinggi dibanding produk konsumsi. Di samping itu dilakukan integrasi terhadap pengelolaan usahatani dalam satu wilayah tertentu (integrated farming) di mana potensi sumberdaya lokal digarap secara terpadu sejak aspek on-farm hingga off-farm sehingga memberikan manfaat paling besar bagi petani di lokasi tersebut. b. Jaringan Irigasi Untuk mencegah kerusakan fungsi jaringan irigasi akibat alih fungsi lahan, maka dalam setiap proses alih fungsi lahan, aparatur Pemerintah selalu dilibatkan pada tahap-tahap negosiasinya. Dalam kesempatan itu aparat secara aktif memberi masukan bagi penyelamatan jaringan irigasi yang tidak akan lagi digunakan pada


IV-277

BAB IV


kawasan tersebut, namun aliran airnya masih dibutuhkan untuk lahan-lahan di sekitarnya. Bagi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan maupun jaringan yang masih sangat sederhana sehingga jangkauan aliran airnya terbatas, Pemerintah memberikan fasilitasi berupa bantuan sosial untuk perbaikan maupun pembangunan jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT) serta jaringan irigasi desa (JIDES). Pada jaringan yang terdampak aliran lahar dingin Merapi, dilakukan upaya pembersihan melalui kegiatan padat karya di Kecamatan Cangkringan, Ngemplak, Pakem dan Turi. c. Jalan Pertanian Pemerintah, baik melalui dana alokasi khusus, dana tugas pembantuan, maupun APBD Provinsi telah mengalokasikan kegiatan pembangunan atau perbaikan jalan-jalan pertanian yang bermanfaat bagi kelancaran pengangkutan sarana produksi dan hasil produksi ke lokasi tujuan secara efisien, tepat jumlah maupun tepat waktu. d. Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida kimiawi Untuk mengurangi ketergantungan petani pada pupuk anorganik dan pestisida kimia, Pemerintah memberikan fasilitasi baik berupa bantuan langsung pupuk organik maupun bantuan sosial untuk pembuatan bangunan Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RP3O), alat pembuat pupuk organik (APPO), maupun unit pengolah pupuk organik (UPPO). Melalui fasilitasi ini, petani didorong menggunakan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah pertanian di sekitarnya dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik. Penggunaan pupuk organik dengan takaran yang tepat dapat mempertahankan produktivitas lahan sekaligus memperbaiki daya dukung lahan pertanian. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimiawi, petani didorong dan dilatih untuk menggunakan bahkan membuat sendiri agen hayati sebagai pengganti pestisida kimiawi. Di samping itu juga diselenggarakan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) serta gerakan penerapan penggunaan pestisida yang bijak (Good Pesticide Practices) dalam berusahatani. 5. Faktor Luar a. Pemanasan global Pemerintah telah melakukan upaya pembinaan dan pendampingan petani dalam hal antisipasi terhadap ancaman eksplosi OPT/penyakit, banjir, dan kekeringan akibat perubahan iklim ekstrem melalui pola sekolah lapangan, antara lain: SLIklim, SL-Hemat Air, SL-Pengelolaan Tanaman Terpadu, dan SL-PHT. b. Kebijakan Ekonomi Makro IV- 278



BAB IV

Langkah-langkah yang telah diambil untuk melindungi petani produsen dari akibat buruk mekanisme pasar bebas sekaligus meningkatan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah, antara lain: 1) Penyusunan SOP (Standard Operasional Procedure) dan penerapan GAP (Good Agricultural Practices) pada beberapa produk hortikultura unggulan daerah (salak, pisang, mangga, jamur, melon, cabe merah, bawang merah, buah Naga, srikaya); 2) Registrasi kebun sebagai syarat ekspor 3) Penyusunan SOP dan penerapan GMP (Good Manufacturing Practices) serta GHP (Good Handling Practices) pada tahap pascapanen, pengolahan hasil panen hingga pemasaran produk hasil pertanian; 4) Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani melalui fasilitasi Dana Penguatan Modal Pemasaran Hasil Pertanian (DPM-PHP); 5) Fasilitasi penanganan pascapanen dan pengolahan hasil untuk meningkatkan akseptabilitas konsumen nilai tambah produk; 6) Meningkatkan promosi produk unggulan dan membangun jejaring promosi ke provinsi lain utamanya yang tergabung dalam Mitra Praja Utama (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) serta melakukan promosi melalui keikutsertaan dalam pameran-pameran tingkat nasional. c. Penanggulangan dampak banjir lahar dingin Merapi 1) Fasilitasi langsung berupa bantuan dalam berbagai bentuk (sarana produksi: benih, pupuk, bahan pengendalian). 2) Fasilitasi tidak langsung: perbaikan jaringan irigasi, jalan pertanian, Pembenahan lahan pembenihan hortikultura di UPTD Balai Pengembangan Perbenihan Hortikultura Unit Ngipiksari seluas 5 ha dengan penambahan pupuk organik dan uji coba penanaman tanaman sayuran. 6. Solusi permasalahan subsektor perkebunan antara lain: a. SDM dan kelembagaan petani kebun: 1) Meningkatkan pelatihan, magang petani, studi orientasi dan kelembagaan petani yang berpengaruh pada peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkebunan 2) Memfasilitasi paket-paket produktif dalam rangka mewujudkan agribisnis perkebunan b. Produk primer dan atau produk olahan tanaman perkebunan: 1) Melaksanakan pelatihan teknis pengolahan hasil sehingga produk primer yang dihasilkan meningkat termasuk produk olahan yang dihasilkan memenuhi standar mutu sesuai permintaan konsumen 2) Mendorong kemandirian kelembagaan petani dalam memperbaiki teknik budidaya tanaman sekaligus pengolahan dan pemasaran hasil 3) Memfasilitasi paket-paket kunci dalam penerapan intansifikasi tanaman dan teknologi tepat guna sesuai potensi masing-masing komoditas perkebunan. 4) Mendorong pengutuhan tegakan tanaman perkebunan sesuai skala ekonomi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-279

BAB IV


5) Mendorong penerapan sertifikasi sesuai standar mutu bagi produk-produk olahan yang dihasilkan petani atau kelmpok petani 6) Memfasilitasi kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dengan pihak mitra berkaitan dengan akselerasi hasil produk perkebunan dan peningkatan kesejahteraan petani. c. Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan: 1) Memfasilitasi paket-paket kunci dalam penerapan intensifikasi tanaman dan teknologi tepat guna sesuai masing-masing komoditas 2) Mendorong pengutuhan tegakan tanaman sesuai skala ekonomi 3) Mendorong kemandirian kelembagaan petani di dalam memperbaiki teknik budidaya tanaman d. Daya dukung lahan dan air: 1) Memfasilitasi sarana pengolahan lahan dan air dalam rangka peningkatan optimaslisasi pemanfaatan lahan dan air untuk kepentingan produksi 2) Meningkatkan pemanfaatan pupuk organik untuk mendorong pengembalian kesuburan tanah.

4. a)

URUSAN KEHUTANAN Kondisi Umum

Untuk mewujudkan hutan lestari yang berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang ingin dicapai yaitu (1) memantapkan status dan fungsi hutan; (2) optimalisasi fungsi dan manfaat hutan secara lestari; (3) mewujudkan perlindungan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya ; (4) mewujudkan peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kehutanan; (5) mewujudkan peningkatan pemberdayaan petani hutan serta kelembagaannya; serta (6) mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia kehutanan. Hutan berperan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran bagi masyarakat sekitar kawasan hutan, sehingga perlu terus dijaga dan dikembangkan pelestariannya serta dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal, daya dukungnya dijaga secara lestari dan pengelolaannya memperhatikan kaidahkaidah ekonomi, sosial, budaya dan konservasi dengan menampung aspirasi dan peran serta masyarakat secara aktif berdasarkan norma hukum yang berlaku. Ada tiga aspek mendasar yang perlu diperhatikan dalam konsepsi pengelolaan hutan yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan/konservasi. Pengelolaan hutan ini akan dapat optimal apabila mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi penerimaan negara dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. IV- 280



BAB IV

Berdasarkan fungsinya hutan terdiri atas hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Disamping itu terdapat pula kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, optimalisasi pemberdayaan masyarakat di dalam memanfaatkan hutan tetap sejalan dengan fungsi hutan yang ada, dalam bentuk produksi non kayu, jasa lingkungan dan lainnya. Pembangunan kehutanan diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu pengurusan sumberdaya alam sebagai satu kesatuan ekosistem. Terdapat tiga dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan, yaitu (1) keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam luasan yang cukup dan sebaran spasial yang proporsional; (2) keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik yang berada pada lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi; (3) tata kelola sumberdaya hutan baik menyangkut aspek kelola ekonomi, ekologi/lingkungan maupun sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan secara utuh. Posisi strategis sumberdaya hutan dalam konteks pembangunan memiliki dua fungsi utama, yaitu (1) peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian dan masyarakat; (2) peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga Ruang lingkup pembangunan kehutanan meliputi kegiatan-kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi sumber daya hutan, peningkatan peran serta dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan kehutanan, pengembangan kelembagaan pelaku pembangunan kehutanan, optimalisasi dan pemanfaatan fungsi hutan, peningkatan konservasi sumberdaya alam dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan petani serta pendapatan asli daerah.

No 1 2

3

Tabel 4.88 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2010-2011 2011 Capaian Indikator Satuan 2010 Target Realisasi % Realisasi Persentase Luas Persen 5,87 5,87 5,87 100,00 Hutan Persentase Persen 2,69 2,22 2,20 99,09 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Persentase Pemanfaatan Potensi Sumber

Persen

2,54

2,85

2,76

96,84


IV-281

BAB IV

No


Indikator

Satuan

Capaian 2010

Target

2011 Realisasi

% Realisasi

Daya Hutan Sumber: Dishutbun Provinsi DIY b)

No

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.89 Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2011 Program/Kegiatan

1

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1.1 Orientasi dan Tata Batas Kawasan Hutan 1.2 Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 1.3 Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan 1.4 Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan 1.5 Inventarisasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Hutan AB 1.6 Pelatihan SDM Penatausahaan Hasil Hutan 1.7 Pengelolaan Sumber Benih Tanaman Kehutanan 1.8 Peningkatan SDM Pengamanan Hutan 1.9 Pengelolaan Hutan Terpadu Kerjasama Pemda DIY dengan Perguruan Tinggi 1.10 Pengembangan Hutan Tanaman 1.11 Optimalisasi Tegakan Kayu Putih

IV- 282

Pagu Keuangan (%) Fisik (%) Anggaran Target Realisasi Target Realisasi (Rp) 3.801.449.700 100,00 73,53 100,00 86,85

Keterangan

95.175.350 100,00

97,42 100,00

100,00

-

33.877.350 100,00

92,21 100,00

100,00

-

55.923.350 100,00

92,23 100,00

100,00

-

28.596.350 100,00

99,58 100,00

100,00

-

23.618.350 100,00

99,96 100,00

100,00

-

51.487.700 100,00

100,00 100,00

100,00

-

39.939.500 100,00

64,88 100,00

18.300.800 100,00

100,00 100,00

100,00

-

26.173.200 100,00

98,56 100,00

100,00

-

117.200.800 100,00

64,23 100,00

100,00 Sisa lelang

1.666.319.950 100,00

49,17 100,00


100,00 Sisa lelang

70,00 Pengadaan bibit tidak sesuai target, dimana BP3KP


No

1.12 2 2.1 2.2

2.3

2.4 2.5 2.6 2.7

2.8 2.9

3

3.1

3.2

Program/Kegiatan

Pengolahan/Penyulingan Minyak Kayu Putih Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Pembuatan Bibit/benih Tanaman Kehutanan Pembinaan, Pengendallian Dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Peningkatan Peran Serta Msayarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Pemeliharaan Kebun Pangkas Rehabilitasi Hutan Konservasi Gerakan Cinta Hutan Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Konservasi S D A Pengembangan Hutan Rakyat Optimalisasi Peran Pesanggem dalam Pengelolaan Hutan Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan Pengamanan Hutan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Realisasi

BAB IV

Fisik (%) Target

Keterangan

Realisasi

1.644.837.000 100,00

94,32 100,00

hanya mampu menyediakan bibit sebanyak 255.000 dari target 522.624 (hanya terpenuhi 48,79%) karena kendala regulasi di bidang pengadaan 100,00 -

2.586.779.963 100,00

88,47 100,00

100,00

472.490.300 100,00

77,58 100,00

100,00 Sisa lelang

51.194.150 100,00

92,63 100,00

100,00

-

41.607.150 100,00

94,83 100,00

100,00

-

19.258.050 100,00

84,19 100,00

100,00 Sisa lelang

1.433.126.113 100,00

90,88 100,00

100,00 Sisa lelang

173.081.350 100,00 63.713.400 100,00

96,33 100,00 85,79 100,00

183.165.100 100,00

80,51 100,00

100,00 100,00 Tidak semua Kategori lomba diikuti oleh Kabupaten 100,00 -

149.144.350 100,00

99,05 100,00

100,00 Sisa lelang

558.700.000 100,00

92,67 100,00

100,00

28.925.700 100,00

100,00 100,00

100,00

109.561.600 100,00

76,98 100,00

-

100,00 Sisa biaya jasa penyelesaian


IV-283

BAB IV

No

3.3

3.4 4

4.1

4.2

5 5.1

5.2


Program/Kegiatan

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Operasional Perlindungan Hutan Program Pembinaan Dan Penerbitan Industri Hasil Hutan Penatausahan Dan Penerbitan Peredaran Hasil Hutan Audit Peredaran Hasil Hutan Dan Industri Primer Perencanaan dan Pengembangan Hutan Penyusunan Rencana Teknik Tahunan Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Hutan

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target

Realisasi

Fisik (%) Target

Keterangan

Realisasi

perkara dan sewa kendaraan angkut barang bukti 100,00 -

22.000.400 100,00

100,00 100,00

398.212.300 100,00

96,05 100,00

100,00

55.541.800 100,00

99,39 100,00

100,00

29.334.800 100,00

100,00 100,00

100,00

-

26.207.000 100,00

98,70 100,00

100,00

-

100,00 100,00

100,00

192.580.250

98,16

-

115.774.750

97,45

100,00 100,00

100,00 -

76.805.500

99,24

100,00 100,00

100,00

c)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Berbagai permasalahan/hambatan yang dihadapi dan tindak lanjut di dalam melaksanakan pembangunan kehutanan dan perkebunan antara lain: 1. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan masih kurang dan masih terjadi pencurian kayu hutan. 2. SDM dan kelembagaan petani hutan masih belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan hutan sesuai fungsi secara utuh. 3. Daya dukung lahan, air dan hutan masih belum optimal sesuai yang diharapkan sehingga perlu terus ditingkatkan. 4. Keterlambatan proses lelang sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan seperti pemupukan dan penanaman. Solusi 1. a. Meningkatkan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan terhadap masyarakat sekitar hutan di dalam memanfaatkan kawasan hutan. IV- 284



BAB IV

b. Memfasilitasi paket-paket produktif yang menghasilkan hasil hutan non kayu untuk memberikan nilai tambah/pendapatan didalam pengelolaan hutan sehingga tanaman pokok hutan tetap lestari. c. Meningkatkan pengamanan hutan dan pengendalian peredaran hasil hutan secara periodik dan berkelanjutan 2. a. Meningkatkan pelatihan, magang petani, studi orientasi bagi petani/kelembagaan petani sehingga semakin meningkat pengetahuan. kemampuan dan keterampilan di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kehutanan. b. Memfasilitasi paket-paket produktif dalam rangka meningkatkan pelestarian hutan 3. a. Memfasilitasi sarana pengelolaan lahan dan air dalam rangka peningkatan optimalisasi pemanfaatan lahan dan air untuk kepentingan produktif. b. Melaksanakan penghijauan untuk hutan rakyat, reboisasi dan pengkayaan untuk kawasan hutan negara serta pengutuhan populasi tanaman kehutanan agar memenuhi skala ekonomi. Meningkatkan pemanfaatan pupuk organik untuk mendorong pengembalian kesuburan tanah. c. Meningkatkan diverfisikasi tanaman dalam rangka mendorong nilai tambah/pendapatan sekaligus perbaikan kondisi lahan dan air. 4. Perlunya ketepatan waktu lelang sehingga tidak mengganggu waktu pelaksanaan kegiatan (tidak terlambat).

5. a)

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kondisi Umum

Urusan energi dan sumber daya mineral meliputi sub bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah, geologi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi. Dari sisi pendanaan, sebagian besar urusan ini masih difasilitasi oleh Pemerintah Pusat. Dalam mendukung pemulihan kondisi pasca erupsi Gunung Merapi 2010, sub urusan ketenagalistrikan ikut berperan dalam pemasangan instalasi listrik untuk masyarakat, baik pada Hunian Sementara (HUNTARA) maupun pada Hunian Tetap (HUNTAP). Indikator urusan energi dan sumber daya mineral sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan Rasio Elektrifikasi 0,015% Peningkatan Kapasitas Energi Listrik 0,30% Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air 6% Peningkatan Nilai Produksi Bahan Galian 0,37% Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bakar 100%

Melalui APBD Provinsi DIY tahun anggaran 2011, dilaksanakan 3 program dan 17 kegiatan utama, serta 2 program dan 7 kegiatan pendukung, dengan realisasi keuangan sebesar Rp5.249.379.235dan realisasi fisik sebesar 97,13%. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-285

BAB IV


1.

Peningkatan Rasio Elektrifikasi Sub bidang ketenagalistrikan diprogramkan untuk dapat mendorong kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Disisi lain ketenagalistrikan berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya antara lain sektor industri, perdagangan, telekomunikasi dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Sehingga ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya pemenuhan peningkatan rasio elektrifikasi, APBD tahun 2011 diarahkan pada peningkatan penyediaan listrik melalui kegiatan : 1) Perencanaan pembangunan jaringan listrik pedesaan di Pantai Drini, Sepanjang, Krakal bagian barat di Kecamatan Tanjungsari dan Pantai Ngandong, Krakal Timur, Sundak, Pulangsawal Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul serta di Pantai Goa Cemara Kabupaten Bantul 2) Pembangunan jaringan listrik pedesaan di 2 dusun dengan lokasi Dusun Kalibangkuk, Sidomulyo, Pengasih dan Dusun Tangkisan III, Hargomulyo, Kokap Kabupaten Kulon Progo 3) Pengadaan dan Pemasangan PLTS sebanyak 17 unit di Dusun Plampang I, Plampang III, Sengir, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo Pada akhir tahun 2010, jumlah RT di DIY ada 1.008.663 KK dengan ratio elektrifikasi 75,04%. Pada tahun 2011, berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah RT tercatat 1.037.976 KK, dan melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD pada tahun 2011,dapat dilaksanakan penambahan RT berlistrik sebanyak 191 RT sehingga terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,018% dari target sebesar 0,015%. Sedangkan melalui dana APBN jumlah RT berlistrik meningkat sebanyak 29.840 RT atau terjadi peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,79%. Secara total ratio elektrifikasi pada tahun 2011 tercapai 76,21%, meningkat sebesar 0,81% dari tahun 2010. Tabel 4.90 Jumlah Rumah Tangga Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Provinsi DIY Tahun 2011 Jumlah Rumah Tangga Rasio (RT) Elektrifikasi No Uraian Lokasi (%) Sudah Total Berlistrik I. Capaian s.d Tahun 2010 DIY 1.008.663 761.043 75,04 IV- 286



No

Uraian

Lokasi

II. Pelaksanaan APBN 2011 : DIY III. Pelaksanaan APBD 2011 : 1. Pembangunan Jaringan Kulon Progo Listrik Perdesaan 2. Pengadaan dan Kulon Progo Pemasangan PLTS 3. Pembangunan PLT Biogas Sleman Ratio Elektrifikasi (berdasarkan jumlah RT 2011) Sumber: DPUP-ESDM Provinsi DIY

Jumlah Rumah Tangga (RT) Sudah Total Berlistrik 1.037.976 1.037.976

29.840 191 164

BAB IV

Rasio Elektrifikasi (%)

0,79 0,02

17 10 1.037.976

791.074

76,21

2.

Peningkatan Kapasitas Energi Listrik Pembangunan energi daerah yang berkelanjutan diarahkan pada pengembangan potensi sumber daya dan kemampuan daerah yang sejalan dengan peningkatkan kemandirian, daya saing dan nilai tambah daerah. Kebijakan diversifikasi energi atau penganekaragaman energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang telah dilakukan di daerah antara lain dengan pemanfaatan tenaga air, angin, surya dan biogas. Keseluruhan potensi energi baru dan terbarukan di Provinsi DIY kurang lebih sebesar 20 MW yang meliputi tenaga air 0,750 MW, tenaga surya 0,5 MW, tenaga angin 16 MW dan biomassa 2,75 MW. Sedangkan yang layak dibangkitkan menjadi tenaga listrik kurang lebih 10 MW. Dalam rangka upaya pemenuhan peningkatan kapasitas energi listrik, dilakukan upaya melalui kegiatan : 1) Pembangunan 30 unit Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLT Bayu) di Dusun Kewaru, Srandakan, Bantul 2) Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Plampang I, Plampang III, Sengir, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo 3) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Kedungrong, Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo 4) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLT Biogas) di Dusun Kaliajir, Tegaltirto, Berbah dan Dusun Gundengan, Margorejo, Tempel Kabupaten Sleman


IV-287

BAB IV


Sampai dengan tahun 2010, total jumlah energi terbarukan yang dapat dibangkitkan sebesar 449,75 kW dari total potensi 10.000 kW. (10 MW). Kapasitas energi listrik yang telah dibangkitkan melalui program dan kegiatan APBD dan APBN di Provinsi DIY pada tahun 2011 sebesar 132,6 kW, sehingga meningkat 1,33% dari target sebesar 0,30%. Tabel 4.91 Kapasitas Energi Listrik di Provinsi DIY tahun 2010-2011 Kapasitas Energi Listrik No Uraian Lokasi Potensi Terbangkitkan Total (kW) kW % I. Capaian s.d Tahun 2010 Tersebar di 10.000 449,75 4,49 DIY II. Pelaksanaan 2011 132,6 1,33 A APBN Pembangunan 30 unit Bantul 111 Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLT Bayu) B APBD 1. Pemasangan PLTS Kulon Progo 3,4 2. Pembangunan PLTMH Kulon Progo 15 3. Pembangunan Pembangkit Sleman 3,2 Listrik Tenaga Biogas Kapasitas Energi Listrikyang dapat dibangkitkan s.d. 2011 582,35 5,82 (dari total potensi 10.000 kW) Sumber: DPUP-ESDM Provinsi DIY 3.

Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air Provinsi DIY mempunyai 3 Cekungan Air Tanah (CAT), yaitu CAT Yogyakarta-Sleman, CAT Wonosari dan CAT Wates. Ditinjau dari kondisi geologi dan letak geografinya, terdapat 72 dusun di wilayah cekungan air tanah Yogyakarta–Sleman yang termasuk dalam daerah sulit air. Sampai dengan akhir tahun 2008, sudah dibangun 26 sumur bor untuk memenuhi kebutuhan penduduk di 26 dusun di daerah sulit air, sehingga sejak tahun 2009 masih terdapat 46 dusun di daerah sulit air yang belum mendapatkan layanan air secara mencukupi. Pemenuhan kebutuhan air diprogramkan melalui upaya pendayagunaan air tanah di 15 dusun daerah sulit air atau sebesar 30% dari seluruh dusun di daerah sulit air, dengan target 3 dusun di daerah sulit air (6%) per tahun. Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011, pemenuhan air baku di daerah sulit air tercapai sebesar 8% dari target kinerja tahun 2011 yang ditetapkan sebesar 6%, melalui kegiatan : IV- 288



BAB IV

1) Pendayagunaan air tanah dilakukan dengan pembuatan 3 sumur bor air tanah dalam di 3 Dusun (Dusun Pereng Dawe, Balecatur, Gamping, Sleman; Dusun Gunung Cilik, Sambirejo, Prambanan, Sleman; dan Dusun Srimulyo, Piyungan, Bantul). 2) Pembuatan sumur bor eksplorasi sungai bawah tanah yang dilanjutkan dengan sumur bor eksploitasi sebanyak 1 unit di Dusun Sidorejo, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul. Tabel 4.92 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Didaerah Sulit Air Provinsi DIY Tahun 2010-2011 Daerah Sulit Air No Uraian Lokasi Total Pemenuhan Air (Lokasi) Lokasi % I. Capaian s.d Tahun 2010 Tersebar di 46 2 4 DIY II. Pelaksanaan APBD 2011 : 4 8 1. Pendayagunaan air tanah CAT Sleman 3 Yogyakarta-Sleman Bantul 2. Pembuatan Sumur Bor Gunungkidul 1 Eksplorasi di CAT Wonosari Pemenuhan kebutuhan air baku didaerah sulit air s.d. 2011 6 12 (dari total kebutuhan 46 lokasi) Sumber: DPUP-ESDM Provinsi DIY 4.

Peningkatan Nilai Produksi Bahan Galian Kegiatan usaha pertambangan di Provinsi DIY dikelompokkan dalam 3 jenis komoditas tambang, yaitu mineral logam, mineral non logam dan batuan. Mineral logam meliputi : mangaan dan pasir besi, mineral non logam meliputi : fosfat, bentonit, zeolit, dan kaolin, sedangkan batuan meliputi : andesit, tanah urug, pasir, sirtu, batu kali, batu gamping, dan breksi batuapung. Dalam rangka upaya peningkatan nilai produksi bahan galian pertambangan mineral, dilakukan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan melalui kegiatan : 1) Koordinasi pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan 2) Pemetaan geologi teknik dan wilayah usaha pertambangan 3) Pembinaan peningkatan nilai produksi bahan galian. Produksi dari 7 mineral non logam dan batuan pada tahun 2011 yang banyak diusahakan di Provinsi DIY saat ini adalah sirtu/pasir dengan produksi 487.100 m3, batu gamping/kapur dengan produksi 87.486 m3, tanah liat dengan produksi 304 m3, andesit dengan produksi 191.275 m3, zeolit dengan produksi 300 m3, breksi batuapung dengan produksi 525 m3, dan tanah urug dengan produksi 101.648 m3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-289

BAB IV


Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011, total peningkatan nilai produksi bahan galian dari 7 mineral logam dan batuan sebesar 396,3 juta Rupiah atau meningkat 1,07 % dari target yang hanya sebesar 0,37%.

No I. 1 2 3 4 5 6 7

Tabel 4.93 Peningkatan Nilai Produksi Bahan Galian Tahun 2011 Nilai Produksi (Rp.juta) Uraian Lokasi Target 2011 Realisasi (Rp. Juta) (Rp. Juta) Pelaksanaan 2011 : Tersebar di DIY Batu Kapur/Batu Putih 5.880,0 3.499,4 Tanah Urug 65,9 2.032,9 Sirtu 15.896,3 19.623,5 Tanah Liat 160,1 0,9 Andesit 13.822,2 12.241,6 Zeolit 46,1 15,0 Breksi Batuapung 1.194,4 21,0 Jumlah nilai produksi 2011 37.038,0 37.434,3 Peningkatan nilai produksi bahan galian tahun 2011

396,30

Sumber: DPUP-ESDM Provinsi DIY

5.

Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bakar Kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi di Provinsi DIY saat ini hanya dipasok oleh PT.Pertamina (Persero). Pasokan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar didistribusikan melalui 89 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi melalui 43 agen anggota Hiswana Migas DIY beserta 2.832 pangkalannya. Upaya pemenuhan kebutuhan bahan bakar, dilakukan melalui kegiatan : 1) pengawasan terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi 2) pembinaan penggunaan bahan bakar aternatif jenis briket batu bara melalui pembuatan 2 unit tungku batu bara untuk pengering tembakau di Desa Pandowoharjo dan Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman dan 1 unit tungku penggorengan di sentra IKM Kerupuk di Desa Pundongsari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011, penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tercatat jenis premium 458.064 KL, solar 112.816 KL serta penyaluran bahan bakar gas bersubsidi 52.792,15 Ton, semuanya melebihi sekitar 1,3% dari perkiraan

IV- 290



BAB IV

kebutuhan awal. Meskipun demikian,kebutuhan akan bahan bakar dapat terpenuhi melalui koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait. Tabel 4.94 Jumlah Penyaluran Bahan Bakar Tahun 2011 Jenis Bahan Jumlah Penyaluran Bahan Bakar Bakar No Uraian Perkiraan Realisasi % Kebutuhan 1 Pengawasan terhadap Premium 441.313 KL 458.064 KL 103,78 distribusi Bahan Bakar Solar 111.595 KL 112.816 KL 101,09 Bersubsidi Elpiji 3Kg 51.359,72 52.792,15 Ton 102,70 Ton Sumber: DPUP-ESDM Provinsi DIY b)

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.95 Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2011

No

Program/Kegiatan

1

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Koordinasi pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan lintas propinsi Pemetaan geologi teknik dan wilayah pertambangan Program Pengelolaan air tanah berwawasan konservasi Pembangunan sarana pemantauan Air Tanah Pembinaan dan Pengendalian Pengambilan air Tanah Pendayagunaan Air Tanah Di Daerah Sulit Air Penyusunan Desain Pemboran Air Tanah Program Pembinaan, pengawasan dan pengembangan energi

1.1

1.2 2

2.1 2.2

2.3 2.4 3

Keuangan Target Realisasi 100,00 91,86

Fisik Target Realisasi 100,00 100,00

32.300.000

100,00

99,47

100,00

100,00

-

265.000.000

100,00

90,93

100,00

100,00

-

1.933.031.250

100,00

96,92

100,00

100,00

155.465.000

100,00

98,12

100,00

100,00

-

315.000.000

100,00

93,59

100,00

100,00

-

1.112.830.250

100,00

97,71

100,00

100,00

-

349.736.000

100,00

96,87

100,00

100,00

-

921.967.947

100,00

96,03

100,00

100,00



Keterangan

IV-291

BAB IV


No

Program/Kegiatan

3.1

Pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola energi terbarukan Pengembangan biogas untuk masyarakat pedesaan Penyusunan rencana umum energi Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan Rehabilitasi/pemeliharaan pembangkit listrik energi terbarukan Rehabilitasi/pemeliharaan pembangkit listrik energi terbarukan Program Pembinaan, pengawasan dan pengembangan bahan bakar Penyusunan Detail Desain Energi Terbarukan Pemanfaatan energi alternatif untuk IKM Pengawasan bahan bakar bersubsidi Pengawasan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan usaha Bahan Bakar dan Energi Pengembangan bahan bakar nabati Program Pembinaan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan Fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan Pemenuhan listrik Pembangunan pembangkit listrik

3.2 3.3 3.4 3.5

3.6

4

4.1 4.2 4.3 4.4

4.5 5

5.1

5.2

5.3

Pembangunan jaringan

IV- 292

Keuangan Target Realisasi 100,00 89,43

Fisik Target Realisasi 100,00 100,00

Efisiensi

70.304.470

100,00

99,57

100,00

100,00

-

247.500.001

100,00

95,66

100,00

100,00

-

427.000.000

100,00

96,78

100,00

100,00

-

79.500.000

100,00

95,71

100,00

100,00

-

55.163.476

100,00

92,86

100,00

100,00

-

497.988.000

100,00

94,23

100,00

100,00

22.400.000

100,00

93,12

100,00

100,00

-

182.047.000

100,00

96,89

100,00

100,00

-

168.050.000

100,00

95,21

100,00

100,00

-

42.250.000

100,00

78,60

100,00

100,00

Efisiensi

83.241.000

100,00

94,66

100,00

100,00

-

2.232.843.545

100,00

78,30

100,00

96,08

107.793.048

100,00

95,54

100,00

100,00

-

695.767.500

100,00

41,98

100,00

72,53

789.500.000

100,00

93,39

100,00

100,00

Jumlah HUNTAP yang siap untuk dilakukan pemasangan instalasi listrik baru sebanyak 146 unit -



Keterangan


No 5.4

5.5 5.6

5.7

Program/Kegiatan listrik pedesaan Peningkatan kinerja pengelola bidang energi dan ketenagalistrikan Penyediaan sistem informasi energi dan ketenagalistrikan Perbaikan, pemeliharaan, dan pemindahan pembangkit listrik Penyusunan desain detail jaringan listrik pedesaan

BAB IV

Keuangan Target Realisasi

Fisik Target Realisasi

88.700.000

100,00

93,19

100,00

100,00

-

96.582.997

100,00

92,74

100,00

100,00

-

54.500.000

100,00

98,93

100,00

100,00

-

400.000.000

100,00

97,42

100,00

100,00

-

Pagu Anggaran (Rp)

Keterangan

c)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Secara umum beberapa permasalahan terkait urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2011 adalah : 1. Masih terdapat kurang lebih 244 dusun yang sebagian besar KK nya belum berlistrik terutama di wilayah-wilayah yang terpencil yang pada umumnya belum berkembang, karena pembangunan jaringan listrik di wilayah-wilayah tersebut memerlukan investasi yang cukup besar 2. Masih terjadinya ketidaklancaran distribusi LPG tabung 3 Kg di beberapa wilayah terpencil yang disebabkan karena belum optimalnya pengawasan dan belum meratanya sebaran penyalur/agen dan sub penyalur/pangkalan khususnya di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul 3. Kegiatan usaha pertambangan belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan belum ditetapkannya Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Bupati. Solusi Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, beberapa solusi yang dilakukan meliputi : 1. Dalam rangka pemenuhan listrik perdesaan, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu antara pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dengan PT. PLN (Persero) khususnya pada wilayah-wilayah yang secara teknis dan ekonomis tidak layak dibangun jaringan 2. Dilakukan koordinasi secara berkala dalam rangka penentuan kuota (bulanan dan tahunan) dan optimalisasi pengawasan secara lebih efektif dengan melibatkan pemerintah daerah kabupaten dan kota, PT.Pertamina dan HISWANA Migas sekaligus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-293

BAB IV


melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur distribusi LPG tabung 3 kg dan masyarakat yang berhak menerima dimasing-masing kabupaten dan kota. 3. Bagi wilayah di kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya mineral yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan, diusulkan untuk dapat ditetapkan manjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) kepada Menteri ESDM dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Bupati.

6. a)

URUSAN INDUSTRI Kondisi Umum

Sektor Industri selama tahun 2011 bila dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan kinerja yang positif. Hal tersebut terlihat adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja 0,97%, nilai investasi naik 14,31%, dan peningkatan nilai produksi 8,22%. Hasil–hasil pembangunan di sektor industri adalah sebagai berikut : 1) a.

b.

c.

d.

e.

IV- 294

Perkembangan Potensi Industri Kecil dan Menengah Perkembangan Unit Usaha Perkembangan sektor industri Provinsi DIY pada tahun 2011 berdasarkan angka sementara sebanyak 80.056 unit usaha, bila dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 78.122 unit usaha, mengalami peningkatan 2,48% atau bertambah 1.934 unit usaha. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor industri di Provinsi DIY mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2010 dapat terserap 292.625 orang dan pada tahun 2011 dapat menyerap tenaga kerja sejumlah 295.461 orang, mengalami peningkatan sebesar 0,97% atau sebanyak 2.836 orang. Perkembangan Nilai Investasi Perkembangan nilai investasi sektor industri pada tahun 2010 sebesar Rp878.063.496.000,- pada tahun 2011 berkembang menjadi Rp1.003.678.054.000,atau mengalami kenaikan sebesar 14,31%. Perkembangan Nilai Produksi Perkembangan nilai produksi sektor industri pada tahun 2010 sebesar Rp2.821.218.797.000,- dan pada tahun 2011 berkembang menjadi sebesar Rp3.053.031.164.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 8,22%. Perkembangan Nilai Bahan Sedangkan menurut nilai bahan sektor industri pada tahun 2010 sebesar Rp1.358.293.612.000,- dan pada tahun 2011 menurun menjadi sebesar Rp1.352.479.088.000,- atau mengalami penurunan sebesar 0,43%.



BAB IV

Tabel 4.96 Perkembangan Potensi IKM, 2007-2011 No

Potensi IKM

Satuan

1 2 3

Unit Usaha Tenaga Kerja Nilai Investasi Nilai Produksi

Unit Orang Ribu Rupiah Ribu Rupiah Ribu Rupiah

4 5

Nilai Bahan Baku

2007 75.140 264.368

2008 76.267 273.621

Tahun 2009 77.851 291.391

2010 78.122 292.625

2011 80.056 295.461

739.687.039

769.274.520

871.110.097

878.063.496

1.003.678.054

2.693.304.104

2.800.904.707

2.325.582.931

2.821.218.797

3.053.031.164

1.219.800.725

1.258.224.448

1.251.173.034

1.358.293.612

1.352.479.088

Sumber: Disperindagkop Provinsi DIY 2)

b)

Perkembangan Penerapan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Tahun 2011, telah dilakukan layanan HKI sebanyak 25 layanan untuk penerbitan HKI ada : a. 6 merk individu, 2 merk kolektif, 1 merk paten dan 1 indikasi geografis yaitu Salak Pondoh Sleman (masih dalam proses penyelesaian), dari APBD. b. 15 merk individu dari fasilitasi Direktorat Jenderal HKI.

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.97 Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2011

No

Program/Kegiatan

1

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Peningkatan Teknologi Industri Kecil Menengah (IKM) Kulit Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Festival Makanan Indonesia Peningkatan Kualitas Dan Inovasi Produk Alat Rumah Tangga Cor Logam Aluminium

1.1

2

2.1 2.2

2.3

Fasilitasi Industri Kecil menengah (IKM) Pangan

Pagu Keuangan (%) Anggaran Target Realisasi (Rp) 97.739.800 100,00 98,00

Fisik (%) Target

Realisasi

100,00

100,00

Keterangan

97.739.800 100,00

98,00

100,00

100,00

-

2.997.619.460 100,00

91,00

100,00

100,00

96.596.000 100,00

98,00

100,00

100,00

-

61.373.960 100,00

96,00

100,00

100,00

-

56.928.000 100,00

95,00

100,00

100,00

-


IV-295

BAB IV

No

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8


Program/Kegiatan Pada Kegiatan Holiday Fair Fasilitasi Penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) Industri Kecil Pangan Fasilitasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah tangga (PIRT) Fasilitasi Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) Industri Kecil Dan Menengah Meubel Dan Kerajinan Kayu Temu Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan DIY Dengan Pelaku Pariwisata Peningkatan Mutu Produk Rokok (Dana Cukai tembakau)

2.9

Forum Kerjasama Usaha Kecil Menengah (UKM) Dan Usaha besar dalam Pengadaan Bahan Baku (Dana Cukai Tembakau) 2.10 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Asosiasi Industri Hasil Tembakau (Dana Cukai Tembakau) 2.11 Fasilitasi Pengembangan IKM 3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3.1 Pengembangan Dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna 3.2 Peningkatan Kemampuan Rekayasa 3.3 Promosi Teknologi Tepat Guna

IV- 296

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target


Realisasi

Target

Realisasi

55.653.500 100,00

99,00

100,00

100,00

15.269.000 100,00

100,00

100,00

100,00

37.332.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

10.088.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

83.639.000 100,00

74,00

100,00

100,00

38.772.000 100,00

85,00

100,00

100,00

Jumlah IKM rokok menyusut drastis, sehingga jumlah sampel yang diuji sedikit Efisiensi

28.836.000 100,00

93,00

100,00

100,00

-

2.413.132.000 100,00

90,00

100,00

100,00

-

1.276.772.580 100,00

94,00

100,00

100,00

391.210.000 100,00

95,00

100,00

100,00

-

57.610.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

145.802.830 100,00

99,00

100,00

100,00

-


-


No

Program/Kegiatan

3.4

Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi Bimbingan Teknologi Pewarnaan Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Fasilitasi CFSMI Kemasan Dan Perak Pengelolaan Bengkel rekayasa Dan Produksi Program Penataan Struktur Industri Temu Usaha dalam Rangka Kemitraan Pemasaran Produkproduk Binaan Industri Kimi Program pengembangan Sentrasentra Industri Potensial Diversifikasi Makanan Dari Umbi-umbian Pengembangan Teknologi Pengolahan Buah-buahan Program Pembinaan Dan Pengembangan Industri Kreatif Pengembangan Industri Kreatif Berbasis IT Pengembangan Industri Makanan Khas Jogja

3.5

3.6 3.7 4 4.1

3

3.1 3.2

4

4.1 4.2

4.3 4.4

4.5 4.6 4.7

Lomba Desain Kerajinan Pembinaan Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI) Pelatihan esain kerajinan Berbasis IT Jogja Fashion Week Pelatihan Standarisasi IT Internasional

Pagu Keuangan (%) Anggaran Target Realisasi (Rp) 84.653.300 100,00 98,00

BAB IV


Target

Realisasi

100,00

100,00

-

38.935.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

466.058.450 100,00

90,00

100,00

100,00

-

92.503.000 100,00

94,00

100,00

100,00

-

21.884.950 100,00

61,00

100,00

100,00

21.884.950 100,00

61,00

100,00

100,00

55.404.650 100,00

96,00

100,00

100,00

36.867.650 100,00

97,00

100,00

100,00

-

18.537.000 100,00

96,00

100,00

100,00

-

1.143.374.950 100,00

94,00

100,00

100,00

476.969.900 100,00

89,00

100,00

100,00

-

56.791.000 100,00

87,00

100,00

100,00

63.253.500 100,00 105.358.750 100,00

93,00 95,00

100,00 100,00

100,00 100,00

Efisiensi Nego Bahan & peralatan -

45.445.000 100,00

99,00

100,00

100,00

-

283.245.000 100,00 112.311.800 100,00

99,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

-

Efisiensi


IV-297

BAB IV


c)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Pembinaan sektor Indagkop melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam program, baik dengan pembiayaan melalui anggaran rutin maupun pembangunan, belum dapat mencapai sasaran secara optimal. Hal ini disebabkan masih dijumpai beberapa permasalahan yang dihadapi baik dari segi operasional maupun segi pembinaan, permasalahan–permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut : 1. Terbatasnya kemampuan SDM pembina industri dalam penguasaan manajemen bisnis. 2. Pengusaha IKM lebih memprioritaskan pada aspek produksi. 3. Persediaan bahan baku untuk beberapa jenis industri tertentu masih tergantung dari daerah dan Negara lain misalnya: Serat tumbuhan, Kayu, Kulit, Perak, Bambu, IKM, Terigu, Kedelai, dan Susu. 4. Umumnya IKM masih lemah dalam desain, inovasi dan kreativitas produk. 5. Dalam berproduksi sebagian besar pengusaha hanya berdasarkan Job Order/Buyer Minded 6. Kemitraan Usaha pemasaran masih minim sehingga jaringan pasar masih terbatas. 7. IKM belum optimal memanfaatkan pasar global karena daya saing masih rendah dan dihadapkan adanya peraturan lingkungan hidup, HAKI, Manajemen Mutu atau ISO 9000. 8. Masih banyak barang dijual belum menggunakan SNI, misalnya: Pupuk dan Air Minum Isi Ulang, produk logam, batik, kerajinan dan lain-lain karena Penerapan SNI masih dirasakan cukup mahal. 9. Kemampuan promosi IKM masih terbatas, disebabkan biaya promosi dianggap relatif mahal. 10. Program pengembangan HAKI masih kurang optimal karena manfaat HAKI belum begitu dirasakan oleh perajin, terbatasnya dukungan dengan bantuan pendaftaran merk, sosialisasi HAKI serta operasional klinik HAKI juga kurang optimal.

1. 2. 3. 4.

5. IV- 298

Solusi Pendataan Industri Kecil dan Menengah serta klasifikasinya. Penyusunan Profil Pengembangan Sentra. Pengembangan Komoditi One Village One Product (OVOP) berupa program pendampingan. Pengembangan komoditi OVOP di luar sentra industri akan dilakukan terintegrasi lintas Kabupaten/Kota. Kegiatan pembinaan antara lain pendampingan, studi banding, promosi dan pemasaran bersama, program pengembangan yang sudah disepakati. Jenis komoditi yang akan dikembangkan meliputi kerajinan hasil hutan, kerajinan kulit, tekstil, industri logam, industri IT. Adanya pusat pengembangan desain, inovatif dan industri kreatif. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011


BAB IV

6. Pengembangan Kluster Industri. 7. Pengembangan Kluster Industri meliputi kerajinan kulit dan turunannya serta kerajinan kayu dan turunannya serta kluster industri pangan. Pengembangan Kluster Industri ini dirumuskan bersama antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan kerjasama dengan Provinsi lain dan pihak swasta lain. Untuk kerajian kulit akan terkait dengan Asosiasi Penyamakan kulit Indonesia (APKI), Akedemi Teknologi Kulit (ATK), Balai Besar Kulit, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Magetan, Provinsi NTT, Provinsi Jawa Barat, dll. Untuk industri pangan lebih berorientasi makanan khas dari daerah lain Jawa Barat, Jawa Timur, NTB dll. 8. Pengembangan Industri Kreatif dalam bentuk Dialog, Temu Usaha, Pendidikan dan Pelatihan, Fasilitasi, Bantuan Peralatan, Promosi dll. 9. Pengembangan kelembagaan seperti penerbitan Izin Usaha Industri, Pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM), Diklat SDM Perusahaan, Pendampingan oleh tenaga ahli, dll.

7. a)

URUSAN PERDAGANGAN Kondisi Umum

Secara umum, perkembangan ekonomi Provinsi DIY pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 5,16%. Sementara itu, pertumbuhan di sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2011 sebesar 5,19% dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 19,79%. Perkembangan angka perdagangan luar negeri di Provinsi DIY pada lima tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif pertumbuhannya, tercatat baik nilai maupun volume ekspornya pada tahun 2010 hingga 2011 mengalami penurunan. Penurunan angka perdagangan luar negeri ini disebabkan oleh pengaruh krisis global yang melanda banyak negara tujuan ekspor, seperti Amerika, Jepang dan negara-negara Eropa lainnya, sehingga dari sisi demand terjadi penurunan daya beli terhadap produk-produk ekspor Provinsi DIY.

No A. 1. 2. 3. 4.

Uraian Ekspor Volume Nilai Komoditi Negara

Tabel 4.98 Perkembangan Ekspor – Impor, 2007-2011 Tahun Satuan 2007 2008 2009 Juta kg Juta US $ Komoditi Negara

36,65 125,56 101 99

40,58 130,25 103 97

31 109 106 99

2010 35 140 116 93

2011 26,67 144,41 102 87


IV-299

BAB IV


No

Uraian

Satuan

2007 235

5. Eksportir Perusahaan B. Impor 1. Volume Juta kg 8,39 2. Nilai Juta US $ 42,62 3. Komoditi Komoditi 15 4. Negara Negara 21 5. Importir Perusahaan 12 Sumber: Disperindagkop Provinsi DIY

2008 256

Tahun 2009 270

2010 251

2011 208

8,86 50,71 25 24 17

5,39 26,36 19 27 11

4,10 25,95 11 11 5

2,42 75,98 16 28 6

Tabel 4.99 Perkembangan SIUP menurut Golongan Usaha, 2007-2011 Tahun No Golongan Usaha Satuan 2007 2008 2009 2010 1 Pengusaha Besar Pengusaha 538 642 756 910 2 Pengusaha Pengusaha 1.084 1.296 1.548 1.820 Menengah 3 Pengusaha Kecil Pengusaha 29.629 31.119 33.425 35.298 Jumlah 31.251 33.057 35.729 38.028 Sumber: Disperindagkop Provinsi DIY

2011 988 1.999 36.607 39.594

Sektor perdagangan luar negeri memasuki tahun 2011 sampai dengan bulan Desember, realisasi ekspornya menunjukan kenaikan nilai sebesar 3,15%, sedangkan volume ekspornya mengalami penurunan sebesar 23,80%, dibandingkan tahun 2010. Sementara itu, perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri tercatat pada tahun 2007-2011 secara umum mengalami perkembangan positif, yaitu terlihat dari perkembangan jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), kecuali pasar tradisional maupun modern konsisten.

Bentuk No Perusahaan 1 Perseroan Terbatas (PT) 2 Koperasi 3 CV 4 FA IV- 300

Tabel 4.100 Perkembangan TDP, 2007-2011 Tahun Satuan 2007 2008 2009 Unit 3.004 3.322 3.662 Unit Unit Unit

733 5.969 65

771 6.671 66

812 7.393 66


2010

2011

4.017

4.391

850 8.144 66

874 8.777 66

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Bentuk Satuan No Perusahaan 2007 5 Perorangan (PO) Unit 21.386 6 Bentuk Unit 366 Perusahaan Lain Jumlah 31.523 Sumber: Disperindagkop Provinsi DIY

Tahun 2008 2009 22.599 24.069 375

382

33.804 36.384

BAB IV

2010 2011 25.152 26.115 383

387

38.612 40.610

Tabel 4.101 Perkembangan Pasar Tradisional dan Modern, 2007 – 2011 Tahun No Jenis pasar Satuan 2007 2008 2009 2010 1 Pasar Tradisional Unit 228 228 350 405 2 Pasar Modern Unit 338 338 336 308 Jumlah 566 566 686 713 Sumber: Disperindagkop Provinsi DIY

2011 405 308 713

Secara umum hasil–hasil pembangunan di sektor perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri adalah sebagai berikut:

1)

Sub-Sektor Perdagangan Dalam Negeri Gambaran hasil pembangunan sub-sektor perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari perkembangan Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), perkembangan sarana perdagangan, perkembangan harga, dan distribusi barang. a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Jumlah Kumulatif SIUP Provinsi DIY pada tahun 2010 sebanyak 38.028 buah dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 39.594 buah, atau mengalami kenaikan sebesar 4,12%. b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Sementara itu perkembangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Provinsi DIY dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kota Yogyakarta paling banyak menerbitkan TDP, diikuti Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan yang paling sedikit menerbitkan TDP adalah Kabupaten Kulon Progo. Jumlah penerbitan TDP pada tahun 2011 sebanyak 40.610 buah atau naik sebesar 5,17% dibandingkan tahun 2010. c. Perkembangan Pasar Tradisional dan Modern Perkembangan sektor perdagangan Provinsi DIY, didukung dengan tersedianya sarana perdagangan seperti toko modern dan pasar tradisional. Perkembangan pasar tradisonal dan toko modern pada tahun 2011 konstan, tidak ada perubahan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-301

BAB IV

2) a.

b.

c.

d.

e.


Sub-Sektor Perdagangan Luar Negeri Nilai Ekspor Perkembangan ekspor Provinsi DIY, selama lima tahun terakhir ini berfluktuatif, baik nilai, volume, jenis komoditi, negara tujuan, serta pelaku ekspornya, tercatat dalam tahun 2011, realisasi ekspor secara umum mengalami penurunan nilai sebesar 23,80%, dan kenaikan volume sebesar 3,15%, dengan perolehan nilai sebesar US$ 144,41 juta dan volumenya sebesar 26,67 juta kg. Komoditi Ekspor Komoditi yang selama ini menjadi unggulan dalam perolehan devisa ekspor, mengalami peningkatan jumlah komoditinya. Beberapa komoditi yang menjadi unggulan ekspor Provinsi DIY antara lain kulit, produk kulit, tekstil dan kerajinan. Negara Tujuan Ekspor Negara tujuan ekspor utama setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan ekspor malaupun sudah tidak menjadi tujuan utama, selanjutnya diikuti oleh negara-negara Uni Eropa, Jepang, Australia, Kanada, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong, serta Uni Emirat arab sebagai entry point dari negara-negara Timur-tengah. Impor Perkembangan impor di Provinsi DIY relatif sulit dicatat dengan kondisi sebenarnya, selain pelabuhan bongkar, atau bahkan pelaku impornya adalah Kantor Pusat yang umumnya berada di luar Yogyakarta, juga karena tidak semua importir, memenuhi kewajiban dalam melaporkan realisasi impornya, sehingga yang tercatat di statistik adalah realisasi dari importir yang secara rutin melaporkan ke Dinas Perindagkop Provinsi DIY, maupun importir yang pelabuhan bongkarnya di Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Dengan demikian, realisasi impor di Provinsi DIY tidak bisa dianalisa sebagai suatu yang realistis di lapangan, namun yang pasti bahwa barang yang diimpor semuanya merupakan bahan baku produksi, bukan barang konsumtif. Pelayanan Perizinan Dan Pengesahan Dokumen Ekspor Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Commercial Invoice (CI) Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (CoO), adalah suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral, serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut, berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. Dengan memperhatikan peranan SKA yang cukup berarti merupakan upaya peningkatan ekspor Indonesia, maka Pemerintah menerbitkan beberapa ketentuan tentang SKA.

IV- 302



BAB IV

Penerbitan SKA mengandung dua maksud, yaitu:  Sebagai dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia, dokumen ini dipersyaratkan oleh negara pengimpor,  Sebagai dokumen untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk impor yang diberikan oleh suatu negara atau kelompok negara tertentu. Artinya barang ekspor Indonesia bisa saja masuk ke negara pemberi preferensi meskipun tidak dilengkapi dengan SKA preferensi, hanya saja tidak berhak mendapatkan keringanan bea masuk. Perkembangan penerbitan Form SKA dari Instansi Penerbit SKA (IPSKA) Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi Provinsi DIY pada tahun 2010 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2009. Target kinerja urusan perdagangan adalah sebagai berikut: Tabel 4.102 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan, 2010-2011 2011 Capaian No Indikator Satuan 2010 Target Realisasi % Realisasi I. Perdagangan Dalam Negeri A. Tanda Daftar perusahaan (TDP) : 1. Perseroan Terbatas (PT) Unit 4.017 4.218 4.391 109,31 2. Koperasi Unit 850 893 874 102,82 3. CV Unit 8.144 8.551 8.777 107,77 4. FA Unit 66 68 66 100,00 5. Perorangan (PO) Unit 25.152 26.409 26.115 103,82 6. Bentuk Perusahaan Lain Unit 383 393 387 101,04 (BPL) Jumlah TDP 38.612 40.542 40.610 105,17 B. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) : 1. Perusahaan Besar Unit 910 955 988 108,57 2. Perusahaan Menengah Unit 1.820 1.911 1.999 109,83 3. Perusahaan Kecil Unit 35.298 37.062 36.607 103,70 Jumlah SIUP 38.028 39.928 39.584 104,11 C. Pasar Tradisional Buah 308 440 308 100,00 D. Pasar Modern Buah 405 361 405 100,00 II. Perdagangan Luar Negeri A. Ekspor : 1. Volume Juta Kg 35 26 26,67 76,20 2. Nilai Juta US$ 140 98 144,41 103,15 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-303

BAB IV

No


Indikator

Satuan

3. Komoditi Jenis 4. Negara Negara 5. Eksportir Perusahaan B. Impor 1. Volume Juta Kg 2. Nilai Juta US$ 3. Komoditi Jenis 4. Negara Negara 5. Eksportir Perusahaan Sumber: Disperindagkop Provinsi DIY

b)

No 1

1.1

1.2

1.3

1.4

Capaian 2010 116 93 251

Target 117 101 272

4,10 25,95 11 11 10

6 32 29 28 14

2011 Realisasi % Realisasi 102 87,93 87 93,54 208 82,86 2,42 75,98 16 28 6

59,02 292,79 145,45 254,54 60,00

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.103 Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2011 Program/Kegiatan Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Operasional Dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah (Pelayanan Sidang Tera Ulang) Koordinasi Peningkatan Kinerja Distributor ( Pengadaan, Penyaluran, Pemantauan Stok Dan Harga) Komoditi Pokok Penting Dan Strategis Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Jasa Perdagangan Operasi Pasar Murni Beras

IV- 304


Keterangan

529.837.900 100,00

99,00

100,00

100,00

-

66.547.750 100,00

89,00

100,00

100,00

Efisiensi terhadap SPPD dan narasumber

16.370.500 100,00

100,00

100,00

100,00

-

99.788.900 100,00

45,00

100,00

100,00

1.Tidak semua Kabupaten/Kota mengajukan OPM; 2.Pembagian raskin dengan pelaksanaan terlalu dekat



No

Program/Kegiatan

1.5

Pengujian Barang Beredar Di Provinsi DIY

1.6

Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Komoditas Pokok, Penting Dan Strategis Bersubsidi Pelatihan Tenaga Penyetel Timbangan Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Koordinasi Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional Promosi Dan penerimaan/Pengiriman Misi Dagang Dari/Ke Luar Negeri Penyebarluasan Informasi Perdagangan Internasional Promosi perdagangan Ke Luar negeri Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Penyelenggaraan Pameran Di Luar Negeri

1.7 2

2.1

2.2

2.3

2.4 3

3.1

3.2

3.3 3.4

Bimbingan Teknis Negosiasi Kontrak Dan Letter Of Credit Penghargaan Eksportir Berprestasi Primaniyarta Pengelolaan Kegiatan Penerbitan SKA Otomasi, Sosialisasi SKA Otomasi On Line, Pembuatan Leaflet Prosedur Ekspor


BAB IV

Keterangan

22.846.600 100,00

79,00

100,00

100,00

1.Pembelian sample barang lebih murah; 2.Harga pengujian rendah dr DPA -

30.644.900 100,00

97,00

100,00

100,00

-

203.374.000 100,00

98,00

100,00

100,00

13.430.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

10.810.000 100,00

98,00

100,00

100,00

-

13.430.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

165.704.000 100,00

97,00

100,00

100,00

-

1.063.709.000 100,00

95,00

100,00

100,00

224.968.000 100,00

79,00

100,00

100,00

14.795.000 100,00

92,00

100,00

100,00

1.Biaya sewa both telah disediakan oleh kementerian; 2.Efisiensi Display -

34.917.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

46.099.000 100,00

99,00

100,00

100,00

-


IV-305

BAB IV

No


Program/Kegiatan Impor Pembuatan CD Komoditi Ekspor Pameran Dalam negeri Berskala Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang / Produk Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pameran Mutumanikan Nusantara Pameran Produk Tradisional Pengembangan Pasar Produk D I Y Pengembangan Promosi Perdagangan Pembuatan Katalog / Booklet Shoping In Jogja Fasilitasi Pemulihan Pasar Tradisional Fasilitasi Pembangunan Pasar Tradisional Program Persaingan Usaha Pelatihan Entry S I O T Bagi U M K Pelayanan Bimbingan Bisnis Operasional Pelayanan Jogja Business Service Centre (JBSC)

3.5 3.6 4

4.1

4.2

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1 5.2 5.3

c)

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan (%) Target


Realisasi

Target

Realisasi

18.260.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

724.670.000 100,00

99,00

100,00

100,00

-

854.562.330 100,00

95,00

100,00

100,00

123.973.760 100,00

98,00

100,00

100,00

-

10.710.550 100,00

99,00

100,00

100,00

-

73.370.000 100,00

99,00

100,00

100,00

-

31.064.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

258.836.070 100,00

96,00

100,00

100,00

-

208.382.950 100,00

85,00

100,00

100,00

-

54.580.000 100,00

97,00

100,00

100,00

-

79.960.000 100,00

99,00

100,00

100,00

-

13.685.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

170.300.000 100,00

100,00

100,00

100,00

18.432.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

76.918.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

74.950.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Perdagangan Dalam Negeri a. Gejolak harga bahan pokok yang terjadi setiap tahun cukup menjadi permasalahan yang harus di minimalkan meskipun hal tersebut tidak bisa dihindari terkait pada

IV- 306



b.

c.

d. e.

f.

g.

h.

i. j. k.

l.

BAB IV

setiap adanya menjelang hari–hari besar agama, pergantian tahun, permintaan yang meningkat dan persediaan barang yang kurang memadai. Pengaruh cuaca yang mengakibatkan produksi bahan pokok menurun juga mengakibatkan terjadi gejolak harga. Sistem distribusi nasional yang belum efisien dan efektif, sehingga barang kebutuhan masyarakat belum tersedia dengan harga yang wajar di seluruh daerah, disparitas harga antar wilayah masih relatif tinggi dan fluktuasi harga belum terkendali. Sarana dan Prasarana khususnya pergudangan keberadaannya belum merata ke semua Kabupaten/Kota, khususnya untuk pergudangan komoditi primer seperti hasil pertanian. Pembinaan dan pengawasan sistem penjualan langsung belum optimal. Belum semua Kabupaten/Kota mempunyai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan dari BPSK dan LPKSM yang ada kinerjanya masih belum optimal karena terbatasnya dukungan dana operasional. Pengembangan pasar tradisional cukup dipengaruhi oleh adanya persaingan dengan munculnya pasar modern/toko modern yang cukup banyak, mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional. Keberadaan sektor informal yang bergerak di usaha perdagangan belum sepenuhnya menerima pembinaan yang semestinya, karena keterbatasan anggaran dan besarnya unit usaha yang harus dibina. Banyaknya produk impor yang masuk ke Provinsi DIY menurunkan daya saing pemasaran produk dalam negeri yang mengakibatkan pengusaha/IKM dalam negeri yang mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen. Untuk mengikuti penyelenggaraan pasar lelang, pelaku usaha masih memerlukan bantuan pendampingan. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan distribusi komoditi tertentu seperti gula rafinasi, pupuk bersubsidi, bahan berbahaya, minuman beralkohol dan barang kebutuhan strategis lainnya. Daya saing produk dan kemampuan UMKM dalam mengakses pasar masih relatif rendah, khususnya kemitraan dengan toko-toko modern dalam hal pemasaran.

2. Perdagangan Luar Negeri a. Krisis keuangan yang masih berlanjut mempengaruhi negara-negara tujuan ekspor potensial Provinsi DIY yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa mengakibatkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-307

BAB IV

b.

c.

d.

e.

f. g. h.

i. j.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH permintaan ekspor menurun 60% dengan terjadinya hal tersebut otomatis ekspor ke Amerika Serikat dan Uni Eropa mengalami penurunan. Beberapa komoditi yang mengalami penurunan secara signifikan dan mempengaruhi total ekspor Provinsi DIY di antaranya adalah komoditi mebel kayu/furnitur, kerajinan kayu, kerajinan perak, kertas, teh hijau, teh hitam, produk kulit, dan beberapa produk ekspor lain. Di samping itu ada beberapa negara tujuan ekspor yang mengalami peningkatan di antaranya adalah negara tujuan India, Cina, Jepang, Korea Selatan, ke-4 negara tersebut mengisi ke kosongan permintaan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Prediksi ke depan jika krisis Eropa membaik ekspor akan meningkat lebih dari 5%. Bahan baku beberapa jenis industri yang menghasilkan produk ekspor mulai langka dan sangat tergantung pada daerah lain, sehingga harga menjadi mahal misalnya serat alam, kayu dan bambu. Bahan Baku Perak  Adanya PPn 10%, maka bahan baku perak menjadi mahal (dikenakan pajak ganda PPn dan PPh masing-masing 10%).  Bahan Perak yang bermutu baik lebih menguntungkan di ekspor karena tidak di kenakan pajak ekspor dan harga jual bahan baku lebih mahal.  Adanya Black Market yang memanfaatkan fasilitas ekspor, hanya dengan permainan dokumen ekspor bahan baku perak diekspor tapi hanya masuk pabean dan bahan baku perak beredar lagi di pasar lokal. Bahan baku industri kulit dan produk kulit (KPK) langka dan mahal :  Karena masih dibukanya kran ekspor bahan baku kulit dengan pungutan ekspor relatif rendah (15% & 20%) sesuai PP No. 35 Tahun 2005.  Larangan impor bahan baku kulit mentah dari beberapa negara yang terkena virus PMK sesuai edaran Menteri Pertanian No. TN510/94/A/N/2001. Penerapan sertifikat legalitas bagi bahan baku kayu oleh negara Uni Eropa dimana bahan baku harus bersumber dari hutan yang dikelola secara berkesinambungan. Belum adanya IPAL terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh industri kulit Kondisi infrastruktur (jalan dan jembatan) dibeberapa Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, belum memadai bagi angkutan kontainer, menyebabkan terhambatnya kelancaran angkutan barang. Belum memadainya layanan pelabuhan ekspor dan prasarananya. Media perbankan dalam mendukung peningkatan produksi/ekspor belum berjalan dengan lancar.

3. Balai Metrologi a. Belum terpenuhinya alat standar jenis tertentu.

IV- 308



BAB IV

b. Masyarakat pemilik/pemakai alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) belum sepenuhnya memahami tentang hak dan kewajibannya berkait dengan peraturan kemetrologian. c. Pengusaha alat UTTP di Provinsi DIY saat ini sulit berkembang karena kekurangan tenaga ahli. d. Banyaknya produk UTTP impor yang ilegal (Produk Cina) yang beredar. 4. Balai Pelayanan Bisnis Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual a. Mahalnya Biaya pengurusan sertifikat HKI . b. Belum adanya peraturan daerah terkait dengan pengelolaan layanan bisnis on line (www.jogjaplaza.com) c. Belum tersedianya database HKI. Solusi 1. Perdagangan dalam negeri a. Perlunya koordinasi dengan yang memiliki kompetensi dalam pengembangan pasar tradisional yaitu pemerintah kab/kota. b. Melaksanakan revitalisasi pasar tradisional supaya kondisi pasar tradisional yang di kab/kota menjadi lebih baik, memiliki daya saing sehingga masyarakat memilih belanja di pasar tradisional. c. Melakukan pembinaan pedagang pasar tradisional sebagai contoh pelatihan manajemen bagi pedagang tradisional. d. Melaksanakan koordinasi dengan kab/kota terkait dengan kemitraan khusunya kab/kota yang memiliki perda kemitraan . e. Mengadakan pemantauan terhadap harga komoditi di pasar tiap bulan oleh tim pengendali harga sehingga bisa di ketahui penyebab terjadinya gejolak harga, kemudian dapat di lakukan antisipasi atau meminimalkan terjadinya gejolak harga. 2. Perdagangan luar negeri a. Mengadakan pelatihan desain produk ekspor . b. Perlu meningkatkan mutu dan kualitas produk yang di ekspor . c. Memberi informasi mengenai pasar ekspor. d. Diperlukan SDM yang menangani mengases ekspor. e. Mengkoordinasikan setiap kegiatan pameran dengan Kabupaten/Kota. f. Melaksanakan promosi ke luar negeri secara aktif bahwa produk kita masih ada/eksis g. Promosi dalam negeri berskala ekspor di lokasi-lokasi potensial perlu dilaksanakan koordinasi dengan dirjen pengembangan ekspor perdagangan luar negeri, mengundang expert/ahli untuk memberi motivasi kepada pelaku ekspor, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

IV-309

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH memanfaatkan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)/Atase Perdagangan Luar Negeri untuk mempromosikan produk-produk ekspor Provinsi DIY.

3. Balai Metrologi a. Mengusulkan pengadaan alat standar jenis tertentu, baik melalui APBN maupun APBD. b. Melaksanakan bimbingan kepada karyawan perusahaan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) untuk diberikan ketrampilan dalam menyetel alat UTTP. c. Melakukan penindakan kepada produk UTTP yang ilegal. 4. Balai Pelayanan Bisnis Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual a. Optimalisasi Information and Communication Technologies (ICT) untuk pengembangan UMKM. b. Kerjasama dengan stakeholders dalam pengelolaan layanan bisnis on line (Jogja Plaza). c. Pengembangan database HKI

8. a)

URUSAN KETRANSMIGRASIAN Kondisi Umum

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di lokasi permukiman transmigrasi (lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi) atau wilayah pengembangan transmigrasi (wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan wilayah baru sesuai dengan tata ruang wilayah). Landasan Yuridis penyelenggaraan Transmigrasi adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (UU 15/1997) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (PP 2/1999). Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, yang mengacu pada Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (UU 33/ 2004) telah mengamanahkan kepada semua penyelenggara pembangunan untuk merubah tata cara pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan transmigrasi agar lebih mengedepankan peran daerah untuk lebih berdayaguna dalam setiap kegiatannya. Untuk itu penyelenggaraan program transmigrasi saat ini dalam pelaksanaannya dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah serta difasilitasi oleh Pusat yang bermanfaat bagi daerah itu sendiri. Perencanaan dan IV- 310



BAB IV

pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (rowing) sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (steering) maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan demand side, dimana pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya kerjasama antar daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran dengan provinsi di daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penyelengaraan transmigrasi dapat diminimalisir sedini mungkin. Pada tahun 2020-2011, target kinerja urusan ketransmigrasian serta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.104 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2010-2011 No. Capaian 2011 Indikator Satuan 2010 Target Realisasi % Realisasi 1. Jumlah Pengembangan Provinsi 8 8 8 100,00 Kawasan Transmigrasi 2. Jumlah Pelatihan Dasar KK 150 175 159 90,86 Umum (PDU) bagi Calon Transmigran 3. Jumlah Pengiriman KK 175 175 125 71,43 Calon Transmigran ke Luar Pulau Jawa Sumber: Disnakertrans Provinsi DIY

b)

No 1

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Tabel 4.105 Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2011 Program/Kegiatan

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1.1 Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar

Pagu Keuangan Fisik (%) Anggaran Target Realisasi Target Realisasi (Rp) 1.571.917.000 100,00 86,16 100,00 88,79 134.454.000 100,00

99,30

100,00

100,00

Keterangan

-


IV-311

BAB IV

No

1.2

1.3

1.4

1.5


Program/Kegiatan Pelaku dan Antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi Penyediaan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomidi Kawasan Transmigrasi Seleksi Calon Transmigrasi Tingkat Provinsi Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Program Transmigrasi Penampungan Angkutan dan pengawalan Transmigrasi

Pagu Anggaran (Rp)

Keuangan Target


Realisasi

Target

Realisasi

262.196.000 100,00

99,21

100,00

100,00

-

187.147.000 100,00

98,26

100,00

100,00

-

119.948.000 100,00

99,85

100,00

100,00

-

629.105.000 100,00

68,33

100,00

72,00

Lokasi belum siap yaitu :  UPT Linuang Kayam Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Timur sebanyak 25 KK  Lokasi Gebang Perkasa, sembuga Kabupaten Sambas Kalimatan Barat sebanyak 25 KK

1.6 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Calon Transmigrasi 1.7 Bimbingan Mental Bagi Calon Transmigrasi 1.8 Pembekalan Calon Transmigrasi 2 Pelatihan Transmigrasi Regional 2.1 Pelatihan Transmigrasi Regional

IV- 312

93.158.000 100,00

88,62

100,00

100,00

Efisiensi Anggaran

16.979.000 100,00

100,00

100,00

100,00

-

128.930.000 100,00

98,95

100,00

100,00

-

415.031.000 100,00

89,22

100,00

100,00

415.031.000 100,00

89,22

100,00

100,00


Efisiensi Anggaran

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH c)

BAB IV

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Jumlah warga masyarakat yang menginginkan transmigrasi lebih banyak dari jumlah alokasi program. Sehingga setiap tahun ada masyarakat yang tidak bisa terlayani untuk ikut transmigrasi. 2. Kondisi di lokasi transmigrasi kadang masih dijumpai tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan, sehingga tidak sesuai dengan azas 2 C (Clear and Clean) dan 4 L (Layak huni, Layak berkembang, Layak lingkungan dan Layak usaha). Hal ini mendorong terjadi keresahan/ketidakbetahan transmigran. Hal ini terbukti 2 lokasi penempatan yang gagal yaitu:  UPT Linuang Kayam Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Timur sebanyak 25 KK karena rumah, fasilitas dan prasarana lain belum siap.  Lokasi Gebang Perkasa, sembuga Kabupaten Sambas Kalimatan Barat sebanyak 25 KK karena Lokasi tumpang tindih dengan perusahaandan waktu Kerjasama Antar Daerah (KSAD) dijanjikan setiap kk 2 H ternyata setelah ditinjau hanja 1 H dan masih ada sengketa dengan penduduk setempat. 3. Persiapan lokasi permukiman dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Hal ini menyebabkan penumpukan kegiatan pengerahan dan pemindahan calon transmigran di akhir tahun anggaran. Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban menumpuk pada akhir tahun anggaran. Solusi 1. Meningkatkan kerjasama bidang ketransmigrasian dengan daerah penerima serta mengajukan usul penambahan alokasi program ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemenakertrans). 4. Meningkatkan koordinasi antara daerah pengirim dan daerah penerima yang dituangkan dalam naskah kerjasama, agar hak dan kewajiban masing-masing daerah bisa direalisasikan secara konsekuen. 5. Meningkatkan koordinasi dalam menyiapakan calon lokasi transmigrasi dengan daerah penerima maupun dengan Kemenakertrans.


IV-313

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents