BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Berau BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan urusan pemerintahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan amanat

dan

batasan

kewenangan

kepada

Pemerintah

Daerah

menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi

untuk

kewenangannya

sehingga dapat menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Berau periode tahun 20112015 dijadikan dasar

untuk mengarahkan dan memperkuat visi dan misi

pembangunan daerah kedalam RKPD setiap tahun sebagai berikut. a.

Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan 1. Meningkatkan kinerja dan mutu aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan dan mengelola potensi secara profesional. 2. Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa melalui prinsip good government . 3. Meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif

dengan

penyempurnaan

membangun kelembagaan

sarana

dan

keamanan

prasarana baik

keamanan,

pemerintah

dan

masyarakat. 4. Mendukung kelancaran proses demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilu dengan peningkatan interaksi infrastruktur dan suprastruktur politik yang demokratis. 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

kawasan perbatasan,

pedalaman dan daerah terpencil. 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban berbasis kemasyarakatan 7. Pada tahun 2015 semua SKPD yang berstatus pelayanan sudah mempunyai SPM.

LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015

BAB IV – halaman | 56

Pemerintah Kabupaten Berau b.

Bidang Ekonomi dan Lingkungan. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agribisnis dan ekowisata. 2. Menciptakan alam yang lestari melalui penegakkan aturan pemanfatan lahan dan sumber daya alam dan koordinasi rencana tata ruang wilayah. 3. Meningkatkan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik 4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan serta peternakan 5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dibidang pangan 6. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan 7. Percepatan pemerataan pertumbuhan ekomomi antar kawasan/kecamatan 8. Meningkatkan

kerjasama

tingkat

sektoral,destinasi,SDM

pariwisata,kualitas produk dan pelayanan pariwisata 9. Meningkatkan iklim investasi agar lebih kondusif yang bersifat pada karya disektor skunder dan tersier 10. memberikan pendampingan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk home industry 11. Merevitalisasi koperasi 12. Pengamanan ketersediaan beras diarahkan melalui pengamanan lahan sawah produktif, perluasan areal dan peningkatan produktivitas, sistem distribusi dan pengamanan harga gabah di tingkat petani serta peningkatan kemampuan petani. 13. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayahwilayah

tertinggal

di

sekitarnya

dalam

suatu

sistem

wilayah

pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. c.

Bidang Infrastruktur. 1. Meningkatkan

pemenuhan infrastruktur dasar

yang mencakup

transportasi dan komunikasi, kelistrikan serta air bersih untuk membuka



Pemerintah Kabupaten Berau akses bagi setiap kegiatan, sebagai stimulan bagi masyarakat agar mampu mandiri dalam meningkatan taraf hidup. 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan Untuk Menunjang Perkembangan Perdagangan dan Jasa 3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah hulu (Kelay dan Segah) 4. Membangun dan mengembangkan sumber-sumber energi pembangkit listrik alternatif yang potensial, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA),

Pembangkit

Listrik

Tenaga

Mikro

Hydro

(PLTMH),

Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara. 5. Terbangun saluran irigasi tersier, sekunder dan primer, pintu air, dan waduk dilokasi kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan. 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase untuk mengatasi genangan air 7. Terbangunnya sarana dan prasarana dasar perumahan layak huni hingga tahun 2014 bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 8. Pada tahun 2014 telah terbangun secara bertahap jalan menuju ke kawasan sentra produksi dan jalan produksi didalam kawasan sentra produksi. 9. Terpeliharanya jalan dan jembatan didalam kota dan pedesaan. 10. Meningkatkan kemampuan penanganan sampah melalui modernisasi manajemen persampahan 11. Meningkatkan penghijauan dan pemerliharaan taman Kota d.

Bidang Sosial 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Berau, sehingga memiliki ketahanan mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala segala bidang, baik di tataran Propinsi Kalimantan Timur maupun nasional. 2. Meningkatkan

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga

menurunkan tingkat kemiskinan.



Pemerintah Kabupaten Berau 3. Menjadikan kawasan pedalaman dan pesisir, pantai serta eks transmigrasi sebagai kawasan andalan yang mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Dari kebijakan umum yang telah ditetapkan diatas, maka strategi dan arah kebjiakan yang ditetapkan untuk tahun 2011-2015 akan diuraikan sebagai berikut : A. Strategi Guna melanjutkan pembangunan jangka menengah tahap kedua di Kabupaten Berau untuk masa bakti 2011 – 2015 maka strategi yang kami gunakan masih menggunakan pendekataan seperti pada strategi 5 ( lima ) tahun pertama kami memimpin Kabupaten Berau, yaitu sebagai berikut : 1. Strategi Peningkatan Kapasitas Strategi yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan kapasitas aparatur dan ekonomi daerah agar dapat memanfaatkan sumberdaya lokal secara bijaksana dan berkelanjutan. 2. Strategi Perluasan Kesempatan Strategi yang diarahkan untuk menciptakan keadaan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang memungkinkan setiap anggota masyarakat memperoleh kesempatan dan hak-hak dasar serta hidup yang layak. 3. Strategi Penataan Kemitraan Strategi yang diarahkan membangun dan mengembangkan hubungan kesetaraan perusahaan besar dan kecil, eksekutif dan legislatif, pemerintah dan swasta, kaya dan miskin, laki dan perempuan yang saling menguntungkan. B. Arah Kebijakan Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial 1. Pendidikan Strategi 1 : Penuntasan Program Wajib Belajar 12 Tahun Terutama di Wilayah Perdesaan, Pedalaman dan Perbatasan. Arah Kebijakan : 1)

Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar.

2)

Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.



Pemerintah Kabupaten Berau 3)

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan untuk sekolah pada usia wajib belajar.

4)

Peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pengajar sehingga mancapai strata pendidikan S1 dan memiliki sertifikasi sesuai standar mutu nasional.

5)

perwujudan anggaran pendidikan sebesar 20% .

Strategi 2 : Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Unggulan dan Kejuruan Arah Kebijakan: 1)

Pengembangan sekolah percontohan pada setiap jenjang pendidikan melalui penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, serta tenaga pengajar yang berkualitas pada setiap kecamatan.

2)

Pengembangan pendidikan kejuruan dan keahlian sesuai kebutuhan pasar kerja setingkat SMU dan perguruan tinggi yang mampu bersaing di pasar global.

3)

Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.

4)

Pengembangan kerjasama dan jejaring pendidikan dengan sekolah unggulan nasional dan internasional.

5)

Pengembangan

sekolah

unggulan

yang bertaraf

internasional

(boarding school). Strategi 3 : Perluasan Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal serta Pendidikan Informal Setingkat Perguruan Tinggi yang Bermutu di Kabupaten Berau Arah Kebijakan: 1) Pengembangan lembaga pendidikan sesuai permintaan tenaga kerja. 2) Pengembangan system dan standar pendidikan yang bertumpu pada standar nasional. 3) Memperluas akses bagi anak usia dini, melalui pemerataan dan peningkatan pelayanan yang akuntabel terhadap masyarakat 4) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, melalui pengembangan pendidikan umum/kejuruan dan agama, pengembangan pendidikan non LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau formal, pemuda dan olahraga baik pendidikan di luar sekolah melalui paket A, B, C dan sertifikasi kursus-kursus. 5) Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan yang mampu menunjang peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. 6) Peningkatan manajemen pendidikan. 7) Pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi. Strategi 4 : Peningkatan Peran Komponen Pengelola Dan Tenaga Kependidikan Arah kebijakan : 1) Peningkatan peran dari komponen pendukung pendidikan seperti MKKS, MGMP, KKG, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 2) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengelola pendidikan melalui Diklat jangka pendek, menengah dan diklat jangka panjang 3) Meningkatkan pertemuan-pertemuan melalui symposium, diskusi panel maupun rapat koordinasi baik tingkatan pengelola pendidikan maupun kepada tenaga pendidik 4) Peningkatan kapasitas dan peran dari para pengawas sekolah. 2. Kesehatan Strategi 1: Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan melalui Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Kesehatan Sebagai Upaya untuk Menurunkan Angka Kematian dan Meningkatkan Usia Harapan Hidup Arah Kebijakan : 1). Peningkatan Pencapaian derajat kesehatan melalui promosi cara hidup sehat 2). Pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam meningkatkan mutu kesehatan keluarga. Strategi 2 : Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular dan Wabah Sejak Dini dengan Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan serta Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat.



Pemerintah Kabupaten Berau Arah Kebijakan : 1) Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyakit melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat. 2) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat. 3) Peningkatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan untuk mencegahan penyakit. 4) Peningkatan hygiene sanitasi lingkungan perumahan dan tempat-tempat umum lainnya. Strategi 3 : Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Arah Kebijakan : 1)

Megembangkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan serta melindungi masyarakat dari bahan-bahan berbahaya.

2)

Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya serta mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

3)

Memenuhi kebutuhan, meningkatakan mutu profesionalisme tenaga kesehatan.

4)

Mengembangkan system pembiayaan pelayanan kesehatan yang berbasis sistem pra upaya/asuransi/JPKM.

5)

Memberikan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan system JPKM.

6)

Penyediaan pelayanan puskesmas 24 jam yang lengkap dengan ruang rawat inap dan UGD.

7)

Peningkatan dan pemerataan tenaga medis dan para medis di setiap kecamatan sampai kepedalaman pesisir dan kepulauan.

3. Agama Strategi 1 : Peningkatan Pelayanan Kegiatan Ibadah Umat Beragama dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keagamaan. Arah Kebijakan: 1) Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama sesuai pemeluknya masing-masing. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 2) Peningkatan pembangunan fasilitas peribadatan. 3) Peningkatan kualitas penyelenggaran haji dan umroh. 4) Peningkatan pelayanan dan pemahaman kehidupan beragama. Strategi 2 : Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama bagi Setiap Individu dan Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah. Arah Kebijakan: 1)

Penjaminan kebebasan dan perluasan kesempatan pelaksanaan ajaran agama.

2)

Peningkatan SDM serta kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan maupun lembaga sosial berbasis keagamaan.

3)

Peningkatan kegiatan keagamaan bagi setiap pemeluk agama.

Strategi 3 : Peningkatan dan Memantapkan Kerukunan, Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama, Sehingga Para Pemeluk Agama Dapat Berperan Sebagai Landasan Moral dan Etika dalam Pembangunan. Arah Kebijakan: 1)

Peningkatan kerukunan antar umat beragama.

2)

Peningkatan kegiatan dan pemantapan antar umat beragama maupun secara internal bagi tiap pemeluk agama.

3)

Peningkatan peranan tokoh agama dalam segala kegiatan.

4. Pemuda, Wanita Dan Olah Raga Strategi 1 : Peningkatan Peran dan Fungsi Pemuda dalam Kegiatan Pembangunan. Arah Kebijakan: 1) Peningkatan kegiatan dan organisasi kepemudaan untuk mendorong kepedulian pada berbagai permasalahan pembangunan. 2) Peningkatan fungsi dan peran lembaga kepemudaan sebagai wadah dalam menampung aspirasi pemuda. 3) Pembinaan pengembangan seni dan budaya. 4) Peningkatan mutu dan kualitas pemuda yang dimulai dengan mendorong kepeloporan dan kemandirian generasi muda. 5) Peningkatan peran dan kesempatan pemuda untuk memperoleh keterampilan. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Strategi 2 : Peningkatan Prestasi Olahraga Masyarakat melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Olah Raga. Arah Kebijakan: 1) Peningkatan sarana olahraga. 2) Peningkatan kegiatan olahraga andalan. 3) Peningkatan SDM (pembina, pelatih dan olahragawan) pada 13 kecamatan sehingga dapat diraih prestasi ditingkat propinsi, nasional dan internasional. 4) Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan olahraga pada berbagai instansi dan organisasi kepemudaan. 5) Peningkatan apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional. 6) Pengembangan manajemen olahraga. 7) Peningkatan peran dan fungsi serta kualitas tenaga pelatih dari tempattempat pelatihan atau pembinaan cabang-cabang olahraga. 5.

Pemberdayaan Masyarakat Strategi 1: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam upaya Peningkatan Kemandirian Bekerja Dan Berusaha Serta Berperan Aktif Dalam Pembangunan. Arah Kebijakan : 1) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat. 2) Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif. 3) Peningkatan pembinaan aparatur desa/kampung. 4) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pengembangan kemampuan kerja dan berusaha. 5) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat ( PNPM ) mandiri. Strategi 2 : Peningkatan pemanfaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan



Pemerintah Kabupaten Berau Arah Kebijakan : 1) Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal. 2) Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan. 3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui hasil penemuan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas. Strategi 3 :

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan

Pemberdayaan

dan

mengembangkan

kemampuan

masyarakat 2)

Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat

berupa

beasiswa dan pelayanan kesehatan secara gratis bagi keluarga tidak mampu. 3)

Pengembangan usaha dan lapangan kerja.

4)

Memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan penanggulangan kemiskinan.

5)

Pensertifikatan lahan pekarangan dan pertanian bagi masyarakat yang kurang mampu.

6.

Kesejahteraan Sosial Strategi 1 : Peningkatkan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, penduduk lanjut usia, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Arah Kebijakan: 1)

Peningkatan jaminan dan perlindungan sosial keluarga/fakir miskin dan penyandang cacat.

2)

Pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan anak cacat dengan menjamin dan membekali keterampilan tumbuh kembang anak secara wajar agar diterima di lingkungannya.

3)

Perwujudan pemberdayaan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

4)

Peningkatan sumberdaya manusia pengelola kesejahteraan sosial.

5)

Perluasan jangkauan pelayanan sosial dasar.




Pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan meningkatkan kesejahteraan sosialnya dengan hidup menetap dalam suatu lingkungan permukiman.

7)

Pemberdayaan dan bantuan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran dengan membantu dan membekali keterampilan kesejahteraan.

8)

Pelayanan dan rehabilitasi bagi korban NAPZA, eks NAPI, dan eks wanita tuna susila dengan mengembalikan korban ke kehidupan yang normal dan diterima di lingkungan sosialnya.

7.

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Strategi 1 : Peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Arah Kebijakan: 1)

Peningkatan peran aktif perempuan dalam bidang pembangunan.

2)

Peningkatan pendidikan perempuan.

3)

Peningkatan partisipasi perempuan di legislative.

4)

Peningkatan partisipasi perempuan yang menduduki jabatan di pemerintahan.

5)

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebagai salah satu bagian dari sumberdaya manusia termasuk perlindungan tenaga kerja wanita.

6)

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan, serta perlindungan anak.

7)

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

Strategi 2 : Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB), dalam mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera serta Kependudukan. Arah Kebijakan : 1)

Pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

2)

Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga serta penurunan angka kelahiran.




Pembinaan kemandirian, peningkatan cakupan dan mutu layanan KB, dan kesehatan reproduksi.

4)

Pemberian informasi penggunaan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan remaja; maupun KB mandiri.

5)

Peningkatan

sosialisasi

program

keluarga

berencana

sampai

pedalaman, pesisir dan kepulauan. 6)

Peningkatan pembentukan kelembagaan program KB di kecamatan dan kampong.

7)

Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga lapangan

PLKB di

Kecamatan dan kampung, yaitu rasio 1 ( satu) orang PLKB/PKB membina lebih dari 5 (lima) kampung ( antara 5 - 6 kampung ). 8.

Tenagakerja dan Transmigrasi Strategi 1 : Peningkatan Pemenuhan Tenaga Kerja sesuai dengan Pasar Kerja Dalam Negeri maupun Luar Negeri dalam upaya mengantisipasi meningkatnya jumlah Angkatan Kerja Arah Kebijakan: 1)

Peningkatan mutu prasarana dan sarana lembaga pelatihan (BLK, LLK dll) dan lembaga sertifikasi (Lembaga Sertifikasi komptensi/LKS) yang kompeten dan maupun menciptakan tenaga kerja yang berkualitas.

2)

Peningkatan kerjasama kegiatan bursa kerja, pelatihan, sertifikasi dan penempatan TK dengan lembaga pelatihan kerja, perguruan tinggi, lembaga ketenagakerjaan swasta/masyarakat.

Strategi 2 : Peningkatan Peluang Usaha yang Memiliki Daya Saing Tinggi Dengan Mengutamakan Penyerapan Tenaga Kerja Seluas-Luasnya dalam upaya mengurangi pengangguran. Arah Kebijakan: 1)

Memberdayakan dan merevitalisasi lembaga pelatihan dalam rangka meningkatkan peran serta dalam menciptakan TK yang mandiri, terampil dan berdaya saing.




Menyediakan/memperluas lapangan kerja bagi pencari kerja yang memiliki kompetensi kerja sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

3)

Meningkatkan kompetensi pencari kerja sesuai kesempatan kerja yang tersedia.

4)

Menciptakan perluasan lapangan kerja sesuai potensi kawasan sentra produksi pertanian arti luas (perkebunan, kelautan dan perikanan, dan sektor lain sesuai unggulan daerah).

5)

Perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya dan usaha produktif.

6)

Meningkatkan pembangunan sektor riil.

Strategi 3 : Peningkatan Kelembagaan dan Penciptaan Pasar Kerja yang Fleksibel. Arah Kebijakan: 1)

Penguatan kelembagaan Badan Sertifikasi Profesi.

2)

Peningkatan peran dan kualitas stakeholders dalam perlindungan tenaga kerja.

3)

Perbaikan sistem pengawasan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri.

4)

Peningkatan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja.

5)

Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif

dan peningkatan

peran lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Strategi 4 : Pembinaan terhadap Kampung eks

Permukiman

Transmigrasi Yang Mandiri. Arah Kebijakan: 1)

Peningkatan hubungan antar eks permukiman

transmigrasi dengan

pusat pemasaran. 2)

Pengembangan sarana dan prasarana kampong eks permukiman transmigrasi yang mendukung pembentukan hubungan antar pusat permukiman.

3)

Percepatan pembangunan Kawasan Transmigrasi Mandiri

( KTM )

perbatasan. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berpihak Kepada Rakyat 1. Tata Ruang Strategi 1 : Pengembangan Struktur Ruang Sesuai RTRW. Arah Kebijakan : 1)

Penetapan dan pelaksanaan Perda tentang RTRW Kabupaten Berau.

2)

Tersusunnya dan ditetapkannya Perda tentang Peraturan Zonasi (Zoning Regulation).

3)

Pelaksanaan kegiatan non kehutanan pada kawasan budidaya kehutanan.

4)

Pemetaan kawasan pertanian dan hortikultura, budidaya laut, air payau dan air tawar.

5)

Pelaksanaan program pengembangan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

6)

Pelaksanaan kawasan lindung pesisir laut dan pulau-pulau kecil serta kawasan urang hutan.

2. Pertanian Tanaman Pangan Strategi 1 :Peningkatan dan Percepatan Upaya Ketahanan

Pangan.

Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan

kelembagaan

untuk

mendukung

pelaksanaan

ketahanan pangan 2)

Peningkatan penyuluhan ke kecamatan dan kampung serta peningkatan SDM Penyuluh.

3)

Peningkatan pemenuhan infrastruktur pertanian yang mendukung sektor pertanian.

4)

Pemenuhan kebutuhan pupuk dan optimalisasi lahan.

5)

Peningkatan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, aksesibilitas dan stabilitasi pengadaan disamping aspek produksi, distribusi dan keamanan konsumsi.



Pemerintah Kabupaten Berau Strategi 2 : Peningkatan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan kegiatan intensifikasi dan kegiatan ekstensifikasi.

2)

Peningkatan sarana dan prasarana pertanian.

3)

Pengembangan teknologi pertanian dan peningkatan Sumberdaya Manusia Pelaku Pertanian Tanaman Pangan untuk menghasilkan produksi yang mempunyai daya saing.

3. Peternakan Strategi 1 : Peningkatan Kuantitas dan Kualitas serta Pengembangan Peternakan Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan peranan kelembagaan peternakan dalam mendukung ekonomi kerakyatan.

2)

Peningkatan sarana dan prasarana peternakan.

3)

Pengembangan teknologi dan sistem pengelolaan peternakan untuk mendukung ekonomi kerakyatan.

4)

Pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran usaha peternakan baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal dan menjadi komoditas ekspor.

5)

Peningkatan sumberdaya manusia pelaku peternakan.

6)

Pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam lokal yang mendukung pembangunan peternakan serta upaya penyediaan lahan pakan ternak ruminansia.

7)

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan akan daging ternak dan telur.

8)

Meningkatkan ketersediaan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan daging dan telur di Kabupaten Berau dan sekitarnya.

9)

Meningkatkan hasil produksi peternakan dan sumber daya ternak andalan dan unggulan melalui peningkatan kelahiran dan penurunan

angka

kematian,

peningkatan

produksi

dan

produktifitas, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, penyediaan bibit ternak bermutu, perlindungan kesehatan hewan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian pemotongan ternak betina produktif dan penanggulangan pengendalian gangguan reproduksi ternak. 10)

Meningkatkan peranan peternakan dalam mendukung ekonomi kerakyatan.

11)

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak.

4. Perkebunan Strategi 1: Pengembangan Perkebunan yang Berpotensi dan Bernilai Ekonomis Tinggi. Arah Kebijakan : 1)

Pemanfaatan

lahan-lahan

pengembangan

yang

tidur

produktif

untuk guna

diubah

sebagai

terwujudnya

lahan

perkebunan. 2)

Pengembangan sentra industri baru pada sektor perkebunan yang potensial sebagai kutub pertumbuhan daerah sekitarnya.

Strategi 2 : Peningkatan Mutu dan Kualitas serta Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani. Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia pada bidang perkebunan, didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai terutama dari pendidikan berbasis spesifikasi keahlian (kejuruan).

2)

Peningkatan penggunaan teknologi budidaya dan tepat guna pada pengelolaan perkebunan.

3)

Peningkatan

pengelolaan

komoditas

perkebunan

potensial

melalui diversifikasi pengolahan hasil produksi (agroindustri terkait). 4)

Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan.

5. Kelautan dan Perikanan Strategi 1 :Peningkatan dan Pengembangan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Lokal dan Peningkatan Ekspor.



Pemerintah Kabupaten Berau

Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perikanan melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh stakeholder kelautan dan perikanan.

2)

Peningkatan pengembangan keahlian dalam mencetak tenaga kerja di sektor perikanan yang professional.

3)

Peningkatan pemanfaatan potensi lahan.

4)

Peningkatan ekspor komoditas perikanan.

5)

Pembangunan industri pengalengan perikanan di daerah pesisir.

Strategi 2 : Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Serta Potensi Lahan Secara Optimal. Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta penataan perumahan nelayan menjadi obyek wisata bahari.

2)

Peningkatan pemanfaatan potensi lahan yang optimal guna peningkatan produksi.

6. Industri Strategi 1 : Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Klaster. Arah Kebijakan : 1)

Mengembangkan industri yang bertumpu pada potensi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan terutama agro industri dengan

memprioritaskan

pembinaan

pada

industri

kecil,

menengah dan rumah tangga. 2)

Mengembangkan Komoditas dengan pendekatan pengembangan klaster industri berbasis komoditi unggulan dan prospektif.

3)

Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai pada klaster dari indutri yang bersangkutan.

4)

Meningkatkan

nilai

tambah

produk/hasil

industri

dan

sumberdaya yang digunakan industri. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015



Meningkatan

pengawasan

produk

industri

dalam

rangka

pengawasan SNI. 6)

Peningkatan industri kecil dan menengah berbasi industri rumah tangga, sebagai bagian ekonomi kerakyatan.

7)

Peningkatan sarana dan prasarana industri.

8)

Menumbuhkembangkan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif.

Strategi 2 : Peningkatan Produkstivitas dan Daya Saing Industri dengan Memanfaatkan Sumberdaya alam yang Dimiliki sesuai dengan kondisi Daerah. Arah Kebijakan : 1)

Penguatan

penataan

struktur

industri

yang

mendorong

keterkaitan usaha industri hulu dan hilir serta keterkaitan antara IKM dan industri besar. 2)

Pembangunan kawasan industri di beberapa kecamatan dalam rangka pengembangan sentra-sentra industri potensial.

3)

Pengembangan cluster industri berbasis komoditas unggulan.

4)

Penguatan kualitas sumberdaya manusia dengan kaulitas produk sesuai dengan standar internasional (ISO).

Strategi 3 : Peningkatan Daya Saing Industri dan Keberlanjutan Industri. Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan keterampilan SDM, melalui standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.

2)

Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri.

3)

Peningkatan promosi dan kerjasama investasi baik dalam negeri dan luar negeri.

4)

Peningkatan kemampuan industri dalam adaptasi teknologi dan pengembangan teknologi dalam proses produksi.

7. Perdagangan Strategi 1 : Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Arah Kebijakan: 1)

Pengembangan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah.

2)

Penguatan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan aktivitas usaha atau menjamin tidak adanya praktek monopoli dalam aktivitas perdagangan.

3)

Peningkatan efisiensi dengan mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan perdagangan.

4)

Peningkatan pertumbuhan non migas berbasis produk unggulan daerah.

5)

Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala provinsi maupun Kabupaten guna meminimkan impor non migas.

6)

Penguatan usaha dan lembaga perdagangan, peningkatan perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan, meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi.

7)

Peningkatan neraca perdagangan melalui kerjasama regional dan internasional.

8)

Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha industri dan aparatur pembina.

8. Koperasi dan UKM Strategi 1 : Pemberian Peran yang Lebih Besar pada Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi yang Mampu Mengangkat citra Perekonomian Kerakyatan. Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi.

2)

Peningkatan investasi dan perdagangn dibidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.

3)

Peningkatan jumlah anggota koperasi.




Peningkatan peran UMKM dalam pengumpulan devisa melalui ekspor non migas melalui pengembangan SDM, mutu produksi serta desain dan kemasan.

5)

Peningkatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk percepatan pengembangan usaha UMKM dan menurunkan suku bunga.

6)

Penguatan

fasilitas

pelayanan

aktivitas

usaha

melalui

penyederhanaan prosedur dan sistem. 9. Kebudayaan Strategi 1 : Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan. Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan pengembangan kebudayaan Kabupaten.

2)

Peningkatan pengelolaan keragaman dan kekayaan kebudayaan

3)

Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola kebudayaan

4)

Peningkatan

kerjasama

penyelenggaraan

budaya

di

Kabupaten/Kota. 5)

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka melestarikan budaya untuk menjadi daya tarik wisata.

10. Pariwisata Strategi 1 : Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata. Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan promosi pariwisata dan kesenian serta kemitraan di Kabupaten/Kota

2)

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan kesenian

3)

Peningkatan obyek-obyek wisata

4)

Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pariwisata dan kesenian

5)

Peningkatan sumberdaya manusia bidang kepariwisataan.



Pemerintah Kabupaten Berau 11. Jalan dan Jembatan Strategis 1 : Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan Yang Berkualitas dan Merata Untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah. Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan kapasitas Jalan untuk menghubungkan kepusatpusat produksi dan pengembangan Kawasan Ekonomi Baru (sesuai dengan fungsi/peran jalan arteri & kolektor).

2)

Mengembangkan Wilayah perbatasan sebagai halaman depan wilayah Republik Indonesia, wilayah pedalaman dan wilayah tertinggal dengan meningkatkan aksesibiltas prasarana jalan dan jembatan kekawasan perbatasan dan pedalaman dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan ekonomi.

3)

Meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi, menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah

12. Perhubungan Darat Strategi 1 :Pemerataan pelayanan transportasi darat antar wilayah maupun di dalam wilayah perkotaan dan perdesaan. Arah Kebijakan: 1)

Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan yang menghubungkan pusat pusat aktifitas dan wilayah sekitarnya terutama dengan kawasan pedalaman dan perbatasan.

2)

Peningkatan tingkat pelayanan dan pemeliharaan jalan.

3)

Peningkatan fasilitas lalu lintas jalan di seluruh ruas jalan nasional dan provinsi.

4)

Peningkatan fasilitas keselamatan angkutan darat.

5)

Peningkatan terminal kota.

13. Perhubungan Udara Strategis 1 : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas system Transportasi Udara untuk Pergerakan Internasional, Nasional maupun Lokal.



Pemerintah Kabupaten Berau Arah Kebijakan : 1)

Pengembangan bandara kalimarau dan pembangunan bandara di pulau maratua.

2)

Peningkatan fasilitas keselamatan di bandara kalimarau.

14. Perhubungan Laut Strategi 1 : Peningkatan Kualitas Maupun Kuantitas Sistem Transportasi Laut dalam Menopang Kegiatan Ekspor Impor. Arah Kebijakan : 1)

Pembangunan dan pengembangan pelabuhan

2)

Peningkatan kapasitas pelayanan transportasi pada kawasan yang tingkat aktifitasnya tinggi baik barang maupun penumpang.

3)

Peningkatan fasilitas keselamatan pelayaran di setiap pelabuhan.

15. Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan Strategi 1 : Pembangunan dan Pengembangan Sarana-Sarana ASDP untuk Menunjang Pergerakan Intermoda Arah Kebijakan : 1)

Pembangunan

dan

pengembangan

beberapa

dermaga

penyeberangan dan sungai. 2)

Peningkatan kapasitas pelayanan transportasi pada kawasan yang tingkat aktifitasnya tinggi baik barang maupun penumpang.

3)

Peningkatan fasilitas keselamatan angkutan sungai.

16. Pengairan (Sumberdaya Air) Strategi 1 :Pengembangan jaringan Irigasi, Jaringan Daerah Sawah dan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan pengendalian banjir baik sarana dan prasarana serta waduk dibeberapa Kabupaten/Kota.

2)

Pengembangan dan pengadaan beberapa sarana irigasi, rawa dan tambak untuk mendukung program swasembada pangan.

3)

Pencetakan sawah baru pada lokasi potensial.

4)

Peningkatan

kelayakan

dan

rehabilitasi

bendang/embung

pengendali banjir. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Strategi 2 : Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Secara Bertahap dan Konservasi Sumberdaya Air. Arah Kebijakan : 1)

Pengembangan dan pengelolaan bending/embung sebagai air baku.

2)

Peningkatan partisifasi masyarakat serta pengamanan pantai dan sungai dalam rangka penyelamatan air.

3)

Pembangunan prasarana sumber daya air.

4)

Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

5)

Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

17. Perumahan dan Permukiman Strategi 1 : Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang berwawasan Lingkungan, serta pemerataan Kebutuhan Hunian dan Layak Huni. Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan sarana dan prasarana dasar perumahan sederhan sehat di Kaltim.

2)

Peningkatan kualitas prasarana dan sarana dasar rumah masyarakat.

3)

Penataan dan revitaslisasi perumahan tidak layak huni.

18. Air Bersih Strategi 1 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan cakupan layanan air bersih.

2)

Peningkatan kinerja PDAM penyediaan dan pengelolaan air baku untuk air bersih secara intensif dilaksanakan.

3)

Pembangunan beberapa prasarana air bersih.

19. Investasi Strategi 1 : Peningkatan investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN)



Pemerintah Kabupaten Berau Arah Kebijakan : 1)

Menciptakan iklim usaha yang kondusif..

2)

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perbaikan

pelayanan

perizinan

penanaman

modal

secara

bertahap. 3)

Peningkatan pengembangan potensi investasi daerah dengan melakukan identifikasi peluang usaha sesuai dengan potensi sumberdaya alam daerah.

4)

Peningkatan promosi investasi yang efektif terhadap pemilihan Negara sasaran promosi investasi yang tepat dengan menyajikan profil-profil investasi prospektif.

5)

Peningkatan minat investor yang menanamkan modal

6)

Peningkatan fungsi pelayanan di bidang perijinan investasi berupa pemberian ijin prinsip bagi PMA dan PMDN.

20. Kehutanan Strategi 1: Peningkatan Sumberdaya hutan yang mencukupi dan menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Arah Kebijakan: 1)

Pemberantasan pembalakan illegal (illegal logging).

2)

Penegakan hukum dan meningkatkan pengawasan dan partisipasi para pihak kehutanan dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran.

3)

Pemantapan kawasan hutan.

4)

Perlindungan hutan adat.

5)

Penjagaan kawasan hutan lindung dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

6)

Perluasan informasi dan pendidikan tentang manfaat kelestarian hutan bagi masyarakat.

7)

Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumberdaya Hutan.



Pemerintah Kabupaten Berau Strategi 2 : Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan. Arah Kebijakan: 1)

Percepatan pemulihan lahan/DAS yang kritis dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

2)

Peningkatan akses masyarakat setempat dalam pemanfaat SDH dan melestarikannya.

3)

Revitalisasi sektor kehutanan, utamanya industri pengolahan kayu.

4)

Peningkatan reboisasi hutan, HTI dan penanaman kembali hasil hutan ikutan.

21.

Energi dan Sumber Daya Mineral Geologi dan Sumber Daya Mineral Strategi 1 : Inventarisasi Sumber Daya Mineral, batubara, karst dan air tanah serta pemetaan geologi dalam rangka mendukung industri, pemenuhan kebutuhan air, mitigasi bencana alam, geologi dan tata ruang wilayah serta pelindungan terhadap situs arkeologi, potensi wisata dan sumber daya air tanah yang terdapat dalam kawasan karst. Arah Kebijakan :. 1)

Inventarisasi Sumber Daya Mineral yang diarahkan guna mendukung berbagai macam industri.

2)

Inventarisasi batubara dalam rangka penyediaan sumber energi.

3)

Inventarisasi karst yang diarahkan untuk perlindungan terhadap situs arkeologi, potensi wisata dan sumber daya air tanah yang terdapat dalam kawasan karst.

4)

Inventarisasi potensi sumberdaya air tanah guna mendukung pengelolaan air tanah.

5)

Penyediaan air tanah sebagai bahan air baku.

6)

Konservasi air tanah

7)

Pemetaan geologi dalam rangka mitigasi bencana alam geologi.

8)

Pemetaan geologi lingkungan guna mendukung tata ruang wilayah.

9)

Peningkatan kerjasama bidang geologi dengan berbagai pihak.




Penyebarluasan informasi geologi.

Pertambangan Strategi 2 : Penetapan Kebijakan dan Peraturan serta Sistem Pertambangan yang Berorientasi pada Pembangunan yang Berkelanjutan dengan penerapan pengusahaan yang berbasis Good Mining Practice Arah Kebijakan: 1)

Peningkatan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengusahaan pertambangan.

2)

Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

3)

Penerapan sistem penambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice).

4)

Adanya peningkatan nilai tambah bahan tambang dan bahan galian lainnya.

5)

Menumbuhkembangkan jasa penunjang pertambangan di daerah dan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal.

6)

Tidak mengalih fungsikan lahan pertanian pada pasca tambang.

7)

Pelaksanaan penutupan tambang dan revegetasi dilakukan segera setelah limit bahan galian terambil dalam rangka mewujudkan Kalimantan Timur hijau.

Listrik dan Pengembangan Energi Strategi 4 : Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Listrik melalui optimalisasi, konservasi dan diversifikasi dengan memanfaatkan Sumberdaya Alam yang tersedia. Arah Kebijakan : 1).

Penambahan

kapasitas

pembangkit

listrik

sebagai

upaya

pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah. 2).

Inventarisasi dan pengembangan energi baru dan terbarukan

3).

Pemanfaatan energi secara efisien (konservasi energi)

4).

Peningkatan

koordinasi,

pembinaan

dan

pengawasan

ketenagalistrikan. 5).

Peningkatan kerjasama antar pelaku kelistrikan.



Pemerintah Kabupaten Berau 22.

Lingkungan Hidup Strategi 1 : Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak Melampaui Daya Dukung Lingkungan. Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan

pengendalian

pencemaran

dan

pengrusakan

lingkungan hidup 2)

Pengelolaan

sumberdaya

alam

dan

pemeliharaan

daya

dukungnya agar lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. 3)

Peningkatan pelaksanaan penataan hukum-hukum lingungan dan penyelesaian kasus lingkungan.

4)

Pemanfaatan data secara optimal informasi yang tertuang di dalam RTRW, AMDAL, NKLD dan NSDA dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program.

5)

Peningkatan kualitas air dengan mencegah pembuangan limbah secara langsung ke badan sungai.

6)

Peningkatan penanganan konflik lingkungan dengan upaya melengkapi dan mensosialisasikan peraturan lingkungan hidup kepada stakeholders.

Menciptakan Kabupaten Berau yang Aman Demokratis dan Damai Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. 1.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Strategi 1 : Peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik. Arah Kebijakan : 1) Peningkatan koordinasi dan Penyusunan Dokumen perencanaan yang berkualitas 2) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan serta upaya-upaya penyempurnaan peraturan pendukung. a. Peningkatan Pelanyanan Publik. b. Penyempurnaan Sistem Pelayanan. c. Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah.



Pemerintah Kabupaten Berau d. Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik. e. Mengindetifikasi Bidang-Bidang rawan Korupsi. f. Pengawasan dan Pelayanan Pemerintah. g. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Manajemen Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa. h. Mendorong Penyerasian Peraturan Tentang Pelayanan Publik. 3) Peningkatan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Kepemerintahan Daerah. Strategi 2 : Peningkatan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas SKPD. Arah Kebijakan 1) Memberikan pembinaan terhadap unit satuan kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam upaya meningkatkan system akuntabilitas kinerja agar menjadi organisasi yang kapabel dan akuntabel. 2) Melakukan pembinaan terhadap unit satuan kerja melalui pelaksanaan pengawasan. Strategi 3 : Peningkatan Peran Pengawasan. Arah Kebijakan 1) Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan. 2) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah termasuk pengawasan reguler. 3) Terlaksananya koordinasi pengawasan antar aparat pengawasan eksternal dan aparat pengawas internal pemerintah. 4) Peningkatan

profesionalisme

tenaga

pemeriksa/aparatur

pengawasan. 5) Terlaksananya tata kebijakan sistem, struktur dan prosedur pengawasan. 6) Peningkatan intensitas penanganan pengaduan masyarakat. 2.

Penanggulangan Korupsi Strategi 1: Peningkatan Upaya Pencegahan, Percepatan Pemberantasan dan Penindakan Kasus Korupsi.



Pemerintah Kabupaten Berau Arah Kebijakan : 1) Penerapan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PK) tahun 2007 – 2012. 2) Penyempurnaan sistem pelayanan publik dan system pengadaan barang dan jasa 3) Peningkatan pengawasan dan kinerja pelayanan kepemerintahan. 4) Penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara dalam pelaksanaan pakta integritas, reformasi system perencanaan, anggaran,

pengembangan

E-government,

dan

pengawasan

pengelolaan keuangan daerah. 5) Pengembangan system pengawasan serta peningkatan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. 3.

Penanganan Narkoba Strategi 1 : Peningkatan Kelembagaan, Sarana dan Prasarana dan Partisipasi Masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Arah Kebijakan : 1) Peningkatan komitmen yang tinggi dari segenap stakeholdes daerah dan komponen masyarakat untuk memerangi narkoba. 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Institusi Penanggulangan narkoba 3) Peningkatan Penyuluhan tentang dampak narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya untuk semua unsur di masyarakat. 4) Pembentukan kelompok-kelompok Peduli Narkoba sebagaimana yang sudah dilakukan lewat kegiatan PKBI Kaltim. KPAD (Kelompok Peduli AIDS Daerah) Kaltim dapat membantu secara lebih ektif dalam membinanya. 5) Peningkatan pengawasan di semua tempat, baik di lingkungan keluarga. tempat hiburan, sekolah dan instansi pemerintah. 6) Peninjauan kembali keberadaan tempat hiburan yang ada di tengah kota-kota.



Pemerintah Kabupaten Berau 7) Pendirian unit pelaksana teknis pelayanan narkoba dan tempat penyembuhan baik dengan nuansa keagamaan maupun dengan nuansa medis. 8) Mengoptimalkan tugas-tugas operasional aparat penyidik pada jajaran kepolisian dalam rangka meminimalisasi peredaran gelap narkoba. 9) Perwujudan supremasi hukum di bidang narkoba. 4.

Kesbangpol Strategi 1 : Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum serta untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilu dan Kegiatan di Daerah. Arah Kebijakan : 1) Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mempererat rasa persaudaraan dan melestarikan kearifan lokal melalui prinsip musyawarah dan mufakat. 2) Menciptakan Aparat yang adil dalam penyesaian permasalahan 3) Peningkatan kinerja Satpol PP dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 4) Peningkatkan pemahaman dan pelaksanaan serta penegakan Aturan agama dan Undang-Undang Negara . 5) Peningkatan fungsi Pos Kepolisian Masyarakat (Polmas) dalam rangka menjaga keamanan Pemilu yang dibuat berjenjang searah dari tingkat desa sampai Provinsi. 6) Peningkatan partisipasi Polda Kalimantan Timur, TNI, Kodam VI Tanjung Pura Kaltim dan Anggota LINMAS dan ORMAS Kepemudaan. Strategi 2 : Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Kesatuan NKRI serta Pemahaman/Sikap Perilaku Masyarakat Berdasarkan Ideologi Pancasila dan UUD 1945. Arah Kebijakan : 1) Peningkatan pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan serta

penguatan

ketahanan

bangsa

dalam

berbagai

aspek

kehidupan. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 2) Peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat. 3) Pengembangan sistem,

metode dan

materi

dalam

rangka

peningkatan kewaspadaan. 5. Pembangunan Daerah Perbatasan Strategi 1: Peningkatan Pembangunan Wilayah Perbatasan dalam upaya Percepatan Pembangunan. Arah Kebijakan : 1) Meningkatkan aksesibilitas di wilayah perbatasan, baik dengan melakukan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara dalam rangka membuka isolasi wilayah perbatasan. 2) Peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan, terutama sektor perdagangan dan sektor ekonomi lainnya seperti pertanian dan perkebunan. 3) Meningkatkan mengembangkan

pertumbuhan sektor

simpul-simpul

perkebunan,

ekonomi

tanaman

pangan

untuk dan

peternakan yang disesuaikan dengan keunggulan komparatif wilayah melalui program Green Belt dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitarnya. 4) Meningkatkan perluasan pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan secara lebih memadai. 5) Memanfaatkan fungsi hutan lindung sebagai isu global dengan mencanangkan fungsi hutan lindung di kawasan kayan mentarang sebagai bagian dari paru-paru dunia, sehingga Negara-negara maju mempunyai kewajiban memberikan konpensasi bagi pemerintah daerah (carbon trade). 6) Mengembangkan sektor pariwisata di kawasan perbatasan dengan khususnya pengembangan objek wisata alam dan budaya (cultureecotorism). 7) Meningkatkan kegiatan operasi keamanan di wilayah perbatasan baik darat maupun laut serta peningkatan sarana dan prasarana penudukungnya. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 6. Pemerintahan Umum Strategi 1 : Peningkatan Kinerja dan Koordinasi Pemerintahan serta Pengembangan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Arah Kebijakan : 1)

Pelaksanaan system pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang optimal.

2)

Peningkatan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah.

3)

Pelaksanaan

koordinasi

dan

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintah daerah. 4)

Peningkatan penerimaan daerah.

5)

Peningkatan peran Gubernur dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

6)

Peningkatan pelayanan administrasi pejabat Negara.

7)

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pemilu kepala daerah.

8)

Penataan administrasi kependudukan.

9)

Peningkatan

kapasitas

penyelenggaraan

administrasi

dan

kependudukan. 10) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Strategi 2 : Peningkatan Kerjasama dalam Negeri dan Luar Negeri serta Antara Pemerintah dan Lembaga Arah Kebijakan : 1)

Peningkatan hasil kerjasama dalam negeri.

2)

Peningkatan hasil kerjasama luar negeri.

3)

Peningkatan hasil kerjasama antar pemerintah dan lembaga.

Strategi 3 : Pengembangan dan Peningkatan Penataan Wilayah Administrasi Pemerintahan Arah Kebijakan : 1)

Meningkatkan penyelesaian persengketaan tata batas wilayah administrasi antar daerah Kabupaten/Kota, kecamatan dan kampung.




Pelaksanaan pengembangan wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3)

Peningkatan optimalisasi penyelenggara penataan batas wilayah.

4)

Peningkatan efektivitas pemanfaatan sumberdaya potensial melalui kerjasama.

5)

Peningkatan efektivitas penyelenggara, penataan/pengembangan dan kerjasama melalui evaluasi dan pengendalian.

Strategi 4 : Peningkatan Pengembangan Aparatur Daerah dan Efisiensi Organisasi Perangkat Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis. Arah Kebijakan : 1) Penyempurnaan system manajemen SDM dan pembinaan aparatur dalam pengembangan system pembinaan pegawai. 2) Pelaksanaan reformasi birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. 3) Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja 4) Pemerataan pendistribusian pegawai di daerah terpencil dan perdalaman. 5) Pengembangan institusi dan peningkatan komitmen pimpinan birokrasi dalam mendukung peningkatan kualitas pegawai. 6) Pengembangan sarana dan prasarana kediklatan yang representatif sesuai dengan standar dan kebutuhan kediklatan, baik gedung, kantor, kelas, asrama dan peralatan penunjang pembelajaran lainnya. 7) Peningkatan

aparatur

kediklatan

baik

kuantitas,

maupun

peningkatan kualitas dengan memiliki kompetensi dan sertifikasi ahli dalam pengelolaan kediklatan. 8) Peningkatan kualitas menajemen berbasis kinerja. 9) Penataan organisasi dan ketata laksanaan pemerintah daerah serta tersedianya sarjana lulusan S1 Pemerintahan Integratif (PIN) dalam formasi kepegawaian bagi Kabupaten/Kota. 10) Pembinaan dan pengembangan aparatur serta pendidikan kedinasan. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 11) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. Strategi 5 : Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Kearsipan. Arah Kebijakan : 1) Peningkatan system administrasi kearsipan. 2) Penyelamatan dan pelestaian dokumen/arsip daerah. 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan. 4) Peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan. 5) Peningkatan

layanan

jasa

teknis

kearsipan

antar

lembaga

(pemerintah, swasta dan masyarakat). Strategi 6 : Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Arah Kebijakan: 1) Pengembangan dan penguatan sistem informasi statistik yang bermutu, akurat, tepat waktu, mutakhir, terbuka, terpecaya, berbasis teknologi informasi dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan

dalam

mendukung

perencanaan,

pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi pembangunan; pengembangan riset dasar, ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengambilan keputusan, serta mendukung peningkatan mutu pelayanan publik. 2) Pengembangan dan penguatan pusat data dan sistem informasi geografi berbasis teknologi informasi dalam mendukung penataan ruang dan perencanaan pembangunan wilayah secara terpadu. 3) Peningkatan mutu sumber daya manusia dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Pengembangan

dan

penguatan

lembaga

penelitian

dan

pengembangan. Strategi 7 : Pemanfaatan dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.



Pemerintah Kabupaten Berau Arah Kebijakan: 1) Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah. 2) Pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian serta pengembangan IPTEK dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara efektif dan efisien. 3) Pemanfaatan hasil penelitian dalam peningkatan mutu layanan publik dan sebagai dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4) Penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK kepada masyarakat secara mudah, murah dan tanpa hambatan. Strategi 8 : Peningkatan dan Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan riset unggulan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arah Kebijakan: 1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai dalam penelitian pembangunan. 2) Peningkatan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan berbasis IPTEK terapan dengan berbagai lembaga penelitian masyarakat. Strategi 9 : Peningkatan Kualitas Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat. Arah Kebijakan: 1) Meningkatnya kualitas penanganan dan penganggulangan bencana melalui pencegahan dini, pengurangan resiko bencana termasuk kesiapsiagaan, perongatan dini dan mitigasi . 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan bencana. 3) Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 4) Peningkatan kualitas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). 7. Hukum Strategi 1 :Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Hukum. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Arah Kebijakan : 1) Peningkatan Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana hukum, khususnya di daerah perbatasan dan daerah rawan lainnya. 2) Penyediaan

sarana

dan

prasarana

hukum

di

wilayah

Kabupaten/Kota yang belum terdapat Kodim, Polres/ta dan wilayah kecamatan yang belum terdapat Koramil dan Polsek. 3) Pelaksanaan produks hukum daerah (PROLEGDA). 4) Penataan dan penetapan produk hukum daerah. 5) Peningkatan pembinaan dan pengembangan produk hukum dan HAM. 6) Peningkatan Sumberdaya aparatur dibidang hukum. 7) Peningkatan dan pengembangan jaringan dokumentasi hukum. 8) Pembinaan dan pengawasan produk hukum kecamatan dan kampung. Strategi 2 : Peningkatan Perangkat Hukum dan Penegakkan Hukum Arah Kebijakan : 1) Menurunkan kasus-kasus tindak pelanggaran hukum, kriminilitas dapat dicegah dan kasus hukum dapat diselesaikan secara tuntas dan adil dengan semakin adanya kesadaran dan budaya

hukum di

masyarakat. 2) Penegakan hukum dan pelayanan hukum akan semakin bermutu, adil, tanpa diskriminasi dan bias gender. 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparat Hukum 4) Peningkatan pelaksanaan penegakan hukum yang tegas untuk memberantas penyalahgunaan narkotika dan kejahatan yang meresahkan

masyarakat,

penghormatan,

pemenuhan

serta

perlindungan HAM . 5) Penindakan Pelanggaran Perda, dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan 6) Pengawasan dan pelaksanaan terhadap produk hukum pemerintah Provinsi dan Kab/Kota.



Pemerintah Kabupaten Berau 8. Komunikasi dan Informatika Strategi 1 : Pengembangan dan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Informasi serta Sarana dan Prasarana di Segenap Wilayah. Arah Kebijakan : 1) Pembangunan infrastruktur bidang komunikasi dan informasi dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2) Mengintensifkan jaringan yang sudah terbangun. 3) Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. 4) Penyebarluasan

informasi

penyelenggara

pemerintah

dan

pembangunan. 5) Adanya forum bersama dengan KPID untuk pembentukan penertiban lembaga penyiaran daerah. 6) Menyiapkan peraturan daerah yang sesuai dengan asas otonomi daerah. 7) Peningkatan pembinaan pada pengguna jasa bidang kominfo. 8) Pengembangan dan pemanfaatan TIK sesuai dengan fungsi dan keunggulannya. 9) Peningkatan TIK dalam berbagai sektor. 10) Mengupayakan bantuan pihak ketiga dalam pembangunan sarana dan prasarana komunikasi informatika. 9. Perencanaan Pembangunan Strategi 1 : Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam rangka Pembangunan yang Berkelanjutan Arah Kebijakan : 1) Peningkatan kerjasama pembangunan baik horizontal maupun vertikal. 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan kemampuan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah dengan prinsip good governance. 3) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD.



Pemerintah Kabupaten Berau 4) Pemantapan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya,

pemerintahan

dan

aparatur

serta

prasarana

dan

pengembangan wilayahbaik pusat, kab/kota dan SKPD. 5) Peningkatan pengelolaan data statistik sebagai bahan analisis, kajian serta evaluasi pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. 6) Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. 7) Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, operasional, fokus, berkelanjutan, tuntas partisifatif dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 Tentang pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau. Maka terjadi perubahan dibeberapa kelembagaan yaitu : -

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

-

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja .

-

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

-

Kantor Kebersihan, Pertamnan dan Pencegahan Kebakaran menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Disamping adanya perubahan beberapa kelembagaan, dibentuk juga satu lembaga baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 perubahan ketiga tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Daerah dibentuk Badan Pengelola Kekayaan Dan Asset Daerah dan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Kedua tentang Pembentukan Organisasi Dinas dibentuk Dinas Pendapatan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan pasal 3 peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007. Berikut LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau pembagian urusan desentralisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

A. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. PROGRAM DAN KEGIATAN a. Pendidikan Urusan wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja pelaksana urusan Pendidikan adalah sebagai berikut: a) Dinas Pendidikan 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 

Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah



Penambahan Ruang Kelas Sekolah



Pembangunan Taman, Lapngan Upacara dan Fasilitas Parkir



Pengadaan alat praktik dan peraga siswa



Rehabilitasi sedang/berat ruangn kelas sekolah



Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini



Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini



Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (banprov)

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

Pembangunan Gedung Sekolah



Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,Guru,dan Penjaga Sekolah






Pembangunan Laboraturium dan ruang praktikum sekolah



Pembangunan sarana dan prasarana olahraga



Pembangunan ruang serba guna/aula



Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir



Pembangunan ruang ibadah



Pembangunan perpusatakaan sekolah



Pembangunan sarana air bersih dan sanitary.



Pengadaan pakaian seragam sekolah



Pemerintah Kabupaten Berau 




Pengadaan meubeler sekolah



Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa



Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah



Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah



Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah



Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah



Rehabilitasi sedang/berat laboraturium dan ruang praktikum sekolah



Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah



Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs



Pembangunan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/Mts



Penyelenggaraan paket A



Penyelenggaraan Paket B



Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar



Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD/MI



Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP/Mts



Penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah



Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dan beasiswa bagi siswa berprestasi jenjang SD dan SMP



Rehabilitasi sedang /berat bangunan sekolah (BANPROP)



Pengadaan sarana belajar mengajar sekolah (BANPROV)



Pengadaan lahan/Tanah Perumahan dan gedung sekolah



Pelatihan tenaga kependididkan jenjang SD dan SMP

3. Program Pendidikan Menengah 

Pembangunan Gedung Sekolah



Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, penjaga sekolah






Pembangunan Lab dan ruang praktikum sekolah



Pembagunan ruang serba guna /aula




Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir



Pembangunan ruang ibadah



Pembangunan perpustakaan sekolah



Pembangunan jaringan listrik sekolah dan perlengkapannya



Pembangunan sarana air bersih dan sanitary



Pengadaanalat praktik dan peraga siswa



Pengadaan meubeler sekolah



Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa



Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah



Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah



Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah



Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah



Rehabilitasi sedang/berat laboraturium dan ruang praktikum sekolah



Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah



Pelatihan kompetensi pendidik



Penyediaan besiswa bagi siswa tidak mampu dan berprestasi



Penyelenggaran paket C



Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)



Penyediaan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) SMA



Pembangunan asrama pelajar



Lomba OSN, LKS dan lomba CC UUD 45






Pelatihan kuruikulum bagi guru SMA/SMK berau

4. Program Pendidikan Non Formal 

Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non formal



Pengembangan pendidikan keaksaraan



Pengembangan pendidkan kecakapan hidup



Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah di SKB



Pembinaan dan pengembangan PMR, Pramuka Sekolah, Wiyata



Pemerintah Kabupaten Berau Mandala dan UKS dan kreatifitas pelajar 

Penyelenggaraan kompeti olahraga dan kreatifitas pelajar



Terlaksananya diklat penilik sekolah

5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik.



Pelatihan bagi pendidik untuk memnuhi standart kompetensi.



Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi.



Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.



Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik



Penilaian dangka kredit bagi tenaga fungional



Kegiatan MGMP SMA, MGMP SMK dan MKKS SMA/SMK



Kegiatan seleksi dan calon pengawas sekolah

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Pendidikan.



Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan



Penyelenggaran PPDB online



Penunjang operasional layanan pendidikan jenjang pendidikan menengah



Kegiatan kepramukaan



Kegiatan pegendalian internal



Asarjana mendidik di daerah terdepan, terluar dan tertinggal SM3T



Supervsi penawas sekolah

7. Program pendidikan Tinggi 

PDD akademi komunitas berau

b. Kesehatan Urusan wajib Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola

Rumah

Sakit

Dr.

Abdul

Riva’i.serta

oleh

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, program dan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja pelaksana urusan Wajib Kesehatan adalah sebagai berikut: a) Dinas Kesehatan 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan



Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Pelayanan

Kesehatan

Penduduk

Miskin

di

wilayah

kabupaten berau 

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan



Pengadaan peralatan kesehatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial.



Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana



Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam



Biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas



Peningkatan jaminan kesehatan daerah



Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan daerah



Monitoring dan pengendalian JAMKESDA



Operasional Jaminan Pemeliharaan kesehatan



Pelatihan tenaga kesehatan mengenai tanggap darurat bencana



Peningkatan JAMKESMAS



Peningkatan layanan kesehatan masyarakat terhadap bahaya rokok dan upaya penegakan hukum bahaya rokok



Pelayanan kesehatan pertolongan pertama kagawat darurat.

3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 

Peningkatan

Pemberdayaan

Konsumen/Masyarakat

di

Bidang Obat dan Makanan. 

Peningkatan kapasitas Laboratorium pengawasan obat dan makanan.

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015



Pengembangan media promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat



Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat



Peningkatan pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan.



Monitoring , evaluasi dan pelaporan



Percepatan pelaksanaan kabupaten berau sehat.

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin.



Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan



Pengawasan Kualitas Air Bersih dan pengambilan sampel air bersih dan air minum



Peningkatan kesehatan lingkungan

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. 

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk



Pelayanan dan Pencegahan Penyakit Menular



Peningkatan imunisasi



Peningkatan Surveillans Epidemologi dan Penanggulangan Wabah



Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit



Pemberian Pelayanan Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Kabupaten Berau.

8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

Peningkatan

mutu

standarisasi

perizinan

pelayanan

kesehatan. 

Sertifikasi sarana pelayanan kesehatan

9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

Pelayanan Kesehatan Sunatan Massal.



Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/busung lapar.



Pemerintah Kabupaten Berau 10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringan 

Pembangunan Puskesmas



Pembangunan Puskesmas Pembantu



Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu



Pembangunan rumah Dokter/Paramedis/Bidan



Rehabilitas sedang/berat rumah Dokter/Paramedis/Bidan



Pembangunan puskesmas pembantu dan puskesdes



Pembangunan Poskesded

11. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata 

Pembangunan rumah dinas

12. Program peningkatan peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

13. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 

Peningkatan tenaga teknis pertolongan persalinan



Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak



Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi

14. Program perencanaan dan pembiayaan kesehatan. 

Kegiatan

Penyusunan

Perencanaan

dan

Pembiyaan

Kesehatan. 

Kegiaiatan pertemuan evaluasi program dan pembiayaan kesehatan.

15. Program penyusunan, pengkajian dan pengembangan data dan informasi kesehatan 

Program pengembangan sistem informasi kesehatan daerah

16. Program pelayanan kesehatan bersumber dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) 

Pelayanan kesehatan bersumber dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas



Pemerintah Kabupaten Berau b) Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr A Rivai 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan



Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pasien terlantar dan tidak mampu



Peningkatan pelayanan kesehatan bagi PNS Gol. I dan II



Peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit

2. Program promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Peningkatan pemanfaatan sarana Kesehatan

3. Program standarisasi pelayanan kesehatan 

Penyusunan standar pelayanan kesehatan



Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

4. Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/RS Jiwa/Rs.Paru-paru/RS.Mata 

Pembangunan Rumah Sakit (Lanjutan)



Rehabilitasi bangunan rumah sakit



Pengadaan Alat-alat kesehatan RS



Pengadaan SIMRS



Pembangunan Lanjutan ruang perawatan kesehatan jiwa



Pembangunan gedung ./ruang generator oxygen



Pengembangan/peningkatan jalan lingkungan rumah sakit

5. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata  Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit.  Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit  Pemeliharaan rutin/berkala alat alat kesehatan rumah sakit  Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit  Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dokter/paramedis 6. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

Kemitraan Peningkatan Kualitas dokter dan paramedis



Pemerintah Kabupaten Berau 7. Program perencanaan program dan pembiayaan kesehatan 

Penyusunan perencanaan dan pembiayaan kesehatan

c. Pekerjaan Umum Urusan wajib Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja pelaksana urusan Wajib Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut: Dinas Pekerjaan Umum 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Pembangunan Rumah Dinas.



Pembangunan gedung Kantor I



Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas



Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor I (luncuran 2013)



Pembangunan gedung Kantor II



Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor II



Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor III

2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Perencanaan Pembangunan Jalan



Perencanaan Pembangunan jembatan



Pembangunan Jembatan



Peningkatan Jalan Dalam Kota 1






Peningkatan Jalan Luar Kota.



Peningkatan Jalan Lingkungan I



Peningkatan Jalan Lingkungan 2









Pembangunan Jalan 2






Peningkatan Jalan Luar Kota 2



Pembangunan Jembatan 3










Pembangunan Jalan 1 (Lanjutan TA. 2013)



Pembangunan Jembatan (Lanjutan TA. 2013)



Peningkatan Jalan Dalam Kota 1 (Lanjutan TA. 2013)






Pembangunan Jembatan 2 (Lanjutan TA. 2013)















Pembangunan Jalan 3 (Lanjutan TA. 2013)



Peningkatan Jalan Luar Kota 4



Pembangunan Jalan 4






Pembangunan Jalan 3

3. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong. 

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kec. Tanjung Redeb



Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kec.Tl. Bayur



Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kec. Gunung Tabur



Pembangunan

Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

Kec.Sambaliung 

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kec. Tanjung Redeb II



Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kec. Tanjung Redeb III



Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Luar Kota

4. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 

Perencanaan Turap/Talud/Bronjong 1



Perencanaan Turap/Talud/Bronjong 2



Pembangunan Turap/Talud/Bronjong I (Lanjutan 2012)



Pembangunan Turap Sheet Pile Jl. M. Iswahyudi Tahap III




Perencanaa AMDAL Turap/Talud/Bronjong



Pembangunan Turap Pile Ex pasar Gayam Tanjung Redeb



Pembangunan Turap Sheet Pile Jl. M. Iswahyudi Tahap III (luncuran ABT 2013)



Pembangunan Turap Pile beton Gunung Tabur (luncuran ABT 2013)



Pembangunan Turap Pile beton Sambaliung (luncuran ABT 2013)



Pembangunan Turap Pile beton Gunung Tabur(MYC)



Peningkatan Sub Das simpang jalan raja alam dan jalan bukit berbunga kecamatan sambaliung



Pelaksanaan

pengadaan

tanah

pembangunan

turap/talud/brojong. 5. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 

rehabilitasi/pemeliharaan jembatan



rehabilitasi/pemeliharaan jalan dalam kota



rehabilitasi/pemeliharaanjalan luar kota

6. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi Rawa dan jaringan Pengairan lainnya. 

Pembangunan Jaringan Irigasi I



Pembangunan Jaringan Irigasi II



Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan I



Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan II



Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan



Pengembangan

Sistem

Distribusi

Air

Minum

Pedesaan

(Luncuran 2013) 

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Perkotaan Tahap III (Luncuran 2013)

8. Program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015



Pembangunan Jalan Usaha tani



Peningkatan jalan dan jembatan pedesaan

9. Program pengembangan perumahan 

Pembangunan sarana dan prasarana Rumah sehat sederhana I



Pembangunan sarana dan prasarana Rumah sehat sederhana I

10. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kota 

BOP penanggulangan kemiskinan di perkotaan

11. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 

BOP penanggulangan kemiskinan di pedesaan (PPIP)

d. Perumahan Dinas Perumahan dan Tata Ruang 1. Program Lingkungan sehat perumahan 

Penyuluhan

dan

pengawasan

kualitas

lingkungan

sehat

kualitas

lingkungan

sehat

perumahan 2. Program lingkungan sehat perumahan 

Penyuluhan

dan

pengawasan

perumahan 3. Program pengembangan perumahan 

Perencanaan teknis penanganan prasarana dan sarana umu perumahan



Penyusunan data base perumahan

Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



Penyediaan prasaranan dan sarana pengelolaan persampahan



Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

2. Program Peningkatan Kesediaan dan pencegahan bahaya kebakaran 

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran



Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran

3. Program pengelolaan areal pemakaman 

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman



Pemerintah Kabupaten Berau 4. Program penataan ruang terbuka hijau (RTH) 

Pemeliharaan RTH (Swakelola)



Penataan RTH



Normalisasi saluran drainase (Swakelola)

e. Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Tata Ruang 1. Program Perencanaan Tata Ruang. 

Penyusunan rancangan peraturan daerah



Sosialisasi paket regulasi tentang rencana tata ruang

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Pengawasan Pemanfaatan Ruang



Pengawasan dan penertiban perijinan bangunan umum



Pengawasan dan penertiban perijinan bangunan perumahan

3. Pendataan dan identifikasi kawasan 

Pendataan kawasan industri dan real estate

4. Penataan ruang 

Pengadaan dan pemasangan patok GSB

f. Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program dan kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan adalah: 1. Program Perencanaan Pembangunan daerah 

Penyusunan Rancangan RKPD



Penyelenggaraan musrenbang RKPD



Monitoring,

pengendalian

dan

pelaporan

pelaksanaan

pembangunan Daerah 

Koordinasi dan fasilitasi penyusunan RKA SKPD



Koordinasi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Berau



Koordinasi perencanaan bidang penelitian dan pengembangan



Evaluasi RKPD dan RPJMD



Penyusunan Buku putih RPJMD 2015 -2020



Koordinasi pengembangan sistem inovasi daerah




Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran



Penelitian bidang SDA dan Kepariwisataan Daerah

2. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 

Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang Ekonomi



Koordinasi percepatan pembangunan pertanian dalam arti luas



Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian SDA dan LH

3. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 

Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang sosbud.



Penyusunan IPM kab. Berau tahun 2014

4. Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah 

Konsultasi,

koordinasi

perencanaan

dan

konsolidasi

pembangunan

di

bidang

program/kegiatan prasarana

dan

pengembangan wilayah. 

Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah (KPRD)



Koordinasi pembangunan sanitasi



Inventarisasi prasarana wilayah



Inventarisasi dan verifikasi data rumah tidak layak huni

g. Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, yaitu: 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasiitas perhubungan



Pembangunan

sarana

dan

fasilitas

sungai,

danau

dan

sungai,

danau

dan

penyeberangan 

Rehabilitasi

saraba

dan

fasilitas

penyeberangan 

Pembangunan dermaga maratua



Perencanaan pembangunan bandara maratua



Rehab dermaga kampung teluk semanting



Pembangunan dermaga maratua (luncuran)



Pembuatan ruang Tunggu pelabuhan di kecamatan gunung tabur



Pemerintah Kabupaten Berau 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 

Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umu di jalan raya



Sosialisasi/Penyuluhan ketertiban lalu lintas air dan angkutan sungai



Monitoring Evaluasi dan Pelaporan



Kegiatan wahana tata nugraha



Kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas



Sosialisasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar dan generasi muda .

4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

5. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 

Pengadaan rambu-rambu lalulintas.



Pengadaan alat pemberi isyarat lalulintas (APILL)

h. Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup 1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 

Bimbingan teknis persampahan

2. Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup 

Koordinasi Penialian Kota Sehat / Adipura



Pemantauan Kualitas Lingkungan



Pemantauan Pengelolaan B3 dan Limbah B3.



Pengkajian Dampak Lingkungan



Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)



Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih



Pengembangan produsi ramah lingkungan



Koordinasi penyusunan AMDAL



Peningkatan Peran Serta Masyrakat dalam Pengelolaan



Pemerintah Kabupaten Berau Lingkungan Hidup. 

Koordinasi menuju indonesia Hijau (MIH)



Koordinasi program pemantapan Program Lingkungan Hidup.



Penanganan kasus lingkungan



Pemantauan kerusakan lingkungan hidup

3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 

Identifikasi data daerah kawasan karst



Konservasi penyu

4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan



Pengembangan data dan informasi lingkungan



Corporate social responsibility (CSR)



Pekan Lingkungan Indonesia

5. Program Peningkatan Pegendalian Polusi 

Pengujian Kaliberasi peralatan Laboratorium lingkungan dan pemulihan /service/penggantian sparepart peralatan lab.

6. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut. 

Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

7. Program Pelayanan Administrasi komisi Penilaian Amdal 

Pelaksanaan Kegiatan Pra-Amdal dan pengadaan peralatan serta perlengkapan AMDAL.

i. Pertanahan Bagian Pertanahan Setda Berau 1. Program

penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah 

penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah



workshop peningkatan SDM bidang pertanahan



koordiasi

pelaksanaan

pengadaan

tanah

di

lingkungan

pemerntah kabupaten berau LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015



fasilitasi permasalahan pertanahan

2. Program pengendalian pemanfaatan ruang 

Penataan batas wilayah kecamatan/kampung

j. Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana 1. Program Penataan Adminstrasi Kependudukan 

Implementasi sistem Administrasi Kependudukan.(membangun, updating dan pemeliharaan).



Pengolahan

dalam

penyusunan

laporan

informasi

kependudukan. 

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan



Pengembangan database kependudukan.



Sosialisasi kebijakan kependudukan.



Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan capil.



Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Dokumen Akta-akta Capil



Peningkatan Pelayanan dam bidang Pencatatan Sipil



Pengawasan dan pengendalian Penduduk



Peningkatan pelayanan pencatatan akta perkawinan dan perceraian, adopsi pengesahan dan pengakuan anak.

k. Pemberdayaan Perempuan. Kantor Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana. 1. Program keserasian kebijakan peningktan kualitas anak dan perempuan. 

Rakor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana TK. Provinsi se Kaltim

2. Program Penguatan kelembagaan Pengurustamaan Gender dan anak 

Fasilitasi pengembangan P2TP2



Pengembangan sistem informasi gender dan anak



Evaluasi dan sosialisasi kota layak anak (KLA)



Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan



Pemerintah Kabupaten Berau 3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

4. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. 

Pembinaan Organisasi Perempuan.



Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.



Pemberdayaan PKK



Ekspose peningkatan kualitas perempuandalam pembangunan



Pemberdayaan DWP



Pemberdayaan GOW



Evaluasi dan pembianaan dan advokasi kelompok UPPKS



Pembinaan kelompok ekonomi produktif bagi perempuan

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kantor Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana. 1. Program Keluarga Berencana 

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin.



Pembinaan keluarga berencana



Rapat Kerja pmberdayaan perempuan dan KB Se-kabupaten Berau di Kabupaten Berau.



Pendataan keluarga



Jambore PKB TK. Nasional

2. Program kesehatan reproduksi remaja. 

Advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).



Jambore PIK remaja/mahasiswa

3. Program Pelayanan Kontrasepsi. 

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB



Pemerintah Kabupaten Berau 4. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR  Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 5. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

m. Sosial Dinas Sosial 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 

Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya



Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi Keluarga miskin.



Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin



Pelatihan keterampilan bagi Penyandang masalah kesejahteraan sosial



Perbaikan Rumah Miskin Atap Lantai Dinding (ALADIN).

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.



Fasilitasi penyaluran dan dana tebus raskin



Pendayagunaan komunitas adat terpencil



Pelaksanaan isbat nikah/ nikah massal bagi keluarga miskin



Fasilitasi pelaksanaan program keluarga harapan



Penanganan masalah-masalah strategis

yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. 

Penanggulangan bencana



Pelaksanaan validasi data keluarga miskin

3. Program pembinaan anak terlantar 

Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar



Pemerintah Kabupaten Berau 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.



Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma



Pengiriman orang sakit jiwa kerumah sakit jiwa dan Rehab Paca

5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 

DIKLAT keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial



Pemberdayaan eks penyandang penyakit social.

6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtreraan sosial. 

Penjaringan karang taruna, organisasi sosial dan PSM berprestasi



Peningkatan

jenjang

kerjasama

pelaku-pelaku

usaha

kesejahteraan sosial masyarakat 

Operasional pokja Pandu Gempita (pelayanan terpadu gerakan masyarakat peduli

n. Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga kerja. 

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

2. Program peninhgkatan kesempatan kerja 

Pengembangan kelembagaan dan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 

Sosialisasi

perbagai

peraturan

pelaksanaan

tentang

ketenagkerjaan. 

Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kesehatan dan kesehatan kerja.



Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.



Penyuluhan, pembentukan sarana hubungan industrial serta



Pemerintah Kabupaten Berau penanganan perselisihan hubungan 

Peningkatan fungsi-fungsi lembaga ketenagakerjaan.



Peningkatan pembinaan K3 di perusahaan.

o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 1.

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 

2.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif UKM

3.



Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan pemuda



Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha bagi mikro kecil menengah. 

Pemantauan pengelola pengunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

4.



Penyelengaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah.




Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi 

Sosialissi prinsip-prinsip kelembagaan koperasi.



Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi.



Revitalisasi bagi koperasi.

p. Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 1. Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi. 

Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha



Peningkatan kegiatan pemantauan , pembinaan dan pelaksanaan penanaman modal



Penyelenggaraan pameran investasi

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan



Pengembangan system informasi pelayanan perijinan terpadu.




Peningkatan pelayanan perijinan bidang pelayanan umum.



Peningkatan pelayanan perijinan bidang perekonomian.



Penertiban perizinan bidang pelayanan umum

3. Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah. 

Peningkatan pelayanan perijinan bidang pengelolaan sumber daya alam.



Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.

q. Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1. Program Pengembangan Nilai Budaya 

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya



Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang kebudayaan.

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.



Pengembangan kebudayaan dan pariwisata



Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

3. Program pengelolaan keragaman budaya 

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah



Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

r. Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olahraga 1. Program Pengembangan dan Keserasian kebijakan Kepemudaan 

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pemuda

2. Program peningkatan Peran serta Kepemudaan 

Pembinaan Organisasi Kepemudaan



Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda



Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda



Pelaksanaan paskibraka di kabupaten berau



Korsik kab. berau



Pemerintah Kabupaten Berau 3. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 

Pelatihan kewirausaan bagi pemuda

4. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah raga 

Pembinaan Cabor prestasi di daerah



Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi



Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga



Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi



Peningktan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga

5. Program peningkatan sarana dan prasarana Olah Raga 

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga



Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga



Pengadaan lahan untuk sarana dan prasarana olahraga



Rehab kolam renang kakaban aquatik menjadi indoor

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesbang Politik dan Linmas 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan



Pengawasan dan pengendalian daerah rawan sosial

2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

verifikasi data LSM, ormas dan parpol

3. Program Pengembangan wawasan kebangsaan 

Fasilitasi dan sosialisasi forum pembaruan kebangsaan di kab. berau

4. Program pmberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) 




Operasional

komunitas

intelejen

(KOMINDA),

Forum

Kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dan forum kerukunan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau umat beragama 

Kewaspadaan dini bencana konflik sosial di masyarakat

5. Program pendidikan politik masyarakat 

Koordinasi forum forum diskusi politik



Desk pemilu legislatif dan presiden 2014



Persiapan desk pilkada bupati berau 2015



Fasilitas pengawasan kegiatan pileg dan pilpres di kab. berau

6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. 1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam 2. Teknis penanggulangan bencana dan pengungsi dan koordinasi berkala tim Satkorlak 3. Pelatihan penanggulangan bencana dan tanggap darurat operasional penanggulangan bencana 7. Program rakor kesbangpol se kalimantan timur 

Fasilitas rakor kesbangpol se kalimantan timur di kab. berau

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 1. Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan 

Pengendalian Keamanan Lingkungan



Rakor Pol PP se kalimantan timur

2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan polisi Pamong Praja



Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah Program Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Berau 1. Program Pelayanan Administrasi Kantor 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah



Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perijinan

kendaraan

dinas/operasional 

Penyediaan jasa administrasi keuangan



Penyediaan jasa kebersihan kantor



Penyediaan alat tulis kantor



Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



Penyediaan peralatan rumah tangga



Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Penyediaan makanan dan minuman



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah



Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Pengadaan peralatan Rumah jabatan



Pengadaan meubelier



Pengadaan peralatan asrama mahasiswa



Pengdaan/sewa gedung kantor



Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas



Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor



Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/ dinas



Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan/perlengkapan kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengklapannya

4. Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS 

Pemulangan Pegawai yang Pensiun




Pemindahan Tugas PNS

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur 

Pendidikan dan Pelatihan Formal



Peningkatan SDM kesekretariatan



Sosialisasi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa



Manajemen pelaksanaan kontrak

6. Program peningkatan pengembangan sistenm laporan capaian kinerja dan keuangan 

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd



Monitoring dan evaluasi LHKPN di lingkungan pemerintah kab. Berau



Perencanaan dan pengendalian administrasi keuangan SKPD

7. Program penciptaan iklim UKM yang kondusif 

Pengkajian dampak regulasi / kebijakan nasional

8. Program

penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah 

penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah



workshop peningkatan SDM bidang pertanahan



koordiasi

pelaksanaan

pengadaan

tanah

di

lingkungan

pemerntah kabupaten berau 

fasilitasi permasalahan pertanahan

9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH 

Dialog/audiensi

dengan

tokoh-tokoh

masyarakat,

pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasayrakatan 

Penerimaan

kunjungan

kerja

Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Non Departemen/Luar Negeri 

Rapat Koordinasi unsur Muspida



Rakor pejabat pemerintah daerah



Kunjungan Kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah



Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah



Pemerintah Kabupaten Berau lainnya 

Keprotokoleran kepala daerah/wakil kdh



Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat



Penyelenggaraan pembentukan PATEN



Rakor camat, Lurah dan kepala kampung se kabupaten berau



Ekpspos Peningkatan Kebangsaan



Evaluasi dan monitoring kebijakan kepala daerah tentang ijin lokasi



Inventarisasi pemakuan nama rupa bumi



Evaluasi dan penilaian keinerja camat



Koordinasi penyusunan LKPJ



Penerbitan

Buku

pencapaian

pembangunan

pemerintah

kabupaten berau oleh APKASI 10. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi  Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 11. Program pembangunan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah  Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UKMM  Penelitian

permohonan

dan

penyelesaian

masalah

pengelolaan/pengusahaan sarang burung walet  Fasilitasi pendidrian BPR 12. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan  Peningkatan

toleransi

dan

kerukunan

dalam

kehidupan

beragama  Pembinaan dan monitoring TPA  Fasilitasi kegiatan keagamaan  Pelaksanaan MTQ  Peningkatan pembinaan keagamaan pada masyarakat  Pelayanan ibadah haji pemerintah kab. Berau LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau  Fardhu kifayah  Pendalaman dan pembelajaran ilmu alquran pada santri berau di luar ponpes kaltim  MUI kab. Berau  Peningkatan keagamaan pemuda dan remaja di kab. Berau  Monitoring evaluasi dan verifikasi dana bantuan sosial dan hibah kab. Berau  Tim seleksi penerimaan beasiswa kaltim cemerlang tahun 2014 13. Program kerjasama informasi dengan mass media  Penyebarluasan informasi pembangunan daerah  Penyebarluasan informasi penyelenggaraan PEMDA  Rangkaian pelaksanaan Event daerah 14. Program pengendaian pemanfaatan ruang  Penataan batas wilayah kecamatan / kampung 15. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH  Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH  Operasional Tim Kajian Sanggah banding  Tim Evaluasi dan Pelaporan Dana APBD Kab. Berau Tahun 2014  Tim Monitoring dan Evaluasi Banprop Kaltim 2014  Aplikasi Pelaporan Realisasi Fisik Keuangan  LPSE  Peningkatan Sitem Operasional ULP Kab. Berau  Koordinasi penyelesasian Masalah perbatasan antar daerah  Raker perbatasan se kalimantan timur di pl. Derawan  Peningkatan aplikasi sistem pengendalian 16. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi  Pengembangan pusat layanan internet kecamatan  Penyebaran informasi publik 17. Program penataan peraturan perundang undangan  Koordinasi kerjasam permasalahan Per UU LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau  Penyusunan Rancangan kerja Rancangan Per UU  Publikasi per UU 18. Program penataan daerah otonom baru 

Koordinasi dan Fasilitasi percepatan pemakaran daerah

19. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa  Pengembangan konten website kab. Berau  Peningkatan infrastruktur jaringan telematika  Pembangunan dan pengembangan BTS  Pembangunan dan pengembangan SIM Daerah  Operasional BTV dan RSPD 20. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan  Pelaksanaan Workshop SKP di Lingkungan Setda Kab. Berau  Anjab dan penataan kelembagaan  Penyusunan SPM  Penyusunan Roadmap reformasi birokrasi  Monitoring dan evaluasi IKM di lingkungan pemda berau 21. Program kerjasama informasi dengan media massa  Monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur jaringan TI Sekretariat DPRD 1. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

Pengadaan mobil jabatan



Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas.



Pengadaan Mebeleur



Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.



Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.



Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.



Rehabilitasi berat/sedang gedung kantor

2. Program penigkatan Disiplin Apratur 

Pengadaan pakaian dinas bersrta kelengkapannya.



Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

3. Program peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015



Bintek implementasi pearturan perundang-undangan.

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 

Penyusunan laporan capian kinerja dan iktisar realisasi kenerja SKPD.

5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah. 

Pembahasan Rancanagan peraturan Daerah.



Hering/ dialog bdan koordinasi dengan pejabat Pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama.



Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.



Rapat-rapat paripurna.



Kegiatan reses.



Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah.



Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan.



Sosialisasi peraturan perundang-undngan.



Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah



Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD.

Sekretariat Dewan Korpri 1. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 

Pendidikan dan pelatihan formal



Sosialisasi peraturan PerUU



Peningkatan SDM kesetretariatan

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

Sosialisasi Kinerja Program SKPD



Pembinaan organisasi dan kelembagaan KORPRI


Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

4. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga 

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga




Peningkatan

manajemen

organisasi

olahraga

tingkat

perkumpulan dan tingkat daerah 5. Program penataan peraturan Per UU 

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perUU

Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan 1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



Penyusunan Laporan Keuangan akhi tahun



Sosialisasi kinerja program SKPD



Penyusunan pelaporan Capaian kinerja bidang pendapatan



Penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis APBD

2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan daerah 

Penyusunan standar satuan harga



Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retibusi



Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD



Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD



Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD



Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD



Penyusunan

rancangan

peraturan

daerah

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD



Penyusunan sitem informasi pengelolaan keuangan daerah



Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah



Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB



Penyusunan pra RAPBD bidang pendapatan




Sertifikasi tanah daerah



Penyusunan potensi pajak daerah, retribusi daerah dan laian-lain PAD yang sah



Penyusunan daftar kebutuhan barang



Pembinaan sistem informasi barang daerah SKPD



Pengembalian batas (pengamanan aset)



Pendataan PBB



Optimalisasi penerimaan dana perimbangan.

3. Program

pembianaan

dan

fasilitasi

pengeloalaan

keuangan

Kabupaten/Kota 

Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten/kota



Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota



Pembinaan dan peningkatan tertib administrasi keuangan.

4. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 

Penyusunan SIMPAD



Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Kepegawaian BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

DIKLAT PIM Tk.IV Tahun 2014



Pendidikan teknis fungsional pra pensiun

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

Seleksi Penerimaan Calon PNS



Penempatan PNS



Penataan system administrasi kenaikan pangakt otomatis PNS.



Pembangunan / pegembangan sistem informasi kepegawaian daerah



Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin



Pemberiayan biaya tugas belajar dan ikatan dinas



Pemberian biaya penyelenggaraan penerimaan praja IPDN







Penyelenggaraan ujian dinas TK. II, III dan IV



Pengurusan SK pensiun PNS dan Klaim tepat waktu



Pengiriman diklat pengelolaan keuangan daerah



Pengurusan SK Pensiun PNS dan Klaim Tepat Waktu



Penyelesaian pengurusan Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen PNS Berau



Pemetaan kompetensi jabatan eselon



Analisis kebutuhan pegawai



Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP no 45 Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS

 Pembangunan/pengembangan sistem tata naskah dinas Inspektorat 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 

Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala



Penanganan kasus pada pemerintahan dibawahnya.



Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah



Inventarisasi temuan pengawasan



Tindak lanjut hasil temuan pengawasan



Koordinasi Pengawasaan yang lebih komperehensif



Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan



Pelatihan Teknis Pengawasan



Pengembangan wawasan aparat pengawasan internal pemerintah daerah

Kecamatan 1. Program Peningkatan kapsitas Sumber Daya Aparatur 

Bimtek Implementasi peraturan per UU



Pemerintah Kabupaten Berau 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 


3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 

Operasional PKK kecamatan dan Kelurahan

4. Program penataan administrasi kependudukan 

Pengelolaan

dalam

penyusunan

laporan

informasi

kependudukan 5. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan 

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

u. Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian 1. Program peningkatan kesejahteraan petani 

Pelatihan petani pelaku agribisnis



Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis



Peningkatan kemampuan lembaga petani

2. Program peningkatan ketahanan pangan 

Analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan



Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan



Pemantauan dan analisis harga pangan pokok



Pengembangan cadangan pangan daerah



Pengembangan desa mandiri pangan



Pengembangan lumbung pangan desa



Koordinasi kebijakan perberasan



Peningkatan pembinaan daerah rawan pangan



Peningkatan kewaspadaan, mutu dan keamanan pangan

3. program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 

Peningkatan kemampuan kemitraan pelaku agribisnis



Pemerintah Kabupaten Berau 4. program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 

Peningkatan penyediaan bahan bahan metodelogi sarana dan prasarana penyuluhan



Sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan penyuluhan



Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan



Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan penyuluh



Penyuluh pertanian lapangan

v. Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung 1. Peningkatan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 

Penyelenggararaan diseminasi informasi bagi masyarakat



Bulan bakti dan gotong royong



Rakor Lembaga Permberdayaan Masyarakat



Pelatihan LPM dan KPM



Pengembangan Sistem Informasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa



Survey

dan

pendataan

kriteria

perkembangan

kampung/kelurahan 

Koordinasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) kab. berau

2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 

Fasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan



Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan



Pendataan potensi pasar desa



Inventarisasi,

sosialisasi

dan

pembentukan

BUMDes

percontohan 3. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 

Pemilihan, pelantikan dan pembinaan Kepala Kampung



Pelaksanaan KKN Mahasiswa



Pelaksanaan lomba kampung/kelurahan




Pemekaran kampung



Penyusunan kebijakan dan validasi data alokasi dana desa/ kampung (ADD/ADK)



Peningkatan kualitas SDM pengurus Pos pelayanan teknologi tepat guna dan berpartisipasi dalam gelar teknologi tepat guna tingkat nasional

4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 

Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam pengeloloaan keuangan Desa/Kampung



Pengelolaan data profil desa dan profil kelurahan



Pembinaan LPM



Pembinaan dan administrasi alokasi dana bantuan kampung



Penilaian LPM prestasi



Sosialisasi peraturan tentang kampung



Pelatihan penyusunan RPJM kampung



Pelatihan

aparatur

Kampung

dan

BPK

dalam

bidang

pengelolaan ADM Kampung 

Pelatihan ADK bagi tim pendamping kecamatan



Penyusunan pertauran tentang kampung

5.

Program pengembangan Kecamatan 

Pengembangan dan pemberdayaan Kecamatan (PNPM-MP)


Validasi data rumah tangga miskin yang tidak layak dihuni

w. Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Program Pengambangan Data / Informasi 

Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah



Penyusunan Profile Daerah

x. Kearsipan KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 

Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan



Pemerintah Kabupaten Berau 2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip



Pendataan dan Penataan dokument/Arsip Daerah



Penduplikasian dokumen / arsip dalam bentuk informatika

3. Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip



Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah



Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.

4. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 

Penyediaan sarana layanan informasi



Sosialisasi/penyuluhan

kearsipan

dilingkungan

instansi

pemerintah/swasta. y. Komunikasi dan informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika z. Perpustakaan Kantor Perpustakaan Umum 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 

Pemasyarakatan

minat

dan

kebiasaan

membaca

untuk

mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar. 

Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan






Penyediaan bantuan buku pengembangan perpustakaan dan minat baca didaerah



Penyediaan bahan perpustakaan umum daerah



Operasional mobil dan motor pintar perpustakaan umum



Peningkatan pelayanan perpustakaan



Operasional perpustakaan keliling perpustakaan umum



Pemerintah Kabupaten Berau 2. REALISASI PELAKSANAAN URUSAN WAJIB a. Pendidikan Pendidikan merupakan masalah paling mendasar yang menjadi fokus perhatian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, dengan mendapatkan pendidikan yang layak dan memadai serta berkualitas, diharapkan masyarakat Kabupaten Berau dapat menjadi manusia-manusia yang berkualitas, dimana output akhirnya adalah menciptakan Kabupaten Berau yang sejahtera dan mandiri. Anggaran yang dialokasikan untuk urusan pendidikan di Kabupaten Berau senantiasa diusahakan selalu meningkat dan memenuhi amanat undang-undang dimana anggaran pendidikan minimal 20% dari total anggaran Pemerintah Daerah. Selama tahun 2011-2015 anggaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

350.882.854.562,93

298.504.064.342,00

85,07

2012

448.014.237.604,16

333.568.654.780,00

74,45

2013

317.837.641.032,00

208.875.343.029,00

65.72

2014

389.755.284.026,00

274.316.264.847,00

64,29

2015

629.947.842.254,00

-

-

Untuk menggambarkan hasil kinerja peningkatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Berau selama kurun waktu 2011-2014 antara lain dapat dilihat dari perkembangan jumlah sekolah, jumlah murid serta rasio murid terhadap guru yang ada di wilayah Kabupaten Berau yakni :



Pemerintah Kabupaten Berau No

Jenis Data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jumlah PAUD dan TK Jumlah Siswa PAUD Jumlah Sekolah SD Jumlah Pembangunan SD Jumlah Rehab SD Jumlah Sekolah SMP Jumlah Pembangunan SMP Jumlah Rehab SMP Jumlah Sekolah SMA Jumlah Pembangunan SMA Jumlah Rehab SMA Jumlah Siswa SMP Jumlah Siswa SMA Jumlah Siswa SD Jumlah Beasiswa Bagi Siswa Prestasi - Jenjang SD - Jenjang SMP - Jenjang SMA Anggaran Beasiswa Kurang Mampu dan Prestasi - Jenjang SD/ SMP - Jenjang SMA Jumlah Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu - Jenjang SD/ SMP - Jenjang SMA Jumlah Beasiswa/ Bantuan Siswa Lainnya Jumlah Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1 Jumlah Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1 Jumlah Guru SLTA yang memenuhi kualifikasi S1 Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Kegiatan pelatihan dalam upaya peningkatan kualitas guru ( jumlah dan jenis pelatihannya )

15

16

17

18 19 20 21 22 23

24 25

- Angka Kredit Guru - Sertifikasi Guru - KKG MGMP - Kurikulum 2013 Inovasi daerah dalam bidang pendidikan Capaian lainnya dalam kurun waktu 2011 - 2015 - Prestasi Bid. Pendidikan Akademik Tingkat Provinsi - Prestasi Bid. Pendidikan Non Akademik ( Seni ) Tingkat Provinsi Tingkat Nasional Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) - SD - SMP - SMA

2011 89 389 161

47

16

9,389 3,915 26,803

48

Rp

Rp 189,000,000 Rp

Capaian ( Jumlah dan Persentase ) 2012 2013 91 90 560 577 161 164 55 42 47 50 24 4 17 21 24 1 9,382 10,418 4,234 4,647 27,782 28,523

58

456 102 90

2014 90 562 167 72 10 55 24 10 21 21 5 11,301 4,982 29,015

465 117 180

223,997,000 Rp 958,575,000 Rp 704,500,000 645,000,000 Rp 1,276,592,000 Rp 1,155,000,000

500 250

400 500

2,338 1,113

1,529 1,000

1,753

1,905

1,981

2,006

745

753

780

887

339

343

438

439

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2

1

2

2 1

3

Rp 15,586,800,000 Rp 15,374,503,000 Rp 15,166,300,000 Rp 15,502,800,000 Rp 7,439,400,000 Rp 7,015,570,000 Rp 6,841,573,000 Rp 7,558,200,000 Rp 6,468,000,000 Rp 4,734,300,000 Rp 10,032,600,000 Rp 12,166,300,000



Pemerintah Kabupaten Berau Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja urusan pendidikan, selama 2011-2014 dapat dilihat dari indicator-indikator sebagai berikut: Tahun 2011-2012 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang Sekolah Dasar pada tahun 2012 mencapai 120,45% meningkat dibanding tahun 2011 sebesar 97,49%. Capaian ini jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2009 yang terdapat pada RPJM Nasional masih lebih rendah. Target tahun 2009 adalah 115,76%. APK untuk jenjang pendidikan tingkat SMP tahun 2012 adalah 107,45% meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar 72,08%. Capaian ini jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2009 yang terdapat pada RPJM Nasional masih lebih rendah. Target tahun 2009 adalah 98,09%. APK untuk jenjang pendidikan tingkat SMA pada tahun 2012 adalah 88,93% meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar 58,21%.

Capaian ini jika dibandingkan dengan target nasional

tahun 2009 yang terdapat pada RPJM Nasional masih lebih rendah. Target tahun 2009 adalah 69,34% 2) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni di tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 - 2012 yakni sebagai berikut Angka Partisipasi Murni Tahun 2009 - 2012 Tingkat

APM 2012

APM 2011

APM 2010

APM 2009

SD

105,69

86,15

87,00

76,35

SMP

76,24

54,45

58,84

46,48

SMA

66,65

46,16

50,26

44,11

Penddkan

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaen Berau

Tahun 2013 Untuk menggambarkan hasil kinerja peningkatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Berau terakhir antara lain : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Realisasi dari sasaran ini dapat dilihat dari semakin banyaknya didirikan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) dan banyaknya minat pada anak-anak usia dini untuk bersekolah dan semakin besarnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang dimulai dari usia dini. Realisasi capain dapat dihitung berdasarkan banyaknya jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak yang berjumlah 13.859 orang berbanding jumlah anak usi 4-6 tahun yang sebesar 14.048 orang anak. Dari hasil perbandingan tersebut dapat dilihat hanya 189 dari jumlah anak usia 4-6 tahun yang tidak bersekolah. Dari jumlah anak usia 4-6 tahun yang tidak bersekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimungkinkan karena factorfaktor umum saja. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : a. Kurangnya keinginan anak usia dini untuk bersekolah dan dimasa usia dini tersebut orang tua dilarang untuk memaksa anak usia dini untuk bersekolah. b. Kurangnya kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anak pada usia dini. c. Masih adanya orang tua yang belum tahu pentingnya pendidikan anak usia dini. 2. Penduduk yang berusia diatas 15 tahun melek huruf. Pencapaian kinerja pada sector ini sampai akhir tahun 2013 telah mencapai

99,53%.

Pencapaian

tersebut

dapat

dilihat

dari

perhitungan jumlah penduduk berusia diatas 15 tahun yang dapat baca tulis sebanyak 130.127 dari total jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang sebesar 130.737 orang. Belum maksimalnya pencapaian kinerja tersebut di pengaruhi oleh beberapa factor diantaranya : a. Kurangnya minat penduduk untuk mengikuti program Paket C dan besarnya jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.



Pemerintah Kabupaten Berau b. Penduduk yang mengikuti program Paket C hanya kepada penduduk yang telah dalam masa kerja yang penggunaannya diperuntukkan sebagai alat kenaikan jabatan. c. Penduduk yang dalam masa mencari kerja. 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A pada tahun 2013 didapat dari perhitungan jumlah siswa 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A yang sebesar 25.142 orang berbanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun uang sebesar 24.748 orang. Target aprtifipasi murni (APM) pada tahun 2013 ini sebesar 91.80% dan dapat terealisasi sebesar 101,59% sesuai perhitungan diatas sehingga dapat mencapai 110,66% angka tersebut dinyatakan berhasil. 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Pada Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2013 didapat dari jumlah siswa 13-15 tahun jenjang SMP/MTS/Paket B yang sebesar 7.386 orang berbanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang sebesar 10.071 orang. Target realisasi tahun 2013 ini adalah 74,64% dan dapat terealisasi 73,34% sesuai perhitungan diatas sehingga dapat mencapai 98,25% angka tersebut sudah berhasil. Namun demikian dinas pendidikan tetap harus lebih meningkatkan kinerjanya agar kedepannya dapat lebih baik. 5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Pada Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2013 didapat dari perhitungan jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C yang sebesar 5.965 orang berbanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun yang sebesar 8.763 orang. Target Pada Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2013 adalah sebesar 71,12% dan dapat terealisasi LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau sebesar 67,93% sesuai perhitungan diatas sehingga dapat mencapai 95,51%. Angka tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan. 6. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI\ Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada tahun 2013 dengan target yang ditentukan sebesar 0,40% dapat terealisasi sebesar 0,15 sehingga mencapai capaian 37,5%. Angka ini didapat dari perhitungan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI yang berjumlah 44 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yangs ama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya yang sebanyak 28.523 orang. Darei target yang ditentukan tahun 2013 dengan yang terealisasi dinas pendidikan dapat dikatakan telah berhasil dengan programnya Karen akamin kecil angka putus sekolah (APM) SD/MI maka pendidikan berjalan lebih baik. Namun dilihat dari angka persentase dapat dikatakan masih tingginya angka Putus Sekolah (APM) SD/MI. Ada beberapa factor yang menyebabkan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada tahun 2013 ini masih ada : a. Masih adanya anak yang diminta orang tuanya untuk bekerja diusia sekolah SD/MI. b. Kekurangtahuan orang tua bahwa pendidikan sangat penting. c. Kekurantahuan siswa arti pentingnya pendidikan masa sekarang dan masa depan. 7. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs pada tahun 2013 dengan target yang telah ditentukan sebesar 0.40% dapat terealisasi 0.14% sehingga capaian kinerjanya adalah 35%. Angka ini didapat dfari perhitungan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs yang berjumlah 15 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs sebanyak 10.147 orang. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 8. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA pada tahun 2013 dengan target sebesar 0.06% terealisasi sebesar 0.40%. Sehingga capaian kinerjanya mencapai 666% Angka ini didapat dari perhitungan perbandiangan antara jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA/MA yang berjumlah 29 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA/MA sebanyak 7.282 orang. Masih banyaknya Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA diakibatkan beberapa factor, factor tersebut meliputi : a. Siswa lebih memilih mencari pekerjaan dari pada sekolah. b. Faktor yang lebih besar dikarenakan siswa melakukan pernikahan dini. 9. Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SD/MI pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100% dan dapat terealisasikan sebesar 100%. Dengan jumlah total kelulusan adalah 3.868 pada tahun 2013. 10. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs ditargetkan sebesar 98,02% dan dapat terealisasikan sebesar 100%. Sehingga persentase target indikatornya adalah 102%. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah kelulusan pada jenjang SMP/MTs yang sebanyak 2.725 dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran tahun sebelumnya yang sebanyak 2.725 orang. 11. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA ditargetkan sebesar 99,72% pada tahun 2013, dan dapat terealisasi sebesar 99,89%. Persentase target indicator capaiannya mencapai 100%. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA yang sebanyak 1.776 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA tahun ajaran sebelumnya yang berjumlah 1.778. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Dilihat dari perbandingan tersebut walau realisasi mencapai target yang telah ditentukan, namun jumlah siswa yang sebest 1.776 tersebut masih ada 2 orang siswa yang tidak lulus saat ujian nasional. Hal ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2012, dimana siswa yang tidak lulus sebanyak 14 siswa. 12. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP pada tahun 2013 dengan target yang telah ditetapkan sebesr 99,90% dapat terealisasi sebesar 90,62%. Sehingga capaian kinerjanya mencapai 90,71%. Angka ini didapat dari perhitungan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 1 pada jenjang SMP/MTs sebanyak 3.505 orang dengan jumlah lulusan pada jenjang SD/MTs sebanyak 3.868. Ketidakberhasilan program ini untuk mencapai 100% disebabkan oleh beberapa factor sebagai berikut : a. Masih banyak siswa yang memilih bekerja guna membantu ekonomi keluarga. b. Masih kurangnya pengetahuan siswa tentang pentingnya pendidikan demi masa depan. c. Kurangnya dorongan dari orang-orang sekitar agar siswa melanjutkan pendidikan terutama dorongan dari orang tua. d. Masih adanya orang tua yang membiarkan bahkan meminta siswa untuk bekerja dari pada melanjutkan sekolah. 13. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2013 dengan target yang ditentukan sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 104,29%.Angka ini didapat dari perhitungan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 2.842 orang dengan jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya sebesar 2.725 orang. 14. Guru memenuhi kualifikasi S1/D-IV Secara umum realisasi pencapaian sasaran terhadap indicator kinerja pada guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dari target LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau yang ditetapkan 78,18% dapat direalisasikan sebesar 60,48%. Sehingga persentasenya mencapai 77,35%. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan antara jumlah guru berijasah S1/D-IV sebanyak 2.135 orang dengan jumlah guru sebanyak 3.530 orang. Untuk tahun 2013, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau telah berhasil mendapatkan penghargaan tingkat nasional maupun tingkat propinsi sebagai bagian dari keberhasilan kinerja pada dinas tersebut. Adapun penghargaan-pengharaagn tersebut adalah sebagai berikut : 1. Penghargaan kepada SMP 8 Berau Sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2013 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Penghargaan sebagai terbaik III Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur. 3. Penghargaan Terbaik I Perpustakaan dan Minat Baca Dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur (Panji Perpustakaan dan Minat Baca). Tahun 2014 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TARGET INDIKATOR CAPAIAN NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TAHUN

REALISASI

%

74,43

59,57

2014 1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

%

66,67

Secara umum realisasi pencapaian sasaran pada pendidikan anak usia dini (PAUD) meningkat sebesar 74,43% dari yang ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 66,67% sehingga pencapaiannya mencapai 59,57%. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya didirikan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) dan banyaknya minat pada anakanak usia dini untuk bersekolah dan semakin besarnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang di mulai dari usia dini. Realisasi capaian dapat dihitung berdasarkan perhitungan banyaknya jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak yang berjumlah sebanyak 10.926 orang berbanding jumlah anak usia 4-6 tahun yang sebesar 14.679 orang. Dari hasil perbandingan tersebut



Pemerintah Kabupaten Berau dapat di lihat sekitar 3.753 dari jumlah anak usia 4-6 tahun yang tidak bersekolah. Dari jumlah anak usia 4-6 tahun yng tidak bersekolah pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dimungkinkan karena factor-faktor umum saja. Faktor-faktor umum tersebut adalah sebagai berikut : 

Kurangnya keinginan anak usia dini untuk bersekolah,dan di masa usia dini tersebut orang tua di larang untuk memaksa anak usia dini untuk bersekolah.



Kurang nya kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anak pada usia dini.



Masih adanya orang tua yang belum tahu pentingnya pendidikan anak di usia dini. Dalam Pelaksanaan kegiatan nya anggaran pendidikan anak

usia dini pada tahun 2014 ini mencapai Rp. 5.686.501.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.650.933.400,00 sehingga persentasenya sebesar 81,79% Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf TARGET INDIKATOR CAPAIAN NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TAHUN

REALISASI

%

100,69

99.29

2014 2

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf

%

99.98

Berdasarkan dari tabel diatas penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf tahun 2014 memang masih kurang mencapai target, dari target yang ditentukan sebesar 99.98% hanya dapat terealisasikan sebesar 99.29%. Hasil tersebut di dapat dari perhitungan Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis sebanyak 136.304 orang berbanding dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sebesar 135.376 orang. Ketidak capaian tersebut di pengaruhi beberapa faktor, faktor tersebut meliputi : 

Kurang nya minat penduduk untuk mengikuti program paket C dan besarnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.



Pemerintah Kabupaten Berau 

Penduduk yang mengikuti program paket C hanya kepada penduduk yang telah dalam masa kerja yang dalam penggunaannya diperuntukkan sebagai alat kenaikan jabatan.



Penduduk yang dalam masa mencari pekerjaan. Dengan melihat beberapa faktor tersebut dapat memacu dinas

pendidikan untuk lebih meningkatkan program penyelenggaraan paket C di tahun yang akan datang agar capaian dapat lebih baik dari tahun 2013. Dan selalu memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya paket C bagi mereka yang membutuhkannya. Pada pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan paket C setara SMU pada tahun 2014 ini memang tidak 100% hanya mencapai 99.29% dengan anggaran sebesar Rp. 138.809.000,00 dan dapat di realisasikan sebesar 134.404.200,00 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A TARGET INDIKATOR CAPAIAN NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TAHUN

REALISASI

%

98,80

105,78

2014 3

Angka Partisipasi Murni (APM)

%

SD/MI/Paket A

93,40

Pada angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A pada tahun 2014 didapat dari perhitungan Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/paket A yang sebesar 24.805 orang berbanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang sebesar 25.104 orang. Target angka partisipasi murni (APM) pada tahun 2014 ini sebesar 93,40% dan dapat terealisasikan sebesar 98,80% sesuai perhitungan di atas sehingga dapat mencapai 105,78% angka tersebut dinyatakan berhasil. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B TARGET INDIKATOR CAPAIAN NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TAHUN

REALISASI

%

83,99

105,29

2014 4

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

%

79,77

Pada angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B pada tahun 2014 didapat dari perhitungan Jumlah siswa usia 13-15 tahun di LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau jenjang SMP/MTs/Paket B yang sebesar 8.434 orang

berbanding

dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang sebesar 10.042 orang. Target angka partisipasi murni (APM) pada tahun 2014 pada ini sebesar 79,77% dan dapat terealisasikan sebesar 83,99% sesuai perhitungan di atas sehingga dapat mencapai 105,29% angka tersebut sudah berhasil. Namun demikian dinas pendidikan tetap harus lebih meningkatkan kinerja nya agar ke depannya dapat lebh baik. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C TARGET INDIKATOR CAPAIAN NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TAHUN

REALISASI

%

72,63

93,04

2014 5

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

%

78,06

Pada angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2014 didapat dari perhitungan Jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C yang sebesar 6.652 orang berbanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang sebesar 9.159 orang. Target angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2014 ini sebesar 78,06% dan dapat terealisasikan sebesar 72,63% sesuai perhitungan di atas sehingga dapat mencapai 93,04% angka tersebut sudah lebih mencapai target yang telah di tetapkan. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI TARGET INDIKATOR CAPAIAN NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

%

TAHUN 2014

REALISASI

%

0,25

0,14

48,00

Angka putus sekolah (APS) SD/MI pada tahun 2014 dengan target yang di tentukan sebesar 0.25% dan dapat terrealisasi sebesar 0.12 sehingga mencapai capaian 48,00%. Angka ini di dapat dari perhitungan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI yang berjumlah 41 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya yang sebanyak 29,015 orang. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Dari target yang di tentukan tahun 2014 dengan yang telah terrealisasi dinas pendidikan dapat di katakan telah berhasil dengan programnya karena makin kecil angka putus sekolah (APM) SD/MI maka pendidikan berjalan lebih baik. Namun di lihat dari angka persentase dapat dikatakan masih tinggi nya angka putus sekolah ( APM) SD/MI. Ada beberapa factor yang menyebabkan Angka putus sekolah (APS) SD/MIpada tahun 2014 ini masih ada : 

Masih adanya anak yang di minta orang tua nya untuk bekerja di usia sekolah SD/MI.



Kekurangtahuan orang tua bahwa pendidikan sangat penting.



Kekurangtahuan siswa arti pentingnya pendidikan masa sekarang dan masa depan. Sehingga dinas pendidikan di tahun mendatang harus lebih giat

dalam menjalankan program-program sehingga angka putus sekolah (APM) SD/MI akan semakin kecil bahkan diharapkan tidak akan ada lagi siswa jenjang SD/MI putus sekolah. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs TARGET INDIKATOR CAPAIAN

N

INDIKATOR KINERJA

O 7

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

SATUAN

%

TAHUN 2014

REALISASI

%

0,25

0.16

64

Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs pada tahun 2014 dengan target yang di tentukan sebesar 0.25% dan dapat terrealisasi sebesar 0.16% sehingga mencapai capaian 64%. Angka ini di dapat dari perhitungan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs yang berjumlah 18 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs sebanyak 11.301 orang. Dari target yang di tentukan tahun 2014 dengan yang telah terrealisasi dinas pendidikan dapat di katakan telah berhasil dengan programnya karena makin kecil angka putus sekolah (APM) SMP/MTs maka pendidikan SMP/MTs berjalan dengan baik dari yang telah di targetkan. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Sehingga dinas pendidikan di tahun mendatang harus lebih giat dalam menjalankan program-program sehingga angka putus sekolah (APM) SMP/MTs akan semakin kecil bahkan diharapkan siswa/siswi SMP/MTs tidak aka nada lagi. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA TARGET INDIKATOR CAPAIAN NO

8

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Angka Putus Sekolah (APS)

%

SMA/SMK/MA

TAHUN 2014

REALISASI

0.03

0.20

% 666 %

Angka putus sekolah (APS) SMA/MA pada tahun 2014 dengan target yang di tentukan sebesar 0.03% dan terrealisasi sebesar 0.27%, sehingga mencapai capaian 666%. Angka ini di dapat dari perhitungan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMA/MA yang berjumlah 18 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA/MA sebanyak 7.821 orang. Masih banyaknya angka putus sekolah (APS) SMA/MA di akibatkan beberapa factor, factor tersebut meliputi : 

Siswa lebih memilih mencari pekerjaan dari pada bersekolah.



Faktor yang lebih besar di karenakan siswa melakukan pernikahan. Melihat faktor di atas maka menjadi PR dinas pendidikan di

tahun mendatang agar harus lebih bekerja keras dalam menjalankan program-program sehingga angka putus sekolah (APM) SMA/MA akan semakin kecil bahkan diharapkan siswa/siswi putus sekolah SMA/MA tidak akan terjadi. Angka Kelulusan (AL) SD/MI TARGET INDIKATOR CAPAIAN NO 9

INDIKATOR KINERJA Angka Kelulusan (AL) SD/MI

SATUAN %

TAHUN 2014

REALISASI

%

100

100

100

Angka Kelulusan (AL) SD/MI dinas pendidikan mempunyai target 100% tahun 2014 ini dan akhirnya dapat terrealisasikan sebesar 100% sehingga persentase target indicator capaian nya mencapai 100%. Hal tersebut dapat di lihat dari perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SD/MI yang sebanyak 4.092 orang dengan Jumlah siswa LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran tahun sebelumnya yang sebanyak 4.092 orang. Di lihat dari perbandingan tersebut sehingga tidak ada siswa/siswa SD/MI yang tidak lulus saat ujian nasional. Pada Angka Kelulusan (AL) SD/MI dinas pendidikan dapat dinyatakan berhasil dalam melaksanakan program-program. Dan diharap di tahun ke depan Angka Kelulusan (AL) SD/MI yang mencapai 100% dapat di pertahankan dengan baik. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs TARGET INDIKATOR CAPAIAN NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

10

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

%

TAHUN 2014

REALISASI

%

99,01

99,90

100,90

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs dinas pendidikan target tahun 2014 ini sebesar 99,01% dan akhirnya dapat terrealisasikan sebesar 99.90% sehingga persentase target indikator capaian nya mencapai 100,90%. Hal tersebut dapat di lihat dari perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs yang sebanyak 3.099 orang dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran tahun sebelumnya yang sebanyak 3.102 orang. Di lihat dari perbandingan tersebut walau realisasi Mencapai target yang telah ditentukan. Namun dari jumlah siswa/siswi yang sebesar 3.102 orang tersebut masih ada 3 (Tiga) orang siswa/siswi SMP/MTs yang tidak lulus saat ujian nasional. Hal ini Berbanding dengan tahun 2013 dimana siswa Keseluruhannya Lulus, Namun di harapkan di tahun kedepan nya siswa/siswi SMA/SMK/MA dapat lulus semua. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA TARGET INDIKATOR CAPAIAN NO

11

INDIKATOR KINERJA Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

SATUAN

%

TAHUN 2014

REALISASI

%

99,86

99,69

99,83

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA dinas pendidikan target tahun 2014 ini sebesar 99.86% dan akhirnya dapat terrealisasikan sebesar 99.69% sehingga persentase target indikator capaian nya LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau mencapai 99,83%. Hal tersebut dapat di lihat dari perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA yang sebanyak 1.928 orang

dengan

Jumlah

siswa

tingkat

tertinggi

pada

jenjang

SMA/SMK/MA pada tahun ajaran tahun sebelumnya yang sebanyak 1.934 orang. Di lihat dari perbandingan tersebut walau realisasi Mencapai target yang telah ditentukan. Namun dari jumlah siswa/siswi yang sebesar 1776 orang tersebut masih ada 6 (Enam) orang siswa/siswi SMA/SMK/MA yang tidak lulus saat ujian nasional. Hal ini lebih Banyak di banding dengan tahun 2014 dimana siswa yang tidak lulus sebanyak 2 (Dua) Orang Namun di harapkan di tahun kedepan nya siswa/siswi SMA/SMK/MA dapat lulus semua. Pada Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA dinas pendidikan dapat dinyatakan berhasil dalam melaksanakan program-program. Dan diharap di tahun ke depan Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA yang mencapai 100% dapat di pertahankan dengan baik bahkan harus lebih sehingga tidak ada yang tidak lulus lagi pada siswa/siswi tingkat SMA/SMK/M Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP TARGET INDIKATOR CAPAIAN NO

1

INDIKATOR KINERJA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP

SATUAN

%

TAHUN 2014

REALISASI

%

99.95

94,55

94,59

Pada Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP pada tahun 2014 dengan target yang di tentukan sebesar 99.95% dan dapat terrealisasi sebesar 94,55%, sehingga mencapai capaian 94,59%. Angka ini di dapat dari perhitungan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs sebanyak 3.869 orang dengan jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya sebanyak 4.092 orang. Maka dengan hasil realisasi yang ada maka dinas pendidikan dinyatakan belum berhasil dikarenakan masih kurangnya realisasi yang ditargetkan 99.95% dan hasil yang ada masih terrealisasi 94,55%



Pemerintah Kabupaten Berau Dengan hal ini maka dinas pendidikan akan lebih bekerja keras memberikan arahan kepada siswa dan orang tua agar lebih mementingkan pendidikan demi masa depan yang lebih baik. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA TARGET INDIKATOR CAPAIAN NO

13

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Angka Melanjutkan (AM) dari

TAHUN 2014

REALISASI

100

96,93

%

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

% 96,9 3

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2014 dengan target yang di tentukan sebesar 100% dan dapat terrealisasi sebesar 96,93%, sehingga mencapai capaian 96,93%. Angka ini di dapat dari perhitungan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 3.004 orang dengan jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya sebanyak 3.099 orang. Dari target yang di tentukan tahun 2014 sebesar 100% dengan yang telah terrealisasi sebesar 93,96% angka tersebut belum memenuhi Target yang telah di tentukan hal ini berbanding terbalik dengan keadaan tahun 2013. Ketidak berhasilannya dari target yang di tentukan dengan angka yang telah terealisasi tersebut di sebabkan dari beberapa factor,factor-faktor tersebut meliputi: 

Masih banyaknya siswa yang lebih memilih bekerja guna membantu ekonomi keluarga.



Masih kurangnya pengetahuan siswa tentang pentingnya pendidikan demi masa depan.



Kurangnya

dorongan

dari

orang-orang

sekitar

agar

siswa

melanjutkan pendidikan terutama dorongan dari orang tua. 

Masih adanya orang tua yang meminta bahkan membiarkan siswa untuk bekerja dari pada melanjutkan pendidikan. Dari beberapa faktor di atas menjadi motivasi dinas pendidikan

agar lebih bekerja keras memberikan arahan kepada siswa dan orang



Pemerintah Kabupaten Berau tua agar lebih mementingkan pendidikan demi masa depan yang lebih baik. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV TARGET INDIKATOR CAPAIAN NO

14

INDIKATOR KINERJA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

SATUAN

%

TAHUN 2014

REALISASI

%

86,59

68,72

79,36

Secara umum realisasi pencapaian sasaran terhadap indicator kinerja pada guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dari target yang ditentukan sebesar 86,59 % dapat terrealisasikan sebesar 68,72% sehingga persentasenya mencapai angka 79,36%. Hal ini dapat di lihat dari perhitungan perbandingan antara jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV

sebanyak

2.555

orang

dengan

jumlah

guru

SD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK/MA sebanyak 3.718 orang. b. Urusan Kesehatan Selama tahun 2011-2015, alokasi anggaran untuk urusan kesehatan dapat dilihat pada table berikut: Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

85.340.087.694,62

57.688.236.120,00

67,60

2012

107.405.311.261,47

75.416.266.870,00

70,22

2013

119.783.413.626,00

89.286.577.665,00

74,54

2014

152.403.490.058,00

123.215.053.832,00

80,85

2015

164.030.972.658,00

-

-

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu sumber daya manusia dan produktifitas yang dapat meningkatkan taraf hidup. Salah satu tolok ukur keberhasilan adalah meningkatnya derajat kesehatan secara lebih merata yang berdampak kepada penurunan angka kematian bayi dan balita, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan status gizi masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup. Capaian kinerja pada urusan kesehatan adalah sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Berau No

Uraian

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Puskesmas Jumlah Pembangunan Puskesmas Jumlah Rehabilitasi Puskesmas Pembangunan Puskesmas Pembantu Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pembangunan Poskesdes Pengadaan R4 Ambulance Jumlah Tenaga Medis - Dokter Spesialis - Dokter Umum - Bidan - Perawat Jumlah Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi Lahir Angka Ibu Melahirkan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Angka kematian ibu melahirkan Jumlah penderita DBD - Care detection rate TB (cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC-BTA) Kasus gizi buruk balita Anggaran Jamkesda Realisasi Jamkesda Tersedia puskesmas/puskesmas perawatan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan 24 jam di kecamatan/ kampung sesuai standard Puskesmas dilengkapi dengan peralatan medis dan penunjangnya sesuai standard

9 10 11 12 13 14

15 16 17

18

Tahun 2011

2012

2013

2014

17.00 2.00 2.00 5.00 1.00 3.00

18.00 1.00 5.00 4.00 7.00 3.00 1.00

19.00 1.00 1.00 10.00 7.00 5.00 2.00

19.00 5.00 2.00 2.00 17.00 3.00

41.00 142.00 287.00 4,453.00 34.36

19.00 121.00 260.00 4,644.00 20.67

2.00 32.00 146.00 287.00 4,678.00 21.80

3.00 49.00 192.00 345.00 5,324.00 16.15

94.53

96.22

96.87

84.01

6.00 154.00 52,96%

10.00 118.00 53,46%

15.00 147.00 44,67%

11.00 318.00 69,65%

0,33% 6,596,085,000.00 11.00

0,24% 9,798,056,000.00 4,421,301,999.00 11.00

0,11% 9,421,081,000.00 6,042,045,852.00 14.00

0,05% 7,407,671,000.00 6,804,312,996.00 15.00

4.00

5.00

5.00

10.00

Tahun 2011-2013 Angka kematian bayi (IMR) adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Untuk Kabupaten Berau pada tahun 2010 angka kematian bayi adalah sebesar 39,04 per 1000

Kelahiran hidup, pada tahun 2011 adalah 34,36 per 1.000

Kelahiran hidup dan pada tahun 2012 IMR adalah 20.67 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2013, angka kematian bayi adalah sebesar 21,80 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu (MMR) menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan) selama kehamilan, melahirkan atau dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Namun untuk wilayah yang jumlah kelahiran hidupnya tidak mencapai 100.000 tidak diwajibkan menggunakan angka tersebut tetapi diwajibkan menggunakan angka absolut atau jumlah sebenarnya, tetapi rumus diatas tetap dijadikan pedoman sebagai standart dan merupakan target setiap wilayah. Pada tahun 2010, di Kabupaten Berau terdapat 7 kematian ibu dari jumlah 4.226 kelahiran hidup. Pada tahun 2011, terdapat 8 kematian dari 4.453 kelahiran hidup. Dan untuk tahun LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 2012 terdapat 10 kematian dari 4.4644 kelahiran hidup. Sedangkan untuk tahun 2013, terdapat 15 kematian dari 4.678 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan standart nasional MDGs tahun 2015 angka ketamatian ibu adalah 225 per 100.000 kelahiran hidup maka Kabupaten berau dalam jumlah kelahiran hidup 4.687 maka paling tinggu adalah 11 kematian. Angka kematian Balita untuk tahun 2006 sebesar 32,10/1000 penduduk Balita (data lap dari program Kesga dan BPS 2006), tahun 2007 sebesar 32,84 per 1000 penduduk Balita, dan pada tahun 2008 kematian Balita turun menjadi 31,82 per 1000. a. Status Gizi Masalah Gizi yang masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Berau hingga saat ini. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) tahun 2013 menunjukkan peningkatan status gizi yaitu prevelensi balita kurang gizi (BB/U) berhasil diturunkan dari 13,69% tahun 2007 menjado 10% tahun 2013 dibawah target yang ditetapkan kementrian kesehatan dalam milenium Developmnet Goals (MDGs) yaitu 15.5% pada tahun 2015. Penurunan juga terjadi pada prevelensi balita pendek dimana 38.87% pada tahun 2007 menjadi 21.7% pada tahun 2013. Untuk prevelensi anak kurus ada peningkatan dibandingkan tahun 2007 yaitu 6.87% pada tahun 2007 menjadi 9% pada tahun 2013, namun masih dibawah target nasional. b. Peran Serta Masyarakat. Kegiatan peran serta masyarakat dapat dilihat dari keberadaan Posyandu dan desa siaga. Jumlah Posyandu menurut strata Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri Tahun 2011 – 2013 Tahun

Pratama

Madya

Purnama

Mandiri

Tahun 2011

49

92

69

13

Tahun 2012

37

100

72

18

Tahun 2013

26

113

69

21



Pemerintah Kabupaten Berau Selain itu terdapat pula Posyandu program tambahan yaitu Posyandu usila sebanyak 57 buah (Sambaliung 10 Buah, Tubaan 3 Buah, Gunung Tabur 8 Buah, Kleurahan Bugis 2 Buah dan Kelurahan Teluk Bayur 2 Buah), Posyandu bina kel Balita 32 Buah (Puskesmas sambaliung), Posyandu Peng. Anak Usia Sini 3 Buah (Puskesmas Tubaan). Kegiatan desa siaga pada tahun 2011 ada 84 yang tersebar pada 13 puskesmas. Dengan jumlah kader sebanyak 1.016 orang. Sehingga rasio kader kesehatan terhadap desa siaga adalah 12 per desa siaga. Kelompok dana sehat 9 kelompok (Labanan 3, Gunung Tabur 1, Merancang 1, Tubaan 3, Biatan 1) dengan jumlah peserta 1.363 orang. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah desa siaga sebanyak 84, yang aktif sebanyak 24 dengan jjumlah kader sebanyak 1.115 orang. Pada tahun 2013 dari 110 Kelurahan /Kampung (desa siaga), terdapat 44 desa siaga aktif. Tahun 2014 Meningkatnya mutu dan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita serta UHH Keberhasilan dan capaian kinerja sasaran meningkatnya mutu dan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita serta UHH dapat dilihat pada uraian berikut: 1. Angka kematian ibu atau Maternal Mortality Rate (MMR) Angka kematian ibu atau Maternal Mortality Rate (MMR) adalah jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan

kehamilan atau penanganannya (tidak

termasuk kecelakaan selama kehamilan melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan ) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Namun bagi wilayah yang jumlah kelahiran hidupnya tidak sampai dengan angka 100.000 tidak diwajibkan menggunakan angka tersebut tetapi diwajibkan menggunakan angka absolut atau jumlah sebenarnya, tetapi rumus diatas tetap dipedomani sebagai standar dan merupakan target setiap LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau wilayah. Oleh Karena

Kelahiran Hidup di kabupaten Berau

tergolong kecil pada Tahun 2014

hanya 5.234

jauh dibawah

100.000 maka di kabupaten Berau digunakan angka Absolut dan jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2015 MDGs adalah 102 /100.000 Klh maka dikabupaten Berau pada tahun 2015 paling tinggi kematian Ibu adalah 5 Kasus. 

Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator Millenum Development Goals ( MDGs ) yang

Secara Nasional perlu

mendapatkan perhatian khusus karena capaiannya masih sangat jauh dari target 102 /100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, bahwa AKI Indonesia adalah 359 perseratus ribu kelahiran hidup sedangkan Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 terdapat 111 kasus kematian . Berdasarkan Laporan rutin Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2013 jumlah kematian ibu

di Indonesia

adalah 5.019 kasus sedangkan

Propinsi Kaltim adalah 125 kasus. 

Kematian ibu di Kabupaten Berau mulai tahun 2011 adalah 8 kematian dari 4.453 Kelahiran hidup, Tahun 2012 terdapat 10 kematian dari 4.644 Kelahiran hidup, pada tahun 2013 terdapat 15 kematian dari 4.678 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2014 terdapat 11 kematian dari 5.324 kelahiran hidup.



Penyebab kematian ibu Faktor medis (langsung dan tidak langsung) yaitu : perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (eklamsi) dan penyakit ibu penyerta kehamilan.

Berikut analisis kematian ibu di Kabupaten Berau : Permasalahan yang dihadapi :  Belum semua bidan Kampung tinggal di Kampung, dan belum semua bidan kampung mempunyai tempat pelayanan yang bisa sekaligus dijadikan tempat tinggal belum semua dukun bermitra dengan bidan.



Pemerintah Kabupaten Berau  Walaupun persalinan ditolong tenaga kesehatan sudah tinggi, namun masih banyak persalinan tersebut yang dilakukan di rumah dan bukan di fasilitas kesehatan.  Belum semua Poskesdes serta Bidan Kampung memiliki sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai untuk menolong persalinan.  Masih ada beberapa Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada Ibu Hamil, Melahirkan, dan Nifas yang belum sesuai standar.  Masih ada kepercayaan sebagian masyarakat yang lebih memilih persalinan ditolong tenaga non kesehatan.  Koordinasi dan integrasi lintas program dan lintas sector masih kurang optimal.  Melemahnya kegiatan pendataan dan pemantauan wilayah setempat (PWS) kesehatan ibu oleh Puskesmas, Pustu, poskesdes serta Tenaga Bidan Kampung  Sistem pencatatan dan pelaporan belum sesuai yang diharapkan (ada keterlambatan pengiriman laporan).  Puskemas yang telah dilatih PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) belum sepenuhnya berfungsi secara optimal disebabkan mobilitas tenaga Kesehatan tinggi terutama tenaga

dokter yang merupakan

TIM PONED

( dokter,

perawat, bidan ) pada umumnya adalah tenaga Non PNS.  Belum kuatnya sistem rujukan dari puskesmas ke RSU dan Klinik Ibu dan Anak sebagai fasilitas lanjutan  Peran serta masyarakat khususnya yang terkait dengan upaya kesehatan ibu belum maksimal. Keluarga dan masyarakat masih belum optimal

untuk mencegah terjadinya 4 terlalu dalam

kehamilan atau persalinan (terlalu muda hamil, terlalu tua hamil, terlalu banyak dan terlalu pendek jaraknya) dan 3 terlambat (terlambat mengambil keputusan mencari pelayanan kesehatan terampil, terlambat tiba di rumah sakit karena masalah transportasi dan terlambat dalam tindakan medis). LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau  Dasa wisma sebagai ujung tombak peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak , pada kenyataannya Dasa wisma belum berjalan dengan maksimal. Tidak satupun Desa Siaga dikabupaten Berau yang pada status mandiri, sebagian besar desa siaga pratama. 1) Kegiatan yang dilaksanakan Dinas kesehatan pada tahun 2014 sebagai upaya menurunkan AKI meliputi : Pemenuhan tenaga Bidan di kampung dan puskesmas induk serta dokter melalui Tenaga Kontak kegiatan operasional Puskesmas. Pembangunan Poskesdes sebagai tempat pelayanan kesehatan sekaligus tempat tinggal Bidan Kampung ( 2014 ) 16 unit . 

Pembentukan TIM Audit Maternal Perinatal ( AMP ) yang terdiri dari IBI, PPNI, IDI, PKK, Pemberdayaan Perempuan Serta kepala Puskesmas. Melakukan pengkajian dan Pembelajaraan kasus kematian ibu dan perinatal baik yang terjadi di rumah, puskesmas/jaringannya, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain serta Lokakarya. Penelaahan kasus ini menghasilkan rekomendasi pencegahan kasus kematian.



Pemegang Program Kesehatan keluarga dinas kesehatan melaksanakan Rapat Lintas Sektor PWS KIA serta Monitoring dan Evaluasi program di Puskesmas.



Melaksanakan pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun dengan peserta Bidan dan Dukun 36 orang .



Melaksanakan Pelatihan Klas ibu hami pada 28 orang petugas KIA.

2) Usulan Pemecahan Masalah Meningkatkan Kompetensi

tenaga kesehatan dalam

program kesehatan ibu, baik di Puskesmas maupun di Poskesdes/Kampung melalui pelatihan teknis yang terkait dengan KIA



Pemerintah Kabupaten Berau Menguatkan motivasi dan komitmen tenaga kesehatan di Puskesmas

maupun

di

Poskesdes/Kampung

dalam

menjalankan program. Memenuhi kekurangan sarana, prasarana, dan peralatan Kesehatan untuk pelayanan KIA termasuk pemenuhan poskesdes. Meningkatkan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah setempat dalam mendukung program KIA termasuk menyiapkan tempat Pelayanan dan Tempat tinggal bagi tenaga Bidan di kampung yang belum punya Poskesdes. Meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Peningkatan (Program

pemberdayaan masyarakat Perencanaan

Persalinan

melalui

dan

P4K

Pencegahan

Komplikasi) dalam Desa Siaga, dan pengaktifan kelompok Dasa Wisma Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Meningkatkan

koordinasi

dan

integrasi

Lintas

Program/Lintas Sektor (LP/LS) untuk mendukung kegiatan KIA. 2. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Ibu hamil K-4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang

dianjurkan adalah

minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan

kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur

kehamilan. Kunjungan ibu hamil sesuai standar adalah pelayanan yang mencakup minimal : (1) Timbang badan dan ukur tinggi badan, (2) Ukur tekanan darah, (3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) (4) Skrining status imunisasi tetanus (dan pemberian LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Tetanus Toksoid), (5) (ukur) tinggi fundus uteri, (6) Pemberian tablet besi 90 tablet selama kehamilan), (7)

Penentuan

Presentasi janin dan Denyut jantun Janin ( DJJ ), (8) temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling) termasuk Keluarga Berencana, (9) Test laboratorium sederhana (Hb, Protein urin) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAg, Sifilis, HIV,Malaria, TBC) bila belum perna dilakukan sebelumnya. (10 ) Tata laksana Kasus Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal serta Kepatuhan ibu hamil

dalam

memeriksakan

kehamilannya

ke

Tenaga

kesehatan. Berdasarkan Laporan Rutin Capaian K4 secara nasional pada tahun 2013 adalah 86.85%

sedangkan capaian k4 Propinsi

Kalimantan Timur pada tahun 2013 adalah 84.99% sedangkan Kabupaten Berau 70.80% pada tahun 2013 dan 70.45% pada tahun 2014 . Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K4 kabupaten Berau Tahun 2014 adalah 70.45% dengan capaian masing-masing Puskesmas dapat dilihat pada lampiran 3. Persalinan oleh Tenaga yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan diantaranya LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Cakupan Persalinan oleh Nakes secara nasional pada tahun 2013 adalah sebesar 90,88%, sedangkan capaian di Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 adalah 90.86. Kemungkinan untuk lost data sangat kecil, sebab Jumlah ibu hamil yang pernah kontak dengan petugas kesehatan sebanyak 5.540 orang (87%) sedangkan jumlah sasaran bumil 6.365, dan jumlah persalinan sehingga kemungkinan jumlah ibu hamil yang ada di Berau sebanyak 5.540. Jumlah seluruh persalinan yang tercakup baik oleh tenaga yg berkompetensi (84.01%), perawat (1%) dan dukun,lainnya 14.99%. Kabupaten

Berau

merupakan

daerah

yang

mobilisasi

penduduknya sangat tinggi dan tentunya ini berpengaruh pada sasaran pelayanan kesehatan ibu mulai dari antenatal, persalinan , Nifas dan Bayi balitanya 4. Cakupan Pelayanan Nifas Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari, pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A 2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi :  Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu);  Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri);  Pemeriksaan lokhia dan cairan per vaginam lain;  Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif;



Pemerintah Kabupaten Berau  Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana;  Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan. Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (Cakupan KF3). Indikator ini menilai kemampuan dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar. ini di sebabkan oleh : Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan nifas di Kabupaten Berau

adalah Persalinan yang di rumah sakit

setelah pulang ke rumah tidak tercakup secara menyeluruh oleh pengelola program KIA di Puskesmas, terutama di wilayah perkotaan ( Puskesmas

Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk

Bayur, Bugis dan Tanjung Redeb. Data yang diterima dari rumah sakit terutama alamat ibu bersalin tdak tercatat dengan lengkap sehingga pihak puskesmas mengalami kesulitan untuk melakukan pelacakan. Dasa Wisma sebagai sumber data KIA dari sisi masyarakat belum optimal menjalankan fungsinya. 5. Cakupan Kunjungan Bayi Dan Balita Bayi merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan maupun serangan penyakit. Kesehatan bayi dan balita harus dipantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Pelayanan kesehatan bayi termasuk salah satu dari beberapa indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita. Bayi adalah anak berumur 29 hari – 11 bulan. Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulandi sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhandan sebagainya melalui kunjungan petugas. Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi 5) Penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi : konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, perawatan dan tanda bahaya bayi sakit (sesuai MTBS), pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6 – 11 bulan. 6) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya

terjamin

melalui

penyediaan

pelayanan

kesehatan. Anak balita adalah anak berumur 12 - 59 bulan. Setiap anak umur

12

-

59

bulan

memperoleh

pelayanan

pemantauanpertumbuhan setiap bulan, minimal 8 x dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan pertinggi/panjangbadan

(BB/TB).

Ditingkat

masyarakat

pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per umur (BB/U) setiap bulan di Posyandu, Taman Bermain, Pos PAUD, Taman Penitipan Anak dan Taman Kanak-Kanak, sertaRaudatul Athfal dll.Bila berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut atau berat badan anak balita di bawah garis merah harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan untuk menentukan status gizinya dan upaya tindak lanjut.



Pemerintah Kabupaten Berau Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar,gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap anak, dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas. Bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang lebih memiliki kompetensi. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap anak usia 12-59 bulan dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan) dan tercatat pada Kohort Anak Balita dan Prasekolah atau pencatatan pelaporan lainnya. Pelayanan SDIDTK dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Suplementasi Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU) diberikan pada anak umur 12- 59 bulan 2 kali pertahun (bulan Februari dan Agustus). Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi anak balita sehingga kesehatannya

terjamin

melalui

penyediaan

pelayanan

kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa : 1) Kohort bayi dan balita belum dapat dipergunakan secara maksimal oleh pengelola program KIA dan Bidan Desa. 2) Pemahaman

yang

berbeda

dalam

memahami

Definisi

operasional cakupan kunjungan bayi dan cakupan kunjungan balita. 3) Belum terlaksananya Monev pelayanan kesehatan anak. Pemecahan Masalah 1.

Sumber Daya Manusia



Pemerintah Kabupaten Berau Jumlah SDM kesehatan di Kabupaten Berau sebenarnya cukup. Tetapi kinerja, disiplin, pengetahuan dan keterampilan petugas masih perlu untuk diperkuat. Hal ini dapat dilakukan dengan : a.

Menegakkan disiplin bidan didesa, dengan memberikan teguran dan Punishment

pada Bidan yang bermasalah.

Apabila disiplin ini tidak ditegakkan maka akan sangat berpengaruh pada penurunan AKI dan AKB. b. Di buatnya penetapan indikator Kinerja Bidan dan perlunya supervisi fasilitatif oleh Bikor puskesmas dan Dinas kesehatan. c.

Pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan Skill dan FGD (Fokus

Group Discution) yang sering ditingkat

puskesmas pembantu. d. Membuat SK Bikor Puskesmas untuk memberikan rasa nyaman pada Bikor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 2.

Metode Pelayanan a.

:

Perbaikan sistem pencatatan pelayanan kesehatan sampai ketingkat

pustu

menggunakan

dan

sistem

tingkat kohort

posyandu untuk

dengan

memudahkan

pemantauan masing-masing Ibu, Bayi dan Balita. b.

Perlunya koordinasi antar program terutama gizi untuk pengisian data penimbangan dan suplementasi vitamin A.

c.

Penguatan mikro manajemen tenaga kesehatan ditingkat puskesmas sampai ke pustu untuk mengoptimalkan tenaga yang telah ada.

d.

Perbaikan sistem pelaporan dari Rumah sakit, Klinik Ibu dan Anak, Dokter Praktek dan Bidan Praktek mandiri.

e.

Koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk menuliskan alamat dengan lengkap sesuai dengan tempat tinggal ibu yg sebenarnya (alamat sampai dengan Jln dan RT)



Pemerintah Kabupaten Berau f.

Membuat MOU Sistem Rujukan dengan pihak RSUD Abdul Rifai dan Klinik Ibu dan Anak ( APBD Perubahan)

g.

Kerja sama dengan Lintas sektor

(PKK, Kantor

Pemberdayaan Perempuan dan DPMPK) dalam penurunan AKI dan AKB. h.

Untuk puskesmas perkotaan ( Puskesmas

Sambaliung,

Gunung Tabur, Teluk Bayur, Bugis dan Tanjung Redeb) perlu dilakukan : Pembagian wilayah tanggung jawab Bidan yg ada di puskesmas induk untuk dilakukan pemantauan, karena jumlah Bidan hanya sedikit maka pemantauan bisa difokuskan pada ibu dan Anak yang mempunyai beresiko. 3. Penganggaran : a.

Dalam penganggaran BOK Perlu pengarahan anggaran yang ada untuk penguatan program kesehatan ibu dan anak . sehingga realisasi keuangan berbanding lurus dengan realisasi pencapaian program.

b.

Peningkatan penyerapan anggaran yang ada di seksi kesga.

c.

Perubahan

pola

melaksanakan

pikir

kegiatan

petugas merupakan

kesehatan

dalam

tupoksi

bukan

berdasarkan anggaran. 4.

Peralatan : a.

Pemenuhan secara bertahap kebutuhan Bidan KIT, O2 dan fasilitas lain yang mendukung pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Penambahan peralatan sdidtka untuk pustu.

b.

Perlunya pemenuhan pendukung pelayanan MTBS dan MTBM sampai ketingkat puskesmas pembantu.

Meningkatnya status Gizi 1) Ibu Hamil yang mendapat Tablet Fe Tablet Tambah Darah (TTD) adalah tablet yang mengandung Fe dan Asam Folat . Ibu Hamil dikatan mendapa Tablet Tambah Darah LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau (Fe.3) adalah ibu yang selama masa kehamilannya minimal mendapat 90 TTD. Capaian : Hasil cakupan Fe.3 pada ibu hamil pada tahun 2014 adalah 62,42%, jauh dari target yaitu 85%, dan lebih rendah pencapaiannya dibanding tahun 2013 yaitu 72,72%. Penyebab : Hasil capaian Fe 3 tahun 2014 hanya 62,42, ini sangat jauh dari target yang ditetapkan yaitu 85%, kalau dibandingkan dengan cakupan K4, hasilnya tidak jauh berbeda. Penyebab adalah 1 ) masih rendahnya kunjungan ibu hamil pada kehamilan triwulan terakhir, membuat

rendahnya

partisipasi ibu hamil terhadap tablet tambah darah (Fe) 2). Kurang koordinasi petugas gizi (TPG) dengan petugas KIA di Puskesmas dalam pemberian tablet Fe). Usul Pemecahan Masalah : 1). Petugas Gizi dengan petugas KIA harus selalu koordinasi, 2). TTD diberikan selama kehamilan, tidak hanya di berikan pada kehamilan tiga bulan terahir, 3). Perlu TTD yang rasanya lebih enak dan kemasan menarik, 4) Pada saat pemberian TTD pada ibu hamil, harus dibarengi dengan konseling. 2) Balita yang ditimbang berat badannya Pemantauan Pertumbuhan anak dilakukan melalui penimbangan berat badan secara teratur dan menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS). Kartu tersebut berfungsi sebagai instrumen penilaian pertumbuhan anak dan sebagai dasar strategi pemberdayaan masyarakat yang telah dikembangkan sejak awal 1980-an. Pemantauan pertumbuhan mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yang pertama adalah sebagai strategi dasar pendidikan gizi dan kesehatan masyarakat, dan yang kedua adalah sebagai sarana deteksi dini dan intervensi gangguan pertumbuhan serta entry point berbagai pelayanan kesehatan anak (misalnya imunisasi,



Pemerintah Kabupaten Berau pemberian kapsul vitamin A, pencegahan diare, dll) untuk meningkatkan kesehatan anak. Cakupan penimbangan balita di posyandu (D/S) di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 80,30%. Cakupan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 75,1% Sedangkan di Propinsi Kaltim pada tahun 2013 adalah 65.37. Masalah yang dihadapi : 1). Kurangnya komitmen petugas baik ditingkat puskesmas/kecamatan juga di tingkat kabupaten (lintas program/lintas

sektoral)

dan

pemangku

kepentingan

2).

Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Posyandu, 3). Kurangnya kapasitas kader, 4). Kurangnya prasarana serta kualitas pelayanan di posyandu, terutama sistem 5 meja belum berjalan optimal Usul Pemecahan Masalah : 1). Melaksanakan Lokakarya mini triwulanan baik lintas program maupun

lintas sektor ,

2).Meningkatkan peran aktif organisasi kemasyarakatan, tokoh agama,

tokoh

masyarakat,

LSM

dan

sukarelawan,

3).

Memotivasi keluarga melalui kunjungan rumah, 4). Peningkatan kapasitas kader, 5) Pembinaan kader, Pemberian penghargaan kepada kader,6). Mengintegrasikan posyandu dengan BKB dan PAUD, 7). Melengkapi sarana dan prasarana di posyandu, dan PMT. Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular Permasalahan yang ditemui pada pencapaian Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular adalah : a) Angka Kesakitan Malaria

mulai tahun 2012 dipergunakan

Annual Parasite Indeks (API) yaitu jumlah penderita Malaria Positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dibagi dengan jumlah Penduduk sasaran sedangkan

sebelumnya menggunakan AMI

(Annual Malaria Indeks) yaitu Jumlah Penderita Malaria kliniks LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau dibandingkan dengan penduduk sasaran. Pertimbangan penggunaan API yaitu : 

Pengobatan yang diberikan berdasarkan dengan diagnose penyakit dan pemeriksaan Laboratorium.



Menghindari terjadinya resistensi terhadap pengobatan malaria dan pemborosan obat malaria.



Semua Puskesmas induk dikabupaten Berau telah memiliki peralatan untuk melakukan Deteksi Malaria ( RDT ) .



Pada Tahun 2014 ditemukan Penderita Malaria klinis 1.236 dan penderita malaria Posistif 64 penderita sehingga API kab. Berauadalah 0.25 ‰(Daerah endemis rendah API < 1 ‰)

b) Angka Kesakitan ( Incidence Rate ) Demam Berdarah Dengue . Penyakit Demam berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes aegypti atau Aedes albopictus. PenyakitDBD dapat muncul sepanjang tahun dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. 

penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Berau cenderung meningkat dan penyebarannya semakin luas. Pada tahun 2014 Angka Kesakitan DBD 126.42 per 100.000 penduduk ,

CFR adalah 0.63%

mengalami peningkatan

dibandingkan dengan tahun 2013 hanya 76.44 per 100.000 penduduk dan jika dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun 2013 IR adalah 45.85 per 100.000 penduduk dengan CFR 0.77%. 

perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan di rumah sakit dan puskesmas (dokter, perawat, dan lain )

sarana

penunjang diagnostik dan penatalaksanaan bagi penderita di sarana pelayanan kesehatan.



Pemerintah Kabupaten Berau c) Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. 

Capaian Penemuan pasien baru TB BTA atau Case Detection Rate (CDR) pada tahun 2014 adalah 69.65% mengalami peningkatan dari tahun 2013 44.67% hal ini karena adanya kerja sama yang baik antara dinas kesehatan, Dokter Spesialis Paru dan Puskesmas sehingga dapat dilakukan pelacakan kasus / survei Kontak dan kasus yang ditemukan dan yang datang 100% tertangani dengan obat Program. Hal yang mendukung lainnya adalah ketersediaan Obat dan alat bantu diagnostik di laboratorium karena kesigapan pemegang program



Capaian target angka kesembuhan TB tidak bisa dijadikan acuan utama dalam penilaian kinerja karena TB tidak sama dengan penyakit lain yang hanya membutuhkan waktu pengobatan beberapa hari sudah dapat dinilai kesembuhannya tetapi TB butuh waktu minimal 6 bulan sehingga pasien yang start pengobatan pada tahun 2014 sebagian dapat dinilai pada tahun 2015.



Permasalahan

:

Belum

tersedianya

analis

pada

semua

puskesmas, Analis yang ada di puskesmas tidak semua memiliki kemampuan yang handal dalam memeriksa Sputum. 

Usulan : Perlunya beberapa analis dimagangkan untuk mempermahir keterampilan, Perlu penyediaan anggaran untuk pelacakan kasus TB/ survei kontak TB sampai ke pelosok. Perlu ada kerja sama antara Kesmas – Pemegang program untuk memberi penyuluhan dan sekaligus melakukan pemeriksaan ke rumah pasien untuk melihat kondisi rumah, kamar dan ventilasi termasuk kemungkinan penularan pada anggota keluarga lainnya.



Pemerintah Kabupaten Berau d) Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat dan/atau kesukaran bernafas. 

Klasifikasi penyakit ISPA Dalam penentuan klasifikasi penyakit dibedakan atas dua kelompok yaitu kelompok untuk umur 2 bulan - < 5 tahun dan kelompok umur < 2 bulan .



Untuk kelompok umur 2 bulan -< 5 tahun klasifikasi dibagi atas Pneumonia Berat , Pneumonia, dan batuk bukan Pneumonia Untuk kelompok umur < 2 bulan klasifikasi dibagi atas: Pneumonia berat

dan

batuk bukan Pneumonia. Dalam

pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) klasifikasi pada kelompok umur < 2 bulan adalah infeksi bakteri sistemik dan

infeksi

bakteri

local.

Klasifikasi

Pneumonia

berat

didasarkan pada adanya batuk dan/atau kesukaran bernafas disertai tarikan dinding dada bagian bawah kedalam (TDDK) pada anak usia 2 bulan - < 5 tahun. 

Untuk kelompok umur < 2 bulan klasifikasi Pneumonia berat ditandai dengan TDDK kuat atau adanya nafas cepat lebih atau sama dengan 60 x per menit.



Klasifikasi Pneumonia didasarkan pada adanya batuk dan/atau kesukaran bernafas disertai adanya nafas cepat. Batas nafas cepat pada anak usia 2 bulan - < 1 tahun adalah 50 kali permenit dan 40 kali permenit untuk anak usia 1 - < 5 tahun. Klasifikasi batuk bukan Pneumonia mencakup kelompok penderita Balita dengan batuk yang tidak menunjukkan gejala peningkatan frekuensi nafas dan tidak menunjukkan adanya tarikan dinding dada bagian bawah kedalam. Dengan demikian klasifikasi batuk bukan Pneumonia mencakup penyakit-penyakit ISPA lain diluar Pneumonia seperti batuk pilek (common cold, pharyngitis, tonsillitis, otitis). Diberikan tatalaksana adalah diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk Pneumonia diberikan antibiotika dan Pneumonia berat dirujuk ke Sarana Kesehatan



Pemerintah Kabupaten Berau yang lebih memadai. Sarana Kesehatan adalah semua sarana pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta. e) Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita adalah 10% dari jumlah balita. Secara nasional penemuan pneumonia balita hanya 24.46% jauh dibawah target

nasional 80%. Begitu juga di

Kabupaten Berau pada tahun 2014 hanya 10.62% . f) HIV Aids yang ditangani,

HIV/AIDS merupakan penyakit

menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan Voluntary, Counseling, and Testing(VCT), sero survey, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP). 

Jumlah Penderita HIV AIDS di Kabupaten Berau tahun 2014 adalah 31 kasus mengalami peningkatan dari tahun 2013  15 Kasus. semua penderita yang ditemukan ditangani 100% dan diserahkan ke Tim VCT di Rumah Sakit. Hal ini dapat terlaksana dengan baik karena kerja sama lintas sektor seperti RSU, dan BNK.



Permasalahan : Sebagian besar penderita yang ditemukan adalah para pekerja seks yang datang dari luar Berau, Umumnya kerja sama dengan pemilik sarana tempat mereka kerja tidak secepatnya memberi informasi jika ada pendatang baru guna diperiksa sebelum bekerja / menularkan penyakit.



Usulan kegiatan

Perlu dipertahankan survei/pelacakan kasus

ketempat hiburan sebagai resti, Perlu kerja sama dengan perusahaan untuk memeriksakan karyawan baik secara rutin saat medical check up maupun saat recruitmen untuk menemukan



Pemerintah Kabupaten Berau secara dini demi memutus mata rantai penularan dan sekaligus penanganan secara dini. Perlu pertimbangan SDM . g) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Secara Merata 1) Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pasal 16 : Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata kepada

masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga

kesehatan

merata

yang

dalam

arti

pendayagunaan

dan

penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Pasal 19: Untuk melaksanakan upaya kesehatan yang

merata

dan

terjangkau

oleh

masyarakat

diperlukan

ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat 2) Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang

digunakan

untuk

menyelenggarakan

upaya

pelayanan

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 3) Berdasarkan data Capaian kinerja terlihat bahwa Ketersedian Tenaga kesehatan diukur dari Ketersediaan Tenaga di Puskesmas induk Non Perawatan , Puskesmas Perawatan dan Puskesmas DTPK. Sampai dengan tahun 2014 Jumlah Puskesmas di Kabupaten LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Berau adalah 19 unit dengan kategori Non Perawatan 8 unit dengan Ketersedian tenaga 39.29%, Puskesmas Perawatan 10 Unit dengan ketersediaan tenaga 51.08%, dan terdapat Satu Puskesmas kategori DTPK yaitu puskesmas Maratua. (perawatan ) ketersediaa tenaga 61.90%. dari segi jumlah Tenaga kesehatan di puskesmas induk semakin meningkat namun ada beberap tenaga teknis yang masih kosong seperti tenaga D IV

Promkes, DIV Epidemiologis

sedangkan dari segi kualitas ada puskesmas yang jumlah perawat dan Bidan sudah mencukupi jumlah

namun belum memenuhi

Pendidikan D3. Begitu juga dengan ketersedian tenaga di Kampung , berdasarkan setiap kampung minimal 2 orang tenaga yaitu D3 Perawat 1 orang dan D3 Kebidanan 1 orang. Jumlah Keseluruhan Sumber Daya Kesehatan

Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas

Kesehatan adalah 911 orang. 4) Ketersedian Fasilitas Pelayanan Kesehatan semakin meningkat dan merata. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang ada di Kabupaten Berau meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C 1 (satu) Unit, Klinik Bersalin 1 unit, Puskesmas Induk pada tahun 2014 ada 19 unit , Puskesmas Pembantu 111 unit dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) ada 44 unit, Laboratorium Kesehatan daerah milik Pemda 1 unit, Instalasi Farmasi 1 unit, UPTD Jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesda ) 1 unit. Pada akhir tahun 2014 telah dibangun Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Talisayan. 5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kampung masih kurang khususnya Fasilitas Pelayanan untuk Bidan Kampung . berdasarkan Data Kepegawaian Dinas Kesehatan tahun 2014 bahwa Bidan yang ditempatkan di Kampung ada 104 orang jika dilihat dari Poskesdes yang ada 44 unit maka terdapat 60 orang Bidan di kampung yang belum disiapkan tempat pelayanan yang sesuai standar sekaligus sebagai tempat tinggal.



Pemerintah Kabupaten Berau Meningkatnya Pelayanan kesehatan yang

bermutu di semua

jenjang pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang

Bermutu di Semua

Jenjang Pelayanan kesehatan Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dilaksanakan

peningkatan

Kualitas

Tenaga

Kesehatan

melalui

Pendidikan dari Dokter ke Dokter Spesialis, Si Kesehatan ke S2 Kesehatan, D3 Kesehata Ke SI , dari DI ke DIII, serta melalui pelatihan-pelatihan teknis. 

Untuk menjaga Mutu pelayanan kesehatan maka Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Praktek harus mempunyai Surat Ijin Praktek, dan sarana Pelayanan Kesehatan Baik Pemerintah maupun swasta harus memiliki Surat Ijin Operasional.



Dan Untuk meningkatkan Mutu pelayanan Kesehatan khususnya di Era JKN maka BPJS mempersyaratkan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK ) yang bekerja sama dengan BPJS pada tahun 2019 wajib akreditasi. Pada tahun 2014 terdapat 2 unit puskesmas yang telah mendapatkan Standar ISO 9001 yaitu Puskesmas Tanjung Redeb dan Puskesmas Kampung Bugis.

Terwujudnya Lingkungan Sehat Kesehatan lingkungan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, menurut WHO (World Health Organization), kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial

yang

memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya; Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. 

Puskesmas yang menyelenggarakan klinik sanitasi ditargetkan 85% namun yang melaksanakan baru ada 5 puskesmas yaitu puskesmas



Pemerintah Kabupaten Berau Gunung Tabur, Merancang Ulu, Teluk Bayur, Labanan, dan Batu Putih.Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Klinik Sanitasi

yaitu belum

tersedianya ruangan khusus untuk

penyelenggaraan klinik sanitasi di puskesmas dan komitmen di puskesmas untuk melaksanakan klinik sanitasi masih kurang dimana pasien yang menderita penyakit yang

berkaitan dengan faktor

kesehatan lingkungan seharusnya direkomendasikan ke klinik sanitasi.namun sering tidak dilaksanakan. 

Secara umum capaian seluruh indikator kinerja utama seksi PL secara rata-rata masih dibawah target daerah. Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai titik permasalahan antara lain : a. Masih kurang koordinasi dan integrasi lintas program di Puskesmas. b. Kerjasama lintas sektor yang masih kurang dari yang diharapkan. c. Masih adanya keterbatasan dana dalam kegiatan penyehatan lingkungan d. Masih kurangnya pemahaman beberapa sanitarian terhadap tugas pokok dan fungsinya di Puskesmas serta ruang lingkup tugas. e. Masih kurangnya kompetensi beberapa sanitarian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Puskesmas. f. Masih belum adanya pemahaman yang sesuai

secara

menyeluruh di kalangan sanitarian dalam menghitung cakupan realisasi program penyehatan lingkungan. g. Masih kurangnya peralatan pendukung IS bagi sanitarian di Puskesmas. h. Sistem pencatatan dan pelaporan belum sesuai yang diharapkan (ada yang tidak tercatat atau ada keterlambatan pengiriman laporan).



Pemerintah Kabupaten Berau i. Belum adanya basis data yang memadai untuk memberikan gambaran mengenai program penyehatan lingkungan baik di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan. Usulan Pemecahan Masalah: 1. Advokasi ke pemerintah daerah terkait penyediaan alokasi APBD yang memadai untuk kegiatan penyehatan lingkungan terutama memfasilitasi kegiatan sanitarian Puskesmas. 2. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dengan membentuk Pokja Sanitasi atau yang sejenisnya yang merupakan wadah untuk menggalang kerjasama sehingga berbagi peran dalam mewujudkan Kabupaten Berau Sehat. 3. Meningkatkan koordinasi lintas program di level Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dalam mencapai Desa Siaga Aktif Purnama atau Mandiri, dengan program STBM sebagai unsur pendukungnya. 4. Meningkatkan pembinaan dengan menambah frekuensi MONEV oleh Dinas Kesehatan ke Puskesmas sehingga dapat meningkatkan pemahaman sanitarian tentang ruang lingkup tugasnya. 5. Meningkatkan kompetensi tenaga sanitarian dalam program penyehatan lingkungan dengan mengikutsertakan pada Pelatihan ataupun kursus-kursus yang terakreditasi. 6. Memberikan bantuan alat pendukung tugas sanitarian di Puskesmas. 7. Bagi Sanitarian Puskesmas, meningkatkan keaktifan pembinaan kader di Posyandu serta menggalang dukungan kader Posyandu dalam pendataan untuk wilayah kampung atau kelurahan. 8. Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. 9. Dinas Kesehatan membuat basis data yang terkoneksi dengan pihak Puskesmas maupun Provinsi dan Pusat.



Pemerintah Kabupaten Berau Meningkatkatnya Promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dibidang kesehatan Meningkatnya Kesadaran dan kemadirian masyarakat untuk hidup sehat menuju masyarakat yang sejahtera Meningkatkatnya

Promosi kesehatan dan peran serta masyarakat

dibidang kesehatan dengan indikator Rumah tangga ber perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS). Hasil data tabel PHBS tersebut diperoleh dengan menggunakan Survey terhadap Rumah Tangga. Berdasarkan data yang diambil secara total sampling sebanyak

11.378 Sampel

Rumah Tangga yang dilakukan di 13 Kecamatan oleh Petugas Kesehatan

di 18 Puskesmas. Capaian realisasi Rumah tangga Ber-

PBHS 37.23%, nilai ini masih jauh dari target yang diharapkan yaitu sekitar 55%. Penyebab utama rendahnya capaian: 

Meningkatnya Kesadaran dan kemadirian masyarakat untuk hidup sehat menuju masyarakat yang sejahtera Meningkatnya Kesadaran dan kemadirian masyarakat untuk hidup sehat menuju masyarakat yang

sejahtera

Meningkatnya

Kesadaran

dan

kemadirian

masyarakat untuk hidup sehat menuju masyarakat yang sejahtera 

Realisasi untuk Desa Siaga 100% karena semua Kampung telah dibentuk desa Siaga namun yang aktif baru ada 44 kampung (40%).



Begitu pula untuk cakupan Posyandu Purnama Mandiri dari 240 posyandu yang masuk kategori purnama dan mandiri hanya 100 posyandu ( 41.67% ). Posyandu Purnama Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu. Adapun Kendala yang dihadapi dalam peningkatan strata posyandu menuju purnama mandiri yaitu Kerjasama lintas sektor yang terkait masih kurang optimal serta



Pemerintah Kabupaten Berau rekrutmen kader baru sangat sulit, dan keinginan masyarakat untuk menjadi kader sangat rendah. 

Solusi

:

Memperkuat

kelembagaan,

Untuk

memperkuat

kelembagaan posyandu, di Tingkat Kab. Rutin diadakan rapat koordinasi Tim Pokjanal Posyandu. Tim ini secara berjenjang akan membina

perkembangan

posyandu

secara

berjenjang untuk

meningkatkan strata posyandu menjadi purnama mandiri di tiap kampung. Pelatihan peningkatan kinerja kader.Mengikut sertakan tokoh

masyarakat

untuk

memotivator

masyarakat

untuk

mengunjungi posyandu.Menerapkan SMD dan MMD di posyandu yang tujuannya merumuskan masalah dan menetapkan cara penyelesaiannya, dalam rangka meningkatkan cakupan posyandu. Meningkatnya sistem administrasi Kantor Dinas Kesehatan. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan. Terbangunnya manajemen kesehatan yang semakin sinergis. Mengembangkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan. Menyelenggarakan sistem keuangan Dinas Kesehatan Kab a) Meningkatnya sistem administrasi Kantor Dinas Kesehatan khususnya pada tersedianya data perlengkapan dan aset (barang bergerak/ tidak bergerak) kantor Dinas kesehatan termasuk sarana pelayanan kesehatan yaitu : Kendala yang dihadapi dalam pencapaian 

Belum adanya Kesinambungan Data



Beberapa Aset Dinas Kesehatan belum memiliki Dokumen kepemilikan yang resmi khususnya asset Tanah.



Data

Aset/Inventris

Khususnya

pada

Puskesmas

dan

Jaringannya belum berjalan dengan baik, tenaga yang ditunjuk sebagai pengelola barang pada puskesmas belum optimal pada umumnya memiliki tugas rangkap sehingga belum fokus



Pemerintah Kabupaten Berau b) Meningkatnya kesehatan.

pembinaan

Pengelolaan

dan

pengembangan

administrasi

Kepegawaian

tenaga Dinas

Kesehatan Berau masih secara Manual. c) Terbangunnya manajemen kesehatan yang semakin sinergis Salah satu indikatornya adalah Ketersediaan dokumen Perencanaan Program

/

Kegiatan

Tahunan

Pembangunan

Kesehatan.

Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan tentunya mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2011-2015 dengan mekanisme 1). Setiap

tahun dilaksanakan evaluasi capaian Kegiatan/program

dengan indikator sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU ) renstra, Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga diperoleh kondisi yang telah dicapai , tantangan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi dan rencana pemecahan/tindak lanjut.setelah itu semuanya membuat rencana kerja termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (UPTD) menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang disampaikan ke Dinas Kesehatan pada Akhir Bulan Desember untuk Selanjutnya dikaji oleh masing-masing bidang dan menjadi salah satu masukan untuk menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan serta RUK tersebut akan diusulkan

masing-masing puskesmas

melalui Musrenbang

Kecamatan. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesehatan tentunya mengikuti siklus perencanaan dan tahapan perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya. Penyusunan SOP ( Standar Operasional Prosedur ) khususnya SOP administrasi

Pemerintahan

sesuai

Peraturan

menteri

pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012

RI

Di Dinas Kesehatan dan UPTD sampai

dengan akhir tahun 2012 telah dilakukan pendampingan penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan kerjasama dengan LAN Samarinda namun belum selesai semuanya. Sedangkan SOP Teknis setiap



Pemerintah Kabupaten Berau pelayanan kesehatan telah ada berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. d) Mengembangkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan dalam rangka meningkatkan Ketersedian data laporan Puskesmas maka dikembankan Sistem Informasi Kesehatan berbasis Tekhnologi yang pada tahun 2014 ditargetkan 20 namun sampai dengan saat ini belum berjalan maksimal karena : 

Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan berbasis teknologi masih terbatas, pada pengelola sistem Informasi Kesehatan di Kabupaten maupun di puskesmas belum adanya tenaga teknis dibidang Teknologi Informasi.



Komputer Jaringan

dan

perlengkapan jaringan Sistem

Informasi Kesehatan Berbasis Teknologi sudah tersedia untuk 7 puskesmas, namun belum bisa berjalan dengan maksimal dikarenakan infrastruktur jaringan belum memadai dan masih dalam tahap pembenahan. Usulan pemecahan masalah : 

Diperlukan adanya tenaga teknis dibidang Teknologi Informasi dalam pengelolaan sistem Informasi Kesehatan berbasis teknologi baik di kabupaten maupun di Puskesmas



Diperlukan adanya pelatihan teknis bidang Teknologi Informasi bagi Pengelola Sistem Informasi Kesehatan di Kabupaten dan Puskesmas.



Diupayakan untuk berkoordinasi dengan instansi teknis terkait dalam rangka mewujudkan pelaksanakan sistem informasi kesehatan berbasis teknologi agar bisa berjalan dengan maksimal.

e) Menyelenggarakan

sistem

keuangan

Dinas

Kesehatan

Kabupaten dilaksanakan dengan menggunakan SIMDA dan Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan masih perlu peningkatan baik dalam segih Kepatuhan terhadap Peraturan termasuk dalam hal LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Pembukuan , Penertiban Pajak, Ketepatan Pengelolaan dan penggunaan NPD , Administrasi pertanggung Jawaban Keuangan sehingga Peningkatan Pengetahuan Pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan dan UPTD sangat diperlukan termasuk Bimbingan dari Tim Audit Intern Inspektorat dan BPKP Secara keseluruhan Persentasi Pencapaian Sasaran tahun 2014 adalah 83.55% meningkat dari tahun 2013 yaitu 81.34% dan tahun 2012 yaitu 80.81%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum ada peningkatan dan perbaikan dalam

pelayanan kesehatan di

Kabupaten Berau, meskipun ada hal-hal khusus yang perlu mendapatkan perhatian seperti Kematian Ibu, Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan dan lainnya. SARANA PRASARANA KESEHATAN Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan (Kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, Peningkatan Kesehatan, Pengobatan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan oleh Pemerintah atau Masyarakat). Sarana kesehatan Pemerintah di Kabupaten Berau meliputi: 1. Pada akhir tahun 2014 bertambah 1 (satu ) unit Rumah Sakit Pratama Talisayan. 2. Puskesmas secara keseluruhan berjumlah 19 unit yang tersebar di 13 kecamatan. 3. Pusmas Pembantu dan Poskesdes sesuai dengan Standar bahwa Setiap Kampung ditempatkan 2 tenaga yaitu Perawat dan Bidan sehingga harus dilengkapi dengan sarana Pustu keperawatan) dan Poskesdes (Pelayanan Kebidanan)

(Tenaga sampai

dengan tahun 2014 dari 110 kel/Kampung yang memiliki Pustu 108

masih ada 3 Kampung yang belum ada Pustu yang

direncanakan pada tahun 2014 dan Poskesdes yang ada baru 26 LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau unit dari 110 kel/kampung (23.64%) sehingga masih kekurangan 76.36% akan dilengkapi secara bertahap. 4. Laboratorium Kesehatan daerah (Labkesda)

sampai dengan

akhir tahun 2014 sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang Alat Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah, Tenaga masih sangat terbatas. 5. UPTD Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sampai saat ini belum mempunyai Kantor tetap (masih menyewa) . 6. Instalasi Farmasi Kabupaten

sarana Prasana yang dimiliki

masih termasuk Kategori kurang termasuk Kondisi Bangunan /Gedung yang perlu untuk direhabilitasi. 7. Mobil Puskesmas Keliling (Puskel) digunakan puskesmas untuk melaksanakan Operasional Pelayanan Kesehatan Luar Gedung ke kampung dan Ambulance untuk merujuk pasien. Pada tahun 2014 terdapat tambahan mobil puskel 5 unit dan 3 unit mobil Ambulance rujukanyang bersumber dari APBN TP Kementerian Kesehatan RI dan 2 unit ambulance bersumber Bantuan Keuangan Propinsi serta 1 unit APBD. 8. Kendaraan Roda 2 juga sangat diperlukan di puskesmas, pustu dan poskesdes sebagai kendaraan operasional pelayanan kesehatan dilapangan. Demikian juga halnya dengan Alat Kesehatan yang ada pada sarana kesehatan tersebut pada umumnya masih kurang dari kebutuhan.



Pemerintah Kabupaten Berau RSUD Dr A Rivai. Selama tahun 2011-2014, alokasi anggaran untuk RSUD Dr A Rivai terlihat pada tabel berikut : Alokasi Anggaran RSUD Dr A Rivai Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

61.777.544.379,20

39.619.670.154,00

64,13

2012

82.068.550.558,94

36.884.386.308,00

44,94

2013

58.602.388.982,94

37.895.048.633,00

65,12

2014

56.034.624.582,00

53.534.313.650,72

95,54

2015

97.294.160.440,00

-

-

Sumber data : APBD Kabupatgen Berau

Realisasi capaian kinerja selama 2011-2015 dapat dirinci sebagai berikut : Uraian Jumlah Tenaga Medis RSUD - Dokter Spesialis - Dokter Umum - Bidan - Perawat Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit Inovasi RSUD bidang pelayanan kesehatan Jumlah rawat inap Jumlah rawat jalan

2011

Tahun 2013

2012

17 22 20 182 38

17 23 20 192 27

19 23 28 202 31

10

12

13

7250 28980

9077 32407

8801 35485

2014 20 22 34 206 35

orang orang orang orang kegiatan

14 poli 9145 35110

Tahun 2011 Program dan kegiatan RSUD yang dilaksanakan selama tahun 2011 antara lain : Program yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu telah dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan. RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau menetapkan program dengan rincian sebagai berikut: LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015



Pelayanan administrasi perkantoran.

2.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4.

Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

5.

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

6.

Standarisasi pelayanan kesehatan

7.

Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

8.

Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Kegiatan Pembangunan Fisik antara lain : 1.

Pembangunan Rumah Sakit

2.

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

3.

Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit

4.

Pengembangan Tipe Rumah Sakit

5.

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Tahun 2012 Program dan kegiatan RSUD yang dilaksanakan selama tahun 2012 antara lain : Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan. RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau menetapkan program dengan rincian sebagai berikut: 1. Pelayanan administrasi perkantoran. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 4. Upaya Kesehatan masyarakat 5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6. Standarisasi pelayanan kesehatan 7. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 8. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kegiatan Pembangunan Fisik antara lain : LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 1. Pembangunan Rumah Sakit 2. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 3. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit 4. Pengembangan Tipe Rumah Sakit 5. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun 2013 Program dan kegiatan RSUD yang dilaksanakan selama tahun 2013 antara lain : 1. Pelayanan administrasi perkantoran. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 4. Upaya Kesehatan masyarakat 5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6. Standarisasi pelayanan kesehatan 7. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, Rumah sakit jiwa/Rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, Rumah sakit jiwa/Rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 9. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kegiatan Pembangunan Fisik antara lain : 1. Pembangunan Rumah Sakit 2. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 3. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 4. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit 5. Pembangunan lanjutan ruang maternal/neonatal Atas kinerjanya RSUD A. Rivai telah mendapatkan penghargaan terbaik II atas peran sertanya melalui pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI) Tahun 2013 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur. Tahun 2014 LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau RSUD Dr.Abdul Rivai telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra RSUD Dr.Abdul Rivai. tahun 2011-2015. Evaluasi dan Analisa Pencapaian sasaran dapat dilihat dari table Kinerja Pelayanan Rumah Sakit dr.Abdul Rivai sebagai berikut: Indikator Kinerja RSUD Abdul Rivai NO

INDIKATOR

Satuan

Target

Realisasi

Prosentase

Ket

Capaian 1

Kunjungan Pasien R.

Orang

35.485

35.110

1,1%

turun

Jalan 2

Kunjungan IGD

Orang

2.026

5.471

170,0%

naik

3

Rawat Inap

orang

8.801

9.145

3,9%

naik

4

BOR

%

68,3

70,5

3,2%

naik

5

BOR Kelas III

%

62,2

68,2

9,6%

naik

6

ALOS

Hari

3,9

3,9

0,0%

tetap

7

TOI

Hari

2,2

2,0

9,1%

turun

8

BTO

Kali

51,8

53,8

3,9%

naik

9

NDR

‰

6,8

17,8

161,8%

naik

10

GDR

‰

12,5

34,3

174,4%

naik

Dalam pencapaian sasaran pelayanan yang dijadikan dasar ukuran adalah indikator kunjungan Rawat Jalan, Kunjungan IGD Rawat Inap melalui perhitungan BOR, ALOS, TOI BTO, NDR dan GDR dengan menggunakan standar pelayanan Minimal (SPM) sebagai dasar ratio kelayakan. Jumlah Kunjungan pasien baik kunjungan ke rawat jalan maupun IGD sangat berpengaruh terhadap kredibilitas rumah sakit dalam optimalisasi dan responsifitas pelayanan, sedangkan indikator BOR sangat menentukan tingkat kepadatan penggunaan tempat tidur, ALOS

menggambarkan

menggambarkan

interval

rata-rata

lamanya

pemakaian

tempat

perawatan, tidur

TOI dengan

kekosongannya, BTO menunjukan frekuensi pemakaian tempat tidur dalam setahun, NDR merupakan gambaran angka kematian >48 jam artinya kinerja pelayanan rumah sakit setelah pasien dirawat diharapkan dapat menurunkan angka tersebut, demikian pula halnya dengan GDR LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau dengan menggambarkan angka kematian umum diharapkan setiap tahunnya menurun. 1. Anggaran dan Realisasi Anggaran Realisasi anggaran belanja RSUD dr Abdul Rivai berdasarkan DPA Perubahan

tahun 2014 yaitu dari total dana sebesar Rp.

35.497.079.895,00 direalisasikan sebesar Rp. 29.840.115.384,00 Keterangan: 1. Perspektif pelanggan: a. Kepuasan pelanggan Secara

umum

realisasi

pencapaian

sasaran

terhadap

Indikator kinerja sudah mencapai sasaran hal tersebut tercemin dari indikator keberhasilan yaitu tersedianya dana dan sdm, terlaksananya pelayanan makan pasien, meskipun banyak indicator kepuasan pelanggan yang belum terukur. b. Terlayaninya pasien dengan obat dan perbekalan obat yang berkualitas dan harga yang terjangkau Untuk realisasi pencapaian sasaran ke dua terhadap indikator kinerja telah mencapai 100% hal tersebut terindikasi dari indikator keberhasilan yaitu tersedianya dana 19.147.542.045,00

melalui

anggaran

BLUD

Rp program

pengadaan obat beserta perbekalanya dengan realisasi anggaran sebesar Rp

18.123.297.107,00 yang dapat

disimpulkan bahwa sasaran ini telah tercapai. c. Mengoptimalkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan spesialistik Pencapaian sasaran yang ketiga terhadap indikator kinerja bahwa cakupan kunjungan pasien ada kenaikan pada kunjungan

gawat

darurat

sebesar

170%,

penurunan

kunjungan rawat jalan 1,1%. Hal tersebut tidak terlepas dari kegiatan melaksanakan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan di dukung anggaran sebesar LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Rp

233.086.450,00 dengan realisasi anggaran Rp

176.167.850,00 (75,58) 2. Perspektif Proses Bisnis Internal a. Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran yang baik dan akuntabel Pencapaian sasaran yang pertama pada perspektif ini di capai dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja yang mencapai 100% hal tersebut dapat tercemin dari input tersedianya dana dan SDM dengan out put terlaksananya administrasi perkantoran dan hasil terciptanya pelayanan administrasi perkantoran dengan dukungan dana Rp. 4.483.791.500 Yang bersumber dari APBD dengan Realisasi sebesar Rp

3.550.576.738

(79,19%) b. Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit untuk mencapai tingkat kepuasan pelanggan Pencapaian sasaran pada prespektif ini dapat di lihat dari beberapa

indikator

diantaranya

Kecepatan

waktu

menanggapi kerusakan alat 100%, Ketepatan waktu pemeliharaan

alat

(non

medik)

100%,

Peralatan

Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu 100% dengan dukungan dana sebesar

Rp 1.488.361.900 dan capaian realisasi

anggaran sebesar Rp. 1.156.255.750 (77,69%) sumber dana dari APBD sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai. 3. Perspektif Pertumbuhan Dan Pembelajaran a. Meningkatnya mutu SDM dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit Untuk melihat pencapaian sasaran ini dapat kita lihat dari dukungan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau sebesar Rp. 2.106.750.000 cakupan realisasi sebesar Rp 1.604.187.770 (76,15% ) hal ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang dapat menambah pengetahuan bagi karyawan untuk mendukung perubahan pelayanan yang lebih bermutu sehingga berdampak pada kwalitas pelayanan, walaupun belum semua lini dapat tercapai namun dapat di prioritaskan pada bagian yang berdapak langsung bagi pelayanan rumah sakit. b. Terciptanya Rumah Sakit sebagai pusat rujukan medis Sasaran

ini dapat kita lihat dari beberapa indikator

diantaranya jumlah kunjungan Rawat jalan menurun1,1% yaitu dari 35.485 pada tahun 2013 menjadi 35.110 pada tahun 2014. Kunjungan Gawat darurat naik 170,0%yaitu dari 2.026 pada tahun 2013 menjadi 5.471 pada tahun 2014 . Pada sasaran ini di dukung dengan Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

kegiatan

Penyusunan

Standar

Pelayanan Kesehatan dan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 657.445.000 untuk dua kegiatan, realisasi anggaran ini sebesar Rp. 500.180.900 ( 76,08%). Sehingga disimpulkan sasaran ini telah tercapai yaitu rumah sakit sebagai rujukan medis. c. Terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Dengan indikator terpenuhinya cakupan pelayanan instalasi rawat darurat sebesar 5.471 dan BOR (pemanfaatan tempat tidur) 70,5% kunjungan rawat jalan sebesar 35.110, meningkatnya pendapatan dan jasa pelayanan kesehatan, memberikan gambaran sasaran ini tepat karena dengan dukungan sarana dan prasarana pelayanan dapat dilakukan untuk tahun ini Anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp 3.047.120.000 terealisasi Rp LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015

2.422.329.997 (79.5%). BAB IV – halaman | 186

Pemerintah Kabupaten Berau d. Terpenuhinya layanan spesialistik rumah sakit Untuk memenuhi dokter spesilistik yang belum dimiliki oleh RSUD Dr, Abdul Rivai maka dilakukan kerja sama dengan Rumah Sakit Wahab Syahrani Samarinda yang memiliki dokter yang kita butuhkan seperti dokter jantung karena sangat diperlukan hal ini dapat disimpulkan dengan indikator terlaksananya kerjasama dengan RSUD Dr.Abd Wahab Syahranie untuk dokter spesialis jantung sehingga kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp 602.355.000 dan realisasi sebesar Rp 219.913.100 (36,5%). 4. Perspektif keuangan Meningkatnya akuntabilitas publik kepada Stakeholder Untuk mencapai sasaran ini di perlukan indikator terbuatnya laporan keuangan yang trasparan terbuatnya laporan kinerja terinventorinya asset dan SDM masuknya akuntan publik di dukung dengan anggaran sebesar Rp 30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.199.150,00 (83,99%) sasaran ini tercapai dengan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan yang terjabarkan menjadi dua kegiatan yaitu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi

kinerja

SKPD,

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun. Akuntabilitas Keuangan Dalam rangka penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah secara berkesinambungan RSUD Dr.Abdul Rivai Kabupaten Berau pada awal tahun 2011, dituntut harus lebih mandiri dalam melaksanakan fungsinya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak di Bidang Pelayanan Kesehatan. Hal ini tentunya sangat terkait dengan kemampuan keuangan/pendapatan fungsional yang diperoleh dalam Tahun Anggran 2014 maupun dalam pengalokasian anggaran perbelanjaan untuk kontinuitas penyelenggaraan fungsinya dalam memberikan layanan terhadap masyarakat. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Pada Tahun Anggaran 2014 merupakan lanjutan kebijakan dalam tahun 2013 yang secara bertahap harus mampu menjawab tuntutan

masyarakat

melalui

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Rumah Sakit dalam Kegiatan Peningkatan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang dapat diimplementasikan melalui berbagai jenis pelayanan dalam upaya peningkatan pendapatan dan mempertahankan kualitas/ kuantitas pelayanannnya melalui pengalokasian belanja yang efektif dan efesien dan berhasil guna untuk masyarakat secara optimal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilengkapi dengan lampiran-lampirannya merupakan paket reformasi dibidang pengelolaan keuangan negara/daerah. Paradigma perubahan yang sangat menonjol dalam pola Penyusunan Anggaran dari pendekatan Tardisional ke Penganggaran Berbasis Kinerja. Dimana dalam Anggaran berbasis Kinerja lebih berorientasi kepada proses apa yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan (output) sesuai Undang Undang Nomor 17 tahun 2003, dan bukan hanya sekedar membiayai /masukan (input). Kebijakan Anggaran tahun 2014 yang telah disusun dan digali dengan top down secara manajemen dan buttem up dari setiap unit yang ada di RSUD Dr.Abdul Rivaiyang dikoordinir oleh Bidang/Bagian akan menjadi Pedoman dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, karena telah diselaraskan dengan Renstra dan RPJMD untuk jangka menengah maupun RKT dan RKPD untuk satu tahun anggaran. 1. Pendapatan dan belanja RSUD Dr. Abdul Rivai



Pemerintah Kabupaten Berau Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni RSUD Dr.Abdul Rivai Kabupaten Berau merupakan penjabaran Rencana Strategis yang diimplementasikan kedalam RKA & RBA SKPD tahun 2014 dan merupakan Rencana Kerja Tahunan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Anggaran Pendapatan merupakan kinerja revenue center dalam upaya mendapatkan penghasilan unit dimana realisasi empiris riil pada Bagian Keuangan Sebagai berikut: a. Sumber dana APBD untuk belanja Langsung mencapai Rp. 16.349.537.850,

realisasi anggaran dari APBD Kabupaten

Berau mencapai Rp. 11.716.818.277(71,66%) sehingga adanya efisiensi perbelanjaan sebesar Rp 4.632.719.573 (28,34%) . b. Sumber Dana APBD untuk belanja Tidak Langsung mencapai Rp. 35.359.460.000, sedangkan Anggaran Belanja merupakan jumlah kebutuhan setiap unit yang harus dipenuhi, realisasi mencapai Rp.

29.212.978.117 (82,62%) sehingga adanya

efisiensi pembayaran sebesar Rp. 6.146.481.883 ( 17,38%). c. Target (progres) Pendapatan Sumber dana BLUD tahun 2014 mencapai Rp 56.034.624.582

terdiri dari jasa pelayanan

Rp.50.024.739.926, Hasil kerjasama dengan pihak ketiga 71.775.000, Lain-lain pendapatan BLUD yang sah Rp. 176.089.032. Pendapatan BLUD tahun 2014 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 19.788.172.583 (35,31%) dari tahun 2013 sebesar Rp. 36.246.451.999.00. Arah kebijakan umum Pendapatan dan penambahan aset RSUD Dr.Abdul Rivai dapat digambarkan sebagai berikut : a. Optimalisasi pendapatan revenue center dari berbagai jenis layanan dan tindakan, serta diversifikasi layanan b. Mempertahankan dan meningkatkan Pola Kerja Sama dan Kemitraan bersama Pihak Ketiga baik Pemerintah (Lintas Sektor ), Swasta (Perusahaan), Organisasi maupun Masyarakat secara Perorangan.



Pemerintah Kabupaten Berau c. Penetapan target penerimaan berdasarkan perhitungan berbagai tarif kelas pelayanan sesuai Perda (Kelas II dan III) dan atau Surat Keputusan Bupati (Kelas I dan VIP). d. Memberdayakan dan meningkatkan peran SDM dengan memberikan pelayanan profesional e. Melakukan upaya integrasi yang lebih intensif kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi untuk mendapatkan bantuan bantuan baik berupa bantuan keuangan maupun fisik sebagai sarana dan prasarana rumah sakit. f. Melakukan upaya kreatifitas dengan pihak kedua (bank swasta atau bank pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan meningkatkan jasa penyewaan sarana berupa gedung/bangunan. c. Urusan Pekerjaan Umum Data

tentang

kondisi

jalan

yang

dimiliki

Kabupaten

Berau

menunjukkan bahwa panjang jalan kabupaten telah mengalami banyak perubahan. Pada tahun 2011 panjang jalan kabupaten sepanjang 1.292.589 meter, tahun 2012 sepanjang 1.316.707 meter, tahun 2013 sepanjang 1.349.713 meter dan pada tahun 2014 panjang jalan adalah 1.369.113 meter, sampai dengan akhir tahun 2014, kondisi jalan Kabupaten Berau terbagi dalam kondisi baik sepanjang 835.445 meter, sedang 528.833 meter, rusak ringan sepanjang 4.385 meter dan rusak berat 450 meter. Adapun capain-capain lain yang telah dilaksanakan dalam urusan pekerjaan umum antara lain : Pekerjaan

2011

Pembangunan Irigasi 23,559.00 Pembangunan Turap 1,656.00 Pembangunan Saluran Drainase 7,056.00 Pembangunan Rumah Dinas 3.00 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah 7.00 Rehab Gedung Kantor 3.00 Pembangunan Jalan Usaha Tani 12.17

2012

Tahun 2013

2014

25,179.00 220.00 6,924.00 7.00 3.00 8.00 16,683.00

11,910.00 1,310.00 7,140.00 2.00 4.00 9.00 14,658.00

28,225.00 1,522.00 1,182.00 5.00 5.00 15.00 9,076.00

Ket meter meter meter buah buah buah meter

Dinas Pekerjaan Umum adalah satuan kerja yang untuk memajukan pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Berau, LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum tahun 2011-2014 sebagai berikut : Alokasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

543.420.814.021,27

409.190.898.492,50

75,3

2012

595.413.534.765,69

367.784.112.919,00

61,77

2013

1.065.356.029.990,60

466.535.184.611,00

43,79

2014

1.278.216.319.975,42

746.117.067.650,30

58,37

2015

777.777.465.879,00

-

-


Berikut adalah capaian kinerja pada urusan Pekerjaan umum selama tahun 2011-2015. Tahun 2011-2012 Pembangunan Rumah Dinas : - Pembangunan rumah jabatan sekcam Biatan Kecamatan Biatan 1 kopel - Pembangunan rumah staf 2 kopel kecamatan Biatan - Pembangunan rumah dinas sekcam kecamatan maratua - Pembangunan rumah dinas sekcam kecamatan Tabalar - Pembangunan rumah staf 2 kopel kecamatan Tabalar - Perumahan dinas staf 2 kopel kecamatan Batu Putih - Pembangunan Mess Kampung Batu Rajang di Rinding Kecamatan Teluk Bayur. Pembangunan Gedung Kantor : - Pembangunan Kantor Terpadu (MYC) - Lanjutan Pembangunan Kantor Terpadu - Pembangunan kantor camat Tanjung Redeb (Ex. Rumah Potong Hewan - Penataan halaman parkir dan pemagaran kantor DPU - Perencanaan Penataan kantor Linmas - Penataan halaman kantor + pagar kantor kelurahan Karang ambon - Perencanaan gedung DPD KNPI Kab. Berau LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau - Lanjutan pembangunan parker kendaraan samping kantor kodim jl. Pl. Semama - Pembuatan Atap Parkir Motor kantor Bupati - Pembayaran kekurangan dana pekerjaan penambahan prasarana dan sarana gedung kantor kependudukan dan catatan sipil tanjung Redeb - Perencanaan pembangunan gedung serba guna jl. Milono RT.11 Tanjung Redeb - Perencanaan pemagaran gedung Balai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kel. Gayam Kec. Tg. Redeb - Perencanaan penataan halaman perpustakaan, pembuatan reservoir dan rumah Genset - Perencanaan Pembangunan Mess Kampung Gn. Sari Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur - Pembangunan siring kantor camat Tabalar - Pembangunan siring Kantor Camat Kelay - Pembuatan WC/Toilet di gedung penampungan banjir tumbit melayu - Pemagaran Kantor Lurah Gunung Tabur. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor : - Pembelian Material untuk perbaikan Kantor Disnakertrans - Rehab Kantor Dinas PU - Rehab Kantor Diperindagkop - pemasangan keramik rabat tribun dan tiang bendera - Pembelian Material untuk pemindahan pintu gerbang dan pembuatan pagar kantor Bupati. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan : - Pembangunan jembatan, Lanjutan pembangunan kasai sumanting kecamatan Pl. Derawan - Pembangunan Jalan samburakat-sembakungan Kecamatan Gunung Tabur - Penimbunan Jalan kampung SP.I dan SP.II Sukan Kecamatan Sambaliung



Pemerintah Kabupaten Berau - Pembangunan Jalan Menuju kuburan muslim dan Kristen trans Sambaliung - Jalan tembus Maratua Teluk Alulu-Maratua Teluk Harapan - Lanjutan jalan Kampung baru-stasiun Teluk Bayur - Pembangunan jalan SP.III Siduung Hulu - Lanjutan pembangunan jalan kalibasau-padat karya - Pembangunan jalan batuah-jalan perjuangan - Pembangunan simpang jalan poros Talisayan-pelabuhan Mantaritip - Pembuatan jalan trans Sambaliung – Trans Bangun - Pembuatan jalam masuk gang camar kelurahan rinding - Pelebaran jalan dekat pasar RT.VI tembus RT. IV Kel. Teluk Bayur - Penimbunan Badan Jalan RT. V samping Dolog Kelurahan Rinding - Pembangunan Jalan tembus bendungan kampung Bebanir Bangun menuju Sei Buntu RT. 20. - Pembangunan jalan Murjani IV - Pembangunan jalan Padi tembus jl. Padat karya RT.8 kec. Gn. Tabur - Pembangunan jalan kampung Tepian Buah - Pembangunan jalan P. Diulu – Jl. Ramadhan Gunung Tabur - Pembangunan Jalan Sagu Kelurahan Rinding - Lanjutan pembangunan jalan surau Al Amin RT.13 Kampung Bebanir Bangun - Pembangunan jalan penghubung kalibasau-pangeran diulu Gunung Tabur - Pembangunan jalan Durian Km. 10 jl. Bulungan RT. 5 Maluang - Pembangunan jalan yos sudarso Jl. A.W. Syahrani kampung Talisayan - Pembangunan Simpang jalan poros Talisayan-Pelabuhan Mantaritip (MYC) -

Pembangunan Jembatan Sei Lanut Dsn. T. Tahap Kampung Tumbit Dayak

- Pembangunan jembatan sei serai type rangka baja - Pembangunan jembatan sei syukur type rangka baja LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau - Pembangunan jembatan sei burung type rangka baja - Pembangunan jembatan beton Kampung Tumbit Dayak - Tumbit Melayu - Pembangunan jembatan pemukiman lanut kampung Tumbit Dayak - Pembangunan jembatan rangka baja Sei Gie Kecamatan Kelay - Pembangunan jembatan rangka baja Sei Sisilai - Pembangunan jembatan gantung Pulau Besing - Pembangunan jembatan dan gorong-gorong - Pembangunan Box Culvert jalan karang Mulyo Tanjung Redeb - Pembangunan Box Culvert Giring-giring Kecamatan Biduk-Biduk - Pembangunan jembatan kampong Inaran - Pembangunan Box Culvert kampung Bumi Jaya - Pembangunan jembatan Meraang-Tumbit B20 - Pembangunan Box Culvert RT.III,RT V, RT X Kp. Labanan Jaya (6 Buah). Peningkatan Jalan Lingkungan 1 : - Peningkatan gang sejahtera Jl, Diponegoro 2 kelurahan Gunung Panjang (Perencanaan Siap) kecamatan Tanjung Redeb, - Pengerasan Gang Nusantara dan drainase RT.05 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb, - Pengerasan gang Shadakah RT.23 Kelurahan Tanjung Redeb, - Lanjutan pembangunan gang Muktisari dan drainase jalan Durian III gang Haur Gading RT.07 kelurahan Gunung Panjang kecamatan Tanjung Redeb. Peningkatan Jalan Lingkungan 2 : - Seminsasi gang Buaya Madas RT.03 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung, - Pembangunan Jalan Baru -Jalan sekawan RT.14 kelurahan Karang Ambon, - Peningkatan gang Ketapi RT.12 Blok D Kelurahan Karang Ambon Kecamatan Tanjung Redeb,



Pemerintah Kabupaten Berau - Semenisasi + parit penghubung Madu Rejo I,II, jalan Dermaga Kelurahan Karang Ambon Kecamatan Tanjung Redeb - Peningkatan Gang Marsal Karang Mulyo Karang Ambon Kecamatan Tanjung Redeb, - Drainase gang Musdalifah tembus gang Saputra, - Peningkatan jalan tembus gang berkah-gang Anggrek Bulan Kecamatan Tanjung Redeb Peningkatan Jalan Lingkungan 3 : - Peningkatan gang Damai dan gang Lolong Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur, - Pembangunan Gang Family RT.01 Gunung Tabur - Pembangunan Gang Keluarga Kecamatan Gunung Tabur, - Pembuatan Gang Batu Mamapan Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb -

Peningkatan Gang Malang RT.2 Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur

- Peningkatan Gang Tulus RT.8 Teluk Bayur, - Peningkatan Gang Damai RT.8 Kecamtan Teluk Bayur, - Peningkatan gang sukan RT.8 Teluk Bayur kecamtan Teluk Bayur. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong : - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, - Lanjutan drainase jalan HARM ayoeb RT.XIII Gunung Tabur kecamatan Gunung Tabur, - Peningkatan tutup saluran drainase jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Redeb, - Lanjutan Pembangunan saluran drainase Jalan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb, - Drainase Jalan Jalur RT.6 Sambaliung Kecamatan Sambaliung, Pembuatan Saluran Drainase Jalan Pulau Sambit Kecamatan Tanjung Redeb - Normalisasi dan Pemeliharaan rutin saluran drainase (Swakelola) Tanjung Redeb, LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau - Masterplan Drainase Teluk Bayur. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong : - Pembangunan Turap Jl.Marsma Iswahyudi (MYC) Kecamatan Teluk Bayur, - Pembangunan Turap Gunung Tabur (MYC) Kecamatan Gunung Tabur, - Pembangunan Turap Sambaliung (MYC) Kecamatan Sambaliung, ] - Pembangunan Turap Bujangga (MYC) Kecamtan Tanjung Redeb - Pembangunan Turap sub DAS P.Polisi Sambaliung Kecamatan Sambaliung, - Pembangunan turap sub DAS Bujangga (SPBU) Tanjung Redeb, - Pembangunan Turap sub DAS Dolog Kecamatan Teluk Bayur. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota : - Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb. - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Luar Kota - Pemeliharaan Jalan Poros Merasa Kecamatan Kelay, - Pemeliharaan Jalan Poros Sidobangen Kecamatan Kelay, - Pemeliharaan Jalan Poros Semurut Kecamatan Tabalar, - Pemeliharaan Jalan Poros Biatan-Objek Wisata Kecamatan Biatan, - Pemeliharaan Jalan poros Tunggal Bumi Kecamatan Talisayan, - Penanganan Longsoran ruas jalan gunung Tabur lati Kecamatan Gn. Tabur - Pemeliharaan jalan poros Batu Rajang-Tepian Buah Kecamtan Segah. Program tanggap darurat jalan dan jembatan : - Penanganan Darurat jalan dan Jembatan. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan Lainnya : - Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan Irigasi, - Normalisasi Saluran pembuang Primer Kecamtan Teluk Bayur, - Pembuangan Jaringan Irigasi, LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau - Pembuatan saluran irigasi kampung tasuk pintu air 5 unit kecamatan Gunung Tabor, - Pembangunan saluran pembuang kampong Tubaan Kecamatan Tabalar, - Pembuatan saluran Pembuang sekunder Labanan Makarti Kecamtan Teluk Bayur, - Pembangunan Saluran irigasi Kampung Tabalar Muara Kecamatan Tabalar. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air limbah : - Pengembangan system distribusi air minum Perkotaan, - Pengembangan system distribusi air minum pedesaan, optimalisasi air bersih IKK segah kecamatan segah, - Pembuatan pagar keliling air bersih air bersih kecamatan kelay. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan : - Pembangunan

Sarana

dan

prasarana

air

bersih

pedesaan,

Pembangunan air bersih labanan kecamatan Teluk Bayur, - Lanjutan air bersih kasai (sharing) kecamatan Pulau Derawan, - Sarana air bersih Pesayan, Talisayan dan Dumaring kecamatan Talisayan. Program Pengembangan Perumahan : - Rehabilitasi sarana dan prasarana rumah sehat sederhana, - Rehab rumah tidak layak huni kecamatan Segah, Kelay, Maratua, - Pembangunan Infrastuktur Pedesaan. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan : - Pengerasan jalan poros dan Perbaikan drainase Batu Putih, - Peningkatan jalan Merancang Ulu kecamatan Gunung Tabur, - Pemeliharaan Jalan

masuk Kampung Pilanjau Kecamatan

Sambaliung, - Peningkatan Jalan Kampung Pegat Bukur Kecamatan Sambaliung, Penimbunan badan Jalan dan gorong-gorong RT.03 Bebanir Bangun Kecamatan Sambaliung, LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau - Pembuatan Jembatan ke lokasi perkebunan masyarakat Tumbit Dayak kecamatan Sambaliung, - Perbaikan Jalan kampung Tabalar Ulu kecamatan Tabalar, - Pembauatan Drainase RT.10 jalan Kedamaian Kecamatan Talisayan, - Pemeliharaan jalan kampong purnasari jaya Kecamatan Talisayan, - Pembangunan jalan kampung Gunung Tabor (samping jembatan segah) Kecamatan Gunung Tabur, - Peningkatan Jalan Kampung Merancang Ulu Kecamatan Gunung Tabur. Pembangunan Jalan Usaha Tani : - Jalan Usaha Tani Campur Sari RT.1-7 Kecamatan Talisayan, - Peningkatan jalan Usaha Tani Sei Buntu Kecamatan Sambaliung, - Pembangunan Jalan Usaha Tani Tabalar Muara Kecmatan Tabalar, - Pembangunan Jalan Usaha Tani P.diulu-Jl. Laksamana Kecamatan Gunung Tabur. Tahun 2013 a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Pembangunan Rumah Dinas.



Pembangunan gedung Kantor I



Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas



Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor I



Pembangunan gedung Kantor IV



Pembangunan gedung Kantor II



Pembangunan gedung Kantor I (Lanjutan 2012)



Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor II



Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor III

b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Pembangunan Jalan.



Pembangunan Jembatan



Peningkatan Jalan Luar Kota.



Peningkatan Jalan Dalam Kota.



Peningkatan Jalan Lingkungan I










Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.



Perencanaan pembangunan Drainase/gorong-gorong



Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong I (Lanjutan 2011)



Pembangunan Turap/Talud/Bronjong I



Pembangunan Turap/Talud/BronjongII



Penurapan

Jalan

M.

Iswahyudi

(depan

bandara

Kalimarau)/lanjutan 2012 

Pembangunan turap sheet pile beton gunung tabur dan sambaliung



Pembangunan Turap/Talud/Bronjong II (Lanjutan 2012)



Pembangunan Turap Sheet Pile Jl. M. Iswahyudi Tahap III



Pembangunan Turap Pile beton Gunung Tabur



Pembangunan Turap Pile beton Sambaliung



Pembangunan Turap Pile Ex pasar Gayam Tanjung Redeb

d. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 

rehabilitasi/pemeliharaan jembatan



rehabilitasi/pemeliharaan jalan dalam kota



rehabilitasi/pemeliharaanjalan luar kota

e. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 

Pengadaan alat-alat berat



Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi Rawa dan jaringan Pengairan lainnya.



Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi.



Pembangunan Jaringan Irigasi.



Peningkaan jaringan irigasi

f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Perkotaan




Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan I



Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan II



Pengembangan

Sistem

Distribusi

Air

Minum

Pedesaan

(Lanjutan 2012) 

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan



Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Perkotaan Tahap III



Pembangunan

sanitasi

berbasis

masyarakat

(DAK

dan

Pendamping TA. 2013) g. Program pengembangan perumahan 

Rehabilitasi sarana dan prasarana rumah sehat



Rehabilitasi sarana dan prasarana rumah sehat sederhana



Rehabilitasi perumahan masyarakat kurang mampu



Banprop Perumahan Nelayan

h. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kota 

BOP penanggulangan kemiskinan di perkotaan

i. Program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) 

BOP penanggulangan kemiskinan di pedesaan (PPIP)

j. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 

Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan.



Pembangunan Jalan Usaha Tani.



Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan



Peningkatan jalan dan jembatan pedesaan



Peningkatan jalan dan jembatan pedesaan 2



Peningkatan jalan dan jembatan pedesaan 3



Pembangunan Jalan Usaha Tani 2

Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Meningkatnya jalan Kabupaten beraspal sampai dengan tahun 2012 sepanjang 316 KM manjadi 341 KM pada tahun 2013



Pemerintah Kabupaten Berau 2. Peningkatan jalan kerikil sampai tahun 2012 sepanjang 543 km menjadi 951 km pada tahun 2013, hal ini dikarenakan adanya peningkatan kualitas dan pemutakhiran database. 3. Jalan tanah yang semula 327 km pada tahun 2012 menjadi 60 km pada tahun 2013 4. Sampai dengan tahun 2013 telah terbangun rumah layak huni sebanyak 822 unit di seluruh Kabupaten Berau. Tahun 2014 Pencapaian Sasaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Adalah :  Indikator Kinerja Rumah Tangga Pengguna air Bersih Pada capaian target kinerja ini didasari dari jumlah penduduk kabupaten

dibagi

dengan

jumlah

penduduk

yang

telah

menggunakan air bersih hingga tahun 2014, dimana hal ini tidak tercapai sesuai target dari 40.00% dan terealisasi sebesar 35.00% maka presentase pada tahun 2014 ini sebesar 87.50%, dikarenakan

adanya

faktor

teknis

sehingga

tidak

dapat

dilaksanakan dengan baik.  Indikator Kinerja Jumlah Kecamatan Tuntas Jalan Poros Dalam indikator berikut ini dimana jumlah kecamatan di Kabupaten Berau ada 13 Kecamatan, namun dalam hal target yang telah ditetapkan Dinas adalah capaian dalam 12 Kecamatan tuntas jalan poros ini dapat terlaksana 100% dimana kecamatankecamata yang ditangani dalam tahun 2014 ini tersebar pembangunannya di beberapa kampong antaranya di kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Pulau Derawan, Biatan, Talisayan, Segah, Kelay, Biduk-biduk, Tabalar dan Batu Putih  Indikator Kinerja Kawasan Produksi Yang Memiliki Akses Jalan Baik Untuk indicator kawasan produksi yang memiliki akses jalan baik ini dalam pembangunan jalan yang terlaksana dalam tahun anggaran 2014 untuk pembangunan jalan ke kawasan produksi LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau hingga saat ini sebanyak 27921 ini didasari dari anggaran murni dan anggaran perubahan dibagi dengan jumlah jalan kekawasan produksi keseluruhan sebesar 322.036, 20 meter, maka pembangunan jalan untuk tahun 2014 sebesar 8.67% maka pencapaian saat ini dibagi dengan target yang ingin dicapai 74.00% dan yang tercapai dengan sampai tahun ini sebesar 73.90% maka persentasenya 99.86%  Indikator Kinerja Lingkungan Pemukiman Kumuh Indicator lingkungan pemukiman kumuh target yang ingin dicapai dalam tahun ini sebesar 2.00% dimana target yang dapat dicapai hanya sebesar 1.65% ini didasarkan dari capaian yang dikerjakan sebesar 142 Ha dibagi jumlah luas wilayah 35.141,63 Ha jumlah 1.65% dan dibagi dengan target 2.00% maka persentasi yang dicapai 87.50%  Indikator Kinerja Rumah Layak Huni Capaian indikator untuk rumah layak huni pada tahun 2013 sebesar 46,59% berdasarkan dari data jumlah rumah yang terbangun sampai dengan tahun ini sebesar 969 Unit dibagi dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1535 orang maka capaian didapat sebesar 1.58% dengan target yang ingin dicapai Dinas sebesar 69,39%, Maka capaian yang dihasilkan untuk tahun ini ditambah dengan

capaian Tahun Lalu maka untuk

tahun 2014 sebesar 48.17% ini dikarenakan adanya kendala teknis

dilapangan

yang

mengakibatkan

terkendalanya

pembangunan rumah layak huni  Indikator Kinerja Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Capaian indikator dalam luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik ini dicapai dari pembangunan yang dilakukan dalam tahun 2014 sebanyak 3.000 Ha dibagi Jumlah sarana irigasi kabupaten, maka persentase yang tercapai sebesar 1.40% untuk tahun anggaran 2014. Capaian yang telah dicapai hingga tahun ini LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau sebesar 46.52%, sedangkan target yang akan dicapai sebesar 66.12% ini disebabkan kondisi lapangan dibeberapa kecamatan yang kurang memadai inilah yang mengakibatkan terkendalanya pembangunan yang akan dilaksanakan.  Indikator Kinerja Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Dalam capaian kinerja ini untuk panjang jalan dalam kondisi baik, pada tahun 2014 pembangunan jalan adalah 58.844 Meter dibagi jumlah jalan dalam kondisi baik kabupaten adalah 1.733.617 Meter serta target yang ditetapkan sebesar 80.20% untuk tahun 2014, tetapi hanya dapat tercapai sebesar 76.08% dan ini disebabkan kondisi teknis dilapangan yang kurang mendukung dalam pembangunannya. d. Urusan Perumahan Urusan perumahan dilaksanakan oleh dua SKPD, yaitu Dinas Perumahan dan Tata Ruang dan Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran, Adapun pencapaian yang telah diraih selama kurun waktu 2011-2014 adalah sebagai berikut : -

Pada tahun 2013 terdapat 51.684 unit rumah layak huni.

-

Pada tahun 2014 terdapat 66.489 unit rumah layak huni.

-

Pada tahun 2013 terdapat 5.743 rumah tidak layak huni.

-

Pada tahun 2014 terdapat 5.609 unit rumah tidak layak huni.



Pemerintah Kabupaten Berau Dinas Perumahan dan Tata Ruang Alokasi anggaran urusan perumahan pada Dinas Perumahan dan Tata Ruang selama tahun 2011-2014 dapat dilihat pada table berikut : Alokasi Anggaran Dinas Perumahan dan Tata Ruang Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

2.075.000.000,00

1.866.599.104,00

89,96

2012

7.156.254.725,30

6.144.974.995,00

85,87

2013

9.337.703.485,24

8.058.785.531,00

86,30

2014

3.728.979.200,00

3.280.967.036,00

87,99

2015

7.951.650.000,00

-

-


Sedangkan capaian kinerja selama tahun 2011-2014, dapat dilihat dalam uraian berikut: Tahun 2011  Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dengan anggaran Rp. 600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 575.015.275,00.  Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan dengan anggaran Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 129.402.360,00.  Pengawasan dan pertiban perijinan bangunan dengan anggaran sebesar

Rp.

250.000.000,00

dan

realisasinya

sebesar

Rp.

202.493.042,00  Pendataan kawasan strategis dan cepat tumbuh.  Perencanaan peningkatan prasarana kawasan nelayan dengan anggaran Rp. 175.000.000,00 dan realisasi Rp. 156.746.500,00 Tahun 2012  Penyusunan rencana Pembangunan dan Pengembangan perumahan dan pemukiman di daerah dengan anggaran Rp. 600.000.000 dan yang terealisasi Rp. 562.537.850,00 atau 93,76%.  Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan realisasi Rp. 198.965.000,00- atau 79,59%. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau  Perencanaan

teknis

penanganan

lingkungan

perumahan

dan

pemukiman kumuh dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dan realisasi Rp. 92.760.000, atau 92,76%.  Pelatihan Aparat dalam perencanaan tata ruang dengan anggaran sebesar Rp. 140.000.000 dan realisasi Rp. 131.192.000, atau 93,71%.  Sosialisasi kebijakan penataan ruang se Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000 dan realisasi Rp. 67.929.775, atau 90,57%  Pengawasan pemanfaatan ruang dengan anggaran sebesar Rp. 225.000.000, dan realisasi Rp. 187.892.940, atau 83,51%  Pengawasan dan penertiban perizinan bangunan dengan anggaran Rp. 150.000.000, dan realisasi Rp. 132.421.600, atau 88,28%  Perencanaan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan kumuh nelayan dengan anggaran Rp. 250.000.000, dan realisasi Rp. 229.224.900, atau 91,69% Substansi RTRW Kabupaten Berau terdiri dari Konsep dan Struktur Tata Ruang, Rencana Sistem Jaringan Jalan, Arahan Pemanfaatan Ruang tahun 2012, arahan sistem pelayanan, dan rencana penyediaan sarana dan prasarana wilayah. Kegiatan yang terkait dengan penataan ruang dan beberapa kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan adalah:  Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang dengan anggaran Rp. 140.000.000.00 dan realisasi Rp. 131.192.000, atau 93,71%.  Penyusunan Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman di daerah dengan anggaran Rp.600.000.000 dan realisasi Rp. 562.537.850, atau 93,76%.  Pengawas

Pemanfaatan

Ruang

dengan

anggaran

sebesar

Rp.225.000.000,- dan realisasi sebesar 187.892.940,- atau 83,51%. Tahun 2013 Program Pengembangan Perumahan 

Penyusunan Peraturan daerah Bupati tentang bangunan gedung



Perencanaan teknis penanganan prasaranan dan sarana umum (PSU)



Pemerintah Kabupaten Berau perumahan Program Perencanaan Tata Ruang. 

Penyusunan rencana teknis ruang kawasa



Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang



Penyusunan rencana detail tata ruang perkotaan



Sosialisasi kawasan industri terpadu

Program Lingkungan sehat perumahan 

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 




Pengawasan dan penertiban perijinan bangunan umum



Pengawasan dan penertiban perijinan bangunan perumahan

Tahun 2014 Kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Berau kesemuanya telah terealisasi dengan baik yaitu 99%,

sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan

diharapkan. Mengenai Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja sebagai berikut. 1. Tersedianya Benda Pos, Materai dan Paket/Pengiriman telah terealisasi 100%, karena semuanya telah terlaksana dengan baik. 2. Tersedianya Jasa Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik TV kabel dan Internet telah terealisasi 100%, karena semuanya kebutuhan kantor sudah terpenuhi. 3. Tersedianya

Jasa

Pemeliharaan

dan

Dinas/Operasional telah terealisasi 100%

Perizinan

Kendaraan

karena semuanya telah

terlaksana dengan baik 4. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan telah terealisasi 100%, karena administrasi keuangan semuanya telah terbayar. 5. Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor telah terealisasi 100%, Karena semua kebutuhan untuk kebersihaan kantor telah terpehuhi. 6. Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja telah terealisasi 100%, karena semua peralatan kerja yang rusak telah diperbaiki. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor telah terealisasi 100% karena semua keperluan Alat Tulis Kantor telah terpenuhi. 8. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan telah terealisasi 100%, karena semua yang diperlukan telah terpenuhi. 9. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah terealisasi 100%, karena semua peralatan dan perlengakapan kantor yang diperlukan telah terpenuhi. 10. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga telah terealisasi 100%, karena semua peralatan rumah tangga yang diperlukan telah terpenuhi. 11. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan telah terealisasi 100%, Karena kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan telah terpenuhi. 12. Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu telah terealisasi 100%, karena semuanya telah terpenuhi. 13. Tersedianya Rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah telah terealisasi 100%, karena rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah telah dilaksanakan. 14. Rapat Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah telah terealisasi 100%, karena rapat konsultasi dan koordinasi kedalam daerah telah dilaksanakan. 15. Tersedianya Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran telah terealisasi 100%, Karena jasa administrasi / teknis perkantoran telah melaksanakan tugasnya dengan baik 16. Pengadaan perlengkapan gedung kantor telah terealisasi 100%, Karena pembuatan papan nama gedung kantor telah diselesaikan dengan baik. 17. Pengadaan Mebeleur tesealisasi 100% , karena semua pengadaan mebeleur yang direncanakan telah diadakan. 18. Terpeliharanya Gedung Kantor terealisasi 100%, karena rehap pagar dan penataan halaman gedung kantor telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya teralisasi 100%, karena pengadaannya telah selesai dengan baik. 20. Tersedianya Pakaian Batik Tradisonal dan Pakaian Olah Raga telah terealisasi 100%, karena Pengadan Batik tradisional dan olah raga telah diselesaikan. 21. Pendidikan dan Pelatihan formal terealisasi 100%, Karena pendidikan dan Pelatihan formal telah diikuti sesuai dengan kebutuhan. 22. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja terealisasi 100%, Karena Lakip telah tersedia/tersusun 23. Pelaksanaan Sosialisasi Kinerja Program SKPD telah terealisasi 100%, Karena

telah

ikut berpartisipasi pada Pameran

Pembangunan. 24. terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan terealisasi 100%, karena

telah

tersedianya

laporan

Realisasi

kegiatan

(Fisik/Keuangan ) 25. Pada Terukurnya tingkat kepuasan Masyarakat terhadah pelayanan DPTR telah terealisasi 100%, karena telah terlaksana dengan baik 26. Tersusunnya Penyempurnaan Raperda RDTR

telah terealisasi

100%, karena telah tersselesaikan denganj baik dan tepat waktu. 27. Terpunuhinya

kebutuhan

masyarakat

terhadap

peraturaan

perundang – undangan tentang rencana tata ruang telah terealisasi 100%, karena telah terlaksananya Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Rencana Tata Ruang. 28. Penyuluhan

dan

pengawasan

kualitas

pemukiman

sehat

perumahan telah terealisasi 100%, karena telah terlaksana penyuluhan dan pengawasan dengan baik. 29. Tersedianya profil inovasi Manajemen Perkotaan ( IMP ) telah teralisasi

100%,

karena

telah

tersusunnya

Profil

Inovasi

Manajemen Perkotaan. 30. Pengawasan Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang telah terealisasi 90%, karena pengadaan peta tidak dapat dikerjakan. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 31. Semakin tertatanya Bangunan Umum telah terealisasi 100%, karena pengawasan Bangunan umum telah dialaksanakan dengan baik. 32. Tertatanya Bangunan Perumahan, telah terealisasi 100%, karena pengawasan Bangunan Perumahan telah

dialaksanakan dengan

baik. 33. Tersedianya data kawasan industri dan perumahan se Kab. Berau telah terealisasi 100%, karena kawasan industri dan perumahan sudah terdata dengan baik. 34. Tersedia dan terpasangnya Patok GSB telah terealisasi 100%, karena telah tersedia dan terpasangnya Patok GSB dengan baik 35. Tersusunnya Perencanaan Teknis Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( PSU ) Perumahan telah terealisasi 100%. Karena sudah tersusunnya Dokumen Perencanaan. 36. Tersedianya Informasi Data Base Perumahan dan Permukiman telah terealisasi 100%, karena telah tersedianya data Base Perumahan dan Permukiman. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran Alokasi Anggaran Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran Tahun 2011-2015 Thn

Belanja Langsung

Bel Tdk langsung

Total Anggaran

2011

-

-

-

2012

-

-

-

-

-

2013 2014

30.970.254.000,00

23.133.872.267,00

74,70

2015

14.270.275.000,00

-

-


Data luas ruang terbuka hijau pada wilayah Kabupaten Berau selama 2011-2014 yaitu sampai dengan pada tahun 2012 tercatat luas total adalah 381.060 M², pada tahun 2013 terjadi penambahan seluas 5.472 M², pada tahun penambahan 40 M². Sehingga pada akhir 2014 tercatat luas ruang terbuka hijau di Kabupaten Berau seluas 386.572 M². LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Untuk luas areal pemakaman sampai dengan akhir 2014 tercatat seluas 28 hektar. Disamping itu untuk jumlah Tempat Pembuangan Sampah sebanyak 17 buah dengan luas mencapai 13.000 hektar. Dalam hal penunjang sarana prasarana pengelolaan sampah melalui Dinas Kebersihan telah disediakan penunjang pengelolaan sampah berupa : Jenis

2011

Motor Roda 3

2012

2013

2014

Ket

-

3

6

6

Unit

17

17

17

17

Unit

Dump Truck

8

8

8

8

Unit

Arm Rool

6

6

6

6

Unit

Depo

1

1

1

1

Unit

Dump Truck Arm Rool

3

3

3

3

Unit

TPS

Sumber data: Dinas Kebersihan Kabupaten Berau

Selama tahun 2014, capaian kinerja pada Kantor Kebersihan, Pertamana dan Pencegahan Kebakaran dapat dilihat pada table berikut: 1.

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Realisasi Aggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2014 pada Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran Kabupaten 79,21%

Berau adalah sebesar Rp.6.220.594.867,00,-atau

dari

dana

yang

tersedia

dalam

DPPA

sebesar

Rp.7.853.652.000,00,-dengan perincian sebagai berikut : Tabel IV.6 Realisasi Belanja Tak Langsung Kantor Kebersihan, pertamanan dan pencegahan kebakaran Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

Realisasi

Anggaran (Rp.) 7.853.652.000,00

(Rp.)

%

6.220.594.867,00

79,21

Sisa (Rp.) 1.633.057.133,00

2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada tahun anggaran 2014, realisasi belanja langsung pada Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran Kabupaten Berau adalah sebesar Rp. 16.913.277.400,00,- atau 73,17% dari



Pemerintah Kabupaten Berau dana yang tersedia dalam DPPA tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 23.116.602.000,00,- dengan rincian sebagai berikut : Realisasi Anggaran Belanja Langsung Kantor Kebersihan, pertamanan dan pencegahan kebakaran NO

Belanja Langsung

Anggaran ( Rp )

Realisasi ( Rp )

%

Sisa (Rp.)

5.748.994.000.00

5.057.914.250,00

87,98

691.079.750,00

3.600,000.00

480.000.00

13,33

3.120.000.00

145,000,000.00

70.227.400.00

48.43

74.772.600,00

1.915.770.000.00

1.508.608.000.00

78.75

407.162.000.00

196.120.000.00

183.590.000,00

93.61

12,530,000.00

20,000,000.00

17.485.000,00

87.43

2.515,000.00

32.795.000,00

32.608.250,00

99,43

186.750,00

62.399.000.00

24.434.000.00

39,16

37.965.000,00

238.710.000.00

227.310,000.00

95.22

11,400,000.00

10.000.000,00

9.978,000.00

99.78

22.000.00

60,000,000.00

8.280,000.00

13,80

51.720,000.00

190,000,000.00

137.428.300.00

72.33

52.571.700.00

180,000,000.00

142.885.300.00

79.38

37.114.700.00

2.694.600,000.00

2.694.600.000.00

100.00

0,00

220.000.000,00

218.317,000.00

99.24

1.683,000.00

100,000,000.00

99.357,000.00

99.36

643.000.00

Program Pelayanan I

Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Program Peningkatan

II

Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung



Pemerintah Kabupaten Berau Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor III

120,000,000.00

118.960,000.00

99,13

1.040,000.00

35,000,000.00

34.363.000.00

98,18

637.000.00

35,000,000.00

34.363.000.00

98,18

637.000.00

408,000,000.00

339.421.100.00

83,19

68.578.900.00

40,000,000.00

31.640.000.00

79,10

8.360.000.00

368,000,000.00

307.781.100.00

83,64

60.218.900.00

30,000,000.00

6.904.000.00

23,01

23.096,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

5.000,000.00

25,000,000.00

6.904,000.00

27.62

18.096,000.00

631.520,000.00

433.168.000,00

68,59

198.352.000,00

300.000,000,00

107.090.000,00

35,7

192.910.000,00

331.520.000,00

326.078.000,00

98,36

5.442.000,00

1.922.540.000,00

1.885.169.000,00

98,06

37.371.000,00

1.922.540.000,00

1.885.169.000,00

98,06

37.371.000,00

750.000.000,00

0,00

0,00

750.000.000,00

750.000.000,00

0,00

0,00

750.000.000,00

2.139.442.000,00

2.081.193.800,00

97,28

58.248.200,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan

IV

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang – undangan Program Peningkatan

V

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sosialisasi Kinerja Program SKPD Program Peningkatan

VI

Kesiagaan dan Pencegahaan Bahaya Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

VII

Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Program Pengembangan

VIII

Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Program Pengembangan

IX

Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah



Pemerintah Kabupaten Berau Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK dan

2.139.442.000,00

2.081.193.800,00

97,28

58.248.200,00

6.005.386.000,00

4.154.303.600,00

69,18

1.851.082.400,00

5.915.386.000

4.154.303.600,00

70,23

1.761.082.400,00

90.000.000,00

0,00

0,00

90.000.000,00

5.225.720.000,00

2.702.523.650,00

51,72

2.523.196.350,00

2.776.480.000,00

906.434.200,00

32,65

1.870.045.800,00

1.307.040.000,00

978.018.450,00

74,83

329.021.550,00

1.142.200.000,00

818.071.000,00

71,62

324.129.000,00

23.116.602.000,00

16.913.277.400,00

73,17

6.203.324.600,00

Pendamping TA 2014) Program Pengembangan X

Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan

XI

Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Penataan RTH Pemeliharaan RTH ( Swakelola ) Normalisasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase (Swakelola) Total Belanja Langsung ( I – XI)

e. Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Tata Ruang Dalam penyelanggaraan urusan penataan ruang Pemerintah Kabupaten Berau mengambil kebijakan strategis yaitu meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang yang efektif dan efisian dengan peran serta masyarakat dan swasta. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2014, terdapat 22,42 hektar yang termasuk kawasan kumuh di Kabupaten Berau, sementara terdapat ruang terbuka hijau seluas 2.179.453.663 hektar. Selama Tahun 2011-2104, dinas Perumahan dan Tata Ruang mendapat alokasi dana sebagaimana tersebut dalam rincian berikut :



Pemerintah Kabupaten Berau Alokasi Anggaran Dinas Perumahan dan Tata Ruang Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

2.075.000.000,00

1.866.599.104,00

89,96

2012

7.156.254.725,30

6.144.974.995,00

85,87

2013

9.337.703.485,24

8.058.785.531,00

86,30

2014

3.728.979.200,00

3.280.967.036,00

87,99

2015

7.951.650.000,00

-

-


Capaian kinerja selama masa tahun 2011-2014 pada Dinas Perumahan dan tata Ruang adalah sebagai berikut : Tahun 2011 

Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 77.763.400,00



Penyusunan rencana detail tata ruang WP II Tanjung redeb dengan anggaran Rp. 500.000.000,00 dan realisasi Rp. 472.429.260,00



Pengawasan pemanfaatan ruang dengan anggaran Rp. Rp. 200.000.000,00 dan realisasi Rp. 176.327.559,00

Tahun 2012  Penyusunan rencana Pembangunan dan Pengembangan perumahan dan pemukiman di daerah dengan anggaran Rp. 600.000.000 dan yang terealisasi Rp. 562.537.850,00 atau 93,76%.  Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan realisasi Rp. 198.965.000,00- atau 79,59%.  Perencanaan

teknis

penanganan

lingkungan

perumahan

dan

pemukiman kumuh dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dan realisasi Rp. 92.760.000, atau 92,76%.  Pelatihan Aparat dalam perencanaan tata ruang dengan anggaran sebesar Rp. 140.000.000 dan realisasi Rp. 131.192.000, atau 93,71%.  Sosialisasi kebijakan penataan ruang se Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000 dan realisasi Rp. 67.929.775, atau 90,57% LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau  Pengawasan pemanfaatan ruang dengan anggaran sebesar Rp. 225.000.000, dan realisasi Rp. 187.892.940, atau 83,51%  Pengawasan dan penertiban perizinan bangunan dengan anggaran Rp. 150.000.000, dan realisasi Rp. 132.421.600, atau 88,28%  Perencanaan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan kumuh nelayan dengan anggaran Rp. 250.000.000, dan realisasi Rp. 229.224.900, atau 91,69% Substansi RTRW Kabupaten Berau terdiri dari Konsep dan Struktur Tata Ruang, Rencana Sistem Jaringan Jalan, Arahan Pemanfaatan Ruang tahun 2012, arahan sistem pelayanan, dan rencana penyediaan sarana dan prasarana wilayah. Kegiatan yang terkait dengan penataan ruang dan beberapa kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan adalah:  Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang dengan anggaran Rp. 140.000.000.00 dan realisasi Rp. 131.192.000, atau 93,71%.  Penyusunan Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman di daerah dengan anggaran Rp.600.000.000 dan realisasi Rp. 562.537.850, atau 93,76%.  Pengawas

Pemanfaatan

Ruang

dengan

anggaran

sebesar

Rp.225.000.000,- dan realisasi sebesar 187.892.940,- atau 83,51%. Tahun 2013 Program Pengembangan Perumahan 

Penyusunan Peraturan daerah Bupati tentang bangunan gedung



Perencanaan teknis penanganan prasaranan dan sarana umum (PSU) perumahan

Program Perencanaan Tata Ruang. 

Penyusunan rencana teknis ruang kawasa



Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang



Penyusunan rencana detail tata ruang perkotaan



Sosialisasi kawasan industri terpadu

Program Lingkungan sehat perumahan 

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan



Pemerintah Kabupaten Berau Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 




Pengawasan dan penertiban perijinan bangunan umum Pengawasan dan penertiban perijinan bangunan perumahan

Tahun 2014 1. Tersusunnya Penyempurnaan Raperda RDTR

telah terealisasi

100%, karena telah tersselesaikan denganj baik dan tepat waktu. 2.

Terpunuhinya kebutuhan masyarakat terhadap peraturaan perundang – undangan tentang rencana tata ruang telah terealisasi 100%, karena telah terlaksananya Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Rencana Tata Ruang.

3.

Tersedianya profil inovasi Manajemen Perkotaan ( IMP ) telah teralisasi 100%, karena telah tersusunnya Profil Inovasi Manajemen Perkotaan.

4.

Pengawasan Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang telah terealisasi 90%, karena pengadaan peta tidak dapat dikerjakan.

5.

Semakin tertatanya Bangunan Umum telah terealisasi 100%, karena pengawasan Bangunan umum telah dialaksanakan dengan baik.

6.

Tersedia dan terpasangnya Patok GSB telah terealisasi 100%, karena telah tersedia dan terpasangnya Patok GSB dengan baik

7.

Tersusunnya Perencanaan Teknis Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( PSU ) Perumahan telah terealisasi 100%. Karena sudah tersusunnya Dokumen Perencanaan.

f. Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan memegang peran yang sangat penting dalam menunjang

keberhasilan

pelaksanaan

pembangunan.

Dengan

perencanaan yang baik, akan didapat output yang sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Selama tahun 2011-2014, anggaran yang ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan urusan perencanaan adalah sebagai berikut: LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Alokasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

14.877.742.530,60

11.531.749.025,00

77,51

2012

16.933.069.443,49

12.742.496.823,00

75,25

2013

17.289.646.923,94

13.298.458.325,00

76,92

2014

19.076.370.070,00

15.077.940.240,00

79,04

2015

15.394.000.000,00

-

-


Untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan perencanaan pembangunan, maka dapat diukur dengan beberapa indikator yang diuraikan sebagai berikut: 1. Ketepatan waktu dokumen perencanaan yang dihasilkan. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 dan Tahun 2014 diselesaikan tepat waktu.



Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2014 telah diselesaikan.



Proritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014 telah diselesaikan tepat waktu.

2. Persentase kegiatan yang sesuai waktu dan target perencanaan Indikator

tersebut

menggambarkan

efektifitas

perencanaan,

pengendalian, dan koordinasi pelaksanaan pembangunan secara umum. Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap tahunnya telah dilaksanakan musrenbang kecamatan rata-rata setiap tahunnya meliputi sebanyak 13 kali di 13 kecamatan, musrenbang kabupaten 1 kali, musrenbang propinsi 1 kali, dan musrenbang nasional 1 kali.



Pemerintah Kabupaten Berau g. Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Alokasi Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

124.330.171.645,00

71.273.707.695,00

57,33

2012

244.975.820.584,82

219.226.149.936,00

89,49

2013

107.757.723.309,00

54.907.487.104,50

51,23

2014

61.735.751.600,00

38.727.795.000,00

62,73

2015

58.648.879.400,00

-

-


Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau. Sebagai salah satu SKPD yang mengelola PAD dari retribusi dibidang perhubungan selama tahun 2011-2014 telah berhasil merealisasikan pengelolaan PAD sebagaimana yang telah ditetapkan. Adapun data perolehan PAD selama tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut : NO

tahun

TARGET

%

PENCAPAIAN

1

2011

471.225.000,00

417.236.000,00

88,5

2

2012

457.998.000,00

695.186.800,00

110,93

3

2013

577.143.900,00

806.340.000,00

151

4

2014

577.143.900,00

1.012.839,00

135

5

2015

653.744.000,00

-

Jumlah

Selama Tahun Anggaran 2011-2014, beberapa realisasi fisik pada urusan perhubungan antara lain : -

Pengadaan

Rambu-rambu

Lalu

Lintas

(Peringatan,

Petunjuk/Perintah, Larangan) tersebar di wilayah Kabupaten Berau pada tahun 2011 sebanyak 180 buah, tahun 2012 sebanyak 150 buah, tahun 2013 sebanyak 172 buah dan pada tahun 2014 sebanyak 295 buah. -

Paku marka jalan di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb dan Kecamatan Sambaliung pada tahun 2013 sebanyak 2.149 buah.

-

Cermin Cembung tersebar diwilayah Kabupaten Berau sebanyak 9 buah pada tahun 2013.



Pemerintah Kabupaten Berau -

Zoss (Zona selamat sekolah) sebanyak 2 titik yang terletak di depan SDN 02 dan SD 10 Tanjung Redeb.

-

Guard Rill(Pagar Pengaman) sepanjang 40 meter pada tahun 2014.

-

Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) (Traffic Light Back Up Battery & Count Down) 1. Jl. Strat Bundar, 2. Jl. Sa. Maulana, 3. Jl. Durian II, 4. Jl. H.Isa II 5. Jl. Pulau Panjang, 6. Jl. Milono, 7. Jl. Km.5, 8. Jl. Haji Isa 3, 9. Jl. Pulau Derawan, 10. Jl. Abu-abu Teluk bayur, 11. Jl. Murjani I, 12. Jl. Pemuda/Berau Coal, 13. Jalan Pemuda/SMKN I, 14. Jalan Raya Bangun Kecamatan Sambaliung Pada tahun 2011 sebanyak 2 unit, pada tahun 2012 sebanyak 1 unit, tahun 2013 sebanyak 2 unit dan pada tahun 2014 sebanyak 3 unit.

-

Pengadaan Rambu Laut/Sungai (Rambu Pelayaran Sungai/Mercu Suar) / Lampu Suar/Lampu Navigasi sebanyak 7 buah di Di Jembatan Gunung Tabur 6 Buah & di Sisi Darat Sungai 1 Buah

-

Ruang Tunggu Pelabuhan di Kecamatan Gunung Tabur pada tahun 2014.

-

Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal sebanyak 3 buah di kedaung, rinding dan gunung tabur.



Pemerintah Kabupaten Berau Jenis Data

Jumlah

Lokasi 2011

Jumlah Terminal (Jumlah & Lokasi) - Terminal Regional Type B Rinding Jumlah Dermaga (Jumlah & Lokasi) - Pembangunan Dermaga Kampung Gunung Sari - Dermaga Kampung Limunjan Sambaliung - Dermaga Kampung Bebanir Bangun RT. 04 - Dermaga Kampung Inaran RT. 03 - Rehab Dermaga Apung Tanjung Redeb - Dermaga Teluk Semanting - Dermaga Maratua - Dermaga Lamin Kampung Tepian Buah - Dermaga Kampung Pesayan - Rehab Total Dermaga Kampung Batu-Batu - Rehab Dermaga Kampung Tasuk Jumlah Regulasi dalam bidang LLAJ - Perda Kab.Berau No.19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir - Perda Kab.Berau No.20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - Perda Kab.Berau No.21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal - Perda Kab.Berau No.22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek - Perda Kab.Berau No.27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

1

Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Kamp.Gunung Sari, Kecamatan Segah Kamp. Limunjan, Kecamatan Sambaliung Kampung Bebanir Bangun RT. 04,Kec.Sambaliung Kampung Inaran RT. 03,Kec.Sambaliung Jl. Ahmad Yani, Tanjung Redeb - Berau Kampung Semanting, Kec. Pulau Derawan Kecamatan Maratua Kamp. Tepian Buah, Kecamatan Segah Kamp. Pesayan Kecamatan Sambaliung Kamp. Batu-Batu, Kecamatan Pulau Derawan Kamp. Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur

Capaian (Jumlah dan Persentase) 2012 2013 2014

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100% 100% 100% 100% -

100% -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100% 65% 100% 100% 100% 100%

Adapun capaian kinerja selama tahun 2011-2014 adalah sebagai berikuit : Tahun 2011 1) Terpenuhinyan

stándar

kualitas

pendidikan

teknis

bidang

perhubungan serta administrasi dan keuangan. Saaran ini dengan kegiatan mengikutsertakan Pegawai dalam Diklat Teknis serta Diklat administrasi dan keuangan berjalan seperti yang diharapkan. Dari diklat yang ditawarkan dan cukup penting bagi peningkatan kinerja aparatur, seluruhnya telah diiukuti sesuai dengan anggaran yang telah tersedia. Sehingga dari 13 orang yang ditargetkan mengikuti diklat pada tahun 2011, semuanya dapat terlaksana pada tahun 2011 ini. 2) Tersedianya sarana,prasarana dan fasilitas pelayanan administrasi bidang perhubungan. Pada sasaran ini jumlah kegiatan cukup banyak yakni 21 kegiatan. Dari 21 kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan dan dengan capaian kinerja sebesar 100% 3) Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Perhubungan



Pemerintah Kabupaten Berau Kegiatan pada sasaran ini adalah terbangunnya prasarana dan fasilitas perhubungan, pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. dengan kegiatan-kegiatan : a. Perencanaan pembangunan dermaga di Pulau maratua dan dermaga wisata gayam dengan capaian kinerja 100% b. Pembangunan Jembatan tambat perahu/kapal nelayan RT.II Kecamatan Talisayan, dermaga di Kampung Tumbit Dayak dan dermaga Kampung Bebanir Bangun RT.01 dengan capaian kinerja 100%. c. Perencanaan Pembangunan dolphin dan vender pelabuhan Tanjung Batu dengan capaian kinerja 100% d. Pembangunan sarana dan prasarana bandar udara Kalimarau Tahap II dengan capaian kinerja 100% e. Pembangunan sarana dan prasrana bandar udara Kalimarau Tahap II dengan capaian kinerja 15%(Kegiatan Multiyears). f. Perencanaan rehabilitas dermaga kampung bebanir Bangun RT.04, kampung Inaran RT.03 dan perencanaan Pembangunan dermaga di Kampung Gunung Sari dengan capaian kinerja sarana dan prasarana bandara dengan capaian kinerja 100% g. Penyusunan dokumen FS (Study kelayakan) dan dokumen UPL, UKL perencanaan pembangunan dermaga di Pulau Maratua dengan capaian kinerja 0%, hal ini disebabkan kegiatan tersebut masuk didalam dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 11 Oktober 2011 (Triwulan akhir),karena waktu yang terbatas dan tidak memungkinkan untuk menyelesaikan penyusunan dokumen sehingga kegiatan tersebut diluncurkan ke Tahun anggaran 2011. 4) Mewujudkan Pelayanan Jasa Bidang Perhubungan yang Optimal a. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada terminal regional dengan capaian kinerja sebesar 100%



Pemerintah Kabupaten Berau b. Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan dengan capaian kinerja 100% c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban berlalu lintas bagi para pengguna jalan raya dengan capain kinerja sebesar 100%. d. Menyusun data yang konkrit dan terukur tentang fasilitas lalu lintas angklutan jalan di Kabupaten Berau dengan capaian kinerja 100%. e. Pengerukan alur sungai segah dan alur sungai berau dengan capaian kinerja sebesar 0% kegiatan tersebut diluncurkan pada tahun anggaran 2012. 5) Meningkatkan ketertiban dan keselamatan Lalu Lintas a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas jalan dan marka jalan dengan capaian kinerja sebesar 100%. b. Pengadaan traffic light back up battery dan count down dengan capaian kinerja sebesar 100%. c. Penyediaan alat dan perlengkapan keselamatan lalu lintas bagi petugas dengan capaian kinerja 100%. d. Pengadaan peralatan navigasi laut dalam jalur pelayaran Tanjung Batu dan Pulau Derawan dengan Capaian Kinerja sebesar 100%. 6) Penerimaan PAD dari Sektor Perhubungan Sasaran kegiatan ini adalah penarikan retribusi dengan 6 jenis penarikan retribusi yaitu : 1.

Retribusi Parkir di tepi jalan umum

2.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

3.

Retribusi Jasa Usaha Terminal

4.

Retribusi Usaha Pelayanan Pelabuhan

5.

Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan di Atas Air

6.

Retribusi Izin Jasa Usaha Trayek Dari ke-6 program kegiatan di atas, seluruh kegiatan telah

berjalan sampai akhir tahun. Secara umum pencapaian retribusi sudah LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau memenuhi target yang sudah ditentukan yaitu dengan pencapaian sebesar 110,93%. Tahun 2012 1) Terpenuhinyan

stándar

kualitas

pendidikan

teknis

bidang

perhubungan serta administrasi dan keuangan. Saaran ini dengan kegiatan mengikutsertakan Pegawai dalam Diklat Teknis serta Diklat administrasi dan keuangan berjalan seperti yang diharapkan. Dari diklat yang ditawarkan dan cukuppenting bagi peningkatan kinerja aparatur, seluruhnya telah diiukuti sesuai dengan anggaran yang telah tersedia. Sehingga dari 21 orang yang ditargetkan mengikuti diklat pada tahun 2012, semuanya dapat terlaksana pada tahun 2012 ini. 2) Tersedianya sarana,prasarana dan fasilitas pelayanan administrasi bidang perhubungan. Pada sasaran ini jumlah kegiatan cukup banyak yakni 21 kegiatan. Dari 21 kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan dan dengan capaian kinerja sebesar 100% 3) Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Perhubungan Kegiatan pada sasaran ini adalah terbangunnya prasarana dan fasilitas perhubungan, pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. dengan kegiatan-kegiatan : a. Perencanaan pembangunan dermaga di Pulau maratua dan dermaga wisata gayam dengan capaian kinerja 100% b. Pembangunan Jembatan tambat perahu/kapal nelayan RT.II Kecamatan Talisayan, dermaga di Kampung Tumbit Dayak dan dermaga Kampung Bebanir Bangun RT.01 dengan capaian kinerja 100%. c. Perencanaan Pembangunan dolphin dan vender pelabuhan Tanjung Batu dengan capaian kinerja 100% d. Pembangunan sarana dan prasarana bandar udara Kalimarau Tahap II dengan capaian kinerja 100% LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau e. Pembangunan sarana dan prasrana bandar udara Kalimarau Tahap II dengan capaian kinerja 15%(Kegiatan Multiyears). f. Perencanaan rehabilitas dermaga kampung bebanir Bangun RT.04, kampung Inaran RT.03 dan perencanaan Pembangunan dermaga di Kampung Gunung Sari dengan capaian kinerja sarana dan prasarana bandara dengan capaian kinerja 100% g. Penyusunan dokumen FS (Study kelayakan) dan dokumen UPL, UKL perencanaan pembangunan dermaga di Pulau Maratua dengan capaian kinerja 0%, hal ini disebabkan kegiatan tersebut masuk didalam dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 11 Oktober 2011 (Triwulan akhir),karena waktu yang terbatas dan tidak memungkinkan untuk menyelesaikan penyusunan dokumen sehingga kegiatan tersebut diluncurkan ke Tahun anggaran 2012. 4) Mewujudkan Pelayanan Jasa Bidang Perhubungan yang Optimal a. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada terminal regional dengan capaian kinerja sebesar 100% b. Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan dengan capaian kinerja 100% c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban berlalu lintas bagi para pengguna jalan raya dengan capain kinerja sebesar 100%. d. Menyusun data yang konkrit dan terukur tentang fasilitas lalu lintas angklutan jalan di Kabupaten Berau dengan capaian kinerja 100%. e. Pengerukan alur sungai segah dan alur sungai berau dengan capaian kinerja sebesar 0% kegiatan tersebut diluncurkan pada tahun anggaran 2012. 5) Meningkatkan ketertiban dan keselamatan Lalu Lintas a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas jalan dan marka jalan dengan capaian kinerja sebesar 100%. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau b. Pengadaan traffic light back up battery dan count down dengan capaian kinerja sebesar 100%. c. Penyediaan alat dan perlengkapan keselamatan lalu lintas bagi petugas dengan capaian kinerja 100%. d. Pengadaan peralatan navigasi laut dalam jalur pelayaran Tanjung Batu dan Pulau Derawan dengan Capaian Kinerja sebesar 100%. 6)

Penerimaan PAD dari Sektor Perhubungan Sasaran kegiatan ini adalah penarikan retribusi dengan 6 jenis penarikan retribusi yaitu : 1. Retribusi Parkir di tepi jalan umum 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 3. Retribusi Jasa Usaha Terminal 4. Retribusi Usaha Pelayanan Pelabuhan 5. Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan di Atas Air 6. Retribusi Izin Jasa Usaha Trayek Dari ke-6 program kegiatan di atas, seluruh kegiatan telah

berjalan sampai akhir tahun. Secara umum pencapaian retribusi sudah memenuhi target yang sudah ditentukan yaitu dengan pencapaian sebesar 110,93%. Tahun 2013 1) Terpenuhinyan

stándar

kualitas

pendidikan

teknis

bidang

perhubungan kepada para aparatur. Mengikutkan pegawai/aparatur dalam program pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis sebanyak 18 orang dan terealisasi 18 orang atau 100%. 2) Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan administrasi bidang perhubungan, kominfo. Pelaksanaan kegiatan telah tercapai 100% sesuai dengan rencana yaitu terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin berkala mebeler dan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 3) Mewujudkan pelayanan jasa bidang perhubungan yang optimal. Target yang telah ditetapkan sebesar 100% belum dapat tercapai secara maksimal, dengan pagu Rp. 496.627.000 terealisasi sebesar Rp. 238.365.000,4) Mewujudkan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai sesuai standar perhubungan. Meningkatnya dan dikembangkannya pelabuhan dan dermaga penyeberangan dikecamatan, terpenuhinya fasilitas keselamatan pelayaran disetiap pelabuhan. 5) Terlaksananya kegiatan pembinaan dan jaringan kominfo. 6) Optimalnya pengembangan e-Goverment melalui pelaksanan system informasi menejemen pemerintah. 7) Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas. 8) Terpenuhinya fasilitas keselamatan pelayaran disetiap pelabuhan dan alur pelayaran. 9) Terpenuhinya target pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan. Tahun 2014 1. Terpenuhinya

standar

kualitas

pendidikan

teknis

bidang

perhubungan kepada para aparatur. Sumber daya aparatur menjadi isu strategis pada SKPD teknis. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi teknis dibidang perhubungan, kominfo terkadang menimbulkan lemahnya kinerja dimasing-masing

bidang.

Untuk

itu

pendidikan

dan

latihan/bimbingan teknis pada dinas Perhubungan, Kominfo Kab.Berau terus dilaksanakan.



Pemerintah Kabupaten Berau Rencana & Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya standar kualitas pendidikan teknis bidang perhubungan kepada para aparatur Tahun 2014 Sasaran

Indikator

Strategis

Kinerja

(1)

Target

(2)

Realisasi

(3)

Terpenuhinya

Jumlah

7

standar kualitas

pegawai/aparat

4

pendidikan

ur yang

teknis bidang

mengikuti

perhubungan

pendidikan

kepada para

dan latihan

aparatur.

atau

(3)

orang

69

%

Target

Capaian

Akir

s/d 2014

RPJMD

terhadap

(2015)

2015

223

73, 5%

(5) org

93 %

bimbingan teknis

Untuk tahun 2014 pencapaian kinerja sebesar sembilan puluh tiga persen atau 93%, dengan capaian ini maka capaian target RPJMD sebesar 73,5%. Ada 3 Program/Kegiatan yang mendukung tercapaianya sasaran ini yaitu : 1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur -

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal.

-

Kegiatan Pelatian bidang perhubungan darat Tingkat capaiannya sebesar 93%, menggambarkan bahwa

pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan harapan yaitu terlaksananya diklat dan bimbingan teknis seperti in house training, pendidikan & pelatihan bagi petugas avsec, administrasi, teknis perhubungan

darat,

teknis

ASDP,

perencanaan,

keuangan,

pelaporan dan evaluasi, . Anggaran pendukung untuk sasaran ini sebesar Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) dengan realisasi keuangan Rp. 268.878.600,- (dua ratus enam puluh delapan juta delapan tarus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) atau mencapai 74,7%. Sehingga diperoleh efisiensi anggaran sekitar 25,3% atau sebesar 136.121.400,LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Perbandingan Anggaran, Realisasi dan Capaian 4 Tahun Terakhir Sedangkan perbandingan anggaran, realisasi dan capaian dari Sasaran 1 tahun 2011 s/d 2014 kami tampilkan pada tabel di bawah ini : Perbandingan Anggaran, Realisasi & Capaian Tahun 2011 s/d 2013 No

Tahun

Anggaran

Realisasi

Capaian

Keterangan

1

2

3

4

5

6

1

2011

Rp 96.595.905

100%

Rp

100.000.000

Capaian 13 orang dari target 13 orang

2

2012

Rp

675.000.000

Rp616.833.700

91%

Capaian 58 orang dari target 64

3

2013

Rp

244.000.000

Rp239.522.600

100%

capaian 18 orang dari target 18

4

2014

Rp

404.000.000

Rp.268.878.600

93%

Capaian 69 dari target 74

Lebih jelas perbandingan anggaran dan realisasi sasaran dapat juga diiihat pada diagram dibawah ini : Grafik Anggaran & Realisasi Th 2011 s/d 2014

 Hambatan -

Bimbingan Teknis khususnya untuk keahlian dibidang perhubungan sering kali tidak dapat diikuti karena adanya beberapa persyaratan bahwa peserta diklat harus memiliki kopentensi dan latar belakang pendidikan tertentu.

-

Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis bidang perhubungan dimutasi ke SKPD lain.

 Solusi LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015



Hambatan bahwa peserta diklat harus memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan tertentu dapat diatasi dengan mengikuti diklat-diklat tingkat dasar bidang perhubungan.

-

Untuk masalah mutasi pegawai yang telah memiliki kompetensi teknis dibidang perhubungan, dapat dilakukan dengan koordinasi ke BKPP Kab.Berau.

2. Meningkatnya Prasarana & Sarana dan fasilitas pelayanan administrasi bidang Perhubungan, Kominfo Indikator Dinas Perhubungan, Kominfo Tahun 2014 Indikator Kinerja

(1)

Target

Realisasi

Persen

(2)

(3)

(4)

Jumlah Sarana & Prasarana aparatur yang tersedia -Pemeliharaan Gedung & Mebeler

1

Jenis

1

Jenis

100%

10

Jenis

10

Jenis

100%

2

Unit

- Peralatan & perlengkapan kantor 2

Unit

100%

- Kendaraan Dinas Persentase Realisasi Kegiatan Administrasi Perkantoran, Pelaporan, & Sosialisasi SKPD 100

%

100%

84%

Jumlah Sarana & Prasarana aparatur yang tersedia yang meliputi Jumlah Pemeliharaan gedung & mebeler, Jumlah Peralatan & perlengkapan kantor, jumlah kendaraan dinas” tingkat capaian sebesar 100%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan

telah tercapai. Untuk indikator kinerja ”Persentase

realisasi kegiatan administrasi perkantoran, pelaporan & sosialisasi SKPD” capaian 100%. Analisa Input, Output, Outcomes, Efesiensi & Efektifitas Total anggaran (input) yang mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 11.939.479.000 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau serapan

Rp. 9.760.881.558 (sembilan milyar tujuh ratus enam

puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) atau sebesar 82% (delapan puluh dua persen). Untuk anggaran diperole efesiensi sebesar 18% delapan belas persen. Dari program dan kegiatan pendukung sasaran ini hal-hal yang diperoleh atau dapat dirasakan manfaatnya oleh aparatur dinas perhubungan

meliputi,

tertibnya

administrasi

pendukung

perkantoran, tersedianya peralatan & perlengkapan kantor sekaligus dirasakan manfaatnya untuk mendukung proses kerja meliputi komputer/pc,

printer,

kamera,

handycam,

almari,

papan

pengumunan, ac dll. Untuk kedisiplinaan aparatur telah tersedia seragam dinas harian, dan batik tradisional. Untuk kenyamanan lingkungan kerja telah dilakukan pemeliharaan gedung kantor. Proses pengadaan barang dan jasa program dan kegiatan pendukung kebanyakan dilakukan dengan metode pengadaan langsung, kelancaran dan bahkan keterlambatan masing-masing perkerjaan

terkadang

terjadi

karena

pemlihaan

penyedia

barang/jasa. Permasalahan dan Solusi -

Permasalahan : Untuk program pelayanan administrasi perkantoran secara keseluruhan berjalan lancar sesuai dengan target, tetapi sering kali capain indikator terjadi diakhir-akhir tahun anggaran walaupun degan syarat administrasi keuangan dilaksanakan secara tertib,

-

Solusi : Agar program dan kegiatan pendukung sasaran 2 dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan rencana kerja dan sesuai dengan alokasi anggaran per semester.

-

Sehingga capain indikator

tidak terfokus pada semester 4

(empat). Kondisi

dan

capaian

diatas,

merupakan

hasil

dari

serangkaian program/kegiatan yang telah dilakukan, yang meliputi: LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 3. Mewujudkan pelayanan jasa bidang perhubungan yang optimal. Indikator Bidang Pelayanan Jasa Target

Capaian

Akir

s/d 2015

RPJMD

teradap

(2015)

2015

(4)

(5)

(6)

159%

-

-

Kali

50%

60

-

Kapal

188%

-

-

Tahun 2014 Indikator Kinerja Target (1)

(2)

(3)

Jumlah kendaraan 2216

bermotor wajib uji yang

Unit

3516

unit

dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor (uji KIR) Kegiatan pengendalian disiplin di jalan raya -Jumlah Razia bersama 24

Kali

12

Jumlah Kapal yang tambat dan melaksanakan aktifitas

140

Kapal

263

bongkar muat barang di dermaga lokal

Secara umum keberhasilan pada bidang ini dapat diliat dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan, Kominfo tahun 2014 dengan capaian diatas seratus. Hal ini dapat dicapai berkat kerjasama yang baik meliputi kesadaraan pengguna jasa bidang perhubungan akan kewajiban mereka kepada Pemda Kabupaten Berau dan kinerja yang baik dari tim retribusi dimasingmasing bidang. Untuk target akhir RPJMD dan capaian RPJMD sampai dengan tahun 2014 belum dilakukan. Karena IKU baru disesuaikan pada tahun ke-3 (tiga) RPJMD pada proses reviuw Resnstra. Program pendukung tercapainya sararan ini meliputi 1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan



Pemerintah Kabupaten Berau Dengan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya tingkat capaiannya sebesar 50%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan belum tercapai sesuai dengan harapan. Tujuan dari Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya salah satunya adalah menertibkan kendaraan bermotor untuk uji KIR, dan Retribusi parkir di tepi jalan umum. 4. Mewujudkan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai dan sesuai standar perhubungan Empat

indikator

keberhasilan

sasaran

ini

semuanya

termasuk kedalam IKU Dinas Perhubungan, Kominfo Kabupaten Berau. Dari 4 (empat) IKU 3 (tiga) dengan capain target 100% dan 1 (satu) target dengan capaian 80%. Program dan kegiatan pendukung sasaran ini meliputi : -

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

-

Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ

Pencapaian indikator didukung oleh keberhasilan pelaksanaan masing-masing kegiatan, berikut analisa input, output, outcomes, efektivitas & efisiensi dari kegiatan-kegiatan di tahun 2014 :  Indikator “Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana & Prasarana Fasilitas Perhubungan”. Didukung oleh dua kegiatan yaitu kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan (Dermaga Dumaring) & Perencanaan Pembangunan Bandara Maratua. Dengan capain masing-masing 100% artinya bahwa telah tersusunya dokumen untuk pembangunan dermaga Dumaring di Kecamatan Talisayan, dan selesainya

dokumen

perencanaan

pembangunan

bandara

Maratua. Dokumen perencanaan merupakan prasyarat untuk proses pembangunan fisik, dengan hasil dokumen ini di tahun 2015 akan diproses untuk pembangunan fisik bandara maratua. Alokasi anggaran (input) untuk mendukung tecapainya indikator ini sebesar Rp.561.040.000,- dengan realisasi anggaran sebesar LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Rp. 414.650.000,- (empat ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp.146.390.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Hal ini dianggap efiensi karena target dari kegiatan tercapai 100%. Dokumen perencanaan telah tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk proses lebih lanjut.  Indikator ”Jumlah Pembangunan sarana dan fasilitas angkutan sungai, danau dan penyeberangan” capaian 80%. Dengan capain ini maka target pembangangunan sarana & fasilitas ASDP berupa dermaga dari 5 (lima) unit yang ditargetkan ada 4 (empat) unit yang terbangun dan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat disekitar, yaitu terbangunnya dermaga di kampung pesayan kecamatan Sambaliung, terbangunnya dermaga di kampung Tepian buah kecamatan Segah, terbangunnya dermaga Batu-batu di kecamatan Pulau Derawan dan terbangunnya ruang tunggu pelabuhan di kecamatan Gunung Tabur. Dengan adanya dermaga-dermaga ini aktifitas masyarakat umum dan nelayan seperti tambat labuh, bongkar muat, dan penghubung antar desa menjadi lebih mudah dan lancar serta terjamin kenyamanannya. Gambar 3.4 Dermaga Lamin Kamp.Tepian Buah Segah  Indikator ”Jumlah Rehabilitasi Saranan dan Fasilitas Sungai, Danau dan penyeberangan” capaian 100%. Dengan capain ini maka target rehabilitasi sarana & fasilitas ASDP berupa 2 (dua) unit dermaga terlaksana kedua-duanya, diharapkan hasilnya dapat dimanfaatkan lebih baik oleh masyarakat sekitar. Dermaga

yang

mengalami

rehabilitasi/pemugaran

yiatu

dermaga kampung tasuk kecamatan Gunung Tabur, pemugaran secara garis besar dilakukan pada lantai dermaga, hasilnya kini aktifitas penyebrangan menjadi lebih nyaman. Rehabilitasi juga dilakukan di dermaga Teluk Semanting, dengan begitu saat ini aktifitas nelayan seperti tambat labuh kapal dan bongkar muat



Pemerintah Kabupaten Berau hasil tangkapan nelayan menjadi lebih mudah dan lancar serta terjamin kenyamanannya.  Indikator ”Jenis rehabilitasi & pemeliharaan prasarana & fasilitas LLAJ) Pencapain Indikator ini didukung dengan Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas LLAJ. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target dan tujuan, capaian kegiatan 100%. Kegiatan ini meliputi pemugaran/pemeliharaan rambu-rambu yang ada diseluruh kabupaten Berau, pelaksanaan kegiatan dimulai dari Januari 2014 s/d Desember 2014. Kegiatan ini dilaksanakan secara kontinue setiap tahun, dengan adanya kegiatan ini diharapkan fungsi rambu menjadi lebih optimal. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : 1. Dukungan Input/anggaran untuk sasaran ini dari tahun ke tahun masih belum terserap secara maksimal. 2. Proses pengadaan barang dan jasa memakan waktu yang lama karena proses gagal lelang sehingga proses diulang, tidak adanya penawaran. 3. Penyelesaian pekerjaan rata-rata terfokus pada semester 4 (empat). Solusi : 1. Serapan

input/anggaran

yang

belum

maksimal

dapat

diminimalisasi dengan perencanaan yang matang dari masingmasing bidang pada proses pengusulan/penetapan anggaran selain itu untuk pekerjaan fisik perlu adanya tinjauan lapangan. 2. Proses pengadaan barang jasa dilakukan dengan prinsip efektif, efesien dan akuntabel dan bebas KKN. 3. Agar pihak pengelola masing-masing kegiatan dapat mengawasi penyedia secara teliti dan selalu berpatokan pada jadwal pelaksanaan pekerjaan. Sehingga tidak ada tahapan yang pelaksanaannya terlambat. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Disadari bahwa beberapa indikator yang ada ini masih perlu banyak perbaikan, karena belum dapat terukur secara lebih jelas, dan lebih menggambarkan urusan intern SKPD, bukan tugas pokok secara luas kepada masnyarakat. 5. Meningkatnya dan dikembangkannya pelabuhan dan dermaga penyeberangan di Kecamatan terpenuhi fasilitas keselamatan pelayaran disetiap pelabuhan. Tujuan dari sasaran ini meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk membuka akses bagi setiap kegiatan, sebagai stimulan bagi masyarakat agar mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup, dengan agenda Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berpihak kepada rakyat. Indikator kinerja daerah yaitu ”jumlah pelabuhan dan dermaga yang ditingkatkan” capain sampai dengan tahun ke 4 (empat) RPJMD sebesar . Salah satu kegiatan pendukung indikator kinerja daerah pada tahun 2014 adalah kegiatan pembangunan dermaga Maratua, kegiatan ini merupakan pekerjaan Multi Years Contract (MYC) dengan nota kesepakatan Pemerintah Kabupaten Berau dan DPRD Kabupaten Berau no.180/16-PRJJ/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dengan pagu dana sebesar Rp. 60.000.000.000,- (Enam Puluh Milyar rupiah). Dimana pelaksanaan fisik dimulai sejak bulan Desember 2013 dan sampai saat ini Januari 2015 fisik pekerjaan telah mencapai 63%, dengan serapan dana sebesar Rp. 29.934.389.900 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). 6. Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Indikator sasaran ini terdiri atas 2 IKU. Capaian IKU tahun 2014 mencapai 100%. Indikator ”Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas” dan ”Jumlah Pemasangan traffic light back up battery & count down” dengan input/anggaran sebesar Rp. 3.525.320.000, (tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), serapan dana sebesar Rp. 3.477.110.700,- (tiga milyar LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 98%, dengan efesiensi anggaran sebesar 2%. Hasil/output dari kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat berupa rambu lalu lintas tunggal, rambu petunjuk jurusan, rambu kawasan tertib lalu lintas, marka, zebra cross, zoss (zona selamat sekolah), guardril(pagar pengaman), dan pita pengetar yang letaknya tersebar di kecamatan Tanjung

Redeb, Sambaliung,

Segah, Batu Putih, Talisayan, dan Biduk-biduk. Untuk pemasangan traffic light ada 3 unit, yang terpasang di 2(dua) kecamatan yaitu Tanjung Redeb ( di Simpang Jalan Pemuda dan Jl. Mangga I, Simpang Pemuda Jalan Pulau Panjang ) dan 1(satu) unit di Kecamatan Sambaliung Jalan Simpang Raja Alam. 7. Terpenuhinya target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan. Tabel IV.12 Berikut Capaian Kinerja Penerimaan PAD dari Sektor Perhubungan no

jenis pelayanan

1

retribusi parkir di tepi jalan

target

total

%

367,644,000

444,008,000

121%

111,820,000

174,220,000

156%

umum 2

retribusi pengujian kendaraan bermotor

3

retribusi jasa usaha terminal

12,000,000

7,700,000

64%

4

retribusi pelayanan

79,159,900

194,463,450

246%

24,000,000

21,228,000

88%

-

171,220,000

-

577,143,900

1.012.839.450

135%

kepelabuhanan 5

retribusi izin trayek

6

sumbangan pt. pelindo jumlah total

Indikator Kinerja Utama “Penerimaan PAD >= 100%” didukung dengan Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan Target terdiri dari 5 jenis retribusi yaitu Retribusi parkir di tepi jalan umum, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi terminal regional, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi izin trayek. Rata-rata pencapaian retribusi telah memenuhi target yang ditentukan yaitu sebesar 135%, perhitungan belum termasuk sumbangan PT.PELINDO.



Pemerintah Kabupaten Berau Secara umum, pencapian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2014

telah diupayakan untuk

memenuhi sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan. Namun dalam implementasinya masih terkendala dengan masalah teknis dan non teknis. h. Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Daerah Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau perlu secara terus menerus mengembangkan Peluang dan inovasi. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, mendorong Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan konsisten dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah yang lebih baik. Khususnya meningkatkan kualitas lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau, tugas pokok dari BLH Kabupaten Berau adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BLH Kabupaten Berau mempunyai fungsi: a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.

d.

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.



Pemerintah Kabupaten Berau e.

Pelaksanaan UPTB.

f.

Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

g.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selama tahun 2011-2014, dalam menunjang tugas dan fungsi badan lingkungan hidup yang menangangi urusan lingkungan hidup, telah dialokasikan anggaran sebagai berikut : Alokasi Anggaran Badan Lingkungan Daerah Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

9.169.830.884,00

6.890.682.721,00

75,15

2012

11.040.591.868,31

7.368.420.480,00

66,74

2013

8.378.549.113,00

6.874.307.342,00

82,04

2014

10.022.620.500,00

8.114.984.447,00

81,00

2015

9.558.200.000,00

-

-


Sedangkan Capaian Kinerja program dan kegiatan selama tahun 20112014 adalah : Tahun 2011-2012 

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura.



Pemantauan Kualitas Lingkungan.



Pengelolaan B3 dan Limbah B3.



Pengkajian Dampak Lingkungan.



Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper).



Peningkatan

Peran

Serta

Masyarakat

dalam

Pengendalian

Lingkungan Hidup. 

Koordinasi Penilaian Menuju Indonesia Hijau (MIH).



Koordinasi Pemantapan Program Lingkungan Hidup.



Penanganan Kasus Lingkungan.



Peningkatan edukasi dan komunikasi Masyarakat dibidang Linkungan Hidup (ADIWIYATA) .



Pengembagan data dan informasi lingkungan.



Penyuluhan dan Pengendalian polusi dan Pencemaran.




Pengujian Kalibrasi peralatan laboratorium lingkunngan dan pemulihan/service/Penggantian sparepart perawatan laboratorium.



Pengadaan peralatan Penguji parameter kualitas LH.



Pengelolaan

dan

Rehabilitasi

ekosistem

pesisir

dan

laut

(penyusunan Data Base Mangrove). 

Pelaksanaan kegiatan Para amdal dan Pengadaan peralatan serta perlengkapan amdal.

Tahun 2013 

Meningkatnya jumlah penanganan kasus kerusakan lingkungan.



Pelayanan pencegahan pencemaran air.



Pelayanan pencegahan udara dari sumber tidak bergerak.



Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi bio massa.



Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.



Pelayanan pengendalaian dan kerusakan lingkungan hidup.

Tahun 2014 Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran

Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Berau Tahun 2014, baik terhadap pengukuran indikator kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran dapat di laksanakan dengan baik. Secara umum dapat digambarkan bahwa dari 44 program kegiatan yang direncanakan dengan dana sebesar Rp. 6.056.360.000,-. Dari Belanja Langsung dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.723.334.985 atau 77 persen. Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, hambatan dan kendala yang sangat dominan adalah kegiatan pemantauan kerusakan lingkungan hidup 44,80% karena batal lelang, kegiatan CSR 52,83% adanya honor yang tidak dicairkan karena sudah terkaper didinas pertambangan, kegiatan peningkatan peran serta masyarakat 52,71% perjalanan dinas tidak dilaksanakan, dan anggaran forum ditiadakan, kegiatan Proper 52,24% pendampingan tahap pertama tahun 2014 ditunda ke januari 2015. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Pada sasaran

meningkatnya jumlah penanganan kasus

lingkungan yaitu pada indikator kerja jumlah penambang liar yang ditertipkan 0 persen, ini disebabkan di Kabupaten Berau tidak ada tambang liar atau belum ditemukan, sedangkan indikator kerja pengesahan SPPL cukup tinggi dari targat yang di rencanakan ini disebabkan banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang mengurus izin SPPL yang targetnya hanya 80 ijin tetapi realisasinya 113 izin yaitu pada usaha kecil. Sasaran pelayanan pencemaran air sebagian persen lebih dari 100 persen ini disebabkan banyaknya usah dan/atau kegiatan mengurus ijin pembuangan air limbah. Sedangkan untuk sasaran pelayanan informasi setatus kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa pada indikator kerja lahan yang ditetapkan dan diinformasikan setatus kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa untuk persennya 0 di sebabakan ketika diadakan lelang tidak ada peserta yang mengikuti lelang. Untuk indikator Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan adminitrasi teknis pencegahan

pencemaran

udara

dari

sumber

tidak

bergerak

persenrtasenya 0 ini belum dilakukan sebab peralatan yang digunakan belum ada untuk pengujian udara emisi, sedangkan untuk pengujian udara embient pada tahun 2013 telah dilakukan dengan persentase 100% sedangkan pada tahun 2014 dilakukan hanya 1 kecamatan talisayan saja disebabakan alat yang digunakan pada kecamatan lain rusak. Sedangkan untuk indikator kerja data pemantauan kualitas air sungai pada tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah lokasi yang di lakukan pemantauan air. Dan untuk indikator kerja peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat (adiwiyata) pada tahun 2013 targetnya pada jumlah bantuan yang diberikan sedangkan pada tahun 2014 targetnya diarahkan kepada jumlahh sekolah yang mengikuti penilaian adiwiyata, dari jumlah target yang di inginkan 7 sekolah. i. Pertanahan Bagian Pertanahan Setda Berau



Pemerintah Kabupaten Berau Total luas asset tanah milik Pemerintah Kabupaten Berau sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 5.958.387,98 M2 dan yang sudah bersertifikat adalah sebesar 1.651.761,79 M2, dan pada tahun 2014, telah dibebaskan tanah seluas 258.342 M2. DAFTAR REALISASI PENGADAAN TANAH TAHUN ANGGARAN 2011

NO

1

PERUNTUKAN

Lahan Bandara Kalimarau

NAMA PEMILIK

Johansyah DKK

LUAS LAHAN

HARGA

ALAMAT TANAH

INSTANSI PENGGUNA

STATUS HAK

67.337 M2

Kelurahan Teluk Bayur

Dinas Perhubungan

Sertifikat

Sunusi DKK

300.641 M2

Kelurahan Teluk Bayur

Dinas Perhubungan

Sertifikat

6.500 M2

Kampung Talisayan

Dinas PU Daerah

Sertifikat

KET

Rt. 15 2

Lahan Bandara Kalimarau untuk Landasan Pacu RT. 13

3

Lahan Pendopo dan Rumah Dinas Camat Talisayan

Abdul Majid

4

Lahan Markas Koramil Kec. Biatan

Drs. H. Datu Kesuma 10.000 M2

Kec. Biatan

Dandim

5

Lahan SDN Makassang

Yunus Ranggu TB, SE 5.000 M2

Kec. Gunung Tabur

Dinas Pendidikan

Sertifikat

6

Lahan Polsek Biatan

Syafaruddin. AR

10.000 M2

Kec. Biatan

7

Lahan Tambahan Lokasi Pasar Induk Adji Dilayas

-Andy Wellianto

4.590 M2

Kelurahan Rinduing

Dinas Perindagkop

Sertifikat

-H. Sa,ga

1.010 M2

.

- Adenan. K

20.000 M2

Kampung Tanjung batuSekretariat Korpri

- Auriansyah

1.400 M2

8

Lahan Perumahaan PNS TanjungBatu

Sertifikat Surat Garapan Sertifikat

9

Lahan Pengembangan Puskesmas Tabalar

Guntur

2.500 M2

Kampung Tubaan

10

Laha n SDN dan SMPN Tumbit Melayu

Suriansyah

5.500 M2

Kampung Tumbit Melayu Dinas Pendidikan

Sertifikat


Sertifikat


Sertifikat

Sertifikat

Dinas Kesehata n

Surat Garapan

5.500 M2 5.000 M2 Laha n SDN dan SMPN Tumbit Melayu

Yusriansyah

5.000 M2 6.667 M2 5.000 M2

Laha n SDN dan SMPN Tumbit Melayu

Bidah

5.000 M2 6.667 M2 5.000 M2

11

Lahan SMPN di Kampung Batu Putih

H. Saga ( Kuasa )

10.417 M2

Kampung Batu Putih

12

Lahan Tambahan Penumpukan Galian. C

Zulkifli

7.413 M2

Kelurahan Gunung Panjang Dinas Pertambangan

13

Lahan Tambahan Perumahaan PNS Kec. Tg. Redeb

H. Tajuddin Noor

18.476 M2

Kelurahan Gunung Panjang Sekretariat Korpri

Pelepasan

14

Lahan KUA Tabalar

Yuli Eka sari

5.000 M2

Kampung Tubaan

Pelepasan

Dinas Pendidikan

Departemen Agama

Sertifikat

Untuk tahun anggaran 2013, urusan pertanahan tidak melakukan pembebasan tanah dikarenakan terjadinya transisi peraturan perundangundangan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 ke Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Dimana anggaran yang telah ditetapkan tidak sesuai pengalokasiannya dengan peraturan pada undang-undang yang baru.



Pemerintah Kabupaten Berau DAFTAR REALISASI PENGADAAN TANAH TAHUN ANGGARAN 2012

NO 1

PERUNTUKAN

NAMA PEMILIK LUAS LAHAN

Lapangan Bola Teluk Bayur Suriyono Sutoyo

2

SMK Perikanan

JUMLAH

ALAMAT TANAH

INSTANSI PENGGUNA

STATUS HAK

KET DANA

45,000

321,885,000 Jalan Stasiun 01 RT.12 Teluk Bayur

Dinas Pemuda dan Olahraga Surat Garapan

Murni 2012

4,341

45,000



Murni 2012

Ngadeni

15,752

45,000



Murni 2012

Sukiman

12,753

45,000



Murni 2012

3,149

30,000

Darso Darso Mardani Jaitun Jamaah

3

HARGA

7,153

Lahan embung Tanjung BatuAdenan. K

94,470,000 Jalan raya Kabupaten RT.7 TanjungDinas Batu Pendidikan

Surat Garapan Luncuran 2011

2,052

30,000



11,050

30,000



2,864

30,000



685

30,000



13,055

18,000

234,990,000 Jalan raya Kabupaten RT.7 TanjungDinas Batu Pekerjaan Umum Surat Garapan

H. Liliansyah

11,750

20,000

235,000,000 Jalan raya Kabupaten RT.7 TanjungDinas Batu Pekerjaan Umum

Sertifikat

ABT 2012

4

Pabrik Biodesel Biduk-biduk M. Nawawi

9,999

25,000

249,975,000 Jalan Kallak RT.1 Labuan Kelambu Biduk-biduk Dinas Perkebunan

Sertifikat

Luncuran 2011

5

Lahan BPP Gunung Tabur

Sinanto

20,000

25,000

500,000,000 Jalan Merpati RT. 10 Kelurahan Gunung DinasTabur Ketahanan Pangan Sertifikat

6

Lahan SDN Filial Talisayan

Masgul

8,426

22,000

185,372,000 Jalan Hasanuddin RT.11 Talisayan Dinas Pendidikan

7

Lahan Badan Jalan Sambaliung Hj. Derna

4,415

175,000

772,625,000 Jalan Bukit Berbunga RT.1 Sambaliung Dinas Pekerjaan Umum

Sertifikat

8

Lahan Sekolahan (SD Madani) Suryati

880

240,000

211,200,000 Jalan Murjani II Gang Berkah Tanjung Dinas Redeb Pendidikan

Sertifikat

Murni 2012

9

Lahan Turap Gunung Marittam Eddy Tanair

574

100,000

Sertifikat

Luncuran 2011

10

Lahan Bandara Maratua

Subiakto

11,738

30,000

352,140,000 Kampung Payung Maratua

Dinas Perhubungan


Andreansyah

12,295

30,000


Dinas Perhubungan


4,895

30,000


Dinas Perhubungan


Basri

11,048

30,000


Dinas Perhubungan


Joni

13,245

30,000


Dinas Perhubungan


Kastor

11,733

30,000


Dinas Perhubungan


Maidin

7,830

30,000


Dinas Perhubungan


Dahlan

10,433

30,000


Dinas Perhubungan


Sumerna

6,457

30,000


Dinas Perhubungan


Aspian. N

6,470

30,000


Dinas Perhubungan


Sukeyo

6,561

30,000


Dinas Perhubungan


Mastan

7,000

30,000


Dinas Perhubungan


Napisah

7,117

30,000


Dinas Perhubungan


Nasiah

7,396

30,000


Dinas Perhubungan


Kartan

7,885

30,000


Dinas Perhubungan


156

32,000

7,141

20,000

Derwin

11

Lahan Pos Perikanan PayungAhmad Saat

57,400,000 Jalan Pulau Sambit Tanjung Redeb Dinas Pekerjaan Umum

4,992,000 RT.2 Kampung Payung-payung

ABT 2012

Murni 2012

Surat Garapan Luncuran 2011 Luncuran 2011

Dinas Perikanan & Kelautan Surat Garapan Luncuran 2011

Payung 12

Lahan Koramil Biduk-biduk

Mailuddin

142,820,000 Jalan Kallak RT.1 Kampung Biduk-biduk Pemerintah Kabupaten Berau Surat Garapan Luncuran 2011 Koramil Biduk-biduk

13

Lahan TPU Tanjung Prepat Yandi Kurniawan

3,375

20,000

Sertifikat

Luncuran 2011

14

Lahan Poskesdes Pantai Harapan Hairil Anwar

375

23,000

8,625,000 RT.1 Kampung Pantai Harapan

Dinas Kesehatan

Sertifikat

Luncuran 2011

15

Lahan Poskesdes Giring-giringBahria

299

25,000

7,475,000 Jalan Jeruk RT. 3 Kampung Giring-giring Dinas Kesehatan

Sertifikat

Luncuran 2011

16

Lahan TPU Giring-giring

Suaib

1,934

23,000

44,482,000 Jalan Jeruk RT. 1 Kampung Giring-giring Kecamatan Biduk-biduk

Sertifikat

Luncuran 2011

Marawiyah

3,066

23,000

70,518,000 Jalan Jeruk RT. 1 Kampung Giring-giring Kecamatan Biduk-biduk

Sertifikat

Luncuran 2011

Lahan Perumahan KAT TelukZubair

15,300

8,000

122,400,000 Jalan Padat Karya RT.3 Teluk Sumbang Dinas Sosial

Sertifikat

Luncuran 2011

Sumbang

Zubair

14,490

8,000


Sertifikat

Luncuran 2011

Zubair

11,000

8,000


5,200

8,000


17

Al Husain M. Sain

67,500,000 Jalan Poros RT.5 Kampung Tanjung Prepat Kecamatan Biduk-biduk

Surat Garapan Luncuran 2011 Sertifikat

Luncuran 2011

18

Lahan TPU Teluk Sulaiman

5,202

20,000

104,040,000 Jalan Abdul Muthallib Kampung Teluk Kecamatan Sulaiman Biduk-biduk Surat Garapan Luncuran 2011

19

Lahan SDN Biatan BapinangNyoman Rudita

12,000

25,000

300,000,000 Jalan Biatan Baping RT.1 Biatan

Dinas Pendidikan

20

Lahan Puskeswan Biatan

10,000

25,000

250,000,000 Jalan Biatan Baping RT.1 Biatan

Dinas Peternakan dan Keswan Surat Garapan

Murni 2012

21

Lahan BPP Tabalar Tubaan Yudha Satria

14,130

20,000

282,600,000 Jalan Poros Kampung Tabalar

Badan Ketahanan Pangan Surat Garapan

Murni 2012

5,870

20,000

117,400,000 Jalan Poros Kampung Tabalar

Surat Garapan

Damrah

Anshori


Sertifikat

Luncuran 2011


Pemerintah Kabupaten Berau DAFTAR REALISASI PENGADAAN TANAH TAHUN ANGGARAN 2014

NO

PERUNTUKAN

1 Lahan Bandara Maratua

NAMA PEMILIK LUAS LAHAN HARGA

JUMLAH

ALAMAT TANAH

INSTANSI PENGGUNA

STATUS HAK

KET DANA

Ahmad Yani Tempel 12,700 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Ahmad Yani Tempel 16,060 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Isnar Adang

11,160 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Isnar Adang

15,430 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Ahmad Utu

4,184 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Ahmad Utu

19,040 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Ahmad Utu

12,310 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Adriansyah

8,533 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Aspian Najit

6,722 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Idris

18,720 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Herdan

9,188 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Subiakto

5,889 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Kastor

4,018 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Bansir

9,046 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Derhin/Suharyo

9,286 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Midi

12,970 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Romi Pandey

13,940 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Basri

10,600 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Osdek

6,881 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

Akhmad yani

8,568 30,000


Dinas Perhubungan

Sertifikat

Murni 2015

H. Liliansyah

8,250 20,000

165,000,000 Jalan Poros Tanjung Batu

Dinas PU Daerah Kab. Berau Sertifikat

Murni 2015

Adenan. K

6,945 18,000

125,010,000 Jalan Poros Tanjung Batu

Dinas PU Daerah Kab. BerauSurat Garapan Murni 2015

3 Lahan Puskesmas Biduk-Biduk

Drs. Muzakkir

8,400 25,000

210,000,000 Jalan Majahaba Kampung Biduk-BidDiuknas Kesehatan Kab. Berau Sertifikat

Murni 2015

4 Lahan Puskesmas Merancang Ulu

Israil

12,604 30,000

378,120,000 Jalan Poros Tg. Redeb - Tanjung BatuDinas Kesehatan Kab. Berau Sertifikat

Murni 2015

Andam

6,778 30,000

203,340,000 Jalan Poros Tg. Redeb - Tanjung BatuDinas Kesehatan Kab. Berau Sertifikat

Murni 2015

2 Lahan Embung Tanjung Batu

5 Lahan Gang Pemancar

Hermansyah

120 ####

24,000,000 Jalan Manimbora Kel. Tanjung RedebDinas PU Daerah Kab. BerauSurat Garapan Murni 2015

258,342

j. Kependududukan Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Urusan Kependududukan Dan Catatan Sipil selama tahun 2011-2014, telah mendapat alokasi anggaran:



Pemerintah Kabupaten Berau Alokasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

7.137.479.757,94

5.988.675.734,00

83,90

2012

9.952.156.516,24

7.677.515.583,00

77,14

2013

13.972.030.519,86

9.195.075.907,00

65,80

2014

11.894.229.400,00

10.586.315.403,00

89,00

2015

12.233.790.000,00

-

-


Pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat perkembangan jumlah penduduk pertahunnya, selain faktor alamiah (kelahiran dan kematian) pertumbuhan penduduk juga disebabkan adanya migrasi masuk (migration) dan migrasi keluar (out migration). Dimana kelahiran dan migrasi masuk akan menjadi penambahn, sementara kematian dan migrasi keluar menjadi oenguran, karena kelahiran biasanya lebih besar dari kematian maka tanpa pengaruh

migrasi

jumlah penduduk akan cenderung berambah yang disebut pertumbuhan alami. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, pada tahun 2010 jumlah penduduk tercatat 179.079 jiwa, dan pada tahun 2014 proyeksi penduduk Kabupaten Berau berjumlah 209.736 Jiwa, hal ini menunjukkan telah terjadi pertumbuhan penduduk Kabupaten Berau sebesar 9,35 persen selama kurun waktu 2011-2014. Tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan sangat timpang, hal ini terjadi karena tidak meratanya persebaran penduduk. Beberapa Kecamatan dengan luas wilayah yang besar hanya dihuni oleh sedikit penduduk, sedangkan daerah perkotaan dengan luas wilayah yang kecil dihuni oleh banyak penduduk. Selama tahun 2010-2014, kepadatan terkecil masih terdapat di Kecamatan Kelay dengan rata-rata kepadatan adalah 0.77 jiwa/Km2, Dan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Tanjung Redeb dengan rata-rata kepadatan 2.941 jiwa/Km2



Pemerintah Kabupaten Berau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil selama 2011-2014 antara lain : Peningkatan pelayanan public

dalam

bidang

kependudukan

dan

Pencatatan

sipil;

Pengembangan database kependudukan; Pendidikan dan latihan serta bintek dalam rangka peningkatan wawasan SDM kependudukan. Pelayanan kependudukan yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil, meliputi pengelolaan administrasi kependudukan yang meliputi pencatatan akta-akta catatan sipil serta surat keterangan lainnya. Pelayanan akta-akta meliputi: a. Akta perkawinan b. Akta Kelahiran Umum c. Akta Kelahiran Istimewa d. Akta Kelahiran Dispensasi e. Akta Kematian f. Akta Cerai Selama Tahun 2011-2014 kegiatan pelayanan kependudukan yang meliputi pencatatan akta-akta dan E-KTP adalah sebagai berikut: Jenis E-KTP Akta Kelahiran Akta Kematian

2011

2012

2013

2014

Ket

38.151

60.771

1.986

-

Buah

9.420

4.039

7.030

8.190

Buah

30

9

109

116

Buah

Akta Nikah

474

259

250

390

Buah

Akta Cerai

2

5

9

6

Buah



Pemerintah Kabupaten Berau k. Pemberdayaan Perempuan Urusan Pemberdayaan Perempuan selama tahun 2011-2015, telah mendapat alokasi anggaran: Alokasi Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

6.960.598.940,00

6.504.979.774,00

93,45

2012

11.925.356.743,48

11.289.183.493,00

94,67

2013

14,087,631,495.00

12,502,914,012.00

88,75

2014

19.108.227.000,00

12.199.958.654,00

63,85

2015

15.553.221.800,00

-

-


Untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan meningkatnya peran perempuan, diukur dengan menggunakan indikator yaitu meningkatnya peran perempuan. Pemerintah Kabupaten Berau sangat mendukung dan menunjang penuh usaha-usaha untuk meningkatkan peran perempuan. Pemberdayaan perempuan dimaksudkan meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan. Selama tahun 2011-2014 dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan, telah dilakukan program dan kegiatan diantaranya : 

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan. Kegiatan ini dalam rangka peningkatan peran Organisasi Perempuan dan dilaksanakan dengan pemberian bantuan kepada organisasi PKK di 197 kampung di 13 Kecamatan.



Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender.



Kegiatan bimbingan manajemen bagi perempuan dalam mengelola usaha.



Pemberdayaan PKK.



Expose peningkatan kualitas perempuan dalam pembangunan.



Pemberdayaan Dharma Wanita.



Pemberdayaan GOW Kbupaten Berau.




Evaluasi, pembinaan dan advokasi kelompok UPPKS.



Pembinaan dan evaluasi model desa prima.



Program keserasian kebijakan peningktan kualitas anak dan perempuan.



Program Penguatan kelembagaan Pengurustamaan Gender dan anak



Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan



Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kantor Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana. Urusan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, Keluarga berencana dimaksudkan untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk, sehingga dengan keluarga berencana diharapkan kesejahteraan keluarga meningkat. Untuk mencapai tujuan mengontrol laju pertumbuhan penduduk tersebut, pemerintah Kabupaten Berau telah memprogramkan sebagai berikut : 1. Program Keluarga Berencana 2. Program kesehatan reproduksi remaja. 3. Program Pelayanan Kontrasepsi. 4. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 5. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pada tahun 2011 ada penambahan Pasangan usia subur yang ber-KB (peserta KB baru) sebanyak 4.730 orang. Secara akumulasi hingga akhir tahun 2011

di Kabupaten Berau terdapat peserta KB aktif

sebanyak 23.647 orang, atau mencapai 104.67%. Sedangkan pada tahun 2013 ada penambahan Pasangan usia subur yang ber-KB (peserta KB baru) sebanyak 3.074 orang. Secara akumulasi hingga akhir tahun 2013

di Kabupaten Berau terdapat peserta KB aktif

sebanyak 26.721 orang, atau naik sebesar 13%. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau m. Sosial Dinas Sosial Urusan sosial pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan, membina,

memelihara,

memulihkan

dan

mengembangkan

tata

kehidupan serta tata penghidupan sosial, materiil dan sprituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaikbaiknya bagi seseorang, keluarga maupun masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban sebagai manusia. Urusan Sosial selama tahun 2011-2015, telah mendapat alokasi anggaran: Alokasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

5.690.657.196,00

4.616.719.692,00

91,13

2012

8.616.440.489,50

7.393.393.447,00

85,81

2013

14.640.437.412,34

9.802.493.015,00

66,95

2014

14.640.437.412,34

9.802.492.615,00

66,95

2015

17.086.185.000,00

-

-


Dari

data

Dinas

Sosial

perkembangan

penanggulangan

penyandang masalah kesejahteraan sosial antara lain sebagai berikut : Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2010 - 2013 2010

2011

2012

2013

Orang/KK

Orang/KK

Orang/KK

Orang/kk

1. Anak balita terlantar

25

9

25

25

2. Anak terlantar

89

32

39

39

3. Anak korban tindak kekerasan

50

0

21

21

4. Anak nakal

0

0

1

1

5. Anak jalanan

15

0

0

0

6. Wanita rawan social ekonomi

320

102

47

47

1.783

1.857

232

264

435

435

9. Penyandang Cacat eks koronis

0

0

0

-

10. Wanita tuna susila

50

0

0

0

11. Pengemis

8

0

0

0

PMKS

7. Lanjut usia terlantar 8. Penyandang Cacat


1.560

1.857


Pemerintah Kabupaten Berau 2010

2011

2012

2013

Orang/KK

Orang/KK

Orang/KK

Orang/kk

12. Bekas narapidana

28

78

278

278

13. Korban penyalahgunaan narkotika

5

0

65

65

13.018

572

7130

6.614

PMKS

14. Keluarga fakir miskin 15. Keluarga berumah tidak layak huni

620

0

263

263

16. Komunitas adat terpencil (KAT)

250

105

741

741

250

0

0

-

0

0

0

1.979

17. Masyarakat yng tinggal di daerah bencana 18. Korban bencana alam

Sumber data : Dinas Sosial 2013

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahun 2010-2013 No 1

PSKS Panti asuhan

Satuan

2010

2011

2012

2013

Buah

4

4

4

-

2

Pekerja Sosial Masyarakat

Orang

195

195

240

240

3

Organisasi sosial (orsos)

Organ

26

26

6

12

4

Karang Taruna Indonesia (KTI)

Organ

110

110

45

45

Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 5

(WPKS)

Orang

113

113

113

Buah

25

25

25

Buah

25

25

25

Satuan tugas penanggulangan bencana 6

alam (PBA)

7

Instruktur satgas PBA Kader

8

rehabilitasi

-

berbasiskan

kemasyarakatan

-

Buah

90

90

90

Sumber data : Dinas Sosial 2013

Adapun data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2014 adalah sebaia berikut : 

Anak Balita Terlantar 25 orang



Anak Terlantar 39 org



Anak Nakal 38 org



Anak Jalanan



Lanjut Usia Terlantar/miskin 1857 orang



Wanita rawan sosial ekonomi 47 org



Korban tindak kekerasan 21 org



Penyandang Cacat 435 orang



Wanita Tuna Susila (PSK)

0 org



Pengemis

0 org




Gelandangan



Bekas Narapidana (Eks Napi) 278 orang



Keluarga fakir miskin 7130 KK



Keluarga berumah tidak layak huni 263 KK



Keluarga bermasalah sosial psikologis



Komunitas adat terpencil (KAT) 741 KK



Korban bencana alam

1979 KK



Korban bencana sosial

0 org



Keluarga rentan sosial ekonomi



Korban Penyalahgunaan Nafza 65 orang



Pekerja migran bermasalah sosial

0 org

Sedangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah sebagai berikut : 

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 240 orang



Organisasi Sosial (Orsos) 6 organisasi



Karang Taruna Indonesia (KTI) 45 orang



Wahana Kessos Berbasis Masyarakat (WKBSM)



Dunia Usaha yang melakukan UKS



Keperintisan dan Kepahlawanan.



Panti Asuhan 5 buah

n. Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Urusan tenaga kerja merupakan pelayanan bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan bersifat komplek, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor dengan pola hubungan yang komplek sehingga penyelesaiannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan yang terpadu. Urusan ketenagakerjaan diarahkan pada meningkatnya perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 20112014 diantaranya adalah sebagai berikut :




Selama tahun 2011-2014 terdapat pekerja yang bersengketa sebanyak 571 kasus. Dengan rincian tahun 2011 sebanyak 90 kasus, tahun 2012 sebanyak 71 kasus, tahun 2013 sebanyak 35 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 375 kasus. Termasuk juga dalam hal ini tercatat pengusaha yang bersengketa dengan jumlah sebanyak 144 kasus, dengan rincian tahun 2011 sebanyak 23 kasus, tahun 2012 sebanyak 31 kasus, tahun 2013 sebanyak 31 kasus dan tahun 2014 sebanyak 59 kasus. Keseluruhan kasus tersebut sampai dengan akhir 2014 telah berhasil difasilitasi dengan prosentase sebesar 100%.

-

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pencari kerja selama 2011-2014 adalah sebagai berikut : Tahun

Jenis pelatihan

2011

2012

2013

2014

Menjahit

20

30

30

30

Las listrik

-

10

16

-

Otomotif

-

-

10

-

Mekanik Alat berat

-

20

20

16

-

Eelektronik

-

-

10

10

Montir Sepeda Motor

-

-

-

26

Sekretaris

-

20

-

-

Upaya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan antara lain : Tahun Jenis Kegiatan

2011

2012

2013

%

Sosialisasi Peraturan ketenagakerjaan

148.520.200

97.63 188.580.336

98.99 183.1940.000

99.76 182.771.400

99.77

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

152.000.010

98.78 172.405.220

99.95 186.920.000

84.34 157.652.850

84.34

Pembinaan, Penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan HI

85.200.000

98.88

98.796.000

98.8 166.000.000

89.83 149.128.450

89.84

Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja

54.251.050

94.1

58.421.000

92.07 727.929.750

Peningkatan perlindungan terhadap pekerja anak

-

-

-

-

55.163.000

Peningkatan fungsi-fungsi lembaga ketenagakerjaan

-

- 486.280.150

97.26

-


Anggaran

%

2014

Anggaran

Anggaran

%

Anggaran

%

97.32

-

-

75.3

41.536.100

75.3

- 708.418.250

97.32


Pemerintah Kabupaten Berau Alokasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

5.112.139.793,44

4.490.673.848,20

87,84

2012

6.759.329.556,45

6.206.593.152,00

91,82

2013

8,953,049,144.38

7,234,975,230.00

80,81

2014

5,284,850,784,00

6,058,511,600,00

87,23

2015

9.573.710.000,00

-

-


Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Berau selama tahun 2011-2014 antara lain : Tahun 2011-2012 

Pengembangan Wilayah Transmigrasi



Peningkatan Kesempatan Kerja



Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan.

Tahun 2013 

Kawasan pemukinan transmigrasi kondisi baik. Pada tahun 2013, kegiatan ketransmigrasian tersebut tidak dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan adanya kebijakan kepala daerah dalam hal ini Bupati Berau untuk tidak menambah lokasi pemukiman transmigrasi baru.



Meningkatnya pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja. Dalam usaha untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagoi para pencari kerja, selama tahun 2013, telah dilaksanakan pelatihan terhadap 69 orang tenaga kerja, pelatihan tersebut berupa pelatihan las listrik, pelatihan menjahit, pelatihan sekretaris serta pelatihan mikanik alat berat.



Peningkatan angka penempatan tenaga kerja. Selama tahun 2013, dari 6.383 orang pencari kerja yang mendaftar, sebanyak 1.748 orang telah berhasil mendapatkan pekerjaan.



Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan. Dari total 120 yang telah ditargetkan, jumlah perusahaan yang telah



Pemerintah Kabupaten Berau menerima penyuluhan pada tahun 2013 adalah sebanyak 12 perusahaan mencakup 13 kecamatan diseluruh wilayah Kabupaten Berau. 

Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3. Relasisasi dari program ini dapat dilihat pada table berikut : no

Kegiatan

satuan

target

realisasi

capaian

1

Daftar normatif perusahaan

Perusahaan

300

281

93,6%

Unit

150

88

58,6%

kasus

40

50

125%

Pemeriksaan dan pengujian peralatan 2

Penyelesaain

kasus

norma

kerja

dan

jamsostek 3



Penyuluhan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja. Produk nyata dari kegiatan ini adalah dibuatnya peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama oleh perusahaan yang ada diwilayah Kabupaten Berau. Dari total 200 perusahaan yang ditargetkan pada awal tahun 2013, realisasi jumlah perusahaahn yang telah memiliki peraturan perusahaan adalah 49 perusahaan, dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah 15 Perusahaan.



Perlindungan lembaga tenaga kerja. Selama tahun 2013, terdapat 24 kasus perselisihan hubungan industrial dengan prosentasi jalur penyelesaian sebagai berikut : 1. Perjanjian bersama 79,16%. 2. Anjuran 20,84%. 3. Penyelesaian perselisihan HI melalui PHI tidak ada.



Peningkatan fungsi-fungsi lembaga ketenagakerjaan. Untuk kegiatan yang bertujuan meningkatkan fungsi-fungsi lembaga ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya menjalin kemitraan melalui lembaga kerjasama tripartit dan

menciptakan

upah

minimum

yang

realistis

dan

berkesinambungan, termasuk didalamnya penanganan unjuk rasa, penetapan umk dan UMSK. Selama tahun 2013, tercatat sebanyak 2 kasus unjuk rasa yang diselesaikan secara tripartit, 1 kali penetapan Umk dan 1 kali penetapan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau UMSK. Selain itu juga dilakukan survey kebutuhan hidup layak pada beberapa lokasi dinataranya Pasar Adji Dilayas, Pasar Teluk Bayur Pasar tanjung batu dan Pasar talisayan.dari target 8 kali survey, secara KHL telah direalisasikan survey sebanyak 4 kali hingga akhir tahun 2013. Tahun 2014 1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Rencana

kegiatan

yang

dimaksudkan

untuk

melaksanakan

pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja ini diwujudkan dengan pelaksanaan berbagai macam pelatihan keterampilan yang dianggap penting dimasa sekarang ini. Pelatihan yang telah dilaksanakan tersebut adalah : -

Pelatihan Montir Sepeda Motor, yang diikuti oleh 26 orang peserta

-

Pelatihan Service Elektronik yang diikuti oleh 10 orang peserta

-

Pelatihan menjahit yang diikuti oleh 30 orang peserta

Dengan total 66 peserta selama tahun 2014, kegiatan ini menyerap anggaran belanja sebesar Rp. 968.003.000,00 2. Pengembangan

kelembagaan

produktifitas

dan

pelatihan

kewirausahaan Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya seleksi pra penempatan tenaga kerja, serta terbentuknya usaha produktif guna mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Berau, kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp. 244.209.250,00 3. Sosialisasi berbagai pelaksanaan peraturan tentang ketenagakerjaan Kegiatan ini bertujuan agar karyawan dan unsur manajemen perusahaan dapat menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kegiatan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Lembaga Kerja melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan yang tersebar di 13 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Berau. Selama tahun 2014 LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau telah dilakukan pemeriksaan terhadap 250 perusahaan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 281.361.400,00,4. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Bentuk dari kegiatan ini yaitu pengumpulan data normative perusahaan, Pemeriksaan dan pengujian peralatan dan perlengkapan kerja serta perlengkapan produksi perusahaan, dan penyelesaian kasus Norma Kerja dan Norma Jamsostek. Selama tahun 2014 telah dilaksanakan pengumpulan data normative terhadap

300

perusahaan,

pengujian

150

peralatan

serta

penyelesaian 40 kasus norma kerja dan norma jamsostek. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp.322.733.570,00 5. Pembinaan,

penyuluhan,

pencegahan

dan

penanggulangan

Hubungan Industrial dan Syarat-syarat kerja Melalui kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi timbal balik serta meningkatnya produktifitas lembaga ketenagakerjaan ini menyerap anggaran belanja sebesar Rp. 214.378.100,o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Alokasi Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 20112015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

17.171.349.139,32

9.916.000.580,00

64,19

2012

17.440.500.851,15

13.201.159.949,00

75,69

2013

20,116,029,853.58

16,461,708,715.00

81,83

2014

23.791.665.000,00

21.174.634.575,50

89,00

2015

11.939.850.000,00

-

-




Pemerintah Kabupaten Berau Indikator kinerja pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut : Tahun 2011 Perkembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

di

Kabupaten

Berau

cukup

menggembirakan,

baik

keanggotaan, permodalannya, volume usaha, sisa hasil usaha(SHU)nya, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan terutama kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan UMKM sendiri. Jumlah koperasi pada tahun 2011 sebanyak 343 unit. Jumlah UMKM pada tahun 2011 sebanyak 708 unit, Perkembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Berau sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut : Perkembangan Koperasi serta Permodalannya tahun 2009-2011 No

Uraian

2011

2010

2009

1

Koperasi (unit)

343

315

298

2

Anggota (org)

28.368

27.183

25.223

3

Modal (Rp)

13.051.994.171

14.809.753.461

14.718.397.110

4

SHU (Rp)

5.993.473.599

4.040.330.015

2.389.629.333

Sumber data : Dinas Perindagkop

Sedangkan Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Berau sejak 2007 sampai dengan 2011 sebagai berikut : Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 2009-2011 No

Uraian

2011

2010

2009

1

UMKM (unit)

2.761

2.553

2187

Dalam rangka peningkatan kemampuan permodalan dan kesempatan berusaha bagi usaha kecil dan menengah, Pemerintah Kabupaten Berau telah memberikan fasilitas kredit bagi para pengusaha kecil, yang disebut

Dana Bergulir Pengembangan Ekonomi

Kerakyatan. Dana tersebut sifatnya bergulir, sehingga pengembalian dana dari penerima dana sebelumnya, digulirkan lagi penerima dana yang baru. Tahun 2012 Perkembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

di

Kabupaten


Berau

cukup

menggembirakan,

baik


Pemerintah Kabupaten Berau keanggotaan, permodalannya, volume usaha, sisa hasil usaha(SHU)nya, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan terutama kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan UMKM sendiri. Jumlah koperasi pada tahun 2007 sebanyak 271 unit dan pada tahun 2012 sebanyak 356 unit, atau meningkat sebesar 64%. Jumlah UMKM pada tahun 2007

sebanyak 1423 unit

sampai dengan tahun 2012

sebanyak 2.817 unit, Perkembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Berau sejak tahun 2007 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : Perkembangan Koperasi serta Permodalannya tahun 2009-2011 No

Uraian

1

Koperasi (unit)

2

Anggota (org)

3 4

2012

2011

2010

2009

356

343

315

298

27.915

28.368

27.183

25.223

Modal (Rp)

15.021.904.297

13.051.994.171

14.809.753.461

14.718.397.110

SHU (Rp)

5.848.626.086

5.993.473.599

4.040.330.015

2.389.629.333

Sumber data : Dinas Perindagkop

Sedangkan Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Berau sejak 2007 sampai dengan 2012 sebagai berikut : Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 2007-2012 No

Uraian

2012

2011

2010

2009

1

UMKM (unit)

2.817

2.761

2.553

2187

Dalam rangka peningkatan kemampuan permodalan dan kesempatan berusaha bagi usaha kecil dan menengah, Pemerintah Kabupaten Berau telah memberikan fasilitas kredit bagi para pengusaha kecil, yang disebut

Dana Bergulir Pengembangan Ekonomi

Kerakyatan. Dana tersebut sifatnya bergulir, sehingga pengembalian dana dari penerima dana sebelumnya, digulirkan lagi penerima dana yang baru Tahun 2013  Meningkatnya pelayanan publik. Dari target 6 jenis pelayanan yang direncanakan, pencapaian yang telah diraih adalah 100%.  Berfungsinya pusat promosi dan informasi bisnis.



Pemerintah Kabupaten Berau Untuk tahun 2013, untuk pusat promosi dan informasi masih belum terprogram.  Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif.  Meningkatnya jumlah UMKM.  Meningkatnya jumlah Unit Usaha IKM dan KUB yang produktif. Program peningkatan Unit Usaha IKM dan Kleompok Usaha Bersama, dari 40 IKM yang ditargetkan, telah tercapai 100%.  Meningkatnya inovasi produk IKM Tercapai 100% dari seluruh target yang direncanakan yakni 2 IKM.  Meningkatnya

kemampuan

pelaku

usaha

dalam

rangka

pengembangan kesempatan kerja dan berusaha. Dari target 5 pelatihan yang dilakukan, tercapai 7 pelatihan yang berhasil dilaksanakan atau tercapai 140% dari target semula.  Terciptanya tertib Hukum UTTP bagi konsumen dan pelaku usaha. Jumlah UTTP yang ditargetkan sebanyak 450 buah dan 7 kali pengawasan makanan dan minuman, semua tercapai 100%.  Tertatanya kawasan perdangangan. Untuk penataan kawasan perdagangan di tahun 2013, masih belum terprogram.  Meningkatnya nilai eksport. Nilai explort bersih pada tahun 2013, dari target sebesar USD 571.561.415,63 dapat dicapai sebesar USD 1.289.023.255 atau 226%.  Terlaksananya keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar. Untuk kinerja menciptakan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar, dari 100% target yang direncanakan, hanya dapat tercapai sebesar 80%.  Meningkatnya pengelolaan pasar. Untuk tahun 2013, pencapaian target pendapatan dari retribusi pasar yang ditargetkan sebesar Rp. 2.180.000.000,- telah tercapai sebesar 116% atau berhasil direalisasikan sebesar Rp. 2.538.699.065,-



Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2014 Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada Tahun 2014 adalah sebanyak 11 (sebelas) sasaran. Bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing – masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum rata-rata sasaran yang dicapai dalam tahun 2014 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan belum sinkronnya perencanaan dengan penetapan program dan kegiatan. Secara rinci 11 (sebelas) sasaran tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 1. Tersedianya SDM Aparatur yang professional dengan pemenuhan kualifikasi pendidikan sesuai dengan job description Pada sasaran ini indikator yang menunjukkan keberhasilan nya adalah meningkatnya tingkat pendidikan aparatur sebanyak 3 orang. Pada tahun 2014, ada 4 pegawai Dinas Koperindag Kab. Berau yang melakukan penyesuaian ijazah dari sebelumnya SLTA menjadi Strata 1 (S1) sehingga pada sasaran ini realisasi pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. 2. Tersedianya

SDM

Aparatur

dengan

keterampilan

yang

professional di bidang Koperindag Indikator sasaran ini adalah bertambahnya jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis sebanyak 7 orang. Selama tahun 2014 jumlah diklat yang diikuti oleh aparatur sebanyak 10 orang dengan rincian 5 orang mengikuti diklat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, 3 orang mengikuti diklat Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan 2 orang mengikuti diklat Penilaian Kesehatan Koperasi. Dengan realisasi sebanyak 10 orang 3. Tercapainya peningkatan peran UKM Pada sasaran ini, indikator yang menunjukkan keberhasilannya adalah tumbuhnya wirausaha baru sejumlah 800 UMKM. Realisasi LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau pencapaiannya 54 UMKM atau sebesar 6,75% hal ini disebabkan bahwa beberapa pelatihan kewiarusahaan yang diselenggarakan dengan peserta 90 orang, yang dapat membuka usaha baru hanya sebanyak 54 orang. 4. Meningkatkan peluang usaha bagi koperasi Indikator pada sasaran ini terdiri 2 yaitu meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas dengan target jumlah sebanyak 120 unit koperasi dan terjadinya kemitraan antara koperasi dengan BUMN, BUMD dan swasta sebanyak 40 unit koperasi. Realisasi pencapaian indikator pertama sebanyak 130 koperasi atau 108,33%. Hal ini disebabkan makin bertambahnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sedangkan pada indikator kedua, realisasi pencapaiannya adalah 44 unit koperasi atau 110%. Keberhasilan pencapaian pada indikator ini dikarenakan makin meningkatnya kemitraan yang terjadi antara koperasi dengan pihak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, lingkar tambang dan jasa bongkar muat. Tentu secara umum keberhasilan pada sasaran ini dikarenakan makin intensnya pembinaan yang dilakukan oleh aparat koperasi terhadap koperasikoperasi yang ada di Kabupaten Berau. 5. Meningkatnya struktur permodalan UKM 10% per tahun Sasaran

ini

memiliki

2

(dua)

indikator.

Yang

pertama

meningkatnya omset pemasaran produk koperasi dan UMKM dengan target 10% dan meningkatnya modal koperasi dan UKM sebesar Rp 11.500.000.000,-. Indikator pertama menunjukkan realisasi pencapaiannya sebesar 12%. Pada indikator ini terjadi kenaikan sebesar 2% dari target yang ada dikarenakan adanya peningkatan even-even promosi yang diikuti oleh para pelaku UKM baik ditingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional yang diselenggarakan event organizer di berbagai wilayah sehingga transaksi penjualan dapat terealisasi langsung kepada pelaku usaha. Indikator yang kedua yaitu meningkatnya modal koperasi LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau dan UKM sebesar Rp 11.500.000.000,-. Pada indikator ini realisasi pencapaiannya Rp 13.525.302.496,- atau sebesar 117,61%. Terjadi kenaikan melebihi target yang ada disebabkan tingkat transaksi usaha baik koperasi dan UKM mengalami kenaikan sebagai bentuk meningkatnya kesadaran berkoperasi dan pemahaman para pelaku UKM p. Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Alokasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

3.189.019.000,00

4.685.335.088,810

72,28

2012

7.358.206.008,97

6.144.665.755,00

83,51

2013

7,820,078,910.58

6,511,057,436.00

83,26

2014

8.324.782.500,00

8.076.473.158,00

85,00

2015

7.893.770.000,00

-

-


Dalam rangka menarik investasi di daerah, Kabupaten Berau melalui Bagian Perekonomian pada tahun 2011 telah mengikuti berbagai pameran. Keikutsertaan Pemerintah Kabupupaten Berau dalam berbagai

pameran

investasi

dilaksanakan

melalui

kegiatan

Penyelenggaraan Pameran Pembangunan dan Hari Jadi Kabupaten Berau dan kota Tanjung Redeb Tahun 2011 dengan anggaran Rp 3.655.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.963.271.877. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Berau merupakan penyertaan

modal

Pemerintah

Kabupaten

Berau

ke

beberapa

Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut : 

BPD Kaltim



PDAM



Perusda Hutan sanggam Labanan Lestari



PT. Indo Pusaka Berau



Investasi pada Bank BPD Kaltim



Pemerintah Kabupaten Berau Berdasarkan Perda Nomor 25 tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau kepada PT. Indo Pusaka Berau, ditetapkan sebesar Rp. 17.500.000.000,00. Pada tahun 2011, nilai investasi Pemerintah Kabupaten Berau ke PDAM sebesar Rp. 5.700.000.000,00. Investasi

Pemerintah

Kabupaten

Berau

pada

Bank

Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim merupakan investasi dalam bentuk Saham. Sampai dengan tahun 2009 investasi Kabupaten Berau di BPD telah mencapai sebesar Rp 114.165.000.000 Penilaian investasi ini menggunakan metode biaya karena porsi kepemilikan kurang dari 20%. Investasi pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar

Rp.

25.000.000.000,00. Total jumlah saham BPD Kaltim yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Berau adalah 22.833 lembar saham, dengan nilai per lembarnya Rp. 5.000.00 per 29 Desember 2009. 

Investasi pada PT Hutan Sanggam Labanan Lestari Sesuai perjanjian kerjasama pengelolaan hutan antara Pemerintah Kabupaten Berau, PT Inhutani I, dan Perusahaan Daerah Sylva Kaltim Sejahtera dengan Nomor : 127/V/Inh/2003 tanggal 4 Februari 2003, disepakati pembentukan usaha patungan dalam areal Hak Pengusahaan Hutan di Kabupaten Berau dengan Nama PT Hutansanggam Labanan Lestari. Komposisi Pemda Berau sebesar 50%, PT Inhutani I sebesar 30%, dan Perusda Sylva Kaltim Sejahtera sebesar 20%.



Investasi pada PT Indo Pusaka Berau PT. Indo Pusaka Berau adalah perusahaan joint venture yang melanjutkan usaha Konsorsium Indo Pusaka Berau yang dibentuk oleh PT. Indonesia Power, Pemerintah Kabupaten Berau, dan PT. Pusaka Jaya Baru. Konsorsium tersebut dibentuk sesuai Surat Perjanjian Konsorsium Nomor : 015/2088/UM-I/IX/2002 tanggal 23 September 2002 dalam rangka pembangunan PLTU Lati (2 x 7 MW) di Lati - Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.



Pemerintah Kabupaten Berau Pembagian saham sesuai surat Dewan Eksekutif Proyek PLTU Mulut Tambang Lati Nomor 121/533/DE/2004 tanggal 13 Juli 2004, adalah sebagai berikut: 1. PT. Indonesia Power (46.80%)

Rp. 61.950.000.000.00

2. Pemkab Berau (39.16%)

Rp. 53.364.792.235.00

3. PT. Pusaka Jaya Baru (15%)

Rp. 18.585.000.000.00

4. Jumlah

Rp. 133.899.792.235.00

Sesuai Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada PT. Indo Pusaka Berau, dan lembar saham yang tahap pertama berjumlah 43.365 lembar dan tahap kedua 8.473 lembar jadi secara keseluruhan mencapai 51.838 lembar. Dalam rangka menarik investasi di daerah, Kabupaten Berau melalui Bagian Perekonomian pada tahun 2013 telah mengikuti berbagai pameran. Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Berau dalam berbagai

pameran

investasi

dilaksanakan

melalui

kegiatan

Penyelenggaraan Pameran Pembangunan dan Hari Jadi Kabupaten Berau dan kota Tanjung Redeb Tahun 2013. Adapun pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014 Targe

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

2

3

4

5

6

7

orang

35

35

100%

Profesional

dalam

memberikan Pelayanan Masyarakat

1

Persentase

t

Real

%Pencapaian

Ket

target 8

Aparatur yang Kepada

bersertifikat keahlian

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa jumah aparatur pada BPPT ada 35 (tiga puluh lima) orang dimana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus profesional dan transparan dan tepat waktu proses penyelesaian perizinan. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014 Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Real

%Pencapai

Ket

an target 2 Meningkatnya

2

Pendapatan Daerah

4

5

6

7

Rupiah

2,5 M

3,9 M

100%

8

pendapatan Asli

melalui

Retribusi, dan

Asli

3 Bertambahnya

Daerah melalui

Investasi

retribusi,

Penanaman

investasi dan

Modal

penanaman modal

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa dalam peningkatan Pendapat Asli Daerah dalam Target Retribusi Tahun 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan realisasi retribusi sebesar Rp. 3.994.188.500,- bahwa penerimaan retribusi meningkat dari 2 (dua) izin yaitu IMB ( Izin Mendirikan Bangunan ) izin yang diterbitkan 267 izin dan SITU ( Surat Izin Tempat Usaha ) izin yang diterbitkan 1043 izin. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014 Sasaran

Indikator Kinerja

2 Tersedianya dan

3 Sarana Prasarana

Penunjang Pelayanan

3

Terlaksananya

Satu an

Target

Real

%Pencapaian

Ket

target

4

5

6

7

Unit

49

49

100%

8

Tertib Administrasi Pelayanan Perizinan

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa dalam menunjang kegiatan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang sebanyak 49 Unit untuk BPPT.




Indikator Kinerja

2

3

Meningkatnya

4

Tersusunnya

Kinerja dan Realisasi

Laporan

Keuangan

kinerja dan

Satu an

Target

Real

%Pencapaian

Ket

target

4

5

6

7

Dok

10

10

100%

8

realisasi keuangan setiap tahunnya

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa dalam peningkatan Kinerja dan Realisasi perlu disusun Laporan Kinerja dan Realisasi Keuangan dalam bentuk dokumen. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014 Sasaran

Indikator Kinerja

2

3

Terjalinnya

5

Terkoordinasinya

Koordinasi

yang

proses perizinan

Efektivitas

dan

dengan efektiv

Efisiensi

Satuan

Targe t

Real

%Pencapaian

Ket

target

4

5

6

7

Tahun

1

1

100%

8

dan efisien

Penyelenggaraan Perizinan

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa dalam berkoordinasi tentang penyelenggaraan perizinan dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan secara efektif dan efisien. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014 Sasaran

Indikator Kinerja

2 Tertibnya

6

Satuan

Targe t

Real

%Pencapaian

3

4

5

6

7

Tercapainya

Tahun

1

1

100%

Pelaksanaan

Pelayanan

Pelayanan Perizinan

Perizinan sesuai

Ket

target 8

dengan keinginan Daerah



Pemerintah Kabupaten Berau Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa dalam pencapaian pelaksanaan perizinan sudah tercapai dan sesuai dengan keinginan Pemerintah Daerah. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014 Targe

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

2

3

4

5

6

7

Tersedianya

Dok

3573

2845

79,63%

Tertibnya

7

Administrasi

dokumen

Pelayanan Perizinan

perizinan sesuai

t

Real

%Pencapaian

Ket

target 8

dengan keinginan masyarakat

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa pelayanan perizinan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 dimana target untuk penerbitan izin adalah 3573 sedangkan realisasi izin sebanyak 2845 izin dari 11 (sebelas izin) seperti, Izin Spanduk, IMB, SITU, IUJK, Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan, SIUP, TDP, TDI/IUI, Izin Petik SBW dan Izin Angkut SBW, Izin Jagal serta Pendaftaran Penanaman Modal. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014 Targe

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

2

3

4

5

6

7

Buku

30

10

50,00%

Tingkat Kepuasan

8

Evaluasi

Masyarakat Terhadap

Pelayanan

Pelayanan

Perizinan

t

Real

%Pencapaian

Ket

target 8

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa untuk mengatahui tingkat kepuasan masyarakat BPPT Kab. Berau memberikan quisioner kepada pemohon izin dan membuat buku sebagai pedoman untuk kedepannya.




Indikator Kinerja

2 Tersedianya data

9

Satuan

Targe

Real

t

%Pencapaian

3

4

5

6

7

Terlaksananya

Kec

13

13

100%

perizinan dan

kegiatan

investasi

monitoring

Ket

target 8

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa dalam penyediaan data perizinan dimana dilaksanakan kegiatan monitoring di 13 (tiga belas) Kecamatan. q. Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Alokasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

11.187.258.492,76

7.874.335.088,80

70,39

2012

19.556.963.910,34

13.850.838.311,00

70,82

2013

24,751,415,941.56

19,467,689,245.00

78,65

2014

22.278.055.000,00

18.710.966.334,00

83,99

2015

8.936.210.000,00

-

-


Urusan kebudayaan di Kabupaten Berau dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pada tahun 2012 urusan kebudayaan dilaksanakan dengan kegiatan antara lain : 

Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah (hari jadi Kabupaten Berau).



Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya.



Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya



Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah.



Pengembangan kebudayaan dan Pariwisata (Pagelaran Seni Budaya)




Fasilitasi Penyelenggaraan Festifal Budaya Daerah



Fasilitas Pengembangan Kemitraan Pariwisata.



Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.



Pelaksanaan promosi pariwiasata Nusantara dalam dan luar negeri



Pengembangan cindramata khas daerah kabupaten daerah.



Festival Daerah.



Penyediaan sarana informasi pariwisata dan budaya.



Pelaksanaan promosi budaya dan pariwisata



Pengembangan daerah tujuan wisata. Saat ini terdapat beberapa bangunan dan situs cagar budaya

yang dilindungi, antara lain Keraton Gunung Tabur, Museum Gunung Tabur dan Keraton Sambaliung. Selain untuk melestarikan budaya, perlindungan bangunan dan situs tersebut juga dimanfaatkan untuk pariwisata. Pada tahun 2013 urusan kebudayaan dilaksanakan

dengan

kegiatan antara lain : 

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program pengembangan Nilai Budaya.









Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.



Pengembangan kebudayaan dan pariwisaya.



Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya didaerah.



Pengelolaan dan penambahan koleksi pada museum dan keraton.



Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.



Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.



Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.




Bantuan alat kesenian dan budaya.



Pelatihan tenaga profesi instruktur tari mitra pariwisata.



Festival derawan



Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pasriwisata.



Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri.



Pelaksanaan Hari jadi Kabupaten berau dan Kota Tanjung Redeb.



Pembuatan sarana informasi wisata. (pembuatan Baliho).



Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.



Pendataan object wisata (Up date informasi wisata).



Operasional tangab dan rumah panggung.



Pengembangan daerah tujuan wisata (Review Masterplan hutan kota).



Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Masterplan dan DED Labuan Cermin)



Pengadaan angkutan laut (SpeedBoat) Penunjang pariwisata Pulau Derawan.



Pelatihan Diving.



Pembangunan icon penanda Pulau Maratua dan Sangalaki.



Pengembangan Sumberdaya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata.






Konsolidasi lingkup kebudayaan dan pariwisata.



Pembinaan kelompok sadar wisata.



Pelatihan Guide Tourism.



Sosialiasasi produk peraturan perundang-undangan.



Fasilitasi kemitraaan daeraj dibidang pariwisata. Adapun prestasi-prestasi yang berhasil dicapai oleh Dinas Dinas

Pariwisata Kabupaten Berau selama tahun 2013 diantaranya adalah sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Berau 1. Penghargaan Museum Rekor Indonesia atas rekor penyelenggaraan Pulas Kayu dengan Peserta Terbanyak dari Museum Rekor-Dunia Indonesia. 2. Penghargaan the best permormance TraverClub Tourism Awward 2013 dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 3. Penghargaan Cipta Award Pulau Kakaban Tahun 2013 dari Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. 4. Penghargaan kategori Kabupaten Terbaik I Festival Kemilau 2013 5. Penghargaan Stand Terbaik I Festival Kemilau 2013. Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau pada tahun 2014 diuraikan sebagai berikut : “Bertambahnya koleksi benda cagar budaya” Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Bertambahnya koleksi benda cagar budaya dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah koleksi benda cagar budaya menunjukkan capaian kinerja sasaran sebesar 89,70% dengan predikat sangat berhasil Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diperoleh dari besarnya prosentase Benda Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Berau sebagai warisan sejarah masa lampau yang dapat dilestarikan, oleh karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau terus melakukan upaya untuk mengumpulkan Benda Cagar Budaya sebagai koleksi Museum Batiwakkal dan Museum Keraton Sambaliung. Sasaran tersebut dicapai melalui Program Pengelolaan Kekayaan Budaya , dengan melaksanakan kegiatan pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah dengan dukungan dana Rp. 282.753.100,00 (89,70%) dari target Rp. 315.230.000,00 Hambatan/Masalah : Minimnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan Benda Cagar Budaya peninggalan Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung Strategi/pemecahan masalah : Sosialisasi terhadap masyarakat tentang Benda Cagar Budaya LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau “Meningkatnya kegiatan seni dan budaya” Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kegiatan seni dan budaya dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah kegiatan/event seni dan budaya di dalam dan luar daerah memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 89,44% dengan predikat sangat berhasil Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Penetapan beberapa situs sejarah di Kabupaten Berau antara lain : a) Keraton Gunung Tabur b) Keraton Sambaliung c) Makam Sultan M. Hadi Jalaluddin d) Makam Sutan M.H. Bayanuddin e) Makam Sultan M. Kaharuddin f) Makam Sultan M. Aminuddin g) Makam Sultan M. Zainal Abidin h) Makam Sultan Amiril Mukminin i) Makam Sultan Asyik Syarafuddin j) Makam Sultan M. Salehuddin k) Makam Kubah Syech M. Ali Junaidi Al Banjari l) Makam Keramat Syarif Husen m) Makam Kuda, Ligadung Makalli n) Makam Saba’ani o) Sisa Bangunan Pabrik Penggergajian Peninggalan Belanda p) Makam Belanda q) Kamar Bola/Ball Room r) Pelabuhan Batu Bara Peninggalan Belanda s) Rumah Tua Rumah Kayu Milik Agus Hairuddin,SE 2. Pengembangan keragaman seni budaya di Kabupaten Berau seperti mamanda,hadra,gambus,

sastra

karang-karangan,badiwa,taria-

tarian, lomba lagu daerah, pawai budaya. 3. Pelestarian Nilai-nilai adat seperti pesta adat bakudung batiung, meja panjang, buang naas.



Pemerintah Kabupaten Berau Sasaran mendapatkan dukungan realisasi dana Rp.5.889.671.905,00 atau (89,44%) dari target Rp.6.585.060.000,00. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran : 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal 2. Meningkatnya kualitas seni budaya lokal 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya. Hambatan/Masalah : Kegiatan kesenian dan kebudayaan belum dilaksanakan secara rutin dan masih terkesan monoton dan sulit berkembang, masyarakat kurang mampu

memanfaatkan

sebagai

sarana

untuk

meningkatkan

perekonomian Strategi/pemecahan masalah : Melakukan pembinaan agar masyarakat mampu memahami fungsi dan arti

kegiatan

upacara

adat

dan

tradisi

budaya

serta

dapat

memeanfaatkannya untuk peningkatan taraf hidup “Bertambahnya usaha jasa sarana pariwisata” Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Bertambahnya usaha jasa sarana pariwisata dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah usaha jasa sarana pariwisata memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 74,31% dengan predikat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya usaha jasa pariwisata di Kabupaten Berau di Sektor Pariwisata khususnya dalam usaha Akomodasi dan Rumah Makan. 2. Meningkatnya daya serap tenaga kerja di sektor Pariwisata Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : 1. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Berau 2. Mudahnya proses perijinan usaha sektor pariwisata Sasaran tersebut dicapai melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan melaksanakan kegiatan pengembangan , sosialisasi , LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau dan penerapan serta pengawasan standarisasi dengan realisasi dukungan dana Rp.365.597.860,00 atau (74,31%) dari target Rp.492.020.000,00. Hambatan/Masalah : Kurangnya kesadaran pelaku usaha jasa pariwisata untuk mendaftarkan usahanya Strategi/pemecahan masalah : Lakukan sosialisasi dan pengawasan usaha jasa pariwisata “Meningkatnya pelayanan administrasi” Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah aparatur yang sesuai dengan beban pelayanan administrasi memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 93,74% dengan predikat Sangat Berhasil. Sasaran tersebut dicapai melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , dengan melaksanakan 15 kegiatan dengan realisasi anggaran

Rp.1.842.439.285,00

atau

(93,74)

dari

target

Rp.1.965.520.000,00. Hambatan/Masalah : Belum

optimalnya

pengelolaan

administrasi

kegiatan

dan

administrasi

kegiatan

dan

penatausahaan keuangan Strategi/pemecahan masalah : Sosialisasi

tentang

pengelolaaan

penatausahaan keuangan “Meningkatnya kualitas SDM aparatur” Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas SDM aparatur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 76,35% dengan predikat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Tersedianya aparatur yang terampil dan terlatih 2. Tingkat Prosentase kecepatan penyelesaian tugas LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Sasaran

tersebut

dicapai

dengan

dukungan

realisasi

dana

Rp.848.426.698,00 atau (76,35%) dari target Rp.1.111.170.000,000,00 Hambatan/Masalah : Kegiatan pelatihan SKP di lingkup dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak dilaksanakan karena tidak tersedia narasumber Strategi/pemecahan masalah : Menyiapkan aparatur yang menguasai cara penyusunan SKP “Meningkatnya sarana dan prasarana kantor” Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana kantor dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah sarana dan parasarana yang optimal dan memadai memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 94,18% dengan predikat sangat berhasil. Indikator sasaran pencapaian kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan umur ekonomisnya (optimal). 2. Tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai. Sasaran tersebut dicapai melalui Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

gedung

kantor

dengan

dukungan

realisasi

dana

Rp.354.510.150,00 atau (94,18%) dari target Rp.376.400.000,00 Hambatan/Masalah : Belum tersedianya gedung kantor yang representatif untuk mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Strategi/pemecahan masalah : Melaksanakan rehab ringan eksterior dan interior Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.



Pemerintah Kabupaten Berau r. Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olahraga Alokasi Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

10.867.664.924,80

7.168.049.654,20

65,96

2012

23.700.193.040,74

20.147.617.736,00

85,01

2013

24.363.523.206,34

18.770.715.702,00

75,15

2014

40.080.291.350,00

28.925.636.037,00

72,17

2015

3.530.600.000,00

24.665.580.250,00

28.196.180.250,00


Sasaran urusan Pemuda dan Olah Raga diarahkan pada peningkatan kapasitas pemuda di berbagai bidang dan naiknya derajat kesehatan fisik dan mental para pemuda serta berkembangnya diversifikasi dan prestasi oleh raga. Kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi guna meningkatkan kualitas manusia Tahun 2012 Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.700.193.040,74 dan telah terealisasi sebesar Rp. 20.147.617.736,00 atau 85,01%, Kinerja dari Dinas Pemuda dan Olah Raga selama tahun 2012 antara lain : 

Pembinaan Organisasi Kepemudaan



Pembibitan dan pembinaan olahragawan dan berbakat



Pembinaan Cabor Prestasi di Tingkat Daerah.



Penyelenggaraan kompetisi olahraga.



Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.



Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 

Adanya Dana Kegiatan yang tidak terserap dan tidak dapat di gunakan di karenakan fasilitas penunjangnya tidak tersedia dan



Pemerintah Kabupaten Berau adanya keterlambatan perkerjaan fisik yang tidak sesuai dengan ketentuan. 

Belum tersedianya prasaran berupa gedung kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Berau.



Masih Kurangnya saran penunjang berupa kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan di lapangan.



Belum dioperasionalkannya fasilitas kolam renang kakaban aquatiq.



Diperlukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang olahraga, kepemudaan dan bidang teknis lainnya.



Masih kurangnya tenaga Teknis, Fungsional dan Staf yang dapat membantu dalam pelaksanaan kegiatan

Guna mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka perlu di ambil langkah – langkah sebagai berikut : 1. Dinas akan Melakukan evaluasi atas perkerjaan fisik yang tidak mencapai target dan menjadikan perbandingan pada kegiatan tahun mendatang untuk dapat melaksanakann kegiatan fisik yang berhubungan dengan pihak ketiga, dimana proses pelelangan dan pemilihan dijadwalkan awal tahun anggaran sehingga keerlambatan dan kendala – kendala yang tidak diperhitungkan dapat diatasi. 2. Dinas akan membuat usulan kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan kendaraan operasional kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. 3. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menyediakan atau membangunkan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga sesegera mungkin. 4. Berkoordinasi dengan DPRD Berau dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Berau agar PERDA retribusi kolam renang segera diterbitkan. 5. Mengusulkan kepada Pemerintah daerah untuk dapat mendapatkan kendaraan operasional baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.



Pemerintah Kabupaten Berau 6. Melakukan Koordinasi dan Pendekatan kepada Kepala Daerah Cq. Bappeda Kab. Berau untuk memperhatikan dan dapat menerima program – program kerja yang di usulkan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Berau 7. Memberikan kesempatan kepada seluruh Pegawai Dinas Pemuda dan Olah Raga utuk dapat mengembangkan Sumber Daya Manusia dengan cara mengikut sertakan dalam pendidikan / pelatihan fungsional maupun struktural. Melakukan konsultasi dan kordinasi kepada BKD untuk memohon penambahan staf yang dibutuhkan. Sedangkan tahun 2013 Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.262.523.206,34 dan telah terealisasi sebesar Rp. 18.770.715.702,00 atau 75.15%, Kinerja dari Dinas Pemuda dan Olah Raga selama tahun 2013 antara lain : 

Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari 17 kegiatan, pelaksanaan fisik mencapai 99,94% dan realisasi keuangan mencapai 89,97%.



Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pelaksanaan fisiknya 100% dengan realisasi keuangan 99,92%, kegiatan ini dianggap dapat dikendalikan.



Program peningkatan Kapasita Sumber Daya Aparatur terdiri dari 2 kegiatan, realisasi pelaksanaan fisik 100% dengan realisasi keuangan 80,39%.



Program pengembangan System Pelporan Capaian Kinerja dan Keunagn 3 kegiatan, realisasi fisik 66,67% dan keuangan sebesar 59,54%. Kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah Pameran. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Berau dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten berau tidak mengadakan Pameran., akan tetapi expo. Sementara untuk mengikuti expo harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dan Dinas Pemudan dan olahraga tidak memenuhi standar tersebut.




Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olehraga terdiri dari 2 kegiatan : Kegiatan Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Olehraga realisasi fisiknya 85,19% dan realisasi keuangan 64,76%. Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga realisasi fisiknya 88,24% dan keuangan 83,19%.



Program Pengambangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda realisasi fisik 0% dan keuangan 0%. Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh kegiatan tersebut adalah kegiatan pendataan potensi kepemudaan yang diprogramkan pada anggaran tambahan yang pada perencanaan kegiatan dapat dilakukan dengan target waktu pendataan ke kecamatan kurang lebih enam bulan. Namun pengesahan anggaran pada bulan Nopember sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pendataan kepemudaan pada tiga belas kecamatan.



Program Peningkatan Persan Serta Kepemudaan terdiri dari 4 kegiatan; 1. Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan realisasi fisik 100% dan keuangan 81,24%. 2. Pelaksanaan kegiatan pelantara III Saka Bahari Nasional dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 92,71%. 3. Fasilitas Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Realiasi Fisik 67% dan keuangan 81,98%. 4. Kegiatan Korsik Pada hari besar nasional realiasai fisik 88% dan keuangan 59,24%.



Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga terdiri dari 4kegaiatan : 5. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi ditingkat daerah realisasi fisik 100% dan keuangan 85,78%. 6. Peningkatan

kesejahteraan

bagi

insane

olahraga

yang

berdedikasi dan berprestasi. Total realisasi fisiknya adalah 100% dan keuangan 48,42%. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 7. Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti,praktisi dan tekhnis olahraga dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 90,41%. s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesbang Politik dan Linmas Alokasi Anggaran Badan Kesbang Politik dan Linmas Tahun 20112015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

6.557.294.143,58

5.874.328.138,20

89,58

2012

9.781.951.295,44

8.953.259.727,00

91,53

2013

15.577.541.590,88

12.507.216.049,00

75,44

2014

16.296.744.000,00

15.200.146.0410,00

93,27

2015

16.032.053.000,00

-

-


Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan antara lain untuk: 1) Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, jati diri dan indentitas bangsa

melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata

nilai budaya yang mempunyai potensi unggul. 2) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial. 3) Mewujudkan kenyamanan, ketertiban dan kepatuhan masyarakat (stakeholders) dengan melalui peningkatan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan daerah. 4) Terlaksananya

peran

dan

fungsi

lembaga

politik

dan

kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Capaian kinerja tahun 2012 urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Berau antara lain: a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkung berupa kegiatan adalah Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan Lingkungan, pengendalian keamanan lingkungan.



Pemerintah Kabupaten Berau b. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan berupa Peningkatan Kerja sama

dengan Aparat

Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan. c. Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan

melaui

Peningkatan

Masyarakat

melaui

forum kerukunan Umat Beragama (FKUB). d. Pendidikan Politik Masyarakat

melalui desk pilkada dan

pengamanan wilayah PILBUP 2010 Kab.Berau. e. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam berupa kegiatan teknis penanggulangan Bencana PBP dan koordinasi berkala tim satkorlak. f. Ketahanan Bangsa dengan kegiatan rapat koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) se – KALTIM di Kab. Berau. Capaian kinerja tahun 2013 urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Berau antara lain: 

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

Proses

demokrasi

(Pemilu/Gubernur Versi TimDesk Pemilukada. 

Meningkatnya komitmen kontratibnas dan pencegahan tindak kriminal. Meningkatnya Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Alokasi Anggaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 20112015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

6.557.294.143,58

5.874.328.138,20

89,58

2012

7.438.785.948,93

6.814.015.052,00

91,60

2013

9,416,022,193.93

8,169,695,040.00

86,76

2014

13.204.629.000,00

7.717.316.441,00

58,44

2015

13.862.075.000,00

-

-




Pemerintah Kabupaten Berau Jumlah Satpol PP Kabupaten Berau 1. Tahun 2011

: 43 Orang;

2. Tahun 2012

: 50 Orang;

3. Tahun 2013

: 51 Orang;

4. Tahun 2014

: 63 Orang;

Disamping jumlah Satpol PP Kabupaten, terdapat juga anggota Satpol PP yang tersebar di tiap kecamatan. Adapun jumlahnya adalah sebagai berikut : 1. Tahun 2011

: 50 Orang;

2. Tahun 2012

: 50 Orang;

3. Tahun 2013

: 54 Orang;

4. Tahun 2014

: 57 Orang;

Adapun inovasi yang telah dilakukan selama kurun waktu 2011-2015 antara lain : -

Pembentukan Perda Kabupaten Berau Nomor 13 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentramana Masyarakat

-

Pembentukan Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Sipil

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau untuk tahun 2013 menetapkan 6 kebijakan; yaitu sebagai berikut: 1. Meningkatkan kerja sama pengawasan dan pengendalian. 2. Meingkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara rutin. 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menjaga lingkungan sosial. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan sosial. 5. Meningkatkan kemampuan/kompetensi sumber daya aparatur. 6. Meingkatkan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas. Mengenai capaian kinerja pada satuan Polisi pamong Praja, dari 22 kegiatan yang dilaksanakan, berdasarkan indikator kinerja kegiatan, secara umum telah dapat dicapai sesuai dengan target. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Dari total anggaran belanja tidak langsung yang sebesar Rp. 3.834.689.858,93

sampai

dengan

akhir

tahun

2013,

berhasil

direalisasikan sebesar Rp. 2.935.095.724,- atau 76%. Dan untuk belanja langsung, dengan anggaran sebesar Rp. 5.581.332.335,- berhasil direalisasikan sebesar Rp. 5.234.599.316,-. atau 93,79%. Sasaran yang akan dicapai pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2014 adalah sebanyak 3 (Tiga) sasaran. Bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran-sasaran yang dicapai dalam tahun 2014 dapat dicapai dengan cukup baik sesuai target pada sasaran yang telah direncanakan. Sedangkan dari kinerja kegiatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2014 sebanyak 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 7 (Tujuh) program. Bila dilihat pada tingkat pencapaian program yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja kegiatan, maka dapat dicapai sesuai dengan target. t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sebelum tahun 2009 urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Bagian-bagian Sekretariat Kabupaten Berau (antara lain Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan, Bagian Umum Dan Perlengkapan, Bagian Organisasi Dan Tata Laksana, Bagian Pembangunan, Bagian Humas, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Keuangan), Sekretariat DPRD, Kantor Kas Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, dan Badan Pengawas Daerah. Setelah berlakunya PP No 41 tahun 2007 dan Perda No 10, 13 Tahun 2008 maka urusan pemerintahan menjadi Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, ada beberapa SKPD yang berubah yakni Badan Pengawas Daerah (Bawasda) menjadi Inspektorat, sedangkan Kantor Kas Daerah Bagian Perlengkapan dan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Bagian Keuangan Sekretariat Daerah bergabung dengan Dinas Pendapatan menjadi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Kekayaan. Sekretariat Daerah Anggaran pada Sekretariat Daeah meliputi beberapa bagian yakni: Bagian Pembangunan, Bagian Humas dan protokol, Bagian Hukum

Dan Perundang-Undangan,

Bagian

Pertanahan,

Bagian

organisasi, Bagian Pemerintahan, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Ekonomi, Bagian Tekhnologi Informasi. Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

145.643.564.844,00

91.851.334.094,00

63,07

2012

144.818.192.705,04

80.337.106.739,00

55,47

2013

152,312,505,337.82

83,014,763,270.00

54.50

2014

145.520.982.695,00

106.480.932.694,00

73,17

2015

73.836.550.000,00

-

-


Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD bertugas memberikan pelayanan dalam rangka menunjang tugas-tugas DPRD, telah dilaksanakan setiap tahunnya adalah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; Hearing/dialog dan koordinasi dng pejabat pememerintah dan tokoh masyarakat/tokoh agama; Rapat - rapat alat kelengkapan dewan; Rapat-rapat paripurna; Kegiatan Reses; Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah; Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD; Sosialisasi peraturan perundang-undangan; Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah; Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kab. Berau.



Pemerintah Kabupaten Berau Alokasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

30.863.784.877,54

24.577.032.610,00

79,63

2012

35.720.077.024,89

26.672.448.634,00

74,67

2013

46,093,933,446.58

,36,557,287,518.00

79.31

2014

41.172.184.500,00

26.273.677.849,00

63,81

2015

38.724.997.500,00

-

-


Sekretariat Dewan Korpri Alokasi Anggaran Sekretariat Dewan Korpri Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

2.282.128.609,48

1.524.553.434,00

66,80

2012

3.042.492.304,78

2.335.654.292,00

76,77

2013

3,033,368,652.30

2,471,184,605.00

81.47

2014

4.059.292.500,00

3.017.550.674,00

74,34

2015

2.273.910.000,00

-

-


Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Dinas pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Kekayaan mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu: sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Sebagai SKPD, Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Berau nomor 34 Tahun 2009 pada tanggal 31 Desember 2009, yang merupakan gabungan 4(empat) instansi yakni : Dispenda, Kantor kas Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian perlengkapan Sekretariat Kabupaten Berau. Gambaran umum yang dapat disajikan pada saat ini adalah kondisi riil sekarang, berada dibawah satu institusi yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Kabupaten Berau baik sumberdaya manusia sarana dan prasarana maupun dukungan dana



Pemerintah Kabupaten Berau dengan mengarah pada Visi, misi, tujuan sasaran dan narah kebijakan yang baru. Sebagai SKPKD, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan sebagai PPKD mempunyai tugas : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. c. Melaksanakan

pemungutan

pendapatan

daerah

yang

telah

ditetapkan dengan peraturan daerah. d. Menyusun Laporan keuangan Pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Alokasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

47.817.744.593,00

31.779.749.201,60

66,46

2012

140.521.391.981,56

115.547.476.376,00

82,23

2013

184,475,650,701.56

131,262,181,360.00

71.15

2014

44.674.271.300,00

37.740.206.868,00

84,48

2015

292.146.988.355,00

20.921.629.960,00

313.068.618.315,00


Upaya Peningkatan pendapatan

daerah dilakukan secara

kontinue dan memperhatikan kemampuan daerah, dengan demikian perlu tahapan prioritas sebagai berikut : 1.

Penetapan dasar hukum Pajak Daerah,Retrebusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain dan penyesuaian tarif untuk obyek pajak tertentu

2.

Penataan Administrasi Pajak Daerah dan retrebusi daerah dan Pendapatan lain-lain

3.

Perumusan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah




Koordinasi Konsultasi dan Pembinaan pengelolaan pendapatan daerah

5.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah

6.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pendapatan daerah

7.

Peningkatan Kompetensi aparatur pemungutan pendapatan

8.

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

9.

Penataan bidang perencanaan,pelaporan dan evaluasi pendapatan

10. Pengembangan sumber- sumber pendapatan Berdasarkan tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau dapat diketahui 4 (Empat) Sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu :Tercapainya Penerimaan daerah yang Optimal 1.

Terwujudnya Anggaran Belanja berbasis kinerja yang efesien, efektif dan ekonomis

2.

Tercapainya Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah yang wajar tanpa pengecualian

3.

Tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas dengan didukung sarana prasarana yang memadai

Tercapainya Penerimaan daerah yang optimal: Sasaran ini dapat dicapai melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, yang operasionalnya didukung oleh kegiatankegiatan : -

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber PAD

-

Penyusunan Potensi Pajak Daerah, Retrebusi Daerah dan Lain-lain PAD yg Sah

-

Pendataan PBB

-

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB

Tercapainya

peningkatan

dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan: Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2014 dapat dilaksanakan sesuai dengan



Pemerintah Kabupaten Berau harapan. Sedangkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran secara umum dapat diatasi. Tercapainya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Wajar tanpa pengecualian: Sasaran ini dapat dicapai melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan -

Penyusunan Rancangan Pertanggung Jawaban APBD

-

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH.tentang

Penjabaran

Pertanggung Jawaban APBD -

Pembinaan SIMDA dan BMD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2014 dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Sedangkan Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran secara umum dapat diatasi. Terkelolanya Aset daerah dan Sumber daya Aparatur yang berorientasi pada kepentingan public: Sasaran ini dapat dicapai melalui Program Pembinaan Simda BMD, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan – kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional Kepegawaian Alokasi Anggaran Badan Kepegawaian Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

14.830.929.461,20

11.974.249.467,80

80,74

2012

16.231.029.273,17

13.091.013.772,00

80,65

2013

19,399,840,118.32

13,643,029,742.00

70.33

2014

17.596.196.850,00

12.229.917.284,00

69,50

2015

17.165.250.000,00

-

-


Urusan Kepegawaian dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima serta birokrasi yang bersih dan berwibawa melalui peningkatan kualitas dan kapabilitas aparatur Pemerintah Kabupaten Berau. Urusan ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau peningkatan disiplin pegawai, serta peningkatan layanan bagi aparatur pemerintah, sejak tahun 2008 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Berau telah berubah nomenklaturnya sesuai PP No 41 tahun 2008 menjadi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dengan visi yaitu Mendorong Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Berau yang Berkualitas dan Sejahtera. Realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013 dapat dilihat dari capaian kinerja yang dapat digunakan sebagai ukuran peningkatan kualitas SDM aparatur berdasarkan laporan kinerja dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap program Pelayanan Administrasi Perkantoran diketahui bahwa nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,46% dengan kategory sangat berhasil. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan meubeler pada tahun 2013 ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, maka nilai capaian indikatornya sebesar 100% dengan kategoey sangat berhasil. 3. Program Peningkatan Disipilin Aparatur. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu pada tahun 2013 ditargetkan 104 stel dan terealisasi 92 stel, maka capaian indikator kinerjanya sebesar 92%. Sosialisasi Peraturan Pemerintah poada tahun 2013 ditargetkan 100% dan terealisasi 100%. 4. Program Peningkatan Kapsitas Sumberdaya Aparatur. Pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2013 ditargetkan 12 oran dan terealisasi 12 orang atau 100%. Diklat prajabatan Golongan CPNS II tahun 2013 ditargetkan 60 orang dan terealisasi 60 orang atau 100%. Pendidikan dan pelatihan kepemimpnan Tk IV ditargetkan 40 orang dan terealisasi 40 orang atau 100%. 5. Peningkatan Pengembangan System Capain Kinerja dan Keuangan. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja ditargetkan 4 dokumen dan dapat tersealisasi 100%. Sosialisasi kinerja Program SKPD dengan target 100% dan terealisasi 100%. 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 ditargetkan 300 orang dan terealisasi 300 orang atau tercapai 100%. Penempatan PNS pada tahun 2013 dengan target 365 orang dan terealisasi 267 orang atau 75%. Pengurusan pemeberian tanda kehormatan SLKS 10,20 dan 30 tahun pada tahun 2013 ditargetkan 100 orang dan terealisasi 164 orang atau tercapai 164%. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS pada tahun 2013 ditargetkan 12 kasus dan terealisasi 12 kasus atau 100%. Pemberian biaya untuk tugas belajar dan ikatan dinas pada tahun 2013 ditargetkan 51 orang dan terealisasi 25 orang atau tercapai 49%. Dengan rinsian sebagai berikut : 1)

Pendidikan jenjang S3 target 3 orang terealisasi 1 orang

2)


3)


4)

Pendidikan jenjang D3 target 4 orang terealisasi 2 orang

5)

Pendidikan jenjang D1 target 15 orang tidak dapat terealisasi karena : Terkendala aturan tugas belajar dimana usia calon peserta tugas belajar melebihi syarat usia yang telah ditentukan oleh undangundang pendidikan. Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau tidak ada PNS yang berminat dan direkomendasikan oleh pimpinan SKPD untuk mengikuti program tersebut.

6)

Pemberian bantuan penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN tahun 2013 ditargetkan 10 orang dan terealisasi 10 orang atau



Pemerintah Kabupaten Berau 100%. 7)

Pengiriman Diklat PIM Tingkat II,III dan IV tahun 2013 ditargetkan 51 orang dan terealisasi 49 orang atau tercapai 94%.

8)

Pengurusan SK Pensiun PNS dan klaim tepat waktu ditargetkan 75 orang dan terealisasi 92 orang atau capaiannya mencapai 122%.

9)

Penyelesaian Kartu pegawai Kartu Istri/Suami dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri tahun 2013 ditargetkan 500 orang dan terealisasi 897 orang atau 179%.

10) Monitoring, evaluasi

dan pelaporan pada tahun 2013

ditargetkan 13 kecamatan dan terealisasi 100%. 11) Penyelenggaraan Ujian Dinas TK. I dan II ditargetkan 120 orang dan terealisasi 97 orang atau tercapai 81%. 12) Pemetaan kompetensi jabatan eselon tahun 2013 ditargetkan 60 orang dan terealiasasi 100%. 13) Rapat koordinasi kediklatan se-Kaltim dengan target 65 orang terealisasi 75 orang atau 108%. 14) Penataan system Administrasi kenaikan pangkat otomats PNS ditargetkan 828 orang dan terealisasi 1.263 orang. 15) Pembangunan / Pengembangan system informasi kepegawaian daerah ditargetkan 100% dan tercapai 100%. 16) Pengiriman diklat pengelola keuangan daerah ditargetkan 60 orang dan terealisasi 60 orang atau 100%. Beberapa

permasalahan

yang

diprediksi

akan

tetap

berpengaruh pada peningkatan sumber daya aparatur dalam tahuntahun mendatang antara lain adalah : 

Tuntutan akan SDM yang kompeten dan profesional;



Distribusi dan kualitas SDM kurang merata;



Belum adanya pola karier pegawai sebagai salah satu mekanisme kaderisasi sumber daya aparatur;



Pemerintah Kabupaten Berau Belum optimalnya pemanfaatan data base pegawai sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian, pendayagunaan dan pengembangan aparatur. Realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014 dapat dilihat dari capaian kinerja yang dapat digunakan sebagai ukuran peningkatan kualitas SDM aparatur berdasarkan laporan kinerja dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dapat dilihat pada uraian berikut : A. Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran

Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

dapat dilihat pada tabel Indicator Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Pejabat struktural kabupaten berau yang

Target

Realisasi

%

22

19

86.36

mengikuti Pengiriman Diklat

Kategori Sangat Berhasil

Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV Pejabat struktural kabupaten berau yang

80

0

0

mengikuti Penyelenggaraan Diklat

Tidak Berhasil

Kepemimpinan Tingkat IV PNS yang mengikuti Diklat Teknis dan

60

60

100

Fungsional Pra pensiun PNS BKPP Kabupaten Berau yang

15

17

113.33

mengikuti Bimtek/pelatihan Meningkatnya pengetahuan dan keahlian PNS dalam pengadaan barang dan jasa

Sangat Berhasil Sangat Berhasil

Orang

80

0

Tidak Berhasil

Capaian sasaran (kategori Cukup berhasil)=(3x92,5)/5=55,5 Capaian sasaran (kategori tidak berhasil)=(2 x 27,5)/5=11 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1 adalah 66,5 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran I diketahui bahwa nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 66,5 dengan kategori cukup Berhasil. Pada sasaran I terdiri dari 5 (lima) indikator dengan nilai capaian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut: 1. Pejabat struktural Kabupaten Berau yang mengikuti Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV pada Tahun 2014 LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau ditargetkan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dengan realisasi sebanyak 19 (Sembilan belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Diklat Kepemimpinan Tingkat II, 7 (tujuh) orang Diklat kepemimpinan Tingkat III dan 12 (dua belas) orang Diklat kepemimpinan Tingkat IV. Sampai dengan tahun 2014 pejabat structural eselon II, III dan IV sebanyak 814 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan Tingkat II, III dan IV sebanyak 785 orang atau 96%. Pejabat Struktural eselon II, III dan IV yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan terdiri dari Eselon II sebanyak 2 (dua) orang dan Eselon IV sebanyak 26 (dua puluh enam) orang atau 28%. Pejabat Eselon Uraian

Yang sdh diklat

Yang blm Diklat

Eselon II

34

2

Eselon III

170

0

Eselon IV

582

26

Jumlah

786

28

Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Pejabat struktural kabupaten berau yang mengikuti Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV mengalami peningkatan dari 84% pada tahun 2013 menjadi 86,36% pada tahun 2014. 2. Pejabat struktural Kabupaten Berau yang ditargetkan untuk mengikuti Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2014 sebanyak 80 (delapan puluh) orang dengan realisasi 0% dengan kategori tidak berhasil. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Pejabat

struktural

kabupaten

berau

yang

mengikuti

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV mengalami penurunan dari 100% pada tahun 2013 menjadi 0% pada tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya perubahan peraturan bidang kediklatan sesuai dengan Perka LAN RI Nomor 12 Tahun 2014 LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau tentang perubahan lampiran Perka LAN RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Perubahan tersebut antara lain : Jam pelajaran, Sarana dan prasarana kediklatan seperti Ruang belajar, asrama, mushala, ruang makan dan lain-lain. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja

2013 Target

Pejabat struktural kabupaten berau yang

2014

Realisasi

40

Target

40

Realisasi

80

0

mengikuti Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

3. Sejak tahun 2014 telah dianggarkan kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional Pra pensiun yang diikuti oleh 60 (enam puluh) orang PNS atau 100%. Hasil yang diharapkan dari Diklat Teknis dan fungsional Pra Pensiun ini adalah terpenuhinya/meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan untuk bekal usaha para PNS yang akan purna tugas. 4. PNS

BKPP

Kabupaten

Berau

yang

telah

mengikuti

Bimtek/pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal tahun 2014 sebanyak 17 (tujuh belas) orang atau 113% dari 15 (lima belas) orang yang ditargetkan. Adapun diklat/pelatihan yang diikuti antara lain : Lakip, Renstra, IKM, Pengelolaan Aset dan barang, Keuangan dll. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja

PNS BKPP Kabupaten Berau yang mengikuti

2013

2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

10

10

15

17

Bimtek/pelatihan

Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja PNS BKPP Kabupaten Berau yang mengikuti Bimtek/pelatihan mengalami peningkatan dari 100% pada tahun 2013 menjadi 113,33% pada tahun 2014. 5. Pada Anggaran Perubahan Tahun 2014 dianggarkan kegiatan Bimtek Impementasi Peraturan Perundang undangan (Bimtek Pengadaan Barang dan jasa) ditarget 80 (delapan puluh ) orang LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau dengan realisasi 0. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan jumlah hari pelaksanaan dan jam pembelajaran dari 2 (dua) hari menjadi 5 (lima) hari. Dengan adanya perubahan hari pelaksaan bimtek tersebut maka ujian sertifikasi pengadaan barang dan ujian dinas saja yang dapat diselenggarakan. Dalam pelaksanaan ujian sertifikasi pengadaan baran/jasa ditargetkan diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta, dan yang mendaftar sebanyak 40 (empat puluh) orang. Pada pelaksaan ujian tersebut peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti adalah 29 (dua puluh Sembilan) peserta. Dari hasil ujian yang diadakan oleh Lembaga Kajian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), 1 (satu) orang peserta yang lulus ujian dan berhak untuk mendapatkan sertifikat. B. Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran II Terwujudnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dapat dilihat pada tabel Capaian Sasaran Kinerja II Indikator Kinerja

Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Target

Realisasi

%

Kategori

25

25

100

Sangat Berhasil

yang diselesaikan

Capaian sasaran (kategori Cukup berhasil)=(1x92,5)/1=92,5 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis II adalah 92,5 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran II diketahui bahwa nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori Sangat Berhasil. Pada sasaran II terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut : 1. Berdasarkan data tersebut di atas, realisasi penyelesaian kasuskasus pelanggaran disiplin PNS tahun 2014 sebanyak 25 kasus atau 100%.

Berdasarkan data tahun

tahun 2013, ada

peningkatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. Hal ini dikarenakan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS tahun sebelumnya yang masih dalam proses penyelesaian dan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau pada tahun 2014 sudah diproses untuk penyelesaiannya. Adapun kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang ditindaklanjuti tahun 2014 antara lain : 

Pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebanyak 5 (lima) kasus



Pelanggaran Disiplin sebanyak 8 (delapan) kasus



Tindak pidana sebanyak 5 (lima) kasus



Pengunduran diri sebagai PNS sebanyak 2 (dua) kasus



Proses status kepegawaian sebanyak 5 (lima) kasus. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja

2013 Target

Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang

2014

Realisasi

Target

Realisasi

10

25

25

10

diselesaikan

C. Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran III Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan aparatur daerah dapat dilihat pada tabel Capaian Sasaran Kinerja III Indikator Kinerja

PNS yang menerima SK Pensiun dan Klaim Tepat

Target

Realisasi

%

Kategori

80

42

52.50

Tidak

Waktu

PNS yang menerima Karpeg

PNS yang menerima Karis/Karsu

PNS yang menerima Taspen Terpenuhinya pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun

Berhasil

50

90

180

Sangat Berhasil

100

100

100

Sangat Berhasil

50

97

194

Sangat Berhasil

12

12

100

1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin

Sangat Berhasil

Perkawinan & Perceraian bagi PNS PNS yang menerima penghargaan SLKS 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun dilingkungan pemerintah

Sangat 175

189

108

Berhasil

Kabupaten Berau

Capaian sasaran (kategori Sangat berhasil)=(5x92,5)/6=77 Capaian sasaran (kategori tidak berhasil)=(1 x 27,5)/6=4,6 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1 adalah 81,6 LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran III diketahui bahwa nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 81,6 dengan kategori Berhasil. Pada sasaran III terdiri dari 6 (enam) indikator dengan nilai capaian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut: 1. PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim tepat waktu Tahun 2014 ditargetkaan sebanyak 80 (delapan puluh) orang dengan realisasi sebanyak 42 (empat puluh dua) orang atau 52,2%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim tepat waktu mengalami penurunan

dari

100% pada tahun 2013 menjadi 52.52% pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh diberlakukannya Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana pada Pasal 90 disebutkan bahwa batas usia pensiun ASN adalah: 

58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi



60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi Perbandingan Capaian Kinerja 2013 Indikator Kinerja

Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun

2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

92

92

80

42

dan klaim tepat waktu

2. PNS yang menerima Karpeg pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 50 (lima puluh) orang dengan realisasi sebanyak 90 (sembilan puluh) orang atau 180%. Perbandingan Capaian Kinerja 2013 Indikator Kinerja PNS yang menerima Karpeg

2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

300

400

50

90

Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Jumlah PNS yang menerima Kartu



Pemerintah Kabupaten Berau Pegawai (Karpeg) mengalami peningkatan dari 300 orang atau 113% pada tahun 2013 menjadi 180% pada tahun 2014 3. PNS yang menerima Karis/Karsu pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 100 (seratus) orang dengan realisasi sebanyak 100 (seratus) orang atau 100%. Perbandingan Capaian Kinerja 2013 Indikator Kinerja PNS yang menerima Karis/karsu

2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

148

248

100

100

Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Jumlah PNS yang menerima Karis/karsu mengalami penurunan dari 167% pada tahun 2013 menjadi 100% pada tahun 2014 hal ini dikarenakan jumlah PNS yang mengusulkan pengurusan karis/karsu berkurang. 4. PNS yang menerima Taspen pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 50 (lima puluh) orang dengan realisasi sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) orang atau 194%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Jumlah PNS yang menerima Taspen mengalami peningkatan dari 167% pada tahun 2013 menjadi 194% pada tahun 2014 Perbandingan Capaian Kinerja 2013 Indikator Kinerja PNS yang menerima Taspen

2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

149

249

50

97

Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Jumlah PNS yang menerima Taspen mengalami peningkatan dari 167% pada tahun 2013 menjadi 194% pada tahun 2014. 5. Terpenuhinya pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan & Perceraian bagi PNS pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 12 kasus dengan realisasi 9 (Sembilan) kasus atau 75%. Sedangkan 3 (tiga) kasus sudah ditindaklanjuti dan masih dalam proses penyelesaian. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 6. PNS yang menerima penghargaan SLKS 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun dilingkungan pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 175 orang dengan realisasi mencapai 189 orang atau 108%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Jumlah PNS yang menerima penghargaan SLKS 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun dilingkungan

pemerintah

Kabupaten

Berau

mengalami

peningkatan dari 164% pada tahun 2013 menjadi 108% pada tahun 2014. Perbandingan Capaian Kinerja 2013 Indikator Kinerja PNS yang menerima penghargaan

2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100

164

175

189

SLKS 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun dilingkungan pemerintah Kabupaten Berau

D. Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran IV Meningkatnya pengembangan karier pegawai daerah dapat dilihat pada tabel Capaian Sasaran Kinerja IV Indikator Kinerja

Terseleksinya pendaftar calon Praja IPDN untuk

Target

Realisasi

%

Kategori

10

3

30

Tidak

diterima menjadi Praja IPDN dan tersedianya aparatur

berhasil

yang berkualitas setelah lulus pendidikan

Meningkatnya kompetensi kejenjang pendidikan lebih

27

20

74.07

90

120

133.33

Berhasil

tinggi melalui pengiriman tugas belajar dan ikatan dinas PNS eselon, II, III dan IV yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan eselon

Sangat Berhasil

Capaian sasaran (kategori Sangat berhasil)=(1x92,5)/3=30,83 Capaian sasaran (kategori berhasil)=(1 x 77,5)/3=25.83 Capaian sasaran (kategori tidak berhasil)=(1 x 27,5)/3=9,16 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis IV adalah 65,82



Pemerintah Kabupaten Berau Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran IV diketahui bahwa nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 65,82 dengan kategori Cukup Berhasil. Pada sasaran IV terdiri dari 3 (tiga) indikator dengan nilai capaian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut: 1. Terseleksinya pendaftar calon Praja IPDN untuk diterima menjadi Praja IPDN dan tersedianya aparatur yang berkualitas setelah lulus pendidikan ditargetkan sebanyak

10 (sepuluh)

orang dengan realisasi 3 (tiga) orang atau 30%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Terseleksinya pendaftar calon Praja IPDN untuk diterima menjadi Praja IPDN dan tersedianya aparatur yang berkualitas setelah lulus pendidikan mengalami penurunan dari 6 (enam) orang atau 60% pada tahun 2013 menjadi 3 (tiga) orang atau 30% pada tahun 2014. Rendahnya target kegiatan penerimaan Calon Praja IPDN tahun 2014 disebabkan : 

Pelaksanaan seleksi Calon Praja IPDN Tahun 2014 menggunakan Sistem CAT dengan standar kelulusan secara nasional. Dari 22 (dua puluh dua) orang calon peserta dari Kabupaten Berau, 3 (tiga) orang yang lulus dan diterima menjadi Praja IPDN. Perbandingan Kinerja Sasaran IV 2013 Indikator Kinerja Terseleksinya pendaftar calon Praja

Target

Realisasi

10

6

2014 Target 10

Realisasi 3

IPDN untuk diterima menjadi Praja IPDN dan tersedianya aparatur yang berkualitas setelah lulus pendidikan

2. Meningkatnya kompetensi kejenjang pendidikan lebih tinggi melalui pengiriman tugas belajar dan ikatan dinas pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 27 (dua Puluh Tujuh) orang dengan realisasi 20 (dua puluh) orang atau 74.07%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Meningkatnya kompetensi kejenjang pendidikan lebih LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau tinggi melalui pengiriman tugas belajar dan ikatan dinas mengalami peningkatan dari 25 (dua puluh lima) orang atau 49% pada tahun 2013 menjadi 27 (dua puluh tujuh) orang atau 74,07% pada tahun 2014 Capaian Sasaran Kinerja IV 2013 Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya kompetensi kejenjang

51

2014

Realisasi

Target

25

27

Realisasi 20

pendidikan lebih tinggi melalui pengiriman tugas belajar dan ikatan dinas

3. PNS eselon, II, III dan IV yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan eselon pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 90 (Sembilan puluh) orang dengan realisasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang atau 133,33%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja PNS eselon II, III dan IV yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan eselon mengalami peningkatan dari 60 (enam puluh) orang pada tahun 2013 menjadi 120 (seratus dua puluh) orang atau 133,33% pada tahun 2014. Perbandingan Kinerja Sasaran IV 2013 Indikator Kinerja

PNS eselon, II, III dan IV yang mengikuti Uji

2014

Targe

Realisa

t

si

60

60

Target

90

Realisasi

120

Kompetensi Jabatan eselon

Adapun hasil yang diharapkan dengan adanya uji kompetensi bagi pejabat eselon II, II dan IV adalah tersedianya data atau gambaran yang jelas mengenai spesifikasi karakter dan kompetensi dari masing-masing individu pejabat. Sehingga dapat dijadikan suatu acuan pertimbangan yang tepat dalam proses penempatan atau promosi jabatan sehingga dapat menempatkan seseorang dalam posisi yang tepat sesuai kompetensi

dalam

rangka meningkatan kinerja aparatur

pemerintah kabupaten berau secara menyeluruh.



Pemerintah Kabupaten Berau E. Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran V Terselenggaranya pengadaan CPNS berdasarkan spesifikasi keahlian dapat dilihat pada tabel Capaian Sasaran Kinerja V Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Kategori

300

239

79,67

Berhasil

Tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan formasi

Capaian sasaran (kategori berhasil)=(1x77,5)/1=77,5 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis V adalah 77,5 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran V diketahui bahwa nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 77,5 dengan kategori Berhasil. Pada sasaran 5 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai capaian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut: 1. Tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan formasi ditargetkan sebanyak 300 (tiga ratus) orang dengan realisasi 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) orang atau 79,67%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan formasi mengalami peningkatan dari 92 (Sembilan puluh dua) orang atau 30,7% pada tahun 2013 menjadi 239(dua ratus tiga puluh sembilan) orang atau 79,67% pada tahun 2014 Perbandiangan Kinerja Sasaran V 2013 Indikator Kinerja Tersedianya CPNS yang berkualitas untuk

2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

300

92

300

239

memenuhi kebutuhan formasi

F. Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran

VI

Terwujudnya

pengelolaan

data

kepegawaian

berbasis teknologi informasi dapat dilihat pada tabel Capaian Sasaran Kinerja VI Indikator Kinerja


Target

Realisasi

%

Kategori


Pemerintah Kabupaten Berau Data kepegawaian yang akurat dalam sistem

6000

5724

95,40

1500

1500

100

1500

1046

69,73

500

500

100

Sangat

aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Data kepegawaian yang akurat dalam sistem tata

Berhasil Sangat

naskah PNS

Berhasil

PNS yang naik pangkat tepat waktu Tersusunya data analisis kebutuhan pegawai di

Cukup Berhasil Sangat

lingkungan pemerintah kabupaten berau

Berhasil

Capaian sasaran (kategori Sangat berhasil)=(3x92,5)/4=69,3 Capaian sasaran (kategori Cukup berhasil)=(1 x 62,5)/4=15,6 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 4 adalah 84,9 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran VI diketahui bahwa nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 84,9 dengan kategori Berhasil. Pada sasaran 5 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai capaian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut: 1. Data kepegawaian yang akurat dalam sistem aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pada Tahun 2014 ditargetkan 6000 pegawai yang diupdate dalam SAPK dan terealisasi sebanyak 5.724 (lima ribu tujuh ratus dua puluh empat) pegawai. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Data kepegawaian yang akurat dalam sistem aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) mengalami peningkatan dari 3.200 (tiga ribu dua ratus) orang pegawai atau 91,4% pada tahun 2013 menjadi 5.724 (lima ribu tujuh ratus dua puluh empat) orang pegawai atau 95,4% pada tahun 2014 Perbandingan Kinerja Sasaran VI 2013 Indikator Kinerja Data kepegawaian yang akurat dalam sistem

2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

3500

3.200

6000

5.724

aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

2. Data kepegawaian yang akurat dalam sistem tata naskah PNS pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1.500(seribu lima ratus) PNS dan terealisasi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) PNS atau 100%. 3. PNS yang naik pangkat tepat waktu pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) PNS dan terealisasi sebanyak LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 1.046

(seribu

empat

puluh

enam)

PNS

atau

69,7%.

Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja PNS yang naik pangkat tepat waktu mengalami penurunan dari 1.263 (seribu dua ratus enam puluh tiga) PNS atau 153% pada tahun 2013 menjadi 1.046 (seribu empat puluh enam) PNS atau 69,7% pada tahun 2014. 4. Tersusunnya data analisis kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten berau pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 500 (lima ratus) orang dengan realisasi sebesar 500 (lima ratus) orang atau 100%. G. Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran VII Terwujudnya pengelolaan data kepegawaian berbasis teknologo informasi dapat dilihat pada tabel Capaian Sasaran Kinerja VII Indikator Kinerja

PNS yang ditempatkan berdasarkan

Target

Realisasi

%

Kategori

150

186

124%

Sangat Berhasil

kompetensi dan latar belakang pendidikan

Capaian sasaran (kategori Sangat berhasil)=(1x92,5)/1= Total capaian sasaran untuk sasaran strategis VII adalah 92,5 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran VII diketahui bahwa nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 77,5 dengan kategori Sangat Berhasil. Pada sasaran VII terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai capaian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut: 1. PNS yang ditempatkan berdasarkan ditargetkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dengan realisasi 186 (seratus delapan puluh enam) orang atau 124%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan mengalami peningkatan dari 267 (dua ratus enam puluh tujuh) orang atau 75% pada tahun 2013 menjadi 186(seratus delapan puluh enam) orang atau 124% pada tahun 2014. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Perbandingan Kinerja Sasaran VII 2013 Indikator Kinerja PNS yang ditempatkan

2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

356

267

150

186

berdasarkan

Ringkasan pencapaian sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan

Kabupaten

Berau

Tahun

2014,

dengan

menggunakan rata-rata pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut: Capaian Sasaran Kinerja BKPP Tahun 2014 No

Sasaran

Capaian

Kategori

Ratarata% 1

2

Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak, kewajiban

66,5

Cukup Berhasil

92,5

dan disiplin dalam melaksanakan tugas pokok dan

Sangat Berhasil

fungsinya 3

Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan aparatur daerah

81,6

4

Meningkatnya pengembangan karier pegawai

65,8

Berhasil Cukup Berhasil

5

Terselenggaranya pengadaan CPNS berdasarkan spesifikasi

77,5

Berhasil

84,9

Berhasil

keahlian 6

Terwujudnya pengelolaan data kepegawaian berbasis teknologi informasi

7

Terpenuhinya penempatan PNS dalam jabatan struktural

92,5

dan fungsional berdasarkan kompetensi dan latar belakang

Sangat Berhasil

pendidikan formal

Uraian Tingkat Keberhasilan dan Kelemahan Pencapaian Kinerja Secara umum dapat kami jelaskan bahwa dari beberapa sasaran yang telah diuraikan diatas terdapat 7 (tujuh) sasaran), 20 Indikator sasaran yang mempunyai 4 program yang tertuang dalam 20 kegiatan dengan rincian 2 (dua) sasaran kategori sangat berhasil, 3 (tiga) sasaran dengan capaian berhasil, 2 (dua) sasaran dengan kategori cukup berhasil Dari seluruh Sasaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2014 dapat dikategorikan Berhasil. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena adanya kerjasama yang baik dari seluruh aparatur di BKPP Kabupaten Berau serta dukungan dari instansi terkait.

Secara keseluruhan,

Indikator Sasaran tersebut diatas tentunya masih memiliki kelemahan-kelemahan yang diakibatkan oleh perubahan peraturan perundangan undangan di bidang kepegawaian. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Berau yang sebelumnya adalah Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Daerah dalam bidang pelaksanaan

pengawasan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Alokasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

10.519.971.835,72

6.154.347.522,00

58.50

2012

11.185.283.333,50

7.274.575.904,00

65,04

2013

12,163,870,239.66

8,928,854,399.00

73.40

2014

13.788.292.050,00

11.402.399.803,00

82,70

2015

13.190.349.500,00

-

-


Kecamatan Untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian pada SKPD kecamatan di Kabupoaten berau telah dilaksanakan program-program sebagai berikut : 5. Program Peningkatan kapsitas Sumber Daya Aparatur 

Bimtek Implementasi peraturan per UU

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 


7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015



Operasional PKK kecamatan dan Kelurahan

8. Program penataan administrasi kependudukan 

Pengelolaan

dalam

penyusunan

laporan

informasi

kependudukan 9. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan 

Pelaksanaan MTQ Tingklat Kecamatan

Alokasi Anggaran 13 Kecamatan Kabupaten Berau Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

41.699.261.081,76

33.177.311.084,60

79,56

2012

47.464.502.507,96

39.779.267.604,00

83,81

2013

53,628,605,669.02

44,868,422,594.00

83.67

2014

56.277.309.716,00

45.958.530.323,00

81,66

2015

51.516.900.500,00

-

-


u. Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Alokasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Berau Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

13.440.788.815,72

10.386.605.289,00

81,54

2012

15.338.589.335,93

12.173.069.403,00

79,36

2013

17,412,394,835.93

13,805,480,240.00

79.29

2014

8.488.947.000,00

7.326.229.754,00

86,30

2015

17.907.500.000,00

-

-


Capaian

kinerja

urusan

ketahanan

pangan

selama

2011-2014

diantaranya adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Berau Jenis Data Kondisi kebutuhan pangan Jumlah Produksi Tanaman Pangan Rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan Pengembangan dan peningkatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan 1. Pengembangan cadangan pangan daerah - Pengembangan pangan alternatif (bantuan bibit sukun) - Pembinaan dan pengembangan lumbung pangan 2. Pembinaan dan pengembangan desa mandiri pangan 3. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan - Pembinaan dan pengembangan model kawasan rumah pangan lestari - Pelaksanaan lomba menu pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi PKK kecamatan - Pelatihan dan pembelajatan pengolahan pangan lokal Sistem kewaspadaan pangan dan gizi Pengawasan mutu dan keamanan pangan Pembinaan dan pengembangan usaha agribisnis pedesaan Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan a. Pembangunan kantor BPP b. Pembangunan pos pnyuluh c. Pelaksanaan penyuluhan melalui metode demplot d. Peningkatan kapasitas penyuluh Capaian indikator kinerja sesuai dengan target Standart Pelayanan Minimal (SPM) a. Ketersediaan energi dan protein perkapita (target s/d 2015 = 90%) b. Penguatan cadangan pangan (target s/d 2015 = 60%) c. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan (target s/d 2015 = 90%) d. Stabilitas harga dan pasokan pangan (target s/d 2015 = 90%) e. Skor pola pangan harapan (PPH) (target s/d 2015 = 90%) f. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (target s/d 2015 = 80%) g. Penanganan daerah rawan pangan (target s/d 2015 = 60%)

Capaian 2013 2014

2011

2012

ket

21,674 17,487 78

21,903 20,557 91

22,777 26,042 111

6,500 2 5

8,000 6 5

3,750 6 6

10

10

10

13

13

13

13 Kecamatan

3 11 25

3 11 16 39

2 12 63 44

7 13 50 44

kampung Kecamatan sampel gapoktan

7 13 7

7 8 10

1 3 6 20

1 8 38

unit unit dempot orang

102

122,59

181

136 %

0,94

4,79

63,06

55 %

72

77,01

83

85 %

100

100

90

91 %

59

93

93

97 %

-

88

94

100 %

22

50

67

100 %

22,777 ton 24,879 ton 106 %

- bibit 6 kampung 6 kampung 8 kelp

Secara umum, sasaran-sasaran yang dicapai pada tahun 2013 dapat tercapai dengan baik.Namun dari sekian banyak program, ada beberapa kegiatan yang capaian kinerja dan realisasinya tidak sesuai target yang direncanakan. Hal ini dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan kegiatan peningkatan kapsitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan

dengan jumlah anggaran Rp. 392.500.000 terealisasi sebesar Rp. 319.143.500 atau 81,31%. Hal ini disebabkan karena ada pergeseran status penyuluh dari fungsional menjadi structural, dan juga karena adanya 7 orang THL-Tb yang mengundurkan diri.



Pemerintah Kabupaten Berau 2. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan, Dari total anggaran Rp. 1.822.838.000 terealisasi Rp. 1.082.566.500 atau 59,44%. Hal ini disebabkan karena rekanan pemenang lelang pembangunan kantor BPP Kecamatan Segah hanya sanggup melaksanakn pekerjaan sebesar 30% sampai batas kontrak berakhir. 3. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan kegiatan Peningkatan kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian. Dengan jumlah dana Rp. 200.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp. 24.627.300,-. Sebab dari kondisi ini adalah lembaga pelaksana diklat dasar yang sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat tidak melansakan diklat tersebut ditahun 2013. 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah dana Rp. 1.119.510.000 per desember 2013 realisasi anggaran yang dicapai adalah 1.044.289.682,- atau 93,28%. Atas kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian, pada tahun 2013, Kabupaten Berau berhasil meraih penghargaan tingkat Propinsi sebagai Terbaik III dalam Pembangunan Ketahanan Ekonomi dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur. Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 adalah sebanyak 18 (delapan belas) sasaran strategis. Dilihat dari tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran-sasaran yang dicapai pada Tahun 2014 SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Berau tercapai dengan baik, hal ini dapat kita lihat pada realisasi kinerja anggaran tahun 2014 yaitu total anggran sebesar Rp. 8.488.947.000 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 7.326.229.754,- atau capian realisasi fisik keuangan sebesar 86,30%. Namun dari sekian bayak program kegiatan, ada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya dan realisasi fisiknya tidak mencapai



Pemerintah Kabupaten Berau sesuai target-target yang direncanakan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut: Sasaran

Indikator Kinerja

Keg.

Ketersediaan

-Terukurnya pola

Pengembangan

Cadangan

konsumsi pangan

Cadangan

Pangan bagi

harapan (PPH)

Pangan Daerah

Masyarakat

masyarakat dan

Angg. (000) 400

Target

realisasi

%

13 Kec.

13 Kec

76,96

7 Kamp 7 Kamp.

- Pelatihan pengolahan pangan lokal

1.

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah jumlah alokasi dana (input) Rp. 400.000.000,- dengan realisasi capaian sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 257.509.150,- atau persentasi realisasi keuangan sebesar Rp. 64,38% sementara target indikator kinerjanya adalah

terukurnya pola konsumsi pangan

harapan (PPH) masyarakat 13 Kecamatan dan Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal 7 kampung serta terlaksananya lomba cipta menu B2SA, capaian indikator kinerja adalah data PPH masyarakat

dilaksanakan 13 kecamatan dan pelatihan

pengolahan pangan lokal 7 kampung capaian fisik kegiatan adalah (output) 76,96% hal ini di sebabkan karena kegiatan lomba cipta menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) tingkat Provinsi dan Kabupaten tidak dapat dilaksanakan karena dana transportasi peserta tidak tersedia di DPA. Sasaran

Indikator

Strategis

Kinerja

Keg.

Biaya

Penunjang

Penyuluh

operasional

kegiatan

Pertanian

Penyuluh

operasional

Lapangan

PNS dan

penyuluh

(PPL)

THL

lapangan

Angg. (000) 1.482

Target

realisasi

%

960 OB

927 OB

97,86

2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Kegiatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Jumlah alokasi dana (input) Rp. 1.482.000.000,- dengan realisasi dana sebesar Rp. 1.162.500.000,- atau LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015

persentasi

realisasi

keuangan sebesar


Pemerintah Kabupaten Berau 78,44%. Keluaran (output) adalah tersedianya dana penunjang kegiatan operasional penyuluh lapangan, target indikator yang ingin dicapai adalah 960 OB atau sebanyak 80 penyuluh PNS dan THL-TB. Tetapi realisasi yang dicapai hanya sebesar 927 OB atau kurang lebih 78 penyuluh PNS dan THL-TB hal ini disebabkan karena ada satu orang penyuluh PNS dan satu orang penyuluh THL-TB yang tidak mencairkan dana BOPnya. Sasaran

Indikator

Strategis

Kinerja

Kegiatan

Peningkatan

Tersedianya

Peningkatan

sarana dan

sarana dan

prasarana

prasarana

penyuluh

Angg.

Target

(000) 837,927

realisasi

-1 Unit

-1 Unit

Sarana dan

BPK

BPK

Prasarana

- 6 Jns

- 6 Jns

kelembagaan

Kelembagaan

Brg

Brg

bagi penyuluh

Penyuluh

% 95,75

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Kegiatan Peningkatan

Sarana

dan Prasarana Kelembagaan

Penyuluhan Jumlah alokasi dana (input) Rp. 837.925.000,- dengan realisasi Rp. 677.982.930,- atau persentasi realisasi keuangan sebesar 80,91%. Keluaran (output) adalah terbangunnya sarana dan prasarana penyuluhan sebanyak (target) 1 unit BPP dan 6 jenis barang, capaian realisasi fisik 95.75%. Hal ini disebabkan karena adanya dana SILPA pembangunan kantor BPP Gunung Tabur (nilai biaya pelaksanaan kontrak lebih kecil dari anggaran yang disediakan dalam pagu DPA), dan biaya konsultan perencanaan pembangunan kantor BPP Tanjung Batu tidak dilaksanakan kerena lokasi rencana pembangunan BPP tersebut masih dalam tahap pembebasan. v. Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Alokasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

2011

10.139.131.666,72

8.244.106.981,40

81,31

2012

12.359.753.114,72

9.354.798.592,00

75,69


Realisasi

%



16,299,933,114.72

11,694,867,396.00

71.75

2014

16.196.854.000,00

12.101.623.419,00

74,72

2015

13.914.586.000,00


Secara garis besar capaian kinerja pada urusan pemberdayaan masyarakat desa selama tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : Nomor

uraian

1 Jumlah kampung 2 Pelatihan aparatur kampung: - pengelolaan keuangan kampung - Pelatihan penyusunan RPJMD kampung - Pelatihan penyusunan profil kampung - Pelatihan pembuatan cinderamata dikecamatan Pulau Derawan 3 Pembentukan pos pelayanan tekhnologi tepat guna di kecamatan 4 Juara I loba desa/kampung se- Kaltim

2011

Tahun 2013

2012

2014

ket

100

100

100

100 kampung

100 100 100 -

100 100 100 -

100 100 100 -

100 100 100 30

-

-

3

-

-

-

kampung kampung kampung orang

3 lembaga Kampung Gurimbang

Capaian kinerja urusan Pemberdayaan masyarakat terlihat pada uraian dibawah: Tahun 2011 

Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Selama tahun 2011 kegiatan pelatihan pengelolaan data profil desa dan kelurahan sebesar Rp. 355.000.000,00



Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Program Pengembangan Kecamatan pada tahun 2011 dilaksanakan dengan Kegiatan Bantuan Program Pengembangan Kecamatan. Dana untuk kegiatan tersebut dianggararkan di Sekretariat Daerah sebesar Rp. 2.750.000.000,00



Program Pengembangan Perumahan. Pada tahun 2011, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah

Kabupaten

Berau

menganggarkan

pengembangan perumahan dan perbaikan

program

perumahan bagi

penduduk kurang mampu sebesar 300.000.000,00 

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Tahun 2013 

Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.



Pemerintah Kabupaten Berau Selama tahun 2013 kegiatan pelatihan pengelolaan data profil desa dan

kelurahan sebesar Rp. 1.227.349.000,- dengan realisasi

1.009.581.400,

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Program Pengembangan Kecamatan pada tahun 2013 dilaksanakan dengan Kegiatan Bantuan Program Pengembangan Kecamatan. Dana untuk kegiatan tersebut dianggarkan di sebesar Rp. 1.649.900.000,-



Program Pengembangan Perumahan. Pada tahun 2013, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah

Kabupaten

Berau

menganggarkan

pengembangan perumahan dan perbaikan

program

perumahan bagi

penduduk kurang mampu sebesar 72.300.000,

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Tahun 2013 Program yang di anggarkan dengan dana sebesar 5.790.006.000,Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Berau sampai tahun 2013 adalah 110 desa/kelurahan.

Tahun 2014 1. Peningkatan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 3. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 5. Program pengembangan Kecamatan 6. Program pengembangan perumahan w. Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan statistik dimaksudkan untuk menyediakan data-data yang berkaitan dengan Kabupaten Berau. Urusan statistik di Kabupaten Berau dilaksanakan oleh Bappeda, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau yang merupakan Instansi Vertikal. Pada LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2011 melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau telah dihasilkan dokumen statistik daerah yaitu Kabupaten Berau Dalam Angka tahun 2011. Dokumen tersebut berisi data-data statistik baik bersifat mikro maupun makro, antara lain Kondisi umum daerah, Kondisi geografis daerah, Iklim daerah, Pemerintahan, Kependudukan, Sosial, Pertanian, Industri, Perdagangan, Perhubungan, Harga-harga, Konsumsi, PDRB. Selain dokumen tersebut, hasil kerja sama dengan Badan Pusat Statistik adalah Kecamatan dalam angka tahun 2011, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut penggunaan Kabupaten Berau tahun 2011 dan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Berau tahun 2011 Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan statistik sampai dengan tahun 2014, masih berjalan sebagaimana pelaksanaan pada tahun 2011. Dimana program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data / Informasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah dan Penyusunan Profile Daerah. x. Kearsipan Kantor Arsip dan Dokumentasi Alokasi anggaran untuk urusan kearsipan di Kabupaten Berau selama tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut : Alokasi Anggaran Kantor Arsip dan Dokumentasi Tahun 20112015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

1.088.117.613,20

1.579.892.002,20

75,66

2012

2.092.367.370,02

1.875.341.244,00

89,63

2013

2,532,660,037.48

2,241,888,537.00

88.52

2014

3.497.108.000,00

3.176.418.242,00

90,83

2015

3.455.150.000,00


Urusan kearsipan di Kabupaten Berau ditujukan untuk mengamankan dokumen/arsip untuk semua sektor di unit kerja LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dan mempercepat proses pencarian dokumen. Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor PDE dan Kearsipan yang sejak tahun 2009

berubah namanya menjadi

Kantor Arsip dan Dokumentasi Dalam rangka melaksanakan urusan kearsipan, Kantor Arsip dan Dokumentasi telah melaksanakan penataan arsip/dokumen milik Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Berau. Selain Bagian Keuangan, urusan kearsipan masing-masing Satuan Kerja di Pemerintah Kabupaten Berau masih dilaksanakan oleh Satuan Kerja masingmasing. y. Komunikasi dan informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Urusan

komunikasi

dan

informatika

diarahkan

untuk

mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi bagi kepentingan pelayanan publik serta meningkatnya sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi publik. Selain itu, urusan komunikasi

dan

informatika

dimaksudkan

untuk

memberikan

kemudahan masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan informasi bagi kepentingan publik. Pemanfaatan teknologi tinggi menjadi strategi dalam pembangunan urusan komunikasi dan informatika. Melalui pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, diharapkan tersedia pusat data dan informasi dalam sistem jaringan berbasis Teknologi Industri (TI) yang terintegrasi. Hal tersebut menggambarkan hasil upaya

yang dilakukan oleh pemerintah

Kabupaten Berau dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mengelola informasi. z. Perpustakaan Kantor Perpustakaan Umum Pelaksanaan urusan perpustakaan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepustakaan kepada masyarakat yang pada gilirannya bertujuan untuk menyediakan sumber ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Alokasi Anggaran Kantor Perpustakaan Umum Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

2.699.349.830,80

2.470.494.126,00

91,52

2012

5.912.800.974,45

5.291.189.788,00

89,49

2013

7,271,283,135.74

6,090,157,232.00

83.76

2014

8.699.855.000,00

7.608.749.657,00

87,46

2015

6.797.640.000,00

--

--


Selama tahun anggaran 2011-2015, realisasi fisik dalam urusan perpustakaan antara lain : 

Sampai tahun 2011, perpustakaan Kabupaten Berau Memiliki buku sebanyak 47.332 buah buku dengan judul buku sebanyak 18.862 judul buku.



Pada tahun 2012, terjadi penambahan sebanyak 25.373 buah buku yang terdiri dari 778 buah judul.



Pada tahun 2013, terjadi penambahan sebanyak 39.552 buah buku terbagi dalam 5.005 judul buku.



Tahun 2014 terjadi penambahan 78.316 buah buku dengan jumlah judul sebanyak 923 buah judul buku.



Jumlah pengunjung pada tahun 2011 adalah sebanyak 339 kunjungan, pada tahun 2012 sebanyak 740 kunjungan, pada tahun 2013 sebanyak 10.980 kunjungan dan sebanyak 24.772 kunjungan pada tahun 2014.



Perpustakaan Berau memiliki 1 unit gedung, 1 unit mobil perpustakaan keliling, 1 unit mobil pintar dan 2 unit motor pintar.

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Kabupaten Berau pada umumnya adalah :




Belum seluruh SKPD mencantumkan target kinerjanya secara jelas dan terukur sehingga pencapaian kinerjanya belum dapat secara handal dilaporkan.



Tuntutan akan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional;



Distribusi dan kualitas SDM kurang merata; Untuk mengantisipasi agar hal tersebut di atas tidak terjadi lagi pada

pelaksanaan di masa mendatang. 

Pemerintah Kabupaten Berau bertekad untuk menyusun APBD termasuk Perubahan APBD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga koordinasi dan pembahasan dengan SKPD, tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan panitia anggaran legislatif dapat dilakukan tepat waktu. Diharapkan dalam perubahan APBD dihindari adanya tambahan pekerjaan fisik yang memerlukan pelaksanaan yang cukup lama, misalnya konstruksi.



Perlunya bimbingan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi SKPD dalam penyusunan laporan kinerja, sehingga diharapkan laporan kinerja SKPD sesuai yang diharapkan dan lebih handal.



Perlu adanya peningkatan kemampuan teknis dan administrasi aparat pelaksana kegiatan melalui pendidikan formal dan non formal misalnya diklat dan bimbingan teknis.

B. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. PROGRAM DAN KEGIATAN a. Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

Peningkatan kemampuan lembaga petani



Peningkatan infrastuktur dan daya dukung lahan kering



Pendampingan Kegiatan Prassarana dan Saran Pertanian (APBN)

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian




Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija



Pengembangan perbenihan/perbibitan padi sawah



Peningkatan Produksi produk pertanian



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



Pengumpulan, Pengolahan Data dan Statistik Pertanian



Pengembangan perbenihan/pembibitan hortikultura



Pendampingan Peningkatan Produksi Padi dan Palawija (APBN)

3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan



Peniongkatan Sub Terminal Agribisnis

4. ProgramPeningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 

Kegiatan

Penyuluhan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 

Monitoring pupuk bersubsidi



Penyuluhan peningkatan produksi pertanian

5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan



Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan



Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Pertanian



Pendampingan Pengembangan Holtikultura (APBN)

Dinas Perkebunan 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis



Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan pembinaan pelaksanaan kemitraan / plasma masy dengna PBS



Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/ kelompok tani



Konservasi Lahan dengan komoditas perkebunan

2. Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015



Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan



Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah



Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



Pendampingan pekebun dan pelaku agribisnis

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Perkebunan Tepat Guna



Penyuluhan Penerapan Teknologi Perkebunan Tepat Guna



Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Perkebunan Modern Bercocok Tanam



Pengembangan pengetahuan sarana dan prasarana perlindungan petani perkebunan



Kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Tepat Guna (SL-PHT)

4. Program Peningkatan Produksi Perkebunan 

Penyediaan sarana produksi perkebunan (bibit tanaman)



Pengembangan bibit unggul perkebunan



Pengolahan data statistik perkebunan



Pengendalian dan perlindungan tanaman perkebunan



Pembinaan dan pengendalian pengembangan perkebunan besar

5. Program Pengembangan perencanaan perkebunan 

Konsolidasi pembangunan perkebunan



Penyusunan data Base komoditi unggulan perkebunan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 

Pendataan Masalah Peternakan



Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak




Pelayanan kesehatan hewan



Penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis

2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

Pendistribusian bibit tenak kepada masyarakat



Pengembangan agribisnis peternakan



Pengembangan kawasan dan kelembagaan peternakan

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan



Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah



Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan



Pengendalian zoonosis dan pengawasan kualitas bahan pangan asal ternak



Peningkatan sarana dan prasarana RPH dan RPU

4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna



Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna



Peningkatan penerapan teknologi pakan ternak



Peningkatan mutu genetik bibit ternak

5. Program perencanaan pembangunan bidang peternakan Sinkronisasi program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan b. Kehutanan Dinas Kehutanan 1. Program Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan 

Monitoring dan evaluasi kegiatan TPTI dan PMDH pada IUPHHK




Rekonsiliasi realisasi pembayaran iuran kehutanan PSDH, DR, IUPHH



Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan



Inventarisasi goa sarang burung walet



Pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan hak/rakyat



Pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

2. Program rehabilitasi hutan dan lahan 

Pembuatan bibit tanaman kehutanan



Penyusunan Rancangan teknis RHL (Luncuran)



Pelaksanaan reboisasi manual sistem jalur (luncuran)



Pelaksanaan pembuatan hutan rakyat murni ( Luncuran)



Penyusunan rancangan pembuatan hutan rakyat pola kebun (luncuran)



Pelaksanaan pemeliharaan Tahap I reboisasi manual sitem jalur (luncuran)



Pengadaan sarana dan prasarana penyuluh hutan



Pengembangan hasil hutan non kayu (luncuran)



Pendampingan kegiatan RHL Tahun 2014 di kabupaten Berau



Pemmbuatan penghijauan lingkungan



Pengembangan hasil hutan non kayu



Rencana tahunan RHL



Peboisasi (DAK)

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 

Pengawasan dan pengamanan hutan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan ilegal loging



Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung/ kwasan konservasi



Penyuluhan dan sosialisasi kebijakan dan peraturan



Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan dan pengamanan Hutan (DAK)

4. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 

Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan




Fasilitasi pembangunan hutan berbasis masyarakat



Sinkronisasi data batas IUPHHK-HA/HT antar wilayahan kab. Berau data provinsi dan kementerian puast



Monitoring dan evaluasi pembuatan/penggunaan koridor dan pelaksanaan IPK



Pendamping program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasi pemb. Masyarakat



Monitoring perencanaan pembukaan areal tambang



Penyebaran peta kawasan hutan ke kecamatan



Pendampingan program FORCLIME

5. Program pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) 

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengguna kawasan pada wil KPHP model berau barat



Pengembangan perhutanan sosial di wil KPHP model berau barat



Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional KPHP model berau barat (DAK)

c. Eenergi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan Dan Energi 1. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangab 

Kegiatan penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan



Kegiatan

pengelolaan

administrasi

perizinan

usaha

pertambangan 

Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral dan batubara

2. Program pembinaan dan pengembangan bidangketenagalistrikan 

Pembangunan Jaringan Listrik



Pengadaan dan pemasangan PLTS



Survey potensi Sumber energi alternatif



Pemeliharaan /perbaikan PLTS dan PLTMH

3. Program operasional dan pemeliharaan ketenagalistrikan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015



Operasional dan pemeliharaan ketenagalistrikan daerah

4. Program pembinaan dan pengawasan sektor hilir migas bagi perusahaan pertambangan 

Pembinaan dan pengawasan sektor hilir migas

5. Program Pengembangan perencanaan bangunan 

Konsolidasi perencanaan pertambangan dan energi



Mengikuti pameran/promosi di luar daerah

6. Program konservasi dan perlindungan lingkungan geologi 

Monitoring dan evaluasi perijinan pemanfaatan air



Inventarisasi potensi galian tambang



Inventarisasi daerah rawan longsor



Kajian geo hidrologi

d. Keluatan dan perikanan Dinas Perikanan Dan Kelautan 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyakat Pesisir 

Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir



Pendampingan nelayan dan pelaku agribisnis



Temu usaha perikanan pemberdayaan ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan

2. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan 

Pembinaan dan pembekalan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan SD Kelautan

3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 

Penyuluhan hukum dan pendayagunaan sumber daya laut

4. Pengembangan budidaya perikanan 

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan



Peningkatan wawasan perikanan



Pengembangan budidaya perikanan laut dan payau



Pengembangan budidaya perikanan air tawar



Pengembangan balai benih ikan air tawar




pengembangan balai benih ikan pantai

5. Pengembangan perikanan tangkap 

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap



Pemeliharaan rutin/berkala TPI



Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap



Pelatihan/Bimtek teknologi penangkapan ikan



Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan

6. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 

Promosi potensi dan peluang usaha perikanan



Pengolahan dan pemasaran produksi perikanan



Pengembangan pelayanan usaha perikanan



Bimbingan teknis teknologi pengelolaan hasil perikanan

7. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 

Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar



Monitoring hama dan penyakit ikan

8. Peningkatan sarana prasarana produksi 

Peningkatan produksi dan sarana prasarana perikanan (DAK)

9. Pengembangan perencanaan bangunan kelautan & Perikanan 

Konsolidasi pembangunan perikanan



Pengendalian dan evaluasi

10. Konservasi sumber daya perikanan 

Resticking sumber daya ikan di perairan berau



Pengembangan dan penguatan lembaga pengelola kawasan perikanan kabupaten berau



Daerah perlindungan laut di perairan Berau

11. Pemutakhiran data potensi kelautan dan perikanan 

Pendataan potensi desa kelautan dan perikanan



Bimbingan dan pelatihan statistik perikanan

12. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 

rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil



mitigasi bencana alam laut



Pemerintah Kabupaten Berau e. Urusan Perdagangan Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen



Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa



Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah



Sosialisasi kebijakan dan peraturan tentang perlindungan konsumen

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 

Peningkatan ekspor dan peningkatan investasi daerah



Forum komunikasi surat keterangan asal (SKA) bidang perdagangan luar negeri

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha



Peningkatan jaringan informasi perdagangan



Kegiatan operasional pasar sanggam adji dilayas



Pelaksanaan pasar murah

4. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 

Sosialisasi peraturan dan kebijakan tentang retribusi pasar



Sarana dan prasarana pasar

f. Urusan Perindustrian Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya



Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri



Fasilitasi sertifikasi halal

2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri



Pemerintah Kabupaten Berau 3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri 

Pembinaan dan inventarisasi sentra industri kecil menengah potensial

g. Urusan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.



Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam nusantara dan luar negeri.



Program Pengembangan Destinasi Pariwisata



Peningkatan pembangunan srana dan prasarana pariwisata



Pengembangan daerah tujuan wisata



Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi



Program Pengembangan Kemitraan



Pengembangan dan penguatan informasi dan data base



Pengembangan SDM dan profesionalisme di budang pariwisata



Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata



Pengembangan SDM dan profesionalisme di bidang pariwisata



Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata



Monitoring, evaluasi dan pelaporan.



Konsolidasi lingkup budaya dan pariwisata



Fasilitasi kemitraan daerah bidang pariwisata.

h. Urusan Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1. Program pengembangan wil. Transmigrasi 

Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

2. Program Pengembangan masyarakat dan kawasan Transmigrasi 

Pelatihan pengelola koperasi daerah transmigrasi se kabupaten



Pemerintah Kabupaten Berau berau 

Sosialisasi PP no 3 tahun 2014 tentang ketransmigrasian

2. REALISASI PELAKSAAN PROGRAM DAN KEGIATAN a. Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Selama Tahun 2011-2014, capaian realisasi pada dinas pertanian adalah terlihat pada table berikut : Kegiatan

2011

2012

2013

2014

Promos i Ha s i l perta ni a n -

Peka n konta k ta ni a nda l a n

100%

-

Promos i ke Ja ka rta /PRJ

100%

-

ka l ti m expo

100%

100%

-

Pa mera n promos i

100%

100%

-

Peda

-

Pel a ti ha n petuga s Informa s i pa s a r ka l ti m

100%

-

pena s

100%

100%

100%

Penga da a n s a ra na perta ni a n -

Al a t mes i n perta ni a n

58 uni t

50 uni t

89 uni t

41 uni t

-

herbi s i da

850 l tr

600 l tr

1.400 l tr

2.500 l tr

-

Kegi a ta n works hop

1 uni t

-

Pupuk NPK

1 uni t

1 uni t

13.600 kg

37.000 kg

11.000 kg

Penga da a n pra s a ra na perta ni a n -

Tekhnol ogi Denfa rm penga pura n pa di s a wa h

-

Ka ji tera p pupuk ma jemuk

1 uni t 1 uni t

-

Tekhnol ogi dempl ot s a l a k pondoh

1 uni t

-

Penera pa n tekhnol ogi dempl ot pa di s a wa h orga ni k

-

pemupuka n beri mba ng dempl ot pa di s wa h

2 uni t

-

dempl ot pemupuka n komodi ta s ta na ma n ja gung

2 uni t

-

dempl ot penga pura n l a ha n s a wa h

2 uni t

2 uni t

Lua s Sentra Perta ni a n -

s a wa h

4.336 ha

4.694 ha

6.134 ha

4.846 ha

-

ja gung

1.064 ha

1.553 ha

1.718 ha

2.269 ha

-

s i ngkong

252 ha

277 ha

295 ha

306 ha

-

l a da ng

7.428 ha

7.507 ha

9.431 ha

7.980 ha

-

kedel a i

365 ha

348 ha

386 ha

465 ha

Ha s i l produks i -

s a wa h

-

ja gung

16.559 ton 16.836 ton 24.089 ton 21.715 ton 1.315 ton

2.248 ton

1.381 ton

4.008 ton

-

s i ngkong

4.183 ton

4.189 ton

3.663 ton

4.748 ton

-

l a da ng

-

kedel a i

13.508 ton 18.545 ton 20.687 ton 21.058 ton 606 ton

442 ton

610 ton

651 ton

Adapun inovasi pertanian yang diterapkan selama kurun waktu 20112014 adalah antara lain : -

Tekhnologi pengapuran tanah sawah untuk peningkatan pH tanah, merangsang pertumbuhan akar, merangsang kehidupan jasad renik tanah dan merangsang terjadinya struktur tanah remah.




Tekhnologi pemupukan berimbang N, P dan K untuk peningkatan produksivitas lahan sawah pada padi sawah.

-

Penerapan tekhnologi padi sawah organic sebagai tekhnologi alternative untuk peningkatan produksi padi sawah.

Adapun hama dan penyakit yang menyerang pertanian selama tahun 2011 dapat dilihat pada table berikut : Hama / Penyakit

2011

2012

2013

2014

Ta na ma n Pa nga n -

Penggera k ba ta ng

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

-

Ha ma puti h pa l s u

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

-

Wereng hi ja u

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

-

Wa l a ng s a ngi t

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

-

kepi k hi ta m

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

-

ti kus

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

-

Ha wa r pel epa h

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

-

Berca k cokl a t

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

-

Bl a s t

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

-

Wereng Cokl a t

-

Ba ktery da un berga ri s /kres ek

-

Tungro

2 ka l i 2 ka l i 2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

2 ka l i

Ta na ma n Pa l a wi ja da n Horti kul tura -

Antra knos e pa da ca be

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

-

Si ga toga jeruk

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

-

Vi rus kuni ng jeruk

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

-

La yu fus a ri um pa da pi s a ng

6 ka l i

6 ka l i

6 ka l i

6 ka l i

-

Corda na jeruk

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

-

La yu ba kteri pi s a ng

6 ka l i

6 ka l i

6 ka l i

6 ka l i

-

Kutu dompol a n pa da s a yur

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

-

bus i k ba ta ng jeruk

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

-

kutu a pi ds pa da horti kul tura

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

-

ul a t da un pa da pa l a wi ja da n horti k

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

-

ul a t gra ya k pa da s a yur da n pa l a wi ja

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

-

kutu l onca t pa da s a yur da n horti k

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

-

kutu da un pa da s a yur da na pa l a wi ja

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

-

l a l a t bua h pa da horti kul tura

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

4 ka l i

Alokasi anggaran untuk urusan pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau selama tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Berau Alokasi Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 20112015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

679.889.000,00

557.026.992,00

81,92%

2012

15.733.882.968,22

12.386.970.116,00

78,73

2013

25.874.311.900,00

17.788.512.964,00

68,74

2014

13.668.943.100,00

11.222.092.493,00

82,10

2015

19.976.100.000,00

-

-


Dengan realisasi capaian kinerja adalah sebagai berikut : Mulai tahun 2011 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan anggaran sebesar

Rp.

15.733.882.968,22

realisasinya

sebesar

Rp.

12.386.970.116,00 atau 78,73% dari anggaran, sedangkan pencapaian kinerjanya antara lain sebagai berikut : a. Peningkatan Infrastruktur dan daya dukung lahan kering. b. Peningkatan Produksi produk pertanian. c. Pengumpulan,pengolahan data statistic pertanian. d. Bantuan peningaktan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan e. Sertifikasi lahan usaha pertanian. f. Pengembangan intensifikasi tanaman padi/palawija. g. Pengembangan perbenihan/Pembibitanpadi sawah h. Pengembangan/perbenihan perbibitan hortikultura. i. Penyediaan sarana produksi pertanian. j. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan. k. Bantuan saprodi dalam rangka peningkatan produksi padi. l. Pengembangan hortikultura m. Bantuan alat mesin pertanian.peningkatan kemampuan lembaga petani. n. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. o. Promosi atas hasil produksi pertanian ungulan daerah (Pameran Agro dan penas) LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau p. Kegiatan

penyuluhan

dan

penerapan

teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna. q. Monitoring pupuk bersubsidi r. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian (SL-PHT tanaman Padi sawah). Tahun 2013 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 25.874.311.900,00 realisasinya sebesar Rp. 17.788.512.964,00 atau 68.74% dari anggaran, sedangkan pencapaian kinerjanya antara lain sebagai berikut : a.

Peningkatan kemampuan lembaga petani.

b.

Peningkatan Infrastruktur dan daya dukung lahan kering.

c.

Pendampingan kegiatan prasarana dan sarana pertanian (APBN).

d.

Peningkatan Produksi produk pertanian.

e.

Pengumpulan,pengolahan data statistic pertanian.

f.

Pengembangan pembenihan/pembibitan hortikultura.

g.

Pendampingan peningkatan produksi padi dan palawita.

h.

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.

i.

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija.

j.

Pengembangan pembenihan/pembibitan padi sawah.

k.

Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah.

l.

Peningkatan sub terminal agribisnis.

m. Kegiatan

penyuluhan

dan

penerapan

teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna. n.

Monitoring pupuk bersubsidi

o.

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian.

p.

Penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan.

q.

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan.

r.

Konsolidasi perencanaan pembangunan pertanian.

s.

Pendampingan pengembangan hortikultura.

t.

Pengadaan sarana tekhnologi pertanian / perkebunan tepat guna.

u.

Penyuluhan dan pendampigan petani dan pelaku agribisnis.

v.

Pengembangan bibit unggul padi local dan padi nasional dan padi



Pemerintah Kabupaten Berau hibrida. w. Pengembangan kawasan jagung. x.

Percetakan sawah dalam rangka pengembangan food estate.

y.

Pencetakan sawah.

Sedangkan Perolehan capaian indikator kinerja terhadap sasaran selama tahun 2014 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan prosentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan prosentase capaian yang cukup rendah. Berikut ini perolehan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 beserta evaluasi dan analisis capaiannya : Indikator Kinerja Utama Targe t

Capaian

%

2013

2014

Capaian

104.143,78

44.776.000

42.994,41

3,17

3,10

3,25

104,84

2,17

3,49

2,17

62,18

Satuan

Capaian 2012

kg

35.381.000

Meningkatnya Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

T on/Ha

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

%

Indikator Kine rja

2014 Ketersediaan Pangan Utama

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran tercapainya kebutuhan pangan dengan 3 indikator kinerja utama pada tahun 2014 yaitu pertama, ketersediaan pangan utama capaiannya melebihi target dengan jumlah 44.776.000 kg atau 42.994,41%; kedua, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya capaiannya melebihi target dengan jumlah 3,25 ton/ha atau 104,84% dengan realisasi meningkat 2,52% dari tahun sebelumnya 2012; ketiga, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB capaiannya 62,18% dari target yang telah ditetapkan 3,49 dengan realisasi sebesar 2,17%.011. Sekretariat Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pada sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dengan 23 indikator kinerja secara umum dapat terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari 22 indikator kinerja nilai prosentase capaiannya pada tahun 2014 mencapai 100%. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Sekretariat mendapatkan alokasi dana untuk tahun 2014 sebesar Rp 2.115.561.500,- (Dua Milyar Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 1.902.258.018,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Belas Rupiah) atau 89,92% (Tabel 9). Bidang Bina Usaha Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pada Bidang Bina Usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Tahun 2014 dengan 4 indikator kinerja secara umum dapat terlaksana cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 2 indikator kinerja nilai prosentase capaiannya pada tahun 2014 mencapai 100%. Masing-masing indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut: (1)

Meningkatnya pemberdayaan lembaga petani prosentase capaian tahun 2014 mencapai 100%, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani melaksanakan 3 kali pembinaan kelompok tani di Tumbit Melayu, Tunggal Bumi dan Biatan Ilir; serta 1 kali Bimtek/Pembelajaran tentang kelembagaan petani ke Jawa Tengah untuk petani sebanyak 4 orang.

(2)

Tersedianya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil yang Semakin Baik, Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai target kinerja pada tahun 2014 yaitu belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa mesin pengering buah 1 unit dan alat pengolah tepung singkong 6 unit. Tetapi kedua jenis mesin/alat tersebut tidak dapat direalisasikan semuanya karena ada

perubahan harga sehingga pagu dana yang

sudah ditetapkan di dalam DPA tidak mencukupi untuk pembelian mesin/alat tersebut. (3)

Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian unggulan daerah prosentase capaiannya hanya 33,33%. Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah ini

pada tahun

2014 telah menargetkan kegiatan acara panen raya sebanyak 8 kali dan mengikuti acara PENAS 1 kali, yang terealisasi hanya acara LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau panen raya sebanyak 2 kali yaitu di Kampung Maluang dan Kampung Tembudan serta mengikuti acara PENAS di Malang Propinsi Jawa Timur. Acara panen raya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan

kondisi

petani/pertanian

dibeberapa

kampung

di

Kabupaten Berau masih belum memenuhi syarat untuk melaksanakan panen raya; (4)

Meningkatnya Pendapatan Petani dan Pedagang dapat terealisasi dengan baik dengan prosentase capaian di tahun 2014 adalah 100%, Kegiatan Peningkatan Sub Terminal Agribisnis sesuai target kinerja dapat terlaksana yaitu 1 paket kegiatan yaitu belanja pemeliharaan bangunan/gedung; dan mengirim 2 orang petani untuk mengikuti pelatihan penyerapan teknologi pengelolaan Sub Terminal Agribisnis di D. I. Yogyakarta. Bidang Bina Usaha mendapatkan alokasi dana untuk tahun 2014

sebesar Rp 1.138.527.200,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 760.793.600,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 66,82% (Tabel 9). Bidang Pengembangan Lahan Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pada Bidang Pengembangan Lahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Tahun 2014 dengan 6 indikator kinerja secara umum dapat terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari 3 indikator kinerja nilai prosentase capaiannya pada tahun 2014 mencapai 100%. Masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut: (1)

Meningkatnya infrastruktur dan daya dukung lahan kering (Jalan Produksi, JUT) prosentase capaian pada tahun 2014 adalah 100%. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Daya Dukung Lahan Kering memiliki pekerjaan utama yang telah dilaksanakan dengan baik yaitu pembuatan jalan produksi 10.000 m pada 10 lokasi kampung di Kabupaten Berau yaitu di Suaran 1.000 m, Tumbit Melayu 1.000 m, Tubaan 1.000 m, Pandan Sari 1.000 m, Karangan 1.000 m, Eka Sapta



Pemerintah Kabupaten Berau 1.000 m, Sumber Mulya 1.000 m, Bumi Jaya 1.000 m, Suka Muria 1.000 m, dan Tembudan 1.000 m. (2)

Meningkatnya Pemanfaatan Lahan dan Produktivitas Padi prosentase capaian hanya 7,24%. Kegiatan Pendampingan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (APBN) tidak dapat terealisasi dikarenakan: a. Pada Tahun 2014 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau hanya mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp 55.000.000,- (Rp 25.000.000,- untuk operasional PUAP dan Rp 30.000.000,- untuk penguatan KP3) sehingga dana dari APBD II tidak dapat digunakan untuk mendampingi kegiatan APBN. b. Dana

pendampingan

yang

sudah

terserap

sebesar

Rp

26.905.500,- digunakan untuk evaluasi kegiatan APBN Tahun Anggaran 2013. (3)

Meningkatnya Pemanfaatan Lahan dan Produktivitas Padi dengan prosentase capaiannya pada tahun 2014 adalah 94,17%. Kegiatan optimasi lahan yang direncanakan adalah 120 ha, tetapi hanya dapat terlaksana 113 ha di 4 lokasi kampung yaitu Sambaliung (Limunjan) 30 ha, Tunggal Bumi 30 ha, Bumi Jaya 30 ha, dan Tasuk hanya 23 ha dari 30 ha target kinerja. Optimasi lahan yang dilaksanakan merupakan kegiatan padat karya oleh para petani setempat, di Tasuk terjadi kekurangan tenaga kerja sehingga hanya dapat dilaksanakan 76,66% dari rencana. Selain optimasi lahan, pada kegiatan Peningkatan Produksi Produk Pertanian juga dilaksanakan kegiatan lain yaitu pembuatan saluran tersier sepanjang 3.000 m. Pelaksanaan pekerjaannya mencapai 100% yaitu di Tasuk 1.000 m dan Bebanir Bangun 2.000 m.

(4)

Tersedianya data dan informasi pertanian prosentase capaian pada Tahun 2014 adalah 100%. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Data dan Statistik Pertanian khususnya untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura dilaksanakan di 13 kecamatan di Kabupaten Berau selama 12 bulan setiap tahunnya.



Pemerintah Kabupaten Berau (5)

Meningkatnya Jumlah Stok Benih Unggul di BBU Sei Bangun dengan prosentase capaian adalah 100% pada Tahun 2014. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Padi Sawah yang dilaksanakan adalah perbanyakan benih padi sawah di lokasi BBU Sei Bangun dengan menanam padi pada Musim Tanam Gadu dan Rendengan. Tetapi yang dapat dilaksanakan secara maksimal hanya pada Musim Tanam Gadu. Pada Musim Tanam Rendengan hanya bisa dilaksanakan kegiatan sampai dengan menebas dan mengolah tanah saja karena terkendala LS honor untuk upah tenaga kerja. Kendala lain yang dihadapi adalah turunnya produktivitas benih padi yang seharusnya bisa mencapai 2,5 ton/ha, pada Tahun 2014 hanya mencapai 2 ton/ha (Musim Tanam Gadu). Hal ini diakibatkan faktor alam disaat menanam dan panen, air pasang besar.

(6)

Meningkatnya Perbenihan / Perbibitan Hortikultura mencapai prosentase pada Tahun 2014 adalah 66,67%. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura dilaksanakan di UPTD Balai Hortikultura di Kampung Birang. Pekerjaan yang telah direncanakan yaitu pengembangan benih jeruk citrus 1 kg, pembelajaran petugas ke Balai Hortikultura Jawa Tengah, dan pengadaan pameran sayur buah. Tetapi hanya pameran sayur buah tidak dapat terlaksana, dikarenakan dana tidak mencukupi untuk memenuhi faktor pendukung yang akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan pameran. Bidang Pengembangan Lahan mendapatkan alokasi dana untuk

tahun 2014 sebesar Rp 3.283.730.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 2.678.686.100,- (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) atau 81,57% (Tabel 9). Bidang Produksi Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pada Bidang Produksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dengan 5 indikator kinerja secara umum dapat terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari semua LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau indikator kinerja nilai prosentase capaiannya pada tahun 2014 mencapai 100%. Masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut: (1) Meningkatnya Jumlah Stok Benih dan Produksi Padi, Palawija prosentase capaian 100%. Kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija di Kabupaten Berau pada tahun 2014 seluas 975 ha dengan rincian yaitu Perbanyakan benih padi sawah varietas unggul 25 ha di BuyungBuyung; Pengembangan padi lahan kering/ladang 300 ha di Tabalar Ulu, Batu Rajang, Punan Malinau, Bumi Jaya, Kayu Indah, Biatan Ulu, Bukit Makmur Jaya dan Ampen Medang; Pengembangan padi nasional 300 ha di Gunung Sari, Pandan Sari, Semurut, Tabalar Muara, Biatan Ilir, Karangan dan Sumber Mulya; Pengembangan jagung hibrida 250 ha di Ampen Medang, Sumber Mulya, Suka Muria, Bumi Jaya, Long Lanuk dan Harapan Maju; serta Pengembangan kedelai 100 ha di Kayu Indah dan Suka Muria. (2) Meningkatnya Luas Areal Budidaya Tanaman Pangan prosentase capaian 100%. Kegiatan Pendampingan Peningkatan Produksi Padi dan Palawija (APBN) untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman

Pangan

untuk

Mencapai

Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan dengan beberapa kegiatan yaitu SLPTT padi inbrida sawah seluas 1.000 ha (40 ha LL dan 960 ha SL) di Kecamatan Teluk Bayur, Gunung Tabur, Sambaliung dan Tabalar; SLPTT kedelai 240 ha (24 ha LL dan 216 ha SL) di Kecamatan Batu Putih, Talisayan dan Tanalar; SLPTT jagung hibrida 850 ha ( 34 ha LL dan 816 SL) di Kecamatan Talisayan, Biatan dan Segah. (3) Meningkatnya sarana dan prasarana produksi pertanian prosentase capaian

100%.

Kegiatan

Pertanian/Perkebunan

Penyediaan bagi

Sarana

Produksi

masyarakat/kelompok

tani/GAPOKTAN/UPJA di Kabupaten Berau pada tahun 2014 berupa alat mesin pertanian sebanyak 62 unit dengan rincian yaitu Hand Traktor 23 unit di Merancang Ulu 1 unit, Merancang Ilir 1 unit, LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Melati Jaya 1 unit, Tanjung Perangat 2 unit, Sukan 2 unit, Bangun Bebanir 1 unit, Semurut 1 unit, Tabalar Muara 2 unit, Buyung-buyung 4 unit, Karangan 1 unit, Biatan Ilir 3 unit, Sumber Mulya 1 unit, Bumi Jaya 1 unit, Suka Muria 1 unit dan Harapan Jaya 1 unit; Power Threser 25 unit di Merancang Ilir 1 unit, Melati Jaya 1 unit, Birang 1 unit, Semurut 1 unit, Tabalar Muara 2 unit, Biatan Bapinang 1 unit, Bukit Makmur Jaya 1 unit, Biatan Baru 1 unit, Biatan Ilir 2 unit, Karangan 1 unit, Manunggal Jaya 1 unit, Bumi Jaya 1 unit, Dumaring 2 unit, Muara Lesan 1 unit, Siduung Indah 1 unit, Tembudan 1 unit, Buyung-buyung 3 unit, Bangun Bebanir 2 unit dan Suaran 1 unit; Mesin Pemipil Jagung 6 unit di Dumaring 1 unit, Eka Sapta 2 unit, Suka Muria 1 unit, Biatan Ilir 1 unit dan Bumi Jaya 1 unit; RMU/Mesin Giling 8 unit di Long Lamcin 1 unit, Pesayan 1 unit, Gunung Sari 1 unit, Karangan 1 unit, Semurut 1 unit, Buyung-buyung 1 unit, Bumi Jaya 1 unit dan Long Laai 1 unit. (4) Meningkatnya luas areal hortikultura Kegiatan

berorientasi

pada

prosentase mencapai 100%.

Pengembangan

Bibit

Unggul

Pertanian/Perkebunan khususnya buah-buahan di Kabupaten Berau tahun 2014 seluas 83 ha dengan rincian yaitu Jeruk Keprok 26 ha di Maluang, Langsat 15 ha di Gunung Tabur, Lengkeng 10 ha di Suka Muria, Salak 6 ha di Gunung Tabur, Rambutan 10 ha di Rantau Panjang, Alpukat 6 ha di Sumber Agung dan Elai 10 ha di Kasai Pesayan. (5) Meningkatnya luas areal hortikultura prosentase mencapai 100%. Kegiatan Pendampingan Pengembangan Hortikultura (APBN) untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan dengan Pengembangan kawasan tanaman buah seluas 56 ha yaitu buah Jeruk Borneo Prima di Semurut 4.000 pohon, Tubaan 10.400 pohon, dan Harapan Maju 8.000 pohon. Walaupun semua kegiatan di Bidang Produksi dapat berjalan dengan capaian prosentase 100%, ada kendala yang dihadapi yaitu proses



Pemerintah Kabupaten Berau lelang berjalan lambat sehingga semua kegiatan yang melalui kontrak kerja dengan rekanan baru bisa dimulai/dilaksanakan pada triwulan IV. Bidang Produksi mendapatkan alokasi dana untuk tahun 2014 sebesar Rp 5.464.097.400,- (Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 4.419.502.325,- (Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau 80,88% (Tabel 9). Bidang Perlindungan Tanaman Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pada Bidang Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dengan 3 indikator kinerja secara umum dapat terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari keseluruhan indikator kinerja nilai prosentase capaiannya pada tahun 2014 mencapai 100%. Masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut: (1) Meningkatnya penerapan teknologi pertanian tepat guna tingkat petani prosentase capaian kinerja tahun 2014 adalah 100%, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna dengan aplikasi demplot 3 ha (Demplot pemupukan komoditas jagung 1 ha di Eka Sapta 0,5 ha dan Suka Muria 0,5 ha; Demplot pengapuran lahan sawah 1 ha di Sukan 0,5 ha dan Semurut 0,5 ha; Demplot pemupukan berimbang padi sawah 1 ha di Melati Jaya 0,5 ha dan di Merancang Ulu 0,5 ha). Selain demplot juga dilaksanakan penerapan teknologi PUTS 4 unit di Tabalar Muara 1 unit, Sukan 1 unit, Bebanir Bangun 1 unit dan Semurut 1 unit. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatannya yaitu kegiatan demplot yang tidak bisa dilaksanakan pada Musim Tanam

Gadu/mundur

ke

Musim

Tanam

Rendengan

karena

ketersediaan air di lokasi baik irigasi dan curah hujan sangat terbatas. (2) Terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi dan pestisida di Kabupaten Berau prosentase capaian kinerja tahun 2014 adalah 100%, dengan kegiatan Monitoring Pupuk Bersubsidi (pengawasan pupuk dan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau pestisida) di 12 kecamatan Kabupaten Berau dan bantuan pupuk NPK 11.000 kg di Gunung Tabur, serta herbisida 2.600 kg di Ampen Medang, Rantau Panjang, Birang, Biatan Bapinang dan Sumber Mulya. (3) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani prosentase capaian kinerja tahun 2014 adalah 100%, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian dengan SL-PHT 1 kelas di Biatan Ilir. Selain SL-PHT juga dilaksanakan tanggap darurat serangan hama penyakit tanaman padi, palawija dan hortikultura di 7 lokasi yaitu Kecamatan Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Segah, Tabalar, Talisayan dan Biatan. Kendala yang dihadapi pada kegiatan tanggap darurat ini seringkali tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di semua lokasi yang terserang hama dan penyakit karena adanya keterbatasan dana. Bidang Perlindungan Tanaman mendapatkan alokasi dana untuk tahun 2014 sebesar Rp 1.667.027.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 1.460.852.450,- (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 87,63%. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Alokasi anggaran untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : Alokasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 20112015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

15.087.896.761,44

9.130.580.617,00

60,52

2012

20.115.968.171,19

16.684.008.805,00

82,94

2013

20,315,038,287.15

16,598,290,756.00

81.70

2014

12.403.603.000,00

9.674.561.325,00

89,17

2015

16.665.800.000,00

-

-




Pemerintah Kabupaten Berau Pada tahun 2012 Anggaran Belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan sedangkan

Hewan Kabupaten Berau sebesar Rp. 20.115.968.171,19 realisasinya

sampai

akhir

tahun

2012

mencapai

Rp. 16.684.008.805,00 atau 82,94%. Capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2012 antara lain dalam tabel berikut : Kinerja Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan No.

Sasaran

1. Pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan

Indikator Pencapaian

Satuan

Target

Real

(%)

Terlaksannya pendidikan dan

Orang

7

4

57,14

pelatihan dibidang pengelolaan keuangan

2. Pendidikan dan pelatihan dibidang Terlaksannya pendidikan dan pengelolaan Barang

Orang

5

1

20.00

Orang

5

0

0

Orang

8

0

0

Orang

40

3

7,50

Orang

15

4

26,67

Orang

10

6

60

pelatihan dibidang pengelolaan Barang

3. Pendidikan dan pelatihan dibidang Terlaksannya pendidikan dan Kepegawaian

pelatihan dibidang Kepegawaian

4. Pendidikan dan pelatihan dibidang Terlaksannya pendidikan dan Amdal 5.

pelatihan dibidang Amdal

Pendidikan dan pelatihan

Terlaksananya Pendidikan

fungsional peternakan dan

dan pelatihan fungsional

kesehatan hewan

peternakan dan kesehatan hewan

6 Bimbingan teknis fungsional pengadaan barang dan jasa

Terlaksananya bimbingan teknis fungsional pengadaan barang dan jasa

7 Magang aparat peternakan

Terlaksananya terlaksananya magang aparat peternakan

8 Pendidikan dan pelatihan struktural 9 Pendidikan dan pelatihan PPNS

Terlaksananya pendidikan dan

orang

10

2

20,00

orang

5

0

0

orang

4

1

25,00

unit

8

3

37,50

Paket

5

3

60.00

sampel

2000

526

26,30

sampel

2000

526

26,30

ekor

2000

742

37,10

pelatihan struktural Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan PPNS

10 Pendidikan formal tugas belajar

Terlaksananya Pendidikan formal tugas belajar

11 Revitalisasi pusat kesehatan hewan

Terlaksananya Revitalisasi pusat kesehatan hewan

12 Pemberantasan penyakit rabies

Pemberantasan penyakit rabies

13 Surveilence brucellosis

Terlaksananya Surveilence brucellosis

14 Surveilence jembrana

Terlaksananya Surveilence jembrana

15 Surveilence Avian influenza

Terlaksananya Surveilence Avian influenza



Pemerintah Kabupaten Berau 16 Pengawasan lalu lintas hewan

Terlaksananya Pengawasan lalu

sampel

2.000

215

10,75

klp

25

10

40,00

ekor

10.00

1100

11.00

25.00

1.800

7,20

0

0

paket

5

0

0

paket

500

52

10,40

paket

5

2

40.00

paket

5

2

40.00

ekor

10.00

0

0

lintas hewan 17 Pengawasan vaksinasi ND dan AI mandiri 18 Vaksinasi jebrana

Terlaksananya Pengawasan vaksinasi ND dan AI mandiri Terlaksananya Vaksinasi jebrana.

19 Vaksinasi,SE

20 Penyusunan peta penyakit

0

Terlaksananya Vaksinasi,SE

ekor

Terlaksananya Penyusunan peta penyakit

21 Pengawasan peredaran obat hewan Terlaksananya Pengawasan peredaran obat hewan 22 Pelayanan aktif kesehatan hewan

Terlaksananya Pelayanan aktif kesehatan hewan

23 Sosialisasi penyakit hewan menular 24 Peningkatan mutu genetic ternak itik 25 Peningkatan mutu genetic ternak sapi

26 Peningkatan mutu genetic ternak kambing 27 Pelaksanaan inseminasi buatan (IB) 28 Perluasan kebun hijauan makanan ternak

Terlaksananya Sosialisasi penyakit hewan menular Terlaksananya Peningkatan mutu genetic ternak itik

0

Terlaksananya Peningkatan

Terlaksananya Peningkatan

30 Sosialisasi dan bintek pengolahan pakan ternak 31 Sosialisasi dan bintek pengembangan alsinak 31 Sosialisasi dan bintek akseptor IB

2.500

333

13,32

ekor

2.200

0

0

akseptor

3000

160

5,33

hektar

250

34

13,60

hektar

375

0

0

klp

9

2

22,22

klp

20

8

40.00

klp

20

4

20.00

unit

50

4

8,00

mutu genetic ternak kambing Terlaksananya Pelaksanaan inseminasi buatan (IB) Terlaksananya Perluasan kebun hijauan makanan ternak

29 Revitalisasi padang pengembalaan Terlaksananya Revitalisasi ternak

ekor

mutu genetic ternak sapi

padang pengembalaan ternak Terlaksananya Sosialisasi dan bintek pengolahan pakan ternak Terlaksananya Sosialisasi dan bintek pengembangan alsinak Terlaksananya Sosialisasi dan bintek akseptor IB

32 Pengembnagan biogas

Terlaksananya Pengembnagan biogas

33 Pengembangan mesin tetas otomatis

34 Pemberdayaan UPT Pembibitan

Terlaksananya Pengembangan

unit

15

1

6,67

paket

5

2

40.00

paket

5

1

20,00

mesin tetas otomatis

Terlaksananya Pemberdayaan UPT Pembibitan

35 Penjaringan bibit unggul ternak

Terlaksananya Penjaringan bibit unggul ternak



Pemerintah Kabupaten Berau 36 Penjaringan ternak betina produksitif 37 Pengembangan sentra produksi ternak 38 Redistrubusi ternak pemerintah

Terlaksananya Penjaringan

paket

5

0

0

klp

40

16

40,00

ekor

1.000

500

50,00

Paket

5

0

0

klp

20

8

40,00

orang

500

320

64,00

paket

5

2

40,00

paket

5

3

60,00

klp

10

2

20,00

klp

10

3

30,00

klp

5

1

20.00

kali

20

0

0

hektar

650

50

7,69

Paket

5

1

20,00

Paket

5

1

20,00

unit

3

0

0

sampel

250

126

50,40

paket

5

1

20,00

paket

5

1

20,00

Paket

5

2

40,00

ternak betina produksitif Terlaksananya Pengembangan sentra produksi ternak Terlaksananya Redistrubusi ternak pemerintah

39 Penyusunan data base peternakan

Penyusunan data base peternakan

40 Pemberdayaan dan penguatan modal usaha kelompok

Terlaksananya Pemberdayaan dan penguatan modal usaha kelompok

41 Bintek kewirausahaan peternakan

Terlaksananya Bintek kewirausahaan peternakan

42 Study banding agribisnis peternakan 43 Pemebrdayaan kelembagaan

Terlaksananya Study banding agribisnis peternakan Terlaksananya Pemebrdayaan

peternbkan (gerbang senter,

kelembagaan peternbkan

himpuli, aspeta, klp ternak dll)

(gerbang senter, himpuli, aspeta, klp ternak dll)

44 Pengembangan VPF untuk unggas Terlaksananya Pengembangan local 45 Pengembangan peternakan pola integrasi sapi sawit

VPF untuk unggas lokal Terlaksananya Pengembangan peternakan pola integrasi sapi sawit

46 Pemberdayaan masyarakat

Terlaksananya Pemberdayaan

peternakan daerah lingkar

masyarakat peternakan daerah

tambang

lingkar tambang

47 Pertemuan teknis dan pemebrdayaan petugas lapangan

Terlaksananya Pertemuan teknis dan pemebrdayaan petugas lapangan

48 Pengembangan kawasan peternakan 49 Revitalisasi UPT rumah potong hewan 50 Pengembangan rumah potong unggas 51 Pembangunan kandang penampungan ternak 52 Pengawasan peredaraan pangan asal ternak 53 Pengawasan zoonosis dan food born dease 54 Sertifikasi halal produk peternakan 55 Pembinaan pengolahan hasil produksi peternakan

Terlaksananya Pengembangan kawasan peternakan Terlaksananya Revitalisasi UPT rumah potong hewan Terlaksannya Pengembangan rumah potong unggas Terlaksananya Pembangunan kandang penampungan ternak Terlaksananya Pengawasan peredaraan pangan asal ternak terlaksannya Pengawasan zoonosis dan food born dease Terlaksananya Sertifikasi halal produk peternakan Terlaksannya Pembinaan pengolahan hasil produksi peternakan



Pemerintah Kabupaten Berau 56 Promosi hasil produksi peternakan Terlaksannya Promosi hasil

paket

5

2

40,00

paket

5

2

40,00

paket

5

2

40,00

produksi peternakan 57 Bimtek dan sosialisasi kesmavet

Terlaksannya Bimtek dan sosialisasi kesmavet

58 Pengawasan pemotongan hewan

Terlaksannya Pengawasan

qurban

pemotongan hewan qurban

Pada tahun 2013 Anggaran Belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Berau sebesar Rp 20,315,038,287.15

sedangkan

realisasinya

sampai

akhir

tahun

2013

mencapai

Rp. 16,598,290,756.00 atau 81.70%. Capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2013 antara lain dalam tabel berikut : Kinerja Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 1.

2.

Sasaran

Indikator Pencapaian


Profesionalisme aparatur dalam

dibidang pengelolaan keuangan

bidang pengelolaan keuangan



dibidang pengelolaan Barang

pelatihan dibidang pengelolaan

Satuan Target

Real (%)

Orang

10

1000

1

Orang

1

2

200

Orang

1

2

200

Orang

2

0

0

dan Orang

8

12

150

Orang

2

0

0

Terlaksananya terlaksananya magang Orang

2

6

300

Barang 3.

4.

5.



dibidang Kepegawaian

pelatihan dibidang Kepegawaian



dibidang Amdal

pelatihan dibidang Amdal

Pendidikan fungsional

dan

pelatihan

peternakan

dan

kesehatan hewan 6

Terlaksananya pelatihan

Pendidikan

fungsional

peternakan

dan kesehatan hewan

Bimbingan teknis fungsional

Terlaksananya bimbingan teknis

pengadaan barang dan jasa

fungsional pengadaan barang dan jasa

7

Magang aparat peternakan

aparat peternakan 8


Terlaksananya pendidikan dan

struktural

pelatihan struktural

9

Pendidikan dan pelatihan PPNS Terlaksananya Pendidikan dan

10

Pendidikan formal tugas belajar Terlaksananya Pendidikan formal

11

Revitalisasi pusat kesehatan

orang

2

4

200

orang

1

0

0

orang

1

0

0

unit

2

0

0

pelatihan PPNS

tugas belajar Terlaksananya Revitalisasi pusat

hewan

kesehatan hewan

12



Paket

1

1

100

13

Surveilence brucellosis

Terlaksananya Surveilence

sampel

400

180

45

brucellosis




Surveilence jembrana

Terlaksananya Surveilence jembrana sampel

400

736

184

15

Surveilence Avian influenza

Terlaksananya Surveilence Avian

ekor

400

400

100

sampel

400

600

150

5

5

100

2.000

1510 750

influenza 16

Pengawasan lalu lintas hewan

Terlaksananya Pengawasan lalu lintas hewan

17

18

Pengawasan vaksinasi ND dan

Terlaksananya Pengawasan vaksinasi klp

AI mandiri

ND dan AI mandiri

Vaksinasi jebrana

Terlaksananya Vaksinasi jebrana.

ekor

0

19

Vaksinasi,SE

Terlaksananya Vaksinasi,SE

ekor

5.000

0

20

20

Penyusunan peta penyakit

Terlaksananya Penyusunan peta

paket

1

1

100

paket

100

0

0

paket

1

1

100

paket

1

0

0

ekor

2.000

0

0

ekor

500

1.28

2.562

penyakit 21

22

23

24

25

26

Pengawasan peredaran obat

Terlaksananya Pengawasan

hewan

peredaran obat hewan

Pelayanan aktif kesehatan

Terlaksananya Pelayanan aktif

hewan

kesehatan hewan

Sosialisasi penyakit hewan

Terlaksananya Sosialisasi penyakit

menular

hewan menular

Peningkatan mutu genetic

Terlaksananya Peningkatan mutu

ternak itik

genetic ternak itik



ternak sapi

genetic ternak sapi



ternak kambing

genetic ternak kambing

Pelaksanaan inseminasi buatan (IB)

1

500

275

55

Terlaksananya Pelaksanaan

aksepto 500

293

58

inseminasi buatan (IB)

r

Perluasan kebun hijauan

Terlaksananya Perluasan kebun

hektar

50

64

128

makanan ternak

hijauan makanan ternak

Revitalisasi padang

Terlaksananya Revitalisasi padang

hektar

75

0

0

pengembalaan ternak

pengembalaan ternak

Sosialisasi dan bintek

Terlaksananya Sosialisasi dan bintek klp

2

6

300

pengolahan pakan ternak

pengolahan pakan ternak

Sosialisasi dan bintek


4

2

50

pengembangan alsinak

pengembangan alsinak

Sosialisasi dan bintek akseptor


3

4

130

IB

akseptor IB

33

Pengembnagan biogas

Terlaksananya Pengembnagan biogas unit

12

22

183

34

Pengembangan mesin tetas

Terlaksananya Pengembangan mesin

2

0

0

otomatis

tetas otomatis

27

28

29

30

31

32


ekor

unit



Pemberdayaan UPT Pembibitan Terlaksananya

paket

1

1

100

paket

1

1

100

paket

5

5

100

2

48

2400

ekor

200

168

84


Paket

1

1

100

Pemberdayaan dan penguatan

Terlaksananya Pemberdayaan dan

klp

4

42

1050

modal usaha kelompok

penguatan modal usaha kelompok

Bintek kewirausahaan

Terlaksananya Bintek kewirausahaan orang

100

225

225

peternakan

peternakan

Study banding agribisnis

Terlaksananya Study banding

paket

1

4

4000

peternakan

agribisnis peternakan

Pemebrdayaan kelembagaan

Terlaksananya Pemebrdayaan

paket

1

3

300

peternbkan (gerbang senter,

kelembagaan peternbkan (gerbang

himpuli, aspeta, klp ternak dll)

senter, himpuli, aspeta, klp ternak

klp

2

1

50

klp

1

3

300

klp

2

3

150

kali

4

2

50

hektar

150

30

20

Paket

1

1

Paket

1

1

100

unit

1

0

0

sampel

50

272

544

paket

1

1

100

paket

1

1

100

Pemberdayaan UPT Pembibitan 36

Penjaringan bibit unggul ternak Terlaksananya Penjaringan bibit unggul ternak

37

38

39

Penjaringan ternak betina

Terlaksananya Penjaringan ternak

produksitif

betina produksitif

Pengembangan sentra produksi

Terlaksananya Pengembangan sentra klp

ternak

produksi ternak

Redistrubusi ternak pemerintah Terlaksananya Redistrubusi ternak pemerintah

40


41

42

43

44

dll) 45

46

47

48

Pengembangan VPF untuk

Terlaksananya Pengembangan VPF

unggas local

untuk unggas lokal

Pengembangan peternakan pola Terlaksananya Pengembangan integrasi sapi sawit

peternakan pola integrasi sapi sawit

Pemberdayaan masyarakat

Terlaksananya Pemberdayaan

peternakan daerah lingkar

masyarakat peternakan daerah

tambang

lingkar tambang

Pertemuan teknis dan

Terlaksananya Pertemuan teknis dan

pemebrdayaan petugas

pemebrdayaan petugas lapangan

lapangan 49

50

51

52

53

54

55

Pengembangan kawasan

Terlaksananya Pengembangan

peternakan

kawasan peternakan

Revitalisasi UPT rumah potong Terlaksananya Revitalisasi UPT hewan

rumah potong hewan

Pengembangan rumah potong

Terlaksannya Pengembangan rumah

unggas

potong unggas

Pembangunan kandang

Terlaksananya Pembangunan

penampungan ternak

kandang penampungan ternak

Pengawasan peredaraan pangan Terlaksananya Pengawasan asal ternak

peredaraan pangan asal ternak

Pengawasan zoonosis dan food

terlaksannya Pengawasan zoonosis

born dease

dan food born dease

Sertifikasi halal produk

Terlaksananya Sertifikasi halal

peternakan

produk peternakan


100



57

58

59

Pembinaan pengolahan hasil

Terlaksannya Pembinaan pengolahan Paket

produksi peternakan

hasil produksi peternakan

1

1

100

Promosi hasil produksi

Terlaksannya Promosi hasil produksi paket

peternakan

peternakan

1

1

100

Bimtek dan sosialisasi

Terlaksannya Bimtek dan sosialisasi

kesmavet

kesmavet

paket

1

1

100

Pengawasan pemotongan

Terlaksannya Pengawasan

hewan qurban

pemotongan hewan qurban

paket

1

1

100

Pada tahun 2014 Anggaran Belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan sedangkan

Hewan Kabupaten Berau sebesar Rp 12.403.603.000 realisasinya

sampai

akhir

tahun

2014

mencapai

Rp.

9.674.561.325 atau 89,17%. Adapun capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2014 antara lain sebagai berikut : 1.

Program Pengamanan Ternak dan Kesehatan Hewan 1.

Program Pengamanan Ternak dan Kesehatan Hewan dilaksanakan Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari 13( Tiga Belas) sasaran dan Indikator Pencapaian Kinerja Sebagai Berikut: a.

Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan untuk point (1) Revitalisasi Puskeswan target tahun 2014 2 unit hanya dapat di bangun sebanyak 1 unit atau 50 persen, kendala

belum

tersedianya lahan

masih dalam proses

penanggaran tahun 2015.(Point No.1). b.

Pengawasan Obat Hewan Target sampel 100 realisasi jenis

16

sesuai peruntuknanya dan yang dapat di lakukan

pengujian hanya 3 sampel atau 0,003 persen sisanya sudah habis masa regestrasi dari

perusahaan obat hewan.( Point

No.11). c.

Pelayanan Aktif Kesehatan Hewan target 1 paket terealisasi 100 persen kurang lebih 10.500 dosis atau 5.025 populasi ternak yang terobati.(Point no.12).

d.

Hal-hal lain untuk jangkauan lokasi

pelayanan kesewan

sebanyak 54 Kampung baik untuk kegiatan Survailance, Jembrana, Bucelosis, Rabies, AI, Antrax dan Sura atau 50 persen dari kampung yang ada di Kabupaten Berau. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau e.

Secara khusus untuk vaksinasi rabies dilanjutkan pada bulan Januari terutama di seputar Kota Tanjung Redeb.

f.

Permasalahan yang dihadapi yaitu untuk mencapai target penyehatan hewan dengan jumlah populasi hampir 12.000 ekor maka dana yang tersedia belum terpenuhi, hal ini sebabkan karena dana yang tersedia digabungkan dengan pekerjaan fisik. Solusinya untuk kegiatan fisik dibuat RKA tersendiri sehingga kegiatan pelayanan penyehatan hewan dapat mencapai sesuai jumlah pupulasi yang ada.

2.

Pendataan Masalah Peternakan a. Pengawasan Lalu Lintas Ternak terealisasi 390 pencapaian target hanya 97,5 persen, hal ini disebabkan kurangnya informasi tentang ternak yang datang dari luar(Point No.6). b. Kegiatan yang lain terpenuhi sesuai target bahkan melebihi dari target sasaran .

3.

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Manular

Ternak a.

Untuk vaksinasi SE tidak dilaksanakan

untuk tahun

anggaran 2014 karena vaksinasi yang disubsidi dari Provinsi adalah vaksin Jembrana(Point no.9 ). b.

Vaksin yang disubsidi

dar Provinsi masa berlakunya

/kadaluwarsa terlalu pendek sehingga tidak dapat diserap semua droving vaksin Jembrana ( Point no.8). c.

Untuk vaksin Rabies, sebelum dilaksanakan vaksinasi sangat diperlukan sosialisasi terlebih dahulu sehingga pelaksanaan vaksinasi dilapangan dapat lebih maksimal.

d.

Kegiatan yang lain tercapai 100 persen bahkan melebihi dari

target

yang

menjadi

sasaran,

untuk

itu

perlu

penembahan anggaran untuk sosialisasi Vaksin Rabies.




Program Peningkatan Sarana Produksi Peternakan a.

Bertambahnya populasi ternak sapi dari pengadaan sumber dana APBD II sebanyak 218 ekor dan APBD I Kaltim sebanyak 300 ekor

b.

Bertambahnya area penggembalaan dari sektor perkebunan kelapa sawit milik rakyat dan perusahaan

c.

Kebun HMT yang bersumber dari Anggaran APBD II dan APBN serta masyarakat dan kelompok

d.

Bertambahnya biogas pada tahun 2014 sebanyak 39 umit dari berbagai sumber dana antara lain :

e.

-

APBD II sebanyak 8 unit

-

APBD I sebanyak 20 unit

-

PLN sebanyak 7 unit

-

Perindagkop sebanyak 2 unit

Pengadaan Kambing dibatalkan karena terkendala non teknis yaitu masa berlaku rekomendasi mendatangkan dari provinsi asal sudah tidak berlaku lagi.

3.

Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan 1.

Program

Pengembangan

Kawasan

dan

Usaha

Peternakan

dilaksanakan oleh Bidang Kawasan Usaha Peternakan yang terdiri dari 13( Tiga Belas) sasaran dan Indikator Pencapaian Kinerja Sebagai Berikut: a.

Sentra ternak sesuai potensi wilayah difokuskan dikampung, Sukan Kecamatan Sambaliung, Kampung Sumber Mulya, Purnasari Jaya, Eka Sapta Kecamatan Talisayan.

b.

Studybanding

agribisnis

dilaksanakan

di

Kecamatan

Kaligesing, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah c.

Kontribusi Kelembagaan dalam pembangunan peternakan tahun 2014 direalisasikan pada Kelompok tani ternak dan Kemitraan ayam ras pedaging yang sampai saat ini dapat memenuhi bukan hanya di Kabupaten Berau tapi sudah mensuplay ke provinsi Kalimantan Utara (KALTARA)



Pemerintah Kabupaten Berau d.

Pemberdayaan masyarakat lingkar tambang dilaksanakan di 4 Kampung (Tumbit Melayu, Birang, Melati Jaya dan Maluang)

e.

Prestasi kelembagaan kelompok ternak pada tahun 2014 dapat diinformasikan bahwa 3 kelompok ternak mendapat nominasi juara provinsi antara lain : -

Kelompok ternak Sarwodadi Kampung Kayu Indah, Juara I kategori ternak kambing

-

Kelompok ternak Tunas Harapan Kampung Eka Karya Juara II kategori ternak sapi

-

KWT Eka Karya Kampung Teluk Bayur juara III kategori unggas

f.

Untuk memenuhi kebutuhan telur ayam ras di Kabupaten Berau, terdapat penambahan populasi ayam petelur dari masyarakat mandiri antara lain : -

Bambang Samirat Kampung Labanan Makarti sebanyak 100 ekor

g.

-

Bunyamin Slamet Kampung Bangun sebanyak 3500 ekor

-

Abudzar Kampung Samburakat sebanyak 5000 ekor

Penambahan populasi ternak sapi sebanyak 35 ekor pada Tahun 2014 dengan sumber APBN

4.

Program Pembinaan Pasca Panen dan Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner 1.

Reviltalisasi dalam rangka pelayanan UPT Rumah Potong Hewan pada tahun 2014 adalah dibangunan imstalasi dan penampungan air bersih serta pengadaan meja daging serta pengadaan baha pembersih dan pengecatan gedung RPH serta pagar depan.

2.

Dalam rangka meningkatkan fasilitas RPU pada tahun 2014 telah dibangun kandang penampungan unggas sebalum dipotong.

3.

Untuk menjami produk peternakan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) secara berkala dilaksanakan pengambilan dan pemeriksaan sample serta inspeksi mendadak dipusat-pusat penjualan produk peternakan.




Untuk menjamin halal disektor hulu di RPH telah ada juru potong yang mempunyai sertifikat halal

5.

Untuk memperkenalkan ragam produk peternakan telah diikuti moment expo tingkat lokal, provinsi dan nasional

6.

Untuk menjamin kualitas produk ASUH pada momen Ibadah Qurban, setiap tahun dilaksanakan penyuluhan dari tingkat penjual hewan dan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong diseluruh wilayah Kabupaten Berau.

Dinas Perkebunan Alokasi Anggaran Dinas Perkebunan Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

15.440.661.581,14

9.130.580.617,00

60,52

2012

18.764.229.563,57

15.954.837.746,00

85,03

2013

17,653,182,383.88

14,090,558,510.00

79.82

2014

16.649.630.000,00

13.408.454.935,00

80,53

2015

15.159.300.000,00

-

-


Capaian (Jumlah dan Prosentase) No

2011

Jenis Data

.

2012

2013

2014 (Angka Sementara)

1

2

Luas Perkebunan -

Kelapa Sawit

61.775 Ha

79.207 Ha

91.589,7 Ha

107.929,48 Ha

-

Kelapa Dalam

2.685 Ha

3.097 Ha

3.044,4 Ha

4.072,4 Ha

-

Kakao

4.136 Ha

4.057 Ha

4.057 Ha

3.274,5 Ha

-

Lada

1.612 Ha

1.603 Ha

1.607,3 Ha

1.736,6 Ha

-

Karet

2.137 Ha

2.414 Ha

2.705,5 Ha

4.257,5 Ha

-

Kopi

703,5 Ha

587,5 Ha

586,5 Ha

586 Ha

-

Nilam

-

50 Ha

53 Ha

53 Ha

-

Pala

-

-

-

89 Ha

-

Kemiri

-

4 Ha

4 Ha

4 Ha

Hasil Produksi Perkebunan -

Kelapa Sawit

275.950,8 Ton

615.862,6 Ton

766.486,5 Ton

964.284,7 Ton

-

Kelapa

3.166,4 Ton

3.097 Ton

787,2 Ton

3.216,3 Ton

-

Kakao

2.171,3 Ton

2.434,5 Ton

3.439,4 Ton

2.595,1 Ton

-

Lada

748,7 Ton

826 Ton

1.088 Ton

946,7 Ton

-

Karet

562,9 Ton

693 Ton

209 Ton

525,7 Ton




Kopi

242 Ton

229 Ton

85,8 Ton

82,6 Ton

-

Nilam

-

1,2 Ton

2,5 Ton

2,5 Ha

-

Pala

-

-

-

0

-

Kemiri

-

1,2 Ha

1 Ton

1 Ton

Inovasi Perkebunan Inovasi Perkebunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dengan cara memberikan bantuan alat mesin pengolahan hasil perkebunan serta penyampaian teknologi pengelolahan kebun maupun penanganan pasca panen yang disampaikan ke petani/pekebun dalam bentuk pelatihan. Seiring dengan

tuntutan

pasar

yang menghendaki

produk

pertanian/perkebunan yang oraganik, yang meminimalisir penggunaan bahan kimia baik dalam bentuk pupuk maupun obat-obatan pengendali hama

penyakit

tanaman

perkebunan,

maka

Dinas

Perkebunan

menganjurkan penggunaan Pestisida Nabati (Pesnab) berbahan dasar Buah Maja kepada masyarakat petani/pekebun yang dapat digunakan untuk menekan laju serangan hama/penyakit tanaman namun juga ramah bagi lingkungan sekitar. Tanaman Buah maja di Kabupaten Berau umumnya hanya digunakan sebagai tanaman pelindung, sedangkan buahnya kurang atau tidak dimanfaatkan karena rasanya yang pahit. Pesnab berbahan dasar buah maja dapat digunakan untuk pengendalian Serangan Hama Penghisap Buah Lada dan Hama Penghisap Bunga Lada, serta Hama Penghisap Buah Kakao. Selain Pesnab dari Buah Maja, juga dikembangkan penggunaan Bubur Bordo yang berbahan dasar Terusi dan Kapur untuk pengendalian Penyakit Marasmius pada Lada dan Kakao, Penyakit Jamur Upas pada Karet, Lada, Kakao dan Kopi serta Penyakit Buldox pada Nilam. Adapun bantuan berupa alat mesin yang disampaikan ke masyarakat terdiri dari: Kampung

Jenis Alsin

Jumlah (Unit)

Tahun 2011 Tumbit Melayu

Hand Tractor

1

Buyung-Buyung

Pengupas Biji Lada

1

Manunggal Jaya

Perontok Lada

1



Pemerintah Kabupaten Berau Karangan

Pengupas Biji Lada

1

Bukit Makmur Jaya

Pengupas Kopi

1

Lantai Jemur Kakao

2

Perajang Buah Kakao / Pengolah Kompos

1

Tahun 2012 Tumbit Melayu

Kulit Buah Kakao Pengupas Kopi

1

Mesin Pengering Kakao

1

Tepian Buah

Lantai Jemur Kakao

2

Batu Rajang

Lantai Jemur Kakao

4

Punan Malinau

Lantai Jemur Kakao

3

Merasa

Lantai Jemur Kakao

5

Long Lannuk

Lantai Jemur Kakao

5

Tumbit Dayak

Lantai Jemur Kakao

2

Sukan SP III

Mesin Penyuling Nilam

1

Manunggal Jaya

Pengupas Kopi

1

Eka Sapta

Pengupas Kopi

1

Tumbit Melayu

Lantai Jemur Kakao

6

Merasa

Lantai Jemur Kakao

4

Long Beliu

Lantai Jemur Kakao

4

Tepian Buah

Lantai Jemur Kakao

3

Batu Rajang

Lantai Jemur Kakao

5


1

Suaran

Lantai Jemur Kakao

4

Tumbit Dayak

Lantai Jemur Kakao

3

Maluang


1

Suka Muria

Mesin Penyuling Nilam

1

Perontok Lada

1

Pengupas Lada

1

Perontok Lada

1

Pengupas Lada

1

Pengering Biji Kakao

1

Lantai Jemur Kakao

6

Tahun 2013

Tahun 2014 Sambakungan

Pesayan

Tubaan

Gunung Sari

Batu Rajang

Pandan Sari

Pisau Sadap

100

Mangkuk Lateks

200

Pisau Sadap

75

Mangkuk Lateks

150

Pisau Sadap

75

Mangkuk Lateks

150

Maluang

Lantai Jemur Kakao

8

Biatan Ilir

Lantai Jemur Kakao

6



Pemerintah Kabupaten Berau Pada tahun 2011 anggaran pada Dinas Perkebunan adalah sebesar Rp. 15.440.661.581,14 dengan realisasi sebesar Rp. 9.130.580.617,00 atau 60,52% dari anggaran Pada tahun 2012 anggaran pada Dinas Perkebunan adalah sebesar Rp. 18.764.229.563,57 dengan realisasi sebesar Rp. 15.954.837.746,00 atau 85,03% dari anggaran. Sedangkan dalam rangka meningkatkan produksi perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten

Berau telah melaksanakan

berbagai kegiatan yang dapat diukur capaian kinerjanya antara lain: 

Terkendalinya luas dan tingkat serangan organisme penyakit tanaman (OPT) Perkebunan dari mencapai 40% luas areal telah terkendali.



Tersedianya bibit kakao untuk 200 Ha, Bibit Kelapa Dalam untuk 40 Ha, dan bibit karet untuk luasan 13 Ha.



Pemberdayaan UPPT Sebagai Laboratorium Peningkatan Produksi Perkebunan dengan out put adalah pembuatan kebun koleksi Pesnab, Tanaman introduksi agensia hayati.

Dalam upaya peningkatan produksi tersebut di atas didukung pula dengan pembinaan Usaha Dan Sumberdaya Perkebunan antara lain : 

Terlaksananya koordinasi dalam pelayanan perijinan dengan Dinas terkait.



Terlaksananya pembinaan usaha tani perkebunaan .



Peningkatan Informasi Perkembangan pasar komoditi perkebunan dan tersedianya data informasi harga komoditi perkebunan. Upaya Peningkatan SDM perkebunan yang dilaksanakan antara lain:



Peningkatan Wawasan Teknik Budidaya Kelapa Sawit bagi 15 orang petugas perkebunan.



Pelatihan Budidaya Kakao Bagi Petani Kecamatan Segah Dan Kelay melibatkan 350 petani pada 7 kampung, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani.

Selanjutnya

untuk

mengkomunikasikan

dan

penyebaran

informasi

perkebunan diperlukan kegiatan penyuluhan dan penyebaran leaflet, serta pembuatan kebun-kebun percontohan yaitu Demplot Pemupukan Kakao



Pemerintah Kabupaten Berau Pada Daerah Sentra Produksi, serta kegiatan dalam rangka peningkatan Wawasan Budidaya Panili Dan Lada Bagi Petugas. Demikian pula dalam hal peningkatan pemahaman penanggulangan penyakit ditempuh kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan. Pada tahun 2013 anggaran pada Dinas Perkebunan adalah sebesar Rp. 17.653.182.383,0 dengan realisasi sebesar Rp. 14.094.171.510,00 atau 79.83% dari anggaran. Sedangkan dalam rangka meningkatkan produksi perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten

Berau telah melaksanakan

berbagai kegiatan yang dapat diukur capaian kinerjanya antara lain:  Tersedianya sarana dan prasarana tekhnologi pertanian/perkebunan tepat guna;  Tersedianya

informasi

permintaan

pasar

atas

hasil

produksi

pertanian/perkebunan bagi masyarakat;  Terkendalinya dan terlindunginya perkebunan masyarakat dari hama dan penyakit;  Pemberdayaan UPPT Sebagai Laboratorium Peningkatan Produksi Perkebunan dengan out put adalah pembuatan kebun koleksi Pesnab, Tanaman introduksi agensia hayati. Dalam upaya pencapaian kinerja tersebut di atas didukung pula dengan pembinaan Usaha Dan Sumberdaya Perkebunan antara lain :  Terlaksananya pembinaan usaha tani perkebunaan .  Peningkatan Informasi Perkembangan pasar komoditi perkebunan dan tersedianya data informasi harga komoditi perkebunan. Upaya Peningkatan SDM perkebunan yang dilaksanakan antara lain:  Pelatihan petani dan pelaku agribisnis;  Peningkatan kemampuan lembaga petani dan pembinaan pelaksanaan kemitaraan / plasma masyarakat dengan PBS. Selanjutnya

untuk

mengkomunikasikan

dan

penyebaran

informasi

perkebunan diperlukan kegiatan penyuluhan dan penyebaran leaflet, serta pembuatan kebun-kebun percontohan yaitu Demplot Pemupukan Kakao



Pemerintah Kabupaten Berau Pada Daerah Sentra Produksi, serta kegiatan dalam rangka peningkatan Wawasan Budidaya Panili Dan Lada Bagi Petugas. Demikian pula dalam hal peningkatan pemahaman penanggulangan penyakit ditempuh kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan. Pada tahun 2014 anggaran pada Dinas Perkebunan adalah sebesar Rp. 16.649.630.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.408.454.935,00 atau 80,53% dari anggaran. Adapun capaian kinerja untuk tahun 2014 pada Dinas Perkebunan adalah sebagai berikut : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Capaian kinerja dari Program Peningkatan Kesejahteraan Petani adalah sebesar 75,03% yang bermakna Program berhasil dilaksanakan, namun terdapat dua kegiatan yang menunjukkan kurang berhasil dilaksanakan yaitu Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, capaian kinerjanya hanya sebesar 32,71% dan Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani / Kelompok Tani yang capaian kinerjanya hanya sebesar 48,92%. Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan Capaian kinerja dari Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dapat berhasil dilaksanakan dengan pencapaian sebesar 85,03%. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Capaian

kinerja

dari

Program

Peningkatan

Penerapan

Pertanian/Perkebunan dapat berhasil dilaksanakan dengan

Teknologi pencapaian

sebesar 77,20%, namun terdapat satu Kegiatan yaitu Pelatihan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

Modern

Bercocok

Tanam

yang

pencapaiannya hanya sebesar 66,95 yang bermakna cukup berhasil. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Capaian kinerja dari Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dapat berhasil dilaksanakan dengan pencapaian sebesar 75,10%, namun LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau terdapat dua kegiatan yang menunjukkan Pelaksanaan Kegiatan Kurang Berhasil

yaitu

Kegiatan

Pengembangan

Bibit

Unggul

Pertanian/Perkebunan dengan capaian kinerja hanya 47,31% dan Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan dengan capaian kinerja sebesar 55,18% . Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan Capaian kinerja dari Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga pencapaian berkategori 87,59%. b. Kehutanan Alokasi Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

82.169.413.018,32

6.902.513.735,80

8,4

2012

262.100.648.909,63

8.506.158.886,00

3,25

2013

290,661,196,685.74

10,839,247,752.00

3.73

2014

320.883.882.247,00

30.834.127.945,00

9,61

2015

328.831.822.304,00

-

-


Anggaran Belanja Pembangunan Dinas Kehutanan Kab. Berau tahun 2012 sebesar Rp. 262.100.648.909,63 untuk membiayai Programprogram dengan realisasi sebesar Rp. 8.506.158.886,00 atau hanya 3,25% realisasi program dan kegiatan pada tahun 2011 antara lain : 1. Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dengan kegiatannya adalah  Rekonsiliasi Realisasi Pembayaran Iuran Kehutanan PSDH, DR, dan SP3.  Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan.  Monitoring dan evaluasi pembinaan hutan dan PMDH pada IUPHHK.  Pengawasan dan pengendalian kegiatan ipk budidaya kehutanan.  Inventarisasi hutan kota.  Inventarisasi lokasi dan potensi hutan hak.  Inventarisasi goa sarang burung walet LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau  Pengawasan dan pengendalian hutan hak/rakyat.  Pengayaan hutan kota. 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan  Pembuatan bibit benih tanaman kehutanan.  Penyusunan rencana teknis RHL  Penyusunan rencana teknis RHL  Penyusunan rencana teknis RHL  Pelaksanaan reboisasi manual sisitim jalur.  Pelaksanaan pembuatan hutan rakyat murni (pola kebun/tumpang sari).  Pelaksanaan reboisasi manualm sistim jalur.  Pelaksanaan reboisasi manualm sistim jalur.  Penyusunan rancangan pembuatan reboisasi dan peghijauan  Pelaksanaan pembauatn hutan rakyat pola kebun.  Pelaksanaan pembuatan hutan rakyat pola kebun.  Pelaksanaan pembauatan hutan rakyat murni.  Pelaksanaan pembauatan hutan rakyat pola tumpang sari  Pelaksanaan pemeliharaan tahap I reboisasi manual sistim jalur  Pelaksanaan pemeliharaan tahap II reboisasi manual sistem jalur  Penyusunan rancangan pembuatan reboisasi dan penghijauan.  Pelaksanaan Pembuatan hutan rakyat murni (pola kebun/tumpang sari)  Pendamping RHL dak-DR ta. 2006  Pelaksanaan pembuatan htan rakyat murni (pola kebun/tumpang sari)  Plaksanaan pembauatn hutan rakyat pola tumpang sari  Pelaksanaan pembuatan hutan rakyat murni.  Pengembangan hasil hutan non kayu (BUDIDAYA GAHARU) 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan  Pengawasan dan pengamanan sumberdaya hutan.  Pengembangan pengelolaan kawasan lindung/kawasan konservasi. 4. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau  Perencanaan dan pencadangan hutan tanaman rakyat.  Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya hutan.  Inventarisasi Data Lahan Masyarakat dan Pemukiman Dalam Areal IUPHHK-HA/HT, ISL Adapun untuk Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK-DR) belum dapat dilaksanakan karena adanya hambatan-hambatan berikut ini: 

Masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang masih belum jelas, dan belum diterbitkannya Surat Menteri Kehutanan yang baru, sehingga sampai dengan saat ini masih mengacu pada SK.79/MenhutII/2001.



Kesulitan mencari kawasan hutan yang kritis, dimana dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 14/Menhut-V/2008 dipersyaratkan Proporsi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam kehutanan Dana Reboisasi (bagian 40%) diatur sebagai berikut:



Minimal 60% dari jumlah anggaran seluruhnya pada tahun yang bersangkutan digunakan untuk kegiatan RHL di dalam kawasan Hutan;



Maksimal 40% dari jumlah anggaran seluruhnya pada tahun yang bersangkutan untuk kegiatan RHL di luar kawasan hutan.



Standar harga tahun 2004 yang menjadi patokan tidak sesuai dengan standar harga sekarang (tahun 2009). Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Berau tahun 2013 sebesar

Rp. 290,661,196,685.74 untuk membiayai Program-program dengan realisasi sebesar Rp. 10,839,247,752.00 atau hanya 3,72%. Minimnya realisasi ini disebabkan oleh adanya program rehabilitasi hutan dan lahan (DAK-DR/DBH-DR) yang bersumber dari dana bagi hasil SDA kehutanan belum dapat dilaksanakan sacara optimal karena adanya hambatan sebagai berikut : 6. Masalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten (RTRWK) yang masih belum jelas pengesahan tata ruangnya. 7. Kesulitan mencari kawasan hutan yang kritis, dimana peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 14/MENHUT-V/2008 dipersyaratkan proporsi LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau pembangunan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi (bagian 40%) diatur sebagai berikut : 1) Minimal 60% dari jumlah anggaran seluruhnya pada tahun yang bersangkutan digunakan untuk kegiatan RHL didalam kawasan hutan. 2) Maksimal 40% dari jumlah anggaran seluruhnya pada tahun yang bersangkutan untuk kegiatan RHL diluar kawasan hutan. 8. Standar harga pengadaan bibit harus disesuaikan dengan harga standar local, untuk itu perlu revisi ke kementrian kehutanan. 9. Beberapa kegiatan RHL yang sifatnya luncuran, baru mengalami perubahan/penyesuaian

item/nilai

pekerjaan

sesuai

dokumen

perencanaan, dan baru diusulkan pada tahun anggaran 2014. 10. Pada tahun 2013 kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyusunan rencana pengelolaan RHL dan monev penyusunan rancangan kegiatan RHL, serta proses pelelangan. Sehingga kegiatan-kegiatan fisiknya baru dapat

dilaksanakan

pada

tahun

2014.

program dan kegiatan pada tahun 2013 antara lain : Program Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan 

Inventarisasi goa sarang burung walet



Inventarisasi lokasi dan potensi hutan hak



Rekonsiliasi realisasi pembayaran iuran kehutanan PSDH, DR, SP3



Monitoring dan evaluasi Pembinaan Hutan dan PMDH pada IUPHHK



Monitoring dan evaluasi reklamasi tambang



Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan



Pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan hak/rakyat



Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan IPK Budidaya Kehutanan



Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan



Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan



Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya



Pemantauan Usaha Kehutanan / Pembinaan Garis Wasganis PHPL



Pembuatan Persemaian dan Penanaman Pohon

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau  Rehabilitasi Hutan Mangroove Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 

Pengembangan pengelolaan pengawasan lindung/ kawasan konservasi



Pengawasan dan pengamanan hutan

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 

Perencanaan dan Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat



Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan



Sosialisasi Tata Batas Kawasan Hutan



Sosialisasi Peraturan Pi9njam Pakai Kawasan Hutan



Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan



Monitoring dan evaluasi

pembuatan/penggunaan koridor dan

pelaksanaan IPK 

Fasilitasi pembentukan kelembagaan KPHP

Peningkatan

fungsi dan

daya pendukung

DAS

berbasis

pemberdayaan masyarakat  Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS  Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan  Penyelenggaran Pembenihan Tanaman Hutan  Pengawasan dan Pembianaan Masayarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan Illegal Loging  Survey Potensi Kawsan  Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Penyangga Labuan Cermin  Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Tanggap  Penyuluhan danm Sosialisasi kebijakan dan Peraturan Perundangan Kehutanan  Pelatihan Penatausahaan Kayu Rakyat (P3KR)  Penrencanaan Penentuan titik-titik Hutan Kota Dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah Perkotaan Tanjung Redeb  Evaluasi dan Monitoring Penatausahaan Iuran Kehutanan  Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Berau tahun 2014 sebesar Rp. 320.883.882.247,- untuk membiayai Program-program dengan realisasi sebesar Rp. 30.834.127.945,- atau hanya 9,61%. Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2014 adalah sebanyak 11 (sebelas) sasaran. Bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masingmasing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran-sasaran yang dicapai dalam tahun 2014 dapat dicapai dengan cukup baik sesuai target pada sasaran yang telah direncanakan. Sedangkan dari kinerja kegiatan yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2014 sebanyak 92 (Sembilan puluh dua kegiatan) kegiatan dan 10 (sepuluh) program. Bila dilihat pada tingkat pencapaian program yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja kegiatan, maka dapat dicapai sesuai dengan target, terkecuali pada beberapa kegiatan yang belum tercapai termasuk kegiatan pembiayaan DAK-DR Tahun 2014 belum terealisasi khususnya yang sifatnya luncuran. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi capaian

Dinas

Kehutanan yakni keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta penurunan Kerusakan Kawasan Hutan pada wilayah kelolanya. Untuk IKU Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, diketahui pada tahun 2010 luas hutan dan lahan kritis di Kabupaten Berau seluas 238.401,06 Ha, dan pada tahun 2011 telah berhasil dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 100 Ha pada daerah pesisir pantai dengan penanaman mangrove, sehingga secara otomatis akan mengurangi luas kerusakan kawasan hutan. Dan pada tahun 2012 telah berhasil melaksanakan Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 600. Namun pada tahun 2013 Kinerja Utama Rehabilitasi Hutan dan lahan tidak dapat tercapai (nol persen) hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2013 proses lelang baru dapat dilaksanakan, sehingga secara otomatis fisik kegiatannya dilaksanakan pada tahun 2014 dan mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 19.590.007.820,- pada kegiatan antara lain : LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau Kode Kegiatan 16.48 Pembuatan Hutan Rakyat Murni Pola Kebun (Luncuran) Kode Kegiatan 16.49 Pegembangan Hasil Hutan Non Kayu (Luncuran) Kode Kegiatan 16.50 Reboisasi (Luncuran). Namun Dinas Kehutanan Kab. Berau terkendala dalam kegiatan penyusunan Perencanaan Tahunan RHL hal ini disebabkan belum terbentuknya Tim Teknis Penilai Perencanaan Tahunan RHL hingga akhir tahun. Diharapkan dengan IKU ini SKPD Dinas Kehutanan mempunyai sasaran terencana dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang prosentasenya

direncanakan

mengalami

kenaikan,

sedangkan

luas

kerusakan hutan prosentasenya dapat diturunkan. Adapun untuk Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK-DR) belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatanhambatan sebagai berikut : 1. Masalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang masih belum jelas pengesahan Tata Ruangnya. 2. Pada Tahun 2013 kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah penyusunan rencana pengelolaan RHL dan monev penyusunan rancangan kegiatan RHL, serta proses pelelangan kegiatan. sehingga kegiatan-kegiatan fisiknya baru dapat dilaksanakan di tahun 2014. 3. Pada

tahun

2014,

Dinas

Kehutanan

terkendala

melaksanakan

pelelangan kegiatan perencanaan tahunan RHL untuk kegiatan 2015 hal ini sebabkan oleh regulasi / peraturan persyaratan dibentuknya Tim Penilai Perencanaan yang belum dibentuk hingga berakhirnya masa pelelangan terkait kendala teknis. 4. Kesulitan mencari kawasan hutan yang kritis, dimana dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 14/Menhut-V/2008 dipersyaratkan Proporsi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam kehutanan Dana Reboisasi (bagian 40%) diatur sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Berau a. Minimal 60% dari jumlah anggaran seluruhnya pada tahun yang bersangkutan digunakan untuk kegiatan RHL di dalam kawasan Hutan; b. Maksimal 40% dari jumlah anggaran seluruhnya pada tahun yang bersangkutan untuk kegiatan RHL di luar kawasan hutan. 5. Standar harga pengadaan bibit harus disesuaikan dengan harga standar lokal, untuk itu perlu revisi ke kementerian kehutanan. 6. Beberapa Kegiatan RHL yang sifatnya Luncuran, baru mengalami perubahan/penyesuaian

item/nilai

pekerjaan

sesuai

dokumen

perencanaan, dan baru diusulkan pada tahun anggaran 2014. c. Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Anggaran 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

16.093.786.189,84

14.172.319.793,00

88,06

2012

24.445.240.732,74

19.929.411.894,00

81,53

2013

21,361,037,885.34

18,194,037,700.00

85.17

2014

38.600.944.500,00

34.906.288.156,00

90,43

2015

19.672.300.000,00

-

-

Sumber: APBD Kabupaten Berau

Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertambangan selama tahun 2012 antara lain sebagai berikut : 1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan  Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C di 8 lokasi  Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian AB pada 6 lokasi  Pengelolaan administrasi perizinan usaha pertambangan (ABT) 2. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  Pembangunan Jaringan Listrik 4 (empat) tiang pemenuhan listrik pedesaan.



Pemerintah Kabupaten Berau  Pengadaan dan Pemasangan PLTS 260 unit pemenuhan listrik pedesaan.  Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif BPLMTH 12 KW pemenuhan listrik pedesaan di 2 (dua) lokasi.  Pengadaan dan pemasangan lampu jalan pemenuhan listrik pedesaan.  Pemeliharaan bantuan (PLTMS) dan (PLTMH) di Kabupaten Berau.  Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hydro (bantuan provinsi) (murni dan ABT).  Survey potensi sumber energi alternatif (ABT) 3. Program Pemeliharaan jaringan, lampu penerangan jalan dan operasional ketenagalistrikan daerah.  Operasional dan pemeliharaan ketenagalistrikan (Murni dan ABT). 4. Program rancangan dan revisi perda  Penyusunan draf raperda pertambangan energi dan mineral. 5. Program Penataan Ruang Geologi dan perlindungan masyarakat dari

ancaman bencana geologi

penyuluhan pengenalan Bencana gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertambangan selama tahun 2013 antara lain sebagai berikut : 1. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 

Konsolidasi perencanaan pertambangan dan energi



Mengikuti pameran/promosi di luar daerah

2. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 

Kegiatan pengelolaan administrasi perizinan usaha pertambangan



Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral dan batubara



Kegiatan

penertiban

dan

pengawasan

terhadap

kegiatan

pertambangan mineral bukan logam dan batuan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 3. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 

Pembangunan Jaringan Listrik



Pengadaan dan pemasangan PLTS



Pemeliharaan /perbaikan PLTS dan PLTMH



Pengadaan dan pemasangan lampu jalan

4. Program konservasi dan perlindungan lingkungan geologi 

Monitoring dan evaluasi perijinan pemanfaatan air



Konservasi sumber daya air

5. Program operasional dan pemeliharaan ketenagalistrikan Operasional dan pemeliharaan ketenagalistrikan daerah Perolehan capaian indikator kinerja terhadap sasaran selama tahun 2014 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian sangat rendah di bagian rutin. Berikut ini perolehan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 beserta evaluasi dan analisis capaiannya : Pencapaian Sasaran 1 : Secara umum realisasi pencapaian sasaran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau, tahun anggaran 2014 dapat terlaksana. Hal ini tercermin dari dapat dicapainya indikator capaian program tepat pada sasaran. Sedangkan realisasi pencapaian sasaran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Bidang Sekretariat tahun anggaran 2014 dapat terlaksana 100%. Walaupun dari aspek pelaksanaan ada beberapa kegiatan dengan target waktu tidak dapat dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan, antara lain: 1. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

gedung

kantor

realisasi

keuangannya Rp. 0,- atau 0%. 2. Kegiatan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, realisasi Rp. 50.485.642,- atau 47,43%. 3. Kegiatan Penyediaan sewa gedung/kantor, realisasi Rp. 60.000.000,atau 66,67%. Hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau target kinerja antara lain : 1. Tidak

terdapat

permasalahan

pada

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala gedung kantor, penyerapan anggaran tidak di realisasikan karena gedung kantor masih terikat kontrak pemeliharaan dengan pembuat gedung. 2. Tidak terdapat permasalahan pada Kegiatan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana SPJ kegiatan tersebut selama TA. 2014. 3. Tidak terdapat permasalahan pada Konsolidasi Pertambangan dan Energi,

penyerapan

anggaran

disesuaikan

dengan

kebutuhan

sebagaimana SPJ kegiatan tersebut selama TA. 2014. Pencapaian sasaran 1 Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% 100%

Penertiban dan Pengawasan terhadap

Tertibnya Izin

13 Kecamatan

13 Kecamatan

kegiatan Pertambangan Mineral bukan

Pertambangan

13 Lokasi

13 Lokasi

1 Paket

1 Paket

100%

9 Kecamatan

9 Kecamatan

100%

logam dan Batuan

Pengelolaan Administrasi Perizinan

Pengelolaan

Usaha Pertambangan

administrasi perizinan sesuai dengan peraturan

Monitoring dan pengendalian kegiatan

Tertibnya

pertambangan mineral dan batubara

pengusahaan mineral dan batubara

Pencapaian Sasaran 2 : Pada Tahun Anggaran 2014 Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Berau memperoleh alokasi anggaran APBD Murni sebesar Rp.474.040.000,Sedangkan realisasi anggaran Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Berau Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 419.643.575,- dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu: 1. Penertiban dan Pengawasan terhadap kegiatan Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan dengan realisasi Rp. 159.959.075,- atau 91,05%.



Pemerintah Kabupaten Berau 2. Pengelolaan Administrasi Perizinan Usaha Pertambangan dengan realisasi Rp. 129.490.600,- atau 84,53%. 3. Monitoring dan Pengendalian kegiatan pertambangan mineral dan batubara dengan realisasi Rp. 130.193.900,- atau 89.68%. Hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain : 1. Tidak

terdapat

permasalahan

pada

Kegiatan

Penertiban

dan

Pengawasan terhadap kegiatan Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan,

penyerapan

anggaran

disesuaikan

dengan

kebutuhan

sebagaimana SPJ kegiatan tersebut selama TA. 2014. 2. Tidak

terdapat

permasalahan

pada

Kegiatan

Monitoring

dan

Pengendalian kegiatan pertambangan mineral dan batubara, sumber daya air dan listrik, penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana SPJ kegiatan tersebut selama TA. 2014. Pencapaian Sasaran 2 Sasaran Pembangunan Jaringan Listrik

Indikator Kinerja Perolehan kebutuhan listrik masyarakat

Target

Realisasi

%

SUTM

SUTM

100%

SUTR

SUTR

100%

Gardu Distribusi

Gardu

100%

15 paket Jarlis

Distribusi

100%

15 paket Jarlis Pengadaan dan Pemasangan

Terpenuhinya listrik

PLTS dan PLTS Komunal

pedesaan

336 unit plts

336 unit

100% 100%

PLTS

plts

KOMUNAL 2

PLTS

UNIT

KOMUNA L 2 UNIT

Pemeliharaan/Perbaikan PLTS


1 Paket

1 Paket

100%

dan PLTMH

pedesaan

1 Paket

1 Paket

100%

Pengadaan dan Pemasangan


3 Paket

3 Paket

100%

Lampu Jalan

pedesaan

Operasional dan Pemeliharaan

Beroperasinya dan

12 kecamatan

12

100%

Ketenagalistrikan

terpeliharanya

2 Ls

kecamatan

100%

ketenagalistrikan dan

1 unit

2 Ls

100%

Redisign pembangkitan daya PLTMH

lampu penerangan


1 unit


Pemerintah Kabupaten Berau jalan

Pencapaian Sasaran 3 : Untuk Bidang Ketenagalistrikan dan Migas, Pencapaian untuk indikator kinerja Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik tahun 2014 dengan realisasi Rp. 8.715.769.350,- atau 84,17%, untuk indikator kinerja Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Komunal dengan realisasi Rp. 14.22.654.899,-

atau

98.86%,

untuk

indikator

kinerja

Kegiatan

Pemeliharaan / Perbaikan PLTS dan PLTMH tahun 2014 dengan realisasi Rp. 814.057.125,-atau 93,57, untuk indikator kinerja Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan tahun 2014 dengan realisasi Rp. 2.075.282.818,- atau 92,33%. Pencapaian Sasaran 3 Target

Realisasi

%

Konsolidasi Pertambangan dan

Sasaran

Sinkronisasi program

Indikator Kinerja

108 buku

108 buku

100%

Energi

dengan instansi terkait

9.000 lembar

9.000 lembar

100%

dan peningkatan SDM

1 unit

1 unit

100%

Mengikuti Pameran/Promosi di

Terwujudnya ikut serta

1 paket

1 paket

100%

Luar Daerah

dan berpartisipasi

300 lembar

300 lembar

100%

pada pameran/promosi diluar daerah

Pencapaian Sasaran 4 : Untuk Bidang Sekretariat, Pencapaian indikator kinerja Kegiatan Konsolidasi Pertambangan dan Energi dengan realisasi Rp. 244.006.300,atau 82,36%, untuk Kegiatan Mengikuti Pameran/Promosi di Luar Daerah dengan realisasi Rp. 158.653.500,- atau 91,07%. Pencapaian Sasaran 4 Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Monitoring Evaluasi dan

Tersedianya sumber

12 Kecamatan

12 Kecamatan

100%

Perizinan Pemanfaatan Air

daya air di

7 Kecamatan

7 Kecamatan

100%

5 Kecamatan

5 Kecamatan

100%

Kabupaten Berau

Inventarisasi Potensi Galian

Terpenuhinya data-

Tambang

data sumber daya air

Inventarisasi Daerah Rawan

Terpenuhinya data-

Longsor

data



Pemerintah Kabupaten Berau Kajian Geo Hidrologi

Terpenuhinya data-

1 Kecamatan

1 Kecamatan

100%

data

Pencapaian Sasaran 5 : Untuk Bidang Geologi Pencapaian untuk indikator kinerja Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Perizinan Pemanfaatan Air tahun 2014 dengan realisasi Rp. 309.747.050,- atau 98,75%, untuk indikator kinerja Kegiatan Kajian Geo Hidrologi dengan realisasi Rp. 436,563,400,- atau 84,59%. Data Realisasi Program Kerja Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Tahun 2011 - 2014 NO.

LOKASI

TAHUN ANGGARAN 2011 1. Jl. Padat Karya Kec. Sambaliung 2. Jl. Swadaya Acacia Mandiri Poros Limunjan Kec. Sambaliung 3. Jl. At Taubah (Gg. Masjid) Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb 4. Gang Darussalam Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb 5. Gang Padaidi dan Gang Jeruk RT 11 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb 6. Jl. Murjani II Kel. Karang Ambun melayani Rutan Kec. Tanjung Redeb

SUTM (Meter)

SUTR (Meter)

135 360 47

50 kVA

902

8. 9. 10. 11.

Jl. Kedaung I SMK 2 Kel. Sei Bedungun Gang Famili RT. 1 Kel Gunung Tabur Kampung Biatan Lempake Kec. Biatan Perum Muspida Kab. Berau

585 590 850 200

Kampung Pandan Sari Kec. Segah


KET

128

Jl. Siranuddin dan Jl. Batuah Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur

3.

CUBIKEL (Cell)

290 209

7.

TAHUN ANGGARAN 2012 1.  Jl. Cemara Teluk Bayur RT 2 dan RT 9 Kec. Teluk Bayur  Gg. Nusantara Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb  Jl. Murjani III Gg. Wiro Kec. Tanjung Redeb 2. Kampung Sukan Tengah SP.3 Kec. Sambaluing

TRAFO STEP DOWN (Buah)

50 kVA

Trafo 3P 50 kVA 20 kV/B2 Trafo 3P 50 kVA 20 kV/B2

100 kVA

Trafo 3P 100 kVA 20 kV/B2

Trafo 3P 50 kVA 20 kV/B2 Trafo 3P 50 kVA 20 kV/B2

1360

1.169

2.581

50 kVA

6.297

3.123

2 x 50 kVA


Pemerintah Kabupaten Berau 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

Jl. Labanan Makarti SDN 011 Kec. Teluk Bayur Jl. HARM Ayoeb Gg. Bina Karya RT 05 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Jl. HARM Ayoeb Gg. Sagu Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Jl. Silo Gg. Kesuma Bangsa Kec. Teluk Bayur Jl. Siranuddin Kel. Gunung Tabur (Lanjutan)  Gg. Dilayas dan Gg. Bidan Bujangga Kel. Sei Bedungun Kec. Tanjung Redeb  Gg. Albina 4 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kampung Dumaring Sambar Bulu dan Log Pound Kec. Talisayan Kampung Merancang Ilir Kec. Gunung Tabur

TAHUN ANGGARAN 2013 1. Jl. Gatot Subroto Gg. Wijaya RT II Kel. Sei Bedungun Kec. Tanjung Redeb 2. Jl. Gatot Subroto Gg. Sinar Pelita Kel. Sei Bedungun Kec. Tanjung Redeb 3.  Jaringan SUTR Jl. H. Isa II Gg. Wira Tanjung Redeb  Jaringan SUTR Jl. Mangga III Gg. Delima Tanjung Redeb  Jaringan SUTR Jl. Gatot Subroto Gg. Rawa Indah Kec. Tanjung Redeb  Jaringan SUTR Jl. HARM Ayoeb Gg. Berlian Kec. Gunung Tabur  Jaringan SUTR Jl. HARM Ayoeb Gg. Mutiara Kec. Gunung Tabur  Jaringan SUTR Jl. Padat Karya Gg. Batiwakal Kec. Gunung Tabur  Jaringan SUTR Jl. Kalibasau Kec. Gunung Tabur  Jaringan SUTR Jl. Tajuk Kasuma Kec. Gunung Tabur  Jaringan SUTR Jl. Gunung Mas Gg. Bambu Kec. Teluk Bayur  Jaringan SUTM dan SUTR di PPI Sambaliung  Jaringan SUTR Jl. Banua Etam Gg. Sekiau Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb 4  Jaringan SUTR Jl. Kemakmuran Kec. Sambaliung  Jaringan SUTR Jl. Harapan Kec. Sambaliung  Jaringan SUTR Jl. Poros Sambaliung / Arah Trans Bangun Kec. Sambaliung  Jaringan SUTR Kampung Maluang RT 12  Jaringan SUTR Kampung Maluang RT 5  Jalan Tembus Jl. P. Dihulu – Jl. Kalibasau Kec. Gunung Tabur  Gg. Gunung Panjang Kel. Sambaliung


215 300 352 271 418 394

800

150

1.890

50 kVA

1.263

50 kVA

280

50 kVA

201 196

SLO ada SLO ada SLO ada

241 265

284 264 181

630 251 476 642,5

160 kVA 100

390 271 736

50 kVA

1.100

50 kVA

356 285 297


Pemerintah Kabupaten Berau TAHUN 2014 1. Jaringan SUTM, SUTR dan Gardu Distribusi lokasi Kampung Sukamurya Kec. Talisayan 2. Jaringan SUTM, SUTR dan Gardu Distribusi lokasi Kampung Bukit Makmur Kec. Segah 3. Jaringan SUTR tersebar lokasi :

1.552

5.576

2 x 50 kVA

Proses SLO

3.989

8.180

2 x 50 kVA

Proses SLO Proses SLO



4.

5. 6.

Jl. Kemakmuran Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb  Jl. Pendidikan Gg. Ternak Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb  Tambahan SUTR Jl. Somil RT 16 Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur  Jl. Mesjid At Taubah Kp. Labanan Makarti Kec. Teluk Bayur  Jl. Perjuangan Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Jaringan SUTM, SUTR dan Gardu Distribusi lokasi Jl. Tipalayo Kel. Gunung Tabur Tambahan Jaringan SUTR lokasi Kp. Samburakat RT 1 Kec. Gunung Tabur Tambahan Jaringan SUTR lokasi Kp. Suaran Puskesmas Suaran Kec. Sambaliung

71 760

90

119 300 587

560

50 kVA

Proses SLO

1.000

SLO ada Proses SLO

850

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energy Keterangan : SUTM : Tegangan Menengah SUTR : Tegangan Rendah

d. Kelautan dan Perikanan Alokasi Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2011-2015 Thn

Anggaran

Realisasi

%

2011

18.122.979.996,60

14.900.178.608,00

82,22

2012

20.715.302.467,83

17.552.470.060,00

84,73

2013

25,785,995,967.62

20,588,808,859.00

79.84

2014

23.266.846.000,00

19.716.814.026,00

84,74

2015

22.275.990.000,00


Capaian kinerja selama 2011-2015 pada urusan keluatan dan perikanan antara lain :



Pemerintah Kabupaten Berau Nomor

Kegiatan

2011

1 Pembinaan kepada nelayan dalam hal pemandaatan kelautan dan perikanan 2 Pembinaan kepada nelayan tentang pembinaan pengamanan laut 3 Pengadaan sarana perikanan 4 Pengadaan prasarana perikanan 5 Rehabilitasi - wilayah laut (terumbu karang buatan) - Wilayah air tawar (restocking) 6 Produksi air tawar Produksi air laut

Tahun 2013

2012

2014

120

153

147

3

2

4

1,218 167

2,800 465

3,578 921

ket

201 orang 4 kelompok 445 unit 33 unit

15 13 23 12,150 1,342.70 1,485.70 1,534.12 1,717.18 16,052.30 16,317.00 16,621.60 17,197.71

unit ekor ton ton

Dalam pencapaian sasaran Dinas Perikanan dan Kelautan telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut : 1. Membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana yang mendukung usaha perikanan tangkap, budidaya dan pemasaran hasil usaha kelautan dan pemasaran. 2. Melengkapi, memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana yang diperlukan serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. 3. Penerapan pengelolaan perikanan secara bertahap berorientasi kepada kelestarian lingkungan dan berkelanjutan. 4. Rasionalisasi dan moderinisasi armada perikanan tangkap secara bertahap dalam rangka keberpihakan kepada nelayan lokal. 5. Pemanfaatan dan pemanenan sumber daya akuatik secara serasi dengan lingkungan, yang mencakup metode dan praktek budidaya yang tidak berbahaya terhadap ekosistem dan sumberdayanya. 6. Meminimalisasi tingkat pencemaran untuk mendukung kegiatan perikanan pada kawasan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil. 7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan melalui penyediaan sarana dan prasarana pembangunan sistem

agribisnis,

pengembangan

kelembagaan,penguasaan

teknologi dan pemanfaatan sumberdaya alam. 8. Membangun kapasitas kelembagan yang handal untuk mendukung kegiatan perencanaan explorasi dan eksploitasi serta pelestarian sumberdaya kelautan dan pengembangan basis data. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 9. Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

dalam

pengawasan

sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengadaan sarana dan prasarana pengawasan untuk mendukung pengawasan kegiatan eksploitasi sumber daya kelautan secara lestari dan berkelanjutan Perolehan capaian indikator kinerja utama terhadap sasaran selama tahun 2014 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan kategori sangat berhasil dan sasaran yang menunjukkan kategori berhasil. Berikut ini evaluasi dan analisis capaian indikator utama dari sasaran tahun 2014: Hasil evaluasi capaian indikator kinerja pertama yaitu produksi perikanan terhadap sasaran meningkatnya Ekspor Komoditas Perikanan memperlihatkan capaian sebesar 101,14% dengan predikat sangat berhasil. Target produksi tahun 2014 sebesar 18.702,2 ton dengan realisasi produksi sebesar 18.914,9 ton. Produksi perikanan tersebut diperoleh dari hasil kegiatan budidaya dan tangkap dengan rincian sebagai berikut : Kegiatan budidaya dan tangkap

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indiator kinerja : Peningkatan hasil produksi perikanan tahun 2014 didukung oleh program pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan penangkapan dan budidaya ikan. Selain itu potensi produksi hasil perikanan masih dapat terus dikembangkan mengingat daya dukung sumberdaya alam yang besar dengan mengembangkan teknologi penangkapan dan budidaya dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya alam. Hambatan/Masalah : a. Armada penangkapan relatif kecil, sehingga daerah penangkapan sangat terbatas LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau b. Rendahnya pengetahuan /teknologi penangkapan ikan c. Terbatasnya kesediaan benih lokal, khususnya benih ikan laut d. Tingginya harga pakan e. Terbatasnya akses permodalan f. Rendahnya kultur kewirausahaan yang dimiliki pembudidaya Strategi/Upaya Pemecahan : Untuk meningkatkan produksi perikanan dilaksanakan melalui 3 program yaitu : 1.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan, terdiri dari 6 kegiatan : a. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan b. Peningkatan wawasan perikanan c. Pengembangan budidaya perikanan laut dan payau d. Pengembangan budidaya perikanan air tawar e. Pengembangan balai benih ikan air tawar f. Pengembangan balai benih ikan pantai

2.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap, terdiri dari 6 kegiatan : a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap b. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan c. Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap d. Pelatihan/bimbingan teknis teknologi penangkapan ikan e. Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan

3.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Produksi, dengan 1 kegiatan yaitu: - Kegiatan Peningkatan produksi dan sarana prasarana perikanan (DAK) Indikator Kinerja kedua yaitu konsumsi ikan memperlihatkan

pencapaian 100,04% dengan predikat sangat berhasil. Target konsumsi ikan tahun 2014 adalah 36,70 kg/kapita/tahun sedangkan realisasinya mencapai 36,72 kg/kapita/tahun. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja : 

Meningkatnya produksi perikanan sehingga ketersediaan ikan di pasar lokal dapat terjamin




Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya makan ikan

Hambatan/Masalah : Ketersediaan ikan untuk konsumsi tidak sekedar tersedia secara kuantitas tetapi juga memenuhi kualitas yang baik. Strategi/Upaya Pemecahan : Untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat dilaksanakan melalui program yaitu : Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dengan 4 kegiatan yaitu a. Promosi potensi dan peluang usaha perikanan b. Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan c. Pengembangan Pelayanan Usaha Perikanan d. Bimbingan teknis pengolahan hasil perikanan Hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama yaitu nilai tukar nelayan terhadap sasaran Peningkatan Kehidupan Nelayan memperlihatkan capaian sebesar 91,70% dengan predikat sangat berhasil. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan dan kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhannya. Target NTN tahun 2014 sebesar 111 namun baru bisa terealisasi sebesar 101,79 atau sebesar 98,25% sehingga bisa disimpulkan bahwa nelayan Kabupaten Berau yang didominasi oleh nelayan skala kecil (menggunakan kapal di bawah 5 GT) produktivitasnya masih rendah namun masih bias ditingkatkan mengingat potensi sumberdaya perikanan yang masih berpeluang untuk pemanfaatannya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja: Dalam hal ini ada beberapa hal yang mempengaruhi yaitu musim, hasil tangkapan (produksi), biaya operasional nelayan, intensitas penangkapan oleh nelayan dan harga jual hasil tangkapan nelayan. Hambatan/Masalah : Hambatan yang umumnya masih dihadapi dalam upaya peningkatan nilai tukar nelayan adalah hasil tangkapan nelayan yang belum optimal ditambah



Pemerintah Kabupaten Berau biaya operasional yang masih cukup tinggi terutama biaya bahan bakar minyak. Strategi/Upaya Pemecahan : Upaya pemecahan yang penting dilakukan dalam upaya peningkatan kehidupan nelayan dengan indikator kinerjanya nilai tukar nelayan yaitu peningkatan kemampuan nelayan agar dapat beroperasi lebih jauh lagi tidak hanya di daerah pantai yang memang telah cukup padat nelayan beroperasi, untuk itu sangat penting dilakukan pengembangan armada kapal nelayan yang lebih besar dan alat tangkap yang sesuai. Dengan strategi yang dilakukan tersebut diharapkan produksi hasil tangkapan meningkat dan tentunya sangat menentukan peningkatan kehidupan nelayan. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja ke-4 yaitu jumlah ijin usaha yang diterbitkan terhadap sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas perijinan usaha perikanan memperlihatkan capaian sebesar 116.59%. Dengan predikat sangat berhasil Pada tahun 2014 surat ijin usaha perikanan yang ditargetkan sebanyak 1459 buah dan realisasinya sebesar 1.701 buah. Surat ijin usaha perikanan tersebut terdiri dari : 

Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Kapal Perikanan sebanyak 45 buah



Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya sebanyak 26 buah



Surat Ijin Usah Perikanan (SIUP) Penampung sebanyak 76 buah



Surat Ijin Kapal Perikanan (SIKPI) sebanyak 31 buah



Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 145 buah



Surat Pendaftaran Kapal Perikanan (SPKP) sebanyak 1281 buah



Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA) sebanyak 30 buah



Surat Keterangan Asal Ikan (SKA) sebanyak 67 buah

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja: a. Tingkat kesadaran masyarakat atau nelayan sudah mulai meningkat dilaksanakannya kegiatan sosialisasi peraturan perikanan di beberapa kampong atau kecamatan b. Melakukan kegiatan penertiban izin usaha perikanan secara intensif di setiap kampung/sentra nelayan LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau c. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan atau patrol laut yang dilakukan oleh petugas perikanan sudah lebih intensif Hambatan/Masalah : 1. Kurangnya petugas perikanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khususnya Wilayan III dan IV yaitu Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Biduk-Biduk dalam membantu melaksanakan kegiatan pelayanan izin usaha perikanan. 2. Khususnya untuk Surat Izin Usaha Perikanan dibidang Budidaya Tambak masih sangat rendah ini terkendala dalam hal status lahan tambak yang tidak memiliki sertifikat tanah atau surat dari pejabat resmi. Strategi/Upaya Pemecahan : 1. Menempatkan petugas perikanan di Unit Pelaksana Teknis Daeran (UPTD) khususnya Wilayah III dan IV yaitu Kec. Talisayan dan Kec. Biduk-Biduk dalam membantu melaksanakan kegiatan pelayanan izin usaha perikanan. 2. Melakukan sosialisasi kepada petambak ikan atau udang dalam rangka syarat-syarat pembuatan izin usaha perikanan dan sertifikat lahan tambak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama ke-5 yaitu jumlah produk olahan hasil perikanan yang dipasarkan

terhadap sasaran

meningkatnya jumlah produk olahan perikanan memperlihatkan capaian sebesar 166,67 dengan predikat sangat berhasil. Beberapa jenis produk olahan hasil perikanan yang sudah dipasarkan di Kabupaten Berau sebanyak 18 jenis meliputi : ikan asin, udang papay, udang kering, kerang kering, teripang kering, teri kering, pari asap, terasi, kerupuk, amplang, abon, keripik ikan keju, bakso ikan, nugget, mpe-mpe, snack duri ikan lele, ikan lele asap, bandeng presto. Beberapa produk seperti kerupuk, amplang dan terasi sudah dipasarkan ke luar daerah Kabupaten Berau yaitu Bulungan, Samarinda dan Balikpapan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja:



Pemerintah Kabupaten Berau a. Pembinaan dari pemerintah dalam hal ini KKP, DKP Provinsi Kaltim dan DKP Kabupaten Berau melalui kegiatan diversifikasi produk olahan dan bimbingan teknis teknologi pengolahan hasil perikanan kepada atau pelaku usaha perikanan. b. Adanya sosialisasi Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) c. Tingginya motivasi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dalam berinovasi produk olahan hasil perikanan yang mana pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya pengolah hasil perikanan. d. Peran media baik cetak dan elektronik yang menampilkan produkproduk olahan hasil perikanan yang sudah terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Berau. e. Adanya bahan baku yang cukup tersedia. Hambatan/Masalah : a. Kurangnya modal usaha b. Jangkauan pemasaran yang masih terbatas c. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai atau ketersediaan teknologi dalam hal ini mesin pengolah modern yang masih terbatas di Kabupaten Berau. d. Pengemasan produk yang belum optimal, dikarenakan tidak adanya sarana dan pabrik kemasan yang memadai di Kabupaten Berau e. Beberapa produk belum bersertifikasi Strategi/Upaya Pemecahan : a. DKP Kab. Berau memberikan paket bantuan alat pengolahan dan pemasaran melalui Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan b. DKP Kab. Berau mengakomodir usulan POKHLASAR dalam hal sarana dan prasarana pengolahan ke DKP Provinsi Kaltim dan KKP c. Mengupayakan produk untuk masuk ke swalayan-swalayan dan melakukan promosi di ajang pameran/expo d. Memberikan paket bantuan mesin pengemas kepada POKHLASAR



Pemerintah Kabupaten Berau e. Menjajagi pengajuan tata cara sertifikasi produksi pangan olahan yang baik ke BPOM Samarinda. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama ke-6 yaitu menurunnya tingkat pelanggaran terhadap sasaran menurunnya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan memperlihatkan capaian sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Realisasi menurunnya pelanggaran sesuai dengan target sebesar 20%. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama ke-7 yaitu meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengawasan terhadap sasaran menurunnya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan memperlihatkan capaian sebesar 114,94% dengan predikat sangat berhasil. Realisasi jumlah masyarakat yang terlibat sebanyak 100 sedangkan jumlah yang ditargetkan sebesar 87 orang Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran: 1. Meningkatnya peran serta partisipasi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) sumberdaya kelautan dan perikanan dalam membantu pengawasan

baik

pelaporan

dan

peran

aktif

di

tingkat

kampong/kecamatan dalam kegiatan perikanan. 2. Adanya dukungan kegiatan Pemerintah Pusat melalui Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan dukungan Pemerintah Propinsi Kaltim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal pembinaan pokmaswas, dukungan proses penyidikan, dukungan anggaran dan peningkatan wawasan melalui bimtek dan sosialisasi, pembinaan pengawas perikanan dan lainnya. 3. Adanya dukungan dari TNI AL dan POLRI dalam mendukung personil dalam hal pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan. 4. Dukungan

kelompok

pengelola

Kawasan

Konservasi

dalam

meningkatkan peran serta menjaga dan melindungi kawasan yang telah mereka tetapkan. Hambatan/Masalah :



Pemerintah Kabupaten Berau 1. Luasnya wilayah pengawasan perairan laut dan umum Kab. Berau tidak didukung oleh personil yang memadai dan tidak adanya petugas perikanan yang menempati beberapa wilayah kerja di kecamatan wilayah selatan yang dianggap rawan 2. Biaya operasional masih belum mencukupi, terutama untuk pengawas perikanan yang berada di UPT. DKP Wilayah II 3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar hukum khususnya di bidang usaha perikanan 4. Peraturan perikanan yang kadang penerapannya tidak sama antara satu daerah dengan yang lainnya. 5. Peraturan/Perundang-undangan yang sering berubah-ubah 6. Adanya oknum yang memperkeruh situasi 7. SDM pengawas perikanan masih minim 8. Pokmaswas masih pasif dan cenderung tidak berani melaporkan kegiatan destruktif kepada penegak hukum. Strategi/Upaya Pemecahan : 1. Dilengkapi dengan personil paling tidak untuk kecamatan yang rawan kegiatan destruktif ada pengawas perikanan sesuai dengan luas wilayah dan beban kerjanya. 2. Biaya operasional ditingkatkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah pengawasan masing-masing. 3. Sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat untuk taat dan tunduk pada hukum lebih ditingkatkan, terutama kepada pelaku destruktif fishing karena merubah perilaku masyarakat bukanlah hal yang mudah, sehingga bentuk pembinaan dan sosialisasi harus tetap dilaksanakan. 4. Adanya kesesuaian peraturan yang berlaku di semua daerah yang tak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Adanya ketetapan hukum sehingga petugas dapat bertindak tegas di lapangan. 6. Lebih ditingkatkannya koordinasi lintas sektoral sehingga dapat menekan isu-isu dan hal-hal yang tidak diinginkan bersama seperti koordinasi dengan TNI-AL atau POLRI. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau 7. Mengikutsertakan dalam setiap kesempatan para staf pengawas perikanan dalam pelatihan dan diklat yang berkenaan dengan pengawas perikanan dan PPNS Bidang Perikanan, serta bimtek yang berkaitan tentang perikanan dan kelautan secara umum, karena lingkup pengawas perikanan mencakup semua bidang baik itu perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan/pemasaran. 8. Peningkatan peran serta kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) SDKP, karena pokmaswaslah yang merupakan ujung tombak kegiatan pengawasan yang langsung berada di tengah masyarakat. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja ke-8 terbentuknya lembaga pengelola kawasan konservasi perairan

terhadap sasaran meningkatnya

penataan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan memperlihatkan capaian sebesar 200%, pembentukan lembaga pengelola KKP yang ditargetkan sebesar 20% tahun 2014 dan baru selesai di tahun 2015 ernyata terealisasi sebesar 40% atau telah selesai tahun 2014 sehingga lembaga tersebut sudah bisa difungsikan pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Berau Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Bupati Berau Nomor 49 tahun 2009, tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau. Dimana pada Perbup No. 49 Tahun 2009 hanya memuat UPTD DKP Wilayah I (Kec. Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur dan Teluk Bayur), II (Kec. Pulau Derawan dan Maratua), III (Kecamatan Tabalar, Biatan dan Talisayan) dan IV (Kec. Batu Putih dan Biduk-Biduk) dengan tupoksi secara umum membantu Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat Lapangan. Dengan telah dicadangkannya Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai Taman Pesisir Kepulauan Derawan dengan SK Bupati Berau No. 516 tahun 2013 dan SK Bupati Berau Nomor 202 tahun 2014 tentang perubahan lampiran TPKD, dan untuk mendukung TPKD tersebut perlu segera dibentuk Lembaga Pengelola TPKD dalam bentuk UPTD. Pada Perbup No. 34 tahun 2014, menjadi 5 UPTD DKP, yaitu pada LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau UPTD DKP II dipecah menjadi

UPTD DKP Wilayah II (Kec. Pulau

Derawan) dan UPTD DKP Wilayah III (Kec. Pulau Maratua), dengan pertimbangan karena pada masing-masing kecamatan tersebut, terdapat Zona Inti . sedangkan UPTD DKP Wilayah III menjadi UPTD DKP Wilayah IV dan UPTD DKP Wilayah IV menjadi UPTD DKP Wilayah V. karena mengakomodir TPKD, Pada masing-masing UPTD terdapat Zona Pemanfaatan Terbatas Sesuai degan Perbup 34 tahun 2014, untuk tupoksi pada masing-masing UPTD selain tupoksi umum juga dimasukkan tupoksi secara khusus untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap zona yang ada pada masing-masing UPTD, sesuai dengan fungsi dari masing-masing zona. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja: -

Taman Pesisir Kepulauan Derawan

-

Dukungan Pemerintah Kabupaten Berau

-

Dukungan dari masyarakat

-

Dukungan dari Mitra Kerja (NGO)

Hambatan/Masalah : -

Berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Kepala

UPTD di tingkat Kabupaten /Kota hanya

setingkat eselon IV , sehingga mempunyai kewenangan yang terbatas dalam mengelola TPKD, terutama dalam pemberian ijin. -

Kurangnya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pengelolaan TPKD

-

Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan lembaga pengelola (UPTD)

-

Keterbatasan Anggaran , karena UPTD belum mempunyai anggaran sendiri melalui DIPA, padahal secara struktural UPTD bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas

Strategi/Upaya Pemecahan : -

Kedepan akan coba dibentuk Balai Konservasi Taman Pesisir Kepulauan Derawan, yang diharapkan akan memiliki kewenangan penuh untuk pengelolaan TPKD




Perlu adanya penambahan petugas pada masing-masing UPTD, yang ditempatkan

pada

masing-masing

Kecamatan

(terutama

yang

kecamatan yang masuk TPKD), yang diangkat secara kontrak dengan melibatkan warga setempat, karena kalau hanya mengandalkan pengangkatan CPNS belum dapat terakomodir, dan kalau yang diangkat bukan warga setempat dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena tidak memahami situasi dan kondisi di tempat tersebut. -

Untuk meningkatkan kualitas SDM DKP bekerjasama dengan mitra (NGO) akan mengadakan pelatihan tentang Konservasi dengan mendatangkan narasumber dari luar Berau di Tahun 2015

-

Sapras untuk mendukung kegiatan UPTD, selain pondok jaga / kantor, juga perlu sarana pendukung lainnya, yang mungkin dapat diperoleh baik melalui APBD maupun APBN

-

Dengan dibentuknya UPTD yang tupoksinya termasuk mengelola TPKD, sesuai dengan arahan Bapak Asisten IV (Drs. H. Syamsul Abidin) pada tanggal 22 September 2014, bahwa UPTD dapat mengajukan anggrannya sendiri sesuai dengan kebutuhannya dalam satu tahun dengan syarat harus ada SOP.

Pada tahun 2014 beberapa pencapaian keberhasilan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut: Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kelautan dan Perikanan No

Urusan

Tingkat

Nama Prestasi

1

Kelautan dan Perikanan

Propinsi Kaltim

Panji Kelautan dan Perikanan

2


Propinsi Kaltim

Juara II Lomba Masak Serba

3


Propinsi Kaltim

Ikan Juara III Lomba Masak Serba Ikan

e. Urusan Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kinerja yang telah dicapai selama tahun 2012 antara lain : 1. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.  Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau  Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (banprov) 2. Perlindungan Kosumen dan Pengamanan Perdagangan  Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa  Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah 3. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah  Fasilitasi

Bagi

Industri

Kecil

dan

Menengah

Terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya.  Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri. 4. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.  Memfasilitasi peningkatan kemitraauasaha bagi usaha mikro kecil menengah.  Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.  Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah. 5. Pengembangan sistem pendukung usaha bagim usaha mikro kecil menengah.  Pemantauan pengelola penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.  Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah. 6. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor  Kegiatan Panitia Kerja tetap daerah 7. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri  Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha.  Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri  Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha.  Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.  Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 8. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi  Sosialisasi prinsip-prinsip kelembagaan koperasi. LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau  Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 9. Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan.  Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedegang kakilima dan asongan  Sosialisasi peraturan dan kebijakan tentang retribusi pasar.  Operasional kegiatan Bidang Pasar dan keamanan pasar.  Penyediaan sarana dan prasarana pasar. Kinerja yang telah dicapai selama tahun 2013 antara lain : 1. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

3. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha bagi mikro kecil menengah.  Pemantauan pengelola pengunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.  Penyelengaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Program peningkatan kualitas kelembagaan Kopertasi  Sosialissi prinsip-prinsip kelembagaan koperasi.  Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi.  Revitalisasi bagi koperasi Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian salah satunya adalah dalam rangka upaya tersedianya barang dan jasa pokok kebutuhan masyarakat. Ketersediaan barang kebutuhan pokok harus pula diringi dengan upaya perlindungan konsumen sebagai pengguna langsung barang tersebut tahun 2014, Kinerja yang telah dicapai selama tahun 2014 antara lain : 1. Terciptanya kawasan perdagangan di 4 kecamatan Indikator pada sasaran ini terdiri 5 indikator yang akan dijelaskan sebagai berikut : LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau a. Tertatanya kawasan pusat perdagangan dengan target 1 kawasan, realisasi pencapaian sesuai target yaitu 1 kawasan sebagai pusat perdagangan yang dalam hal ini adalah Pasar Sanggam Adji Dilayas. Keberhasilan ini disebabkan telah tersedianya pasar yang representatif

dengan

tempat/kios

berdagang

cukup

untuk

mengakomodir pedagang yang ada b. Pembangunan pusat informasi (bisnis center) untuk promosi dan pemasaran komoditi, target tidak ada c. Pembangunan unit post tera ulang, target tidak ada d. Penataan PKL sebanyak 200 orang, realisasi pencapaian sesuai target sebanyak 200 PKL telah tertata dengan dipindahkan ke Pasar Sanggam Adji Dilayas e. Terwujudnya kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar sebesar 100%, realisasi pencapaian 100% artinya kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar dapat terwujud dikarenakan telah tersedianya tenaga teknis harian lepas yang bertanggungjawab menciptakan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar 2. Meningkatnya produktivitas dan peran serta UKM pada pameran Indikator pada sasaran ini adalah meningkatnya omset penjualan produk melalui pemasaran sebesar Rp 300.000.000. Realisasi pencapaiannya adalah sebesar Rp. 450.000.000 atau sebesar 150 persen. Target capaian ini dapat terpenuhi sesuai harapan, hal ini dapat direalisasikan karena Anggaran Dana yang tersedia untuk mengikuti Event promosi yang dilaksanakan baik dalam kabupaten, propinsi dan tingkat Nasional, namun disadari bahwa keikutsertaan para pelaku UKM dalam Event Promosi di luar Kabupaten berau terbatas sehingga penjualan produk terbatas. Dari data laporan pelaksanaan Even yang dilaksanakan di Kabupaten Berau melalui Berau Expo rata-rata omset penjualan per UKM mencapai Rp. 12.000.000,- yang diikuti oleh 30 peserta UKM yang berati total omset penjualan pada Even Promosi Berau Expo sebesar Rp. 360.000.000,- karena itu perlu menyiapkan



Pemerintah Kabupaten Berau anggaran dana peserta UKM untuk mengikuti Event promosi yang ada di luar Kabupaten atau tingkat Nasional. 3. Tersebarnya informasi etika usaha pada 50 KUKM Indikatornya adalah masyarakat memahami informasi etika usaha/tertib usaha dengan targetnya sebanyak 50 KUKM. Realisasi ditahun 2014 sebanyak 150 KUKM memperoleh informasi etika usaha melalui pembinaan yang dilakukan aparat Dinas Koperindag Kabupaten Berau khususnya aparat Bidang Pemberdayaan UMKM. Realisasi tersebut melampau i target yaitu sebesar 300 persen, hal ini dapat terjadi oleh karena telah melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan UMKM antara lain adalah menginformasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang Undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dan Kebijakan Indagkop terkait pembinaan langsungan ke lapangan baik dalam bentuk pelatihan maupun dengan tatap muka temu usaha kepada para pelaku Usaha Kecil Menengah. 4. Tersebarnya informasi harga pada 13 kecamatan Indikator sasaran ini adalah dimanfaatkannya informasi harga oleh masyarakat dengan target capaian 100%. Pada indikator ini realisasi pencapaiannya adalah sebesar 77% hal ini dikarenakan terbatasnya dana dalam anggaran tahun 2014 sehingga kegiatan jaringan informasi hanya mencapai 10 kecamatan dari 13 kecamatan yang ditargetkan 5. Terciptanya tertib hukum niaga, ukur bagi pelaku usaha dan konsumen 5% per tahun Indikator sasaran ini terdiri dari : a.

Terlindunginya hak-hak konsumen dengan target capaian 80%, di tahun 2014, terealisasi 85% sehingga memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 80% namun realisasinya belum mencakup seluruh kecamatan

b.

Terawasinya barang dan jasa yang beredar dengan target capaian 6 jenis barang dan jasa beredar terawasi, realisasi pencapaiannya 6



Pemerintah Kabupaten Berau jenis barang dan jasa yang beredar dapat diawasi dikarenakan adanya tim yang dibentuk oleh Bupati untuk secara rutin melakukan pengawasan Meningkatnya sadar hukum untuk memiliki legalitas usaha dengan target capaian ijin SIUP 1600 perusahaan, TDP 1600 perusahaan, TDI 10 perusahaan, IUI 2 perusahaan dan Badan Hukum Koperasi 15. Di tahun 2014 masing-masing ijin realisasi pencapaiannya adalah SIUP 1336 perusahaan atau 83,5%, TDP 1391 perusahaan atau 86,94, TDI 20 perusahaan atau 200%, IUI 1 perusahaan atau 50% dan Badan Hukum Koperasi 27 Badan Hukum yang diterbitkan. Secara umum, dari 5 ijin tersebut 2 diantaranya mencapai target yann ditetapkan. Hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran para pelaku usaha IKM dan koperasi akan pentingnya legalitas usaha sebagai hasil efektifnya pembinaan yang dilakukan apparat Dinas Koperindag Kab. Berau. Adapun 3 ijin yang belum mencapai target disebabkan belum terjangkaunya pembinaan ke 13 kecamatan hal ini disebabkan masih terbatasnya dana untuk mendukung kegiatan tersebut. Selain itu untuk Ijin Usaha Industri (IUI) belum mencapai target dikarenakan pertumbuhan industri di Kabupaten Berau masih berskala industri kecil, sedangkan IUI lebih dikhususkan untuk ijin usaha industri yang berskala besar f. Perindustrian Data Capaian IKM dan sertifikasi halal selama 2011-2014 No

Jenis Data

1 Jumlah IKM 2 Jumlah sertifikasi halal

Capaian (Jumlah dan Persentase) 2011 2012 2013 2014 686 725 838 895 7 4 7 5

Urusan perindustrian yang juga dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, pada tahun 2013, telah melaksanakan beberapa program sebagai mana tersebut dibawah ini : Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya




Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri



Pembelajaran pembatikan ditempat kerja



Fasilitasi sertifikasi halal bagi industri kecil menengah pangan

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri  Pembinaan

dan

inventarisasi

sentra/industri

kecil

menengah

potensial Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Urusan perindustrian yang juga dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, pada tahun 2014,

realisasi capaian

kinerja adalah : Terciptanya unit usaha industri yang kuat sebanyak 50 unit per tahun Sasaran

ini

memiliki 2 (dua) indikator. Indikator pertama adalah

pengusaha/ IKM dapat menerapkan antara lain teknologi tepat guna, GKM, Sertifikasi halal, standardisasi dan desain kemasan sejumlah 160 unit IKM. Pada indikator ini, realisasi pencapaiannya sebanyak 57 unit IKM atau 35,63%. Indikator kedua yaitu penyerapan tenaga kerja sejumlah 800 orang. Realisasi pencapaian pada indikator kedua sejumlah 103 orang dari 800 orang yang ditargetkan atau sebesar 12,88%. Kecilnya realisasi pencapaian target secara umum disebabkan adanya kesalahan dalam penetapan target g. Urusan Pariwisata Perkembangan Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Berau Tahun 2008 – 2014 Wisatawan Manca Negara Nusantara

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

591

1.583

41.724

3.300

873

4.026

10.728

40.949

227.807

22.069

24.253

66.024

80.753

77.574

(Domestik) Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Berau

Pada tahun 2011 capaian kinerja kepariwisataan adalah sebagai berikut : a. Program Nilai Budaya LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015



Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Hari jadi Kabupaten berau)



Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang kebudayaan

b. Program pengelolaan kekayaan budaya 

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan busaya



Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah



Pengembangan kebudayaan dan pariwisata (pagelaran seni budaya)

c. Program keragaman budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Fasilitasi pengembangan kemitraan pariwisata e. Program pengembangan pemasaran pariwisata 

Peningkatan pemanfataan tekhnologi informasi dalam pemasaran pariwisata



Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dan luar negeri



Pengembangan cinderamata khas daerah Kabupaten berau



Festival derawan



Penyediaan sarana informasi pariwisata dan budaya




f. Program pengembangan destinasi ekowisata dan budaya 

Pengembangan daerah tujuan wisata di 2 lokasi



Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi perijinan pada 3 kecamatan



Pembenahan objek wisata daerah tujuan wisata dalam rangka tahun kunjungan wisata pada 1 lokasi wisata

g. Program pengembangan kemitraan 

Fasilitasi kemitraan pelaku usaha pariwisata



Pengambangan

SDM

dibidang

kebudayaan

dan

pariwisata

bekerjasama dengan lembaga lain LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015



Pelaksanaan koordinasi pembangunan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya



Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengembangan

kemitraan pariwisata 




Pelaksanaan koordinasi pengembangan kemitraan dalam inisiasi jejaring dalam menjalankan kerjasama pariwisata Pada tahun 2012 urusan kebudayaan dilaksanakan dengan kegiatan

antara lain : 

Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah (hari jadi Kabupaten Berau).









Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah.



Pengembangan kebudayaan dan Pariwisata (Pagelaran Seni Budaya)



Fasilitasi Penyelenggaraan Festifal Budaya Daerah



Fasilitas Pengembangan Kemitraan Pariwisata.



Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.



Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara dalam dan luar negeri



Pengembangan cindramata khas daerah kabupaten daerah.



Festival Daerah.



Penyediaan sarana informasi pariwisata dan budaya.






Pengembangan daerah tujuan wisata. Saat ini terdapat beberapa bangunan dan situs cagar budaya yang dilindungi, antara lain Keraton Gunung Tabur, Museum Gunung Tabur dan

Keraton

Sambaliung.

Selain

untuk

melestarikan

budaya,

perlindungan bangunan dan situs tersebut juga dimanfaatkan untuk pariwisata.



Pemerintah Kabupaten Berau Adapun capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013 diuraikan sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.



Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam nusantara dan negeri.



Pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Berau dan Kota Tanjung Redeb



Pembuatan sarana informasi wisata (pembuatan Baliho)

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata



Pendataan objek wisata



Operasional tanggap dan rumah panggung



Pengembangan daerah tujuan wisata



Pengadaan angkutan laut (speed boat) penunjang pariwisata pulau derawan



Pelatihan diving

3. Program Pengembangan Kemitraan 

Pengembangan SDM dan profesionalisme di budang pariwisata



Konsolidasi lingkup budaya dan pariwisata



Pembinaan kelompok sadar wisata



Pelatihan guide turism



Sosialisasi produk peraturan perundang-undangan



Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pada tahun 2014, untuk mewujudkan sektor pariwisata di

Kabupaten Berau menjadi sektor andalan yang mampu menunjang pembangunan

ekonomi

maka

diperlukan

peningkatan

partisipasi

masyarakat terhadap kepariwisataan. “Tersedianya informasi mengenai kepariwisataan Berau” Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Tersedianya informasi mengenai kepariwisataan Berau dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah sumber LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau dan media informasi pemasaran pariwisata Kab. Berau memperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 76,56% dengan predikat Berhasil. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut : 1. Tersedianya Informasi Potensi Pariwisata Unggulan Kabupaten Berau berupa leaflet, booklet, Brosur , LED Display screen,Banner 3 Dimensi , media TV Bandara Sultan Adji Muhammad Sulaeman Sepinggan Balikpapan, TV Bandara Soekarno Hatta dan TV Bandara Hang Nadim Batam. 2. Berperan serta secara aktif dalam berbagai event pameran promosi pariwisata di Luar Kabupaten Berau seperti : 

Kemilau Expo dan Kaltim Expo dan di Kota Samarinda,



Balikpapan Fair di Kota Balikpapan



Gebyar Wisata Bahana Nusantara di Jakarta,



Pameran MTF di Surabaya,



Pameran ICTE di Yogyakarta,



Exotica Borneo di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta



Inafact di Makassar



Bali, Marine and Ecotourism di Bali



Gelar Wisata dan Budaya di Batam dan



Hari Nusantara Tahun 2014 di Kota Baru Kalimantan Selatan

3. Penyediaan Tenaga Pramuwisata Terlatih yang ditempatkan di Ruang Kedatangan Bandara Udara Kalimarau untuk memberikan informasi tentang obyek wisata unggulan Kabupaten Berau kepada para Wisatawan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 4. Tersedianya

media

promosi

wisata

Kabupaten

Berau

dengan

menyediakan database daerah tujuan wisata unggulan dengan sistem VR 360 derajat. Pencapaian Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Berau 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program ini didukung dengan melaksanakan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut yaitu : a) Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata; b) Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri. Program-program tersebut terlaksana dengan realisasi dukungan dana Rp. 2.425.040,974,00

( 76,56%) dari target Rp.3.167.307.000,00

sehingga daya dukung terhadap pencapaian kinerja sasaran sangat signifikan. Hambatan/Masalah : Disamping keberhasilan capaian sasaran kinerja seperti diuraikan diatas, juga masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : a) Kegiatan Pameran di Padang tidak terlaksana karena adanya perubahan Lokasi di daerah lain sehingga tidak memungkinkan lagi dilakukan pergeseran lokus kegiatan sesuai dengan perencanaan. b) Pada Tahun 2014 Belum tersedia Portal Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena adanya kenaikan harga di pasaran. Strategi/pemecahan masalah : a) Promosi Wisata Kabupaten Berau untuk tahun-tahun mendatang akan lebih diefektifkan dengan cukup mengikuti event pameran di daerah yang merupakan pusat kunjungan wisatawan dunia seperti Jakarta, Bali dan Batam serta event pameran pariwisata yang diselenggarakan di Samarinda atau Balikpapan. b) Pembangunan

Website

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten Berau harus diprioritaskan. “Meningkatnya Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata” Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dengan indikator kinerja

sasaran

yaitu


Jumlah

Prosentase

pencapaian

realisasi


Pemerintah Kabupaten Berau penyelesaian kegiatan dan penyerapan anggaran memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 82,64% dengan predikat Sangat Berhasil. Hambatan/masalah : Belum optimalnya pelaporan progres realisasi fisik kegiatan Strategi/upaya pemecahan : Meningkatkan intensitas review laporan kemajuan fisik kegiatan “Bertambahnya sumber dan potensi obyek wisata” Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran bertambahnya sumber dan potensi obyek wisata dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah sumber dan obyek wisata baru memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 68,18% dengan predikat cukup berhasil Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Meningkatnya sarana dan prasarana obyek wisata unggulan di Kabupaten Berau seperti tersedianya kano/perahu pada obyek wisata Labuan Cermin Kecamatan Biduk-biduk sebanyak 2 buah, tersedianya Fasilitas Toilet dan Ruang Ganti bagi pengunjung di Obyek Wisata Air Panas Asin Pemapak Kecamatan Biatan serta untuk memperindah Kota Tanjung Redeb juga dilakukan Rehab terhadap Gerbang Kota Tanjung Redeb yang terletak di Jalan Gatot Subroto. Disamping itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau juga menyedian 1 (satu) unit Speed Boat wisata yang telah ditingkatkan kapasitas mesinnya pada Tahun 2014 untuk menunjang pengembangan sektor Pariwisata di Kabupaten Berau. 2. Untuk keperluan pengembangan, Obyek Wisata Air Panas Asin Pemapak yang berlokasi di Kecamatan Biatan telah dilakukan penelitian dan uji kelayakan

dengan bekerjasama dengan ITB

Bandung dan Obyek wisata hutan Kota Tangap di Kecamatan Teluk Bayur telah tersedia Design and Detail Engginering (DED). 3. Disamping itu Kabupaten Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

terus berupaya menggali sumber dan potensi obyek

wisata baru yang memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau dunia seperti Obyek Wisata Pantai Talisayan, Obyek Wisata Alam dan Petualangan Sungai Nyadeng dan Goa Prasejarah di Merabu Kecamatan Kelay. Kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan realisasi dukungan dana Rp.

1.926.517.100,00

(68,18%)

dari

target

sebesar

Rp.2.825.443.000,00. Hambatan/masalah : Rendahnya realisasi pencapaian sasaran kinerja tersebut disebabkan oleh adanya beberapa paket pekerjaan yang tidak terealisasi sebagai berikut: a) Perencanaan Tracking yang berlokasi di Labuan Cermin yang tidak bisa

dilaksanakan karena sudah ada DED yang dilaksanakan

pada Tahun 2013 b) Perencanaan Dermaga Apung yang berlokasi di Labuan Cermin yang tidak bisa dilaksanakan sudah ada di DED yang dilaksanakan pada Tahun 2013. c) Pengadaan Gapura Wisata yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Redeb tidak dapat dilaksanakan karena anggaran tidak mencukupi. d) Pembangunan Dermaga Apung yang berlokasi di Pulau Derawan tidak terlaksana karena gagal lelang dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi. e) Pembuatan

Masterplan

Pantai

Talisayan

yang

berlokasi

di

Kecamatan Talisayan dan tidak dilaksanakan karena anggaran tidak mencukupi. f) Pembuatan DED Kawasan Wisata Air Panas Biatan yang berlokasi di Kecamatan Biatan tidak dilaksanakan karena anggaran tidak mencukupi. Strategi/Upaya Pemecahan : Perlunya penyusunan Masterplan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Berau h. Urusan Transmigrasi Program dan Kegiatan untuk urusan transmigrasi pada tahun 2012 LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau adalah: 1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas kerja.  Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. 2. Program peningkatan kesempatan kerja  Pengembangan kelembagaan dan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan  Sosialisasi

perbagai

peraturan

pelaksanaan

tentang

ketenagkerjaan.  Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kesehatan dan kesehatan kerja. Pada tahun 2013 program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga kerja.  Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. 2. Program peningkatan kesempatan kerja  Pengembangan kelembagaan dan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan  Padat karya 3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan  Sosialisasi perbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagkerjaan.  Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kesehatan dan kesehatan kerja.  Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.  Penyuluhan, pembentukan sarana hubungan industrial serta penanganan perselisihan hubungan Peningkatan fungsi-fungsi lembaga ketenagakerjaan. Urusan transmigrasi untuk tahun 2014 kegiatan yang dilakukan adalah Pelatihan Pengelola Koperasi Daerah Transmigrasi se Kabupaten Berau,

Kegiatan

eks.Pemukiman berkesinambungan,

ini

bertujuan

transmigrasi melalui


untuk yang

pengawasan

menciptakan

kawasn

berkembang

secara

dan

evaluasi

berkala


Pemerintah Kabupaten Berau perkembangan kawasan Eks. Pemukiman Transmigrasi dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.264.086.950,00,Selama tahun 2013-2014, Kegiatan evaluasi perkembangan eks pemukiman transmigrasi Kabupaten Berau telah dilaksanakan yaitu pada tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 190.740.000 berhasil terealisasi 75.05% dan pada tahun 2014 anggaran sebesar Rp. 143.173.900 terealisasi sebesar 75.06%.

1. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program kegiatan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh SKP di lingkungan Kabupaten Berau secara umum sama dengan permasalahan yang terjadi di urusan wajib. Solusi yang direkomendasikanpun juga secara umum sama dengan solusi urusan pilihan

Prestasi Yang Dicapai Kabupaten Berau Selama tahun 2011-2014 banyak prestasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Berau. Prestasi tersebut merupakan bentuk keberhasilan kinerja dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Berau bersama sama dengan masyarakat dalam membangun daerah Kabupaten Berau. Adapun prestasi yang diperoleh oleh Kabupaten Berau adalah;

Prestasi Yang Dicapai Kabupaten Berau Tahun 2011 A. TINGKAT PROPINSI 

Panji keberhasilan dibidang pariwisata



Panji keberhasilan dibidang pendidikan



Panji keberhasilan dibidang pengelolaan administrasi keuangan



Panji keberhasilan dibidang kesejahteraan sosial



Panji keberhasilan dibidang tim penggerak PKK



Terbaik I daya Tarik Wisata Alam



Terbaik III peringkatan E-Government



Terbaik III perpustakaan dan minat baca



Pemerintah Kabupaten Berau B. TINGKAT NASIONAL 

Otonomi Award 2011



Anugerah award kepedulian informasi 2011 penyiaran republik TVRI Kaltim



IGRA Award 2011



Terbaik I kaltim daya tarik wisata alam (alam bahari) tahun 2011



Terbaik II kaltim pengelola objek wisatab (Nabucco Island) tahun 2011



Terbaik II Kaltim pembangunan hukum dan HAM tahun 2011



Terbaik II kaltim kehutanan tahun 2011



Terbaik III kaltim pertanian tanaman pangan 2011



Terbaik II Adsibakti Mina Bahari bidang perikanan tangkap tahun 2011

Prestasi Yang Dicapai Kabupaten Berau Tahun 2012 A. TINGKAT PROPINSI.  Terbaik I Kaltim Daya Tarik Wisata Alam (Wisata Bahari) Tahun 2012.  Terbaik II Kaltim Pengelola Objek Wisata (Nabucco Island) Tahun 2012.  Terbaik II Kaltim Pembangunan Hukum Dan Ham Tahun 2012.  Terbaik II Kaltim Kehutanan Tahun 2012.  Terbaik III Kaltim Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2012  Terbaik III Kaltim Lingkungan Hidup Tahun 2012.  Terbaik II Adibakti Mina Bahari Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2012.  Panji Keberhasilan Pembangunan Tahun 2012 Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Kategori Kabupaten  Panji Keberhasilan Pembangunan Tahun 2012 Bidang Lingkungan Hidup  Panji Keberhasilan Pembangunan Tahun 2012 Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah  Panji Keberhasilan Pembangunan Tahun 2012 Bidang Kesejahteraan Sosial  Panji Keberhasilan Pembangunan Tahun 2012 Bidang Perpustakaan Dan Minat Baca  Piagam Penghargaan Gubernur Kaltim Kepada Bupati Berau “Atas Partisipasinya Dalam Melaksanakan Pembinaan Keselamatan Kerja (K3) Tahun 2011” LKPJ- AMJ Bupati Berau 2011-2015


Pemerintah Kabupaten Berau  Piagam Penghargaan Gubernur Kaltim Kepada Pt. Sapta Indra Sejati (Kukar/Berau) “Sebagai Perusahaan Yang Taat Pembayar Pajak Pkb/Bbnkb Terbesar Provinsi Kaltim”  Sertivicate Apreciation Jpip Area Kaltim Special Category Region In An Leading Profile On Fisical Performa Tahun 2012  Piagam Penghargaan Travel Club Touristm Award 2012, 1

St

Winner In

Performance 2012 Prestasi Yang Dicapai Kabupaten Berau Tahun 2013 A. TINGKAT NASIONAL 1. Penghargaan Museum Rekor Indonesia atas rekor penyelenggaraan Pulas Kayu dengan Peserta Terbanyak dari Museum Rekor-Dunia Indonesia. 2. Penghargaan the best permormance TraverClub Tourism Awward 2013 dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 3. Penghargaan Cipta Award Pulau Kakaban Tahun 2013 dari Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. 4. Penghargaan kategori Kabupaten Terbaik I Festival Kemilau 2013 5. Penghargaan Stand Terbaik I Festival Kemilau 2013. 6. E-Procurement Award 2013 Kategori Inovasi LPSE dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. 7. Penghargaan sebagai Kabupaten penggerak koperasi tahun 2013 dengan peringkat Paramadhana Madya Koperasi dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. 8. Penghargaan kepada SMP 8 Berau Sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2013 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 9. Penghargaan Kabupaten

Layak Anak Tahun 2013 dari

Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 10. Penghargaan Atas Upayanya membina dan mengembangkan Kabupaten Berau menjadi Kabupaten Peduli Hak Asisi Manusia tahun 2013 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



Pemerintah Kabupaten Berau B. TINGKAT PROPINSI 1.

Penghargaan Kepada RSU Abdul Rivai Kabupaten Berau Atas peran sertanya melalui pemberdayaan perempuan sebagai terbaik II dalam pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI) Tahun 2013 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur.

2.

Penghargaan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupten Berau atas peran sertanya berkiprah melalui program pemberdayaan perempuan sebagai terbaik I pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Propinsi Kalimantan Timur tahun 2013 dari Gubernur Kalimantan Timur

3.

Penghargaan sebagai Terbaik I Bidang Program kependudukan dan keluarga berencana dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur (Panji kependudukan).

4.

Penghargaan sebagai Terbaik I dalam bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur (Panji Pemberdayaan Perempuan).

5.

Penghargaan sebagai terbaik III di bidang Industri dalam rangka Hut Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Dari Gubernur Kalimantan Timur.

6.

Penghargaan sebagai terbaik III Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur.

7.

Penghargaan Terbaik III Pembangunan Ketahanan Ekonomi dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur.

8.

Penghargaan Terbaik I Perpustakaan dan Minat Baca Dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur (Panji Perpustakaan dan Minat Baca).

9.

Penghargaan Terbaik I Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur (Panji Pengelolaan Keuangan Daerah).

10. Penghargaan Terbaik I Lingkungan Hidup Dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur (Panji Lingkungan Hidup).



Pemerintah Kabupaten Berau C. LAIN-LAIN 1.

Penghargaan Grand Category Region in a Leading Breajthroungh on Economic Developmnet Dari The Jawa Pos Institute of Pro-Autonomy (JPIP) Area Kaltim.

2.

Penghargaan Special Category Region in a Leading Breajthroungh on Economic Developmnet Dari The Jawa Pos Institute of Pro-Autonomy (JPIP) Area Kaltim.

Prestasi Yang Dicapai Kabupaten Berau Tahun 2014 a) TINGKAT NASIONAL 1.

Juara pertama penghargaan inovasi menejemen perkotaan bidang pelayanan perkotaan kepada Pemerintah Kabupaten Berau bidang Pengelolaan Pasar Tradisional dengan kategori sangat baik oleh Menteri Dalam Negeri.

2.

Anugrah Apresiasi Pendidikan Islam (API) dari Kementrian Agama Republik Indonesia.

3.

Penghargaan Zakat Award dari Badan Zakat Nasional.

b) PANJI YANG DI RAIH 1.

Panji Keberhasilan Pembangunan di Bidang Keolahragaan

2.

Panji Keberhasilan pembangunan di Bidang tata kelola kearsipan

3.

Panji Keberhasilan pembangunan di bidang pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa

4.

Panji Keberhasilan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan

5.

Panji Keberhasilan pembangunan di bidang pariwisata kategori kabupaten

6.

Panji Keberhasilan pembangunan di bidang laporan penyelnggaraan pemerintah kabupaten kategori kabupaten

c) PRESTASI TINGKAT PROVINSI 1.

Juara Pertama perlombaan desa/kampung dan penilaian Kepala Desa/Kepala Kampung berprestasi Tingkat Propinsi Kalimantan Timur.

2.

Terbaik II dalam keberhasilan bidang Penyuluhan

3.

Terbaik II dalam keberhasilan bidang perekonomian

4.

Terbaik II dalam keberhasilan bidang perkebunan




Terbaik II dalam keberhasilan bidang tanaman pangan

6.

Terbaik II dalam keberhasilan bidang ketenaga kerjaan

7.

Terbaik III dalam keberhasilan bidang kebudayaan kategori kabupaten

8.

Terbaik III dalam keberhasilan bidang pembangunan perpustakaan dan minat baca

9.

Terbaik III dalam keberhasilan bidang kesehatan

10. Terbaik III dalam keberhasilan bidang kepemudaan 11. Terbaik III dalam keberhasilan bidang industri 12. Terbaik III dalam keberhasilan bidang pembangunan hukum dan HAM 13. Terbaik III dalam keberhasilan bidang keterlibatan informasi publik 14. Terbaik III dalam keberhasilan bidang pengembangan peternakan 15. Terbaik III dalam keberhasilan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak d) PRESTASI LAIN-LAIN 

Juara satu perlombaan dan penilaian kepala desa/kampung berprestasi tingkat propinsi Kalimantan Timur an. Madri Pani, SE.



BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents