BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembagian urusan pemerintahan sesuai asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan yang mensyaratkan adanya pembagian urusan yang jelas antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi : Urusan di Bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan,Yustisi, Moneter dan fiskal Nasional, serta Agama. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan desentralisasi ini meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Yang dimaksud dengan "urusan wajib" adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara sedangkan yang dimaksud dengan "urusan pilihan" adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Urusan wajib tersebut meliputi 26 urusan yaitu : pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan meliputi 8 urusan yaitu: kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; industri; perdagangan; dan ketransmigrasian.

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi berdasarkan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar, yang tercakup dalam 26 urusan wajib. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

37


1. URUSAN PENDIDIKAN Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Prov. Kalsel. Berikut dijelaskan perkembangan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan selama Tahun 2005-2009 A. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan informasi melalui bahan laporan ini meliputi hasil pelaksanaan kegiatan program pembangunan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga, yang secara operasional dari tahun 2005 sampai dengan 2008 dilaksanakan oleh 6 satuan organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain ; a. Bagian Tata Usaha / Sekreatariat / Penunjang b. Sub Dinas Bina Pendidikan Dasar c. Sub Dinas Bina Pendidikan Menengah d. Sub Dinas Bina Pendidikan Luar Sekolah e. Sub Dinas Bina Generasi Muda f. Sub Dinas Bina Olahraga Sedangkan untuk tahun 2009 terjadi perubahan struktur menjadi 5 satuan organisasi yang terdiri dari : a. Sekretariat b. Bidang Pendidikan Dasar c. Bidang Pendidikan Menengah d. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal e. Bidang Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan di Kalimantan Selatan terus dilakukan untuk mengatasi berbagai kesenjangan pendidikan baik dalam hal pemerataan kesempatan pendidikan, mutu pendidikan, relevansi dan efisiensi pendidikan, dengan ruang lingkup kebijakan pembangunan, yaitu ; 1) Bagian Tata Usaha / Kesekretariatan / Penunjang a. Pengelolaan anggaran melalui pemantapan koordinasi penyusunan, anggaran pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran, koordinasi dan pembinaan pembangunan pendidikan. b. Melanjutkan peningkatan sistem perencanaan bergulir melalui peningkatan dan pengembangan sistem informasi perencanaan termasuk kegiatan sistem pendataan, baik data sekolah maupun luar sekolah, pemuda dan olahraga, meningkatkan kemampuan perencanaan, dan sistem mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, peningkatan penyajian dan pelayanan informasi perencanaan terpadu rutin dan pembangunan. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

38


c. Singkronisasi dan koordinasi penyusunan dan pemaduan rencana dan program kegiatan untuk mendapat sasaran program setiap kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini ini dimaksud untuk mengatasi munculnya permasalahan pembangunan yang diakibatkan oleh lemahnya koordinasi, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Pendidikan. Dengan demikian diharapkan dapat dicapai konsisten antara arah tujuan dan prioritas dengan implementasi pendidikan. Kewenangan untuk melaksanakan program Singkronisasi dan Koordinasi didistribusikan kepada kasubag, kasubdin dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan masing-masing. d. Kerjasama kelembagaan, Sosialisasi dan Avkokasi berbagai peraturan pemerintah di Bidang Pendidikan bagi pengelola pendidikan se Kalimantan Selatan 2) Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam rangka Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan Propinsi Kalimatan Selatan akan berupaya memenuhi target Pemerintah yaitu tuntas atau akan dicapai pada tahun 2008. a. Pembinaan TK, melalui pembangunan USB di Kabupaten / Kota sebagai percontohan program kegiatan belajar mengajar bagi TK Pembina, melaksanakan pendataan pemetaan TK, meningkatkan kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan TK melalui penyelenggaraan penataran dan gugus TK, penataraan bagi pengelola TK, serta mendorong partisipasi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan Pendidikan dari TK/RA hingga SMA/SMK/MA b. Pembinaan Pendidikan Luar Biasa melalui pembinaan kurikulum, penyelenggaraan penataran guru, kepala, pembina dan pengelola SLB, pengadaan alat pendidikan SDLB serta mendorong partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan SLB. c. Melayani pendidikan anak kurang beruntung/tidak mampu usia 7-12 tahun dengan mendirikan SD Kecil untuk desa terpencil, pelayanan pendidikan bagi anak penyandang ketunaan melalui SLB, SLB, pendidikan terpadu, kelas khusus guru kunjung, pembangunan asrama murid, program makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) dan meggerakkan partisipasi masyarakat. d. Mempercepat penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dengan menggali sumber daya dan sumber dana bagi peningkatan daya tampung dan pemerataan kesempatan belajar dengan penambahan Ruang Kelas Baru, pembangunan USB, Rehabilitasi Gedung Sekolah, Penyelenggaraan SD dan SMP Satu Atap, SMP Terbuka, SMP Luar Biasa, SLTP yang diselenggarakan Pondok Pasantren, pemantapan keberadaan SLTP Swasta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan mutunya, partisipasi seluruh lapisan masyarakat serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun e. Memberikan Bimbingan penulisan soal SD/MI dan kompetensi Bahasa Inggris, IPA dan Matematika serta pemberian subsidi honor guru Pondok Pesantren dan pengelolaan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

39


Rehabilitasi Pondok Pesantren dan melaksanakan lomba-lomba seperti lomba kemampuan Bahasa Inggris, Kemampuan MIPA untuk sekolah Dasar (SD). f. Penguasaan kurikulum, materi pengajaran, dan teknis evaluasi oleh guru dalam rangka meningkatkan tiga kemampuan dasar (Baca, Tulis, dan Hitung), IPA, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, serta pembudayaan kegemaran olahraga sejak dini pada SD untuk mengacu penguasaan IPTEK. g. Mengembangkan pendidikan program keterampilan pada sekolah Lanjutan Tingkat Pertama untuk memberikan bekal kemampuan dan keterampilan dasar para peserta didik sebagai bekal hidup dalam masyarakat antara lain dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta pengembangan program keterampilan sesuai dengan kebutuhan daerah. h. Memantapkan pelaksanaan kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan potensi sumber daya yang tersedia, dengan mengupayakan pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang baku serta pengembangan programnya. i. Melanjutkan pembinaan kesiswaan melalui melalui peningkatan dan pengembangan kemampuan kemampuan dalam keorganisasian, intensitas pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, pemberian latihan kepemimpinan siswa dan pembinaan siswa , pemantapan wawasan Wiyatamandala, serta program kemitraan. j. Pemasyarakatan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh dan pemberian beasiswa bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMU/SMK/MA yang berprestasi dari kalangan golongan ekonomi lemah, dengan mengupayakan sumber-sumber, baik dari pemerintah maupun masyarakat. k. Meningkatkan mutu sekolah swasta melalui pembinaan guru dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan perguruan swasta, pemberian guru bantuan subsidi, alat/sarana pendidikan yang baku, serta pelaksanaan akreditasi sekolah. l. Memantapkan program pembahasan SMP Terbuka melalui pendataan anak usia 13-15 tahun, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat propinsi dan melengkapi modul, sarana dan prasarana lain, serta pembinaan tenaga pengelola SMP Terbuka dan Satu Atap. m. Daya tampung Sekolah Menengah dalam pemerataan keterampilan belajar akibat ledakan lulusan SLTP karena keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun melalui pengoptimalkan pemanfaatan sarana yang ada, penambahan ruangan kelas baru, pembangunan Unit Gedung Baru, Rehabilitasi Gedung Sekolah dan ruangruang penunjang sesuai dengan pembakuan dan tipe sekolah yang telah ditetapkan. n. Melaksanakan perbaikan manajemen sekolah, seleksi pelatihan, dan pengangkatan Kepala SLTP , SMU, dan SMK yang telah berjalan sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 0296/1996 dengan diikuti kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja serta menyusun standar kompetensi guru dan melaksanakan analisis kemampuan guru. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

40


o. Pemenuhan kebutuhan buku pelajaran dengan perbandingan satu buku satu murid, buku pedoman guru, dan buku perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca siswa, baik jenis maupun jumlahnya dengan mengupayakan penataan mekanisme pencetakan dan distribusi. p. Penambahan ruang perpustakaan dan laboratorium di Sekolah sesuai dengan pembakuan dan peningkatan mutu laporan dan pustakaan serta optimalisasi pemanfaatannya. q. Pengadaan guru kelas baru pada SD, SLB sesuai dengan kebutuhan daerah, pengadaan guru mata pelajaran, baik secara reguler maupun dengan sistem kontrak di SLTP dan di Sekolah Menengah

terutama guru IPA , Matematika, Bahasa Inggris, kesenian,

Keterampilan, Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, dan Bahasa Daerah serta penghargaan bagi guru daerah terpencil. r. Melanjutkan upaya profesionalisasi guru dan tenaga pendidikan lainnya melalui berbagai bentuk dan jenis penataran baik kualifikasi maupun penyegaran, antara lain, melalui penyelenggaraan penyetaraan D-II untuk guru SD , dan D-III untuk guru SLTP, S1 untuk guru SMU, Retraining guru mata pelajaran. s. Memantapkan pembinaan karier dan kesejahteraan guru melalui pendidikan dan pelatihan tim penilai angka kredit jabatan fungsional guru, penyebaran pedoman dan petunjuk teknis angka kredit, penyusunan karya ilmiah, pemilihan guru teladan dan pelaksanaan lomba guru berprestasi. t. Pemberian Beasiswa dan Subsidi Operasional Sekolah yang diberikan kemasing-masing sekolah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan. u. Pengembangan Rintisan Sekolah Bertarap Internasional dan Rintisan Wajar Pendidikan Menengah dua belas tahun serta peningkatan rasio SMK yang semula 65 : 35 untuk SMA : SMK menjadi 70 : 30 utk SMK/SMA 3) Pendidikan

Luar

Sekolah Pemuda dan Olahraga/ Pendidikan Non Formal dan Informal

Dalam rangka pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga di Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan seperti : a. Menyelenggarakan keaksaraan fungsional dan memantapkan pelaksanaan Kejar Paket A setara SD, dan Kejar Paket B setara SLTP dan Paket C setara SMA yang dibarengi dengan pembakuan pola evaluasi dan pengujian tingkat nasional kesetaraan. b. Melanjutkan program magang kerja usaha dengan sasaran warga masyarakat yang putus sekolah dan belum mempunyai mata pencaharian tetap. c. Memberikan pelayanan Pendidikan Non Formal dan In Formal bagi masyarakat d. Memberikan bantuan operasional Tutor / Penyelenggara Program dan pengadaan buku – buku seperti Keaksaraan Fungsional (KF), Paket A Setara SD dan Paket C setara SMA.

LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

41


e. Melanjutkan pembinaan dan standardisasi kursus dan kelembagaan untuk meningkatkan mutu dan mengembangkan pola keterkaitan dan kesepadanan dalam pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dengan dunia usaha dan industri. f.

Pembinaan dan pemberian bantuan serta pengendalian YLGN-OTA

Propinsi,

Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. g. Melanjutkan pertukaran Pemuda Antar Propinsi dan Antar Negara melalui kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat peserta. h. Pembinaan keimanan dan ketaqwaan , pembentukan watak kepribadian dan budi pekerti siswa melalui penyelenggaraan Gelar Iman dan Taqwa, Kepramukaan, dan Palang Merah Remaja. i.

Penyeleksian Paskibraka, Audisi Gita Bahana dan Kapal Pemuda Nusantara dan memberikan pelatihan Paskibraka dan mengembangkan Sarana Kelompok Usaha Pemuda Produktif dan kegiatan kepemudaan untuk mempersiapkan Generasi Muda sebagai kader Pimpinan dan pengurus pembangunan nasional.

j.

Melanjutkan program SP3 dan SP4 yang dikaitkan dengan pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal ; serta meningkatkan kebijaksanaan pemberian bantuan kepada kepada Organissasi Kepemudaan dan Gerakan Pramuka.

k. Melaksanakan lomba-lomba keolahragaan, seperti lomba gerak jalan 45, lomba dayung perahu naga, serta olahraga tradisional. l.

Meningkatkan sarana prasarana olahraga seperti menyelesaikan Pembangunan Stadiun mini pelajar mulawarman serta asrama PPLP.

m. Pembinaan dan Peningkatan Olahraga n. Peningkatan Prestasi Olahraga o. Memberikan sarana penunjang & tenaga pembinaan baik secara kuantitas maupun kualitas p. Penampungan dan pembinaan potensi pelajar (club) olahraga q. Penyediaan lahan untuk prasarana dan sarana olahraga r.

Penyelenggaraan event-event daerah dan yang bersifat nasional maupun Internasional

s. Monitoring dan Evaluasi t.

Pembinaan dan Pengendalian kegiatan Pendidikan melalui Program Pelayanan Manajemen Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.

Berikut adalah Prioritas pembangunan pendidikan di Kalimantan Selatan : 1. Lanjutan MoU tanggal 16 Maret 2006 a. Peningkatan Kualifikasi Guru TK/RA, SD, SLTP, dan SLTA dengan sasaran 15.239 orang (Target 2009-2015). b. Rehabilitasi Ruang Kelas TK, SD, SLTP, dan SLTA dengan sasaran 2.722 Ruang (Target 2009-2010). LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

42


2. MoU tanggal 23 Januari 2009 antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota a. Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun selama 5 Tahun (Target 20102014). b. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (Pembangunan Gedung SBI secara bertahap dimulai tahun 2009 untuk jenjang SD, SLTP, dan SLTA (SMA, dan SMK) selama 5 Tahun (Target 2009-2013). c. Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang SLTA (SMA dan SMK). d. Pembangunan RKB Jenjang SLTA (SMA dan SMK). e. Peningkatan Rasio SMK dan SMA (33 : 67).

B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Berdasarkan program dan kegiatan di atas berikut adalah gambaran umum hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan bidang pendidikan di Kalimantan Selatan. Penuntasan buta aksara di Kalimantan Selatan 2005-2008


43


Penuntasan wajar DIKMEN 12 Tahun Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2008 & Target 2009

Penuntasan wajar DIKDAS 9 Tahun Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2008 & Target 2009


44


Penuntasan wajar DIKDAS 9 Tahun Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2008 & Target 2009

Jumlah siswa peserta Ujian Nasional Tingkat SMA, SMK & MA Provinsi Kalimantan Selatan

Rata-rata Nilai Ujian Nasional Tingkat SMA, SMK & MA Provinsi Kalimantan Selatan


45


Jumlah siswa peserta Ujian Nasional Tingkat SMP, SMPT & MTS Provinsi Kalimantan Selatan

Rata-rata Nilai Ujian Nasional Tingkat SMP, SMPT & MTS Provinsi Kalimantan Selatan

Jumlah TK, TKLB & RA Negeri/Swasta Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008/2009


46


Jumlah SD, SDLB dan MI Negeri/Swasta Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008/2009

Jumlah SMP, SMPLB, SMPT dan MTs Negeri/Swasta Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008/2009


47


Jumlah SMA, SMK, SMLB dan MA Negeri/Swasta Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008/2009

Kondisi Ruang Kelas TK, TKLB & RA Negeri/Swasta Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008/2009


48


Kondisi Ruang Kelas SD/ SDLB & MI Negeri/Swasta Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008/2009

Kondisi Ruang Kelas SMP, SMPLB, SMPT & MTs Negeri/Swasta Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008/2009


49


Kondisi Ruang Kelas SMA, SMK, SMLB & MA Negeri/Swasta Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008/2009

Jumlah Guru TK, TKLB & RA Negeri/Swasta Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008/2009


50


Jumlah Guru SD/ SDLB & MI Negeri/Swasta Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008/2009

Jumlah Guru SMP, SMPLB, SMPT & MTs Negeri/Swasta Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008/2009


51


Jumlah Guru SMA, SMK, SMLB & MA Negeri/Swasta Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008/2009

Berikut prestasi di Bidang Pendidikan yang diperoleh oleh Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2005-2009 1. Penghargaan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kepada Pemuda Pelopor Provinsi Kalimantan Selatan Bidang Teknologi Tepat Guna sebagai Juara Pertama dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke 79 tanggal 28 Oktober 2007 di Jakarta yang diserahkan langsung oleh Bapak DR. ADIYAKSA DAULT, SH atas nama DECIN, S.SOS 2. Gubernur Kalimantan Selatan H.Rudy Ariffin atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Masyarakat Kalimantan Selatan menerima penghargaan dari Prsedin Republik Indonesia DR. Susilo Bambang Yudhoyono berupa SATYALENCANA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2007 DI Provinsi Riau tanggal 25 November 2007 3. Anugerah Aksara Tingkat Pratama Tahun 2009 Bidang Pendidikan dari Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia kepada Gubernur dan Bupati/Walikota

sesuai dengan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 089/P/2009 tanggal 7 September 2009 pada Hari Aksara Internasional (HAI) ke 44 Tahun 2009 di Hotel Mangku Putra Cilegon – Banten tanggal 8 September 2009 atas nama : - Rudy Ariffin, Gubernur Kalimantan Selatan, - Aunul Hadi, Bupati Hulu Sungai Utara, -

Drs. H. Rachman Ramsyi, M.Si, Bupati Tabalong,


52


C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Terjadinya penumpukan kegiatan pada akhir tahun karena sistem pertanggungjawaban keuangan yang tersentral pada bendahara pengeluaran, sehingga meskipun program yang lain sudah siap dipertanggungjawabkan tapi karena menunggu program yang lain yang belum selesai, maka terpaksa program tersebut menunggu.

Solusi Melaksanakan koordinasi dengan sesama pengelola kegiatan baik dilingkungan Dinas Pendidikan, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program dan dengan Instansi terkait dalam hal ini Biro Keuangan dan Diten Anggaran /KPKN dalam hal pertanggungjawaban keuangan.


53


2. URUSAN KESEHATAN Penyelenggaraan urusan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Prov. Kalsel, RSUD Ulin Banjarmasin, RSUD Ansyari Saleh Banjarmasin dan RSJ. Sambang Lihum. Di bawah ini dijelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan di Bidang Kesehatan selama Tahun 2005-2009 di Provinsi Kalimantan Selatan 2.1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan A. Program Dan Kegiatan Strategi pembangunan kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan melalui gerakkan pembangunan berwawasan kesehatan menuju visi Kalimantan Selatan Sehat 2010, yaitu gambaran tentang kondisi masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat, mempraktikan perilaku hidup bersih dan sehat, memiliki kemampuan menyediakan, memilih, mendapatkan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata. Berdasarkan visi tersebut ditetapkan paradigma pembangunan kesehatan yaitu Paradigma Sehat yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia sekaligus sebagai investasi dan titik sentral pembangunan secara keseluruhan. Pencapaian pembangunan kesehatan yang selama ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, antara lain terjadinya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita. Namun demikian, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang harus terus diperbaiki agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Tantangan kedepan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah bagaimana mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan dan mengurangi beban ganda penyakit, yaitu pola penyakit yang diderita sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang. Tantangan lain yang dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah upaya pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs), perdagangan bebas dan sumber daya kesehatan yang ikut mengglobal. Pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan serta pelayanan public, melalui kesepakatan General Agreement on Trade in Service (GATS) LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

dan 54


Trade Related aspects of Intellectual property Rights (TRIPS), dimulainya pasar bebas ASEAN pada tahun2013 dan pasar bebas Asia Pasifik pada tahun 2020 akan mempengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Masuknnya modal asing dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, dan tenaga kesehatan asing perlu diwaspadai. Sedangkan dalam lingkup nasional adalah penerapan kebijakan pemerataan pembangunan kesehatan secara lebih luas, yang didukung dengan sumber daya yang cukup. Program dan kegiatan yang dilaksasanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut : 1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi : a. Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi informasi dan edukasi (KIE). b. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, terutama generasi muda. c. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. 2) Program Lingkungan Sehat Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi : a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar. b. Pengawasan kualitas lingkungan. c. Pengendalian dampak risiko lingkungan. 3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi : a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya. b. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya. c. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensiel. d. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular dan pengobatan dasar. e. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan. 4) Program Upaya Kesehatan Perorangan Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi : a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit. b. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah pemekaran. c. Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit. d. Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit. e. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan. f. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan. 5) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi : a. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko. b. Peningkatan imunisasi. c. Penemuan dan tatalaksana penderita. d. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah. e. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan pemberantasan penyakit.

dan

6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi : LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

55


a. b. c. d.

Peningkatan pendidikan gizi. Penanggulangan gizi lebih. Peningkatan surveilans gizi. Penanggulangan kurang energi portein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

7) Program Sumber Daya Kesehatan Kegiatan yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi : a. Perencanaan keb utuhan tenaga kesehatan. b. Peningkatan fasilitas penunjang dan sistem penyelenggaraan pendidikan kesehatan. c. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. d. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit. e. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karier tenaga kesehatan. f. Penyusunan sandard kompetensi dan regulasi profesi kesehatan. g. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin yang berkelanjutan. 8) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi : a. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. c. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan. 9) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi : a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan. b. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan serta hukum kesehatan. c. Pengembangan sistem informasi kesehatan. d. Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat secara kapitasi dam pra upaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan. B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam 5 (lima) tahun terakhir telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kalimantan Selatan secara bermakna, sebagai mana tingkat capaian Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut : 1) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komlikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada Ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

56


Komplikasi yang dimaksud meliputi komplikasi dalam kehamilan dan komplikasi dalam persalinan. Termasuk komplikasi dalam kehamilan adalah abortus, hiperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia), kehamilan lewat waktu dan ketuban pecah dini. Sedangkan yang termasuk komplikasi dalam persalinan adalah kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklmapsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan prematur dan kehamilan ganda. Rata-rata cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kabupaten/Kota Banjarmasin Banjarbaru Banjar Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Balangan Tabalong Barito Kuala Tanah Laut Tanah Bumbu Kotabaru PROVINSI

Cakupan Komplikasi Kebidanan Sasaran Ditangani % (Estimasi) 2,456 3,322 135.25 775 449 57.94 2,274 1,658 72.91 823 373 45.34 1,066 506 47.48 1,034 219 21.18 960 712 74.15 511 233 45.58 895 967 108.09 1,192 434 36.40 1,396 1,662 119.07 860 735 85.45 1,449 1,010 69.70 15,691 12,280 78.26

Ket.

2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang profesional. Berdasarkan data SUSENAS (1999), 43,06% ibu bersalin di Kalimantan Selatandapat masih berada dalam tingkat keamanan persalinan yang kurang. Dukun bayi masih memegang peranan penting dalam pertolongan persalinan. Kondisi ini juga mengisyaratkan bahwa persalinan masih banyak dilakukan di rumah dalam kondisi sanitasi yang pada umumnya kurang memadai dan jika terjadi kasus gawat darurat, fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk pertolongan tidak tersedia. Berdasarkan pemantauan wilayah setempat (PWS) KIA pada tahun 2009, cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan telah menunjukkan peningkatan yaitu mencapai 85,04%. Hal ini menunjukkan bahwa persan serta masyarakat dan kesadaran ibu yang melahirkan untuk ditolong oleh tenaga kesehatan sudah baik. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

57


Rata-rata cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kabupaten/Kota Banjarmasin Banjarbaru Banjar Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Balangan Tabalong Barito Kuala Tanah Laut Tanah Bumbu Kotabaru Provinsi

Cakupan Linakes (%) 91.75 86.95 85.35 81.33 83.04 85.46 84.9 80.4 90.44 83.47 93.73 76.44 82.21 85.04

Ket.

3) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan. Sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di bawah kabupaten. UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0–11 bulan), Ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi lengkap pada bayi meliputi 1 dosisi BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosisi campak. Imunisasi lengkap ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Sedangkan imunisasi lengkap anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosisi campak dan 2 dosis TT. Cakupan

desa/kelurahan

Universal

Child

Immunization

(UCI)

adalah

desa/kelurahan dimana > 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Berdasarkan data laporan program imunisasi menunjukkan bahwa 1.419 desa/kelurahan dari 1.965 desa/kelurahan yang ada di Kalimantan Selatan telah mencapai UCI. Hal ini berarti cakupan desa/kelurahan yang telah mencapai Universal Child Immunization (UCI) di Kalimantan Selatan telah mencapai 73.35%.


58


Rata-rata cakupan desa/kelurahan UCI di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Cakupan Desa UCI (%)

Ket.

92 95 92.4 39.4 63.5 32.5 72.6 69.2 93.1 69.5 83.5 65.3 85.6 73.35

4) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s.d. 4 tahun 11 bulan) yang ada di kabupaten/kota. Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score <-3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor). Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan data laporan program perbaikan gizi masyarakat, sepanjang tahun 2009 telah ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) kasus gizi buruk di Kalimantan Selatan. Seluruh kasus gizi buruk yang ditemukan telah dilakukan perawatan dan upaya pemulihan sesuai dengan standar penanganan kasus gizi buruk. Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan selengkapnya adalah sebagai berikut : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Jumlah Kasus Gizi Buruk Mendapat Ket. Ditemukan % perawatan 34 34 100 2 2 100 5 5 100 2 2 100 0 0 0 4 4 100 6 6 100 4 4 100 0 0 0 8 8 100 0 0 0 5 5 100 9 9 100 79 79 100


59


5) Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA Positif Angka penemuan penderita baru TB BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Penemuan pasien baru TB BTA positif adalah penemuan pasien TB melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam satu wilayah kerja pada waktu tertentu. Pasien baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan Obat Anti TB (OAT) atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (30 dosis) harian. Sedangan pengobatan pasien TB adalah pemberian pengobatan pada pasien baru TB BTA positif dengan OAT selama 6 bulan. Berdasarkan data laporan program P2-TB (BTA +) di Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2009 dari target 6.704 orang baru ditemukan 2.123 orang penderita yang ditemukan dan ditangani (31,7%). Rata-rata cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : Penemuan & Penanganan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Target 1280 352 1033 315 436 504 450 215 407 572 569 483 571 7187

Cakupan 419 131 333 95 105 102 136 75 63 214 167 123 160 2123

%

Ket.

32.73 37.22 32.24 30.16 24.08 20.24 30.22 34.88 15.48 37.41 29.35 25.47 28.02 29.54

6) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai dengan : -

Panas mendadak berlangsung terus menerus swlama 2-7 hari tanpa sebab yang jelas. Tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji Torniquet positif). Disertai/tanpa pembesaran hati (hepatomegali). Trombositopenia (Trombosit < 100.000/µl). Peningkatan hematokrit > 20%.

Penderita DBD adalah penderita penyakit yang memenuhi sekurang-kurangnya 2 kriteria klinis dan 2 kriteria laboratorium berikut ini : a) Kriteria klinis - Panas mendadak 2-7 hari tanpa sebab yang jelas. - Tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji Torniquet positif). - Pembesaran hati. - Syok LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

60


b) Kriteria laboratorium - Trombositopenia (Trombosit < 100.000/µl). - Hematokrit naik > 20%. Atau penderita yang menunjukkan hasil positif pada pemeriksaan HI test atau haril positif pada pemeriksaan antibodi dengue Rapid Diagnostic Test (RDT)/ELISA. 7) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 2 dan strata 3 pada kutun waktu tertentu (lama dan baru). Yang dimaksud dengan sarana kesehatan strata 2 adalah dan strata 3 adalah balai kesehatan mata masyarakat, balai pengobatan penyakit paru, balai kesehatan indera masyarakat, balai besar kesehatan paru masyarakat, rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta. Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi Rawat Inap Tingkat Lanjut dan Rawat Jalan Tingkat Lanjut. Jumlah masyarakat miskin di Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tercatat sebanyak 871.115 jiwa. Dari jumlah tersebut 843.837 jiwa (96,87%) telah ditanggung melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sedangkan sisanya ditanggung melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda). Estimasi jumlah masyarakat miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan rujukan 15% dari jumlah masyarakat miskin yang ada. Adapun rata-rata cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Jumlah Maskin Jamkesmas 146,402 25,223 119,309 47,448 56,141 67,339 57,490 26,043 37,054 96,613 54,819 52,065 57,891 843,837

Jumlah yang Dirujuk 895 44 151 23 68 74 60 18 354 120 6 25 1,838

% 0.61 0.17 0.13 0.05 0.12 0.11 0.10 0.07 0.96 0.12 0.01 0.04 0.22

8) Cakupan kunjungan bayi Bayi adalah anak berusia 29 hari – 11 bulan. Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi umur 29 hari – 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

61


Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada umur 29 hari – 3 bulan, 1 kali pada umur 3 - 6 bulan, 1 kali pada umur 6 – 9 bulan dan 1 akli pada umur 9 – 11 bulan. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-2, Polio, Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi. Jadi cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidang dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Rata-rata cakupan kunjungan bayi di Kalimantan Selatan Tahun 2009 adalah sebagai berikut : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Cakupan Kunjungan Bayi Jumlah Sasaran % Kunjungan 11,165 9,431 84.47 3,522 2,957 83.96 10,336 9,681 93.66 2,323 1,896 81.62 4,844 4,148 85.63 4,698 4,019 85.55 4,366 3,564 81.63 2,324 1,949 83.86 4,068 3,344 82.20 5,174 4,643 89.74 6,348 3,979 62.68 3,934 3,148 80.02 6,653 4,929 74.09 69,755 57,688 82.70

Ket.

C. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Propinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : 1) Terbatasnya kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam pemenuhan pembiayaan 2) Adanya efisiensi anggaran sehingga terjadi revisi anggaran yang menyebabkan tersendatnya kelancaran program kegiatan akibat menunggu selesainya revisi 3) Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang masih kurang optimal, sehingga sering menjadi penyebab terkendalanya kegiatan program. 4) Peran serta instansi terkait yang masih belum optimal untuk akselerasi Kalimantan Sehat 2010.


62


Solusi Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah : 1) Sinkronisasi kegiatan perencanaan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Kaliamntan Selatan sesuai dengan program priortitas masing-masing, sehingga terjadi sinergisme dalam pelaksanaannya melalui sharing dalam pembiayaan. 2) Memanfaatkan lembaga dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga menghasilkan kegiatan yang optimal dan pembiayaan yang minimal 3) Melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dan berkesinambungan serta tepat waktu dan sasaran 4) Melakukan pembinaan terpadu dan berkesinambungan antar program ke Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan 5) Melakukan koordinasi lintas program dan lintas instansi terkait sehingga kegiatan dapat berjalan lebih terarah dan optimal. 6) Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan di Propinsi Kalimantan Selatan secara vertikal dan horisontal, baik ditingkat Propinsi maupun Nasional, khususnya ke departemen teknis terkait sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan bersumber dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan sumber lainnya.

2.2. RSUD ULIN BANJARMASIN A. Program Dan Kegiatan 1) Pelayanan a. Peningkatan jumlah pelayanan unggulan b. Peningkatan pelayanan mutu Rumah Sakit c. Peningkatan angka indicator mutu pelayanan d. Peningkatan jumlah pelayanan pasien e. Peningkatan angka cakupan pelayanan pasien berdasarkan jenis pembayaran f. Peningkatan jumlah pendidikan tenaga kesehatan g. Peningkatan jumlah riset h. Peningkatan realisasi penerimaan i. Peningkatan jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian j. Peningkatan fungsi sosial k. Peningkatan kepuasan pasien 2) Pelaksanaan Anggaran a. Program pelayanan administrasi perkantoran b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Program peningkatan disiplin aperatur d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur e. Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. f. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan g. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

63


h. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit i. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 1) Pelayanan a. Program unggulan pelayanan rumah sakit Program Pelayanan Traumatologi Pelayanan Kanker Terpadu Pelayanan Ginjal & Hemodialisa Pelayanan Tumbuh Kembang Anak Pelayanan Endoskopi Pelayanan Kesuburan Pelayanan Kosmetik Estetika & Rekonstruksi Pelayanan Bone Densitometri Pelayanan Laser Mata dan Bedah Vitrectomy Pelayanan Multislice CT Scan Pelayanan Radioterapi Pelayanan Pav. Aster

2005 √ √ √

2006 √ √ √ √

2007 √ √ √ √ √ √ √ √

2008 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2006

2007

2008

2009

2009 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

b. Penilaian mutu rumah sakit No 1 2 3 4 5 6

Kegiatan Akreditasi 5 Pelayanan Akreditasi 12 Pelayanan Akreditasi 16 Pelayanan ISO 2001 Aster ISO IGD ISO Farmasi

2005 √

√ √ √ √ √

c. Peningkatan angka indikator mutu pelayanan No 1 2 3 4 5 6 7

Indikator 2005 BOR (%) 72,60 BTO(kali) 4 TOI (hari) 4 ALOS (hari) 7 GDR (per mill) 67 NDR (per mill) 44 Angka Infeksi Nosokomial 0.7

2006 70.73 4 4 6 65 43 0.6

2007 75.6 4 4 7 60 40 0,3

2008 85.9 4 4 6 46 39 0,5

2009 86,2 4 3 7 43 35 0,4

Standar 70-80 3-4 1-3 6-9 ≤ 45 ≤ 25 <9%

d. Jumlah kunjungan pasien No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instalasi Rawat inap Rawat jalan Laboratorium Radiologi Hemodialisa IGD IBS ICU/ICCU Aster Farmasi

2005 18900 19805 15982 12343 5980 18770 690 198 420 5601451

2006 20458 127255 19084 18164 7818 19987 991 210 435 6785541

2007 22400 146464 24387 21915 6184 21897 1023 225 768 7675828

2008 24022 135514 71505 19756 11202 23030 1188 378 1231 7558796

2009 25.284 143.763 77.607 23.978 10.450 23.353 4.434 3.996 1.222 750.969

e. Cakupan pelayanan pasien berdasarkan jenis pelayanan Jenis Pembayaran Umum Askes Negeri Jamkesmas/Askeskin/Jamkesda Pihak ke3 LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

2007 3749 2900 6272 234

2008 9247 6085 6793 682

2009 62.262 66.521 30.688 8.623

64


f. Pendidikan tenaga kesehatan No 1 2 3 4 5 6

Jenis Pendidikan Dokter Muda Panum Kedokteran PPDS Obgyn PPDS Ortopedi DIII/DIV Keperawatan S1 Keperawatan

2006 99 6 690 -

2007 91 86 19 16 750 40

2008 91 98 19 12 830 270

2009 110 120 10 8 2.482 306

g. Dokter RSUD Ulin yang mengikuti Pendidikan No 1 2 3 4

Jenis Pendidikan S3 S2 Sp1 Sp2 TOTAL

2005

2006

2007

2008

2009

0 1 2 0 3

0 1 2 2 5

1 1 2 4 9

1 0 3 5 8

10 9 8 4 31

2005 112 89

2006 167 112

2007 210 139

2008 110 155

h. Riset bidang kesehatan No 1 2

Jenis Riset Keperawatan Kedokteran

i. Realisasi Penerimaan No Tahun 1 2005 2 2006 3 2007 4 2008 5 2009

2009 210 178

Penerimaan (Rp) Rp. 28.608.002.000,00 Rp. 43.516.349.515,00 Rp. 61.022.254.280,00 Rp. 70.604.477.885,00 Rp. 90.010.463.513,00

j. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian No Jenis Riset 1 PNS 2 CPNS 3 Pegawai BLUD 4 Pegawai CBLUD TOTAL

2008 940 499 212 169 1820

2009 940 383 424 169 1916

k. Fungsi Sosial NO 1 2 3

KEGIATAN Pemakaian TT Kls III Jumlah pasien Subsidi untuk Pasien tidak mampu Jumlah dana subsidi untuk pasien tidak mampu

2005 260 256

2006 260 221

3,5 M

5M

TAHUN 2007 2008 297 589 246 242 6M

3,1 M

2009 781 372 4,4 M

l. Kepuasan pasien No 1 2 3 4 5 6 7

Unit Pelayanan Rawat Inap Rawat Jalan Hemodialisa Rehab Medik IGD IBS ICU/ICCU

2007 74,88 75,67 74,97 71,67 73,23 72,18 76,04

2008 76,76 75,77 76,41 73,17 73,59 73,95 74,68


2009 77,08 77,09 76,67 76,67 75,64 73,98 72,90

Nilai Konversi 62,51-81,25 (Baik) 62,51-81,25 (Baik) 62,51-81,25 (Baik) 62,51-81,25 (Baik) 62,51-81,25 (Baik) 62,51-81,25 (Baik) 62,51-81,25 (Baik)

65


C. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan 1) Keterlambatan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang turunnya pada Triwulan ke-4 sehingga menyebabkan keterlambatan pada pelaksanaan kegiatan yang akhirnya juga terjadi keterlambatan pada pelaporan dan evaluasi kegiatannya. 2) Belum adanya tenaga Debt. Collector khusus penagihan biaya pelayanan kesehatan di perusahaan-perusahan kerja sama pihak ke III

Solusi 1) Adanya kerjasama dari pihak terkait, antara pemerintah pusat dan daerah ( Dinas Kesehatan Propinsi ) untuk lebih memperhatikan dan menindaklanjuti usulan dana Tugas Pembantuan yang diusulkan oleh SKPD dalam hal ini RSUD Ulin Banjarmasin pada awal tahun anggaran. 2) Adanya tenaga Debt Colector

2.3. RS. Dr.H. MOCH.ANSARI SALEH BANJARMASIN A. Program Dan Kegiatan Program yang dilaksakan oleh . RS. Dr.H. Moch.Ansari Saleh Banjarmasin 1) Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas Pelayanan dan Sumber Daya Manusia. 2) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana Rumah Sakit. 3) Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit efektif dan efisien. 4) Menjadikan pusat pelayanan kesehatan umum dengan unggulan kebidanan dan penyakit dalam. Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan RS. Dr.H. Moch.Ansari Saleh Banjarmasin : 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan 6) Obat dan Perbekalan Kesehatan 7) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8) Standarisasi Yankes 9) Yankes Miskin 10) Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Secara umum, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RS. Dr.H. Moch.Ansari Saleh Banjarmasin selama tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut : 1)

Rincian Tenaga Dokter Spesialis Tahun 2005 s/d 2009 NO 1. 2.

Klasifikasi Pendidikan Obsgyn Penyakit Dalam

2005 1 2


2006 2007 2008 2009 2 2

2 3

2 3

3 2

Standar Kelas B 3 3

66


NO 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Klasifikasi Pendidikan

2005

Bedah Anak Anaesthesi Radiologi Pathologi Klinik Rehab Medik Pathologi Anatomi THT Syaraf Kulit & Kelamin Paru – Paru Jantung Mata Kesehatan Jiwa Orthopaedi Jumlah

1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8

2006 2007 2008 2009 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 12

2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 13

2 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 16

2 2 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 3 0 22

Standar Kelas B 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38

Data tersebut diatas menunjukan tiap tahun adanya kenaikan tenaga dokter spesialis pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin 2)

PELAYANAN Perkembangan Fasilitas Rawat Jalan Tahun 2005 s/d 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rawat Jalan IGD Umum IGD Jiwa Penyakit Dalam Kandungan Bedah Anak THT Gigi Jiwa HIV / AIDS Konsultasi Psikologi Kulit & Kelamin Mata Gizi Jantung Orthopedi Syaraf Paru – Paru

2005 V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2006 V V V V V V V V V V V V V 0 0 0 0 0

2007 V V V V V V V V V V V V V V 0 0 0 0

2008 V V V V V V V V V V V V V V 0 0 0 0

2009 V V V V V V V V V V V V V V 0 0 0 V

Data tersebut diatas menunjukan adanya peningkatan Poli rawat jalan RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Perkembangan Fasilitas Ruang Rawat Inap Tahun 2005 s/d 2009 No Rawat Inap 2005 2006 2007 2008 1 Kebidanan & Kandungan V V V V 2 Penyakit Dalam V V V V 3 Bedah 0 V V V 4 Anak V V V V 5 Bayi V V V V LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

2009 V V V V V 67


No Rawat Inap 2005 2006 2007 2008 2009 6 ICU 0 V V V V 7 THT V V V V V 8 Mata 0 0 V V V 9 Jiwa V V V V V 10 Jantung 0 0 0 0 0 11 Syaraf 0 0 0 0 0 12 Paru 0 0 0 0 V Data tersebut diatas menunjukan adanya peningkatan fasilitas Rawat Inap RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Perkembangan Kapasitas Tempat Tidur Tahun 2008 s/d 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rawat Inap

2008

2009

VIP

Kls I

Kls II

Kls III

Isolasi

Alexandry (Anak) Emerald (VIP) Kumala (Bedah) Mutiara (Kandungan) Delima (Bayi) Nilam (Peny. Dalam) Jambrud (Jiwa lk-lk) Safir (Jiwa lk-lk) Intan (Jiwa Wanita) Berlian ( Nipas) ICU JUMLAH

38 9 22 21 15 32 33 25 32 10 4 241

38 9 22 21 15 32 33 25 32 10 4 241

9 2 2 13

4 10 8 3 4 4 33

6 11 6 4 6 33

21 10 11 13 33 15 28 131

3 5 8

Non Infeksi 4 4

Cakupan Pencapaian Pelayanan Tahun 2005 s/d 2009 No 1 2 3 4 5

Indikator Kinerja Pelayanan 2005 Tingkat Pemanfaatan TT (BOR) 55,34 % Tingkat Efisiensi Yan (ALOS) 12,94 hr Tingkat Efisiensi Pemakaian TT (BTO) 16,15 kl Tingkat Efisiensi TT Kosong (TOI) 12,51 hr Angka Kematian ≥ 48 jam (NDR) 18,67 permil Angka Kematian Umum (GDR) 30,4 permil

6

3)

2006 69,45% 9,85 hr 22,7 kl 4,89 hr 6,87 permil 8,9 permil

2007 59% 9 hr 21 kl 7 hr 11 permil 21 permil

2008 64,02% 6 hr 29 kl 5 hr 13 permil 26 permil

2009 64,67 % 7 hr 39 kl 3 hr 17 permil 32 permil

Standar 60-80% 6-9 hr 40-50 kl 1-3 hr 25 permil 45 permil

ANGGARAN DAN PENDAPATAN Anggaran Pembangunan dan Belanja Tahun 2005 s/d 2009 No 1 2 3

Tahun APBD APBDP APBN Jumlah

2005 4.000.000.000 4.000.000.000

2006 7.000.000.000 2.000.000.000 1.700.000.000 10.700.000.000

2007 26.458.735.000 4.600.000.000 4.000.000.000 35.058.735.000

2008 26.970.786.000 9.351.056.400 2.550.000.000 38.871.842.400

2009 24.336.088.000 9.613.684.000 1.025.000.000 34.974.772.000

Data tersebut diatas menunjukan adanya peningkatan anggaran pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Pendapatan Tahun 2005 s/d 2009 Tahun

2005

2006

Target

1.708.291.600

3.059.758.000

Pencapaian

2.530.059.869 148,1%

Persentase (%)

2008

2009

8.319.169.500

12.369.492.258

13.002.348.000

4.336.194.204

10.045.293.642

12.479.443.339

20.882.897.079

141,72 %

120.75 %

100.89 %

160,61 %


2007

68


Data tersebut diatas menunjukan adanya peningkatan pendapatan pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Dari pencapaian target tersebut, menunjukkan terjadinya peningkatan dan pencapaian lebih dari target yang ditentukan. Hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat telah memanfaatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ini semakin meningkat. Penentuan target tersebut diatas selalu dimungkinkan berubah sesuai dengan estimasi pencapaian.

C. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan 1) Jumlah dan kualitas Tenaga masih belum tercukupi. 2) Belum terpenuhinya fasilitas ruang rawat inap yang sesuai dengan spesialistik. 3) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana. 4) Terbatasnya alokasi anggaran biaya operasional / belanja rutin.

Solusi 1) Peningkatan jumlah dan

kualitas ketenagaan Spesialistik, Paramedik Perawatan,

Paramedik Non perawatan dan Non Medik (Administrasi). 2) Intensifikasi sumber daya rumah sakit. 3) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit. 4) Peningkatan alokasi anggaran biaya rutin.

2.4. RSJ. SAMBANG LIHUM A. Program Dan Kegiatan Berikut adalah ringkasan program utama dan prioritas kegiatan yang dilaksanakan oleh RSJ. Sambang Lihun selama periode 2005-2009 sebagai berikut : 1) Program Obat dan Perbekalan kesehatan, dengan kegiatan : - Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 2) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Penyusunan standar pelayanan kesehatan - Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan - Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 3) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin - Penyediaan biaya bantuan pengobatan bagi keluarga miskin 4) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa - Pembangunan gedung Rumah Sakit - Pembangunan ruang poliklinik Rumah Sakit - Penambahan ruang rawat inap RS - Pembangunan instalasi pengolahan limbah RS LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

69


B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pelaksanaan Program dan kegiatan 1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa Pelaksanaan program ini terutama diarahkan untuk menjadikan Rumah Sakit sebagai pusat rujukan jiwa di Kalsel dan pusat rehabilitasi napza. Maka Rumah Sakit pun direlokasi dari Kec. Tamban, Kab. Batola ke Kec. Gambut, Kab. Banjar, untuk membuka akses yang lebih luas ke masyarakat. Kegiatan pembangunan dimulai sejak tahun 2005. Dan kegiatan relokasi sendiri dilakukan tahun 2007. RS dirancang untuk menjadi tipe A dengan kapasitas tempat tidur sekurangnya 200 TT, dari hanya 75 TT. Tanggal 19 Juni 2007 lahir Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0233/Kum/2007 tentang penetapan Nama Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dan Tanggal 18 Agustus 2008, Bangunan baru Rumah Sakit diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Rudi Ariffin. 2) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan: Penyusunan standar pelayanan kesehatan Program ini diarahkan untuk mencapai akreditasi RS, terutama agar tercapai mutu pelayanan yang optimal terhadap masyarakat dan pelaksana pelayanan mendapat jaminan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa. Program mulai dirancang di akhir tahun 2007 dan mendapat alokasi anggaran tahun 2008. Hasilnya, terakreditasinya 5 Pelayanan Dasar berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. YM.01.10/III/3611/09 tanggal 15 September 2009 tentang Pemberian Status Akreditasi Penuh Tingkat Dasar kepada RSJD Sambang Lihum. Ini setelah RS dinilai oleh Tim KARS Departemen Kesehatan yang melakukan visitasi tanggal 29- 31 Juli 2009. Lima pelayanan dasar yang terakreditasi, yaitu Administrasi Manajemen, IGD, Rekam Medik, Pelayanan Medik dan Keperawatan. 3) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan: Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Program ini bertujuan untuk merevisi tarif retribusi RS yang lama berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2002. Berproses sejak tahun 2008. Dan pada bulan September 2009 ditetapkan Peraturan Daerah No 26 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJD Sambang Lihum dan diundangkan menjadi lembaran daerah. 4) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan: Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Tujuan dari program ini adalah meningkatkan tipe Rumah Sakit menjadi tipe A dan perubahan SOTK. Berproses sejak tahun 2008. Hasil : - Tanggal 28 Juli 2009, RSJD Sambang Lihum ditetapkan menjadi Tipe A Khusus berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

580/MENKES/ SK/VII/2009 tentang

70


Peningkatan Kelas RSJD Sambang Lihum milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. - Tanggal 31 Agustus 2009, Rapat Paripurna DPRD Prov. Kalsel yang mengesahkan Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJD Sambang Lihum 5) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Kegiatan: Penyediaan biaya bantuan pengobatan bagi keluarga miskin Merupakan dana pendamping program jamkesmas yang digulirkan pemerintah. Dana digunakan untuk biaya pengelolaan, biaya pengobatan bagi penduduk miskin yang tidak tercover dalam jamkesmas, droping (rujukan). Alokasi anggaran 2008 Rp. 138.700.000,dengan realisasi 98.629.900,- (71,11 %). Alokasi anggaran tahun 2009 Rp. 142.000.000,terserap hingga triwulan 3 Rp. 65.449.111,- (46,09 %). 6) Program Obat dan Perbekalan kesehatan Kegiatan: Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Implikasi dari pelaksanaan program ini adalah terlaksananya upaya kesehatan jiwa pada IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap, serta berimbas pada penerimaan RS yang disetor ke kas daerah. Tabel data dapat dilihat di bawah. Penyelenggaraan IGD 2005 - triwulan III tahun 2009 2005 2006 Jumlah Ambulance 1 1 Jumlah pasien psikiatri 210 226 jumlah pasien umum 44 26 Jumlah pasien psikiatri yang masuk 210 226 rawat inap 254 252 Total pasien yang masuk UGD

2007 3 357 21

2008 3 541 22

2009 3 652 10

223

323

483

378

563

662

Penyelenggaraan Rawat Jalan 2005 - triwulan III tahun 2009 Kunjungan pasien rawat jalan 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah pasien baru 544 83 143 356 231 Jumlah pasien lama 1524 3223 923 1683 1751 Jumlah kunjungan 2068 3306 1066 2039 1982 Penyelenggaraan Rawat Inap 2005 - triwulan III tahun 2009 Rawat inap Jumlah tempat tidur Angka Penggunaan tempat tidur (BOR) Rata-rata lama hari rawat (ALOS) Angka Penggunaan satu tempat tidur (BTO) Angka selang waktu tempat tidur tidak terpakai (TOI) Jumlah pasien keluar hidup Jumlah pasien keluar mati


2005

2006

2007

2008

2009

75 71 % 48.9 2.8

75 89 % 78 3.5

75 78 % 82 2,61

126 79,6 % 64,6 3,55

200 71,13 % 44,61 0,22

17.5 0

12.8 0

31 196 0

20,09 298 2

41,61 369 1

71


Pendapatan Rumah Sakit 2005 - triwulan III tahun 2009 Target Penerimaan

2005 211,630,000

2006 269,950,000

2007 376,956,000

2008 221,296,000

2009 425.186.000,-

Realisasi Penerimaan

218,631,441

375,116,719

202,083,031

364,453,820

882.380.860,-

103,3 %

138,9 %

53,61 %

164,69 %

207,53 %

Persentase

Realisasi APBD 2005 sd. 2009 2005

2006

2007

2008

2009

1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja pegawai - Alokasi - Realisasi b. Belanja non pegawai - Alokasi - Realisasi 2. Belanja Langsung - Alokasi - Realisasi 3. Total Belanja - Alokasi - Realisasi

2.151.480.000

6.162.247.000

3.770.359.350

4.715.073.856,-

6.471.815.000,-

1.681.930.271

2.514.141.636

3.067.927.245

4.639.886.242,-

6.306.555.670,-

1.444.340.000 1.215.928.194

1.918.950.000 1.700.555.998

-

-

-

8.000.000.000 910.752.980

9.500.000.000 9.295.104.920

13.820.479.500 11.434.744.501

9.233.598.000,7.877.677.185,-

14.574.950.000,11.819.420.390,-

11,595,820,000 3,808,611,445

17,581,197,000 13,509,802,554

17,590,838,850 14,502,671,746

13.948.671.856,12.517.563.427,-

21.046.765.000,18.125.976.060,-

C. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan 1) SDM RS masih kurang 2) Kualitas SDM masih perlu ditingkatkan 3) Anggaran masih kurang 4) Stigma masyarakat

Solusi 1) Merekrut tenaga harian lepas untuk memenuhi kekurangan tenaga 2) Melaksanakan diklat-diklat teknis dan fungsional 3) Dukungan pemerintah daerah dan kreatifitas menggali sumber dana 4) Menggencarkan kegiatan promosi


72


3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Penyelenggaraan kegiatan mengenai lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Kalsel, Dibawah ini dijelaskan mengenai pelaksanaan urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh BLHD Prov. Kalsel selama tahun 2005-2009.

A. Program dan Kegiatan Program-program yang dilakukan dalam bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan adalah : 1) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi : a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dan LH b. Pengembangan Data dan Koordinasi Lingkungan hidup c. Sosialisasi dan Koordinasi Penegakan Hukum d. Penyebaran dan Peningkatan Akses Informasi Kepada Masyarakat e. Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH 2) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi : a. Perencanaan dan Penyusunan Program Pengendalian SDA dan LH b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi : a. Pemantauan Kualitas Lingkungan b. Pengkajian Dampak Lingkungan c. Pengelolaan B3 dan limbah B3 / pembinaan laboratorium d. Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan Superkasih e. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura f. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) g. Koordinasi Pembinaan Teknis Amdal h. Penyuluhan Polusi dan Pencemaran i. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH 4) Program Peningkatan Pengendalian Polusi a. Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri b. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair 5) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Pengkajian pemanfaatan ruang/kawasan b. Pengawasan pemanfaatan ruang 6) Program Perlindungan dan Konservasi SDA a. Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA


73


B. Realisasi Pelaksanaan Progran dan Kegiatan Progress Report Pelaksanaan Kegiatan BLHD 2005 – 2009 Tahun 2005 No

Kegiatan

1 2 3 4

Pengkajian amdal, pembinaan dan evaluasi Sosialisasi peraturan perundang-undangan Pembinaan Adipura Penyusunan laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) Penyelesaian kasus-kasus lingkungan

5 6

Indikator

Realisasi

Jumlah amdal yang dinilai Jumlah Kab/Kota yang disosialiasi Jumlah Kab/Kota yang dibina Tersedianya buku SLHD

3 buah 13 Kab/Kota 3 Kab 50 buah

Jumlah perusahaan yang dinilai

3 Perusahaan

Sosialisasi penyelesaian kasus

1 kali

Tahun 2006 No

Kegiatan

1 2 3 4 5

Pengkajian amdal, pembinaan dan evaluasi Workshop pengelolaan LH Pembinaan Adipura Penyusunan laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD) Peningkatan kinerja perusahaan (Proper)

6 7

Penyelesaian kasus-kasus lingkungan Pembinaan Program Kali Bersih

8

Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM-LH

Indikator

Realisasi

Jumlah amdal yang dinilai Terlaksananya workshop Jumlah Kab/Kota yang dibina Tersedianya buku SLHD

2 buah 1 kali 13 Kab/Kota 50 buku

Jumlah perusahaan yang ikut Proper Jumlah penyelesaian kasus Terlaksananya uji sampel lingkungan perusahaan Jumlah SDM yang bersertifikat

7 perusahaan 3 perusahaan 6 kali sampel 2 org

Tahun 2007 No

Kegiatan

1 2

7

Pengkajian dampak lingkungan Sosialisasi dan koordianasi penegakan hukum Pembinaan Adipura Penyusunan laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD) Peningkatan kinerja perusahaan (Proper) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH Pembinaan Program Kali Bersih (Prokasih)

8 9

Pemantauan kualitas lingkungan Pemberian hadiah adipura

3 4 5 6

Indikator

Realisasi

Jumlah amdal yang dinilai Jumlah peserta sosialisasi

7 buah 60 org

Jumlah Kab/Kota yang dibina Tersedianya buku SLHD

13 Kab/Kota 60 buku

Jumlah perusahaan yang dinilai Jumlah konsep Peraturan Gubernur tentang Baku Mutu Udara Jumlah konsep Peraturan Gubernur tentang Baku Mutu Udara Frekwensi uji sampel udara & air - Kendaraan roda 3 - Jumlah komputer

9 perusahaan 1 buah 1 buah 32 sampel 6 buah 3 buah

Tahun 2008 No

Kegiatan

Indikator

1 2

Koordinasi penyusunan amdal Sosialisasi dan koordinasi penegakan hukum

7 buah 2 buah

3 4

Kordinasi dan penilaian kota sehat /adipura Penyusunan laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD) Peningkatan kinerja perusahaan (Proper) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH

Jumlah amdal yang dinilai Jumlah Pergub yang disosialisasikan Jumlah Kab/Kota yang dinilai Jumlah buku SLHD Jumlah perusahaan yang dinilai Jumlah Peraturan Gubernur tentang baku mutu udara yaang disyahkan Terlaksananya uji sampel lingkungan perusahaan Frekwensi uji sampel udara dan air Jumlah kasus yang diverifikasi

9 perusahaan 2 buah

Jumlah SDM yang bersertifikasi

3 org

5 6

7

Pembinaan Program Kali Bersih (Prokasih)

8 9

Pemantauan kualitas lingkungan Pos pengaduan dan penyelesaian sengketa LH Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM LH

10


Realisasi

13 Kab/Kota 60 buku

32 sampel 32 sampel 3 kasus

74


Tahun 2009 No

Kegiatan

1 2 3 4

Koordinasi pembinaan tekhnis amdal Koordinasi penyusunan amdal Sosialisasi dan koordinasi penegakan hukum Penyusunan laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD) Peningkatan kinerja perusahaan (Proper) Pembinaan Program Kali Bersih (Prokasih)

5 6 7 8 9 10

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH Pemantauan kualitas lingkungan Pos pengaduan dan penyelesaian sengketa LH Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM LH

Indikator

Realisasi

Jumlah amdal yang disidangkan Jumlah amdal yang dievaluasi Jumlah kasus yang ditangani Jumlah buku SLHD

7 buah 8 buah 5 kasus 30 buah

Jumlah perusahaan yang dinilai Jumlah sampel perusahaan yang diuji Jumlah laporan hasil pengawasan

15 perusahaan 32 sampel

Jumlah sampel udara dan air yang diuji Jumlah kasus yang diverifikasi

45 sampel

Jumlah SDM yang bersertifkasi

10 org

2 buah

5 kasus

Pengelolaan Lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan selama 2005-2009 : 1) Terbitnya beberapa Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan pengendalian kerusakan lingkungan antara lain: a. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 0428 tanggal 11 November 2006 tentang Tata Cara Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper). b. Peraturan Gubernur nomor 04 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Restauran, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan. c. Peraturan Gubernur nomor 05 Tahun 2007 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai. d. Peraturan Gubernur nomor 053 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan tingkat kebisingan.

2) Pemberian penghargaan Abdi Persada Lingkungan kepada: a. Syamsuddin (penghijauan kota Banjarmasin secara mandiri). b. Paris, SH. (pelestari penyu hijau dan penyu sisik di pulau Sumber Gelap, Kab. Kotabaru). c. Galuh Saly (pelestari pohon Gaharu Kab. Balangan). d. H.M. Noor (pelestari penyu hijau dan penyu sisik di pulau Sembilan, Kab. Kotabaru).

3) Tahun 2006/2007 ada 5 (lima) perusahaan yang pengelolaan lingkungan hidupnya mendapat nilai biru yang berarti telah mengelola lingkungan hidup cukup baik. 4) Tahun 2007/2008 ada 6 perusahaan yang pengelolaan lingkungan hidupnya mendapat nilai biru.


75


5) Tahun 2007/2008 ada 2 (dua) buah Kabupaten mendapat Piagam Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup pada kegiatan Adipura, yaitu Kab. Hulu Sungai Utara dan Kab. Tanah Laut. 6) Ada 2 (dua) perusahaan ditutup sementara aktifitasnya karena terbukti mencemari lingkungan yaitu PT. Galuh Cempaka di Kota Banjarbaru dan PT. Berkat Prima Coal di Kab. Tanah Bumbu. 7) Ada 11 (sebelas) kasus lingkungan hidup yang masuk ke Bapedalda Provinsi Kalimantan Selatan, ada 4 (empat) kasus yang telah diselesaikan dan 7 (tujuh) kasus yang masih dalam proses. 8) Tahun 2006, Gubernur Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan yang berkaitan dengan Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebanyak 5 (lima) buah. 9) Tahun 2007, Gubernur Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan yang berkaitan dengan Andal, RKL/RPL sebanyak 7 (tujuh) buah. 10)Sampai dengan tahun 2008, Gubernur Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan yang berkaitan dengan Andal, RKL/RPL sebanyak 6 (enam) buah. 11)Pada tahun 2008, telah diberikan hadiah berupa Kendaraan Roda 3 (tiga) sebanyak 6 (enam) buah kepada 3 (tiga) Kabupaten yang mempunyai nilai tertinggi Adipura yaitu Kab. Banjar, Kab. Tanah Laut dan Kota Banjarbaru. 12)Tahun 2009, ada 2 (dua) daerah yang mendapat tropy Adipura yang merupakan penghargaan tertinggi tingkat nasional dalam pengelolaan lingkungan perkotaan, yaitu Kota Banjarbaru (kategori Kota Sedang) dan Kota Pelaihari di Kab. Tanah Laut (kategori Kota Kecil) serta Kota Banjarmasin mendapatkan sertifikat “The Best Effort” pada kategori Kota Besar. Untuk kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut mendapat penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan masing-masing 1 (satu) unit Mobil angkutan sampah. Sedangkan 7 (tujuh) buah kendaraan roda 3 diserahkan kepada Kab/Kota yang mempunya nilai Adipura yang baik, yaitu: -

Kota Banjarbaru 1 (satu) unit Kota Pelaihari 1 (satu) unit Kota Banjarmasin 2 (dua) unit Kab. Banjar 2 (dua) unit Kab. HSU 1 (satu) unit

C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Banyaknya perusahaan yangbelum melaporkan kegiatan Renca Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang diwajibkan setiap 6 bulan sesuai dokumen AMDAL yang telah diterbitkan 2) Dalam pencapaian keberhasilan Adipura oleh Kab/Kota belum optimal, salah satu penyebabnya setiap ada sosialisasi baik oleh pusat, regional maupun Provinsi, peserta yang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

76


hadir adalah pejabat yang tidak dapat mengambil kebijakan sehingga hasil sosialisasi tidak optimal 3) Frekuensi pemantauan kualitas air sungai hanya 2 kali dalam setahun, yang semestinya pada saat tercemar berat dan sedang sebanyak 12 kali per tahun 4) Begitu juga frekuensi pemantauan kualitas udara yang selama ini hanya 3 kali setahun dan seharusnya 12 kali dalam setahun 5) Hampir semua sungai yang ada di Kalimantan Selatan sudah tercemar, sebagai akibat banyaknya aktifitas pertambangan di bagian hulu 6) Perusahaan dan industri belum melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik, sesuai dengan dokumen AMDAL/UKL/UPL yang dimiliki 7) Belum dapat memantau secara berkala pengelolaan lingkungan di semua perusahaan 8) Belum semua perusahaan memiliki izin titik penataan pembuangan air limbah, sehingga kualitas air limbah buangan tidak dapat terkontrol dengan baik 9) Pengelolaan dan lalu lintas limbah B3, sudah semakin

Solusi 1) Pengetatan pengawasan dan koordinasi secara berkala baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota 2) BLHD Provinsi Kalimantan Selatan sedang akan mengadakan penilaian komisi Amdal/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) bagi Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran 2009 3) Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan CD agar setelah/pasca kegiatan perusahaan selesai, kesejahteraan masyarakat masih terjamin. Pembinaan terhadap masyarakat terus dikembangkan kearah pengembangan ekonomi agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat 4) Melengkapi peralatan pemantauan lapangan seperti water checker, alat kebisingan/getaran dan pengukuran kualitas udara 5) Melakukan pengukuran kualitas air sungai di sungai Martapura sebagai persiapan program Prokasih (Program Kali Bersih) 6) Melakukan pengukuran secara rutin dan pembinaan yang lebih intensif kepada semua kegiatan wajib Amdal/UKL/UPL 7) Memberikan teguran tertulis sampai memberikan sanksi administrasi kepada setiap kegiatan wajib Amdal/UKL/UPL yang melanggar ketentuan 8) Monitoring dan evaluasi pelaporan melaksanakan pengelolaan lingkungan setiap kegiatan wajib Amdal/UKL/UPL 9) Pengetatan perizinan dan pengawasan yang lebih ontensif terhadap pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3


77


4. URUSAN PEKERJAAN UMUM Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalsel. Perkembangan kegiatan pekerjaan umum di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2005-2009 dijelaskan sebagai berikut.

A. Program dan Kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing daerah, dalam usaha menumbuhkan daerah-daerah yang masih tertinggal, serta pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan derajat hidup masyarakat secara berkeadilan Pembangunan bidang ke-PU-an yang efisien dan efektif dengan konsep pengembangan wilayah yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Bertolak dari pandangan ini, penyusunan program pembangunan bidang ke-PU-an di Provinsi Kalimantan Selatan, berpegang dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Strategi Pengembangan Wilayah, dan Kebijakan-kebijakan Daerah, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM) Daerah 2006-2010, dijabarkan ke dalam Rencana Strategis yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan. Program-program pembangunan bidang ke-PU-an untuk tahun 2009, merupakan program pembangunan berkelanjutan dengan pengembangan hasil kajian dan evaluasi secara terukur dari tahun anggaran sebelumnya sebagai upaya untuk mempercepat pemanfaatan dari hasil-hasil pembangunan tersebut. Kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini sebagai sarana menginformasikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan berbagai kebijakannya yang telah dicapai baik ke atas kepada pemerintah, maupun ke bawah kepada masyarakat. Kebijakan dimaksud adalah sebuah solusi mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi, dengan mempertimbangkan manfaat sebesar-besarnya dan selalu berupaya menghindari akibat negatif sekecil apapun.

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berikut dijelaskan realisasi dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum selama tahun 2005-2009.

BIDANG BINA MARGA Di akhir tahun 2009, pasca berakhirnya seluruh kegiatan pembangunan di lingkup ke-PU-an, kecuali yang bersifat multiyears, ruas-ruas jalan tersebut pada umumnya dalam kondisi baik, seperti tabel berikut :


78


NAMA JALAN (Status) Jalan Provinsi Jalan Nasional

Baik 713,38 km 867,50 km

KONDISI JALAN Sedang Rusak Ringan 84,20 km 24,20 km 8,50 km -

Rusak Berat 10,80 km -

Berdasarkan struktur dan lapis permukaannya pada akhir tahun 2009, kondisi jalan sebagai berikut : NAMA JALAN Jalan Provinsi Jalan Nasional

Mantap 797,58 km 876,00 km

KONDISI JALAN (Berdasarkan) Struktur Lapis Permukaan Tidak Mantap Kritis Hotmix Rigid 24,20 km 10,80 km 771,34 km 1,10 km 882,25 km 6,25 km

Sedangkan jembatan, hingga tahun 2009, di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 1.405 buah jembatan besar dan kecil, yang terdiri atas 661 buah jembatan Nasional, 745 buah jembatan Provinsi. Jembatan tersebut dapat terpelihara dengan baik dan masih dimanfaatkan, dengan kondisinya sebagai berikut: NAMA / STATUS JEMBATAN Jembatan Provinsi Jembatan Nasional

Jumlah 745 buah 661 buah

KONDISI JEMBATAN Baik Rusak Ringan 581 buah 164 buah 577 buah 84 buah

Berikut kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kalsel, Bidang Bina Marga selama 20052009 : Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA. 2005 I PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1 Pembangunan Jalan Margasari - Marabahan 2 Pembangunan Jalan Dahai - Tanjung - Muara Uya 3 Pembangunan Jalan Kandangan - Negara (Lingkar Daha Selatan) 4 Pembangunan Jalan Lingkar Utara Km.17 - Handil Bhakti 5 Pembangunan Siring Jalan Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin 6 Pembangunan Jembatan Rumpiang 7 Pembangunan Jembatan 8 Pembangunan Jembatan Sei. Awayan II PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN 1 Peningkatan Jalan Anjir Pasar - Marabahan 2 Peningkatan Jalan Gambut - Pulau Sari 3 Peningkatan Jembatan 4 Peningkatan Jalan Muara Ninian - Wangkili 5 Penyusunan dan Perencanaan Desain jembatan III REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kab. Hulu Sungai Selatan 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. Banjar 3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Banjarmasin 4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. Tapin 5 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. HST 6 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. HSU / Balangan 7 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. Tanah Laut 8 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Banjarbaru 9 Penanggulangan Keadaan Darurat/ Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 10 Pemeliharaan Berkala Jembatan


79


Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2006 I 1 2 3 4 5 6 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 III 1 2 3 4 5 6

PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Pembangunan Jalan Margasari - Marabahan Pembangunan Jalan Lingkar Utara Km.17 - Handil Bhakti Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin Pembangunan Jembatan Rumpiang Pembangunan Jalan Siring Jalan Jend. Sudirman Pembangunan Jembatan RE Martadinata / RK Ilir PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN Peningkatan Jalan dan Jembatan anjir Pasar - Marabahan Peningkatan Jalan Dahai - Tanjung dan Tanjung - Muara Uya Peningkatan Jalan Gambut - Pulau Sari Peningkatan Jalan Kandangan - Negara (Lingkar Daha Selatan) Peningkatan Jembatan Peningkatan Jalan Paringin - Halong Peningkatan Jalan Martapura Lama Penyusunan dan Perencanaan Program/ Survey dan Desain Peningkatan Jalan Kapar Kias - Birayang Peningkatan Jalan Barabai - Pagat Peningkatan Jembatan Sei. Takisung dan Desain REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kab. Banjar dan Kota Banjarmasin Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. HSS, HST dan Tapin Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. HSU dan Balangan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. Tanah Laut Penanggulangan Keadaan Darurat/ Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Berkala Jembatan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA. 2007 I PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1 Pembangunan Jalan Kab. Batola 2 Pembangunan Jalan Tabalong 3 Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin 4 Pembangunan Jalan Kab. Banjar 5 Pembangunan Jembatan/Jalan Kab. Batola, Kab. Banjar Lingkar Utara Handil Bhakti Km.17 6 Pembangunan Jalan Kab. Batola dan Tapin 7 Pembangunan Jembatan Sei. Garis. Cs 8 Pembangunan Jembatan Sei. Tandui. Cs 9 Pembangunan Jembatan Sei. Pekauman Martapura II PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN 1 Peningkatan/Pembangunan Jalan Kab. Tabalong 2 Peningkatan/Pembangunan Jalan Kab. HSS dan HSU - Kandangan - Negara 3 Peningkatan/Pembangunan Jalan Kab. HSS dan HSU - Negara - Muara Tapus 4 Peningkatan/Pembangunan Jalan Kab. Balangan 5 Peningkatan/Pembangunan Jalan Kab. HST 6 Peningkatan/Pembangunan Jalan Kab. Kotabaru 7 Peningkatan/Pembangunan Jalan (Pengendalian dan Monitoring) 8 Peningkatan/Pembangunan Jalan (Penyusunan dan Perencanaan Program) 9 Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan III REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. Banjar, Kota Banjarmasin dan Banjarbaru 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. HSS, HST dan Tapin 3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. HSU dan Balangan 4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. Tanah Laut 5 Pemeliharaan Berkala Jembatan 6 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 7 Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA. 2008 I PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN 1 Pembangunan Jalan Kabupaten Tabalong LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

80


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II 1 2 3 4 5 6 7

Pembangunan Jalan Gatot Subroto - Sultan Adam - Bundaran Hasan Basry Pembangunan Jalan Kabupaten Banjar Pembangunan Jalan Kandangan - Negara & Negara - Muara Tapus Pembangunan Jalan Kab. Kotabaru Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin Pembangunan Jalan Kab. Batola dan Tapin Pembangunan Jalan Pelaihari - Batakan dan Pelaihari - Takisung Pembangunan Jalan Urugan Tanah Lingkar Selatan Pembangunan Siring Jalan Jend. Sudirman Pembangunan Jembatan Penyusunan dan Perencanaan REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. Banjar, Kota Banjarmasin & Kota Banjarbaru Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. HSS dan Tapin Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. HSU dan Balangan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. Hulu Sungai Tengah Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. Batola

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA. 2009 I PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN 1 Pembangunan Jalan Tanjung - Muara Uya dan Jalan Dahai - Tanjung 2 Pembangunan Jalan Urugan Tanah Lingkar Selatan dan Jalan Lingkar Dalam Banjarmasin 3 Pembangunan Jalan LingkarSelatan-Kilometer 17-Lingkar Utara, Martapura Lama dan GambutPulau Sari 4 Pembangunan Jalan Gatot Subroto - Sultan Adam - Bundaran Hasan Basry 5 Pembangunan Jalan Kandangan - Negara 6 Pembangunan Jalan Paringin - Halong 7 Pembangunan Jalan Pelaihari - Batakan dan Pelaihari - Takisung 8 Pembangunan Jalan Kotabaru - Sebelimbingan - Tanjung Serdang 9 Pembangunan Jalan Kotabaru - Sebelimbingan - Tanjung Serdang 10 Pembangunan Jembatan Sei. Begau 11 Penyusunan dan Perencanaan Program II REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. HSU dan Balangan 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru 3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. Barito Kuala 4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. Hulu Sungai Tengah 5 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kab. HSS dan Tapin 6 Pemeliharaan Berkala Jembatan 7 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

BIDANG SUMBER DAYA AIR Provinsi Kalimantan Selatan, sedikitnya terdapat sejuta hektar potensi lahan yang dapat di upayakan menjadi daerah pertanian, yang terdiri sekitar 200.000 hektar daerah pasang surut, 600.000 hektar rawa monoton, dan aluvial sekitar 200.000 hektar. Dari seluas itu, sekitar 459.601 hektar terdiri atas 181.242 ha irigasi / irigasi dalam, 184.351 ha Rawa, 62.113 lahan hujan dan 31,895 ha lahan kering. Berikut kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kalsel, Bidang Sumber daya Air selama 2005-2009 : TAHUN ANGGARAN 2005 I Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya 1 Normalisasi Sungai Tirta Bahalayung 300 Ha II Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan Lainnya LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

81


1 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 2 Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan 4 Penanganan Keadaan Darurat Bencana Alam/Penanggulangan Akibat Bencana Alam Pengairan 5 Operasi dan Pemeliharaan DI Riam Kanan 6 Pembuatan Gorong-gorong berupa Box Culvert untuk saluran pembuang irigasi Tambak Ds. Sebanti 1 (bh) Kab Kotabaru 7 Perbaikan Tabat dan Saluran DI. Tapin sep. 1.500 m Kab Tapin 8 Pembuatan Drainase Jln. Lingkar selatan (Liang anggang- Trisakti) DP. Gambut sep. 17.400 m dan 8 pintu air Kec Gambut dan Banjar Selatan Kab Banjar

150 Ha 4 Keg 67 Ha 6,000 Ha 75 Ha 100 Ha 450 Ha

TAHUN ANGGARAN 2006 I Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya 1 Normalisasi Sungai Lu'uk sep. 8.000 m kec landasan Ulin 672 Ha 2 Normalisasi Sungai Banyu Hirang sep. 10.000 m Kec Cempaka 835 Ha II Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan Lainnya 1 Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana Pengairan 180 Ha 2 Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan 4 Keg 3 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Pengairan 1Keg 4 Penanganan Keadaan Darurat Bencana Alam/Penanggulangan Akibat Bencana 100 Ha Alam Pengairan 5 Operasi dan Pemeliharaan DI Riam Kanan 6,000 Ha 6 Pembuatan Tabat Handil Gayam 3 bh Kec Kurau Kab Tala 225 Ha 7 Normalisasi saluran Ds. Atu atu sep. 4.000 m Kec Pelaihari 200 Ha 8 Normalisasi saluran ds. Beringin sep. 7.000 m 350 Ha 9 Normalisasi saluran Sungai Tatah Hampalam sep. 1.500 m Kec Kertak Hanyar 75 Ha 10 Pembuatan saluran sep. 4.000 m dan pembuatan tabat 3 bh ds Liang Anggang Kec 225 Ha Bati-Bati 11 Pembuatan saluran sep. 4.000 m dan tabat 1 bh ds Baru 175 Ha Gelang Kec Kusan Hilir 12 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dan Rawa 24,848 Ha TAHUN ANGGARAN 2007 I Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya 1 Normalisasi Sungai Rimba Ds. S. Salai dan S. Hilir sep. 8.000 m kec landasan Ulin 469 Ha II Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan Lainnya 1 Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana Pengairan 250 Ha 2 Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan 4Keg 3 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Pengairan 1Keg 4 Penanganan Keadaan Darurat Bencana Alam/Penanggulangan Akibat Bencana 133 Ha Alam Pengairan 5 Operasi dan Pemeliharaan DI Riam Kanan 6,000 Ha 6 Pembangunan Pintu Air Ds. Pampanan Kayu Gatah 150 Ha 7 Pembangunan Pintu Air Ds. Jingah Habang Kec Kr. Intan 75 Ha 8 Pembuatan Tabat Tatah Hampalam Kec. Kertak Hanyar 75 Ha 9 Pembuatan Tabat S. Pagatan Ds. Sungai Rutas 75 Ha 10 Pembuatan Tabat Ds. Baramban 75 Ha 11 Pembuatan Tabat Ds.Bawah Layung Kec Kurau 75 Ha 12 Pembuatan Tabat Beton Ds.Pantai Batung Kec.Batu Benawa 75 Ha 13 Pembuatan Tabat Beton Ds.Hinas Kiri (Kiyu) Kec. Batang Alai Selatan 75 Ha 14 Pembuatan Saluran sekunder Ds. Setarap 100 Ha 15 Pembangunan sal. Drainase tambak Ds. Setarap 125 Ha 16 Pembuatan Rai-rai Ds. Mantimin 75 Ha 17 Normalisasi Saluran Kapar Ds. Kapuk Kec. Simpur 75 Ha 18 Normalisasi Saluran Danau Dalam Ds. Kapuk Kec. Simpur 75 Ha 19 Normalisasi Saluran Ranggang Dalam Kec. Pelaihari 75 Ha 20 Normalisasi Saluran Kec Padang Batung 75 Ha 21 Penggalian Saluran Jumat Kec. Kandangan 75 Ha 22 Pembuatan saluran Irigasi Ds.Teluk Mesjid Kec.Batu Mandi 75 Ha 23 Rehabilitasi dan Perbaikan tabat lok Lua Ds.Telaga Sili-Sili Kec Angkinang 75 Ha LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

82


24 Normalisasi saluran dan pembuatan pintu air Ds.Bekambit 12 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dan Rawa

200 Ha 23,333 Ha

TAHUN ANGGARAN 2008 I Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya 1 Normalisasi Sungai Lu'uk dan Rehabilitasi Pintu Air Kec landasan Ulin 200 Ha 2 Normalisasi Sungai Ds.Awang-Sumanggi Seberang dan Awang Baru Kec Batang 700 Ha Alai Utara 3 Normalisasi Sungai Minakin Badalungga 80 Ha II Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan Lainnya 1 Perencanaan Pembangunan Pengairan 300 Ha 2 Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan 4 Keg 3 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 1 Keg 4 Penanganan Keadaan Darurat Bencana Alam/Penanggulangan Akibat Bencana 180 Ha Alam Pengairan 5 Operasi dan Pemeliharaan DI Riam Kanan 6,000 Ha 6 Pembuatan Tabat Ds. Lokpaikat 1 bh Kec. Lokpaikat 75 Ha 7 Rehab saluran sep. 2.000 m dan pintu air 2 bh kel. Landasan Ulin Barat Kec. 100 Ha Landasan Ulin 8 Pembuatan Tabat Beton Ds. S.Tunjang,Ds.S.Rasau dan Ds.S.Raya 3 bh Kec 225 Ha Cerbon 9 Pembuatan Tabat Beton Ds.Tanjung Harapan 1 bh Kec Alalak 75 Ha 10 Pembuatan Tabat Ds. Ranggang dalam 1 bh Kec Takisung 75 Ha 11 Pembuatan Tabat Paul 1 bh Kec Bekarangan 75 Ha 12 Pembuatan Tabat Ds. Makmur Karya 1 bh Kec. Simpang 4 75 Ha 13 Rehbilitasi dan Perbaikan Tabat Lintingan Ds. Gambah Dalam Raya 1 bh Kec 75 Ha Kandangan 14 Perbaikan Saluran Sep. 200 m dan Pembuatan Tanggul Tabat Andi sep. 200 m Ds 50 Ha Longawang Kec Telaga Langsat 12 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dan Rawa - Administrasi Kegiatan, Perencanaan , pemeliharaan Rutin (DAU) 5 Keg - Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK) 8,724 Ha - Pemeliharaan Berkala Saluran dan Bangunan Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK) 15,454 Ha - Peningkatan Jaringan Irigasi dan rawa (DAK) 3,354 Ha TAHUN ANGGARAN 2009 I Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya II Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan Lainnya 1 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 100 Ha 2 Monitoring dan Evaluasi pengairan 1 Keg 3 Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan 4 Keg 4 Penanganan Keadaan Darurat Bencana Alam/Penanggulangan Akibat Bencana 77 Ha Alam Pengairan 5 Operasi dan Pemeliharaan DI Riam Kanan 6,000 Ha 6 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dan Rawa 42,944 Ha A Administrasi Kegiatan 1 Keg B Supervisi & Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan DAK - Supervisi Pelaksanaan Kegiatan DAK Kabupaten Batola 3,270 Ha - Supervisi Pelaksanaan Kegiatan DAK Kota/Kabupaten 4,983 Ha - Banjarbaru, Banjar & Tapin - Supervisi Pelaksanaan Kegiatan DAK Kabupaten HSS, HST, HSU dan Balangan 4,000 Ha - Supervisi Pelaksanaan Kegiatan DAK Kabupaten Tala, Tanah Bumbu dan Kotabaru 4,000 Ha - Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan DAK 2010 Kota/Kab. Banjarbaru, Batola & 1,800 Ha Banjar - Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan DAK 2010 Kab. Tapin, HSS dan HST 1,800 Ha - Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan DAK 2010 Kab. HSU, Balangan dan Tabalong 1,800 Ha - Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan DAK 2010 Kab. Tala Tanah Bumbu dan 1,800 Ha Kotabaru LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

83


C Pemeliharaan Rutin Saluran dan Bangunan Daerah Irigasi dan Daerah Rawa (Pendamping DAK) - Pemeliharaan D.R. Sei. Muhur 455 Ha - Pemeliharaan D.R. Karya Makmur 455 Ha - Pemeliharaan D.R. Sei. Raya 455 Ha - Pemeliharaan D.R. Sei. Rasau 455 Ha - Pemeliharaan D.R. Karya Baru 455 Ha - Pemeliharaan D.R. Tambak Hanyar 412 Ha - Pemeliharaan D.R. Bitahan Udul 464 Ha - Pemeliharaan D.R. Garis Halat 464 Ha - Pemeliharaan D.I. Haruyan Dayak 480 Ha - Pemeliharaan D.I. Mangunang 480 Ha - Pemeliharaan D.I. Kahakan 556 Ha - Pemeliharaan D.R. Sumanggi Kambat 556 Ha - Pemeliharaan D.R. Polder Bakar 460 Ha - Pemeliharaan D.R. Pawalutan 460 Ha - Pemeliharaan D.R. Polder Kaludan 460 Ha - Pemeliharaan D.R. Polder Murung Bayur 460 Ha - Pemeliharaan D.I. Putat Basiun 463 Ha - Pemeliharaan D.I. Paran 466 Ha - Pemeliharaan D.R. Panyipatan 510 Ha - Pemeliharaan D.R. Batu Tungku 450 Ha - Pemeliharaan D.R. Ranggang Dalam 75 Ha - Pemeliharaan D.R. Lasung/Setiung 469 Ha D PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAK 2009 Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa - Rehabilitasi Saluran & Bangunan D.R. Terantang 2,870 Ha - Rehabilitasi Saluran & Bangunan D.R. Belandean/ Handil Bakti 117 Ha - Rehabilitasi Saluran & Bangunan D.R. Syamsudin Noor 206 Ha - Rehabilitasi Saluran D.R. Sei. Lulut 235 Ha - Rehabilitasi Bangunan D.R. Tanggul Martapura 163 Ha - Rehabilitasi Saluran D.R. Bawah Ringin 681 Ha - Rehabilitasi Saluran D.R. Antasan Sutun 275 Ha - Rehabilitasi Saluran D.R. Antasan Tanipah 235 Ha - Rehabilitasi Saluran D.R. Belanti 598 Ha - Rehabilitasi Saluran D.R. Tapin Gadung 185 Ha - Rehabilitasi Saluran D.R. Garis 130 Ha - Rehabilitasi Saluran D.R. Garis Halat 270 Ha - Rehabilitasi Saluran D.R. Angkinang 203 Ha - Rehabilitasi Saluran D.R. Sumanggi Kambat 121 Ha - Rehabilitasi Saluran & Bangunan D.R. Batu Mandi 300 Ha - Rehabilitasi Saluran D.R. Liang Anggang 560 Ha - Rehabilitasi Saluran D.R. Sabuhur 310 Ha - Rehabilitasi Saluran D.R. Lasung/Setiung 375 Ha - Rehabilitasi Saluran D.R. Tanggul Lasung 317 Ha E Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa - Peningkatan Saluran D.I. Belanti 165 Ha - Peningkatan Saluran dan Bangunan D.I. Pamujaan 162 Ha - Peningkatan Saluran D.I. Kahakan 180 Ha - Peningkatan Saluran D.I. Mangunang 180 Ha - Peningkatan Saluran D.I. Haruyan Dayak 183 Ha - Peningkatan Saluran D.I. Lingsir 90 Ha 6 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dan Rawa (lanjutan) 420 Ha

C. Permasalahan dan Solusi Pada lingkup ke-PU-an, yang meliputi sektor Sumberdaya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang Kawasan dan Pembinaan Konstruksi, Pengembangan Teknologi & Konstruksi, ada beberapa permasalahan, yang seyogianya harus dapat diatasi secara tuntas dan konprehensif sehingga seluruh program dapat dilaksanakan sesuai rencana. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

84


1. Permasalahan Bidang Sumber Daya Air a. Tidak seimbang antara supply - demand dalam perspektif ruang dan waktu b. Meningkatnya ancaman bagi keberlanjutan daya dukung sumberdaya air c. Menurunnya kemampuan penyediaan air irigasi d. Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi, penanganan pengendalian banjir, dan penanganan pengamanan pantai dan tebing sungai e. Rendahnya mutu pengelolaan data dan sistem informasi 2. Permasalahan Bidang Bina Marga a. Menurunnya kualitas konstruksi jalan akibat beban berlebihan b. (dampak angkutan batubara, dll, bencana alam/ longsor dan banjir) c. Mutu sistem jaringan utama yang merupakan bagian trans Kalimantan masih

belum

mantap d. Terhambatnya kelancaran arus lalu lintas pada sebagian ruas jalan di perkotaan e. Terbatasnya kapasitas jalan di ruas Jalan Nasional maupun Provinsi 3. Permasalahan Bidang Tata Ruang Kawasan & Bina Konstruksi a. Kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap kebijakan tata ruang b. Belum optimalnya pengendalian kebijakan pelaksanaan penataan ruang. c. Masih rendah dan terbatasnya koordinasi program lintas sektor. d. Belum optimalnya penyediaan dana dan fasilitas operasional monitoring

sebagai

kegiatan evaluasi bagi volume kegiatan atas waktu yang tersedia. 4. Permasalahan Bidang Pengembangan Teknologi & Konstruksi a. Belum optimalnya pembinaan dunia usaha jasa konstruksi, sehingga dalam proses pelelangan pekerjaan masih terdapat ketidaksepahaman. b. Belum optimalnya tugas & fungsi laboratorium Dinas Pekerjaan Umum yang belum memperoleh akreditasi dan landasan hukum c. Penyediaan dana uji mutu belum berimbang dengan kebutuhan riil pemeriksaan laboratorium. d. Terbatasnya sumber daya manusia, keterbatasan dana APBD, dan fungsi pengembangan teknologi masih tumpang tindih pada masing-masing sektor. e. Terbatasnya fasilitas/ sarana melaksanakan tugas dan fungsi.

Solusi 1) Solusi Bidang Sumberdaya air a. Melakukan efektivitas & efisiensi pengelolaan daya dukung SDA b. Melakukan produktivitas air irigasi untuk meningkatkan intensitas tanam. c. Menyediakan lahan beririgasi produktif untuk peningkatan pangan d. Memelihara fungsi jaringan irigasi dan bangunan pengairan e. Meningkatkan kapasitas dan melancarkan aliran sungai LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

85


f. Optimalisasi dan pembuatan bangunan pengendali banjir g. Optimalisasi dan pembuatan pengaman pantai dan tebing sungai h. Pembenahan (kualitas) mutu pengelolaan data dan sistem informasi 2) Solusi Bidang Bina Marga a. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan b. Peningkatan keterpaduan antar moda dan efisiensi mendukung mobilitas manusia, barang, dan jasa c. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan transportasi jalan d. Melakukan penurunan nilai ekonomis jalan e. Peningkatan peranserta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan f. transportasi jalan (perkotaan,perdesaan, dan antar kota) 3) Sektor Bidang Tata Ruang Kawasan & Bina Konstruksi a. Meningkatkan sosialisasi, terhadap peraturan Tata Ruang b. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui proses persuasif, tindakan preventif, panerapan hukum atas segala pelanggaran UU Tata ruang c. Meningkatkan koordisasi dan konsulitas dengan seluruh stakeholder, kabupaten/ kota d. Mengoptimalkan fasilitas yang tersedia dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebagai kegiatan monitoring. 4) Solusi Bidang Pengembangan Teknologi & Konstruksi a. Meningkatkan pembinaan dunia usaha jasa konstruksi dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia dalam memahami peraturan. b. Meningkatkan pemanfaatan fungsi laboratorium dan melengkapi sarana yang dibutuhkan, mengusahakan akreditasi laboratorium, dan mengusulkan Perda tentang laboratorium. c. Meningkatkan kemampuan SDM menyusun biaya pemeriksaan ujimutu. d. Meningkatkan

dan

mempersiapkan

SDM,

mengoptimalkan

penyediaan dana,

menggariskan kebijakan tugas dan wewenang. e. Memenuhi fasilitas sesuai kebutuhan dan kemampuan secara bertahap.


86


6. URUSAN PENATAAN RUANG Penyelenggaraan urusan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh SKPD BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan SKPD terkait lainnya dan dilaksanakan secara koordinatif dalam BKPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang yang dilaksanakan selama tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan Program utama selama periode 2005-2009 : 1) Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan : - Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota. - Pembinaan Kegiatan BKPRD di Kalsel - Fasilitasi Revisi Penyusunan RTRW Kab/Kota dan Kawasan se Kalsel. - Kerjasama Penyusunan RTR Pulau Kalimantan, RTR Pesisir dan RTR Pulau-pulau Kecil. - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW. 2) Program Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan : - Sosialisasi Peraturan Tentang RTRWP/RTR Kawasan Kalsel. 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan : - Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Pemutahiran Data Spasial Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang. B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegaiatan Realisasi Pelaksanaan Program utama dan prioritas kegiatan selama periode 2005-2009 : 1) Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan: a. Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). b. Pembinaan Kegiatan BKPRD di Kalsel realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). c. Fasilitasi Revisi Penyusunan RTRW Kab/Kota dan Kawasan se Kalsel realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). d. Kerjasama Penyusunan RTR Pulau Kalimantan, RTR Pesisir dan RTR Pulau-pulau Kecil realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). 2) Program Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan : a. Sosialisasi Peraturan Tentang RTRWP/RTR Kawasan pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009).

Kalsel

realisasi

3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan : a. Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). b. Pemutahiran Data Spasial Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). C. Permasalahan dan Solusi -


87


6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan wajib penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan uraian pelaksanaan kegiatan tahun 2005-2009 sebagai berikut :

A. Program Dan Kegiatan Program utama selama periode 2005-2009 : 1) Program Pengembangan Data / Informasi dengan kegiatan : a. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan b. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan. c. Dokumentasi dan Informasi Kegiatan Pembangunan. d. Penyusunan Website Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan e. Evaluasi RPJMD 2) Program Kerjasama Pembangunan dengan kegiatan : a. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah. 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan : a. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana b. Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah. c. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. d. Pembinaan Pepustakaan Bappeda. 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan : a. Penetapan RPJPD 2005 – 2025 b. Sosialisasi PP No. 19 Tahun 2006 c. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik d. Penyusunan Rancangan RKPD e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD f. Penetapan RKPD. g. Penyusunan Dokumen APBD (KUA) h. Penyusunan Dokumen Pendukung Perencanaan. i. Peningkatan Wawasan SDM Bappeda 5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan : a. Pembinaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Fungsi-Fungsi Bidang Ekonomi b. Perencanaan Pembangunan Pertanian Terpadu c. Perhitungan PDRB Kalsel Tahun 2007 dan Estimasi Tahun 2008 d. Perhitungan ICOR e. Tinjauan Perekonomian Kalsel Tahun 2007 f. Evaluasi dan Penyusunan Sasaran Makro Perekonomian Kalsel g. Penyusunan Strategi Pengembangan Wilayah Berbasiskan Komoditas Unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan h. Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

88


o. p. q. r.

i. Identifikasi dan Evaluasi Kondisi Investasi Prov. Kalsel. j. Penyusunan Tabel Input Output Daerah k. Identifikasi dan Evaluasi Peran UMKM terhadap Perekonomian Kalsel l. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah m. Penyusunan Distribusi Pendapatan Provinsi Kal Sel n. Pemutakhiran PDRB Kalimantan Selatan Investasi di Kalimantan Selatan, Potensi dan Peluang Pembuatan VCD Profil Perekonomian dan Penyusunan Analisa Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Perekonomian Masyarakat Kal Sel Pembinaan Program Pengembangan Dunia Usaha di Kalsel Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Selatan

6) Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan : a. Koordinasi Pembangunan Bidang Sosbud b. Koordinasi Perencanaan Bidang SDM c. Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan masalah-masalah Sosial dan Bencana d. Pembinaan Program Penanggulangan Kemiskinan kalsel e. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan f. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan g. Pembinaan Program Penanggulangan Kemiskinan. h. Koordinasi Penyusunan Rencana Pengurangan Dampak Resiko Kebakaran Lahan Gambut. 7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam dengan kegiatan : a. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup b. Koordinasi Penyusunan Perencanaan Prasarana Wilayah. c. Koordinasi Persiapan Program Hob 8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a. Program Peningkatan disiplin Aparatur. b. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. d. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas kelembagaan e. Pemerintah Daerah (Dana APBN) B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Program utama selama periode 2005-2009 : 1) Program Pengembangan Data / Informasi dengan kegiatan : a. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan realisasi pelaksanaannya mencapai 95% (Tahun Anggaran 2009). b. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). c. Dokumentasi dan Informasi Kegiatan Pembangunan realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009).


89


d. Penyusunan Website Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). e. Evaluasi RPJMD realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). 2) Program Kerjasama Pembangunan dengan kegiatan : a. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan : a. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). b. Bimbingan

Teknis

tentang

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

realisasi

pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). c. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). d. Pembinaan Pepustakaan Bappeda realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan : a. Penetapan RPJPD 2005 – 2025 realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). b. Sosialisasi PP No. 19 Tahun 2006 realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). c. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). d. Penyusunan Rancangan RKPD realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). f.

Penetapan RKPD realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009)..

g. Penyusunan Dokumen APBD (KUA) realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). h. Penyusunan Dokumen Pendukung Perencanaan realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009).. i.

Peningkatan Wawasan SDM Bappeda realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009).

5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan : a. Pembinaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Fungsi-Fungsi Bidang Ekonomi realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009).


90


b. Perencanaan Pembangunan Pertanian Terpadu realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). c. Perhitungan PDRB Kalsel Tahun 2007 dan Estimasi Tahun 2008 realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). d. Perhitungan ICOR realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). e. Tinjauan Perekonomian Kalsel Tahun 2007 realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). f.

Evaluasi

dan

Penyusunan

Sasaran

Makro

Perekonomian

Kalsel

realisasi

pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). g. Penyusunan Strategi Pengembangan Wilayah Berbasiskan Komoditas Unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). h. Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). i.

Identifikasi dan Evaluasi Kondisi Investasi Prov. Kalsel realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009).

j.

Penyusunan Tabel Input Output Daerah realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009).

k. Identifikasi dan Evaluasi Peran UMKM terhadap Perekonomian Kalsel realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). l.

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009).

m. Penyusunan Distribusi Pendapatan Provinsi Kal Sel realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). n. Pemutakhiran PDRB Kalimantan Selatan realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). o. Investasi di Kalimantan Selatan, Potensi dan Peluang realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). p. Pembuatan VCD Profil Perekonomian dan Penyusunan Analisa Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Perekonomian Masyarakat Kal Sel realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). q. Pembinaan Program Pengembangan Dunia Usaha di Kalsel realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). r.

Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Selatan realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009).

6) Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan : a. Koordinasi Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

91


b. Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). c. Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan masalah Sosial dan Bencana realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). d. Pembinaan Program Penanggulangan Kemiskinan realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). e. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). f.

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009).

g. Pembinaan Program Penanggulangan Kemiskinan realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). h. Koordinasi Penyusunan Rencana Pengurangan Dampak Resiko Kebakaran Lahan Gambut realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). 7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam dengan kegiatan : a. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). b. Koordinasi Penyusunan Perencanaan Prasarana Wilayah realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). c. Koordinasi Persiapan Program Hob realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). 8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). 9) Program Peningkatan disiplin Aparatur realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). 10)Program Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). 11)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009). 12)Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas kelembagaan 13)Pemerintah Daerah (Dana APBN) realisasi pelaksanaannya mencapai 100% (per Desember 2009).


92


C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan di BAPPEDA Kalimantan Selatan dari tahun 2005-2009 selama kurun waktu 5 (lima) Tahun antara lain : 1) Hambatan hanya yang erat kaitannya dengan proses administrasi. Hambatan itu antara lain keterlambatan pencairan dana kegiatan, yang pada gilirannya berakibat pula keterlambatan awal pelaksanaan kegiatan dan

juga cukup signifikan dalam mempengaruhi tingkat

penyerapan anggaran kegiatan. 2) Kondisi Sumberdaya Manusia yang masih dirasa kurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Selanjutnya kapasitas dan kemampuan serta integritas aparturnya juga masih harus terus ditingkatkan. Fakta ini cukup berpengaruh terhadap kinerja Bappeda untuk masa sekarang dan yang akan datang. Solusi Hambatan diatasi dengan berbagai cara antara lain : 1) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan lebih dulu dan pembayaran dilaksanakan setelah dana cair dan melaksanakan penjadwalan ulang terhadap rencana waktu kegiatan yang telah disusun. 2) Secara bertahap dilakukan pembinaan internal baik dari sisi peningkatan kapasitas maupun integritas aparatur dengan beberapa usaha dan cara antara lain mengikutsertakan mereka kepada kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda.


93


7. URUSAN PERUMAHAN Pelaksanaan urusan perumahan di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalsel, Bidang Cipta Karya. Berikut dijelaskan mengenai pelaksanaan urusan perumahan yang dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalsel selama tahun 2005-2009.

A. Program dan Kegiatan Pembangunan sektor keciptakaryaan bertujuan agar semua anggota masyarakat menikmati lingkungan dan permukiman yang bersih, sehat dan layak huni untuk meningkatkan kesehatan dan derajat hidup masyarakat tanpa mengabaikan pelestarian sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup. Pencapaian hasil pembangunan tersebut diharapkan memberi arah pola tata ruang dan pengembangan wilayah, untuk menggerakkan perekonomian daerah serta memberdayakan kegiatan sektor lain guna menciptakan kesempatan kerja dalam sektor konstruksi dan industri bahan bangunan. Bidang Cipta Karya merupakan bagian dari dinas teknis dan unsur lini yang memberikan pelayanan meliputi lingkungan permukiman yang serasi, indah, nyaman dan layak huni, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman masyarakat tertinggal, bantuan teknis pembangunan maupun pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pemerintahan, termasuk penyedia layanan fasilitas umum yang memenuhi standar pelayanan minimal. Program dan Kegiatan Bidang Cipta Karya selama tahun 2005-2009 sebagai berikut : 1) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a. Sosialisasi Program Pembangunan PAMSIMAS Kalsel (pelaksanaannya dilakukan Sekretariat Dinas PU) 2) Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh a. Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Lingkungan 3) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalsel selama tahun 2005-2009 Data kegiatan berdasarkan dana APBD Tahun 2005-2009 NO

Program / Kegiatan

Kegiatan Tahun 2005 1 Pembangunan Kembali Bekas Asrama Mahasiswa Kalsel di Rawamangun Jakarta 2 Pembuatan Jalan Lingkungan Kompleks Perumahan DPRD Kalsel 3 Pembuatan Jalan Lingkungan Kompleks Perumahan DPRD Prop. Kalsel di Km. 16.2 4 Lanjutan Pembangunan Laboratorium Perikanan Prop. Kalsel di Banjarbaru LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

APBD ( X Rp. 1.000 ) 2,482,229.00 503,625.42 174,706.50 187,966.50

94


NO 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program / Kegiatan Pemasangan Lapisan Batu Sikat Perkerasan Halaman Depan Mesjid Sabilal Muhtadin Bjm Penyusunan Desain Atap Mesjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin Pemb. Taman/Landskap Halaman TVRI Bjm Pengaspalan Kompleks Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di TPS Sampah Basirih Pengaspalan Kompleks Diklat Prop. Kalsel/ Ambulung Banjarbaru Pembangunan Balai Pertemuan Kab. Balangan Pembuatan Desain Gedung Pramuka Pembangunan Gedung Arsip Dinas Kesos Rehabilitasi/Pengaspalan Jalan Lingkungan Propinsi Kalimantan Selatan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Masyarakat Tertinggal Total Th. 2005

Kegiatan Tahun 2006 1 Pemasangan batu sikat dan landscape/Pertamanan Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin 2 Rehabilitasi Gedung Interior, Pemasangan Panel Kedap Suara dan Pertamanan Kompleks Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin. 3 Pengaspalan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Propinsi Kalimantan Selatan 4 Perencanaan Gedung Kesenian Prop. Kalsel 5 Lanjutan Pembangunan Gedung Mess Kalsel di Jalan Rawamangun No. 44 Jakarta Pusat 6 Rehabilitasi Anjungan Kalsel di T.M.I.I di Jakarta 7 Perencanaan Gedung Mess Prop. Kalsel Jalan Biliton Jakarta Pusat 8 Pembangunan Gedung PKK Prop. Kalsel Jalan A. Yani Km 5,5 Banjarmasin 9 Pembangunan Gedung Pertemuan Kabupaten Balangan di Paringin 10 Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Masyarakat Tertinggal ABT 2006 11 Pengaspalan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Propinsi Kalimantan Selatan 12 Site Development Gedung PKK Prop. Kalsel Jalan A. Yani Km 5,5 Banjarmasin Total Th. 2006 Kegiatan Tahun 2007 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan 2 Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Lingkungan 3 Site Development Kawasan Perkantoran Propinsi Kalimantan Selatan 4 Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Lingkungan (ABT) 5 Perencanaan Rehab. Mesjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin 6 Perencanaan Rehab. Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin 7 Perencanaan Rehab. Gedung KNPI Kalsel Banjarmasin Total Th.2007 Kegiatan Tahun 2008 1 Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Perdesaan APBD APBD-P 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jln & Jembatan Perdesaan APBD APBD-P 3 Pembangunan Gedung dan Jalan Sekretariat Daerah/Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan APBD APBD-P 4 Pembangunan Gedung KNPI Prov. Kalsel 5 Pembangunan Gedung Pramuka Prov. Kalsel Banjarmasin 6 Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin 7 Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Mesjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin 8 Rehabilitasi Gedung Kesenian Prov. Kalsel 9 Rehabilitasi Gedung Legium Veteran RI Banjarmasin 10 Rehabilitasi Gedung Dinas Kimpraswil Prov. Kalsel 11 Operasional Teknis Pengelolaan Bangunan Gedung Daerah 12 Perenc. Tugu Batas Wilayah Prov. Kalsel (APBD-P) 13 Rehabilitasi Tata Suara dan Kedap Suara Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin (APBD-P) Total Th.2008


APBD ( X Rp. 1.000 ) 98,930.00 98,186.00 73,620.00 147,006.00 217,577.00 996,688.00 95,680.00 94,599.00 1,336,642.25 498,862.50 7,006,318.17

102,479.50 1,710,982.00 1,233,291.50 98,352.00 973,752.50 1,463,285.50 272,993.50 2,193,077.00 493,486.00 741,665.50 744,614.00 105,690.00 10,133,669.00

730,282.50 925,667.00 2,451,875.50 1,435,747.00 99,500.00 99,300.00 98,344.00 5,840,716.00

571,370.00 497,763.00 774,778.50 1,957,002.00 5,998,647.75 16,238,644.00 1,081,265.20 2,962,039.10 7,749,027.55 1,950,671.60 2,490,771.00 1,423,937.00 393,346.75 96,532.00 90,360.00 44,276,155.45

95


NO

Program / Kegiatan

Kegiatan Tahun 2009 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Konsultan Perencana Konsultan Pengawas Kontraktor Pelaksana Jaringan Air Bersih Kontraktor Pelaksana Mandi Cuci Kakus 2 Rehabilitas /Pemeliharaan Jalan dan Lingkungan Kontraktor Pelaksana Konsultan Perencana Konsultan Pengawas 3 Pembangunan Gedung dan Jalan Sekretariat Daerah/Guberbur Prov. Kalsel Lanjutan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Jalan Sekretariat Daerah/Gubernur Prov. Kalsel Pengawasan Pembangunan Jalan Sekretariat Daerah/Gubernur Prov. Kalsel Lanjutan Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah/Gubernur Prov. Kalsel Konsultan Perencana Teknis Gedung Perkantoran Pemprov. Kalsel 4 Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Lanjutan Kontraktor Pelaksana Lanjutan Konsultan Manajemen 5 Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Mesjid Sungai Jingah Banjarmasin Lanjutan Kontraktor Pelaksana Lanjutan Konsultan Pengawas 6 Operasional Teknis Pengelolaan Bangunan Gedung Daerah 7 Pembangunan Gedung Pramuka Provinsi Kalimantan Selatan Lanjutan Kontraktor Pelaksana Lanjutan Konsultan Pengawas 8 Pembangunan Gedung KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Lanjutan Kontraktor Pelaksana Lanjutan Konsultan Pengawas 9 Renovasi Gedung, Panel Kedap Suara Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin Kontraktor Pelaksana Konsultan Perencana Konsultan Pengawas 10 Pembangunan Tugu Tapal Batas, Perbatasan Kalselteng Kontraktor Pelaksana Konsultan Pengawas 11 Pembangunan Sarana Pendidikan Kedokteran Klinik Umum dan Kedokteran Gigi di Banjarmasin Kontraktor Pelaksana Konsultan Perencana Konsultan Manajemen Konstruksi 12 Pembangunan Gedung Pondok Pasantren RAKHA Amuntai Kontraktor Pelaksana Konsultan Perencana (Review Design) Konsultan Pengawas Total Th.2009

APBD ( X Rp. 1.000 )

48,613,000.00 33,504,000.00 589,500,000.00 226,800,000.00 1,894,910,000.00 50,000,000.00 35,000,000.00 800,000,000.00 2,500,000,000.00 95,000,000.00 28,447,196,000.00 1,000,000,000.00 14,407,430,000.00 576,620,000.00 3,872,600,000.00 109,156,000.00 125,000,000.00 4,856,006,000.00 125,000,000.00 2,899,256,000.00 85,000,000.00 1,262,006,000.00 70,000,000.00 50,000,000.00 930,401,000.00 50,000,000.00

27,581,006,000.00 1,500,000,000.00 900,000,000.00 2,406,506,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00 97,581,510,000.00

Dalam penyelenggaraan kegiatan urusan perumahan, diperlukan peran serta pihak ketiga/ kontraktor penyelenggara perumahan, di bawah ini dijelaskan mengenai jumlah badan usaha dan kontraktor penyelenggara kegiatan perumahan di kalsel hingga akhir tahun 2008 Jumlah badan usaha dan kontraktor menurut asosiasi tahun 2008 Jumlah Badan Usaha No Asosiasi Besar Menengah Kecil Pelaksana Konstruksi 1 GAPENSI 36 149 1.919 2 GAPEKNAS 5 232 LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

96


No

Asosiasi

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

GAPEKSINDO GAKINDO GABPEKNAS GAPKAINDO ASPEKNAS ASPEKINDO AKAINDO AKLI ASKUMINDO AKSI APBI APPATINDO AKSINDO APAKSINDO Jumlah

Jumlah Badan Usaha Besar Menengah Kecil 2 10 142 4 85 5 59 9 82 2 17 105 11 126 4 10 91 2 5 106 2 30 1 13 1 15 46 229 3.005

Perencana dan Pengawas Konstruksi 17 INKINDO 18 ASKONI 19 PERKINDO Jumlah

-

-

107 107

Sumber : BPS (Prov. Kalsel Dalam Angka Th.2009)

Realisasi kredit pemilikan rumah (KPR) BTN menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kabupaten/Kota Tanah Laut Kotabaru Banjar Barito Kuala Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Tabalong Tanah Bumbu Balangan Banjarmasin Banjarbaru Jumlah

Perum Perumnas Unit Nilai (000 Rp.) 30 1.300.000 12 510.000 42 1.810.000

Non Perumnas Unit Nilai (000 Rp.) 146 6.164.000 792 33.145.000 534 24.368 49 2.101.000 13 572.000 329 12.245.000 28 1.432.000 58 3.094.000 913 37.448.000 1.315 59.403.197 4.177 179.972.197

Sumber : BPS (Prov. Kalsel Dalam Angka Th.2009)


97


C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Meningkatnya jumlah keluarga yang belum punya rumah sendiri 2) Banyaknya kawasan permukiman kumuh 3) Rendahnya efisiensi pembangunan perumahan 4) Belum optimalnya kinerja pengelolaan sampah dan drainase 5) Rendahnya mutu fasilitas/ sarana lingkungan permukiman

Solusi 1) Penyediaan perumahan sederhana, sehat dan layak huni 2) Peningkatan mutu lingkungan permukiman sehat, harmonis & berkelanjutan 3) Peningkatan peranan komunitas perumahan local 4) Peningkatan ketersediaan air baku serta keberlanjutan penyehatan usaha dan pelayanan air minum 5) Optimalisasi pengelolaan sampah dan drainase 6) Peningkatan peranserta masyarakat pada pengelolaan sampah & drainase 7) Peningkatan kualitas jalan lingkungan permukiman


98


8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2005-2007 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Prov. Kalsel, seiring dengan berlakunya PP Nomor 41 Tahun 2007, ditindak lanjuti dengan keluarnya PERDA Nomor 6 Tahun 2008 dan berubahnya TUPOKSI SKPD, tahun 2008-2009 diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Di bawah ini dijelaskan Program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan DISPORABUDPAR Prov. Kalsel dalam menyelenggarakan urusan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2005-2009.

A. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalsel (20052007) Pemuda dan Olahraga 1). Pembinaan dan pemberian bantuan serta pengendalian YLGN-OTA Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. 2). Melanjutkan pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Antar Negara melalui kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat peserta. 3). Pembinaan keimanan dan ketaqwaan , pembentukan watak kepribadian dan budi pekerti siswa melalui penyelenggaraan Pesantren Kilat, Kepramukaan, dan Palang Merah Remaja. 4). Penyeleksian Paskibraka, Audisi Gita Bahana dan Kapal Pemuda Nusantara, Debat Bahasa Inggris serta memberikan pelatihan Paskibraka dan mengembangkan Sarana Kelompok Usaha Pemuda Produktif dan kegiatan kepemudaan untuk mempersiapkan Generasi Muda sebagai kader Pimpinan dan pengurus pembangunan nasional. 5). Melanjutkan program SP3 dan SP4 yang dikaitkan dengan pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal ; serta meningkatkan kebijaksanaan pemberian bantuan kepada KNPI / OKP dan Gerakan Pramuka. 6). Melaksanakan lomba-lomba keolahragaan, seperti POPWIL, lomba gerak jalan 45, lomba dayung perahu naga, lomba senam joget kreasi serta olahraga tradisional. 7). Meningkatkan sarana prasarana olahraga seperti menyelesaikan Pembangunan Stadiun mini pelajar mulawarman serta kolam renang. 8). Pembinaan dan Peningkatan Olahraga 9). Peningkatan Prestasi Olahraga a. Memberikan sarana penunjang & tenaga pembinaan baik secara kuantitas maupun kualitas b. Penampungan dan pembinaan potensi pelajar (club) olahraga c. Penyediaan lahan untuk prasarana dan sarana olahraga d. Penyelenggaraan event-event daerah dan yang bersifat nasional maupun Internasional Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh DISPORABUDPAR Prov. Kalsel (2005-2009) 1) Bidang Kepemudaan a. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup. b. Perluasan pengarahan tenaga terdidik untuk pembangunan di pedesaan. c. Peningkatan peran serta kepemudaan.


99


2) Bidang Olahraga a. Perencanaan dan pengendalian pemasyarakatan olahraga b. Pencetakan / pengkaderan atlit / olahragawan yang berprestasi tinggi baru. c. Pembinaan olahraga potensial di daerah. d. Pembangunan sarana dan prasarana di 13 Kab / Kota. B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berikut Ringkasan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2005-2009 2005-2007 (Dinas Pendidikan) Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1). Gelar Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan 2). Perumusan Kebijakan Kewirausahaan Bagi Pemuda - Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan Kepemudaan - Pengembangan Sarana Kegiatan Kepemudaan Peningkatan Peranserta Kepemudaan 1). Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan - Pelatihan Paskibraka TK Provinsi 2). Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan - Orientasi Tertib Kamtibmas bagi Siswa/Remaja - Kepeloporan Pemuda Daerah 3). Peningkt. Wawasan & Pemb.Sikap bagi Remaja dan Pemuda - Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional dan Provinsi - Seleksi Audisi Gita Bahana dan Kapal Pemuda - Seleksi PPAN dan PPAP Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 1). Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda - Pelatihan Paduan Suara dalam rangka HUT/Hari-Hari Besar - Sarjana dan Pemuda Penggerak Pemb.Pendidikan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1). Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga - Lomba Senam Kreasi Siswa TK - Sharing Pelaks. Seleksi Daerah dan POPWIL 2). Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yg Berprestasi 3). Lomba Dayung Perahu Naga 4). Lomba Gerak Jalan Santai 5). Lomba Mini Cross 6). SKJ Masal dalam rangka Haornas 7). Gerak Jalan Keluarga Sehat 8). Pengadaan Pakaian POPWIL 9). Invitasi Olahraga Pelajar 10). Lomba Gerak Jalan 17 km, 8 km dan 45 km 11). Pusat Pelatihan POPWIL 12). Rapat Kerja Daerah Pengurus FOMI se Kalsel 13). Lomba Olahraga Tradisional Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1). Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga


100


2008-2009 (DISPORABUDPAR) Kepemudaan Program Pengemb. dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1) Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan 2) Perumusan Kebijakan Kewirausahaan Bagi Pemuda 3) Pengembangan Sarana Kegiatan Kepemudaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 2) Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan 3) Peningkatan Wawasan & Pembin. Sikap bagi Anak, Remaja dan Pemuda 4) Pelatihan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi 5) Kepeloporan Pemuda Daerah 6) Seleksi Peserta Audisi Gita Bahana dan Kapal Pemuda Nusantara 7) Napak Tilas Jejak Pahlawan bagi Remaja dan Pemuda 8) Orientasi Tertib Kamtibmas bagi Siswa/Pelajar 9) Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Provinsi (PPAP) 10) Peningkatan Wawasan Pembinaan Kepaskibrakaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 1) Pelatihan Ketrampilan bagi Pemuda 2) Pelatihan Paduan Suara Dalam Rangka HUT/Hari-hari Besar Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1) Pemberian Pengharg. bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi & Berprestasi 2) Lomba Dayung Perahu Naga 3) Lomba Olahraga Tradisional 4) Lomba Gerak Jalan Santai 5) Lomba Mini Cross 6) SKJ Massal dalam Rangka HAORNAS 7) Gerak Jalan Keluarga Sehat 8) Pekan Olah Raga Pelajar Daerah 9) Pusat Pelatihan POPNAS 10) Lomba Gerja Jalan 17 Km, 8 Km, 45 Km 11) Rapat Kerja Daerah Pengurus FOMI se Kalimantan Selatan 12) Pengiriman Atlet Pelajar dan Kejuaraan Terbuka 13) Lomba Senam Kreasi Siswa TK 14) Pelatihan Pemandu SKJ dan Management Olah Raga 15) Lomba Senam Kreasi Guru TK 16) Sharing Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asrama PPLP 17) Pengadaan Pakaian POPNAS 18) Invitasi Olah Raga Pelajar Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1) Penigkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 2) Peningkatan Pembangunan Rehabilitasi Sarana Prasarana


101


C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Bidang Pemuda a. Masih rendahnya kualitas dan daya saing Pemuda dalam persaingan merebut berbagai kesempatan baik dalam pasar kerja maupun dalam kegiatan lainnya. b. Masih rendahnya pemberdayaan kelembagaan pemuda sebagai wadah pengembangan generasi muda di Kalimantan Selatan. 2) Bidang Olahraga a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga. b. Belum optimalnya pembinaan olahragawan berprestasi. c. Sarana dan Prasarana olahraga yang masih terbatas.

Solusi 1) Bidang Pemuda a. Perlu dioptimalkannnya kualitas dan kuantitas Pemuda yang ber Imtaq. b. Meningkatkan pembinaan kelembagaan kepemudaan yang efisien dan efektif. 2) Bidang Olahraga a. Meningkatkan sosialisasi olahraga masyarakat dalam rangka mengolahragakan masyarakat. b. Pembinaan dan peningkatan olahragawan berprestasi . c. Peningkatan pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga andalan kalsel. d. Perlu sumber dana yang tetap / usaha tetap untuk membiayai kegiatan olahraga.


102


9. URUSAN PENANAMAN MODAL Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Prov. Kalsel Di bawah ini dijelaskan mengenai hasil pelaksanaan urusan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh BKPMD Prov. Kalsel selama tahun 2005-2009. A. Program dan Kegiatan Program 1) Pelayanan administrasi perkantoran 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3) Peningkatan disiplin aparatur 4) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 5) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Rencana Kerja tahun 2009 1) Peningkatan SDM 2) Melaksanakan pengumpulan data, penyusunan program dan rencana kerja serta koordinasi penanaman modal di daerah 3) Melaksanakan kegiatan informasi penanaman modal bagi kalangan dunia usaha 4) Pelaksanaan kegiatan pembinaan kerjasama investasi dan kemitraan usaha potensial 5) Melaksanakan koordinasi kegiatan, identifikasi potensi, penyusunan profil investasi komoditi unggulan serta pelaksanaan promosi potensi daerah 6) Melaksanakan pengkajian pengembangan investasi dan penilaian atas realisasi pelaksanaan penanaman modal di daerah 7) Pembinaan mengenai persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal 8) Melaksanakan pengendalian penanaman modaldalam rangka PMA/PMDN 9) Mengadakan rapat dengan perusahaan PMA/PMDN 10) Orientasi lapangan dalam rangka perpanjangan waktu penyelesaian proyek PMA/PMDN 11) Pembinaan dan bantuan konsultasi teknis secara langsung bagi PMA/PMDN baik dalam perencanaan proyek maupun operasional 12) Konsultasi dalam rangka Rakor Teknis tentang pemberian perizinan dan fasilitas PMA/PMDN 13) Mengikuti Rakornis penanaman modal, pembahasan perizinan dan fasilitas PMA/PMDN tingkat regional 14) Mengadakan Rakor teknis pemberian perizinan tingkat Prov/Kab/Kota 15) Evaluasi dan identifikasi perusahaan kategori macet 16) Melaksanakan BAP dalam rangka IUT, pencabutan SP/SPP dan penghapusan barang modal/bahan baku penolong serta pengenaan sanksi lainnya 17) Penilaian secara langsung kepada perusahaan yang berprestasi untuk meningkatkan minat dan kegairahan berinvestasi melalui keteladanan. B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perkembangan Penanaman Modal di Kalimantan Selatan pada tahun 2005-2009 sampai dengan tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut : TAHUN 2005

2006

STATUS PERUSAHAAN PMDN PMA (Perluasan) PMDN PMA (Perluasan)


JUMLAH 7 19 6 9

RENCANA INVESTASI (Rp. atau US$) 737.680.040.000,00 77,355,000.00 255.700.000.000,00 1.505.013.750.000,00 38,348,000.00 64.933.860.000,00 103


TAHUN 2007

STATUS PERUSAHAAN PMDN PMA (Perluasan PMDN) (Perluasan PMA)

RENCANA INVESTASI (Rp. atau US$) 17.598.556.000.000,00 10,832,000.00 118.594.603.410,00 9,400,000.00 45.835.000.000,00

JUMLAH 6 15

2008 2009 Sumber data : BKPMD Prov. Kalsel

Dari keadaan tersebut di atas nampak bahwa kondisi perkembangan penanaman modal di daerah sedikit demi sedikit mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, kita terus berusaha melakukan pembinaan dan mempertahankan investasi yang sudah ada untuk tidak menghentikan

kegiatannya maka untuk terus bangkit meraih kepercayaan dunia

usaha dan lebih menarik minat calon investor ke daerah Kalimantan Selatan. Proyek-proyek Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah disetujui pemerintah menurut Kabupaten/Kota tahun 2008 Kabupaten/Kota

Jumlah Proyek

Investasi (Jutaan Rp.) Rencana

Realisasi

Tanah Laut 46 2.822.087,48 2.031.708,73 Kotabaru 34 18.596.133,74 6.227.268,32 Banjar 15 725.978,42 59.774,70 Barito Kuala 20 18.024.670,77 580.978,62 Tapin 5 17.481,20 825,00 Hulu Sungai Selatan 5 16.820,70 Hulu Sungai Tengah 3 135.529,59 1.359,40 Hulu Sungai Utara 1 23.373,00 12.401,00 Tabalong 9 602.391,32 432.482,71 Tanah Bumbu 24 5.667.191,99 816.277,64 Balangan 3 250.311,70 70.576,18 Banjarmasin 49 1.064.671,88 1.069.439,20 Banjarbaru 25 408.904,15 96.792,75 Jumlah 239 48.338.725,24 11.416.704,95 Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kalsel dalam angka tahun 2009)

Tenaga kerja Rencana TKA 38.652 66.952 10.259 29.218 1.552 2.355 4.614 270 15.745 27.192 5.646 20.843 9.631 232.929

TKA 71 244 11 223 8 60 0 0 10 97 12 178 66 980

Realisasi TKI TKA 7.454 20 28.514 22 3.909 0 11.903 12 0 0 0 00 0 0 173 0 1.796 0 5.851 1 398 0 10.369 30 1.195 0 71.562 85

Proyek-proyek Modal Asing (PMA) yang telah disetujui pemerintah menurut Kabupaten/Kota tahun 2008 Investasi Rencana Realisasi ( 000 US$ ) Juta Rp. ( 000 US$ ) Juta Rp. Tanah Laut 31 1.597.159,71 464.064,20 41.973,10 291.616,79 Kotabaru 22 2.070.092,47 344.908,00 189.607,65 122.227,00 Banjar 15 21.000,00 150.000,00 2.259,46 0,00 Barito Kuala 9 481.732,60 45.507,84 44.222,83 45.507,84 Tapin 3 37.719,76 0,00 0,00 0,00 Hulu Sungai Selatan 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Hulu Sungai Tengah 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Hulu Sungai Utara 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabalong 5 0,00 126.290,25 276.017,40 96.274,44 Tanah Bumbu 41 865.951,50 11.000,00 643.230,44 88.000,00 Balangan 3 21.000,00 126.290,25 276.017,40 96.274,44 Banjarmasin 55 381.828,47 379.313,92 159.404,10 219.642,55 Banjarbaru 18 35.065,30 11.033,32 64.508,80 11.033,32 Jumlah 202 5.511.549,81 1.658.407,78 1.697.241,18 970.576,38 Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kalsel dalam angka tahun 2009) Kabupaten/Kota

Jumlah Proyek


Tenaga kerja Rencana Realisasi TKA TKA TKI TKA 12.563 220 2.913 19 11.858 176 2.490 16 2.331 24 85 14 29.231 140 4.422 42 142 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 2 723 12 32.611 417 2.941 53 1.157 19 0 0 4.411 72 786 23 1.697 43 961 18 96.071 1.115 15.321 197

104


C. Permasalahan dan Solusi Provinsi Kalimantan Selatan termasuk daerah yang relatif aman dan kondusif sebagai tempat berinvestasi, namun dalam pelaksanaannya terdapat sedikit permasalahan/kendala. Permasalahan Secara umum, permasalahan investasi di Kalimantan Selatanteridentifikasi sebagai berikut : 1) Peraturan Perundang-Undangan dalam era otonomi daerah terjasi simpang siur khususnya dalam penanganan pelayanan di bidang penanaman modal yaitu dengan diterbitkannya KEPPRES Nomor 29 Tahun 2004 2) Adanya tuntutan ganti rugi tanah/lahan yang tidak proporsional oleh sebagian masyarakat di sekitar lokasi perusahaan terhadap investor 3) Adanya tumpang tindih antar sektor usaha (Pertambangan, Perkebunan, dan Kehutanan) dan juga lahan yang dikuasai masyarakat terutama terhadap kegiatan usaha yang memerlukan luas lahan yang baru 4) Belum adanya keseragaman lembaga (Badan/Dinas) di Kabupaten/Kota yang menangani penanaman modal secara khusus, akibatnya menyulitkan Provinsi dalam melakukan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan penanaman modal 5) Pentingnya peningkatan kemampuan aparatur BKPMD Prov. Kalsel dalam melaksanakan tugasnya, terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara professional sesuai dengan bidang tugasnya 6) Perlunya peningkatan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap perusahan PMA/PMDN 7) Kondisi bangunan/gedung kantor BKPMD Prov. Kalsel yang rusak berat (miring, plafon rusak, dsb) Solusi 1) Melengkapi permasalahan tersebut di atas dengan TASK FORCE telah diupayakan penyelesaiannya baik task force di pusat maupun di daerah. Hal ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tugas dari tim Task Force ini meliputi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh para investor, khususnya investor PMA/PMDN 2) Melakukan rapat-rapat baik regional maupun koordinasi guna pemecahan masalah terbitnya KEPPRES Nomor 29 tahun 2004, ketidakseragaman nomenklatur instansi penanaman modal di Kab/Kota, promosi bersama serta permasalahan lainnya 3) Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan, baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelatihan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya, ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur. 4) Pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan, agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 5) Berhubung karena keterbatasan dana dalam upaya memperbaiki gedung/bangunan kantor BKPMD Prov. Kalsel yang mengalami kerusakan, maka diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat membantu untuk memperbaiki.


105


10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Penyelenggaraan kegiatan Perkoperasian dan usaha kecil menengah di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalsel, dengan perkembangan kegiatan selama 2005-2009 sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan termasuk Balai Diklat Koperasi dan UKM dalam rangka mewujudkan salah satu visi dan misi pembangunan Kalimantan selatan 2006 – 2010, “mewujudkan masyarakat Kalimantan selatan yang unggul dan maju yang antara lain ditandai berkuranggnya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan”. Untuk itulah program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM

melalui

pemberdayaan

koperasi

dan

UKM

secara

bertahap

dan

berkesinambungan diharapkan mampu mendukung program-program,Pengentasan Kemiskinan, dan perluasan penyediaan lapangan kerja”. Sebagai upaya untuk mencapai sasaran tersebut maka pokus pembangunan koperasi dan UKM kurun waktu lima tahun 2005 - 2010 , sesuai renstra SKPD dengan visi “terwujudnya koperasi yang berkualitas dan wirausaha baru, serta meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan selatan” dan misi : 1. Revitalisasi koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. 2. Menumbuhkan jiwa dan semangat kewirausahaan . Maka program-program dan kegiatan dipokuskan pada pencapaian koperasi berkualitas dan penumbuhan UMKM baru. “ Melalui pencapaian koperasi berkualitas diharapkan mampu memberikan mamfaat yang optimal baik bagi anggota maupun masyarakat pada umumnya, sehingga menghasilkan peningkatan nilai ekonomi masyarakat” “Melalui penumbuhan UMKM baru, diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja non formal sehingga mengurangi pengangguran dan penyerapan tenaga kerja”. Program utama dan prioritas kegiatan SKPD periode 2005-2010, dari 2 fokus program tersebut diatas yang ingin dicapai adalah pencapaian koperasi berkualitas sebanyak 1.138 unit dan penumbuhan UMKM baru sebanyak 89.000 unit hingga akhir tahun 2010. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan kegiatankegiatan prioritas secara berkesinambungan meliputi : 1) Untuk pencapaian koperasi berkualitas yaitu : a. Penyempurnaan administrasi badan hokum koperasi. b. Pengembangan organisasi dan manajemen koperasi. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

106


c. Penumbuhan koperasi baru d. Peningkatan pengawasani intern koperasi. e. Penyebarluasan pemahaman jati diri dan kader koperasi. 2) Untuk pencapaian sasaran penumbuhan UMKM baru melalui : a. Pendataan, pelatihan teknis, bantuan peralatan, perkuatan modal, dana penjaminan, penumbuhan koperasi baru, menjalin kemitraan strategis dengan instansi terkait dan magang. Dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut ditunjang dengan kegiatan lainnya diharapkan pada tahun 2010 target sasaran akan dapat tercapai, sesuai amanat RPJM Provinsi Kalimantan Selatan 2006-2010. B. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan progam dan kegiatan tahunan dapat digambarkan sebagai berikut : 1) Pencapaian koperasi berkualitas Target pencapaian koperasi berkualitas di Kalimantan Selatan periode 2005-2010 sebanyak 1.138 unit dengan target dan realisasi pertahun dapat dilihat dalam matrik target dan realisasi masing-masing tahun anggaran sebagai berikut :

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah

Target dan Realisasi pencapaian koperasi berkualitas Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2010 Target Realisasi % tasi Capaian (Unit) (Unit) 302 642 212 % 256 71 27 % 279 23 8% 301 1.138 736 64 %

Ket

Masih dalam proses Sisa target

Dalam perjalanan pelaksanaan program untuk penilaian koperasi berkualitas ini ada 2 sistem penilaian, dimana pada awal-awal tahun pelaksanaan sistem klasifikasi, sementara dua tahun terakhir melalui sistem pemeringkatan, yang pelaksanaannya melalui pihak independent. Dari segi pembinaan terhadap calon koperasi berkualitas, untuk dilaksanakan pemeringkatan maka target yang dicanangkan dapat direalisasikan sesuai target pertahun anggaran, sementara untuk target tahun terakhir proses pembinaan dan pemeringkatan masih sedang berjalan. 2) Pencapaian UMKM Baru. Target pencapaian UMKM baru di Kalimantan Selatan periode 2005-2010, sebanyak 89.000 unit dengan target pertahun masing-masing 2006 sebanyak 21.972


107


(24,69%), tahun 2007 sebanyak 23.380 unit (26,27 %), tahun 2008 sebanyak 22.097 unit (24,28%) dan pada tahun 2009 sebanyak 21.551 unit (24,21 %). Realisasi capaian pertahun dapat tergambar dari matrik berikut : Target dan Realisasi Pencapaian UMKM Baru Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2010. Target Realisasi Tahun % tasi Capaian Ket (Unit) (Unit) 2006 21.972 13.106 59,6 2007 25623.380 15.469 66,2 2008 22.097 13.906 62,93 2009 21.551 8.704 51.650 Masih dalam proses 2010 Sisa target

Jumlah

89.000

51.650

58,03 %

Dari perkembangan data yang ada untuk pencapaian UMKM baru ini sampai akhir 2009 baru tercapai 58,03 %, dimana masih jauh dari target yang diinginkan, diharapkan sisa pembinaan tahun 2010 diharapkan setidaknya target bisa tercapai 80 %. Jauhnya hasil yang dicapai dibandingkan dengan target yang diinginkan karena adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan dilapangan. C. Permasalahan dan Solusi. Pada umumnya kendala dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut : Permasalahan Dalam pelaksanaan pembangunan perkoperasian dan usaha kecil menengah di Kalimantan Selatan selalu dihadapkan pada beberapa masalah utama antara lain. 1) Masih rendahnya kualitas SDM yang dimiliki koperasi dan UKM, hal mana tercermin pada lemahnya jiwa kewirausahaan, inovasi dan profesionalisme serta daya saing. 2) Lemahnya organisasi dan manajemen koperasi dan UKM. 3) Terbatasnya kemampuan koperasi dan UKM terhadap akses permodalan, informasi pasar dan teknologi. 4) Belum meluasnya jaringan usaha koperasi dan UKM dengan bidang usaha lainnya. Solusi Untuk mengatasi permasalahan tersebut diambil langkah-langkah pemecahan masalah yang dikembangkan dalam upaya pemberdayaan koperasi dan UKM antara lain : 1) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM KUKM melalui diklat teknis, pendampingan, magang, peningkatan wawasan, baik bagi Pembina, maupun pengelola, pengurus, pengawas dan anggota koperasi dan UKM. 2) memperkokoh kelembagaan koperasi melalui pembenahan organisasi dan manajemen, penguatan permodalan. 3) Mengembangkan perluasan jaringan usaha koperasi dan UKM disetiap tingkatan bagi kegiatan usaha berbasiskan konsumen dan produsen 4) Mengembangkan system informasi pasar dan jaringan Promosi Produk KUKM, melaui penyertaan pameran dan berbagai promosi, baik local, regional maupun nasional. 5) Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan UKM dengan pelaku ekonomi lainnya melalui perkuatan permodalan. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

108


11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan Setda. Prov. Kalsel, Bagian Kependudukan dan Kemasyarakatan. Dalam menyelenggarakan program dan kegiatannya, didukung oleh data dari Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan selaku penyelenggara kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada Biro Pemerintahan, penyelenggaraan kegiatan kependudukan dan catatan sipil berupa kegiatan administrasi atas kegiatan kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut dijelaskan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalsel selama tahun 2005-2009 :

A. Program dan Kegiatan Program yang dilaksanakan pada Bidang Kependudukan adalah Penataan Administrasi Kependudukan dengan beberapa kegiatan, yaitu : 1) Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 2) Penyediaan dan Operasional Perangkat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 3) Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 4) Pengadaan Perangkat SIAK

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi dari Pelaksanaan program adalah sebagai berikut : 1) Kegiatan pokok dari Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil : Pembinaan kepada Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil, monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota serta koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. 2) Kegiatan pokok dari Penyediaan dan Operasional Perangkat SIAK (Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan)

:

Pemutakhiran

database

kependudukan

dan

pemeliharaan perangkat keras dan lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten/Kota dan koordinasi dan konsultasi teknis ke Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. 3) Kegiatan pokok dari Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil : Rapat Teknis mengenai pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta peningkatan pengetahuan


109


dan pemahaman tentang pengelolaan SIAK Online bagi aparat yang menangani Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 4) Hingga akhir tahun 2009, telah terealisasi perangkat SIAK yang berasal dari Stimulan Perangkat SIAK sebagai berikut : I. Sarana Prasarana Utama a. Server HP Proliant ML350R05 1 Unit b. Personal Computer HP Compaq dx2030 2 Unit c. Printer Laserjet 1 Unit d. UPS Server 1 Unit e. Swicth/Hub 1 Unit f. UPS PC 2 Unit g. Modem 1 Unit h. Rak Server 1 Unit i. Lisensi Original Pendukung SIAK - Database Server ORACLE Database 9.1 Standard Edition - Aplication Server BEA Web Logic Server Workgroup 8.1 - OS Server MS Windows Server Std 2003 - OS PC Windows 2000 Profesional Edition SP4 - Antivirus Server Symantec Corporate Edition 10.2 II. Sarana Prasarana Pendukung a. Router 1 Unit b. AC 2 PK 1 Unit C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Secara umum permasalahan yang dihadapi pada kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain : b. masih terdapat numenklatur kelembagaan yang tidak sama di Kabupaten/Kota; c. Kurangnya Sumber Daya Manusia atau tenaga teknis di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menangani Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; d. Format laporan yang dikirim ke Provinsi oleh Kabupaten/Kota masih terdapat perbedaan, belum ada format baku yang disusun berdasarkan laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan. 2) Kegiatan Penyediaan dan Operasional Perangkat SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Secara umum permasalahan yang dihadapi pada kegiatan Penyediaan dan Operasional Perangkat SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) adalah : a. Sebagian besar Kabupaten/Kota sudah melaksanakan SIAK secara Online antar kecamatan,

walaupun

realisasinya

belum

semua

kecamatan

terhubung

ke

kabupaten/kota.


110


b. Beberapa Kabupaten/Kota menghadapi kendala dalam hal belum tersedianya SDM yang berkompeten untuk mengelola perangkat/jaringan sehingga SIAK Online belum dapat di jalankan. c. Belum tersedianya jaringan infrastruktur komunikasi di tingkat Provinsi yang menghubungkan Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, untuk itu Pemerintah Provinsi perlu segera membangun infrastruktur jaringan komunikasi termasuk Sumber Daya Manusia atau tenaga teknis pengelolanya. 3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil Secara umum permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini adalah : a. Selama ini pembinaan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi hanya berupa monitoring dan evaluasi pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan saja; b. Tenaga teknis operasional yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai pemahaman yang berbeda tentang teknis pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, terutama masalah pengumpulan dan konsolidasi data skala provinsi; c. Masih kurangnya pengetahuan dan wawasan dari tenaga teknis operasional SIAK, baik tenaga teknis yang tersedia di Provinsi maupun tenaga teknis yang ada di Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Solusi Solusi yang perlu dilakukan adalah : 1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. a. Dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman tentang pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Online perlu dilaksanakan rapat teknis berkala antara tenaga teknis operasional yang ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. Dalam rangka pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan perlu dilaksanakan pembinaan kepada Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan secara terus menerus; c. Mengingat tugas dan fungsi dari Pemerintah Provinsi dalam hal pembinaan administrasi kependuduan dan catatan sipil kepada Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, maka Pemerintah Provinsi perlu meningkatkan pembinaan melalui pelaksanaan bimbingan teknis berupa pelatihan kepada Tenaga Teknis Operasional baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.


111


2) Kegiatan Penyediaan dan Operasional Perangkat SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). a. Dalam rangka penyamaan persepsi mengenai kebijakan kependudukan perlu dilaksanakan rapat koordinasi berkala antara Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. Dalam rangka pengembangan sistem administrasi kependudukan perlu dilaksanakan pembinaan kepada Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan secara terus menerus; c. Mengingat tugas dan fungsi dari Pemerintah Provinsi dalam hal melaksanakan bimbingan teknis administrasi kependuduan dan catatan sipil kepada Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan, maka Pemerintah Provinsi perlu mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) atau Tenaga Teknis Operasional di tingkat Provinsi sebagai tenaga pelaksana. d. Menyusun format laporan baku tentang laporan kependudukan yang akan dikirim ke Pemerintah Provinsi, berupa format laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan. 3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil a. Dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan perlu dilaksanakan pemeliharaan perangkat SIAK dan pemutakhiran database kependudukan secara berkelanjutan. b. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah operasional, baik menyangkut perangkat/jaringan maupun SDM pengelola sistem, diharapkan dapat segera terintegrasi dengan Provinsi. Untuk itu Pemerintah Provinsi perlu membangun infrastruktur jaringan komunikasi SIAK Online termasuk SDM atau tenaga teknis operasional sebagai tenaga pelaksana. c. Tugas dari Pemerintah Provinsi dalam hal pengumpulan database kependudukan dari Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, maka diperlukan koneksi langsung (online) antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi.


112


12. URUSAN KETENAGAKERJAAN Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan dikelola atau dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalsel. Selama tahun 2005-2009, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DISNAKERTRANS Prov. Kalsel dalam melaksanakan urusan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini ditujukan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada pembentukan, peningkatan, dan pengembangan profesionalisme tenaga kerja, kemandirian kewirausahaan, produktivitas, efisiensi, efektivitas, etos kerja, daya saing sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia adalah : a. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja b. Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja dengan berbagai kejuruan ataupun kompetensi c. Pelaksanaan Uji Kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja d. Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja e. Peningkatan profesionalisme tenaga pelatihan dan instruktur latihan kerja f. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja. 2) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tujuan program ini adalah untuk mendorong kesempatan kerja produktif serta kualitas kerja dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur baik di pedesaan maupun diperkotaan serta memenuhi pasar kerja internasional. Dalam rangka pengembangan dan perluasan kesempatan kerja

telah dilakukan

beberapa kegiatan, yakni : a. Pengembangan usaha mandiri profesional Kegiatan pengembangan usaha mandiri profesional merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran di pedesaan maupun diperkotaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberi pelatihan mandiri (initial invesment). Adanya kemajuan usaha mandiri tersebut diharapkan secara multiplier diharapkan dapat menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lainnya. Program TKMT/TKS adalah salah satu upaya perluasan kerja setelah terlebih dahulu dibekali dengan pembinaan untuk merubah pola pikir mencari pekerjaan menjadi menciptakan lapangan pekerjaan yang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

113


dibekali dengan keterampilan teknis dan manajerial untuk mendirikan usaha dan mengembangkan usaha. b. Pengembangan Usaha Keluarga Merupakan upaya untuk memberikan tambahan latihan keterampilan bisnis

yang

diharapkan dapat mengembangkan, memodernisasi dan meningkatkan usaha keluarga seperti Penciptaan Usaha Baru (WUB), terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Terapan Teknologi Padat Karya Sistem Kader, Teknologi Padat Karya Sistem Kelompok. c. Penempatan Langsung Penempatan langsung pencari kerja dan penganggur dilaksanakan melalui sistem informasi bursa tenaga kerja terpadu. d. Padat Karya Produktif 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Program ini mempunyai tujuan dan sasaran yaitu terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja. Beberapa kegiatan ataupun upaya yang dilaksanakan untuk terciptanya hubungan industrial yang harmonis, yakni : a. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap aturan yang berlaku b. Mendorong penentuan upah yang lebih fleksibel disesuaikan dengan peningkatan produktivitas pekerja dan tingkat kebutuhan hidup pekerja c. Mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja dengan melaksanakan sistem deteksi dini d. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dengan melakukan pengawasan dan pelaksanaan ”lawinforcement”, serta serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan menerapkan dan membudayakan hygiene perusahaan dan kesehatan kerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja. e. Mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja melalui perbaikan syarat-syarat kerja, seperti perbaikan mutu/kualitas kesepakatan kerja bersama, perbaikan sistem pengupahan.

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja (APBD) NO. 1. 2. 3. 4. 5.

KEGIATAN Institusional Non Institusional Pemagangan Uji kompetensi tukang Bimtek Pengelola LLS/ LLP

2005 (Orang) 96 224 80 0 0


2006 (Orang) 176 352 96 0 20

TAHUN 2007 (Orang) 192 400 80 30 15

2008 2009 (Orang) (Orang) 192 176 400 416 48 112 60 60 15 0

JLH (Orang) 832 1.792 416 150 50

114


NO. 6. 7. 8. 9. 10.

KEGIATAN Bimtek Instruktur LLS/LLP Pelatihan/sosialisasi produktivitas Pelatihan Desain Grafis Pelatihan kewirausahaan Sertifikasi kompetensi Instruktur BLK/LLK JUMLAH

TAHUN 2006 2007 (Orang) (Orang) 0 0

2005 (Orang) 0

2008 2009 (Orang) (Orang) 15 30

JLH (Orang) 45

100

100

275

275

325

1.075

0 0

0 0

16 0

0 0

0 25

16 25

0

0

0

40

0

40

500

744

1.008

1.045

1.144

4.441

Indikator Keberhasilan : a. Pelatihan Tenaga Kerja : Indikator keberhasilan pelatihan tenaga kerja yaitu meningkatnya keterampilan dan keahlian pencari kerja sehingga mampu mengisi lapangan kerja di berbagai sektor sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Selain itu pencari kerja juga dibekali dengan keahlian berwira usaha. Melalui evaluasi yang dilakukan terhadap lulusan lembaga pelatihan sebanyak 4272 orang atau 70 % telah terserap baik sebagai tenaga kerja mandiri maupun ditempatkan di perusahaan. b. Pemberdayaan Lembaga Latihan Swasta (LLS) dan Lembaga Latihan Pemerintah (LLP) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan baik di bidang administrasi pelatihan maupun teknis pelatihan sehingga lembaga pelatihan mampu menciptakan tenaga kerja yang terampil . 2) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) (APBD) NO.

KEGIATAN

1.

Perluasan Kerja melalui Pola Gramen Bank 2. Perluasan Kerja sistem Padat Karya 3. Padat Karya produktif 4. Terapan Teknologi Tepat Guna Sistem Kader JUMLAH Indikator Keberhasilan :

2005 (Orang) 0

TAHUN JLH 2006 2007 2008 2009 (Orang) Orang) (Orang) (Orang) (Orang) 40 32 40 0 112

0

0

126

169

0

295

0

0

249

462

412

1.123

0

0

20

20

0

40

0

40

427

691

412

1.570

Melalui kegiatan perluasan kerja telah tercipta kesempatan kerja baru bagi masyarakat sebanyak

16.946

tenaga kerja.

Perluasan kesempatan

kerja akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi tingkat pengangguran. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

115


3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (APBD) NO. I. 1.

2. II. 1.

III. 1.

2. 3.

4.

KEGIATAN

2005

Pembinaan Hubungan Industrial Peningkatan kapasitas Kelembagaan Tenagakerja (Orang) Pengembangan pengupahan (Orang) Perngawasan Ketenagakerjaan Penyuluhan dan penyebaran informasi pengawasan normanorma ketenagakerjaan (Pkt) Hiperkes Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja (orang) Pengujian lingkungan kerja (lokasi) Peningkatan kemampuan teknis pelaksana Hiperkes dan keselamatan kerja Pemeriksaan kesehatan kerja (orang)

TAHUN 2007

2006

2008

2009

JLH

0

25

25

25

50

10

0

25

0

25

25

75

0

0

1

1

1

3

250

250

250

250

375

1.350

0

240

400

300

300

1.240

75

75

75

100

100

425

200

200

200

250

250

1.100

Indikator keberhasilan : a. Pembinaan Hubungan Industrial Meningkatnya pemahaman pemberi kerja dan pekerja tentang hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penyuluhan sebanyak 890 orang, meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui pengembangan upah minimum yang

cenderung

meningkat setiap tahun. Perkembangan Upah Minimal Provinsi (UMP) tahun 2005-2009 NO. 1.

URAIAN UMP di Kalimantan Selatan

2005 (Rp) 536.300

TAHUN 2006 2007 2008 2009 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 629.000 745.000 825.000 930.000

KET

4) Pengawasan Ketenagakerjaan Meningfkatnya pemahaman pemberi kerja dan pekerja tentang arti pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja . Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2005-2009 terjadi penurunan yang signifikan kecelakaan kerja di Kalimantan Selatan. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

116


Kecelakaan Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2009 TAHUN JLH NO. URAIAN 2005 2006 2007 2008 2009 (Orang) (Orang) (Orang) (Orang) (Orang) (Orang) 1. Kecelakaan Kerja 717 362 274 191 23 1.567 (Orang) Sehubungan dengan menurunnya angka kecelakaan kerja di Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 Gubernur Kal-Sel H. Rudy Ariffin menerima penghargaan dari Presiden RI sebagai pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2009.

C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan ketenagakerjaan adalah permasalahan yang rumit dan klassik dari tahunketahun dan mempunyai dampak yang sangat luas apabila tidak ditangani secara baik. Ada beberpa permasalahan yang dihadapi yakni : 1) Tingkat pendidikan angkatan kerja yang rendah (55,81%) SD kebawah sehingga tingkat keterampilan juga rendah 2) Berdasarkan data hasil Susenas BPS Kalimantan Selatan tahun 2008 , angka pengangguran terbuka Kalimantan Selatan masih relatif tinggi sebesar 118.374 orang 3) Belum berfungsinya secara optimal kelembagaan dan sarana hubungan industrial seperti PP, PKB, LKS Bipartiti, LKS Tripatit, dan Lembaga PPHI 4) Masih banyaknya terjadi kasus perselisihan hubungan kerja dan perselisihan hubungan industrial. 5) Kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja baik oleh pekerja maupun pengusaha belum maksimal sehingga menimbulkan masih seringnya terjadi kecelakaan akibat kerja.

Solusi 1) Melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi tentang program-program pelatihan dan arti pentingnya peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja 2) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perluasan kerja seperti Padat Karya, Gramen Bank, Wira Usaha Baru, Job Fair,

penyebaran informasi pasar kerja, dan yang paling

penting adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi ivestor sehingga tumbuh lapangan kerja baru. 3) Mengintensifkan pembinaan dan koordinasi terhadap terhadap lembaga dan sarana hubungan industrial. 4) Mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi tentang pembinaan hubungan industrial

dan

mendorong partisipasi lembaga kerja dalam pembinaan hubungan kerja di tempat kerja. 5) Mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi

tentang arti pentingnya mentaati norma-norma

keselamatan kerja. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

117


13. URUSAN KETAHANAN PANGAN Pelaksanaan urusan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan Prov. Kalsel. Berikut dijelaskan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2005-2009 oleh BKP Prov. Kalsel.

A. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan pada Badan Ketahanan Pangan Prov. Kalsel pada tahun 20052009 dalam menyelenggarakan urusan Ketahanan Pangan. 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) a. Penanganan Daerah Rawan Pangan b. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan c. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan e. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan f. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat g. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok h. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah i. Pengembangan Desa Mandiri Pangan j. Pengembangan Lumbung Pangan Desa k. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan l. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan m. Pengembangan Manajemen Ketahanan Pangan n. Pengembangan Perstatistikan dan Informasi Ketahanan Pangan B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dari program dan kegiatan yamg telah dilaksanakan pada tahun 2005-2009 yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan dalam inti-inti kegiatan yang menonjol sebagai berikut : 1)

Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan a. Ketersediaan Pangan Utama Nabati dan Hewani • Secara umum produksi komoditas Pangan

Nabati dan Hewani

ketersediaannya selalu meningkat dari tahun 2005 – 2009, masing – masing rata – rata padi 6,18%, beras 6,11%, jagung 22,7%, kedelai 23,3%, kacang tanah 12,2%, ubi kayu 8,2%, ubi jalar 8,7%, sayuran 5,4%, buah – buahan 7,0%, daging 39,6%, telur 11,8% dan ikan 0,1%. Komoditas pangan yang masih rendah perubahannya adalah sayuran dan susu. Apabila Ketersediaan Pangan berdasarkan produksi daerah tersebut dibandingkan dengan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

118


kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan maka masih terdapat komoditas yang minus yaitu kedelai, gula, minyak sawit, sayuran dan susu. • Diantara komoditas yang belum dapat dipenuhi daerah lain dan tergantung dari daerah lain adalah : gula, minyak sawit, dan susu. Secara mikro ketersediaan pangan Kalimantan Selatan berdasarkan NBM sebesar 4000 kkal yaitu diatas Standar Ketersediaan berdasarkan Widya Karya 2200 Kkal/kpt/hari. Sementara keberagaman Ketersediaan berdasarkan Pola Pangan Harapan sebesar 82% yang diharapkan mencapai PPh Ideal 100% pada tahun 2020. b. Desa Mandiri Pangan • Sejak tahun 2006 di Kalimantan Selatan telah melaksanakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat khususnya rumah tangga miskin. Sedangkan tujuan nya adalah untuk meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi. Melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan. • Dalam pelaksanaannya Desa Mandiri Pangan melalui 4 tahapan, yaitu : Tahap Persiapan, Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian. • Pada posisi Oktober 2008, lokasi Desa Mapan terdapat di 10 Kabupaten dan 49 Desa. Penduduk miskin sebesar 6.146 KK (54,16%) atau 20.384 orang dari 11.348 KK dengan penduduk 37.638 jiwa di daerah tersebut. • Apabila dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan tahun 2008 sebesar 329.322 orang (34,12%) maka diharapkan setelah 4 tahun, kegiatan Desa Mapan dapat mengentaskan kemiskinan sebesar 2,1% atau rata-rata 0,5% pertahun. Selain itu Desa Mapan ini diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian pangan, peningkatan keterampilan dan peningkatan pendapatan dalam mengakses pangan melalui perbaikan daya beli masyarakat. Lokasi Pelaksana Program Aksi Desa Mandiri Pangan Prov. Kal-Sel Tahun 2006 - 2009 No

Kab.

I

Tabalong

II

HS. Utara

III

HS. Tengah

IV

HS. Selatan

V

Tanah Laut

VI

Banjar

Kemandirian (2006) : Walangkir (3K) Madang (3 K) Bajawit (2K) Sei Tabukan (3K) Aluan Sumur (5K) Cukan Lipai (4K) Kayu Abang (4K) Bago Tanggul (4K) Bingkulu(1K) Ujung (2K) -

VII

Barito Kuala

-

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

Tahap kegiatan (desa) Pengembangan Penumbuhan (2007) : (2008) : Batang Bayu (2K) Desa Jirak Pugaan (4K) Teluk Limbung (3K) Desa Padang Luar Baru (3K) Murung B (9K) Desa Maringgit Tandilang (7K) Sili-sili (2K) Desa Balimau Muning Baru (2K) Handil Gayam (2K) Desa Tungaran Panjaratan (3K) Sungai Kitano (3K) Desa Pandak Daun Kalaan (2K) Simpang Jaya (4K) Desa Karya Makmur Pantai Hambawang (6K)


Persiapan (2009) : 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa

119


No

Kab.

VIII IX X

Balangan Tapin Tanah Bumbu

-

Jumlah

10desa/31 Kelompok

Kemandirian (2006) :

Tahap kegiatan (desa) Pengembangan Penumbuhan (2007) : (2008) : 14 desa/52 Kelompok 7 desa/23 kelompok

Persiapan (2009) : 2 desa 2 desa 2 desa 13 desa

c. Kerawanan Pangan dan Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan • Model deteksi atau penggambaran adanya Kerawanan Pangan dipakai alat-alat yang sudah berlaku dan terstruktur dalam Ketahanan Pangan. Model atau system yang terstruktur adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Peta Kerawanan Pangan (Food Gathering Atlas). Secara umum SKPG disusun berdasarkan 3 indikator utama : Pertanian, Kesehatan dan Keluarga Pra Sejahtera I dan II (BKKBN). Sedangkan Peta Kerawanan Pangan (FIA) terdiri dari 4 kelompok indikator gabungan : Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, Penyeragaman Pangan dan Kerawanan Pangan. • Di Provinsi Kalimantan Selatan masih banyak daerah yang terdeteksi sebagai Daerah Rawan Pangan atas beberapa alasan dari indikator kerawanan pangan tersebut. • Antisipasi dan penanganan Rawan Pangan baik kronis maupun transisi dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain : Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRB), Desa Mandiri Pangan, Lumbung Pangan dan Diversifikasi Pangan Lokal.

2) Distribusi; Harga Dan Akses Pangan a. Stabilisasi Harga (DPM – LUEP) • Dalam rangka stabilisasi Harga Pangan Strategis di tingkat petani, khususnya gabah di Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan melalui kegiatan Dana Penyediaan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM - LUEP) yang dikenal Dana Talangan. Pembiayaan didukung dengan dana APBN maupun APBD. • Selama 6 tahun sejak tahun 2003 – 2008 realisasi APBN berjumlah 33,20 Milyar atau rata-rata 5,53 Milyar/Tahun dan dimanfaatkan untuk membeli gabah sebesar 22.333 Ton atau rata-rata 3.723 Ton/Tahun. Realisasi APBD tahun 2004-2009 berjumlah 37,49 Milyar atau rata-rata 6,25 Milyar/Tahun, dimanfaatkan untuk pembelian gabah sebesar 20.312 Ton atau rata-rata 3.385 Ton. • Cakupan pembelian gabah dari dana APBN dan APBD terhadap surplus gabah Kalimantan Selatan sebesar 6.424 Ton/Tahun dan dimanfaatkan oleh LUEP rata-rata 35 Kali Putaran menjadi 22.484 Ton. Dengan demikian cakupan tersebut sebesar 7,49% dari surplus rata-rata 400.000 Ton/Tahun.


120


• Apabila asumsi untuk menjaga stabilitas harga pembelian gabah diatas 15% masih ada kesenjangan sebesar 7,51% atau diperlukan dana tambahan sebesar Rp. 72.000.000.000 – Rp. 75.000.000.000. • Penyediaan dana untuk stabilisasi harga dipengaruhi oleh adanya peningkatan surplus padi dan harga dasar (HPP). Perubahan Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah di tingkat petanisejak tahun 2002 -2008 adalah Rp. 1.230,-/Kg GKB Tahun 2002, Rp. 1.330,-/Kg GKB Tahun 2005, Rp. 1.730,-/Kg GKB Tahun 2005, Rp. 2.200,-/Kg GKB Tahun 2008, Rp. 2.400,-/Kg GKB Tahun 2008 (Akhir). • Manfaat yang diperoleh terhadap LPBM – LUEP untuk Stabilisasi Harga adalah : - Dapat mengamankan HPP Gabah yang diprogramkan pemerintah melalui perbaikan sentimen dan peningkatan harga gabah petani khususnya musim panen raya (rata-rata pertahun 102 %) atau keuntungan petani dari penjualan gabah sebesar 12,1 – 14,4 Milyar/Tahun. - Keuntungan LUEP terhadap pengolahan gabah menjadi beras 4,3 – 5 Milyar dan harga jual dedak 8,1 – 9 Milyar. - Pendapatan, tenaga kerja, pengolah beras, pembelian dan penjemuran padi 8,5 – 9 Milyar. - Jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 38.500 orang. b. Harga dan Akses Pangan • Pemantapan Harga Pangan Utama Nabati dan Hewani selalu dilakukan berkala berkala tiap minggu di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis Harga dan Akses Pangan dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat terhadap daya beli dan kemudahan mendapatkan pangan demikian pula demikian pula program untuk antisipasi hari besar nasional dan keagamaan dan tahun baru. 3) Konsumsi Dan Keamanan Pangan a. Salah satu indikator penilaian situasi mutu gizi pangan dan kerja sama konsumsi suatu daerah digambarkan dalam Skor Pola Pangan Harapan Konsumen. Pola Pangan Harapan ini merupakan capaian kondisi konsumsi ideal dan harga perbaikan selanjutnya melalui kegiatan percepatan diversifikasi pangan dan giziyang dikenal dengan gerakan Makanan Beragam, Bergizi dan Berimbang. Skor PPH Kalimantan Selatan baru mencapai 80,28%, lebih rendah dibandingkan PPH Nasional rata - rata 82%. b. Konsumsi kelompok bahan makanan padi- padian (beras) masih tinggi diatas standar, sementara umbi – umbian, pangan hewani, minyak dan lemak serta sayur dan buah – buahan masih dibawah standar. Sedangkan secara umum konsumsi energi sebesar 1.664,50 kkal (96,1%) termasuk dalam kategori normal. c. Percepatan Diversifikasi Pangan, khususnya pangan local atau tradisional dilakukan kerjasama dengan Lembaga Penilitian Universitas Lambung Mangkurat. Sejak tahun LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

121


2008 telah dibentuk Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dengan tugas melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan secara proporsional juga melakukan pelayanan sertifikasi hasil pertanian dan pengawasan pangan hasil pertanian yang beredar berisiko tinggi dan yang dikemas dan berlabel. d. Secara aktual Konsumsi Pangan masih rendah tingkat keberagamannya hal ini disebabkan lambatnya

perubahan pengetahuan, perilaku, budaya dan daya beli

masyarakat untuk menyukseskan pangan yang beragam e. Secara umum, saat ini Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam upaya Percepatan Diversifikasi Pangan berdasarkan PP No. 22 Tahun 2009 untuk perlu ditindaklanjuti melalui operasional di lapangan 4)

Manajemen Ketahanan Pangan Dan Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan a. Manajemen Ketahanan Pangan selalu ditingkatkan melalui Pemantapan Kelembagaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Berdasarkan PP No 41 Tahun 2007, Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib dengan demikian urusan keberhasilan pangan harus dilaksanakan oleh Pusat dan Daerah amelalui kewenangan Ketahanan Pangan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten. b. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 6 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008, telah dibentuk Badan Ketahanan Pangan tingkat Provinsi. Sementara di daerah sudah terdapat 11 kabupaten yang berbentuk Badan atau Kantor Ketahanan Pangan, baik yang berdiri sendiri maupun bergabung dengan Penyuluh Pertanian. Hanya 2 Kota yang belum terbentuk instansi khusus ketahanan pangan dan masih dilaksanakanoleh Pemerintah Daerah setempat. c. Secara operasional Badan Ketahanan Pangan dilengkapi dengan Dewan Ketahanan Pangan yang diketahui oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Tim Ahli dan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan.

C. Permasalahan dan Solusi Dalam menyelenggarakan urusan Ketahanan Pangan di Kalimantan Selatan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam kegiatannya. Di bawah ini dijelaskan permasalahan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Permasalahan 1) Data distribusi pangan khususnya beras anatar kabupaten, provinsi dan pasokan diluar Kalimantan Selatan belum terpantau secara rutin, sehingga tidak terekam secara pasti berapa jumlah beras yang keluar maupun yang masuk. 2) Pencatatan harga kebutuhan pokok dari kabupaten/kota belum semua menyampaikan laporannya tiap bulan. 3) Sistem administrasi LUEP kurang lengkap sehingga kontinuitas kurang berjalan dengan baik. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

122


4) Keterbatasan fasilitas yang dimiliki LUEP (gudang, lantai jemur, alat penggilingan) 5) Kurang dukungan dana operasional pembinaan APBD II 6) Masih adanya dana yang tidak diserap (sebesar 17,30% = Rp 60.540.000). Hal dan prioritas utama dana pembinaan/perjalanan dinas. Hal ini dapat terjadi karena

: Keterbatasan

petugas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Honorer tidak boleh melakukan perjalanan dinas 7) Tim Pokja keamanan pangan melakukan pembinaan secara bersama dimana anggotaanggota berasal dari beberapa dinas/instansi 8) Tidak tersedianya peralatan pasca panen dan penggilingan yang memadai ditingkat kelompok atau desa dalam mendukung lumbung pangan masyarakat atau desa 9) SDM pengelola lumbung pangan belum terlatih dengan baik untuk aspek teknis dan manajerial 10) Dukungan kemitraaan antar instansi terkait dalam pembuatan dan pengelolaan lumbung pangan untuk cadangan pangan dan tunda jual belum sesuai yang diharapkan 11) Pengembangan makanan tradisional daerah belum terkelola dengan optimal 12) Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal di daerah 13) Sosialisasi atau pemasyarakatan makanan beragam, bergizi dan seimbang masih terbatas di beberapa Posyandu tertentu 14) Data dan informasi dari instansi terkait khususnya mengenai produksi dan eksport import masih sulit diakses tepat waktu (aktual) 15) Sosialisasi peta dan intervensi kerawanan pangan hasil dari FIA dan SKPG belum sepenuhnya dapat diimplementasikan oleh kabupaten/kota 16) Hasil analisis ketersediaan pangan, kebutuhan pangan, kebijakan komoditas masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh instansi terkait dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah

Solusi 1) Untuk pemantauan distribusi pangan antara kabupaten, antar provinsi maupun pasokan dari luar perlu adanya survey dan dukungan dana (kerjasama dengan instansi terkait, Biro Perekonomian, Perindag dan BPS serta BKP) 2) Untuk pencatatan harga kebutuhan pokok perlu ditunjuk petugas masing – masing kabupaten/kota dan diberi insentif/transport. 3) Pembinaan/pemantauan LUEP harus secara rutin dilaksanakan 4) Perlu adanya bantuan sarana berupa alat pengering, lantai jemur bagi LUEP skala besar 5) Perlu adanya dukungan dana dr APBD II 6) Biaya untuk pembinaan/perjalanan dinas disesuaikan dengan petugas PNS yang tersedia 7) Koordinasi lebih ditingkatkan lagi agar Tim Pokja keamanan pangan bertugas secara optimal


123


8) Meningkatkan kerjasama kelompok atau desa dalam pemanfaatan lumbung pangan (khususnya lumbung padi) dengan penggilingan padi atau lembaga usaha ekonomi pedesaan terdekat 9) Agar dibentuk Pusat Kajian Makanan Tradisional dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan lokal dilingkungan Perguruan Tinggi (Unlam) secara tersendiri 10) Diharapkan adanya dukungan kebijakan daerah tentang sosialisasi pemanfaatan pangan lokal atau makanan tradisional baik berupa himbauan/instruksi atau Perda 11) Gerakan pemasyarakatan atau sosialisasi makanan Beragam, Bergizi dan Seimbang agar ditingkatkan frekuensi dan cakupannya di Posyandu desa di daerah. 12) Pelatihan untuk peningkatan pemanfaatan dan manajemen lumbung pangan atau kelompok di masing – masing kabupaten (APBD II) 13) Pemanfaatan dana DAK untuk pembuatan lumbung pangan masyarakat atau desa dapat dikembangkan di kabupaten/kota laainnya selain Kabupaten Hulu Sungai Selatan (5 lumbung dari dana DAK) 14) Data masing-masing instansi terkait memiliki keragaman sifat dan cara atau indikator dalam penetapannya, untuk ini data yang bersifat tengah dan tahunan seperti perkebunan dan peternakan hanya dapat diakses pada waktu tertentu. Hal ini diperlukan koordinasi untuk klarifikasi dan validasi data secara teratur (4 kali dalam setahun) 15) Sosialisasi dilakukan secara teratur dan intervensinya diikuti dengan penganggaran melalui APBN dan APBD I dan II. Khususnya untuk antisifasi daerah rawan pangan 16) Sosialisasi dan penyebaaran informasi dikoordinasikan dengan instansi terkait dalam perencanaan, musrenbang daerah dan pusat khususnya dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah 17) Peningkatan program terutama kegiatan ketersediaan dan antisifasi kerawanan pangan melalui kebijakan propinsi dan daerah


124


14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2005-2007 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Daerah, seiring dengan berlakunya PP Nomor 41 Tahun 2007, ditindak lanjuti dengan keluarnya PERDA Nomor 6 Tahun 2008 berubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel 2008-2009. Di bawah ini dijelaskan Program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh BPMPD dan BPP & PA Prov. Kalsel dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2005-2009. A. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2005-2007 yang diprogramkan oleh BPMPD Prov. Kalsel 1) Kegiatan Penanggulangan Desa Miskin dan Daerah Kumuh 2) Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 3) Kegiatan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan. 4) Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) 5) Kegiatan Pendayagunaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 6) Kegiatan Pendamping Proyek PMPD / CERD 7) Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 8) Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 9) Kegiatan Bimbingan Teknis Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) 10) Kegiatan Peningkatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 11) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM / LKMD) 12) Kegiatan Penangulangan Desa Miskin dan Daerah Kumuh. 13) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PKPS-BBM 14) Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 15) Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 16) Kegiatan Peningkatan Pembinaan, Koordinasi Pemberdayaan Program 17) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Perdesaan 18) Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan. (Program Gerbangmas Taskin tahun 2007) 19) Kegiatan Pembinaan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa. 20) Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 21) Kegiatan Pembinaan Stimulan Pembangunan Desa 22) Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan jender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 23) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Anak 24) Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2008-2009 yang diprogramkan oleh BPP & PA Prov. Kalsel 1) Program Penguatan Kelembagaan. a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. b. Kegiatan Peningkatan Pembinaan, Koordinasi Pemberdayaan Program. c. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Pengentasan Kemiskinan. a. Kegiatan Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan ( Program Gerbangmas-Taskin Tahun 2008) b. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa.


125


3) Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat. a. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa. b. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). 4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana pendukung dalam kegiatan Sosial ekonomi. a. Kegiatan Pembinaan Pelestarian Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa. 5) Program Pemberdayaan Perempuan. a. Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. b. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). c. Kegiatan Pembinaan pemberdayaan perempuan dan anak. d. Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. e. Pemetaan/Pendataan serta Pembinaan Organisasi Perempuan.

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2005 1) Kegiatan Penanggulangan Desa Miskin dan Daerah Kumuh Tersusunnya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). 2) Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) - TMMD 74 (Kab. Batola dan Tabalong) - TMMD 75 (Kab. Tapin dan HSS) 3) Kegiatan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan. 4) Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di 5 lima) kabupaten lokasi PPK (kabupaten Kotabaru, Batola, Tapin, Balangan dan HSU) hasil yang telah dicapai/ kegiatan yang dilaksanakan berbeda-beda antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain. 5) Kegiatan Pendayagunaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) - Terbina dan terpantaunya Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) pada Kabupaten/Kota - Rapat persiapan Gelar TTG Nasional VII di Jakarta dan Rapat Pemantapan Pelaksanaan Gelar TTG Nasional VII di Palembang (Sumatera Selatan) - Gelar TTG Tingkat Nasional di Palembang. - Kegiatan Gelar TTG Tingkat Nasional VII Tahun 2005 di Palembang (Sumatera Selatan) bertemakan “Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG), kita wujudkan kemandirian masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan rakyat“. - Upacara Pembukaan pada tanggal 27 September 2005 pukul 09.30 Wib dibuka secara resmi oleh Presiden RI Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono . - Pelaksanaan kegiatan Gelar dan Pameran TTG 6) Kegiatan Pendamping Proyek PMPD / CERD - Masyarakat desa lokasi program telah mampu melaksanakan perencanaan pembangunan desanya (tersusunnya RPJMD) - Terbentuknya Asosiasi LSPBM di Kabupaten Banjar dan Tanah Laut. - Terbentuknya 96 Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM) di Kabupaten Banjar dan Tanah Laut. 7) Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan - Pelaksanaan lomba Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan dan Home Industri Tingkat Provinsi - Meningkatnya pengetahuan masyarakat khususnya perempuan dalam membina rumah tangganya. - Terlaksananya monitoring pelaksanaan pengarusutamaan jender di Kab/Kota - Belum meratanya pemahaman tentang jender baik di kalangan Dinas/Instansi maupun masyarakat dan hanya sebagian dari Dinas/Instansi yang memprogramkan kegiatan yang berwawasan jender. - Masih adanya tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

126


8) Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga - Pelaksanaan lomba Program Terpadu P2W-KSS/PKK dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan - Terbinanya Desa/Kelurahan Binaan PKK, BKB dan Posyandu pada Kabupaten/Kota se Kalsel. - Tersusunnya data Terpilah Laki-laki dan Perempuan pada Kabupaten/Kota se Kalsel. - Bantuan hadiah ekonomi produktif bagi Desa/keluarahan Pelaksana P2W-KSS/PKK - Bantuan Keuangan kepada TP. PKK Prop. Kalsel yang meliputi Sekretariat PKK, Pokja I, Pokja II, Pokja III dan Pokja IV 9) Kegiatan Bimbingan Teknis Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) - Terarahnya pemanfatan DPD/K sesuai dengan tujuan da sasaran pemberian dana. - Meningkatnya kemampuan desa/kelurahan dalam melayani dan memberdayakan masyarakat. - Meningkatkan pegetahuan dan wawasan Aparat perencana dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran partisipatif. 10) Hasil yang telah dicapai Kegiatan Peningkatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat - Terinventarisirnya data daerah-daerah yang telah membentuk LPM - Terinventarisirnya data pelaksanaan PMT-AS di Kabupaten/Kota - Meningkatkan tugas dan fungsi LPM sesuai UU. No. 32 Tahun 2004 sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Tahun 2006 1) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM / LKMD ) - Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) yang telah berubah nama menjadi LPM sebanyak 869 buah, yang menjadi LPPK 5 buah, LPMD 128 buah, Dewan Kelurahan 50 buah dan LKMD sebanyak 904 buah. - Hampir semua sudah didasari pembentukannya dengan PERDA dan SK. Bupati/Walikota. 2) Kegiatan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan 3) Kegiatan Pendayagunaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) - Telah dilaksanakan Gelar TTG Nasional yang diikuti oleh 9 Kabupaten/Kota bertempat di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. - Disamping Gelar juga diadakan pertemuan-pertemuan dalam rangka mencari solusi yang tepat untuk memanfaatkan TTG tersebut. - Melalui Gelar TTG juga terinformasikan upaya pendayagunaan teknologi terbarukan , jenis TTG dari hasil inovasi masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan baik pemerintah maupun swasta. 4) Kegiatan Penangulangan Desa Miskin dan Daerah Kumuh. - Kegiatan ini berupa pemberian bantuan dana sebagai stimulan kepada daerah yang pelaksanaannya ditekankan pada swadaya masyarakat , ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan dorongan agar masyarakat benar-benar mengetahui makna pemberdayaan masyarakat. - Inventarisasi data kemiskinan dan data desa tertinggal - Pelaksanaan koordinasi Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam upaya pelaksanaan penanggulangan desa miskin dan daerah kumuh yaitu dengan bersama-sama menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskina Daerah ( SPKD ). 5) Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan - Pelaksanaan kegiatan PPK di Provinsi. Kalsel ada 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Batola, Tapin, Balangan, HSU dan Kotabaru. 6) Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD ) - TMMD 76 Pokok Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kelurahan Sungai Jingah dan TMMD Pendamping Kabupaten HSU, Kecamatan Banjang, Desa Pawalutan. - TMMD 77 Pokok Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Simpang Empat, Desa Kampung Baru dan TMMD Pendamping Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Jorong, Desa Alur. 7) Kegiatan Bintek Dana Pembangunan Desa (DPD/K) LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

127


- Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Aparat desa/kel dalam pengelolaan administrasi DPD/K - Terarahnya pemanfaatan dan penyaluran DPD/K sesuai tujuan dan sasaran pemberian dana. 8) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PKPS-BBM. - Terlaksananya koordinasi dan pengawasan serta penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan PKPS-BBM dan SLT 9) Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan - Pelaksanaan Lomba Perusahaan dan Home Industri yang memperekjakan tenaga kerja perempuan - Memasyarakatnya produk hukum tentang perempuan dan anak. 10) Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Terbinanya Desa/Kel Binaan PKK, BKB, GSI dan Posyandu pada Kab/Kota - Tersusunnya data terpilah antara laki-laki dan perempuan. 11) Kegiatan Peningkatan Pembinaan, Koordinasi Pemberdayaan Program - Tersusunnya data Profil pemberdayaan masyarakat. - Meningkatnya wawasan dan pengetahuan Aparat perencana dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran partisipatif. - Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat. Tahun 2007 1) Hasil yang dicapai Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Pedesaan. - Sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat desa, antara lain : • menyusun rencana pembangunan secara partisipatif • menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat • menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat, dan lain-lain. - Dipahaminya tugas dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, membantu masyarakat dalam mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah secara efektif, dan lain-lain. - Terselenggaranya kegiatan penilaian LKMD/LPM terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2007. - Tersosialisasinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat. 2) Kegiatan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah ( GerbangmasTaskin). Melalui Program Gerakan Terpadu Masyarakat melaksanakan pengentasan kemiskinan dengan pendekatan Tri Daya telah berhasil dilaksanakan : - Fasilitasi permodalan bagi 257 Kelompok Usaha Kecil (POKMAS) dengan jumlah anggota 1.977 orang di 52 desa, 26 kec, 13 kab/kota lokasi Gerbangmas- Taskin. - Terbinanya sejumlah 8.581 RTM di 52 desa dan kelurahan, 26 kec,13 kab/kota dalam melalui upaya pemberdayaan manusia dan usaha. - Tersedianya Tenaga Pendampingan dari Provinsi untuk 52 desa,26 kec, 13 kab/kota. - Terlatihnya Petugas Lapangan Program Gerbangmas-Taskin sebanyak 100 org petugas - Fasilitasi pemberdayaan lingkungan menunjang Program Gerbangmas-Taskin dan pelaksanaan Gerbangmas-Taskin Pola Mandiri yang biayanya dianggarkan oleh Pemerintah kabupaten/Kota yang bersangkutan antara lain pembuatan, perbaikan dan peninggian , pengerasan jalan , pemasiran, pembuatan , perbaikan jembatan ,drainase sarana air bersih, sumur pompa,mck, sarana dan prasarana pasar desa ,fasilitas lainnya - Termonitornya pelaksanaan Program Gerbangmas-Taskin di 52 desa dan kelurahan lokasi pelaksanaan program.


128


3) Kegiatan Pembinaan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa. - Terevaluasi dan terbinanya kegiatan PPK IIIB tahun II Siklus 10 dalam rangka pengentasan masyarakat miskin pada 2 Kabupaten, 4 Kecamatan ( th.terakhir PPK) dan terevaluasi serta terbinanya kegiatan PNPM-PPK dalam rangka pengentasan masyarakat miskin pada 10 Kabupaten, 41 Kecamatan. - Meningkatnya pengetahuan tata ruang kawasan perdesaan bagi aparat pemerintahan desa dan kelurahan. - Terbina dan terevaluasinya program pasca CERD. - Terlaksananya sosialisasi Pasar desa dan Lumbung Pangan. - Termonitornya pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong. 4) Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa. - Terbina dan berkembangnya Teknologi Tepat Guna di Kabupaten/Kota seKalimantan Selatan. - Tecapainya kesepakatan dan Koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota terhadap pendayagunaan dan pengembangan TTG. - Keikutsertaan Provinsi Kalimantan Selatan pada pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional IX di Menado. - Penyiapan pameran TTG dalam rangka hari jadi Provinsi. - Terdata dan terinventarisirnya jenis –jenis TTG yang ada didesa dan kelurahan. - Terlaksananya kegiatan TMMD LXXIX (79) di Kab Balangan kec. awayan desa tundakan dan kegiatan TMMD LXXIX (79) imbangan di Kab Batola kec.kuripan desa jambu baru. 5) Kegiatan Pembinaan Stimulan Pembangunan Desa. - Terselenggaranya Rakor antara Kabupaten/Kota dan Kecamatan penerima bantuan stimulan. - Menunjang kapasitas pemerintahan di 252 desa dan kelurahan dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat /swadaya dalam pelaksanaan pembangunan dipedesaan dan kelurahan terutama pembangunan infra struktur dasar yang diperlukan masyarakat. - Menunjang kapasitas pemerintahan di 62 kecamatan dalam rangka pembinaan lepada 252 desa dan kelurahan dalam melaksanakan pembangunan dipedesaan. - Terlaksananya monitoring dan evaluasi kelokasi daerah penerima stimulan. 6) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ( Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ) - Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk membangun desa dan kelurahan serta terbinanya tertib administrasi desa dan kelurahan. - Peningkatan kapasitas aparat pengelola profil desa dan kelurahan serta Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dalam penyusunan perencanaan strategis desa dan evaluasi perkembangan masyarakat. - Adanya penyamaan persepsi, wawasan dan pemahaman dalam kerangka menindak lanjuti berbagai kebijakan, program dan kegiatan penyediaan data potensi dan perkembangan masyarakat serta pendayagunaan profil desa dan profil kelurahan dalam proses pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. - Tersosialisasinya Permendagri Nomor. 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan desa dan kelurahan, tersosialisasinya Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan data dan profil desa dan profil kelurahan. - Dengan terbentuknya Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat PKPS –BBM pada semua tingkatan pemerintahan maka terciptanya koordinasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah pada setiap jenjang tingkatan dan tersedianya kesempatan bagi masyarakat menyampaikan keluhan guna penyelesaian penanganan pengaduan penyimpangan pelaksanaan Program PKPS- BBM. - Terpantaunya pelaksanaan Program PKPS-BBM yang dilaksanakan oleh Instansi pelaksana untuk disalurkan kepada yang berhak menerima ( penerima manfaat) sesuai peruntukkannya. 7) Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Program. - Tersosialisasinya perencanaan pengangaran partisifatif. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

129


- Terkumpulnya data profil pemberdayaan masyarakat. - Termonitornya pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. 8) Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yamg terkait dengan kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang : - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak ) - Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004 (Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang). - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ( Narkotika ) - Inpres Nomor 9 Tahun 2000 (PUG dalam Pembangunan) 9) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ( Pemberdayaan Perempuan dan Anak). - Industri rumah tangga perempuan sudah banyak yang mendapat pembinaan dari instansi teknis didaerah dan mampu menunjang pendapatan keluarga. - Meningkatnya kesadaran perusahaan dalam penbinaan Nakerwan dan meningkatnya profesionalitas perempuan dalam pekerjaannya. - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membangun keluarga sehat. - Meningkatnya partisipasi masyarakat yang mendukung kesehatan. 10) Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. - Terbinanya kegiatan yang dilaksanakan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) sampai ketingkat desa dan kelurahan. - Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kualitas dan ketahanan fisik anak melalui pelaksanaan PMT-AS. - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membangun keluarga sehat. - Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam mendidik anak balita secara baik dan benar. 11) Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Meningkatnya 10 Program Pokok PKK dikalangan masyarakat. - Meningkatnya pengetahuan ketrampilan kaum wanita dalam pengelolaan kesejahteraan keluarga. 12) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor. - Tersedianya peralatan kantor mesin tik manual dan mesin tik elektrik. - Tersedianya perangkat Komputer. - Tersedianya perangkat alat pendingin ruangan ( AC ). 13) Hasil yang dicapai Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. - Terfasilitasinya kegiatan rutin urusan pelayanan admnistrasi perkantoran. - Lancarnya aktivitas kegiatan kantor BPMP. Tahun 2008 1) Program Penguatan Kelembagaan. a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Perdesaan. - Sebagai mitra pemerintahan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat Desa antara lain menyusun rencana pembangunan partisipatif, menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat, menumbuh kembangkan dan menggerakkan Prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dan lain-lain. - Dipahaminya tugas dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan membantu masyarakat dalam mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah secara efektif, dan lain-lain. - Terselenggaranya kegiatan penilaian LPM terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2008. - Tersosialisasinya Peraturan Mendagri No.5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Permendagri No.7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat. b. Kegiatan Peningkatan Pembinaan Koordinasi Pemberdayaan Program. - Tersosialisasinya Perencanaan Penganggaran Partisipatif. - Terkumpulnya data profil pemberdayaan masyarakat. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

130


- Termonitornya pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Desa/Kel. 2) Program Pengentasan Kemiskinan. a. Kegiatan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah diperdesaan( Program Gerbangmas-Taskin Tahun 2008). - Fasilitasi permodalan bagi 188 Kelompok usaha Mikro Kecil dan Mengah (POKMAS) dengan jumlah anggota 1.673 orang di 52 desa dan Kelurahan, 26 Kecamatan , 13 Kabupaten/Kota Lokasi Gerbangmas-Taskin. - Terbinanya sejumlah 9.431 RTM terdiri dari 6.376 RTMB dan 3.055 RTMR di 52 desa/kelurahan, 26 Kecamatan pada 13 Kabupaten Kota se Kalimantan Selatan melalui pemberdayaan manusia dan usaha. - Tersedianya tenaga pendampingan dari Provinsi untuk 52 Desa dan Kelurahan, 26 Kecamatan, 13 Kabupaten/Kota. - Terlatihnya 100 orang petugas lapangan Program Gerbangmas-Takin. - Terfasilitasinya lingkungan lokasi Program Gerbangmas-Taskin seperti pembuatan, Perbaikan, peninggian , pengerasan jalan, pemasiran, pembuatan dan perbaikan Jembatan , Drainase, sarana air bersih, sumur pompa, mck sarana dan prasarana Pasar desa dan fasilitas lainnya. - Terlaksananya Program Gerbangmas-Taskin Pola Mandiri yang biayanya dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota - Termonitornya pelaksanaan Program Gerbangmas-Taskin di 52 desa dan kelurahanlokasi program. b. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa. - Terselenggaranya Rakor antara Kab/Kota dan Kecamatan penerima bantuan stimulan. - Menunjang kapasitas pemerintahan di 150 desa dan kelurahan dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat /swadaya dalam pelaksanaan pembangunan diperdesaan. - Menunjang kapasitas pemerintahan di 50 Kecamatan dalam rangka pembinaan kepada 150 desa dan kelurahan dalam melaksanakan pembangunan diperdesaan. - Terlaksananya monitoring dan evaluasi kelokasi daerah penerima stimulan. 3) Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat. a. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa. - Terbina dan terevaluasinya kegiatan TTG dan Posyantekdes. - Keikutsertaan Provinsi Kalimantan Selatan pada pelaksanaan Gelar TTG Nasional X di Semarang. - Tersedianya data terinventarisirnya Jenis-jenis TTG yang ada didesa dan kelurahan. - Terlaksananya kegiatan TMMD ke - 81 di Kabupaten HST kecamatan Pandauan desa Kayu Rabah dan kegiatan TMMD ke-81 imbangan diKota Banjarmasin kecamatan Banjarmasin Timur Kelurahan Banua Anyar. b. Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan (Pemberdayaan Masy dan Desa). - Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk membangun desa dan kelurahan serta terbinanya tertib administrasi desa dan kelurahan. - Meningkatnya kapasitas aparat pengelola profil desa dan kelurahan serta Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi dalam penyusunan perencanaan strategis desa dan evaluasi perkembangan masyarakat. - Penyamaan persepsi, wawasan dan pemahaman dalam kerangka menindaklanjuti berbagai kebijakan, program dan kegiatan, penyediaan data potensi dan perkembangan masyarakat serta pendayagunaan profil desa dan profil kelurahan dalam proses pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. - Tersosialisasinya Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentag penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan, Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman penyusunan dan pendayagunaan data dan profil desa dan kelurahan. - Terciptanya Koordinasi Unit Pengaduan masyarakat dalam upaya penanganan Pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan pelaksanaan Program PKPS-BBM . - Terpantaunya pelaksanaan Program PKPS-BBM sampai kemasyarakat.


131


4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana pendukung dalam kegiatan Sosial ekonomi. a. Kegiatan Pembinaan Pelestarian Program Pembangunan Masyarakat dalam Pembangunan Desa. - Meningkatnya kegiatan perekonomian diperdesaan. - Terevaluasi dan terbinanya kegiatan PNPM-PPK pada 10 Kab 41 Kecamatan - Meningkatnya Koordinasi pelaksanaan PNPM-PPK. - Terevaluasinya Program Pasca CERD dan terpilihnya juara LSPBM terbaik - Tersedianya datanya Pasar Desa dan Lumbung Pangan. 5) Program Pemberdayaan Perempuan. a. Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. - Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang : o Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak), UU No 21 Tahun 2007 Anti Trafikking. o Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga). o Inpres Nomor 9 Tahun 2000 (PUG dalam pembangunan), PP Nomor 15 Tahun 2008. b. Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. - Meningkatnya pemahamanan masyarakat tentang berbagai perundang-undangan dan meningkatnya kecakapan petugas untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (Pemberdayaan Perempuan dan Perlingdungan Anak). - Industri rumah tangga perempuan banyak mendapatkan pembinaan dari Instansi Tekins didaerah dan mampu menunjang pendapatan keluarga. - Meningkatnya kesadaran perusahaan dalam pembinaan Nakerwan dan Profesional Perempuan dalam pekerjaannya. - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membangun keluarga sehat. - Meningkatnya partisipasi masyarakat yang mendukung kesehatan. d. Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. - Meningkatnya kegiatan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) sampai ketingkat desa dan kelurahan. - Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kualitas ketahanan fisik anak. - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membangun keluarga sehat. - Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam mendidik anak Balita secara benar. e. Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Meningkatnya kesejahteraan keluarga. f. Kegiatan Pemetaan/Pendataan serta Pembinaan Organisasi Perempuan. - Meningkatnya kinerja Organisasi perempuan dan perlindungan anak Tahun 2009 1) Program Penguatan Kelembagaan. a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. - Terfasilitasinya kegiatan rutin urusan Pelayanan Administrasi perkantoran - Terlaksananya segala aktivitas kegiatan kantor BPPPA Prov Kalsel b. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. - Menunjang pekerjaan Kantor BPPPA Prov Kalsel c. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. - Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD 2) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. a. Kegiatan Pelaksanaan Sosialiasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

132


- Diperolehnya tenaga Tutor life skills Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak serta bahaya narkotika dan hak-hak serta kewajiban pekerja. b. Kegiatan Evaluasi dan Lomba P2W-KSS dan GSI. - Meningkatnya keluarga sehat sejahtera. - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membangun keluarga sehat. - Meningkatnya partisipasi masyarakat yang mendukung kesehatan. Pelaksanaan Program dan kegiatan terlaksana 98.00% Keuangan 93.16 %. c. Kegiatan Pembinaan dan Sinkronisasi Program Dalam Rangka Membangun Anak dan Keluarga Bersih Ponografi dan Data Anak Bermasalah. - Terciptanya anak-anak sekolah SMP dan SMA Provinsi Kalimantan Selatan yan bersih dari ponografi. - Menurunkan anak-anak yang bermasalah di Provinsi Kalimantan Selatan. - Terciptanya guru-guru bimbingan penyuluhan yang handal tentang keluarga bersih ponografi. 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. a. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan. - Terlaksananya kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Kabupaten/Kota. - Terkoordinasinya penyelenggaraan Buta Aksara Perempuan di Kabupaten/Kota. - Terkoordinasinya program-program Gerakan Sayang Ibu (GSI) antara Dinas/Instansi/ Lembaga yang terkait dalam rangka menurunkan angka kematian bayi, ibu melahirkan (AKB dan AKI). b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. - Sinkronisasi program dan kegiatan forum peningkatan kualitas hidup perempuan antar instansi terkait. c. Kegiatan Pembentukan Model Desa Prima dan Pemberian Dana Penunjang - Meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan melalui Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten HSU. d. Kegiatan Evaluasi dan Lomba Perusahaan dan Home Industri Pembinaan Tenaga Perempuan. - Meningkatkan perlindungan tenaga kerja perempuan di perusahaan-perusahaan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. - Meningkatkan pengembangan usaha-usaha kecil menengah home industri perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. a. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. - Tersedianya tempat penanganan kasus perempuan dan anak - Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mendidik/mengasuh anak (BALITA). b. Kegiatan Pelaksanaan Pendataan, Pembinaan Organisasi Perempuan dan Anak. - Terlaksananya fungsi-fungsi oraganisasi Perempuan dan Anak - Tersedianya data Organisasi Perempuan dan Anak - Terkoordinasinya Program Pembinaan Organisasi antara Dinas/Instansi /Lembaga Terkait c. Kegiatan Mengikuti Pameran Pembanguan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak. - Meningkatkan pemberdayakan perempuan dalam rangka peningkatan perekonomian perempuan Provinsi Kalimantan Selatan. C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Penguatan Kelembagaan. a. Masih kurangnya SDM pada lembaga / organisasi perempuan dan anak. b. Fungsi-fungsi organisasi perempuan dan anak belum berjalan sebagai mana mestinya.


133


c. Belum berkembangnya kemitraan antar lembaga kemasyarakatan atau dunia usaha atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Perguruan Tinggi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. d. Masih kurangnya tenaga pelaksana. 2) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan a. Masih sering ditemui pemahaman masyarakat yang sangat bias gender b. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa gender adalah paham barat yang bertentangan dengan agama islam. c. Tidak semua desa/kelurahan melaksanakan kegiatan P2W-KSS dan GSI d. Rendahnya keterampilan perempuan di pedesaan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. e. Belum meratanya anggota masyarakat yang mengetahui tentang perundang-undangan perlindungan perempuan dan anak. f. Kabupaten/Kota keterbatasan dana dan tenaga untuk melaksanakan secara terpadu pemberdayaan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera 3) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan a. Masih kurangnya Peranan perempuan dibidang pemerintahan dan politik. b. Sebagian besar home industri bersifat kerajinan dan keterampilan local belum dapat meningkatkan kualitas dan daya saing secara profesional. c. Kurangnya pembinaan keahlian serta keterampilan mutu dan produk juga permodalan usaha kecil perempuan di pedesaan. d. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap tenaga kerja di perusahaanperusahaan yang memakai tenaga kerja perempuan. 4) Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan a. Sebagian besar organisasi perempuan yang berada dibawah GOW belum terdaftar pada badan Kesbang linmas pol Provinsi dan kabupaten/kota. b. Belum dan tidak dimengerti manfaat P2TP2A oleh masyarakat terutama perempuan. c. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait mengenai pemberdayaan dan perlindungan anak. d. Banyaknya anak yang bermasalah / anak penyandang masalah sosial. e. Tidak adanya data anak bermasalah. f. Terbatasnya dana untuk pembinaan dan pendataan penanganan pemberdayaan dan perlindungan anak. g. Belum tersosialisasinya secara luas kepada masyarakat tentang undang-undang perlindungan anak nomor 23 Tahun 2002. h. Belum semua Kader BKB mendapat pelatihan. i. Belum semua Kabupaten /Kota mengalokasikan dana bantuan untuk operasional kegiatan BKB dan insentif para kader sehingga kegiatan BKB dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Posyandu. j. Masih kurangnya alat permainan Edukatif (APE) baik yang standar maupun pengembangan untuk anak. Solusi 1) Penguatan Kelembagaan. a. Harus ada komitmen bersama antar Dinas/Instansi terkait (Bappeda, Dinas Kesehatan, Diknas,Transmigran dan tenaga kerja, Perindag, BKKBN dan lain-lain). Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha, dalam meningkatkan hidup perekonomian perempuan. b. Perlu dijalin koordinasi dan kemitraan antar stakeholder, dalam upaya pemberdayaan c. perempuan sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

134


d. Memberikan pembinaan berkelanjutan ( Pemprov, Kabupaten / Kota ) baik melalui pendampingan maupun melalui kegiatan lainnya. e. Masih perlu penambahan pegawai. 2) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, perda terkait dengan permberdayaan perempuan dan perlindungan anak. b. Sosialisasi tentang pentingnya arti keluarga sehat sejahtera. c. Keseriusan kabupaten/kota/kecamatan/desa melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang respontif gender. d. Perlu adanya komitmen kabupaten/kota agar kecamatan dan desa melaksanakan kegiatan P2W-KSS dan GSI. e. Adanya dukungan/komitmen dari pemerintah kabupaten/kota terhadap pemberdayaan dan perlindungan anak f. Pembuatan data terpilah anak dan perempuan. 3) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan a. Industri rumah tangga perempuan harus adanya pembinaan dari Instansi teknis didaerah dan mampu menunjang pendapatan keluarga. b. Meningkatkan kesadaran perusahaan dalam pembinaan Nakerwan dan meningkatkan profesionalitas dan perlindungan perempuan dalam pekerjaannya. c. Perlunya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam meningkatkan peranan perempuan dalam dunia kerja. d. Adanya bantuan modal kepada usaha kecil perempuan dalam rangka peningkatan ekonomi perempuan pedesaan. 4) Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan a. Sosialisasi dilaksanakan hendaknya secara terus menerus berkesinambungan sampai keakarnya sehingga masyarakat disemua lapisan dapat memahami semua UndangUndang yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup kaum perempuan dan penegakan hak-hak perempuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun keluarga sehat. c. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang mendukung kesehatan. d. Dukungan dana dari berbagai pihak antara lain pemerintah kabupaten/kota swasta dan swadaya masyarakat. e. Perlu advokasi ke DPRD Provinsi dan kabupaten/kota agar kegiatan ini bisa dianggarkan dalam upaya peningkatan kualitas perempuan dan anak. f. Agar Posyandu dilaksanakan secara terpadu dalam lintas sektor terkait (Bappeda, Dinas Kesehatan, Diknas,Transmigran dan tenaga kerja, Perindag, BKKBN dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).


135


15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, berkoordinasi dengan Pemprov. Kalsel melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Kalsel. Berikut dijelaskan kegiatan penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2005-2009 : A. Program dan Kegiatan Program yang dilaksanakan 1) Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan peserta KB baru Pencapaian PB Pria Peserta baru (PB)Pra Sejahtera I dan KS I Pelayanan Peserta KB Lama 2) Penyediaan Alat Kontrasepsi 3) Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 4) Pembinaan PUS dan Kesertaan ber KB B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perkembangan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera selama tahun 2005-2009 : Banyaknya sarana keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2008 NO

Tahun

1 2 3 4

2005 2006 2007 2008

Klinik KB PKB-RS PPKBD 318 318 329 340

31 32 25 -

1.951 1.953 1.960 1.951

Sub PPKBD 4.824 4.824 4.977 4.968

Kelompok KB 4.194 4.194 2.840 2.488

PPLKB 98 119 126 114

PLKB/PKB 547 540 521 507

Sumber : BKKBN Prov. Kalsel 2009

Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Pemakaian Jenis Alat Kontrasepsi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2008 NO

Tahun

IUD

Pil

Kondom

Suntik

1 2 3 4

2005 2006 2007 2008

11.360 10.988 10.577 9.512

277.625 281.932 289.228 295.566

2.314 2.958 3.932 5.374

130.506 143.481 161.434 175.383

Implant 28.631 29.067 29.816 31.150

Lainnya (MOP/MOW) 8.005 7.836 7.719 7.270


Jumlah Akseptor Baru Menurut Pemakaian Jenis Kontrasepsi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2008 NO

Tahun

IUD

Pil

Kondom

Suntik

1 2 3 4

2005 2006 2007 2008

1.094 1.175 1.114 1.239

34.246 44.709 46.192 49.779

1.213 1.740 3.141 3.213

34.063 37.142 49.809 55.987

Implant 4.764 4.557 6.753 6.769

Lainnya (MOP/MOW) 637 607 508 554



136


Banyaknya Pasangan Usia Subur dan Akseptor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2009 NO

Tahun

PUS

1 2 3 4

2005 2006 2007 2008

611.508 653.496 580.295 714.752

Akseptor Akseptor Baru 85.899 99.936 107.617 117.541

Akseptor Lama 467.327 476.262 502.706 524.285

Jumlah 1.164.734 576.198 610.323 641.826


Jumlah Kepala Keluarga (KK) Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II dan Sejahtera III Plus di Provinsi Kalimantan Tahun 2008 NO

Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Batola Banjar Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Utara Kotabaru Tanah Laut Tapin Tabalong Banjarmasin Banjarbaru Tanah Bumbu Balangan Total

Pra Sejahtera 8.119 11.070 4.424 3.576 5.629 9.199 5.156 6.493 2.719 10.054 1.295 10.387 2.145 80.257

Sejahtera I Sejahtera II 21.415 32.472 20.506 15.393 18.732 19.264 14.871 12.239 8.104 49.169 5.829 19.839 11.232 249.065

36.034 55.674 29.410 31.676 24.409 31.453 27.588 18.621 20.555 63.236 13.181 27.533 13.315 392.685

Sejahtera III 10.909 30.881 16.343 10.809 11.852 11.491 27.060 8.953 23.742 33.821 23.259 8.747 4.981 222.578

Sejahtera III Plus 1.398 3.406 355 977 1.104 1.297 839 305 1.603 4.222 3.543 1.107 331 20.487

Jumlah Total 77.875 133.503 71.038 62.422 61.456 72.704 75.514 46.611 56.723 160.502 47.107 67.613 32.004 965.072


Jumlah Kepala Keluarga (KK) Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II dan Sejahtera III Plus di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2008 NO

Kabupaten/Kota

1 2 3 4

2005 2006 2007 2008

Pra Sejahtera 80.321 75.177 80.257

Sejahtera III 195.734 210.152 222.578

Sejahtera I Sejahtera II 249.382 250.236 249.065

352.094 373.443 392.685

Sejahtera III Plus 17.866 20.845 20.487

Jumlah Total 895.397 929.853 965.072


Pembinaan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Selatan Hingga Akhir Tahun 2009 Pembinaan Ketahanan Keluarga BKR BKL

BKB Kel. Jadi Anggota

Jml Pertemuan

62.521

1.768

BLK

Hadir dlm Kel. Jadi Jml Hadir dlm Kel. Jadi Jml Hadir dlm Kel. Jadi Jml Hadir dlm pertemuan Anggota Pertemuan pertemuan Anggota Pertemuan pertemuan Anggota Pertemuan pertemuan

48.267

22.978

530

14.901

17.871

472

11.153

7.399

278

5.057


Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Kalimantan Selatan Hingga Akhir Tahun 2009 Jml Keluarga yg menjadi Angg. Kelompok Keg UPPKS

Jml Keluarga yg menjadi Angg Kelompok Keg UPPKS Menggunakan Bantuan Modal

Jml Keluarga yg menjadi Angg. Kelompok Keg. UPPKS Berusaha

Semua Angg. Kelompok

Keluarga Pra S dan KS I





27.336

17.862

14.424

9.828

19.746

12.916


C. Permasalahan dan Solusi LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

137


16. URUSAN PERHUBUNGAN Pelaksanaan

urusan/kegiatan

perhubungan

di

Provinsi

Kalimantan

Selatan

diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Prov. Kalsel. Sebagai Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, DISHUBKOMINFO menyelenggarakan dua urusan, yaitu perhubungan dan informatika. Dalam upaya mendukung tercapainya Program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang di dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pembangunan sistem transportasi nasional untuk penunjang pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemerataan pembangunan daerah dengan menghubungkan daerah yang terisolasi dan keterpencilan kawasan-kawasan pemukiman yang ada. Pembangunan transportasi merupakan bagian yang sangat penting karena merupakan pendukung utama pembangunan sektor lain meliputi pelayanan mobilitas orang, barang dan jasa serta komunikasi dan informasi dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional, dapat memberikan kontribusii optimal bagi kemajuan masyarakat dan perkembangan pembangunan daerah. Dibawah ini dijelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan Perhubungan di Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan oleh DISHUBKOMINFO Prov. Kalsel selama tahun 2005-2009

A. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan utama dan prioritas untuk meningkatkan fasilitas Sarana dan prasarana transportasi, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pelayanan dapat dirasakan oleh masyarakat manfaatnya, adapun program dan kegiatan pembangunan utama tersebut dari tahun 2005 - 2009 sebagai berikut : 1) Pembangunan Terminal Type A Km 17 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar pada tahun 2007 dan 2008 sudah dilakukan pemadatan lahan oleh pemerintah Kabupaten Banjar, pada tahun 2009 ini melalui sharing Anggaran yaitu : APBD Kabupaten Banjar untuk pematangan lahan yang tersisa dan fisik bangunan untuk ruang Angkot dan Pedesaan, APBD Provinsi Kalimantan Selatan pembangunan fisik bangunan untuk siring areal terminal dan APBN pembanguan fisik bangunan untuk ruang Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKDP), diharapkan melalui sharing anggaran pada tahun 2011 sudah dapat dioperasionalkan, hal ini salah satu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat disub sektor transportasi jalan. 2) Pembangunan Dermaga II Penyeberangan Batulicin Tahap V (tahap pekerjaan) sumber dana APBN 2009, dermaga tersebut untuk digunakan melayani lintas penyeberangan dari


138


Batulicin (Kalimantan Selatan) ke Kab. Barru (Sulawesi Selatan) dan diperkirakan tahun 2010 dermaga II (dua) ini sudah dapat dioperasikan, dengan terhubungnya kedua daerah tersebut akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang berdampak posistif kepada meningkatnya perekonomian di kedua daerah; 3) Peningkatan Dermaga Sungai Di Jelapat Tahap IV (tahap pekerjaan) sumber dana APBN Tahun 2009, dermaga tersebut digunakan untuk melayani lintas penyeberangan dari Jelapat (Kabupaten Batola) ke Alalak (Kota Banjarmasin); 4) Peningkatan Dermaga Sungai Di Alalak Tahap II (tahap pekerjaan) sumber dana APBN Tahun 2009, dermaga tersebut digunakan untuk melayani lintas penyeberangan dari Alalak (Kota Banjarmasin) ke Jelapat (Kab. Batola); 5) Pemberlakuan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, dengan berlakunya perda Nomor 03 tersebut keselamatan, kelancaran, ketertiban dapat dtingkatkan serta dampak negatif polusi udara juga berkurang seiring dengan angkutan batubara dan perkebunan sudah tidak melintasi jalan negara; 6) Pelaksanaan channel fee Alur Sungai Barito di mulai bulan Januari 2009, penerimaan jasa alur sungai barito tahun 2009 sudah mencapai Rp.8.959.548.670,7) Pada tahun 2009 ini perbaikan runway Bandara Bandara Syamsuddin Noor sepanjang 280 meter sudah selesai pelaksanaannya, sehingga dengan selesainya perbaikan runway tersebut merupakan meningkatkan keselamatan penerbangan. 8) Merencanakan pelabuhan alternatif di tanjung dewa kabupaten tanah laut, dengan melaksanakan studi kelayakan tahun 2008 dan master plant pelabuhan tahun 2009.

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berikut dijelaskan mengenai Progress/Kemajuan pelaksanaan kegiatan perhubungan tahun 2005-2009 yang dilaksanakan oleh DISHUBKOMINFO Prov. Kalsel. 1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan a. Pelaksanaan PERDA Nomor 3 Tahun 2008 Pemberlakuan PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan. Dengan berlakunya PERDA tersebut keselamatan, kelancaran, ketertiban dapat ditingkatkan serta polusi udara juga berkurang seiring dengan pelarangan terhadap angkutan batubara maupun perkebunan untuk tidak melintasi jalan Negara. b. Pembangunan terminal tipe A Km. 17 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Secara hukum, lokasi terminal Penumpang Tipe A Km 17 Kabupaten banjar telah ditetapkan dengan beberapa keputusan, yakni : LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

139


• SK Menteri Perhubungan Nomor SK.2373/AJ.101/DRJD/2007 Tanggal 22 Juni 2007 Perihal Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Km 17 Kec.Gambut, Kab.Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. • SK Bupati Banjar Nomor 550.22/894/DISHUB tanggal 1 November 2007 perihal Penetapan Lokasi Pembangunan Terminal Regional Tipe A. Adanya Kesepakatan pembangunan terminal penumpang Tipe A Km.17 Kab. Banjar antara Pemerintah Pusat (DEPHUB), Pemerintah Provinsi Kalsel (DISHUBKOMINFO Prov.Kalsel) dan Pemerintah Kabupaten Banjar (DISHUB Kab.Banjar) yang merupakan hasil Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Terminal Transportasi jalan, yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 12 Maret 2009 di Jakarta Berikut hasil kesepakatan yang dihasilkan pada kegiatan RAKOR diatas : • Pemkab Banjar, memiliki kewajiban : - Membangun gedung utama/induk - Membangun sayap keberangkatan angkot/angdes - Membangun Emplacement dan area parker angkot/angdes - Menyediakan konsultan manajemen konstruksi (MK) untuk seluruh kegiatan pembangunan terminal • Pemprov. Kalsel, memiliki kewajiban : - Membangun Emplacement dan area keberangkatan AKDP - Membangun terasering/siring penahan tanah area terminalpenumpang Tipe A Km.17 Kab. Banjar - Membangun jalan akses yang menghubungkan antara Jl. A.Yani Km.17 dengan jalan Gub.Soebardjo (Lingkar Selatan) • Pemerintah Pusat, memiliki kewajiban : - Membangun sayap kedatangan - Membangun emplacement sayap kedatangan - Membangun sayap keberangkatan AKAP - Membangun Emplacement sayap keberangkatan AKAP - Membangun sayap keberangkatan AKDP 2) Bidang LLASDP a. Pembangunan Dermaga II Penyeberangan batulicin Pembangunan dermaga II penyeberangan Batulicin yang merupakan dermaga penyeberangan yang menghubungkan Batulicin/Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dengan Garongkong/Kab Barru Sulawesi Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan mobilitas dan perekonomian, khususnya di Kalimantan Selatan maupun Sulawesi Selatan. Pembangunan dermaga tersebut dilaksanakan secara bertahap, yang dimulai sejak tahun 2005 (Tahap I), Tahun 2006 (Tahap II), tahun 2007 (Tahap III), tahun 2008 (Tahap IV), tahun 2009 (Tahap V) dan pada tahun 2010 (Tahap VI). Kegiatan pembangunan Dermaga II Penyeberangan Batulicin Tahap VI tahun 2010 sesuai dengan rencana akan dilaksanakan dengan lingkup pekerjaan

Pekerjaan

persiapan, Pekerjaan causeway, Pekerjaan peningkatan jalan akses, Pekerjaan terminal ruang tunggu dan supervise LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

140


b. Pembangunan Dermaga Sungai di Alalak Mengingat pentingnya angkutan penyeberangan lintas Alalak Kota Banjarmasin-Jelapat Kab. BATOLA sebagai penghubung dua wilayah yang terpisahkan oleh Sungai Barito, maka dilaksanakan pembangunan peningkatan Dermaga Sungai di Alalak. Pembangunan Dermaga ini dimulai sejak tahun 2008 (Tahap I), tahun 2009 (Tahap II) dan pada tahun 2010 (Tahap III). c. Pembangunan Dermaga Sungai di danau Panggang Angkutan sungai di Kalimantan Selatan merupakan sarana transportasi alternatif yang banyak dipergunakan oleh masyarakat. Pembangunan Peningkatan Dermaga Sungai di Danau Panggang Kab. HSU merupakan dermaga sungai yang dipergunakan oleh kapal penumpang maupun kapal barang yang melakukan kegiatan bongkar muat, kondisi dermaga saat ini rusak parah, sehingga sangat mengganggu aktivitas bongkar muat dan membahayakan keselamatan para pengguna jasa angkutan sungai. Pembangunan Dermaga di Danau Panggang dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada tahun 2009 (Tahap I) dan dilanjutkan pada tahun 2010 (Tahap II) 3) Bidang Lalu Lintas Udara a. Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor didanai APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2002/2003. Dalam perjalanannya terdapat masalah, berikut dijelaskan penyelesaian masalah mengenai Bandara Syamsuddin Noor : - Setelah diserahkan kepada PT.AP I untuk dioperasionalkanpada tahun 2004, selama kurun waktu 2 tahun, Runway sepanjang 280 meter mengalami perubahan pada konstruksi permukaan, sehingga Runway displaced, berakibat Runway yang dapat dioperasionalkan hanya sepanjang 2.220 meter. - Dengan tidak dapat dioperasionalkannya Runway sepanjang 280 m tersebut, melalui proses panjang, Pemprov. Kalsel mendesak PT.Hutama Karya selaku kontraktor untuk melakukan perbaikan terhadap runway yang rusak. - Karena desakan Pempvo. Kalsel, PT.Hutama Karya melaksanakan perbaikan runway sepanjang 280 m dengan konstruksi rigid pavement dan selesai pekerjaan pada Nopember 2009 - Sejak tanggal 1 Desember 2009, Bandara Syamsuddin Noor telah dioperasikan kembali dengan panjang runway 2.500 meter. pada tahun 2009 rata-rata jumlah penumpang perhari 2.800 orang dan rata-rata jumlah penerbangan perhari 27 pesawat, terjadi peningkatan jumlah penumpang 15,5% dan jumlah penerbangan 18,8% pertahunnya. Rencana kedepan, Bandara Syamsudin Noor sesuai dengan masperplan akan dikembangkan sebagai bandara internasional. Sehingga nantinya Landasan akan mampu didarati oleh pesawat Airbus 330 berpenumpang ± 430 penumpang, sebagaimana jenis LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

141


pesawat yang akan digunakan oleh Garuda Indonesia yang akan dipergunakan untuk angkutan haji 2010. Berikut masterplan Pembangunan Bandara Syamsudin Noor menuju bandara internasional : - Pembuatan Detailed Enginering Design (DED)/rencana teknik terinci perpanjangan runway Bandara menjadi 3.000 meter dengan biaya Rp.837.075.000,- (Penambahan 500 meter) - Pembangunan perpanjangan Runway 500x45 meter, sehingga panjang runway menjadi 3.000 meter dan lebar 45 meter, dengan biaya sebesar Rp.96.270.000.000,- Pembangunan

gedung

baru

terminal

bandara

dengan

biaya

sebesar

Rp.136.895.365.000,- Rencana pembebasan tanah ±13,5 Ha untuk lokasi kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan penerbangan

4) Bidang Lalu Lintas Laut Gambaran Umum Alur Ambang Barito Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Alur Ambang Barito, Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0463/KUM/2008 tentang Penetapan dimulainya Pemungutan Jasa Ambang Barito dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0464/KUM/2008 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pengelolaan Alur Ambang Barito. Pemungutan jasa penggunaan Alur Ambang Barito telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2009, kapal yang dikenakan biaya jasa penggunaan alur/retribusi adalah kapal pengangkut hasil hutan, kapal pengangkut batubara dan hasil tambang lainnya maupun kapal pengangkut barang lainnya yang berukuran diatas 1000 GT. Alur Ambang barito dikelola oleh PT. AMBAPERS, kegiatan yang dikelola meliputi kegiatan pengerukan alur, pemeliharaan alur, pembiayaan pengelolaan dan melaksanakan pemungutan jasa alur. Pengerukan alur pelayaran di Ambang Sungai Barito dimulai dari spot (0) sampai dengan spot 15.000 (lima belas ribu) dengan lebar 100 (seratus) meter dengan kedalaman 5,7 (lima koma tujuh) LWS dan dapat dioperasikan selama 24 jam. Selama dilakukan pengamatan oleh tim kelompok kerja kegiatan Alur Ambang Barito, lalu lintas kapal dan kegiatan bongkar muat barang di alur Ambang Barito berjalan dengan aman dan lancar, sehingga volume aktifitas ekspor/impor dan lalu lintas kapal antar pulau semakin meningkat sehingga berdampak positif terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.


142


5) Balai Penimbangan Kendaraan Bermotor Balai Penimbangan Kendaraan Bermotor merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Balai Penimbangan kendaraan Bermotor di provinsi Kalimantan Selatan berada di 2 (dua) tempat ; 1. Jembatan Timbang Jl. A.Yani km.19 Liang Anggang; 2. Jembatan Timbang Kintap, Sungai Cuka Kab. TALA. Pada tahun anggaran 2009 dilaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan serta peningkatan jalan keluar masuk jembatan timbang Jl. A.Yani km.19 Liang Anggang. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja jembatan timbang dalam pelaksanaan tugasnya. Sejak diberlakukannya PERDA Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan tanggal 4 Desember 2008, jumlah angkutan barang yang masuk ke jembatan timbang Kintap, Sungai Cuka Kab. TALA mengalami penurunan. Target PAD pada balai Penimbangan Kendaraan Bermotor tahun 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 303.337.500,- (tiga ratus tiga juta tiga ratus tiga piluh tujuh lima ratus rupiah). Realisasi Penerimaan Retribusi Tahun 2005-2009 No

Jenis Penerimaan

1.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Izin Trayek dan Operasi Angkutan Orang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor Izin Angkutan Khusus Mobil Barang Izin Trayek dan Angk. Khusus di Perairan Darat lintas Kab/Kota Retribusi Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara

2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah

Realisasi Penerimaan 2005 (Rp)





57.730.500,-

34.985.000,-

40.683.500,-

77.866.000,-

51.857.000,-

255.623.400,-

278.086.000,-

269.013.750,-

258.989.250,-

275.201.000,-

163.928.000,-

243.183.500,-

270.394.500,-

287.899.000,-

303.337.500,-

32.350.000,-

35.600.000,-

37.100.000,-

42.300.000,-

50.125.000,-

786.750,-

1.089.750,-

57.400.622,-

0,-

0,-

2.172.360.000,- 2.319.180.000,- 2.619.247.000,-

3.035.978.000,-

1.979.535.000,510.418.650,-

592.944.250,-

674.592.372,-

667.054.250,-

680.520.500,-

Keterangan : Perda Izin Trayek dan Angkutan Khusus di Perairan Darat lintas Kab/Kota dibatal Mendagri sehingga tahun 2008 menerimaan retribusi Rp. 0,-

C. Permasalahan dan Solusi Dalam melaksanakan Program dan Kegiatannya, DISHUBKOMINFO Prov. Kalsel selama tahun 2005-2009 mengalami beberapa kendala secara administrasi, teknis dan operasional. Di bawah ini dijelaskan mengenai permasalahan dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang ada.


143


Permasalahan 1) Masih terdapat kendala dalam penegakan hukum bagi pengguna jasa dan operator jasa perhubungan yang melanggar, sebagai akibat kurangnya kesadaran untuk menaati ketentuan hukum yang berlaku. 2) Kurangnya dukungan dan kurang sadarnya masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan, sehingga sering terjadi kerusakan atau hilangnya fasilitas keselamatan dan fasilitas perlengkapan jalan yang dipasang. 3) Masih kurangnya SDM teknis di bidang transportasi. 4) Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan penindakan kepada pengusaha angkutan laut (pelayaran rakyat), penunjang angkutan laut (perusahaan bongkar muat, perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, perusahaan jasa pengurusan transportasi). 5) Masih belum optimalnya koordinasi antara instansi terkait untuk menyatukan visi dan misi sesuai peraturan perundang-undangan pemerintah pusat mengenai proses pembangunan dermaga, baik dermaga pelabuhan umum maupun dermaga khusus, seperti dengan dinas perikanan dan kelautan. 6) Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 2003 belum secara tegas mengatur kewenangan daerah di bidang perhubungan udara, tetapi sebatas mengatur tata hubungan kerja antara Departemen Perhubungan Cq. Dinas Perhubungan Provinsi dengan Pemerintah Provinsi. 7) Masih kurangnya kesadaran pengemudi mobil barang untuk mematuhi aturan masuk ke jembatan timbang dan melanggar aturan retribusi penimbangan. Solusi Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan perhubungan komunikasi dan informatika merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari, oleh karena itu untuk menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan baik aspek legalitas, teknis dan aspek lainnya dapat dilakukan strategi pemecahan masalah sebagai berikut : 1) Mengharapkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat secara jelas melaksanakan program secara terpadu dan tidak dilakukan secara partial. Untuk menghindari hambatan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan koordinasi terpadu secara berkesinambungan. 2) Semakin meningkatnya perkembangan teknologi bidang perhubungan, komunikasi diperlukan informasi yang up to date dan sumber daya manusia yang profesional. 3) Mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka memberikan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa. 4) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengguna jasa perhubungan secara rutin dalam setiap tahun anggaran dilaksanakan sosialisasi/pembinaan kepada aparat, operator dan masyarakat pengguna. 5) Untuk meningkatkan SDM di lingkungan DISHUBKOMINFO Prov. Kalsel, perlu upaya yang dilakukan dengan mengirim pegawai untuk mengikuti diklat teknis perhubungan. 6) Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pembinaan kepada pengusaha angkutan laut dan pengusaha penunjang angkutan laut secara rutin dan berkesinambungan 7) Mendesak pemerintah pusat (DEPHUB) agar segera menindaklanjuti Keputusan Menteri tersebut agar jelas ada kewenangan di daerah/Provinsi di bidang perhubungan udara. 8) Untuk tercapainya pungutan retribusi yang lebih optimal, perlu penambahan pegawai lapangan (dengan usia muda) sebagai pengganti pegawai yang memasuki masa purna tugas (pensiun) LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

144


17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Kalsel. Berikut dijelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika selama tahun 2005-2009 di Provinsi Kalimantan Selatan. A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DISHUBKOMINFO Prov Kalsel dalam Bidang Komunikasi dan Informatika pada tahun 2005-2009 : 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi b. Pertemuan kemitraan organisasi media c. Peningkatan Jurnalistik Audio Visual d. Pembinaan kepada perusahaan Jasa Titipan e. Sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah f. Pameran Harkitnas dan Gubernur tentara ALRI Divisi IV g. Pembinaaan forum komunikasi media tradisional h. Pembinaan kepada pengguna frekuensi radio di kalsel i. Pembuatan website dan jaringan internet/intranet di Dishub j. Pelayanan internet melalui M-CAP kepada masyarakat umum. 2) Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi a. Pelaksanaan Uji Amatir radio dan Informasi b. Peningkatan SDM Bid. Perencanaan Program Kegiatan Informasi Kab/Kota c. Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 3) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media a. Pembuatan Stand pameran Pembangunan 17 Agustus B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan komunikasi dan informatika di Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh DISHUBKOMINFO Prov Kalsel adalah sebagai berikut : 1) Bidang Telekomunikasi dan Aplikasi Telematika Sejak keluarnya Undang-Undang nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan

pertahan

dan

keamanan,

mencerdaskan

kehidupan

bangsa,

memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka wawasan nusantara dan memanfaatkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan teknologi informasi LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

145


dan

penyiaran,

sehingga

dipandang

perlu

mengadakan

penataan

kembalipenyelenggaraan telekomunikasi nasional dan regional. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka peran pemerintah dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan

kebijakan,

pengaturan,

pengawasan

dan

pengendalian

dengan

mengikutsertakan peran masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan teknologi komunikasi di Kalimantan Selatan mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini dapat kita lihat dari tingginya respon masyarakat terhadap perkembangan teknologi. 2) Bidang Media Komunikasi dan Informasi a. Mengadakan pembinaan kelompok informasi masyarakat dengan dana APBD dengan outcome meningkatkan wawasan dan pengetahuan di Bidang Ipoleksosbud b. Peningkatan jurnalistik audio visual dengan dana APBD dengan outcome terciptanya peran insan jurnalistik yang profesional c. Pertemuan kemitraan organisasi media dengan dana APBD dengan outcome untuk meningkatkan pengetahuan dan sinergi layanan d. Pelatihan teknis internet sehat dengan dana APBD dengan outcome untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan internet e. Pelayanan mobile community access point (M-CAP) dengan dana APBD dengan outcome untuk terakomodirnya masyarakat menengah ke bawah dan sekolah-sekolah yang tidak mempunyai lab.internet dengan pelayanan internet gratis f. Pembuatan stand pameran pembangunan 17 Agustus dengan dana APBD dengan outcome untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat akan pembangunan daerah. g. Pelatihan SDM bidang komunikasi informasi dengan dana APBD dengan outcome terciptanya aparatur dan masyarakat yang sadar pentingnya informasi komunikasi. h. Sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dengan dana APBD dengan outcome meningkatnya pemahaman tentang kebijakan pemerintah. i. Pameran HARKITNAS dan Gubernur tentara ALRI Divi IV Pertahanan Kalimantan dengan dana APBD dengan outcome meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perjuangan daerah. j. Pembinaan forum komunikasi dan media tradisional dengan dana APBD dengan outcome meningkatnya kualitas media tradisional dalam menyebarluaskan informasi komunikasi dalam kegiatan pertunjukan media tradisional tanggal 29 Juni 2009 di Malang, Jawa Timur. Provinsi Kalimantan Selatan pada kegiatan tersebut mengikutsertakan Tim Kesenian MAMANDA Teater Banjarmasi dan keluar sebagai juara II tingkat nasional.


146


k. Peningkatan SDM bidang perencanaan program kegiatan informasi Kab/Kota dengan dana APBD dengan outcome meningkatnya kemampuan kompetensi. l. Analisa akuntabilitas kinerja - Meningkatnya kompetensi SDM di bidang IT pada pemerintah, dunia usaha dan masyarakat - Meningkatnya kesadaran dan kemampuan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi - Berkembangnya potensi media tradisional untuk penyebaran informasi - Terciptanya sinergi layanan informasi antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat - Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas di bidang Polkam, Ekonomi dan Kesra dengan kebutuhan masyarakat C. Permasalahan dan Solusi Dalam melaksanakan Program dan Kegiatannya, DISHUBKOMINFO Prov. Kalsel selama tahun 2005-2009 mengalami beberapa kendala secara administrasi, teknis dan operasional. Di bawah ini dijelaskan mengenai permasalahan dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang ada di bidang komunikasi dan informatika. Permasalahan Telekomunikasi dan Aplikasi Telematika 1) Sampai saat ini masih ditemukan penyelenggara/pengguna frekwensi radio yang tidak memiliki izin atau izinnya kadaluarsa, sehingga sering menimbulkan gangguan frekwensi radio yang merugikan pengguna frekwensi radio yang legal, disamping kurangnya kontribusi dalam penerimaan daerah. 2) Masih kurangnya kesadaran hukum pengguna amatir radio untuk mematuhi peraturan serta kurangnya pengawasan di lapangan. Media Komunikasi dan Informasi 1) Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, namun demikian tidak semua masyarakat dapat mendapatkan informasi bidang Ipoltek, ekuin dan kesra. 2) Masih kurang pahamnya jurnaslis terhadap Jurnalistik audio visual yang beretika dan sebagian masyarakat sangat membutuhkan informasi yang perkembangan saat ini. Solusi Telekomunikasi dan Aplikasi Telematika 1) Untuk menertibkan pengguna frekuensi radio ilegal, secara rutin telah dilakukan perubahan dalam rangka pembinaan terhadap para pengguna frekuensi amatir radio. 2) Melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangannya yang berkaitan dengan kegiatan amatir radio. 3) Melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan usaha jasa titipan (Jastip). Media Komunikasi dan Informasi 1) Memberikan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi kepada masyarakat bidang Ipoltek, ekuin dan kesra. 2) Melakukan sosialisasi Jurnalistik audio visual yang beretika dan mewujudkan masyarakat yang sadar informasi. Strategi pemecahan masalah sebagai berikut : 1) Memberikan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi kepada masyarakat bidang Ipoltek, ekuin dan kesra. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

147


18. URUSAN PERTANAHAN Penyelenggaraan urusan pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Melalui Biro Pemerintahan Setda. Prov. Kalsel Penyelenggaraan kegiatan pertanahan secara langsung di lapangan dilaksanakan oleh Kanwil BPN Prov. Kalsel, sedangkan pelaksanaan urusan pertanahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah seperti sengketa batas wilayah antar Kab/Kota maupun Penetapan dan penegasan batas daerah diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan Setda. Prov. Kalsel, Sub. Bagian Perbatasan dan Keagrariaan. Berikut dijelaskan pelaksanaan urusan pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2005-2009 :

A. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Prov. Kalsel Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi BPN-RI 20072009 tersebut, maka sasaran strategis yang diharapkan adalah sebagai berikut: 1) Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta peningkatan ketahanan pangan (Prosperity). 2) Pertanahan berkontribusi secara nyata dalam peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) (Equity). 3) Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air serta melakukan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari (Social Welfare). 4) Pertanahan berkontribusi secara nyata bagi terciptanya keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat (Sustainability) Rencana Strategis BPN-RI 2007-2009 merupakan penyempurnaan dan pemfokusan kembali Rencana Strategi BPN-RI 2004-2009. Penyempurnaan tersebut merupakan suatu keniscayaan, setelah dilakukannya reorientasi politik dan kebijakan pertanahan tahun 2006 dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan rakyat serta penciptaan struktur sosial dan tatanan politik nasional yang lebih kokoh di masa depan. Reorientasi tersebut (sebagaimana yang diindikasikan pada Perpres No. 10/2006 tentang Badan Pertanahan Nasional) telah


148


diikuti dengan penataan kelembagaan untuk memastikan bahwa struktur organisasi yang baru mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis BPN-RI 2007-2009 merupakan pedoman sekaligus kendali dan acuan koordinasi bagi setiap unit kerja pada semua tingkatan organisasi BPN-RI. Sebagai komitmen perencanaan, ia juga berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan misi, kebijakan serta program nasional untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Program Pengelolaan Pertanahan Pengkajian dan Penanganan Pengkajian dan Penanganan Sengketa Terselenggaranya Pengkajian dan Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Konflik Pertanahan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Pembinaan Pengelolaan Tata Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Terselenggaranya Pembinaan Laksana Pertanahan Pertanahan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Terselenggaranya Percepatan Pendaftaran Tanah Tanah Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pengaturan Penguasaan, Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Terselenggaranya Pengaturan, Pemilikan, Penggunaan dan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Pemanfaatan Tanah dan Pemanfaatan Tanah Pelayanan Pemeriksaan Tanah Pemeriksaan Tanah Terlaksananya Pemeriksaan Tanah Pelayanan Pengukuran dan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Terselenggaranya Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Pemetaan Bidang Pelayanan Informasi Pertanahan Informasi Pertanahan Terselenggaranya Pelayanan Informasi Pertanahan Pengendalian dan Pemberdayaan Pengendalian dan Pemberdayaan Terlaksananya Pengendalian dan Kepemilikan Tanah Kepemilikan Tanah Pemberdayaan Kepemilikan Tanah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perbatasan dan Keagrariaan, Biro Pemerintahan Setda. Prov. Kalsel 1) Kegiatan penetepan dan penyelesaian batas daerah antar Provinsi 2) Fasilitasi penyelesaian masalah batas daerah antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sehingga terwujudnya batas batas yang definitif sesuai ketentuan yang berlaku 3) Program pengembangan wilayah perbatasan, identifikasi dan penamaan pulau-pulau di Kalimantan Selatan

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berikut ini gambaran umum hasil pelaksanaan kegiatan pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan Selama tahun 2005-2009. Kanwil BPN Prov. Kalsel Luas wilayah Kalimantan Selatan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 NO 1 2 3

Kabupaten/Kota Tanah Laut Kotabaru Banjar

Luas (Km²) 3.729,30 9.422,73 4.710,97


Persentase (%) 9,94 25,11 12,55

149


NO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kabupaten/Kota Barito Kuala Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Tabalong Tanah Bumbu Balangan Banjarmasin Banjarbaru JUMLAH

Luas (Km²) 2.376,22 2.174,95 1.804,94 1.472,00 951,25 3.599,95 5.066,96 1.819,75 72,67 328,83 37.530,52

Persentase (%) 6,33 5,80 4,81 3,92 2,53 9,59 13,50 4,85 0,19 0,88 100,00

Sumber : BPS Prov. Kalsel (Prov. Kalsel Dalam Angka 2009)

Luas wilayah menurut jenis penggunaan tanah tiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2008 NO

Kabupaten/Kota

1

Tanah Laut

2

Kotabaru

3

Per Kampung Industri tambang Sawah an 4.339

42

11.280

825

Banjar

6.700

25

4

Barito Kuala

5.181

500

5

Tapin

1.957

5

6

Hulu Sungai Selatan

2.128

26

7

Hulu Sungai Tengah

2.363

1

8

Hulu Sungai Utara

4.902

1.194 41.439

Pertanian Padang Kebun Tanah Perke (Semak, Campur Kering bunan Alang2, an Semusim rumput)

Perairan Tanah LainDarat Terbuka Lain

Hutan

Jumlah

19.768

15.366 31.768 119.329

133.361

792

354 5.178

372.930

5.726

7.575

39.824 104.513 392.197

351.304

279

78 6.994

942.273

638 71.038

12.314

26.182 43.566

79.405

203.293

15.071

1.314 11.551

471.097

121.478

455

15.133 16.020

2.507

64.215

465

0 11.668

237.622

625 42.100

6.417

5.539 25.896

8.224

109.898

14.553

978 1.303

217.495

427 36.311

6.018

7.504 10.707

52.332

55.031

3.991

45 5.974

180.494

305 32.368

743

8.884 18.315

17.107

63.939

237

15 2.923

147.200

2

24.938

386

1.582

3.536

17.307

29.618

6.085

21.678

0

917

89.270

9

Tabalong

3.526

8

7.034 15.259

4.124

8.624 104.862

30.349

181.255

2.863

50 2.042

359.995

10

Tanah Bumbu

6.781

800

1.465 15.562

1.940

38.935 41.627

68.438

321.784

818

83 8.463

506.696

11

Balangan

4.363

8.395 17.046

465

2.324 33.940

26.077

93.957

530

12

Banjarmasin

3.519

132

184

0

0

13

Banjarbaru

2.524

123

17.228

6.136

47

JUMLAH

59.563

2.489

60.080 171.642 436.448 830.684 1.613.431

45.731

1.146 350

1.656

42.111 426.067

791 475

954

1.698

125

968

187.830

0 1.495

7.267

671

521

32.883

3.713 59.997 3.753.052

Sumber : BPS Prov. Kalsel (Prov. Kalsel Dalam Angka 2009)

Sub Bagian Perbatasan dan Keagrariaan, Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalsel Hasil pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2009 1) Tahun 2006 a. Terlaksananya pelacakan batas Prop. Kalimantan Selatan dengan Prop. Kalimantan Timur pada jalur batas antara Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Pasir. b. Terpasangnya Pilar Batas Utama Type A ukuran 50 X 50 X 100 Cm dengan kedalaman 100 Cm dan pelataran 1M2 Cor semen bertulang lengkap dengan Brass Tablet dan informasi pilar sebanyak 4 buah dipasang pada batas Prop. Kalsel dengan Prop. Kaltim jalur batas antara Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Pasir pada titik genap yaitu titik nomor 8, 10, 12 dan 14 (sesuai kesepakatan dengan pihak Prop. Kaltim. Pembangunan pilar nomor genap oleh Kalsel dan pilar nomor ganjil oleh Kaltim ). c. Terwujudnya pengadaan seperangkat alat pengukur posisi koordinat berupa GPS (Global Posisioning System) Type Garmin MAP 76 CN Jenis Navigasi d. Terlaksananya Rakor perbatasan antara Prop. Kalsel dengan Prop. Kalteng yang membahas masalah batas antara Kab. Tabalong dengan Kab. Barito Timur yang difasilitasi oleh Dirjen PUM Depdagri Jakarta dikarenakan pihak Kab. Barito Timur tidak dapat menerima Hasil kesepakatan batas yang dibuat oleh Kab. Tabalong dengan Kab. Barito Selatan (Sewaktu Kab. Barito Timur belum dibentuk ).


150


2) Tahun 2006 a. Fasilitasi Penegasan Batas antar Kabupaten/kota se Kalimantan Selatan dan batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 12 trayek 3) Tahun 2007 a. Fasilitasi Penegasan Batas antar Kabupaten/kota se Kalimantan Selatan dan batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 14 trayek. b. Pengukuran dan Pemetaan Batas Wilayah di Kalimantan Selatan sebanyak 1 trayek terutama pada batas daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah – Kabupaten Balangan. 4) Tahun 2008 a. Fasilitasi Penegasan Batas antar Kabupaten/kota se Kalimantan Selatan dan batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 12 trayek. b. Pengukuran dan Pemetaan Batas Wilayah di Kalimantan Selatan sebayak 2 trayek. c. Terwujudnya Kepastian Batas Wilayah di Kalimantan Selatan sebanyak 2 trayek. 5) Tahun 2009 a. Fasilitasi Penegasan Batas antar Kabupaten/kota se Kalimantan Selatan dan batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 15 trayek. b. Pengukuran dan Pemetaan Batas Wilayah di Kalimantan Selatan sebayak 5 trayek. c. Terwujudnya Kepastian Batas Wilayah di Kalimantan Selatan sebanyak 5 trayek.

C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Kanwil BPN Prov. Kalsel -

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Sub Bagian Perbatasan dan Keagrariaan, Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalsel 1) Antar Kabupaten/Kota Secara umum sengketa batas wilayah antar kabupaten/kota se Kalimantan Selatan sementara ini belum mengarah pada konflik yang meluas, dimana hanya melibatkan masyarakat sekitar perbatasan (massa driven) dan memilki kecenderungan pada konflik kepentingan (elite driven) yang mengarah pada perebutan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kasus yang menonjol ádalah sengketa batas wilayah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Khusus untuk kasus Banjar – Tanbu setelah terbitnya amar putusan MA yang menganulir SK Gubernur No 3 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Banjar – Tanbu, persoalannya telah diserahkan kepada Tim PBD Pusat untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Di pihak lain, pada kasus sengketa Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Banjar. pihak Tanah Laut telah melaksanakan Pemasangan beberapa Pilar batas karena Kabupaten Tanah Laut telah

menganggarkannya pada tahun anggaran 2007, namun

pemasangan tersebut tidak melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan Permendagri no 1 LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

151


tahun 2006, sehingga pihak Kabupaten Banjar berkeberatan dan meminta pihak Tim PBD Provinsi untuk memfasilitasi hal tersebut, dan hal ini sudah dilaksanakan pada akhir TA 2007 lalu, di mana kedua daerah sepakat untuk melaksanakan pelacakan ulang sesuai tahapan yang tertuang dalam Permendagri No 1 Tahun 2006 dan memasukkannya dalam kegiatan pada Tahun Anggaran 2008. Pada tahun 2009 semua trayek batas dapat dituntaskan sambil menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri, dimana trayek batas yang dituntaskan tersebut adalah : a. Kabupaten Banjar – Kabupaten Tanah Bumbu b. Kabupaten Hulu Sungai Utara–Kabupaten Hulu Sungai Selatan. c. Kabupaten Hulu Sungai Utara – Kabupaten Balangan d. Kabupaten Hulu Sungai Utara – Kabupaten Tabalong e. Kabupaten Tabalong – Kabupaten Balangan

2) Antar Provinsi Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Thaun 2006, maka penyelesaian Batas Daerah Antar Provinsi ádalah kewenanganTim PBD Pusat, walaupun pihak Tim PBD Kalimantan Selatan bersama Tim Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur sudah menyampaikan permohonan secara resmi kepada Pemerintah Pusat, namun hinggá saat ini Tim PBD Pusat belum mengambil langkah-langkah konkrit atas penyelesaian batas antar provinsi.


152


19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Prov. Kalsel Di bawah ini dijelaskan mengenai pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh Badan KESBANGPOL LINMAS Prov. Kalsel selama tahun 20052009. A. Program dan Kegiatan 1) Program Tahun Anggaran 2005 a. Program Peningkatan Hubungan Legislatif. b. Program kemandirian Partai Politik. c. Program Peningkatan Kemandirian Organisasi Kemasyarakatan. d. Program Peningkatan Pembauran Bangsa. e. Program Peningkatan Ketahanan Bangsa. f. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan. g. Program Peningkatan Demokratisasi. h. Program Peningkatan Bidang Kesiagaan. i. Program Peningkatan Bidang Penyelamatan. j. Program Peningkatan Bidang Rehabilitasi. k. Program Peningkatan SDM Satuan Linmas. 2) Program Tahun Anggaran 2006 a. Program Peningkatan Hubungan Legislatif. b. Program kemandirian Partai Politik. c. Program Peningkatan Kemandirian Organisasi Kemasyarakatan. d. Program Peningkatan Pembauran Bangsa. e. Program Peningkatan Ketahanan Bangsa. f. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan. g. Program Peningkatan Demokratisasi. h. Program Peningkatan Bidang Kesiagaan. i. Program Peningkatan Bidang Penyelamatan. j. Program Peningkatan Bidang Rehabilitasi. k. Program Peningkatan SDM Satuan Linmas. 3) Program Tahun Anggaran 2007 a. Program Peningkatan Hubungan Legislatif. b. Program kemandirian Partai Politik. c. Program Peningkatan Kemandirian Organisasi Kemasyarakatan. d. Program Peningkatan Pembauran Bangsa. e. Program Peningkatan Ketahanan Bangsa. f. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan. g. Program Peningkatan Demokratisasi. h. Program Peningkatan Bidang Kesiagaan. i. Program Peningkatan Bidang Penyelamatan. j. Program Peningkatan Bidang Rehabilitasi. k. Program Peningkatan SDM Satuan Linmas. 4) Program Tahun Anggaran 2008 a. Program Peningkatan Hubungan Legislatif. b. Program kemandirian Partai Politik. c. Program Peningkatan Kemandirian Organisasi Kemasyarakatan. d. Program Peningkatan Pembauran Bangsa. e. Program Peningkatan Ketahanan Bangsa. f. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

153


g. h. i. j. k.

Program Peningkatan Demokratisasi. Program Peningkatan Bidang Kesiagaan. Program Peningkatan Bidang Penyelamatan. Program Peningkatan Bidang Rehabilitasi. Program Peningkatan SDM Satuan Linmas.

5) Program Tahun Anggaran 2009 a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur. c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. d. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. f. Program Pendidikan Politik Masyarakat. g. Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam. h. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009. B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Alokasi anggaran 2005-2009 Anggaran 2005 Jumlah Anggaran Tahun 2005, sebesar Rp.723.150.000,- dengan rincian sebagai berikut : - Anggaran belanja Tidak Langsung APBD sebesar Rp.426.900.000,- Anggaran Belanja Langsung APBD sebesar Rp.296.250.000,- Anggaran Belanja Langsung APBN sebesar Rp.191.385.000,Anggaran 2006 Jumlah Anggaran Tahun 2006, sebesar Rp.1.553.249.000,- dengan rincian sebagai berikut : - Anggaran belanja Tidak Langsung APBD sebesar Rp.476.650.000,- Anggaran Belanja Langsung APBD sebesar Rp.905.000.000,- Anggaran Belanja Langsung APBN sebesar Rp.171.599.000,Anggaran 2007 Jumlah Anggaran Tahun 2007, sebesar Rp.4.589.502.000,- dengan rincian sebagai berikut : - Anggaran belanja Tidak Langsung APBD sebesar Rp.1.674.552.000,- Anggaran Belanja Langsung APBD sebesar Rp.2.751.157.000,Anggaran 2008 Jumlah Anggaran Tahun 2008, sebesar Rp.7.000.251.061,- dengan rincian sebagai berikut : - Anggaran belanja Tidak Langsung APBD sebesar Rp. 1.918.669.061,- Anggaran Belanja Langsung APBD sebesar Rp.3.529.432.000,- Anggaran Belanja Langsung ABT sebesar Rp.554.150.000,- Anggaran belanja Langsung APBN sebesar Rp.1.000.000.000,Anggaran 2009 Jumlah Anggaran Tahun 2009, sebesar Rp.3.894.362.000,- dengan rincian sebagai berikut : - Anggaran Murni sebesar Rp.2.098.212.000,- Anggaran Perubahan sebesar Rp.1.796.150.000,2) Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa a. Kondisi kehidupan masyarakat yang beragam suku bangsa , agama, budaya dan adat istiadat di Kalimantan Selatan selama ini

suasananya saling menghargai dan

menghormati.


154


b. Sebagai simpul perekat Kebhineka Tunggal Ika-an, pada tahun 2001 telah dibentuk Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa (IKASBA) Kalimantan Selatan yang anggotanya terdiri 22 Suku Bangsa yang berdiam di Kalimantan Selatan. Ikrar Kebulatan ”Panca Tekad” telah dideklarasikan pada tanggal 23 Desember 2006. Berbagai kegiatan gelar budaya diikuti paguyuban suku bangsa dalam berbagai kesempatan dalam rangka upacara kenegaraan dan peringatan hari besar dan keagamaan. c. Memperbaharui pembentukan Komunitas Inteligen Daerah (KOMINDA) dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/081.A/KUM 2009 tanggal 25 Pebruari 2009 (pengganti SK Gub Kalsel nomor 0387 tahun 2006). Kominda Kalsel melaksankan rapat rutin dengan memfokuskan pada ancaman stabilitas nasional di daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah. d. Pebentukan Pengurus Dewan Penasehat dan dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 060/KUM tanggal 31 Desember 2006 dengan berbagai kegiatan sebagai berikut : - Pembuatan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 0469/KUM tanggal 31 Desember 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas FKUB bagi Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. - Kunjungan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan Menteri Agama nomor 9 tahun 2006 ke daerah, telah dibentuk 9 FKUB Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. - Pembangunan gedung sekretariat FKUM di Kota Banjarbaru dengan pembiayaan dari Departemen Agama RI. - Melaksanakan rapat pengurus dalam rangka mengikuti perkembangan ajaran/aliran keagamaan dan kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Selatan. e. Pembaharuan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kalimantan Selatan

berdasarkan

Keputusan

Gubernur

Kalimantan

Selatan

nomor

188.44/080.A/KUM/2009 tanggal 25 Pebruari 2009 (pengganti Keputusan Gub. Kalsel nomor 188.44/194.A/KUM/2008 tanggal 30 April 2008) yang anggotanya merupakan perwakilan elemen masyarakat, dengan berbagai kegiatan sebagai berikut :

f.

- Melaksanakan rapat rutin FKDM dalam kerangka kewaspadaan dini masyarakat setempat dengan sasaran upaya memelihara kamtrantibmas dan pencegahan konflik sosial di Kalimantan Selatan. - Melaksanakan pemantauan lapangan terhadap dinamika kehidupan masyarakat dalam konteks kamtramtibmas. Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kaliantan Selatan berdasarkan Keputusn Gubernur Kalimantan Selatan nomor188.44/082.A/KUM/2009 tanggal 25 Pebruari 2009. Tujuan pembentukan FPK dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulantan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tekad satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa, Indonesia.


155


Bidang Politik a. Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009

berdasarakan

Keputusan

Gubernur

Kalimantan

Selatannomor

188.44/0115.A/KUM/2009 tanggal 20 Maret 2009 dengan kegiatan sebagai berikut : • Kegiatan Tim Koordinasi melaksanakan kegiatan pada putaran Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pemilu 2009, diantarnya : - Administrasi perkantoran, monitoring, analisa dan evaluasi. - Kelancaran logistik pemilu. - Forum tatap muka TNI, Polri dan Camat. - Forum tatap muka mahasiswa, penyandang cacat dan ormas. - Sosialisasi pemilu. b. Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik di Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0160/KUM/2009 tanggal 30 April 2009, dengan kegiatan sebagai berikut : • Pemberian bantuan kepada partai politik tahun angaran 2009 di Kalimantan Selatan dibagi menjadi dua tahapan terpisah yaitu : - Keanggotaan DPRD Prov. Kalsel periode 2004-2009 diberikan bantuan dengan dasar perhitungan perolehan kursi - Keanggotaan DPRD Prov. Kalsel periode 2009-2014 diberikan bantuan dengan dasar perhitungan perolehan suara. • Bantuan keuangan atas beban APBD Prov. Kalsel pada pos anggaran bantuan pembinaan partai politik dengan dasar perhitungan 55 kursi dewan mendapat masingmasing Rp. 20.000.000,-

Bidang Organisasi a. Program pembinaan dan fasilitasi organisasi meliputi : - Pembinaan dan fasilitasi Organisasi Keagamaan dan Profesi. - Pembinaan dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat b. Jumlah organisasi yang telah melapor dan terdaftar sebagai berikut : - Organisasi Profesi sebanyak 12 organisasi - Organisasi Keagamaan sebanyak 7 organisasi - Organisasi Kepemudaan sebanyak 26 organisasi - Organisasi Masyarakat sebanyak 14 organisasi - Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 43 organisasi c. Setiap Organisasi yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar akan diberikan Surat Keterangan Terdaftar, dahulu bernama Surat Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

156


d. Telah selesai dibuat konsep Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Kalimantan Selatan. C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Program pelayanan administrasi perkantoran - Semakin meningkatnya beban kerja yang semestinya diimbangi tersedianya peralatan kerja yang memadai 2) Program sarana dan prasarana aparatur - Alokasi anggaran untuk perawatan pemeliharaan perlengkapan, sarana kantor masih belum mencukupi 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Pengumpulan data dan informasi program dan kegiatan yang kurang aktual 4) Program pemeliharaan kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal - Situasi dan kondisi kamtramtibmas dapat berubah-ubah secara situasional 5) Program pengembangan wawasan kebangsaan - Makin berkurangnya nilai-nilai kebangsaan dan makin meningkatnya ancaman terhadap ketahanan bangsa 6) Program pendidikan politik masyarakat - Masih rendahnya kesadaran politik masyarakat terhadap proses demokratisasi dalam menggunakan hak politiknya 7) Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam - Belum optimalnya koordinasi terpadu secara lintas sektor maupun lintas wilayah dalam penanggulangan bencana 8) Program Dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu tahun 2009 - Belum optimalnya pengetahuan petugas dan masyarakat pemilih terhadap tahapan dan tata cara penyelenggaraan pemilu tahun 2009 Solusi 1) Program pelayanan administrasi perkantoran - Tersedianya alokasi anggaran yang memadai 2) Program sarana dan prasarana aparatur - Perlengkapan dan sarana kantor agar dimanfaatkan dengan baik 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Arsip dan dokumentasi kedinasanan harus ditata dan disimpan dengan sistematis 4) Program pemeliharaan kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal - Kewaspadaan aparat dalam mensikapi perubahan kamtramtibmas 5) Program pengembangan wawasan kebangsaan - Perlu kesadaran dan tanggung jawab warganegara /masyarakat terhadap keutuhan dan kehidupan berbangsa dan bernegara 6) Program pendidikan politik masyarakat - meningkatkan pendidikan politik masyarakat dalam menggunakan hak politiknya dan berpolitik praktis 7) Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam - Optimalisasi pemantapan koordinasi dan sinkronisasi secara lintas sektor dan lintas wilayah supaya keterpaduan penanganan bencana 8) Program Dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu tahun 2009 - Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 bagi petugas dan masyarakat pemilih LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

157


20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 20.1. Sekretariat Daerah 1. Biro Pemerintahan A. Program dan Kegiatan Tahun 2005 1) Bagian Otonomi Daerah Adapun program kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : a. Monitoring dan Evaluasi Otonomi Daerah Kabupaten /Kota se Kalimantan Selatan b. Kegiatan Sosialisasi Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah c. Pencetakan Buku Paket tentang Otonomi Daerah d. Melakukan konsultasi dan pelaporan berkenan dengan masalah dan kegiatan implentasi otonomi daerah ke Dirjen Otonomi Daerah dan Ditjend PUM Depdagri. e. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0218 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Asistensi Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya tim telah melaksanakan beberapa kali rapat yang dimulai tanggal 26 Juli 2005, 15 Agustus, 02 September, 11 Oktober dan 19 Desember 2005 membahas rencana kerja Tim tahun 2005, koordinasi dengan badan/dinas instansi terkait dalam rangka menginventarisasi kewenangan propinsi dan lain-lain. - Fasilitasi Pemantapan Rencana Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Desa dari Departemen PU ke Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Kalsel. - Fasilitasi Penyerahan Kewenangan Penatausahaan Hasil Hutan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Melakukan daftar inventarisasi kewenangan Propinsi kalimantan Selatan (sebelum pembahasan draf RPP Kewenangan). Hasil kegiatan terinventarisasinya daftar kewenangan Propinsi Kalimantan Selatan. - Rapat kerjasama regional kerjasama antar Propinsi Kalimantan Selatan 2) Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum a. Kegiatan Pembinaan Polisi Pamong Praja b. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum 3) Bagian Perangkat Daerah a. Peningkatan Kapasitas Kecamatan b. Kegiatan Pemantapan Implementasi Otonomi Daerah Propinsi Kalimantan Selatan c. Kegiatan Pembinaan Partai Politik Yang Mendapat Kursi Di DPRD Prov. Kalsel d. Kegiatan Bantuan Operasional Peningkatan Kapasitas Kecamatan se Kalimantan Selatan e. Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2000-2005 4) Bagian Pemerintahan Umum a. Kegiatan Penataan dan Penegasan Batas Daerah Propinsi Kalsel Tahun 2006 1) Kegiatan Penetapan Dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 2) Penyusunan LPJ Gubernur Kalsel & LPPD Tahun 2005 3) Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kalsel 4) Asistensi Pembinaan Penyelenggaraan Pemdes LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

158


5) 6) 7) 8)

Penyelenggaraan Koordinasi Kepala Daerah se Kalsel Pembinaan Perangkat Daerah dan Fasilitasi DPRD Kab/Kota Optimalisasi Kebijakan Peningkatan PAD di Kalsel Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan & Capil Fasilitasi SIAK 9) Pembinaan Keamanan & Ketertiban Umum 10) Pembinaan Polisi Pamong Praja Prov.Kalsel 11) Pembinaan & Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah & Luar Negeri

Tahun 2007 1) Kegiatan Penetapan Dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 2) Penyusunan LPJ Gubernur Kalsel & LPPD Tahun 2006 3) Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kalsel 4) Pengembangan Kelembagaan dan Daya Dukung Pemdes. 5) Penyelenggaraan Koordinasi Kepala Daerah se Kalsel 6) Pembinaan Perangkat Daerah dan Fasilitasi DPRD Kab/Kota 7) Optimalisasi Kebijakan Peningkatan PAD di Kalsel. 8) Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan & Capil . 9) Pembinaan Keamanan & Ketertiban Umum 10) Pembinaan Polisi Pamong Praja Prov.Kalsel 11) Pembinaan & Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah & Luar Negeri 12) Penyediaan Perangkat SIAK 13) Persiapan Pemindahan Ibukota Prov.Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru 14) Koordinasi melaksanakan Pilkada Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan 15) Penyelesaian Tapal Batas (ABT) Tahun 2008 1) Penataan Administrasi Fisik a. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan & Capil b. Penyediaan Perangkat SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) 2) Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah a. Persiapan Pemindahan Ibukota Provinsi Kalsel dari Aspek Legalitas b. Optimalisasi Kebijakan Peningkatan PAD di Kalsel c. Pembinaan dan Fasilitasi Kerjasama AntarDaerah dan Luar Negeri 3) Pengembangan Otonomi Daerah a. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Antar Daerah b. Penggunaan Sistem Pengukuran dan Pemetaan Batas Daerah 4) Penerapan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang baik (Good Governance) a. Pengembangan Kelembagaan dan daya dukung Pemdes b. Asistensi Pembinaan Perangkat Daerah dan Fasilitasi DPRD Kab/Kota c. Penyelenggaraan Koordinasi Kepala Daerah d. Pembinaan Fasilitasi Asistensi dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan e. Koordinasi Melaksanakan Pilkada Kabupaten/Kota Se-Kalsel f. LPP dan LKPj Gubernur g. Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2009 1) Penataan Administrasi Kependudukan a. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil b. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi kependudukan dan Capil c. Penyediaan dan Operasional Perangkat SIAK 2) Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah a. Optimalisasi Kebijakan Peningkatan PAD di Kalsel b. Pembinaan dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

159


3) Penataan daerah Otonomi Baru a. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal batas Wilayah Administrasi Antar Daerah 4) Program Pengembangan Otonomi Daerah a. Pengembangan daerah dan Kawasan 5) Penerapan Prinsip-prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) a. Asistensi Pembinaan Perangkat daerah dan Fasilitasi DPRD Kab/Kota b. Penyelenggaraan Koordinasi Kepala Daerah c. LPP dan LKPJ Gubernur d. Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Migrasi e. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan f. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi g. Fasilitasi Kemasyarakatan h. Fasilitasi Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota se Kalsel B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2005 Alokasi dana untuk Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 adalah sebesar Rp 2.685.000.000.-( Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan program kegiatan sebagai berikut : 1) Bagian Otonomi Daerah Dalam DASK APBD Tahun Anggaran 2005 Kegiatan Pemantapan Implementasi Otonomi Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dialokasikan anggaran sebesar Rp.60.000.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp.48.900.000, atau mencapai 81,5%. Adapun program kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : a. Monitoring dan Evaluasi Otonomi Daerah Kabupaten /Kota se Kalimantan Selatan dengan dana sebesar Rp.4.950.000,- Hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah terhimpunnya bahan – bahan implementasi aspek otonomi daerah Kabupaten / Kota se Kalsel. Terinventarisasinya hasil dan permasalahan implementasi otonomi daerah Kabupaten / Kota se Kalimantan Selatan terutama berkenaan dengan aspek– aspek otonomi daerah. b. Kegiatan Sosialisasi Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan dana yang teralokasikan dalam DASK APBD Tahun 2005 sebesar Rp.11.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisasinya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 bagi Pejabat Pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota se Kalimantan Selatan. Terwujudnya persamaan misi, visi dan persepsi terhadap substansi materi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004. c. Pencetakan Buku Paket tentang Otonomi Daerah dengan dana sebesar Rp.3.250.000,-. Hasil kegiatan adalah tercetaknya 100 buah Buku Paket Otonomi Daerah berisi materi, latar belakang dan komparasi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004. yang disampaikan kepada Dinas, Badan, Biro dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalsel dan pihak – pihak terkait. d. Melakukan konsultasi dan pelaporan berkenan dengan masalah dan kegiatan implentasi otonomi daerah ke Dirjen Otonomi Daerah dan Ditjend PUM Depdagri. Anggaran yang tersedia dalam DASK sebesar Rp.9.950.000,- Hasil yang didapat adalah dapat dipahaminya berbagai permasalahan Otonomi Daerah terutama berkenan dengan UU NO.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan terjalinnya koordinasi dan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

160


komunikasi yang baik dengan jajaran Departemen Dalam Negeri terutama dalam upaya pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, termasuk beberapa kegiatan yang telah dilaporkan ke Depdagri dalam rangka implentasi Otonomi Daerah oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan. e. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0218 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Asistensi Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya tim telah melaksanakan beberapa kali rapat yang dimulai tanggal 26 Juli 2005, 15 Agustus, 02 September, 11 Oktober dan 19 Desember 2005 membahas rencana kerja Tim tahun 2005, koordinasi dengan badan/dinas instansi terkait dalam rangka menginventarisasi kewenangan propinsi dan lain-lain. Dana yang tersedia dalam DASK sebesar Rp.17.000.000,- selama 10 bulan dengan kegiatan sebagai berikut : - Fasilitasi Pemantapan Rencana Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Desa dari Departemen PU ke Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Kalsel. Hasil dari kegiatan ini adalah Rencana Penyerahan Pengelolaan Irigasi Desa akan dilaksanakan pada Tahun 2006 kepada Pemerintah kabupaten / kota se Kalsel. Kewenangan pengelolaan irigasi desa akan berada langsung di Pemerintah Kabupaten / Kota. - Fasilitasi Penyerahan Kewenangan Penatausahaan Hasil Hutan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Hasil dari kegiatan ini adalah penyerahan kewenangan telah dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2006 oleh Gubernur Kalimantan Selatan kepada Bupati Barito Kuala. Kewenangan pengelolaan penatausahaan hasil hutan berada langsung di Pemerintah Kabupaten / Kota. - Melakukan daftar inventarisasi kewenangan Propinsi kalimantan Selatan (sebelum pembahasan draf RPP Kewenangan). Hasil kegiatan terinventarisasinya daftar kewenangan Propinsi Kalimantan Selatan. - Biaya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan Mobil Dinas di Biro pemerintahan, perbaikan dan penggantian spare part komputer dengan anggaran dalam DASK sebesar Rp.2.750.000.- Rapat kerjasama regional kerjasama antar Propinsi Kalimantan Selatan belum bisa dilaksanakan dikarenakan anggaran biaya yang teralokasi dalam DASK Tahun 2005 sebesar Rp.10.000.000,- tidak mencukupi dan dikembalikan ke kas daerah. 2) Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum a. Kegiatan Pembinaan Polisi Pamong Praja Pagu Bantuan Pembinaan Polisi Pamong Praja dalam DASK APBD Tahun Anggaran 2005 sebesar 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp21.000.000,- atau 84 %. Dengan kegiatan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan, pembinaan sikap mental, bantuan operasional dalam hal menunjang tugas dan fungsinya serta pembinaan Polisi Pamong Praja Ke Kabupaten/ Kota Se Kalimatan Selatan. Hasil yang dicapai adalah tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja, disiplin dan sikap mental yang lebih baik bagi Satpol PP di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Manfaat dari kegiatan ini adalah terbinanya disiplin, wibawa dan kesetiakawanan korp dalam menjalankan tugas dan sikap mental yang baik bagi anggota Satpol Pamong Praja. b. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum DASK APBD Tahun 2005 untuk Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

161


sebesar Rp.154.055.000,- atau 77 % dan sisa anggaran telah dimasukkan ke dalam Kas Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan koordinasi kepada instansi terkait dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas daerah dengan cara menilai intensitas dan ekstensitas gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu juga dilakukan pembinaan keamanan dan ketertiban umum ke Kabupaten / Kota se Kalimantan Selatan yang hasilnya dapat mengetahui mengenai perkembangan dan keadaan kejadian serta usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota. Khusus Tahun 2005 juga telah dilakukan koordinasi dengan Instansi di daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui peningkatan kinerja Polisi Pamong Praja yang sinergis dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan didalam melakukan operasi pekat, baik yang berkenaan dengan operasi Narkoba, PSK dan gepeng yang jumlah keseluruhan lebih kurang 204 orang terjaring dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil dari kegiatan ini adalah terkendalinya kondisi keamanan dan ketertiban di Kalimantan Selatan. Sedangkan manfaat dari kegiatan ini adalah terwujudnya hubungan koordinasi yang lebih baik dalam menjaga dan memelihara stabilitas daerah yang yang aman dan tertib di Kalimantan Selatan. 3) Bagian Perangkat Daerah DASK Peningkatan Kapasitas Kecamatan sebesar Rp.1.325.000.000,dan DASK Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2000-2005 sebesar Rp.50.000.000,Kegiatan Pemantapan Implementasi Otonomi Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dialokasikan anggaran sebesar Rp.60.000.000,- . Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.48.900.000,-atau mencapai 81,5 %. a. Kegiatan Pembinaan Partai Politik Yang Mendapat Kursi Di DPRD Prov. Kalsel Bantuan keuangan Pembinaan Partai Politik didalam APBD Tahun 2005 sebesar Rp. 825.000.000,- diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Propinsi Kalimantan Selatan (9 Parpol), tiap kursi mendapatkan @ Rp. 15.000.000,-, kemudian mendapatkan Bantuan Tambahan sebesar 275.000.000,sehingga tiap kursi kembali mendapatkan bantuan sebesar @ Rp. 5.000.000,- . Dari jumlah dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- yang direalisasikan hanya sebesar 89%, karena dari pihak Kesbanglinmas tidak menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Usulan dari Partai Bintang Reformasi berhubung tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk transfer bank ke rekening masing-masing partai politik, Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersalurnya bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Propinsi dalam rangka Pembinaan Partai Politik di Kalimantan Selatan. b. Kegiatan Bantuan Operasional Peningkatan Kapasitas Kecamatan se Kalimantan Selatan Bantuan operasional Peningkatan Kapasitas Kecamatan se Kalsel yang disediakan didalam DASK tahun 2005 sebesar Rp.1.325.000.000,dengan rincian kegiatan : - Biaya Alat Tulis Kantor Rp.580.000,- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.44.420.000,- Bantuan kepada Kecamatan @10.000.000,- x 127kec = Rp.1.270.000.000,Jumlah Rp.1.325.000.000,LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

162


Dana tersebut terealisasikan sebesar Rp.1.307.800.000,- ( 99%), dengan sisa dana sebesar Rp.17.200.000,- dengan rincian : - Kelebihan perhitungan jumlah kecamatan Rp 10.000.000,- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 7.200.000,J u m l a h Rp. 17.200.000,Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyerahan bantuan dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan untuk operasional peningkatan kecamatan se Kalimantan Selatan c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2000-2005 Besarnya dana yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2005 yang tertuang pada DASK Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2000-2005 adalah Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari : - Honorarium Tim / Panitia Rp. 15.050.000,- Honor / Upah Petugas Khusus Rp. 21.740.000,- Biaya Alat Tulis Kantor Rp. 2.495.000,- Biaya Cetak dan Penggandaan Rp. 4.875.000,- Biaya Makan dan Minum Rp. 5.840.000,Jumlah Rp. 50.000.000,Dari jumlah tersebut, yang terealisasikan sebesar Rp.47.505.000,-( 95% ), Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyampaian Pidato dan buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2000-2005 sebanyak 65 buah pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 5 Pebruari Tahun 2005 di gedung DPRD Propinsi Kalimantan Selatan. 4) Bagian Pemerintahan Umum a. Kegiatan Penataan dan Penegasan Batas Daerah Propinsi Kalsel Program Penetapan dan Penegasan Batas Daerah adalah merupakan suatu proses administrasi yang legal baik secara materil maupun formil. Untuk itu prosesnya cukup panjang dan memerlukan sumber daya yang menunjang. Hasil yang telah dicapai pada tahun 2005 adalah : - Terlaksananya pelacakan batas Prop. Kalsel dengan Prop. Kaltim pada jalur batas antara Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Pasir. - Terpasangnya Pilar Batas Utama Type A ukuran 50 X 50 X 100 Cm dengan kedalaman 100 Cm dan pelataran 1M2 Cor semen bertulang lengkap dengan Brass Tablet dan informasi pilar sebanyak 4 buah dipasang pada batas Prop. Kalsel dengan Prop. Kaltim jalur batas antara Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Pasir pada titik genap yaitu titik nomor 8, 10, 12 dan 14 ( sesuai kesepakatan dengan pihak Prop. Kaltim. Pembangunan pilar nomor genap oleh Kalsel dan pilar nomor ganjil oleh Kaltim ). - Terwujudnya pengadaan seperangkat alat pengukur posisi koordinat berupa GPS (Global Posisioning System) Type Garmin MAP 76 CN Jenis Navigasi - Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dengan hasil sebagai berikut : • Penyusunan program dan Rencana Anggaran kegiatan penegasan batas antar Kabupaten/Kota se Kalsel. • Penyusunan Trayek batas antar Kab/ Kota se Kalsel • penyelesaian masalah batas antar Kab/ Kota yang bermasalah LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

163


- Terlaksananya Rakor perbatasan antara Prop. Kalsel dengan Prop. Kalteng yang membahas masalah batas antara Kab. Tabalong dengan Kab. Barito Timur yang difasilitasi oleh Dirjen PUM Depdagri Jakarta dikarenakan pihak Kab. Barito Timur tidak dapat menerima Hasil kesepakatan batas yang dibuat oleh Kab. Tabalong dengan Kab. Barito Selatan ( Sewaktu Kab. Barito Timur belum dibentuk ). Tahun 2006 Realisasikeuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Pemerintahan sebesar Rp.1.123.328.250,- atau 63% dengan resalisasi fisik sebesar 83%. Sisa dana yang telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 659.256.750,- Adapun rincian realisasi adalah sebagai berikut : 1)

Penyusunan LPJ Gubernur Kalsel & LPP Tahun 2005 (realisasi keuangan 94 %, fisik 100 %). 2) Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kalsel (realisasi keuangan 65 %, fisik 80%). 3) Penetapan & Penegasan Batas Daerah Prov.Kalsel (realisasi keuangan 41%, fisik 50%). 4) Asistensi Pembinaan Penyelenggaraan Pemdes (realisasi keuangan 99%, fisik 100%). 5) Penyelenggaraan Koordinasi Kepala Daerah se Kalsel (realisasi keuangan 56 %, fisik 75 %). 6) Pembinaan Perangkat Daerah dan Fasilitasi DPRD Kab/Kota (realisasi keuangan 69%, fisik 69%). 7) Optimalisasi Kebijakan Peningkatan PAD di Kalsel (realisasi keuangan 94%, fisik 100%). 8) Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan & Capil Fasilitasi SIAK (realisasi keuangan 34 %, fisik 70%). 9) Pembinaan Keamanan & Ketertiban Umum (realisasi keuangan 75%, fisik 100%). 10) Pembinaan Polisi Pamong Praja Prov.Kalsel ( realisasi keuangan 88%, fisik 97%). 11) Pembinaan & Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah & Luar Negeri (realisasi keuangan 68 %, fisik 68 %. Tahun 2007 Realisasi keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Pemerintahan sebesar Rp.961.713.900,-atau (26%) dengan resalisasi fisik sebesar 45,3%. Sisa dana yang telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 2.728.286.100,- Adapun rincian realisasi adalah sebagai berikut : No 1 2 3

4

5

Real. Real. Keu Fisik Penjelasan (%) (%) Penetapan Dan Penegasan Batas 39 47 Karena tahapan-tahapan yang terkait kesepakatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan titik batas dan lain-lain tidak bisa dicapai. Penyusunan LPJ Gubernur Kalsel & 90 100 Dapat dilaksanakan sesuai rencana kegiatan dan LPPD Tahun 2006 efisiensi biaya dlm penggandaan laporan. Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi 51 55 Adanya perubahan perundang-undangan Daerah di Kalsel sehingga lebih baik menunggu instrumen yang baru. Pengembangan Kelembagaan dan 74 75 Langkah efisiensi seperti perjalanan dinas eselon II Daya Dukung Pemdes yang tidak realisasikan karena kepala bagian sudah dapat melaksanakan. Penyelenggaraan Koordinasi Kepala 32 32 Kebutuhan rakor tidak menonjol dikarenakan ada Daerah se Kalsel rapat-rapat lain yang digunakan Gubernur untuk Kegiatan


164


No

Kegiatan

Real. Real. Keu Fisik (%) (%)

Penjelasan

Pembinaan Perangkat Daerah dan Fasilitasi DPRD Kab/Kota

9

Optimalisasi Kebijakan Peningkatan PAD di Kalsel 8 Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan & Capil 9 Pembinaan Keamanan & Ketertiban Umum 10 Pembinaan Polisi Pamong Praja Prov.Kalsel 11 Pembinaan & Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah & Luar Negeri

97

koordinasi- sebagai contoh rakor muspida se Kalsel 9 Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan sosialisasi peraturan ke DPRD an sudah dilakukan oleh pihak lain seperti Depdagri yang diikuti oelh anggota DPRD 100 Dapat dilaksanakan sesuai rencana kegiatan

50

55

24

37

Adanya kegitan yang dibiayai oleh dekon yang lebih diutamakan Dipindahkan ke Satpol PP

29

31

Dipindahkan ke Satpol PP

7

11

12 Penyediaan Perangkat SIAK

0

13 Persiapan Pemindahan Ibukota Prov.Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru 14 Koordinasi melaksanakan Pilkada Kabupaten/Kota se Kalsel 15 Penyelesaian Tapal Batas (ABT)

14

6

7

55 4

Adanya larangan Gubernur ke Luar Negeri sebagai tindaklanjut surat dari Setneg, sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan 0 Perangkat SIAK sudah dikirim dari Depdagri tanpa ada pemberitahuan awal tentang bantuan tersebut. 23 Kebijakan Gubernur untuk lebih dulu melaksanakan tahapan pemindahan pusat perkantoran pemerintahan 100 Adanya bagian dari kegiatan yang didanai dari dana dekonsentrasi 4 Karena alokasi dana sebagai kebijakan pimpinan ini tidak terserap disebabkan pihak-pihak yang terlibat tidak dapat melaksanakan tahapan kegiatan yang diprogramkan.

Tahun 2008 Biro Pemerintahan Sekeretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2008 mempunyai 14 program kerja dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 2.565.000.000,dan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.950.000.000,-. Perincian penggunaan dana APBD dan Dekonsentrasi sebagaimana tabel realisasi kegiatan berikut : REALISASI NO

SKPD/Program/Kegiatan

PAGU DANA Rp.

Penataan Administrasi Fisik 1. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 125.000.000 Kependudukan & Capil 2. Penyediaan Perangkat SIAK (Sistem Informasi 200.000.000 Administrasi Kependudukan) Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 3. Persiapan Pemindahan Ibukota Provinsi Kalsel dari Aspek 100.000.000 Legalitas 4. Optimalisasi Kebijakan Peningkatan PAD di Kalsel 100.000.000 5. Pembinaan dan Fasilitasi Kerjasama AntarDaerah dan 200.000.000 Luar Negeri Pengembangan Otonomi Daerah 6. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah 650.000.000 Antar Daerah 7. Penggunaan Sistem Pengukuran dan Pemetaan Batas 250.000.000 Daerah Penerapan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang baik (Good Governance) 8. Pengembangan Kelembagaan dan daya dukung Pemdes 125.000.000 9. Asistensi Pembinaan Perangkat Daerah dan Fasilitasi 125.000.000 DPRD Kab/Kota 10. Penyelenggaraan Koordinasi Kepala Daerah 150.000.000 LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

Rp

%

Realisasi Pelaks. Fisik %

23.155.000 18,52

19

33.640.000 16.82

17

0,0

0,0

0,0

34.820.000 34,82 56.940.000 28,47

35 30

268.920.000 41,37

60

69.720.000 27,89

45

46.829.000 37,46 23.830.000 19,06

38 100

64.045.000 42,70

66,70

165


REALISASI

NO

Realisasi Pelaks. Fisik Rp % % 175.000.000 74.295.000 42,45 43

PAGU DANA Rp.

SKPD/Program/Kegiatan

11. Pembinaan Fasilitasi Asistensi dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan 12. Koordinasi Melaksanakan Pilkada Kabupaten/Kota Se- 125.000.000 87.670.000 70,14 Kalsel 13. LPP dan LKPj Gubernur 120.000.000 112.470.000 93,73 14. Koordinasi Pimpinan Daerah 120.000.000 0,0 0,0 JUMLAH 2.565.000.000 896.334.000 34,94

100 100 0,0 44,14

Tahun 2009 Dalam menyelenggarakan 5 (lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan, Biro Pemerintahan mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp.1,956,716,000,- . Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2009 terlihat pada tabel realisasi berikut : Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan pada tahun 2009 NO 1

2

3

4

Alokasi Anggaran

Realisasi Anggaran

516.200.000

466.749.000

90,42

15 13 3 3 1 12

10 15 5 2 1 12

67 120 167 67 100 100

100.000.000

58.115.000

58,12

Kegiatan 1 Buku 30 Kali 13 (Kab/Kota) 2 Kali Kali 1

1 30 13 2 (Kab/Kota) 1

100 100 100 100 100

Kegiatan Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Output - Rapat Fasilitasi - Pelacakan Batas Wilayah - Pemetaan dan Pengukuran Wilayah - ATK pendukung kegiatan - Rapat Koordinasi - Koordinasi/Konsultasi Hasil Kegiatan ke Pemerintah Pusat Outcome - Terlaksananya penyelesaian masalah batas wilayah di Kalimantan Selatan Pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil Output - Rapat koordinasi Adminduk - Buku peraturan juknis pelaksanaan adminduk - Monev Pelaksanaan Adminduk di Kab/Kota - Konsultasi, koordinasi dan mediasi (PDLD) - Laporan Pengelolaan adminduk Outcome - Terlaksananya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kalsel Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Output - Orientasi tugas mengenai pelaksanaan SIAK terpadu - Rapat tim teknis SIAK Online - Penyusunan Laporan Outcome - Adanya peningkatan kapasitas aparat penyelenggara kependudukan & catatan sipil di Kalsel Asistensi pembinaan perangkat daerah dan fasilitasi DPRD Output : - Sosialisasi susunan kedudukan, tugas dan fungsi DPRD hasil Pemilu 2009

Rp.

Kegiatan Kegiatan Kali Paket Kali Kali

Rp.

Capaian %

Rp.

50.000.000

30.200.000

60,40

Kali

1

1

100

Kegiatan Kali

3 1

1 0

33,33 0

85.000.000

82.775.000

97,35

2

2

100

Rp.

Kegiatan


Real. Fisik (%) 92,5

80,2

69,3

100

166


NO

Alokasi Anggaran

Kegiatan

- Konsultasi Rakor/Sosialisasi/Bimtek Perangkat Daerah ke Pemerintah Pusat - Penyediaan ATK kegiatan asistensi pembinaan perangkat daerah dan fasilitasi DPRD Kab/Kota Outcome : - Terlaksananya pembinaan perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Selatan 5 Fasilitasi Anggota DPRD Kab/Kota se Kalsel (ABT) Output : - Penerbitan SK anggota DPRD Kab/Kota - Terbitnya SK Anggota DPRD Provinsi - Rapat tim peneliti berkas calon Anggota DPRD Prov & Kab/Kota - Konsultasi, koordinasi dan mediasi ke Pemerintah Pusat Outcome : - Terfasilitasinya anggota DPRD yang baru dilantik 6 Penyelenggaraan koordinasi Kepala Daerah Output : - Tersedianya bahan Penyelenggaraan RAKOR - Rapat Koordinasi KDH se Kalsel - Laporan Pelaksanaan Rakor KDH Outcome : - Adanya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Prov. Kalsel 7 Penyediaan dan operasional SIAK Output : - Terbentuknya Petugas SIAK - Rapat Pelaksanaan Operasional SIAK - Laporan penyelenggaraan SIAK - Konsultasi, koordinasi dan Bimtek pelaksanaan SIAK ke Jakarta - Monev Pelaksanaan Pengelolaan SIAK ke Kab/Kota - Pengadaan barang kantor dan meubeler penunjang kegiatan SIAK Outcome : - Terlaksananya operasional SIAK sesuai standar yang ditetapkan 8 Pembinaan dan fasilitasi kerjasama antar daerah & luar negeri Output : - Rapat koordinasi kerjasama antar daerah - Kunjungan Kerja dalam rangka Tindak Lanjut Kerjasama antar daerah - Pembinaan ke daerah (Kab. Bjr, HSS & Balangan) Outcome : - Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kerjasama antar daerah & LN 9 Pengembangan daerah dan kawasan Output : - Sosialisasi PP No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan - Rapat koordinasi penyusunan Repergub tentang urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan Prov.Kalsel - Konsultasi mengenai pengembangan daerah & kawasan ke pemerintah Pusat Outcome : - Terlaksananya pengembangan daerah dan kawasan di Provinsi Kalimantan Selatan 10 Optimalisasi kebijakan peningkatan PAD di

Realisasi Anggaran

Capaian %

Kali

3

3

100

Paket

1

1

100

231.850.000

226.245.000

97,58

SK SK Kegiatan

13 13 14

13 13 14

100 100 100

Kali

3

3

100

Rp.

75.000.000

74.940.000

99,92

2 2 2

2 2 2

100 100 100

70.000.000

48.700.000

69,57

4 5 1 1

4 0 1 1

100 0 100 100

13 (Kab/Kota) 13 (Kab/Kota)

100

Rp.

Paket Kegiatan Kali

Rp. Orang Kegiatan Kali Kali Kali Paket

1

1

100

205.000.000

204.266.000

99,64

Kali Paket

2 3

2 3

100 100

Paket

1

1

100

125.000.000

125.000.000

100

Kegiatan

1

1

100

Kegiatan

3

3

100

Kali

8

8

100

Rp.

85.000.000

85.000.000

100

Rp.

Rp.


Real. Fisik (%)

100

100

84,7

100

100

100

167


NO

11

12

13

14

15

Alokasi Anggaran

Kegiatan Kalsel Output : - Konsultasi Kegiatan Rakor PAD Ke Pemerintah Pusat - Rakor Intensifikasi PAD - Buku PAD Prov. Kalsel - Monev PAD Kab/Kota Outcome : - Adanya peningkatan dan pengembangan PAD Prov.Kalsel Fasilitasi ketenagakerjaan dan migrasi Output : - Adanya Tim Koordinasi Penanganan Tenaga Kerja dan Migrasi Prov. Kalsel - Sosialisasi Peraturan tantang ketenagakerjaan di Kalsel - Penyusunan Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Tenaga Kerja dan Migrasi - Konsultasi/workshop/pelatihan luar daerah Outcome : - Terfasilitasinya pembinaan ketenagakerjaan dan migrasi di Prov. Kalsel Fasilitasi kemasyarakatan Output : - Adanya Tim Koordinasi Pembinaan Kemasyarakatan, Ketertiban Masyarakat dan Mitigasi Bencana - Rapat Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Pembinaan Kemasyarakatan - Monev pelaksanaan fasilitasi kemasyarakatan ke Kab/Kota - Penyusunan Laporan kegiatan Outcome : - Terfasilitasinya kegiatan administrasi kemasyarakatan di kalsel LPP & LKPJ Gubernur akhir TA.2008 Output : - Sosialisasi Penyusunan LKPJ & LPPD serta IKK LPPD - Buku LPPD Provinsi Kalsel akhir tahun anggaran & LPPD+IKK - Buku LKPJ Gubernur Kalsel akhir tahun anggaran (2 Jilid) - Buku Pidato Pengantar LKPJ akhir tahun anggaran - CD LKPJ dan LPPD akhir tahun anggaran - Konsultasi & Penyampaian LKPJ & LPPD ke Jakarta Outcome : - Terpenuhinya penyampaian LPPD kepada Pemerintah & LKPJ Gubernur kepada DPRD Akhir TA.2008 tepat waktu Pembinaan penyelenggaraan tugas pembantuan Kab/Kota Output : - Pembinaan TP ke Kab/Kota - Rakor penyelenggaraan DKTP - Konsultasi TP Perjalanan Dinas Luar Daerah Outcome : - Terselenggaranya pembinaan penyelenggaraan tugas pembantuan di Kalsel Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Output : - Penyediaan ATK dan blangko administrasi kepegawaian Biro pemerintahan

Realisasi Anggaran

Capaian %

4

4

100

1 100 4

1 100 4

100 100 100

85.000.000

78.245.000

92,05

Orang

14

14

100

Kegiatan

1

1

100

Kali

1

0

0

Kali

7

7

100

Rp.

55.000.000

29.950.000

54,45

Orang

12

12

100

Kegiatan

5

2

40

13 (Kab/Kota) 13 (Kab/Kota)

100

Rp.

Kali Kali

1

1

100

Rp.

150.951.000

144.710.000

95,87

Kegiatan

2

2

100

Buku

5

5

100

Buku

50

50

100

Buku

70

70

100

CD Kali

100 3

100 3

100 100

Rp.

65.000.000

22.014.000

33,87

13 2 2

0 2 2

0 100 100

Rp.

57.715.000

56.355.000

97,64

Bln

12

12

100

Kab/Kota Kegiatan Kali


Real. Fisik (%)

92,1

76

100

70

100

168


NO

Alokasi Anggaran

Kegiatan - Konsultasi dan penyampaian berkas administrasi Kegiatan Biro Pemerintahan ke Banjarbaru - Evaluasi dan Pelaporan Kali - Konsultasi/Rapat/Seminar ke Jakarta Kali Outcome : - Terlaksananya administrasi penyelenggaraan ketatausahaan Biro

Realisasi Anggaran

Capaian %

24

24

100

4 3

4 3

100 100

Real. Fisik (%)

C. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan 1) kemampuan aparat pelaksana ke depan juga perlu mendapat perhatian terutama menyangkut kemampuan membuat perencanaan kerja yang baik dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi. Kemampuan Pejabat Struktural idealnya juga harus didukung oleh kemampuan staf, baik dalam hal-hal teknis pekerjaan

maupun

implementasinya

sehingga

perencanaan

maupun

pelaksanaan tugas dapat mencapai sasaran yang diharapkan. 2) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) belum dapat dilaksanakan diseluruh Kabupaten / Kota sebab semua kabupaten / Kota yang mendapatkan perangkat SIAK dari Pemerintah Pusat. Belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan program SIAK sebab hal ini berkaitan dengan pendaftaran penduduk untuk mendapatkan database kependudukan belum seluruhnya selesai dilaksanakan. 3) Tim Persiapan pemindahan ibukota dari aspek legalitas telah dibentuk namun belum dapat melakukan langkah selanjutnya disebabkan masih menunggu realisasi proses pemindahan dan penyiapan kawasan fisik perkantoran pemprov kalsel. Sesuai dengan amanat dalam UU 32 Tahun 2004 pasal 7 ayat 2 ” Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” 4) Dalam penyusunan LKPJ dan LPPD, masih banyak SKPD yang terlambat menyampaikan data, sehingga menghambat kegiatan penyusunan 5) Pembinaan batas Daerah, sesuai dengan Permendagri Nomor 01 tahun 2006, maka penyelesaian Batas Daerah Antar Provinsi harus difasilitasi oleh tim PBD Pusat, saat ini pemerintah pusat melalui Depdagri (Ditjen PUM) belum mengambil langkah-langkah konkrit atas penyelesaian batas antar Provinsi, walaupun pihak Kalsel, Kaltim dan Kalteng sudah menyampaikan permohonan secara resmi kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan kegiatan fasilitasi batas daerah. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

169


6) Penyelenggaraan Pembinaan dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan luar negeri, terkendala dengan hal-hal sebagai berikut : belum seluruh daerah memiliki kelembagaan secara khusus yang menangani kerjasama; belum tersedianya profil daerah secara memadai; belum siapnya kerangka kerjasama baik antar daerah, luar negeri dan pihak ketiga dalam bentuk induk database dan action plan kerjasama daerah

Solusi 1) Mengembangkan kemampuan SDM melalui penyertaan aparatur untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang di adakan oleh BKD ataupun Diklat serta pelatihan lainnya, disamping juga secara internal mengadakan rapat-rapat untuk membahas persoalan yang dihadapi. 2) Koordinasi dan pembinaan terhadap kabupaten / kota

untuk percepatan

pendaftaran penduduk dan tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pemanfaatan perangkat sistem Informasi administrasi kependudukan ( SIAK ) 3) Persiapan

sarana

dan

prasarana

perkantoran

harus

sesegeranya

direalisasikan, dalam rangka pemindahan ibukota sesuai UU 32 Tahun 2004 dengan diterbitkan PP tentang pemindahan ibukota provinsi Kalimantan Selatan. 4) Lebih mengintensifkan kegiatan Sosialisasi penyusunan LKPJ & LPPD maupun IKK LPPD sehingga data yang diolah oleh SKPD dan diserahkan kepada tim penyusun LKPJ & LPPD sesuai dengan format atau ketentuan yang ada 5) Pemerintah pusat hendaknya dapat sesegera mungkin menindaklanjuti /mengambil langkah-langkah konkrit atas penyelesaian batas antar Provinsi, disikapi dengan secara rutin, TIM PBD Kalsel menyelenggarakan konsultasi ke Ditjen PUM DEPDAGRI. 6) Permasalahan pada kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan luar negeri, disikapi dengan hal-hal sebagai berikut : dalam upaya meningkatkan pemahaman aparatur baik kerjasama antar daerah, luar negeri maupun dengan pihak ketiga, pemerintah pusat perlu secara intensif melakukan fasilitasi, pembinaan dan dukungan kepada pemerintah daerah; perlu adanya profil daerah yang dipersiapkan khusus untuk kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar daerah, sehingga daerah lain dapat melihat gambaran bidang-kerjasama yang akan dilaksanakan/dijajaki dengan Prov. Kalsel secara jelas; perlu disiapkan kerangka kerjasama baik antar daerah, luar negeri dan pihak ketiga dalam bentuk induk database dan action plan kerjasama daerah sehingga kerjasama dapat secara optimal dilaksanakan. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

170


2. Biro Hukum A. Program dan Kegiatan Program kegiatan pada Biro Hukum Setda Prov. kalselsebagai berikut: 1)

Penyusunan rancangan peraturan daerah dan koordinasi perumusan sanksi pidana dalam peraturan daerah.

2)

Evaluasi dan Klarifikasi pengkajian kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.

3)

Inventarisasi dan kodifikasi Peraturan Perundang-Undangan

4)

Pemberian Bantuan Hukum/Kuasa Hukum kepada unsur-unsur Pemerintah Provinsi

Kalimantan

Selatan

di

Pengadilan

terhadap

gugatan

Masyarakat/Badan Hukum Perdata. 5)

Kajian Hukum Tindak Pidana terhadap pejabat Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD di Kalimantan Selatan

6)

Penangaan Sengketa Hukum di Luar Pengadilan di Kalimantan Selatan

7)

Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Perkantoran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

8)

Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

9)

Pelaksanaan Keputusan Bersama Gubernur Kalimantan Selatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi RI tentang Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

10) Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantanan Selatan 11) Tim Pengkajian Pergub/Pegub, Perjanjian Kerjasama Kesepakatan bersama.

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam rangka menunjang keberhasilan kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun yaitu dari tahun 2005 – 2009 sesuai dengan RPJMD dimana semua kegiatan pelaksanan yang dilakukan oleh Biro Hukum dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Mengacu dari Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organiusasi Sekretraiat

Daerah Provinsi Kalimatan Selatan, dalam hal ini Biro Hukum

Sekretariat Daeeah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pelakasanaan kegiatan pada 3 (tiga) bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing adalah sebagai berikut : 1) Bagian Perundang-undangan Dari tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 Biro Hukum telah memproses produk hukum berupa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan


171


yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebanyak 101 buah adalah sbb : NO 1. 2. 3. 4. 5.

TAHUN 2005 2006 2007 2008 2009 Total

JUMLAH PERDA 7 perda 21 perda 20 perda 24 peda 29 perda 101 Perda

Dari Peraturan Derah yang dihasilkan selama tahun 2005-2009 ada beberapa Peraturan Daerah yang menonjol dan mendapat perhatian masyarakat maupun Pemerintah sendiri sebagai keberhasilan yang telah dicapai dalam bidang hukum melalui Peraturan daerah yaitu : a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Alur Ambang Barito di Provinsi Kalimantan Selatan Melihat Alur Ambang Barito sebagai urat Nadi dan gerbang utama perekonomian Kalimantan Selatan dan merupakan punjang kelancaran roda perekonomian sebagai wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis yang mempengaruhi semua aspek kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas manusia dan barang . sangat penting dan strategisnya Alur Ambang Barito yang menguasai hajat orang banyak perlu dijaga kedalaman alur guna melayani kelancaran dan keselamatan lalu lintas kapal perlu pengaturan pengelolaan Alur Ambang Barito tersebut melalui Peraturan Daerah. b. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Peraturan daerah ini merupakan penjabaran dari visi, Misi dan Program Gubernur hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005, serta menjadi pedoman bagia Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun rencana Kerja Pemerintah Deerah. c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan Upaya untuk melakukan perlindungan hutan atau lahan melalui mencegah dari bahaya kebakaran memelihara dan menjamin kelestarian lahan atau hutan merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat. d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan. Peraturan daerah ini adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengatur dan memelihara jalan yang ada di wilayah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi juga terciptanya stabilitas dan untuk keadilan dalam masyarakat dalam penggunaan jalantersebut.


172


e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaearan Minuman Beralkohol Peraturan Derah ini adalah upaya Pemerintah Daerah menjaga masyarakat Kalimantan Selatan yang dikenal dengan masyarakat religus sangat menolak terhadap keberadaan minuman beralkohol karena pada dasarnya minuman beralkohol bertentangan engan semua agama. Disamping dampak mengonsumsi minuman terhadap kesehatan mental tersebut mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesadaran dan kemampuan pengendalian diri sehingga dapat menimbulkan perilaku destruktif bahkan sering dilakukannya tindak pidana. f. Peratuaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan AlQuran di Kalimantan Selatan Peraturan Daerah ini merupakan hasil perwujudan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Selatan, melalui Peraturan Daerah ini ingin membardayakan masyarakat dalam hal peningkatan baca tulis Alquran bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, diharapkan Peraturan daerah ini akan menjadi dasar atau payung dari Peraturan daerah sejenis di Kabupaten/Kota. Disamping itu pula keberadaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dengan demikian terbentuknya peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dengan demikian terbentuknya peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa keepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tujuan utama dari pendidikan nasional di Indonesia g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Daereah Irigasi Riam Kanan Memberikan kerangka acuan dan landasan Yuridis dalam rangka pengaturan untuk mewujudkan tertib pengelolaan daerah irigasi Riam Kanan. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kalimnatan Selatan dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan daerah irigasi Riam Kanan yang wilayahnya meliputi lintas Kabupaten/Kota yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. h. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang RPJPD Tahun 2006 - 2025 Disusunnya RPJPD untuk priode 20 tahunan yaitu 2025 - 2025 merupakan penyelenggaraan perencanan Pembangunan Daerah dalam serta Pembangunan Nasional yang memuat Visi,Misi dan arah Pembanmgunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional. RPJP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005 – 2025 merupakan penjabaran RPJP Nasional dengan memperhatikan RTRW Nasional sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang membuat Visi, Misi dan Program Bupati/Walikota. Sedangkan produk hukum lainnya yang diproses Biro Hukum berupa Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur ada yang meruapakan pedoman


173


dilingkungan SKPD serta merupakan tindak lanjut atau merupakan aturan turunan. Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dari Tahun 2005 s/d 2009 adalah sebagai berikut : NO

JENIS PRODUK HUKUM

TAHUN

JUMLAH

I

PERATURAN GUBERNUR

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

40 61 75 74 99 530 606 678 612 737

II

KEPUTUSAN

. 2) Bagian Bantuan Hukum Semua Perkara di Pengadilan telah dapat diselesaikan baik perkara TUN maupun perkara perdata, dimana penyelesaian perkara tersebut dapat diselesaikan pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi di Makamah Agung Jakarta. Sedangkan untuk Sengketa Hukum (Penanganan Sengketa Hukum Di Luar Pengadilan ) telah dapat diselesaikan sesuai sebagaimana yang dimohonkan pengaduan (masyarakat).Dalam penangan sengketa hukum ini yang paling

menonjol

dalam

penyelesaian

mengenai

Pembebasan

Tanah

Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Selatan Kota Banjarmasin, dimana dalam pembebasan tersebut oleh masyarakat dikatakan bahwa ada tanah alkah/kuburan sehingga masyarakat keberatan untuk ganti rugi tanah tersebut, akan tetapi setelah adanya perundingan dan peninjauan kelokasi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah ternyata tanah tersebut tidak termasuk dalam pembebasan ganti rugi, sehingga pelaksanaan pembuatan jalan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dari hal tersebut di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat memahami dan mengerti. Penanganan/ Penyelesaian Hukum yang telah dilaksanakan oleh Biro Hukum, Setda Prov. Kalsel : a. Penanganan / penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan pada tahun 2008, di Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda. Prov. Kalsel sejumlah 28 Penyelesaian/Penanganan b. Penanganan / Penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan pada tahun 2009 di bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Prov. Kalsel sejumlah 14 penyelesaian/Penanganan.


174


c. Penanganan Perkara Tata Usaha Negara oleh Biro Hukum,Setda. Prov. Kalsel pada tahun 2006 sejumlah 10 perkara (1 Perkara sedang diproses di MA, 1 sedang diproses di PT dan 6 Perkara selesai) d. Penanganan Perkara oleh Biro Hukum,Setda. Prov. Kalsel pada tahun 2007 sejumlah 14 perkara (9 Perkara Tata Usaha Negara, 2 Perkara Perdata, 2 Yudicial Review dan 1 Perkara Pidana) e. Penanganan Perkara oleh Biro Hukum,Setda. Prov. Kalsel pada tahun 2008 sejumlah 9 Perkara (3 Perkara Tata Usaha Negara, 4 Perkara Perdata dan 2 judicial review) f. Penanganan perkara tahun 2009 sejumlah 7 perkara (2 perkara perdata inkracht, 1 perkara perdata diproses di PT Banjarmasin, 1 perkara TUN diproses di PT TUN Jakarta, 1 perkara perdata diproses di MA dan 2 perkara yudicial review di MA) g. Penanganan Kasus Penyidikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, serta Pimpinan/ Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota selama Tahun 2005 s/d September 2009 sejumlah 56 Kasus. 3) Bagian Evaluasi Hukum dan HAM Sesuai dengan tugas dan Fungsinya Bagian Evaluasi Hukum Dan HAM melakukan bermacam-macam kegiatan adalah sebagai berikut : a. Memperoleh Sertifikasi dari KPK RI, sebagai terbaik dalam Pelaksanaan Kerjasama dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi tanggal 12 April 2007 b. Memperoleh Piagam Penghargaan dari KPK RI atas peran aktif dalam rangka Kerja Sama di Bidang Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negaera, Gratifikasi dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi tanggal 12 April 2007 c. Mengadakan Sosialisasi Tehnis Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Gratifikasi pada Kabupaten/Kota 2005 s/d 2008 d. Mengadakan Sosialiasi Tehnis Pengisian LHKPN, Gratifikasi Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. 2005 s/d 2008 e. Pemuktahiran Data Wajib Lapor LHKPN pada Dinas, Badan, Rumah Sakit, Sekretaris KPU, Sekretaris DPRD, Kantor, Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota se Kalsel tahun 2009 f. Mendistribusikan Formulir LHKPN pada Dinas, Badan, Rumah Sakit, Sekretaris KUP, Sekretaris DPRD , Kantor, Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota Se Kalsel. 2005 s/d 2009 g. Pendatan Nama Kepala BKD, Inspektorat se Kalimantan Selatan tahun 2009 h. Pendataan Daftar Nama Pejabat/Komisaris BUMD pada Provinsi dan Kab/Kota se Kalsel. tahun 2009 i. Pendataan Daftar Isian Pslaksanaan Anggaran (DIPA), Nama Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kaluimantan Selatan. tahun 2009 Realisasi evaluasi / klarifikasi raperda kabupaten/kota Se kalimantan selatan Tahun 2005 – 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 NO 1. 2. 3. 4. 5.

TAHUN

YANG MASUK

EVALUASI PAJAK/RETRIBUSI

KLARIFIKASI

JUMLAH SELURUHNYA

2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

146 162 103 78 183 672

62 69 46 25 104 306

84 93 57 53 79 366

146 162 103 78 183 672


175


C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Inventarisasi dan penyebarluasan produk hukum belum optimal, karena terbatasnya biaya pengiriman. 2) Kualitas sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum belum optimal. 3) Kualitas aparatur pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum belum optimal, karena terbatasnya sarana dan prasarana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten/Kota, sehingga pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan. 4) Perumusan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah perlu dirumuskan dengan instansi terkait. 5) Kualitas sumber daya aparatur penyusun/pembuatan peraturan perundangundangan belum optimal dan kuantitasnya masih sedikit. 6) Pemahaman sumber daya manusia aparatur bidang hukum persepsinya belum searah dan kualitas sumber daya manusianya belum optimal. 7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan kualitas dan kuantitasnya sangat minim, serta penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah belum optimal. 8) Adanya Peraturan Daerah Provinsi yang sudah lebih dari 5 tahun dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini. 9) Penanganan/penyelesaian perkara di Pengadilan memakan waktu yang lama dan belum optimal. 10) Data penanganan/penyelesaian perkara di Kabupaten/Kota belum tersedia secara optimal. 11) Penanganan perkara dalam proses persidangan di tingkat Peradilan Umum dan Peradilan

Tata

Usaha

Negara

pada

tingkat

banding/kasasi

proses

penyelesaiannya cukup lama. 12) Inventarisasi data pelanggaran Hak Asasi Manusia atas kebijakan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan masih belum optimal. 13) Belum tersedianya secara maksimal data pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. 14) Sebagian besar aparatur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum memahami tentang Hak Asasi Manusia.


176


Solusi 1) Penyebarluasan himpunan produk hukum dengan menentukan skala prioritas. 2) Berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 3) Pemerintah

Kabupaten/Kota

perlu

menyediakan

dana

secara

berkesinambungan untuk menunjang kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 4) Perlu pengkajian yang lebih mendalam dalam merumuskan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah, sehingga dalam hal ini masih perlu dilaksanakan bimbingan teknis. 5) Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun. 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan melaksanakan/mengikutsertakan dalam kegiatan sejenis bimbingan teknis/ pendidikan dan pelatihan, dan mengusulkan pengangkatan penyidik baru. 7) Meningkatkan penerapan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah. 8) Menginventarisasi dan mengevaluasi Peraturan Daerah Provinsi yang sudah lebih 5 tahun dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini. 9) Mengoptimalkan pengumpulan data perkara. 10) Peningkatan sumber daya manusia sebagai kuasa hukum dan mengalokasikan dana untuk proses penyelesaian perkara-perkara di tingkat banding/kasasi dalam rangka monitoring. 11) Perlu koordinasi yang baik dari Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dalam menginventarisasi data pelanggaran Hak Asasi Manusia. 12) Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi Hak Asasi Manusia.

3. Biro Organisasi A. Program dan Kegiatan Program Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut : Tahun 2005 1) Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 2) Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 3) Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 4) Bimbingan Teknis Analisis Jabatan Tingkat Dasar. 5) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

177


6) Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2006 1) Penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi kalimantan Selatan (Pembentukan Satpol PP) 2) Pengkajian Penataan kelembagaan Perangkat Daerah 3) Rapat Koordinasi Regional Bidang Organisasi dan Kepegawaian 4) Rapat Koordinasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan 5) Monitoring Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan 6) Penyusunan Informasi Jabatan, Fungsional, Penyusunan Kamus Jabatan 7) Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dalam penyusunan standar kompetensi jabatan PNS 8) Penyusunan Standar Kompetensi Jabtan Struktural PNS 9) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 10) Kompetensi Peningkatan Pelayanan Publik Antar Daerah 11) Penyusunan Tata Naskah Dinas 12) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 1) Program Penyempurnaan Peta Jabatan a. Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan sasaran tersusunnya uraian jabatan dalam bentuk informasi jabatan meliputi tersediannya inventarisasi jabatan, penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai/formasi, syarat jabatan dan penempatan jabatan, penyusunan sistem karir pegawai dalam jabatan b. Penyusunan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan sasaran pengadministrasi jabatan fungsonal serta peningkatan pengembangan jabatan fungsional c. Peningkatan tenaga analis dengan penyediaan tenaga analis yang profesional dalam melaksanakan analisis jabatan dalam penyusunan Analisis Jabatan melalui bimbingan teknis analisis jabatan d. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS di lingkungan Pemerintah Setda dan Set.DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan sasaran sebagai informasi yang digunakan untuk menilai kompetensi pejabat struktural dalam rangka meningkatkan kinerja PNS e. Penyusunan Kamus Jabatan dengan sasaran sebagai informasi administrasi kepegawaian dalam kegiatan rekrutmen seleksi dan penempatan f. Penyusunan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan g. Penyusunan Informasi Jabatan Kantor Penghubung di Jakarta 2) Penyempurnaan Prosedur dan Tatalaksana a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan sarana bagi instansi pemerintah sebagai sarana pertanggungjawaban dari unit yang paling rendah ke unit kerja lebih tinggi b. Pelaksanaan Kompetensi Peningkatan Pelayanan Publik antar Daerah dengan sasaran meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat c. Melaksanakan Penilaian Unit Kerja Pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi KalSel d. Melaksanakan Sosialisasi Tata Naskah Dinas dengan sasaran dapat memahami tentang tata naskah dinas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

178


e. Melaksanakan Standarisasi Sarana dan Prasarana pendukung aparatur dengan pemerintah Kabupaten/Kota f. Melaksanakan Pola Hubungan Kerja Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota g. Melaksanakan Bintek Pelayanan Prima h. Melaksanakan Orientasi Budaya Kerja i. Melaksanakan Forkompanda di lingkungan pemerintah Provinbsi Kalsel 3) Penyempurnaan Kelembagaan melalui Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah a. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pembentukan 4 unit kerja) b. Rapat Koordinasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan c. Monitoring Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan d. Asistensi dan Evaluasi Perda Kelembagaan Kabupaten/.Kota e. Penyusunan Profil Kelembagaan f. Pengkajian Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu g. Melaksanakan Sosialisasi PP 41 Tahun 2007 h. Penyusunan Uraian Tugas untuk 3 Unit Kerja Tahun 2008 1) Program Penyempurnaan Peta Jabatan a. Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dengan sasaran tersusunnya uraian jabatan dalam bentuk informasi jabatan meliputi : tersedianya inventarisasi jabatan , penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai / formasi, syarat jabatan dan penempatan jabatan. penyusunan system karir pegawai dalam jabatan. b. Penyusunan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dengan sasaran pengadministasian jabatan fungsional serta peningkatan pengembangan jabatan fungsional c. Peningkatan tenaga analis dengan Penyediaan Tenaga Analis yang profesional dalam melaksanakan analisis jabatan dalam penyusunan Analisis jabatan melalui bimbingan teknis analisis jabatan. d. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dengan sasaran sbg informasi yg digunakan untuk menilai kompetensi pejabat struktural dalam rangka meningkatkan kinerja PNS e. Peningkatan tenaga Analis dengan penyediaan tenaga analis yang mampu menyusun analisis beban kerja 2) Penyempurnaan Prosedur dan Tatalaksana a. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan merupakan sarana bagi instansi pemerintah sebagai sarana pertangung jawaban dari unit yang paling rendah ke unit kerja yang lebih tinggi b. Penyusunan Standarisasi Pengkodean naskah Dinas dengan sasaran dapat memahami tentang pengkodeaan naskah dinas c. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) d. Melaksanakan Orentasi Budaya Kerja e. Melaksanakan Bintek Pelayanan Publik f. Pembuatan KTP tersedianya Alat Cetak KTP di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan g. Melaksanakan Bulan Gerakan Disiplin Mandiri h. Peningkatan Kapasitas pelayanan perpustakaan Setda Prov. Kalsel 3) Penyempurnaan Kelembagaan melalui Penataan kelembagaan Perangkat Daerah : LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

179


a. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan sesuai PP 41 Tahun 2007 b. Rapat Koordinasi Penataan Kelembagaan Kab/ Kota se Kalsel c. Monitoring dan Evaluasi kelembagaan Kabupaten / Kota se Kal Sel d. Fasilitasi dan Asistensi Kelembagaan Kabupten / Kota e. Pengolahan data Informasi Renja Lakip Biro,layanan administrasi kepegawaian dengan sasaran peningkatan layanan administrasi dan kepegawaian Biro Tahun 2009 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sub Program melalui Penataan Kelembagaan a. Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan b. Rapat Koordinasi Penataan Kembali Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/ Kota se Kalsel c. Penataan kelembagaan sesuai amanat Undang-undang dengan sasaran SOTK OPD Pelaksanaan Amanat Undang-Undang d. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota Sub Program Penataan Sistem Ketatalaksanaan a. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan merupakan sarana bagi instansi pemerintah sebagai sarana pertangung jawaban dari unit yang paling rendah ke unit kerja yang lebih tinggi b. Pelaksanaan Penilaian Unit Kerja Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan sasaran meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Kabupaten/Kota c. Penyusunan Standarisasi Pakaian Dinas dengan sasaran Peraturan Gubernur tentang Pedoman tentang Pakaian Dinas d. Pengembangan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) e. Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan pemerintah Provinsi KalSel 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur a. Pembuatan Kartu Tanda Pengenal untuk staf b. Pembuatan Kartu Tanda Pengenal untuk pejabat struktural dan fungsional 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sub Program Pembinaan Pemberdayaan Aparatur a. Pelaksanaan Bulan Gerakan Disiplin Mandiri (GDM) dengan sasaran meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan Gerakan Moral dalam menanamkan Tri Budaya yaitu Budaya Kerja, Budaya Tertib dan Budaya bersih di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan b. Fasilitasi Kegiatan Coffee Morning di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan c. Bintek Peningkatan Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan d. Pengelolaan Administrasi dan Data Kepegawaian Sekretariat Daerah bertujuan meningkatkan pelayanan admistrasi dan terciptanya dabase kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sub Program Penataan Jabatan a. Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dengan sasaran tercapainya rasio jumlah formasi Jafung dengan non struktural. b. Penyusunan Informasi Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dengan sasaran sebagai informasi yang digunakan untuk menilai kompetensi pejabat struktural dalam rangka meningkatkan Kinerja PNS LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

180


c. Penyusunan Informasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dengan sasaran Informasi Jabatan pada Instansi/Unit Kerja. d. Penyusunan Analisis Beban Kerja dengan sasaran Informas beban kerja pada instansi/unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan e. Bintek Analisis Jabatan Tingkat Dasar dengan sasaran Peningkatan tenaga Analis dengan penyediaan tenaga analis yang mampu menyusun analisis beban kerja . B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun realisasi dari program dan kegiatan Biro Organisasi selama tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut : 1) Bagian Kelembagaan (Penyempurnaan Kelembagaan) a. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah menghasilkan 3 Raperda OPD yaitu - Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan - Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan - Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Selatan b. Rapat Koordinasi Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/kota se Kalimantan Selatan Tahun 2007 menghasilkan antisipasi ke depan terhadap penataan Kelembagaan perangkat Daerah dengan akan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. c. Monitoring Kelembagaan Kabupaten/Kota menghasilkan terfasilitasinya penataan kelembagaan perangkat Daerah Kabupaten/Kota baik rancangan Raperda, rancangan Tupoksi, rancangan Uraian tugas. d. Pengkajian Lapangan ke Cimahi Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/Kota dengan berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 menghasilkan terfasilitasinya Pembentukan lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. e. Asistensi dan Evaluasi Peraturan Daerah kelembagaan kabupaten/kota dengan memberikan fasilitasi bimbingan dan pedoman acuan penataan kelembagaan Kabupaten/Kota dengan sasaran efektifitas peningkatan kelancaran organisasi. f. Telah melaksanakan kunjungan ke Sumatera Utara dalam rangka Pembentukan kelembagaan Provinsi dengan memperoleh informasi referensi serta dokumentasi PP dengan sasaran akhir tersusunnya Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah. g. Telah disusun Uraian Tugas kelembagaan Perangkat Daerah 3 unit kerja yaitu Satpol PP, Bakorluh dan Badan Ketahanan Pangan h. Telah dilakukan sosialisasi PP Nomor 41 Tahun 2007 dengan melakukan penyesuaian lembaga daerah sebagai acuan Undang-Undang 32 Tahun 2004 upaya persiapan implementasi Peraturan Pemerintah tersebut dengan kesatuan persepsi mengenai penerapan penataan perangkat daerah sehingga OPD dapat disusun secara efisien, efektif dan proforsional sepadan dengan kewenangan. 2) Bagian Analisis Jabatan ( Penyempurnaan Struktur/Peta Jabatan) a. Bimbingan teknis Analisis jabatan dalam mencapai 100 % manfaat memberikan pembekalan sebagai anggota Tim Analisis Jabatan yang ada di masing-masing Unit Kerja, kepada peserta 50 orang dinyatakan berhasil LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

181


b.

c.

d.

e.

dalam mengikuti Bimbingan teknis Analisis Jabatan dengan mendapatkan sertifikat sebagai seorang analis jabatan. Para analis jabatan ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah kabupaten/Kota untuk melakukan analisis jabatan dalam rangka penyusunan informasi jabatan. Perumusan dan penyediaan 15 buku informasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pedoman pelaksanaan tugas pejabat struktural dan non struktural dengan manfaat : - untuk pengawasan dan penilaian kinerja PNS berdasarkan job deseription. - dengan adanya analisis jabatan dapat melaksanakan pengkajian secara analisis terhadap berbagai jabatan untuk mendapatkan informasi jabatan yang selanjutnya menyusun suatu uraian jabatan. - Informasi jabatan dan kamus jabatan yang didapat dari penyelenggaraan analisis jabatan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan perbaikan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan dengan menggunakan berbagai teknik manajemen adapun 15 informasi jabatan yaitu UPT Balai Inseminasi Buatan, UPT Balai Benih Ikan, UPT Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan, UPT Laboratorium Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria, Panti Sosial Anak Budi Mulya, Panti Sosial Karya Wanita Melati, Panti Sosial Tresna Weda Budi Sejahtera, UPPD Banjarbaru, UPPD Martapura, UPPD Kandangan, Balai Latihan Koperasi, Panti Pajar Harapan, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Hiperkes. Penyusunan Formasi jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menampung dan meningkatkan produktifitas sumberdaya aparatur lebih profesional sebagai akibat penggabunganpenggabungan unit kerja. Penyediaan 8 buku jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai informasi administrasi kepegawaian dalam pengelolaan PNS yaitu Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Kehutanan Penyediaan 5 buku informasi Standar Kompetensi Jabatn Struktural PNS sebagai upaya Trasparansi dan Profesionalisme penempatan pejabat struktural dalam jabatan sesuai kompetensi dalam upaya meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas organisasi 5 informasi sebagai pedoman SKJS adalah : Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Dinas Peternakan, Dinas Kesejahteraan Sosial serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Perjalanan Tahun memperoleh tambahan dana dengan menyusun 5 Informasi SKJS Bagi Unit Kerja di Lingkungan Pem. Prop KalSel yaitu : Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Balitbangda dan Bapedalda

3) Bagian Tatalaksana (Penyempurnaan Prosuder dan Tata Kerja) a. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya sebagai sarana pertanggung jawaban dari unit yang paling rendah ke unit kerja yang lebih tinggi. b. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan manfaat sebagai bahan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah terhadap anggaran yang berbasis kinerja. c. Pelaksanaan Kompetensi Peningkatan Pelayanan Publik antar Daerah sebagai upaya peningkatan kwalitas pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk jasa maupun perizinan. Kompetensi peningkatan kwalitas pelayanaan publik antar Daerah Kabupaten / Kota merupakan salah satu LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

182


d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

faktor pendorong guna memotifasi dan meningkatkan kinerja unit pelayanan dengan terpilihnya 3 (tiga) Daerah terbaik dalam pelayanan publik yaitu Kota Banjarbaru, Kab. Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Melaksanakan Sosialisasi Tata Naskah Dinas upaya dalam meningkatkan pemahaman pegawai yang menangani tata usaha terhadap pedoman tata naskah dinas dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi di Lingkungan Pemerintah Derah Provinsi Kalimantan Selatan. Terlaksananya Orientasi Budaya Kerja bagi Pejabat yang menangani Bidang Kepegawaian dengan sarana akhir adalah meningkatnya disiplin dan budaya kerja Bagi Aparatur Instansi Pemerintah sangat ditentukan oleh kinerja aparatur. Karena sikap; perilaku dan pola pikir aparatur perlu disinergikan (mind set) melalui sosialisasi untuk pemahaman dan pendalaman Tri budaya (Budaya Kerja, Budaya tertib dan Budaya bersih) bagi Meningkatnya pemahaman atas nilai-nilai dasar Budaya Kerja dasar Budaya kerja yang meliputi ethos kerja aparatur dan tanggung jawab moral guna meningkatkan produktifitas dan kinerja pelayanan dan pada akhirnya meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan akuntabilitas tinggi. Terlaksananya Forkompanda bagi pejabat yang menangani pelayanan publik sehingga terciptanya pemahaman Aparatur terhadap peningkatan pelayanan publik. Terlaksananya Bintek pelayanan Prima bagi Aparatur yang menangani pelayanan kepada masyarakat dengan sarana akhir yaitu meningkatnya kualitas Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terlaksananya penilaian Unit pelayanan publik bagi unit kerja pelayanan publik se KalSel dengan hasil terpilihnya 3 (tiga) unit kerja pelayanan yang terbaik dalam memberikan pelayanan publik. Tersusunnya Standarisasi Saran dan Prasarana Pendukung bagi Aparatur pada semua Unit di Lingkungan Pem. Prop. KalSel dengan tersedianya buku standarisasi saran dan prasarana dengan sasaran dalam meningkatkan kelancaran proses pekerjaan, kelancaran hubungan kerja interen dan eksteren antar pejabat / pegawai, kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan, serta memudahkan pengamanan arsip dokumen. Tersusunnya pola Hubungan kerja Satuan kerja perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah propinsi Kalimantan Selatan dengan tersedianya buku pedoman pola hubungan kerja. Tersedia Kartu Tanda Pengenal bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pegawai Staf sebanyak 3.100 buah Pejabat Struktural dan Fungsional sebanyak 2.970 Buah

C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Sub Program Penataan Ketatalaksanaan 1) Untuk permasalahan program peningkatan kualitas pelayanan publik baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang perlu diterapkan adalah Standar Pelayanan Minimal, Indek Kepuasan Masyarakat dan Standard Operating Pocedure (SOP) bagi kegiatan-kegiatan yang rawan kemacetan dan rawan penyimpangan sehingga kinerja organisasi pemerintahan terutama dikaitkan dengan pelayanan publik lebih dapat dioptimalkan.pada tingkatan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

183


2) Implementasi Sistem AKIP dijajaran SKPD belum berjalan secara optimal hal ini mempengaruhi kwalitas pelaporan kinerja

SKPD sebagai alat yang strategis

dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah disamping kemampuan aparatur dalam penyusunan LAKIP tidak merata. 3) Tidak siapnya dinas terkait memberikan input terkait substansi tentang detail pakaian dinas sehingga dapat menghambat penetapan secara legalitas mengakibatkan pengkodefikasian peraturan tersebut menjadi tidak purna. 4) Indikator

Kinerja

Utama belum dimanfaatkan secara maksimal oleh SKPD

ketidak pahaman dalam pengukuran indikator kinerja utama terlebih upaya pengembangnya mempengaruhi capaian kinerja disamping minimnya data yang akurat untuk ditampilkan dalam laporan kinerja mempengaruhi kwalitas dan sasaran yang ingin disampaikan dalam laporan kinerja SKPD. 5) Pedoman tentang pengukuran dan pelaporan kinerja belum disusun yang telah diterbitkan adalah Peraturan Gubernur Nomor 060 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Sub Program Penataan Jabatan 1) Masih banyak diperlukan tenaga analisis yang terampil. 2) Belum optimalnya dalam pemanfaatan dan penempatan pegawai. 3) Besaran dan sebaran aparatur/PNS masih belum sesuai dengan besaran beban tugas organisasi.

Sub Program Pembinaan Pemberdayaan Aparatur 1) Acara Coffee Morning kadang ditiadakan, karena ada acara lain.

Solusi -

4. Biro Perekonomian A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Ekonomi selama tahun 2005-2009 Tahun 2005 1) Pembinaan & Pengembangan Sarana Daerah, Perbankan, BUMD 2) Pembinaan dan Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank 3) Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah 4) Pameran Abdi Persada Membangun 5) Bantuan untuk Dekranasda Peningkatan mutu hasil kerajinan 6) Peningkatan Promosi Daerah 7) Pembinaan dan Pengendalian Pelaporan Administrasi Pembangunan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

184


Tahun 2006 1) Pembinaan dan Pengembangan Sarana Usaha Ekonomi Daerah dengan sasaran terbina dan berkembangnya perekonomian daerah 2) Fasilitas Investasi dan Promosi Daerah dengan sasaran meningkatnya Investasi di Kalsel 3) Pemberdayaan Lembaga Kuangan Mikro & BUMD Kalsel dengan sasaran bantuan untuk BKK, LPUK se Kalsel 4) Pameran Abdi Persada Membangun dengan sasaran terlaksananya kegiatan pameran dan bantuan stand instansi 5) Dekranasda Prov. Kalsel dengan sasaran terbinanya para pengusaha dan pengrajin daerah 6) Pembinaan Peningkatan Produksi daerah dengan sasaran terbinanya pengembangan dan perbanyakan komoditi 7) Peningkatan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel dengan sasaran tersedianya data dan informasi guna menunjang ketahanan pangan daerah. 8) Peningkatan Prasarana Usaha Ekonomi Pedesan dengan sasaran terbantunya pembuatan dan rehab prasarana usaha di pedesaan sesuai kebutuhan. 9) Koordinasi & Sinkronisasi Kegiatan Perekonomian Daerah dengan sasaran tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi . 10) Pembinaan dan Pengendalian Pelaporan Administrasi Pembangunan dengan sasaran tersedianya laporan triwulan, laporan monitoring dan laporan pelaksanaan pembangunan. Tahun 2007 1) Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Usaha Daerah dengan sasaran terbina dan berkembangnya perekonomi an daerah 2) Fasilitas Investasi dan Promosi Daerah dengan sasaran meningkatnya Investasi di Kalsel 3) Pemberdayaan Lembaga Kuangan Mikro & BUMD Kalsel dengan sasaran bantuan untuk BKK, LPUK se Kalsel 4) Pameran Abdi Persada Membangun dengan sasaran terlaksananya kegiatan pameran dan bantuan stand instansi 5) Pembinaan Peningkatan Produksi daerah dengan sasaran terbinanya pengembangan dan perbanyakan komoditi 6) Peningkatan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel dengan sasaran tersedianya data dan informasi guna menunjang ketahanan pangan daerah. 7) Peningkatan Prasarana Usaha Ekonomi Pedesan dengan sasaran terbantunya pembuatan dan rehab prasarana usaha di pedesaan sesuai kebutuhan. 8) Koordinasi & Sinkronisasi Kegiatan Perekonomian Daerah dengan sasaran tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi 9) Pengendalian dan Pelaporan pelaksanaan Pembangunan dengan sasaran tersedianya laporan triwulan, laporan monitoring dan laporan pelaksanaan pembangunan 10) Penas Tani KTNA Kalimantan Selatan Tahun 2008 1) Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah dengan sasaran terbina dan berkembangnya perekonomian daerah 2) Fasilitas Investasi dan Promosi dengan sasaran meningkatnya Investasi di Kalsel 3) Pembuatan Buku dan CD Profile Lembaga Kuangan Mikro Kalsel dengan sasaran Terbinanya BPR, BKK, LPUK se Kalsel 4) Pameran Abdi Persada Membangun dengan sasaran terlaksananya kegiatan pameran dan bantuan stand instansi 5) Rekruitmen Badan Pengawas PD Bangun Banua, dengan sasaran terpilihnya Badan Pengawas PD Bangun Banua. 6) Koordinasi Prasarana Transportasi, dengan sasaran tersedianya data dan informasi dan terbinanya prasarana transportasi di Kalimantan Selatan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

185


7) Peningkatan Produksi daerah dengan sasaran terbinanya pengembangan dan perbanyakan komoditi 8) Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan Kalsel dengan sasaran tersedianya data dan informasi guna menunjang ketahanan pangan daerah. 9) Peningkatan Prasarana Usaha Ekonomi Perdesaan dengan sasaran terbantunya pembuatan dan rehab prasarana usaha di pedesaan sesuai kebutuhan. 10) Pembuatan Buku dan CD Potensi dan Peningkatan Produksi Daerah, dengan sasaran tersedianya data dan informasi mengenai potensi dan peningkatan produksi daerah bidang pertanian. 11) Koordinasi & Sinkronisasi Kegiatan Perekonomian Daerah dengan sasaran tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi 12) Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan sasaran tersedianya laporan triwulan, laporan monitoring dan laporan pelaksanaan pembangunan 13) Peningkatan Ketatausahaan dan Peningkatan Kinerja SDM, dengan sasaran terlaksananya pelayan prima kepegawaian pada Biro Perekonomian 14) Peningkatan Kinerja Perencanaan Program, dengan sasaran terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tahun 2009 1) Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengandalian pelaksanaan keputusan Kepala Daerah : a. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. b. Peningkatan ketatausahaan dan kinerja SDM c. Peningkatan kinerja perencanaan program. 2) Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi : a. Kegiatan fasilitasi investasi dan promosi. b. Kegiatan pemeran Abdi persada membangun. 3) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah Daerah : a. Peningkatan prasarana usaha ekonomi perdesaan. b. Peningkatan Produksi Daerah. c. Kegiatan koordinasi peningkatan ketahanan pangan d. Koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha Daerah. e. Koordinasi dan sinkoronisasi pelaksanaan kegiatan perekonomian. f. Koordinasi prasarana transportasi. g. Pembuatan buku dan CD profil lembaga keuangan mikro. h. Pembuatan buku dan CD potensi dan peningkatan produksi daerah. i. Pembuatan buku laporan produksi pangan dan analisa ketahanan pangan. j. Pembinaan Lembaga Perkreditan Kalsel.

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Biro Perekonomian Setda. Prov. Kalsel selama tahun 2005-2009 terlihat pada laporan progress report berikut : Bagian Produksi Daerah. Sejak tahun 2006 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalokasikan dana APBD untuk membantu Kelompok Tani melalui kegiatan Peningkatan Prasarana Usaha Ekonomi Perdesaan berupa bantuan keuangan untuk pembuatan jalan usaha tani dan jembatan, pembuatan saluran air serta pembuatan pintu air, yang selama ini belum tersentuh oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Bantuan ini terus bergulir dari tahun 2006 sampai tahun 2009 dengan rincian sebagaimana tabel berikut : LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

186


No

Tahun

Jumlah Poktan

Jumlah bantuan

Lokasi Kab/Kota

1

2006

9 Poktan

Rp. 800.000.000,-

HST,HSU, Tapin, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Banjar, Banjarbaru

2

2007

12 Poktan

Rp. 800.000.000,-

HSU, Tabalong, Tanah Laut, Kotabaru, Balangan, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala

3

2008

13 Poktan

Rp. 800.000.000,-

4

2009

7 Poktan

Rp. 790.000.000,-

HSS, HST, HSU, Balangan, Tapin, Tanah Bumbu, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala HSS,HST,HSU,Balangan,Kotabaru,Batola, Banjar.

Dalam rangka mendukung Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, mengatasi keterbatasan tenaga kerja dan percepatan pengolahan tanah dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dalam meningkatkan pengolahan hasil pertanian serta pengembangan teknologi dalam mendukung peningkatan produksi dan pendapatan petani maka Bapak Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada Kelompok Tani untuk pembelian Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dengan rincian sebagaimana table dibawah ini : No

Tahun

1

2007

Jumlah Kel. Tani 14

2

2008

14

3

2009

15

Jumlah Bantuan (Rp) untuk pembelian Alsintan 225.000.000,hand tractor rotary 10 unit, Bajak 4 unit 410.000.000,hand tractor rotary 6 unit, bajak 9 unit dan power threser 5 unit 294.500.000.Hand trctor 9 unit HT bajak 4 unit HT rotary 2 unit Power threser 3 unit

Lokasi Kab/Kota Barito Kuala dan Banjar Kotabaru, Banjar, Tanah Laut

HSS Kotabaru

Ket. Sharing dana Pemkab 50 % Pemprov. 50 % -

- Sharing dana Pemkab HSS. 50 %

Bagian Sarana Perekonomian Daerah. 1) Sampai dengan periode Desember 2008 pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah merealisasikan penyertaan modal kepada beberapa Perusahaan Daerah melalui suatu PERDA Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu : a. b. c. d.

PD. Bank BPD Kalsel sebesar Rp. 87.136.466.034,PD. Bangun Banua sebesar Rp. 16.300.000.000,PD. BPR se Kalsel sebesar Rp. 2.646.563.144,PD. BPR baru di 5 (lima) kabupaten (Balangan, Batola, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru) sebesar Rp. 1.750.000.000,e. PDAM Bandarmasih sebesar Rp. 45.460.000.000,f. PDAM Intan Banjar sebesar Rp. 20.000.000.000,g. PDAM Kabupaten Tapin sebesar Rp. 4.500.000.000,h. PDAM Kabupaten Tapin sebesar Rp. 4.500.000.000,i. PDAM Kabupaten HST sebesar Rp. 4.500.000.000,j. PDAM Kabupaten HSU sebesar Rp. 2.000.000.000,k. PDAM Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 2.000.000.000,l. PDAM Kabupaten Kotabaru sebesar Rp. 4.500.000.000,m. PDAM Kabupaten Balangan sebesar Rp. 4.500.000.000,LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

187


n. o. p. q.

PDAM Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 4.500.000.000,PDAM Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 2.000.000.000,PDAM Kabupaten HSS sebesar Rp. 4.500.000.000,PDAM Kabupaten Batola sebesar Rp. 2.000.000.000,-

2) Tahun 2009 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan merealisasikan kembali penyertaan modal kepada : a. b. c. d. e.

PD. BPR se Kalsel sebesar 1 Milyar untuk 18 PD. BPR PDAM Intan Banjar sebesar Rp. 6 Milyar Bank BPD Kalsel sebesar Rp. 21 Milyar, PT.Asuransi bangun Askrida sebesar Rp.110.000.000,PDAM Kab.HSU,Balangan, Tabalong, Pelaihari,Kotabaru sebesar Rp.12,5 Milyar (masing-masing @ Rp.2,5M)

3) Mulai awal tahun 2009 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima kontribusi

bagi

PAD

dari

beropeasionalnya

PT.

AMBANG

BARITO

NUSAPERSADA yang bergerak di bidang jasa Pengelolaan Alur Ambang Barito dan sampai dengan periode Januari s.d Mei 2009 kontribusi yang diterima sebesar Rp.3.592.386.021,70. 4) Mulai Awal 2009 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan Bantuan Keuangan kepada Lembaga Pengembangan UMKM Kalimantan Selatan berupa Hibah sebesar Rp. 99.926.300,- yang digunakan untuk mendukung program pembinaan, pengembangan dan mendorong kemandirian UMKM. 5) Pemberlakuan Perda Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan. 6) Bapak

Gubernur

Kalimantan

Selatan

telah

menerima

Tanda

Kehormatan/Penghargaan berupa Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM dari Bapak Presiden RI untuk tahun 2009. 7) Telah diberikan bantuan berupa penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Gubernur ) kepada Koperasi dan UKM di Kalsel , yaitu : a. Tahun 2006 sebesar Rp.1 M untuk 10 Koperasi. b. Tahun 2008 sebesar Rp.4,750 M untuk 29 Koperasi. c. Tahun 2009 sebesar Rp. 10 M untuk 49 Koperasi.

C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut : 1) Keterlambatan diterima DPA-SKPD sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tertunda pelaksanaannya.


188


2) Adanya perubahan SOTK, sehingga penunjukan PPTK, Bendaharawan terlambat ditetapkan. 3) Permohonan kegiatan dari Lembaga/Ormas/KelompokTani yang masuk tidak sebanding dengan dana yang tersedia. 4) Kegiatan promosi diluar daerah baik dalam negeri maupun luar negeri hanya sebagian kecil dapat diikuti mengingat keterbatasan dana. 5) Monev terkendala dengan peralatan transportasi karena mobilitas penunjang untuk operasional kelapangan belum tersedia sehingga jadwal yang telah ditetapkan tertunda pelaksanaanya.

Solusi Untuk mengatasi permasalahan yang diahadapi dalam pelaksanaan kegiatan dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan

pada Biro Perekonomian Setda Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2009 antara lain sebagai berikut : 1) Penyelesaian RKA dapat lebih awal sehingga rencana dan jadwal kegiatan yang telah

disusun dapat terlaksana tepat waktu.

2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar kegiatan yang telah terjadwal dapat terlaksana. 3) Melakukan seleksi terhadap permohonan bantuan kegiatan dari Lembaga /Ormas/Kelompok Tani dengan mempertimbangkan penyebaran kegiatan dari masing masing daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. 4) Perlu peningkatan alokasi dana untuk promosi/pameran dengan memperhatikan dan efektivitas event-event yang dapat memacu pemasran produk-produk daerah dan investasi daerah dimasa yang akan datang. 5) Menyediakan sarana penujang mobilitas operasional untuk petugas kelapangan.

5. Biro Kesejahteraan Rakyat A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diselenggarakan : 1) Peningkatan pelayanan kehidupan beragama dan pendidikan keagamaan. 2) Pembinaan

lembaga

sosial

keagamaan

dan

pengembangan

potensi

kesejahteraan sosial. 3) Pemberdayaan kelembagaan dalam perlindungan anak dan perempuan. 4) Pemberdayaan kelembagaan dalam penanggulangan penderita HIV/AIDS dan NAPZA. 5) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan wabah penyakit menular dan KLB melalui peningkatan Posyandu dan UKS. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

189


6) Peningkatan pembinaan dan bantuan pendidikan Perguruan Tinggi, kegiatan kepemudaan, olahraga, kesenian dan kebudayaan.

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan selama tahun 2005-2009 Tahun 2005 1) Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kehidupan Beragama Terealisasi bantuan untuk sarana dan prasarana Masjid /Rumah Ibadah : 243 buah Pondok Pesantren. : 38 buah Kegiatan Keagamaan : 97 buah Kegiatan Urusan Haji : 10 buah Lembaga Keagamaan : 40 buah Sosial Keagamaan : 41 buah Ormas Keagamaan : 50 buah Madrasah : 36 buah TPA : 19 buah 2) Kegiatan Pembinanaan Kehidupan Beragama Anggaran yang tersedia untuk menunjang Kegiatan Pembinaan Umat Beragama Tahun 2005 sebesar Rp.50.000.000,3) Kegiatan Kesejahteraan Rakyat a. Terbantunya pembangunan pemukiman bagi masyarakat tertinggal di Kab. HSS sebanyak 20 buah dan Kab. HST 20 Buah. b. Terbantunya pembangunan Rumah/Balai Adat di Kab. Balangan sebanyak 5 buah, Kab.Tabalong 6 buah dan Kab.Kotabaru 4 buah c. Terbantunya pembangunan Gedung pertemuan di Desa tertinggal di Kab. Tabalong sebanyak 6 buah. d. Terbantunya pembangunan Jembatan desa tertinggal di Kab. HSU sebanyak 4 buah, Kab. Tabalong 1 buah dan Kab. Batola 1 buah. e. Terbantunya pembangunan Jaringan Listrik Desa di Kec. Sungai Pinang Kab.Banjar sebanyak 1 buah. f. Terbantunya pembangunan Sarana Air Bersih di Kab.Tapin sebanyak 2 buah, dan Kab. HSU 6 buah. g. Terbantunya pembangunan Jamban keluarga sebanyak 50 buah bagi masyarakat tertinggal di Kab. HSU. h. Terbantunya rehabilitasi Balai Adat di Kab. Tapin sebanyak sebanyak 7 Buah, Kab.HST 30, Kab. Balangan 16 buah, dan Kab.Tanah Bumbu 1 buah. i. Terbantunya rehabilitasi pemukiman penduduk miskin/tertinggal di Kab HSS sebanyak 20 buah. j. Terbantunya Mesin Listrik (Genzet) di Kab. HSS sebanyak 5 buah, Kab. HSU 2 buah, dan Kab. Balangan 4 buah. k. Terbantunya Mesin Listrik (Genzet) dan Seperangkat TV+ Parabola di Kab. Tapin sebanyak 5 buah, Kab. HSS 1 buah, Kab. HST 10 buah dan Kab. Tanah Bumbu 1 buah. l. Terbantunya beberapa kegiatan sosial bagi masyarakat tertinggal di 81 Desa Kab. Balangan. m. Terbantunya Atap Seng sebanyak 100 lembar untuk Balai Adat Desa Ulang Kec. Loksado Kab. HSS. n. Terbantunya fasilitas Meja dan Kursi 50 buah untuk penunjang Balai adat di Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu. 4) Kegiatan Pendidikan, Kebudayaan Dan Pemuda a. Pembinaan Perguruan Tinggi. Bantuan rutin kepada Perguruan Tinggi Negeri : - UNLAM Banjarmasin Rp. 250.000.000,-, IAIN Antasari Banjarmasin Rp. 200.000.000,LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

190


5)

6)

7)

8)

- Bantuan kepada UT, Politeknik Negeri Banjarmasin, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) sebanyak 34 buah masing-masing @ Rp.20.000.000,-= Rp. 680.000.000,- Bantuan untuk Penelitian kepada Dosen PTN dan PTS yang menempuh program Pascasarjana S2 dan S3 sebanyak 100 orang @ Rp.2.000.000,= Rp200.000.000,- Bantuan rutin kepada Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan di Pulau Jawa dan Makassar sebanyak 13 buah Diberikan setiap tiga bulan sekali, Setiap Asrama adalah Rp.200.000/bulan ditambah biaya Kirim = Rp.32.000.000,- Bantuan untuk penelitian kepada Para Non dosen yang menempuh program S2 dan S3 dan kegiatan - lainnya = Rp. 200.000.000,- Bantuan untuk Asrama Kalimantan di Mesir = Rp. 50.000.000,- Bantuan yang diarahkan Pimpinan = Rp.88.000.000,- Jumlah = Rp.1.700.000.000,b. Bantuan Untuk Dana Pendamping Proyek Due Like Unlam Rp. 280.000.000,TPSDP Unlam Rp. 951.348.000,Hibah DIP Unlam Rp. 340.000.000,Sharing Fakultas MIPA Unlam Rp. 340.000.000,Hibah Kompetisi A-1 dan A-2 Rp. 37.500.000,Jumlah Rp.1.911.348.000,c. Bantuan Untuk Penyelenggaraan Fakultas Kedokteran Unlam Banjarmasin Sebesar Rp. 400.000.000,d. Bantuan Kepada SPP Tapin Rp. 200.000.000,e. Bantuan Pembangunan Wisma PGRI KAL SEL Rp.1.500.000.000,Kegiatan Pembinaan Kebudayaan a. Bantuan Peningkatan dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp.345.000.000,b. Memberikan bantuan kepada 6 Cabang Kesenian dan gebyar Pesona Sasirangan Kerajinan Seni Budaya KalSel sebesar Rp. 600.000.000,Kegiatan Pembinaan Olahraga a. Terlaksana dan terbantunya program kerja Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kalimantan Selatan dalam rangka kegiatan pembinaan cabang – cabang olahraga untuk peningkatan prestasi olahraga Kalimantan Selatan. b. Terlaksananya /terbantunya tingkat kesegaran jasmani masyarakat Kalimantan Selatan dalam berbagai kelompok usia dan kekhususan kondisi malalui pembinaan kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, pelajar , mahasiswa dan kelompok masyarakat pencinta olahraga lainnya. Kegiatan Pembinaan Kepemudaan & Pramuka a. Terbantunya program kerja kepada organisasi – organisasi kepemudaan baik yang tergabung didalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI ) Kalimantan Selatan maupun yang tidak tergabung, Organisasi Masyarakat (ORMAS), Lembaga Swadaya Masyarakat b. (LSM), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi profesi lainnya Kegiatan Penunjang Penanggulangan HIV/AIDS, NAPZA, PMI, Pendukung Posyandu, UKS, KLB a. Terbantunya / terealisasinya kegiatan PMI Kalimantan Selatan. b. Terbantunya / terealisasinya kegiatan Badan Narkotika Propinsi di Kalimantan Selatan. c. Terbantunya / terealisasinya kegiatan penyuluhan dan pencegahan HIV/AIDS yang dilaksanakan Ormas. LSM dll.


191


d. Terbantunya/terealisasinya kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Taman Kanak-kanak/RA, Sekolah Dasar/MI, SMP/Mts, SMA/Man. di Kalimantan Selatan. Tahun 2006 Berdasarkan DASK tahun 2006 maka pagu yang diberikan untuk Biro Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

baik melalui

Dana APBD Murni maupun APBD-P berjumlah Rp.26.244.430.000,-.

Adapun

realisasinya sampai 10 Januari 2007 sebesar Rp.26.101.150.000,- ( 99,45 % ).. -

Mengenai program kerja yang dilaksanakan adalah : Peningkatan pelayanan kehidupan beragama Pembinaan Lembaga sosial keagamaan, dan Pengembangan potensi kesejahteraan sosial. Pemberdayaan kelembagaan dalam perlindungan anak dan perempuan. Pemberdayaan kelembagaan dalam penanggulangan penderita HIV/AIDS dan NAPZA dan Narkoba. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan wabah penyakit menular dan KLB melalui peningkatan Posyandu dan UKS. Peningkatan pembinaan dan bantuan pendidikan Perguruan Tinggi, kegiatan kepemudaan, olahraga, kesenian dan kebudayaan.

Tahun 2007 Ringkasan: Alokasi Dana dan Realisasinya pada Biro Kesra TA 2007 NO I

II

III

BAGIAN/KEGIATAN

ALOKASI DANA

REALISASI

KEAGAMAAN 1. Pengembangan Kehidupan Beragama 11.189.324.000 11.189.324.000 2. Kerukunan Beragama 250.000.000 250.000.000 KESRA 1. Bantuan Ormas/LSM Peduli Perempuan 840.000.000 840.000.000 dan Anak 2. Bantuan Kesejahteraan Masyarakat dan 2.650.000.000 2.650.000.000 Orsos 3. Bantuan Penanggulangan HIV/ AIDS, 1.625.000.000 1.600.000.000 Narkoba, UKS dan KLB 4. Bantuan Masyarakat Tertinggal 1.625.000.000 1.332.817.100 PENDIDIKAN 1. Pembinaan PT 7.544.000.000 7.326.724.000 1.757.000.000 1.757.000.000 2. Kebudayaan 3. Pemuda dan Pramuka 1.220.000.000 1.220.000.000 4. Olahraga 13.419.849.000 13.169.849.000 JUMLAH

42.080.173.000 41.335.714.100

KET % 100,00 100,00 100,00 100,00 98,46 82,02 96,50 100,00 100,00 98,00 98,21

Tahun 2008 Realisasi Kegiatan Biro Kesra TA 2008 NO I

II

BAGIAN/KEGIATAN

ALOKASI DANA

REALISASI

KEAGAMAAN 1. Pengembangan Kehidupan Beragama 15.750.000.000 15.749.300.000 2. Kerukunan Beragama 750.000.000 550.000.000 KESRA 1. Bantuan Ormas/LSM Peduli Perempuan 1.000.000.000 1.000.000.000 dan Anak 2. Bantuan Kesejahteraan Masyarakat dan 4.500.000.000 4.500.000.000 Orsos 3. Bantuan Penanggulangan HIV/AIDS, 1.250.000.000 1.250.000.000


KET %

99,99 70,00 100,00 100,00 100,00

192


NO

III

IV V

BAGIAN/KEGIATAN Narkoba, UKS dan KLB 4. Bantuan Masyarakat Tertinggal 5. UKS PENDIDIKAN 1. Pembinaan PT 2. Kebudayaan 3. Pemuda dan Pramuka 4. Olahraga BANTUAN SOSIAL HIBAH 1. KORPRI 2. KNPI Jumlah

ALOKASI DANA

REALISASI

KET %

1.000.000.000 100.000.000

100,00 100,00

10.263.709.000 10.239.771.500 1.125.000.000 1.075.000.000 850.000.000 850.000.000 15.385.977.000 15.385.977.000 22.000.000.000 21.772.800.000

95,30 86,00 100,00 100,00 98,90

150.000.000 150.000.000 60.000.000 60.000.000 74.184.686.000 73.657.248.500

100,00 100,00 99,30

1.000.000.000 100.000.000

Tahun 2009 Realisasi Kegiatan Biro Kesra TA 2008 NO 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

ALOKASI REALISASI DANA Bantuan Sarana/Prasarana Rumah Ibadah dan 23.500.000.000 23.171.000.000 Kegiatan Keagamaan Pondok Pesantren, TPA dan yang sejenisnya 6.500.000.000 6.500.000.000 Bantuan untuk Peningkatan Kerukunan Umat 350.000.000 350.000.000 Beragama Bantuan Sosial Kemasyarakatan 22.000.000.000 22.000.000.000 Bantuan Untuk Masyarakat Tertinggal & 3.000.000.000 3.000.000.000 Terpencil Bantuan Untuk Masyarakat dan Organisasi 5.000.000.000 5.000.000.000 Sosial Bantuan Pembinaan & Pengembangan Usaha 250.000.000 250.000.000 Kesehatan Sekolah (UKS) Bantuan Penunjang Penanggulangan 2.000.000.000 1.926.900.000 HIV/AIDS, NAPZA, PMI Serta Pendukung Posyandu Kegiatan Bantuan Untuk Ormas dan LSM 1.500.000.000 1.500.000.000 Peduli Perempuan dan Peduli Anak Bantuan Pembinaan Pendidikan 23.644.000.000 21.529.485.250 Bantuan Pembinaan Kepemudaan & Pramuka 2.250.000.000 2.212.450.000 Bantuan Pembinaan Kebudayaan & Kesenian 2.375.000.000 2.375.000.000 Daerah Bantuan Pembinaan Keolahragaan 8.000.000.000 7.239.000.000 BAGIAN/KEGIATAN

KET % 98,6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96,34%

100% 92% 97,8% 100% 95%

C. Permasalahan dan Solusi -

6. Biro Humas Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang pada awalnya berintegrasi dengan Badan Informasi Daerah Provinsi kalimantan Selatan, berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 tentang SOTK Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kini kembali menjadi Biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Namun masih ada keterkaitan dalam hal program kegiatan yang akan dilaksanakan karena Biro Humas masih menggunakan program kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai pada Renstra tahun 2006 sampai dengan 2010. Jadi baik Tupoksi, Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai masih sesuai LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

193


dengan Renstra Badan Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2006 – 2010. Diharapkan terjadinya perubahan SOTK ini untuk tidak mengurangi kualitas pelayanan prima di bidang Informasi dan komunikasi dalam rangka menyikapi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, untuk mendukung terciptanya Good Governance.

A. Program dan Kegiatan Sepanjang tahun 2005 – 2008, Biro Humas masih merupakan salah satu Bidag pada Badan Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang hanya memiliki satu Program Kegiatan. Berikut resume Program Kegiatan Biro Humas Tahun 2005 – 2010 : 1) Tahun 2005 Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kegiatan Pelayanan Kehumasan 2) Tahun 2006 Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kegiatan Pelayanan Kehumasan 3) Tahun 2007 Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kegiatan Pelayanan Kehumasan 4) Tahun 2008 Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kegiatan Pelayanan Kehumasan 5) Tahun 2009 Mempunyai 4 program dan 11 kegiatan, yaitu : a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi PDE). - Peningkatan Pelayanan Perpustakaan - Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Kepala Daerah - Forum Komunikasi Pimpinan Redaksi Media Massa b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi - Peningkatan Praktisi Kehumasan - Peningkatan Kinerja Biro Humas c. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Serambi Depan Informasi (SDI) dilaksanakan - Pertemuan Bakohumas d. Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Pelayanan Kehumasan - Jumpa Pers Bulanan Gubernur Kalsel LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

194


B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Tahun 2009 Biro Humas memiliki 4 Program dan 11 Kegiatan. Adapun Program Kegiatan Biro Humas tahun 2009 adalah sebagai berikut 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi (PDE). Merupakan kegiatan penyebaran informasi terutama yang mendukung penyebaran informasi melalui media elektronik, seperti pengelolaan situs resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan www.Kalselprov.go.id. Realisasi fisik secara umum mencapai 100 % dengan jumlah anggaran Rp. 360.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 354.875.000,b. Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Merupakan kegiatan penyediaan informasi dalam perpustakaan yang dimiliki Biro Humas, berupa penyediaan buku – buku bacaan dan sarana penunjang perpustakaan. Realisasi fisik secara umum mencapai 42,86 %. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.000.000,- dana murni sebesar Rp. 15.000.000,- ABT sebesar 20.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 15.000.000,c. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Kepala Daerah Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan (ABT) tahun 2009, yang merupakan kegiatan memfasilitasi, mengkoordinasi, mendampingi dan meliput kegiatan Kepala Daerah. Realisasi fisik secara umum mencapai 100 %. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp. 434.225.000,dan direalisasikan sebesar Rp. 335.025.000,d. Forum Komunikasi Pimpinan Redaksi Media Massa Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan (ABT) tahun 2009. Kegiatan ini diadakan karena adanya tuntutan agar terjadi kerjasama yang positif dan terkoordinir antara pemerintah dan media massa baik cetak maupun elektronik. Realisasi fisik secara umum mencapai 100 %. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp. 79.950.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 79.950.000,2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi a. Peningkatan Praktisi Kehumasan Kegiatan ini dimaksudkan agar penyebara informasi kepada masyarakat berkualitas, dengan meningkatkan kualitas aparatur kehumasan, serta mendorong minat aparatur pemerintah di bidang kehumasan. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali dan terealisasi 100 % dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 20.000.000,b. Peningkatan Kinerja Biro Humas Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan (ABT) tahun 2009. Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir kegiatan aparatur Biro Humas, karena setelah Biro Humas tidak berintegrasi dengan Badan Informasi Daerah Prov. Kalsel kegiatan aparatur yang diakomodir dari Belanja Rutin Badan Informasi Daerah sudah tidak ada lagi, seperti kegiatan koordinasi antar instansi pemerintah. Realisasi fisik secara umum mencapai 100 %, dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp. 84.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 34.000.000,3) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan (ABT) tahun 2009. Kegiatan ini ada karena tututan informasi pembangunan yang semakin pesat sehingga perlu diimbangi dengan fasilitasi penyebaran informasi. Kegiatan ini LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

195


merupakan bentuk kerjasama secara langsung pemerintah dengan media massa dalam rangka penyebaran informasi dalam bentuk pemuatan – pemuatan. Realisasi fisik secara umum mencapai 97 % dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 966.750.000,b. Serambi Depan Informasi (SDI) dilaksanakan Kegiatan ini merupakan kegiatan penyebaran informasi dalam bentuk pertemuan/rapat dan sosialisasi membahas isu aktual yang sedang tejadi. Dilaksanakan 1 kali dalam setahun dan terealisasi 100 % dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- dan direalisasikan sbesar Rp. 20.000.000,c. Pertemuan Bakohumas Merupakan kegiatan penyebaran informasi dalam bentuk pertemuan/rapat antar anggota Bakohumas, membahas tentang informasi – informasi baru yang perlu disosialisasikan. Biasanya Biro Humas melakukan kerjasama dengan instansi –instansi terkait dalam pelaksanaannya, seperti PT. Askes, Polda, dan lain – lain. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun dan terealisasi 100 % dengan alokasi dana sebesar Rp. 60..000.000,dan direalisasikan sebesar Rp. 60.000.000,4) Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah a. Pelayanan Kehumasan Merupakan kegiatan penyebaran informasi melalui media dan mengakomodir keperluan dalam rangka menunjang kegiatan penyebaran informasi tersebut. Realisasi fisik secara umum mencapai 100 % dengan alokasi dana sebesar Rp. 962.410.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 889.403.750,b. Jumpa Pers Bulanan Gubernur Kalsel Merupakan kegiatan pertemuan/rapat dengan kalangan pers/media dalam rangka penyebaran informasi hasil – hasil pembangunan daerah agar nantinya dapat diketahui oleh masyarakat luas. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 8 kali dalam setahun dan terealisasi 100 % dengan alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 90.000.000,Secara keseluruhan realisasi fisik kegiatan Biro Humas tahun 2009 mencapai 100 % dengan penyerapan dana 44,44 % C. Permasalahan dan Solusi 1) Pada umumnya kegiatan Biro Humas merupakan kegiatan yang pengukuran kinerjanya tidak bisa diukur dengan angka dan merupakan kegiatan teknis yang menyesuaikan dengan kegiatan Kepala Daerah, bersifat segera dan accidential. Dengan cepatnya arus dan kebutuhan masyarakat akan informasi, pelaksanaan kegiatan sering mengalami hambatan pada pertengahan tahun berjalan, terutama karena terbatasnya dana yang telah dianggarkan/disediakan. Hal ini menuntut Biro Humas mengajukan tambahan dana dan kegiatan (ABT), yang mana ABT sendiri baru bisa direalisasikan mendekati akhir tahun. Disisi lain, kegiatan sudah harus dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan tidak bisa terealisasi secara maksimal, baik realisasi fisik maupun keuangan. Untuk mengatasinya diperlukan aggaran dana yang cukup untuk Biro Humas. Namun penganggaran sendiri memiliki proses tersendiri sehingga ketidak – maksimalan pelaksanaan kegiatan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan dapat ditolelir, selama masih dalam batas yang wajar. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

196


2) Biro Humas berkerjasama dengan media massa dalam melaksanakan kegiatan penyebaran informasi. Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan tambahan (ABT) juga menjadi hambatan bagi Pihak Ketiga (dalam hal ini adalah media) dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini juga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak bisa terealisasi secara maksimal. Pekerjaan yang tidak terselesaikan oleh pihak ketiga tersebut tentunya tidak bisa semata – mata dapat dialihkan kepihak lain, karena pada umumnya pekerjaan tersebut telah melewati proses perencanaan yang matang dan dengan waktu yang sangat terbatas pekerjaan tersebut tidak akan bisa dilaksanakan. 3) Dalam proses perencanaan, Biro Humas sering mengalami permasalahan dengan perincian anggaran kegiatan. Karena pada prakteknya kegiatan Biro Humas tidak bisa ditetapkan ukuran waktu, jumlah, dan tempat. Terutama kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Kepala Daerah. Dalam hal ini penjelasan yang logis serta pemahaman pihak terkait dalam proses penganggaran membantu Biro Humas dalam menyelesaikannya. Karena tidak adanya ukuran waktu, jumlah, dan tempat tersebut maka realisasi keuangan Biro Humas kadang tidak maksimal, namun hal itu dapat dipahami selama realisasi fisik terlaksana dengan maksimal.

7. Biro Umum dan Biro Perlengkapan Biro Umum dan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada awalnya berintegrasi sebagai Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 tentang SOTK Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kini terpisah menjadi 2 Biro ( Biro Umum dan Biro Perlengkapan). A. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Biro Umum dan Perlengkapan (2005-2008) Bagian Tata Usaha 1) Peningkatan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bagian Pengadaan 2) Pengadaan Kendaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 3) Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas / Jabatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 4) Pengadaan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 5) Penyusunan Standar Satuan Harga 6) Pengadaan Pakaian Olah Raga Bagian Pemeliharaan dan Distribusi 1) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Provinsi Kalimantan Selatan 2) Rehabilitas Sarana Olah Raga Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 3) Rehabilitas Gedung Eks APDN Untuk Gedung IIP/IPDN 4) Rehabilitasi AMKS Lambung Mngkurat & Gedung Eks Dekranasda 5) Pembangunan Rumah Jabatan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

197


6) 7) 8)

Pembangunan Rumah Dinas Pembangunan Pos Jaga dan Pembangunan Jembatan Gedung PKK Ganti Rugi Tanah dan Pensertifikatan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 9) Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Barang Bergerak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 10) Inventarisasi Barang Daerah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 11) Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 12) Pengembangan Sistem Manajemen Aset Daerah Bagian Rumah Tangga 1) Pembenahan dan Peningkatan Administrasi

TU Biro

Program dan Kegiatan 2009 Biro Umum Pelaksanaan kegiatan pembangunan dana APBD Prov Kalsel melalui DPA SKPD kegiatan belaja langsung T.A 2009 yang diserahkan pengelolaannya ke Biro Umum Prov. KalSel terdiri dari beberapa kegiatan/ program sbb : 1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pembenahan dan Peningkatan Adm. Tata Usaha Biro : - Pembenahan dan Peningkatan adm. TU. Biro 2) Program penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah : Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah

Biro Perlengkapan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan rumah dinas b. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan c. Rehabilitasi dedang/berat gedung kantor d. Ganti rugi tanah dan pensertifikatan tanah milik/dikuasai Pemprov. Kalsel e. Rehabilitasi sarana olahraga milik Pemprov. Kalsel f. Rehabilitasi gedung eks. APDN untuk gedung IIP/IPDN g. Rehabilitasi AMKS dan gedung milik Pemprov. Kalsel h. Penilaian dan penggantian tanah, bangunan beserta fasilitasnya 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Penyusunan standar satuan harga dan DKBMD serta DKPBMD b. Pengelolaan administrasi dan pemanfaatan barang daerah Pemprov. Kalsel 3) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan a. Pembenahan dan peningkatan adm. TU Biro 4) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Inventarisasi barang milik Pemprov. Kalsel b. Pengadaan kendaraan Pemprov. Kalsel c. Pengadaan perlengkapan Pemprov. Kalsel d. Penghapusan barang milik Pemprov. Kalsel e. Penyimpanan dan pengamanan barang milik Pemprov. Kalsel LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

198


f. Pemeliharaan barang daerah lingkup Setda Prov. Kalsel 5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi Program dan Kegiatan Biro Umum dan Perlengkapan (2005-2008) Tahun 2005 Program kerja Biro Umum dan Perlengkapan untuk Belanja Langsung Tahun Anggaran 2005 yang dikelola oleh Bagian Pemeliharaan & Distribusi dan Bagian Pengadaan dari 5 (lima) Bagian yang ada pada Unit Kerja Biro Umum dan Perlengkapan sesuai DASK Tahun Anggaran 2005 terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan jumlah seluruhnya Rp. 21.531.500.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.608.184.013,- (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Belas Rupiah) atau 95,71%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Ganti Rugi Tanah dan Pensertifikatan Tanah Milik / Dikuasai Pemprop Kalsel. Untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.6.652.500.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.786.673.063,- atau 86,98%. 2) Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Barang Bergerak Milik Pemprop Kalsel kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 2.250.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 2.246.298.600,- (atau 99,83%. 3) Rehabilitasi Stadion 17 Mei Banjarmasin Biaya yang dianggarkan untuk kegiatan Rehabilitasi Stadion 17 Mei adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 1.482.046.450,- atau 98,80%. 4) Pengadaan Kendaraan Pemprop Kalsel Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.6.089.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 6.076.650.000,- atau 99.79%. 5) Pengadaan Perlengkapan Pemprop Kalsel kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 4.800.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 4.777.882.650,- atau 99,53%. 6) Inventarisasi Barang Daerah Milik Pemprop Kalsel Alokasi dana yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 49.625.000,- atau 99,25%. 7) Pengaspalan Halaman Kantor DPRD Prop.Kalsel Dalam pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 190.000.000,(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 189.007.250,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 99,47%. Tahun 2006 1) Kegiatan Ganti rugi dan pensertifikatan tanah milik/ dikuasai PemProv. Kalsel 2) Kegiatan Pemeliharaan Gedung/ Bangunan dan Barang bergerak milik PemProv. Kalsel. a. Rehab. Gedung kantor Setda Prov. Kalsel : LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

199


b. Rehab. Kantor di lingkungan PemProv. c. Rehab. Rumah Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Prov. Kalsel. d. Rehab. Rumah Jabatan Gubernur Kalsel. e. Rehab. Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalsel. f. Rehab. Rumah jabatan Sekda Prov. Kalsel. g. Rehab. Rumah Jabatan Kepala Dinas/ Biro. h. Rehab. AMKS di Bandung, Bogor, Yogja, Malang dan Surabaya. i. Gudang dan pengurukan halaman belakang Gedung Mahligai Pancasila. j. Rehab. Gedung Wanita. k. Rehab. Gedung Graha Abdi Persada dan Biro Keuanganangan. l. Rehab. Warung terapung dan dermaga depan Kantor Gubernur. m. Rehab. Gedung Tk dan penitipan anak. n. Pemeliharaan barang inventaris dilingkungan Setda, rumah jabatan dan gedung pertemuan o. Pemeliharaan computer pada p. Perluasan jaringan SUTR perumahan Abdi Persada I. q. Perluasan jaringan SUTR perumahan Abdi Persada II. r. Pemasangan diesel generator pada rumah jabatan wagub Kalsel s. Rehab. Ruang kerja Sekda Prov. t. Rehab. Asrama mahasiswa Kalsel di pulau Jawa. u. Rehab. Rumah jabatan. v. Rehab. Atap gedung/ kantor ItwilProv. w. Pengecetan pagar rumah jabatan gubernur. x. Rehab. VIP room bandara Syamsudin Noor Banjarmasin. y. Pembangunan Mesjid Komp. Perumahan PemProv. Kalsel Abdi Persada I Banjarmasin. z. Perbaikan pagar Mesjid Raya Sabilal Muhtadin. Kegiatan Inventarisasi Barang Milik PemProv. Kalsel. Pengelolaan Administrasi dan Pemanfaatan Barang Daerah. Kegiatan Pengadaan Kendaraan PemProv. kalsel. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PemProv. Kalsel.

3) 4) 5) 6)

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan Belanja Langsung APBD Prov. Kalsel T.A 2006 (1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006). yang dikelola Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Kalsel : Kontrak Realisasi (Rp) (Rp) 52.254.550.000,- 14.602.388.460,- 50.519.368.800,38.369.450.000,- 8.698.541.291,- 35.224.996.058,90.624.000.000,- 23.300.929.751,- 85.744.364.858,-

Anggaran Pagu Dana (Rp) Murni ABT Total

%

Ket

96,68 6 kegiatan 91,80 4 kegiatan 94,62 10 kegiatan

Tahun 2007 Capaian program dan kegiatan pada tahun anggaran 2007 dapat digambarkan realisasi fisik dan keuangan, sebagai berikut : No

Bagian/Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Realisasi Keuangan (Rp.)

Bagian Tata Usaha 1. Peningkatan Pengelolaan Ketatausahaan dan 200.000.000 159.846.000 Kearsipan 2 Bagian Pengadaan 1. Pengadaan Kendaraan Pemerintah Provinsi 21.689.275.000 19.913.608.762 Kalimantan Selatan 2. Pengadaan Perlengkapan Pemerintah Provinsi 8.965.495.000 8.675.791.383 Kalimantan Selatan 3. Penyusunan Standar Harga Barang dan 100.000.000 76.075.000 Pembuatan DKBD dan DKPBD 3 Bagian Pemeliharaan dan Distribusi

Persentase (%)

1


95

92 100 95

200


No

Bagian/Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Realisasi Persentase Keuangan (%) (Rp.) 2.473.576.470 100

1. Rehabilitasi Gedung PKK dan Dharma Wanita 2.500.000.000 Provinsi Kalimantan Selatan 2. Rehabilitas Lapangan Tenis Dharma Praja 1.300.000.000 1.153.748.000 3. Rehabilitas Gedung Sekolah TK Puspa 500.000.000 482.215.000 Bangsa 4. Ganti Rugi dan Pensertifikatan Tanah 40.481.470.000 36.810.652.475 Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 5. Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Batang 19.789.055.000 17.057.409.563 Bergerak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 6. Inventarisasi Barang Daerah Milik Pemerintah 250.000.000 226.555.600 Provinsi Kalimantan Selatan 7. Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Daerah 150.000.000 140.170.000 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 8. Penilaian Asset Barang Daerah Pemerintah 202.545.000 200.815.000 Provinsi Kalimantan Selatan 9. Pemeliharaan Gedung / Bangunan Pemerintah 500.000.000 489.716.125 Provinsi Kalimantan Selatan Jumlah 96.627.840.000 87.169.648.253

95 100 91

100

100 100 99 99 95

Tahun 2008 Capaianprogram dan kegiatan pada tahun anggaran 2008 berdasarkan realisasi fisik dan keuangan adalah , sebagai berikut : No 1

2

3

Bagian/Kegiatan

Alokasi Dana Realisasi (Rp.) Keuangan (Rp.)

Bagian Tata Usaha 1. Peningkatan Pengelolaan Ketatausahaan 250.000.000 200.149.500 dan Kearsipan Bagian Pengadaan 1. Pengadaan Kendaraan Pemerintah 11.200.0000 11.115.386.980 Provinsi Kalimantan Selatan 2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas / 767.210.000 710.354.500 Jabatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 3. Pengadaan Perlengkapan Pemerintah 6.317.960.000 6.150.123.296 Provinsi Kalimantan Selatan. 4. Penyusunan Standar Satuan Harga 100.000.000 74.337.500 5. Pengadaan Pakaian Olah Raga 314.830.000 290.805.000 Bagian Pemeliharaan dan Distribusi 1. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3.661.880.000 3.593.077.375 Provinsi Kalimantan Selatan 2. Rehabilitas Sarana Olah Raga Milik 2.798.725.000 1.715.007.055 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 3. Rehabilitas Gedung Eks APDN Untuk 5.000.000.000 4.990.355.330 Gedung IIP/IPDN 4. Rehabilitasi AMKS Lambung Mngkurat & 1.456.485.000 1.323.858.125 Gedung Eks Dekranasda 5. Pembangunan Rumah Jabatan 2.509.595.000 967.402.280 6. Pembangunan Rumah Dinas 2.005.595.000 1.873.902.270 7. Pembangunan Pos Jaga dan 100.000.000 94.350.250 Pembangunan Jembatan Gedung PKK 8. Ganti Rugi Tanah dan Pensertifikatan 23.249.735.000 11.097.244.832 Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 9. Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan 804.801.687 804.801.687 Barang Bergerak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 10. Inventarisasi Barang Daerah Milik 200.000.000 178.250.000 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 11. Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang 150.000.000 149.380.000 Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan


(%) 80,06

99,24 92.59

97,34 74,34 92,37 98,12 61,28 99,81 90,89 38,55 93,43 94,35 47,73

100

89,13 99,59

201


No

4.

Alokasi Dana Realisasi (Rp.) Keuangan (Rp.)

Bagian/Kegiatan

(%)

Selatan 12. Pengembangan Sistem Manajemen Aset 350.000.000 349.741.000 Daerah Bagian Rumah Tangga 1. Pembenahan dan Peningkatan 85.730.000 85.730.000 Administrasi TU Biro Jumlah 61.322.546.687 45.764.256.980

99,93

100 84,65

Tahun 2009 Realisasi program & kegiatan pada Biro Umum Pelaksanaan kegiatan pembangunan dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan pada Biro Umum Setda Prov. kal sel Tahun Anggaran 2009 s.d Nopember 2009 telah terealisasi sebesar Rp.241.435.000,- (72,63 %) sebagiamana dapat dilihat dalam tabel berikut : Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan Dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009 pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. No

Kegiatan

1.

Pembenahan dan peningkatan Aministrasi Tata Usaha Biro.

2.

Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah JUMLAH

Biaya ( Rp )

REALISASI Fisik Keuangan ( Rp ) ( Rp )

Sumber Dana

75.000.000,-

72,63 %

54.475.000,-

APBD

350.000.000,-

45,70 %

159.960.000,-

APBD

425.000.000,-

50,45 %

214.435.000,-

Hasil dan manfaat dari pelaksanaan Kegiatan Dana APBD melalui DPA-SKPD belanja langsung Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1) Pembenahan dan Peningkatan Administrasi Tata Usaha Biro yakni terlaksananya proses Adminsitrasi dan surat menyurat Tata Usaha Biro dengan baik. 2) Pendataan dan Penataan Dokumen /Arsip Daerah yakni terselenggaranya pengelolaan Ketatausahaan yang Efektif dan Efesien Lancar, Tertib dan terkendali. Realisasi program & kegiatan pada Biro Perlengkapan Sesuai dengan realisasi keungan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai DPA SKPD Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009 per 31 Desember 2009 berdasarkan realisasi penyerapan keuangan adalah ± 89,39 atau sebesar Rp. 58.252.833.014, 00 (Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Belas Rupiah). Adapun dampak dari seluruh program dan kegiatan tersebut secara umum dapat memberikan manfaat dalam usaha peningkatkan

dan

pemenuhan akan sarana dan prasarana milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

202


Sedangkan capaian masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut : No

Program / Kegiatan

I

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Ganti rugi tanah dan pensertifikatan tanah milik/dikuasai Pemprov. Kalsel Rehabilitasi sarana olahraga milik Pemprov. Kalsel Rehabilitasi gedung eks. APDN untuk gedung IIP/IPDN Rehabilitasi AMKS dan gedung milik Pemprov. Kalsel Penilaian dan penggantian tanah, bangunan beserta fasilitasnya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan standar satuan harga dan DKBMD serta DKPBMD Pengelolaan administrasi dan pemanfaatan barang daerah Pemprov. Kalse Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pembenahan dan peningkatan adm. TU Biro Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Inventarisasi barang milik Pemprov. Kalsel Pengadaan kendaraan Pemprov. Kalsel Pengadaan perlengkapan Pemprov. Kalsel Penghapusan barang milik Pemprov. Kalsel Penyimpanan dan pengamanan barang milik Pemprov. Kalsel Pemeliharaan barang daerah lingkup Setda Prov. Kalsel Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya JUMLAH

a b c d f g h i II a b III a IV a b c d e f V a

Jumlah Anggaran (Rp.)

Realisasi Anggaran (Rp.)

Capaian %

2.000.000.000 4.042.192.720 1.400.000.000 10.976.000.000

1.975.130.000 3.862.154.480 1.355.315.250 9.348.857.138

98,76 95,55 96,81 85,18

4.204.538.000

2.323.231.263

55,26

1.750.000.000

1.484.357.200

84,82

420.190.000

266.246.860

63,36

7.309.125.000

6.742.500.000

94,98

140.000.000

135.132.500

96,52

180.000.000

177.414.500

98,56

146.350.000

142.750.000

97,54

970.000.000 21.224.453.000 3.186.715.000 200.000.000 50.000.000

865.375.000 19.236.951.623 2.984.011.600 183.990.000 50.000.000

89,21 90,64 93,64 92,00 100,00

150.000.000

148.620.000

99,08

6.818.285.000

6.770.795.600

99,30

65.167.848.720

58.252.833.014

89,39

C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan pada Biro Umum Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut: 1) Keterlambatan diterimanya DPA- SKPD sehingga program kegiatan yang sudah direncanakan tertunda dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Umum dan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

203


Perlengkapan dipisah menjadi 2 (dua) Biro yaitu Biro Umum dan Biro Perlengkapan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja serta perubahan pejabat structural dimaksud maka untuk penunjukan Pejabat penngelola teknis Kegiata (PPTK) dan bendaharawan terlambat ditetapkan. Permasalahan pada Biro Perlengkapan Adapun Permasalahan yang pada Biro Perlengkapan saat ini adalah : 1) Masih kurangnya tenaga Staf Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan dibidang Teknis administrasi Pemeliharaan Barang/Gedung sehingga dalam proses penyelesaian administrasinya sering mengalami keterlambatan. 2) Masih kurangnya tenaga Teknik Komputer serta tidak adanya tenaga teknik Sipil bangunan. 3) Belum dimilikinya Gudang Penyimpanan barang yang resresentatif sehingga pengadaan barang langsung didistribusikan ke SKPD selaku pengguna Barang daerah. Solusi Solusi pada Biro Umum Untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yakni : 1) Pembuatan dan penyusunan RKA - SKPD lebih awal sehingga rencana dan jadwal yang sudah ditetapkan bisa dilaksanakan tepat waktu. 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Bagian-bagian selaku pelaksana agar proram/kegiatan yang sudah terjadwal dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditetapkan. Solusi pada Biro Perlengkapan Beberapa Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan antara lain : 1) Untuk sementara dimanfaatkan tenaga-tenaga yang ada dengan mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun Workshop. 2) Untuk Gudang penyimpanan kedepan akan dibangun Gudang penyimpanan barang yang lebih resresentatif.

8. Biro Keuangan A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel selama tahun 2005-2009 Tahun 2005 Program Kerja Biro Keuangan Setda Prop Kalsel untuk Tahun Anggaran 2005 dituangkan dalam 47 jenis kegiatan yang dialokasikan pada 4 (empat) Bagian dalam lingkup Biro Keuangan dengan penyediaan dana secara keseluruhan sebesar Rp.5.951.496.500,00 Tahun 2006 Program Kerja Biro Keuangan Setda Prov Kalsel untuk Tahun Anggaran 2006 dituangkan dalam 52 jenis kegiatan dengan penyediaan dana secara keseluruhan sebesar Rp.5.847.219,500,00 LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

204


Tahun 2007 Program Kerja Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun Anggaran 2007 dituangkan dalam 68 jenis kegiatan dengan penyediaan dana secara keseluruhan sebesar Rp.8.166.470.000,00 Tahun 2008 Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tahun Anggaran 2008 melaksanakan program pembangunan dan pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai dengan penetapan Kebijakan Umum Angaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2008, yakni dengan melaksanakan 7 (tujuh) program utama yakni : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 3) Program Peningkatan Efektivitas Penganggaran Daerah 4) Program Peningkatan Realisasi Anggaran 5) Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kab/Kota 7) Program Peningkatan SDM Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2009 Berdasarkan Peraturan Daerah Susunan Organisasi Tata Kerja Nomor 6 Tahun 2008, Biro keuangan mempunyai tugas pokok sebagai unit pengelola Keuangan Daerah, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tahun Anggaran 2009 melaksanakan program pembangunan dan pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai dengan penetapan Kebijakan Umum Angaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2009, yakni dengan melaksanakan 7 (tujuh) program yakni : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 3) Program Peningkatan Efektivitas Penganggaran Daerah 4) Program Peningkatan Realisasi Anggaran 5) Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kab/Kota 7) Program Peningkatan SDM Pengelola Keuangan Daerah B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Keuangan selama tahun 2005-2009 Tahun 2005 Program Kerja Biro Keuangan Setda Prop Kalsel untuk Tahun Anggaran 2005 dituangkan dalam 47 jenis kegiatan yang dialokasikan pada 4 (empat) Bagian dalam lingkup Biro Keuangan dengan penyediaan dana secara keseluruhan sebesar Rp.5.951.496.500,00

direalisir

sebesar

Rp.5.818.290.565,00

atau

telah

direalisasikan sebesar 97,76%. Dengan capaian bahwa kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menuju kepada pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel telah dilaksanakan.


205


Tahun 2006 Program Kerja Biro Keuangan Setda Prov Kalsel untuk Tahun Anggaran 2006 dituangkan dalam 52 jenis kegiatan dengan dana yang tersedia pada Birokeuangan sebesar Rp.5.847.219.500,00 direalisir sebesar Rp.5.241.874.769,00 atau telah direalisasikan sebesar 89,64 %. Dengan capaian bahwa kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menuju kepada pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel telah dilaksanakan. Tahun 2007 Program Kerja Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun Anggaran 2007 dituangkan dalam 68 jenis kegiatan dengan penyediaan dana secara

keseluruhan

sebesar

Rp.8.166.470.000,00

direalisir

sebesar

Rp.7.162.219.450,00 atau telah direalisasikan sebesar 87,70 %. Dengan capaian bahwa kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menuju kepada pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel telah dilaksanakan. Tahun 2008 Berdasarkan 7 (tujuh) progam dengan 65 (enam puluh lima) kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan dalam pelaksanaannya didukung dengan adanya dana yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan realisasinya dapat disampaikan sebagai berikut : No

Program / Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Penyelesaian Tugas Diluar Jam Kerja II Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 Konversi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKUDA) 2 Implemantasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 3 Penambahan Jaringan Komputerisasi Biro Keuangan 4 Komputerisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban III Program Peningkatan Efektivitas Penganggaran Daerah 1 Penyusunan APBD TA. 2009 2 Penyusunan DPA-SKPD TA 200 3 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2009 4 Penyusunan Kode Rekening Pendapatan, belanja, dan pembiayaan 5 Penyusunan SE Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKASKPD TA 2009 6 Penyusunan Perubahan APBD TA 2008 7 Penyusunan Perubahan DPA-SKPD TA 2008 8 Pengolahan Data Keuangan Daerah 9 Rapat Konsultasi/Pembahasan RKA-SKPD TA 2009

Jumlah Anggaran (Rp.)


722.510.500

721.806.500

275.000.000

247.275.000

85.185.000 100.000.000 100.000.000

85.185.000 99.740.000 88.100.000

375.000.000 136.100.000 205.000.000

373.554.300 134.297.500 204.481.400

125.000.000

121.711.000

100.000.000

98.898.350

350.000.000 118.900.000 175.000.000 150.000.000

349.457.600 106.182.600 171.583.300 137.798.550

I


206


No

Program / Kegiatan

10 Penyusunan Revisi DPA-SKPD TA 2008 11 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) TA. 2008 12 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA. 2009 IV Program Peningkatan Realisasi Anggaran 1 Penyusunan Revisi Pergub Berkenaan Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) 3 Peningkatan Pelayanan Gaji/Tunjangan 4 Peningkatan Administrasi dan Penunjang Pelayanan Pembayaran Gaji/Tunjangan 5 Peningkatan Pelayanan dan Informasi Pembayaran non Gaji/Tunjangan 6 Rapat Koordinasi Pelayanan Gaji dan Tunjangan V Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Pembenahan Arsip 2 Penyusunan Rekapitulasi SPJ 3 Evaluasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 4 Penyusunan Laporan Realisasi DAU 5 Pengumpulan data dalam rangka Audit BPK 6 Monitoring Penerimaan Daerah 7 Pengumpulan Data Triwulan 8 Pembuatan Buku Induk Laporan Perhitungan APBD 9 Pembuatan Buku Penjabaran Laporan Perhitungan APBD 10 Pembuatan Buku Ringkasan Laporan Perhitungan APBD 11 Pembuatan Neraca Daerah 12 Pembuatan Aliran Kas APBD 13 Pembuatan Data Statistik Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 14 Pembuatan Revisi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 15 Koordinasi dan Fasilitasi Audit Perhitungan APBD 16 Pengolahan Realisasi Data-data Gaji Bagian Pembukuan 17 Pembuatan Laporan Realisasi Semesteran APBD 18 Evaluasi Kinerja Bendaharawan 19 Fasilitasi Pengesahan SPJ 20 Evaluasi Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 21 Sosialisasi R - APBD TA. 2008 22 Penyusunan Data Unit Akuntansi Wilayah 23 Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 24 Pembuatan Buku Catatan Atas Laporan Keuangan 25 Validasi Data Neraca Unit Kerja 26 Penyusunan (Up Date) Analisa Standar Belanja (ASB) VI Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kab/Kota 1 Evaluasi APBD Kab/Kota TA 2008 2 Evaluasi Perhitungan APBD Kab/Kota TA. 2007 3 Evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota T.A. 2008 4 Evaluasi APBD Provinsi Kalsel TA 2008 oleh Mendagri 5 Rapat Pembahasan Penyusunan APBD, Perhitungan APBD, Perubahan APBD 6 Pembinan Pembayaran Gaji/Tunjangan Kab/Kota 7 Monitoring Dana Bantuan Kab/Kota dan Penyertaan Modal VII Program Peningkatan SDM Pengelola Keuangan Daerah 1 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 2 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 3 Pembinaan terhadap SKPD sebagai Entitas Akuntansi untuk Pembuatan Laporan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

Jumlah Anggaran (Rp.) 125.000.000 150.000.000

Realisasi Anggaran (Rp.) 122.828.0000 146.958.900

175.000.000

172.817.900

75.000.000

74.170.750

110.000.000 135.000.000 105.000.000

109.980.000 135.000.000 105.000.000

105.000.000

104.940.500

17.500.000

17.5000

80.000.000 50.000.000 272.500.0000 100.000.000 15.000.000 55.000.000 77.000.000 98.965.000 116.730.000 19.946.250 47.500.000 20.000.000 5.700.000

77.000.000 48.650.000 260.097.000 100.000.000 15.000.000 52.869.000 75.275.000 95.430.000 90.430.000 18.996.250 47.050.000 19.200.000 5.700.000

50.000.000

47.950.000

75.580.000 46.805.000 137306.750 100.000.000 45.000.000 68.080.000 79.500.000 37.350.000 78.095.000 20.000.000 100.000.000 140.000.000

68.749.500 40.705.000 133.266.750 100.000.000 44.150.000 0 0 36.910.000 77.655.000 20.000.000 99.000.000 131.855.000

140.000.000 140.000.000 140.000.000 325.000.000 45.000.000

125.453.000 137.198.000 137.195.800 320.732.000 40.161.250

50.000.000 45.965.000

49.925.000 27.274.000

23.500.000

23.115.000

150.000.000

118.560.000

93.215.000

90.515.000

207


No

Program / Kegiatan

4 Peningkatan SDM Biro Keuangan 5 Pembinaan Kebendaharawanan 6 Sosialisasi tentang Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 7 Pengelolaan Perpustakaan Biro Keuangan 8 Peningkatan Wawasan Penyusunan Anggaran 9 Peningkatan Wawasan TAPD

Jumlah Anggaran (Rp.) 146.674.500 260.000.000 200.000.000

Realisasi Anggaran (Rp.) 118.560.000 86.800.950 166.735.000

75.000.000 100.000.000 150.000.000

73.653.300 100.000.000 0

Tahun 2009 Tingkat Pencapaian (Berdasarkan Atas Pencapaian Program Dan Kegiatan) pada Biro Keuangan Setda. Prov. Kalsel Tahun 2009

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Penyelesaian Tugas Diluar Jam Kerja II Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 Konversi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKUDA) III Peningkatan Efektivitas Penganggaran Daerah 1 Penyusunan APBD TA 2010 2 Penyusunan DPA-SKPD TA 2009 3 Penyusunan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 4 Penyusunan dan Sosialisasi SE Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD 5 Penyusunan Perubahan APBD TA 2009 6 Penyusunan Perubahan DPA-SKPD TA 2009 7 Pengolahan Data Keuangan Daerah 8 Rapat Konsultasi / Pembahasan RKA-SKPD TA. 2010 9 Penyusunan Revisi DPA-SKPD TA 2009 10 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) T.A 2009 dan 2010 11 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA.2009 dan Tahun Anggaran 2010 12 Penyusunan DPA- SKPD TA.2010 IV Peningkatan Realisasi Anggaran 1 Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) 2 Peningkatan Administrasi dan Penunjang Pelayanan Pembayaran Gaji/Tunjangan 3 Peningkatan Pelayanan dan Informasi Pembayaran non Gaji/Tunjangan 4 Rapat Koordinasi Pelayanan Gaji dan Tunjangan V Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Pembenahan Arsip 2 Evaluasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 3 Penyusunan Laporan Realisasi DAU 4 Pembuatan Buku Induk Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 5 Pembuatan Buku Penjabaran Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 6 Pembuatan Buku Ringkasan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 7 Pembuatan Neraca Daerah 8 Pembuatan Aliran Kas APBD 9 Pembuatan Revisi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

ANGGARAN Realisasi Alokasi (Rp) (Rp)

CAPAIAN %

I


766.642.000

762.132.500

99,41

125.000.000

121.700.000

97,36

355.000.000 86.000.000 74.100.000

351.721.075 85.727.550 48.010.800

99,08 99,68 64,79

75.000.000

72.140.150

96,19

290.000.000 75.000.000 192.725.000 127.175.000 80.000.000 200.000.000

282.168.955 72.387.875 183.579.075 124.552.350 69.440.975 198.266.830

97,30 96,52 95,25 97,94 86,80 99,13

197.000.000

195.027.325

99,00

108.350.000

103.879.900

95,87

115.000.000 175.934.000

114.940.950 175.889.250

99,95 99,97

121.394.500

120.894.500

99,59

25.726.000

24.755.000

96,23

40.000.000 150.000.000 75.000.000 112.949.000

39.998.000 145.735.000 67.675.000 112.904.000

100,00 97,16 90,23 99,96

80.415.000

80.415.000

100,00

19.706.250

17.590.000

89,26

25.490.000 20.818.500 51.856.000

24.240.000 20.631.000 51.255.000

95,10 99,10 98,84

208


NO

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN CAPAIAN Realisasi % Alokasi (Rp) (Rp) 82.460.000 71.741.300 87,00

10 Koordinasi dan Fasilitasi Audit Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 11 Pembuatan Laporan Realisasi Semesteran APBD 172.355.000 164.580.000 12 Evaluasi Kinerja Bendaharawan 91.397.000 91.397.000 13 Evaluasi Raperda Pertanggung Jawaban Pelak APBD 67.710.000 66.610.000 14 Sosialisasi R - APBD TA. 2008 30.000.000 0 15 Penyusunan Data Unit Akuntansi Wilayah 38.295.000 38.295.000 16 Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 85.025.000 85.025.000 APBD 17 Pembuatan Buku Catatan Atas Laporan Keuangan 23.275.000 21.385.000 18 Penyusunan Pelaporan Keuangan Harian, Bulanan, dan 132.683.000 131.439.080 Semesteran 19 Rekonsiliasi Data Penerimaan Daerah 87.075.000 85.112.500 20 Pemutahiran data Analisa Standar (ASB) 186.280.000 173.235.000 21 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara 134.850.000 117.575.000 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara dan Penyampaiannya VI Pembinaan & Fasilitasi Pengell. Keuangan Daerah Prov. Dan Kab/ Kota 1 Evaluasi APBD Kab/Kota TA 2009 260.000.000 220.282.150 2 Evaluasi Perhitungan APBD Kab/Kota TA. 2008 155.000.000 153.872.400 3 Evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota T.A. 2009 155.000.000 153.875.000 4 Evaluasi APBD Provinsi Kalsel oleh Mendagri 366.785.000 326.929.575 5 Rapat Pembahasan Penyusunan APBD, Perhitungan APBD, Perubahan APBD 95.000.000 86.169.000 6 Pembinaan Pembayaran Gaji/Tunjangan Kab/Kota 43.300.000 43.142.500 7 Pembinaan Kinerja Evaluasi APBD, Perubahan & 91.600.000 Pertanggung jawaban 100.000.000 8 Pemutahiran Data APBD, Perubahan dan Pertanggung 75.000.000 74.560.000 Jawaban sampai Dengan TA.2010 9 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kab/Kota 75.000.000 59.642.500 Se Kalsel VII Peningkatan SDM Pengelola Keuangan Daerah 1 Peningkatan SDM Biro Keuangan 134.305.000 83.225.000 2 Pembinaan Kebendaharawanan 159.195.000 158.220.000 3 Bimbingan Teknis Tentang Pejabat Pengelola Keuangan 76.475.750 112.007.500 Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) 4 Pengelolaan Perpustakaan Biro Keuangan 70.000.000 57.143.000 5 Peningkatan Administrasi Dan Penatausahaan Keuangan 137.204.000 100.354.000 Pada PPK-SKPD 6 Peningkatan Wawasan Penyusunan Anggaran 171.235.000 167.135.000 7 Peningkatan Wawasan TAPD 500.000.000 164.600.600 8 Implementasi Sistem Informasi Pelaksanaan Keuangan 350.000.000 347.538.000 Daerah (SIPKD) dan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) TA.2009 9 Pembuatan Dokumen Legalitas Penatausahaan Keuangan 127.784.000 127.769.000 Daerah 10 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 100.030.000 100.030.000 11 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA.2010 125.000.000 113.999.700 JUMLAH 8.274.000.000 7.456.147.865

95,49 100,00 98,38 0,00 100,00 100,00 91,88 99,06 97,75 93,00 87,19

84,72 99,27 99,27 89,13 90,70 99,64 91,60 99,41 79,52

61,97 99,39 63,47 81,63 73,14 97,61 32,92 99,30

99,99 100,00 91,20 90,12

C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Keberadaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mambangun dan mengembangkan diri, guna memenuhi tuntutan pekerjaan dan kewajiban tugas menemui hambatan yang cenderung mengganggu kelancaran tugas dan pekerjaan yakni : LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

209


1) Terjadinya Perubahan Peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan Daerah sehingga berdampak pada tata kelola keuangan itu sendiri mengalami kerancuan-kerancuan siapa yang seharusnya mengerjakan apa. hal ini tentu akan berdampak terhadap proses actuating yang merupakan prinsip / asas manajemen. 2) Perlunya

suatu

Penatausahaan

standar

Keuangan

baku / pedoman Daerah,

sehingga

dalam pelaksanaan tidak

memberikan

persepsi/pemahaman yang berbeda dari setiap unit / satuan kerja / lembaga / instansi pemerintah. 3) Pengembangan Sistem Manajemen Administrasi Keuangan Daerah Tingkat Provinsi tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun, karena komponen atau unsur-unsur Sistem Manajemen Administrasi Keuangan Daerah tersebut cukup mahal dan memerlukan SDM yang memadai, sehingga diperlukan pembangunannya secara bertahap sesuai kondisi anggaran yang tersedia dan Sumber Daya Manusia yang tersedia. 4) Masih kurangnya koordinasi terutama pengadaan Aplikasi atau instalasi yang dibangun antara Pusat dan Daerah, sehingga tidak dapat on line secara optimal dengan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan fungsinya. 5) Masih Kurangnya koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, dan semplifikasi dalam

Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Keuangan di daerah. 6) Belum

seragamnya penggunaan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan

Daerah (SIPKD) di seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Kalimantan.

Solusi 1) Sehubungan

dengan

seringnya perubahan peraturan perundang-undangan

maka dalam pengelolaan keuangan daerah biro keuangan untuk mengantisipasi selalu berusaha untuk terus mengadaptasi segenap perubahan tersebut melalui kegiatan koordinatif dan konsultasi kepada lembaga terkait seperti Depdagri, Depkeu, BPK dan sebagainya agar terjadi pemahaman yang sama atas suatu persoalan yang dihadapi, jangan sampai mengakibatkan kesalahan bertindak yang menjurus kepada pelanggaran peraturan perundang-undangan ataupun kesalahan administratif. 2) Perwujudan yang pasti dalam hal pembahasan dan penetapan anggaran oleh pemerintah pihak eksekutif yang berkoordinasi dengan legislatif. 3) Dalam upaya

pembinaan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Sumber

Daya Manusia aparatur yang di miliki Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

210


Kalimantan Selatan kearah ketersediaan Sumber Daya Manusia aparatur yang profesional maka setiap tahun di usulkan /diikutsertakan staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi dan informasi keuangan daerah. 4) Koordinasi yang secara terus menerus dengan semua instansi termasuk Kabupaten/Kota. 5) Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada publik berupa informasi dan komunikasi telah dilakukan upaya-upaya peremajaan data yang strategis; terutama bagi pelayanan data keuangan yang ditunjukan untuk menunjang tugastugas Pemerintah Daerah berupa penyajian data keuangan melalui penyusunan data dalam bentuk buku. 6) Untuk menjamin Akuntabilitas dan kredibilitas kelembagaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan kearah yang potensial dan memiliki kompetensi yang memadai dalam hal penyampaian informasi kepada publik serta menjaring aspirasi yang berkembang di masyarakat maka telah dikembangkan media informasi kearah penataan yang lebih memadai agar dapat diakses secara mudah oleh publik. 7) Telah

dilakukan

bantuan

teknis kepada Kabupaten/Kota yang

membutuhkaan bantuaan teknis berkaitaan dengan Pengelolaan Keuangan di daerah; bantuan yang di berikan berupa asistensi dalam Pengelolaan Keuangan daerah dalam hal ini berupaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8) Setiap

tahun

diusulkan anggaran dalam APBD untuk pengadaan dan

pemeliharaan sarana penunjang (Perangkat Keras dan Lunak). 9) Dalam

rangka

mendukung

terwujudnya Clean Government dan Good

Governance maka pengembangan Teknologi Informasi Keuangan Daerah perlu mendapat perhatian dan prioritas yang cukup untuk pembangunan dan pengembangannya

20.2. Sekretariat DPRD A. Program dan Kegiatan Secara Umum, Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung kegiatan DPRD Prov. Kalsel selama tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Penyediaan Jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makan dan Minum


211


9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30)

Rapat Koordinasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Memfasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Memfasilitasi Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Memfasilitasi Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Memfasilitasi Kegiatan Reses Memfasilitasi Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Memfasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Memfasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Memfasilitasi Olah Raga Dewan dan Staf Memfasilitasi Peningkatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Anggota Dewan Fasilitas dan Promosi Peningkatan Sumber Daya Manusia.

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2005 Dari program pembangunan (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) Tahun 2005 telah dapat dilaksanakan yaitu untuk belanja langsung realisasi fisik 100 persen terdiri dari : 1) Belanja modal alat-alat kantor dan rumah tinggal (pengadaan perlengkapan rumah dinas jabatan Pimpinan DPRD) dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 795.961.000,- (99,50%). 2) Belanja modal komputer (pengadaan perlengkapan komputer dan printer) realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp.29.900.000,3) Pengadaan perlengkapan komputer laptop realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.950.000,4) Belanja modal alat-alat kantor (pembelian/pengadaan AC 2 PK) realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp.29.899.998,Dari data tersebut disimpulkan bahwa program pembangunan (belanja langsung) SKPD Sekretariat DPRD T.A. 2005 sebesar Rp.900.000.000,- realisasi fisiknya 100% dan realisasi keuangannya Rp.895.710.998,- atau 99,68 %. Kemudian pelaksanaan program rutin (Belanja tidak langsung) antara lain : 1) Untuk Belanja Barang dan Jasa realisasinya Rp2.348.165.242 atau 75,19 %. 2) Belanja perjalanan dinas realisasinya Rp. 4.892.548.250 atau 88,05 % . 3) Belanja Pemeliharaan realisasinya Rp. 1.007.291.000 atau 98,68 %. 4) Belanja, tetap tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD realisasinya Rp. 1.107.480.400 atau 96,64 %. 5) Belanja Pegawai/Personalia khusus anggota DPRD realisasinya Rp. 6.799.315.552 atau 93 % dan Belanja Pegawai Personalia khusus staf Sekretariat realisasinya Rp.1.221.305.783,- atau 98 %. Tahun 2006 Dari program pembangunan (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) Tahun 2006, telah dapat dilaksanakan yaitu untuk belanja langsung khusus Peningkatan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

212


Sarana dan prasarana Kantor; Belanja Modal Alat Kantor realisasi fisik 100 persen realisasi keuangannya sebesar Rp. 405.280.000,- (92,10%). Kemudian untuk Belanja Barang dan Jasa: Biaya jasa pihak ketiga realisasi (0 %) realisasi keuangan (0 %). Selanjutnya Belanja untuk kegiatan Pertemuan Regional/Nasional Badan Kerjasama Pimpinan DPRD dan Pertemuan Umum Pimpinan, Fraksi dan Komisi DPRD Prov. dan Kab/Kota se Kalsel realisasi (0 %) realisasikeuangan (0 %). Selanjutnya pelaksanaan program rutin (Belanja tidak langsung) antara lain untuk Belanja Barang dan Jasa realisasinya Rp. 3.757.359.251.- atau 74,31 %. Belanja perjalanan dinas realisasinya Rp.9.224.549.000,- atau 91,39 %. Belanja Pemeliharaan realisasinya Rp. 951.297.600,atau 92,49 %. Belanja Pegawai/Personalia, Belanja tetap tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD realisasinya Rp. 7.246.069.510,- atau 99,80 %. Belanja Pegawai Personalia khusus staf Sekretariat realisasinya Rp. 1.081.637.024, - atau 61,44 %. Tahun 2007 Dari Program kegiatan Pembangunan Tahun 2007 telah dapat dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik dana tersedia Rp.1.128.000.000,- Realisasi sebesar 39,97 %. b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dana tersedia sebesar Rp.24.180.000, Realisasi mencapai 99,98 % c. Penyediaan Alat Tulis Kantor dana tersedia sebesar Rp.5.000.000,- Realisasi mencapai 99,99 %. d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dana tersedia Rp.217.120.000,- Realisasi mencapai 62,84 % e. Penyediaan Komponen instalasi listrik dana tersedia sebesar Rp.47.325.000,Realisasi mencapai 99,93 % f. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dana tersedia sebesar Rp.93.144.000,- Realisasi mencapai 97,53 %. g. Penyediaan Logistik Kantor dana tersedia sebesar Rp.29.200.000,- Realisasi mencapai 99,86 % h. Penyediaan Makanan dan Minuman dana tersedia sebesar Rp.188.012.500, Realisasi sebesar 93,87 % i. Rapat Koordinasi Dalam Daerah dana tersedia sebesar Rp.161.570.000,Realisasi mencapai 48,51 % j. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dana tersedia sebesar Rp.717.300.000,Realisasi mencapai 78,81 % 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dana tersedia sebesar Rp.508.768.850,Realisasi mencapai 54,63 % b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dana tersedia sebesar Rp.110.685.000,- Realisasi mencapai 25,85 % c. Pemeliharaan Ruti/Berkala Kendaraan Dinas dana tersedia sebesar Rp.268.375.000,- Realisasi mencapai 96,21 % d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dana tersedia sebesar Rp.97.000.000,- Realisasi mencapai 98,34 % e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dana tersedia sebesar Rp.176.000.000,- Realisasi mencapai 76,70 % f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler dana tersedia sebesar Rp.17.000.000,Realisasi mencapai 99,97 % 3) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Permusyawaratan Rakyat Daerah, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut : a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dana tersedia sebesar Rp.286.829.700,- Realisasi mencapai 86,09 % LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

213


b. Hearing / Dialog & Koordinasi dengan Pejabat Daerah dana tersedia sebesar Rp.40.603.950,- Realisasi mencapai 90 % c. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dana tersedia sebesar Rp.82.882.950,Realisasi mencapai 94,07 % d. Kegiatan Reses dana tersedia sebesar Rp.1.249.500.000,- Realisasi mencapai 53,97 % e. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dana tersedia sebesar Rp.9.805.343.000,- Realisasi mencapai 84,02 % f. Peningkatan Kapasitas Pimpinan % Anggota DPRD dana tersedia sebesar Rp.4.272.683.600,- Realisasi mencapai 68,82 % g. Olahraga Dewan dan Staf dana tersedia sebesar Rp.34.800.000,- Realisasi mencapai 23,04 % h. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dana tersedia sebesar Rp.222.000.000,- Realisasi mencapai 73,20 % i. Pertemuan Regional Kalimantan Antar Lembaga DPRD dana tersedia Rp.213.794.400,- Realisasi mencapai 1,41 % j. Kegiatan Administrasi dan Koordinasi / Konsultasi Penggunaan Dana ADB dana tersedia sebesar Rp.36.165.000,- Realisasi mencapai 31,67 % k. Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Anggota DPRD dana tersedia sebesar Rp.836.095.000,- Realisasi mencapai 84,69 % l. Rapat-rapat Panitia Anggaran dana tersedia Rp.27.519.000,- Realisasi mencapai 0% m. Rapt Komisi-Komisi dan Badan Kehormatan dana tersedia sebesar Rp.25.151.000,- Realisasi mencapai 26 %. n. Publikasi Kegiatan DPRD dana tersedia sebesar Rp.75.000.000,Realisasi mencapai 26 %. Tahun 2008 1) 2)

Kegiatan pengadaan tenaga ahli belum terlaksana; Realisasi kegiatan-kegiatan Dewan dilaksanakan bekerjasama dengan Media Massa , Elektronik Radio dan Televisi dalam bentuk dialog interaktif 3) Realisasi pengembangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota Dewan dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Diklat Depdagri 1 kali peningkatan SDM untuk Badan Kehormatan sebanyak 1 kali . 4) Realisasi pembentukan Pansus sebanyak 7 kali . Pembentukan pansus-pansus tersebut selama tahun 2008 telah menghasilkan Perda sebanyak 26 buah. 5) Realisasi pemeliharaan kesehatan anggota dewan bekerjasama dengan pihak Asuransi yaitu Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin. 6) Realisasi berkaitan dengan rapat-rapat dewan telah dapat dilaksanakan sebanyak 36 kali Rapat Paripurna, 4 kali Rapat pimpinan, 140 kali Rapat Komisi, 17 kali Rapat Panitia Musyawarah, 24 kali Rapat Panitia Anggaran dan 69 Rapat Pansus 7) Realisasi kegiatan Koordinasi, konsultasi dilakukan ke-pemerintah pusat oleh pimpinan dan anggota serta staf sekretariat dengan tujuan ke Depdagri, ke DPR RI, ke Badan Diklat dan Instansi/ Departemen Teknis lainnya di Jakarta 8) Realisasi kegiatan olah raga berupa olahraga bulu tangkis dan tenis lapangan serta mengikuti kegiatan 17-an dan hari jadi korpri 9) Realisasi Reses anggota dewan tahun 2008 sebanyak 3 kali 10) Realisasi pengadaan pakaian dinas terlaksana bekerjasama dengan pihak ketiga 11) Realisasi perjalanan dinas dilakukan dalam rangka studi banding keluar daerah/provinsi, mengikuti kegiatan Diklat peningkatan SDM di Jakarta, konsultasi, koordinasi dengan pihak terkait serta realisasi melakukan perjalanan dinas didalam daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi budgeting/ anggaran dan fungsi legeslasi, menjaring aspirasi masyarakat. 12) Kegiatan sebagai tuan rumah pertemuan regeonal Kalimantan antar lembaga DPRD belum terealisasi karena adanya kesibukan-kesibukan lain yang lebih prioritas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

214


13) Realisasi Publikasi dan Dokumentasi terlaksana dengan adanya peliputanpeliputan kegiatan dewan oleh media cetak dan elektronik 14) Kegiatan cetak terealisasi dalam bentuk alat tulis kantor, buku kerja dewan, serta penjilidan produk-produk dewan berupa Risalah Rapat dan keputusan dewan serta pembelian benda-benda pos. 15) Realisasi uang jasa pengabdian bagi anggota yang diganti antar waktu 16) Realisasi pembayaran uang duka terhadap anggota yang telah meninggal dunia 17) Realisasi Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sekretariat dan gedung dewan, kendaraan bermotor serta pemeliharaan rumah dinas jabatan pimpinan dewan, dll. Bekerjasama dengan pihak ketiga 18) Realisasi penggunaan pemanfaatan jasa pegawai non PNS yaitu tenaga Honor untuk administrasi, cleaning service, sopir, dan satpam 19) Realisasi makan/minum untuk anggota dewan dan staf 20) Realisasi pembelian buku-buku perpustakaan Tahun 2009 1) 2)

3) 4) 5)

6)

7) 8) 9) 10)

11) 12)

13) 14) 15)

16) 17)

Kegiatan pengadaan tenaga ahli belum terlaksana Realisasi kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan atau sosialisasi Perda serta sosialisasi kegiatan-kegiatan Dewan dilaksanakan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik dalam bentuk dialog interaktif program parlementaria serta dalam bentuk berita-berita bergambar (lensa parlementaria, diafragma, dan lain-lain) Realisasi pembentukan Pansus sebanyak 10 kali. Pembentukan pansus-pansus tersebut selama tahun 2009 telah menghasilkan Perda sebanyak 29 buah Realisasi Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan Bekerjasama dengan Pihak Asuransi yaitu Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin Realisasi berkaitan dengan rapat-rapat dewan telah dapat dilaksanakan sebanyak 19 kali Rapat Paripurna, 6 kali Rapat pimpinan, 94 kali Rapat Komis, 8 Rapat Panitia Musyawarah, 16 kali Rapat Panitia Anggaran dan 69 Rapat Pansus. Realisasi kegiatan Koordinasi, konsultasi dilakukan ke Pemerintah pusat oleh pimpinan dan anggota serta staf secretariat dengan tujuan ke Depdagri, ke DPR RI, ke Badan Diklat dan Instansi / Departemen Teknis lainnya di Jakarta Realisasi kegiatan olah raga berupa olahraga bulu tangkis dan tenis lapangan serta mengikuti kegiatan 17-an dan hari jadi korpri Realisasi Reses anggota dewan tahun 2009 sebanyak 2 kali Realisasi pengadaan pakaian dinas terlaksana bekerjasama dengan pihak ketiga dengan CV. Putra Perkasa Banjarmasin. Kegiatan sebagai tuan rumah pertemuan regional Kalimantan antar lembaga DPRD belum terealisasi karena adanya kesibukan-kesibukan lain yang lebih prioritas Realisasi Publikasi dan Dokumentasi terlaksana dengan adanya peliputanpeliputan kegiatan dewan oleh media cetak dan elektronik. Kegiatan cetak terealisasi dalam bentuk alat tulis kantor, buku kerja dewan, serta penjilidan produk-produk dewan berupa Risalah Rapat dan Keputusan Dewan serta pembelian benda-benda pos Realisasi uang jasa pengabdian bagi anggota yang diganti antar waktu/purna tugas Realisasi pembayaran uang duka terhadap anggota yang telah meninggal dunia Realisasi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sekretariat dan gedung dewan, kendaraan bermotor, serta pemeliharaan rumah dinas jabatan pimpinan dewan, dll. Bekerjasama dengan pihak ketiga Realisasi penggunaan pemanfaatan jasa pegawai non PNS yaitu tenaga Honor untuk administrasi, cleaning service, sopir, dan satpam. Realisasi program penyediaan jasa pegawai non PNS khususnya untuk item kegiatan honor pengamanan Demo terealisasi sebanyak 8 (delapan) kali unjuk rasa serta termasuk untuk pengamanan dalam yang dilakukan oleh Satpam setempat baik saat hari libur nasional dan juga selama bulan ramadhan


215


18) Realisasi makan/minum untuk anggota dewan dan staf setiap hari , Rapat-rapat dengan dinas terkait dan tamu-tamu lainnya serta rapat Paripurna . 19) Realisasi pembelian buku-buku perpustakaan 20) Realisasi kegiatan olahraga dewan dilakukan dalam bentuk menyewa lapangan tenis Dharma Praja dua kali dalam satu minggu dan menyewa Lapangan Bulu Tangkis Kuripan satu kali dalam satu minggu masing-masing selama satu tahun. 21) Realisasi-realisasi lainnya di bagian protocol dan Layanan aspirasi antara lain menerima audiensi atau kunjungan-kunjungan kerja beberapa DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan maupun DPRD Provinsi lainnya di Indonesia dan audiensi organisasi masa sampai bulan September berjumlah 11 (sebelas) kali.

NO 1

2

3 4 5

LAPORAN KEGIATAN-KEGIATAN DEWAN PERIODE 2005 - 2009 Jumlah Pengambilan Jumlah Raperda yang Jumlah Raperda Jumlah Sidang keputusan melalui diusulkan yang disetujui paripurna voting Th 2005 7 raperda , yg 7 buah Raperda Mufakat/musyawarah 4 X Paripurna diterima 7 buah dan yang ditolak nihil Th 2006 21 Raperda , yg 21 buah Raperda Musyawarah/Mufakat 32 X Paripurna diterima 21 buah dan yg ditolak nihil Th 2007 20 Raperda , yg 20 buah Raperda Musyawarah/Mufakat 4 X Paripurna ditolak nihil Th 2008 24 Raperda. 24 Buah Raperda Musyawarah/Mufakat 35 X Paripurna Th 2009 29 Raperda 29 Buah Raperda Musyawarah Mufakat 25 X Paripurna

Jumlah 87 Raperda

87 buah Raperda

KETERANGAN Yg ditolak Raperda Pengelolaan Alur Ambang Barito No. II Th 2004 Diganti No. 18 Tahun 2006 Pengerokan

100 x Paripurna

C. Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan program dialog interaktif adalah permasalahan narasumber yang tidak dapat menyediakan waktu sesuai dengan jadwal dialog yang sudah ditetapkan oleh media radio maupun media televisi. 2) Berkaitan dengan permasalahan demo, kita tidak bisa menduga jumlah demonstrasi yang muncul sehingga sulit untuk menetapkan jumlah anggaran guna membiayai bantuan pengamanan. 3) Untuk melaksanakan program pembangunan dengan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Modal/Belanja langsung tidak mengalami permasalahan yang cukup berarti, terkecuali pada belanja langsung tersebut seperti halnya kegiatan Panitia Legeslasi, khusus untuk kegiatan fit and proper test/ penyaringan tenaga ahli untuk dewan dan pertemuan regional/nasional badan kerjasama pimpinan DPRD serta pertemuan umum pimpinan, fraksi dan komisi DPRD Prov. Dan Kab/Kota se KalSel belum dapat dilaksanakan. Hal itu terjadi berhubung pengadaan tenaga ahli hanya bersifat insedentil atau tidak permanen/tetap, maka rencana fit and propertest terhadap tenaga ahli ditiadakan sesuai petunjuk Depdagri.


216


20.3. Dinas Pendapatan Daerah A. Program dan Kegiatan Program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 sebagaimana visi dan misi yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun gambaran umum program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2005-2009 sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. c. Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan. d. Penyediaan Alat Tulis Kantor. e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. i. Penyediaan Makanan dan Minuman. j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. l. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor. c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional. d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor. f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur. g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Peningkatan Sarana dan Prasarana. b. Pemberdayaan SDM. c. Optimalisasi Kegiatan PAD. d. Optimalisasi Kegiatan Pengawasan Internal. e. Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan. f. Optimalisasi Pelaksanaan Samsat. g. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah. h. Optimalisasi Evaluasi dan Penyusunan Program dan Kegiatan. i. Optimalisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga. B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Gambaran umum Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada DISPENDA Prov. Kalsel selama tahun 2005-2009 dalam rangka peningkatan pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

217


1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : 1) Hasil Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan 4) LainLain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. b. Dana Perimbangan yaitu: 1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, 2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan 3) Alokasi Khusus (DAK) c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu: 1) Hibah, 2) Dana Darurat, dan 3) Lain-lain Pendapatan yang Ditetapkan Pemerintah. Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nonor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah sebanyak 41 buah Dalam pelaksanaan pemungutan daerah telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengitensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut : a. Menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada dan membuat dasar hukum yang kuat untuk menjadi dasar dalam pemungutan. b. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui Pameran Pembangunan, media cetak, serta media elektronik. c. Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi. d. Membenahi dan melengkapi sarana prasarana perkantoran secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. e. Terus mengoptimalkan pemakaian Informasi Teknologi (IT) agar pengelolaan Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal (prima). f. Pengembangan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) dari 6 (enam) UPPD menjadi 13 (tiga belas) UPPD. g. Mengadakan razia gabungan agar masyarakat mau membayar pajak kendaraan bermotor. 2) Target dan Realisasi Pendapatan Daerah a. Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Tahun 2005-2009) Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir mulai tahun 2005-2009, realisasi Pendapatan Daerah menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan ratarata per tahun sebesar 23,285%. Pada tahun 2005 realisasi pendapatan daerah dibawah angka 1 Triliun yaitu

sebesar

Rp.923.963.477.825,14

meningkat

menjadi

Rp.2.112.587.908.318,93 pada tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

218


perbandingan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2005-2009, sebagaimana tabel dibawah ini : Tahun 2005 2006 2007 2008 2009

Pendapatan Daerah (Rp)

Pertumbuhan (%)

923.963.477.825,14 1.179.994.168.778,30 1.385.078.532.767,00 1.875.512.776.977,70 2.112.587.908.318,93

27,71 17,38 35,41 12,64

b. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (Tahun 2005-2009) Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2005-2009 dapat melampaui target yang sudah ditetapkan, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

2005

Target Pendapatan Daerah (Rp) 837.318.603.206,00

Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) 923.963.477.825,14

Lebih / (Kurang) (Rp) 86.644.874.619,14

110,35

2006

1.120.521.761.205,00

1.179.994.168.778,30

59.472.407.573,30

105,31

2007

1.313.151.475.500,00

1.385.078.532.767,00

71.927.057.267,00

105,48

2008

1.508.420.000.000,00

1.875.512.776.977,70 376.092.776.977,70

124,34

2009

1.819.467.831.821,00

2.112.587.908.318,93 293.120.076.497,93

116,110

Tahun

%

c. Target RPJMD dan Realisasi Pendapatan Daerah (Tahun 2005-2009) Realisasi Pendapatan Daerah jauh melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu antara 135% - 163%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

2005

-

Realisasi Pendapatan Lebih / (Kurang) Daerah (Rp) (Rp) 923.963.477.825,14 923.963.477.825,14

2006

869.349.200.000,00

1.179.994.168.778,30 310.644.968.778,30

135,73

2007

999.751.600.000,00

1.385.078.532.767,00 385.326.932.767,00

138,54

2008

1.149.713.600.000,00

1.875.512.776.977,70 725.799.176.977,70

163,13

2009

1.322.170.600.000,00

2.112.587.908.318,93 790.417.308.318,93

159,00

2010

1.520.496.300.000,00

Tahun

Target RPJMD (Rp)

% -

Prestasi dan Keberhasilan di bidang pengelolaan peningkatan pendapatan daerah Selama Periode Tahun 2005-2009 antara lain : 1) Pendapatan Daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan menunjukkan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 23,285% selama periode tahun 2005-2009. 2) Pendapatan Daerah dapat melampaui target yang sudah ditentukan, baik target yang dianggarkan maupun target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah ditetapkan. 3) Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan menunjukkan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 20,975% selama periode 2005-2009. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

219


4) Pendapatan Asli Daerah selama periode 2005-2009 masih merupakan sumber utama Pendapatan Daerah. 5) Salah satu SAMSAT yaitu SAMSAT Banjarmasin telah mendapatkan Sertifikasi QUALITY MANAGEMENT SYSTEM – ISO 9001-2000 dari British Standards Institution (BSI) Management System Singapure Pte Ltd (nomor certificate;FS 538841) yang diserahkan pada tanggal 14 Agustus 2008. 6) SAMSAT Martapura telah mendapatkan Sertifikasi ISO 9001-2008 dari British Standards Institution (BSI) Management System Singapure Pte Ltd pada bulan Desember 2009. 7) Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun 2009 mendapatkan AWARD di bidang Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah sebagai Daerah Berprestasi

berdasarkan

Kinerja

Keuangan,

Kinerja

Ekonomi

dan

Kesejahteraan, dimana salah satu indikator kinerja keuangan adalah peningkatan PAD Kelimantan Selatan.

C. Permasalahan dan Solusi Walaupun Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah memberikan kontribusi cukup besar dalam penerimaan Pendapatan Daerah, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan pokok antara lain: 1) Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPPD/KPPD (Samsat) yang perlu dibenahi untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan. 2) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal. 3) Belum optimalnya pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam mekanisme pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. 4) Pembagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak kepada Daerah masih belum proporsional. Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Daerah dan untuk mengatasi berbagai masalah pokok yang masih dihadapi, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : 1) Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui pameran pembangunan, media cetak dan media elektronik. 2) Menambah 7 (Tujuh) UPPD baru, dari 6 (Enam) UPPD menjadi 13 (Tiga Belas) UPPD. Agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal (prima). 3) Membenahi dan melengkapi sarana prasarana perkantoran UPPD/KPPD (Samsat) secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 4) Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

220


5) Terus mengoptimalkan pemakaian Informasi Teknologi (IT) agar pengelolaan Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal (prima). 6) Mendesak Pemerintah Pusat untuk menambah prosentase dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak bagian Pemerintah Daerah ditambah dengan komponen penerimaan untuk perbaikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan di daerah.

20.4. Inspektorat A. Program dan Kegiatan 1) Program kerja dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 - 2010 dibiayai dari APBD maupun APBN adalah : a. TA 2006 : Belanja Langsung (BL) Rp 1.118.980.000,- (Satu Miliyar Seratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) belum termasuk ABT sebesar Rp 698.560.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dan pada Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) berupa Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 2.834.632.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). Selain dibiayai dari dana APBD, juga dibiayai dari APBN melalui Anggaran Pengawasan Dekonsentrasi sebesar Rp 111.272.000,- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), dan dari PHLN melalui program STAR-SDP 2006 sebesar Rp 867.000.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah). b. TA 2007 : Belanja Langsung (BL) Rp 5.138.183.000,- (Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) sudah termasuk ABT sebesar Rp 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dan pada Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) berupa Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 3.008.070.000,- (Tiga Milyar Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Selain dibiayai dari dana APBD, juga dibiayai dari APBN melalui Anggaran Pengawasan Dekonsentrasi sebesar Rp 162.071.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), dan dari PHLN melalui program STAR-SDP 2006 sebesar Rp 596.552.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). c. TA 2008 : Belanja Langsung (BL) Rp 5.262.900.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan pada Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) berupa Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 3.899.014.920,(Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilam Puluh Sembilan Juta Empt Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah). Selain dibiayai dari dana APBD, juga dibiayai dari PHLN melalui program STAR-SDP 2006 sebesar Rp 867.000.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah). d. TA 2009 : Belanja Langsung (BL) Rp 6.672.715.000,- (Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), dan pada Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) berupa Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 4.128.136.213,- (Empat Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah). Adapun Sasaran kegiatan Inspektorat Provinsi, yang dibiayai melalui dana APBD 2005 - 2010, meliputi : - Tersedianya Jasa Surat Menyurat; - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; - Tersedianya Jasa Administrasi keuangan; - Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor; - Tersedianya Alat Tulis kantor; LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

221


-

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Tersedianya Makanan dan Minuman; Terlaksananya Rapat / Koordinasi / Konsultasi / Pemeriksaan Reguler (Kantor Penghubung) ke Luar Daerah; Terlaksananya Rapat / Asistensi / Koordinasi Dalam Daerah; Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS; Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional; Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Terlaksanya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor; Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur; Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala; Terlaksananya Review Pelaksanaan APBD; Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Kab/Kota; Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; Terlaksananya Koordinasi Penyusunan UPKPT Kab/Kota se Kalsel; Terlaksananya Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan APIP dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tk. Provinsi dan Tk. Kab/Kota se Kalsel; Terlaksananya Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Regional; Terselenggaranya Gelar/Temu Karya Pengawasan di Daerah; Terlaksananya Pengadaan Sarana Pendukung kegiatan Pengawasan; Terlaksananya Pelatihan/Bimtek Teknis Pengawasan; Terlaksananya Orientasi Luar Daerah; Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pengawasan dan Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Daerah; Terlaksananya Pembinaan Manajemen Pengawasan pd Bawasda Kab/Kota se Kalsel dan Penyusunan Lap. Tahunan & Program Kerja; Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan ke Daerah / Koordinasi / Konsultasi ke Pusat; Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Good Governance ke 13 Kab/Kota se Kalsel; Terlaksananya Monitoring / Evaluasi Implementasi Good Governance di Daerah; Terlaksananya Orientasi Pelaksanaan Good Governance; Terlaksananya Kegiatan Workshop Implementasi Good Governance; Terlaksananya Pembuatan Buku / Buletin sebagai Laporan / Dokumentasi mengenai Good Governance di Kalsel; Terlaksananya Bantuan Operasional Tim dlm rangka Implementasi Good Governance di Tk. Kecamatan Model.

2) Belanja APBD langsung dan Tidak Langsung dari Tahun 2005 - 2010 dibiayai dari APBD adalah : a. Program kerja melalui belanja langsung - Menyediakan Jasa Surat Menyurat; - Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; - Menyediakan Jasa Administrasi Keuangan; - Menyediakan Jasa Kebersihan Kantor; - Menyediakan Alat Tulis kantor; - Menyediakan Barang Cetakan dan Penggandaan; - Menyediakan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor; - Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; - Menyediakan Makanan dan Minuman; - Melaksanakan Rapat / Koordinasi / Konsultasi / Pemeriksaan Reguler (Kantor Penghubung) ke Luar Daerah; LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

222


Melaksanakan Rapat / Asistensi / Koordinasi Dalam Daerah; Melaksanakan Jasa Pegawai Non PNS; Melaksanakan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; Melaksanakan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Melaksanakan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor; Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional; Melaksanakan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Melaksanakan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor; Melaksanakan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur; Melaksanakan Pengawasan Internal Secara Berkala; Melaksanakan Review Pelaksanaan APBD; Melaksanakan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Kabupaten/ Kota; Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; Melaksanakan Koordinasi Penyusunan UPKPT Kab / Kota se Kalimantan Selatan; - Melaksanakan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan APIP dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tk. Provinsi dan Tk. Kab/Kota se Kalsel; - Melaksanakan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Regional ke Manado pada 2006, ke Gorontalo pada 2007, ke Makasar pada 2008, dan ke Manado pada 2009 ; - Menyelenggarakan Gelar/Temu Karya Pengawasan di Daerah; - Melaksanakan Pengadaan Sarana Pendukung kegiatan Pengawasan; - Melaksanakan Pelatihan / Bimtek Teknis Pengawasan; - Melaksanakan Orientasi Luar Daerah; - Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Pengawasan dan Penyediaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Daerah; - Melaksanakan Pembinaan Manajemen Pengawasan pada Bawasda Kab/Kota se Kalimantan Selatan dan Penyusunan Laporan Tahunan & Program Kerja; - Melaksanakan Fasilitasi dan Pembinaan ke Daerah / Koordinasi / Konsultasi ke Pusat; - Melaksanakan Sosialisasi Implementasi Good Governance ke 13 Kab/Kota se Kalsel; - Melaksanakan Monitoring / Evaluasi Implementasi Good Governance di Daerah; - Melaksanakan Orientasi Pelaksanaan Good Governance; - Melaksanakan Kegiatan Workshop Implementasi Good Governance; - Melaksanakan Pembuatan Buku / Buletin sebagai Laporan / Dokumentasi mengenai Good Governance di Kalsel; - Melaksanakan Bantuan Operasional Tim dalam rangka Implementasi Good Governance di Tk. Kecamatan. b. Program Kerja yang dibiayai Anggaran Belanja Tidak Langsung - Membayar Gaji Pegawai; dan - Menbayar Tunjangan Pegawai, meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, dan tunjangan lainnya. -

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Alokasi dan realisasi anggaran pada Inspektorat Prov. Kalsel 2006-2010 Tahun 2006 2007 2008 2009

Jumlah Dana ( Rp ) 1.118.980.000 5,138,183,000 5.262.900.000 6.672.715.000.


Realisasi Realisasi ( Rp ) % 1.068.539.500 95,49 4,248,037,548 82.68 4.553.124.718 86.51 5.459.802.601. 81.82

223


Dari gambaran pelaksanaan anggaran dari tahun 2005 – 2010 maka terlihat persentasi anggaran terus mengalami kenaikan dan ini berarti tugas pengawasan semakin meningkat seiring dengan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari belanja langsung dan tidak langsung untuk tugas pengawasan dapat dicapai : 1) Dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan program Pelayanan Administrasi Perkantoran, untuk menyelenggarakan tugas fungsi kantor dan instansi pada umumnya meliputi antara lain terpenuhinya : pelayanan surat menyurat, keperluan telepon, air dan listrik, kebersihan kantror, alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan, instalasi penerangan, bahan-bahan bacaan berupa pedoman dan peraturan perundangundangan, konsumsi, rapat/koordinasi/ konsultasi di dalam dan luar daerah, serta jasa pegawai non PNS; 2) Dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas fungsi instansi meliputi pengadan perlengkapan dan peralatan gedung kantor, serta pemeliharan terhadap gedung kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, perlengkapan dan peralatan gedung kantor serta mebeleur secara rutin dan berkala; 3) Dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, meliputi antara lain : a. Melaksanakan pengawasan internal secara berkala pada tahun 2005 – 2010 melalui kegiatan pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yaitu memeriksa secara komprehenshif 49 obyek pemeriksaan pada SKPD Provinsi dan pemeriksaan di 13 kabupaten/Kota. Pemeriksaan berkala tersebut menghasilkan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 215 laporan dengan 3.376 temuan dan 2.236 saran / rekomendasi, serta temuan keuangan berjumlah Rp 3.432.072.996,58. Dari hasil pemeriksaan berkala dapat meng gambarkan kondisi pengelolaan anggaran dan kinerja pembangungan secara umum sebagai berikut : • Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap kegiatan sistem pengendalian manajemen pada orgnanisasi atau instansi yang ada, pada dasarnya berjalan cukup baik, walaupun masih ada kelemahan yang memerlukan perbaikan, sehingga kedepan masih harus menjadi perhatian bagi setiap atasan langsung antara lain: terhadap Tupoksi dan uraian tugas yang harus dilaksnakan; sistem dan prosedur kerja; perencanaan dan program kerja; sebagai acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang dilaksanakan, kebijakan yang dibuat, serta mengenai aktivitas pelaporan kegiatan Instansi. • Pengelolaan Kekayaan/Pendapatan Untuk kegiatan pengelolaan kekayaan/pendapatan yang dilaksanakan berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan. Tetapi, masih ada sebagian kecil kegiatan yang harus mendapatkan perhartian untuk lebih ditingkatkan pelaksanaannya seperti : pendataan terhadap asset, pengadaan dan pemanfaatan barang inventaris dan barang habis pakai, serta terhadap prosedur dan mekanisme yang berlaku, administrasi pengelolaan barang serta pelaporannya. • Pengelolaan Sumber Daya Manusia


224


Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang telah di laksanakan, sudah berjalan sesuai ketentuan, tetapi dari segi administrasi masih ada sebagian yang memerlukan upaya penyempurnan dalm pelaksanannya antara lain: administrasi pengelolaan kepegawaian seperti pembuatan buku-buku, kartu-kartu TUK, dan pembuatan data-data kepegawaian, Karpeg, Karis, Karsu dan lain-lain, serta terhadap apel pagi, masuk kerja, menyampaikan LP2P, juga pengisian formasi jabatan fungsional yang masih lowong. • Pengelolaan Anggaran Kegiatan pengelolaan anggaran secara umum sudah sesuai ketentuan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, meskipun dari segi administrasi masih dirasakan terdapat beberapa kelemahan yang harus disempurnakan dalam pelaksanannya di tahun mendatang. Beberapa kelemahan tersebut, antara lain : adanya perencanaan pengelolaan keuangan yang belum akurat, administrasi pengelolaan keuangan yang masih belum sempurna, dan adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan belum tepat waktu, serta ketaatan terhadap pelaksanaan pelaporan, penyediaan plafon anggaran yang disediakan, dan kelengkapan dokumen; adanya pajak-pajak yang dipungut namun belum diadministarsikan, serta pengawasan Atasan Langsung dalam pengelolaan anggaran yang masih lemah. • Pengelolaan dan Pelaksanaan Proyek. Pelaksanan pengelolaan dan pelaksanaan Proyek, secara umum dapat memberikan nilai yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah, yang memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, ditemukan masih adanya kegiatan yang harus diupayakan peningkatan pelaksanaannya kedepan, antara lain: terhadap administrasi dan pelaporan pertanggung jawaban proyek, perencanaan yang kurang effektif, pengelolaan pajak-pajak yang belum dipungut, pengawasan atasan langsung yang masih lemah terhadap kegiatan proyek, pekerjaan yang kurang optimal dan adanya kegiatan tanpa didukung rencana/ program kerja. b. Melaksanakan reviu pelaksanaan APBD, dimaksudkan untuk memastikan keandalan Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dan Standar Akuntansi Pemerintah. c. Melakukan penanganan kasus pengaduan masyarakat di Kabupaten/ Kota selama 2005 - 2010, yaitu pemeriksaan khusus terhadap 45 kasus pengaduan yang ada. Pemeriksaan khusus tersebut dapat menyelesaikan sebanyak 17 kasus, 6 kasus masih dalam proses penyelesian, 12 kasus lainnya, dilimpahkan penanganannya ke Kabupaten/Kota, dan 10 kasus tidak terbukti. Pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun yang mencuat di media massa, diharapkan mampu mendorong akuntabilitas kinerja pemerintahan secara optimal, sebagai upaya penegakan hukum yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, dan untuk merespon dinamika masyarakat dan pengembangan sistem informasi pengawasan yang transparan dan akuntabel. d. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan BPK-RI tahun 2005 -2010. Dari 1.126 temuan Itjend Departemen selesai ditindak lanjuti sebanyak 1.028 temuan sedangkan 98 temuan dalam proses penyelesaian. e. Melaksanakan koordinasi penyusunan UPKPT Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, yaitu menyusun Program Kerja Pemeriksaan tahunan (PKPT) yang sinergis dan terkoordinasi antar APIP di daerah, baik dengan PKPT Itjend Departemen, Inspektorat Provinsi dan Bawasda Kabupaten/Kota, serta BPK-RI maupun dengan Badan Pengawasan lainnya, sebagai upaya menghindari LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

225


kemungkinan tumpang tindih dan pemeriksaan bertubi-tubi terhadap obyek pemeriksaan. f. Melaksanakan pemutakhiran data hasil pengawasan APIP tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, dan melaksanakan pemutahiran data hasil pengawasan tingkat Regional. Dengan pemutahiran data dapat dan diukur tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil temuan hasil pemeriksaan. g. Menyelenggarakan gelar / temu karya pengawasan di daerah, guna terbinanya kesamaan persepsi dan tindakan dalam pelaksanaan tugas- tugas pengawasan di daerah. h. Melaksanaan pengadaan sarana pendukung kegiatan pengawasan, yaitu pengadaan komputer dan note book untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan dan pemeriksaan. 4) Dapat dilaksanakan kegiatan program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, meliputi antara lain : a. Melaksanakan pelatihan/bimtek teknis pengawasan, antara lain bimtek peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-udangan yang terkait dengan bidang pengawasan; bimtek Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan dalam pelaksanaan tugastugas pemeriksaan; bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; bimtek Reviu laporan Keuangan Daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan melakukan Reviun Laporan Keuangan; b. Melaksanakan orientasi ke luar daerah, yaitu ke Pontianak Kalimantan Barat, meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kebijakan pengawasan, membandingkan dengan SOTK Inspektorat/Bawasda di daerah lain, dan berbagi pengalaman meningkatkan kinerja aparat pengawasan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan. 5) Dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, meliputi antara lain : a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan dan penyediaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Daerah, dalam rangka terbinanya sinergi pemeriksaan, terkoordinasi pengawasan APIP, dan penerapan pedoman operasional pengawasan di jajaran Inspektorat/ Bawasda Kabupaten / Kota untuk mewujudkan standar kualiatas pengawasan APIP di daerah; b. Melaksanakan pembinaan manajemen pengawasan pada Bawasda Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dan Penyusunan Laporan Tahunan & Program Kerja Tahunan, untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagi manajemen pengawasan dalam rangka perbaikan mutu kinerja pengawasan Bawasda Kabupaten/Kota. 6) Dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan program Implementasi Good Governance di Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi antara lain : a. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan ke daerah/koordinasi/konsultasi ke Pusat, yaitu koordinasi/pembinaan implementasi good governance di Kabupaten/Kota, konsultasi ke Kementerian PAN dan KPK RI Deputi Pencegahan, Bappenas, dan Tim Good Governance Pusat dalam rangka memantapkan penerapan tata pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Selatan. Melaksanakan evaluasi kinerja dan LAKIP SKPD, serta penetapan kinerja SKPD pemerintah daerah Kalimantan Selatan; b. Melaksanakan sosialisasi implementasi good governance ke 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, untuk memantapkan komitmen dan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

226


c.

d.

e. f.

mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Kalimantan Selatan; Melaksanakan orientasi pelaksanaan good governance dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan menerapkan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik, serta menambah khazanah kearifan lokal (best practis) daerah setempat; Melaksanakan kegiatan workshop implementasi good governance, dengan nara sumber Tim Pusat yaitu dari Kementerian PAN-RI dan KPK-RI, dalam rangka meningkatkan kesadaran anti korupsi bagi kalangan Pelajar, Mahasiswa dan PNS pada umumnya, untuk memantapkan penerapan tata pemerintahan yang baik di Kalimantan Selatan; Membuat buku/buletin sebagai salah satu sarana dokumentasi kegiatan penerapan good governance di Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan; Melaksanakan bantuan operasional dalam rangka implementasi good governance di Kecamatan Model pada 26 kecamatan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, yaitu bekerja sama dengan FISIP Unlam selaku pengelola laboratorium good governance Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan asistensi penerapan tata pemerintahan yang baik di tingkat Kecamatan Model.

C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain : 1) Masih adanya persepsi yang berbeda dari Pejabat Daerah Kabupaten/Kota mengenai keberadaan dan peranan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, sehinggga ada keengganan untuk dilakukan pengawasan. Hal ini dikeranakan antara lain kurang tegasnya sanksi yang diatur dalam Keppres Nomor 74 Tahun 2001, maupun Kepmendagri Nomor 17 Tahun 2001, dan masih lemahnya sosialisasi yang diberikan oleh Inspektorat / Bawasda Kabupaten/Kota menyangkut pengawasan fungsional terhadap Satuan Organisasi di lingkup Kabupaten/Kota. 2) Rapat koordinasi pengawasan di Daerah masih belum dapat diikuti oleh Itjen Departemen teknis secara keseluruhan, sehingga dalam pelaksanaan dan hasilnya belum secara keseluruhan menampung kepentingan APIP di Daerah dan Itjen Departemen teknis bersangkutan. 3) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur Inspektorat, baik keterbatasan di segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama menyangkut bidang teknis, sehingga penerapan pengawasan/pemriksaan kinerja belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 4) Belum semua Itjen Departemen Teknis memberikan Pedoman Standar Pengawasan, sehingga belum dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pengawasan oleh APIP. Itjen Departemen Teknis yang sudah memberikan Pedoman Standar Pengawasan sangat terbatas, antara lain Itjen Departemen Perhubungan dan Itjen Departemen Pendidikan.


227


5) Seiring dengan diberlakukannya Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belum semua APIP dibekali keterampilan dalam rangka melakukan pengawasannya.. Solusi Adapun Solusi yang dilakukan untuk mengatasi beberapa permasalahan dimaksud, antara lain : 1) Kebijakan pengawasan di Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden R.I. Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Kepmendagri dan Otda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur, pada dasarnya sudah mempertegas dan memperjelas kewenangan tugas pengawasan di Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur. Hal ini perlu disosialisasikan lebih intensif khususnya bagi Kabupaten/Kota, serta perlunya dipertegas dengan sanksi yang jelas melalui suatu ketentuan formal, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun ketentuan lainnya. 2) Rapat koordinasi Pengawasan di Daerah yang sudah dilaksanakan dan diikuti sebagian Itjen Departemen, ke depan hendaknya dapat diikuti oleh seluruh Aparat Pengawasan Fungsional termasuk seluruh Itjen Departemen Teknis guna terjalinnya koordinasi dan konsolidasi pengawasan yang baik. 3) Pelaksanaan pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/ Kota sebagaimana kewenangan Gubernur harus tetap dilaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam bentuk Reguler (berkala) maupun dalam bentuk Pemeriksaan Khusus baik bersifat evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota maupun Pemeriksaan Khusus Serah Terima Jabatan Bupati/Walikota sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat yang ada di Daerah. 4) Dalam upaya meningkatkan kelembagaan pengawasan di Daerah maka Jabatan Fungsional Auditor agar segera direalisasikan sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29/2017/SJ, tanggal 01 September 2003 perihal Inpassing Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Daerah, atau Itjen DDN segera merealisasikan nomenklatur jabatan fungsional yaitu Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana diamanatkan PP 79/2005; 5) Pelaksanaan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis pada kinerja, perlu diimbangi dengan pembekalan yang intensif kepada aparat Pengawasan

baik Inspektorat Provinsi maupun

Bawasda Kabupaten/Kota. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

228


20.5. Badan Kepegawaian Daerah A. Program dan Kegiatan Dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur tersebut, disusunlah program kerja utama yang dituangkan dalam kebijakan pembinaan kepegawaian (Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah) yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, yaitu : 1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan utama antara lain: a. Seleksi penerimaan CPNS b. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat c. Pembangunan/pengembangan SIMPEG d. Penyelenggaraan penerimaan praja IPDN e. Seleksi dan penetapan PNS tugas belajar dan ijin belajar f. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan g. Penegakan disiplin pegawai 2) Program peningkatan kesejahteraan aparatur melalui prioritas kegiatan antara lain : a. Pelatihan PNS menjelang purna tugas, b. Pemeliharaan kesehatan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel c. Penghargaan bagi PNS B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur : a. Seleksi penerimaan CPNS Penerimaan CPNS dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu penerimaan CPNS dari jalur umum dan penerimaan CPNS yang berasal dari tenaga honorer. Hasil pelaksanaan kegiatan penerimaan CPNS dari jalur umum pada tahun 2005 adalah 4,95% dari jumlah pelamar. Pada 2006 tidak dilaksanakan kegiatan ini dan kebutuhan diisi dari pengangkatan tenaga honorer. Tahun 2007 realisasi penerimaan hanya sebesar 4,04% dari jumlah pelamar, tahun 2008 sebanyak 10,74% dari jumlah pelamar dan tahun 2009 sebanyak 10,81% dari pelamar. Ketidaksesuaian antara jumlah usulan dengan jumlah realisasi pengangkatan CPNS honorer adalah karena tidak memenuhi syarat. Jumlah penerimaan CPNS tersebut seperti tabel di bawah ini : Penerimaan CPNS 2005-2009 No

Tahun anggaran

1.

2005

2.

2006

3. 4. 5. Keterangan :

Jumlah pelamar/ usulan 1.476 177

502 1.140 2007 274 1.415 2008 190 2.229 2009 302 : CPNS tenaga honorer


Jumlah diterima/ Realisasi 73 176 498 46 270 152 176 241 288

229


b. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat Salah satu upaya pembinaan aparatur yang dilakukan oleh Pemprov. Kalsel adalah pemberian kenaikan pangkat sebagai penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Berdasarkan uraian tersebut, hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Kenaikan pangkat PNS lingkup Pemprov. Kalsel tahun 2005-2009 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009

Periode April Oktober April Oktober April Oktober April Oktober April Oktober

Golongan Golongan Golongan Golongan I II III IV 3 167 398 79 6 69 419 67 8 158 475 82 9 57 386 63 0 91 396 82 0 64 214 42 3 110 442 70 3 52 293 37 2 118 482 108 1 29 229 26

c. Pembangunan/pengembangan SIMPEG Selain melakukan pemutakhiran data secara berkala, terdapat kegiatan tambahan berupa pembangunan dan pengembangan simpeg, yaitu : - Tahun 2005-2006, penyempurnaan hardware, software, jaringan dan pelatihan bagi pelaksana (operator) Simpeg. Pada periode ini dimulai pemasangan jaringan (client) untuk tiap bidang pada BKD Prov. Kalsel. Selain itu terdapat tambahan aplikasi untuk keperluan baperjakat dan kenaikan pangkat. - Tahun 2007-2008, hampir sama dengan tahun sebelumnya berupa perawatan dan pemeliharaan, ditambah koneksi jaringan internet. - Tahun 2009, Konversi data perorangan PNS dari NIP 9 Digit menjadi 18 digitdan MoU Kartu Pegawai Elektronik (KPE) d. Penyelenggaraan penerimaan praja IPDN Penyertaan pendidikan kader pada Pemprov. Kalsel diselenggarakan hampir setiap tahun, tujuannya adalah mendapatkan PNSD yang berkualitas dan memiliki loyalitas tinggi terhadap tugas yang diberikan. Pada tahun 2007 tidak diadakan penerimaan karena adanya peristiwa kekerasan dalam pendidikan yang membuat preseden buruk bagi IPDN. Jumlah calon praja yang disertakan dan jumlah lulusan yang diterima kembali di lingkungan Pemerintah provinsi Kalsel dari tahun 2005 sampai dengan 2009 adalah sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4.

Tahun Penerimaan 2005 2006 2008 2009

Jumlah Pelamar 190 207 519 320


Pantukhir 28 47 29 35

Jumlah Calon Praja 17 38 25 34

230


No 1. 2. 3. 4.

Tahun 2005 2006 2008 2009

Angkatan Angkatan XIII Angkatan XIV Angkatan XV Angkatan XVI Angkatan XVII Angkatan XVIII

Jumlah alumni 17 24 32 dan26 28 dan 38

e. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan Salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kemampuan manajerial aparatur adalah dengan menyertakan PNSD pada diklat kepemimpinan. Diklat ini terutama diperuntukkan bagi PNS yang akan atau sudah menduduki jabatan struktural. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan bagi PNSD non jabatan untuk mendapatkan pendidikan dimaksud. Jumlah PNSD yang telah mengikuti diklatpim adalah sebagai berikut : Rekapitulasi diklatpim tahun 2005-2009 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan No Jenjang Diklat 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah 1. Diklatpim Tk. II 3 3 5 1 7 19 2. Diklatpim Tk. III 40 80 40 30 190 3. Diklatpim Tk. IV 40 40 40 40 70 230 f. Pemberian ijin belajar Dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dorongan dan kesempatan menempuh pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan ijin belajar yang di atur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 12 tahun 2007 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Karena upaya ini dilaksanakan secara mandiri oleh individu aparatur, maka selayaknya diberikan apresiasi yang tinggi bagi upaya sungguhsungguh yang dilakukannya. Jumlah dan distribusi sebagai berikut : Rekapitulasi penerbitan ijin belajar tahun 2005-2009 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jenjang No 2005 2006 2007 2008 2009 Pendidikan 1. S3 1 0 2 2. S2 38 35 36 28 44 3. S1 53 33 71 81 72 4. D4 0 5 0 7 5 5. D3 41 0 28 11 15 6. D2 0 0 0 0 0 7. Paket C 3 1 1 1 10 8. Paket B 0 0 0 0 3


231


g. Penegakan disiplin pegawai Pembangunan sumberdaya aparatur diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dengan memperbaiki kesejahteraan dan profesionalisme serta memberlakukam sistem karier berdasarkan prestasi kerja. Prinsip reward dan punishm diberlakukan berdasarkan semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan pasal 6 peraturan tersebut, jenis hukuman yang diberikan terdiri dari : (a) Hukuman disiplin ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis; (b) Hukuman disiplin sedang, berupa penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun; (c) Hukuman disiplin berat, berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat. Adapun hasil pelaksanaan pembinaan terhadap aparatur sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5

Tahun 2005 2006 2007 2008 2009

Berat 3 11 13 18 9

Penjatuhan

hukuman

Sedang

Ringan

3

1

disiplin

tersebut

termasuk

PNSD

pada

Kabupaten/Kota seperti yang terjadi pada tahun 2006 tercatat satu orang PNS mendapat hukuman disiplin berat, tahun 2008 dua orang dan tahun 2009 satu orang. Untuk pelaksanaan hukuman disiplin ringan, pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala SKPD masing-masing sesuai jenjang sebagaimana di atur didalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang pendelegasian wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNSD dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 30 Tahun 2002 tentang tindakan Administrasi terhadap pelanggaran disiplin kerja PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan ketentuan ketentuan lainya yang berlaku


232


2) Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui prioritas kegiatan antara lain : a. Pelatihan PNS menjelang purna tugas, Dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS, maka bagi PNS yang akan pensiun diberikan pembekalan purna tugas. Kegiatan tersebut dimulai dari penjelasan

tentang

tata

cara

pengurusan

pensiun

sampai

pada

pembekalan/pelatihan dan pelaksanaan pelatihan menjelang pensiun. Tujuannya adalah untuk memberikan tambahan wawasan bagi PNS untuk mengisi masa purna tugas melalui pelatihan berupa manajemen dan keterampilan praktis. Pelaksanaan kegiatan tersebut seperti tabel berikut : Tahun 2005 2006 2007 2008 2009

Angkatan Angkatan Angkatan Jumlah Lokasi I II III peserta pelatihan 32 32 BLK Banjarbaru 69 69 BLK Banjarbaru 40 40 Wonojati, Malang 40 40 Wonojati, Malang 40 40 47 127 Angkatan I dan II, Singosari, Malang. Angkatan III, Wonojati, malang

Selain pelatihan diberikan juga bantuan berupa pemberian tali asih sejak tahun 2005-2008 jumlah bantuan yang diberikan Rp. 1,25 juta. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/89/Kum/2009 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Pensiunan PNS, Janda/Dudanya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan besaran bantuan tersebut sebesar Rp. 3 juta. b. Pemeliharaan kesehatan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel Pelaksanaan kegiatan ini masih dibatasi untuk pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi kalimantan Selatan. Pembatasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan anggaran kemampuan anggaran setiap tahun, sebagai berikut : Tahun 2005 2006 2007 2008 2009

Eselon IV 162 142 87

Eselon Eselon III I & II 140 60 78 98 60 60

Jumlah 200 240 240 147 60

Pemeriksaan kesehatan untuk pejabat struktural eselon I dan II dilaksanakan pada tahun 2005, 2008 dan 2009. Untuk pejabat struktural eselon III dilaksanakan bertahap mulai tahun 2005, 2006 dan 2007. demikian pula untuk pejabat struktural eselon IV dari tahun 2006 sampai dengan 2008. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

233


c. Pemberian penghargaan bagi PNS Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/178/Kum/2009 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Yang Menerima Anugerah Penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS), menetapkan bahwa besarnya insentif adalah Rp. 1 juta bagi PNS dengan masa bakti 10 tahun, Rp. 2 juta bagi PNS dengan masa bakti 20 tahun, dan Rp. 3 juta untuk masa bakti 30 tahun. Sebelumnya dalam kurun waktu antara 2005-2008, besarnya insentif berturutturut adalah Rp. 250 ribu untuk masa bakti 10 tahun, Rp. 500 ribu untuk 20 tahun dan Rp. 1 juta untuk 30 tahun.

C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target seperti yang diharapkan, kegiatan tersebut antara lain adalah : 1) Terdapat beberapa kegiatan yang belum disertai rencana capaian kegiatan (dalam bentuk kuantitas), sehingga capaian kegiatannya juga tidak dapat diprosentasekan. Penyebabnya antara lain adalah : kegiatan tersebut berupa pelayanan yang masih tergantung pada usulan dari individu PNS, misalnya : pelayanan karis/karsu, Surat Keputusan (SK)/Surat Persetujuan Pindah (SPP) untuk pelayanan mutasi pindah PNS. 2) Terdapat kegiatan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan. Kegiatan dimaksud adalah kegiatan penerimaan CPNS tidak selalu dapat dilaksanakan dengan tuntas sampai dengan pembuatan SK CPNS dalam satu tahun anggaran. Hal ini disebabkan masih adanya ketergantungan pemda kepada pemerintah pusat dalam hal pengusulan dan persetujuan jumlah formasi CPNS kepada Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) melalui pertimbangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Departemen Keuangan, yaitu terlambatnya menetapkan usulan formasi untuk seluruh Indonesia. 3) Seleksi dan penetapan PNS tugas belajar dan penyelenggaraan seleksi penerimaan praja IPDN. 4) Permasalahan umum yang dihadapi pada kegiatan ini adalah kurangnya minat untuk menjadi PNS Tubel. Alasan yang mendasarinya antara lain adalah program pendidikan yang ditawarkan dan tunjangan belajar yang dianggap tidak mencukupi. 5) Standarisasi kelulusan yang diberlakukan oleh IPDN tidak selalu bisa dipenuhi pada setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa Calon Peserta gagal pada saat pantukhir di Jatinangor, alasan lain diantaranya adalah adanya pelamar potensial mengundurkan diri karena waktu seleksi yang bersamaan dengan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

234


seleksi pada perguruan tinggi atau diterima bekerja di tempat lain.Selain hal tersebut di atas adalah kemampuan anggaran masing-masing Kabupaten/Kota yang berbeda. 6) Penataan arsip kepegawaian PNS; 7) Kegiatan ini adalah mendokumentasikan file perorangan PNS lingkup Pemprov. Masih terdapat beberapa dokumen yang belum dilengkapi berkenaan dengan belum diterimanya salinan dokumen dimaksud oleh BKD Prov. Kalsel dari individu PNS melalui SKPD masing-masing.

Solusi 1) Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pegawai diperlukan data dukung yang memadai, sehingga diperlukan upaya lebih untuk mendapatkan data terbaru tiap PNS lingkup Pemprov. Kalsel. 2) Menyiasati keadaan tersebut upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi yang lebih intensif kepada lembaga pemerintah terkait. 3) Melakukan kajian lebih berkenaan dengan program pendidikan yang ditawarkan atau menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi berkenaan dengan program pendidikan yang dibutuhkan serta meningkatkan bantuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku saat ini. 4) Melakukan upaya pembinaan dan kerjasama dengan SKPD lain untuk mendukung penyediaan dokumen perorangan PNS.

20.6. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah A. Program dan Kegiatan. Program Diklat Aparatur di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan pelaksanaannya mengacu kepada PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan di jajaran Depdagri dan Pemda. Diklat aparatur adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan aparatur dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk mengarah pada pencapaian tujuan tersebut, disusun program/kegiatan diklat dengan memperhatikan pada kebutuhan riil unit kerja dan kemampuan anggaran dalam merealisasi program. Program diklat yang mengacu pada pemenuhan kompetensi aparatur serta memperhatikan prinsip-prinsip kesesuaian antara jenis program diklat dan kebutuhan obyektif dengan pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah dalam unit-unit kerja LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

235


pemerintah pada semua level sesuai dengan pengembangan organisasi. Oleh karena itu unit pengelola kepegawaian termasuk Lembaga Diklat semakin dituntut untuk melakukan analisa kebutuhan diklat dengan mengacu pada prinsip kompetensi yang dibutuhkan. Sejalan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bidang hukum dan pemerintahan, maka penyelenggaraan

diklat aparatur mengarah pada upaya

peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan upaya tersebut Badan Diklat juga terus mengembangkan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat guna menghasilkan aparatur yang berkualitas. Melalui jalinan koordinasi dan kerjasama yang baik antara Badan Diklat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi dilakukan kegiatan dalam mempersiapkan perumusan bahan kebijakan dan analisis kebutuhan diklat aparatur di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan termasuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur dalam rangka pengisian dan pengembangan kompetensi. Kompetensi diklat secara umum mencakup 3 (tiga) ranah dasar, yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap dan prilaku) dan Psikomotorik (keterampilan). Salah satu kompetensi diklat terletak pada kata kunci menerapkan, atau aplikasi yang mengindikasikan tingkat pengetahuan, alternatif strategi ke dalam tugas dan pekerjaan. Oleh karena itu proses belajar dalam agenda kegiatan diklat tidak hanya berupa penyajian informasi tetapi selalu dipadukan dengan kegiatan diskusi, penulisan kertas kerja, studi kasus dan pengenalan kondisi internal maupun eksternal lingkungan kerja serta kesadaran untuk melakukan perubahan sikap. Khusus mengenai strategi pembelajaran, tetap menganut prinsip-prinsip sebagai berikut : Diklat dirancang untuk tujuan tertentu, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai kebutuhan dan sesuai dengan alokasi waktu dan dana yang tersedia. Jenis diklat yang dilaksanakan selama ini dikelompokkan atas rumpun diklat dan katagorasi tujuan diklat. Pengelompokan ini memetakan secara jelas dan tegas pelaksanaan kegiatan serta desain sistem pembelajaran yang dterapkan dalam proses pembelajaran. Pengelompokkan rumpun diklat tersebut adalah : 1) Diklat Manajemen Pemerintahan Kegiatan ini dimaksudkan untuk : a. Pembentukan kemampuan mengelola kegiatan dan urusan pemerintahan bagi para Pejabat Eksekutif, Pejabat Negara dan Unsur Legislatif ; b. Termasuk dalam rumpun ini adalah pembentukan kader Pemerintahan Dalam Negeri melalui IPDN/IIP serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dalam hal tugas belajar dan ijin belajar. 2) Diklat Teknis Kegiatan ini dimaksudkan untuk :


236


a. Meningkatkan kemampuan teknis penyelenggaraan kegiatan dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan yang bersifat teknis, baik teknis administratif maupun teknis substantif ; b. Dikembangkan berdasarkan kebutuhan masing-masing Daerah Otonom. 3) Diklat Fungsional Kegiatan ini dimaksudkan untuk : a. Meningkatkan kemampuan para pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya secara professional ; b. Merupakan persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan dan telah menduduki Jabatan fungsional. 4) Diklat Kepemimpinan/Strukutral. Kegiatan ini dimaksudkan untuk : a. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan para pejabat struktural ; b. Target group adalah pejabat atau calon pejabat struktural berdasarkan strata manajemen yang dipangkunya. Diklat kepemimpinan yang dilaksanakan pada Bandiklatda Provinsi Kalimantan Selatan meliputi : a. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV; b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III; 5) Diklat Prajabatan. Diklat Prajabatan merupakan jenis Diklat yang bertujuan untuk mengisi kompetensi dasar dalam rangka pembentukan wawasan, sikap dan kepribadian CPNS serta merupakan salah satu syarat bagi CPNS untuk diangkat menjadi PNS. Tingkatan untuk diklat Prajabatan ini sebagaimana telah dilaksanakan pada Bandiklat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah : a. Diklat Prajabatan Golongan I dan II; b. Diklat Prajabatan Golongan III. B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun kegiatan diklat yang telah dilaksanakan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 diuraikan sebagai berikut : Tahun 2005 Rekapitulasi Penyelenggaraan, Peserta dan Biaya Diklat No.

Penyelenggaraan Diklat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Diklat Prajabatan Gol. II Diklat Prajabatan Gol III Diklat Kepemimpinan Tk. IV Diklat Kepemimpinan Tk. III Diklat Teknis Diklat Fungsional Diklat Manajemen Pemerintahan Kegiatan Non Diklat

8.

Peserta Jml Reguler Swadana 79 52 40 40 58 57 60

288 909 38 117 16 98

367 961 78 157 58 73 158

-

-

-

Biaya Reguler

Swadana

Jumlah

77.028.950 280.814.400 357.843.350 75.402.600 1.318.095.450 1.393.498.050 188.000.000 178.600.000 366.600.000 300.000.000 877.500.000 1.177.500.000 109.000.000 109.000.000 146.000.000 32.000.000 178.000.000 120.000.000 267.000.000 387.000.000 258.000.000

-

258.000.000

Jumlah 386 1466 1852 1.015.431.550 2.954.009.850 3.969.441.400 Sumber Data : Bandiklatda Prop.Kalsel Tahun 2005 (Data diolah)

Hasil atau keluaran dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Diklat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan adalah berupa lulusan (Out Put ) diklat yaitu LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

237


aparatur yang lulus diklat dengan kriteria tertentu yang dtetapkan sesuai standar yang ditentukan. Untuk tahun anggaran 2005 sampai dengan bulan Desember 2005, hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut : 1) Diklat Kepemimpinan sebanyak 1633 orang lulusan ; 2) Diklat Teknis sebanyak 58 orang lulusan ; 3) Diklat Manajemen Pemerintahan sebanyak 158 orang lulusan ; 4) Diklat Fungsional sebanyak 73 orang lulusan. Jumlah dana yang dibebankan selama pelaksanaan diklat tahun 2005 adalah untuk reguler sebesar Rp.1.298.431.550,- yang berasal dari APBD I, dan dalam bentuk swadana dari Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.954.009.850,-.

Tahun 2006 Pelaksanaan kegiatan Diklat Aparatur yang dilaksanakan pada Badan Diklat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Realisasi Program Diklat Aparatur Tahun 2006 No.

A.

B.

C.

Jenis Diklat

Diklat Struktural 1. Diklat Prajabatan Gol.I & II (+ Diklat Pembentukan Sikap) 2. Diklat Prajabatan Gol. III (+ Diklat Pembentukan Sikap) 3. Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan XX Angkatan XXIII 4. Diklat Kepemimpinan Tk. IV Diklat Teknis 1. Diklat Pengembangan Ekonomi dan Usaha Daerah 2. Diklat Verifikasi SPJ Keuangan 3. Diklat Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Fungsional Diklat AKIP Diklat Analis Kepegawaian Diklat Manajemen Pemerintahan Diklat Intensive English Course Diklat Manajemen Standar Pelayanan Minimal 3. Konflik Pertanahan 4. Diklat Penyidik PNS

1. 2. D. 1. 2.

5. Pembuatan Panduan, Kurikulum Silabi Diklat & Pengkajian Analisa Kurikulum Diklat Pim Tk. IV dan III E.

Kegiatan Internal Kediklatan 1. Peningkatan Kemampuan Aparatur 2. Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Kediklatan


Tanggal Pelaksanaan

Realisasi Peserta (orang)


12 s.d. 21 Des. 2006 22 Nop. s.d. 1 Des 2006 12 s.d. 27 Des. 2006 22 Nop. s.d. 5 Des 2006

34

24.606.000,-

37

36.347.500,-

23 Mei s.d. 15 Juli 2006 8 Agust s.d. 30 Sept. 2006 1 Nop. sd. 12 Des.2006

40 40 40

203.679.700,-

31 Mei s.d. 13 Juni 2006

30

57.047.500,-

19 Juli s.d. 1 Agustus 2006 7 s.d. 20 September 2006

30 30

41.519.000,57.599.000,-

2 s.d. 8 Mei 2006 18 s.d. 29 Juli 2006

30 30

54.078.999,38.310.000,-

9 s.d. 22 Mei 2006 30 Agustus s.d. 6 Sept 2006

30 30

51.898.000,56.296.500,-

4 s.d. 11 Juli 2006 15 Nopember s.d. 16 Desember 2006 -

29 24

43.172.150,110.980.000,-

50

32.399.900,-

-

30 -

29.996.500,209.340.000,-

653.059.500,-

238


Tahun 2007 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Diklat Aparatur yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Realisasi Program Diklat Aparatur Tahun 2007 No.

Jenis Diklat

I.

Program Pendidikan Kedinasan Rumpun Diklat Teknis Diklat Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Verifikasi SPJ Keuangan Diklat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Diklat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) (Angkatan II-ABT) Rumpun Diklat Manajemen Pemerintahan Diklat Bahasa Inggris bagi Pjbt Eselon IV Diklat Standar Pelayanan Minimal Rumpun Diklat Struktural Ujian Dinas Tingkat I Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan SDM Kediklatan Penyusunan Panduan dan Pengkajian Kurikulum Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Penyusunan LAKIP, RKA & Rakor Peningkatan Kapasitas Aparatur Diklat

1. 2. 3. 4.

1. 2. 1.

1. 2. 3. 4. 5.

II. Program Peningkatan Kualitas SDM Rumpun Diklat Prajabatan 1. Diklat Prajabatan Gol. I dan II 2. Diklat Prajabatan Gol. III 3. Diklat Pembentukan Sikap/Perilaku PNS (Kerjasama Rindam VI/Tpr) CPNS Gol. I dan II 4. Diklat Pembentukan Sikap/Perilaku PNS (Kerjasama Rindam VI/Tpr) CPNS Gol. III Rumpun Diklat Struktural 1. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 2. Training ESQ bagi Pjbt Eselon III & IV Rumpun Diklat Fungsional 1. Diklat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2. Diklat Pembentukan Auditor Terampil Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme 1. Rapat Koordinasi Teknis Diklat Aparatur Tingkat Provinsi 2. Penerbitan Infomedia Widyaiswara 3. Pembinaan Profesionalisme WI 4. Pembuatan Database Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA)


Tanggal Pelaksanaan



12 s.d. 24 Maret

35

72.081.500,-

20 November s.d. 3 Des 30 Agustus s.d. 12 Sept

30 30

79.694.500,81.395.500,-

5 s.d. 18 Desember

35

116.375.500,-

29 Agustus s.d. 11 Sept 24 s.d. 31 Oktober

30 30

68.186.400,,-

75

30.000.000,-

Maret s.d. Oktober

-

58.949.900,-

Oktober s.d. Desember

-

14.368.400,-

Oktober s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember

14

26.840.000,11.562.500,79.217.500,-

27 November s.d. 14 Des 27 November s.d. 19 Des 15 s.d. 24 November

135 35 135

247.202.500,95.025.000,221.720.000l,-

15 s.d. 24 November

35

68.280.000,-

11 Juni s.d. 23 Juli November s.d. Desember

40 125

225.000.000,,-

26 Maret s.d. 2 April

30

57.650.000,-

3 s.d. 21 April

30

99.714.000,-

November

-

27.550.000,-

November s.d. Desember Oktober s.d. Desember Oktober s.d. Desember

1 1 -

,3.485.500,36.262.000,-

239


Tahun 2008 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Diklat Aparatur yang dilaksanakan pada Badan Diklat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Realisasi Program Diklat Aparatur Tahun 2008 No.

Program/Kegiatan

I. 1.

Program Pendidikan Kedinasan Diklat Teknis Teknologi Informatika

2. 3.

Pengembangan Kurikulum Diklat Emotional Question Spritual Bagi Pejabat Eselon III dan IV Diklat Kepemimpinan Tk.III

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. 2. 3. 4.

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Diklat Manajemen Standar Pelayanan Minimal Diklat Manajmen Pemerintahan Diklat Bahasa Inggris Bagi Pejabat Eselon IV Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Widyaiswara Penerbitan Infomedia Widyaiswara Orasi Ilmiah Widyaiswara Diklat Fungsional Manajemen of Trainning Diklat Trainning Need Assesment Diklat Funsional Calon Widyaiswara Penyelenggaraan Stadium General Ujian Dinas Tingkat I Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Akutansi Keuangan Daerah Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah : Golongan I, 2 Akt Ex Honorer Golongan II, 4 Akt, Ex Honorer Golongan III, 1 Akt, Ex.Honorer Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Orientasi Substansi Materi Kepemimpinan Di Alam Terbuka (KIAT) Diklatpim III dan IV Orientasi Substansi Materi Aktualisasi Diklatpim III dan IV Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pembuatan Data Base Alumni Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kediklatan Akuisisi Arsip Penyusunan, Penilaian, dan Evaluasi Angka Kredit Pejabat Fungsional/Widyaiswara


Tanggal Pelaksanaan



12– 18 Juni 2008 19 – 25 Juni 208 20-27 Agustus 2008 24-25 Mei 2008

2 x 20

105.391.000,-

22 86

113.546.000,148.054.000,-

13 Oktober – 5 Desember 2008 26 juni-3 juli 2008

40

388.641.230,-

30

214.379.900,-

22 April -6 Mei 2008

30

91.705.400,-

56

558.134.800,-

April s/d Okt 2008, 11x 5 kali 19 – 30 Juni 2008 19 – 30 Agustus 2008 21 April – 2 Juni 2008 4 Nopember 2008 5-9 Mei 2008

9 750 30 30 20 400 69

42.895.000,38.000.000,206.632.000,211.043.000,600.394.000,58.615.000,68.990.000,-

19 – 30 Agustus 2008 29 Maret 2008

30 259

123.442.000,60.435.000,-

31 juli – 11 Agustus 2008

30

121.947.000,-

4 - 22 Nop 2008 22 Nop-12 Des 2008 4-27 Nop 2008

69 144 31

27 – 30 Oktober 2008

13Kab 39

67.534.650,65.350.000,-

20 – 25 Oktober 2008

23

74.672.000,-

30

32.913.850,-

524.128.800,-

29.819.350,20.873.500,24 Nop-4 Des 2008 2x

10 4

2.200.000,4.350.000,-

240


Tahun 2009 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang telah direncanakan, sampai dengan akhir September 2009 ini pencapaian realisasi kegiatan maupun biaya dapat di lihat pada tabel berikut : Program Diklat Aparatur Tahun 2009 No.

Program/Kegiatan

I.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Kerja Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Diklat Bahasa Inggris Bagi Pejabat Eselon IV Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Widyaiswara Penerbitan Infomedia Widyaiswara Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Manajemen Of Training Penyelenggaraan Stadium General Pendidikan dan Pelatihan Trainning ESQ Bagi Dokter Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Diklat Membangun Komitmen Diri Bagi Aparatur Pelayanan Publik Diklat Kepemimpinan Tk.IV Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Prajabatan Bagi PNS Daerah Gol.III Eks Honorer Diklat Prajabatan Bagi PNS Daerah Gol.I & II Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah Gol.III Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah Gol.II Diklta Prajabatan Bagi CPNS Daerah Gol.I Diklat Pembentukan Sikap/Perilaku (Kerjasama Rindam VI/TPR Banjarbaru) Pembekalan Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pemanfaatan Teknologi Informasi Pendidikan dan Pelatihan Standar Operasional Prosedur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan

1. 2. II 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III. 14. 15. 16. 17. 18.. 19. 20. 21.

22. 23. 24. IV. 25.


Alokasi Waktu Alokasi Peserta Alokasi Anggaran Diklat (hari) / Kegiatan (Rp.)

1 tahun

Jan-Des 2009

17.750.000,00

1 tahun

Jan-Des 2009

57.725.000,00

7 hari

20

190.195.000,00

12 hari

30

105.045.000,00

1 tahun

13

187.230.000,00

4 triwulan 14 hari

12 4x 30

149.820.000,00 57.600.000,00 161.565.000,00

1 hari

200

96.560.000,00 76.715.000,00

3 hari 14 hari

30 30

108.130.000,00

4 hari

40

125.800.000,00

42 hari

40

355.600.000,00,-

12 hari

30

107.150.000,00

1 hari

100

62.045.000,00

24 hari

35

133.715.000,00

19 hari

444

1.212.232.000,00

14 hari

40

81.670.000,00

19 hari

40

70.570.000,00

19 hari

76

193.423.000,00

10 hari

580

1.129.100.000,00

2 hari

100

101.880.000,00

2 x 6 hari

40

127.810.000,00

7 hari

20

207.905.000,00

3 bulan

89 org

95.165.000,-

241


26.

27. 28.

Penyusunan, Penilaian dan Evaluasi Angka Kredit Pejabat Fungsional/Widyaiswara Pengembangan Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Monitoring dan Evaluasi Diklat Prajabatan Pola Kemitraan di Kab/Kota Total

1 tahun

PM

43.780.000,-

1 tahun

13

121.205.000,-

1 kali

45

88.993.000,5.466.378.750,-

Sumber Data : Bandiklatda Prop.Kalsel Tahun 2009

Secara garis besar program kegiatan dan anggaran serta realisasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 adalah sebagai berikut : Rencana Program Kerja dan Anggaran Badan Diklat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2008 No 1 2 3 4

Tahun 2005 2006 2007 2008

Jumlah Anggaran APBD Swadana 1.298.431.550 2.954.009.850 2.594.545.000,00 2.424.855.000,00 4.582.125.000,00 -

Jumlah Peserta APBD Swadana 386 orang 1466 690 orang 803 orang 1.318 orang -

Realisasi Program Kerja dan Anggaran Badan Diklat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2008 No 1 2 3 4

Tahun 2005 2006 2007 2008

Jumlah Anggaran APBD Swadana 1.298.431.550 2.954.009.850 1.871.603.249,00 2.655.545.000,00 3.974.087.480,00 -

Jumlah Peserta APBD Swadana 1922 orang 589 orang 786 orang 1.417 orang -

Dilihat dari tabel diatas, bahwa besarnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan cenderung mengalami kenaikan, kecuali untuk awal anggaran tahun 2007 ada penurunan yang tidak terlalu signifikan. Namun begitu dengan adanya pada realisasinya mengalami kenaikan yang berasal dari Anggaran Biaya Tambahan tahun bersangkutan. Dilihat dari realisasi program kegiatan, rata-rata dapat diselesaikan dengan capaian 100%, namun untuk realisasi alumni atau lulusan belum dapat mencapai target yang diinginkan/ditetapkan. Namun begitu, realisasi lulusan diklat untuk setiap tahunnya juga mengiringi peningkatan anggaran yang disediakan.

C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Badan Diklat Daerah kurang memiliki pejabat pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat nasional pengadaan barang dan jasa, termasuk panitia pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat adalah PNS dari SKPD lain sementara pada Badan Diklat Daerah hanya memiliki 1 orang saja, padahal banyak kegiatan yang memerlukan pengadaan barang dan jasa, pada setiap kegiatan Diklat untuk keperluan konsumsi, jasa, dan lain-lain. Kurangnya pejabat dan panitia bersertifikat LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

242


ini menyebabkan banyak terjadi keterlambatan dan kesulitan Panitia Kegiatan dalam mengorganisir pengadaan barang dan jasa. 2) Untuk jenis diklat struktural seperti Diklatpim Tk.III dan IV yang waktunya relatif panjang, sering ditemui masih adanya peserta yang minta izin keluar beberapa jam karena harus meyelesaikan tugas pada instansinya. Hal ini disebabkan masih dibebaninya para peserta dengan tugas-tugas kedinasan padahal mereka telah ditugaskan 3) Dalam hal daftar ulang (registrasi) untuk diklat-diklat tertentu pada bidang Diklat Teknis, Fungsional dan Manajemen Pemerintahan sering datang terlambat, sedangkan untuk diklatdiklat jenis ini pada umumnya berlangsung sangat singkat, sehingga keterlambatan ini mengakibatkan berkurangnya waktu dan materi yang semestinya diterima peserta diklat dalam proses belajar mengajar.

4) Keterbatasan sarana dan prasarana Badan Diklat Daerah sering dikeluhkan oleh peserta Diklat.

Solusi 1) Untuk mengatasi kekurangan pejabat pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2009 Badan Diklat Daerah kembali melaksanakan Ujian Nasional Pengadaan Barang dan Jasa, diharapkan Ujian Nasional ini akan meluluskan staf Badan Diklat Daerah untuk memperoleh sertifikasi. 2) Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi peserta diklat yang masih dibebani dengan tugas-tugas rutin kantor diantaranya dengan pemberian

ijin

kepada

peserta diklat lebih dibatasi dan harus lebih selektif serta memberikan penegasan bahwa selama mengikuti diklat apa yang menjadi tugas rutin harus diserahkan kepada atasan langsungnya atau staf yang ditunjuk ; 3) Pada setiap penyelenggaraan diklat, perlu kiranya diatur kembali suatu sistem aturan yang mengatur tidak hanya pada saat kegiatan diklat berlangsung, tetapi sebelum diklat itu dimulaipun harus ada tata tertib dan sanksi yang diinformasikan kepada instansi pengirim agar calon peserta yang ditugaskan dapat berhadir 1 (satu) hari sebelum kegiatan dibuka. Jika tidak, maka peserta tersebut dianggap mengundurkan diri. 4) Perlu rehabilitasi, meliputi ruang / tempat bekerja, asrama dan ruang kelas yang representatif termasuk teknologi pendukungnya seperti Mic Comference disetiap meja siswa dan pengajar. Selain itu alat angkut berupa Bus yang digunakan untuk membawa peserta Diklat seperti Diklatpim untuk melaksanakan observasi lapangan ke daerah lain yang berjumlah 40 orang bahkan lebih, selalu menggunakan mobil pihak swasta, dengan kata lain menyewa. Karena Badan Diklat belum mempunyai bus tersebut. Oleh karena itu mohon bantuan 2 (dua) buah bus yang berkapasitas minimal 40 tempat duduk 1 (satu) bus-nya. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

243


20.7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah A. Program dan Kegiatan Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja unsur-unsur Organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan, dan Keputusan gubernur Kalimantan Selatan No. 06 Tahun 2008 bahwa Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan: Bidang Sosial dan Budaya; dan Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam, dan Teknologi, serta tugas lain ditetapkan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas itu, Balitbangda Propinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1) Perumusan kebijaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan daerah; 2) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan; aspek social dan budaya; dan aspek ekonomi, sumberdaya alam, dan teknologi; 3) Pelaksanaan kegiatan pengkajian, analisis kebijaksanaan; 4) Pengkoordinasian dan kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Propinsi dan lembaga lain di lingkungan pemerintah propinsi serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di propinsi; dan 5) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan. Adapun pada tahun anggaran 2009, Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 5 program dan kegiatan yang terdiri dari: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi dan sumberdaya air dan listrik c. Penyediaan jasa administrasi keuangan d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan komponen dan instalansi listrik penerangan h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah k. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah l. Penyediaan jasa non PNS 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan peralatan gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor c. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 3) Program Peningkatan Pengenbangan Sistem a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 4) Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan a. Peningkatan pengetahuan dan wawasan staf Balitbangda b. Penunjang kerjasama dengan lembaga penelitian pusat dan daerah c. Operasional Dewan Riset daerah d. Jurnal Balitbangda LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

244


e. f. g. h.

Desiminasi Kelitbangan IPTEK Perencanaan dan evaluasi penelitian Pencetakan buku/informasi Balitbangda Rakorda, Rakornas, Forum Komunikasi Penelitian, dan Pokja Jarlitbang Provinsi

5) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Penelitain dan Pengembangan IPTEK mengacu kepada permasalahan-permasalahan yang termuat di dalam RPJM dan isuisu actual yang perlu segera mendapat perhatian. Untuk melaksanakan tugas itu, Balitbangda Propinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. Merumuskan kebijaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan daerah; b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan dan pembangunan, aspek pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, aspek potensi dan keuangan daerah; c. Melaksanakan kegiatan pengkajian, analisis kebijaksanaan; d. Mengkoordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Provinsi, serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di provinsi; e. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan. B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program kegiatan Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut: 1) Realisasi Keuangan/Anggaran 2006 s.d. 2009 Alokasi anggaran Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2009 berfluktuatif. Adapun rincian alokasi anggaran per program tersebut, sebagai berikut: No.

Program

2006 Pagu -

2007 Real. -

Pagu 413.545

Tahun ( x Rp 1000) 2008 Real. Pagu Real. 386.989 485.457 442.348 93,58 91,12 %

2009*) Pagu Real. 536.655 496.951,512

1. Pr. Pelayanan Adm. Perkantoran 2. Pr. Peningkatan 50.000 50.000 55.500 54.692 162.483 160.487 162.483 159.545,5 Sarana Dan 98,55 98,77 Prasarana Aparatur 3. Pr. Peningkatan 16.691 16.674 37.800 37.800 37.800 31.020 Pengembangan 99,99 100,00 % Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 4. Pr..Penguatan 467.350 468.065 610.000 563.940 643.610 550.807 491.768 472.539,25 Kelem Bagaan 99,08 % 92,45 85,58 % Iptek 5. Pr. Penelitian 1.030.000 1.012.930 1.970.000 1.719.380 1.405.000 1.385.500 1.120.000 1.118.400 Dan 98,34 % 96,25 98,61 % Pengembangan Iptek 1.547.350 1.525.995 3.065.736 2.741.675 2.734.350 2.622.526 2.339.543 2.278.456,262


245


2) Kegiatan Penelitian dan Pengambangan a. Izin Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan Penerbitkan rekomendasi izin penelitian kepada para pihak yang ingin mengadakan penelitian di daerah Kalimantan Selatan. Izin rekomendasi penelitian tersebut diberikan, baik kepada kalangan mahasiswa (perguruan tinggi), lembaga pemerintah, ataupun lembaga masyarakat. Izin rekomendasi penelitian yang telah diterbitkan dari tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2009 sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) buah, dengan rincian: Tahun 2005 (4 buah); Tahun 2006 (Nihil); Tahun 2007 (107 buah); Tahun 2008 (83 buah); dan tahun 2009 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) buah izin.

(Buah)

Rekomendasi

Izin Rekomendasi Penelitian Dalam 5 (Lima) Tahun T erakhir 120 100 80 60 40 20 0 2005

2006

2007

2008

2009

Tahun

Dari grafik di atas, untuk tahun 2005 ( 5 izin) dan tahun 2006 (nihil), jumlah izin rekomendasi penelitian pada tahun tersebut sangat rendah, hal ini dimungkinkan karena masyarakat belum mengetahui keberadaan Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan dan banyak surat pengajuan izin dari masyarakat atau lembaga penelitian diajukan ke Bandan Kesbang Linmas Provinsi Kalimantan Selatan. Sejak ada penegasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan SKPD Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan dalam proses perizinan penelitian, maka surat pengajuan izin penelitian yang masih ditujukan kepada Badan Kesbanglinaspol, kemudian dilimpahkan ke Balitabngda Prov. Kalsel. Oleh karenanya, Balitbangda Prov. Kalsel terus berupaya dan melakukan sosialisasi ke berbagai pihak terutama lembaga penelitian dan perguruan tinggi, yang sering memanfaatkan izin peelitian dimaksud.


246


b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan pada Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 s.d. 2009. - Kegiatan Penelitian Dalam program penelitian dan pengembangan IPTEK ini, dalam kurun waktu 2006 s.d. 2009 telah melaksanakan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan sebanyak 50 (lima puluh) judul kegiatan. Jumlah penelitian dan pengembangan tahun 2006 (9 judul); tahun 2007 (15 judul); tahun 2008 (17 judul); dan tahun 2009 (11 judul). Tahun 2006 1) Kajian Komprehensif Perpindahan Kantor Gubernur dalam rangka Persiapan Perpindahan Pusat Pemerintahan Prov. Kalsel. 2) Kajian Jalan Umum Kandangan _ Banjarmasin yang Dilewati Angkutan Batubara 3) Pra Study Alternatif Pelabuhan Trisakti 4) Kajian Wisata Lembah Kahung sebagai Salah Satu Obyek Wisata Andalan Kalsel (Kerjasama dengan Pemkab. Banjar) 5) Kajian Standar dan Pengembangan UKM di Kalsel. 6) Analisa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Unit Kerja sebagai sebuah Entitas 7) Kajian Strukturisasi Organisasi dan Aktivitas Revitalisasi dalam Kapet 8) Kajian Pengembangan dan Penerapan Teknologi Inventarisasi SDA untuk Peningkatan Efektivitas Perukanan Tangkap Ikan Pelagis Ekonomis di Kalsel. 9) Penelitian Pengembangan Jejaring Infrastruktur Berbasis SDA untuk Mendukung Pengembangan Wilayah di Kalsel. Tahun 2007 1) Studi Kebijakan Mutu dan Relevansi Pendidikan di Kalsel 2) Kajian Banjir di Kalsel. 3) Kajian Optimalisasi Penggunaan Sarana/Prasarana Daerah dalam Upaya Meningkatkan PAD 4) Filantropi Islam (Potensi Zakat, Kedermawanan Sosial) serta Pengelolaan di Kalsel. 5) Kajian Kelompok Usaha Bersama dalam rangka Menanggulangi Kemiskinan di Kalsel. 6) Penelitian Mapping Kepemudaan di kalsel 7) Penelitian Pengaruh Pengelolaan limbah Rumah Sakit dan Puskesmas terhadap Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat 8) Penelitian Pengaruh Pemeliharaan Burung Walet di Banjarmasin terhadap Kesehatan Lingkungan (kerjasama dengan Pemko Banjarmasin) 9) Penelitian Angkatan Kerja di Kalsel. 10) Kajian Arus Lalu Lintas Perdagangan (Kerjasama Pemda Sulsel dan Kalsel.) 11) Kanjian tentang Bijih Besi 12) Kajian Rencana Tata Ruang Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura. 13) Kajian Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis LERD 14) Studi Kelayakan Pendirian BPR 15) Kajian Evaluasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2008 1) Identifikasi eks Bandara Maluka di Kab. Tanah Laut 2) Kajian tentang Efektifitas Pengelolaan PDAM di Kalsel LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

247


3) 4) 5) 6) 7)

Kajian Kelembagaan dan Tenaga Penyuluh di Kalsel. Analisis Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah Kalsel. Kajian Potensi Sumberdaya Perikanan Darat dan Laut di Kalsel Studi Pendahuluan Pendidikan Lingkungan di Sekolah Dasar Kajian Pengembangan Ternak Itik Serati sebagai Potensi Unggulan di Kalsel. 8) Kajian tentang Kondisi Jalan Provinsi di Kalsel. 9) Kajian Askeskin dalam Memberikan Akses Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Kalsel. 10) Kajian Program Pengentasan Kemiskinan di Kalsel 11) Kajian Efektivitas Program KB dalam Menekan Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kalsel 12) Kajian Simbol-Simbol Arsitektur Budaya Banjar dalam Kebijakan Pembangunan Sarana Publik di Kalsel. 13) Kajian Proses Perizinan Usaha Satu Pintu di Kalsel. 14) Kajian Sejarah Kepemudaan di Kalsel 15) Penelitian Mandiri a. Kajian Konversi Lahan Pertanian dan Non Pertanian di Kalsel. b. Kajian Bahan Baku Industri Kecil Pengolah Meubel Kayu di Kalsel c. Glosarium Sejarah Lokal Kalsel Tahun 2009 1) Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 2) Kajian Lokasi Pembangunan Replika Rumah / Kraton Banjar, 3) Kajian Penguatan Modal untuk UMKM di Kalsel. 4) Studi Pengembangan Ekowisata di Pegunungan Meratus Kalsel. 5) Penyusunan Agenda Strategis Penelitian dan Pengembangan Lintas Sektoral Daerah (Provinsi & Kab./Kota) di Bidang HAM, 6) Kajian Indeks Pembangunan Manusia di Kalsel. 7) Penelitian Mandiri, terdiri 5 judul: a. Relasi Dayak Banjar dalam Mitologi dan Upacara Baayun Mulud di Masjid Banua Halat Kab. Tapin b. Kajian Kondisi Transportasi Umum Darat di Kalsel. c. Kajian Konsumsi Beras di Kalsel. d. Inventarisasi Potensi Bahan Baku Bahan Bakar Nabati di Kalsel. e. Kajian Bahan Baku Industri Perkapalan Kayu di Kalimantan Selatan.

c. Kegiatan Pengembangan Kegiatan pengembangan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2009, sebagai berikut: Tahun 2006, kegiatan Diseminasi Mafikibi (Matematika, Fisika, Kimia, dan Bioogi) Sasaran peserta diseminasi berasal dari guru-guru tingkat sekolah menengah atas di Kalimantan Selatan. Tahun 2007, kegiatan Diseminasi Mafikibi Sasaran peserta diseminasi berasal dari guru-guru tingkat sekolah menengah atas di Kalimantan Selatan. Tahun 2008, kegiatan Diseminasi Kelitbangan Iptek Bidang Perikanan Sasaran peserta diseminasi berasal dari nelayan Kab. Tanah Laut dan Banjar, dengan narasumber dari DRP Departemen Kelautan dan Perikanan.


248


Tahun 2009, kegiatan Diseminasi Kelitbangan Iptek. Sasaran peserta diseminasi berasal dari masyarakat dan aparatur terkait Kab. Tanah laut dan sekitarnya. C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan pada T.A. 2009

berkaitan

dengan upaya peningkatan mutu atau kualitas hasil penelitian dan pengembangan antara lain: 1) Luasnya lingkup permasalahan yang dihadapi daerah Kalimantan Selatan tidak sebanding dengan sumber daya yang dimiliki Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan, baik menyangkut aspek SDM, aspek penganggaran, dan aspek prasarana dan sarana penunjang; 2) Rekomendasi hasil penelitian belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan diimplementasikan secara konkrit oleh masing-masing SKPD atau daerah kabupaten/kota di lapangan; 3) Rangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah Kalimantan Selatan, terutama dari lembaga vertikal cenderung masih berjalan sendiri-sendiri dan bersifat sektoral. Hal ini menyebabkan hasil rekomendasi penelitan dan pengembangan sering tidak menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat atau kebijkan pemerintah daerah. 4) Beberapa rangkaian kegiatan kerjasama penelitian dengan pihak lain, seperti dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Baltbanda setempa) dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum optimal. Hal ini ada keterbatasan alokasi anggaran di kedua belah pihak.

Solusi Sehubungan dengan berbagai permasalahan di atas, maka sebagai upaya pemecahan masalah atau solusi yang dilakukan adalah dengan: 1) Keterbatasan SDM, alokasi anggaran, prasarana dan sarana, yaitu: a. Keterbatasan jumlah khususnya tenaga fungsional peneliti diupayakan dengan penambahan tenaga peneliti melalui jalur penerimaan CPNS dan dengan peningkatan profesionalisasi melalui sejumlah pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Selain dari upaya tersebut, keterbatasan tenaga peneliti ditutupi dari tenaga peneliti dari perguruan tinggi setempat sesuai dengan bidang kepakarannya dan diperkuat dengan payung kerjasama penelitian dan pengembangan;


249


b. Dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan, maka dalam pelaksanaan kegiatan yang menyangkut Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK seoptimal mungkin dilakukan kerjasama dengan pihak terkait melalui sharing pendanaan ataupun tenaga ahli; c. Secara fisik Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki prasarana dan sarana yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional. Sebagai langkah yang ditempuh adalah dengan

mengajukan pengadaan peralatan

penunjang melalui Biro Perlengkapan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, dan mengoptimalkan prasarana dan sarana yang dimiliki. 2) Beberapa rekomendasi kegiatan penelitian pada tahun sebelumnya (T.A. 2008) sudah ada yang dilaksanakan SKPD terkait atau Pemerintah Kabupaten/Kota, namun juga masih ada yang belm diimplementasikan secara langsung. Oleh karenanya, Balitbangda terus memonitor perkembangan hasil-hasil penelitian yang telah diserahkan kepadamasing-masing SKPD ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota. 3) belum dapat diimplementaskan secara langsung pada tahun itu juga, namun hasil rekomendasinya akan dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut oleh SKPD terkait pada tahun berikutnya. 4) Kemudian untuk dan Untuk meningkatkan Berkaitan dengan seringnya perubahan peraturan perundang-undangan maka dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mengantisipasi selalu berusaha terus mengadaptasi segenap perubahan tersebut yang tentu saja tidak terlepas dari arahan dan konsultasi dengan lembaga terkait seperti dengan Badan Litbang Depdagri di Jakarta agar dalam pengadaptasian tersebut jangan sampai mengakibatkan kesalahan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kesalahan administratif. 5) Sehubungan dengan masalah sumber daya manusia, maka yang ditempuh adalah di samping dengan meminta tambahan untuk staf bagian Perencanaan juga ditambah dengan para peneliti yang mampu serta loyal untuk mengabdi di bidang penelitian dan pengembangan daerah yang di tempatkan di Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu juga disertai dengan melakukan kerja sama dengan fihak-fihak yang berkompeten di bidang penelitian dan pengembangan daerah seperti dengan perguruan tinggi (pembentukan kerja sama penelitian yang berdasarkan MoU terutama dengan Universitas Lambung Mangkurat) dan BPPT Pusat di Jakarta. 6) Permasalahan pola pikir yang sering ditemui dengan anggapan bahwa manajemen penelitian dan pengembangan daerah merupakan sudah yang terbaik sehingga menutup mata terhadap pola pengelolaan yang lain notabene sebenarnya lebih baik, efisien, efektif, dan akuntabel, sehingga memerlukan pemberian pengertian dan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

250


campur tangan dari pihak pimpinan juga tidak bisa dilepaskan dan terus dilakukan pembinaannya. 7) Mengingat kebijakan yang mendukung dalam rangka manajemen penelitian dan pengembangan daerah ke depan sangat diperlukan untuk direalisasikan maka supaya dapat terlaksana maka berbagai upaya yang ditempuh antara lain adalah melakukan pendekatan ke berbagai pihak pengambil keputusan tentang penting dan strategisnya output penelitian dan pengembangan daerah. 8) Permasalahan kesamaan dukungan dalam pelaksanaan kebijakan antara arus bawah dengan fihak pimpinan yang sering mengalami pertentangan dalam rangka perubahan manajemen penelitian dan pengembangan daerah, terutama terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat mengubah pola kerja yang tentu saja dianggap sebagai kesulitan baru dengan kebiasaan yang sudah ada. Mengatasi hal ini perlu upaya yang ditempuh dengan terus dilakukan pendekatan persuasif supaya kebijakan tetap dapat berjalan dan arus bawah mau mengerti untuk menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan pimpinan.

20.8. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Pelaksana harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Selatan adalah satuan kerja perangkat daerah yang baru berdiri pada tanggal 7 Januari tahun 2009, sehingga pelaksanaan program dan kegiatannya selama tahun 2005-2008 tidak ada. Berikut dijelaskan pelaksanaan program dan kegiatan pada BNP Prov. Kalsel selama tahun 2009. A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Lakhar Badan narkotika Provinsi kalsel pada tahun 2009 1) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba a. Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda b. Penindakan & Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba c. Fasilitas Rangkaian Kegiatan Anti Narkoba Internasional d. Rapat Koordinasi Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba e. Koordinasi Pembinaan, Pengembangan & Pengend. Rehabilitasi f. Koordinasi Pembinaan, Pengembangan & Pengend. Terapi g. Operasional Satgas Rehabilitasi dan Terapi h. Peningkatan Pelayanan Terpadu Korban Napza i. P4GN 2) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat a. Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Pengguna Miras & Narkoba 3) Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Jasa Surat Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Jasa Administrasi Keuangan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

251


d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangn Kantor Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan & Minuman Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

4) Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 6) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja a. Penyusun. Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja b. Penyusun. Pelaporan Keuangan Semesteran c. Penyusun. Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran d. Penyusun. Pelaporan Keuangan Akhir Tahun e. Penyusunan Rencana Kerja B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan NO I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II 1 III 1 2 3 4 5 6 7

Program / Kegiatan UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda Penindakan & Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Fasilitas Rangkaian Kegiatan Anti Narkoba Internasional Rapat Koordinasi Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Koordinasi Pembinaan, Pengembangan & Pengend. Rehabilitasi Koordinasi Pembinaan, Pengembangan & Pengend. Terapi Operasional Satgas Rehabilitasi dan Terapi Peningkatan Pelayanan Terpadu Korban Napza P4GN PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Pengguna Miras & Narkoba PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jasa Surat Menyurat Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Administrasi Keuangan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /


Pagu Dana Bobot

Realisasi Penyerapan Dana Rp %

130,000,000 5.16

128,200,000 98.62

100

250,000,000 9.92

249,547,500 99.82

100

300,000,000 11,90

298,555,000 99.52

100

150,000,000 5.95

136,905,000 91.27

100

24,375,000 0.96

20,880,000 85.66

100

48,750,000 1.93

46,680,000 95.75

100

25,000,000 0.99 40,000,000 1.59

22,105,000 88.42 39,850,000 99.63

100 100

100,000,000 3.96

98,850,000 5.931

100

150,000,000 5.95

149,794,500 99.86

100

8,000,000 100,000,000 69,600,000 5,000,000 15,000,000 50,000,000

0.32 3.97 2.76 0,20 0,60 1.98

13,000,000 0.52

4,962,000 22,027,909 39,600,000 4,958,750 14,999,250 49,980,200

Pelaks Fisik (%)

62.02 22.03 56.89 99.16 99.99 99.96

100 100 100 100 100 100

12,950,200 99.62

100

252


NO

Program / Kegiatan

Pagu Dana Bobot

Penerangan Bangn Kantor 8 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan 4,680,000 Perundang-Undangan 9 Penyediaan Makanan & Minuman 44,520,000 10 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar 220,000,000 Daerah 11 Rapat Koordinasi Dalam Daerah 60,000,000 12 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 160,000,000 IV PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 124,200,000 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 106,000,000 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas 51,913,600 / Operasional V PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100,000,000 VI PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 1 Penyusun. Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar 40,000,000 Realisasi Kinerja 2 Penyusun. Pelaporan Keuangan Semesteran 25,000,000 3 Penyusun. Pelaporan Prognosis Realisasi 20,000,000 Anggaran 4 Penyusun. Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 25,000,000 5 Penyusunan Rencana Kerja 60,000,000 JUMLAH 2,520,038,600

Realisasi Penyerapan Dana Rp %

Pelaks Fisik (%)

0.19

3,849,650 82.26

100

1.77 8.73

44,396,455 99.72 220,000,000 100

100 100

2.39 6.35

57,925,000 96.54 90,000,000 56.25

100 100

4.93 4.21 2.06

104,425,000 84.08 95,280,000 89.89 43,623,670 84.03

100 100 100

3.97

97,810,000

0

100

1.59

39,241,600

98.1

100

0.99 0.79

24,689,825 98.76 19,667,850 98.34

100 100

0.99 24,813,000 99.25 2.38 59,490,000 99.15 100 1,431,969,864 89.92

100 100 100

C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Belum tersedianya Kantor Lakhar BNP Kalsel Sejak ditetapkan SKPD Lakhar BNP Kalsel dan Pejabatnya dilantik pada tanggal 7 Januari 2009 terhitung mulai tanggal 8 Januari sampai dengan bulan April 2009 belum punya tempat kerja ( kantor ) dan untuk sementara menempati kantor ssekretariat BNP Kalsel Jl. R. Soeprapto. Kemudian sejak tanggal 16 April 2009 sampai sekarang sudah mempunyai kantor yang sifatnya pinjam pakai aset milik Dinas Pendidikan Pemprov. Kalsel. 2) Belum tersedianya SDM ( Tenaga Staf ) Jumlah Pejabat Struktur pada Lakhar BNP Kalsel sesuai formasi yang disediakan sebanyak 14 orang dimana sekarang mempunyai tenaga staf hanya 4 ( empat ) orang sehingga pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab Pejabat Struktur mengalami hambatan dan kendala. 3) Belum memiliki Diklat Teknis Operasional P4GN Pejabat Struktural yang ada pada Lakhar BNP Kalsel belum memiliki Pengetahuan Teknis Operasional tentang P4GN seperti PPNS Diklat Substansi Teknis dalam Bidang Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi.


253


Solusi 1) Untuk sementara belum tersedianya kantor yang layak dan tetap, maka berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan kantor Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Selatan diperintahkan untuk menempati rumah dinas jabatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan S.Parman 45 Banjarmasin yang sifatnya pinjam pakai, meskipun belum layak dipergunakan sebagai kantor karena sempitnya ruangan kerja. 2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Selatan, karena tidak adanya staf pelaksana maka telah disediakan alokasi dana untuk jasa Pegawai Non PNS/Tenaga Harian Lepas sebanyak 10 orang untuk membantu tugas rutin/operasional sehari-hari. Sesuai formasi kebutuhan PNS tahun 2009 sebanyak 45 orang, sedangkan PNS yang ada sebanyak 16 orang, sehingga kekurangan sebanyak 29 orang, hal ini telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk minta tambahan PNS. 3) Pejabat struktural dan PNS yang ditempatkan pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Selatan, pada umumnya belum memahami tugas operasional tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ), untuk meningkatkan kompetensi semua PNS telah diupayakan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional secara bertahap. Namun sebaiknya dalam pengangkatan pejabat structural dan staf yang ditempatkan hendaknya mempunyai kompetensi yang sesuai dengan jabatannya.

20.9. Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Pembentukan SKPD Satpol PP. Provinsi Kalimantan Selatan. SKPD Satpol PP. Prov. Kalsel sebelumnya (tahun 2005-2006), berada di bawah SKPD Biro Pemerintahan, Setda Prov. Kalsel, Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tujuan pembentukan SKPD Satpol PP. Prov. Kalsel ini dimaksudkan untuk menyediakan suatu perangkat daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum, baik di lingkungan masyarakat, maupun lingkungan pemerintah. Melaksanakan penegakan terhadap Perda dan Pergub ataupun Keputusan Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, serta sebagai pelaksana kegiatan kegiatan pengamanan dengan tujuan utama menciptakan kondisi LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

254


lingkungan yang kondusif yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta pengamanan terhadap Pimpinan Pemprov. Kalsel.. A. Program dan Kegiatan Tahun 2005 - 2006 1) Kegiatan Pembinaan Polisi Pamong Praja 2) Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum Tahun 2007-2009 4) 5) 6) 7)

Program Pelayanan Adm. Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8) Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan a. Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan b. Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat c. Pengendalian Keamanan Lingkungan d. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan e. Pembangunan Pos Jaga Satpol PP f. Pengamanan Kegiatan Hari Besar Nasional dan Harjad Provinsi serta HUT Satpol PP g. Pemeliharaan Pos Jaga Satpol PP 9) Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP. b. Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan c. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP. dengan TNI, Polri dan Kejaksaan 10) Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 11) Program Keamanan Dan Ketertiban a. Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban b. Pembinaan Satpol PP 12) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan a. Orientasi Tugas Pokok dan Fungsi 13) Peningkatan Pemberantasan PEKAT a. Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2005 1) Kegiatan Pembinaan Polisi Pamong Praja Pagu Bantuan Pembinaan Polisi Pamong Praja dalam DASK APBD Tahun Anggaran 2005 sebesar 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp21.000.000,- atau 84 %. Sisa anggaran Rp.4.000.000


255


Hasil yang dicapai adalah tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja, disiplin dan sikap mental yang lebih baik bagi Satpol PP di Propinsi dan Kabupaten/Kota. 2) Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum DASK APBD Tahun 2005 untuk Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.154.055.000,- atau 77 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan koordinasi kepada instansi terkait dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas daerah dengan cara menilai intensitas dan ekstensitas gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu juga dilakukan pembinaan keamanan dan ketertiban umum ke Kabupaten / Kota se Kalimantan Selatan yang hasilnya dapat mengetahui mengenai perkembangan dan keadaan kejadian serta usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota. Khusus Tahun 2005 juga telah dilakukan koordinasi dengan Instansi di daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui peningkatan kinerja Polisi Pamong Praja yang sinergis dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan didalam melakukan operasi pekat, baik yang berkenaan dengan operasi Narkoba, PSK dan gepeng yang jumlah keseluruhan lebih kurang 204 orang terjaring dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tahun 2006 1) Pembinaan Keamanan & Ketertiban Umum (realisasi keuangan 75%, fisik 100%). 2) Pembinaan Polisi Pamong Praja Prov.Kalsel ( realisasi keuangan 88%, fisik 97%). Tahun 2007 No. 1.

Program Pelayanan Adm. Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4.

Bobot Capaian (%)

600.000

100

Jasa Administrasi Keuangan

2.700.000

2.700.000

100

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.675.000

1.675.000

100

dan

13.550.000

13.250.000

97,79

Aturan

7.000.000

7.000.000

100

Rakor / Rakon ke Luar Daerah

40.435.000

40.435.000

100

Rakor / Rakon Dalam Daerah

7.950.000

7.950.000

100

Dokumentasi Kegiatan Satpol PP,

2.040.000

2.040.000

100

13.940.000

13.940.000

100

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

37.500.000

37.500.000

100

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

46.200.000

46.200.000

100

Penyediaan Bahan PerUndang-undangan

3.

Realisasi (Rp.)

600.000

Penyediaan Barang Penggandaan

2.

Alokasi Dana (Rp.)

Kegiatan

Program Peningkatan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur

Cetakan

Bacaan

Sarana

Indikator Keberhasilan

Kelancaran pelaksanaan kegiatan surat menyurat Satpol PP. pada tahun 2007. Kelancaran pelayanan administrasi keuangan pada tahun 2007. Ketersediaan ATK Satpol PP. untuk tahun 2007. Pemenuhan kebutuhan barang cetakan serta biaya penggandaan / fotocopy untuk Satpol PP. tahun 2007 Ketersediaan bahan bacaan aturan Per Undang-undangan sebagai bahan referensi Satpol PP tahun 2007. Pelaksanaan Rakor / Rakon ke Luar Daerah bagi Aparat Satpol PP pada tahun 2007. Pelaksanaan Rakor / Rakon di Dalam Daerah Prov. Kalsel, bagi Aparat Satpol PP pada tahun 2007. Pembuatan dokumentasi kegiatan Satpol PP. tahun 2007.

Dan Pengadaan mebeleur utk melengkapi kantor satpol PP. pada tahun 2007. Ketersediaan Peralatan Kantor dan Operasional ; Komputer, Laptop, Telepon dan Faxcimile, Handy Talkie untuk Satpol PP. tahun 2007. Pengadaan Pakaian Dinas untuk Pejabat, Staf serta Anggota Satpol PP. tahun 2007.

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

256


No.

Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat

Pengendalian Keamanan Lingkungan

5.

6.

7.

Alokasi Dana (Rp.) 28.985.000 4.000.000

31.200.000

Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP. Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP. dengan TNI, Polri dan Kejaksaan Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

20.000.000

20.000.000

100

20.000.000

20.000.000

100

16.000.000

16.000.000

100

Kursus, Pelatihan Bintek untuk PPNS di lingkungan Satpol PP. tahun 2007.

6.225.000

6.225.000

100

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kondisi kamtramtibum wilayah pada tahun 2007.

Program Keamanan Dan Ketertiban Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban

114.340.000

Pembinaan Satpol PP

106.810.000

JUMLAH

Bobot Capaian Indikator Keberhasilan (%) 28.985.000 100 Pelatihan Dalkam untuk Pejabat / Pelaksana Satpol PP. tahun 2007. 4.000.000 100 Pelaksanaan Pengendalian dan Pembinaan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan pada tahun 2007. 31.200.000 100 Pelaksanaan kegiatan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat pada tahun 2007.

Realisasi (Rp.)

Pembinaan, Penertiban dan Penegakan Perda, Pergub, Kepgub di Wilayah Prov. Kalsel pada tahun 2007. Kursus, Pelatihan Intelejen bagi aparatur Satpol PP. tahun 2007.

Pelaksanaan Pembinaan Kamtramtibum pada tahun 2007. Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalsel pada tahun 2007.

521.150.000

453.546.600

Alokasi Dana (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Tahun 2008 No. 1.

Kegiatan Program Pelayanan Adm. Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.000.000

600.000

30

Belanja Jasa Telepon

4.800.000

1.398.644

29

74.000.000

51.500.000

69

7.800.000

7.800.000

100

16.326.000

16.323.000

100

dan

8.000.000

8.000.000

100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

131.827.500

117.800.000

89

26.361.500

25.702.300

97

185.825.000

161.555.000

87

105.250.000

71.460.000

68

Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

78.000.000

66.350.000

85

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

73.430.000

66.700.000

91

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Penggandaan

Cetakan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

2.

Bobot Capaian %



Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Surat Menyurat dinas pada TA. 2008. Pembayaran Jasa Telepon Satpol PP. No. 3350650 selama tahun 2008. Pembayaran honor panitia ; Bendaharawan dan 8 orang PPTK s/d Des. 2008 Upah 2 orang tenaga kebersihan dan pembelian alat pembersih serta bahan pembersih TA.2008 Ketersediaan ATK Satpol PP, s/d akhir tahun 2008. Pembuatan buku profil, juklak, juknis, protap dlsb serta biaya fotocopy pada TA.2008 Ketersediaan Alat dan Perlengkapan pelaksanaan tugas perkantoran s/d Des. 2008 Ketersedian bahan makanan dan minuman serta alat dan perabot rumah tangga untuk kegiatan kantor Satpol PP. tahun 2008. Pelaksanaan Rakor, Rakon, Raker Satpol PP. ke Luar Daerah pd. TA. 2008 Pelaksanaan Rakor, Rakon, Raker Satpol PP. di Dalam Daerah pd. TA. 2008 Pembayaran Gaji 8 (delapan orang) Anggota Satpol PP yang berstatus PTT serta 2 (dua) orang tenaga honor Satpol PP. TA.2008.

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung

257


No.

Kegiatan

Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas dan Operasional Satpol PP

3.

4.

5.

8.

Bobot Capaian %

Indikator Keberhasilan Kantor Satpol PP. pd. TA. 2008 Pemeliharaan dan pembelian suku cadang 2 (dua) kendaraan dinas roda 4 dan 2 (dua) kendaraan operasional roda 4 jenis pickup s/d Des. 2008

20.000.000

100

51.470.000

50.870.000

99

Pengadaan pakaian dinas Satpol PP beserta kelengkapannya sejumlah 67 stel pd. TA. 2008.

710.000

710.000

100

Honor dan bahan atk pembuatan LKPJ, LPPD, LAKIP dlsb TA. 2008.

197.250.000

194.670.000

99

Pembangunan Pos Jaga Satpol PP

50.000.000

50.000.000

100

Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

70.000.000

69.820.000

99

Pengendalian Keamanan Lingkungan

50.000.000

49.340.000

99

162.750.000

145.622.000

90

15.000.000

15.000.000

100

Kesiapan pelaksanaan tugas 48 orang Anggota Satuan Polisi PP. selama tahun 2008. Pembangunan 5 (lima) buah Pos Jaga / Piket Satpol PP. pd. TA. 2008 Pelatihan Dalkam terhadap 60 Anggota Satpol PP. dalam 2 (dua) Angkatan selama TA. 2008 Pelaksanaan Patroli rutin tahun 2008, sebanyak 12 x patroli, 7 orang pelaksana, selama 12 bulan. Pengamanan kegiatan perayaan Hari Besar Nasional, Harja Provinsi serta HUT Satpol PP, termasuk Pam Kegiatan Rutin Pemprov Kalsel ; seperti Apel Gabungan, Apel Pagi Rutin serta Pam dan Pengawalan terhadap Pimpinan Pemprop Kalsel Pelaksanaan pemeliharaan terhadap 5 (lima) buah Pos Jaga / Piket Satpol PP.

100.000.000

70.749.500

71

45.000.000

42.000.000

93

40.000.000

40.000.000

100

Kunjungan kerja dan Study Banding 10 orang aparatur Satpol PP. selama 4 (empat) hari ke Luar Daerah pd. TA. 2008

75.000.000

53.180.000

71

Kegiatan Penyuluhan terhadap masyarakat sebanyak 6x dengan 4 orang pelaksana pada TA. 2008

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas satpol PP beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Pemeliharaan Pos Jaga Satpol PP

7.

Realisasi (Rp.)

20.000.000

Pengamanan Kegiatan Hari Besar Nasional dan Harjad Provinsi serta HUT Satpol PP

6.

Alokasi Dana (Rp.)

Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Orientasi Tugas Pokok dan Fungsi

Peningkatan Pemberantasan PEKAT Penyuluhan Peraturan Perundangundangan JUMLAH

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan serta Evaluasi Kegiatan Satpol PP s/d Des. 2008 Pelaksanaan Bintek terhadap 3 (tiga) orang pejabat struktural Satpol PP. di Jakarta pd. TA. 2008

1.590.800.000 1.397.150.444

Tahun 2009 No.

Program Dan Kegiatan

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, SD. Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat Koordinasi / Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi / Konsultasi Dalam

Alokasi Dana ( Rp )

Realisasi ( Rp )

Bobot Capaian %

3.600.000

763.282 21,20

64.800.000

59.600.000 91,98

7.200.000

7.200.000 100

16.881.500 34.072.000

16.881.500 100 34.072.000 100

6.000.000

6.000.000 100



Pembayaran Jasa Telepon Jan s/d Des 2009. Pembayaran Honor Bendaharawan, 8 PPTK s/d Jan s/d Des 2009. Ketersediaan bahan pembersih, dan honor tenaga cleaning service Jan s/d Des 2009. Ketersediaan ATK Kantor Jan s/d Des 2009. Pelaksanaan Kegiatan Rakor / Rakon ke

258


No.

Program Dan Kegiatan Daerah Penyediaan Jasa pegawai Non PNS

3.

5.

Bobot Capaian %

Indikator Keberhasilan Luar Daerah. Pelaksanaan Kegiatan Rakor / Rakon Dalam Daerah. Pembayaran Gaji 7 Tenaga PTT dan 2 tenaga honor Jan s/d Des 2009. Pelaksanaan Dokumentasi Giat Satpol PP Jan s/d Des 2009.

90.960.000 99,34

2.000.000

2.000.000 100

1.150.000

1.150.000 100

Paket Lap. Capaian Kinerja & Keuangan Jan s/d Des 2009. (termasuk laporan 5 tahunan SKPD).

25.000.000

24.850.000 99,40

Kendaraan

30.000.000

20.000.000 66,67

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor guna mendukung pelaksanaan kegiatan kantor pada tahun 2009. Pembelian suku-cadang, perbaikan ringan dan perbaikan berat terhadap 4 (empat) kendaraan operasional Satpol PP tahun 2009

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

49.860.000

49.087.000 98,45

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Operasional

4.

Realisasi ( Rp )

91.560.000

Penyediaan Jasa Dokumentasi Kegiatan

2.

Alokasi Dana ( Rp )

Rutin

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.

Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

427.900.000

427.900.000 100

34.705.000

34.705.000 100

123.837.500

123.687.000 99,88

Pengadaan 89 stel Pakaian Dinas Satpol PP beserta perlngkapannya untuk TA. 2009.

1. Ketersediaan Aparat PamKamtramtibum serta Penanggung Jawab Piket s/d Bln. Des 2009 2. Penyelenggaraan Was-Giat Disiplin PNS Pemprov Kalsel s/d Bln Des 2009. 3. Giat Wasdalops Satpol PP. Jan s/d Des. 2009. 1. Peningkatan kemampuan dan teknik Dalkam Anggota Satpol PP. TA. 2009. 2. Kesiagaan aparat Pam-Kamtramtibum TA.2009. 1.

Pengamanan Kegiatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, dlsb

6.

Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP

Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksaan

103.700.000

96.850.000 93.39

53.275.000

49.230.000 92,41

34.995.000

34.345.500


Penyelenggaraan Diklat / Bintek Satpol PP. Jan s/d Des. TA.2009 2. Penyediaan Sarana pendukung kegiatan Dalkam TA. 2009 1. Penyelenggaraan Pam Giat upacara Resmi Hari Besar Nasional, Hari Jadi Prov dan HUT Satpol PP s/d Bln. Des. 2009. 2. Pelaksanaan PAM HUT Harjad Provinsi Kalsel, meliputi upacara resmi dan giat lainnya s/d Des. 2009. 3. Pelaksanaan PAM thd Pimpinan dlm rangka kegiatan Hari Besar Nas dan Provinsi dan kegiatan lain yang dilaksanakan Pimpinan pd TA. 2009. 4. Pelaksanaan PAM thd kegiatan rutin Pemrov. Kalsel.

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Lingkungan, Pengendalian Keamanan Lingkungan serta evaluasi, baik di lingkungan masyarakat dan atau lingkungan pemerintah Jan s/d Des 98,14 2009. 1. Pelaksanaan Rakon dgn Aparat Gakum terkait pd TA. 2009. 2. Konsultasi dan koordinasi dgn Satpol Kab / Kota di wilayah Prov. Kalsel pd TA. 2009 3. Rakor / Rakon dgn Aparat TNI, Polri dan Kejaksaan serta Satpol PP.

259


No.

Program Dan Kegiatan

Alokasi Dana ( Rp )

Realisasi ( Rp )

Bobot Capaian %

Indikator Keberhasilan Kab / Kota guna mendapatkan kerjasama yang sinergis dlm giat kamtramtibum pd TA. 2009

J U M L AH

1.110.536.000 1.079.093.782

-

C. Permasalahan dan Solusi 1) Terbatasnya jumlah personil sesuai kebutuhan minimal Satpol PP, baik aparatur pelaksana lapangan (Anggota Satpol PP), maupun pelaksana administrasi Sekretariat Satpol PP. Solusi yang diharapkan adalah pertimbangan terhadap pemenuhan kebutuhan PNS Satpol PP. baik untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Satpol PP. maupun untuk staf pelaksana. 2) Terbatasnya kendaraan operasional untuk kegiatan operasional Satpol PP. khususnya untuk mobilisasi satuan dalam pelaksanaan tugas Pamwil untuk kegiatan penegakan hukum ; Perda / Pergub yang lokasinya berada diluar daerah (di luar Ibukota Prov. Kalsel). Solusi yang diharapkan adalah tersedianya alokasi anggaran yang mencukupi guna pemeliharaan kendaraan dinas operasional, mengingat pelaksanaan tugas Penegakan Perda / Pergub Satpol PP. Provinsi adalah meliputi seluruh Wilayah Kalimantan Selatan. Serta pelaksanaan tugas Pam terhadap Pimpinan / Pejabat Pemrov. Kalsel khususnya untuk kegiatan Pam Luar Daerah. 3) Kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat yang tidak selalu dapat diprediksikan, sedangkan kegiatan pengamanan guna tertibnya kegiatan masyarakat dimaksud tetap harus dilaksanakan. Solusi yang diharapkan adalah tersedianya dana / alokasi anggaran yang bersifat taktis operasional yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan Pam dan Kamtramtibum terhadap kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat. 4) Terbatasnya Alokasi Anggaran Satpol PP yang mengakibatkan beberapa kegiatan harus dilakukan penyesuaian dan penyusunan skala prioritas secara lebih ketat, sehingga beberapa kegiatan yang seyogyanya terlaksana pada TA. 2009 harus ditunda dan dialokasikan pada ABT TA. 2009 dan atau APBD TA. 2010. Solusi yang diharapkan adalah, adanya kesamaan persepsi dari pihak pemegang otoritas kegiatan dan anggaran (seperti Bappeda, Biro Keuangan) dengan Satpol PP. untuk pada lain kesempatan setidaknya dapat memberikan solusi alternatif atau dukungan teknis sesuai kebutuhan anggaran pelaksanaan tugas yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas yang diemban Satpol PP. Prov. Kalsel..


260


5) Perlu adanya peningkatan kemampuan dan kompetensi terhadap aparatur Satpol PP, khususnya terhadap aparat yang bertugas dilapangan (Anggota Satpol PP) guna dapat menyesuaikan dengan dinamika kamtramtibum di Wilayah Kalimantan Selatan, baik dalam Penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, di lingkungan masyarakat maupun lingkungan instansi pemerintah. Solusi yang diharapkan adalah tersedianya alokasi anggaran yang mencukupi agar dapat menyelenggarakan kegiatan Pengembangan terhadap Sumber Daya Manusia Satuan Pol. PP. guna tersedianya aparatur Satpol PP. yang berkualitas dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, serta adanya ketersediaan sarana pendukung kegiatan yang dibutuhkan. 6) Kerjasama dan pembagian tugas, baik antara Satpol PP. Provinsi dengan Satpol PP. Kab / Kota serta dengan aparat penegak hukum terkait seperti TNI, Polri dan Kejaksaan, serta instansi terkait lainnya perlu untuk lebih dioptimalkan guna sinergi penegakan hukum, kejelasan pembagian tugas dan kewenangan serta dukungan terhadap kelanjutan proses tindak-lanjut pasca kegiatan operasi. Melakukan seleksi terhadap kegiatan pada bidang Kerjasama dan Penyidikan dengan memprioritaskan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.

20.10. Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi A. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta selama periode 2005 – 2010 adalah sebagai berikut : 1) Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2005 : a. Pementasan/pagelaran seni dan budaya b. Rehabilitasi Anjungan Kal-Sel TMII c. Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Anjungan d. Pemeliharaan Gedung Kantor Penghubung e. Pengadaan Fasillitas Kantor Penghubung f. Pemeliharaan Pengadaan Alat Kantor, Mess, Kediaman Gubernur/Wagub, Ketua DPRD, Sekda 2) Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2006 : a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi : - Rehabilitasi Kediaman Gubernur/Wakil Gubernur - Rehabilitasi Wisma/Mess Pemerintah Provinsi KalSel - Rehabilitasi Gedung dan Rumah Dinas Kepala Kantor - Pengadaan Fasilitas Mess/Wisma, Kediaman Dinas GUbernur/Wakil Gubernur, Ketua DPR, Sekda dan Kepala Kantor - Pengadaan Fasilitas dan Administrasi Kantor b. Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan, Meliputi : - Pementasan/Pagelaran, Pameran Seni Budaya Anjungan Kalimantan Selatan TMII di Jakarta LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

261


- Pengadaan Pendukung Kegiatan Anjungan Kalsel 3) Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2007 : a. Program Pelayanan Administrasi Kantor b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pembangunan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Peningkatan Sarana dan Prasarana - Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas - Rehabilitasi Anjungan Kalsel TMII - Rehabilitasi Gubernur/Wakil Gubernur - Pengadaan Fasilitasi Kantor dan Administrasi Kantor - Pengadaan Fasilitasi Wisma/Mess, Kediaman Gubernur /Wakil, Ketua DPRD dan Sekda - Pengadaan Peralatan pendukung kegiatan Anjungan Kalsel TMII - Pementasan/Pagelaran, Pameran seni dan budaya Kalsel 4) Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2008 : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi : b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi : - Pembangunan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan - Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas - Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Pembangunan Kembali Gedung Mess KalSel c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi : d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, meliputi : - Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas - Rehabilitasi Kediaman Gubernur/Wakil Gubernur - Rehabilitasi Anjungan Kalsel TMII - Pengadaan Fasilitas Kantor dan Administrasi Kantor - Pengadaan Fasilitas Wisma/Mess, kediaman Gub/Wkl Gub, Ketua DPRD dan Sekda, Kepala Kantor - Pengadaan peralatan Pendukung Kegiatan Anjungan TMII - Fasilitasi Penyelenggaraaan Festival Budaya Daerah TMII 5) Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2009 : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pembangunan Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - Rehabilitasi/Gedung Kantor dan Rumah Dinas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

262


- Rehabilitasi Anjungan Kalsel TMII - Rehabilitasi kediaman Gubernur/Wakil - Pengadaan Fasilitas Kantor dan Administrasi Kantor - Pengadaan Fasilitas Wisma/Mess, Kediaman Gubernur/Wakil,Ketua DPRD dan Sekda - Pengadaan Peralatan pendukung kegiatan Anjungan TMII - Fasilitasi Penyelenggaraan Festival budaya daerah TMII

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2005 Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Di Jakarta Belanja Langsung 2005 NO 1 2 3 4 5 6

Realisasi Persentasi Anggaran Anggaran (%) DASK Pementasan/Pagelaran Seni & Budaya 75,000,000 75,000,000 100% Rehabilitasi Anj.Kal-Sel TMII 120,000,000 120,000,000 100% Pengadaan Peralatan Pendukung 50,000,000 50,000,000 Kegiatan 100% Pemeliharaan Gedung Kantor Penghubung 50,000,000 50,000,000 100% Pengadaan Fasilitas Kantor Penghubung 50,000,000 50,000,000 100% Pemeliharaan Pengadaan Alat 200,000,000 200,000,000 100% Kantor,Mess, Kediaman Gub,Wagub,Ketua DPRD,Sekda JUMLAH 545,000,000 545,000,000 100% Uraian Kegiatan

Tahun 2006 Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Di Jakarta Belanja Langsung 2006 NO 1 2 3 4 5 6 7

Anggaran Realisasi Persentasi Anggaran (%) DASK Rehabilitasi Kediaman Gub/Wagub 150,000,000 150,000,000 100% Rehabilitasi Wisma/Mess Pemprov Kal-Sel 75,000,000 75,000,000 100% Rehabilitasi Gedung dan Rumah Dinas 75,000,000 75,000,000 100% Kantor Pengadaan Fasilitas Mess,Kediaman, 217,800,000 217,700,000 99.95% Gub/ Wagub, Ketua DPRD,Sekda dan Kepala Kantor Pengadaan Fasilitas Administrasi Kantor 75,000,000 75,000,000 100% Pementasan/Pagelaran Seni dan Budaya 193,000,000 192,850,000 99.92% Anjungan Kal-Sel TMII Pengadaan Pendukung Kegiatan 100,000,000 99,900,000 99.90% Anjungan Kal-Sel TMII JUMLAH 885,800,000 885,450,000 99.96% Uraian Kegiatan

Tahun 2007 Kantor penghubung pem. Prov kalimantan selatan di jakarta Belanja Langsung 2007 NO

KEGIATAN

1.

Program Pelayanan Administrasi Kantor, meliputi : Penyediaan Jasa surat – menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik


TARGET (Rp)

6.500.000 270.000.000

REALISASI (Rp)

4.485.650 215.485.364

%

69 80

263


NO

2.

3.

4.

KEGIATAN

TARGET REALISASI (Rp) (Rp) 639.100.000 639.100.000 6.000.000 6.000.000 15.200.000 15.200.000 13.900.000 13.900.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan instalsi Listrik/Pen. Bangunan 6.000.000 6.000.000 Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 3.000.000 3.000.000 Perundang – undangan Penyediaan Bahan Logistik 21.300.000 4.339.719 Penyediaan Makanan dan Minuman 36.000.000 36.000.000 Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi 184.500.000 184.500.000 keluar daerah Penyediaan Jasa pegawai Non PNS 447.600.000 421.665.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor 6.319.000.000 2.027.335.738 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 2.500.000 2.500.000 Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 9.000.000 9.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 259.500.000 221.280.547 Dinas/Operasinal Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 3.500.000 3.500.000 Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 10.000.000 10.000.000 Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 47.000.000 23.200.000 Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta 12.300.000 12.300.000 perlengkapan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 7.200.000 7.200.000 Pengadaan Pakaian Khusus dari tertentu 13.500.000 13.500.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah 100.000.000 100.000.000 Dinas Rehabilitasi Anjungan Kal-Sel TMII 165.000.000 150.000.000 Rehabilitasi Kediaman Gubernur/Wakil 75.000.000 65.000.000 Gubernur Pengadaan fasilitas kantor dan 100.000.000 100.000.000 administrasi kantor Pengadaan fasilitas Wisma/Mess, 100.000.000 99.250.000 Kediaman Gubernur/Wagub, Ketua DPRD dan Sekda Pengadaan Peralatan pendukung kegiatan 100.000.000 98.200.000 Anjungan Kal-Sel TMII Pementasan/Pagelaran , Pameran seni 300.000.000 300.000.000 dan Budaya Kal-sel

% 100 100 100 100 100 100 20 100 100 94 32 100 100 85 100 100 49 100 100 100 100 91 87 100 99 98 100

Tahun 2008 Kantor penghubung pem. Prov kalimantan selatan di jakarta Belanja Langsung 2008 NO PROGRAM DAN KEGIATAN 1

Program Pelayanan Administrasi Kantor, meliputi : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik


ALOKASI

6.100.000 345.000.000

REALISASI Persentase SPM %

4.033.900 179.450.035

66.13 52.01

264


NO PROGRAM DAN KEGIATAN

2

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.500.000 7.500.000 Penyediaan alat Tulis Kantor 15.200.000 15.200.000 Penyediaan Barang Cetakan dan 16.200.000 16.200.000 Penggandaan Penyediaan Instalasi Listrik/Pen 7.500.000 7.500.000 Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan 3.000.000 3.000.000 Peraturan Perundang - undangan Penyediaan Bahan Logistik 6.000.000 4.947.892 Penyediaan Bahan Makanan dan 39.000.000 39.000.000 Minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi 419.065.000 226.430.600 Keluar Daerah Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah 75.000.000 37.050.000 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 392.400.000 345.400.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor 6.419.850.000 3.974.327.783 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 6.000.000 5.000.000 Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 10.000.000 8.058.500 Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan rumah jabatan/Dinas

3

4

REALISASI Persentase SPM % 665.730.000 664.430.000 99.80 ALOKASI

100 100 82.46 100 54.03 49.40 88.02 61.90 83.33 80.59

369.000.000

207.728.995

77.22

4.000.000

3.500.000

87.50

Pemeliharaan Rutin/Berkala 10.000.000 7.500.000 Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 32.000.000 21.000.000 Gedung Kantor Pembangunan Kembali Gedung Mess 4.199.322.000 3.670.596.933 Kal-Sel Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta 9.150.000 9.150.000 Perlengkapan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 8.350.000 8.350.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari 10.500.000 10.500.000 tertentu Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rmh 59.750.000 52.250.000 Dinas Rehabilitasi Anjungan Kal-Sel TMII 1.676.840.500 25.000.000 Rehabilitasi Kediaman Gubernur/ Wakil 22.550.000 22.550.000 Gubernur Pengadaan Fasilitas Kantor dan 35.000.000 33.200.000 Administrasi Kantor Pengadaan Fasilitas Wisma/Mess, 97.705.000 85.348.000 Kediaman Gubernur/Wagub, Ketua DPRD dan Sekda Pengadaan Peralatan Pendukung 306.400.000 83.175.000 Kegiatan Anjungan Kal-Sel TMII Fasilitas Penyelenggaraan Festival 299.955.000 298.005.000 Budaya Daerah TMII


100 100 100

75 65.63 87.41

100 100 100 87.45 1.49 100 94.86 87.35 27.15 99.35

265


Tahun 2009 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Di Jakarta Belanja Langsung TA. 2009 NO 1

2

3

4

PROGRAM DAN KEGIATAN

ALOKASI

REALISASI Persentase SPM %

Program Pelayanan Administrasi Kantor, meliputi : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.060.000 2.923.500 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber 360.000.000 242.166.769 daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 681.000.000 672.500.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.500.000 15.382.175 Penyediaan alat Tulis Kantor 18.600.000 15.594.300 Penyediaan Barang Cetakan dan 17.199.000 14.724.125 Penggandaan Penyediaan Instalasi Listrik/Pen 13.800.000 11.648.000 Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan 3.600.000 3.600.000 Peraturan Perundang - undangan Penyediaan Bahan Logistik 6.000.000 4.467.140 Penyediaan Bahan Makanan dan 42.000.000 42.000.000 Minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi 407.780.000 320.320.000 Keluar Daerah Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah 50.000.000 45.041.500 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 391.800.000 335.550.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor 1.199.490.084 1.199.490.084 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 10.000.000 2.360.060 Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 18.500.000 9.526.500 Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 248.600.000 182.532.273 Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala 13.500.000 4.945.000 Perlengkapan rumah jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala 111.300.000 103.725.000 Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 100.500.000 85.305.000 Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta 9.800.000 9.800.000 Perlengkapan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 8.300.000 8.300.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari tertentu 7.125.000 0 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rmh 26.000.000 18.500.000 Dinas Rehabilitasi Anjungan Kal-Sel TMII 25.800.000 0 Rehabilitasi Kediaman Gubernur/ Wakil 25.425.000 6.000.000 Gubernur Pengadaan Fasilitas Kantor dan 40.950.000 35.950.000 Administrasi Kantor Pengadaan Fasilitas Wisma/Mess, 34.500.000 34.500.000 Kediaman Gubernur/Wagub, Ketua DPRD dan Sekda Pengadaan Peralatan Pendukung 69.950.000 52.355.000 Kegiatan Anjungan Kal-Sel TMII Fasilitas Penyelenggaraan Festival 153.630.000 124.035.000 Budaya Daerah TMII


48,24 67,27 98,75 93,23 83,84 85,61 84,41 100 74,45 100 78,55 90,08 85,64 100 23,60 51,49 73,42 36,63 93,19 84,88 100 100 71,15 23,60 87,79 100 74,85 80,74

266


Adapun untuk penyerapan dana pada Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta pada tahun anggaran 2009 sampai dengan Desember 2009 (Triwulan IV) mencapai 91,15 %

C. Permasalahan dan Solusi 1) Kantor Perwakilan Permasalahan a. Terbatasnya SDM (sumber daya manusia) terutama tenaga – tenaga di bidang keuangan dan bidang kepegawaian b. Terbatasnya tenaga pengemudi dan tenaga keamanan c. Berkurangnya tenaga / pegawai karena sudah memasuki masa pensiun

Solusi a. Sehubungan terbatasnya tenaga dibidang keuangan dan kepegawaian, kami sudah meminta tambahan tenaga tersebut ke BKD Provinsi tetapi sampai saat ini masih belum terealisir. Namun demikian kami berusaha agar keterbatasan ini dapat diatasi dengan memanfaatkan tenaga yang ada, sambil tetap mengharapkan agar tenaga yang diminta dapat terealisir b. Untuk keterbatasan tenaga pengemudi dan tenaga keamanan ini sudah kami konsultasikan ke BKD dan Biro Keuangan. Tenaga – tenaga ini diperlukan karena kita mempunyai bangunan kantor yang baru dan perlu tenaga – tenaga tersebut c. Untuk mengatasi masalah adanya karyawan kita yang memasuki masa pensiun, maka kita mengharapkan adanya pengangkatan pegawai – pegawai honorer yang sudah masuk database, sehingga mereka dapat kita harapkan tenaganya untuk menggantikan para senior mereka yang sudah purna tugas. Kemudian perlu mengikutsertakan lebih banyak dalam kursus atau pendidikan keterampilan untuk peningkatan kualitas kerja

2) Mess Pemerintah Provinsi Permasalahan a. Minimnya keterampilan tenaga pelayanan b. Kurangnya tenaga teknis untuk menangani pekerjaan teknik gedung c. Kurangnya tenaga kebersihan dan tenaga keamanan Mess

Solusi yang ditempuh a. Untuk mengatasi minimnya keterampilan tenaga pelayanan tamu mess, kita berusaha untuk memberikan tambahan keterampilan mereka dengan cara


267


mengajarkan kepada mereka bagaimana semestinya bersikap dan berperilaku dalam rangka pelayanan tamu b. Untuk hal tenaga teknis dalam pengelolaan gedung Mess, kita akan merekrut tenaga tersebut agar gedung dapat terawat atau terpelihara dengan baik. Hal ini sudah dikonsultasikan dengan BKD dan Biro Keuangan c. Demikian juga dengan tenaga kebersihan dan tenaga keamanan perlu ditambahkan untuk kelancaran tugas dan kelancaran dalam melayani tamu yang menginap di Mess

3) Anjungan Daerah Kalimantan Selatan di TMII Permasalahan a. Anjungan Kalimantan Selatan TMII sekarang ini menjadi tempat tinggal kelelawar yang jumlahnya mencapai puluhan ribu ekor, hal ini mungkin disebabkan karena Anjungan Jambi dan Sumatera Selatan yang biasanya dijadikan tempat hunian bagi kelelawar yang ada di lingkungan TMII sudah melakukan renovasi bangunan secara total, sehingga kelelawar yang ada pada Anjungan tesebut berpindah ke Anjungan Kalimantan Selatan. Adapun dampak tersebut diatas mengakibatkan Anjungan Kalimantan Selatan tidak dapat dipergunakan secara maksimal hal ini karena kelelawar tersebut mengeluarkan suara yang berisik, kotorannya mengeluarkan bau yang tidak sedap (sangat menyengat) dan jumlah kotorannya sangat banyak sehingga mengakibatkan pelapon Anjungan ambruk akibat beban yang berlebihan b. Animo masyarakat untuk melihat pertunjukan masih sedikit / kurang Dari pengalaman kita selama ini dari beberapa kali pertunjukan yang digelar masih sedikitnya pengunjung yang datang. Sehingga sangat disayangkan sekali pertunjukan seni budaya tersebut tidak bisa diikuti oleh banyak orang

Solusi yang ditempuh a. Sehubungan dengan banyaknya kelelawar yang menghuni Anjungan kita, kami sudah melakukan upaya – upaya mengatasinya seperti: - Pemasangan sound ultra sonic - Pemasangan lampu/ penerangan didalam pelapon - Melakukan fogging Dari ketiga upaya yang telah dilakukan tersebut semua tidak memberikan hasil yang maksimal, bahkan juga kami pernah melakukan dengan cara alternative yaitu menggunakan paranormal, namun hasilnya tidak terlalu bertahan lama. Setelah empat bulan kelelawar tersebut kembali lagi


268


b. Untuk mengatasi masalah ini tentu kita akan berusaha bekerja sama dengan pihak – pihak terkait yang akan melaksanakan pagelaran, seperti Dinas Pariwisata, Pengelola TMII dan lain – lain. Keterlibatan TMII misalnya mungkin bisa memberikan sedikit keringanan untuk masuk TMII serta kelancaran lainnya dalam rangka penampilan Untuk kedepannya kami dari Kantor Perwakilan dan khususnya Anjungan Daerah Kalimantan Selatan tetap akan membina sanggar yang ada, pembinaan terhadap kesenian Hadrah dan Musik Panting dan berusaha tetap mengikuti kegiatan rutin sesuai dengan agenda dari Badan Pengelola TMII.


269


21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kalsel. Berikut dijelaskan kegiatan yang dijelaskan oleh BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan selama Tahun 2005-2009 : A. Program Dan Kegiatan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang telah dilaksanakan. Adapun program kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : 1) Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. 2) Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan. 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 4) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. 5) Pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dilihat dari perkembangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 terdapat kenaikan pada anggaran yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPMPD Provinsi Kalsel. Kenaikan ini seiring dengan komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan

dalam peningkatan upaya pemberdayaan

masyarakat dan

penanggulangan kemiskinan secara komprehensif meliputi pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan, dengan prioritas program yang disesuaikan dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan secara berkesinambungan. Dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan APBN. Adapun perkembangan DPA dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat dari tabel berikut : Sumber Dana No.

DPA Tahun

1. 2. 3. 4.

Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009

APBD Provinsi Kalsel Rencana Realisasi 975.000.000 975.000.000 1.431.325.000 1.411.745.000 8.365.000.000 8.103.626.832 8.252.000.000 7.881.218.347 3.137.450.000 2.895.623.570


APBN % Rencana Realisasi 100 98,6 965.394.000 879.539.090 96,8 597.082.800 510.352.800 95,5 10.130.557.510 8.491.464.881 92,2 13.582.006.000 10.584.157.500

% 91,1 85,4 83,8 77,9

270


Perkembangan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2005 sampai dengan 2009 Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2009 berjumlah 3.838.265 jiwa dengan penduduk perempuan berjumlah 1.887.551 jiwa (49,2 %) dan penduduk laki-laki berjumlah 1.950.714 jiwa (50, 8 %). Dilihat secara geografis/wilayah administratif, Kota Banjarmasin merupakan wilayah yang mempunyai jumlah penduduk terbesar sedangkan wilayah yang mempunyai jumlah penduduk terkecil adalah Kota Balangan. Meningkatnya proporsi penduduk usia muda pada dasawarsa ini menimbulkan implikasi berupa meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan, sedangkan menurunnya proporsi jumlah penduduk usia produktif akan memberi dampak kumulatif terhadap produktivitas nasional. Kelompok usia ini juga akan menanggung semakin banyak penduduk tidak produktif, karena proporsinya meningkat. Angkatan kerja di Kalimantan Selatan pada Agustus 2009 berjumlah 1,82 juta orang dengan penduduk yang bekerja berjumlah sebanyak 1,71 juta orang. Jumlah penduduk yang menganggur pada Agustus 2009 tercatat sebesar 115,8 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Selatan sebesar 6,36 persen. Tenaga kerja di Kalimantan Selatan terserap di sektor pertanian (42,66 persen), sektor perdagangan (22,04 persen) dan sektor jasa (14,50 persen). Status pekerja di Kalimantan Selatan masih didominasi oleh pekerja sektor informal. Sebanyak 69,96 persen pekerja adalah pekerja di sektor informal. Sebagian besar dari pekerja tersebut berstatus berusaha sendiri (22,81 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap (19,61 persen) serta pekerja bebas dan pekerja tak dibayar (27,54 persen). Penyediaan fasilitas umum juga menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Karena itu, lima tahun ke depan penyediaan fasilitas umum baik di perkotaan maupun perdesaan perlu diupayakan peningkatannya dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dan tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 032 Tahun 2005 tentang RPJM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 – 2010. Pada sasaran pertama agenda II angka 4 tentang penanggulangan kemiskinan disebutkan bahwa penyebab kemisikinan di Kalimantan Selatan antara lain disebabkan rendahnya pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja yang tersedia dan terbatasnya akses terhadap permodalan, yang merupakan agenda yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2006-2010. Untuk menjawab tantangan tersebut dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan tridaya yakni pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan. Saat ini ada sejumlah SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menangani kemiskinan baik yang termasuk dalam klaster I (berbasis bantuan dan perlindungan sosial), klaster II, pemberdayaan masyarakat dan klaster III, penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil. Secara general program, Penanggulangan Kemiskinan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

271


terbagi tiga kelompok (klaster) yakni pertama, Penanggulangan Kemiskinan yang bersifat darurat (embergency) yaitu kelompok Penaggulangan Kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Untuk klaster I, memiliki karakteristik program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi dan air bersih seperti Askeskin, BOS dan Raskin. Kemudian, klaster II, Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan karakteristik pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Pada klaster II ini, kegiatan masyarakat dilakukan secara swakelola dan berkelompok, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri baik nasional maupun daerah. Program Mandiri Daerah itu seperti Gerbangmas Taskin Gerbangmas Taskin Mandiri, Gerbangdes, Gemasbangdes, PDSB dan Program pemberdayaan lainnya yang dikelola SKPD. Disamping itu, ada juga program yang dikembangkan Perusahaan seperti Program Coorporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan pada kelompok (klaster) III adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, dengan karakteristik memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar serta meningkatkan keterampilan dan mananjemen usaha seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR). 1) Kegiatan PNPM – Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri adalah gerakan dalam wujud pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan

berbagai

program

pemberdayaan

masyarakat

dalam

rangka

penanggulangan kemiskinan. Di Propinsi Kalimantan Selatan sendiri peluncuran PNPM Mandiri dimulai oleh Gubernur Kalsel di Banjarmasin pd tgl 7 juni 2007. Tujuan umum dari PNPM Mandiri ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Di Propinsi Kalimantan Selatan PNPM Mandiri dilaksanakan dalam 8 (delapan) program dengan berbagai dinas/badan sebagai leading sektornya yang meliputi : a) PNPM Inti : - PNPM Mandiri Perdesaan - PNPM Mandiri Perkotaan - PPIP - PISEW b) PNPM Penguatan : - PAMSIMAS - PPFM-BLPS - PEMP - PUAP


272


Progress Kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan di Provinsi Kalsel No

Tahun Pelaks

Lokasi / Alokasi BLM Kab Kec (milyard) 11 45 49

Realisasi Kab

Kec

11

41

BLM (milyard) 42,5

1.

Tahun 2007

2.

Tahun 2008

11

68

111,25

11

66

105,75

3.

Tahun 2009

10

87

82,7

10

87

82,7

Keterangan 3 kec di kab Barito Kuala dan 1 kec di kab Tapin yang mengundur kan diri Terdapat 2 kec di kab HSS yang mengundur kan diri -

Untuk tahun 2007 progress pencairan dana sebesar 100 % sedangkan progress kegiatan fisik mencapai 98 %. Hal ini dikarenakan masih terdapat 4 Kecamatan di Kabupaten Banjar yang belum selesai melakukan kegiatan. Dari total dana sebesar Rp. 42.500.000.000,- yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana mencapai Rp. 29.193.084.421,- atau mencapai 72,3 % dari biaya riil dan untuk kegiatan simpan pinjam mencapai Rp. 7.568.760.018,- atau mencapai 18,7 % dari total dana dan selebihnya sebesar 9 % dipergunakan untuk pembiayaan di bidang pendidikan maupun kesehatan. Untuk tahun 2008 progress pencairan dana sebesar 100 % sedangkan progress kegiatan fisik mencapai 94 %. Dari total dana sebesar Rp. 105.750.000.000,- yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana mencapai Rp. 75.694.311.000,- atau mencapai 72 % dari biaya riil dan untuk kegiatan simpan pinjam mencapai Rp. 18.416.545.000,- atau mencapai 17 % dari total dana dan selebihnya sebesar 11 % dipergunakan untuk pembiayaan di bidang pendidikan maupun kesehatan. Untuk tahun 2009 terdapat 87 kecamatan di 10 kabupaten yang berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM – Mandiri Perdesaan dan telah menyelesaikan tahap perencanaan. Secara umum pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berjalan lancar dan terus mendapat dukungan yang positif dari para pelaku baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Adapaun alokasi dana untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009 di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp. 82.700.000.000,yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp. 61.390.000.000,- dan dana sharing dari kabupaten peserta PNPM MP sebesar Rp. 21.310.000.000,- sampai dengan bulan September 2009 untuk dana pendamping dari APBD Kabupaten rata-rata pencairan dana telah dilaksanakan hampir 100 %. Sedangkan untuk dana APBN juga telah telah dilaksanakan pencairan dana telah mencapai 100 %.

2) Pengentasan Kemiskinan (Gerbangmas Taskin) Dalam rangka pengentasan kemiskinan, penanggulangan pengangguran serta percepatan perkembangan ekonomi dan pemerataan maka Pemerintah Provinsi LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

273


Kalimantan Selatan mulai tahun 2007 melaksanakan Program Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Kalimantan Selatan untuk Pengentasan Kemiskinan atau disingkat Gerbangmas-Taskin. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatantelah menetapkan kebijakan untuk mengalokasikan anggaran Gerbangmas-Taskin dari APBD Propinsi bagi 52 Desa/Kelurahan pada 26 Kecamatan di 13 Kabupaten/Kota. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan dana dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2007 kegiatan ini dilaksanakan di 13 kabupaten/kota yang tersebar di 52 desa dengan total dana sebesar Rp. 2.600.000.000,-. dimana masing-masing desa mendapat alokasi sebesar Rp. 50.000.000,-. Pada tahun 2008 program ini dilaksanakan di 52 desa pada 13 kabupaten/kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.600.000.000,- dan pada tahun 2009 kegiatan ini dilaksanakan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang tersebar di 48 desa/kelurahan dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.400.000.000,-. hal ini dikarenakan kabupaten Tabalong tidak menyediakan dana pendamping sehingga dana dari Provinsi tidak dicairkan. Kegiatan yang dibiayai dengan dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan ini pelaksanaannya meliputi pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan seperti jalan, jembatan, pembuatan WC umum, pembuatan jalan titia, pembangunan sarana air bersih,

kemudian pembangunan sarana pendidikan, renovasi irigasi desa serta

kegiatan simpan pinjam masyarakat dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat lainnya. Adapun alokasi dana program Gerbangmas-Taskin bagi Desa/Kelurahan tersebut dipergunakan untuk pemberdayaan usaha minimal sebesar 70 %, pemberdayaan manusia sebesar 30 %. Adapun proporsi dana pemberdayaan usaha minimal 80 % dialokasikan untuk kegiatan simpan pinjam bagi Pokmas UEP (Usaha Ekonomi Produktif), dan maksimal 20 % dapat diinvestasikan untuk usaha sektor riil oleh UPK (Unit Pengelola Keuangan). Progress Kegiatan Gerbangmas-Taskin Provinsi Kalsel No.

Tahun Pelaks

1.

2007

2.

2008

3.

2009

Indikator Kegiatan

Outcome

- Pelatihan petugas - meningkatnya lapangan lapangan kemandirian masy gerbangmas-taskin miskin melalui tridaya - monitoring dan pemberdayaan evaluasi - bantuan keuangan kepada desa/kel lokasi - Pelatihan petugas - meningkatnya lapangan lapangan kemandirian masy gerbangmas-taskin miskin melalui tridaya - monitoring dan pemberdayaan evaluasi - bantuan keuangan kepada desa/kel lokasi - Pelatihan petugas - meningkatnya


Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

3.319.200.000,- 3.188.620.152,-

96,24

3.560.000.000,- 3.488.165.000,-

97,98

905.000.000,-

838.400.000,-

92,6

274


No.

Tahun Pelaks

Indikator Kegiatan lapangan lapangan gerbangmas-taskin - monitoring dan evaluasi - bantuan keuangan kepada desa/kel lokasi

Outcome kemandirian masy miskin melalui tridaya pemberdayaan

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

3) Stimulan Pembangunan Desa Pemberian stimulan pembangunan desa yang dimulai sejak tahun 2007 ini bersifat rangsangan dengan agar masyarakat dapat termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan sehingga diharapkan sekali ada unsur swadaya masyarakat dalam pelaksanaannya. Sehingga diharapkan dapat mendorong kapasitas pemerintah desa/kelurahan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan mewujudkan keswadayaan dana kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di perdesaan dan kelurahan terutama pembangunan infrastruktur dasar yang diperlukan. Tujuan yang ingin dicapai pada program pemberian stimulan pembangunan desa ini adalah : 1. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 2. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja serta berusaha serta pemasaran hasil perkebunan, pertanian dan lain sebagainya; 3. mendorong peningkatan swadaya gotong royong dan kemandirian masyarakat. Bantuan stimulan pembangunan desa ini dimulai sejak tahun 2007 yang diluncurkan untuk 62 Kecamatan dan 252 desa/kelurahan di 13 kabupaten/kota dengan total dana sebesar Rp. 3.075.000.000,-. Sedangkan pada tahun 2008 program ini dilaksanakan di 50 Kecamatan yang tersebar di 150 desa/kelurahan di 13 kabupaten/kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.120.000.000,- dan pada tahun 2009 kegiatan ini dilaksanakan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan di 39 Kecamatan yang tersebar di 88 desa/kelurahan dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.150.000.000,-. Kegiatan yang dibiayai dengan dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan ini pelaksanaannya meliputi pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan seperti jalan, jembatan kemudian pembuatan profil dan potensi desa serta kegiatan simpan pinjam masyarakat dan lain-lain. Dari pengukuran kinerja diatas menunjukan capaian kinerja melalui indikator terwujudnya penurunan penduduk miskin. Sampai saat ini program penanggulangan kemiskinan di Kalsel telah menampakkan hasil yang menggembirakan, salah satu indikatornya menurunnya angka penduduk miskin. Pada tahun 2008 dari 218,90 ribu penduduk miskin (6,48%) menjadi 175,98 ribu (5,12%) pada tahun 2009. Selain angka LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

275


kemiskinan yang mengalami penurunan, angka pertumbuhan ekonomi Kalsel mengalami pertumbuhan sekitar 4,03 persen walaupun dalam kondisi dilanda krisis keuangan global. Angka pertumbuhan ekonomi kalimantan Selatan Triwulan I (JanuariMaret) mencapai 4,30 persen atau hampir beriringan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih dari empat persen. Persentase penduduk miskin daerah perkotaan sebesar 4,82 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 5,33 persen. Selama periode satu tahun, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Selatan juga mengalami penurunan, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Ini berarti pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan di satu sisi sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun disisi lain merupakan tantangan yang terus menerus akan menjadi perhatian untuk dientaskan. Tingginya capaian kinerja ini antara lain disebabkan semakin efektif dan efisiennya program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan, semakin terpadunya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang harmonis pada berbagai tingkatan pemerintahan dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan. Keberhasilan dari capaian kinerja ini diperoleh lewat program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dan program penanggulangan kemiskinan yang terdapat diseluruh SKPD yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan termasuk instansi vertikal yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan serta Pemerintah Kabupaten / Kota. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini adalah antara lain masih terdapatnya bantuan yang diberikan oleh SKPD yang tidak sesuai kebutuhan penduduk miskin, bantuan yang diberikan masih bersifat sektoral dan belum ada keterpaduan dengan sektor lain, data penduduk miskin masih bersifat umum dan datanya belum dalam bentuk spesifik, koordinasi dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Kabupaten / Kota yang belum maksimal, dan terbatasnya anggaran.

C. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan Penguatan Kelembagaan 1) Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan masih dirasakan lemah dalam mendorong peran aktif masyarakat mengelola program-program pembangunan guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan masyarakat. 2) Tidak dimanfaatkannya lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan kelurahan dalam setiap program yang yang dilaksanakan di desa / kelurahan. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

276


3) Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia dan dana yang dimiliki oleh lembaga kemasyarakatan. 4) Belum maksimalnya pembinaan/fasilitasi/pendampingan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota untuk dalam upaya penguatan kelembagaan untuk dapat mengelola program-program pembangunan. 5) Belum memasyarakatnya kemitraan antara lembaga kemasyarakatan di tingkat desa / kelurahan dengan pihak dunia usaha, LSM maupun Perguruan Tinggi dalam upaya pemberdayaan. 6) Dana PAP (pembina administrasi proyek) sekurang-kurangnya 1 % dari total alokasi BLM PNPM-MP tidak tersedia sepenuhnya.

Pengentasan Kemiskinan 1) Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara spesifik daerah (Proram Gerbangmas Taskin) perlu mendapatkan komitmen yang kuat dan dukungan berarti dari semua pihak. Hal ini dapat terlihat dari masih rendahnya alokasi anggaran untuk program ini dimana selama empat tahun anggaran baru dapat menyentuh 50 % desa miskin/tertinggal sesuai data BPS. 2) Masih belum maksimalnya koordinasi lintas sektor dalam hal penanganan dan pengentasan kemiskinan di daerah. 3) Masih terbatasnya kemampuan aparat di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak penanganan program-program pemberdayaan dan masih banyak keputusan sekretariat tetap program gerbangmas-taskin kabupaten/kota yang tidak disampaikan ke Provinsi. 4) Belum maksimalnya dana pendamping (sharing) kabupaten/kota terhadap program Gerbangmas-Taskin dimana masih ada sebagain kabupaten/kota yang tidak mengalokasikan dana sharing tersebut. 5) Masih melekatnya kesan lama di masyarakat bahwa program-program yang digulirkan atau diluncurkan oleh Pemerintah adalah hibah atau hadiah yang tidak perlu dikembalikan lagi terutama dalam perguliran dana usaha sehingga untuk ini diperlukan pendampingan dan penggiringan yang sangat ketat dari pendamping.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Sosial Ekonomi 1) berkurangnya anggaran untuk dana stimulan pembangunan desa yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan sasaran desa tertinggal. 2) belum adanya payung hukum berupa perda kabupaten/kota untuk pengelolaan pasar desa sebagai tindak lanjut permendagri nomor 42 tahun 2007. 3) Implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masih terkendala belum adanya perda yang ditindaklanjuti dengan peraturan desa.


277


Solusi Penguatan Kelembagaan 1) Perlu peningkatan Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan dalam upaya mendorong peran aktif masyarakat mengelola program-program pembangunan guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kapasitas berupa pelatihan atau workshop. 2) Perlu penambahan dana PAP (pendamping administrasi proyek) guna mendukung program/kegiatan yang dilaksanakan. 3) Agar terus mendorong iklim kemitraan antar stakeholders termasuk dunia usaha, LSM dan perguruan tinggi antara lain melalui kerja sama aktif maupun keterlibatan dalam berbagai forum. 4) Perlu adanya sosialisasi dan penyamaan persepsi dari seluruh stakeholders bahwa setiap program yang masuk ke desa agar melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.

Pengentasan Kemiskinan 1) Mendorong kabupaten/kota agar terus membuat program-program guna mendukung kegiatan pengentasan kemiskinan. 2) Terus meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam penanganan pengentasan kemiskinan agar upaya pengentasan kemiskinan dapat lebih optimal. 3) Terus meningkatkan kapasitas aparat yang merupakan ujung tombak penanganan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dan pelatihan. 4) Mendorong kabupaten/kota untuk menyiapkan dana pendamping (sharing) sebagai komitmen dukungan terhadap program gerbangmas-taskin.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Sosial Ekonomi 1) Meningkatkan anggaran untuk dana stimulan pembangunan bagi desa tertinggal dalam upaya mendukung kegiatan sosial ekonomi. 2) Mendorong percepatan pembuatan peraturan daerah yang mendukung kegiatan ekonomi lokal seperti peraturan daerah pasar desa dan peraturan pelaksanaan pendukungnya. 3) Tersedianya dana PAP 1 % dari BLM untuk peningkatan kapasitas pelaku program dan masyarakat serta pendukung operasional sekretariat PNPM-MP di Provinsi.


278


22. URUSAN SOSIAL Penyelenggaraan urusan Sosial di Provinsi kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Prov. Kalsel. Penyelenggaraan kegiatan Sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Prov. Kalsel selama tahun 2005-2009 tergambar sebagai berikut : A. Program Dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Prov. Kalsel selama tahun 20052009 1) Mencegah dan mengurangi tumbuh kembang serta meluasnya masalah kesejahteraan sosial 2) Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam kehidupan yang layak dan normatif 3) Meningkatkan pelayanan dan Bantuan sosial bagi korban bencana dan masalah lainnya 4) Meningkatkan peran serta serta sosial masyarakat

dalam melaksanakan Usaha

Kesejahteraan Sosial (UKS). 5) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan fasilitas kesejahteraan sosial

B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Prov. Kalsel selama tahun 2005-2009, tergambar dalam tabel kemajuan di bidang kesejahteraan sosial berikut : Jumlah Penyandang Masalah Kesos yang diberi pelayanan dan rehabilitasi CAPAIAN Jumlah NO Program/Kegiatan Capaian 2006 2007 2008 1. Jumlah anak terlantar (Org) 6,000 1,815 1,060 870 2. Jumlah Anak Cacat (anak) 1,000 220 184 200 3. Jumlah penyandang cacat (orang) 6,000 950 782 800 4. Jumlah lanjut usia terlantar (orang) 4,000 700 650 500 5. Jumlah korban napza (orang) 479 90 80 100 6. Jumlah Tuna Sosial (Gepeng dan Eks 1,000 125 40 50 Napi) 7. Jumlah Anak Nakal (Org) 1,000 247 150 105 8. Jumlah Anak Jalanan (Org) 3,000 600 200 160

2009 362 85 100 170 120 120 60 55

Jumlah fakir miskin, Komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilatih/dibina CAPAIAN Jumlah NO Program/Kegiatan Capaian 2006 2007 2008 2009 1. Jumlah Fakir Miskin (KK) 22,000 4,000 4,000 2,000 1,050 2. Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KK) 1,465 50 886 375 100 3. Jumlah Keluarga Miskin (KK) 8,255 950 950 720 250 4. Jumlah penyuluhan sosial (Org) 350 120 60 70


279


Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan Korban Tindak kekerasan dan Migran yang diberi bantuan dan dibina CAPAIAN Jumlah NO Program/Kegiatan Capaian 2006 2007 2008 2009 1. Jumlah korban bencana alam 250,000 182,217 81,684 63,617 84,683 (orang) 2. Jumlah Korban Bencana Sosial 25,000 11,253 1,293 5,199 3,373 (Jiwa) 3. Jumlah Korban Tindak Kekerasan 517 70 81 96 96 dan Pekerja Migran (Org) 4. Jumlah Sumber Daya Sosial yang 49 9 10 10 12 didayagunakan (Keg) 5. Jumlah Akses Jaminan Sosial 21 4 4 4 4 (Keg) Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yanng diberdayakan CAPAIAN Jumlah NO Program/Kegiatan Capaian 2006 2007 2008 2009 1. Jumlah Orsos (Orsos) 550 105 31 110 11 2. Jumlah PSM (PSM) 950 190 190 190 40 3. Jumlah Karang Taruna (KT) 300 105 53 55 30 4. Jumlah WKSBM (Desa) 50 8 8 8 7 5. Jumlah Lembaga Dunia Usaha (Org) 350 52 104 50 100 6. Jumlah Pelestarian dan 8,000 1,450 1,200 320 320 pendayagunaan Nilai K3S (Org), C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Terbatasnya SDM dibidang pekerjaan sosial baik di Provinsi, Kabupaten sampai ke Kecamatan 2) Belum lengkapnya data by name by address dari Kab/Kota, karena di tingkat desa belum begitu mengerti tentang kriteria PMKS 3) Nomenklatur Dinas Sosial pada Kabupaten / Kota tidak berdiri sendiri, sehingga pembangunan bidang kesejahteraan sosial kurang menjadi prioritas. 4) Usulan-usulan anggaran yang belum terakomodasi baik pada Dekon maupun APBD, sehingga jumlah sasaran PMKS yang telah ditetapkan pada RJPMD tidak dapat tercapai.

Solusi 1) Penambahan SDM khususnya dibidang pekerjaan sosial 2) Peningkatan koordinasi lintas sektor 3) Penanganan pembangunan kesos sebaiknya ditangani Dinas tersendiri 4) Peningkatan informasi tentang PMKS untuk petugas Kab/Kota, Kecamatan maupun aparat desa/kelurahan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

280


5) Mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang tersedia agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik 6) Menjalin hubungan baik dan kerjasama intern maupun eksternal. 7) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat 8) Meningkatkan potensi tenaga operasional 9) Menyusun program kegiatan sesuai dengan kebutuhan di daerah dan sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia 10) Memperbaharui data-data pendukung program kegiatan 11) Perlu adanya evaluasi akhir pasca pemberdayaan 12) Perlu dilakukan pendataan PMKS setiap tahun dan diseluruh desa secara bertahap agar data by name by address tersedia 13) Meningkatkan kerjasama antara Depsos, Dinas Provinsi, Dinas Sosial Kab/Kota, kecamatan, Aparat Desa/Kelurahan dan TKSM. 14) Pendayagunaan dana kegiatan yang efektif dan efesien 15) Pengembangan program dan kegiatan didukung dengan peningkatan anggaran. 16) Adanya sinkronisasi terutama dalam menyusun pagu dan Mak kegiatan.


281


23. URUSAN KEBUDAYAAN Penyelenggaraan urusan wajib Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalsel Berikut dijelaskan penyelenggaraan urusan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh DISPORABUDPAR Prov. Kalsel Selama Tahun 2005-2009 :

A. Program dan Kegiatan Pembangunan Kebudayan dan Pariwisata merupakan bagian terintegrasi dalam proses Pembangunan Nasional dalam rangka mencapai cita-cita

Bangsa Indonesia sebagai

Bangsa mandiri, maju, adil dan makmur. Landasan pembangunan kebudayaan dan pariwisata mengacu kepada undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional tahun 2005 sampai 2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, menjadi berdaya saing tinggi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Dalam menyelenggarakan urusan Kebudayaan, DISPORABUDPAR memiliki misi dalam bidang kebudayaan : 1) Meningkatkan ketahanan budaya daerah, menggali dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai salah satu identitas / jati diri bangsa.

Dan ditempuh melalui kebijakan : 1) Menumbuhkan, mengembangkan dan melestarikan nilai - nilai budaya nasional dan daerah sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi Pembangunan. 2) Menggali, menambah dan melestarikan peninggalan sejara, tradisi dan kearifan daerah yang bernilai positif, serta menumbuh kembangkan kesenian daerah terutama di Kalangan generasi muda. 3) Mengembangkan obyek dan daya tarik wisata agar menjadi Destinasi yang berdaya saing tinggi sebagai industri yang dapat menunjang perkembangan kesenian dan kebudayaan daerah. 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta memperluas jaringan promosi / pemasaran pariwisata, seni dan budaya. B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2005 No 1.

Kegiatan Festival Kesenian Daerah - Festival Karya Tari Daerah - Festival Kesenian Daerah - Pemberian Hadiah Seni - Festival Kebudayaan Melayu - Festival Erau Kaltim


Dana ( Rp )

Realisasi

21.500.000 48.500.000 15.000.000 40.000.000 10.000.000

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Hasil 2 Kali Kegiatan 1 Kali Kegiatan 6 Orang 1 Kali Kegiatan 1 Kali Kegiatan

282


No

2.

Kegiatan - Parade Tari Nusantara di TMII Jakarata - Festival Seni Tari Pertunjukan Tingkat Nasional Program Mensosialisasikan Tentang Aspek Kesenian dan Nilai Tradisional - Dokumentasi Tentang Aspek Kesenian dan Nilai Tradisional - Pemugaran / Rehap Rumah Perjuangan Durian Rabung HSS. - Pemugaran Masjid Pendulangan AlabioHSU. - Pemeliharaan Kendaraan.

Dana ( Rp ) 40.000.000 40.000.000

Realisasi 100 % 100 %

Hasil 1 Kali Kegiatan 1 Kali Kegiatan

10.000.000

100 %

1 Kali Kegiatan

48.500.000

100 %

1 Buah Rumah

24.100.000 2.400.000

100 % 100 %

1 Buah Bangunan 1 Buah Mobil

Dana

Realisasi

Hasil

46.000.000 44.000.000 25.000.000

100 % 100 % 100 %

2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

25.000.000 20.000.000 12.500.000 12.500.000

100 % 100 % 100 % 100 %

1 Paket 1 Kali kegiatan 1 Kali kegiatan 1 Kali kegiatan

25.000.000 26.000.000 30.000.000

100 % 100 % 100 %

1 Kali kegiatan 1 Kali Kegiatan 1 Kali Kegiatan

50.000.000 20.000.000 50.000.000

100 % 100 % 100 %

1 Kali Kegiatan 1 Kali Kegiatan 1 Kali Kegiatan

20.000.000 38.000.000

100 % 100 %

1 Kali Kegiatan 1 Kali Kegiatan

15.000.000

100 %

13 Kab / Kota

10.000.000

100 %

1 Kegiatan

50.000.000

100 %

1 Paket

30.000.000

100 %

1 Paket

25.000.000

100 %

1 Paket

20.000.000

100 %

1 Paket

20.000.000

100 %

1 Paket

40.000.000

100 %

1 Paket

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2006 No 1.

2.

3.

Kegiatan Peningkatan Pergelaran & Atraksi Event Daerah. - Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar - Festival Sabilal Muhtadin - Kerjasama pengembangan event & atraksi pariwisata dengan LSM Program Peningkatan promosi terpadu pariwisata, seni dan budaya - Pembuatan naskah deskripsi kajian seni - Lomba Bakisah Bahasa Banjar - Penyuluhan Bahasa Daerah Banjar - Lomba menulis dan baca Cerpen Bahasa banjar - Pelatihan / workshop tenaga teknis / seniman - Penyelenggaraan gema takbir ramadhan - Pemberian Penghargaan seni kepada seniman daerah - Mengikuti parade Tari Nusantara di TMII - Festival Karya Tari Kreasi Daerah - Mengikuti Festival Seni Pertunjukan Tingkat Nasional - Festival Sinoman Haderah - Festival Kesenian Daerah Program Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan - Inventarisasi / pengelolaan data kesejarahan & nilai Tradisi - Inventaris / pegolahan data kepercayaan terhadap TYME - Rehab / pemugaran rumah perjuangan durian Rabung Kab.HS - Rehab / penataan lingkungan rumah adat Banjar Bubungan Tinggi - Pemugaran Mesjid Besar Pandulangan alabio Kab. HSU - Penyebaran informasi / penyuluhan UU No. 5 tahun 1992 Kab.Banjar - Pembuatan Buku Kajian Reka ulang Refleksi Kerajaan Banjar - Pengkajian & pembelajaran penyelenggaraan Kongres Budaya Banjar


Kegiatan Program Peningkatan Promosi Terpadu Pariwisata, Seni dan Budaya. - Festival Borneo - Gebyar Wisata Nusantara - Festival Nusa Dua Bali - Batam Expo - Pasar Wisata (ATIF). - Pameran Bersama dengan Tim Koordinasi


Dana

Realisasi

40.000.000 50.000.000 35.000.000 45.000.000 45.000.000 100.000.000

99,98 % 100 % 100 % 91,09 % 91,09 % 100 %

Hasil

1 kali/6orang 1 kali kegiatan 1 Kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan

283


No

2.

3.

4.

5.

Kegiatan Daerah - Majapahit - Road Show Fair - Ikut Serta dalam The 3 rd Indonesia Tourism Fair - Pameran Patung se Indonesia di Palangkaraya - Pameran Kain Nusantara Program Peningkatan Penyelenggaraan Eventevent Promosi Daerah - Pameran Abdi Persada. - Sharing Aruh Ganal. - Sharing Pasta Laut/Mappanretasi - Lomba Jukung/Rally Klotok Hias - Sharing Pelaksanaan Bamboo Rafting - Sharing Baayun Maulid di Desa Banua Halat. - Pagelaran Baayun Maulid di Museum. - Pagelaran Mamanda di Museum. - Pameran Abdi Persada Membangun - Pameran Seni Lukis Anak Remaja. - Peringatan Hari Pariwisata Dunia. - Partisifasi dan Dukungan Pelaksanaan Event Daerah Program Peningkatan Konsultasi/Konsulidasi dan Kerjasama Pariwisata, Seni budaya. - Rapat Koordinasi Budpar se Kal.sel di Banjarmasin - Rapat Koordinasi Budpar se Kalimantan di Kaltim. - Pembuatan draf Perda Pariwisata - Pembuatan Draf Perda Kebudayaan. - Pengembangan Adwindo Kalsel. Program Peningkatan Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya - Penelitian/Penulisan Kearifan Budaya Banjar. - Penelitian Musik Karawitan Banjar. - Lomba Penulisan Cerpen Bahasa Banjar. - Ceramah Museum. - Lokakarya Kabudayaan dan Pariwisata. - Museum Masuk Sekolah. - Diskusi Musik Karawitan. - Lomba Lukis Anak Seni Budaya Daerah. Program Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Budaya Daerah - Penyuluhan UU No. 5/1992 ttg BCB. - Pemberian Gelar Budaya kepada para Tokoh. - Lomba Penulisan Cerita Rakyat. - Festival Makan dan Minum Khas Banjar. - Kongres Budaya Banjar dan Pemberian Gelar Adat. - Pelestarian Pakaian Adat Banjar. - Lomba Melukis. - Lomba Folk Song. - Pembuatan Foto Latar Belakang. - Reproduksi Foto Sejarah. - Pembuatan Reflika Keraton Banjar - Penerbitan Buliten Bandarmasih. - Penerbitan Leaflet. - Survei Koleksi di 3 Kabupaten. - Heregistrasi Re inventarisasi - Transkrip Naskah Kuno. - Restorasi Koleksi - Penggandaan Naskah Kuno - Konservasi Koleksi 4 kali - Pembuatan Label Koleksi


Dana

Realisasi

Hasil

40.000.000 100.000.000 100.000.000

100 % 100 % 100 %

1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan

37.362.000 38.816.000

100 % 100 %

1 kali kegiatan 1 kali kegiatan

15.000.000 15.000.000 15.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 13.600.000 13.323.000 7.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan

40.000.000

100 %

1 kali / 100 orang

30.000.000

100 %

1 kali / 9 orang

50.000.000 40.000.000 50.000.000

99,09 % 100 % 100 %

15.000.000 9.000.000 10.000.000 7.000.000 16.000.000 40.000.000 7000.000 10.000.000

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

10 buku 10 buku 10 buku 100 orang 150 orang 120 orang 100 orang 120 orang

10.000.000 50.000.000 12.000.000 30.000.000 150.000.000

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

30 orang

50.000.000 7.000.000 10.446.000 4.348.000 4.444.000 16.500.000 9.424.000 8.681.000 12.000.000 600.000 7.500.000 8.000.000 4.000.000 16.000.000 6.000.000

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Set/stel Naskah / lukis 10 Dist lagu Lembaran foto Foto-foto Buku/naskah Buku/naskah Buku/naskah Buku/naskah Laporan Koleksi Laporan & buku Koleksi/naskah 50 naskah Koleksi/naskah Koleksi naskah

1 kali 1 kali 1 kali

Buku / naskah 1 kali kegiatan

284


No 6.

Kegiatan Peningkatan Pergelaran Kesenian Daerah. - Festival Kesenian Daerah - Festival Kesenian Darerah (Lamut, Wayang Gong/Kulit Banjar). - Parade Tari Nusantara di TMII di Jakarta. - Festival Seni Pertunjukan Nasional. - Pergelaran Tari Pedalaman. - Pergelaran Musikkalisasi Sastra Daerah. - Pergelaran Tari Modern. - Pergelaran Wayang Kulit Banjar. - Pergelaran Kolosal/Atraksi Budaya. - Diklat Musik Karawitan Banjar. - Pergelaran Wayang Kulit Banjar. 7. Program Peningkatan Sistem Informasi Seni Budaya. - Pembuatan Spanduk - Pembuatan Baliho - Pembuatan Undangan - Pembuatan Folder - Pembuatan Booklet Seni dan Budaya Daerah. - Pencetakan Buku Lagu-lagu Karawitan Banjar. - Dokumentasi Foto Kegiatan Taman Budaya. - Dokumentasi Audio Visual Kegiatan Taman Budaya. - Pengadaan Digital Foto Camera SLR. 8. Program Peningkatan Kualitas SDM Kesenian. - Workshop Tenaga Teknis Seniman - Pemberian Hadiah Seni - Temu Budaya Nasional - Kerjasama Sanggar Seni - Gelar Paket Seni di Daerah Tingkat II 9. Program Peningkatan Apresiasi Seni dan Budaya. - Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar. 10. Program Peningkatan Pemeliharaan Bahasa. - Lomba Bakisah Bahasa Banjar.

Dana

Realisasi

Hasil

25.000.000 40.000.000

100 % 100 %

6 cabang seni 6 group seni

70.000.000 30.000.000 10.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 25.000.000 14.000.000 7.000.000

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1 cabang seni 6 cabang seni 13 cabang seni 13 cabang seni 1 cabang 1 cabang 13 cabang seni 1 cabang seni 500 orang

5.000.000 6.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 9.000.000 5.000.000 5.000.000

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

10 buah 10 buah 100 buah 10 buah 10 buah 100 buah 100 buah 50 buah

5.000.000

100 %

1 set

20.000.000 25.000.000 90.000.000 9.000.000 12.000.000

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Orang Orang 200 orang 13 buah 13 kali

70.000.000

100 %

6 Orang

20.000.000

100 %

50 orang peserta

Dana

Realisasi

Hasil

50.000.000 75.000.000 125.000.000 40.000.000 35.000.000 85.000.000 50.000.000 60.000.000

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

14 buah/kab 9 kabupaten/kota 1 kali 1 paket 1 kali 1 naskah 1 kali 13 kabupaten/kota

25.000.000 230.000.000

100 % 42,17 %

50 orang peserta 1 kegiatan

30.000.000 40.000.000

100 % 100 %

60.000.000 30.000.000 20.000.000 75.000.000 35.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 20.000.000 100.000.000 30.000.000

100 % 100 % 100 % 94,67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


2.

Kegiatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Nilai dan Kekayaan Budaya. - Lomba Permainan Tradisional - Pembuatan Pelaminan Adat Banjar - Musyawarah Dayak se Kallsel - Penulisan Upacara Adat Perkawinan Loksado. - Aktualisasi Upacara Adat Aruh Ganal di HSS. - Penyusunan PERDA Kebudayaan. - Penyuluhan UU No.5/1992 Ttg BCB. - Bintek Juru Pelihara. Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Penyuluhan Bahasa Banjar - Event Seni Internasional Menyambut Seminar Antropologi - Workshop Tenaga Teknis Kesenian/Seniman. - Festival Kesenian Daerah/Lamut, Wayong Gong/Kulit. - Parade Tari Nusantara. - Festival Karya Tari Daerah. - Lomba Bakisah Bahasa Banjar. - Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar. - Gema Takbir Ramadhan. - Festival Seni Pertunjukan. - Festival Sabilal Muhtadin. - Pertemuan Keraton se Indonesia - Lomba Penulisan Cerpen Bahasa Banjar. - Festival Kesenian Tradisional Hampir Punah. - Pemberian Hadiah Seni.


50 orang 500 orang 1 kegiatan 1000 orang 59 orang peserta 1 kegiatan 3000 orang 1500 orang 10 hari 500 orang 500 orang 1000 orang 10 orang

285


No

Kegiatan - Festival Sinoman Hadrah. - Dukungan Upacara Adat Mappanretasi di Pagatan. - Fastival Tradisional Lisan - Pembuatan Profil Situs Sejarah dan Kepurbakalaan. - Mengikuti Pameran Patung Nusantara. - Pembuatan Profil Kebudayaan Banjar. - Penulisan Kearifan Masyarakat Banjar - Mengikuti Kongres Kebudayaan Nasional - Pawai Budaya Nusantara 2008 di Jakarta - Pergelaran Adat dan Pemberian Gelar Adat Banjar. - Festival Lagu Banjar/Dukung Band Radja - Gelar Budaya Mendukung Hari Jadi - Gelar Budaya menyambut 100 Tahun Kebangkitan Nasional.

Dana 35.000.000 20.000.000

Realisasi 100 % 100 %

Hasil 1500 orang 500 orang

30.000.000 50.000.000

100 % 100 %

500 orang 1 paket

50.000.000 50.000.000 40.000.000 50.000.000 200.000.000

95,68 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1 kali 10 naskah 10 naskah 1 kali 1 kegiatan

150.000.000 250.000.000 150.000.000 200.000.000

100 % 100 % 100 % 100 %

15 orang 3500 orang 5000 orang 5000 orang


2.

3.

4.

5.

Kegiatan Program Pengembangan Nilai Budaya - Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar. - Gema Takbir Ramadhan. - Gelar Kesenian Tradisional Hampir Punah – Tari Giring giring. Program Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya - Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Bidang Budaya. - Pemberian Hadiah Seni. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. - Festival Sinoman Haderah. - Parade Tari Nusantara. - Festival Seni Pertunjukan Nasional. - Festival Karya Tari Daerah. - Festival Kesenian Daerah (Mamanda, Tari Japin, Madihin). - Pembuatan Naskah/Deskripsi Kajian Budaya Daerah. - Pra Kongres Kebudayaan Daerah Banjar II. - Manyanggar Banua Hulu Sungai Tengah. - Sosialisasi Peraturan Daerah Kebudayaan. - Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Bakisah. - Pengembangan Kesenian & Kebudayaan Daerah (Workshop Tenaga Teknis Kesenian/Seniman). Program Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah - Kerjasama Sanggar Seni, Group dll. Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri. - Festival Budaya Pasar Terapung. - Kalsel Expo - Bamboo Rafting - Pesta Mappanretasi - Meayun Anak di Banua Halat - Tuan Rum ah Sail Indonesia. - Aruh Ganal Dayak Meratus. - Rakon + Pameran Festival Borneo. - Gebyar Wisata Nusantara. - Majapahit Travel Fair (MTF). - Penyusunan Cetak Brochure Guide. - Penyusunan Cetak Kalender Pariwisata. - Pengadaan Bag Paper. - Cetak Poster. - Pembuatan dan Penggandaan VCD Pariwisata.


Dana ( Rp)

Realisasi

Hasil

75.000.000 50.000.000 50.000.000

100 % 100 % 100 %

1 kali 1 kali 1 kali

50.000.000

100 %

5 orang

40.000.000

100 %

10 orang

47.750.000 75.000.000 75.000.000 50.000.000 50.000.000

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

250 orang 1 kali/12 orang 1 kali/20 orang 1 kali 1 kali/25 orang

40.000.000

100 %

1 kali/100 eks

75.000.000 50.000.000 50.000.000 30.000.000 40.000.000

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 orang 1 kali/130 eks 1 kali/75 orang 1 kali 30 orang

9.000.000

100 %

1 kali/40 orang

100.000.000 30.000.000 13.750.000 30.000.000 30.000.000 100.000.000 30.000.000 85.000.000 50.000.000 50.000.000 35.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 15.000.000

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1 kali/2000 orang 1 kali/2000 orang 1 kali/250 orang 1 kali/250 orang 1 kali/1000 orang 1 kali 1 kali/250 orang 1 kali 1 kali/2000 orang 1 kali/2000 orang 2528 lembar 464 buah 1280 buah 460 lembar 400 pch

286


No -

Kegiatan Pembuatan Baliho Pariwisata. Pembuatan dan Cetak Buku Analisa Pasar. Updating Data Internet dan Materi TIC. Pengadaan Kartu Pos. Promosi Pariwisata pada Prangko Prisma. Pembuatan Guide To South Kalimantan dua Bahasa (Indonesia dan Inggris). Pembuatan dan Pemasangan Backdroup Baliho Promosi. Pengadaan Bahan Promosi. Pengadaan VCD Lagu Daerah (Souvenir) oleh Band- Radja. Roadshow Pariwisata 6 (enam) Provinsi. Pawai Budaya Nusantara. South Kalimantan Famtrip dan Table Top 2009. Gelar Seni Budaya dalam Rangka Mendukung Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Pesona Budaya Banjar Dalam Fotography.. Promosi Melalui Media Elektronik (TVRI Banjarmasin & TV Nasional). Exhibition Seni, Budaya, Pariwisata, Kerajinan Kalimantan Selatan di Duta Mall Banjarmasin. Updating Data Internet dan Materi TIC. Off Road Borneo. Kongres Pemuda Banjar. Pembuatan Buku Busana Adat Banjar. Pengadaan Komputer. Penyelenggaraan Penyambutan Sail Indonesia. Banjarise Night di Jakarta.

Dana ( Rp) 20.000.000 10.000.000 30.000.000 50.000.000 125.000.000 100.000.000

Realisasi 100 % 99, 50% 97,61 % 100 % 98,56 % 100 %

Hasil 2 buah 84 buah 1 kali 25.000 buah 100.000 buah 1 kali

345,000,000

88,7 %

7 buah

50.000.000 75.000.000

100 % 100 %

1 kali 2000 pch

400.000.000 150.000.000 75.000.000 400.000.000

100 % 100 % 100 % 100 %

1 kali/5 Provinsi 1 kali/50 orang 1 kali 1 kali

50.000.000 100.000.000

100 % 100 %

1 kali 3 kali

400.000.000

90,4 %

1 kali

18.750.000 100.000.000 200.000.000 50.000.000 13.500.000 250.000.000 550.000.000

100 % 0% 100 % 100 % 100 % 71,60 % 100 %

1 kali 1 kali 1 kali 750 buku 1 buah 1 kali 1 kali

C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Belum tersedianya tenaga Pamong Budaya di tingkat kecamatan sehingga menghambat dalam pendataan dan pemantauan perkembangan seni dan budaya di masyarakat. 2) Masi rendahnya pendayagunaan lembaga dewan kesenian daerah di kabupaten / kota sebagai wadah pembinaan kesenian / budaya daerah. 3) Keterbatasan finansial dalam mendukung event-event kesenian yang digelar oleh kelompok kelompok seni tradisional. 4) Semakin menurunnya minat untuk mencintai seni budaya daerah akibat semakin gencarnya penayangan seni budaya pop dan kontemporer. Solusi 1) Menempatkan tenaga Pamong Budaya di setiap kecamatan yang bertugas untuk memantau dan membina seni budaya di masyarakat. 2) Mendayagunakan / mengoptimalkan peranan dan fungsi lembaga kesenian daerah dikabupaten / kota. 3) Hendaknya diharapkan bantuan anggaran bagi pembinaan kelomok – kelompok kesenian yang berprestasi. 4) Meningkatkan sosialisasi seni dan budaya daerah melalui lembaga pendidikan dan lembaga–lembaga seni budaya yang ada.Disamping memberikan penghargaan pada seniman budayawan – yang berprestasi. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

287


24. URUSAN STATISTIK Penyelenggaraan urusan statistik di Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Selatan, dalam pelaksanaan kegiatannya bekerjasama dengan instansi terkait lainnya seperti Badan Pusat Statistik,dsb. Di bawah ini dijelaskan mengenai pelaksanaan urusan statistik selama tahun 2005-2009

A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2005-2009 : 1) Program Pengembangan Data / Informasi a. Kegiatan Dokumentasi dan Informasi Kegiatan Pembangunan

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Data / Informasi a. Kegiatan Dokumentasi dan Informasi Kegiatan Pembangunan Hasil kegiatan selama tahun 2005-2009 dengan tersusunnya buku mengenai data dan informasi kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2005-2009 yang terdiri atas 8 judul buku yang secara rutin disusun setiap tahun, antara lain : - Rekapitulasi Buku APBN Tugas Pembantuan - Rekapitulasi Buku APBN Dekonsentrasi - Rekapitulasi Buku APBN Kantor Daerah dan Kantor Pusat - Buku Analisa Laporan Triwulanan - Buku Analisa Strategis Semesteran - Buku Selayang Pandang - Buku HSPK, HSBGN dan SBU - Buku Kalimantan Selatan Dalam Angka Dengan adanya buku-buku mengenai informasi daerah, diharapkan dapat terlihat perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun dan tersedianya informasi daerah yang memadai.

C. Permasalahan dan Solusi -


288


25. URUSAN KEARSIPAN Penyelenggaraan mengenai kearsipan di Kalimantan Selatan dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Kalsel. Berikut dijelaskan mengenai kegiatan penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan oleh BAPUSTARDA Prov. Kalsel selama tahun 2005- 2009 :

A. Program dan Kegiatan 1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Tujuan

program ini adalah untuk penyelamatan, pelestarian dan penataan

Dokumen/Arsip penting daerah yang tersebar pada masing-masing SKPD-SKPD lingkup Pemerintah Provinsi dan juga arsip-arsip statis di Kabupaten/Kota yang bernilai sejarah yang bersifat monumental dan kegiatan-kegiatan kepemerintahan, kegiatan ini yakni sebagai berikut : - Penyelamatan Arsip Statis - Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program mempunyai tujuan dan sasaran yaitu terciptanya peningkatan pengetahuan dan wawasan para aparatur kearsipan, dan memasyarakatkan arsip di masyarakat luas, hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya arsip sebagai bukti identitas dan bukti kepemilikan, kegiatan ini antara lain : - Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Layanan Arsip Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan - Seminar dan rapat konsultasi penyelenggara kearsipan lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan - Arsip Masuk Desa 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program ini bertujuan untuk menghimpun arsip-arsip, statis khusus yang mengandung kebijakan, guna nantinya dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban kita kepada generasi penerus, kegiatan ini yakni : - Hunting Arsip / Dokumen yang bernilai guna statis dan mengandung kebijakan B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Indikator Keberhasilan dari Progaram Penyelamatan dan Pelestarian dapat dilihat dari perbandingan pada masing-masing kegiatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini dapat dilihat pada tabel berikut :


289


NO. 1. 2. 3.

URAIAN Pengolahan Arsip Statis

Thn 2005 1

Thn 2006 1

Thn 2007 1

Thn 2008 1

Thn 2009 1

JLH

5 SKPD Arsip statis/permanen yang di -9 --5 14 Alih Media SKPD SKPD SKPD Jumlah SKPD yang telah 6 8 8 8 6 36 diakuisisi SKPD Semakin menurunnya kegiatan penyelamatan dan pelestarian Dokumen / Arsip

Daerah, Dikarenakan berkurangnya Tenaga Arsiparis di Bidang Kearsipan baik oleh pensiun maupun mutasi ke SKPD lain

2) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Indikator Keberhasilan Program ini dapat dilihat pada kegiatan Hunting Arsip/Dokumen yang dilakukan pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni : NO. 1.

URAIAN Pengolahan Arsip / Dokumen yang bernilai guna statis dan mengandung kebijaksanaan

Thn 2005

Thn 2006

Thn 2007

Thn 2008

Thn 2009

JLH

12 14 12 15 15 78 SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Lingkup Lingkup Lingkup Lingkup Lingkup Lingkup Pemprov Pemprov Pemprov Pemprov Pemprov Pemprov

3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan informasi Untuk mengukur keberhasilan Program peningkatan kualitas pelayanan dapat diukur melalui masing-masing kegiatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan syarat harus diimbangi dengan kenaikan pagu anggaran pada program ini. NO.

URAIAN

1.

Pengembangan Pembinaan SDM Aparatur Kearsipan

2.

Penataan Arsip In Aktif

3.

Arsip Masuk Desa

Thn

Thn

Thn

Thn

Thn

2005

2006

2007

2008

2009

JLH

3 4 6 6 15 Kali 34 SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota 3 6 5 5 2 21 SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD 6.289 6.802 Lingkup Berkas Berkas Pemprov ----60 60 Desa Desa

Program Arsip Masuk Desa baru di canangkan pada Tahun 2009

C. Permasalahan dan Solusi Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mengalami kendala dalam pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : Permasalahan 1)

Masih rendahnya Sumber Daya Aparatur Kearsipan baik di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi juga lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

290


2)

Belum semua SKPD memiliki tenaga Fungsional Arsiparis di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi juga lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota

3)

Belum semua SKPD menerapkan sitem standar dan norma kerasipan yang baku, baik di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi juga lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota

4)

Penyelamatan dan Pelestarian Arsip sebagai Bukti Akuntabilitas Instansi Pemerintah belum sepenuhnya dapat dilaksanakan

5)

Sarana prasarana kearsipan yang

sangat terbatas khususnya lingkup Kantor

Perpustakaan dan Kabupaten/Kota

Solusi 1)

Melaksanakan Pengolahan, Penyelamatan dan Pelestarian Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Hunting, Akuisisi, Sosialisasi, Penyelamatan Arsip Statis, Penilaian

dan

Pemusnahan Arsip, Penataan dan

Pemilahan, Penataan Pemeliharaan Arsip in Aktif dan Alih Media Arsip Statis serta pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana Kearsipan di Lingkungan

Pemprov.Kalsel dan 13 Kabupaten Kota 2)

Peningkatan SDM baik pengelola kearsipan maupun

Jabatan Fungsional Arsiparis

Pustakawan melalui Diklat/pelatihan dan Bintek di Arsip Nasional RI di Jakarta; 3)

Meningkatkan bantuan fasilitasi dan bimbingan teknis kearsipan kepada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi juga lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota

4)

Meningkatkan sosialisasi akan arti pentingnya kearsipan pada semua SKPD lingkup Pemerintah

Provinsi

juga

lingkup

Pemerintah

Kabupaten/Kota

sebagai

pertanggungjawaban kepada generasi penerus 5)

Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait


291


26. URUSAN PERPUSTAKAAN Pelaksanaan Urusan wajib Perpustakaan di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Kalsel. Berikut dijelaskan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPUSTARDA Prov. Kalsel dalam bidang Perpustakaan selama tahun 2005-2009. A. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan. Program ini ditujukan dalam rangka pengembangan Budaya Baca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan pada sesmua jenis Perpustakaan, kegiatan ini diarahkan pada pembentukan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap akktivitas mbaca, serta penguatan institusi-institusi perpustakaan dalam upaya memenuhi aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan buku diseluruh strata wilayah. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari pendidikan informal yang dapat meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia adalah : - Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar - Pengembangan Minat dan Budaya Baca - Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di daerah - Publikasi dan Sosialisasi Minat Baca dan Budaya Baca - Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah - Pameran dan Promosi Perpustakaan - Hunting Koleksi Terbitan Daerah - Penyusunan Literatur Sekunder - Stock Op Name Bahan Pustaka - Penerbitan Terbitan Daerah - Alih Media Bahan Pustaka ke Digital - Sosialisasi Minat Baca ke masyarakat - Pendataan Nomor Pokok Perpustakaan Sekolah - Pengembangan Organisasi Profesi - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan nomor 4 Tahun 1990, tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. - Sosialisasi undang-undang Perpustakaan No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan - Pengadaan Buku Perpustakaan Desa/Kelurahan 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur baik dibidang Perpustakaan maupun dibidang kearsipan dilingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, sehingga diharapkan kompetensi tenaga pengelola perpustakaan dan tenaga pengelola kearsipan dapat benar-benar memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat : Kegiatan peningkatan kapasitas - Bimbingan Teknis Calon Pembina Perpustakaan Sekolah - Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan se Kalimantan Selatan - Diklat Jafung Arsiparis se Kalimantan Selatan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

292


-

Bimtek Jafung Arsiparis se Kalimantan Selatan Bimtek Kearsipan bagi Sekretaris Desa se Kalimantan Selatan Bimtek Pengelola Perpustakaan Desa / Kelurahan Pemilihan Pustakawan Teladan Se Kalimantan Selatan Pemilihan Arsiparis Teladan Se Kalimantan Selatan Pengembangan Organisasi Profesi

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Sumber : APBD NO.

KEGIATAN

1.

Lomba Minat Baca Se Kalimantan Selatan Seminar Minat Baca Se Kalimantan Selatan Publikasi se Kalimantan Selatan Sosialisasi Minat Baca di Sekolah Kab/kota Pameran dan Promosi Hunting Terbitan Daerah

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

Penyusunan Literatur Sekunder Penyediaan Bahan Pustaka

Monitoring evaluasi Perpustakaan Umum se Kalimantan Selatan Rakor Pengembangan Perpustakaan se Kalsel

2005 2

2006 2

1

1

1

TAHUN 2007 3

JLH

2008 3

2009 3

13 Kali

1

1

1

5 Kali

1

1

1

1

5 Kali

26

39

39

26

26

156 Sekolah

2 107

2 100

2 100

2 100

2 104

55

55

55

55

55

10 Kali 547 Judul Buku 275 Buah 8.693 Judul 137.640 Eksampler 5 Kali

914 Judul 331 judul 1.673 judul 4.464 7.300 86.166 eksampler eksampler eksampler 1

1

1

1

1

1

1.221 4.554 Judul judul 5.440 34.270 eksampler judul 1 1

1

1

5 Kali

2) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Sumber : APBN NO

KEGIATAN

2006 2

1

1

-

TAHUN 2007 3

JLH

2008 3

2009 3

14 Kali

1

1

1

5 Kali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Nomor Pokok Perpustakaan

--

--

110 Judul 500 eksampler --

10. Rakor Pengembangan Perpustakaan Se Kalimantan Selatan

1

1

1

1. Lomba Minat Baca Se Kalimantan Selatan 2. Seminar Minat Baca Se Kalimantan Selatan 3. Publikasi Se Kalimantan Selatan 4. Sosialisasi Minat Baca di Sekolah 5. Pameran dan Promosi 6. Hunting Terbitan Daerah 7. Penyusunan Literatur Sekunder 8. Penyediaan Bahan Pustaka

2005 3

432 Judul 500 judul 1.032 judul 2.160 61.000 63.660 eksampler Eksampler Eksampler 156 -156 Sekolah 1 1 5

Indikator Keberhasilan : 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Indikator keberhasilan dari beberapa kegiatan program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dapat dilihat dari beberapa indikator di bawah ini LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

293


NO. 1. 2. 3. 4. 5.

6.

TAHUN TAHUN TAHUN 2005 2006 2007 Jumlah Anggota Perpustakaan Se 2.600 27.657 59.653. Kalimantan Selatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan 89.031 88.660 91.282 Se Kalimantan Selatan Jumlah Peminjam Buku Se 14.669 16.448 29.883 Kalimantan Selatan Jumlah Koleksi Bahan Pustaka Se 161.025 164.345 192.321 Kalimantan Selatan Jumlah Institusi Perpustakaan 12 12 12 Umum Kab/Kota se Kalimantan Selatan Esselonerring Perpustakaan Ess.III = 5 Ess.III = 5 Ess.III = 5 Umum Ess.IV = 7 Ess.IV = 7 Ess.IV = 7 Kabupaten/Kota se Kalsel. URAIAN

TAHUN 2008 78.557

TAHUN 2009 80.894

108.337

140.681

46.353

54.423

230.905

254.217

12

14

Ess.III = 5 Ess.III = 13 Ess.IV = 7

Selain capaian kinerja tersebut di atas, juga ada capaian keberhasilan atau prestasi di Tingkat Nasional yang diperoleh Kalimantan Selatan di Bidang Perpustakaan , yakni sebagai berikut : a. Juara I Pustakawan Teladan Tingkat Nasional, atas nama : H. Syamsuddin dari IAIN Banjarmasin Tahun 2006 b. Juara II Penilaian Perpustakaan Keliling Tingkat Nasional dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 c. Juara II Lomba Bercerita Siswa Sekolah Dasar Tingkat Nasional, atas nama : LYDIA UTAMI, dari SDN Pekauman Percontohan Kota Banjarmasin Tahun 2007. d. Juara Favourite Putri Lomba Bercerita Siswa Sekolah Dasar Tingkat Nasional, atas nama : NURBAYTI NAELA SANADA, dari SDN Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2008 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indikator keberhasilan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

di Bidang

Perpustakaan yakni ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah Penerbit dan Pengusaha untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam, selain itu

bertambahnya jumlah

Perpustakaan Kecamatan/Desa sebagai hasil pembinaan. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini : NO. 1. 2. 3. 4. 5

URAIAN Jumlah Penerbit yang menyerahkan Karya Cetak Jumlah Penerbit yang menyerahkan Karya Rekam Meningkatnya jumlah Perpustakaan Kecamatan/Desa Pembinaan SDM aparatur Perpustakaan Jumlah Pustakawan

Thn 2005 107

Thn 2006 100

Thn 2007 100

Thn 2008 100

Thn 2009 140

--

--

--

--

3

15

25

30

61

154

98

100

105

130

150

50

75

103

113

115

JLH 547 Judul 3 Buah 219 583 Orang 456 Orang

Sedangkan Indikator keberhasilan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Bidang Kearsipan adalah semakin bertambahnya jumlah tenaga dibidang kearsipan baik di kabupaten/kota maupun di lingkup Pemerintah Provinsi serta semakin meningkatnya perhatian dan kesadaran masing-masing SKPD terhadap penataan dan pengolahan arsip LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Masa Jabatan Tahun 2005-2010

294


NO. 1. 2. 3. 4. 5.

URAIAN Jumlah tenaga pengelola kearsipan Jumlah arsiparis Kantor kearsipan di Kabupaten/Kota Pembinaan SDM aparatur Kearsipan Penerapan standar dan Norma Kearsipan SKPD Kab/Kota dan Pemprov.

Thn 2005 512 2 65

Thn 2006 556 34 2 90

Thn 2007 612 56 3 150

Thn 2008 632 61 12 120

Thn 2009 858 54 12 210

--

--

5 Kab /Kota

--

13 Kab/ Kota

JLH 858 76 12 635 Orang 13 Kab/ Kota

C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membaca khususnya dikalangan siswa atau pelajar; 2) Kurangnya bahan bacaan pendukung untuk pelajar baik di tingkat SD, SLTP dan SLTA 3) Belum semua Kabupaten Kota memiliki tenaga perpustakaan yang memiliki kompetensi 4) Belum semua masyarakat di Kelurahan dan desa dapat mengakses bahan bacaan yang mudah, murah dan terjangkau/tersedia 5) Masih ada Kabupaten/Kota yang belum memiliki sarana berupa Mobil Keliling 6) Kurangnya koleksi buku terbaru Perpustakaan Umum, Keliling, LTPS, Anak, Percontohan dan Mesjid; 7) Belum semua Kabupaten / Kota memiliki Perpustakaan Percontohan; 8) Belum semua Kabupaten / Kota memiliki Anggaran Perpustakaan yang memadai

Solusi 1) Pemasyarakatan minat dan budaya baca untuk kebiasaan masyarakat membaca melalui bermacam-macam lomba dan seminar, juga meningkatkan terlaksananya berbagai promosi untuk meningkatkan minat dan budaya baca melalui Radio/TV dan Media Cetak serta pemasyarakatan Perpustakaan melalui layanan Audio Visual untuk Sekolah-Sekolah; 2) Meningkatkan Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di Daerah melalui Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS) di Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan; 3) Meningkatkan Pengadaan Koleksi atau bahan Pustaka Perpustakaan Umum, Perpustakaan Keliling, Perpustakaan Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS), Perpustakaan Anak-anak, Perpustakaan Percontohan dan Perpustakaan Mesjid; 4) Peningkatan SDM baik pengelola perpustakaan maupun yang menjabat Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Diklat/pelatihan, Bintek di Perpusnas RI di Jakarta; 5) Meningkatkan Pembangunan Perpustakaan Percontohan Tingkat Kecamatan/Desa ; 6) Meningkatkan Pengadaan bantuan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 7) Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Swasta dan Stakeholder


295

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents