LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA BUPATI KUDUS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.1
URUSAN WAJIB
4.1.1
Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 tahun
2008
tentang
penyelenggaraan
administrasi
kependudukan, maka dalam rangka mendukung terwujudnya database
kependudukan
pemerintah pelayanan
Kabupaten administrasi
yang Kudus
akurat
secara
berkewajiban
kependudukan,
pada
nasional,
memberikan tahun
2013
melaalui program nasional tentang pelaksanaan KTP elektronik, perekaman data KTP elektronik yang dilaksanakan di desa – desa telah mencapai 94,95% dari target Kementerian Dalam Negeri sebesar 574.143 wajib KTP. Hal ini disebabkan karena :
Sebagain wajib KTP yang bekerja di luar kota masih ada yang belum perekaman KTP
Wajib KTP yang berusia lanjut masih kurang paham akan pentingnya KTP elektronik, sehingga KTP non elektronik yang masa berlakunya seumur hidup masih berlaku selamanya, sehingga tidak melakukan perekaman KTP elektronik.
4.1.1.1
Program dan Kegiatan a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Anggaran : Rp. 1.500.000,Sub Kegiatan
:
Penyediaan benda pos seperti perangko, kilat khusus dan materai.
Lokasi
: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2)
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran : Rp. 10.000.000,00 Sub Kegiatan
:
Pembayaran biaya langganan telepon.
Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3)
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Anggaran : Rp. 24.270.000,Sub Kegiatan
:
Pembayaran biaya servive peralatan kantor, mesin ketik, AC, printer, laptop, komputer,
Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional. Anggaran : Rp. 13.690.000,Sub Kegiatan
:
Pembayaran biaya service mobil, sepeda motor
dinas dan perpanjangan STNK mobil dan sepeda motor dinas. Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Anggaran : Rp. 64.833.000,Sub Kegiatan
:
Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang
Pembayaran honorarium pegawai honor daerah (PHD) dan tenaga kebersihan kantor
Pembayaran uang lembur pengelolaan keuangan dan barang.
Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Anggaran : Rp. 34.145.000,00 Sub Kegiatan
:
Pengadaan alat tulis kantor seperti kertas HVS, buku tulis, snelhelter dan lain-lain.
Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan
Kependudukan. 7)
Kegiatan
Penyediaan
Barang
Cetakan
dan
Penggandaan. Anggaran : Rp. 9.575.000,Sub Kegiatan
:
Cetak stopmap, amplop, surat keluar masuk kop dinas
Penggandaan (fotocopy)
Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. Anggaran : Rp. 3.780.000,Sub Kegiatan
:
Pembelian lampu TL, SL, kabel, stopkontak, viting dan alat litrik lainnya.
Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Anggaran : Rp. 3.450.000,00 Sub Kegiatan
:
Terbelinya peralatan kebersihan kantor seperti kain pel, pemberish lantai, pewangi kamar mandi dan lain-lain.
Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan. Anggaran : Rp. 2.400.000,Sub Kegiatan:
Terbelinya langganan koran harian
Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan
Kependudukan. 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman. Anggaran : Rp. 46.170.000,Sub Kegiatan:
Tersedianya minuman harian pegawai, makanan dan minuman untuk rapat dan tamu.
Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan
Kependudukan. 12) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kota. Anggaran : Rp. 68.500.000,Sub Kegiatan:
Perjalanan dinas monitoring pelaksanaan kegiatan.
Perjalanan dinas konsultasi dengan pemerintah Pusat.
Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan
Kependudukan. (Indikator Program) Hasil
:
Tertib
administrasi
perkantoran
dalam
rangka
peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Fungsi
:
Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran
Dampak :
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Manfaat :
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Anggaran
: Rp. 123.160.000,-
Sub Kegiatan : •
Belanja mesin penghancur kertas
•
Belanja pengadaan CCTV
•
Belanja pengadaan rak siku, mobil file
•
Belanja pengadaan komputer pc
•
Belanja pengadaan printer
Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Anggaran
: Rp. 6.750.000,-
Sub Kegiatan :
Pemeliharaan mebelir
Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasinal Anggaran
: Rp. 123.640.000,-
Sub Kegiatan :
Penyediaan suku cadang untuk mobil dan sepeda motor dinas.
Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas untuk mobil dan sepeda motor.
Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Indikator Program) Hasil
Tercukupinya sarana prasarana kebutuhan kantor.
Fungsi
:
:
Peningkatan kinerja aparatur.
Dampak :
Meningkatnya pelayanan ke masyarakat
Manfaat :
Terlayaninya masyarakat dengan baik
c. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1) Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Anggaran : Rp. 3.124.905.000,Sub Kegiatan
:
Pembayaran Honor Tenaga Pendampingan Teknis Pelayanan KTP elektronik
Service (maintenence) Peralatan Komputerisasi dan Database
Kependudukan
Pengadaan Peralatan Pendukung
& perlengkapkan
komputer
KTP elektronik
Pembayaran Honor tim teknis & operator KTP elektronik
Pembayaran makan minum pelaksanaan KTP elektronik
Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Kantor Kecamatan se Kabupaten Kudus dan Desa / Kelurahan se Kabupaten Kudus. 2). Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Anggaran : Rp. 8.845.000,Sub Kegiatan •
:
Belanja cetak dan penggandaan 160 buku laporan kependudukan
Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Kantor Kecamatan se Kabupaten Kudus dan Desa / Kelurahan se Kabupaten Kudus. 3). Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Anggaran : Rp. 1.607.308.000,Sub Kegiatan
:
Pemberian Honorarium Tim Teknis Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Tingkat
Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
Lembur Penyelesaian Proses KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil
Pengadaan
Blangko
Dokumen
Kependudukan
(KTP, KK dan Akta Catatan Sipil) dan Blanko Pendukung dokumen kependudukan Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Kantor Kecamatan se Kabupaten Kudus dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Kudus. 4). Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil Anggaran : Rp. 57.660.000,Sub Kegiatan
:
•
Pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan
•
Pembayaran honor narasumber
•
Belanja dekorasi, cetak & penggandaan
•
Belanja makan & minum bintek
Lokasi
:
Di 9 Kecamatan Kabupaten Kudus 5). Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Anggaran : Rp. 172.810.000,Sub Kegiatan
:
• Pembayaran honor tim sosialisasi • Belanja alat tulis kantor, dekorasi, dokumentasi & publikasi • Belanja cetak penggandaan • Belanja makan dan minum peserta • Belanja pengadaan spanduk, booklet, brosur Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dan Kecamatan 6). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran : Rp. 36.410.000,Sub Kegiatan
:
• Pembayaran honor tim monev • Belanja alat tulis kantor, dekorasi, dokumentasi • Belanja cetak penggandaan • Belanja makan dan minum rapat
Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Kecamatan, desa dan kelurahan se Kabupaten Kudus ( Indikator Program ) Hasil
:
Peningkatan tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat
yang
diimbangi
dengan
peningkatan
pelayanan kepada masyarakat. Fungsi : Tersedianya data base kependudukan yang valid dan benar Dampak
:
Meningkatnya data base kependudukan yang akurat dan akuntabel Manfaat
:
Terkontrolnya data base kependudukan, sehingga data base kependudukan semakin valid dan benar
d.
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1). Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Anggaran : Rp. 167.800.000,Sub Kegiatan
:
•
Belanja alat tulis kantor
•
Belanja cetak, penggandaan & penjilidan
•
Belanja pngadaan komputer, hardiskexternal, software aplikasi
Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ( Indikator Program ) Hasil
:
Terawatnya arsip kependudukan Fungsi : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih arsip
Dampak
:
Arsip tidak mudah rusak dan aman Manfaat
:
Terpeliharanya arsip dengan baik
e. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1). Pemeliharaaan Rutin/Berkala Arsip Daerah Anggaran
: Rp. 20.000.000,-
Sub Kegiatan
:
•
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
•
Belanja fumigasi dan termit control
Lokasi
:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ( Indikator Program ) Hasil
:
Tertatanya arsip kependudukan Fungsi : Tersedianya penjilidan dan fumigasi arsip Dampak
:
Arsip tidak mudah rusak dan aman Manfaat
:
Terpeliharanya arsip dengan baik
4.1.1.2
Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan -
Masih adanya data kependudukan yang kurang akurat / tidak sama
-
SDM yang menangani teknologi informasi terbatas
-
Dibidang pencatan sipil masih kurang petugas yang melayani pendaftaran
pencatatan
sipil
dan
petugas
permohonan pencatatan sipil. Anggaran Pelaksanaan e-KTP tidak dilaksanakan karena : Adanya perubahan kebijakan dari Kemendagri KTP elektronik berlaku seumur hidup Pelayanan KTP elektronik cukup di Kecamatan
verifikasi
2) Solusi -
Pembinaan secara rutin kepada petugas pelayanan di Desa /Kelurahan dan Kecamatan serta sosialisasi dan monitoring secara
terus
menerus
perkembangan kependudukan
kepada
masyarakat
kependudukan
dan
tentang
administrasi
agar memahami arti pentingnya dokumen
kependudukan dan membetulkan data yang kurang akurat -
Perlu
adanya
penambahan
SDM
baik
yang
menangani
teknologi informasi dan pendaftaran pencatatan sipil
4.1.1.3
Prestasi Nihil
4.1.1.4
Kesimpulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus melaksanakan
Urusan
Pemerintahan
dalam
penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan melalui 5 (lima) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dengan alokasi dana dari APBD Kabupaten Kudus sebesar Rp.5.731.601.000,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus satu ribu rupiah)
Kudus,
Desember 2013
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS
HADI SUCIPTO, S.Pd, MM Pembina Utama Muda NIP. 19570814 197701 1 003
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
a. Tugas Pembantuan Yang Diterima 1. Dasar Hukum Daerah Nihil 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Nihil 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penerima Tugas Pembantuan Nihil 4. Program dan Kegiatan a) Program dan Kegiatan
No.
Kegiatan/Sub
Alokasi
Kegiatan
Anggaran (Rp.)
Sumber Dana
1. -
Hasil
:
-
Fungsi
:
-
Manfaat
:
-
Dampak
:
b) Program dan Kegiatan dst 5. Permasalahan dan Solusi -
Permasalahan : -
-
Solusi
:
-
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus tidak ada
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN a. KERJASAMA ANTAR DAERAH 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realissasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi b. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi c. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realissasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi a. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realissasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi b. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi c. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi d. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Gangguan yang terjadi 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 4. Sumber dan Jumlah Anggaran 5. Penanggulangan dan Kendalanya 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan
IV. PERMASALAHAN DAN KENDALA
Kualitas pemerintahan dapat diukur dari penerapan unsur dalam prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik atau disebut dengan good governance. Prinsip-prinsip tersebut meliputi adanya partisipasi masyarakat, penegakan supremasi hukum, transparansi, kepedulian pada stakeholders, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran untuk menciptakan suasana yang kondusif, membuat peraturan yang efektif
dan
berkeadilan,
menyediakan
pelayanan
umum
di
bidang
kependudukan kepada masyarakat yang efektif dan akuntabel. Dalam pelaksanaan, Kabupaten Kudus sudah mengupayakan ke arah good governance meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Diantaranya terlihat dari beberapa pelayanan yang diberikan masih sering dikeluhkan masyarakat. Sebagai contoh pelayanan terhadap kebutuhan administrasi kependudukan yang sering dikeluhkan masyarakat karena proses pembuatan dokumen kependudukan khususnya KTP / KK yang dianggap memakan waktu dan biaya akibat ketidaksederhanaan birokrasi. Pelayanan lain misalnya pelayanan kebutuhan terhadap keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang pengelolaannya belum maksimal karena kapasitas aparat serta sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Selain itu belum optimalnya pelaksanaan good governance terlihat dari masih kurangnya pemahaman hukum, informasi dan komunikasi yang belum maksimal, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dari uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan adalah : 1. Kurangnya tempat pelayanan yang repersantatif ; 2. Terbatasnya
Sumber
Daya
Manusia
yang
menangani
pelayanan
mendukung
pelayanan
administrasi kependudukan ; 3. Terbatasnya
sarana
dan
prasarana
yang
administrasi kependudukan ; 4. Kurangnya
kesadaran
kependudukan.
masyarakat
dalam
tertib
administrasi
Melihat permasalahan di atas, maka isu strategis di bidang administrasi kependudukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan good governance, diantaranya mencakup : 1. Pentingnya menejemen pelayanan administrasi kependudukan yang baik. Kebutuhan terhadap dokumen kependudukan merupakan hal yang tidak hanya penting bagi pemerintah kabupaten dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, namun juga bagi masyarakat. Pelayanan yang cepat dan tepat menjadi harapan masyarakat ke depan ingin diwujudkan oleh pemerintah kabupaten melalui penyempurnaan sistem yang selama ini ada. Percepatan proses layanan dokumen kependudukan dilakukan dengan penambahan sarana prasarana yang didukung teknologi informasi yang modern dan fasilitasi aparatur pelaksanaan layanan yang profesional. Hal tersebut diharapkan akan dapat menunjang validasi/akurasi data dan percepatan pelayanan pemerintah kabupaten kepada masyarakat. Pencatatan Sipil sebagai sebuah sistem pencatatan yang memberikan kepastian hukum atas status keperdataan seseorang melalui akta catatan sipil yang diterbitkannya.Akta catatan sipil adalah dokumen resmi peristiwa penting yang digunakan individu untuk pembuktian hak perorangan dan kepemilikan hak asasinya sedangkan hak sipil dan hak politik akan menjadi hak atas identitas,hak partisipasi dan hak untuk memperoleh perlindungan. Begitu pentingnya
hak hak
masyarakat yang harus dipenuhi maka perlu adanya pelayanan yang memadahi dengan didukung
oleh akurasi data kependudukan yang
terpadu dan terjangkau. 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk tenaga pelayanan adminsitrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya dalam melayani masyarakat dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan tidak
seimbangnya
petugas
yang
melayani
dan
yang
dilayani
mangkibatkan proses penyelesaian pekerjaan tidak bisa optimal. Perlu adanya keseimbangan Sumber daya manusia dan pembagian kerja yang jelas agar tidak timpang sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal yang pada gilirannya bisa mewujudkan pelayanan yang baik. 3. Perlunya Peningkatan Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi. Perlunya tata ruang maupun sarana perlengkapan yang dibutuhkan dalam melayani masyarakat masih masih perlu ditingkatkan baik kualitas mapun
kuantitasnyaa. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras publik ini diharapkan mampu meningkatkan kondisi dan cakupan pelayanan, sehingga dapat menjadi faktor pendukung dan pendorong bagi tercapainya pelayanan prima. Juga pemanfaatan teknologi dalam rangka mengakses informasi data kependudukan melalui jaringan telepon dan local area network yang mampu memindahkan data antar komputer mutlak diperlukan guna meperlancar pelayanan. Kebutuhan akan teknologi informasi yang selalu di update dalam rangka memberikan akses yang luas dan cepat perlu terus dikembangkan. Namun demikian, hal yang juga perlu dipikirkan adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa di tengah pengaruh arus globalisasi dan revolusi teknologi informasi 4. Pentingnya Sosialisasi dalam dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Salah satu indikasi partisipasi masyarakat terlihat adalah kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai aturan. Cakupan partisipasi masyarakat
dalam
kepemilikan dokumen kependudukan terutama
pencatatan sipil masih relatif rendah karena belum merasa butuh. Untuk itu diperlukan sebuah upaya guna meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisai ataupun penyuluhan sehingga masyarakat memahami akan pentingnya dokumen sebagai identitas diri.
PENUTUP 1. Kesimpulan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2010 sebagai parameter dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013.
Dari hasil pengukuran, analisis serta pencapaian kinerja kegiatan selama tahun 2010 dapat
disimpulkan secara keselurahan berhasil dan berjalan sesuai dengan rencana. Apabila dlihat
dari hasil pelaksanaan program atau kegiatan yang ada sebagian besar terealisasi hampir 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan. 2. Saran Pentingnya menejemen pelayanan administrasi kependudukan yang baik.
Kebutuhan terhadap dokumen kependudukan merupakan hal yang tidak hanya penting bagi pemerintah kabupaten dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, namun juga bagi masyarakat.
Pelayanan yang cepat dan tepat menjadi harapan masyarakat ke depan ingin diwujudkan oleh pemerintah kabupaten melalui penyempurnaan sistem yang selama ini ada. Percepatan proses layanan dokumen kependudukan dilakukan dengan penambahan sarana prasarana yang didukung teknologi informasi yang modern dan fasilitasi aparatur pelaksanaan layanan yang profesional. Hal tersebut diharapkan akan dapat menunjang validasi/akurasi data dan percepatan pelayanan pemerintah kabupaten kepada masyarakat. Pencatatan Sipil sebagai
sebuah sistem pencatatan yang memberikan kepastian hukum atas status keperdataan
seseorang melalui akta catatan sipil yang diterbitkannya.Akta catatan sipil adalah dokumen resmi peristiwa penting yang digunakan individu untuk pembuktian hak perorangan dan kepemilikan hak asasinya sedangkan hak sipil dan hak politik akan menjadi hak atas
identitas,hak partisipasi dan hak untuk memperoleh perlindungan. Begitu pentingnya hak hak masyarakat yang harus dipenuhi maka perlu adanya pelayanan yang memadahi dengan didukung oleh akurasi data kependudukan yang terpadu dan terjangkau. 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia
Untuk tenaga pelayanan adminsitrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih kurang baik dari
segi
kualitas
maupun
kuantitasnya
dalam
melayani
masyarakat
dibidang
penyelenggaraan administrasi kependudukan dan tidak seimbangnya petugas yang melayani dan yang dilayani mangkibatkan proses penyelesaian pekerjaan tidak bisa optimal. Perlu
adanya keseimbangan Sumber daya manusia dan pembagian kerja yang jelas agar tidak
timpang sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal yang pada gilirannya bisa mewujudkan pelayanan yang baik. 4. Perlunya Peningkatan Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi. Perlunya tata ruang maupun sarana perlengkapan yang dibutuhkan dalam melayani masyarakat masih masih perlu ditingkatkan baik kualitas mapun kuantitasnyaa. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras publik ini diharapkan mampu meningkatkan kondisi dan cakupan pelayanan, sehingga dapat menjadi faktor pendukung dan pendorong bagi
tercapainya pelayanan prima. Juga pemanfaatan teknologi dalam rangka mengakses informasi data kependudukan melalui jaringan telepon dan local area network yang mampu memindahkan data antar komputer mutlak diperlukan guna meperlancar pelayanan. Kebutuhan akan teknologi informasi yang selalu di update dalam rangka memberikan akses yang luas dan cepat perlu terus dikembangkan. Namun demikian, hal yang juga perlu dipikirkan adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa di tengah pengaruh arus globalisasi dan revolusi teknologi informasi 5. Pentingnya Sosialisasi dalam dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Salah satu indikasi partisipasi masyarakat terlihat adalah kepemilikan dokumen
kependudukan yang sesuai aturan. Cakupan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan
dokumen kependudukan terutama pencatatan sipil masih relatif rendah karena belum merasa butuh. Untuk itu diperlukan sebuah upaya guna meningkatkan kesadaran masyarakat
melalui sosialisai ataupun penyuluhan sehingga masyarakat memahami akan pentingnya dokumen sebagau identitas diri.
Kudus,
Desember 2012
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS
ALIA HIMAWATI, SH Pembina Utama Muda NIP. 19570805 198503 2 009
