BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.1.1
Urusan Pendidikan Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kesatu terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Pendidikan adalah sebagai berikut: Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,28 poin; Indeks Pendidikan sebesar 83,36 poin; Angka Melek Huruf sebesar 98,29 persen; Angka Rata-rata Lama Sekolah 8,39 tahun; APK Sekolah Menengah 61,19 persen; APK Pendidikan Tinggi 17,47 persen (base line data penduduk : sesus penduduk (SP 2010). Sensus penduduk berikutnya tahun 2020 (BPS pusat)); Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI 5 Buah; Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 Tahun ke atas 11.400.000 orang. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar a. Pelaksanaan Program (1) Pembinaan Olah Raga Pendidikan Dasar, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp.6.451.921.500 dan realisasi anggaran Rp.
6.417.500.000 (99,47%).
Output kegiatan adalah
Pembinaan Klub Olahraga Sekolah pada jenjang SD, Pembinaan Kelas Olahraga pada jenjang SMP, Persiapan dan Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP Tingkat Provinsi, Persiapan dan Keikutsertaan pada O2SN SD dan SMP Tingkat Nasional. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitasi calon-calon atlit berprestasi pada Klub-klub Olahraga Sekolah pada jenjang SD di Jawa Barat. Terseleksi dan terbentuknya kontingen Jawa Barat
untuk ajang O2SN SD dan SMP Tingkat Nasional Tahun 2014,
tercapainya prestasi puncak (Juara Umum) dari kontingen Jawa Barat pada ajang O2SN SD dan SMP Tingkat Nasional Tahun 2014. (2) Verifikasi Dan Fasilitasi Pembangunan Ruang Kelas Baru Dan Rehabilitasi SD/Mi, SMP/MTs, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Rp.
dengan
anggaran
Rp.
1.743.030.000
dan
realisasi
anggaran
1.530.339.500 (87,80%). Output kegiatan adalah Bimbingan Teknis
pedoman/juklak/juknis kepada penerima bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/MTs
dan
Rehabilitasi
SD/Mi (untuk 27 kabupaten/kota pada
338 SMP/MTs, dan 36 SD/Mi), Monitoring dan verifikasi CPCL
penerima
bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/MTs dan Rehabilitasi SD/Mi (pada 27 kabupaten/kota untuk 652 RKB, dan Rehabilitasi 98 Ruangan).
Outcome kegiatan adalah Peningkatan kapasitas dan pemahaman Tim Teknis LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-1
kabupaten/kota dan Sekolah/Madrasah penerima bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/MTs dan Rehabilitasi SD/Mi (untuk 27 kabupaten/kota pada 338 SMP/MTs, dan 36 SD/Mi), Penetapan data CPCL tetap
penerima
bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/MTs dan Rehabilitasi SD/Mi (pada 27 kabupaten/kota untuk 652 RKB, dan Rehabilitasi 98 Ruangan). (3) Peningkatan Layanan Pendidikan Dasar, SMP Terbuka Dan Paket B Di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 2.728.308.300 dan realisasi anggaran Rp. 2.571.326.000 (94,25%). Output kegiatan adalah Rapat Koordinasi dengan Tim Teknis kabupaten/kota, Workshop untuk Pembinaan Penyelenggara Paket B, Kepala Sekolah SMP Terbuka, Guru Pamong TKB Reguler, Guru Pamong TKB Mandiri, Pelaksanaan Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomonjari) Bidang Akademik tingkat Provinsi, Persiapan dan Pembinaan Kontingen Jawa Barat menjelang ajang Lomojari Bidang Akademik Tingkat Nasional, Pelaksanaan Lomba Cerdas Trampil (LCT)
Siswa Paket B menjelang ajang Lomojari Bidang Akademik
Tingkat Nasional, Peningkatan kapasitas manajemen (penyusunan proposal, pemahaman NPHD, dan penyusunan Laporan) bagi Calon Penerima Program Hibah Paket B di Jawa Barat (sebanyak 573 PKBM), Pelaksanaan kegiatan monitoring, verifikasi dan evaluasi Calon Penerima Program Hibah Paket B di Jawa Barat (sebanyak 573 PKBM). Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Layanan Pendidikan Dasar, SMP Terbuka, dan Paket B di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terwujudnya koordinasi, pemahaman
persepsi,
kabupaten/kota,
dan
sinergitas
Peningkatan
kegiatan
kapasitas
dengan
manajemen
Tim
dan
Teknis kualitas
Penyelenggara Paket B, Kepala Sekolah SMP Terbuka, Guru Pamong TKB Reguler, Guru Pamong TKB Mandiri, Terseleksi dan terbentuknya Kontingen Jawa Barat untuk ajang Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomonjari) Bidang Akademik tingkat Nasional,
Peningkatan kapasitas dan kualitas Kontingen
Jawa Barat menjelang keikutsertaan ajang Lomojari Bidang Akademik Tingkat Nasional, Peningkatan kapasitas manajemen dalam hal penyusunan proposal, pemahaman NPHD, dan penyusunan Laporan bagi Calon Penerima Program Hibah Paket B di Jawa Barat (sebanyak 573 PKBM), Penetapan data
CPCL
fixed Penerima Program Hibah Paket B di Jawa Barat (sebanyak 573 PKBM). Peningkatan kapasitas menajemen dan terdokumentasinya laporan pada kegiatan Layanan Pendidikan Dasar, SMP Terbuka, dan Paket B di Jawa Barat. (4) Fasilitasi Pemberian BOS Provinsi Dan Pusat Jenjang Pendidikan Dasar, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp.1.967.392.000 dan realisasi anggaran Rp. 1.887.045.000 (95,92%). Output LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-2
kegiatan adalah Sosialisasi dan Publikasi Program BOS Provinsi jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs.) Workshop untuk Penguatan Tenaga Pengelola Program BOS di Sekolah SD/MI dan SMP/MTs.) untuk Tenaga Guru dan Operator. Monitoring dan Evaluasi Program BOS Provinsi jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs.) Sosialisasi dan Publikasi Program BOS Provinsi jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs.) pada APBD Perubahan, Workshop untuk Penguatan Tenaga Pengelola Program
BOS di
Sekolah SD/MI dan SMP/MTs.) untuk Tenaga Guru dan Operator pada APBD Perubahan, Monitoring dan Evaluasi Program BOS Provinsi jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs.) pada APBD Perubahan. Outcome kegiatan adalah Pemahaman informasi dan penyamaan persepsi penyelenggaraan Program BOS Provinsi jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs.) Peningkatan kapasitas manajemen dan kualitas
Tenaga Pengelola Program
BOS di Sekolah SD/MI dan SMP/MTs, untuk Tenaga Guru dan Operator. Peningkatan kualitas
manajemen tata kelola (pada aspek monev dan
pelaporan, pendokumentasian) Program BOS Provinsi jenjang Pendidikan Dasar di Jawa Barat (SD/MI dan SMP/MTs.) (5) Lomba dan Festival Pendidikan Dasar, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp.5.831.088.750 dan realisasi anggaran Rp. 5.655.982.750 (97%). Output kegiatan adalah Persiapan dan pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP Tingkat Provinsi, Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP Tk. Provinsi, Pembinaan dan keikutsertaan Kontingen Jawa Barat pada ajang OSN SD dan SMP Tingkat Nasional, Pembinaan dan keikutsertaan Kontingen Jawa Barat pada ajang FLS2N SD dan SMP Tingkat Nasional, Pelaksanaan Lomba Calistung SD, Pelaksanaan Lomba Gugus SD, Pelaksaan Lomba Perpustakaan SD, Workshop ToT Guru Matematika dan IPA pada SD dan SMP. Outcome kegiatan adalah Terseleksi dan terbentuknya Kontingen Jawa Barat untuk ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP Tingkat Nasional, Terseleksi dan terbentuknya Kontingen Jawa Barat untuk ajang Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP Tk. Nasional, Peningkatan keikutsertaan Peningkatan
kapasitas
dan
kualitas
Kontingen
Jawa
Barat
menjelang
pada ajang OSN SD dan SMP Tingkat Nasional Tahun 2014, kapasitas
dan
kualitas
Kontingen
Jawa
Barat
menjelang
keikutsertaan pada ajang FLS2N SD dan SMP Tingkat Nasional, Peningkatan kapasitas dan prestasi siswa-siswi SD di Jawa Barat pada bidang Calistung, Peningkatan kapasitas dan prestasi Gugus SD di Jawa Barat, Peningkatan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-3
kapasitas dan prestasi Perpustakaan SD di Jawa Barat, Peningkatan kapasitas dan kualitas Guru Matematika dan IPA pada SD dan SMP di Jawa Barat. (6) Sekolah Standar Nasional Jenjang Pendidikan Dasar, yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan
Provinsi
Jawa
Barat
Rp.9.193.366.065 dan realisasi anggaran Rp.
dengan
anggaran
8.754.344.500
(95,22%).
Output kegiatan adalah Rapat Koordinasi, Sosialisasi dengan kabupaten/kota, UPA
kabupaten/kota,
Calon
SNN,
Penyelenggara
Kurikulum
2013
kabupaten/kota, Penguatan kepada Tim Verifikasi SSN, Tim Asesor SD, SMP, Sekolah SSN SD, SMP, Penyelenggara Kurikulum 2013 kabupaten/kota, Persiapan, pembekalan, pelaksanaan dan penetapan akreditasi SD, SMP, Pendampingan dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum 2013 pada sekolah dan kepala sekolah SD, SMP. Outcome kegiatan adalah terwujudnya penyebaran
informasi,
pelaksanaan
program
penyamaan dan
persepsi
kegiatan
dan
dengan
terjalinnya
sinergitas
kabupaten/kota,
UPA
kabupaten/kota, Calon SNN, Penyelenggara Kurikulum 2013 kabupaten/kota SD, SMP di Jawa Barat, terwujudnya peningkapatan kapasitas manajemen dan kapasitas teknis dari Tim Verifikasi SSN, Tim Asesor SD, SMP, Sekolah SSN SD, SMP,
Penyelenggara
Kurikulum
2013
kabupaten/kota
di
Jawa
Barat,
tercapainya pelaksanaan dan penetapan hasil proses akreditasi pada semua sasaran SD, SMP di Jawa Barat, terwujudnya penyelenggaraan dan evaluasi kurikulum 2013 pada beberapa sekolah dan kepala sekolah SD, SMP di Jawa Barat. b.
Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Rawan Drop Out (DO) SD dan SMP yang lokasi rumah siswa jauh dari sekolah terutama dipedesaan. (b) APM SLTP dan APK masih dibawah target. (c) Pengembangan materi sesuai lingkungan sukar, karena materi nasional bobotnya sangat besar. (d) Belum mantapnya budaya pengendalian Daerah/ Desentralisasi. (e) Pelaksanaan materi lokal belum mantap. (f)
Jumlah guru masih kurang dan persebarannya tidak merata.
(g) Kualifikasi guru SD, SLB dan SMP masih kurang (guru SD dan SLB dibawah D-II, Guru SMP dibawah D-III). (h) Profesionalisme masih rendah, terutama dipedesaan. (i)
Kesejahteraan
guru
secara
keseluruhan
masih
kurang
apalagi
dibandingkan dengan kesejahteraan dosen diperguruan tinggi.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-4
(j)
Terhambatnya perkembangan karier guru dalam pelaksanaan materi, rotasi maupun promosi.
(k) Jumlah Taman Kanak – Kanak masih kurang dan persebarannya tidak merata. (l)
Sarana prasarana belajar belum mencukupi dan masih banyak yang rusak.
(m) Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan menjadi wewenang daerah kabupaten/kota mulai perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian. (n) Pengelolaan program Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. (o) Pengendalian dan supervisi program Dekonsentrasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. (p) Pada posisi kabupaten/kota sebagai daerah otonom, pengendalian dan supervisi program tidak efektif. (q) Sistem pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya. b) Solusi a) Pra Sekolah. Perluasan memperoleh kesempatan pendidikan melalui : (a) Membangun UGB TK. (b) Rehabilitasi Gedung TK. (c) Pengangkatan guru baru. (d) Mutu Pendidikan. (e) Masyarakat perlu diikutsertakan dalam memecahkan masalah – masalah pendidikan (f) meningkatnya motivasi guru melalui peningkatan pelayanan (bantuan untuk guru yang memasuki pensiun) dalam rangka kesejahteraan guru. (g) Sekolah Dasar (SD). b) Perluasan memperoleh kesempatan belajar melalui : (a) Melaksanakan double shift. (b) Revitalisasi rehabilitasi dan refungsionalisasi gedung. (c) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (d) Pemerataan dan Pengangkatan guru baru. (e) Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. (f) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan. (g) Kurikulum/pokok bahasan memberikan keleluasaan untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-5
(h) Meningkatkan profesionalisme guru agar mampu menjabarkan kurikulum dan rumusan tujuan yang lebih tajam/operasional, materi yang tepat (esensi) sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kondisi lingkungan. (i) Meningkatkan kemampuan para guru untuk membuat dan memanfaatkan sumber belajar dan alat peraga/pendidikan yang ada dilingkungan sekitar, kecuali alat – alat yang sukar dibuat, perlu disediakan oleh pemerintah. (j) Masyarakat perlu diikutsertakan dalam memecahkan masalah-masalah. (k) Meningkatkan motivasi guru melalui peningkatan pelayanan dalam rangka kesejahteraan guru. Peningkatan Efisiensi Melalui : (a) Meningkatkan kemampuan perencanaan para perencana tingkat Kantor Dinas Provinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan dan sekolah. (b) menyusun dan melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana serta memasyarakatkan, memelihara dan memanfaatkannya. (c) Memanfaatkan pendekatan community dan School Based Management melalui pemberdayaan institusi. c) Sekolah Menengah Pertama (SMP). Perluasan kesempatan belajar/pemerataan pendidikan melalui: (a) Membangun U S B. (b) Membangun R K B. (c) Melaksanakan double shift sampai dengan 1.6. (d) Penambahan SMP Terbuka. (e) Rehabilitasi. (f) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Lanjutan. (g) Pemerataan dan pengangkatan guru baru. (h) Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya wajar pendidikan dasar 9 Tahun. d) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Melalui : (a) Kurikulum/pokok bahasan memberikan keleluasaan untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). (b) meningkatnya profesionalisme guru agar mampu menjabarkan kurikulum dan rumusan tujuan yang lebih tajam/operasional, materi yang tepat (esensi) sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kondisi lingkungan. (c) meningkatnya kemampuan para guru untuk membuat dan memanfaatkan sumber belajar dan alat peraga/pendidikan yang ada di lingkungan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-6
sekitar, kecuali alat – alat yang sukar dibuat, perlu disediakan oleh pemerintah. (d) Masyarakat perlu diikut sertakan dalam memecahkan masalah–masalah pendidikan termasuk dalam penyusunan program/kurikulum. (e) meningkatnya motivasi guru melalui peningkatan pelayanan dalam rangka kesejahteraan guru. e) Peningkatan Efisiensi melalui : (a) meningkatnya kemampuan perencanaan para perencana tingkat Kantor Dinas Provinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan dan sekolah. (b) menyusun dan melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana serta memasyarakatkan, memelihara dan memanfaatkannya. (c) Memantapkan sistem pengawasan, pengendalian dan sistem pelaporan dengan
memperluas
fungsi
pengawas
tidak
hanya
pada
bidang
administrasi saja tetapi juga bidang studi. (d) Memantapkan pendekatan School Based Management dan Community
Based Management melalui pemberdayaan institusi. (e) Meningkatkan fungsi institusi dan pengisian lowongan kerja kepala sekolah, kepala urusan tata usaha di sekolah. 2) Program Pendidikan Menengah dan Tinggi a. Pelaksanaan Program (1) Penguatan
8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) SMA di Jawa Barat, yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp. 382.898.000 dan realisasi anggaran Rp. 299.761.000 (78,29%).
Output kegiatan adalah Rapat Koordinasi, Sosialisasi dengan kabupaten/kota tentang 8 SNP SMA, Workshop untuk Penguatan kepada Tim Teknis dan Supevisi 8 SNP SMA, Pendampingan, supevisi dan tindak lanjut 8 SNP SMA, Monitoring dan
evaluasi hasil
supevisi dan tindak lanjut 8 SNP SMA.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya penyebaran informasi, penyamaan persepsi dan terjalinnya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dengan kabupaten/kota tentang 8 SNP SMA; terwujudnya peningkapatan kapasitas manajemen dan kapasitas teknis dari Tim Teknis dan supervisi 8 SNP SMA di Jawa Barat; tercapainya pelaksanaan supervisi 8 SNP SMA di Jawa Barat; terwujudnya supevisi dan tindak lanjut 8 SNP SMA di Jawa Barat. (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) SMA dan Tim Manajemen, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp. 135.924.000 dan realisasi anggaran Rp.118.600.000 (87,25%).
Output kegiatan adalah Rapat Persiapan Peningkatan Kapasitas SDM dan Tim
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-7
Manajemen SMA; Penguatan Perencanaan Program/Kegiatan Manajemen SMA; Penguatan Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan Manajemen SMA; Monitoring dan evaluasi hasil Program/Kegiatan Manajemen SMA. Outcome kegiatan adalah terwujudnya penyebaran informasi, penyamaan persepsi Peningkatan
Kapasitas
peningkapatan Manajemen
kapasitas
SMA;
pengendalian peningkapatan
SDM
dan
manajemen
terwujudnya
Program/ kapasitas
Tim
Manajemen perencanaan
peningkapatan
Kegiatan monev,
SMA;
Manajemen pelaporan
Program/Kegiatan
kapasitas SMA; dan
terwujudnya evaluasi
dan
terwujudnya
pendokumentasian
Program/Kegiatan Manajemen SMA. (3) Fasilitasi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/MA di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp.1.229.681.000 dan realisasi anggaran Rp. 727.640.000 (59,17%).
Output kegiatan adalah Bimbingan Teknis pedoman/juklak/juknis penerima
bantuan
Pembangunan
Ruang
Kelas
Baru
kepada SMA/Ma
(untuk 27 kabupaten/kota); Monitoring dan verifikasi CPCL penerima bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/MA
(pada 27 kabupaten/kota);
Monitoring dan Evaluasi Pogram Pembangunan RKB SMA/MA di Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah Peningkatan kapasitas dan pemahaman Tim Teknis kabupaten/kota dan Sekolah/Madrasah penerima bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/MA (untuk 27 kabupaten/kota); Penetapan data CPCL tetap penerima bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/MA (pada 27 kabupaten/kota); Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan, pelaporan dan dokumentasi Pogram Pembangunan RKB SMA/MA di Jawa Barat (4) Lomba Keterampilan Siswa SMA di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp. 6.291.346.000 dan realisasi anggaran Rp.5.544.832.250 (88,13%) Output kegiatan adalah Persiapan dan pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) (1.040 siswa), Olimpiade Olahraga
Siswa Nasional (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) (572 siswa), Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) (494 siswa), GALAKSI (130 siswa), dan Debat Bahasa Inggris (78 siswa) SMA Tingkat Provinsi; Pembinaan dan keikutsertaan Kontingen Jawa Barat pada ajang OSN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Nasional; Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Nasional OSN SD dan SMP Tingkat Nasional.
Outcome kegiatan adalah Terseleksi dan terbentuknya Kontingen Jawa Barat
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-8
pada ajang
Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga
Siswa
Nasional (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Nasional; Peningkatan kapasitas dan kualitas Kontingen Jawa Barat menjelang keikutsertaan pada ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Nasional Tahun 2014; Peningkatan kapasitas dan kualitas Kontingen Jawa Barat pada ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN), FLS2N Tingkat Nasional Tahun 2014; Peningkatan kapasitas dan kualitas siswa SMA pada bidang lomba GALAKSI dan Debat Bahasa Inggris. (5) Pembangunan Karakter Budaya Bangsa (KBB) Siswa SMA di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp. 228.558.000 dan realisasi anggaran Rp. 221.383.000 (96,86%).
Output kegiatan adalah Sosialisasi Pogram Pembangunan KBB Siswa SMA di Jawa Barat; Verifikasi CPCL Penerima Pogram Pembangunan KBB Siswa SMA di Jawa Barat; Pelaksanaan Pogram Pembangunan KBB Siswa SMA di Jawa Barat; Monitoring dan Evaluasi Pogram Pembangunan KBB Siswa SMA di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terwujudnya penyampaian informasi, pemahaman persepsi tentang Pogram Pembangunan KBB Siswa SMA di Jawa Barat; Penetapan data
CPCL
fixed Penerima Pogram
Pembangunan KBB
Siswa SMA di Jawa Barat; Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan, pelaporan dan dokumentasi Pogram Pembangunan KBB Siswa SMA. (6) Pemberian BOP Paket C dan Bantuan Sosial BKSM SMA di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp. 250.000.000 dan realisasi anggaran Rp. 204.619.000 (81,5%).
Output kegiatan adalah Sosialisasi Pogram BOP Paket C dan BKSM SMA di Jawa Barat; Verifikasi CPCL Penerima BOP Paket C dan BKSM SMA di Jawa Barat; Pendampingan Penyusunan Proposal dan Kelengkapan Syarat Pencairan Program BOP Paket C dan BKSM SMA di Jawa Barat; Monitoring dan Evaluasi Pogram BOP Paket C dan BKSM SMA di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terwujudnya penyampaian informasi, pemahaman persepsi tentang Pogram BOP Paket C dan BKSM SMA di Jawa Barat; Penetapan data
CPCL
fixed
Penerima BOP Paket C dan BKSM SMA di Jawa Barat; Peningkatan kualitas Proposal dan Kelengkapan Syarat Pencairan Program BOP Paket C dan BKSM SMA di Jawa Barat; Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan, pelaporan dan dokumentasi Program BOP Paket C dan BKSM SMA di Jawa Barat. (7) Fasilitasi Akreditasi, Kesiswaan, Pembinaan Pengawas dan Pengembangan SMA/SMK serta Beasiswa Pendidikan Tinggi, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp. 7.302.910.000 dan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-9
realisasi anggaran Rp. Rapat Persiapan
6.351.637.500 (86,97%).
Output kegiatan adalah
Program Beasiswa PAGM untuk Perguruan Tinggi di Jawa
Barat; Rapat Persiapan Penyusunan Database Program Akreditasi SMA/SMK di Jawa Barat; Rapat Persiapan dan Sosialisasi Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Tingkat Provinsi Jawa Barat; Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Tingkat Provinsi Jawa Barat; Pembekalan dan Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Tingkat Nasional; Sosialisasi, Visitasi dan Monitoring Program Akreditasi SMA/SMK di Jawa Barat, (pada 317 SMA dan 469 SMK); Pelaksanaan Workshop untuk Peningkatan Mutu Guru BP/BK SMA/SMK di Jawa Barat (pada 200 sekolah); Bintek untuk Calon Penerima Hibah Ruang Kualiah/Ruang Laboratorium PTS (pada 200 Lembaga). Outcome kegiatan adalah terwujudnya penyebaran informasi, penyamaan persepsi dan terjalinnya sinergitas
pelaksanaan
Program Beasiswa PAGM untuk Perguruan Tinggi di Jawa Barat (pada 52 PT dan 3,807 orang); terwujudnya penyebaran informasi, penyamaan persepsi dan terjalinnya sinergitas pelaksanaan Program Akreditasi SMA/SMK di Jawa Barat dan Databasenya; terwujudnya penyebaran informasi, penyamaan persepsi dan terjalinnya sinergitas pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan
Berbangsa
Terseleksinya
dan
Bernegara
Tingkat
Provinsi
Jawa
Barat;
Kontingen Jawa Barat pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Tingkat Nasional; Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kontingen Jawa Barat pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Tingkat Nasional; Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Penyelenggaraan SMA/SMK Terakreditasi di Jawa Barat, (pada 317 SMA dan 469 SMK); Peningkatan Kapasitas dan Mutu Guru BP/BK SMA/SMK di Jawa Barat (pada 200 sekolah); Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Teknis Calon Penerima Hibah Ruang Kuliah/Ruang Laboratorium PTS (pada 200 Lembaga). (8) Diklat Kewirausahaan dan Pemberian Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) siswa SMK di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp.695.850.950 dan realisasi anggaran Rp.551.525.000 (79,26%). Output kegiatan adalah Sosialisasi Pengembangan Kewirausahaan SMK di Jawa Barat; Verifikasi Calon Penerima Bantuan Hibah Pengembangan Kewirausahaan Siswa SMK; Verifikasi Calon Peserta Diklat Pengembangan Kewirausahaan Siswa SMK di Jawa Barat; Pelaksanaan Diklat Pengembangan Kewirausahaan Siswa SMK di Jawa Barat (300 siswa).
Outcome kegiatan adalah terwujudnya penyebaran informasi, penyamaan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-10
persepsi dan terjalinnya sinergitas
pelaksanaan Program Pengembangan
Kewirausahaan Siswa SMK; Data CPCL fixed
Penerima Bantuan
Hibah
Pengembangan Kewirausahaan Siswa SMK; Data CPCL fixed Peserta Diklat Pengembangan
Kewirausahaan
Siswa
SMK
di
Jawa
Barat;
Sukses
penyelenggaraan Diklat Pengembangan Kewirausahaan Siswa SMK di Jawa Barat
(300
siswa);
Peningkatan
kapasitas,
kualitas,
kecakapan
dan
keterampilan 300 siswa SMK di Jawa Barat dalam bidang kewirausahaan. (9) Peningkatan kualitas Pendidikan SMK di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp. 776.538.000 dan realisasi anggaran Rp.625.615.000 (80,56%). Output kegiatan adalah Bintek Bursa Kerja Khusus (BKK) kepada Guru SMK di Jawa Barat (74 guru); Pembentukan BKK SMK Provinsi Jawa Barat; Bintek Tim Pengembang Kurikulum (TPK) SMK di kabupaten/kota dan di Provinsi Jawa Barat (144 guru); bintek Implementasi Kurikulum 2013 SMK di Jawa Barat (144 guru); Workshop Pembinaan MGMP Guru-guru SMK di Jawa Barat (270 guru) untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan, busana butik, akutansi, teknik informatika, komputer, pertanian; Pembentukan Tim Koordinasi MGMP SMK di Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah Peningkatan kapasitas, kualitas dan kecakapan 74 guru SMK dalam penyelenggaraan
Bursa Kerja Khusus (BKK); Adanya
lembaga yang berfungsi dalam penyelenggaraan BKK SMK Provinsi Jawa Barat; Peningkatan kapasitas dan
kualitas 144 guru sebagai
Tim Pengembang
Kurikulum (TPK) SMK di kabupaten/kota dan di Provinsi Jawa Barat; Peningkatan kapasitas dan kulitas 144 guru TPK di Jawa Barat dalam Implementasi Kurikulum 2013; Peningkatan kapasitas dan kualitas 270 guru SMK sebagai anggota MGMP SMK di Jawa Barat, untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan, busana butik, akuntansi, teknik informatika, komputer, pertanian; Adanya lembaga atau organisasi Tim Koordinasi MGMP SMK. (10) Pengadakan
Peralatan
Praktek
SMK,
yang
dilaksanakan
oleh
Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp. 160.156.000 dan realisasi anggaran Rp. 97.156.000 (61%). Output kegiatan adalah Bimbingan Teknis Pemberian Bantuan Hibah Peralatan Praktik SMK Swasta; Verifikasi Calon Penerima Pemberian
Bantuan Hibah Peralatan Praktik SMK Swasta;
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Hibah Peralatan
Praktik SMK Swasta. Outcome kegiatan adalah terwujudnya penyebaran informasi, penyamaan persepsi dan terjalinnya sinergitas
pelaksanaan
Pemberian Bantuan Hibah Peralatan Praktik SMK Swasta; Data CPCL fixed Penerima Bantuan Hibah Peralatan Praktik SMK Swasta; Peningkatan kapasitas
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-11
manajemen monitoring,
evaluasi,
pelaporan dan dokumentasi Program
Pemberian Bantuan Hibah Peralatan Praktik SMK Swasta. (11) Penuntasan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) SMK di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp. 1.848.900.000
dan realisasi
Output kegiatan adalah Bimbingan
anggaran Rp. 1.128.435.000 (61%).
Teknis Pemberian Bantuan Hibah RKB SMK; Verifikasi Calon Penerima Pemberian
Bantuan Hibah RKB SMK (150 SMK); Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah RKB SMK; Outcome kegiatan adalah terwujudnya penyebaran informasi, penyamaan persepsi dan terjalinnya sinergitas pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah RKB SMK; Data CPCL fixed Penerima
Bantuan Hibah RKB SMK (150 SMK); Peningkatan kapasitas
manajemen monitoring,
evaluasi,
pelaporan dan dokumentasi Program
Pemberian Bantuan Hibah RKB SMK. (12) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Jawa Barat, Tingkat Nasional Dan
Penyelenggaraan
Epitech
2014,
yang
dilaksanakan
oleh
Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp. 6.450.080.000 dan realisasi anggaran Rp.6.240.919.000 (96,76%). Output kegiatan adalah Penyelenggaraan LKS tingkat Provinsi untuk 61 kelompok keahlian : teknologi, olahraga, pariwisata (di Sukabumi), dan pertanian, debat bahasa, dan sains (di Cianjur); Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada ajang LKS Provinsi ke tingkat Nasional di Palembang; Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada ajang OSTN Tingkat Nasional di NTB; Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada ajang Debat Bahasa Tingkat Nasional di Surabaya; Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada ajang FLS2N Tingkat Nasional di Semarang; Penyelenggaraan event EPITECH Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 di Karawang. Outcome kegiatan adalah Sukses Penyelenggaraan dan Sukses Prestasi LKS tingkat Provinsi untuk 61 kelompok keahlian : teknologi, olahraga, pariwisata (di Sukabumi), dan pertanian, debat bahasa, dan sains (di Cianjur); Sukses Prestasi
Kontingen
Jawa Barat pada ajang LKS Provinsi ke tingkat Nasional di Palembang; Sukses Prestasi
Kontingen Jawa Barat pada ajang OSTN Tingkat Nasional di NTB;
Sukses Prestasi Kontingen Jawa Barat pada ajang Debat Bahasa
Tingkat
Nasional di Surabaya; Sukses Prestasi Kontingen Jawa Barat pada ajang FLS2N Tingkat Nasional di Semarang; Sukses Penyelenggaraan event EPITECH Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 di Karawang. (13) Pemberian BOS Provinsi dan Pusat untuk Jenjang Pendidikan Menengah, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp. 1.142.500.000 dan realisasi anggaran Rp. 872.777.500 (76%).
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-12
Output kegiatan adalah Persiapan dan Pendataan Program BOS Provinsi jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK, dan MA); Koordinasi, Sosialisasi dan Publikasi Program BOS Provinsi jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK, dan MA); Workshop Pendampingan untuk Penguatan Tenaga Pengelola Program BOS Provinsi jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK, dan MA); Monitoring dan Evaluasi Program BOS Provinsi jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK, dan MA). Outcome kegiatan adalah Peningkatan manajemen perencanaan, persiapan, pendataan Program BOS Provinsi jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK, dan MA); Adanya proposal dan data usulan sekolah Program BOS Provinsi jenjang Pendidikan Menengah
(SMA, SMK, dan MA);
Pemahaman informasi dan penyamaan persepsi penyelenggaraan Program BOS Provinsi jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK, dan MA); Peningkatan kapasitas manajemen dan kualitas Tenaga Pengelola Program BOS Provinsi jenjang Pendidikan Menengah manajemen
atau
tata
kelola
(SMA, SMK, dan MA); Peningkatan kualitas (pada
aspek
monev
dan
pelaporan,
pendokumentasian Program BOS Provinsi jenjang Pendidikan Menengah. (14) Kegiatan Continuous Professional Development (CPD) Training Management
For Teacher And Headmaster, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp. 26.852.440.000 dan realisasi anggaran Rp. 26.451.602.134 (98,51%). Output kegiatan adalah Tahap Seleksi Calon Peserta Pembinaan Profesionalitas Berkelanjutan para Guru dan Kepala Sekolah SMA/SMK dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan, ke Adelaide Austalia, (200 guru SMA, 116 guru SMK dan 100 Kepala Sekolah); Tahap Persiapan Pembinaan Profesionalitas
Berkelanjutan para Guru dan
Kepala Sekolah SMA/SMK dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan, ke Adelaide Austalia, (168 guru SMA, 84 guru SMK dan 72 Kepala Sekolah); Tahap Pelaksanaan Pembinaan Profesionalitas
Berkelanjutan para Guru
SMA/SMK
dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan, di Adelaide Austalia, (168 guru SMA, 84 guru SMK dan 24 Tenaga Pendamping); Tahap Pelaksanaan Pembinaan Profesionalitas
Berkelanjutan Kepala Sekolah
SMA/SMK dalam
rangka Peningkatan Mutu Pendidikan, di Adelaide Austalia, (72 Kepala Sekolah dan 8 Tenaga Pendamping); Tahap Diseminasi Hasil-hasil Pembinaan Profesionalitas Berkelanjutan para Guru dan Kepala Sekolah SMA/SMK dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Adelaide Austalia, (Total 324 Peserta Program). Outcome kegiatan adalah Terseleksinya
Peserta Pembinaan
Profesionalitas Berkelanjutan para Guru dan Kepala Sekolah SMA/SMK dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan, ke Adelaide Austalia, sebanyak 168 guru SMA, 84 guru SMK dan 72 Kepala Sekolah; Peningkatan kapasitas dan kualitas
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-13
peserta untuk mulai mengikuti Pembinaan Profesionalitas Berkelanjutan para Guru dan Kepala Sekolah SMA/SMK dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan, ke Adelaide Austalia, (168 guru SMA, 84 guru SMK dan 72 Kepala Sekolah); Peningkatan kapasitas, kualitas dan profesionalitas
para Guru
SMA/SMK dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Jawa Barat, sebagai hasil pembinaan di Adelaide Austalia, (168 guru SMA, 84 guru SMK); Peningkatan kapasitas, kualitas dan profesionalitas Kepala Sekolah SMA/SMK dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Jawa Barat, sebagai hasil pembinaan di Adelaide Austalia, (72 Kepala Sekolah); tersusunnya laporan dan dokumentasi proses diseminasi dari hasil-hasil Pembinaan Profesionalitas Berkelanjutan para Guru dan Kepala Sekolah SMA/SMK dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Adelaide Austalia (Total 324 Peserta Program). (15) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program KKN Tematik Perguruan Tinggi SeJawa
Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.275.000.000,- (91,67%). Output kegiatan adalah terselenggaranya 1 kali Lokakarya KKN Tematik PT se-Jawa Barat dengan 90 peserta, 1 kali Bintek Penyusunan Pelaporan KKN Tematik PT Se-Jawa Barat, 1 kali Rapat koordinasi/Evaluasi Penyelenggaraan KKN Tematik PT Se-Jawa Barat, dan Pelepasan 2000 Mahasiswa KKN Tematik PT Se-Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersampaikannya dan terlaksananya program pembangunan Provinsi Jawa Barat melalui KKN Tematik di 51 Perguruan Tinggi Se-Jawa Barat. (16) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Program Pendidikan Menengah Universal menuju Pendidikan 12 Tahun, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.200.000.000 dan realisasi Rp.
2.159.037.000,-
(98.14%).
Output kegiatan adalah terlaksananya
Workshop Guru madrasah melalui Pembelajaran PAKEM dan Pendidikan Karakter se–Jawa Barat, untuk Tingkat MI, MTS dan MA masing-masing @ 2 angkatan, d a n Rakor Pendidikan Menengah Universal menuju Pendidikan 12 tahun. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya sinergitas dan kesamaan persepsi antara Pemerintahan Provinsi, Pemkab/Pemdakot dan Stakeholder pendidikan dalam implementasi program Pendidikan Menengah Universal menuju pendidikan 12 Tahun. b.
Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan : (a) Rawan droup out (DO) mengacu kepada jumlah penduduk pra sejahtera dan Sejahtera I.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-14
(b) Siswa yang masuk ke SMK mayoritas berasal dari kalangan masyarakat menengah kebawah padahal kegiatan proses belajar mengajar memerlukan dukungan biaya yang cukup tinggi. (c) Kekurangan guru dalam mengimplementasikan kurikulum. (d) Sukarnya mencari industri pasangan dalam rangka pendidikan sistem ganda (PSG) oleh karena banyak perusahaan/dunia usaha dan industri yang menghentikan usahanya akibat bisnis ekonomi dan disusul dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak. (e) Kesesuaian guru dengan program studi untuk tiap – tiap SMK masih belum memadai. (f)
Keterikatan dunia usaha dan industri untuk pelaksanaan sistem ganda tidak didukung oleh peraturan.
(g) Jumlah guru masih kurang dan tidak merata. (h) Kualitas guru masih terdapat sebagian guru SMA dan SMK belum berkualifikasi (dibawah S-1). (i)
Penyebaran SMA dan SMK masih kurang dan belum merata.
(j)
Daya tampung masih kurang.
(k) Masih terdapat sebagian sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana belajar yang memadai. (l)
Pengelolaan
penyelenggaraan
pendidikan
menjadi
wewenang
daerah
kabupaten/kota mulai perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian. (m) Pengelolaan program Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat. 2) Solusi : a)
Sekolah Menengah Atas (SMA). (a) Perlu memberikan kesempatan belajar/pemerataan pendidikan melalui : (1) Pemberian beasiswa. (2) Pemerataan pendidikan. (3) Pemerataan dan pengangkatan guru baru. (b) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui : (1) Kurikulum/pokok
bahasan
memberikan
keleluasaan
untuk
dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). (2) Meningkatnya
profesionalisme
guru
agar
mampu
menjabarkan
kurikulum dan rumusan tujuan yang lebih tajam/operasional. Materi yang tepat (esensi) sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kondisi lingkungan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-15
(3) Meningkatnya
kemampuan
para
guru
untuk
membuat
dan
memanfaatkan sumber belajar dan alat peraga/pendidikan yang ada di lingkungan sekitar, kecuali alat – alat yang sukar dibuat, perlu disediakan oleh pemerintah. (4) Masyarakat
perlu
diikutsertakan
dalam
memecahkan
masalah–
masalah pendidikan termasuk dalam penyusunan program/ kurikulum. (5) Meningkatnya
motivasi
guru
melalui
peningkatan
pelayanan
(pemberian imbalan, angka kredit, kenaikan pangkat) dalam rangka kesejahteraan guru. (6) Menetapkan
school based management dan community based
management melalui pemberdayaan institusi. (c)
Peningkatan Efisiensi melalui : (1)
Peningkatan kemampuan perencanaan para perencana tingkat Kantor Dinas Provinsi/kabupaten/kota/ Kecamatan dan sekolah.
(2)
Standarisasi
sarana
dan
prasarana
serta
pemasyarakatan,
pemeliharaan dan pemanfaatannya. (3)
Meningkatkan
kemampuan
para
guru
untuk
membuat
dan
memanfaatkan sumber belajar dan alat peraga/pendidikan yang ada dilingkungan sekitar (kecuali alat-alat sukar dibuat, perlu disediakan oleh departemen). (4)
Masyarakat perlu diikutsertakan dalam memecahkan masalah–masalah pendidikan termasuk dalam penyusunan program/ kurikulum.
(5)
Meningkatkan
motivasi
guru
melalui
peningkatan
pelayanan
(pemberian imbalan, angka kredit, kenaikan pangkat) dalam rangka kesejahteraan guru. b)
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1) Perluasan kesempatan belajar/pemerataan pendidikan melalui: (a) Membangun USB. (b) Membangun RKB. (c) Rehabilitasi. (d) Pemberian Beasiswa (e) Pemerataan dan pengangkatan guru baru. 2) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui : (a) Kurikulum/pokok bahasan memberikan keleluasaan untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). (b) Meningkatnya profesionalisme guru agar mampu menjabarkan kurikulum dan rumusan tujuan yang lebih tajam/operasional, materi yang tepat
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-16
(esensi) sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan kondisi lingkungan (c) Mengoptimalkan pelaksanaan unit produksi disekolah. (d) Meningkatnya kelancaran program sistem ganda, untuk itu perlu ada ketentuan yang mengikat dunia usaha/industri untuk kerja sama dengan pendidikan. (e) Meningkatnya kemampuan para guru untuk membuat dan memanfaatkan sumber belajar dan alat peraga/pendidikan yang ada dilingkungan sekitar (kecuali alat-alat yang sukar dibuat, perlu disediakan oleh Departemen). (f) Masyarakat perlu diikutsertakan dalam memecahkan masalah – masalah pendidikan termasuk dalam penyusunan program/ kurikulum. (g) Meningkatnya motivasi guru melalui peningkatan pelayanan. (h) Melaksanakan
pendidikan
sistem
ganda
(PSG)
dalam
rangka
meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara lembaga pendidikan, pelatihan kejuruan dan dunia kerja. (i) Melaksanakan unit produksi di SMK dalam rangka meningkatkan keahlian produktif. 3) Peningkatan Efisiensi melalui : (a) Peningkatan kemampuan perencanaan para perencana tingkat Kantor Dinas Provinsi/kabupaten/kota/ Kecamatan dan sekolah. (b) Standarisasi sarana dan prasarana serta memasyarakatkan, pemeliharaan dan pemanfaatannya. (c) Memantapkan sistem pengawasan, pengendalian dan sistem pelaporan melalui program pemberdayaan institusi dengan pendekatan–pendekatan
school based management dan community based management. 3) Program Pendidikan Non Formal a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pengembangan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dengan alokasi Rp. 2.150.000.000
anggaran sebesar
realisasi anggaran Rp. 2.040.779.500 (94,92%). Output
kegiatan adalah Rapat Koordinasi Layanan PAUD di Jawa Barat, Pendataan Lembaga PAUD di Jawa Barat, Orientasi Persiapan Akreditasi Lembaga dan Program PAUD di Jawa Barat, Orientasi Tenaga PTK PAUD, Orientasi Layanan PAUD Inklusi, Evaluasi Kinerja PAUD di Jawa Barat, Visitasi dan Monev Bantuan Hibah.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya
penyamaan persepsi dan terjalinnya sinergitas
penyebaran
informasi,
pelaksanaan program dan
kegiatan layanan PAUD dengan kabupaten/kota, terwujudnya penyamaan LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-17
persepsi dan terjalinnya sinergitas database untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan PAUD dengan kabupaten/kota, terwujudnya peningkatan kapasitas manajemen dan kapasitas teknis dari
PTK PAUD di Jawa Barat,
terwujudnya peningkatan kapasitas manajemen dan kapasitas teknis dari Lembaga
Layanan PAUD inklusi
di Jawa Barat, terwujudnya peningkatan
kapasitas manajemen dan kapasitas teknis dari Tim Teknis Akreditasi Lembaga dan Program PAUD di Jawa Barat, terwujudnya peningkatan kapasitas manajemen atau tata kelola program dan kegiatan layanan PAUD di Jawa Barat, terwujudnya peningkatan kapasitas manajemen dalam rangka kelola, pelaporan, dan pendokumentasian
tata
program bantuan hibah layanan
PAUD di Jawa Barat. (2) Peningkatan Layanan Kursus dan Kelembagaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.689.160.000 dan realisasi anggaran Rp. 1.634.130.000 (96,74%). Output kegiatan adalah Pendataan Kursus dan kelembagaan, Rapat Kerja Program Kursus dan Kelembagaan, Pencetakan Leaflet Kursus, Direktori Lembaga Kursus, dan Buku Profil Lembaga Kursus Berprestasi, Binwil Pengelola Kursus tingkat wilayah, Bimtek Calon Penerima Bantuan Hibah Program Kursus dan Kelembagaan, dan Monev Program
Visitasi
Kursus dan Kelembagaan, Lomba Keteladanan PNFI
Tingkat Wilayah dan Provinsi Jawa Barat, Pelaksanaan Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terwujudnya penyamaan persepsi dan terjalinnya sinergitas database untuk pelaksanaan program dan kegiatan kursus dan kelembagaan di Jawa Barat, terwujudnya penyebaran informasi, penyamaan persepsi dan terjalinnya sinergitas
pelaksanaan
program dan kegiatan kursus dan kelembagaan di Jawa Barat, terwujudnya peningkatan kapasitas manajemen dan kapasitas teknis dari Pengelola Kursus tingkat Wilayah di Jawa Barat, terwujudnya peningkatan kapasitas manajemen dan kapasitas teknis dari
Calon Penerima Hibah Program Kursus dan
Kelembagaan di Jawa Barat, terwujudnya peningkatan kapasitas manajemen dalam rangka tata kelola, pelaporan, dan pendokumentasian Program Kursus dan Kelembagaan di
Jawa
Barat,
manajemen dan kapasitas teknis dari
terwujudnya
peningkatan
kapasitas
SDM dan Lembaga PNFI
Tingkat
Wilayah di Jawa Barat, terwujudnya peningkatan kapasitas manajemen dan kapasitas teknis dari Lembaga Penyelenggara Kursus di Jawa Barat. (3) Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000 dan realisasi anggaran Rp. 1.379.530.000 (98,54%). Output kegiatan adalah Pendataan Dikmas, LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Rapat
Kerja
Program
Dikmas,
Bintek
Penyelenggaran IV-18
KUM,
Pencetakan Juknis, Leaflet, Bintek Penyelenggara KF,
Poster, Direktorat Dikmas dan Profil Gender, Visitasi dan Monev Program Dikmas, Pelaksanaan
HAI Tingkat Provinsi, Orientasi Teknis FUG Bidang Pendidikan. Outcome kegiatan adalah terwujudnya penyamaan persepsi dan terjalinnya sinergitas database untuk pelaksanaan program dan kegiatan dikmas
di Jawa Barat,
terwujudnya penyebaran informasi, penyamaan persepsi dan terjalinnya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dikmas di Jawa Barat, terwujudnya peningkatan kapasitas manajemen dan kapasitas teknis dari Penyelenggara KUM
di Jawa Barat, terwujudnya peningkatan kapasitas
manajemen dan kapasitas teknis dari
Penyelenggara KF
di Jawa Barat,
terwujudnya peningkatan kapasitas manajemen dalam rangka pelaporan, dan pendokumentasian Program
Dikmas
di
tata kelola, Jawa
Barat,
terwujudnya peningkatan kapasitas manajemen dan kapasitas teknis dari Lembaga Penyelenggara Dikmas
di Jawa Barat, terwujudnya peningkatan
kapasitas manajemen dan kapasitas teknis dari FUG Bidang Pendidikan. (4) Apresiasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Tingkat Provinsi dan Nasional, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dengan alokasi anggaran Rp.
sebesar
Rp.
2.500.000.000
dan
realisasi
2.396.330.999 (95,85%). Output kegiatan adalah
anggaran
Pedoman Lomba
Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Provinsi, Penyelenggaraan Lomba Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Provinsi, TC Tahap I PTK PAUDNI Tingkat Provinsi, TC Tahap II PTK PAUDNI Tingkat Provinsi, TC Tahap III PTK PAUDNI Tingkat Provinsi, Penyelenggaraan Upacara Pembukaan dan Penutupan Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Nasional, Lomba Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Nasional, Pemberian Uang Pembinaan/Hadiah Pemenang Lomba Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Nasional. Outcome kegiatan adalah terwujudnya penyebaran informasi, penyamaan persepsi dan terjalinnya sinergitas kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI (405 orang)
pelaksanaan program dan
di Jawa Barat, terwujudnya seleksi dari
dan pembentukan Kontingen Jawa Barat (15 orang)
untuk
Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Nasional di Jawa Barat, Peningkatan kapasitas dan kualitas teknis
Kontingen Jawa Barat (15 orang)
Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Nasional
menjelang
di Jawa Barat,
Penyelenggaran Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Nasional
Sukses di Jawa
Barat, (dengan peserta dari 33 Provinsi se Indonesia), Sukses Prestasi bagi Jawa Barat sebagai Juara Umum pada Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Nasional
di Jawa Barat, (dengan peserta dari
33 Provinsi se Indonesia),
Peningkatan motivasi untuk mempertahankan dan terus memacu prestasi bagi Kontingen Jawa Barat (15 orang) di masa datang. LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-19
(5) Kegiatan Fasilitasi dan Apresiasi kepada para Teladan Tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 dan realisasi sebesar Rp.297.070.000 ( 99,02%).
Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Saresehan keteladanan tingkat Jawa Barat pada puncak perayaan 17 Agustus. Outcome kegiatan adalah Terapresiasinya 100 orang pelaku pembangunan di Jawa Barat yang memiliki prestasi sesuai dengan profesinya serta kepedulian terhadap pembangunan di wilayahnya masing-masing. b. Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan : (a) Pada prinsipnya untuk kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan KKN Tematik Perguruan tinggi se – Jawa Barat, kegiatan fasilitasi dan koordinasi pendidikan menengah universal menuju pendidikan 12 Tahun dan kegiatan fasilitasi dan apresiasi kepada para teladan tingkat Jawa Barat. (b) Tempat domisili warga belajar berpartisipasi dan sebagian besar banyak yang lebih tertarik bekerja dari pada melanjutkan pendidikan. (c) Pengembangan materi sesuai dengan lingkungan sukar, karena materi nasional bobotnya sangat besar. (d) Belum mantapnya budaya pengendalian daerah/ desentralisasi. (e) Pelaksanaan Materi Lokal Belum mantap. (f) Kesejahteraan para tutor masih memprihatinkan (g) Perkembangan Kelompok Belajar belum didukung oleh sarana yang memadai. (h) Koordinasi antara pemerintah dengan lembaga yang mengelola Pendidikan Non Formal Pendidikan Luar Sekolah belum optimal. 2) Solusi : (a) Pemerataan dan demokratisasi pendidikan luar sekolah (b) Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kelompok belajar Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun. (c) Penyuluhan dan pembinaan kepada guru–guru olahraga yang ada disekolah guna meningkatkan profesionalisme dalam bidang IPTEK olahraga (d) Meningkatkan kemampuan perencanaan pada tingkat kantor Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota/Kecamatan dan SKB. (e) Mutu dan Relevansi Pendidikan 1) Mengadakan penarikan dan pengangkatan penilik. 2) Meningkatkan profesionalisme para Pembina PKBM dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga belajar asuhannya. LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-20
3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi–instansi terkait. (f) Efisiensi dan Efektifitas. Adanya ketentuan yang mengikat tentang pelaksanaan khusus PNF agar kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. 4) Program Pendidikan Luar Biasa a. Pelaksanaan Program (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB) Jawa Barat Tahun 2014, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan
anggaran
Rp.
4.993.842.000
dan
realisasi
anggaran
Rp. 4.732.168.700 (94,76%). Output kegiatan adalah Sosialisasi Program Bantuan Hibah Sarana dan Prasarana SLB Jawa Barat; Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Sarana dan Prasarana SLB Jawa Barat (untuk 15 sekolah); Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Sarana dan Prasarana SLB Jawa Barat (untuk 14 sekolah); Pengadaan Rehabilitasi Bangunan SLB Negeri (4 sekolah); Pengadaan Infrastruktur Pemagaran SLB Negeri (9 sekolah); Pengadaan Konstruksi RKB SLB Negeri (2 sekolah); Bantuan Hibah Meubelair, Sarana Penunjang dan Alat Peraga Pendidikan (6 sekolah). Outcome kegiatan adalah terwujudnya penyebaran informasi, penyamaan persepsi dan terjalinnya sinergitas
pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Sarana dan
Prasarana SLB Di Jawa Barat Tahun 2014, terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen perencanaan dalam rangka program dan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SLB Di Jawa Barat Tahun 2014, terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas
manajemen pengawasan
dalam rangka program dan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SLB Di Jawa Barat Tahun 2014, terwujudnya peningkatan kapasitas dan daya tampung
penyelenggaraan SLB di Jawa Barat, terwujudnya peningkatan
kualitas penyelenggaraan SLB-SLB Negeri di Jawa Barat. (2) Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kurikulum PK-PLK,
yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Barat dengan anggaran Rp. 1.999.400.000 dan realisasi anggaran Rp.1.981.800.100 (99,12%). Output kegiatan adalah Membangun Kurikulum Luar Biasa pada jenjang Pendidikan Dasar; Bimtek Teknis Akreditasi untuk SLB di Jawa Barat; Bimtek Manajemen Pengelolaan SLB. (3) Bina Promosi Dan Kompetensi Siswa Pendidikan Khusus (PK) Dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK), yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 1.950.000.000 dan realisasi anggaran Rp. 1.893.037.500 (97,08%),
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Output kegiatan adalah Persiapan dan
IV-21
Workshop Bantuan Gubernur Untuk Siswa (BAGUS) SLB di Jawa Barat, Persiapan dan Workshop Bantuan Gubernur Untuk Siswa (BAGUS) bagi Sekolah Penyelenggara Program Inklusif di Jawa Barat, Pelaksanaan Kegiatan OSN SLB Tingkat Provinsi Jawa Barat, Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SLB Tingkat Provinsi Jawa Barat, Pelaksanaan Kegiatan FL2SN SLB Tingkat Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terwujudnya penyebaran
informasi,
penyamaan
persepsi
dan
terjalinnya
sinergitas
pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Gubernur Untuk Siswa (BAGUS) SLB di Jawa Barat, terwujudnya penyebaran informasi, penyamaan persepsi dan terjalinnya sinergitas
pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan
Gubernur Untuk Siswa (BAGUS) bagi Sekolah Penyelenggara Program Inklusif di Jawa Barat, terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas
siswa-siswi
SLB Di Jawa Barat dalam bidang akademik, terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas
siswa-siswi SLB Di Jawa Barat dalam bidang olahraga,
terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas siswa-siswi SLB Di Jawa Barat dalam bidang kecakapan hidup, keterampilan dan kesenian. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan : (a)
Masih banyaknya anak berkelainan usia sekolah belum masuk SLB.
(b) Rawan drop out (DO) yang disebabkan oleh watak dan karakter anak berkelainan. (c)
Rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kelainan/kecacatan.
(d) Belum adanya kurikulum resmi/Nasional untuk semua jenis dan program Sekolah Luar Biasa (SLB). (e)
Jumlah guru masih kurang.
(f)
Kualifikasi pendidikan guru masih rendah.
(g) Implementasi pemahaman kurikulum mash rendah. (h) Jumlah SLB masih kurang dan persebarannya belum merata. (i)
Sarana belajar belum mencukupi sehingga PBM berlangsung di rumah penduduk atau tempat lain yang tidak memenuhi syarat
(j)
Sebagian besar SLB (90%) diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) sehingga pemahaman standarisasi sulit untuk dilaksanakan.
(k) Terbatasnya tenaga supervisor SLB, sehingga rasio pengawas yang ada dengan sekolah tidak memadai. (l)
Sistem pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya.
(m) Kualifikasi pendidikan guru masih rendah.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-22
b) Solusi (a)
Perluasan memperoleh kesempatan belajar melalui : 1)
Membangun USB.
2)
Rehabilitasi gedung.
3)
Pemberian beasiswa melalui program JPS.
4)
Pemerataan dan pengangkatan guru baru.
5)
Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingannya SLB.
(b) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan melalui : 1)
Kurikulum/pokok
bahasan
memberikan
keleluasaan
untuk
dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 2)
Meningkatnya
profesionalisme
guru
agar
mampu
menjabarkan
kurikulum dan rumusan tujuan yang lebih tajam/operasional, materi yang tepat (esensi) sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kondisi lingkungan. 3)
Meningkatnya
kemampuan
para
guru
untuk
membuat
dan
memanfaatkan sumber belajar dan alat peraga/pendidikan yang ada dilingkungan sekitar, kecuali alat-alat yang sukar dibuat, perlu disediakan oleh pemerintah. 4)
Masyarakat perlu diikut sertakan dalam memecahkan masalah– masalah pendidikan termasuk dalam penyusunan program/ kurikulum.
5)
Meningkatnya motivasi guru melalui peningkatan pelayanan dalam rangka kesejahteraan guru.
(c)
Peningkatan Efisiensi melalui : 1)
Meningkatkan kemampuan perencanaan para perencana tingkat Kantor Dinas Provinsi/kabupaten/kota/ Kecamatan dan sekolah.
2)
Menyusun dan melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana serta memasyarakatkan, memelihara dan memanfaatkannya.
3)
Memanfaatkan pendekatan community dan school based management melalui pemberdayaan institusi.
5) Program Menejemen Pelayanan Pendidikan a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan
Informasi
Program
Pembangunan
Bidang
Pendidikan,
yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 999.920.000 dan realisasi anggaran Rp. 977.134.300 (97,72%) Output kegiatan adalah belanja pegawai, honor pejabat pengadaan, honor lembur
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-23
pegawai; belanja barang dan jasa Produksi Materi Tayangan TV, Publikasi Cetak, Bingkai Berita, Materi Dokumenter Pembangunan Pendidikan, Talk Show Pembangunan Pendidikan PLB; Belanja cetak pengadaan : Baligho Full Color, Kalender Pendidikan, Spanduk, Leaflet. (2)
Peningkatan Dan Pengembangan Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua TA. 2014, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 5.257.568.000 dan realisasi anggaran Rp. 4.860.550.872 (92,46%).Output kegiatan adalah belanja pegawai, honor pejabat pengadaan, honor lembur pegawai; belanja barang dan jasa, ATK, alat listrik, eletronik, perangko, meterai, benda pos, alat kebersihan, suku cadang, bbm/gas, pelumas, alat rumah tangga, jasa instalasi air, listrik, telepon, internet, surat kabar, sertifikat, pajak, jasa profesi, fotocopy, penjilidan, makan minum, pakaian pegawai, pemeliharan gedung, perlengkapan kantor; belanja modal, almari, meja, kursi, tempat tidur, komputer laptop. Outcome kegiatan adalah Adanya tempat, fasilitas penunjang kerja pegawai kantor dan siswa asrama secara memadai; Adanya penambahan nilai aset kantor yang meningkat.
(3)
Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa dan Pelatihan Keahlian, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran
Rp. 1.483.729.950
dan realisasi anggaran
Rp. 1.402.027.750 (94,5%). Output kegiatan adalah Persiapan pelatihan pendidik PLB; Sosialisasi pelatihan PTK PLB; Pelatihan Implemetasi Kurikulum 2013 (40 guru SLB); Pelatihan Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (3 angkatan, total 120 orang guru SLB);Pelatihan Penilaian
Kinerja
Guru
dan
Pengembangan
Keprofesian
Berkelanjutan
(1 angkatan, 40 kepala SLB); Pelatihan Bina Diri Untuk Anak Tuna Grahita (40 guru SLB); Pelatihan Layanan Pendidikan Inklusif (40 guru SLB); Pelatihan Program Khusus Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Anak Tuna Rungu (40 guru SLB); Pelatihan Mata Pelajaran Penjas Adaptif (40 guru SLB); Pendampingan Diseminasi Hasil Pelatihan Gugus (400 guru SLB dan 40 Kepala SLB; Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan (40 guru SLB); Pelatihan Program Khusus Orientasi dan Mobilitas Untuk Anak Tuna Netra (40 guru SLB).
Outcome kegiatan adalah Peningkatan menajemen persiapan pelatihan pendidik PLB; Penyebaran informasi dan pemahaman persepsi pelatihan PTK PLB; Peningkatan kualitas 40 guru SLB tentang Implemetasi Kurikulum 2013; Peningkatan kualitas 120 orang guru SLB dalam Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian; Peningkatan kualitas 40 kepala SLB dalam Penilaian
Kinerja
Guru
dan
Pengembangan
Keprofesian
Berkelanjutan;
Peningkatan kualitas 40 guru SLB dalam Bina Diri Untuk Anak Tuna Grahita; LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-24
Peningkatan kualitas 40 guru
SLB dalam Layanan Pendidikan Inklusif ;
Peningkatan kualitas 40 guru SLB dalam Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Anak Tuna Rungu; Peningkatan kualitas 40 guru SLB dalam Mata Pelajaran Penjas Adaptif; Peningkatan kualitas 400 guru SLB dan 40 kepala SLB dalam alih pengetahuan dan keterampilan; Peningkatan kualitas 40 guru SLB dalam Pengelolaan Perpustakaan; Peningkatan kualitas 40 guru
SLB
dalam Program Orientasi dan Mobilitas Untuk Anak Tuna Netra. (4)
Bimbingan Teknis Sertifikasi Guru SLB di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
anggaran
Rp. 2.000.000.000 dan realisasi anggaran Rp. 1.735.409.000 (86,8%). Output kegiatan adalah Persiapan bintek pra dan pasca sertifikasi guru SLB; Workshop penyusunan struktur dan silabus bintek pra sertifikasi; Bintek pra sertifikasi guru SLB (3 angkatan, total 120 orang); Bintek pasca sertifikasi guru SLB (8 angkatan, total 320 orang); Bintek paska sertifikasi tenaga kependidikan SLB (20 orang); Diseminasi hasil bintek sertifikasi (440 guru SLB, 40 Kepala SLB).
Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen penyelenggaraan bintek pra dan pasca sertifikasi guru SLB; tersedianya struktur dan silabus bintek pra sertifikasi; meningkatnya kualitas persiapan 120 guru SLB (belum bersertifikat)
dalam
mengikuti
ujian
sertifikasi;
meningkatnya
kualitas
persiapan 320 guru SLB (sudah bersertifikat) dalam mengikuti ujian sertifikasi; meningkatnya kualitas pembinaan 20 tenaga kependidikan/pengawas SLB) tentang ujian sertifikasi; meningkatnya kualitas pembinaan 440 guru SLB dan 40 Kepala SLB tentang ujian sertifikasi. (5)
Penyelenggaraan
Penyusunan
Silabus
dan
Pelatihan
Pendidik
Tenaga
Kependidikan Pendidikan Kejuruan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 1.000.000.000
dan realisasi
anggaran Rp. 974.779.000 (97,48%). Output kegiatan adalah Workshop penyusunan instrumen penjaringan data kebutuhan pelatihan bagi pendidik dan
tenaga
pendidikan
kejuruan
(54
orang);
Penyebaran
instrument
penjaringan data kebutuhan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidikan kejuruan (27 kabupaten/kota); Workshop pengolahan hasil
instrument
penjaringan data kebutuhan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidikan kejuruan (27 orang); Workshop penyusunan silabus dan bahan ajar pelatihan bidang studi keahlian bisnis manajemen bagi pendidik pendidikan kejuruan; Pelatihan
pengembangan
media
pembelajaran
berbasis
TIK;
ToT
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK. Outcome kegiatan adalah tersedianya instrument penjaringan data kebutuhan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidikan kejuruan; tersedianya LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
instrument penjaringan data IV-25
kebutuhan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidikan kejuruan di 27 kabupaten/kota; tersedianya data kebutuhan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidikan kejuruan pada 27 kabupaten/kota; dan keterampilan para pendidik pendidikan
kejuruan;
Peningkatan kualitas
bidang studi keahlian bisnis manajemen
tersedianya
media
pembelajaran
berbasis
TIK;
Peningkatan kualitas dan keterampilan pendidik pendidikan kejuruan dalam hal media pembelajaran berbasis TIK. (6)
Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 1.471.900.000 dan realisasi anggaran Rp. 1.410.126.000 (98,50%). Output kegiatan adalah Koordinasi Program dengan 27 kabupaten/kota; Penyusunan Materi Bahan Ajar Pelatihan; Pelatihan kompetensi keahlian teknis pendidik bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa : teknik bangunan (32 org), teknik elektronika (32 orang), teknik listrik (32 orang), teknik mesin (128 org), teknik las (32 org), teknik otomotif (128 org), Penyediaan jasa kesehatan, jasa perjalanan dinas pegawai; On Job Training dan peningkatan profesionalisme pendidik SMK mata pelajaran kompetensi kejuruan pada bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa (di 27 kabupaten/kota); Pelatihan manajerial bengkel bagi pendidik dan tenaga kependidikan kejuruan. Outcome kegiatan adalah Terciptanya koordinasi dan sinergitas program/kegiatan dengan 27 kabupaten/kota; tersedianya Materi Bahan Ajar Pelatihan; Peningkatan kualitas dan kompetensi keahlian teknis pendidik bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa teknik bangunan (32 org), teknik elektronika (32 orang), teknik listrik (32 orang), teknik mesin (128 org), teknik las (32 org), teknik otomotif (128 org), Penyediaan jasa kesehatan, jasa perjalanan dinas
pegawai; Peningkatan kualitas dan profesionalisme
pendidik SMK mata pelajaran kompetensi kejuruan pada bidang studi keahlian teknologi
dan
rekayasa
(di
27
kabupaten/kota);
Peningkatan
kualitas
manajemen bengkel bagi pendidik dan tenaga kependidikan kejuruan. (7)
Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Terpencil dan Perbatasan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 500.000.000 dan realisasi anggaran Rp. 451.555.000 (90,31%).
Output kegiatan adalah Persiapan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Terpencil dan Perbatasan; Sosialisasi kepada 482 orang Guru Bantu SD/MI Pada Daerah Terpencil; Penilaian Kinerja 482 orang Guru Bantu SD/MI pada Daerah Terpencil; Monitoring dan Evaluasi
Penerimaan Hibah kepada
Pengelola dan Guru Non-PNS Daerah Terpencil. Outcome kegiatan adalah Peningkatan kualitas manajemen perencanaan dan persiapan Peningkatan LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-26
Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Terpencil dan Perbatasan; Penyebaran informasi, pemahaman persepsi dan sinergitas kegiatan di antara 482 orang Guru Bantu SD/MI Pada Daerah Terpencil; tersedianya data hasil evaluasi (penilaian Kinerja 482 orang Guru Bantu SD/MI pada Daerah Terpencil; Peningkatan
manajemen
monitoring,
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian penerimaan hibah program kepada Pengelola dan Guru Non-PNS Daerah Terpencil. (8)
Penyelenggaraan Pelatihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Mata Pelajaran Bahasa Dan Kesenian, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 1.500.000.000 dan
realisasi anggaran
Rp. 1.499.910.000 (99,99%). Output kegiatan adalah Pendidikan dan Pelatihan
Implemetasi
Kurikulum
2013
Mata
Pelajaran
Bahasa
Sunda
(52 guru SD/MI); Pendidikan dan Pelatihan Implemetasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Sunda Implemetasi (52 guru
Kurikulum
(52 guru 2013
SMP/MTs); Pendidikan dan Pelatihan Mata
Pelajaran
Bahasa
Sunda
SMA/SMK/MAK); Pendidikan dan Pelatihan Implemetasi Kurikulum
2013 Mata Pelajaran Bahasa Cirebon
(52 guru
SD/MI); Pendidikan dan
Pelatihan Implemetasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Cirebon (52 guru
SMP/MTs/SMA/SMK/MAK); Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan
Kompetensi Guru Kesenian Daerah Sunda (40 guru); Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Kesenian Daerah Cirebon (40 guru); Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Kesenian Daerah Melayu Betawi (40 guru); Pendidikan dan Pelatihan Implemetasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sunda/Cirebon (54 guru
SD/MI); Pendidikan dan
Pelatihan Implemetasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sunda/Cirebon (54 guru Kurikulum
2013
Mata
SMP/MTs); Pendidikan dan Pelatihan Implemetasi Pelajaran
Bahasa
Daerah
Sunda/Cirebon
(54 guru SMA/SMK/MAK); Evaluasi dan Pelaporan Pasca Diklat Peningkatan Guru Bahasa dan Kesenian Daerah; Evaluasi dan Pelaporan Pasca Diklat Peningkatan Guru Bahasa dan Kesenian Daerah (pada APBD Perubahan).
Outcome kegiatan adalah Peningkatan kualitas 52 guru SD/MI Mata Pelajaran Bahasa Sunda 52 guru
dalam Implemetasi Kurikulum 2013; Peningkatan kualitas
SMP/MTs Mata Pelajaran Bahasa Sunda
dalam Implemetasi
Kurikulum 2013; Peningkatan kualitas 52 guru SMA/SMK/MAK Mata Pelajaran Bahasa Sunda
dalam Implemetasi Kurikulum 2013; Peningkatan kualitas
52 guru SD/MI Mata Pelajaran Bahasa Cirebon dalam Implemetasi Kurikulum 2013; Peningkatan kualitas 52 guru SMP/MTs/SMA/SMK/MAK Mata Pelajaran Bahasa Cirebon dalam Implemetasi Kurikulum 2013; Peningkatan Kompetensi LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-27
40 Guru Kesenian Daerah Sunda; Peningkatan Kompetensi 40 Guru Kesenian Daerah Cirebon; Peningkatan Kompetensi 40 Guru Kesenian Daerah Melayu Betawi; Peningkatan kualitas 54 guru SD/MI Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sunda/Cirebon dalam Implemetasi Kurikulum 2013; Peningkatan kualitas 54 guru
SMP/MTs Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sunda/Cirebon dalam
Implemetasi Kurikulum 2013; Peningkatan kualitas 54 guru
SMA/SMK/MAK
Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sunda/Cirebon dalam Implemetasi Kurikulum 2013; Peningkatan Manajemen Evaluasi, Pelaporan dan Pendokumentasian Kegiatan Diklat Peningkatan Guru Bahasa dan Kesenian Daerah di Jawa Barat. (9)
Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi Dan Riset Terpadu Di Jatinangor, yang
dilaksanakan
(TKW-41),
oleh
Dinas
Pendidikan
Provinsi
dengan anggaran Rp. 1.000.000.000
Jawa
Barat
dan realisasi anggaran
Rp. 0 (0,00%). Output kegiatan adalah Seminar Pengembangan Kawasan Pendidikan
Tinggi
dan
Riset
Terpadu
(tidak
terlaksana);
Workshop
Implementasi Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu (tidak terlaksana); FGD Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu (tidak terlaksana). (10) Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 3.083.300.000 dan realisasi anggaran Rp. 3.012.663.500 (97,71%). Output kegiatan adalah Persiapan seleksi PTK Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Jawa Barat; Sosialisasi seleksi PTK Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Jawa Barat; Revitalisasi Forum KKG dan MGMP Provinsi Jawa Barat ; Pemantauan pelaksanaan seleksi PTK Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Jawa Barat di kabupaten/kota; Seleksi Guru dan Kepala Sekolah (TK,SD, SMP. SMA dan SMK) Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat; Seleksi Tutor Paket C dan Pengawas Sekolah (TK,SD, SMP. SMA dan SMK) Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat; Seleksi Guru PKn SMA, SMK Berprestasi dan Guru SD Berdedikasi Khusus Daerah Terpencil
Tingkat Provinsi Jawa Barat; OSN Guru Tingkat
Provinsi Jawa Barat; Pembekalan OSN Untuk Para Guru; Pembekalan, persiapan dan pembinaan PTK untuk Seleksi Tingkat Nasional; Saresehan dan penganugerahan para Juara (I, II dan III) Gubernur;
Penghargaan para Pemenang I Seleksi Tingkat Provinsi Jawa
Barat; Monev dan pelaporan Berdedikasi
Seleksi Tingkat Provinsi oleh
Tingkat
Provinsi
hasil Jawa
kegiatan Seleksi Barat.
PTK Berprestasi dan
Outcome
kegiatan
adalah
Peningkatan manajemen perencanaan dan persiapan seleksi PTK Berprestasi dan
Berdedikasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Tingkat
Provinsi
Jawa
Barat;
Penyebaran
informasi, IV-28
pemahaman persepsi, dan sinergitas kegiatan seleksi PTK Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Jawa Barat; Peningkatan kapasitas lembaga (organisasi Forum KKG dan MGMP Provinsi Jawa Barat ; Peningkatan manajemen pemantauan pelaksanaan seleksi PTK Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Jawa Barat di kabupaten/kota;
Sukses penyelenggaraan
seleksi Guru dan Kepala Sekolah (TK,SD, SMP. SMA dan SMK) Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat; Sukses penyelenggaraan seleksi Tutor Paket C dan Pengawas Sekolah
(TK,SD, SMP. SMA dan SMK) Berprestasi
Tingkat
Provinsi Jawa Barat; Sukses penyelenggaraan seleksi Guru PKn SMA, SMK Berprestasi dan Guru SD Berdedikasi Khusus Daerah Terpencil Tingkat Provinsi Jawa Barat; Sukses penyelenggaraan OSN Guru Tingkat Provinsi Jawa Barat; Peningkatan kapasitas dan kualitas Para Guru peserta OSN Tingkat Provinsi Jawa Barat; Peningkatan kapasitas dan kualitas PTK dari Provinsi Jawa Barat untuk Seleksi Tingkat Nasional; Motivasi berkarya dan berprestasi para Juara (I, II dan III) Seleksi Tingkat Provinsi oleh Gubernur; Motivasi berkarya dan berprestasi para Pemenang I Seleksi Tingkat Provinsi Jawa Barat; Peningkatan manajemen monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian hasil kegiatan Seleksi PTK Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Jawa Barat. (11) Pelatihan Dan Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Diseminasi Lesson Study
di 10 kabupaten/kota (Phk-I) dan Implementasi
Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2014, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 17.316.377.000 dan realisasi anggaran Rp. 16.864.886.550 (97,39%). Output kegiatan adalah Persiapan pelatihan dan peningkatan kompetensi PTK, Diseminasi Lesson Study dan Implementasi Kurikulum 2013;
Rapat Koordinasi pelatihan dan
peningkatan kompetensi PTK, Diseminasi Lesson Study dan Implementasi Kurikulum 2013; Pelatihan Implemetasi Kurikulum 2013 bagi guru SD se Jawa Barat; Pelatihan Implemetasi Kurikulum 2013 bagi guru SMP se Jawa Barat; Pelatihan Implemetasi Kurikulum 2013 bagi guru SMA/SMK se Jawa Barat; Penyelenggaraan Konferensi WALS ke 14; Sosialisasi Implemetasi Lesson Study Kepada Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang SD (10 kabupaten/kota); Pelatihan
Fasilitator
Implemetasi
Lesson
Study
Bagi
Guru
SD
(10
kabupaten/kota); Workshop Program Peminatan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru SMA/SMK; Pelatihan Program Peminatan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru SMK; Monev dan pelaporan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi PTK, Diseminasi Lesson Study dan Implementasi Kurikulum 2013. Outcome kegiatan adalah Peningkatan kualitas manajemen kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi PTK, Diseminasi Lesson Study LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-29
dan Implementasi Kurikulum 2013;
Penyebaran informasi, pemahaman
persepsi, sinergitas kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi PTK, Diseminasi Lesson Study dan Implementasi Kurikulum 2013; Peningkatan kualitas guru SD se Jawa Barat dalam Implemetasi Kurikulum 2013; Peningkatan kualitas guru SMP se Jawa Barat dalam Implemetasi Kurikulum 2013; Peningkatan kualitas guru SMA/SMK se Jawa Barat dalam Implemetasi Kurikulum 2013; Sukses Penyelenggaraan Konferensi WALS ke 14 di Jawa Barat; Penyebaran informasi, pemahaman persepsi, sinergitas kegiatan Implemetasi Lesson Study di antara Kepada Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang SD di 10 kabupaten/kota; Peningkatan kualitas Fasilitator dalam Implemetasi Lesson Study Bagi Guru SD di 10 kabupaten/kota; Peningkatan kualitas dan keterampilan
Guru SMA/SMK di Jawa Barat kepada
Peminatan
Kurikulum
Implementasi
keterampilan
2013;
Peningkatan
Guru SMK di Jawa Barat kepada
Program
kualitas
dan
Program Peminatan
Implementasi Kurikulum 2013; Peningkatan manajemen monitoring, evaluasi, pelaporan
dan
pendokumentasian
kegiatan
pelatihan
dan
peningkatan
kompetensi PTK, Diseminasi Lesson Study dan Implementasi Kurikulum 2013. (12) Revitalisasi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Implementasi Kurikulum 2013, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
dengan anggaran Rp. 3.475.465.000
dan realisasi anggaran Rp. 3.458.940.000 (99,52%). Output kegiatan adalah Persiapan kegiatan Revitalisasi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Implementasi Kurikulum 2013; Rapat Teknis dan Koordinasi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi Jawa Barat Rangka
Pendampingan
Implementasi
Kurikulum
2013;
Dalam
Workshop
Pengembangan Standar Proses dan Standar Penilaian Kurikulum 2013; ToT Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Tingkat Provinsi Jawa Barat Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013;
ToT Tim Pengembang
Kurikulum (TPK) Tingkat kabupaten/kota se-Jawa Barat Pendampingan
Implementasi
Kurikulum
2013;
Dalam Rangka Dalam Rangka
Pendampingan
Tim
Pengembang Kurikulum (TPK) Dalam Rangka Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 di kabupaten/kota se Jawa Barat; Monev dan pelaporan kegiatan Pendampingan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Dalam Rangka Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 di kabupaten/kota se Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah Peningkatan kualitas manajemen dan persiapan kegiatan Revitalisasi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi Jawa Barat Dalam
Rangka
Implementasi
Kurikulum
pemahaman persepsi dan sinergitas LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
2013;
Penyebaran
informasi,
Tim Pengembang Kurikulum (TPK) IV-30
Provinsi Jawa Barat 2013; tersedianya
Dalam Rangka Pendampingan Implementasi Kurikulum Standar Proses dan Standar Penilaian Kurikulum 2013;
Peningkatan kualitas dan keterampilan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Tingkat Provinsi Jawa Barat
Dalam Rangka Pendampingan Implementasi
Kurikulum 2013; Peningkatan kualitas dan keterampilan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Tingkat kabupaten/kota se-Jawa Barat Pendampingan
Implementasi
Kurikulum
2013;
Dalam Rangka
Terselenggarannya
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 di kabupaten/kota se Jawa Barat oleh Tim TPK; Peningkatan manajemen monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Dalam Rangka Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 di kabupaten/kota se Jawa Barat. (13) Sistem Informasi Manajemen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 1.277.500.000 dan realisasi anggaran Rp. 1.148.580.500
(89,91%).
Output kegiatan adalah Persiapan penunjang program pendataan pendidikan Jawa Barat; Sosialisasi program pendataan pendidikan Jawa Barat; Workshop program pendataan pendidikan Jawa Barat; Evaluasi
program pendataan
pendidikan Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya penunjang program pendataan pendidikan Jawa Barat 2014; terwujudnya penyebaran informasi, penyamaan persepsi dan terjalinnya sinergitas
pelaksanaan
program dan kegiatan pendataan pendidikan Jawa Barat 2014; terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas
pengelola program dan kegiatan
pendataan pendidikan Jawa Barat 2014; terwujudnya data pendidikan Jawa Barat 2014 dan pendayagunaannya; terwujudnya peningkatan kapasitas manajemen evaluasi para pengelola program dan kegiatan pendataan pendidikan Jawa Barat. (14) Ujian Nasional Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah , yang dilaksanakan oleh
Dinas
Pendidikan
Rp. 8.8800.000.000
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
anggaran
dan realisasi anggaran Rp. 6.537.106.447 (73.61%)
Output kegiatan adalah Rakor pelaksanan Ujian Sekolah, Pendataan Online SD/MI, Validasi Data Peserta US, Workshop Pemindaian, Pencetakan Naskah Soal
Ujian
Sekolah
SD/MI/SDLB/Paket
A/ULA,
Pencetakan
DKHUS
SD/MI/SDLB/Paket A/ULA, Pencetakan SKHUS SD/MI/SDLB/Paket A/ULA.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-31
4.1.2 Urusan Kesehatan Pencapaian indikator kinerja daerah pada misi kesatu terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Kesehatan adalah sebagai berikut: Indeks Kesehatan 74,01 poin; AHH (Angka Harapan Hidup) 69,02 tahun. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Upaya kesehatan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pembinaan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Lansia, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 387.900.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 306.139.474 (78,92%). Output kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) bagi petugas di kabupaten/kota; tersedianya 1 dokumen pemantapan pengelolaan Program Lansia di Provinsi; tersedianya 1 dokumen monitoring dan evaluasi program KIA; tersedianya 1 dokumen monitoring
dan
evaluasi
program
Kesehatan
Ibu
dan
Anak
ke
27 kabupaten/kota di Provinsi; tersedianya 1 dokumen evaluasi program Lansia di Provinsi tentang pemahaman pengelola program lansia kabupaten/kota dalam pengembangan dan identifikasi masalah dan hasil pencapaian program lansia di kabupaten/kota; serta 1 dokumen penanganan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan (KTA/P) dalam aspek kesehatan melalui orientasi dan penguatan jejaring kemitraan penanganan tata laksana kasus KTA/P. Outcome kegiatan adalah tercapainya indikator kesehatan Ibu, anak, dan Lansia Tahun 2014. (2) Kegiatan Gerakan Penyelamatan Masa Depan (Gema Mapan) melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan (PKPR), yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 414.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 244.529.650 (59,07%).
Output kegiatan adalah
tersedianya 1 dokumen Persiapan Gema Mapan
melalui UKS dan PKPR tingkat Provinsi; tersedianya 1 dokumen sosialisasi dan pemantapan Juknis Gema Mapan melalui UKS dan PKRS di Provinsi; tersedianya 1 dokumen Lauching Gema Mapan melalui UKS dan PKPR di Kabupaten; tersedianya 1 dokumen monitoring dan evaluasi kesiapan Gema Mapan Kab./kota; serta tersedianya 1 dokumen pengembangan akselerasi pembinaan UKS di kab./kota. Outcome kegiatan adalah tercapainya indikator anak usia sekolah dan remaja. (3) Kegiatan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
sebesar
Rp.
1.000.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
IV-32
Rp. 986.084.480 (98,61%). Output kegiatan adalah
terbinanya PHBS dan
Desa Siaga di 27 kab./kota; terbinanya petugas Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di 27 kab./kota, tersosialisasikannya PHBS, Isu aktual Kesehatan dan hasil pembangunan kesehatan melalui Radio, koran, dan televisi.
Outcome kegiatan adalah tercapainya kesepakatan pemegang komitmen/ kebijakan dalam meningkatkan pencapaian PHBS. (4) Kegiatan Pencegahan Kurang Gizi, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 281.112.290 (93,70%). Output kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen Workshop 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) di 7 kabupaten/kota; tersedianya 1 dokumen sosialisasi manfaat ASI dan resiko anemia bagi tim daerah industri; tersedianya 1 dokumen surveilens gizi kab./kota; tersedianya 1 dokumen dukungan manajemen program gizi; serta tersedianya 1 dokumen desiminasi dan evaluasi program gizi. Outcome kegiatan adalah tercapainya indikator program gizi masyarakat. (5) Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, penggunaan Obat secara Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 90.212.000 (90,21%).
Output kegiatan adalah
tersedianya 1 dokumen penyebarluasan informasi
bahaya penggunaan NAPZA pada Hari Anti Narkotika Internasional (HANI); tersedianya 1 dokumen pembinaan sarana usaha kecil obat tradisional; serta tersedianya 1 dokumen monitoring pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi
di
sarana
distribusi
kefarmasian.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat rasional, meningkatnya pengetahuan akan bahaya penyalahgunaan obat narkotika dan psikotropika serta beredarnya sediaan farmasi yang memenuhi syarat. (6) Kegiatan Pendukung Peningkatan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 232.830.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 230.916.375 (99,18%).
Output kegiatan adalah
tersedianya
1
dokumen
evaluasi
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat Provinsi; tersedianya 1
dokumen
evaluasi
pelaksanaan
JKN
tingkat
kab./kota;
tersedianya
1 dokumen koordinasi JKN; serta tersusunnya data hasil monitoring dan evaluasi 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah masyarakat Jawa Barat terjamin kesehatannya melalui Jaminan Kesehatan. (7) Kegiatan
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
Dasar,
yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-33
anggaran
sebesar
Rp.
1.132.600.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 579.179.548 (51,20%). Output kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen laporan hasil rapat koordinasi dan evaluasi program pengembangan pelayanan kesehatan dasar dan khusus bagi pengelola program; tersedianya 1 dokumen monitoring dan evaluasi program pengembangan pelayanan kesehatan dasar dan khusus; tersedianya 1 dokumen penguatan manajemen kesehatan indera kab./kota;
tersedianya
1
dokumen
optimalisasi
kemampuan
petugas
kesehatan/pengelola program perkesmas dalam memetakan keluarga rawan kesehatan
untuk
keberlangsungan
program
keperawatan
kesehatan
masyarakat (Perkesmas) di kab./kota/Puskesmas; tersedianya 1 dokumen rapat koordinasi program kesehatan tradisional (kestrad), alternatif dan komplementer dengan asosiasi batra, RS/Puskesmas, LP/LS Provinsi dan pengelola program kabupaten/kota tingkat provinsi; tersedianya 1 dokumen
Case Finding Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja di 10 kabupaten/kota; tersedianya 1 dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Sentra Keperawatan dan Standar Prosedur Operasional Program Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) dengan Organisasi Profesi dan Institusi; tersedianya 1 dokumen pertemuan workshop dalam
rangka
persiapan puskesmas; tersedianya
1 dokumen pertemuan Workshop tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL); tersedianya 1 dokumen laporan hasil Pertemuan Forum Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat; tersedianya 1 dokumen hasil pertemuan Forum Komunikasi dan Jaringan Informasi Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer Tingkat Provinsi;
tersedianya
1
dokumen
Peningkatan
Kemampuan
First Aids
Psychososial; tersedianya 1 dokumen laporan hasil rapat koordinasi pencatatan dan pelaporan program kesehatan gigi dan mulut bagi pengelola program di Provinsi; tersedianya 1 dokumen laporan hasil konsultasi program kesehatan gigi mulut, kesehatan indera, kesehatan jiwa ke pusat. Outcome kegiatan adalah program kesehatan jiwa, gigi dan mulut, kesehatan tradisional, kesehatan olahraga, dan kesehatan indera di kab./kota dapat memenuhi sasaran sesuai target pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. (8) Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan PON XIX Tahun 2016, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.060.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 0. (0%). Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu. (9) Kegiatan Penunjang Layanan Kesehatan BKPM Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 507.920.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 421.721.825
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-34
(83,03%). Output kegiatan adalah tersedianya 1 laporan pertemuan jejaring eksternal dengan dokter praktek swasta, balai pengobatan swasta dan kader; tersedianya makan minum 4943 set bagi pasien TB, Non TB dan MDR, tersedianya layanan dokter konsulen dan paramedis yaitu 1 orang dokter spesialis paru, 1 orang dokter spesialis radiologi, 1 orang dokter pathologi klinik, 1 orang dokter spesialis anak, 2 orang analis, 1 orang perawat dan 1 orang tenaga rekam medis, tersedianya media informasi kesehatan sebanyak 3.000 lembar leaflet, terpantaunya hasil pengobatan TB Paru selama 12 bulan sebanyak 1 laporan pemantauan hasil pengobatan TB Paru, tersedianya 2 dokumen laporan pertemuan koordinasi pengendalian TB di Wilayah III Cirebon, serta 1 dokumen laporan pertemuan pengamatan penderita/suspek resisten obat TB di wilayah Ciayumajakuning. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan paru. (10) Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi Mental dan
Napza yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 945.000.000 Realisasi Anggaran sebesar Rp. 891.021.733 (94,29%) dari alokasi anggaran. Output kegiatan adalah terlaksananya peningkatan Pelayanan Kesehatan (5 kegiatan), terlaksananya Kegiatan Rehabilitas Mental (11 kegiatan), terlaksananya Kegiatan Rehabilitas Napza (8 kegiatan). Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi Mental dan Napza kepada masyarakat. (11) Kegiatan
Koordinasi
dan
Fasilitasi
kabupaten/kota
Sehat/Siaga
yang
dilaksanakan oleh Bagian Kesehatan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 249.489.000 (99,80%). Output kegiatan adalah terfasilitasinya kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk penyelenggaraan kabupaten/kota
Sehat
dan
terlaksananya
pengkajian
penyelenggaraan
kabupaten/kota Sehat ke Provinsi Sulawesi Selatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya
pemahaman
kabupaten/kota
untuk
menyelenggarakan
kabupaten/kota Sehat dan bertambahnya kabupaten/kota yang siap mengikuti verifikasi kabupaten/kota Sehat Tahun 2015 dan diajukan untuk mendapatkan penghargaan swasti saba dari Menteri Kesehatan. (12) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi untuk Mendukung Peningkatan Akses Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang dilaksanakan oleh Bagian Kesehatan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 149.850.000 (99,99%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Rapat Koordinasi peningkatan akses AMPL di 4 wilayah BKPP Provinsi Jawa Barat dan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-35
terfasilitasinya 10 kabupaten/kota untuk peningkatan akses AMPL. Outcome kegiatan adalah meningkatnya koordinasi antar OPD untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan penyehatan lingkungan. (13) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanggulangan Kesehatan Jiwa di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Bagian Kesehatan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 (100%). Output kegiatan adalah
optimalisasi dan terfasiitasinya Penanggulangan Kesehatan
Jiwa Masyarakat di Jawa Barat melalui Rapat Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi ke 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi upaya penanggulangan masalah Kesehatan Jiwa Masyarakat di Jawa Barat dalam rangka Jawa Barat Bebas Gelandangan Psikotik dan Pasung Tahun 2018. (14) Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Penyelengaraan Kesehatan Masyarakat dalam mendukung BPJS Tahun 2014, yang dilaksanakan
oleh
Bagian Kesehatan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 99.884.500 (99,88%). Output kegiatan adalah meningkatnya sinergitas dan komitmen Pemerintah Daerah kabupaten/kota, OPD, Organisasi Profesi Kesehatan dan Instutisi Pelayanan Kesehatan dalam mensukseskan pelaksanaan
BPJS
bidang
kesehatan.
Outcome
kegiatan
adalah
terimplementasinya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Jawa Barat (15) Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.000.000.000
realisasi anggaran sebesar
Rp. 8.775.054.866 (67,50%). Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Jawa Barat untuk pasien tidak mampu yang tidak dijamin oleh Program BPJS.
Output kegiatan adalah Jumlah Kunjungan Pasien SKTM yang datang berobat ke RSUD Al Ihsan sebanyak 17.770 orang Pasien Rawat Jalan dan sebanyak 1076 Pasien Rawat Inap. Outcome kegiatan adalah terlayaninya Pasien SKTM yang berobat ke RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan Program Upaya Kesehatan (a) Kegiatan KIA dan Lansia terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 62.900.000 (DPA Perubahan) yaitu sub-kegiatan orientasi dan penguatan jejaring kemitraan penanganan kasus tata laksana kekerasan terhadap anak dan perempuan (KTA/P). Namun kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena :
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-36
(1) Anggaran perubahan baru turun tanggal 3 Nopember 2014, sedangkan pengajuan pencairan anggaran ke Biro Keuangan terakhir tanggal 20 Nopember 2014 dan terjadi keterlambatan pengajuan anggaran. (2) Ada
Surat
Edaran
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
untuk
mengurangi kegiatan yang dilaksanakan di hotel. Dalam kegiatan masih menggunakan kode (b) Capaian indikator persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 102,12% diatas target 92,5% namun persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan baru mencapai 93%. Effisiensi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan standar biaya yang berlaku. (c) Permasalahan Kegiatan Gema Mapan, Ketidaksiapan kabupaten/kota terutama dalam waktu pelaksanaan monitoring evaluasi kesiapan Gema
Mapan
antara
kabupaten/kota
dan
Provinsi
dari
15
kabupaten/kota, hanya 4 kabupaten/kota yang bisa dilaksanakan, Kegiatan Launching Gema Mapan diintegrasikan dengan kegiatan hari sadar gizi nasional sehingga ada beberapa effisiensi anggaran pada penyelenggaraan kegiatan. Disamping itu juga ada effisiensi anggaran yang semula dianggarkan untuk biaya perjalanan dinas luar kota sebesar Rp. 28.000.000 karena dilaksanakan didalam kota jadi tidak bisa diserap. (d) Permaslahan Kegiatan PHBS : (1) Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat, cakupan rumah tangga ber-PHBS tahun 2014 sebesar 51,4%, Masih
rendahnya
kualitas
dan
kuantitas
petugas
promosi
kesehatan di puskesmas, yang menyebabkan kurang maksimalnya upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat. (2) Dukungan dari
pemerintah daerah (kabupaten/kota)
untuk
kegiatan promosi kesehatan masih relatif rendah. (3) Adanya
perubahan
kegiatan
penyebaran
informasi
bahaya
penyalahgunaan NAPZA pada hari Anti Narkotika Internasional yang
semula
pameran
menjadi
pembagian leaflet
bahaya
penggunaan NAPZA sehingga biaya penyelenggaraan pameran tidak terserap. (e) Program Upaya Kesehatan dengan kegiatan Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Kesehatan
Dasar
Kegiatan
tersebut
belum
optimal
pencapaianya dikarenakan :
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-37
(1) Anggaran kas kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dasar bulan Februari, turun anggaran kegiatannya di bulan Maret 2014, sehingga kegiatan yang di tertera pada anggaran kas di bulan Februari dilaksanakan mundur di bulan Maret 2014. (2) Koordinasi dengan lintas Program dan lintas sektor belum optimal (3) Keterbatasan sumber daya, jumlah staf program Seksi Yandasus sebanyak 12 orang tenaga teknis 7 orang
dan
administrasi
5
orang. Pada tahun 2014 ini berkurang SDM tenaga inti sebanyak 2 orang yaitu pindah ke Kota Bekasi dan tugas belajar sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan. (4) Kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Berprestasi 2014 tidak bisa terlaksana karena : (i) Berdasarkan output kegiatan PKP Berprestasi 2014 adalah 3 jenis puskesmas terbaik tingkat provinsi tingkat kabupaten dan 3 puskesmas terbaik tingkat kota
dengan hasil penilaian
cakupan kegiatan, manajemen puskesmas dan mutu pelayanan termasuk dalam kategori I yaitu baik. (ii) Dari hasil inventarisasi berkas usulan puskesmas berprestasi terdapat 12 Kabupaten dan 6 Kota
yang mengirimkan calon
Puskesmas berprestasi tahun 2014 . Dari
hasil
penilaian
seleksi administrasi dari berkas yang diusulkan kabupaten/kota hanya terdapat 1 Puskesmas yang masuk dalam kategori baik sedangkan lainya termasuk dalam kategori sedang. (iii) Pelaksanaan kegiatan terdiri dari berbagai tahapan kegiatan dan direncanakan akhir kegiatan tanggal 12 Desember 2014.
yang
dilaksanakan dengan keterbatasan SDM yang tersedia
dan
seksi Yandasus
masih terdapat 5 kegiatan lagi yang harus
selesai tanggal 15 Desember 2014 sehingga kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas Berprestasi tidak dapat dilaksanakan. (5) Kegiatan Fasilitasi Sentra Keperawatan ke 10 kabupaten/kota hanya terlaksana di 5 kabupaten/kota, (f)
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan PON XIX tahun 2016 tidak dilaksanakan permaslahannya dikarenakan Berdasarkan hasil analisis, fakta dan data pendukung pada pokok persoalan dan menjawab pra anggapan bahwa ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan dan membuat pertanggung jawaban keuangan juga mengingat waktu untuk pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan apabila kegiatan tersebut tetap akan dilaksanakan,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-38
perlu ketersediaan waktu untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan. (g) Kegiatan Penunjang Layanan Kesehatan BKPM Provinsi Jawa Barat Permasalahanya Alokasi Perjalanan untuk dokter konsulen spesialis paru tidak
dapat
diserap
secara
optimal
dikarenakan
semula
direncanakan/dijadwalkan seminggu 3 kali pada realisasinya hanya dapat dilaksanakan 2 kali dalam seminggu serta kegiatannya juga baru dilaksanakan pada bulan februari 2014. b) Solusi (a) Kegiatan KIA dan Lansia Konsultasi ke Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat untuk pelaksanaan kegiatan jika memungkinkan untuk dilaksanakan di Hotel. (b) Monitoring evaluasi kesiapan Gema Mapan dilaksanakan secara terpadu dengan beberapa monitoring evaluasi yang dilaksanakan di seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi yaitu Monitoring evaluasi Kesehatan Ibu Anak (KIA). (c) Solusi
Kegiatan
Gema
Mapan
diantaranya
untuk
mengatasi
permasalahan tersebut diperlukan pemberdayaan kader kesehatan dan juga masyarakat agar dapat memelihara, meningkatkan, melindungi kesehatan dan lingkungannya dengan melibatkan lintas sektor, lintas program, stakeholder, dunia usaha atau swasta serta LSM/Ormas peduli kesehatan. (d) Pelatihan promosi kesehatan bagi Kepala Puskesmas, Petugas Promkes, Bidan/Perawat Desa dan Kader Kesehatan di 10 (sepuluh) Kabupaten Prioritas. (e) Advokasi
ke
kabupaten/kota
Melalui
pembinaan
dan
pertemuan
koordinasi dan evaluasi di tingkat provinsi. (f)
Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan tahun yang akan datang.
(g) Mengalokasikan kembali
kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)
Berprestasi Tahun 2015, dengan terlebih dahulu melaksanakan : (1) Melaksanakan sosialisasi PKP yang memenuhi standar (2) Memberikan
feed
back
hasil
penilaian
administrasi
ke
kabupaten/kota (3) Melakukan pembinaan mengenai kinerja puskesmas (4) Membuat pemberitahuan secara resmi untuk pelaksanaan PKP tahun 2015 lebih awal.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-39
(h) Melanjutkan kegiatan Fasilitasi Sentra Keperawatan di 5 kabupaten/kota yang belum terbentuk sentra keperawatan tahun 2014. (i)
Melanjutkan
monitoring dan evaluasi program yandasus termasuk di
puskesmas mampu PONED. (j)
Penguatan tim pelaksana dan administrasi kegiatan program di Seksi Yandassus
(k) Mengingat
hambatan/permasalahan
yang
dihadapi,
maka
perlu
dipertimbangkan untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut. (l)
Kegiatan dokter konsulen spesialis paru diajukan kembali pada tahun 2015 tetapi masuk ke dalam kode rekening jasa profesi.
2) Program Manajemen Pelayanan Kesehatan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pemeriksaan Sarana Kesehatan dalam Rangka Sertifikasi Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 165.618.940 (94,64%). Output kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen laporan pertemuan kajian teknis hasil pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi; tersedianya 1 dokumen monitoring dan evaluasi perizinan sarana kesehatan dengan 27 kab./kota; serta 1 dokumen penyelenggaraan software database sertifikasi dan akreditasi sarana kesehatan. Outcome kegiatan adalah sarana kesehatan yang mengajukan perizinan/ sertifikasi/ rekomendasi memenuhi syarat. (2) Kegiatan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 532.584.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 246.290.971 (46,20%). Output kegiatan adalah 3 dokumen koordinasi optimalisasi puskesmas berfungsi PONED dengan LP/LS, kab./kota/provinsi, organisasi profesi, RS PONEK dan jejaring Puskesmas PONED; serta tersedianya 1 dokumen sistem rujukan terstruktur. Outcome kegiatan adalah tersedianya puskesmas berfungsi PONED yang optimal dan berkualitas. (3) Kegiatan
Pengembangan
Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan
yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
4.000.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 3.742.638.486 (93,57%). Output kegiatan adalah terpenuhinya 172.329 test pemeriksaan laboratorium selama 1 Tahun; serta terpenuhinya bahan kimia dan bahan penunjang habis pakai untuk pemeriksaan selama 1 Tahun.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-40
Outcome kegiatan adalah terlayaninya pemeriksaan laboratorium yang berkualitas. (4) Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Puskesmas DTP yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 134.825.000 (33,71%). Output kegiatan adalah
tersedianya 1 dokumen koordinasi
pengelolaan puskesmas DTP kab./kota untuk menunjang keberlangsungan Sistem Jaminan sosial Nasional (SJSN) Tahun 2014; tersedianya 2 dokumen workshop tentang fasilitasi kesehatan dan layanan primer di 5 wilayah BKPP.
Outcome kegiatan adalah optimalisasi fungsi puskesmas dengan tempat perawatan (DTP) dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional. (5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas BLK sebagai Center of Excellent (CoE) Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 93.462.395 (93,46%).
Output kegiatan adalah
3 dokumen status akreditasi ISO; terjaganya
kesetiaan pengguna jasa melalui bina konsumen; tersedianya cinderamata bagi pengguna jasa. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan lab. (6) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 433.649.075 (96,37%).
Output kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen pelayanan kesehatan ibu dan bayi; terpenuhinya makan minum petugas Call Center Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Terpadu - Sehari-hari (SPGDT-S); tersedianya 1 dokumen pertemuan pemantapan pelaksanaan JKN di Rumah Sakit; tersedianya 1 dokumen pertemuan penguatan sistem rujukan; tersedianya 1 dokumen pertemuan
penguatan
tim
Pelayanan
Obstetri
Neonatal
Emergensi
Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit; tersedianya 1 dokumen pembuatan instrumen monitoring sistem rujukan; tersedianya 1 dokumen Penyusunan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi; serta 1 dokumen persiapan klinik lansia. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit. (7) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 999.099.932 realisasi anggaran sebesar Rp. 845.708.177 (84,65%). Output kegiatan adalah 1 Dokumen Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda); tersedianya 1 dokumen koordinasi bidang
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-41
kesehatan; terlaksananya pertemuan Mitra Praja Utama (MPU); tersedianya 1 dokumen
fasilitasi
penyusunan
perencanaan;
tersedianya
1
dokumen
koordinasi lintas program dan lintas sektor bidang kesehatan serta tersedianya 1 dokumen sinergitas perencanaan provinsi dan kab./kota . Outcome kegiatan adalah terjalinnya kerjasama bidang kesehatan. (8) Kegiatan Monitoring Evaluasi bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 182.780.625 (91,39%). Output kegiatan adalah 1 Dokumen evaluasi bantuan keuangan. Outcome kegiatan adalah terevaluasinya kegiatan bantuan keuangan bidang kesehatan Tahun 2014. (9) Kegiatan Penyusunan Regulasi dan manajemen Pengelolaan JPKN dan Penyusunan Renstra 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 264.800.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 249.776.300 (94,33%). Output kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen pedoman pelaksanaan bantuan keuangan bidang kesehatan Tahun 2014; tersedianya 1 dokumen pengembangan regulasi bidang kesehatan; tersedianya 1 dokumen renstra; tersedianya 1 dokumen sosialisasi regulasi bidang kesehatan; serta 1 dokumen pedoman bidang kesehatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya regulasi bidang kesehatan. (10) Kegiatan Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian dan Alkes yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 487.200.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 390.278.980 (80,11%). Output kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen pemeliharaan sistem mutu pada Lembaga Sertifikasi Sarana Kesehatan (LSSK); tersedianya 1 dokumen fasilitasi akreditasi persalinan di 5 kab./kota; tersedianya
1
dokumen
sosialisasi
instrumen
akreditasi
laboratorium;
tersedianya 1 dokumen peningkatan kompetensi Tim LSSK; tersedianya 1 dokumen orientasi peningkatan kompetensi dokter di fasilitas pelayanan primer menyongsong JKN 2014. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi tim
LSSK
serta
meningkatnya
kemampuan
petugas
provinsi
dalam
melaksanakan akreditasi. (11) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.294.500.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.099.845.438 (84,96%).
Output kegiatan adalah
1 dokumen Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014; 1 dokumen Buku Visualisasi Data Kesehatan; 1 dokumen
Workshop Validasi Data Kesehatan; 1 dokumen pertemuan koordinasi teknis
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-42
pengelola data dan informasi kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; tersedianya 1 laporan pertemuan review pembahasan pencatatan pelaporan puskesmas provinsi Jawa Barat; tersedianya dokumen laporan hasil konsultasi ke pusat; tersedianya dokumen laporan hasil pengumpulan dan fasilitasi data kesehatan ke kabupaten/kota; tersedianya dokumen laporan pertemuan review pencatatan dan pelaporan Rumah Sakit; tersedianya 1 dokumen pendataan puskesmas Mampu PONED; tersedianya 1 dokumen pengelolaan data dan analisa pendataan puskesmas mampu poned (jasa profesi); tersedianya 1 dokumen pertemuan diseminasi informasi pendataan puskesmas mampu poned (jasa akomodasi), tersedianya 1 dokumen rapat sosialisasi pendataan puskesmas mampu poned di 27 Kabupaten Kota; tersedianya 1 dokumen rapat pembahasan puskesmas mampu poned; tersedianya 1 laporan hasil pengumpulan dan fasilitasi data kesehatan ke kabupaten/kota. Outcome
kegiatan adalah tersedianya data dan informasi
hasil pembangunan kesehatan secara spasial dan a-spasial. (12) Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000 Realisasi Anggarannya sebesar Rp. 1.900.724.552 (63,36%) dari alokasi anggaran. Output kegiatan adalah terlayaninya pasien miskin Rawat Jalan/UGD, Gelandangan serta pasien Pasung dan Terlayaninya Pasien Rawat Inap Jiwa. Gelandangan serta Pasien Pasung.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin. (13) Kegiatan Peningkatan penyebarluasan informasi keswamas dan NAPZA, yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
Rp. 93.277.800 (93,28%)
100.000.000
Realisasi
Anggarannya
sebesar
dari alokasi anggaran tersebut. Output kegiatan
adalah tersedianya ATK 1 kegiatan,
X-BANNER 4 bh, Promosi/Iklan RS di
Media Elektronik TV sebanyak 1 paket, Penayangan di Media Cetak sebanyak 4 kegiatan, dialog Interaktif sebanyak 4 kegiatan, spanduk sebanyak 6 buah, kalender Dinding sebanyak 50 buah, kalender meja sebanyak 50 buah, fotocopy sebanyak 18000 lbr, Mamin Rapat sebanyak 180 ok, Stiker sebanyak 600 buah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa dan Napza. (14) Kegiatan peningkatan kualitas standar pelayanan RS berstandar internasional, yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000 realisasi sebesar Rp. 308.116.800 (88,03%).
Output kegiatan adalah terpenuhinya sertifikasi ISO tentang manajemen mutu
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-43
sebanyak 1 paket, terpenuhinya sertifikasi OHSAS sebanyak 1 paket. Outcome kegiatan adalah meningkatnya standar mutu pelayanan Rs Jiwa Prov. Jawa Barat sesuai dengan Standar Akreditasi. (15) Kegiatan Pembiayaan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Jawa Barat,
yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa
Barat dengan anggaran sebesar
Rp. 1.504.240.000 realisasi sebesar
Rp. 502.763.383,00. (33,43%). Output kegiatan adalah Jumlah Kunjungan Pasien Berstatus SKTM atau Pasien Jamkesda sebanyak 632 orang. Outcome kegiatan adalah Pasien Pulang izin dokter sebanyak 501 orang. (16) Kegiatan Meningkatkan Status Rumah Sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 159.200.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000 (75.38%). Output kegiatan adalah 5 dokumen BLUD diantaranya Dokumen
terdapatnya
RSB,RBA,SPM,Tata kelola dan
Laporan Keuangan. Outcome kegiatan adalah Produktivitas kerja pegawai meningkat, ditandai dengan disiplin yang tinggi,ramah dalam pelayanan, Responsip dalam keluhan pasien, efisien, efektip dan ekonomi dalam bertindak. (17) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi untuk Mendukung Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu Terpadu Provinsi JAwa Barat yang dilaksanakan oleh Bagian Kesehatan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar 150.000.000 (100%). Output kegiatan adalah
terlaksananya rapat
koordinasi pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu di 4 wilayah BKPP Provinsi
Jawa
Barat
dan
terlaksananya
fasilitasi
ke
10
(sepuluh)
kabupaten/kota untuk mendukung revitalisasi Posyandu. Outcome kegiatan adalah meningkatnya koordinasi antar OPD kabupaten/kota anggota pokjanal posyandu dalam upaya pengintegrasian layanan social dasar di Posyandu. (18) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi TP-UKS kabupaten/kota di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Bagian Kesehatan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 545.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 545.000.000 ( 100% ).
Output kegiatan adalah
terlaksananya fasilitasi penilaian Lomba Sekolah Sehat di 26 Kabupaten/kota di Jawa Barat serta mendapatkan 4 sekolah untuk mewakili Jawa Barat ke Tingkat Nasional, Outcome kegiatan adalah meningkatnya sinergitas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dalam menciptakan dan mengembangkan sekolah sehat
di Jawa Barat, melalui Rapat Koordinasi TP-UKS dan
pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat di Jawa Barat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-44
(19) Kegiatan
Koordinasi
dan
Fasilitasi
Penguatan
Kelembagaan
Komisi
Penanggulangan AIDS ( KPA) dalam rangka Pengendalian HIV% ) AIDS di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Bagian Kesehatan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 100.000.000 realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 99.280.000
(99,28%). Output kegiatan adalah terlaksananya Orientasi program HIV & AIDS Pasca HCPI dan Global Fund ke Provinsi Bali Output terwujudnya peningkatkan
Kapasitas
dan
Kinerja
serta
Koordinasi
antara
Komisi
Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS
kabupaten/kota
se-Jawa
Barat.
(20) Kegiatan Pemasaran Pelayanan Kesehatan dan Medikal Cek Up kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 687.262.700 realisasi anggaran sebesar Rp. 390.426.000 (56,81%). Output kegiatan adalah meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. Serta terealisasinya pengadaan marka/ papan informasi dan petunjuk arah tentang lokasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan.
Outcome kegiatan adalah tersosialisasikannya jenis pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit kepada masyarakat (21) Kegiatan Pengelolaan kesehatan lingkungan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp. 813.627.991
Rp.
858.000.000
realisasi
anggaran
(94,83%). Output kegiatan adalah
sebesar
Pengelolaan
penyehatan lingkungan, Pemeriksaan Air limbah dan air bersih serta laporan Pengolahan sampah Medis dan Sampah Umum, pengendalian serangga dan binatang, Pengolahan air limbah serta Uji Mutu. Outcome kegiatan adalah tercapainya Kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat (22) Kegiatan Promosi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 452.468.580 realisasi anggaran sebesar Rp. 172.975.400 (38,23%). Output kegiatan adalah
meningkatnya jumlah
kunjungan pasien ke RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. Serta terealisasinya pengadaan WiFi , marka/ papan informasi dan petunjuk arah tentang lokasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan. Outcome kegiatan adalah terealisasinya pengadaan marka internal dan eksternal serta WiFi untuk melengkapi pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit kepada masyarakat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-45
b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Pertemuan Manajemen Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Pertemuan Koordinasi Optimalisasi Puskesmas Berfungsi
PONED
dengan
LP/LS
kabupaten/kota/Provinsi,
Organisasi Profesi, RS PONEK dan Jejaring Puskesmas PONED di 5 Wilayah BKPP Provinsi hanya terlaksana 3 wilayah BKPP, Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas PONED tidak terlaksana sehubungan dengan keterbatasan SDM dan waktu yang kurang memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan. (b) Program
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan,
Kegiatan
Meningkatkan Kualitas Manajemen Puskesmas DTP, dengan sub kegiatan
Pertemuan
Koordinasi
dan
Evaluasi
Manajemen
Puskesmas untuk Optimalisasi Puskesmas DTP dalam Menunjang Keberlangsungan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Tahun 2014,
Pertemuan
kabupaten/kota
Koordinasi
untuk
Pengelolaan
Menunjang
Puskesmas
Keberlangsungan
DTP Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Tahun 2014, Workshop tentang Fasilitas Kesehatan dan Layanan Primer di 5 Wilayah BKPP, hanya terlaksana 2 wilayah BKPP Bandung Raya dan Kota Cirebon disebabkan karena keterbatasan SDM dan waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan. (c) Permasalahan
kegiatan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan pada sub kegiatan pemenuhan makan minum petugas call center sistem Penanganan kegawatdaruratan Terpadu-Seharihari (SPGDT-S) mempunyai permasalahan sebagai berikut : 1) Tenaga SDM SPGDT-S belum merupakan tenaga tetap, masih melibatkan tenaga dari Rumah Sakit dan Dinas kesehatan dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kab Sumedang sehingga seringkali terjadi ketidak sesuaian antara jadwal yang sudah ditetapkan dengan realisasi kehadiran jaga. 2) Dalam pelaksanaan SPGDT-S belum tersedianya aplikasi terkait Call Centre 119 Pada sub Kegiatan persiapan klinik Lansia terdapat permasalahan yaitu : belum tersedianya klinik Lansia di 6 RS Rujukan Regional.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-46
(d) Permasalahan
Kegiatan
Akreditasi
dan
Sertifikasi
Sarana
Pelayanan Kesehatan diantaranya ada revisi keseluruhan prosedur dan dokumen pada Lembaga Sertifikasi Sarana Kesehatan, sehinggauntuk hasil uji coba audit tahun sebelumnya harus ada beberapa penyesuaian dan perlu ada persiapan lainnya untuk persyaratan daftar ke Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga untuk kegiatan Survailans Audit kepada Klien ditunda hingga tahun
depan,
Kegiatan
Rapat
Komite
Imparsialitas
dapat
dilaksanakan jika sudah dilaksanakan Audit pada Lembaga Sertifikasi Sarana Kesehatan, karena adanya perubahan beberapa prosedur dan dokumen sehingga belum dapat dilaksanakan audit pada Lembaga Sertifikasi Sarana Kesehatan. (e) Realisasi anggaran tidak mencapai 100% berkenaan adanya efisiensi anggaran dari besaran uang saku, fasilitasi dan satu kegiatan pertemuan tidak dilaksanakan disebabkan secara teknis pedoman pelaporan dari Kementerian Kesehatan sedang dalam proses revisi, adanya kesulitan dalam singkronisasi jadwal kegiatan
dengan
lintas
program,
mengingat
kegiatan
pengembangan sistem informasi kesehatan banyak melibatkan lintas program dalam melaksanakan kegiatannya. b) Solusi Program (a) Meningkatkan koordinasi
program manajemen pelayanan PONED
dengan kabupaten/kota, meningkatkan Koordinasi dengan Lintas program,
lintas
peningkatan
sektor
puskesmas
serta
organisasi
berfungsi
PONED,
profesi
dalam
Melaksanakan
monitoring dan evaluasi program pelayanan dasar dan khusus termasuk di puskesmas mampu PONED. (b) Meningkatkan manajemen
koordinasi dengan BPJS dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan primer puskesmas
DTP,
meningkatkan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan primer teermasuk swasta, meningkatkan melanjutkan monitoring dan evaluasi program pelayanan dasar dan khusus. (c) Solusi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pemenuhan makan minum petugas call center sistem Penanganan kegawatdaruratan Terpadu-Sehari-hari (SPGDTS): 1)
Perencanaan untuk menyediakan tenaga tetap di Tahun 2016.
2)
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Pengadaan Aplikasi yang terkait dengan Call Center 119.
IV-47
3)
Usulan Pergub untuk melengkapi pemenuhan sub sistem SPGDT-S Call Center Prov Jawa Barat yaitu : Sub sistem SDM dan sub Sistem aplikasi IT.
4)
Perlunya pengkajian lebih lanjut untuk pemenuhan klinik lansia di 6 RS Rujukan Regional.
(d) Solusi Kegiatan Akreditasi dan Sertifikasi Saranan Pelayanan Kesehatan yaitu survailans audit kepada klien akan dilaksanakan pada tahun 2015/2016 setelah ada penyesuaian dokumen dan prosedur, melaksanakan Audit pada Lembaga Sertifikasi Sarana Kesehatan agar dapat melaksanakan Rapat Komite Imparsialitas. (e) Mengusulkan kembali pada kegiatan 2015 tentang pertemuan sistem pelaporan Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Melakukan desk penjadwalan kegiatan dengan lintas program. 3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pencegahan Penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 235.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 231.630.000 (98,06%). Output kegiatan adalah
tersedianya 1
dokumen pertemuan LP/LS dalam rangka peningkatan Universal Child
Immunization (UCI) di Provinsi Jawa Barat; 1 dokumen pertemuan dengan kepala seksi/pengelola program imunisasi dalam rangka evaluasi Tahun 2013 dan desiminasi informasi program imunisasi Tahun 2014; tersedianya 1 laporan fasilitasi program imunisasi dalam rangka peningkatan Universal Child
Immunization (UCI) Desa (GAIN-UCI) di 20 kabupaten/kota; tersedianya 4 dokumen kasus Kejadian Ikutan Paska Imunisasi di Jawa Barat dapat di Audit oleh KOMDA PP KIPI Jawa Barat; tertanggulanginya 20 kasus Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) di Jawa Barat dapat dikaji dan ditanggulangi; tersedianya 31 unit Lemari Es Vaksin akibat kerusakan Thermostat dan Heater; teranalisanya cakupan dan pemantauan wilayah setempat (PWS) dapat difeedbackkan ke kabupaten/kota setiap bulan selama 12 bulan; tersedianya 1 dokumen pertemuan pengelola Cold Chain dalam rangka meningkatkan kualitas vaksin program imunisasi. Outcome kegiatan adalah adanya peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mencapai target Universal Child
Immunization (UCI). (2) Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-48
Rp. 547.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 529.206.285 (96,75%).
Output kegiatan adalah
tersedianya 1 dokumen laporan pembinaan 27
kabupaten/kota dalam peningkatan upaya STBM; 1 dokumen laporan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan di embarkasi haji dan sasaran di 27 kabupaten/kota; tersedianya 1 dokumen laporan pembinaan kabupaten/kota dalam mengembangkan (MFR). Outcome kegiatan adalah terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai standar kesehatan di daerah prioritas provinsi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit. (3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan Komprehensif yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 193.325.000 (96,66%). Output kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen inisiasi pos UKK; tersedianya 1 dokumen sertifikasi ISO 9001 : 2008; tersedianya 1 dokumen surveilans kesehatan kerja; serta tersedianya pelayanan radiologi oleh dokter spesialis radiologi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengendalian dan penemuan penyakit akibat kerja/ penyakit akibat hubungan kerja (PAK/PAHK) di BKKM Provinsi Jawa Barat. (4) Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.84.026.285 (56,22%). Output
kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen
laporan pertemuan koordinasi Tim Penanggulangan Bencana; tersedianya 1 dokumen Rapid Health Assesment (RHA) di Daerah saat terjadi bencana di kabupaten/kota; tersedianya 4 dokumen pemantauan penyakit dan masalah kesehatan pasca bencana di kabupaten/kota; tersedianya 1 dokumen fasilitasi pelayanan arus mudik lebaran dan tahun baru; tersedianya 1 dokumen pertemuan dalam rangka rekruitmen petugas TKHI; tersedianya 1 dokumen pertemuan persiapan embarkasi; tersedianya 1 dokumen rapat koordinasi bidang kesehatan; serta tersedianya 1 dokumen hasil rapat koordinasi bidang kesehatan dalam persiapan pengamanan arus mudik Hari raya Idul Fitri 1434 H/ Tahun 2014. Outcome
kegiatan adalah meningkatnya kesiapan tim
penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (SK Tim Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan); Terbantunya kabupaten/kota dalam pemenuhan logistik bencana; tidak terjadi KLB penyakit di lokasi bencana; meningkatnya kesiapan Kabupaten/kota dalam pelayanan kesehatan dalam rangka arus mudik Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru;
meningkatnya
pemahaman
pengelola
program
kesehatan
haji
kabupaten/kota terhadap peraturan dalam proses rekruitmen petugas TKHI;
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-49
Seluruh calon jemaah haji memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; meningkatnya kesiapan Kabupaten/kota dalam pelayanan kesehatan dalam rangka arus mudik Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru; Terbantunya kabupaten/kota dalam menanggulangi masalah kesehatan pasca haji. (5) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan tidak Menular yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 569.292.780 (94,88%). Output kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen laporan sosialisasi HIV AIDS bagi kader PKK; tersedianya laporan triwulan P2 HIV AIDS sebanyak 3000 lembar; tersedianya laporan pertemuan TB terpadu 1 kegiatan; terbinanya TIM DOTS TB di kabupaten/kota terpilih; tersedianya 1 dokumen laporan pertemuan sosialisasi Semi Aktif Surveilans (SAS) bagi wasor kabupaten/kota; tersedianya 1 dokumen laporan pembinaan tatalaksana kasus kusta di kabupaten/kota; tersedianya 1 dokumen laporan pertemuan P2 ISPA;
tersedianya
1
dokumen
pembinaan
manajemen
P2
ISPA
di kabupaten/kota terpilih; tersedianya 1 dokumen laporan pertemuan P2 Diare; tersedianya 1 dokumen laporan pembinaan manajemen P2 Diare di kabupaten/kota; tersedianya 1 dokumen laporan pertemuan evaluasi P2 DBD;
tersedianya
1
dokumen
laporan
pembinaan
manajemen
DBD
di kabupaten/kota; tersedianya 1 dokumen laporan pertemuan review program P2 malaria; tersedianya 1 dokumen laporan pembinaan manajemen P2 malaria dan konsultasi teknis malaria ke pusat; tersedianya 1 dokumen laporan pembinaan pengendalian program zoonosis di kabupaten/kota; tersedianya bahan laboratorium Mikroslide dan Jarum Tusuk sebanyak 3 botol; tersedianya 1 dokumen laporan pembinaan manajemen peningkatan pengendalian filariasis di kabupaten/kota; tersedianya 1 dokumen laporan pertemuan evaluasi program penyakit tidak menular (PTM); tersedianya 1 dokumen laporan pembinaan pengendalian PTM di kabupaten/kota terpilih. Outcome kegiatan adalah kader PKK mengetahui tentang program HIV AIDS & IMS di 27 kabupaten/kota, keberhasilan terapi layanan ART dari rumah sakit pemberi ARV di 14 kabupaten/kota, angka kesembuhan penyakit TB meningkat di 27 kabupaten/kota, wasor kusta mengetahui tentang SAS untuk mencegah kecacatan di 27 kabupaten/kota, peningkatan cakupan pneumonia balita di 13 kabupaten/kota, peningkatan cakupan pelayanan diare di 13 kabupaten/kota, menekan angka kematian akibat KLB Zoonosis sebesar 0%, menurunkan angka kesakitan DBD di 17 kabupaten/kota, menurunkan indigeneous malaria di 4 kabupaten/kota endemis, meningkatkan tatalaksana kasus dan pencatatan dan pelaporan kasus surveilans migrasi di kabupaten/kota non endemis.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-50
(6) Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 228.922.360 (76,31%). Output kegiatan adalah koordinasi
Tim
Epidemiologi
tersedianya 2 dokumen hasil rapat
Provinsi;
tersedianya
1
dokumen
review
penanggulangan KLB Tk. Provinsi Jawa Barat; tersedianya 14 dokumen penyelidikan epidemiologi
dan penanggulangan
KLB PD3I; tersedianya
1 dokumen hasil fasilitasi peningkatan sistem surveilans SKD KLB; tersedianya 1 dokumen review sistem surveilans AFP dan PD3I; tersedianya 84 vial Anti Diteri Serum. Outcome kegiatan adalah kelengkapan laporan Surveilans Terpadu Penyakit (STP) kabupaten/kota sebesar >90%, kelengkapan laporan Surveilans Terpadu Penyakit Kejadian Luar Biasa sebesar >90%, Konfirmasi penanggulangan dan investigasi KLB penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) sebesar >90%, penemuan kasus AFP (AFP rate) sebesar 100% (2/100.000 anak umur <15 Tahun). (7) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan oleh Bagian Kesehatan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi sebesar Rp. 100.000.000 (100%). Output kegiatan adalah
terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengendalian Penyakit Tidak
Menular tingkat Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya koordinasi antar OPD kabupaten/kota dan OPD Provinsi dalam pengendalian penyakit tidak menular. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Permasalahan Kegiatan Pencegahan penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) diantaranya banyaknya masyarakat yang tidak membawa bayinya untuk diimunisasi disebabkan kurangnya informasi yang diterima atau tidak mendapatkan informasi yang benar tentang imunisasi, bermunculannya kelompok yang menolak imunisasi terkait dengan isu kehalalan vaksin yang digunakan dalam program imunisasi serta berbagai isu negative tentang dampak imunisasi, dengan kemajuan teknologi informasi kelompok ini semakin cepat dan mengkhawatirkan bagi keberlang sungan program imunisasi, beberapa kabupaten/kota tidak mengalokasikan anggaran untuk mencetak buku pencatatan dan pelaporan program imunisasi seperti pencatatan hasil imunisasi, buku stock vaksin dan pencatatan suhu yang mengakibatkan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-51
pencatatan dan pelaporan belum optimal, berdasarkan hasil inventori banyak puskesmas yang masih menyimpan vaksin pada lemari es rumah tangga dan banyak lemari es yang sudah umurnya lebih dari 20 Tahun,
adanya
Kejadian
Ikutan
Paska
Imunisasi
(KIPI)
yang
menyebabkan keresahan atau masyarakat tidak mau membawa anaknya kembali untuk diimunisasi. (b) Permasalahan Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan diantaranya kurangnya komitmen dari pemerintah daerah untuk melakukan program STBM, kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan program kesehatan lingkungan. (c) Permasalahan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan Komprehensif yakni masih kurangnya koordinasi dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaannya memerlukan waktu lebih lama. (d) Permasalahan
Kegiatan
Peningkatan
Sistem
Kewaspadaan
Dini
Bencana dan Kesehatan Matra diantaranya, kejadian bencana tidak bisa diprediksi sehingga sub kegiatan rapid health assessment (RHA) dalam penilaian cepat saat terjadi bencana dan pemantauan masalah kesehatan pasca bencana
yang sudah direncanakan tidak dapat
terealisasi dengan baik, tidak tersedianya logistik bencana di provinsi, mitigasi bencana ditingkat kabupaten dan puskesmas belum optimal. (e) Permasalahan
Kegiatan
Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit
Menular dan Tidak Menular yakni adanya peningkatan prevalensi beberapa penyakit menular serta rendahnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat, kemampuan kabupaten/kota dalam penganggaran untuk program penyakit menular masih belum optimal, logistik untuk program penyakit menular di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum Optimal. (f)
Permasalahan Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa yakni, kejadian luar biasa tidak bisa diprediksi sehingga sub kegiatan penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa (KLB) yang sudah direncanakan tidak dapat terealisasi dengan baik.
b) Solusi (a) Solusi Kegiatan Pencegahan Penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan informasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
imunisasi dan
(PD3I)
promosi
diantaranya
meningkatkan
pentingnya
imunisasi
desiminasi,
dalam
rangka
IV-52
meningkatkan imunitas pada Bayi, Balita, Anak Sekolah dan Ibu Hamil, memberikan informasi bahwa imunisasi adalah satu-satunya usaha pencegahan yang spesifik untuk mencegah penyakit menular dengan instansi terkait kepada kelompok-kelompok yang menolak imunisasi, Provinsi dan kabupaten/kota harus mengalokasikan anggaran untuk pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan imunisasi untuk mengetahui riwayat/status imunisasi yang diberikan serta adanya Feedback Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), adanya alokasi anggaran untuk pengadaan lemari es standar WHO untuk penyimpanan vaksin di tingkat Provinsi, kabupaten/kota dan Puskesmas, tertanggulanginya semua kasus KIPI oleh KOMDA KIPI Provinsi atau POKJA KIPI kabupaten/kota sesuai Permenkes No. 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraaan Imunisasi di Indonesia. (b) Solusi
Kegiatan
Peningkatan
Upaya
Kesehatan
Lingkungan
meningkatkan advokasi kepada para pemegang kebijakan di tingkat pemerintah daerah. (c) Solusi
Kegiatan
Pelayanan
Kesehatan
Kerja
yang
Prima
dan
Komprehensif Untuk mengantisipasi kegiatan selanjutnya, waktu pelaksanaan lebih diperpanjang untuk lebih meningkatkan koordinasi. (d) Solusi Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra yakni revitalisasi Tim Gerak Cepat (TGC) dalam penanggulangan bencana di kabupaten/kota dan puskesmas, provinsi mengusulkan permintaan logistik ke pusat penanggulangan krisis kementerian kesehatan sebagai buffer stock di provinsi, mendorong kabupaten/kota
dalam
advokasi
penyediaan
logistik
untuk
penanggulangan bencana. (e) Solusi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular yakni meningkatkan usaha promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kemitraan dalam manajemen penyakit menular, advokasi ditingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan anggaran masing-masing baik untuk kegiatan program maupun untuk logistik. (f) Solusi Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa yakni revitalisasi tim gerak cepat (TGC) dalam penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), optimalisasi early warning alert response
system
(EWARS)
dalam
deteksi
penyakit
potensial
wabah
di
Puskesmas, revitalisasi District Surveillance Officers (DSO) dalam
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-53
melaksanakan surveilans aktif rumah sakit untuk deteksi dini penyakit potensial wabah di Rumah Sakit. 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Revitalisasi BKPM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 148.301.000 (14,83%). Output kegiatan adalah
tersedianya 1 paket pemasangan hotline untuk informasi pelayanan
BKPM dan jaringan PABX, tersedianya 1 paket papan nama buat backdrop front office, 3 unit AC untuk ruang laboratorium, tersedianya 10 unit PC Komputer, tersedianya 8 unit Printer untuk pelayanan. Outcome kegiatan adalah Terrevitalisasinya BKPM Provinsi Jawa Barat. (2)
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BKKM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 586.551.754 (97,76%).
Output
kegiatan
kesehatan/alat
adalah
kedokteran
tersedianya habis
pakai;
tersedianya tersedianya
kebutuhan kebutuhan
alat bahan
kesehatan habis pakai; tersedianya kebutuhan obat-obatan; tersedianya 1 paket kebutuhan alat-alat laboratorium; tersedianya 1 paket kebutuhan alatalat kedokteran umum. Outcome kegiatan adalah kualitas pelayanan kesehatan kerja di BKKM meningkat. (3)
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaranna
Bapelkes yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.600.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 58.450.000 (2,25%).
Output kegiatan adalah
tersedianya
biaya
Jasa
Konsultasi
Perencanaan . Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kantor Bapelkes. (keterangan : gagal lelang). (4)
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Medis BKPM Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 850.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 360.640.270 (42,43%). Output kegiatan adalah tersedianya 1 paket Obat Generik, tersedianya 1 paket obat lainnya, tersedianya bahan kimia, terlaksananya pengisian tabung gas sebanyak 30 tabung, tersedianya bahan penunjang medis 1 kegiatan, tersedianya mantoux test untuk 1 Tahun sebanyak 10 kit. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas penanganan pasien paru.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-54
(5)
Kegiatan peyediaan obat-obatan, yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.611.123.800 Realisasi Anggarannya sebesar Rp. 4.587.037.572 (99,48%) dari alokasi anggaran. Output kegiatan adalah tersedianya Obat-obatan Umum dan Obatobatan Psikotropika Rumah Sakit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kesembuhan pasien jiwa dan Napza.
(6)
Kegiatan peyediaan Bahan Pelayanan Terapi, yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 587.950.000 Realisasi Anggarannya sebesar Rp. 555.560.500 (94,49%) dari alokasi anggaran. Output kegiatan adalah tersedianya Bahan Farmasi / alkes habis pakai, laboratorium, radiologi dan Elektromedik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kesembuhan pasien Jiwa dan Napza.
(7)
Kegiatan peyediaan Perlengkapan Pasien, yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 Realisasi Anggarannya sebesar Rp. 293.858.843 (97,95%) dari alokasi anggaran. Output kegiatan adalah tersedianya alat tulis kantor, tersedianya peralatan kebersihan, tersedianya bahan pembersih, tersedianya peralatan
olah
raga,
pengadaan
bahan
rehabilitasi
pasien
keputrian,
pengadaan keperluan bahan pasien rawat inap (linen), pengadaan peralatan makan pasien rawat inap, pengadaan bibit tanamam, pengadaan pakaian pasien. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas kebersihan pada pasien jiwa dan Napza. (8)
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas Khusus yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.448.400.000,00-. Realisasi anggarannya sebesar Rp. 3.724.467.460 (83,73%) dari alokasi anggaran. Output kegiatan adalah tersedianya makanan minuman pasien sebanyak 68985 orang/hr, tersedianya makanan dan minuman petugas di unit beresiko, ship malam, konselor napza, hari raya, bulan puasa sebanyak 64250 or/hr. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas gizi pasien jiwa dan Napza.
(9)
Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran dan Sanitasi Rumah Sakit, yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 348.600.000 Realisasi Anggarannya sebesar Rp.324.653.218 (94,78%). Output kegiatan adalah Pemeliharaan alat Kedokteran/ Kesehatan, sanitasi/Kesehatan Lingkungan, Pemeliharaan alat Laboratorium, pemeliharaan Bangunan Gedung. Outcome kegiatan
adalah
meningkatnya
kualitas
sarana
dan
prasarana
Kesehatan/Kedokteran dan sanitasi RS.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-55
Alat
(10) Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan/Kedokteran yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000
Realisasi Anggarannya sebesar Rp. 334.722.473 (66,94%)
dari alokasi anggaran. Output kegiatan adalah tersedianyan USD sebanyak 1 unit, tersedianya Tens sebanyak 1 unit, tersedianya Alat Kedokteran sebanyak/alat Kesehatan, Tersedianaya lat Laboratorium Biologi Fotometer sebanyak 1 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Alat Kesehatan/Keokteran RS. (11) Kegiatan Membangun Instalasi Pengolahan Air Bersih yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000
Realisasi Anggarannya sebesar Rp. 198.014.552 (99,01%)
dari alokasi anggaran. Output kegiatan adalah tersedianya Sarana pengolahan air bersih. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas Air Bersih RS Untuk pelayanan Kesehatan. (12) Kegiatan Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Jalan Satu Atap yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.418.347.800
Realisasi Anggarannya
sebesar
Rp. 4.943.547.300 (91,24%) dari alokasi anggaran. Output kegiatan adalah tersedianya gedung pelayanan Rawat Jalan Satu Atap, tersedianya dokumen Pengawasan, tersedianya Dokumen Pengawasan Berkala. Outcome kegiatan adalah tersedianya Gedung Pelayanan Rawat Jalan Satu Atap untuk Peningkatan Pelayanan Kepada Masayarakat. (13) Kegiatan Membangun Gedung Perawatan Anak Remaja yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 1.807.090.000 dengan realisai sebesar Rp. 1.745.401.600 (96,59%) dengan Output kegiatan adalah tersedianya terbangunnya gedung perawatan anak remaja, tersedianya Alat Tulis Kantor, tersedianya Dokumentasi dan Publikasi sebanyak, fotocopy sebayak 6100 lbr. Outcome kegiatan adalah tersedianya Gedung Perawatan Anak Remaja Untuk peningkatan kualitas layanan RS. (14) Kegiatan Pengadaan pengembangan Sarana Dan Prasarana SIM RS yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.
114.114.000n
(32,60%).
Output
kegiatan
adalah
terealisasinya
pengadaan Personal Computer sebanyak 14 buah. Outcome kegiatan adalah tersedianya komputer untuk membantu peningkatan
pelayanan administrasi
rumah sakit
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-56
(15) Kegiatan Pengadaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rekam Medik RS Al Ihsan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 0n (0%). Permasalahan yang terjadi sehingga tidak bisa terealisasi adalah belum tersedianya ruang menyimpan lemari rekam medik. (16) Pembangunan Gedung Utama Thursina yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 50.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 649.045.000 (1,30%).
Output kegiatan adalah Teralisasinya ATK untuk pengadaan fisik konstruksi gedung
thursina
Lingkungan.
dan penyusunan buku /
Outcome
kegiatan
dokumen Analisa
adalah
kelengkapan
Dampak
persyaratan
pembangunan gedung thursina (17) Pembangunan Gedung Maskin Lantai 3 dilaksanakan oleh Rumah Sakit Al Ihsan
Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 58.050.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.480.000 (2,55%). Output kegiatan adalah terealisasinya ATK untuk pengadaan fisik kontruksi gedung maskin lantai 3. Outcome kegiatan adalah adanya dokumen untuk pengadaan fisik konstruksi gedung maskin lantai 3. Permasalahan pembangunan gedung maskin lantai 3 tidak terserap secara maksimal karena terkendala dengan ruang evakuasi pasien belum tersedia. (18) Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan ICU, Bedah, OK Dan IGD, Lab, Kebidanan dan Anak yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Al Ihsan
Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 17.500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 12.035.101.000 (68,77%).
Output kegiatan adalah Terealisasinya pengadaan sarana pengembangan pelayanan bedah. Outcome kegiatan adalah semakin bertambah lengkapnya sarana pelayanan bedah. (19) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengadaan dan
Sarana dan Prasarana Pelayanan kesehatan,
Alat Kedokteran RSUD Al Ihsan yang dilaksanakan oleh
Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, sebesar
dengan alokasi anggaran
Rp. 25.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.492.344.547
(9,97%). Output kegiatan adalah terealisasinya pengadaan alat kedokteran umum dalam peningkatan pengembangan pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap dan intensif serta tempat tidur pasien. Outcome kegiatan adalah terlayaninya pasien yang berobat ke instalasi bedah central, gawat darurat, rawat inap, dan intensif.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-57
(20) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Paket Alat Radioterapi) yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, anggaran
sebesar
Rp.
19.250.000.000
realisasi
dengan alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 7.201.445.000 (37,41%). Output kegiatan adalah teralisasiya pengadaan kontruksi bangunan tahap pertama atau tingkat dasar. Outcome kegiatan adalah bangunan belum berfungsi mengingat pembangunan yang baru dilaksanakan hanya pondasi dan tiang pancang, untuk pengawasan dan konsultasi pembangunan sudah terlaksana. (21) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Pasien Maskin yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat,
dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 9.543.750.000 realisasi anggaran sebesar Rp.
1.420.985.650
(14,89%).
Output
kegiatan
adalah
terealisasinya
pengadaan sarana dan prasarana pasien maskin, antara lain belanja pengadaan mebeleir dan alat kedokteran untuk rawat jalan dan rawat inap.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya pengadaan mebeleir (tempat tidur pasien) dan alat kedokteran (22) Kegiatan Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.644.020.782 realisasi anggaran sebesar Rp. 49.644.020.782 (100%). Output kegiatan adalah terealisasinya pengadaan obat, bahan dan alkes habis pakai, service cost darah, gas medis, bahan makanan basah dan kering untuk pasien.
Outcome kegiatan adalah lancarnya operasional pelayanan RSUD Al Ihsan terhadap pasien dan masyarakat. (23) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (Peningkatan Sarana dan Prasarana pengadaan paket alat radioterapi) yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.273.313.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.235.000 (0,03%). Output kegiatan adalah realisasinya harga dan belanja alat tulis kantor untuk persyaratan dokumen lelang. Outcome kegiatan adalah sebagai acuan dalam pembuatan dokumen persyaratan lelang pada tahun berikutnya. Pengadaan alat radiotherapy tidak bisa dilaksanakan karena bangunannya dalam proses pembangunan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-58
b.
Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Konsultansi SIM RS /MOdul SIM RS tidak dapat dilaksakan dikarenakan waktu pengerjaan tidak mencukupi. (b) Kegiatan Pengadaan pengembangan Sarana Dan Prasarana Rekam Medik terlambat dikarenakan waktu pengerjaan tidak mencukupi (c) Pengadaan alat radiotherapy tidak bisa dilaksanakan karena bangunannya dalam proses pembangunan. (d) Pembangunan
Gedung
Utama
Thursina
tidak
dapat
dilaksanakan
dikarenakan belum terbitnya nota kesepakatan Antara Gubernur dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. (e) Pembangunan Gedung maskin
lantai 3 tidak terserap secara maksimal
dikarena terkendala anggarannya kurang dan evakuasi pasien (f)
Kegiatan Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan kesehatan, Pengadaan alat radiotherapy tidak bisa dilaksanakan karena bangunannya dalam proses pembangunan
(g) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Pasien Maskin tidak terserap maksimal dikarenakan faktor waktu yang kurang (h) Kegiatan Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan melampoi target dikarenakan meningkatnya jumlah kunjungan pasien. (i)
Permasalahan
Kegiatan
Revitalisasi
BKPM
yakni
Pengadaan
Alat
Laboratorium kultur tidak dilaksanakan karena pembangunan gedung laboratorium kultur mengalami gagal lelang. (j)
Permasalahan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terjadi 2 kali gagal lelang dikarenakan : 1)
Kesalahan Dokumen Pengadaan di ULP.
2)
kurang dari 3 pengusaha yang mengajukan penawaran.
(k) Berdasarkan informasi dari ULP pengadaan alat kedokteran mengalami gagal lelang karena dari 2 (dua) penyedia yang memasukan penawaran tidak ada satupun yang memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan barang dan jasa. b) Solusi (a) Memasukan lagi anggaran pengembangan SIM RS pada Tahun anggaran berikunya (b) Pengadaan alat radiotherapy tidak bisa dilaksanakan karena bangunannya dalam proses pembangunan (c) Evaluasi rencana kebutuhan dan dianggarkan ke TA 2015 LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-59
(d) Pematangan perhitungan besaran anggaran pembuatan sarana dan prasarana rekam medik untuk anggaran Tahun berikutnya (e) Diajukan lagi
anggaran untuk pembangunan
gedung
thursina
dan
pengembangan gedung maskin lantai 3 di Tahun anggaran berikutnya (f)
Penyelesaian gedung radiotherapy
(g) Penambahan anggaran Kegiatan Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang disesuaikan denngan prediksi peningkatan kunjungan dan cakupan pelayanan. (h) Solusi Kegiatan Revitalisasi BKPM yakni Pengadaan Alat Laboratorium sebagian diusulkan kembali pada tahun 2015, masuk pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana BKPM tahun 2015. (i)
Solusi Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bapelkes diusulkan kembali di tahun 2015.
(j)
Solusi Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Medis BKPM Pengadaan Alat Kedokteran sebagian diusulkan kembali pada tahun 2015 masuk pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana BKPM tahun 2015.
5) Program Sumber Daya Kesehatan a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan
Peningkatan
Kualitas
Kompetensi
Tenaga
Kesehatan
yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
3.145.250.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 2.076.898.689 (66,03%). Output kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen pelatihan pra tugas dokter PTT dengan jumlah lulusan dokter dan dokter Gigi PTT sebanyak 60 orang; tersedianya 1 dokumen pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) bagi petugas puskesmas poned dengan jumlah lulusan pelatihan APN bagi petugas puskesmas poned sebanyak 60 orang; 1 dokumen pelatihan jaminan kesehatan bagi petugas administrasi puskesmas dengan jumlah lulusan pelatihan sebanyak 120 orang; ; 1 dokumen pelatihan jaminan kesehatan bagi petugas puskesmas dengan jumlah lulusan pelatihan sebanyak 120 orang; tersedianya 1 dokumen Training of Trainer (ToT) jaminan kesehatan bagi petugas puskesmas dengan jumlah lulusan sebanyak 30 orang; tersedianya 1 dokumen Training of Trainer (ToT) asuhan keperawatan rumah sakit dengan jumlah lulsan sebanyak 38 orang; tersedianya 1 dokumen Training of Course (TOC) Bagi Petugas Rumah Sakit dengan jumlah lulusan sebanyak 35 orang; tersedianya 1 dokumen pelatihan penyusunan dokumen mutu bagi pegawai Bappelkes dalam rangka akreditasi institusi diklat Bapelkes dengan jumlah lulusan sebanyak 42 orang; terlaksananya evaluasi pasca
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-60
pelatihan sebanyak 273 orang; tersedianya 1 dokumen pelatihan pra tugas bagi tenaga gizi PTT dengan jumlah lulusan sebanyak 24 orang; tersedianya 1 dokumen pelatihan pra tugas bagi tenaga Asisten Apoteker PTT dengan jumlah lulusan sebanyak 28 orang; tersedianya pelatihan pra tugas bagi tenaga analis PTT dengan jumlah lulusan sebanyak 32 orang; tersedianya 1 dokumen pelatihan pra tugas bagi tenaga kesehatan lingkungan PTT dengan jumlah lulusan sebanyak 26 orang; tersedianya 1 dokumen pelatihan Dokter pendamping internship dengan jumlah lulusan Dokter pendamping internship sebanyak 30 orang; tersedianya 1 dokumen pelatihan PONED bagi Dokter dan bidan PTT di puskesmas PONED dengan jumlah lulusan sebanyak 15 orang; tersedianya 1 dokumen pelatihan pra tugas bagi perawat PTT dengan jumlah lulusan sebanyak 37 orang; tersedianya 1 dokumen pelatihan PONED Bagi dokter, Perawat dan Bidan PNS di Puskesmas PONED 60 Orang. Outcome kegiatan adalah tenaga kesehatan yang berkualitas dan kompeten. (2)
Kegiatan
Peningkatan
Kuantitas
dan
Kualitas
SDM
Kesehatan
yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
49.566.630.000
realisasi
anggaran
Rp. 45.071.434.065 (90,93%). Output kegiatan adalah
sebesar
terlaksananya
penandatanganan kontrak dokter/dokter gigi/dr spesialis dan bidan PTT Provinsi sebanyak 1027 orang, terbayarnya honorarium tenaga PTT (dr,drg,dr spesialis, bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang menerima honorarium dan jasa medik/jasa pelayanan) sebanyak 13.965 orang, terlaksananya rekrutmen baru tenaga dokter/dokter gigi PTT Provinsi untuk penempatan di Puskesmas dan UPT Dinkes Provinsi Jawa Barat, terlaksananya rekrutmen baru tenaga dokter spesialis PTT Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, terlaksananya rekrutmen baru tenaga kesehatan PTT lainnya setingkat D-3 (gizi, kesehatan lingkungan, assisten apoteker, analis kesehatan), terpilihnya 15 orang tenaga kesehatan teladan Tahun 2014 untuk tenaga medis, keperawatan, kesehatan lingkungan, nutrisionis dan bidan desa, tersedianya Profil SDM Kesehatan Tahun 2014, diperolehnya peraturan dan kebijakan baru untuk pengelolaan tenaga kesehatan, terlaksananya pengelolaan dan fasilitasi penilaian kerja jabatan fungsional kesehatan, tersedianya lulusan dokter dengan kurikulum berbasis kompetensi, terlaksananya penempatan internsip dokter lulusan dokter dengan kurikulum berbasis kompetensi dapat melaksanakan program internsip di Jawa Barat, tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi untuk tenaga kesehatan, terlaksananya sosialisasi petunjuk teknis tugas belajar ke kabupaten/kota dan institusi, tersedianya jumlah Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan surat tugas dokter spesialis yang terbit,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-61
terlaksananya sosialisasi program, peraturan dan kebijakan pengelolaan SDM Kesehatan, tersedianya jumlah dr/drg dan bidan PTT Provinsi yang bertugas di daerah
terpencil/sulit
terlaksananya
dijangkau
workshop
yang
penyusunan
menerima
insentif
perencanaan
keterpencilan,
SDM
Kesehatan
Kabupaten/kota dan RSUD sehingga mahir dalam merencanakan kebutuhan SDM Kesehatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan di Jawa Barat dengan meningkatnya persentase puskesmas yang memiliki dokter sesuai standar menjadi 60%, tenaga dokter gigi sesuai standar menjadi 55% dan tenaga bidan menjadi 97%; persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar sebesar 75,93%, dokter gigi 73,24% serta bidan sebesar 96,52%. (3)
Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 481.756.257 (48,18%). Output kegiatan adalah
tersedianya 1 dokumen pengadaan obat buffer stok provinsi;
tersedianya 1 dokumen pertemuan untuk menjamin ketersediaan obat essensial dan pemerataan di kabupaten/kota; tersedianya 1 dokumen monitoring dan evaluasi penggunaan obat generik di sarana pelayanan tentang ketersediaan, harga dan penulisan Obat Generik Berlogo (OGB) di Rumah Sakit dan Apotik yang ada di kabupaten/kota; tersedianya 1 dokumen advokasi ketenagaan kefarmasian ke instansi terkait; serta tersedianya 1 dokumen laporan monitoring dan evaluasi ketersediaan obat esensial di Jawa Barat.
Outcome
kegiatan
adalah
terjaminnya
Ketersediaan,
Pemerataan,
Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin. (4) Peningkatan Kualitas SDM RS Jiwa Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 585.000.000 Realisasi Anggarannya sebesar Rp. 544.759.250 (93,12%) dari alokasi anggaran. Output kegiatan adalah terselenggaranya Pelatihan Manajemen RS sebanyak 25 kit, terselenggaranya Bintek Kepegawaian sebanyak 50 kit, terselenggaranya Pelatihan Service Excelen sebanyak 25 kit, terselenggaranya Pelatihan Motivasi Pegawai sebanyak 40 kit, capacity sebanyak 50 ok, pelatihan teknis SDM Kesehatan, Non Kesehatan, KONAS
BCLS ACLS & GELS sebanyak 1 Tahun, Kursus bahasa inggria sebanyak 21 or, Konsultam Unit Cost sebanyak 1 kegiatan, Jasa Profesi Pendampingan BLUD sebanyak 1 keg. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan SDM RS Jiwa sehingga profesional dalam melaksanakan tupoksinya.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-62
(5)
Kegiatan Peningkatan Mutu Kesehatan Barat yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.821.665.400
Realisasi Anggarannya sebesar Rp. 1.735.605.400
(95,28%) dari alokasi anggaran. Output kegiatan adalah Jumlah tenaga dokter konsulen yang mendapat honor (15 org) untuk 12 bulan, Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat honor (33 org) untuk 12 bulan, Jumlah tenaga non kesehatan yang mendapat honor (33 org) untuk 12 bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Kualitas pelayanan RS terhadap Masyarakat. (6) Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Menyediakan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 950.000.000 realisasi anggaran sebesar sebesar Rp. 924.815.000 (97,35%). Output kegiatan adalah terbangunnya Tembok Penahan Struktur Bangunan 1 paket, terdapatnya 4 unit bangunan Gazebo , terdapatnya selasar penghubung antar ruangan 2 paket, Bertambahnya tempat parkir pengunjung 1 paket, tersedianya bangunan tempat buang dahak Laboratorium 1 paket dan terdapatnya bangunan WC Umum 1 unit. Outcome kegiatan adalah tertahannya pergeseran kontur bangunan akibat dari rembesan air hujan, nyaman dan tenang Pasien yang dirawat karena penunggu disediakan tempat berkumpul. Nyamannya masyarakat dan pegawai dalam berjalan antar ruangan, tertib dan aman bagi kendaraan pengunjung, tertampung dan tersalurkannya dahak pasien ke IPAL, sehingga daya tular baksil berkurang secara signifikan. Bertambahnya WC bagi Pengunjung. (7) Kegiatan Pengadaan Obat/Bahan Kimia Laboratorium dan Alat Kesehatan habis pakai yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.158.435.600 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.937.457.504 (93,00%). Output kegiatan adalah tersedianya Obat-obatan 3 paket, bahan kimia/bahan laboratorium 1 paket dan Alkes habis pakai 1 paket. Outcome kegiatan adalah terlaksananya tindakan penunjang medis (laboratorium dan foto rongent ) dalam rangka menentukan diagnose dokter kepada pasien lebih akurat, serta tersedianya obat formularium rumah sakit untuk pasien BPJS , Jamkesda dan Karyawan. (8) Kegiatan Penyediaan Mamin Pasien dan Makanan sebagai penambah daya tahah tubuh bagi Pegawai yang bekerja di lingkungan beresiko yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.900.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 1.474.505.350 (77,61%). Output kegiatan adalah tersedianya makanan dan minuman pasien selama 12 bulan serta penambah daya tahan tubuh bagi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-63
pegawai selama 12 bulan. Outcome kegiatan adalah terdapatnya makanan dan minuman pasien yang sesuai dengan standar gizi pasien TB. Paru, serta terdapatnya fisik yang fit dalam menghadapi aktivitas dengan pasien. (9) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan , yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.350.999.000
realisasi sebesar Rp. 946.025.000
(70,02%), Output
kegiatan adalah tersedianya Call Center rumah sakit 1 paket, tersedianya sarana SMS Gateway 1 paket, tersedianya tenaga medis,para medis perawatan dan tenaga para medis non perawatan serta tenaga pelaksana sebanyak 45 orang. Outcome kegiatan adalah terlayaninya pelayanan kesehatan kepada pasien dengan tenaga yang kompetensi dan profesional , tersedianya akses langsung sebagai informasi
tentang rumah sakit paru dan pelayanannya,
pasien diingatkan untuk tepat dalam berobat. (10) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pasien, yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat dengan mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000
realisasi sebesar Rp. 854.532.800
(94,95%),
Output kegiatan adalah tersedianya fasilitas sarana dan prasarana ruangan perawatan pasien yaitu terdapatnya AC di Ruang rawat inap VIP 1 paket, Papan Informasi di
tiap ruang rawat inap dalam rangka himbauan dan
petunjuk bagi pengunjung dan pasien 1 paket, Televisi (TV ) di Ruang rawat inap 1 paket, bel pasien pada setiap tempat tidur pasien 1 paket, Penyekat antar tempat tidur di ruang rawat inap 1 paket, Timbangan Pasien 1 paket.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya rasa aman, nyaman dan rasa puas bagi pasien dan pengunjung atas fasilitas yang tersedia dalam rangka pemeliharaan kesehatan di RS. Paru. (11) Kegiatan peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai administrasi, medis dan paramedis, yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 5.921.179.022
realisasi
anggaran sebesar Rp. 3.794.002.423 (64,08%). Output kegiatan adalah Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Formal; Pakaian Dinas; Asuransi Kesehatan, Jaminan Hari Tua; Kegiatan Baporkes; Kegiatan mental spiritual.
Outcome kegiatan adalah terealisasi peningkatan kesejahteraan karyawan RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. b.
Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan Program Sumber Daya Kesehatan (a) Permasalahan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan adanya tenaga kesehatan PTT yang mengundurkan diri
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-64
karena diangkat menjadi PNS atau lainnya sebanyak 4 orang dokter spesialis, 67 orang dokter, 1 orang bidan (karena meninggal dunia). Hasil rekrutmen tahun 2014 tidak memenuhi kuota : 1) formasi untuk dokter spesialis sebanyak 20 orang hanya terisi 10 orang, 2) formasi dr/drg sebanyak 100 orang hanya terisi 62 orang, 3) formasi untuk tenaga kesehatan lainnya 200 orang hanya terisi 144 orang Hal ini dapat berdampak pada keseimbangan layanan di Puskesmas (b) Permasalahan Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin yakni efisiensi pengadaan obat Buffer Stok Provinsi karena sudah dipenuhi oleh Kementerian Kesehatan dan sebagian obat yang akan diadakan belum
tercantum
dalam
e-catalog,
Efisiensi
jasa
akomodasi
pertemuan penyusunan rencana kebutuhan obat. b) Solusi Program Sumber Daya Kesehatan (a) Solusi Kegiatan Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan Melaksanakan advokasi ketenagaan kepada kabupaten/kota untuk pemenuhan tenaga, merencanakan untuk rekrutmen PTT pada RKPD online pada tahun 2016, mengoptimalisasikan tenaga PTT yang ada melalui evaluasi kinerja pada tahun 2015. (b) Solusi Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin yakni perencanaan lebih dipertajam lagi dan untuk harga e-catalog obat sudah diusulkan ke LKPP dan Kementerian Kesehatan untuk lebih lengkap lagi. 4.1.3 Urusan Lingkungan Hidup Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Keempat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: capaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar besar sebesar 13,4%; Capaian Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah sebesar 37,2%; Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2013 sebesar 2,7 %. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Lingkungan, yang dilaksanakan oleh
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-65
realisasi anggaran sebesar Rp. 198.500.000 (99,25%). Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan untuk 30 aparat kabupaten/kota, terlaksananya Workshop untuk 60 orang pemegang sertifikat Environmental Pollution Control
Manager (EPCM), tersusunnya 1 dokumen panduan pengawasan lingkungan untuk aparat kabupaten/kota dan pelaku usaha, dan tersedianya 200 eksemplar buku panduan pengawasan lingkungan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kapasitas aparat dan pelaku usaha dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat. (2)
Kegiatan Peningkatan Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 1.500.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp.1.496.659.750 (99,78%).
Output kegiatan adalah terlaksananya 5 kegiatan kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui kegiatan kampanye Earth Hour, peringatan Hari Lingkungan Hidup, peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN), dan
penyelenggaraan
penghargaan
Raksa
Prasada,
dan
terlaksananya
pembinaan dan penyuluhan di Kab. Garut dan Kampung Naga Kab. Tasikmalaya
dalam
rangka
Saka
Kalpataru,
terlaksananya
kampanye
lingkungan hidup di media massa (1 film dan 3 iklan), dan tersusunnya 1 dokumen Feasibility Study (FS) radio lingkungan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat. (3)
Kegiatan Penyusunan Panduan Perwujudan Jabar Green Province, yang dilaksanakan oleh
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 172.401.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 171.401.000 (99,51%). Output kegiatan adalah tersusunnya 1 dokumen panduan perwujudan Jabar Green Province.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat dalam mewujudkan visi Jabar Green Province. (4)
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 250.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.248.999.120 (99,60%).
Output kegiatan adalah tersusunnya 1 basis data (updated) pelaporan pengelolaan limbah B3 di 27 kabupaten/kota, terfasilitasinya proses perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 di
27 kabupaten/kota, dan
terlaksananya sosialisasi Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah B3 di Jawa Barat untuk 100 orang aparat kabupaten/kota dan 400
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-66
industri. Outcome kegiatan adalah meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundangan pengelolaan B3. (5)
Kegiatan
Fasilitasi
dilaksanakan
dan
oleh
Pembinaan
Badan
Teknis
Program
ADIPURA,
yang
Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 700.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp.697.670.000 (99,67%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
pembinaan
program
ADIPURA di 25 kabupaten/kota, terlaksananya verifikasi
prapenilaian
dan
pemantauan
program
ADIPURA
di
25
kabupaten/kota, terlaksananya sosialisasi hasil prapenilaian program ADIPURA di 25 kabupaten/kota, dan terlaksananya penilaian program ADIPURA bersama dengan tim penilai pusat di 25 kabupaten/kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat melalui program ADIPURA. (6)
Kegiatan
Pemantauan
Kualitas
Air,
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.000.000, realisasi anggaran sebesar
Rp.647.489.400
(99,61%).
Output
kegiatan adalah terpantaunya kualitas air di 3 DAS (Cileungsi/Kali Bekasi, Cilamaya, Cimanuk) dan 1 Waduk (Waduk Darma), terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap 36 industri di Majalaya, Kabupaten Bandung. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas data dan informasi mengenai kualitas air sebagai dasar dalam upaya pengendalian pencemaran air di Jawa Barat. (7)
Kegiatan Kajian Penilaian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kawasan
Bodebekjur,
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 447.040.000 (99,34%). Output kegiatan adalah tersusunnya 1 dokumen kajian daya dukung dan daya tampung di Kawasan Bodebekjur (6 kabupaten/kota).
Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas data dan informasi lingkungan hidup sebagai dasar dalam upaya meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Barat. (8)
Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Teknis AMDAL di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
IV-67
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 296.513.800 (98,84%). Output kegiatan adalah terlaksananya penilaian 13 dokumen lingkungan kewenangan provinsi oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat, terlaksananya pembinaan terhadap 23 Komisi Penilai AMDAL kabupaten/kota, dan tersosialisasikannya penerapan Program Dokumentasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) untuk aparat di 27 kabupaten/kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya ketaatan masyarakat dan pelaku usaha di Jawa Barat terhadap peraturan perundangan lingkungan hidup. (9)
Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Program Adiwiyata dan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL), yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 199.950.000 (99,98%). Output kegiatan adalah terlaksananya pembinaan dan penilaian sekolah untuk meraih predikat Sekolah Adiwiyata Mandiri Tingkat Provinsi dan Sekolah Berbasis Lingkungan (116 sekolah),
Sekolah Adiwiyata Mandiri
Tingkat Nasional (16 sekolah), Sekolah Adiwiyata Nasional (62 sekolah).
Outcome kegiatan adalah meningkatnya peran serta sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat melalui program Adiwiyata dan Sekolah Berbudaya Lingkungan. (10) Kegiatan Pembinaan Laboratorium Lingkungan dalam rangka Peningkatan Pengawasan Lingkungan di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 198.960.000 (99,48%). Output kegiatan adalah terlaksananya pembinaan dan evaluasi kinerja laboratorium lingkungan di 2 kabupaten/kota (Kota Bekasi dan
Kabupaten
Purwakarta),
terlaksananya
pembinaan
pra
akreditasi
laboratorium lingkungan di 2 kabupaten/kota (Kabupaten Garut dan Kota Bekasi), terakreditasinya laboratorium lingkungan di Kabupaten Sukabumi, dan terlaksananya pembinaan terhadap 30 orang sumber daya manusia (SDM) laboratorium lingkungan di 27 kabupaten/kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya
kualitas
laboratorium
lingkungan
di
Jawa
Barat
dalam
mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jawa Barat. (11) Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Jawa Barat dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 418.375.000, realisasi anggaran sebesar
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Rp.417.737.000
IV-68
(99,85%). Output kegiatan adalah terinformasikannya kondisi lingkungan hidup di Jawa Barat, melalui penyediaan 110 buku laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan 200 buku Annual State of Environmental Report (ASER) Jawa Barat 2013, tersusunnya 1 dokumen SLHD Jawa Barat 2014, tersusunnya 1 dokumen ASER Jawa Barat 2014, tersusunnya 1 database SIL Jawa Barat, dan terlaksananya koordinasi dan evaluasi penyusunan SLHD Jawa Barat di 27 kabupaten/kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas informasi terkait kondisi lingkungan di Jawa Barat sebagai dasar dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat. (12) Kegiatan Fasilitasi Penilaian Implementasi Eco-Office (Green Building) Kantor Pemerintahan
Provinsi
Jawa
Barat,
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp.99.600.000 (99,60%). Output kegiatan adalah tersusunnya 1 dokumen pedoman penilaian Green Building (Eco-Office), terlaksananya evaluasi dan penilaian Green Building (Eco-Office) di 56 kantor pemerintahan OPD Provinsi Jawa Barat dan 27 kantor pemerintahan kabupaten/kota, dan terlaksananya sosialisasi implementasi Green Building (Eco-Office) kantor pemerintahan di 27 kabupaten/kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya implementasi kantor berbudaya lingkungan sebagai salah satu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat. (13) Kegiatan Penyusunan Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 99.691.000 (99,69%). Output kegiatan adalah tersusunnya 1 dokumen Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan
Hidup,
terlaksananya
pembinaan,
monitoring
dan
evaluasi
penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup di 27 kabupaten/kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat. (14) Kegiatan Penyusunan DED West Java Environmental Forensics Laboratory (WJEFL), yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 250.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp.244.852.000 (97,94%).
Output kegiatan adalah tersusunnya 1 dokumen Detailed Engineering Design (DED) West Java Environmental Forensics Laboratory (WJEFL). Outcome
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-69
kegiatan
adalah
tersedianya
laboratorium
forensik
lingkungan
dalam
mendukung upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Jawa Barat. (15) Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 632.800.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 617.739.000 (97.62%). Output kegiatan adalah tersusunnya 1 dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat. (16) Kegiatan Pemantauan Kualitas Air pada Sumber-Sumber Pencemaran dalam Rangka
Evaluasi
Permukiman),
Program
PPSP
(Percepatan
Pembangunan
Sanitasi
yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 267.100.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 92.880.500 (34,77%).
Output kegiatan adalah tersusunnya 1 dokumen pedoman pemantauan kualitas air pada sumber-sumber pencemar dalam Rangka Evaluasi Program PPSP, tersusunnya 1 laporan data dan informasi dan 1 laporan evaluasi pelaksanaan program PPSP terhadap kualitas lingkungan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya upaya pengendalian pencemaran air di Jawa Barat melalui perbaikan kondisi sanitasi permukiman. (17) Kegiatan Panduan Pemulihan Kawasan Sawah Tercemar Limbah Industri Kawasan Industri (Program Sungai Citarum dan Ciliwung Bersih), dilaksanakan oleh
di
yang
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 98.675.000 (98,68%). Output kegiatan adalah tersusunnya
1
dokumen
pedoman/panduan
pemulihan
lahan
sawah
(bioremediasi) di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Outcome kegiatan adalah meningkatnya upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah industri di Jawa Barat. (18) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.
3.040.000.000,
realisasi
sebesar Rp. 3.037.228.650 (99,91%).
anggaran
Output
kegiatan adalah terfasilitasinya 85 kasus pengaduan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan di Jawa Barat, terlaksananya
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-70
upaya
penegakan
hukum
lingkungan
terpadu
di
luar
pengadilan
(1 kasus melalui Alternative Dispute Resolution/ADR dan 45 kasus melalui sanksi administratif), terlaksananya upaya penegakan hukum lingkungan terpadu
melalui
pengadilan
(sanksi
pidana)
sebanyak
7
kasus,
dan
terlaksananya pengawasan ketaatan 130 industri terhadap sanksi administrasi yang telah dikenakan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya ketaatan masyarakat dan pelaku usaha di Jawa Barat terhadap peraturan dan perundangan lingkungan hidup. (19) Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara, yang dilaksanakan oleh Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
Badan
Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.189.290.200 (87,57%). Output kegiatan adalah terpantaunya kualitas udara ambien di 8 kabupaten/kota (Kab. Bandung Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang. Kab Bekasi, Kab Bogor, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kota Cirebon) dan terlaksananya pengadaan dan pemasangan 4 unit alat pemantau udara statis (fixed station) di Kab. Bekasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas data dan informasi mengenai kualitas udara (20) Kegiatan Evaluasi Kinerja dan Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Pengembangan
IPAL
Komunal
Industri
Penyamakan Kulit (IPK) Sukaregang, Kabupaten Garut,
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.
400.000.000,
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.386.059.000
(96,51%). Output kegiatan adalah tersusunnya 1 laporan evaluasi kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) eksisting, tersusunnya 1 dokumen
Feasibility Study (FS) dan 1 dokumen DED Pengembangan IPAL Komunal Industri Penyamakan Kulit (IPK) Sukaregang, Kabupaten Garut. Outcome kegiatan adalah meningkatnya upaya pengendalian pencemaran limbah industri di Jawa Barat. (21) Kegiatan
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
dan
Penyusunan
(Detailed Engineering Design) Pembangunan IPAL Komunal
Industri
Pengolahan
Batu
Alam
di
Kabupaten Majalengka, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-71
DED
anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 283.150.000 (94,38%).
Output
Pembangunan
kegiatan
IPAL
adalah
Sederhana
tersusunnya
Industri
1
Pengolahan
dokumen
DED
Batu
dan
Alam
tersusunnya 1 kajian penanganan pencemaran limbah industri pengolahan batu alam.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya
upaya
pengendalian
pencemaran limbah industri di Jawa Barat. (22) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan IPAL Kawasan, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar dengan alokasi anggaran 100.000.000 terealisasi sebesar Rp. 100.000.000 (100%). Output kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pencemaran air sungai besar di Jawa
Barat, Tersosialisasinya
pembangunan IPAL Kawasan.
Outcome
kegiatan adalah terkoordinasinya pengendalian pencemaran air sungai besar di Jawa Barat, Terintegrasinya program kerja pencemaran dan perusakan lingkungan hidup antar OPD serta terkoordinasinya permasalahan lingkungan di Jawa Barat. (23) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Dampak Akibat Bencana Alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar dengan alokasi anggaran sebesar 100.000.000 terealisasi sebesar Rp. 100.000.000
(100%). Output kegiatan adalah terlaksananya
fasilitasi dan koordinasi pengendalian dampak lingkungan Jawa Barat.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya
koordinasi
pelaksanaan
pengendalian dampak lingkungan. (24) Kegiatan Fasilitasi Eco Pontren di Hulu DAS Citarum (GCB) yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 295.000.000 terealisasi Rp. 292.952.500 (99,31%). Output kegiatan adalah
terlaksananya Identifikasi Pontren/Kobong di Hulu DAS Citarum, terlaksananya Pembinaan Kader dan Fasilitator Eco Pontren di Hulu Das Citarum, terlaksananya Penyusunan Pedoman Teknis dan Buku Khutbah Lingkungan, terlaksananya Implementasi dan Sosialisasi Eco Pontren di Pondok Pesantren.
Outcome kegiatan adalah tercapainya Kepedulian dan Peran serta Pondok Pesantren di Sekitar Hulu DAS citarum dalam Mitigasi pencemaran limbah di DAS Citarum. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan Pada pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, masih belum optimal sesuai yang direncanakan b) Solusi Perlu meningkatkan upaya peningkatan kualitas lingkungan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-72
2) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Alam, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.149.088.182 (99,39%).
Output kegiatan identifikasi
flora
adalah di
tersusunnya
Taman
Kehati
1
kajian
Kabupaten
Kuningan, tersusunnya basis data Balai Kliring Konservasi Sumber Daya Alam (updating), terlaksananya pemeliharaan Taman Kehati di Kabupaten Sumedang (milik provinsi), terlaksananya pembinaan pengembangan Taman Kehati.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Jawa Barat. (2) Kegiatan Imbal Jasa Lingkungan, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.99.550.000 (99,55%).
Output kegiatan adalah terlaksananya workshop imbal jasa lingkungan untuk 150 orang aparat provinsi dan kabupaten/kota dan tersusunnya 1 dokumen Rancangan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Imbal Jasa Lingkungan.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam di Jawa Barat melalui mekanisme imbal jasa lingkungan. (3) Kegiatan Pengembangan Eco Village di DAS Citarum Hulu, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.
4.497.086.682
(99,94%).
Output kegiatan adalah
terlaksananya
pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam implementasi desa ramah lingkungan (Eco Village) di DAS Citarum (Segmen I Km 0-20) meliputi 88 desa di 5 kecamatan, Kabupaten Bandung (Kec. Pacet, Paseh, Majalaya, Ibun, Kertasari), tersusunnya dokumen master plan Rencana Aksi Citarum Bestari Tahun 2015-2018, dan tersusunnya dokumen rencana Gerakan Citarum Bestari Tahun 2015 di Km 21-40 (segmen II DAS Citarum). Outcome kegiatan adalah meningkatnya upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Jawa Barat. (4) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (DAK), pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Rp.
anggaran
1.363.134.800
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Rp.
1.371.783.000,
(99,37%).
Output
realisasi kegiatan
anggaran adalah
sebesar
terlaksananya
IV-73
pengkayaan tanaman Tahun tanam 2014 seluas 35 Ha, terlaksananya pemeliharaan tanaman seluas 80 Ha Tahun ke-1, terlaksananya pemeliharaan tanaman seluas 80 Ha Tahun ke-II, terlaksananya pemeliharaan Tahun ke-II tanaman batas (border tree) Tahun kedua sepanjang 5 km, terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan persemaian 1 unit, terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air (sipil teknis) 1 unit, tersedianya pengadaan sarana pengamanan hutan dan sarana pengelolaan TAHURA 11 paket, tersedianya sarana
penyuluhan
kehutanan
2
paket.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan. (5) Kegiatan
Pengembangan
Konservasi
Sumber
Daya
Alam
Hayati
dan
Ekosistemnya, pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 347.557.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 347.007.000 (99,84%). Output kegiatan adalah
terbangunanya model desa konservasi
sebanyak 1 unit, terevaluasinya dan terbinanya MDK dan MKK sebanyak 11 unit, termonitor dan terbinanya perusahaan penangkar tumbuhan Satwa Liar (TSL), termonitornya kelengkapan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kawasan Hutan Pelestarian Hutan Alam dan Kawasan Hutan Suaka Alam dan Lembaga Konservasi
di Jawa Barat 6 lokasi. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya perlindungan keanekaragaman hayati. (6) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 1.038.350.000 realisasi anggaran sebesar
Rp.
1.035.019.090
(99,68%).
Output
kegiatan
adalah
terehabilitasinya hutan mangrove seluas 40 Ha, terpeliharanya tanaman mangrove seluas 220 Ha, terselenggaranya penanaman pada Hari Menanam pohon Indonesia sebanyak 1000 pohon, dan tersusunnya rencana penanganan Citarum Bestari Bidang kehutanan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai dan meningkatnya rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan. (7) Kegiatan Rehabilitasi DAS Besar
di Jawa Barat pada Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 3.668.060.000 realisasi anggaran sebesar
Rp.
3.348.092.900
(91,28%).
Output
kegiatan
adalah
terselenggaranya penanaman di DAS Citarum, DAS Cilaki dan DAS Cimanuk seluas 450 Ha, tersedianya bibit kayu-kayuan dan bibit MPTS di Persemaian Kiarapayung sebanyak 200.000 batang, terselenggaranya kegiatan pengkayaan tanaman di hutan daerah Kiarapayung seluas 75 Ha, terselenggaranya kegiatan pemeliharaan bibit di ATP Cikadu Cianjur seluas 10 Ha, terselenggaranya pembentukan kelembagaan unit managemen hutan rakyat sebanyak 2 unit, dan
terselenggaranya
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
penanaman
di
DAS
Cimanuk
seluas
100
IV-74
Ha.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan di Jawa Barat. (8) Kegiatan Pengembangan Kebijakan yang Mendukung Upaya Perwujudan Kawasan Lindung 45%, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dan terealisasi Rp. 197.508.550 (98,75%). Output kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi kesepahaman mengenai arah kebijakan pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis
dan
lahan
mangrove
di
Jawa
Barat
antar
Aktor/Shareholder,
terlaksananya operasionalisasi pelayanan tugas dan fungsi kesekretariatan serta Inovasi Program Kerja pada Internal Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis di Jawa Barat Outcome kegiatan adalah Optimalisasi dan Sinergitas Peran Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Provinsi Jawa Barat dan Pokja Mangrove Daerah Provinsi Jawa Barat (9) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Rehabilitasi DAS Besar di Jawa Barat , yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar dengan alokasi anggaran Rp. 150.000.000 terealisasi sebesar Rp. 146.154.900 (97.44%). Output kegiatan adalah terlaksananya operasionalisasi pelayanan tugas dan fungsi kesekretariatan pada Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Jawa Barat, terbentuknya kesepahaman mengenai arah kebijakan Pengelolaan DAS di Jawa Barat, Inovasi program kerja pada Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Jawa Barat dalam melaksanakan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAS-T)
Outcome
kegiatan adalah Optimalisasi dan Sinergitas Sekretariat untuk
mendukung Peran Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Jawa Barat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatannya, Surat Edaran Gubernur Tentang Pengelolaan DAS. (10) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Luas Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar dengan alokasi Rp. 100.000.000 terealisasi anggaran sebesar Rp. 97.660.000 (97.66%), Output kegiatan adalah Pengelolaan
RTH,
Sosialisasi
dan
tersusunnya dokumen Kebijakan Fasilitasi
kesepahaman
mengenai
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat antar aktor/shareholder.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemahaman fungsi dan luas Ruang Terbuka Hijau. 3) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Ketahanan Menghadapi Varibilitas Perubahan Iklim, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-75
Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp.445.160.000
(98,92%).
Output kegiatan adalah terlaksananya 3 kali FGD dan 1 kali workshop Program Kampung Iklim untuk 27 kabupaten/kota, terlaksananya 1 kali
workshop
inventarisasi
gas
rumah
kaca
untuk
27
kabupaten/kota,
tersusunnya 1 laporan inventarisasi gas rumah kaca Provinsi Jawa Barat, terlaksananya
studi
banding
peningkatan
kapasitas
aparat
di
27 kabupaten/kota terkait program Kampung Iklim, tersusunnya 1 kajian model ketahanan kawasan terhadap perubahan iklim dan tersusunnya 1 dokumen pedoman pelaksanaan pencapaian Rencana Aksi daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Jawa Barat. 4.1.4 Urusan Pekerjaan Umum Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kedua dan Keempat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut: Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 67,34%; Cangkupan Pelayanan Persampahan Perkotaan 64,88 %; Cangkupan Pelayanan Air Minum 65,43%; Cangkupan Pelayanan Air Limbah Domestik Perkotaan 63,59%; Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik dan Sedang) sebesar 97,68%; Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.157.744.380 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.688.922.930 (92,39%).
Output kegiatan adalah tersedianya dokumen FS sebanyak 9 buah dan dokumen DED sebanyak 1 buah, dokumen review desain sebanyak 3 buah, dokumen perencanaan 4 buah. Outcome kegiatan adalah tercapainya kualitas pekerjaan sesuai yang diharapkan. (2) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat di BPJ Wilayah Pelayanan I dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.697.638.357 realisasi anggaran sebesar Rp. 39.716.989.821 (97,59%). Output kegiatan adalah peningkatan
jalan
sepanjang
11,40
km.
Outcome
terlaksananya kegiatan
adalah
meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-76
(3) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat di BPJ Wilayah Pelayanan II dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.327.031.750 realisasi anggaran sebesar Rp. 12.223.348.616 (99,16%). Output kegiatan adalah terlaksananya peningkatan
jalan
sepanjang
3,37
km.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana. (4) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat di BPJ Wilayah Pelayanan III dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.154.738.750
realisasi angaran
sebesar Rp. 97.217.140.442 (96,11%). Output kegiatan adalah terlaksananya peningkatan
jalan
sepanjang
33,83
km.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana. (5) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat di BPJ Wilayah Pelayanan IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.396.272.600 realisasi anggaran sebesar Rp. 11.388.241.390 (85,01%). Output kegiatan adalah terlaksananya peningkatan
jalan
sepanjang
3,80
km.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana. (6) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat di BPJ Wilayah Pelayanan V dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.904.351.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 20.907.477.917 (95,45%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
peningkatan jalan sepanjang sepanjang 5,64 km. Outcome kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana. (7) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat di BPJ Wilayah Pelayanan VI Cirebon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.416.250.480 realisasi anggaran sebesar Rp. 19.834.387.687 (92,61%). Output kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang
8,35 km. Outcome kegiatan
adalah meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana. (8) Kegiatan Pembebasan Tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.931.172.000 realisasi sebesar Rp. 68.118.096453 (63,70%). Output kegiatan adalah terbebaskannya lahan untuk jalan dan jembatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya Lahan untuk Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Terciptanya Jaringan Jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-77
(9) Kegiatan
Pembangunan
Jalan
dan
Jembatan
(Tahun
Jamak),
yang
dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp.
sebesar
62.850.000
pembangunan
Rp.
74.740.240.000
(0,08%).
jalan
Output
sepanjang
realisasi
kegiatan
anggaran
adalah
sebesar
terlaksananya
km. Outcome kegiatan adalah
1.600
terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik. (10) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 24.888.525.100 realisasi anggaran sebesar Rp. 24.701.700.678 (99,25%). Output kegiatan adalah terlaksananya peningkatan
jalan
sepanjang
9,80
km.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana. (11) Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Tersebar di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.948.493.525
realisasi anggaran
sebesar Rp. 6.760.060.900 (97,29%). Output kegiatan adalah
terawasinya
pekerjaan peningkatan jalan, pembangunan jembatan dan penggantian jembatan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah
tercapainya kualitas
pekerjaan sesuai yang diharapkan. (12) Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi,
yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 99.965.000 (99,97%). Output kegiatan adalah Termonitoringnya Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan. Outcome kegiatan adalah
tercapainya Kemantapan Jalan dan
Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan sesuai dengan yang diharapkan. b. Permasalahan dan Solusi (1) Permasalahan Kegiatan Pembebasan Tanah tidak seluruhnya terealisasi karena terdapat
indikasi
Tanah
Negara
yang
memerlukan
pembuktian
kepemilikannya, adanya pengurusan ahli waris dan kuasa waris yang berada di luar kota/luar negeri, dan adanya sertifikat yang menjadi agunan di bank dan adaanya lahan dalam sengketa kepemilikan. (2) Solusi Dinas Bina Marga akan melakukan pendataan kembali untuk pembuktian kepemilikan lahan warga yang akan dibebaskan. Untuk tanah negara,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-78
akan dilakukan permohonan ijin dari pengelola/penanggung jawab tanah Negara tersebut. Sedangkan untuk ahli waris yang berada diluar negeri dan sertifikat yang ada di bank akan dibuat mekanisme tertentu dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Tanah yang belum dibebaskan akan dilanjutkan pada Tahun anggaran 2015. c. Dokumentasi Kegiatan Foto-foto pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan yang telah dilakukan dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Peningkatan Jalan di BPJ 1 ruas Selajambe – Cibogo – Cibeet Sebelum
Sesudah
Peningkatan Jalan di BPJ 2 ruas Jalan Sarasa (Sukabumi)
Peningkatan Jalan di BPJ 3 ruas Majalaya – Bts. Bandung/Garut (Cijapati)
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-79
Peningkatan Jalan di BPJ 4 ruas Warungsimpang - Parakanmuncang
Peningkatan Jalan di BPJ 5 ruas Ciawigebang – Bts.Cirebon/Kuningan
Peningkatan Jalan di BPJ 6 ruas Bts.Majalengka/Indramayu - Jatibarang
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-80
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan yang diaplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatan seperti Perencanaan Jalan, Peningkatan Jalan, Pengawasan Jalan dan Monitoring Jalan kewenangan provinsi, dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 yaitu meningkatkan kondisi jalan dan jembatan pada ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan. Indikator kinerja program ini adalah aksesibiltas jalan dan tingkat kemantapan jalan seperti tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat. Target pada Tahun 2014 adalah sebesar 0,98165 km/km2 dan 97,5-97,7%. Berdasarkan capaian yang telah dihitung tingkat aksesibiltas pada Tahun 2014 masih seperti kondisi Tahun 2013 sebesar 0,98119 km/km2, hal ini dikarenakan pembangunan jalan pada Tahun 2014 belum terlaksana, sementara untuk tingkat kemantapan jalan telah mencapai target yaitu sebesar 97,68%. 2)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.572.069.155 realisasi anggaran sebesar Rp. 16.181.951.005 (92,09%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
rehabilitasi jalan sepanjang 7,00 km, perbaikan badan jalan sepanjang 1.663 m, pekerjaan drainase sepanjang 1.474 m . Outcome kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana, kembalinya kondisi badan jalan yang rusak akibat bencana dan teralirkannya air hujan dengan sistem drainase yang baik agar tidak merusak jalan. (2) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.726.264.264.500 realisasi anggaran sebesar Rp. 23.716.823.100 (99,96%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
peliharaan jalan sepanjang 376,987 km, pemeliharaan jembatan sepanjang 2.095,70 m. Outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana. (3) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan II yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.233.884.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 46.930.894.905 (95,32%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
rehabilitasi jalan sepanjang 23,00 km, perbaikan badan jalan sepanjang 2.092 m, pekerjaan drainase sepanjang 8.654 m. Outcome kegiatan adalah
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-81
kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana, kembalinya kondisi badan jalan yang rusak akibat bencana dan teralirkannya air hujan dengan sistem drainase yang baik agar tidak merusak jalan. (4) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan II yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.272.589.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 14.105.770.010 (98,83%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
pemeliharaan jalan sepanjang 269,011 km, pemeliharaan jembatan sepanjang 1.287 m2. Outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana. (5) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran
sebesar Rp. 72.258.056.250 realisasi anggaran sebesar
Rp. 67.138.212.080 (92,91%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
rehabilitasi jalan sepanjang 13,00 km, perbaikan badan jalan sepanjang 39.210 m, pekerjaan drainase sepanjang 44.352 m 2 dan rehabilitasi jembatan sepanjang 25,00 m2, Outcome kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana, kembalinya kondisi badan jalan yang rusak akibat bencana dan teralirkannya air hujan dengan sistem drainase yang baik agar tidak merusak jalan. (6) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.901.379.500 realisasi anggaran sebesar Rp. 27.561.409.350 (98,78%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
peliharaan jalan sepanjang 509,004 km, pemeliharaan jembatan sepanjang 3.172,10 m2. Outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana. (7) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan IV, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.150.205.600 realisasi anggran sebesar Rp. 26.401.907.348 (93,79%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
rehabilitasi jalan sepanjang 12,30 km, perbaikan badan jalan sepanjang 3.443 m2, pekerjaan drainase sepanjang 1.239 m2. Outcome kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana, kembalinya kondisi badan jalan yang rusak akibat bencana dan teralirkannya air hujan dengan sistem drainase yang baik agar tidak merusak jalan. (8) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan IV, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-82
alokasi anggaran sebesar Rp. 20.933.339.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 20.873.060.150 (99,71%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
peliharaan jalan sepanjang 388,22 km, pemeliharaan jembatan sepanjang 2.350,10 m. Outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana. (9) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.827.626.050 realisasi angagaran sebesar Rp. 22.537.904.441,00 (94,59%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
rehabilitasi jalan sepanjang 8,45 km, perbaikan badan jalan sepanjang 2.635 m, pekerjaan drainase sepanjang 1.661,00 m2. Outcome kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana, kembalinya kondisi badan jalan yang rusak akibat bencana dan teralirkannya air hujan dengan sistem drainase yang baik agar tidak merusak jalan. (10) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.795.571.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 19.584.480.550 (98,93%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
pemeliharaan sepanjang 308,925 km, pemeliharaan jembatan sepanjang 2.639,20 m2. Outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana. (11) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.383.892.075 realisasi anggaran sebesar Rp. 64.761.656.565 (94,70%). Output kegiatan adalah rehabilitasi jalan sepanjang 11,39 km,
terlaksananya
perbaikan badan jalan sepanjang
26.116 m, pekerjaan drainase sepanjang 6.060 m. Outcome kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana, kembalinya kondisi badan jalan yang rusak akibat bencana dan teralirkannya air hujan dengan sistem drainase yang baik agar tidak merusak jalan. (12) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.271.459.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 20.206.409.720 (99,68%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
peliharaan jalan sepanjang 339,143 km, pemeliharaan jembatan sepanjang 2.594,20 m. Outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-83
(13) Kegiatan Penanganan Kerusakan Jalan dan Jembatan yang harus ditangani segera, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 9.897.704.710 (98,98%). Output kegiatan adalah terlaksananya penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam .
Outcome kegiatan adalah
pelayanan prasarana jalan dan jembatan tidak
terganggu. b. Dokumentasi Kegiatan Foto-foto pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan yang telah dilakukan dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Rehabilitasi Jalan di BPJ 1 ruas Sukanagara - Sindangbarang Sebelum
Sesudah
Rehabilitasi Jalan di BPJ 2 ruas Sp.Surade - Ujunggenteng
Rehabilitasi Jalan di BPJ 3 ruas Soreang - Ciwidey
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-84
Rehabilitasi Jalan di BPJ 4 ruas Bts. Bandung/Garut - Garut
Rehabilitasi Jalan di BPJ 5 ruas Bts.Garut/Tasikmalaya - Singaparna
Rehabilitasi Jalan di BPJ 6 ruas Tegalgubug - Arjawinangun - Gopala
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang diaplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatan seperti Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Penanganan kerusakan jalan dan jembatan yang harus LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-85
ditangani segera, dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 yaitu mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan. Indikator kinerja program ini adalah tingkat kemantapan jalan seperti tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat, adapun target pada Tahun 2014 adalah sebesar 97,5-97,7%, berdasarkan capaian kinerja yang telah dihitung tingkat kemantapan jalan telah mencapai target yaitu sebesar 97,7%. 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Jalan, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 19.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 17.468.949.500 (91,94%).
Output kegiatan adalah tersedianya peralatan pendukung pengelolaan jalan, jembatan
berupa
mobile
patching
unit.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya produktifitas dan kualitas penanganan jalan. (2) Kegiatan Revitalisasi Laboratorium dan Workshop, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.983.428.250 realisasi anggaran sebesar Rp. 18.933.107.116 (94,74%).
Output kegiatan adalah tersedianya peralatan laboratorium dan peningkatan sarana workshop. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana pendukung penanganan jalan dan jembatan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang diaplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatan seperti Pengadaan Peralatan Jalan dan Revitalisasi Laboratorium dan Workshop, dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 yaitu tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan tersedianya kebutuhan dasar untuk pelaksanaan tugas unit kerja, dengan sasaran meningkatkan kinerja aparatur. Indikator kinerja program ini adalah tingkat ketersediaan sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan seperti tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat, adapun target pada Tahun 2014 adalah sebesar 65-66%, berdasarkan capaian kinerja
yang
telah
dihitung
tingkat
ketersediaan
sarpras
pendukung
pengelolaan jalan dan jembatan telah mencapai target yaitu sebesar 66.00%. 4) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Penyusunan Data Base Leger Jalan, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-86
Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 169.268.000 (84,63%).
Output kegiatan adalah
terlaksananya survey leger jalan sepanjang
14.40 km. Outcome kegiatan adalah terkendalinya kondisi jalan. (2) Kegiatan Sosialisasi Kebinamargaan di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 291.177.500 (97,06%).
Output kegiatan adalah
terselenggaranya sosialisasi dan penyebaran
pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat . Outcome kegiatan
informasi
adalah terjalinnya interaksi dan informasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. (3) Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Jalan, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 (100%). Output kegiatan adalah tersedianya data tanah pada rumija (ruang milik jalan) yang digunakan masyarakat, Outcome kegiatan adalah pemanfaatan lahan pada Rumija (ruang milik jalan) tidak mengganggu fungsi jalan. (4) Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Tanah dan Bahan Jalan, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.
100.000.000,
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.
98.923.000
(98,92%). Output kegiatan adalah tersedianya data hasil pengujian bahan perkerasan jalan dan kondisi tanah. Outcome kegiatan adalah tercapainya kualitas pekerjaan sesuai yang diharapkan. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan yang diaplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatan seperti Penyusunan Data Base Leger Jalan, sosialisasi Kebinamargaan, Pembinaan Pemanfaatan Jalan dan Pelaksanaan Pengujian Tanah dan Bahan Jalan dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 yaitu terciptanya efisiensi dan efektifitas pengelolaan jaringan jalan dan jembatan di Jawa Barat. Indikator kinerja program ini adalah tingkat Ketersediaan Informasi Jalan dan Jembatan seperti tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat, adapun target pada Tahun 2014 adalah sebesar 96-97%, berdasarkan capaian kinerja yang telah dihitung tingkat Ketersediaan Informasi Jalan dan Jembatan telah mencapai target yaitu sebesar 97,00%. 5)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-87
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.237.001.500 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.060.274.983 (94,54%). Output kegiatan adalah tersedianya dokumen Kajian Penanganan Banjir Bendung Kiara Eunyeuh Kab. Bandung, dokumen Pengukuran Trase Saluran dan Lahan untuk saluran dan Bangunan Daerah Irigasi Caringin, dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi lintas kab. Bogor dan Kota Depok DI. Kranji 176 Ha dan DI. Angke V 252 Ha, dokumen Review Desain DI. Caringin Kabupaten Sukabumi, dokumen Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lintas Kota Bandung dan Kabupaten Bandung DI. Buah Batu 147 Ha DI. Cibeunying/Ciateul 149 Ha DI. Ciregol 115 Ha dan DI. Rancacili 398 Ha, dokumen Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lintas Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut (DI. Ciaro/Cisaat 355 Ha dan DI. Cisimpen 200 Ha), dokumen Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lintas Kabupaten Ciamis & Kota Banjar Di Cikembang 662 Ha, dokumen Kajian Struktur Talang Sentig Kanan, dokumen Kajian Potensi Irigasi DI. Cikalang Kab. Tasikmalaya, dokumen Kajian Bangunan Pengambil / Suplesi DI. Cibutul, dokumen Perencanaan Plumbing Gedung Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, dokumen Review Desain Gedung Kantor Balai PSDA WS. Citarum, dokumen Desain Talang dan Saluran Induk Cinangsi DI. Cikarang Nguluwung.
Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan dokumen perencanaan yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi jaringan irigasi dan pengembangan irigasi dalam upaya mendukung program ketahanan pangan di Jawa Barat (2) Kegiatan Pemantauan dan Pengembangan Potensi O&P Jaringan Irigasi Di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 89.425.000 (89,43%), Output kegiatan adalah tersusun dan terpantaunya kegiatan O&P jaringan irigasi pada 91 daerah irigasi, tersusunnya Rencana Tata Tanam Global (RTTG) daerah irigasi kewenangan
Provinsi,
dan
pemberdayaan
Komisi
Irigasi
Provinsi
dan
Kab./Kota. Outcome kegiatan adalah Operasi & Pemeliharaan irigasi di Jawa Barat menjadi lebih terkoordinasi, efektif dan efisien. (3) Kegiatan Optimalisasi Kegiatan Sumber Daya Air di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 547.100.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 520.322.500 (95,11%), Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan Kegiatan Pemeliharaan irigasi sesuai dengan pedoman yang berlaku di 6 WS, tersusunnya data kondisi jaringan irigasi kewenangan Provinsi Jawa Barat, terlaksananya Peringatan Hari Air Dunia, terlaksananya Hari Bakti PU.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-88
Outcome
kegiatan
adalah
teroptimalkannya
kegiatan
pengelolaan
sumber daya air. (4) Kegiatan
Dukungan
Pembangunan
Daerah
Irigasi
Leuwigoong,
yang
dilaksanakan oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
2.740.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 2.364.293.248 (86,29%), Output kegiatan adalah sebagai wadah tersedianya lahan untuk Pembangunan DI. Leuwigoong seluas 2,07 Ha.
Outcome kegiatan adalah terbangunnya Jaringan Irigasi Leuwigoong di Kabupaten Garut (5) Kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi di 6 (enam) Wilayah Sungai termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus), yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.578.464.450 realisasi anggaran sebesar Rp. 67.290.266.033 (98,12%),
Output kegiatan adalah terpeliharanya bangunan air dan saluran irigasi sehingga fungsi jaringan irigasi lebih optimal untuk mengalirkan air irigasi ke daerah layanan pada Daerah Irigasi dengan melakukan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi berupa babadan rumput sepanjang saluran pembawa pada 91 DI sebanyak 3 kali, normalisasi saluran pada saluran pembawa di 91 DI, pengecatan pintu pada bangunan pengatur irigasi, perbaikan bangunan sadap, perbaikan bendung 6 bh, perbaikan bangunan pelengkap 19 bh, normalisasi saluran dengan kontruksi saluran pasangan sepanjang 610 m’, pembuatan saluran tertutup sepanjang 440 m’, pembangunan talang air sepanjang 45 m’, dan penggantian pintu sebanyak 21 bh. Outcome kegiatan adalah mengembalikan kondisi dan fungsi jaringan irigasi dalam memberikan pelayanan air ke areal persawahan; b. Permasalahan dan Solusi (1) Permasalahan Kegiatan Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Jawa Barat, belum terlaksananya pekerjaan appraisal harga tanah untuk Daerah Irigasi Caringin oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP). (2) Solusi Dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2015. 6)
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Perencanaan Detail Situ dan Waduk, yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
sebesar
Rp.
486.459.000
realisasi
anggaran
sebesar
IV-89
Rp. 472.707.350 (97,17%), Output kegiatan adalah
tersedianya dokumen
dukungan perencanaan berupa Dokumen Teknis Perencanaan Detail Situ Sukarame di Kabupaten Sukabumi, serta dokumen Perencanaan Detail Situ Ciburial Situ Galumpit dan Situ Samarang di Kabupaten Sukabumi. Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan data perencanaan diperlukan untuk ditindaklanjuti dengan konstruksi dalam rangka perlindungan terhadap daya rusak air dan konservasi sumber air. (2) Kegiatan Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Danau, dan Sumber Air lainnya, yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 298.792.500 realisasi anggaran sebesar Rp. 252.810.796 (84,61%), Output kegiatan adalah tersedianya dan tersosialisasikannya dokumen Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Gubernur tentang Pola PSDA WS Ciwulan-Cilaki dan Peraturan Gubernur tentang Pola PSDA WS Cisadea Cibareno. Outcome kegiatan adalah sebagai pedoman, panduan, dan payung hukum dalam pengelolaan sumber daya air di Jawa Barat. (3) Kegiatan Dukungan Percepatan Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.350.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 957.983.600 (70,96%), Output kegiatan adalah terfasilitasinya operasional Tim Samsat Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede. Outcome kegiatan adalah tertanganinya dampak sosial dan lingkungan akibat pembangunan dan penggenangan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang; (4) Kegiatan Dukungan Pembangunan Waduk Kuningan di Kabupaten Kuningan, yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.723.500.000 realisasi anggaran sebesar Rp.2.229.617.250 (81,37%), Output kegiatan adalah tersedianya lahan sebagai sharing Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan Waduk Kuningan seluas 2,3 Ha. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya Pembangunan Waduk Kuningan (5) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Tanah Negara, yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 99.536.000 (99,54%). Output kegiatan adalah terlaksananya
pembinaan,
pengendalian
dan
pengawasan
pemanfaatan
pengguna air permukaan terhadap kepemilikan izin penggunaan air permukaan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-90
sebanyak 100 pemanfaat, tersedianya data Nilai Perolehan Air pada 6 Wilayah Sungai, terlaksananya penertiban lapangan pengguna air permukaan sesuai Perda No. 10/2001 sebanyak 10 perusahaan, terkendali dan terawasinya pemanfaatan Tanah Negara di sekitar sumber air. Outcome kegiatan adalah air beserta sumbernya dapat dilindungi dan dijaga kelestariannya serta penggunaan air permukaan dan pemakaian tanah negara menjadi lebih teratur. (6) Kegiatan Pengukuran dan Penetapan Sempadan Sungai Citarum, yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 295.110.000 (98,37%), Output kegiatan adalah tersusunnya dokumen usulan penatapan batas sempadan sungai citarum ruas cisanti sampai hilir (sepanjang 20 Km). Outcome kegiatan adalah sebagai acuan dalam pengawasan dan pengendalian sungai. (7) Kegiatan Peningkatan Penertiban Saran Teknis Air Permukaan Pemanfaatan dan Pemakaian Tanah Negara, yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000
realisasi anggaran sebesar Rp. 182.587.804 (91,29%),
Output kegiatan adalah terbitnya saran teknis ijin pengambilan air permukaan (SIPPA) di Jawa Barat sebanyak 60 saran teknis, terbitnya saran teknis ijin pemakaian tanah negara sebanyak 60 saran teknik, koordinasi pemanfaatan air permukaan 6 Wilayah Sungai,dan terlaksananya koordinasi teknis pemanfaatan tanah Negara 6 Wilayah Sungai. Outcome kegiatan adalah terlayaninya perusahaan / perorangan pemohon SIPPA dan pemakaian tanah negara. (8) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Koordinasi Sumber Daya Air & Irigasi dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Irigasi, yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 150.000.000
realisasi anggaran sebesar
Rp. 136.384.510 (90,92%). Output kegiatan adalah terfasilitasinya program MPU bidang pengairan, terevaluasinya koordinasi program Tahun 2013 dan tersusunnya koordinasi program Pengelolaan SDA Jabar-Jateng Tahun 2014, terevaluasinya koordinasi program Tahun 2013 dan tersusunnya koordinasi program Pengelolaan SDA Jabar-DKI-Banten Tahun 2014, terfasilitasinya GN – KPA, terfasilitasinya perjanjian kerjasama pengelolaan SDA di Jawa Barat, terfasilitasinya perjanjian kerjasama waduk Cipanas, terfasilitasinya perjanjian kerjasama situ antar Pusat dan provinsi, serta terfasilitasinya perjanjian kerjasama
antar
provinsi
dan
kab./kota.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya kerjasama pengelolaan sumber daya air di wilayah perbatasan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-91
provinsi Jawa Barat dan meningkatnya keterpaduan / koordinasi 10 instansi dan 27 kabupaten/kota yang dituangkan dalam Berita Acara. (9) Kegiatan Dewan SDA Provinsi Jawa Barat, yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
150.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 144.687.240 (96,46%). Output kegiatan adalah terlaksanannya sosialisasi Rancangan Pergub Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometologi, dan Hidrologi (SIH3) Provinsi Jawa Barat serta terlaksananya penyusunan Rancangan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometologi, dan Hidrologi (SIH3) Provinsi Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah terinformasinya Rancangan Peraturan Gubernur Sistem
Informasi
Hidrologi,
Hidrometologi,
dan
Hidrologi
(SIH3)
Provinsi Jawa Barat. (10) Kegiatan Pengelolaan Situ-Situ di 6 (enam) Wilayah Sungai di Jawa Barat, yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.367.941.400 realisasi anggaran sebesar Rp. 6.996.497.050 (94,96%), Output kegiatan adalah meningkatnya kondisi dan fungsi sumber air pada 43 situ/waduk/kawah/embung, dengan melakukan kegiatan adalah Operasi dan Pemeliharaan (O&P) pada 37 situ berupa galian tanah/lumpur, babadan rumput, dan pengecatan pintu, serta Rehabilitasi 5 situ dan 1 waduk lapangan berupa perbaikan bangunan outlet 3 bh, perkuatan tanggul 325 m, pengerukan sedimen, perbaikan terowongan Inlet-pintu airbangunan terjun 1 lokasi, pembuatan jembatan pelayanan 1 bh, dan pembuatan saluran pasangan 100 m’. Outcome kegiatan adalah terjaganya kondisi dan fungsi situ/waduk/kawah/embung. (11) Kegiatan Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi di Jawa Barat, yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.720.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.712.870.600 (99,74%). Output kegiatan adalah tersusunnya data harian debit sungai dan curah hujan di 6 Wilayah Sungai di Jawa Barat melalui pengumpulan dan pengolahan data kuantitas air dengan melaksanakan analisis data hidrologi pada 145 pos. Outcome kegiatan adalah tersedianya data series debit dan curah hujan di 6 wilayah sungai. (12) Kegiatan Manajemen DAS pada 6 (enam) Wilayah Sungai di Jawa Barat, yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.200.000.000
realisasi anggaran
sebesar Rp. 947.727.450 (78,98%). Output kegiatan adalah
tersusunnya
pengelolaan daerah aliran sungai meliputi pemantauan banjir dan kekeringan di 6 WS, pemantauan kualitas air pada 44 titik di Wilayah Sungai Cimanuk-
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-92
Cisanggarung, penyusunan alokasi air sungai pada 6 WS, identifikasi kondisi prasarana sumber daya air pada 6 WS, pengendalian pemanfaatan air permukaan dan tanah negara pada sumber air pada 6 WS, pemutakhiran GIS sumber daya air pada 6 WS, dan sosialisasi kebijakan Pengelolaan SDA.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya data base sumber daya air sebagai bahan penyusunan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada 6 Wilayah Sungai di Jawa Barat. (13) Kegiatan Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai pada 3 Wilayah Sungai (WS. Cisadea-Cibareno, WS.Citarum, dan WS. Ciwulan-Cilaki), yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
8.343.730.300
realisasi
anggaran
Rp. 3.665.902.900 (43,94%). Output kegiatan adalah
sebesar
meningkatnya
kesinambungan fungsi sungai untuk mengendalikan erosi, sedimentasi dan pengendalian daya rusak air / banjir pada 17 sungai (sungai Cimandiri Leuwibitung, Sungai Citiis, Sungai Cisolok, Sungai Cirenghas, Sungai Cigunung, Sungai Cibaraja, Sungai Cikupa Kanan, Sungai Cikupa Kiri, Sungai Cipelang Udik di Kab. Sukabumi, Sungai Cibandung, Sungai Cisuda Cipeujeuh, Sungai Cisuda di Kota Sukabumi, sungai Cipariuk di Kota Bandung, Sungai Cibeusi di Kab. Bandung, Sungai Cipadang di Kab. Cianjur, Sungai Cibeureum di Kota Cimahi, Sungai Cipalebuh di Kab. Garut) dengan melakukan kegiatan perbaikan perkuatan tebing sungai dengan pasangan batu 7 sungai, perbaikan perkuatan tebing sungai dengan pasangan bronjong kawat 5 sungai, perkuatan tanggul 823 m’, normalisasi 1 sungai, pembuatan tembok penahan tanah 4 sungai.
Outcome kegiatan adalah terkendalinya daya rusak air pada 17 sungai di 3 Wilayah Sungai. (14) Kegiatan Water Resources and Irigation sector Management Program (WISMP2) dan Pendamping Hibah APBD di Dinas dan Balai PSDA WS. CisadeaCibareno, yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.409.008.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.827.894.068 (78,66%), Output kegiatan adalah terfasilitasinya Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Sosialisasi kebijakan Provinsi Jawa Barat tentang PSDA di 4 Wilayah BKPP, terlaksananya pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) di WS. Cisadea-Cibareno, terlaksananya desain partisipatif (Review detail desain rehabilitasi irigasi DI. Susukan Gede Kab. Cianjur), terlaksananya kontruksi partisipatif DI. Wanayasa Kab. Purwakarta (perbaikan pasangan linning dan perbaikan pintu air), terlaksananya pelatihan OP Partisipatif, tersedianya
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
dokumen
Review
Studi
Rasionalisasi
Jaringan
Hidrologi,
IV-93
terlaksananya pembuatan dan perbaikan stasiun hidrometereologi dan pos duga air, tersedianya dokumen Studi Revitalise Programe on Infrastructure
Maintenance DAS Cimandiri, terlaksananya rehabilitasi sungai sebanyak 8 sungai (Sungai Citarik Tonjong, Sungai Cikujang, Sungai Cimandiri Rumain, Sungai Sungai Cipelang Lembur Situ, Sungai Cipelang Loa Bojong, Sungai Citarik Gobang, Sungai Cimandiri Leuwi Dinding, Sungai Sungai Gunung Guruh) di Kabupaten Sukabumi dan 1 sungai (Sungai Cipelang Kramat) di Kota Sukabumi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kelembagaan, sumber daya manusia, sistem informasi di bidang sumberdaya air, meningkatnya kondisi jaringan irigasi dan terkendalinya daya rusak air. (15) Kegiatan Fasilitasi Survey Investigasi Rekayasa Teknik SDA, yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 192.665.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 191.000.245 (99,14%), Output kegiatan adalah tersedianya hasil survey investigasi SDA di 6 WS dan Dokumen Inventarisasi mata air di Citarum Hulu.
Outcome kegiatan adalah sebagai bahan penyusunan rencana penanganan mata air di Citarum Hulu. b. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan (a) Kegiatan Manajemen DAS Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, rendahnya penyerapan akibat belum definitifnya keanggotaan TKPSDA WS. Ciwulan-Cilaki sehingga rapat Sidang dan Rapat Komisi TKPSDA belum dapat dilaksanakan; (b) Kegiatan Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai
Cisadea-Cibareno,
rendahnya penyerapan akibat gagalnya 2 kali proses lelang pada Paket pekerjaan di Sungai Cisuda dan Sungai Cirenghas di Kabupaten Sukabumi, sehingga dengan keterbatasan waktu 2 paket pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan; (c) Kegiatan WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, rendahnya penyerapan dikarenakan terdapat sub kegiatan yaitu
OP
Partisipatif
yang
tidak
dapat
dilaksanakan
karena
terlambatnya persetujuan Annual Work Plan (AWP) oleh National
Project implementation Unit (NPIU) Irigasi (Pusat). b.
Solusi (a) Keanggotaan TKPSDA WS. Ciwulan-Cilaki akan didefinitifkan di Tahun 2015.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-94
(b) Pengusulan kembali pada Tahun Anggaran 2015 untuk paket pekerjaan di Sungai Cisuda dan Sungai Cirenghas, Kab. Sukabumi serta percepatan
proses
penetapan
APBD
perubahan
dalam
rangka
mempercepat proses lelang; (c) Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2015. 7) Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai a.
Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 100.000.000
realisasi
anggaran sebesar Rp. 97.811.500 (97,81%). Output kegiatan adalah tersedianya data potensi banjir dan kekeringan. Outcome kegiatan adalah terinventarisasinya data kejadian bencana alam banjir dan kekeringan untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan penanganan banjir dan kekeringan. (2) Kegiatan Penanggulangan Bencana Banjir dan Kekeringan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.962.279.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.622.804.850 (94,31%), Output kegiatan adalah tersedianya bahan banjiran untuk penanggulangan darurat bencana alam. Outcome kegiatan adalah tertanggulanginya penanganan darurat kejadian bencana alam yang menimpa infrastruktur sumber daya air di Jawa Barat; 8) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pendampingan Teknis UPTD BPSR, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 231.477.000 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 229.477.000 (99,14%). Output kegiatan adalah
pendampingan teknis
personil BPSR, pendampingan teknis pengelolaan kualitas lingkungan TPK Sari Mukti, penyusunan kajian hukum perjanjian kerjasama pemerintah swasta.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya kapasitas teknis UPTD BPSR. (2)
Kegiatan Pembangunan TPPAS Regional Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.606.652.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 7.775.093.611 adalah
(90,34%). Output kegiatan
penyediaan
dana
Pajak
Bumi
dan
Bangunan, sertifikasi tanah TPPAS Regional Legok Nangka lanjutan, supervisi LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-95
pengadaan dan pemasangan pagar TPPAS Legok Nangka, pengadaan dan pemasangan pagar lanjutan TPPAS Regional Legok Nangka, pengadaan bangunan pembakar bata sampah di TPA Leuwigajah. Outcome kegiatan adalah optimalnya persiapan operasional TPPAS regional di Legok Nangka serta memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar TPA Leuwigajah. (3)
Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat Rencana Aksi Multipihak – Implementasi Pekerjaan (RAM-IP), yang dilaksanakan oleh Dinas
Permukiman
dan
Perumahan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 6.739.679.750 (70,94%). Output kegiatan adalah
Perencanaan Teknis Rinci
Pengolahan Limbah Domestik seperti: Perencanaan Sabermas, Pendampingan dan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Pembangunan
Sabermas
Supervisi
Pembangunan Sabermas di Desa Maruyung Kec. Pacet, Desa Sukarame Kec. Pacet, Desa Cipeujeuh Kec. Pacet, Desa Mandalahaji Kec. Pacet, Desa Tanjungwangi Kec. Pacet. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas lingkungan dari kondisi pencemaran limbah domestik dengan meningkatkan akses masyarakat perdesaan terhadap sanitasi yang layak dan berkelanjutan. (4)
Kegiatan
Peningkatan
Sanitasi
Perkotaan
Rencana
Aksi
Multipihak
–
Implementasi Pekerjaan (RAM-IP Citarum), yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
970.168.000
realisasi
Rp. 926.118.000 (95,46%). Output kegiatan adalah
anggaran
sebesar
Penyusunan DED Air
Limbah Perkotaan terdiri dari Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Perencanaan Sistem Penyaluran Air Limbah. Outcome kegiatan adalah kesiapan infrastruktur pengelolaan limbah domestik skala kota atau regional secara offsite dan terpusat untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan. (5)
Kegiatan Pengembangan SPAM Regional, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 69.967.090.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 55.225.695.850 (78,97%). Output kegiatan adalah
Penyusunan DED SPAM Regional Cirebon
Raya, Supervisi Pembangunan SPAM Regional Metropolitan Bandung, serta Pembangunan SPAM Regional Metropolitan Bandung di Bandung Raya di
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-96
segmen I, II, III, IV, V, dan VI. Outcome kegiatan adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur air minum yang layak. (6)
Kegiatan Pembangunan SPAM Pantura, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Rp.
dengan
alokasi
4.328.460.000
Rp.4.049.793.000 adalah
anggaran
realisasi
anggaran
sebesar sebesar
(93,56%). Output kegiatan
Supervisi Pembangunan SPAM Pantura
serta Pembangunan fisik SPAM Pantura Kabupaten Indramayu. Outcome kegiatan adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur air minum yang layak. (7)
Kegiatan Pembangunan SPAM Perdesaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 12.183.525.000 realisasi anggaran sebesar Rp.
7.476.748.600 (61,37%). Output kegiatan
adalah Supervisi SPAM Perdesaan, Penyusun DED SPAM
Desa
Rawan
Air,
Pembangunan
SPAM
pedesaan 5 Desa di Kab. Bandung, 3 Desa di Kab. Sumedang, 1 Desa di Kab. Majalengka, 3 Desa di Kab. Kuningan, 1 Desa di Kab. Cirebon, 5 Desa di Kab. Garut, 1 Desa di Kab. Karawang serta pendampingan pelaksanaan Program Pamsimas. Outcome kegiatan adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur air minum yang layak. Permasalahan yang timbul dalam kegiatan adalah paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan karena gagal lelang, ketidaklengkapan DED dan ketidaksiapan lokasi, sehingga akan terdapat SILPA dari paket tersebut yaitu 1 Desa di Kab. Bandung, 1 Desa di Kab. Cirebon, dan 1 Desa di Kab. Sukabumi. (8)
Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Sanitasi di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.395.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 923.683.000 (66,21%). Output kegiatan adalah kegiatan meliputi Laporan Pelaksanaan Percepatan
Pembangunan
Sanitasi,
Laporan
Evaluasi
BPS
Kabupaten Pangandaran, Laporan Evaluai SSK Kabupaten Pangandaran, Laporan Penyusunan Peta Sanitasi Kabupaten Pangandaran, Buku Profiil dan pembuatan peta pembangunan sanitasi Kabupaten Pangandaran, Pedoman Sanitasi Berbasis Masyarakat pada area resiko sanitasi, Perencanaan Prasarana Sanitasi Berbasis Masyarakat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja Pokja AMPL dalam menjalankan PPSP di Jawa Barat serta persiapan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-97
pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat sehingga akses masyarakat akan meningkat terhadap prasarana sanitasi yang layak. (9)
Kegiatan Pegembangan SPAM Kawasan MBR Perkotaan di Rusunawa, yang dilaksanakan
oleh
Dinas
Permukiman
dan
Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
anggaran sebesar
Rp.
992.705.300
realisasi
Rp. 878.443.200 (88,49%).
Output kegiatan adalah Supervisi pengembangan SPAM Kawasan MBR Perkotaan di Rusunawa dan Pengembangan SPAM Kawsan MBR di Rusunawa BPMKL. Outcome kegiatan adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur air minum yang layak. (10) Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih Agro Techno Park, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 869.950.200 realisasi anggaran sebesar Rp.
802.779.700 (92,28%).
Output kegiatan adalah Sarana
Air
Bersih
Supervisi Penyediaan
Agro
Techno
Park
dan
Penyediaan Sarana Air Bersih Agro Techno Park.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya
akses
masyarakat
terhadap
infrastruktur air minum yang layak (11) Kegiatan Pengembangan Kawasan Gasibu, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.900.175.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 761.025.000 (40,05%). Output kegiatan adalah kegiatan berupa Perencanaan
DED
Kawasan
Gasibu
Tahap
II,
Pengawasan
Pekerjaan
Pengembangan Kawasan Gasibu, serta Pengembangan fisik Kawasan Gasibu Tahap I. Outcome kegiatan adalah meningkatnya ruang terbuka publik di Kota Bandung untuk aktifitas rekreasi masyarakat di sekitar kawasan Gasibu. (12) Kegiatan
Fasilitasi
Advisory
Perencanaan
Bidang
Permukiman,
yang
dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 260.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 188.903.450 (72,66%). Output kegiatan adalah
penyusunan
Dokumen
kelengkapan
Rencana
Teknis,
Inventarisasi
dan
penelaahan
readiness kriteria usulan pembangunan infrastruktur bidang permukiman APBD Provinsi Tahun 2015. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya sinergitas dokumen
perencanaan
dengan
realisasi
pelaksanaan
kegiatan
Bidang
Permukiman Tahun Anggaran 2014 serta terfasilitasinya sinergitas dokumen perencanaan bidang permukiman dengan dokumen perencanaan lainnya.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-98
(13) Kegiatan Operasional dan Pembangunan TPK Sarimukti, yang dilaksanakan oleh
Dinas
Permukiman
dan
Perumahan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.808.797.782 realisasi anggaran sebesar Rp. 26.256.184.497 (88,08%). Output kegiatan adalah Sampah,
Pengadaan Material Penutup
Pakaian
Kerja
Lapangan,
Supervisi
Pembangunan Prasarana dan Sarana TPK Sarimukti, Pengadaan Landfill Compactor, Pengadaan Wheel Loader, Pekerjaan Tanggu Jalan di TPK Sarimukti, Pembangunan Saluran Drainase Terlindung, Pembangunan hanggar alat berat lanjutan, Peningkatan Tanggul Penahan Sampah, Peningkatan Kolam Leachate, Pengadaan dan pemasangan media filtrasi, Pengadaan dan pemasangan panel pompa resirkulasi, Pengadaan Pompa, Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan. Outcome kegiatan adalah optimalnya pengelolaan sampah regional
di TPK Sarimukti sementara sampai dengan TPPAS Legok
Nangka di Kab. Bandung siap digunakan. (14) Kegiatan Perencanaan Pusat Seni Budaya Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 934.845.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 932.345.000 (99,73%). Output kegiatan adalah
tersedianya dokumen perencanaan
pengembangan Pusat Seni dan Budaya Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah dukungan pengembangan pusat seni dan budaya Jawa Barat melalui pembangunan fisik pusat seni dan budaya. (15) Kegiatan
Perencanaan
BUMD
Tower,
yang
dilaksanakan
oleh
Dinas
Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 128.400.000 (91,71%). Output kegiatan adalah
tersedianya dokumen perencanaan
Feasibility Study BUMD Tower Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tingkat dukungan pengembangan gedung-gedung milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta kesiapan pembangunannya. (16) Kegiatan Pembangunan Mesjid Rancabuaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
5.000.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 269.828.500 (5,4%). Anggaran pembangunan Mesjid Rancabuaya sebesar 4.730.171.500 tidak diserap karena lokasi Mesjid berada di tempat terlarang (melanggar Perda Jabar Selatan) yaitu berada di sisi pantai. Output kegiatan adalah
Perencanaan
Pembangunan
Mesjid
Rancabuaya,
Pengawasan
Pembangunan Mesjid Rancabuaya. Outcome kegiatan adalah belum dapat
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-99
tercapai disebabkan adanya permasalahan yaitu adanya Perda larangan tentang pembangunan menjorok ke arah pantai. (17) Kegiatan Identifikasi Lokasi Pembangunan Mesjid di Jawa Barat dan Penyusunan DED Pengembangan Mesjid Raya Bandung, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 648.100.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 568.143.000 (87,66%). Output kegiatan adalah
Penyusunan Rencana
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Bangunan Gedung Jawa Barat (Amanat Perda No.13 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung), Identifikasi Lokasi Pembangunan Mesjid di Jawa Barat dan Penyusunan DED Tipikal Mesjid, serta Penyusunan DED Pengembangan Mesjid Raya Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya model pembangunan Mesjid di Jawa Barat yang akan dibangun di 20 kabupaten/kota di Jawa Barat. (18) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan alokasi
Provinsi
anggaran
realisasi (98,34%).
anggaran
Jawa
Barat
dengan
sebesar
Rp.
136.112.000
sebesar
Rp.
133.851.500
Output kegiatan
adalah
Study
Banding Kinerja Pelaksanaan PPIP. Outcome kegiatan adalah perbaikan kualitas pelaksanaan PPIP di Jawa Barat untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dalam mendorong peningkatan ekonomi lokal, pendekatan pemberdayaan untuk mendorong kemandirian masyarakat, serta peningkatan peran lembaga yang sudah terbentuk untuk mendorong keberlanjutan hasil program. (19) Kegiatan Fasilitasi Perencanaan dan Verifikasi Proposal Sanitasi Perdesaaan Gerakan Citarum Bestari (GCB), yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 139.926.000 (55,97%).
Output kegiatan adalah proses seleksi lokasi yang tepat untuk pembangunan sanitasi perdesaan di DAS citarum hulu, Bimtek perencanaan pembangunan sanitasi perdesaan bagi aparat desa di DAS citarum hulu. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pembangunan sanitasi perdesaan yang tepat sasaran. (20) Kegiatan Pelatihan Bank Sampah, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 90.300.000 (90,30%). Output kegiatan adalah
Pelatihan Masyarakat dalam penanganan sampah di DAS
Citarum. Outcome kegiatan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-100
terhadap pengelolaan persampahan secara mandiri dan berkelanjutan sehingga kualitas lingkungan sekitar DAS Citarum meningkat. (21) Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Bersumber dari Air Tanah Dalam di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I Cianjur, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 390.633.000
realisasi sebesar Rp. 390.633.000 (100,00%). Output
kegiatan adalah terbangunnya 1 (satu) unit sarana air bersih untuk 650 KK di Pondok
Pesantren
Assalam,
Desa
Sukaharja,
Kecamatan
Warungkiara,
Kabupaten Sukabumi. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya air bersih bagi masyarakat rawan air bersih. (22) Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Bersumber dari Air Tanah Dalam di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta, yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 396.648.000 (89,91%). Output kegiatan adalah
realisasi sebesar Rp. 356.637.500 terbangunnya 1 unit sarana air bersih
yang bersumber dari air tanah untuk 590 KK di Kp. Toge, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya air bersih bagi masyarakat rawan air bersih. (23) Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Bersumber dari Air Tanah Dalam di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah III Bandung, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
411.548.000
realisasi
Rp. 411.418.000 (99,98%). Output kegiatan adalah instalasi
air
bersih
untuk
250
KK
di
Desa
anggaran
sebesar
Terbangunnya 1 unit
Mulyamekar,
Kecamatan
Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya air bersih bagi masyarakat rawan air bersih. (24) Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Bersumber dari Air Tanah Dalam di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 411.548.000 realisasi sebesar Rp. 411.418.000 (99,97%). Output kegiatan adalah terbangunnya 1 unit sarana air bersih yang bersumber dari air tanah untuk 200 KK di Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
Outcome kegiatan adalah terpenuhinya air bersih bagi
masyarakat rawan air bersih. (25) Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Bersumber dari Air Tanah Dalam di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah V Cirebon, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 394.902.500 realisasi sebesar Rp. 394.805.600 (99,98%). Output
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-101
kegiatan adalah terbangunnya 1 unit sarana air bersih yang bersumber dari air tanah untuk 75 KK di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten
Outcome kegiatan
Majalengka.
adalah
terpenuhinya
air
bersih
bagi
masyarakat rawan air bersih. 9)
Program Pembinaan Jasa Konstruksi a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
500.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 416.164.920 (83,23%). Output kegiatan adalah Sosialisasi Norma/standar tentang
penyelenggaraan
jasa
konstruksi,
Monitoring
dan
evaluasi
penyelenggaraan jasa konstruksi, Pedoman Juknis Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Jawa Barat melalui pengaturan dan pengendalian pelaksanaan jasa konstruksi sesuai aturan. (2)
Kegiatan Pemberdayaan Jasa Kontruksi, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.500.000.000
realisasi
Rp. 1.351.152.475 (90,08%). Output kegiatan adalah
anggaran
sebesar
Uji kompetensi dan
sertifikasi pekerja/tukang konstruksi, Bimbingan teknis pelaksana/pengelola teknis, Peningkatan SDM bidang Jasa Konstruksi, Fasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas SDM pekerja/tukang konstruksi di 16 kabupaten/kota, tersedianya informasi industri jasa konstruksi di Jawa Barat dan terkoordinasikannya masyarakat jasa konstruksi di Jawa Barat melalui fasilitasi jasa konstruksi daerah. (3)
Kegiatan Pembinaan Teknis Pengelolaan Gedung/Rumah Negara, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 269.253.000 (76,93%). Output kegiatan adalah
Daftar harga
bahan, upah dan analisa harga satuan pekerjaan bangunan gedung 27 kabupaten/kota,
Daftar
perkiraan
pembiayaan
pembangunan/perawatan
bangunan gedung, Dokumen penghapusan, penaksiran/penilaian bangunan gedung, Dokumen alih status dan pelepasan rumah Negara, Bantuan Teknis pengelolaan
gedung/rumah
negara.
Outcome
kegiatan
adalah
terselenggaranya pengelolaan bangunan gedung/rumah negara sesuai aturan yang berlaku.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-102
(4)
Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan Konstruksi Di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 100.000.000
realisasi anggaran sebesar
Rp. 74.371.450 (74,37%). Output kegiatan adalah tersedianya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Bidang Konstruksi Sumber Daya Air.
Outcome kegiatan adalah terkendalinya Pelaksanaan Konstruksi bidang Sumber Daya Air di Jawa Barat. 4.1.5 Urusan Penataan Ruang Program penataan ruang merupakan salah satu program untuk melaksanakan strategi meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing, dengan arah kebijakan strategis peningkatan kinerja penataan ruang. Mengacu pada indikator kinerja program penataan ruang yang ditetapkan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam rangka peningkatan kinerja penataan ruang adalah tingkat ketersediaan pranata penataan ruang (dokumen RDTR kabupaten/kota) dan tingkat penanganan Raperda RTR Kawasan Strategis Provinsi. Indikator tingkat ketersediaan pranata penataan ruang (dokumen RDTR kabupaten/kota) dipenuhi melalui fasilitasi pembahasan RDTR kabupaten/kota oleh Tim Evaluasi RDTR kabupaten/kota (Sekretariat di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat) dan BKPRD Provinsi Jawa Barat (Sekretariat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat). Indikator tingkat penanganan Raperda RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dipenuhi melalui penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang dilaksanakan di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Penyusunan RTR KSP merupakan amanat rencana rinci tata ruang yang harus disusun setelah Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 ditetapkan, yaitu sebanyak 24 (duapuluh empat) KSP. Hingga tahun 2014, kajian RTR KSP yang telah disusun kajiannya sebanyak 17 (tujuh belas) KSP. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Penataan Ruang a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Penyusunan Kawasan Strategis Provinsi, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 473.770.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 467.730.000 (98,73%). Output kegiatan adalah dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP Panas Bumi Kamojang-Darajat-Papandayan). Outcome kegiatan adalah tingkat ketersediaan pranata penataan ruang Jawa Barat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-103
(2) Kegiatan Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 426.180.000 (85,24%). Output kegiatan adalah Rapat koordinasi evaluasi pegendalian pemanfaatan ruang dan pokja
pemanfaatan
dan pengendalian pemanfaatan ruang BKPRD Provinsi Jawa Barat, Pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota, Kajian teknis permohonan rekomendasi gubernur untuk pemanfaatan ruang KBU, pembahasan berkas permohonan masuk, Penyebaran informasi mengenai KBU, dan Fasilitasi kader mitra KBU. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang Jawa Barat. (3) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Penataan Ruang KSP, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 243.622.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 230.872.000 (94,77%). Output kegiatan adalah dokumen Naskah Akademis dan Raperda RTR KSP Bopunjur. Outcome kegiatan adalah kesiapan pranata penataan ruang yang yang diproses melalui aspek legal formal. (4) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Strategis di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.986.312.350 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.757.704.850 (95,42%). Output kegiatan adalah Dokumen masterplan pengembangan metropolitan Cirebon Raya (tahap I), Dokumen Masterplan Pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur (tahap I), Dokumen Masterplan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pelabuhan Ratu, Dokumen
Masterplan
Pengembangan
Pusat
Dokumen
Masterplan
Pengembangan
Pusat
Pertumbuhan Pertumbuhan
Rancabuaya, Pangandaran,
Dokumen Laporan Penyusunan Konsep Besar Pengembangan Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah tersedianya konsep acuan pengembangan kawasan Metropolitan dan Pusat-Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. (5) Kegiatan Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah Bagi Pemanfaatan Ekonomi Sosial Sepanjang Koridor Tol di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 484.275.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 449.760.000 (92,87%). Output kegiatan adalah
Dokumen Studi Potensi dan Konsep
Pengembangan Wilayah Pusat-Pusat Pertumbuhan Sepanjang Koridor Tol Cileunyi-Tasikmalaya, Dokumen desain Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah untuk Kemanfaatan Ekonomi Sosial Tol Cisundawu. Outcome kegiatan adalah terencananya penataan ruang di koridor Jalan Tol Cisumdawu.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-104
(6) Kegiatan Pembuatan Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 465.850.000 (93,17%). Output kegiatan adalah data geospasial tematik tutupan lahan Jawa Barat terkini, berupa Buku dan Album Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 hasil interpretasi Citra SPOT 6 2014 dan Citra Sekunder 2012-2014. Outcome kegiatan adalah termanfaatkannya data geospasial tematik sebagai input perencanaan dan analisis tata ruang di Jawa Barat. (7) Penyusunan Kajian Pendukung Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat, dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 174.985.000 (87,49%). Output kegiatan adalah dokumen Studi Identifikasi Nilai-Nilai yang Berlaku di Masyarakat tentang Kualitas Penataan Ruang di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah perubahan perspektif dan paradigma perencanaan tata ruang berdasarkan kajian empiris lapangan dalam rangka mengoptimalkan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan. (8) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
anggaran
sebesar
Rp. Rp.
Output kegiatan adalah
500.000.000 479.603.900
realisasi (95,92%)
operasionalisasi BKPRD
Provinsi Jawa Barat, monitoring dan pembinaan penataan ruang kabupaten/kota di Jawa Barat, serta penyusunan naskah akademis petunjuk pelaksanaan mekanisme dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dalam mewujudkan RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029. Peran dan fungsi BKPRD Provinsi Jawa Barat didukung operasionalisasi Anggota dan Sekretariat BKPRD Provinsi Jawa Barat yang dilengkapi dengan penyiapan standar operasional procedure (SOP) dan pengembangan Website BKPRD Provinsi Jawa Barat sebagai media informasi penyelenggaraan penataan ruang bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas. Outcome kegiatan adalah terwujudnya sinergitas dan koordinasi penataan ruang Provinsi Jawa Barat sebagai upaya penyelenggaraan penataan ruang yang lebih intensif. Operasionalisasi BKPRD Provinsi Jawa Barat meliputi rapat/koordinasi untuk merumuskan perencanaan tata ruang, memfasilitasi pembahasan permohonan rekomendasi Gubernur tentang pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Barat maupun di kabupaten/kota, serta rapat/koordinasi pembahasan pengendalian pemanfaatan ruang dalam menangani konflik penataan ruang di Provinsi Jawa LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-105
Barat. Koordinasi perencanaan tata ruang pada Tahun 2014 telah memfasilitasi Evaluasi Gubernur tentang Raperda RTRW Kabupaten Subang dan Kota Banjar, pembahasan substansi perubahan RTRW Kabupaten Bandung, pembahasan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung, dan perumusan kedudukan substansi RTRW dan RDTR kabupaten/kota. Koordinasi pemanfaatan ruang
dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang
memfasilitasi
pemberian
rekomendasi Gubernur untuk pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara (KBU),
pembahasan
permohonan
Rapergub
rekomendasi
RTH
Gubernur
Abadi untuk
di
KBU,
dan
pemanfaatan
memfasilitasi
ruang
lainnya.
Rekomendasi Gubernur untuk pemanfaatan ruang KBU diberikan untuk 26 pemohon rumah tinggal dan 11 pemohon non rumah tinggal, sedangkan 1 pemohon
non
rumah
tinggal
tidak
mendapat
rekomendasi
gubernur.
Keseluruhan kegiatan koordinasi penataan ruang dirangkum dalam Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Monitoring dan pembinaan penataan ruang kabupaten/kota dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, kunjungan ke BKPRD kabupaten/kota, maupun rapat koordinasi BKPRD Provinsi Jawa Barat di 4 (empat) Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, yang ditindaklanjuti dengan
rapat
koordinasi
BKPRD
Provinsi
Jawa
Barat
dalam
rangka
meningkatkan koordinasi penataan ruang antar tingkat pemerintahan, pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Monitoring dan pembinaan masih perlu dilakukan, karena sangat dibutuhkan terutama dalam membina operasionalisasi BKPRD kabupaten/kota dan memberi penjelasan mengenai peraturan dan mekanisme proses persetujuan substansi rencana tata ruang, beserta permasalahan yang terjadi. Penyusunan
naskah
akademis
Rapergub
tentang
petunjuk
pelaksanaan
mekanisme dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dalam mewujudkan RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029, menyelesaikan substansi untuk pemberian insentif dan disinsentif perwujudan ruang ketahanan pangan. Penyusunan substansi dilakukan melalui 6 (enam) kali focus group discussion (FGD), yang melibatkan narasumber dalam bidang penataan ruang, pertanian dan hukum. Muatan Petunjuk Pelaksanaan, meliputi definisi operasional ketahanan pangan, insentif dan disinsentif, Kriteria dan Indikator Pemberian Insentif dan Disinsentif Perwujudan Ruang Ketahanan Pangan, Objek pemberian Insentif dan Disinsentif Perwujudan Ruang Ketahanan Pangan, Jenis Insentif dan Disinsentif, serta Mekanisme pemberian Insentif dan Disinsentif Perwujudan Ruang Ketahanan Pangan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-106
b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan: (a)
Dalam kegiatan Pembuatan Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat adalah terkait ketersediaan raw data citra satelit resolusi tinggi (SPOT 6) gratis yang disediakan LAPAN, ternyata belum dapat meng-cover seluruh Jawa Barat.
(b)
Dalam Kegiatan Penyusunan Kajian Pendukung Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat adalah terkait metodologi sampling responden, yang seringkali masih berorientasi pada studi kuantitatif padahal basis studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.
(c)
Koordinasi perencanaan tata ruang dipenuhi oleh tugas memfasilitasi pembahasan
rencana
tata
ruang
kabupaten/kota.
Fasilitasi
RTRW
kabupaten/kota mencapai 92,6%, dengan status 25 (duapuluh lima) RTRW kabupaten/kota sudah ditetapkan dalam peraturan daerah, sedangkan RTRW Depok yang masih dalam proses Evaluasi Gubernur, dan RTRW Kabupaten Pangandaran yang belum menyampaikan permohonan rekomendasi gubernur. RDTR kabupaten/kota belum satupun yang sudah ditetapkan, karena proses penyiapan dan sinkronisasi substansi yang memerlukan waktu dan terkendala dalam pemenuhan persyaratan evaluasi. Fasilitasi permohonan rekomendasi gubernur juga dilaksanakan untuk perubahan RTRW Kabupaten Bandung, yang mengalami kendala dalam sinkronisasi substansi. (d)
Pedoman penyusunan peninjauan kembali RTRW belum ada.
(e)
Pedoman penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) belum ditetapkan.
(f)
Pemahaman terhadap proses dan prosedur rekomendasi pemanfaatan ruang masih rendah.
(g) b) (a)
Pedoman pemberian Insentif dan Disinsentif belum ditetapkan Solusi menyediakan raw citra satelit seluruh Jawa Barat adalah mengumpulkan dan mempergunakan citra satelit sekunder dengan resolusi yang kurang lebih sama, dengan Tahun perekaman berkisar dari Tahun 2012 s.d. Tahun 2014
(b)
Berkomunikasi dengan narasumber yang memang pakar di bidang studi kualitatif, sehingga didapatkan cara dan perspektif praktis untuk menggali informasi dari tiap responden sebagai bahan dasar analisis.Meningkatkan sinergi penataan ruang antar tingkat pemerintahan, antar wilayah dan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-107
antar sektor. (c)
Melakukan koordinasi dan sinkronisasi substansi pada setiap tahap perencanaan.
(d)
Menyempurnakan mekanisme
persetujuan substansi rencana
RRTR
kabupaten/kota dalam rangka percepatan penetapan RRTR. (e)
menyusun RTR KSP mengacu pada pedoman penyusunan RTRWP dengan fokus substansi pada isu penanganan KSP.
(f)
menyusun SOP BKPRD Provinsi Jawa Barat.
(g)
Melaksanakan monitoring dan pembinaan kepada BKPRD kabupaten/kota.
(h)
Melengkapi pranata pengendalian pemanfaatan ruang KBU, terutama tentang pengaturan penyediaan dan penetapan Ruang Terbuka Hijau Abadi di KBU.
4.1.6 Urusan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan Kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalammnya,
guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2014, pemerintah Provinsi Jawa Barat berpedoman kepada RPJPD tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan RKPD Tahun 2014. Dimana proses penyusunan seluruh dokumen perencanaan tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga baik seluruh OPD di Provinsi Jawa Barat maupun OPD kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan lainnya menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan dalam membangun Jawa Barat. Dalam urusan perencanaan pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih Penghargaan Pangripta Nusantara utama ke 4 kalinya berturut-turut dari Bappenas oleh Presiden RI di Jakarta. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Kerjasama Pembangunan a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Mengembangkan Kerjasama antar Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 600.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 520.744.600 (86,79%),
Output kegiatan adalah terfasilitasinya Naskah Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pihak Ketiga; terlaksananya Penataan dan Pengembangan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga; tersusunnya Naskah Akademis tentang Tata Naskah Kerjasama Daerah; Tersusuanya Naskah Akademis dalam rangka penyusunan Struktur Kerjasama Daerah. Outcome LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-108
kegiatan adalah
terfasilitasinya Rapat MPU sebanyak 3 kali, Terfasilitasinya
Rapat APPSI, Terfasilitasinya Rapat BKSP sebanyak 8 kali dan Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar daerah kabupaten/kota sebanyak 1 kali. (2)
Kegiatan Menyelenggarakan Rapat Gabungan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama XIV Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun
Anggaran 2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 850.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 821.062.000 (97,00%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Rapat Gabungan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama XIV Tahun 2014 di Bandung pada tanggal 12 s.d. 14 Mei 2014, yang diikuti oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dari seluruh Provinsi Anggota Rapat Gabungan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama XIV Tahun 2014.
Outcome kegiatan adalah terlaksananya Rapat Gabungan FKD-MPU XIV di Bandung Provinsi Jawa Barat dengan hasil 3 dokumen kerjasama MPU. tersusunnya 1 dokumen Kajian Regional Development Fund dan 1 dokumen kajian Kelembagaan Regional Development Fund . (3) Kegiatan Menata Kerjasama dengan Pihak Ketiga, yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun
Anggaran
Rp. 378.880.000
2014
dengan
jumlah
anggaran
sebesar
realisasi anggaran sebesar Rp. 371.209.000 (99,29%).
Output kegiatan adalah terfasilitasinya Naskah Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi
Jawa
Barat
dan
Pihak
Ketiga;
terlaksananya
Penataan
dan
Pengembangan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga; tersusunnya Naskah Akademis tentang Tata Naskah Kerjasama Daerah; tersusunnya Naskah Akademis dalam rangka penyusunan Struktur Kerjasama Daerah. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya Fasilitasi Kerjasama (18 Kali), Penyusunan Naskah Kerjasama daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pihak Ketiga (25 Naskah Kerjasama), Naskah akademis tentang Tata Naskah Kerjasama Daerah (2 Dokumen). (4) Kegiatan Mengevaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 550.000.000 realisasi anggaran sebesar 516.830.500 (93,97%). Output kegiatan
adalah
Terevaluasinya
Penyelenggaraan
Kerjasama
Daerah
dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota se-Jawa Barat; tersusunnya Naskah Akademis Pedoman Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Daerah; tersusunnya Kajian Akademis Potensi Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Kawasan Ekonomi Khusus di Jabar Timur; tersusunnya
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-109
Draft Peraturan Gubernur tentang Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Daerah;
tersusunnya
Draft Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah
Kerjasama Daerah; tersusunnya Program Sistem Informasi Manajemen (SIM) Biro Otonomi Dearah dan Kerjasama; Telaksananya Pengembangan Program Sistem Informasi Manajemen (SIM) Biro Otonomi Dearah dan Kerjasama.
Outcome
kegiatan
adalah
tersusunnya
Evaluasi
Kerjasama
Daerah
(1 Dokumen), Penyusunan Naskah Rancangan Kebijakan Kerjasama Daerah (2 Dokumen), tersusunnya Kajian Akademis Pengembangan Kerjasama Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Barat (1 Dokumen), Terlaksananya Peningkatan Pebntyelenggaraan Kerjasama daerah. (5) Kegiatan menyusun Grand Design Kerjasama Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran
sebesar
195.800.000
(97,90%).
Output
kegiatan
adalah
tersusunnya Grand Design Kerjasama Daerah. sebagai pedoman pelaksanaan program Kerjasama Daerah sampai dengan Tahun 2014. Outcome kegiatan adalah terwujudnya Grand Design sebagai acuan / panduan pelaksanaan program Kerjasama Daerah. (6) Kegiatan Memfasilitasi Kerjasama antar Pemerintahan Luar Negeri dan Menguatkan Komitmen Kerjasama dengan Mitra dari Wilayah Asia Pasifik yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 720.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 498.819.000 (69,28%).
Output kegiatan adalah tersedianya 1 (satu) naskah Minutes of Meeting antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Ishinomaki Jepang untuk peningkatan kerjasama di bidang Perikanan; tersedianya 1 (satu) naskah Addendum Kesepakatan Bersama antara Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan Asosiasi Perikanan Miyagi tentang Usaha Pemagangan Keterampilan Perikanan bagi Warga Negara asing; tersedianya 1 (satu) naskah Draft Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Negara Bagian Australia Selatan tentang Kerjasama Sister Province beserta rencana program/kegiatan; tersedianya 1 (satu) dokumen Kajian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintahan di Luar Negeri; masuknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai anggota Forum Pemerintah Daerah se Wilayah Asia Timur yang diselenggarakan di Prefektur Nara Jepang. Catatan : Dana APBD Perubahan sebesar Rp. 220.000.000 yang dianggarkan untuk kegiatan menghadiri Forum
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-110
Pemerintah Daerah se Wilayah Asia Timur di Prefektur Nara Jepang tidak dapat direalisasikan karena keterlambatan penetapan perubahan anggaran 2014.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah peserta magang lulusan SMK Kelautan / nelayan muda Jawa Barat di Kota Ishinomaki; meningkatnya jumlah
salary / insentif peserta magang di Ishinomaki menjadi sekitar 70.000 – 80.000 yen; diberikannya beasiswa kepada 20 (dua puluh) orang siswa baru di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon dan SMK Negeri 2 Indramayu sebesar Rp. 3 juta (Rp. 3.000.000) per siswa per tahun yang pengelolaannya dilaksanakan langsung oleh kedua SMK tersebut; meningkatnya peluang kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Negara Bagian Australia Selatan terutama dalam bidang pendidikan, seni dan budaya, dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah; meningkatnya peluang kerjasama dengan wilayah di negaranegara Asia Timur. (7) Kegiatan Melakukan Fasilitasi dan Mengembangkan Kerjasama dengan Badan/Lembaga Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
250.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 248.320.000 (99,33%). Output kegiatan adalah tersedianya 1 (satu) dokumen Perjanjian Hibah antara PT. GRM Internasional dengan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat tentang Program Penanggulangan AIDS di Jawa Barat; tersedianya 1 (satu) naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan USAID tentang Kerangka Acuan Kerjasama Penyelenggaraan Bantuan Teknis USAID untuk peningkatan kualitas pembelajaran, tata layanan dan manajemen pendidikan; tersedianya 45 orang relawan Peace Corps untuk pengajaran Bahasa Inggris dan Pelatihan Guru Bahasa Inggris di SMA/SMK dan Madrasah Aliyah di 11 kabupaten/kota di Jawa Barat; terselenggaranya 1 (satu) kali kegiatan rapat koordinasi kemitraan dengan NGO Asing dan Lembaga Donor Asing; tersedianya peluang program pemagangan aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Korea Selatan; tersedianya 1 (satu) naskah draft Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Koordinasi Hibah Luar Negeri. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penanggulangan AIDS di Jawa Barat; meningkatnya kualitas pembelajaran, tata layanan dan manajemen pendidikan di Jawa Barat; meningkatnya keberanian
dan
antusiasme
siswa
dalam
berbahasa
Inggris
di
11 kabupaten/kota di Jawa Barat; meningkatnya peluang kerjasama dengan NGO Asing dan Lembaga Donor Asing; meningkatnya peluang peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-111
(8) Kegiatan Melakukan Evaluasi Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Badan/Lembaga Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
250.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 249.500.000 (99,80%). Output kegiatan adalah terselenggaranya 1 (satu) kali Rapat Koordinasi Evaluasi Kerjasama Luar Negeri; tersedianya 1 (satu) dokumen kajian mengenai Indikator dan Instrumen Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi; tersusunnya rencana tindak lanjut atas beberapa kerjasama; tersedianya 1 (satu) dokumen Laporan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kapasitas
aparatur
pengelola
kerjasama
luar
negeri
di
pemerintah
kabupaten/kota; meningkatnya pemahaman pengelola kerjasama luar negeri dalam hal Indikator dan Instrumen Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi; terwujudnya perencanaan tindak lanjut kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (9) Kegiatan melakukan Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 582.690.754 (97,12%). Output kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi perbatasan sebanyak 2 kali di Kota Semarang dan Kabupaten Sukabumi; Mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan Regional Se JawaBali sebanyak 2 kali; terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan antar Daerah sebanyak 2 kali. Outcome
kegiatan adalah
meningkatnya sinergitas pembangunan di wilayah perbatasan Provinsi. b.
Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) tidak adanya keterpaduan program / kegiatan kerjasama antar OPD Provinsi Jawa Barat; (b) Perencanaan kerjasama yang tidak optimal; (c) Kurangnya komitmen OPD untuk menindaklanjuti kerjasama. (d) Masih
adanya
inkonsistensi
peraturan
perundang-undangan
yang
berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama daerah; (e) Masih terdapatnya perbedaan kepentingan (conflict of interest) antar daerah dalam melakukan kerjasama; (f)
Kerjasama antar pemerintah daerah masih rendah terutama dalam penyediaan pelayanan masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah, dan wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-112
yang tinggi, serta pada pengelolaan dan pemanfaatan bersama sungai, sumberdaya alam di beberapa daerah yang berdekatan; (g) Masih terbatasnya dan masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah, menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak berjalan optimal; (h) Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah, struktur organisasi pemerintah daerah umumnya masih besar dan saling tumpang tindih; (i)
Hubungan kerja antar lembaga, termasuk antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah belum berjalan secara optimal;
(j)
Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kerjasama baik secara kualitas maupun kuantitas;
(k) Terbatasnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kerjasama; (l)
SDM
pengelola
kerjasama
baik
di
tingkat
provinsi
maupun
di
kabupaten/kota di Jawa Barat masih rendah b)
Solusi (a) menyusun Grand Design Kerjasama Daerah; (b) Mengintensifkan koordinasi dan konsultasi, baik dengan Kementerian Dalam Negeri
dan
Kementerian
Luar
Negeri
maupun
dengan
pemerintah
kabupaten/kota dan OPD Provinsi Jawa Barat; (c) Melakukan fasilitasi, monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama luar negeri baik yang dilakukan oleh provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten/kota. (d) Peningkatan konsultasi kepada Pemerintah dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah pelaksana kerjasama; (e) Peningkatan
koordinasi
antar
organisasi
perangkat
daerah
sebagai
pelaksana kerjasama dan konsultasi dengan Pemerintah; (f)
Intensifikasi pembinaan dalam pelaksanaan kerjasama khususnya di tingkat provinsi;
(g) Penguasaan teknik penyusunan rencana dan kebijakan pengelolaan pembangunan berdasarkan pemetaan dan analisis potensi daerah yang perlu dibenahi; (h) Meningkatkan kapasitas keahlian dalam penyusunan basis data potensi daerah
untuk
kepentingan
perencanaan,
penataan,
pemanfaatan,
pemantauan, pengendalian dan sebagai media koordinasi antar pengelola. (i)
Harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral melalui konsultasi dan penyusunan kajian yuridis normatif yang dapat dijadikan sebagai pedoman
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-113
dalam penyusunan dokumen kerjasama, pelaksanaan dan penyelesaian perselisihan; (j)
Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerjasama sejak dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kerjasama, untuk meminimalisasi timbulnya potensi konflik;
(k) Mengoptimalkan inventarisasi dan kompilasi data Naskah Perjanjian Kerjasama dan Kesepakatan Bersama, terutama yang bernilai strategis; (l) 2)
menyusun kodifikasi kerjasama Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Grand Design Penguatan Kelembagaan Kesbangpol Jawa Barat, oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat,
dengan
anggaran sebesar Rp. 120.000.000 dan realisasi anggaran Rp. 119.920.000 (99,93%).
Output
kegiatan
adalah
tersusunnya
perencanaan
yang
komprehensif, sistematis, dan akurat melalui penyelenggaraan 2 kali Focus
Group Discusssion (FGD) dan 5 kali rapat penyusunan bahan perencanaan grand design. Outcome kegiatan adalah terwujudnya eksistensi kelembagaan dan penguatan tupoksi Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. (2)
Kegiatan Rapat Kerja Bidang Kesbangpol, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 755.200.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 742.908.700 (98,37%). Output kegiatan adalah terbangunnya sinkronisasi, koordinasi, dan komunikasi bidang Kesbangpol se-Jawa Barat serta meningkatnya orientasi perencana melalui penyelenggaraan 3 kali rapat kerja yang diikuti oleh 62 orang peserta dari Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dan Badan/Kantor Kesbangpol kabupaten/kota se-Jawa Barat, serta 1 kali orientasi petugas perencana dan 1 kali orientasi aparatur Kesbangpol kabupaten/kota se-Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terwujudnya tata hubungan kerja antara Provinsi dengan kabupaten/kota Bidang Kesbangpol serta meningkatnya wawasan petugas perencana dan Aparatur Bidang Kesbangpol se-Jawa Barat.
(3)
Kegiatan Fasiltasi Koordinasi Perencanaan BKD, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 260.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 257.154.210 (98,90%).
Output
kegiatan
adalah
terselenggaranya
forum
OPD
kabupaten/kota dan OPD Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan fasilitasi pelaksanaan pra musrenbang dan musrenbang daerah Provinsi Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan RKPD 2015 bidang kepegawaian.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-114
(4)
Kegiatan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi
dan
Memfasilitasi
Serta
Mengevaluasi
Penyusunan
LPPD
kabupaten/kota Tahun 2014, yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama. dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 238.937.100 (95,6%). Output kegiatan adalah LPPD Provinsi beserta Indikator Kerja Kunci (IKK) dan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun 2013 serta fasilitasi penyusunan LPPD kabupaten/kota. Outcome kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan terlaksananya Indikator Kerja Kunci (IKK) Provinsi Jawa Barat. (5)
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Pengendalian (Penyelenggaraan OTDA serta Forum
Silaturahmi
Muspida
diWilayah
I
Provinsi
Jawa
Barat),
yang
dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 200.000.000
Realisasi Anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (100%).
Output kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan adalah 4 Dokumen Bidang Pemerintahan di Wilayah I, yaitu Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Trantibum, Dokumen Koordinasi dan Monitoring Evaluasi OTDA, Dokumen Monitoring dan Evaluasi Wilayah Perbatasan dan Dokumen Silaturahmi Pimpinan Daerah Se Wilayah I. Outcome kegiatan adalah
tersusunnya rekomendasi agar BKPP
dapat melaksanakan pengawalan Anggaran baik APBD maupun APBN serta mengidentifikasi permasalahan di wilayah I. (6)
Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Jawa Barat di Wilayah I, yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 100.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 (100%).
Output kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya Rapat Koordinasi Pembangunan dan tersusunnya Dokumen Pembangunan Jawa Barat di
Wilayah
I.
Outcome
kegiatan
adalah
Terakomodirnya
aspirasi
kabupaten/kota se Wilayah I di bidang pembangunan sesuai dengan karakter wilayah I. (7)
Kegiatan Fasilitasi Operasional Advisor Pembangunan Jawa Barat Wilayah I, yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000
Realisasi Anggaran sebesar Rp. 150.000.000
(100%). Output kegiatan adalah Pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya dokumen Advisor perihal pelaksanaan kebijakan baik bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial di wilayah I. Outcome
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-115
kegiatan adalah tersusunnya identifikasi dan rekomendasi hasil kajian Advisor Pembangunan wilayah I. (8)
Pendampingan dan Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan Anggaran sebesar Rp. 400.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 399.890.000 (99,97%). Output kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan adalah 7 Dokumen Tematik Kewilayahan yaitu Dokumen
hasil
Rakor
dan
fasilitasi
Pendampingan
Kegiatan
Tematik
Kewilayahan, dokumen Rakor dan Monitoring Pengembangan Sentra Ternak Sapi Potong, dokumen Rakor dan Monitoring Pengembanan Agro Wisata Koridor Bogor, Puncak dan Cianjur, dokumen hasil Pameran Komoditi Unggulan Tematik Kewilayahan, dokumen Rakor dan Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Komoditi Unggulan Kewilayahan, dokumen Monitoring Pendampingan Kegiatan Tematik Kewilayahan ke kabupaten/kota, dokumen Rakor dan Monitoring Pengembangan Agro Wisata, Wisata Pemandangan Alam dan Bahari Koridor Bogor, Sukabumi Palabuhanratu. Outcome kegiatan adalah Pengembangan Destinasi Wisata BOPUNJUR, integrasi sentra pengembalaan ternak sapi potong dan domba, pameran produk unggulan Tematik Kewilayahan. (9)
Kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah I, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 197.040.000 Realiasi Anggaran sebesar Rp. 197.040.000 (100%). Output kegiatan adalah Pra Musrenbang di Wilayah I dan menghasilkan dokumen usulan
6 kabupaten/kota Rencana 2014 yang akan dibahas di Musrenbang
Provinsi. Outcome kegiatan adalah
terakomodirnya usulan program dan
kegiatan sesuai kebutuhan pembangunan di wilayah I. (10)
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Fasilitasi Aspek Kesejahteraan Sosial se Wilayah I,yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 343.000.000
Realisasi Anggaran sebesar Rp. 343.000.000 (100%).
Output kegiatan adalah
pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya
Koordinasi, Monitoring dan Fasilitasi Aspek Kesejahteraan Sosial se wilayah I dan
tersusunnya
7
dokumen
Penyelenggaraan
Monitoring,
Evaluasi
Penyelenggaraan Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulanagn HIV/AIDS kabupaten/kota se Wilayah I, dokumen Koordinasi Pendidikan Menengah Universal se Wilayah I, dokumen Monitoring Penanggulangan Traffiking dan Ketenagakerjaan
se
Wilayah
I,
dokumen
Koordinasi
Pembinaan
dan
Penanggulangan Tawuran Siswa SMA Sederajat di wilayah I, dokumen
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-116
Monitoring, Evaluasi PMKS se wilayah I, dokumen Silaturahmi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dokumen Penyelenggaraan Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/BPJS Kesehatan Se-Wilayah I.Outcome
kegiatan
adalah
tersusunnya
identifikasi
dan
rekomendasi
permasalahan aspek kesejahteraan sosial di wilayah I. (11)
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Sosialisasi Sinergitas Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas,yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 205.000.000
Output
Realisasi Anggaran sebesar Rp. 204.600.000 (99,80%).
kegiatan
adalah
koordinasi,
Fasilitasi,
Sosialisasi
Sinergitas
Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodasdan tersusunnya 5 Dokumen pengelolaan cagar biosfer yaitu Semiloka, Temu Wicara, Studi Komparasi, Monitoring dan Sosialisasi Pemantapan Pengelolaan/Pembangunan Berkelanjutan Cagar Biosfer Cibodas. Outcome kegiatan adalah tersusunnya identifikasi dan rekomendasi dalam pengelolaan cagar biosfer cibodas. (12)
Kegiatan Fasilitasi Budidaya Ikan Air Tawar
dan Ikan Hias untuk Pasar
Regional
oleh
dan
Global,
yang
dilaksanakan
Badan
Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 Realisasi Anggaran sebesar Rp. 99.300.000 (99,30%).
Output kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan
adalah 1 Dokumen Pengembangan Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias
untuk
Pasar
Regional
dan
Global.
Outcome
kegiatan
adalah
terselenggaranya Fasilitasi Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias untuk Pasar Regional dan Global. (13)
Kegiatan Fasilitasi Pemuliaan Padi Varietas Pandan Wangi dan Pengembangan Varietas Unggul, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000
Realisasi Anggaran sebesar Rp. 100.000.000
(100%). Output kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan adalah 1 Dokumen Pengembangan Pemuliaan Padi Varietas Pandan Wangi dan Pengembangan Varietas Unggul. Outcome kegiatan adalah Berkembangnya Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandan Wangi dan Pengembangan Varietas Unggul. (14)
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Growth Center) Palabuhanratuyang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran
sebesar
Rp.
100.000.000
Realisasi
Anggaran
sebesar
Rp. 100.000.000 (100%). Output kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan adalah 1 Dokumen Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Growth Center)
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-117
Palabuhanratu di Wilayah I.Outcome kegiatan adalah Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Growth Center). (15)
Kegiatan Pendampingan Pekan Olahraga dan Seni (POSPEDAWIL)di lingkup BKPP Wilayah I yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 125.000.000 Realisasi Anggaran sebesar Rp. 0 (0%). Pencairan anggaran tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
(16)
Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan PILPRES 2014 di wilayah II Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000 realisasi anggaran Rp. 49.604.000 (99,21%). Output kegiatanterlaksananya monitoring pemilu legeslatif dan pemilu presiden periode 2014 – 2019. Outcome terkendalinya pemilu legeslatif dan pilpres Tahun 2014.
(17)
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
100.000.000,
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 100.000.000 (100%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi antar OPD kabupaten/kota dengan OPD Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah peserta 80 orang, yang hadir 94 orang. Outcome kegiatan adalah Tersampaikannya Informasi yang sinergis dan aspiratif
terhadap
permasalahan wilayah, sehingga makin meningkatnya jalur infrastruktur jalan/jembatan yang berkualitas untuk jangka waktu panjang. (18)
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Monev Kegiatan Yansosdas dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Kewilayahan BKPP Wilayah III Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000, realisasi anggaran sebesar
Rp. 100.000.000
(100%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan dengan focus pembahasan tentang asuransi kesehatan beserta implementasi di pelayanan kesehatan se Wilayah III serta terselenggaranya Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan dengan focus pembahasan tentang kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan IPM Bidang Pendidikan di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah
Tersebarnya informasi mengenai
pelaksanaan BPJS di Wilayah III dan Terintegrasinya kegiatan upaya peningkatan IPM Bidang Pendidikan di Wilayah III.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-118
(19)
Kegiatan Pra Musrenbang di BKPP Wilayah III , yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000, realisasi anggaran sebesar
Rp. 199.125.800 (99,56%). Output kegiatan adalah
terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi antar OPD kabupaten/kota dengan OPD Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah peserta 400 orang, yang hadir 419 orang. Outcome kegiatan adalah Tersampaikannya Informasi program dan kegiatan kepada OPD kabupaten/kota (20)
Kegiatan
Fasilitasi
Koordinasi
dan
Pengendalian
Pembangunan
Bidang
Pembangunan Daerah (Fasilitasi Koordinasi dan Monev Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup serta Kewilayahan di Wilayah Cirebon), yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 324.877.792 realisasi anggaran sebesar Rp. 323.675.000 (99,63%). Output kegiatan adalah
terselenggaranya Kegiatan Rapat
Koordinasi antar OPD kabupaten/kota dengan OPD Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah peserta 265 orang, yang hadir 309 orang. Outcome kegiatan adalah Tersampaikannya Informasi yang sinergis dan aspiratif permasalahan wilayah Output kegiatan adalah
terhadap
a). terselenggaranya
Koordinasi dan Fasilitasi Persiapan Sarana dan Prasarana Transportasi Hari Raya Idul Fitri 1435 H. b). terselenggaranya Koordinasi, Fasilitasi Rencana Pembangunan
Ring
Road
di
Kawasan
Kebun
Raya
Kuningan.
c).
terselenggaranya Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengelolaan Sampah di Wilayah III, d). terselenggaranya Fasilitasi dalam rangka
mendukung
Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Industri,
Outcome kegiatan adalah a). tersedianya dan tertatanya jalur dan infrastruktur yang lebih baik sehingga dapat mengurai kemacetan dan memperlancar arus mudik. b). Terencananya jalur jalan lingkar menuju kawasan Kebun Raya. c).
terwujudnya kesepakatan adanya
TPA Regional
kedepan. d). meningkatnya pengetahuan mengenai cara pengolahan limbah yang baik dan benar sesuai dengan teknologi terbaru. (21)
Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 (100%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi antar OPD kabupaten/kota dengan OPD Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah peserta 80 orang, yang hadir 86 orang. Outcome kegiatan adalah
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-119
Tersampaikannya Informasi yang sinergis dan aspiratif terhadap permasalahan wilayah. (22)
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan BKPP Wilayah III, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000 (100%).
Output kegiatan adalah
a). terselenggaranya Koordinasi Pengembangan
Sistem perdagangan Komoditi Beras di Wilayah III. b). terselenggaranya Koordinasi Pengembangan Industri Batik Dan
Rotan di Wilayah III. c).
terselenggaranya Koordinasi Pengembangan Sistem Perdagangan Palawija di Wilayah III. d). terselenggaranya Koordinasi Pengembangan Industri Makanan Olahan di Wilayah
III. Outcome kegiatan adalah a). Terjalinnya sinergitas
Pengembangan Sistem Perdagangan Komoditi Beras. b). Terjalinnya sinergitas Pengembangan Sistem Perdagangan Pengembangan Industri Batik Dan
Palawija. c). Terjalinnya sinergitas Rotan di Wilayah III. d). Terjalinnya
sinergitas Pengembangan Industri Makanan Olahan. (23)
Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian
Pembangunan Bidang
Pemerintahan (Penyelenggaraan Otda serta Forum Silaturahmi Muspida di Wilayah III Prov. Jabar), yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 138.975.000 (69,49%). Output kegiatan adalah a). terselenggaranya Rapat Koordinasi sebanyak 4 kali pertemuan, dengan pembahasan tentang usulan kegiatan untuk Tahun berikutnya yang lebih diprioritaskan dari kabupaten/kota se Wilayah III khusunya kegiatan yang dapat meningkatkan tematik kewilayahan di Wilayah III Outcome kegiatan adalah a). Terjadinya kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan Pemerintah kabupaten/kota se Wilayah III mengenai usulan – usulan yang akan diajukan dan lebih diprioritaskan pada saat acara Musrenbang Provinsi antara Bappeda kabupaten/kota se Wilayah III khususnya kegiatan yang termasuk dalam tematik kewilayahan. (24)
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Mangga Gedong Gincu dan Industrialisasi
Perikanan
(TKW-31),
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 (100%). Output kegiatan adalah a). terselenggaranya Koordinasi Pengembangan Agribisnis Mangga Gedong Gincu di
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
wilayah III,
b).
terselenggaranya
Koordinasi Pengembangan
IV-120
Industrialisasi Perikanan di Wilayah III. c). Outcome kegiatan adalah Terjalinnya sinergitas pencapaian Tematik Kewilayahan. (25)
Kegiatan Fasilitasi Pelestarian Keraton, Wisata Sejarah, Wisata Pilgrimage (Ziarah) dan Ekowisata (TKW 34), yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 99.457.000 (99,46%). Output kegiatan adalah
terselenggaranya rapat
koordinasi dengan kabupaten/kota dan pelaksanaan visitasi ke Disparbud Kab. Tasikmalaya dan Kab. Pangandaran, peserta visitasi dari unsure BKPPW III, unsure Disparbudpora dan unsure Bappeda kabupaten/kota se Wilayah III.
Outcome kegiatan adalah dari hasil rakor adalah terinventarisasi jumlah ODTW
dari
kabupaten/kota
sedangkan
dari
kegiatan
visitasi
adanya
pengembangan wawasan dalam mengelola ODTW di Kabupaten lain untuk diterapkan di kabupaten/kota di Wilayah III. (26)
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya (TKW-35), yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000, realisasi sebesar Rp. 100.000.000 (100%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi antar OPD kabupaten/kota dengan OPD Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah peserta 80 orang, yang hadir 89 orang. Outcome kegiatan adalah tersampaikannya Informasi yang sinergis dan aspiratif terhadap permasalahan wilayah, sehingga makin meningkatnya jalur Metropolitan Cirebon Raya yang berkualitas untuk jangka waktu panjang.
(27)
Kegiatan
Fasilitasi
Operasional
Advisor
Sinergi
Pembangunan,
yang
dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi sebesar Rp. 145.300.000 (96,87%). Output kegiatan adalah
terselenggaranya pertemuan selama 10 bulan dengan advisor yang
telah dipilih dengan kemampuan dalam memberikan masukan dan solusi untuk meningkatkan kegiatan tematik kewilayahan yang dirasa masih belum terselenggaran
dengan
baik
dan
optimal,
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku khususnya dalam pengimplementasian tematik kewilayahan se Wilayah III. (28)
Kegiatan Festival Buah Mangga Se Wilayah III, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 180.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 177.882.500 (98,82%). Output kegiatan adalah
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-121
terselenggaranya Festival Buah Mangga di Wilayah III, Outcome kegiatan adalah Teridentifikasinya jenis tanaman unggulan yang dapat dikembangkan di Wilayah III. (29)
Kegiatan Pendampingan Pekan Olah Raga dan Seni (POSPEDAWIL) di Lingkup BKPP Wilayah III Provinsi Jawa Barat Tahun 2014,yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 0 (0%). Pencairan anggaran tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
(30)
Kegiatan Koordinasi Pembangunan di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 200.000.000.Realisasi anggaran sebesar Rp. 195.100.000 (97,55%).
Output kegiatan adalah
terlaksananya Rakor Pembangunan Kewilayahan
Bidang Pemerintahan. Outcome kegiatan adalah tersedianya Informasi Sinergitas Kegiatan Pembangunan di Wilayah IV. (31)
Kegiatan Advisor Inovasi Bakorpembang Wilayah IV, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000. Realisasi anggaran sebesar Rp. 119.448.500 (79,63%). Output kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi Advisor Pembangunan Bakorpembang Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Advisor Pembangunan Wilayah IV.
(32)
Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi Bagian Kegiatan kabupaten/kota se Wilayah IVyang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 400.000.000 realisasi anggaran sebesar 368.544.000 (92,14%). Output kegiatan adalah terlaksananya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi serta Monitoring Program Tematik Kewilayahan di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Prioritas Pembangunan Berbasis Tematik Kewilayahan
di
Wilayah IV. (33)
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu
di
Jatinangor,
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000. Realisasi anggaran sebesar Rp. 97.930.000 (97,93%). Output kegiatan adalah
terselenggaranya
Penelitian Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-122
Jatinangor. Outcome kegiatan adalah tersusunnya Dokumen hasil penelitian dan
terkoordinasikannya
perencanaan
pengendalian
dan
pengawasan
pembangunan pendidikan. (34)
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Jasa Perdagangan dan Industri Kreatif (TKW44),
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Koordinasi
Pemerintahandan
Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000.Realisasi anggaran sebesar Rp. 96.492.000 (96,49%).
Output kegiatan adalah
terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring
Pelaksanaan Program Tematik Kewilayahan Jasa Perdagangan dan Industri Kreatif di kabupaten/kota se Wilayah IV.Outcome kegiatan adalah tercapainya Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Program Tematik Kewilayahan Jasa Perdagangan dan Industri Kreatif di kabupaten/kota se Wilayah IV. (35)
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Growth Center) Pangandaran (TKW-45a), yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000.Realisasi anggaran sebesar Rp. 149.710.000 (99,80%). Output kegiatan adalah
terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Monitoring Pendukungan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dalam rangka Pertumbuhan (Growth Center) Pangandaran.Outcome kegiatan adalah Sinergitas Pengendalian Tematik Kewilayahan di Wilayah IV. (36)
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Growth Center) Rancabuaya (TKW-45b), yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 149.610.000 (99,74%). Output kegiatan adalah
terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Monitoring Pendukungan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dalam rangka Pertumbuhan (Growth Center) Rancabuaya. Outcome kegiatan adalah Sinergitas Pengendalian Tematik Kewilayahan di Wilayah IV. (37)
Kegiatan
Telaahan
Strategi
Kerjasama
Pembangunan
Perbatasan
antar
kabupaten/kota di Wilayah Priangan Timur BKPPW-IV, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 248.500.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 244.870.000 (98,54%), Output kegiatan adalah terlaksananya Rapat Koordinasi Telaahan Strategi Kerjasama Pembangunan Perbatasan antar kabupaten/kota di Wilayah Priangan Timur BKPP Wilayah IV,
Outcome kegiatan adalah Sinergitas Pengendalian Tematik Kewilayahan di Wilayah IV. (38)
Kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutahiran Dispenda Provinsi Jawa Barat
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-123
yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.237.992.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.224.028.450 (98,87%). Output kegiatan adalah Hasil Evaluasi Kinerja dan Pemutahiran data Dispenda Provinsi Jawa Barat sebanyak 34 buku.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. (39)
Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Evaluasi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran setelah perubahan
sebesar
Rp.
12.020.210.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 12.018.322.500 (99,98%). Output kegiatan adalah dilaksanakannya pemeriksaan reguler, pengelolaan keuangan OPD Provinsi, pemeriksaan Bantuan Keuangan dan Review terhadap LKPD Provinsi, SAKIP serta pemeriksaan On Call. Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya dokumen hasil pengawasan sebagai bahan penyusunan kebijakan. (40)
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran setelah perubahan
sebesar
Rp.
517.400.000
realisasi
anggaran
sebesar
Output kegiatan adalah dilaksanakannya
Rp. 513.460.000 (99,24%).
pemeriksaan kasus pengaduan, koordinasi penanganan kasus pengaduan masyarakat dan monitoring penyelesaian dan penanganan tindak lanjut kasuskasus pengaduan pada OPD dan Pemerintah Kabupaten / Kota. Outcome kegiatan
adalah
meningkatnya
pelayanan
pengaduan
–
pengaduan
masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah. (41)
Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Kebijakan Pengawasan dan Rencana Kerja Pengawasan, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran setelah perubahan
sebesar
Rp.
644.100.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 634.350.000 (98,49%). Output kegiatan adalah disampaikannya PKPT Tahun 2014, dan dilaksanakannya koordinasi pengawasan daerah dalam rangka penyusunan PKPT Tahun 2015, koordinasi pengawasan Nasional serta penyusunan kebijakan pengawasan Tahun 2015.Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya PKPT dan dukomen kebijakan pangawasan yang lain sebagai bahan perencanaan pemeriksaan yang lebih sinergis. (42)
Kegiatan
Pemutakhiran
Data
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksaan
Itjen
Kementerian Dalam Negeri, Itjen Kementerian Lainnyadan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 778.865.000 realisasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-124
anggaran sebesar Rp. 640.064.292 (82,18%). Output kegiatan adalah pelaksanaan pemutahiran data TLHP reguler pada OPD Provinsi dan TLHP reguler dan Bantuan Keuangan pada 26 Kabupaten dan Kota, pra pemutahiran dan koordinasi pemutahiran TLHP Itjen
Kementerian Dalam Negeri, serta
Monitoring tindak lanjut hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya kegiatan pemutahiran sebagai sarana memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan auditan. (43)
Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Pemerintah kabupaten/kota, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 675.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 615.393.000 (91,17%).
Output kegiatan adalah
dilaksanakannya EPPD pada Kabupaten / Kota, koordinasi dan konsultasi serta penyusunan laporan hasil EPPD. Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya dokumen hasil EPPD sebagai bahan perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (44)
Kegiatan fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran setelah perubahan
sebesar
Rp.
Rp. 228.424.000 (91,37%).
250.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Output kegiatan adalah dilaksanakannya
sosialisasi SPIP Provinsi Jawa Barat dan terlaksananya penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi bagi Kepala OPD Provinsi. Outcome
kegiatan adalah
dimanfaatkannya hasil sebagai bahan penerapan SPIP di tiap OPD. (45)
Kegiatan Database Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 144.296.195 (72,15%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 55.703.805. Output kegiatan adalah pelaksanaan
kegiatan
adalah
terlaksananya
penyusunan
database
pemberdayaan masayarakat dan pemerintahan desa serta meningkatkan pengembangan website pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
Outcome kegiatan adalah terbentuknya website pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. (46)
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 154.373.886 (61,75%).
Output kegiatan adalah terlaksananya konsultasi dengan pusat dan daerah, fasilitasi Pra Musrenbang Kewilayahan, Musrenbangnas, dan Kaji Banding Perencanaan dan Penataan SDM ke Provinsi NTB, serta fasilitasi kegiatan perencanaan, pengendalian, dan fasilitasi evaluasi KLN bidang PMD. Outcome
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-125
kegiatan adalah meningkatnya koordinasi perencanaan pusat provinsi dan kabupaten/kota. (47)
Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 241.312.074 (96.52%).
Output kegiatan adalah terlaksananya rakor perencanaan bidang perpustakaan dan kearsipan sebanyak 1 kali; Orientasi bidang perpustakaan dan kearsipan sebanyak 1 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perpustakaan dan kearsipan. (48)
Kegiatan
Fasilitasi
dan
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
yang
dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 399.032.950 realisasi anggaran sebesar Rp. 394.130.050 (98.77%). Output kegiatan adalah Penyusunan Laporan SPM Tahun
2013,
Pelaksanaan
Forum
OPD,
Koordinasi
Perencanaan
Program/Kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebanyak 2 Dokumen, terlaksananya Forum OPD sebanyak 1 kali,
terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Program dan Kegiatan sebanyak 1 kali, dan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 2014 sebanyak 26 kabupaten/kota. (49)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 455.914.800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 455.744.800 (99,96%). Output kegiatan adalah terwujudnya 5 dokumen Perencanaan (Dokumen Rakor 2014, Renja 2015, RKA Perubahan 2014, RKA 2015, dan DPA 2015, serta RKA-KL 2015). Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen arah kebijakan pembangunan perkebunan Jawa Barat untuk Tahun 2015.
(50)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Perikanan dan Kelautan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 232.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 231.274.918 (99,69%). Output kegiatan adalah tersedianya Renja
Dinas Perikanan dan Kelautan sebanyak 20 buku,
terlaksananya rapat koordinasi 1 kali, tersedianya Renstra Dinas sebanyak 20 buku, terlaksananya monev kegiatan 1 Tahun, tersedianya dokumen kajian pemetaan intensitas perekonomian bidang perikanan dan kelautan, 1 paket.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Barat 100%.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-126
(51)
Kegiatan
Fasilitasi
Proses
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 193.100.000. Adapun realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp. 188.509.075 (97,62%).
Output kegiatan adalah tersusunnya RENJA Tahun 2015 sebanyak 25 Buku RENJA, Forum Perencanaan Pembangunan KUMKM Jawa Barat Tahun 2014 sebanyak 1 Kali, terfasilitasinya koordinasi Perencanaan melalui Ratekcan K/L, Rakortas, Rapat Gabungan MPU, Musrembang Provinsi, Pra Musrembangnas dan Musrembangnas, masing-masing 1 Kegiatan Rakor Perencanaan. Outcome kegiatan adalah ini adalah meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah, tersedianya dokumen perencanaan Makro dan Sektoral yang Pro Publik (52)
Kegiatan Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 328.250.000 realisasi anggaran sebesar Rp.317.062.500 (96,59%). Output kegiatan adalah terlaksananya Forum OPD Bidang Lingkungan Hidup Se Jawa Barat (1 Kali 100 Orang), terlaksananya Fasilitasi forum perencanaan pembangunan
(Tingkat
Nasional,
Tingkat Provinsi dan Kewilayahan),
terlaksananya Forum Kepala OPD Bidang LH Se Jawa Barat (1 Kali 75 Orang), terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang lingkungan hidup, terlaksananya evaluasi dan monitoring Program Citarum Bestari (Bersih, Sehat, Lestari, Indah), terlaksananya rapat Koordinasi Program Citarum Bestari.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya peran serta stake holder dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (53)
Fasilitas dan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
150.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 148.965.850 (99.31%). Output kegiatan adalah tersusunnya Renja SKPD Tahun 2015, terselenggaranya Forum SKPD, Evaluasi dan monitoring kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah spasial dan sektoral. (54)
Verifikasi Kegiatan Bantuan Keuangan, Hibah, Bansos Bidang Perhubungan yang yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.000 sebesar Rp. 91.818.000
realisasi anggaran
(70,63%). Output kegiatan adalah laporan
hasil verifikasi usulan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan, rekomendasi kepada TAPD Jawa Barat, laporan Monitoring. Outcome kegiatan adalah terwujudnya sinergitas perencanaan, pengganggaran dan pelaksanaan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-127
Bantuan keuangan, Hibah, dan Bansos Bidang Perhubungan. (55)
Penyusunan Rencana Bidang Transportasi Untuk Persiapan PON XIX yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 136.000.000 realisasi anggaran Rp. 85.624.200 (62,96%) ,Output kegiatan adalah Ketersediaan dokumen perencanaan awal persiapan PON XIX Bidang Transportasi, Outcome kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pelayanan transportasi pada penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016.
(56)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
400.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 341.948.182 (85,49%). Output kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air melalui Penyusunan Renstra
2013
–
2018,
Penyelenggaraan Forum
fasilitas
Musrenbang
/
Kewilayahan,
Fasilitas
OPD, Fasilitas Penyelenggaraan Rakortas, dan
penyusunan dokumen renja 2014. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya dan terkoordinasinya perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air. (57)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
dan
Keluarga
Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 381.085.000 realisasi sebesar Rp. 361.498.740 (94,86%). Output kegiatan adalah Rakor Teknis Kementerian dan Lembaga; Penyelenggaraan Forum OPD; Pra Musrenbang Kewilayahan Nasional dan MPU. Outcome kegiatan adalah tersedianya Data dan Informasi Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan di BP3AKB. (58)
Kegiatan Fasilitasi Pengendalian Program dan Validasi Data PMKS dan PSKS, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 208.535.000 (94,79%). Output kegiatan adalah terlaksananya pengendalian program dan tersedianya validasi data PMKS dan PSKS di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Outcome kegiatan adalah tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan.
(59)
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program dan Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 370.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 342.021.154 adalah
(92,44%). Output kegiatan
kegiatan terjalinnya koordinasi program dan kegiatan pembangunan
bidang kesejahteraan sosial di Jawa Barat
adalah Outcome kegiatan adalah
Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-128
(60)
Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.989.528.870 realisasi sebesar Rp.957.514.670 (96,76%). Output kegiatan adalah Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) 1 Dokumen, Forum SKPD 1 kegiatan, Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Jawa Barat, Pengelolaan Penyusunan Buletin Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebanyak 12 bulan, Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan Dinas Tahun 2013 12 bulan, Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Review Rencana Strategis Tahun 2013-2018. Outcome kegiatan adalah Sinergisnya Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
(61)
Kegiatan Koordinasi,Konsultasi Perencanaan Program UPTD BPK Bekasi, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.231.580.000 realisasi sebesar Rp.231.167.500 (99,82%). Output kegiatan adalah perencanaan
pelatihan
ketenagakerjaan.
tersedianya data
Outcome
kegiatan
adalah
tersusunnya perencanaan pelatihan ketenagakerjaan. (62)
Kegiatan Pengembangan Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000 realisasi sebesar Rp. 248.860.000 (99,54%). Output kegiatan adalah terselenggaranya koordinasi pengembangan perencanaan pelatihan TKLN, pengembangan modul pelatihan, analisa kebutuhan pelatihan dan temu konsolidasi. Outcome kegiatan adalah tersusunnya data pelatihan tenaga kerja luar negeri.
(63)
Kegiatan
Koordinasi,
Perencanaan,
Ketransmigrasian, yang
Evaluasi
Dan
Monitoring
Pelatihan
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 realisasi sebesar Rp. 250.000.000 (100%). Output kegiatan adalah
Rakor Perencanaan Pelatihan Ketransmigrasian,
Monitoring di
11 Kabupaten (21 UPT), Evaluasi pasca pelatihan di 11 Kabupaten (21 UPT)
Outcome
kegiatan
adalah
Sinergisnya
Kegiatan
Bidang
pelatihan
Ketransmigrasian. (64)
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan anggaran
oleh
Biro
sebesar
Rp.
Administrasi 3.960.000.000
Pembangunan realisasi
dengan
anggaran
Rp. 3.935.851.480 (99,39%). Output kegiatan adalah
alokasi sebesar
terlaksananya
monitoring, evaluasi, dan estimasi kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat, serta
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-129
terlaksananya Pemeliharaan ISO 9001:2008 tentang Pengendalian Pelaksanaan APBD. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat, serta terstandarisasinya proses pengendalian APBD. (65)
KegiatanFasilitasi, Koordinasi Pemanfaatan SISMONTEP Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 427.065.280 (85,41%).
Output kegiatan adalah
terfasilitasi
dan
terkoordinasinya
pemanfaatan laporan SISMONTEP lingkup OPD Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah kabupaten/kota, serta terlaksananya keikutsertaan dalam Rakernas mengenai SISMONTEP. Outcome kegiatan adalah terwujudnya sinergitas pengendalian pembangunan lingkup OPD Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah kabupaten/kota. (66)
KegiatanAsistensi Dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.272.099.500 (90,70%). Output kegiatan adalah tersusunnya DPA SKPD Perubahan Tahun Anggaran
2014
dan
tersusunnya
RKA
SKPD
Tahun
Anggaran
2015.
Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya penyusunan program dan kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat. (67)
Kegiatan Sinergitas Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Antara Pemerintah, Provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro
Administrasi
Pembangunan
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 300.000.000
realisasi anggaran sebesar Rp.238.378.000,- (80,22%).
Output
adalah
kegiatan
Pengendalian
Kegiatan
terlaksananya
Pembangunan
dan
Rapat Rapat
Koordinasi Kerja
Sinergitas
Pengendalian
Pelaksanaan Bantuan Keuangan. Outcome kegiatan adalah terwujudnya peningkatan koordinasi dan sinergitas pengendalian kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota. (68)
Kegiatan Penyediaan Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000
realisasi anggaran sebesar Rp. 0
(0,00%) (kegiatan tidak dapat dilaksanakan). Kegiatan bersumber pada APBD Perubahan Tahun 2014 dan tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang tersedia tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya kegiatan tersebut. (69)
Kegiatan Sinergisasi Pengembangan Program Kebudayaan dan Kepariwisataan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 562.170.405
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-130
realisasi anggaran sebesar Rp. 562.074.800 (99,98%). Output kegiatan adalah tersusunnya RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 1 naskah; terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan Seni Budaya 1 kegiatan; Forum Dialog Program Pengembangan Kebudayaan 1 kali; terfasilitasinya Perencanaan Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan se MPU 5 kali Outcome kegiatan adalah terinformasikannya data pariwisata, seni dan budaya Jawa Barat yang akurat dan mutakhir. (70)
Kegiatan Kilas Balik dan Apresiasi Pemerintah Provinsi kepada Pelaku Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 729.980.000 (97,33%).
Output kegiatan adalah terselenggaranya Kilas Balik dan Apresiasi Pemerintah Provinsi
kepada
Pelaku
Pembangunan
Jawa
Barat
kepada
20
orang
tokoh/pelaku/ komunitas Seni, Budaya dan Pariwisata Jawa Barat. Outcome kegiatan
adalah
terwujudnya
akuntabilitas
evaluasi
pembangunan
kepariwisataan dan kebudayaan Provinsi Jawa Barat. (71)
Kegiatan Penyusunan Grand Design Kebijakan Pusat Seni Budaya Jawa Barat di kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 (100%). Output kegiatan adalah terlaksananya Penyusunan Grand Design Kebijakan Pusat Seni Budaya Jawa Barat di kabupaten/kota 1 dokmen kebijakan. Outcome kegiatan adalah tersusunnya kebijakan pariwisata, seni dan budaya Jawa Barat.
(72)
Kegiatan
Fasilitasi
dilaksanakan
oleh
dan
koordinasi
Dinas
Perencanaan
Peternakan
Provinsi
Pembangunan
yang
Jawa
dana
Barat
Rp. 250.000.000 dengan realisasi Rp. 249.899.200 (99,96%). Output kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, koordinasi program dan kegiatan bidang peternakan dari kabupaten/kota, pengendali pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan Dokumen Perencanaan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
Outcome yang dicapai tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, terkoordinasinya program dan
kegiatan
bidang
peternakan
dari
kabupaten/kota,
terkendalinya
pelaksanaan kegiatan, dan tersusunnya Dokumen Perencanaan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 (73)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Bidang Kepariwisataan di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-131
realisasi anggaran s.d bulan Oktober 2014 sebesar Rp. 137.170.000 (91,45%).
Output kegiatan adalah terlaksananya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Jawa Barat, FGD Program Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Jawa Barat, FGD Program Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Jawa Barat sebagai bahan rumusan penyusunan kebijakan dalam meningkatkan iklim kepariwisataan di Jawa Barat. (74)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Penanaman Modal di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 138.972.500 (92,65%). Output kegiatan adalah tersusunnya kajian pemetaan dan kebijakan investasi kabupaten/kota wilayah I Bogor, terlaksananya koordinasi dan Monitoring Bidang Penanaman Modal, terlaksananya kegiatan rapat dan tersusunnya bahan evaluasai pelaporan.
Outcome kegiatan adalah teridentifikasinya potensi dan kebijakan investasi di wilayah I Bogor dan tersusunnya bahan rumusan kebijakan Bidang Penanaman Modal di Daerah. (75)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Aspek Kebinamargaan di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 175.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 152.130.000 (86,93%) (S.D Oktober 2014). Output kegiatan adalah
terlaksananya dan terkoordinasinya kesiapan dalam rangka
menghadapi Hari Raya Keagamaan Lebaran (Idul Fitri) Tahun 2014 dan terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan rencana pembangunan jalan tol di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam rangka menghadapi Hari Raya Keagamaan Lebaran Tahun 2014 serta Terfasilitasi dan terkoordinasinya Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol di Jawa Barat. (76)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 168.000.000 (96,00%). Output kegiatan adalah terfasilitasi, terkoordinasi dan terevaluasinya kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan mengenai Optimalisasi Waduk-Waduk Strategis, Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya dalam rangka Mengantisipasi Banjir dan Kekeringan di Jawa Barat serta termonitoring dan terevaluasinya pengembangan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi di Jawa Barat dalam
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-132
rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan Outcome kegiatan adalah tercapainya hasil kegiatan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan infastruktur pengelolaan sumber daya air di Jawa Barat melalui Perumusan Bahan Kebijakan mengenai Optimalisasi Waduk-Waduk Strategis, Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya dalam rangka Mengantisipasi Banjir dan Kekeringan di Jawa Barat serta pengembangan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan di Jawa Barat. (77)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
di
Jawa
Barat,
yang
dilaksanakan
oleh
Biro
Administrasi
Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 84.300.000 (84,30%)
Output kegiatan adalah tersusunnya bahan kebijakan dalam pengembangan ketenagalistrikan
di
Jawa
Barat,
tersusunnya
bahan
kebijakan
dalam
pengembangan energi terbarukan di Jawa Barat serta tersusunnya bahan kebijakan antisipasi dalam tata kelola energi. Outcome kegiatan adalah tersusunnya kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. (78)
Kegiatan Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.104.257.755, realisasi anggaran sebesar Rp. 571.300.000 (51,74%). Output kegiatan adalah
tersusunnya
kajian surat berharga, tersusunnya Raperda Penerbitan Obligasi daerah dan Raperda Dana Cadangan Obligasi Daerah, terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat. Outcome kegiatan adalah tersusunnya persyaratan/dokumen untuk penerbitan obligasi daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah secara resmi menyampaikan usulan Penerbitan Obligasi Daerah ke Ke
Kementerian Keuangan RI. Cq. Dirjen Perimbangan
Keuangan pada tanggal 30 September 2014. (79)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 82.931.000 (82,93%).
Output kegiatan adalah Terkoordinasikannya pengembangan perumahan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya rancangan rumusan bahan kebijakan dalam pengembangan perumahan di Jawa Barat. (80)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Aspek Perhubungan di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 138.293.500 (92,22%). Output kegiatan adalah
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
terlaksananya Rakor Pengembangan
IV-133
Perhubungan dan tersusunnya Bahan Kebijakan Pengembangan Perhubungan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya rancangan kebijakan pengembangan perhubungan di Jawa Barat. (81)
Kegiatan Koordinasi/Konsultasi dan Pengembangan Industri di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 135.000.000 (90,00%). Output kegiatan adalah telaksananya rapat koordinasi pengembangan industri kecil menengah Jawa Barat, dan fasilitasinya dukungan kebijakan pengembangan industri Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terhimpunnya Dokumen Pengembangan Industri kecil menengah sebagai bahan rumusan kebijakan pengembangan Industri di Jawa Barat.
(82)
Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perdangan, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 135.000.000 (90,00%). Output kegiatan adalah Rapat Koordinasi Persiapan Jawa Barat dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) Tahun
2015.
Fasilitasi,
Koordinasi
kebijakan
pengembangan
bidang
perdagangan. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan Jawa Barat dalam menghadapi Asean Economic
Community (AEC) Tahun 2015 dan serta tersusunnya Dokumen Kebijakan bidang perdagangan di Jawa Barat. (83)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan dan Perkuatan Koperasi dan UMKM, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000, realisasi sebesar Rp. 163.800.000 (81,90%). Output kegiatan adalah terfasilitasinya penyelesaian kredit program Dakabalarea, Outcome kegiatan adalah
terfasilitasinya
proses
pelimpahan
pengurusan
Kredit
Program
Dakabalarea yang dilaksanakan oleh Bank Jabar Banten Syariah (bjbs) kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) baik di wilayah Jawa Barat maupun KPKNL di wilayah Banten, sehingga bjbs sampai dengan posisi saat ini telah menyerahkan sejumlah 55 Dokumen/Berkas dengan nilai Rp. 799.135.295 dari total yang harus diserahkan 1.598 Dokumen/Berkas dengan nilai Rp. 48.451.562.594, Terfasilitasi dan terkoordinasinya proses penyelesaian pengurusan Kredit Program Dakabalarea oleh masing-masing KPKNL di wilayah Jawa Barat dan Banten, sehingga proses pengurusan piutang dimaksud pada saat ini sudah pada tahap persiapan penyampaian Surat Paksa kepada debitur. (84)
Kegiatan Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-134
Daya
Mineral
Rp. 176.300.000
Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
anggaran
sebesar
realisasi sebesar Rp. 167.089.435 (94,78%). Output
kegiatan adalah terselenggaranya forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Laporan Evaluasi Kegiatan dan Proceeding Hasil Kajian. Outcome kegiatan adalah terwujudnya dokumen perencanaan Tahun 2015, laporan Hasil Evaluasi dan
Monitoring
serta
Laporan
Akhir
Kegiatan
Bidang
Energi
dan
Sumber Daya Mineral. (85)
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 292.997.600 (97,67%). Output kegiatan adalah terlaksananya konsultasi dan tukar menukar pengalaman untuk pengembangan pelayanan perijinan terpadu dan meningkatnya koordinasi dalam sinergitas penyelenggaraan perijinan antara Provinsi dan kabupaten/Kota mulai dari perencanaan program kegiatan Tahun 2015 dan penyelenggaraan perizinan. Bentuk keluaran dari program ini adalah terselenggaranya Forum OPD (Forum PTSP se-Jawa Barat ) sebagai upaya untuk mengembangkan hubungan kerjasama serta membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota.
(86)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan yang dilakukan Dinas Bina Marga
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 150.432.600 (75,22%).
Output kegiatan adalah terselenggaranya rapat koordinasi kebinamargaan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, rapat kordinasi penyusunan program, penyusunan renja dan monitoring kegiatan Outcome kegiatan adalah terwujudnya sinergitas pembangunan bidang Bina Marga di Jawa Barat. (87)
Kegiatan Verifikasi / Monitoring Bantuan Gubernur Bidang Kebinamargaan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 332.500.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 118.619.000 (35,67%).
Output kegiatan adalah
termonitornya usulan pengajuan bantuan dari
Gubernur. Outcome kegiatan adalah tercapainya hasil survey lapangan sesuai yang diharapkan. (88)
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Olahraga dan Pemuda yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 600.000.000
realisasi Anggaran sebesar
Output kegiatan adalah
Rp. 543.186.750 (90,53%).
terlaksananya Forum Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Tahun 2014, tersusunnya Kajian Penyelenggaraan Keolahragaan dan Kepemudaan, terlaksananya Rakor Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-135
Outcome kegiatan adalah
terwujudnya kerjasama Pembangunan Antar
Daerah yang saling menguntungkan, yang dilaksanakan melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah. (89)
Kegiatan Verifikasi Bantuan Gubernur di Lingkingan Biro Pelayanan Sosial dasar, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial dasar Setda Provinsi Jawa Barat. dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 504.860.000 dengan realisasi sebesar Rp. 504.708.542 (99,97%). Output kegiatan adalah terlaksananya Evaluasi/Verifikasi Lapangan, Koordinasi Verifikasi KelengkapanPencairan dan Pemantauan Penggunaan Bantuan Hibah di Lingkungan Biro Pelayanan Sosial Dasar.
Outcome
kegiatan
adalah
a).
Terevaluasi/Verifikasi
Lapangan
Permohonan Bantuan Hibah di Lingkungan Biro Pelayanan Sosial Dasar. b). Terverifikasinya
kelengkapan
permohonan
pencairan
bantuan
hibah
di
lingkungan Biro Pelayanan Sosial Dasar. c). Terpantaunya Penggunaan Bantuan Hibah di Lingkungan Biro Pelayanan Sosial Dasar (90)
Kegiatan
Optimalisasi
Pembangunan
Perencanaan,
Pendidikan,
yang
Pengendalian
dilaksanakan
Dan
Pengawasan
oleh Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 1.000.000.000
dan realisasi
anggaran Rp. 817.621.000 (81,76%). Output kegiatan adalah (RENSTRA), Tahunan
(RENJA),
Rencana
Kegiatan
dan
Anggaran
(RKA),
Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran. (91)
Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Penanaman Modal, yang dilakukan oleh BKPPMD Provinsi Jawa Barat Alokasi dana APBD, sebesar Rp. 800.000.000 SDM sebanyak 6 orang yang direalisasikan sebesar Rp. 733.383.400 (91,7%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
Forum Sinergitas Kelembagaan Penanaman Modal; terlaksananya komparasi penyusunan Renstra ke Provinsi Jawa Timur; terlaksananya keikutsertaan Jawa Barat pada kegiatan Pra Musrenbang, Musrenbang dan Musrenbangnas; KP3MN di Menado, Mukornis di Provinsi Banten, Sosialisasi Program Kegiatan BKPM di Palembang;
terlaksananya
evaluasi
dan
monitoring
program/kegiatan
penanaman modal serta terlaksananya kegiatan sinergitas perencanaan promosi TTI ke Provinsi Bali, dengan capaian Output kegiatan adalah sebesar (90%). Outcome kegiatan adalah
terwujudnya sinergitas perencanaan
promosi dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan kabupaten/kota. (92)
Kegiatan Forum OPD Satpol PP se Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 285.775.000 (95,26%). Hasil kegiatan adalah terwujudnya sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Jawa Barat, melalui
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-136
pelaksanaan rakor, monitoring dan evaluasi kegiatan Polisi PP se Jawa Barat. (93)
Updating Sistem E-Monev Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000. Tujuan dilaksanakan kegiatan adalah menyempurnakan perencanaan
sistem
informasi
pembangunan
Jawa
monitoring Barat.
dan
evaluasi
Realisasi
(e-Monev)
keuangan
sebesar
Rp. 196.750.000 (98,38%), adapun sisa anggaran sebesar Rp. 3,250,000 berasal dari efisiensi belanja pegawai dan barang dan jasa. Output kegiatan adalah yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu : a)Aplikasi E-Monev (Up-date) Berbasis Web; b)Buku Kode ProgramE-Monev; c)Buku Manual Penggunaan AplikasiE-Monev Outcome kegiatan adalah sinergi Provinsi dan kabupaten/kota untuk pengendalian dan evaluasi proses perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan. (94)
Fasilitasi
dan
Koordinasi
Penelitian,
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 195.100.000 (97,55%). Output kegiatan adalah dari pelaksanaan kegiatan yaitu : a)Buku Prosiding Seminar Hasil Penelitian; b)Buku Prosiding Rakor Penelitian; c) Buku Laporan Koordinasi Penelitian. Outcome kegiatan adalah meningkatnya hasilhasil penelitian sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. (95)
Fasilitasi Budaya Riset Perguruan Tinggi Swasta, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.
300.000.000 realisasi
sebesar
Rp.
289.900.000
(96,63%), Output kegiatan adalah dari pelaksanaan kegiatan yaitu : a)Buku Data Calon Penerima Hibah PTS; b)Laporan Rapat Tim Seleksi Proposal Penelitian PTS. Outcome kegiatan adalah meningkatnya budaya riset perguruan tinggi swasta di Jawa Barat (96)
Penguatan dan Sinergi Desk IPM kabupaten/kota dalam Strategi Pembangunan Manusia di Jawa Barat,yang dilaksanakan oleh
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 238.400.000 (79,47%)
Output kegiatan adalah kegiatan yaitu : a) Executive Summary Kegiatan Desk IPM Provinsi Jawa Barat Tahun 2014; b) “Dokumen Strategis Pembangunan Manusia Berbasis IPM dan Budaya Tahun 2014-2018” 10 kabupaten/kota Prioritas (Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Garut dan Kota Banjar); c) Laporan Hasil desiminasi hakekat desk-IPM serta Rencana Kerja Tahun 2014 tentang Pembangunan Manusia Berukuran IPM di BKPP (I,II,III,IV).Outcome kegiatan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-137
adalah sinkronisasi pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia. (97)
Pendampingan Pemantauan Pelaksanaan RAD MDGs dan RAD Pangan dan Gizi di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi
Rp. 300.000.000
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
realisasi keuangan sebesar Rp. 289.500.000 (96.50%)
Output kegiatan adalah dari pelaksanaan kegiatan yaitu : a) Laporan Rapat Koordinasi Pencapaian Target MDG’s Provinsi Jawa Barat; b) Laporan Rapat Koordinasi Pencapaian RAD Pangan dan Gizi di Provinsi Jawa Barat; c) Dokumen Pencapaian Target MDG’s Provinsi Tahun 2013; d)Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target MDG’s kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2013. Outcome kegiatan adalah terwujudnyasinergi pembangunanberbasis MDGs di Jawa Barat. (98)
Penyusunan Evaluasi Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
300.000.000
realisasi
Rp. 293.795.000 (97,93%). Output kegiatan adalah
keuangan dari
sebesar
pelaksanaan
kegiatan ini yaitu : a) Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan Jawa Barat Tahun 2014; b) Dokumen Evaluasi RKPD kabupaten/kota Tahun 2014; c) Buku Sandingan RKPD-APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen Evaluasi pembangunan di Jawa Barat, sebagai pedoman proses perencanaan Tahun akan datang. (99)
Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 567.100.000.
Realisasi keuangan sebesar
Rp. 559.150.000 (98,60%). Output kegiatan adalah a) Dokumen Identifikasi Kebutuhan Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi; b) Laporan Pelaksanaan FGD Perencanaan Pembangunan Desa Perbatasan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sinergi pembangunan wilayah perbatasan. (100)
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggran Rp. 900.000.000. Realisasi keuangan sebesar Rp. 721.635.000 (80,18%). Output kegiatan adalah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Laporan Fasilitasi Tim Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 : (Rekomendasi Tim Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat Mengenai Implementasi Nawacita Bidang Ekonomi Dalam Konteks Kepentingan Pembangunan Ekonomi Regional Jawa Barat, Antisipasi Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015, Jabar Economic Outlook 2015), Laporan Fasilitasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-138
Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat 2014 , Dokumen Rencana Besar Penciptaan 100.000 Wirausahawan Baru Provinsi Jawa Barat 2013-2018.
Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi di Jawa Barat (101)
Fasilitasi Pengembangan 3 (tiga) Metropolitan dan 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.950.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.307.032.600 (67,03%). Output kegiatan adalah Dokumen Jadwal penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan 3 (tiga) Metropolitan dan 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan, Dokumen Fasilitasi Rapat Internal bersama Tim advisor, Dokumen Fasilitasi Penyelesaian Raperda tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat, Dokumen Pra Naskah Akademis Raperda Pembentukan Badan Usaha Pembangunan Metropolitan di Jawa Barat, Buku Pelaksanaan Optimalisasi WEB dan Manual Operasionalisasi WEB
metropolitan.jabarprov.go.id,
Dokumen
Laporan
Pelaksanaan
FGD
Rencana Besar Pembangunan Metropolitan Bandung Raya, Dokumen Konsep dan Rancangan Rencana Besar Pembangunan Metropolitan Bandung Raya.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya Pengembangan 3 (tiga) Metropolitan dan 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat (102)
Operasional Tim Advisor Penerapan IPTEK Pembangunan Jawa Barat dan Tim SIDA
Jawa
Barat,
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000. Realisasi keuangan sebesar Rp. 195.850.000 (97,93%). Output kegiatan adalah dari pelaksanaan kegiatan yaitu : Laporan Rapat Tim Advisor Penerapan IPTEK Pembangunan Jawa Barat dan Tim SIDA Jawa Barat, Laporan Aktivitas Tim Advisor Penerapan IPTEK Pembangunan Jawa Barat dan Tim SIDA Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya rekomendasi kebijakan aspek-aspek pembangunan di Jawa Barat. (103)
Penelitian dan Pengkajian Aspek Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.566.045.250 (99,19%). Output kegiatan adalah kegiatan ini yaitu
dari pelaksanaan
Dokumen Kajian Aerophonik Pada Pembibitan Kentang,
Dokumen Kajian Sampah Organik , Dokumen Kajian Pengembangan Komoditas Teh
Utk
Peningkatan
Nilai
Tambah
Teh
Rakyat,
Dokumen
Kajian
Pengembangan Green City, Dokumen Kajian Peningkatan Peran Informasi Lowongan Kerja, Dokumen Kajian Jantanisasi Ikan Nila Nirwana, Dokumen
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-139
Kajian Model Pengembangan Kluster Sapi Potong, Dokumen Rencana Induk Penelitian, Dokumen Kajian Kelembagaan Ikan Patin, Dokumen Kajian Bioremediasi Limbah Pabrik Tektil, Dokumen Kajian Penyusunan Bisnis Plan dan Penguatan
Kluster
Mangga
Gedong
Gincu,
Dokumen
Rencana
Besar
Pembangunan Manusia Jawa Barat Th. 2025. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen hasil penelitian aspek-aspek pembangunan di Jawa Barat (104)
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 900.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 899.756.500 (99,97%). Output kegiatan adalah dari pelaksanaan kegiatan ini
yaitu Prosiding Pelatihan TKPKD Jawa Barat,
Leafleat TKPD
Provinsi Jawa Barat, Berita Acara Penyerahan Hadiah Anugerah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terwujudnya sinergitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat. (105)
Fasilitasi Komisi Daerah Lansia Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 239.640.700 (79,88%). Output kegiatan adalah dari pelaksanaan kegiatan ini
yaitu : Laporan Hasil Rakor Komda Lansia Provinsi Jawa Barat, dengan
lampiran : Undangan, Daftar Hadir, Foto Dokumentasi, Paparan Narasumber, Notulen, dan Kesimpulan, Laporan Menghadiri Temu Regional Komda Lansia se Jawa-Bali di Jawa Timur, Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Komda Lansia Provinsi
Jawa
Barat
dan
kabupaten/kota,
Dokumen
Rencana
Besar
Pembangunan Lansia di Jawa Barat, Laporan Rakornas Lansia. Outcome kegiatan adalah terwujudnya pendukungan tim Komda Lansia Jawa Barat. (106)
Pendukungan Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 799.571.245.00 (99,95%). Output kegiatan adalah kegiatan
yaitu:
Dokumen
Rekomendasi
Gubernur
dari pelaksanaan
untuk
Perencanaan
Pembangunan Daerah, Laporan Kunjungan Komite Perencana ke lokasi Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka, Laporan Kunjungan KP ke Jabar Selatan, Laporan Kunjungan KP ke Wilayah Perbatasan Jabar Jateng, Laporan Keikutsertaan pada Barat.
Outcome
kegiatan
adalah
Pra Musrenbang Provinsi Jawa
adanya
masukan
terhadap
proses
perencanaan pembangunan di Jawa Barat. (107)
Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-140
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 487.904.800 (97,58%). Output kegiatan adalah dari pelaksanaan kegiatan yaitu Dokumen perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, Proceding rapat koordinasi TAPD, Dokumen rencana belanja daerah Tahun 2014, Laporan pembahasan pra RKA Tahun Anggaran 2014, Dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014, Dokumen rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, Dokumen rencana APBD Tahun Anggaran 2014.
Outcome kegiatan adalah
terwujudnya perencanaan anggaran daerah
provinsi Jawa Barat yang akuntabel. (108)
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.639.200.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.630.714.688 (99,48%). Output kegiatan adalah dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu :
Dokumen RPJMD 2013-2018 , Dokumen
Rencana Kerja Tahun 2015 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2014, Dokumen Rencana Strategis Tahun 2013-2018, Dokumen Pergub Pengelolaan Sistem RKPDJabar Online 2101 , Dokumen Perda tentang Sisrenbangda, Dokumen
Pergub
tentang
Outcome kegiatan adalah
Petunjuk
Pelaksanaan
Perencanaan
Daerah,
tersedianya acuan pedoman rencana jangka
menengah dan Tahunan Provinsi Jawa Barat. (109)
Fasilitasi dan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 697.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 696.570.150 (99,94%). Output kegiatan adalah dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu : Dokumen Prosiding perencanaan Pendanaan Pembangunan melalui APBN Dokumen Prosiding perencanaan Pendanaan Pembangunan melalui KPS, PHLN dan Obligasi Daerah, Dokumen Prosiding Laporan Pelaksanaan Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat, Dokumen Laporan Pelaksanaan CSR 2014, Dokumen Rencana Pelaksanaan CSR Tahun 2014, Dokumen Rencana Pelaksanaan CSR Tahun 2015, Outcome kegiatan adalah
terwujudnya
sinergitas perencanaan dan pendanaan Non APBD di Provinsi Jawa Barat. (110)
Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Program WISMP2, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp. 239.520.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 239.520.000 (100%). Output kegiatan adalah dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu : Dokumen Jadwal dan laporan penyelenggaraan Fasilitasi Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Program WISMP 2, Dokumen Success
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-141
Story Program WISMP 2 Tahun 2014. Outcome kegiatan adalah terwujudnya sinergitas pengelolaan program WISMP-2 antara pusat dan provinsi. (111)
Fasilitasi Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp. 900.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 898.383.000 (99,82%). Output kegiatan adalah dari kegiatan adalah Rancangan Rencana Induk Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2015 – 2029, Laporan Hasil Kerja Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2014, Outcome kegiatan adalah
terwujudnya
sinergitas perencanaan pembangunan wilayah Jabar Bagian selatan. (112)
Pendukungan
Narasumber
Focus
Group
Diskusi
(FGD)
Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 600.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 575.400.000
(95.90%).
Output kegiatan adalah Prosiding FGD RAM-IP Pencegahan dan Penanganan PMKS Jalanan, Prosiding FGD Memuliakan Anak Yatim di Jawa Barat, Prosiding FGD Memuliakan Lansia, Prosiding FGD Peningkatan Mutu Pendidikan, Prosiding FGD Peran Tokoh Agama dalam Mewujudkan Visi dan Misi Jawa Barat, Prosiding FGD Strategi Implementasi dan Pengamalan Nilai-nilai Kegamaan, dalam mewujudkan masyarakat Jabar yg berkeadilan dan berdaya saing, Prosiding FGD Strategi Humas dalam mewujudkan Visi dan Misi Jawa Barat, Risalah Rakor Alih Kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota ke Provinsi. Outcome kegiatan adalah tersedianya perencanaan pembangunan di Jawa Barat. (113)
Penyusunan Pengembangan Wilayah Jabar Bagian Utara, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 340.850.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 340.625.000 (99,93%). Output kegiatan adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara, Laporan pelaksanaan rapat pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara. Outcome kegiatan adalah terwujudnya sinkronisasi Rencana Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
(114)
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Taman Budaya, Ilmu dan Teknologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
600.000.000
realisasi
keuangan
sebesar
Rp. 492.227.000 (82,04%). Output kegiatan adalah dari pelaksanaan kegiatan yaitu
Laporan
Rapat
Fasilitasi
Penyusunan
Dokumen
Rencana
Induk
Pengembangan TBIT, Prosiding Benchmarking TBIT ke Tsukuba Science City
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-142
dan Kanagawa Science Park di Jepang, Laporan FGD Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan TBIT, Draft Dokumen, Rencana Induk Pengembangan TBIT, Dokumen Rencana Induk Alternatif Model Kelembagaan TBIT. Outcome kegiatan adalah terwujudnya Pengembangan Taman Budaya, Ilmu dan Teknologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor. (115)
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 300.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 0 (0%) Tujuan dari kegiatan adalah menyusun dokumen rencana induk pembangunan kesejahteraan sosial provinsi Jawa Barat. Kegiatan tidak mungkin dilakukan karena ketersediaan data sekunder utama, yaitu Data Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
(PMKS),
Potensi
Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan data pendukung lainnya sesuai dengan kerangka kebutuhan penyusunan dokumen yang belum ter-up date; Urgensi penyusunan
dokumen
yang
sebaikanya
dilakukan
pada
tahun
2015,
berdasarkan kebutuhan untuk evaluasi mid term RPJMD Provinsi Jawa Barat. (116)
Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 159.580.000 (79,79%). Output kegiatan adalah dari Pelaksanaan kegiatan ini yaitu : Laporan Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Penanganan Lahan Kritis
DAS
Citarum,
Laporan
Fasilitasi
Pembinaan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Lahan Kritis dan SDA Berbasis Masyarakat. Outcome kegiatan adalah terwujudnya ya peran aktif kelembagaan provinsi dalam pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan program PLKSDA-BM di tingkat provinsior. (117)
Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 786.868.756 (98,36%). Output kegiatan adalah dari pelaksanaan kegiatan yaitu : Buku KUA APBD TA 2015, Buku PPAS APBD TA 2015, Buku KUA APBD Perubahan TA 2014, Buku PPAS APBD Perubahan TA 2014. Outcome kegiatan adalah terwujudnya perencanaan anggaran daerah provinsi Jawa Barat yang akuntabel.
(118)
Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan dan Praktek Lapangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000 realisasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-143
keuangan sebesar Rp. 785.352.910 (98,17%). Output kegiatan adalah dari pelaksanaan kegiatan yaitu Pelatihan Peningkatan Kualitas Perencanaan Desa Berbasis
Desa
Membangun
(2
Angkatan).
Outcome kegiatan adalah
meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. (119)
Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2013, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.450.000.000. Realisasi keuangan sebesar Rp. 3.414.899.085 (98,98%). Output kegiatan adalah Dokumen RKPD Tahun 2015, Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014.
Outcome
kegiatan
adalah
tersedianya
pedoman/acuan
perencanaan
pembangunan Tahunan daerah. (120)
Rencana Besar dan Strategi Penyerapan 2 Juta Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi
anggran
Rp.
200.000.000
realisasi
keuangan
sebesar
Rp. 126.950.000 (63,48%). Output kegiatan adalah dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu Dokumen Rencana Besar dan Strategi Penyerapan 2 Juta Tenaga Kerja.
Outcome kegiatan adalah
tersedianya
panduan
pelaksanaan
penyerapan 2juta tenaga kerja. (121)
Koordinasi dan Sinergi Pengembangan Agribisnis Ikan Air Tawar dan Ikan Hias untuk Pasar Regional dan Global (TKW-12) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
200.000.000
realisasi
Rp. 103.735.000 (51,87%). Output kegiatan adalah
keuangan
sebesar
dari kegiatan ini yaitu
Dokumen Rencana Besar Tematik Kewilayahan Pengembangan Agribisnis Ikan Air Tawar dan Ikan Hias Untuk Pasar Regional dan Global Di Wilayah I Bogor Tahun 2014-2018 (Fokus Ikan Hias). Outcome kegiatan adalah tersedianya panduan pelaksanaan Tematik Kewilayahan Pengembangan Agribisnis Ikan air tawar dan ikan hias untuk pasar regional dan global. (122)
Koordinasi dan Sinergi Pengembangan Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandan Wangi dan Varietas Unggul Lainnya (TKW-13) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 198.550.000 (99,28%). Output kegiatan adalah
Dokumen Rencana Besar Tematik
Kewilayahan Pengembangan Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandan Wangi dan Varietas Unggul Lainnya Di Wilayah I Bogor Tahun 2014-2018 (Fokus Padi Varietas Pandan Wangi). Outcome kegiatan adalah
tersedianya panduan
pelaksanaan Tematik Kewilayahan pengembangan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-144
(123)
Koordinasi dan Sinergi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Growth
Center) Pelabuhan Ratu, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 144.740.000 (72,37%).
Output kegiatan adalah Dokumen Laporan Pelaksanaan FGD
Konsep dan
Rancangan Rencana Besar Pembangunan Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu, Dokumen Konsep dan Rancangan Rencana Besar Pembangunan Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu. Outcome kegiatan adalah tersedianya panduan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Growth Center) Pelabuhan Ratu. (124)
Koordinasi dan Sinergi Pengembangan Industri Manufaktur (TKW-21), yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 185.900.000 (92,95%). Output kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan adalah Dokumen Rencana Besar Tematik Kewilayahan Pengembangan
Industri
Manufaktur
Di
Wilayah
II
Purwakarta
Tahun
2014-2018. Outcome kegiatan adalah tersedianya panduan pelaksanaan Tematik Kewilayahan Pengembangan Industri Manufaktur Tahun 2014-2018. (125)
Koordinasi dan Sinergi Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah (TKW22)yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi keuangan adalah Rp. 66.000.000 (33%). Output kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan adalah Dokumen Rencana Besar Tematik Kewilayahan Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah Di Wilayah II Purwakarta Tahun 2014-2018. Outcome kegiatan adalah
tersedianya panduan pelaksanaan
Tematik Kewilayahan Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah. (126)
Koordinasi dan
Sinergi
Pengembangan Metropolitan BODEBEK
KARPUR
(TKW-25) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 200.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 166.280.000 (83,14%).
Output kegiatan adalah dari pelaksanaan kegiatan adalah Dokumen Laporan Pelaksanaan FGD Rencana Besar Pembangunan Metropolitan Bodebekkarpur, Dokumen Konsep dan Rancangan Rencana Besar Pembangunan Metropolitan Bodebekkarpur.
Outcome
kegiatan
adalah
tersedianya
panduan
Pengembangan Metropolitan BODEBEK KARPUR. (127)
Koordinasi dan Sinergi Pengembangan Agribisnis Buah-buahan, Tebu dan Industrialisasi Perikanan, Sentra Ternak Sapi Perah, Sapi Potong, Kerbau dan Unggas Lokal (TKW-31), yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggran
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-145
sebesar Rp. 200.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 88.000.000 (44%).
Output kegiatan adalah
pelaksanaan kegiatan adalah Dokumen Rencana
Besar Tematik Kewilayahan Pengembangan Agribisnis Mangga Gedong Gincu dan Industrialisasi Perikanan Di Wilayah III Cirebon Tahun 2014-2018 (Fokus Mangga Gedong Gincu). Outcome kegiatan adalah
tersedianya panduan
Pengembangan Metropolitan BODEBEK KARPUR. (128)
Koordinasi dan Sinergi Pelestarian Keraton, Wisata Sejarah, Wisata Ziarah (Pilgrimage) dan Mengembangkan Ekowisata (TKW-34) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi keuangan Rp. 88.000.000 (44%). Output kegiatan adalah
dari pelaksanaan kegiatan
adalah Dokumen Rencana Besar Tematik Kewilayahan Pelestarian Keraton, Wisata Sejarah, Wisata Ziarah (Pilgrimage) dan Mengembangkan Ekowisata Di Wilayah III Cirebon Tahun 2014-2018. Outcome kegiatan adalah tersedianya panduan pelaksanaan Tematik Kewilayahan Pelestarian Keraton, Wisata Sejarah, Wisata Ziarah (Pilgrimage) dan Mengembangkan Ekowisata. (129)
Koordinasi dan Sinergi Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya (TKW-35) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 162.150.000 (81,08%). Output kegiatan adalah Pelaksanaan kegiatan adalah Dokumen Laporan Pelaksanaan FGD Rencana Besar Pembangunan Metropolitan Cirebon Raya, Dokumen Konsep dan Rancangan
Rencana
Besar
Pembangunan
Metropolitan
Cirebon
Raya.
Outcome kegiatan adalah tersedianya panduan Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya. (130)
Koordinasi dan Sinergi Pengembangan Jasa Perdagangan, Industri Kreatif dan Pariwisata
(TKW-44)
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 66.000.000 (33%).
Output kegiatan adalah
Dokumen Rencana Besar Tematik Kewilayahan
Pengembangan Jas Perdagangan, Industri Kreatif dan Pariwisata Di Wilayah IV Priangan Tahun 2014-2018 (Fokus Pariwisata Pangandaran). Outcome kegiatan adalah
tersedianya panduan pelaksanaan Tematik Kewilayahan
Pengembangan Jas Perdagangan, Industri Kreatif dan Pariwisata. (131)
Koordinasi
dan
Sinergi
Pengembangan
Pusat
Pertumbuhan
Baru
(Growth Center) Pangandaran (TKW-45a) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 155.360.000
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-146
(77,68%). Output kegiatan adalah Dokumen Laporan Pelaksanaan FGD Rencana Besar Pembangunan Pusat Pertumbuhan Pangandaran, Dokumen Konsep dan Rancangan Rencana Besar Pembangunan Pusat Pertumbuhan Pangandaran. Outcome kegiatan adalah tersedianya panduan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Pangandaran. (132)
Koordinasi
dan
Sinergi
Pengembangan
Pusat
Pertumbuhan
Baru
(Growth Center) Rancabuaya (TKW-45b) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 163.150.000 (81,58%). Output kegiatan adalah
dari pelaksanaan kegiatan adalah
Dokumen Laporan Pelaksanaan FGD Rencana Besar Pembangunan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya, Dokumen Konsep dan Rancangan Rencana Besar Pembangunan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya. Outcome kegiatan adalah tersedianya panduan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya. (133)
Pengendalian
dan
Pelaporan
Kinerja
Pembangunan
Jawa
Barat
yang
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggran sebesar Rp. 600.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 548.510.000 (91,42%). Output kegiatan adalah Dokumen Laporan Kinerja Triwulanan (I -III) APBD dan APBN, Dokumen Hasil Pemantauan Kegiatan Pembangunan di Jawa Barat Semester I dan Semester II, Buku Prosiding Rapat Koordinasi Bidang PPE Semester I dan Semester II.
Outcome kegiatan adalah
tersedianya panduan Pembangunan Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya. (134)
Kegiatan Penyusunan Regulasi, pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000
Realisasi
Anggaran sebesar Rp. 48.725.000 (97,45%). Output kegiatan adalah 1 (satu) dokumen hasil penyelenggaraan Forum OPD dalam rangka koordinasi dan sinergi program/kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Jawa Barat. (135)
Kegiatan Merencanakan,Mengevaluasi dan menyusun Laporan Internal Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 24.975.000 (99,90%). Output kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, yan terdiri dari Renja Tahun 2015, IKU/IKK Tahun 2013, LKPJ Biro Tahun 2013, Lakip Tahun 2013, LPPD Tahun 2013, RKT Tahun 2015, RKA Tahun 2015, DPA Tahun 2014, UKP4 Tahun 2014.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-147
(136)
Kegiatan
Fasilitasi,
Koordinasi,
Pengendalian,
dan
Monev
Pelaksanaan
Kerjasama Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup Antar kabupaten/kota dan Provinsi di Wilayah IIyang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000. Realisasi anggaran sebesar Rp. 74.877.000 (99,84%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Rapat Fasilitasi, Koordinasi, Pengendalian, dan Monev Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup Antar kabupaten/kota dan Provinsi di Wilayah II yang telah dilaksanakan di Purwakarta pada tanggal 20 September 2014 dengan peserta sebanyak 75 orang yang terdiri dari instansi/dinas/OPD terakait di kabupaten/kota wilayah II serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan pembicara/nara sumber sebanyak 9 orang.
Outcome kegiatan adalah sebagai berikut: a). Teridentifikasinya pendekatan integratif antar Instansi yang terkait untuk merencanakan rancangan program dan
kegiatan.
b).
Terealisasikannya
Kegiatan
Fasilitasi,
Koordinasi,
Pengendalian dan Monev Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup antar Kab./Kota dan Provinsi di Wilayah II Tahun 2014. c).Terkoordinasikannya Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup kabupaten/kota di Wilayah II Provinsi Jawa Barat. d). meningkatnya
pengendalian
dan
pelaksanaan
program
dan
pegiatan
kabupaten/kota dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. (137)
Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Persampahan di kabupaten/kota Wilayah II
Provinsi
Jawa
Barat,
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000 (100%). Output kegiatan adalah terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan Persampahan di kabupaten/kota Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang telah dilaksanakan di Purwakarta pada tanggal 20 November 2014 dengan peserta Rapat Koordinasi sebanyak 30 orang yang terdiri dari instansi/dinas/OPD terakait di kabupaten/kota wilayah II. Selain itu telah dilaksanakan pula pemantauan ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yang ada di kabupaten/kota Wilayah II untuk mengetahui kondisi dan permasalahan serta solusi. Outcome kegiatan adalah sebagai berikut: a). Melakukan Koordinasi dan Pemantauan Persampahan di kabupaten/kota di Wilayah II Tahun 2014. b). Memberikan wawasan edukasi pengelolaan persampahan. c). Mengadakan pendekatan integratif antar instansi yang terkait untuk pelaksanaan kegiatan mengenai Pengelolaan dan Pemantauan Persampahan. d). Mendapatkan informasi mengenai peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-148
dalam Pengelolaan Persampahan. e). Membahas dan menyepakati hasil-hasil Koordinasi dan Pemantauan Persampahan di Wilayah II Tahun 2014 dari kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Provinsi serta kegiatan lintas kabupaten/kota yang menjadi prioritas Kegiatan. f). Mendapatkan penjelasan dari Kab./Kota mengenai masalah Pengelolaan Persampahan antar Kab./Kota di Wilayah II Tahun 2014. g). Mendapatkan hasil serta permasalahan juga solusinya dalam pelaksanaan koordinasi dan pemantauan persampahan di Kabupaten/ Kota di Wilayah II Provinsi Jawa Barat. (138)
Kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL) Ketahanan Pangan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Jawa Barat, pada tanggal 19 Juni 2014 bertempat di aula Bidang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 74.541.000 (99,4%).Output kegiatan adalah terlaksananya Rapat Koordinasi Wilayah Ketahanan Panganan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 (satu) kali, Outcome kegiatan adalah Rekomendasi yang bersifat sinergis untuk perencanaan pembangunan ketahanan pangan antar kabupaten/kota di wilayah II Provinsi Jawa Barat, yang dapat dilaksanakan/diimplementasikan oleh OPD terkait baik OPD Provinsi maupun kabupaten/kota di Wilayah II Provinsi Jawa Barat
(139)
Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perekonomian (Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal) di Wilayah II BKPP Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000 realisasi anggaran sebesar
Rp.84.692.000
(99,64%). Output kegiatan adalah
terlaksananya rapat koordinasi dan fasilitasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif sebanyak 1 (satu) kali.Outcome kegiatan adalah Rekomendasi yang bersifat sinergis untuk perencanaan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif yang dapat dilaksanakan/diimplementasikan oleh OPD terkait, baik OPD Provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah II Provinsi Jawa Barat. (140)
Fasilitasi Operasional Advisor Sinergi Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Jawa Barat, anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dan realisasi anggaran sebesar
Rp. 150.000.000 (100%). Output kegiatan
adalah terlaksananya terlaksananya pendampingan (advisory) bagi Kepala BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat, Outcome kegiatan adalah Rekomendasi yang bersifat sinergis untuk perencanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh OPD terkait baik OPD Provinsi maupun OPD kabupaten/kota di wilayah II Provinsi Jawa Barat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-149
(141)
Kegiatan Penyelenggaraan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 (100%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Wilayah II yang telah dilaksanakan di Purwakarta pada tanggal 26 Maret 2014 dengan peserta sebanyak 250 orang yang terdiri dari instansi/dinas/OPD terakait Provinsi dan kabupaten/kota wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan pembicara/nara sumber sebanyak 10 orang dan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dalam format saran/masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD serta Daftar Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kewilayahan kabupaten/kota di BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat, yang tertuang dalam formulir C-4.2. Outcome kegiatan adalah sebagai berikut: a). Teridentifikasinya rencana usulan pembangunan dalam program kegiatan Kab./Kota
melalui
RKPD
Oneline.
b).
Terealisasikannya
Kegiatan
Penyelenggaraan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat Tahun 2014. c). Terkoordinasikannya Perencanaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Program Kegiatan Pra Musrenbang Wilayah II Provinsi Jawa Barat. d). meningkatnya pengendalian dan pelaksanaan program kegiatan kabupaten/kota melalui Kegiatan Pra Musrenbang Wilayah II Provinsi Jawa Barat. (142)
Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi Bagian Kegiatan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Jawa Barat, pada tanggal 19 Maret 2014 bertempat di Gedung Negara, 4 Maret 2014 bertempat di Gedung Negara, 21 Mei 2014 bertempat di aula bidang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 397.182.600 (99,30%). Output kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi tematik kewilayahan (Pengembangan sapi perah, pengembangan budidaya ikan air payau dan air tawar, pengembangan makanan olahan berbasis bahan baku lokal) sebanyak bersifat
3 (tiga) kali. Outcome kegiatan adalah Rekomendasi yang
sinergis
untuk
perencanaan
yang
dapat
dilaksanakan/
diimplementasikan oleh OPD terkait baik OPD Provinsi maupun kabupaten/kota. (143)
Fasilitasi Pengembangan Industri Manufaktur (TKW 21) yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Rp. 99.833.200 (99,83%). Output kegiatan adalah terlaksananya
IV-150
rapat koordinasi pengembangan industri manufaktur sebanyak 1 (satu) kali,
Outcome kegiatan adalah Rekomendasi perencanaan yang bersifat sinergis untuk
perencanaan
pengembangan
industri
manufaktur
yang
dapat
dilaksanakan/diimplementasikan oleh OPD terkait baik OPD Provinsi maupun OPD kabupaten/kota di wilayah II Provinsi Jawa Barat (144)
Fasilitasi Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.99.238.000 (99,24%). Output kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi pengembangan industri keramik dan gerabah sebanyak kali. Outcome
1 (satu)
kegiatan adalah Rekomendasi yang bersifat sinergis untuk
perencanaan pengembangan industri keramik dan gerabah yang dapat dilaksanakan/diimplementasikan oleh OPD terkait baik OPD Provinsi maupun OPD di wilayah II Provinsi Jawa Barat. (145)
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Metropolitan BODEBEK KARPUR (TKW-25) yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan Wilayah II Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 99.345.000 (99%). Output kegiatan
adalah
terselenggaranya
Metropolitan BODEBEK
KARPUR
Kegiatan
(TKW-25)
Fasilitasi
yang
Pengembangan
telah dilaksanakan di
Purwakarta pada tanggal 28 Mei 2014 dengan peserta sebanyak 100 orang yang terdiri dari instansi/dinas/OPD terakait Provinsi dan kabupaten/kota wilayah II dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dengan pembicara/nara sumber sebanyak 4 orang dan Output hasil pelaksanaan kegiatan adalah agar adanya Output yang menghasilkan tantang cakupan Pembahasan dan Kesepakatan dari hasil-hasil Pengendalian Pembangunan Berbasis Kewilayahan, di Kabupaten/ Kota yang menjadi kewenangan Provinsi serta kegiatan lintas Kabupaten/ Kota yang
menjadi
prioritas
Kegiatan
Fasilitasi,
Pengembangan
Metropolitan
BODEBEK KARPUR (TKW-25) Tahun 2014, terlaksananya koordinasi dan sinergitas dalam Pengendalian Pembangunan Berbasis Kewilayahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Mendapatkan penjelasan dari BAPPEDA Kab./Kota dan Intasi terkait. hasil yang dicapai, permasalahan yang ada juga solusinya dalam Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan di Kabupaten / Kota. Outcome kegiatan
adalah
sebagai
berikut:
terwujudnya
sinergitas
perencanaan
peningkatan Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan yang komprehensif dan berkesinambunangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dan meningkatnya Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Berbasis Kewilayahan khususnya Pengembangan Metropolitan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-151
BODEBEK KARPUR (TKW-25) Tahun 2014 di wilayah Provinsi Jawa Barat. (146)
Kegiatan
Fasilitasi
dan
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
yang
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Jawa Barat dengan jumlah anggaran Rp. 400.000.000 dan realisasi Rp. 385.688.100 (96,42%). Output kegiatan adalah terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pertanian, Terlaksanya Evaluasi Program pembangunan Pertanian, Terlaksanaya Sosialisasi Pedoman & Pelaporan. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Sinergitas & koordinasi perencanaan dalam penyusunan program dan kegiatan, terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Program dan Kegiatan, Terlaksanannya Sosialisasi Pedoman Pelaporan dalam mendukung Program Pembangunan Pertanian di Jawa Barat. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Kegiatan
Fasilitasi
dan
Koordinasi
Pengembangan
Bidang
Kepariwisataan di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2006 tentang RIPPDA Jawa Barat belum disesuaikan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 dan RIPARNAS No 50 Tahun 2011. Adanya SOTK baru Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga untuk alokasi anggaran di kembalikan ke Kas Daerah. (b) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Aspek Kebinamargaan di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Banyak faktor yang sangat mempengaruhi minat investor menanamkan modalnya di Indonesia. (c) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Alokasi air sampai dengan saat ini masih bersifat parsial, diharapkan secara menyeluruh kedepannya bisa dibuat dan ditetapkan.Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam mengelola Wilayah Sungai terbatas dan hanya mempunyai kewenangan pada Wilayah Sungai
Cisadea-Cibareno
dan
WS
Ciwulan-Cilaki
sebagaimana
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai. Adanya SOTK baru Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga untuk
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-152
alokasi anggaran tidak terserap 100%. (d) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian
Setda
Provinsi
Jawa
Barat,
Terdapat
dampak
penyesuaian harga energi (BBM) di Tahun 2014 yang memerlukan penanganan dalam jangka panjang yaitu konversi penggunaan BBM ke gas.Sementara terhadap harga harga LPG tabung 3 Kg terdapat ketidakstabilan pasokan yang diakibatkan terjadinya gangguan jalur distribusi logistik (kerusakan jalan) sehingga terjadi kelangkaan yang berdampak
pada
kenaikan
harga
pada
tingkat
yang
tidak
wajar.Pencapaian rasio elektrifikasi dari 80,05% (Tahun 2013) ke 88-90% di Tahun 2018 memerlukan upaya percepatan dari sisi dukungan pendanaan yang mencukupi.Dalam hal pengembangan energi terbarukan dari tiga lokasi (Gn Tangkuban Parahu, Gn Tampomas dan Gn Ciremai), pengembangan pengusahaan panas bumi di Jawa Barat terdapat kendala teknis maupun sosial yang berdampak pada
terganggunya
pelaksanaan
tahapan
pengusahaan
panas
bumi.Adanya SOTK baru Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga untuk alokasi anggaran tidak terserap 100%. (e) Kegiatan Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan terserbut adalah terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu : Paket pekerjaan pelaksanaan pemeringkatan (rating) Pemerintah daerah dengan nilai pagu kegiatan sebesar Rp. 310.000.000 yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga terjadi gagal lelang dikarenakan peserta lelang/seleksi hanya satu pendaftar (tidak sesuai ketentuan Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa intansi pemerintah), sedangkan untuk Pekerjaan Kajian Investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD dengan nilai pagu kegiatan sebesar Rp. 70.000.000 proses lelangnya tidak dilanjutkan/dibatalkan dikarenakan
adanya
perubahan
SOTK
Sekretariat
Daerah
yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 dan SOTK Biro Administrasi Perekonomian mengalami perubahan menjadi Biro Perekonomian dan Biro Investasi dan BUMD
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-153
serta adanya kebijakan cut off anggaran per bulan November 2014 terhadap OPD/Biro yang mengalami perubahan SOTK sehingga berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan APBD. (f) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, masih belum terdata seluruhnya bangunan rusun/rusunawa di Jawa Barat. Belum optimalnya cakupan pelayanan infrastruktur persampahan. Adanya SOTK baru Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga untuk alokasi anggaran tidak terserap 100%. (g) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Aspek Perhubungan di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian, belum ditetapkannya alur pelayaran ASDP di Jawa Barat. Masih belum terdata seluruhnya pengusaha ASDP yang memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan. Belum dibebaskannya seluruh lahan untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Belum dibebaskannya seluruh lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan shortcut Jalur kereta api Cibungur-Tanjungrasa. Adanya perlintasan sebidang antara jalan kereta api dengan jalan raya yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalulintas, serta penertiban PKL di stasion. Adanya SOTK baru Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga untuk alokasi anggaran tidak terserap 100%. (h) Kegiatan Koordinasi/Konsultasi dan Pengembangan Industri di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi
Jawa
Barat,
Permasalahan
Era
otonomi
daerah
telah
menyebabkan perubahan paradigma pengembangan industri yang sebelumnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana justru diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (i) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan dan Penguatan Koperasi dan UMKM, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Kesiapan BJBS di dalam
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-154
penyiapan dokumen/berkas Piutang Kredit Program Dakabalarea yang memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku masih terdapat beberapa kendala diantaranya kekurangan Sumber Daya Manusia. (j) Tidak terlaksananya Kegiatan Fasilitasi penyusunan perubahan kedua Perda
Nomor
14
Tahun
2006,
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 47.000.000. Kegiatan Fasilitasi penyusunan perubahan kedua Perda Nomor 14 Tahun 2006 tidak dapat dilaksanakan karena penyusunan raperda tidak terakomodir pada Program Legislasi Daerah Tahun 2014, sehingga kegiatan fasilitasi termaksud tidak dapat dilaksanakan. (k) Penguasaan
teknik
penyusunan
perencanaan
dan
kebijakan
pengelolaan pembangunan berdasarkan pemetaan dan analisis daerah belum dibenahi. (l) Tingginya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial baik secara kualitas, kuantitas maupun kompleksitas, terutama di wilayah perkotaan sehingga memerlukan pola penanganan yang sinergitas serta dukungan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat serta dunia usaha dan Terbatasnya kemampuan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam mengalokasikan anggaran APBD kabupaten/kota untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan keterpaduan program dengan sistem sharing kegiatan seperti seleksi awal, bimbingan, pemberian bantuan serta bimbingan lanjut belum terlaksana secara terpadu. Serta Terbatasnya lembaga/balai milik pemerintah yang menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial. (m) Pada Kegiatan Verifikasi Kegiatan Bantuan Keuangan, Hibah, Bansos Bidang Perhubungan, Kegiatan ini tidak dapat diprediksi tingkat pelaksanaannya, karena hanya merupakan penyediaan, kegiatan yang disetujui/telah dialokasikan pada Tahun anggaran berjalan tidak diketahui dengan tepat dan akurat, sehingga untuk melakukan monitoring dan evaluasi hanya berdasarkan data dari Biro Keuangan serta informasi dari kabupaten/kota. (n) Program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan antara Provinsi dengan kabupaten/kota, antara sesama kabupaten/kota belum berjalan sinergis seperti yang diharapkan. (o) Pemutahiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan masih banyaknya OPD yang belum optimal dalam melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, selain itu terkait EPPD seringnya pemegang data LPPD di
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-155
Daerah yang dialih tugaskan, dan pemberitahuan perubahan templet yang
mendadak
sehingga
menyulitkan
Kabupaten
dan
Kota
melaksanakan perubahan tersebut. (p) Adanya ketidakcermatan dalam membuat rincian paket pekerjaan dalam DPA Badan koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, yang mengakibatkan paket pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Adanya nomenklaktur kegiatan yang tidak sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Badan koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV, sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang dalam DPA. (q) Kegiatan Pendampingan Pekan Olah Raga dan Seni (POSPEDAWIL) di Lingkup BKPP Wilayah III Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 tidak terserap karena waktu pelaksanaan berdekatan dengan pengesahan DPA Perubahan yaitu pengesahan DPA tanggal 3 November 2014, sedangkan pelaksanaan POSPEDAWIL tanggal 5 November 2014, sehingga tidak ada cukup waktu untuk melakukan pengajuan SPP UP. (r) Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Jawa Barat di Wilayah I, Kesulitan menghadirkan kepala daerah untuk menyepakati hasil rakor sehingga hasil kesepakatan rakor ditandatangani oleh perwakilan kepala daerah dan dilaporkan ke masing-masing kepala daerah. (s) Dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan ada beberapa permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan, yang antara lain : 1) SDM yang kurang pada saat pelaksanaan kegiatan; 2) tidak seragamnya pelaksanaan forum OPD pada tingkat kabupaten/kota yang menyebabkan pelaksanaan forum OPD pada tingkat Provinsi mengalami perubahan; serta 3) Data yang dijadikan sebagai bahan forum OPD terlambat diterima Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat; 4) Penyampaian usulan
langsung
dari
Bidang
dan
Balai
seringkali
mengalami
keterlambatan. (t) Program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan antara Provinsi dengan kabupaten/kota, antara sesama kabupaten/kota belum berjalan sinergis seperti yang diharapkan. Solusinya membangun persepsi yang sama tentang kinerja perpustakaan dan kearsipan dalam bentuk perencanaan program bersama dan pembinaan dari Provinsi ke Kabupaten Kota.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-156
b) Solusi (a) Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata di Jawa Barat
sebagai
Pembangunan
bahan
rumusan
Pariwisata
penyusunan
Daerah
Rencana
(RIPPDA)
Induk
Provinsi
dan
kabupaten/kota, sebagai tindak lanjut RIPPNAS Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional. (b) Pemerintah telah memberikan keleluasaan bagi investor dalam memilih bidang usaha (Keppres Nomor 96 Tahun 2000 jo. Nomor 118 Tahun 2000). Penyederhanaan proses persetujuan penanaman modal dari 42 hari menjadi hanya 10 hari. Pemberian fasilitas impor bagi mesin-mesin dan bahan baku dalam pembangunan sebuah proyek investasi maksimum 5% sesuai ketentuan dalam Buku Tarif Indonesia dan diberikan jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun.Untuk memberikan kemudahan bagi para investor, mereka dapat mengajukan permohonan persetujuan kepada Kantor-kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal (Konsulat) (kepada BKPMD
setempat.
Keringanan
untuk
Pajak
Pendapatan
bagi
perusahaan. Memberikan kesempatan kepada perusahaan asing untuk membuka
kantor
perwakilannya
persiapan
dalam
membangun
diperkenankan bergerak
dalam
di
Indonesia
proyeknya.
untuk
melakukan
Perusahaan
asing
bisnis perdagangan eceran dan
pedagang besar/distribusi. (c) Agar permasalahan yang terjadi pada pembangunan jalan tol Cikampek – Palimanan secepatnya terselesaikan sehingga tidak menghambat dalam proses pembangunannya. dengan selesainya pembangunan Waduk Jatigede dan rehabilitasi jaringan irigasi Bendung Rentang, diharapkan dapat membantu peningkatan kapasitas irigasi di bidang pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan regional. Meningkatkan upaya sosialisasi secara lebih persuasif dalam rangka memberikan pemahaman manfaat pengelolaan sumber daya air. (d) Terhadap antisipasi dampak kenaikan bbm. Maka di Tahun 2015 perlu disiapkan kebijakan penyelenggaraan konversi BBM ke BBG yang diprioritaskan di sektor angkutan umum. Meningkatkan kemampuan pembiayaan untuk program rasio elektrifikasi melalui peningkatan alokasi pendanaan dari APBD, APBN serta CSR. Dalam hal optimalisasi tata
kelola, perlu memperluas
jaringan distribusi pada
tingkat
pangkalan semakin mendekati pengguna. Untuk menjamin kelancaran pasokan LPG tabung 3 Kg perlu disiapkan alokasi kuota yang dapat
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-157
memenuhi kebutuhan sepanjang Tahun 2015 termasuk libur nasional dan hari-hari besar keagamaan. Meningkatkan upaya sosialisasi secara lebih persuasif dalam rangka memberikan pemahaman manfaat sumber energi dari panas bumi. (e) Terhadap paket pekerjaan pemeringkatan (rating) Pemerintah daerah dan Kajian Investasi Pemerintah daerah kepada BUMD agar dapat diusulkan kembali pada tahun anggaran 2015 dikarenakan kegiatan tersebut merupakan salah satu persyaratan penting untuk mendukung proses penerbitan Obligasi daerah Provinsi Jawa Barat. (f)
Melaksanakan
evaluasi
dan
koordinasi
perihal
bangunan
rusun/rusunawa dengan kabupaten/kota di Jawa Barat. Adanya draft dokumen perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan untuk Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Sampah (TPPAS) Nambo. Telah dibangunnya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Sampah. (g) Segera dibuat kebijakan penetapan alur pelayaran ASDP di Jawa Barat. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melakukan pendataan masalah ASDP
secara
percepatan
berkelanjutan.
BIJB
Kertajati
Dinas akan
Perhubungan menganggarkan
dalam dana
rangka untuk
pembebasan lahan pada anggaran yang akan datang. Dilaksanakannya musyawarah harga untuk tanah di desa Wanakerta Kab.Purwakarta seluas ± 5000 m2 dan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengganti tanah kehutanan seluas ± 7 ha. Dibuatnya draft kesepakatan menajemen
perlintasan
sebidang
dan
penataan
PKL
antara
Kementerian Perhubungan, Pemda DKI, Pemrpov jabar dan Banten. (h) Melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Daerah agar dapat menghasilkan bahan kebijakan bidang industri kedepannya. (i)
Bjbs melakukan langkah-langkah/strategi untuk percepatan proses penyiapan Dokumen/Berkas dimaksud melalui pembentukan Tim di masing-masing cabang bjbs.
(j)
Kegiatan Fasilitasi penyusunan perubahan kedua Perda Nomor 14 Tahun 2006 merupakan kegiatan sangat strategis dengan melibatkan fungsi Pemerintah dan BUMD, maka dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut pada tahun mendatang perlu dilakukan dengan persiapan yang matang dan program kerja yang lebih baik.
(k) Meningkatkan kapasitas keahlian dalam penyusunan perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengendalian sebagai media koordinasi antar pengelola dan menyusun grand design bersama.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-158
(l)
Kegiatan rapat dialihkan dengan memanfaatkan fasilitas ruang rapat milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(m) Telah disampaiakan Surat Edaran ke OPD/Biro agar menyampaikan Laporan Capaian Kinerja tepat pada waktunya. (n) Telah disampaikan Surat Peringatan kepada OPD/Biro terkait kehadiran Desk Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat. (o) Meningkatkan sinergitas dan koordinasi penanganan kesejahteraan sosial antar tingkatan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten /Kota didukung oleh penguatan dan pengembangan kapasitas Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS). Selain itu, perlu penguatan sarana prasarana dan anggaran yang memadai didukung oleh peningkatan kualitas, kuantitas
sumber daya manusia yang menangani bidang
kesejahteraan sosial. Serta Pemerintah kabupaten/kota didorong untuk membentuk Lembaga/Instansi yang khusus menangani Pembangunan Kesejahteraan Sosial pada masing-masing kabupaten/kota. (p) Perlu ditingkatkan koordinasi antar pihak, diusulkan/dikoordinasikan agar OPD terkait dapat menerima informasi secara serempak terkait alokasi
anggaran
bantuan
keuangan
sesuai
bidangnya,
alokasi
anggaran hibah (Bansos sesuai bidangnnya yang harus dilakukan Monitoring dan Evaluasi. (q) Membangun komitmen secara lebih efektif dan koordinatif antara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota. (r)
Memberikan masukan dan langkah-langkah serta upaya-upaya melalui pembuatan Action Plan sebagai penjabaran rekomendasi sehingga mempercepat
penyelesaian
tindak
lanjut,
baik
berupa
temuan
administrasi maupun temuan kerugian daerah, terkait dengan EPPD akan melakukan koordinasi dan konsultasi secara dini ke Pusat dan lebih mengoptimalkan fasilitasi dan pembinaan ke Kabupaten dan Kota. (s) Proses pengadaan barang dan jasa agar dijadwalkan lebih awal, sehingga apabila terjadi
gagal lelang, dapat diantisipasi dan segera
dicarikan solusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam membuat rincian paket pekerjaan dalam DPA, perlu kecermatan dan ketelitian dalam menyusun paket pekerjaan yang akan dilaksanakan dan lebih intensif lagi berkonsultasi dengan TAPD dan Tim Teknis. Terhadap nomenklatur kegiatan yang tidak sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Lembaga, untuk Tahun anggaran berikutnya akan lebih diintensifkan kembali berkonsultasi dengan TAPD. (t)
Perlunya disusun jadwal yang terencana
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
dan konsisten dalam
IV-159
pengesahan DPA sehingga cukup waktu untuk melakukan pengajuan SPP UP. (u) Untuk dapat menghadirkan Kepala Daerah maka jadwal menyesuaikan dengan agenda kepala daerah dan diperlukan komunikasi yang lebih intensif lagi dengan para Bupati/Walikota. (v) Diharapkan pada saat kegiatan berlangsung SDM yang terlibat dapat dikoordinasikan; 2) Diharapkan pada setiap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sudah dapat dipersiapkan terlebih dahulu
untu semua
data-data
pendukung
pelaksanaan kegiatan; serta 3) Diharapkan kepada Bidang dan Balai agar dapat memperhatikan tahapan pelaporan.
4.1.7 Urusan Perumahan Kebijakan pengembangan perumahan di Jawa Barat dilaksanakan untuk menjawab permasalahan utama bidang perumahan yaitu jumlah rumah layak huni 92,43%; Di dalam pelaksanaannya, tugas pemangku kepentingan bidang perumahan di Provinsi Jawa Barat adalah menyelenggarakan program terkait pengembangan perumahan perkotaan dan perdesaan (baik aspek regulasi, pembiayaan, kelembagaan dan pemberdayaan para pelaku).
Selain
itu,
menyelenggarakan
pengembangan
kawasan
perumahan
dan
permukiman yang di dalamnya termasuk penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan). Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Perumahan a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah Rusunawa Buruh, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 291.574.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 225.494.000 (77,34%). Output kegiatan adalah tersedianya lahan untuk dibebaskan di kawasan yang optimal untuk perumahan. Outcome kegiatan adalah
terpenuhinya
tempat
tinggal
yang
layak
huni
bagi
pekerja
industri/buruh. (2)
Kegiatan
Penyusunan
Pembangunan
Naskah
Perumahan
dan
Akademis Kawasan
Rencana
Permukiman
Pengembangan (RP3KP),
yang
dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 410.355.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 400.305.000 (97,55%). Output kegiatan adalah
Naskah
Akademis pengembangan pembangunan kawasan permukiman di Jawa Barat,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-160
Rancangan Perda Pengembangan Pembangunan Kawasan Permukiman di Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah tersedianya pranata pengembangan
pembangunan dan kawasan permukiman di Jawa Barat. (3)
Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah tidak Layak Huni Perkotaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.008.575.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.918.792.000 (97,02%). Output kegiatan adalah perbaikan fisik Rumah tidak Layak Huni serta Pendampingan Peningkatan Kualitas Rumah tidak Layak Huni di 9 (sembilan) Kota yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Banjar dan Kota Depok. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang rumahnya telah ditingkatkan.
Rumah Wisman di Pintu Singa RT.04/19 Kelurahan Banjar Kota Banjar
(4)
Kegiatan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.315.106.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.079.702.200 (92,90%). Output kegiatan adalah pembangunan fisik prasarana dan sarana serta utilitas Rusunawa di Rancaekek Kabupaten Bandung, prasarana dan sarana serta utilitas Rusunawa di Ujung Berung Kota Bandung, prasarana dan sarana serta utilitas Rusunawa di Batujajar Kabupaten Bandung, Perencanaan peningkatan prasarana dan sarana serta utilitas Rusunawa Rancaekek Kab. Bandung, perencanaan peningkatan prasarana dan sarana serta utilitas Rusunawa Ujung Berung Kota Bandung dan Batujajar Kab Bandung Barat, Pengadaan jaringan air bersih/air minum, pengadaan instalasi listrik pasang baru, DED Pengolahan Sampah, DED Pengolahan Air Limbah, DED Eco Drain kawasan rusunawa, DED Kantor BPPP Jawa Barat, DED kantor pelayanan sub unit blok rusunawa, Review DED Mesjid di Rusunawa Rancaekek, Review DED Penataan kawasan Rusunawa Solokan Jeruk.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-161
Outcome kegiatan adalah meningkatnya tingkat kenyamanan penghuni 3 Rusunawa di Jawa Barat.
PEMBANGUNAN JALAN AKSES BETON DAN KELENGKAPANNYA (RANCAEKEK)
Pembangunan Taman dan Kelengkapannya (Rusunawa Rancaekek)
Pembangunan Taman dan Kelengkapannya di Rusunawa Ujungberung
Pembangunan Pagar dan Grill dan Kelengkapannya (Rusunawa Batujajar)
(5)
Kegiatan
Penyusunan
Konsep
dan
Piloting
Masterplan
Peremajaan
(urban renewal) Kawasan Kumuh Kota dengan Penerapan Konsep Smart City, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-162
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 957.550.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 803.348.000 (83,90%). Output kegiatan adalah dokumen urban renewal
Kota Bekasi, serta dokumen urban renewal Kota
Bandung. Outcome kegiatan adalah terwujudnya konsep smart city sebagai bahan piloting peremajaan kawasan kumuh perkotaan. (6)
Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Permukiman Nagreg Kendan dan Pondok Pesantren, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.410.177.600 realisasi anggaran sebesar Rp. 905.389.000 (64,20%). Anggaran perubahan sebesar Rp. 455.777.600 tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Pengawasan penyediaan sarana dan prasarana permukiman disekitar pondok pesantren Tufatul Athfal Kabupaten Subang, Pengawasan penyediaan sarana dan prasarana permukiman disekitar pondok pesantren Asa'adatul Iskandar
Kabupaten Purwakarta, Pengawasan
Penyediaan penyediaan sarana dan prasarana permukiman disekitar pondok peantren Nurusidieq
Kabupaten Cirebon, penyediaan sarana dan prasarana
permukiman disekitar pondok pesantren Tufatul Athfal Kabupaten Subang, penyediaan sarana dan prasarana permukiman disekitar pondok pesantren Asa'adatul Iskandar Kabupaten Purwakarta, penyediaan sarana dan prasarana permukiman disekitar pondok pesantren Nurusidieq
Output kegiatan adalah
Kabupaten Cirebon.
Pengawasan Pembangunan Jalan Poros di desa
Nagrak Kendan Kab. Bandung, Pengawasan Penyediaan Sarpras Permukiman disekitar pondok pesantren Miftahulfalah Kab. Ciamis, Pengawasan Penyediaan Sanpras Permukiman disekitar pondok pesantren Anwarul Ulum Wal Huda kab. Tasikmalaya, Finalisasi Pembangunan Jalan Poros desa di Desa Nagreg, Penyediaan Sarpras Permukiman di sekitar pondok pesantren Anwarul Ulum Kab. Tasikmalaya, Penyediaan Sarpras Permukiman di sekitar pondok pesantren
Miftahul
Falah
Kab.
Ciamis.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya kualitas infrastruktur jalan poros dalam menunjang aktivitas masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekitar pondok pesantren sebagai percontohan dalam penataan lingkungan permukiman.
TPT, rabat beton dan jembatan Pontren Miftahul Falaah Ciamis
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-163
MCK dan Dapur Putri Pontren Miftahul Falaah Ciamis
Penataan Tempat Wudlu Pontren Anwarul Ulum Wal Huda Kabupaten Tasikmalaya
(7)
Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Tanah di Sakurjaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 345.433.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 340.863.000 (98,68%). Output kegiatan adalah
dokumen Review
Perencanaan TPT Sakurjaya, Pembangunan fisik TPT Sakurjaya, serta Pengawasan Fisik TPT Sakurjaya. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas kawasan permukiman eks genangan Waduk Jatigede di Sakurjaya yang siap bangun.
(8)
Kegiatan Perencanaan Teknis Kawasan Pusat Pertumbuhan Perintis di Rancabuaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
774.720.000 IV-164
realisasi anggaran sebesar Rp.764.958.500 (98,74%). Output kegiatan adalah Dokumen Perencanaan Pusat Pertumbuhan Perintis di Rancabuaya. Outcome kegiatan adalah terkendalinya Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Perintis di Rancabuaya sesuai dengan Kebijakan Ruang yang berlaku. (9)
Kegiatan Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Kawasan
Jatinangor
Kab.
Sumedang
yang
dilaksanakan
oleh
Dinas
Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 464.700.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 464.440.000
Output
(99,94%).
kegiatan
adalah
dokumen
Konsep
Terintegrasi
Pengembangan Kawasan Pendidian dan Riset Terpadu Jatinangor. Outcome kegiatan adalah terkendalinya pemanfaatan ruang dan terciptanya lingkungan yang tertata, berkualitas serta berkelanjutan di kawasan Pendidikan Jatinangor. (10) Kegiatan
Verifikasi
Bantuan
Gubernur
Bidang
Keciptakaryaan,
yang
dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 274.550.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 246.932.000 (89,94%). Output kegiatan adalah Data Verifikasi Usulan Bidang Cipta Karya serta proses Penandatanganan NPHD. Outcome kegiatan adalah akuntabilitas Bantuan Gubernur Bidang Cipta Karya sesuai aturan yang berlaku. (11) Operasional Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.065.846.500 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.996.063.100 (96,62%). Output kegiatan adalah
pembelian
barang/bahan habis pakai, pengadaan jasa perkantoran serta pengadaan pemeliharaan dan operasional kantor Rusunawa. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengelolaan rumah susun sederhana sewa di Jawa Barat oleh UPTD BP3JB. (12) Kegiatan
Fasilitasi persiapan pengadaan tanah untuk perumahan KORPRI
bagi PNS di Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 Realisasi anggaran
sebesar Rp. 92.299.050 (36,92%). Output kegiatan
adalah terfasilitasinya kebutuhan akan perumahan bagi PNS di Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan perumahan bagi anggota KORPRI untuk menuju sejahtera.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-165
b. Permasalahan dan Solusi. a)
Permasalahan Realisasi tidak bisa mencapai angka yang maksimal, dikarenakan program baru terbentuk setelah APBD Perubahan yang menyebabkan telatnya pelaksanaan kegiatan tersebut.
b)
Solusi Solusi
dari
permasalahan
ini
adalah
agar
tidak
terjadi
keterlambatan
pengesahan APBD perubahan untuk kegiatan seterusnya. 4.1.8
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kelima terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut: Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional
pada ajang
pertukaran pemuda tidak mencapai target dikarenakan gugur pada seleksi di tingkat nasional. Pada sisi lain indikator kemandirian Pemuda Jawa Barat mengalami peningkatan yang tercermin dari penurunan angka Pengangguran Terbuka pada usia pemuda.
Selanjutnya
pada
aspek
keolahragaan
angka
Partisipasi
Masyarakat
berolahraga meningkat. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual Bagi Generasi Muda yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.000.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 982.059.000 (98,21%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan Mental
dan
Spiritual
Generasi
Muda
Jawa
Barat
(200
orang)
dan
terselenggaranya Pembinaan Ideologi Generasi Muda Jawa Barat (200 orang).
Outcome kegiatan adalah Terbinanya Sikap Mental Spiritual Generasi Muda Jawa Barat (200 orang) dan Terbinanya Ideologi Bangsa Generasi Muda Jawa Barat (200 orang). (2) Kegiatan KABIZZA FEST 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 1.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 960.229.500 (96,02%).
Output kegiatan adalah
terfasilitasinya kegiatan peringatan Hari Sumpah
Pemuda (500 orang) dan terlaksananya Kabizza Fest 2014 melalui pentas seni dan kreativitas pemuda (30 utusan dari kabupaten/kota). Outcome kegiatan adalah meningkatnya jiwa nasionalisme, kreatifitas dan daya seni pemuda di Jawa Barat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-166
(3) Kegiatan Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.442.050.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 6.620.912.000 (88,97%).
Output kegiatan adalah
terfasilitasinya
Organisasi
Konsultasi
meningkatnya
Kepemudaan/Temu
Kemampuan
Manajemen
Organisasi
(2000
orang),
Kepemudaan
(500
orang)
dan
meningkatnya Kualitas Program Lembaga Kepemudaan di Jawa Barat (1000 orang),
meningkatnya
Kepemudaan
(214
Kualitas
orang),
Sistem
Informasi
Fasilitasi
Manajemen
Pembinaan
dan
Program
Pengembangan
Organisasi/Lembaga Kepemudaan (540 orang). Outcome kegiatan adalah terbentuknya Organisasi Kepemudaan yang memiliki peran serta dalam pembangunan bangsa dan Negara (4254 orang). (4) Kegiatan Fasilitasi Program Peran Serta Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp.
sebesar
5.298.204.800
Rp.
5.500.000.000
(96,33%).
realisasi
anggaran
Output kegiatan adalah
sebesar
Terseleksinya
Paskibraka Jawa Barat (56 orang), terlaksananya seleksi PPAN, JPI/BPAP dan KPN (48 orang), Terseleksinya SP-3 Provinsi Jawa Barat (50 orang), terlaksananya
Lomba
Tata
Upacara
Bendera
Tingkat
Jawa
Barat
(27
kabupaten/kota), terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pemuda di Jawa Barat (100 orang), terlaksananya Jambore Pemuda Jawa Barat (200 orang), dan terlaksananya Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Jawa Barat (80 orang).
Outcome kegiatan adalah Suksesnya pengibaran bendera pusaka pada HUT RI, Terjaringnya pemuda yang akan mengikuti program PPAN, JPI/BPAP dan KPN, Seleksi,
Pembekalan,
Penempatan
dan
Pembinaan,
meningkatnya
rasa
nasionalisme melalui LTUB di kalangan Pemuda/Pelajar di Jawa Barat, meningkatnya
Jiwa
Kepemimpinan
di
kalangan
pemuda,
meningkatnya
wawasan kepemudaan bagi pemuda di Jawa Barat, meningkatnya prestasi pemuda pelopor di Jawa Barat dan Nasional. (5) Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.985.300.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.978.850.000 (99,68%). Output kegiatan adalah
Terlatihnya Kemampuan Kewirausahaan
Pemuda (300 orang), dan Berkembangnya Kewirausahaan Pemuda melalui Sistem Magang (150 orang). Outcome kegiatan adalah meningkatnya kemampuan dan keterampilan pemuda di bidang kewirausahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup (450 orang).
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-167
(6) Kegiatan Kompetisi Pengembangan Karya Mandiri (KPKM) para peraih Anugerah Inovasi Jawa Barat dan Anugerah Prakarsa Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 977.409.000 (97,74%). Output kegiatan adalah kegiatan pemberian penghargaan Gubernur Jawa Barat berupa dana pengembangan Karya mandiri para pemenang Anugerah Inovasi Jawa Barat dan Anugerah Prakarsa Jawa Barat sebanyak 11 orang. Outcome kegiatan adalah kemandirian peraih inovasi Jawa Barat Jawa Barat menuju wiraswasta mandiri sebanyak 11 orang. (7) Kegiatan Fasilitasi Inovasi dan Prakarsa Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.280.794.000 (98,52%). Output kegiatan adalah pemberian penghargaan Gubernur Jawa Barat sebagai pemenang
Anugerah Inovasi Jawa Barat
sebanyak 10 orang dan Anugerah Prakarsa Jawa Barat sebanyak 5 orang dan Pemberian penghargaan Gubernur sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang mempunyai hasil karya inovatif dan prakarsa yang berkontribusi dalam pembangunan Jawa Barat Outcome kegiatan adalah terpilihnya 10 orang Inovasi dan 5 orang prakarsa yang berkontribusi dalam pembangunan Jawa Barat di bidang pendidikan,
pangan, energi, seni budaya, pariwisata,
lingkungan hidup, infrastruktur, rekayasa sosial. b.
Permasalahan dan Solusi a)
Permasalahan (a) Pengiriman Peserta dari Kabupaten/kota belum optimal dari segi Kualitas yang diinginkan dan Kerjasama dengan Luar Negeri sangat terbatas dalam hal pengiriman delegasi; (b) Masih terbatasnya perwakilan pemuda dari kabupaten/kota dalam rangka pembinaan mental dan spiritual sehingga kurang optimal; (c) Masih kurangnya penghargaan/pengakuan terhadap prestasi pemuda dalam berbagai bidang;
b) Solusi (a) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kabupaten/kota dan Koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Luar Negeri lebih ditingkatkan; (b) Mengoptimalkan pembinaan mental spiritual dan pemuda di kabupaten/kota dengan melibatkan organisasi kepemudaan yang ada di masyarakat;
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-168
(c) Mengoptimalkan peningkatan pemberian penghargaan terhadap pemuda berprestasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; (d) Perlu adanya peningkatan pembinaan pemuda baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah secara berjenjang. 2 ) Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Potensi Atlet Melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 4.341.326.600 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.229.066.050 (97,41%). Output kegiatan adalah terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Atlet PPLP (54 orang atlet dan 13 orang pelatih), terlaksananya Seleksi Atlet PPLP (104 atlet dan 71 wasit + 5 panitia), Terkirimnya Atlet PPLP pada Event Kejurnas PPLP (54 Atlet + 20 Pelatih/Official). Outcome kegiatan adalah Terpeliharanya dan meningkatnya Potensi dan Prestasi Atlet Pelajar di Jawa Barat (5 cabang olahraga, 54 atlet).
(2)
Kegiatan Pemberiaan Penghargaan Bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.210.410.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 10.678.420.000 (87,45%). Output kegiatan adalah Terealisasinya pemberian penghargaan bagi insan olahraga berprestasi tingkat Jawa Barat Tahun 2013 (144 Insan Olahraga berprestasi, 54 orang kontingen peparnas), Terealisasinya pemberian penghargaan bagi Kontingen Jawa Barat pada SEAGAMES dan ASEAN PARAGAMES Myanmar 2013 (250 orang kontingen SEAGAMES dan ASEAN PARAGAMES), Terealisasinya pemberian penghargaan bagi Kontingen Jawa Barat pada ASIAN GAMES dan ASIAN PARALYMPIC GAMES Incheon 2014 (75 orang kontingen ASIAN GAMES dan ASIAN PARALYMPIC GAMES). Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi dan peran serta Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan insan olahraga berprestasi di Jawa Barat.
(3)
Kegiatan Fasilitasi Berbagai Kegiatan Keolahragaan di Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 1.767.088.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.681.494.000 (95,16%). Output kegiatan adalah
Sosialisasi Olahraga
Tradisional Bagi Guru Olahraga Tk. Jawa Barat (104 guru olahraga (4 orang dari 26 kabupaten/kota), Peringatan HAORNAS 2014 Tk. Jawa Barat, Terkirimnya Kontingen Jawa Barat pada Festival Olahraga Tradisional (ORTRAD) Tk. Nasional (30 orang), Invitasi Olahraga Tradisional bagi pelajar
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-169
Tk. Jawa Barat (520 orang) dan terfasilitasinya kegiatan PEPARDA. Outcome kegiatan adalah meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga serta pelestarian olahraga tradisional. (4)
Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Anggaran
Rp. 650.000.000 realisasi anggaran sebesar
(95,62%). Output kegiatan adalah
Rp. 621.500.000
Tersalurkannya bantuan sarana dan
prasarana olahraga (50 pondok pesantren). Outcome kegiatan adalah meningkatnya Prasarana dan Sarana Olahraga di Masyarakat. (5)
Kegiatan Pengadaan Tanah, Pembangunan Infrastruktur Area Pacuan Kuda dan Equistrian yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 15.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 103.050.000 (0,69%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
ATK, Makan dan Minum, dan Perjalanan Dinas untuk survey. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Prasarana dan Sarana Olahraga Berkuda. Pada Pengadaan Tanah, Pembangunan Infrastruktur Area Pacuan Kuda dan Equistrian belum ada penetapan lokasi untuk relokasi, sehingga tahapan berikutnya dalam proses pengadaan tanah belum dapat dilakukan. (6)
Kegiatan Pembangunan Lanjutan Sentra Pembinaan Olahraga (SPOrT) Jabar Arcamanik yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 76.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 67.433.360.750 (88,73%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pembangunan Lanjutan SPOrT Jabar Arcamanik (2 sasaran pembangunan : Pembangunan Graha Laga Satria, dan Pembangunan Site Development; 3 perencanaan : Perencanaan Gedung Kreasi Seni (Youth Centre, Perencanaan Gedung Wisma Atlet, dan Perencanaan Iptek dan Hall of Fame). Outcome kegiatan
adalah
Terbangunnya
Pembangunan
Lanjutan
SPOrT
Jabar
Arcamanik, Perencanaan dan Terealisasinya Anggaran Tahun 2014. (7)
Kegiatan Persiapan Pelaksanaan PON XIX 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.981.660.000 realisasi anggaran sebesar (39,75%).
Output kegiatan adalah
Rp. 5.955.932.400
Fasilitasi PB PON Bidang Media dan
Sosialisasi (terpilihnya Maskot dan Logo PON XIX Tahun 2016 serta sosialisasi Maskot dan Logo PON XIX Tahun 2016 ke masyarakat), Fasilitasi Bidang Pertandingan (1 Dokumen Pedoman PON XIX Tahun 2016, Buku Technical Handout PON dan Cabor Eksibisi), Fasilitasi PB PON Kesekretariatan (Website PON XIX Tahun 2016, Billboard PON XIX Tahun 2016 dan Sekretariat PON XIX
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-170
Tahun 2016). Outcome kegiatan adalah terpenuhinya Fasilitasi PB PON dalam rangka persiapan PON XIX Tahun 2016. (8)
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Keolahragaan yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 1.764.400.000 dengan realisasi anggaran
Rp. 1.672.957.080
(94,82%). Output kegiatan adalah terlaksananya Penataran Pendataan dan Pengelolaan Data Keolahragaan (387 orang), tersusunnya Pedoman Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Mutu Tenaga Keolahragaan (100 orang, 500 buku), terlaksananya Sosialisasi dan Pengisian Form SDM PORDA (129 orang), Fasilitasi Kajian SDM PORDA XII (129 orang), dan Fasilitasi ASEAN SCHOOL GAMES (14 orang). Outcome kegiatan adalah Terinvetarisirnya Form, SDM PORDA, dan terfasilitasinya ASEAN SCHOOL GAMES. (9)
Kegiatan Pelaksanaan POSPEDA Tingkat Wilayah di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 1.994.748.500 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.977.869.860 (99,15%).
Output kegiatan adalah
Kegiatan Coaching
Clinic bagi Pembina Olahraga di Lingkungan Pesantren (104 orang), dan Kegiatan POSPEDA di Tingkat Wilayah di Jawa Barat (4 wilayah). Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan para Pembina Olahraga di Lingkungan Pesantren, dan meningkatnya Motivasi Olahraga di Kalangan Masyarakat Pesantren. (10) Kegiatan Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 2.497.256.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.474.635.434 (99,09%). Output kegiatan adalah meningkatnya
Pengetahuan
dan
Keterampilan
Calon
Tenaga
Pembina/Penggerak Olahraga (SP3OR) (104 orang), tersedianya Tenaga Khusus untuk Memotivasi Masyarakat untuk berolahraga, dan terfasilitasinya Kegiatan Olahraga yang dikelola oleh tenaga SP3OR (26 Kegiatan). Outcome kegiatan adalah tersedianya Tenaga Pembina/penggerak olahraga (SP3OR). (11) Kegiatan Penyelenggaraan POPDA Jawa Barat Tahun 2014 dan Peninjauan Kegiatan POPWILNAS Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.498.732.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.398.656.550
Output kegiatan adalah
(96%).
terselenggaranya Rapat Persiapan POPDA Tahun
2014, terselenggaranya POPDA Tahun 2014 (20 cabang olahraga), dan Terpantaunya kegiatan POPWILNAS Tahun 2014 (5 wilayah). Outcome kegiatan adalah Sukses Persiapan Penyelenggaraan POPDA Tahun 2014 dan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-171
Terpantaunya kekuatan POPWILNAS di 5 wilayah dengan peningkatan prestasi yang optimal menuju POPNAS 2015. (12) Kegiatan Persiapan dan Pembangunan Infrastruktur PON XIX Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.215.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 162.935.000
(13,41%).
Output kegiatan adalah
terlaksananya
Perencanaan dan Pembangunan Venue PON XIX Tahun 2016 (5 venue untuk 5 cabang olahraga : GOR Saparua untuk Cabor Judo, Lapangan Saparua untuk Cabor Sepatu Roda, Velodrome Munaip Saleh untuk Cabor Balap Sepeda, Lapangan Menembak Cisangkan untuk Cabor Menembak dan Gedung Anggar untuk Cabor Anggar). Outcome kegiatan adalah Terbangunnya Venue PON XIX Tahun 2016. (13) Kegiatan Pengembangan Mitra dengan berbagai Organisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 298.088.500 (59,62%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pengembangan Mitra dengan berbagai organisasi. Outcome kegiatan adalah terwujudnya Kemitraan antara pemerintah provinsi dengan organisasi keolahragaan dan kepemudaan (14) Kegiatan Pemantapan 5 Program Olahraga
yang dilaksanakan oleh Dinas
Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 1.989.621.100 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.979.788.100 (99,51%).
Output kegiatan adalah terlaksananya Gebyar Segar dan Bugar Masyarakat (Jumsihat, BBM dan Gurak) di daerah (2 lokasi, 1500 orang/lokasi), Pasanggiri Pencak Silat Tk. Jawa Barat (20 orang/kab.kota), Kegiatan Sepak Bola Saba Desa (20 orang, 16 desa, 2 lokasi), Tes Kebugaran Jasmani (TKJ) Masyarakat (200 orang/kab.kota), Rangkaian Senam Jumsihat versi II, Sosialisasi Senam Jumsihat II (48 OPD Provinsi dan 26 kabupaten/kota, 177 orang), Fasilitasi Kegiatan Gurak di Gasibu (5 orang instruktur senam). Outcome kegiatan adalah Adanya kegiatan/Even yang secara langsung di lapangan/daerah untuk mengajak dan memotivasi masyarakat untuk berolahraga dan meningkatnya partisipasi, motivasi masyarakat dalam berolahraga. (15) Kegiatan Monitoring Tenaga Keolahragaan Event Nasional dan Internasional yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 449.738.220 (56,22%). Output kegiatan adalah terlaksananya Monitoring Event Regional (18 orang), terlaksananya Monitoring Event Nasional (66 orang), dan terlaksananya Monitoring Event Internasional (6 orang). Outcome
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-172
kegiatan adalah Terinventarisnya Data SDM Keolahragaan Event Nasional dan Internasional. (16) Kegiatan
Fasilitasi
Peningkatan
Kualitas
Tenaga
Keolahragaan
yang
dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.305.400.000 realisasi anggaran
sebesar Rp. 2.287.872.600 (99,24%). Output kegiatan adalah terlaksananya Penataran 11 cabang olahraga (Atletik, Angkat Besi, Dayung, Gulat, Judo, Pencaksilat, Panahan, Sepaktakraw, Senam, Karate dan Taekwondo) (891 orang). Outcome kegiatan adalah meningkatnya Mutu Tenaga Keolahragaan. (17) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Prestasi Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 10.556.231.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 9.277.725.500 (87,89%).
Output kegiatan adalah
terlaksananya Pembinaan Prestasi Olahraga
Permainan (9 cabor), terlaksananya Pembinaan Prestasi Olahraga Bela diri (6 cabor), terlaksananya Pembinaan Prestasi Olahraga Terukur (4 cabor), terlaksananya
Pembinaan
Prestasi
Olahraga
Konsentrasi
(5
cabor),
terlaksananya Seleksi dan Pembinaan Atlet Pelajar Jawa Barat menuju POPNAS XIII Tahun 2015 (20 cabor), Pelaksanaan
PORDA
Penyempurnaan terlaksananya
Buku
XII
terlaksananya Fasilitasi Pengendalian dan
Tahun
Pedoman
Pengendalian
2014 Bantuan
Pengawasan
(53
cabor),
Gelanggang Fasilitasi
terlaksananya Olahraga,
Olahraga
dan
Prestasi.
Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya Pembinaan Prestasi Olahraga di Jawa Barat. (18) Kegiatan Jawa Barat sebagai Tuan Rumah POPNAS XIII Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 975.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 757.994.234 (77,74%). Output kegiatan adalah
tersusunnya Buku
Pedoman Hibah Peralatan POPNAS XIII Tahun 2015, dan terselenggaranya Workshop Persiapan Penyelenggaraan Tuan Rumah POPNAS XIII Tahun 2015 (20 cabor). Outcome kegiatan adalah Sukses Persiapan Penyelenggaraan Jawa Barat sebagai Tuan Rumah POPNAS XIII Tahun 2015. b. Permasalahan dan Solusi (1) Permasalahan (a) Pada Pengadaan Tanah, Pembangunan Infrastruktur Area Pacuan Kuda dan Equistrian belum ada penetapan lokasi untuk relokasi, sehingga tahapan berikutnya dalam proses pengadaan tanah belum dapat dilakukan; (b) Pada Kegiatan Pembangunan Lanjutan SPOrT Jabar Arcamanik pengadaan konstruksi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
bangunan
kantor
belum
dapat
dilakukan
karena
masih
IV-173
terkendalanya relokasi kantor PORDASI dan Istal kuda yang masih aktif, sedangkan pemenang lelang sudah ada untuk pembangunan SPOrT Jabar Arcamanik dan perencanaan DED 2015; (c) Kegiatan Persiapan dan Pembangunan Infrastruktur Venue PON XIX Jabar, khususnya rehabilitasi beberapa GOR dan Sarana Prasarana Olahraga serta pembangunan Sport Hall International Ciganitri telah diestimasi sebesar Rp. 8.963.998.739 dan proses pelaksanaannya telah diserahkan ke Diskimrum Provinsi Jawa Barat; (d) Persiapan Pelaksanaan PON XIX – 2016 terdapat beberapa kendala : (e) Pada sub Kegiatan Bidang Media dan Sosialisasi ada 4 Kegiatan yang belumdisosialisasikan (Iklan di TV Nasional, Iklan di Media Online, Pembangunan Website di Sekretariat, dan Billboard di bandara) karena harus melalui mekanisme lelang (KAK, RAB, dan Spek Teknisnya ada di Diskominfo Prov. Jabar) (f)
Khusus pada kegiatan bidang pertandingan, terjadi daya derap rendah karena Penyusunan Buku Technical Handbook BK dan Cover PON tidak dapat diselesaikan karena belum turunnya SK Technical Delegate dari KONI Pusat.
(2) Solusi (a) Pengadaan Tanah Relokasi Pacuan Kuda dianggarkan kembali di TA 2015 sesuai prosedur, mekanisme dan ketentuan – ketentuan hukum pertanahan yang berlaku; (b) Percepatan pelaksanaan pembangunan SPOrT Jabar Arcamanik di TA 2015 dengan koordinasi dengan pihak – pihak terkait agar masalah dapat segera terselesaikan; (c) Untuk Pembangunan Kantor Disorda Jabar, pihak Dinas Olahraga dan Pemuda Prov. Jawa Barat telah melakukan koordinasi dengan pihak PORDASI Jabar dan Komunitas Berkuda, sehingga relokasi pacuan kuda akan dipercepat pada Tahun Anggaran 2015. (d) Kegiatan Persiapan dan Pembangunan Infrastruktur Venue PON XIX Jabar, sudah dalam proses pelaksanaan di Diskimrum Prov. Jawa Barat yang sedang berjalan oleh pihak ke- 3,sedangkan pelaksanaan renovasi akan dilaksanakan oleh Diskimrum. (e) Untuk Persiapan Pelaksanaan PON XIX – 2016 perlu melibatkan pihak – pihak serta Dinas – dinas yang terkait, karena pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan tupoksi OPD bersangkutan seperti Pada sub Kegiatan Bidang Media dan Sosialisasi perlu melibatkan Diskominfo Provinsi Jawa Barat untuk KAK, RAB, dan Spek Teknisnya.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-174
4.1.9
Urusan Penanaman Modal Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kedua terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut: Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) 48,98 triliyun rupiah; Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 13,84 triliyun rupiah; Nilai Investasi PMA-PMDN sebesar 62,83 triliyun rupiah; Nilai Investasi/PMTB adhb 161,1 triliyun rupiah. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program PeningkatanIklim, Promosi dan Kerjasama Investasi a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan
Fasilitasi
Koordinasi
Kawasan
Ekonomi
Khusus
(KEK),
yang
dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat
dengan
alokasi
anggaransebesar
Rp.
anggaran
98.565.000
sebesar (98,57%).
Rp.
100.000.000
Output
kegiatan
realisasi adalah
terlaksananya penyusunan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
dan
harmonisasi
Kebijakan
Kawasan
Industri
di
Jawa
Barat,
terlaksananya Penyusunan kajian tentang Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah BIJB Kertajati Aerocity, terlaksananya kegiatan monitoring Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri sertatersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan. Outcome kegiatan adalah Bahan Rumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Barat (2) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi, Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 direalisasikan sebesar
Rp. 265.003.130 (88,3%). Output kegiatan adalah
terlaksananya pembinaan dan pemantauan PMA/PMDN di Jawa Barat, terlaksananya kegiatan sosialisasi LKPM kepada PMA/PMDN di Jawa Barat, terlaksananya
sosialisasi
Task
Force
di
Jawa
Barat,
terselesaikannya
permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat dengan capaian Output kegiatan adalah sebesar 80%). Outcome kegiatan adalah meningkatnya
pengetahuan
dan
kemampuan
terhadap
pemahaman
penanaman modal bagi aparatur di 27 kabupaten/kota, meningkatnya kemampuan
perusahaan
PMA/PMDN
dalam
penanganan
LKPM,
terselesaikannya permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN melalui Tim Task Force. (3) Sinergitas Pelaksanaan Fasilitasi Investasi, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi, Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000 direalisasikan sebesar Rp. 720.368.500 (90%). Output kegiatan adalah
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
terlaksananya IV-175
evaluasi pelaksanaan PTSP di kabupaten/kota, terlaksananya forum interaksi investor di Jawa Barat, terlaksananya fasiltasi investor, terlaksananya peningkatan pengetahuan teknis SPIPISE, dengan capaian Output sebesar 90%. Outcome kegiatan adalah kelayakan PTSP menerima penugasan untuk memberikan pelayanan perijinan penanaman modal di daerah, meningkatnya pemahaman materi peraturan perundang-undangan penanaman modal bagi investor dan PDKPM, meningkatnya calon investor, meningkatnya pengetahuan pelayanan SPIPISE bagi PDKPM. (4) Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi, Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 203.154.384 direalisasikan sebesar Rp. 196.778.500
(96,9%). Output kegiatan adalah
tersusunnya
dokumen Kajian Rencana Pengembangan Investasi di Jawa Barat dengan capaian Output sebesar 100%. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan dan kuantitas penanaman modal serta meningkatnya sinergitas kebijakan penanaman modal di Jawa Barat dengan indikasi tercapainya penanaman modal sebesar Rp. 95,81 Trilyun. (5) Penyusunan Kebijakan Kerjasama Investasi, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi, Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000
direalisasikan
sebesar Rp. 249.378.800 (99,8%). Output kegiatan adalah
tersusunnya
dokumen kajian kebijakan kerjasama investasi dengan capaian Output sebesar 100%.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya
kualitas
pelayanan
penanaman modal serta sinergitas kebijakan penanaman modal di Jawa Barat dengan indikasi tercapainya penanaman modal sebesar Rp. 95,81 Trilyun. (6) Fasilitasi
West Java
Partner
(WJP),
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Koordinasi, Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini tidak dilaksanakan sehubungan dengan keterlambatan keluarnya Peraturan Gubernur mengenai kelembagaan West Java Partner. (7) Penyusunan Profil Peluang Investasi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi, Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 direalisasikan sebesar Rp. 261.955.000
(87,3%). Output kegiatan adalah
tersusunnya
profil peluang investasi Jawa Barat dengan capaian Output kegiatan adalah sebesar 100%. Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan promosi investasi Jawa Barat. (8) Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi, Promosi dan Penanaman Modal
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-176
Daerah
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 3.274.193.548 - direalisasikan sebesar Rp. 2.992.877.209 (91,4%).
Outcome kegiatan adalah terlaksananya partisipasi Jawa Barat pada event Kalimantan Timur Fair, Jawa Barat Expo di Batam, Gelar Potensi Investasi Daerah, Pekan Raya Jakarta, Promosi Investasi Jawa Barat di Maroko (Afrika Utara) serta Australia serta Fasilitasi dan Operasionalisasi Jawa Barat Center di Batam dengan capaian Output sebesar 90%. Outcome kegiatan adalah tersampaikannya informasi potensi investasi Jawa Barat kepada 500 calon investor di dalam maupun luar negeri, opinion makers dan stakeholders lainnya; meningkatnya minat investasi di Jawa Barat. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan Usulan
Pendirian
Kabupaten
Bekasi
Kawasan belum
Ekonomi
Khusus
terealisasi,
(KEK)
diantaranya
di
Cikarang,
menyangkut
permasalahan, yaitu belum terbitnya persetujuan Bupati (pergantian Bupati baru), belum adanya kesepakatan tentang penanggulangan masalah tenaga kerja,adanya usulan dari Kabupaten Bekasi tentang lokasi baru (bukan Jababeka), dan akses jalan dari dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri sering terjadi kemacetan sehingga menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Sedangkan untuk rencana KEK di Wilayah BIJB harus dilakukan persiapan yang matang diantaranya penyediaan infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan penyiapan SDM masyarakat sekitar. b) Solusi Pihak-pihak terkait yaitu Sekretariat Dewan Nasional KEK, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk segera berkoordinasi menyelesaikan hal-hal yang menjadi permasalahan pembentukan KEK di Jawa Barat. 4.1.10 Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kedua terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut: Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha 4.987 orang; Jumlah wirausaha baru per tahun sebanyak 19.436 wirausaha; Jumlah Akses pembiayaan KUMKM melalui KCR sebanyak 3.257 orang; Peningkatan fasilitasi pembiayaan KUMK sebanyak 1.140 KUMKM; Jumlah Wirausaha berdaya saing sebanyak 275 Wirausaha; Peningkatan jumlah koperasi berskala besar sebanyak 4 koperasi; Peningkatan jumlah koperasi percontohan sebanyak 52 percontohan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-177
Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Jabar Cyber Koperasi dan Paviliun KUMKM yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran mencapai sebesar Rp. 498.937.000 realisasi anggaran mencapai sebesar Rp.
494.521.000
(99,11%),
Output
kegiatan
adalah
penguatan
1 sistem media interaksi koperasi dan UMKM serta pengembangan 7 paviliun di 7 kabupaten/kota untuk penguatan koperasi dan UMKM. Outcome kegiatan adalah ini adalah terfasilitasinya penguatan media interaksi Koperasi dan UMKM dan berkembangnya paviliun penguatan Koperasi dan UMKM (2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KUMKM yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 273.757.000 Adapun realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp. 271.279.000 (99,09%). Output kegiatan adalah Termonitornya kinerja Pemberdayaan 2.000 KUMKM binaan; terevaluasinya 2.000 UMK penerima KCR, terpublikasikan pemberdayaan KUMKM Jawa Barat melalui pembuatan film KUMKM. Outcome kegiatan adalah ini adalah meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi KUMKM (3) Kegiatan Pendukungan Fasilitasi Teknologi Tepat Guna bagi KUMKM yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp. 449.875.000 adapun realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp. 444.325.000 (98,77%). Output kegiatan adalah sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan teknologi tepat guna bagi 500 KUMK. Outcome kegiatan adalah ini adalah tersosialisasikan dan termanfaatkan penggunaan teknologi tepat guna bagi 500 KUMK. (4) Kegiatan Pengembangan akses pembiayaan bagi KUMKM yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran setelah
perubahan
adalah
sebesar
Rp.
300.000.000
adapun
realisasi
anggarannya mencapai sebesar Rp. 300.000.000 (100%). Output kegiatan adalah sosialisasi dan koordinasi dana bergulir bagi 1.140 UMK, publikasi pembiayaan KUMKM pada media cetak 6 kali, 32 standing banner, 1.600 buku, 1500 leaflet dan 30 spanduk. Outcome kegiatan adalah ini adalah Tersosialisasikan dan terkoordinasikannya dana bergulir bagi 1.140 UMK serta terlaksanakannya publikasi pembiayaan bagi KUMKM pada media cetak sebanyak 6 kali, 32 standing banner, 1.600 buku, 1.500 leaflet, 30 spanduk.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-178
2)
Program
Pengembangan
Kewirausahaan
Dan
Keunggulan
Kompetitif
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Penguatan Tatakelola
Kelembagaan dan Usaha
Koperasiyang
dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.153.257.160 realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp. 3.140.562.440 (99,60%). Output kegiatan adalah
penguatan
kelembagaan koperasi sebanyak 1.738 koperasi dan kelompok masyarakat, terfasilitasnya penguatan usaha sebanyak 213 koperasi perikanan dan KOPTI, terfasilitasinya optimalisasi peran koperasi untuk 100 koperasi dan 1.500 pengelola koperasi, Pengembangan 300 koperasi skala besar Jawa Barat dan koperasi percontohan serta gerakan koperasi, terlaksananya Jambore koperasi siswa sebanyak 189 orang pengurus koperasi siswa. Outcome kegiatan adalah ini adalah meningkatnya Tatakelola Kelembagaan, Usaha dan Jaringan, koperasi perikanan, koperasi percontohan, koperasi skala besar tingkat Jawa Barat, koperasi siswa, stakeholders dan masyarakat lainnya se-Jawa Barat. (2) Kegiatan
Peningkatan
Kemampuan
berbasis
akuntansi
dan
Manajerial
kewirausahaan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 449.325.095. Adapun realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp. 449.325.095 (100%). Output kegiatan
ini
adala
htersedianya
350pengelola
KUMKM
yang
memiliki
kemampuan Manajerial dan kewirausahaan di bidang Akuntansi, tersedianya 179 orang laki-laki dan 171 perempuan pengelola KUMKM yang memiliki kemampuan akuntansi dan manajerial, Outcome kegiatan adalah ini adalah meningkatnya Kemampuan Pengelola KUMKM di bidang Akuntansi dan manajerial kewirausahaan. (3) Kegiatan Pengembangan Wirausaha berdaya saingyang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.850.000. Adapun realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp.
229.596.000
(99,46%).
Output
kegiatan
adalah
terlaksananya
pengembangan kapasitas usaha wirausaha kepada 75 orang wirausaha potensial, terlaksananya optimalisasi pengembangan wirausaha kepada 200 orang
wirausaha,
Outcome
kegiatan
adalah
ini
adalah
terciptanya
pengembangan kapasitas wirausaha dan peningkatan wirausaha optimal. (4) Kegiatan Tatakelola dan Pendampingan Fasilitasi Lapangan Kerja dan Modal Usaha bagi KUMKM yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran mencapai sebesar Rp. 600.000.000.Adapun realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp. 600.000.000 (100%). Output
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-179
kegiatan adalah terfasilitasinya pendampingan pembiayaan kepada 150 UMK; Pendukungan Sertifikasi Hak atas Tanah bagi 254 UMK. Koordinasi pembiayaan bagi 108 UMK, advokasi akses pembiayaan bagi 625 usaha mikro Outcome kegiatan
adalah
ini
adalah
terfasilitasinya
Pendampingan
Pembiayaan,
tersosialisasikan dan terkoordinasikan Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi, terkoordinasi dan terpublikasinya pembiayaan bagi KUMKM, terlaksananya advokasi akses pembiayaan bagi usaha mikro (5) Kegiatan Pembuatan Panduan dan Persiapan Operasional pencetakan 100 ribu Wirausaha Baru, yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran mencapai sebesar Rp. 500.000.000 realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp. 500.000.000 (100%). Output kegiatan adalah persiapan operasional berupa rapat persiapan, penyusunan pedoman umum, sosialisasi program, penyusunan kurikulum, dan publikasi program pencetakan 100 ribu wirausaha baru. Outcome kegiatan adalah ini adalah terlaksananya rapat persiapan, penyusunan pedoman umum, sosialisasi program, penyusunan kurikulum, dan publikasi program pencetakan 100 ribu wirausaha baru. (6) Kegiatan Pengadaan Tikar Mendong sebagai souvenir jemaah haji Jawa Barat TA 2014 yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran mencapai sebesar Rp. 965.391.000 realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp. 963.691.000 (99,82%). Output kegiatan adalah terfasilitasinya pengadaan Tikar Mendong produksi konsorsium koperasi sebagai souvenir bagi 29.700 jemaah haji Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah ini adalah : terfasilitasinya pengadaan tikar mendong produksi konsorsium koperasi sebagai jemaah haji Jawa Barat (7) Kegiataan Penciptaan Lapangan Kerja melalui pelatihan teknis subtantif yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran
mencapai
sebesar
Rp.
1.000.000.000
realisasi
anggarannya
mencapai sebesar Rp. 1.000.000.000 (100%). Output kegiatan adalah fasilitasi penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan dan praktek bagi 900 tenaga kerja pelatihan. Outcome kegiatan adalah ini adalah terfasilitasinya penciptaan lapangan kerja di Jawa Barat. (8) Kegiatan pencetakan 100 ribu Wirausaha Baru yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran mencapai
Rp.
2.203.000.000
realisasi
Rp. 2.202.415.000 (99,97%). Output
anggarannya
mencapai
sebesar
kegiatan adalah seleksi 300 calon
wirausaha baru, pelatihan teknis substantif dan magang untuk 300 wirausaha baru,pendampingan usaha untuk 300 wirausaha baru, Launching pencetakan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-180
100 ribu wirausaha baru Jawa Barat untuk 2.000 calon wirausaha baru, terlaksananya pelatihan teknologi inovasi kreatif untuk 20 orang calon wirausaha, terlaksananya rapat evaluasi pencetakan wirausaha baru KUMKM untuk 350 orang wira usaha baru dan pendamping. Outcome kegiatan adalah ini adalah : terseleksinya 300 calon wirausaha baru, terlatihnya 300 wirausaha baru di bidang teknis substantif dan magang, terfasilitasinya pendampingan usaha untuk 300 wirausaha baru, terselenggaranya Launching pencetakan 100 ribu wirausaha baru kepada 2.000 calon wirausaha baru, terlatihnya 20 wirasauaha baru dalam teknologi Inovasi Kreatif. (9) Kegiatan pusat budidaya ikan air tawar dan ikan hias untuk pasar regional dan global (TKW-12), yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
mencapai
sebesar
Rp. 250.000.000 realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp. 247.077.800 (98,83%). Output kegiatan adalah bimbingan teknis kelembagaan dan usaha 62 kumkm serta temu bisnis dan pengembangan jaringan. Outcome kegiatan adalah ini adalah meningkatnya penguatan kelembagaan dan usaha koperasi budidaya ikan air tawar dan ikan hias untuk pasar regional dan global. (10) Kegiatan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan pengembangan varietas unggul (TKW-13) yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp. 346.500.000 adapun realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp. 344.700.000 (99,88%). Output kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis kelembagaan dan usaha untuk 70 koperasi dan UMKM, terlaksananya advokasi pendampingan untuk 70 koperasi dan UMKM. Outcome kegiatan adalah ini adalah meningkatnya kelembagaan dan usaha koperasi dalam peningkatan
kualitas
pemuliaan
padi
varietas
pandan
wangi
dan
pengembangan varietas unggul. (11) Kegiatan Fasilitasi Penguatan Akses Pasaryang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp. 1.486.750.000 adapun realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp. 1.473.023.500 (99,08%). Output kegiatan adalah terlaksananya Cooperative Fair bagi 300 KUMKM, terlaksananya Pameran Antar Provinsi bagi 18 KUMKM, terlaksananya temu bisnis untuk 150 KUMKM.
Outcome kegiatan adalah ini adalah meningkatnya promosi dan pemasaran Produk KUMKM dan perluasan akses pasar produk 282 KUMKM Jawa Barat. (12) Kegiatan Pengembangan industri manufaktur (TKW-21) yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 500.000.000 adapun realisasi anggarannya mencapai
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-181
sebesar Rp. 494.865.400 (98,97%). Output
kegiatan adalah terlaksananya
pengembangan usaha bagi sentra manufaktur 150 kumkm, Outcome kegiatan adalah ini adalah meningkatnya usaha UKM sentra manufaktur (13) Kegiatan Pengembangan industri keramik dan gerabah (TKW-22) yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp. 999.995.840 adapun realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp. 940.636.680 (94,06%). Output kegiatan adalah terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan UMKM sentra keramik bagi 200 UMKM. Outcome kegiatan adalah ini adalah peningkatan nilai usaha pengusaha di sentra keramik. (14) Kegiatan Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif (TKW-44)yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp. 650.000.000 adapun realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp. 650.000.000 (100%). Output kegiatan adalah terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan UMKM jasa perdagangan dan industri kreatif melalui bimbingan teknis dan temu bisnis bagi 300 UMKM. Outcome kegiatan adalah ini adalah peningkatan nilai usaha pengusaha di sentra jasa perdagangan dan industri kreatif bagi 300 KUMKM. (15) Kegiatan Pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM tembakauyang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, Rp.
dengan
alokasi
1.367.000.000
anggaran
adapun
setelah
realisasi
perubahan
anggarannya
adalah
sebesar
mencapai
sebesar
Rp. 1.330.768.300 (97,35%). Output kegiatan adalah bimbingan teknis 30 pengelola /anggota koperasi lama dan bimbingan teknis dan peningkatan jaringan usaha ke luar provinsi untuk 30 pengelola/anggota koperasi.
Outcome kegiatan adalah ini adalah terfasilitasinya bimbingan teknis untuk 30 pengelola/ anggota koperasi lama dan terfasilitasinya 30 pengelola/ anggota koperasi baru. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a)
Waktu pelaksanaan pembuatan panduan dan persiapan operasional pencetakan 100 ribu wirasauaha baru yang tidak sesuai jadwal, karena keterlambatan DPA yang baru keluar Bulan Februari.
(b)
Kegiatan Pencetakan 100 Ribu Wirausahawan Baru belum sesuai dengan target Tahunan, yaitu 3000 orang/Tahun, dikarenakan anggaran yang tersedia hanya bisa memfasilitasi untuk 300 orang wirausaha baru. Waktu pelaksanaan yang tidak sesuai jadwal untuk kegiatan ABT, karena keterlambatan DPA dan proses pencairan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-182
(c)
Untuk
pelaksanaan
kegiatan
Peningkatan
Kemampuan
Berbasis
Akuntansi dan Manajerial Kewirausahaan bagi KUMKM Anggaran yang sedikit, sehingga peserta pelatihan hanya 350 orang (14 angkatan, 1 angkatan = 25 orang) dalam seTahun. (d)
Pendeknya masa perencanaan pelaksanaan kegiatan .
(e)
tidak adanya Juknis pagu anggaran yang standar khusus
untuk
tahapan pelaksanaan seperti psycotest dan lain-lain (f)
Opini masyarakat yang menginterpretasikan Wirausaha Baru dengan modal.
b) Solusi (a) Perlu dibuatnya perencanaan pelaksanaan yang lebih matang. (b) Perlu dibuatnya juknis untuk penganggaran yang standar,Misal : biaya psikotes per orang Rp. 100.000 – Rp. 150.000 dan lain-lain. (c) Perlu ditingkatkannya koordinasi dan komunikasi baik antar OPD maupun di internal kegiatan OPD. (d) sosialisasi terkait program Wirausaha Baru dengan masalah pemberian modal. 3) Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan BUMD, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000 realisasi sebesar Rp. 351.087.500 (87.77%). Output kegiatan adalah terfasilitasinya pembinaan dalam rangka pengembangan BUMD. Terlaksananya konsultasi/ koordinasi/ monitoring lingkup BUMD. Terlaksananya dan tersusunnya analisa laporan tahunan dan triwulanan BUMD. Terfasilitasinya Penyusunan Kajian tentang pembenahan BUMD dan tentang Penyelesaian dan Pembubaran Perusahaan Daerah (PD) Agribisnis dan Pertambangan. Terfasilitasinya pelaksanaan Fit and Proper Test bagi calon Pengurus BUMD baru. Outcome kegiatan adalah tersusunnya bahan rumusan kebijakan pengembangan pembinaan BUMD, termonitornya seluruh aset BUMD untuk dijadikan kebijakan dalam pengembangan BUMD, tersusunnya analisa laporan tahunan dan triwulanan BUMD sebagai bahan laporan
kepada
Gubernur
Jawa
Barat,
tersusunnya
kajian
tentang
pembenahan BUMD dan tentang penyelesaian dan pembubaran PD. Agribisnis dan Pertambangan, terciptanya Pengurus BUMD baru yang dapat memajukan BUMD Provinsi Jawa Barat sebagai sumber PAD. (2) Kegiatan Pembinaan BUMD Perbankan dan Jasa Keuangan, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 493.775.600 (82,30%). Output kegiatan adalah terlaksananya Rapat LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-183
Persiapan Kegiatan, terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham dan terlaksananya Monitoring Kinerja BUMD Perbankan dan Jasa Keuangan, tersediannya
Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)
BPR
dan
PD.PK,
terfasilitasinya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia BPR dan PD.PK dan Evaluasi Kinerja BPR dan PD.PK. Outcome kegiatan adalah tersusunnya bahan rumusan kebijakan pengembangan BUMD Perbankan dan Jasa Keuangan, Adanya pertanggung jawaban pengurus dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan BUMD Perbankan dan Jasa Keuangan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, terciptanya pengelolaan BPR dan PD.PK sesuai dengan Standar
Operasional dan Prosedur
yang
ditetapkan, Adanya
peningkatan kualitas SDM Pengelola BPR dan PD.PK yang lebih profesional dan berintegritas dan terevaluasinya kinerja BPR dan PD.PK
4.1.11 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Ketiga terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut: Jumlah Penduduk 46.029.669 Jiwa; dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,52%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp. 300.000.000 dengan realisasi Rp. 290.553.750.000 (96,85%). Output kegiatan adalah 1 kali Rakor Persiapan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil sebanyak 54 orang, 1 kali rakor Evaluasi Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil sebanyak 54 orang dan 4 kali Bimbingan Teknis Petugas Registrasi Pencatatan Sipil Bagi Desa/Kelurahan, Kecamatan dan kabupaten/kota di BKPP wilayah I s/d IV sebanyak 162 orang.
Outcome kegiatan adalah yang dicapai adalah terbinanya aparatur pencatatan sipil di Jawa Barat da terbinanya petugas registrasi pencatatan sipil di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/ kota se Jawa Barat. (2) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 375.000.000 dengan realisasi Rp. 324.156.000 (86%). Output kegiatan adalah 2 (dua) kali Rakor Konsolidasi dan Pembersihan Data dengan jumlah peserta sebanyak 54 orang, 1 (satu) kali Rapat Sosialisasi kebijakan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kunjungan kerja dalam rangkan peningkatan wawasan ke Jepang untuk pengembangan wawasan bidang manajemen LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-184
pengelolaan administrasi kependudukan. Outcome kegiatan adalah yang dicapai adalah Terbinanya aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota
se
Jawa
Barat,
terverifikasi
dan
tervalidasi
database
kependudukan kabupaten/kota seJawa Barat yang akurat. Adanya kesepakatan bersama Dinas Kependudukan dan Sipil kabupaten/kota Se Jawa Barat perihal Pemeliharaan
dan
Pemanfaatan
Katabase
kependudukan
yang
dapat
dimanfaatkan untuk pelayanan publik dan pemanfaaatannya sudah digunakan oleh lembaga
pemerintah dan swasta. Menambah wawasan aparatur
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan administrasi kependudukan. (3) Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.000.000 realisasi sebesar Rp. 594.883.500 (91,52%). Output kegiatan adalah 1 (satu) kali Rapat Koordinasi Pembinaan Administrasi Kependudukan sebanyak 54 orang, 1 (satu) kali Rapat Teknis Pengelolaan Database Kependudukan dengan SIAK versi terbaru dengan jumlah peserta 81 orang, 1 (satu) kali Bintek Pengamanan Data dan Pencetakan KTP-el sebanyak 81 orang, 1 (satu) kali Bintek Pendataan Penduduk Pindah Rentan sebanyak 81 orang, 1 (satu) kali Bintek Penataan dan Pelayanan Data Kepada WNA sebanyak 54 orang, 1 (satu) kali Rapat Teknis Mitra Pradja Utama (MPU) Bidang Kependudukan sebanyak 47 orang dan 150 buku tentang Profil Perkembangan Kependudukan di Provinsi Jawa Barat Tahun
2013.
Outcome
kegiatan
adalah
Terbinanya
aparatur
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota se Jawa Barat; terfasilitasinya seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat menggunakan aplikasi SIAK versi 04 untuk pelayanan kependudukan; Terbinanya aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se Jawa Barat dalam Pengamanan Data dan Pencetakan KTPel, Pendataan Penduduk Pindah Rentan serta Penataan dan Pelayanan Data Kepada
WNA;
tersedianya
dokumen
rencana
kegiatan
MPU
bidang
kependudukan Tahun 2015 dan rekomendasi kepada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemdagri RI perihal penataan administrasi kependudukan dari 10 anggota MPU terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI.Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi NTT dan Provinsi NTB. (4) Kegiatan
Sosialisasi
dan
Promosi
Pengendalian
Kependudukan
yang
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 realisasi sebesar Rp. 198.340.400 (79,34%). Output kegiatan adalah Rakor Rapat Kerja Daerah Program
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-185
Kependudukan dan KB dengan mengundang OPD pengelola KB dari 27 kabupaten dan kota; Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi dalam rangka Peningkatan Wawasan Program Kependudukan dan KB. Outcome kegiatan adalah terpadunya Kebijakan Pengendalian Kependudukan di semua OPD di Tingkat Provinsi dan kabupaten/kota serta meningkatnya Wawasan Program Kependudukan dan KB melalui Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi. b. Permasalahan dan Solusi a) permasalahan (a) Terbatasnya aparatur pengolah data administrasi kependudukan pada Biro Pemerintahan Umum. (b) Kurang lancarnya jaringan komunikasi data SIAK Provinsi dari Ditjen DUKCAPIL Kemendagri RI. (c) Belum adanya Petugas khusus pencatatan pendaftaran penduduk di desa/kelurahan se Jawa Barat. (d) Keterlambatan input data kedalam SIAK oleh pengelola administrasi kependudukan baik di desa/kelurahan maupun kecamatan. (e) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan. (f)
Kurangnya kesadaran penduduk dalam melaporkan peristiwa penting kependudukan, berpengaruh kepada database kependudukan skala provinsi.
b) solusi (a) Mengusulkan kepada BKD Provinsi perihal permintaan aparatur PNS. (b) Meningkatkan koordinasi dengan Disdukcapil Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kelancaran jaringan. (c) Merekomendasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Se Jawa Barat untuk dilakukan pengusulan Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013. (d) Melaksanakan koordinasi dengan Biro Pengelolaan Barang Daerah untuk pengadaan sarana dan prasarana administrasi kependudukan. (e) Melaksanakan sosialisasi yang inten kesemua elemen masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota Se Jawa Barat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-186
4.1.12 Urusan Ketenagakerjaan Pencapaian indikator kinerja daerah Misi Kesatu terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 62,77 persen; Tingkat Pengangguran terbuka 8,45 persen; Sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 4.209 orang telah dilatih agar mampu bersaing di dalam pasar kerja atau berwirausaha; penyerapan 477.046 orang tenaga kerja. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pelatihan Ketenagakerjaan Berbasis Kompetensi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran
sebesar
sebesar
Rp.
1.350.327.700
Rp. 1.347.197.400 (99,77%). Output kegiatan adalah
realisasi
terlatihnya Peserta
pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Las 1 kegiatan sejumlah 16 Orang, Kejuruan Mesin Bubut 1 Kegiatan sejumlah 16 Orang, Kejuruan Mobil Bensin 1 Kegiatan, sejumlah 16 Orang Kejuruan sepeda motor sebanyak 1 Kegiatan sejumlah 16 Orang, Kejuruan Mekanik Listrik Industri 1 Kegiatan sejumlah 16 orang, Kejuruan Body Painting sebanyak 1 Kegiatan sejumlah 16 Orang, Kejuruan
CNC
1 kegiatan sejumlah 16 Kejuruan Design Gambar Rencana
(Bangunan Sipil) sebanyak 1 kegiatan sejumlah 16 Orang. Outcome kegiatan adalah tersalurkannya alumni pelatihan berbasis kompetensi di perusahaan dan terbentuknya usaha mandiri yang produktif, inovatif dan kompetitif. (2) Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 749.970.000 realisasi Rp. 748.085.000 (99,75%).
Output kegiatan adalah terselenggaranya Bimtek Produktivitas Pengembangan Kewirausahaan sebanyak 140 orang / 7 akt, Bimtek Training Need Analysis sebanyak 40 orang/2 Akt Bimtek Manjemen Mutu Terpadu sebanyak 40 orang/2 angkatan Outcome kegiatan adalah tersedianya tenaga kerja yang produktif, mandiri, dan inovatif. (3) Kegiatan Peningkatan Standardisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.320.449.410 realisasi anggaran sebesar Rp1.261.123.800 (95,51%). Output kegiatan adalah Uji Kompetensi tenaga kerja 460 orang/ 23 angkatan, Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebanyak (LPK) sebanyak 13 LPK, Penyebaran informasi kelembagaan 50 LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-187
orang,/ 1 Angkatan, Revitalisasi kelembagaan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Barat sebanyak 50 orang. Outcome kegiatan adalah tersedianya tenaga kerja siap bekerja di dalam maupun di luar negeri dan Lembaga
Pendidikan Kerja
(LPK)
yang
terakreditasi dalam
pelayanan
peningkatan keterampilan, keahlian dan kompetensi melalui uji kompetensi, standardisasi dan sertifikasi serta terbentukya lembaga BKSP Provinsi Jawa Barat. (4) Kegiatan Pelatihan Bagi Calon Tenaga Kerja Luar Negeri yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 2.928.458.288 realisasi Rp. 2.861.267.788 (97,71%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 220, Workshop Jabar Mengembara 400 orang, Pelatihan Purna TKI sebanyak 120 orang. Outcome kegiatan adalah tersalurkannya tenaga kerja ke luar negeri serta mengurangi pengangguran di Jawa Barat. (5) Kegiatan Pelatihan Berbasis Masyarakat Melalui Mobile Training Unit (MTU) dan Pemagangan Tenaga Kerja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.054.000.000 realisasi Rp. 2.041.681.750 (99,40%). Output kegiatan adalah terlatihnya pencari kerja sebanyak 520 orang/26 angkatan, Pelatihan Berbasis Masyarakat melalui MTU, Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna sebanyak 100 orang/5angkatan, Seleksi Pemagangan ke Luar Negeri (Jepang) sebanyak 1 angkatan/117 orang, Bimtek Metodologi Instruktur LPK 25 orang/1 angkatan, Pelatihan Kilat sebanyak 240 orang/1 angkatan.
Outcome kegiatan adalah tersedianya kesempatan kerja di perdesaan untuk mendukung wirausaha perdesaan yang mandiri dan produktif. (6) Kegiatan
Pembinaan
Kemampuan
dan
Keterampilan
kerja
Masyarakat
dilingkungan Industri hasil Tembakau dan Daerah Penghasil bahan baku industri hasil Tembakau di UPTD Disnakertrans Provinsi Jawa Barat yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 2.862.256.900 realisasi Rp. 2.857.943.780. (99,85%). Output kegiatan adalah
terlatihnya masyarakat sekitar desa
penghasil tembakau, Kejuruan Las 2 Kegiatan sejumlah 32 Orang, Kejuruan Pengerjaan Plat 2 Kegiatan sejumlah 32 Orang, Kejuruan Sepeda Motor 3 Kegiatan sejumlah 48 Orang, Kejuruan Mobil Bensi 1 Kegiatan sejumlah 16 orang, Kejuruan Body Painting 2 Kegiatan sejumlah 32 Orang, Kejuruan Instalasi Listrik 1 Kegiatan sejumlah 16 Orang, Kejuruan Gulung Dinamo 1 Kegiatan sejumlah 16 Orang, Kejuruan Maintenance Elektronika 2 Kegiatan sejumlah 32 Orang, Kejuruan Teknik Pendingin 1 kegiatan sejumlah 16 Orang,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-188
Kejuruan Menjahit 1 Kegiatan sejumlah 16 Orang. Outcome kegiatan adalah terciptanya wirausaha yang produktif di sekitar desa penghasil tembakau. (7) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Lingkungan Industri Tembakau yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 2.996.904.750 realisasi Rp.2.952.263.750 (98,51%). Output kegiatan adalah terlatihnya pencari kerja sebanyak 1.000 orang/50 angkatan,Outcome kegiatan adalah meningkatnya keterampilan masyarakat di lingkungan industri tembakau dalam rangka berwirausaha. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan : Rendahnya tingkat pendidikan formal mayoritas angkatan kerja di Jawa Barat sehingga berpengaruh pada produktivitas dan nilai tambah pekerja. b) Solusi : Upaya yang dilaksanakan, secara langsung oleh Dinas adalah melalui pelatihan
Mobile Training Unit (MTU) dan pelatihan berbasis kompetensi, serta secara tidak langsung berupa upgrading pengelolaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) melalui bimbingan teknis kepada Akreditur dan akreditasi LPK itu sendiri. TKI yang telah selesai masa kontrak kerjanya dan kembali ke daerah asal atau purna TKI sering kehilangan sumber pendapatan karena tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. dengan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi purna TKI, setiap peserta dibekali pengetahuan memanfaatkan peluang berwirausaha agar mampu mandiri secara finansial. 2)
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Peningkatan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 1.234.045.000 realisasi Rp. 1.095.762.000 (88,79%). Output kegiatan adalah
Rapat Depeprov sebanyak 16 Kali,
Workshop Pengupahan sebanyak 1 kali,
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja
Dewan Pengupahan kabupaten/kota di Jawa Barat untuk 27 kabupaten/kota Lokakarya Pengupahan sebanyak 1 kali,
Studi Dewan Pengupahan Provinsi
sebanyak 1 kali, Rakorwil Pengupahan 5 kali, Identifikasi Hasil Survey KHL di 27 kabupaten/kota, Mediasi Jamsoskes TK sebanyak 1 kali, Diseminasi UMK dan Sosialisasi penangguhan sebanyak 1 kali, Koordinasi Bidang Jamsoskes TK sebanyak 16 kali, Outcome kegiatan adalah Pemahaman Dewan Pengupahan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-189
unsur pekerja dan pengusaha untuk menciptakan pengupahan yang diterima semua pihak. (2) Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 530.000.000 realisasi Rp. 527.900.000 (99,60%). Output kegiatan adalah
terlaksananya Rapat Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit 5 kali,
terlaksananya Rapat Badan Pekerja LKS Tripartit 8 kali, Rapat Koordinasi Wilayah
LKS Tripartit
Provinsi dan kabupaten/kota 2 kali, Peningkatan
kerjasama anggota LKS Tripartit ke Batam, tersedianya data Manajemen Organisasi
dan
Negosiasi
Serikat
Pekerjs/
Serikat
Buruh
(SP/SB),
Penganugerakeanggotaan SP/SB Kabupaten/ Kota. Outcome kegiatan adalah berkurangnya perselisihan antara pekerja dengan pengusaha serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. (3) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 523.300.000 terealisir Rp. 514.830.000 (98,38%).
Output kegiatan adalah Rakorda Pengawas Ketenaga Kerjaan 30 orang 1 kali, Gema Daya K3/Diseminnasi 120 orang (14 Angkatan), Supervisi/pemeriksaan sebanyak 165 Perusahaan, Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan 8 orang.
Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya Pembinaan dan pengawasan Ketenagakerjaan, meningkatnya pemahaman norma ketenagakerjaan pada pengusaha dan pekerja, berkurangnya pekerja anak, serta berkurangnya tingkat kecelakaan di perusahaan. (4) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan Penepatan Upah Minimum, Pemilihan Pekerja Teladan dan Penilaian Perusahaan Terbaik yang mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan, yang dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 344.757.500 (98,50%). Output kegiatan adalah
terpilihnya 5 (lima)
Pekerja Teladan, 3 Perusahaan Besar dan 3 (tiga) Perusahaan Menengah/Kecil dan tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum kabupaten/kota, Ijin dan Penolakan Ijin Penangguhan, serta terlaksananya Koordinasi Strategi dan pelaksanaan Pemberian Award Bidang Ketenagakerjaan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya motivasi di Lingkungan Kerja atas kerja dalam bekerja, hak-hak normatif pekerja perempuan dilaksanakan oleh perusahaan, meningkatnya
upah
kesejahteraan
dapat
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
minimum dirasakan
kabupaten/kota oleh
Tenaga
dan Kerja
perlindungan dan
serta
Keluarganya.
IV-190
b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Dalam
upaya
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan
masih
belum
optimalnya mekanisme kerja kelembagaan ketenagakerjaan yaitu Tripartit, Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja/Buruh. (b) Perlindungan terhadap tenaga kerja melalui penetapan upah minimum masih terkendala oleh tidak tepatnya penyampaian rekomendasi mengenai usulan penetapan upah minimum Kabupaten/kota. (c) Belum optimalnya pengawasan terhadap Perusahaan,
Masih kurangnya
Tenaga Pejabat Fungsional Pengawas Ketenaga Kerjaan dan masih ada kabupaten/kota belum melaksanakan pemilihan pekerja teladan dan penilaian perusahaan terbaik mempekerjakan tenaga kerja perempuan, hal ini perlu mendapat
perhatian
kabupaten/kota
mengingat
kegiatan
dilaksanakan
merupakan program Pemerintah Pusat (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). (d) Belum seluruh kabupaten/kota melaksanakan Pemilihan Pekerja Teladan dan penilaian perusahaan yang memperkejakan tenaga perempuan. b) Solusi (a) Upaya perbaikan kondisi lembaga ketenagakerjaan yang dilakukan adalah melalui pembinaan terhadap lembaga ketenagakerjaan serta penciptaan hubungan harmonis di antara kelembagaan ketenagakerjaan; (b) Telah terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat; (c) Di
fasilitasi
pejabat
fungsional
pengawas
Kenagakerjaan
yang
ada
menyampaikan Surat Gubernur Jawa Barat kepada Bupati/Walikota tentang perlunya pelaksanaan kegiatan pemilihan pekerja teladan dan penilaian perusahaan terbaik mempekerjakan tenaga kerja perempuan. (d) Koordinasi dan sosialisasi kepada kabupaten/kota untuk memahami maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut. 3)
Program Peningkatan Kesempatan Kerja a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pengembangan Transformasi Informasi Pasar kerja/Bursa Kerja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 1.266.400.000 realisasi Rp. 1.250.678.000 (98,76%). Output kegiatan adalah tersebarnya informasi lowongan kerja
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-191
kepada pencari kerja sebanyak 4 Kali (Bandung, Kota Cirebon, Bogor, Kota Bogor dan Karawang), Terbinanya Bursa Kerja Khusus (BKK) sebanyak 50 BKK, Terlaksanannya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan sebanyak 10 Kali (10 kabupaten/kota), Terserapnya angkatan Kerja sebanyak 360 orang yang memasuki dunia kerja Kerja di 27 Kabupaten / Kota serta meningkatnya Kualitas Data Ketenagakerjaan Informasi Pasar Kerja di 27 Kabupaten / Kota
Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya pencari kerja di Jawa Barat. (2) Kegiatan
Perluasan
Lapangan
Kerja
Perdesaan
Berbasis
Pemuda
dan
Perempuan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 16.800.156.000 realisasi Rp. 16.472.019.000 (98,05%). Output kegiatan adalah terlaksananya Padat Karya Pengerasan Jalan dan memberikan Kesempatan kerja secara temporer bagi 2040 Orang, Wirausaha Baru Melalui Padat Karya Produktif sebanyak 500 Orang atau terbentuknya kelompok usaha sebanyak 50 Kelompok, Padat Karya Insfrastuktur Pemberdayaan Lingkungan dan memberikan Kesempatan kerja secara temporer bagi 12.825 Orang, Buku Panduan Serapan
2 juta
kesempatan kerja sebanyak 950 buku, Pendataan kesempatan kerja dengan melibatkan 54 tenaga pendamping, petugas entri data 10 orang, dan petugas Gerai
Layanan
Informasi
Ketenagakerjaan
(GLIK)
sebanyak
5
orang,
Pengembangan usaha produktif berbasis Teknologi Tepat Guna sebanyak 60 orang, Rekrutmen Calon wirausaha baru sebanyak 500 orang Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya beli masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan akibat dari pembangunan infrastruktur dasar perdesaan. (3) Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah
(AKAD)/Antar Kerja Antar Negara (AKAN) yang dilakukan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 997.166.000 realisasi Rp. 993.746.000 (99,66%). Output kegiatan adalah
Pelatihan TK AKL sebanyak 200 Org, Pelatihan TK
Penyandang Cacat sebanyak
40
orang, Kunjungan Kerja ke Korea selatan
sebanyak 3 orang, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja AKL sebanyak 500 orang, Evaluasi, Monev dan Pengendalian di 120 Perusahaan Pengguna TKA. Outcome kegiatan adalah terserapnya tenaga kerja AKL, AKAD, AKAN serta tenaga kerja penyandang cacat. (4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pelayanan TKI Jawa Barat yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 2.019.120.000 realisasi Rp. 1.764.975.180 (87,41%).
Output kegiatan adalah terlaksananya Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI untuk 2.100 peserta dan tersedianya publikasi di TV, Radio,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-192
Media Cetak, dan Running Text di TV, terlaksananya Optimalisasi Peran Satgas Pelayanan TKI Terpadu sebanyak 13 kali, terlaksananya Rakor Pembinaan PPTKIS untuk 150 peserta, terselenggaranya Monev Pelaksanaan Pelayanan TKI di 26 kabupaten/kota, terlaksananya Fasilitasi dan Bimbingan Rintisan Usaha bagi Purna TKI untuk 450 peserta, terlaksananya temu konsultasi rintisan usaha bagi purna TKI, terlaksananya Penyuluhan pencegahan TKI non prosedural sebanyak 7 kegiatan, dan Fasilitasi penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan. Outcome kegiatan adalah terlayaninya kebutuhan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat serta TKI bermasalah. b.
Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan Permasalahan yang dihadapi pada program peningkatan kesempatan kerja adalah tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja baru dan arus migrasi masuk sehingga mengakibatkan tidak semua pencari kerja memperoleh pekerjaan. b) Solusi Solusi yang dilaksanakan adalah memperluas akses informasi pasar kerja, baik kepada penyedia kerja maupun pencari kerja. Selain itu sebagai upaya pemenuhan hak penyandang disablitas, Disnakertrans juga melaksanakan pelatihan bagi tenaga kerja penyandang cacat agar mampu bekerja dengan toleransi kecacatan tertentu.
4.1.13 Urusan Ketahanan Pangan Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kedua terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut: Pencetakan Sawah Baru seluas 5000 Ha; Capaian Stabilitas Harga hasil perhitungan SPM Ketahanan Pangan adalah sebesar 134,84%; dikatakan stabil karena capaian stabilitas harus 100%, dibawah 100% dikatakan tidak stabil; Capaian SPM Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebesar 103.2% dari target 200 ton tercapai 206.400 Ton, sedangkan penyaluran 176.327,45 ton; Cadangan Pangan Masyarakat Jawa Barat melalui Lumbung Pangan Masyarakat berjumlah 454 kelompok dengan stok Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 2.724 ton. 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan
Fasilitasi
Penguatan
Cadangan
Pangan
Pokok
dan
Analisis
Ketersediaan Pangan di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Ketahanan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-193
Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.595.520.104 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.569.366.569 (98,99%).
Output kegiatan adalah Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah sebanyak 206.400 kg, Penyaluran bantuan Hibah Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebanyak 500Lumbung, Outcome kegiatan adalah tersedianya cadangan pangan pemerintah sebanyak 477.776 kg dan Tersalurkannya bantuan hibah Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebanyak 454 Kelompok. (2) Kegiatan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan dan Lembaga Akses Pangan Masyarakat yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 490.666.000 realisasi
anggaran
sebesar Rp. 476.902.620 (97,19%). Output kegiatan
adalah Pertemuan Verifikasi LDPM, LAPM sebanyak 1 kali, Rapat penyusunan juklak LDPM dan LAPM sebanyak 2 kali, Rapat pertemuan enumerator LAPM sebanyak 2 kali, Rapat Teknis LDPM, LAPM sebanyak 1 kali, dan Bimtek LDPM, LAPM sebanyak 1 kali, Penyaluran bantuan hibah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sebanyak 64 Kelompok dan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) sebanyak 16 kelompok Outcome kegiatan adalah Tersalurkannya bantuan hibah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sebanyak 64 Kelompok dan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) sebanyak 16 kelompok. (3) Kegiatan Lingkungan Bebas Rawan Pangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.992.110.000 realisasi (96,93%).
Output
kegiatan
anggaran
adalah
sebesar Rp. 1.930.860.010
Apresiasi
Tenaga
Pendamping
Lingbasrangan sebanyak 1 kali, Implementasi kegiatan lingbasrangan sebanyak 2 kali, Evaluasi kegiatan lingbasrangan sebanyak 1 kali, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemberian bibit tanaman, dan bibit ternak kepada 180 kelompok di 17 Kabupaten.Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas Gizi masyarakat di daerah sasaran sebanyak 180 kelompok. (4) Kegiatan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 907.297.000 (90,73%). Output kegiatan adalah Fasilitasi Kesekretariatan DKP Jawa Barat sebanyak 2 kali, Rapat Pleno DKP Provinsi dan Kab./Kota sebanyak 100 0rang, Rapat Kelompok Kerja DKP Provinsi Jawa Barat sebanyak 4 kali, FGD Pengembangan Ketahanan Pangan Jawa Barat sebanyak 2 kali, Fasilitasi Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi dan Adhikarya
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-194
Pangan Nusantara untuk 4 Kategori, Advokasi DKP Jawa Barat sebanyak 5 Kabupaten dan Peringatan Hari Pangan Se-Dunia Tingkat Provinsi sebanyak 1 kali. Outcome kegiatan adalah Terbentuknya Kelembagaan Ketahanan Pangan di 5 Kab (Kab. Kuningan, Kab. Bekasi, Kab. Purwakarta, Kab. Pangandaran dan Kab. Cianjur). (5) Kegiatan Pengembangan Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran
sebesar Rp. 196.132.000 (98,07%). Output kegiatan adalah
Pertemuan teknis peningkatan sumber daya aparatur ketahanan pangan sebanyak 1 kali, dan Partisipasi kegiatan promosi ketahanan pangan sebanyak 3 kali. Outcome kegiatan adalah terlaksananya partisipasi kegiatan promosi ketahanan pangan sebanyak 3 kali (Pekan Nasional Petani Nelayan, Hari Pangan Sedunia, Hari Krida Pertanian). (6) Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 796.830.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 794.735.790 (99,74%). Output kegiatan adalah Fasilitasi, sosialisasi dan bimtek intensifikasi lahan pekarangan sebanyak 6 kali, dan Lokakarya piloting penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi lahan pekarangan sebanyak 100 orang. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya bantuan sarana untuk penanggulangan kemiskinan di 6 Desa (yang termasuk kabupaten/kota miskin, perbatasan dengan hutan dan keterbatasan akses pangan). (7) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 996.382.500 realisasi anggaran sebesar Rp.988.951.382 (99,25%).
Output kegiatan adalah Bimtek manajemen desa mandiri pangan bagi tenaga pendamping, LKD dan pengurus kelompok afinitas sebanyak 2 kali, Fasilitasi pendampingan desa mandiri pangan pertahapan sebanyak 44 orang, Evaluasi Demapan sebanyak 106 orang, Bimtek SKPG bagi Tim SKPG kabupaten/kota se Jabar sebanyak 110 org, dan FGD Kerawanan pangan sebanyak 200 orang.
Outcome kegiatan adalah Tertanganinya kerawanan pangan di daerah rawan pangan sebanyak 60 kelompok yang berada di 30 Desa. (8) Kegiatan Pemantauan Distribusi, Harga Pangan dan Akses Pangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000 realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 491.021.338 (98.20%). Output kegiatan adalah Rapat Persiapan Kegiatan 2014 sebanyak 1 kali, Operasional petugas dan enumerator panel harga
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-195
pangan sebanyak 11 kali, Rapat persiapan HBKN antar OPD Provinsi sebanyak 2 kali, Rapat Stabilitas Distribusi, harga dan pasokan menjelang HBKN 2014 sebanyak 1 kali, Evaluasi Distribusi, harga dan akses pangan sebanyak 1 kali, dan
Pertemuan
enumerator
panel
harga
pangan
sebanyak
1
kali.
Outcome kegiatan adalah tersedianya informasi harga, pasokan pangan dan akses pangan sebesar 134,6%. (9) Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 985.044.862 realisasi anggaran sebesar Rp. 978.517.140 (99.34%). Output kegiatan adalah Sosialisasi P2KP bagi anak sekolah sebanyak 14 kali, Sosialisasi One Day No Rice sebanyak 10 bulan, Promosi P2KP sebanyak 10 bulan, Gerakan pangan lokal sebanyak 1 paket, Model Vertikultur Hydroponik dan Apresiasi untuk anggota PKK Prov. Jabar sebanyak 200 orang, dan Model kawasan rumah pangan lestari (KRPL) dan diversifikasi 2
lokasi.
pangan
di
kawasan
Outcome kegiatan
ATP
adalah
kec.
Cikadu
terlaksananya
Kab. Model
Cianjur
di
Vertikultur
Hydroponik sebanyak 3 paket dan Model KRPL di 2 lokasi. (10) Kegiatan Fasilitasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 499.440.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 498.354.450 (99.78%). Output kegiatan adalah Sertifikat Prima 3 sebanyak 35 produk, Pengawasan keamanan pangan sebanyak 5 paket, Pengadaan Kit Tes Formalin di 26 Kab./Kota, dan Mengikuti bulan mutu / promosi OKKP-D di 26 Kab./Kota. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Sertifikasi Prima 3 sebanyak 35 produk. (11) Kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di DAS Citarum yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 580.000.000 realisasi anggaran
sebesar Rp. 528.472.000 (91,12%). Output kegiatan adalah
Sosialisasi dan Apresiasi KRPL di DAS Citarum sebanyak 2 kali, dan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Model Hidroponik sebanyak 10 Lokasi.
Outcome kegiatan adalah terlaksananya Model Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Model Hidroponik sebanyak 10 Lokasi dab 12 sertifikat prima 3. b.
Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a)
Belum seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, memiliki Kelembagaan Ketahanan Pangan yang memadai (setingkat eselon II) sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara sinergis dan optimal.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-196
(b)
Belum semua kabupaten/kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan sebagaimanan di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan, sementara yang sudah terbentukpun belum berfungsi sebagaimana mestinya.
b) Solusi (a) Mengoptimalkan kelembagaan yang ada di kabupaten/kota melalui koordinasi yang lebih intensif sehingga sinergitas program dan kegiatan
Bidang
Ketahanan
Pangan
antara
Provinsi
dan
kabupaten/kota dapat berjalan secara berkesinambungan. (b) Melakukan advokasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi terhadap kabupaten/kota melalui Bupati/Walikota yang bersangkutan agar segera
membentuk
Dewan
Ketahanan
kabupaten/kota
serta
memfungsikannya secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.14 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kesatu terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah diperolehnya angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 67.57 poin. Jika dibanding dengan target 70 poin maka tercapai sebesar 96,53%. Angka IDG diperoleh dari perhitungan 3 komposit IDG yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program
Peningkatan
Peran
Serta
dan
Kesetaraan
Gender
Dalam
Pembangunan a. Pelaksanaan Program
1) Jejaring Kelembagaan dan Kerjasama Potensi Jawa Barat dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000. realisasi sebesar Rp. 899.510.592 (89,95%).
Output kegiatan adalah Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA); Penjajagan Kerjasama Organisasi Perempuan. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), terselenggaranya Penjajagan Kerjasama Organisasi Perempuan dengan 3 Negara (Jepang, Belanda dan Turki).
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-197
2) Gerakan Pengarusutamaan Gender dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.380.000.000 realisasi sebesar Rp. 1.228.165.000 (88,99%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi OPD Provinsi dan kabupaten/kota, terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
dalam rangka teraihnya Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).
Outcome kegiatan adalah meningkatnya Kemampuan Aparatur Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota dalam Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) sebanyak 350 orang, terevaluasinya 8 kabupaten/kota di Provinsi
Jawa
Barat
dalam
Pelaksanaan
Pembangunan
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
3) Gerakan
Pengarusutamaan
Pemberdayaan
Keluarga
Perempuan,
dilaksanakan
Perlindungan
Anak,
oleh dan
Badan Keluarga
Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000 realisasi sebesar Rp. 1.032.510.000 (98,33%).
Output
kegiatan
Pengarusutamaan
adalah
Keluarga
terselenggaranya bagi
Aparatur
Sosialisasi
Pemerintah
Gerakan
kabupaten/kota;
tersusunnya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Jawa Barat; terselenggaranya Sosialisasi Gerakan Pengarusutamaan Keluarga melalui Media Elektronik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemerintah kabupaten/kota tentang Gerakan Pengarusutamaan Keluarga sebanyak 180 orang; tersedianya satu buah Draft Raperda Pengarusutamaan Gender
di
Jawa
Barat;
terinformasikannya
Pengetahuan
Gerakan
Pengarusutamaan Keluarga (PUK) kepada masyarakat Jawa Barat. b. Permasalahan dan Solusi Program a) Permasalahan: (a) Masih diperlukan upaya peningkatan peran koordinasi diantara semua OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota dalam membangun
kinerja
POKJA
PUG
dalam
menerapkan
Perencanaan
Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
b) Solusi : (a) Melalui upaya-upaya penguatan komitmen dan kebijakan; penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia; peningkatan Anggaran Responsif Gender; penerapan Alat Analisis Gender (GAP), pemutakhiran data terpilah
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-198
Gender dan Anak, penguatan partisipasi masyarakat, serta inovasi-inovasi strategis OPD di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. (b) Salah satu upaya percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) antara lain dengan membuat Surat Edaran tentang penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) di Provinsi Jawa Barat serta dibentuknya Sekretariat Bersama Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Sekber PPRG) Provinsi Jawa Barat. 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak a. Pelaksanaan Program (1) Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
dan
Keluarga
Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi sebesar Rp. 98.650.000 (98,65%). Output kegiatan adalah Bhakti Sosial, Peringatan Hari Anak Nasional (HAN), Forum Anak Cinta Lingkungan. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2014. (2) Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Kreativitas dan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat
dengan
anggaran
sebesar
Rp.
500.000.000
realisasi
sebesar
Rp. 495.434.328 (99,09%). Output kegiatan adalah Pertemuan Forum Anak Provinsi Jawa Barat; Pengiriman Duta Anak Jawa Barat ke Forum Anak Nasional; Pengiriman Duta Anak Jawa Barat ke Kongres Anak Indonesia; Pembentukan Forum Anak Kabupaten Pangandaran. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya hak partisipasi anak di Jawa Barat; memupuk rasa Nasionalisme, persaudaraan dan kebangsaan antar pengurus Forum Anak seluruh Indonesia melalui pertemuan Forum Anak Nasional (FAN); memupuk rasa Nasionalisme, persaudaraan dan kebangsaan antar pengurus Forum Anak seluruh Indonesia melalui pertemuan Kongres Anak Indonesia (KAI); terpenuhinya hak partisipasi anak di Kabupaten Pangandaran melalui wadah partisipasi anak; terjalinnya kerjasama dan jejaring kerja dengan BP3AKB. (3) Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 realisasi sebesar Rp. 491.130.600 (98,23%). Output kegiatan adalah Sosialisasi Pengembangan Kota Layak Anak; Revitalisasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-199
Pengembangan Kota Layak Anak; Sosialisasi Pengembangan Sekolah Ramah Anak; Pertemuan Gugus Tugas KLA Provinsi dan kabupaten/kota; Pembuatan Media KIE Kota Layak Anak. Outcome kegiatan adalah terbentuknya pemahaman mengenai pengembangan KLA di 3 kabupaten/kota dengan memanfaatkan Sumber Daya yang ada dan Bantuan Pembuatan model KLA yang diberikan dalam mewujudkan KLA di kabupaten/kota masing-masing; meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat di 6 kabupaten/kota dalam
mewujudkan
KLA
di
daerahnya
masing-masing;
terbentuknya
pemahaman mengenai pengembangan Sekolah Ramah Anak di 2 Wilayah dengan memanfaatkan Sumber Daya yang sudah ada dan bantuan pembuatan model SRA yang diberikan dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak di kabupaten/kota masing-masing; adanya pemahaman yang sama tentang pengembangan Kota Layak Anak dari Anggota Gugus Tugas baik di Provinsi maupun di 27 kabupaten/kota dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Jawa Barat; tersebarnya Informasi pengembangan KLA melalui Media KIE di kabupaten/kota sehingga masyarakat akan lebih mengetahui pentingnya KLA. (4) Fasilitasi Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 581.500.000 realisasi sebesar
Rp. 522.225.000 (89,81%). Output kegiatan adalah
Pelatihan Pendampingan Perlindungan Anak. Outcome kegiatan adalah adanya tenaga pendidik / guru BK yang memahami tentang pendampingan terhadap anak didiknya dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak di lingkungan sekolah; tersedianya Tenaga Konselor bagi anak di lingkungan sekolahnya masing-masing yang juga berperan sebagai fasilitator dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak di Jawa Barat; terinformasikannya mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak mulai dari keluarga, tingkat desa dan seluruh lapisan masyarakat; terinformasikannya Penanganan Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum melalui Restorative Justice di Masyarakat, Aparat Penegak Hukum dan LSM Anak. (5) Peringatan
Hari
Pemberdayaan
Nasional
Perempuan
Perempuan,
yang
dilaksanakan
Perlindungan
Anak,
oleh
dan
Badan
Keluarga
Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000 realisasi sebesar Rp. 340.585.000 (97,31%). Output kegiatan adalah Dialog tentang Perempuan; Lomba Kreativitas; Bhakti Sosial; Upacara Peringatan Hari Nasional Perempuan. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Peringatan Hari Nasional Perempuan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-200
(6) Perlindungan
Perempuan
(Trafficking,
KDRT,
dan
Pornografi)
yang
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
1.295.000.000
realisasi
sebesar
Rp. 933.376.600 (72,08%). Output kegiatan adalah Diseminasi Pencegahan (Trafficking, KDRT dan Pornografi) bagi Masyarakat (2 kali); Penanganan Korban Trafficking dari Jawa Barat; Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tingkat Provinsi; Penyusunan Model Angkot Ramah dan Aman Perempuan dan Anak.
Outcome
kegiatan
adalah
tertanganinya
Kasus
Kekerasan
terhadap
Perempuan dan Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking). (7) Fasilitasi dan Advokasi Perempuan dan Kemandirian Berusaha dalam Upaya Peningkatan
Produktivitas
Ekonomi
Perempuan/PPEP
(PEKKA)
yang
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 589.650.000 realisasi sebesar Rp. 508.850.000 (86,30%).
Output kegiatan adalah Forum Wilayah PEKKA; Pelatihan
Keterampilan Anggota PEKKA. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Upaya Pemberdayaan Perempuan yang Berbasis Kemandirian. (8) Kegiatan Fasilitasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Pembinaan Capacity Building bagi Calon Legislatif yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
dan
Keluarga
Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 440.000.000 realisasi sebesar Rp. 387.773.500 (88,13%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan Capacity Building bagi Calon Legislatif Perempuan Tingkat Provinsi Jawa Barat sebanyak 200 orang.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pemahaman Caleg Perempuan Terpilih di Jawa Barat. (9) Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 747.585.000 realisasi sebesar Rp. 744.208.000 (99,55%). Output kegiatan adalah Rapat Koordinasi P2WKSS; Verifikasi lokasi P2WKSS di 27 kabupaten/kota; Evaluasi Penilaian Pelaksanaan P2WKSS di 27 kabupaten/kota; Monitoring dan Re-Checking P2WKSS, Rakor Akhir Penilaian.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya Sinergitas dan Kinerja Program Provinsi dan kabupaten/kota dalam Pelaksanaan P2WKSS. (10) Jambore Forum Anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB)
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-201
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 950.000.000 realisasi sebesar Rp. 893.200.000 (94,02%). Output kegiatan adalah Jambore Forum Anak. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kapasitas dan jejaring antar pengurus Forum Anak Provinsi dan kabupaten/kota seluruh Jawa Barat. (11) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Korban Kekerasan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 489.000.000 realisasi sebesar Rp. 330.686.500 (67,63%). Output kegiatan adalah analisis Kebutuhan Pelatihan Ekonomi Perempuan dan Pelatihan Ekonomi Perempuan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya
Pendapatan
dan
Keterampilan
Perempuan
Eks
Korban
Kekerasan. (12) Penguatan Kelembagaan Penanganan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 990.000.000 realisasi sebesar Rp. 697.995.000 (70,50%). Output kegiatan adalah Pelatihan Penanganan ABH bagi Unit PP PA di kabupaten/kota; Pelatihan Pekerja Sosial, Lembaga Pemerhati Anak dan P2TP2A; Sosialisasi Penanganan ABH bagi Gugus Tugas KLA; Pertemuan Guru Pendamping Perlindungan Anak. Outcome kegiatan adalah terwujudnya perlindungan bagi anak-anak yang berperkara dalam pidana dari para penegak hukum; tersedianya Tenaga para pekerja sosial, Pemerhati Anak dan P2TP2A yang memahami dalam mendampingi ataupun menangani anak yang berhadapan dengan hukum di Jawa Barat; terinformasikannya bagaimana penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bagi Gugus Tugas KLA di kabupaten/kota dalam mewujudkan perlindungan anak sehingga terbentuk Kota yang Layak untuk Anak; terhimpunnya informasi mengenai perlindungan terhadap anak di lingkungan sekolah serta permasalahan yang dihadapi oleh para guru BK di lingkungan sekolahnya masing-masing. (13) Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Keluarga, HKSN, BBGRM, dan PHI Tingkat Nasional dan Provinsi, yang dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 232.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 231.110.000 (99,61%).
Output kegiatan adalah terlaksananya peringatan HARGANAS, BBGRM, HKG PKK, PHI dan HKSN Outcome kegiatan adalah tercapainya persamaan kedudukan, hak dan kewajiban perempuan dalam pembangunan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-202
(14) Kegiatan Bimbingan Sosial dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 360.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 280.341.000 (77,87%). Output kegiatan adalah
meningkatnya upaya Pemberdayaan Perempuan yang berbasis
kemandirian berusaha bagi 150 orang WRSE. Outcome kegiatan adalah meningkatnya perlindungan dan pemulihan sosial Korban Tindak Kekerasan serta pengetahuan, keterampilan dan kemandirian klien melalui bantuan UEP bagi Korban Tindak Kekerasan tersedianya pemulangan bagi Pekerja Migran Bermasalah, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Traficking. (15) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 138.537.500 (98,96%). Output kegiatan adalah
meningkatnya keterampilan usaha
kesejahteraan sosial KBS Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya
upaya
pemberdayaan
perempuan
yang
berbasis
kemandirian berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Jumlah populasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani tidak seimbang dengan jumlah populasi yang ada. (b) Masih
rendahnya
pengetahuan
dan
kesadaran
masyarakat
tentang
pelaporan peristiwa tindak kekerasan dalam rumah tangga dan korban trafficking sehingga data dan penanganan korban sulit dijangkau. (c) Meningkatnya permasalahan sosial perempuan dan anak belum dapat ditangani
secara
optimal
karena
fasilitas
sarana
prasarana
rumah
perlindungan/rumah aman bagi perempuan dan anak di kabupaten/kota, Provinsi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) swasta masih terbatas. (d) Jumlah indeks bantuan sosial untuk kelompok sasaran dirasakan kurang, mengingat dituntut keberlanjutan usaha (e) Adanya beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan PERMENPAN yang tidak memperbolehkan pelaksanaan kegiatan di hotel mulai 1 Desember 2014 dan kegiatan tersebut merupakan anggaran dari ABT Tahun 2014. b) Solusi (a) Meningkatkan jumlah anggaran yang memadai untuk menambah sasaran garapan pemberdayaan dalam penanganan permasalahan korban tindak kekerasan, pekerja migran, wanita rawan sosial ekonomi.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-203
(b) Melakukan berbagai program kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran
dan
pengetahuan
masyarakat
tentang
pelaporan
dan
penanganan korban tindak kekerasan antara lain melalui: penyuluhan, sosialisasi dalam rangka pecegahan, penanganan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak (c) Melakukan berbagai program kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran
dan
pengetahuan
masyarakat
tentang
pelaporan
dan
penanganan korban tindak kekerasan melalui penyuluhan, sosialisasi, meningkatkan kapasitas dan fasilitas pelayanan sarana dan prasarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial Swasta. (d) Kegiatan diusulkan kembali pada Tahun 2015 dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh MENDAGRI dengan semua penyesuaiannya.
4.1.15 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pencapaian Indikator terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut : Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditunjukan deengan indikator Ratarata angka kelahiran (TFR= Total Fertility Rate) mengalami penurunan dari 2,4 (data Susenas 2010) menjadi 2,37 (data susenas 2013) atau dengan kata lain rata-rata wanita berusia subur melahirkan 2 -3 anak. Sedangkan dari jumlah peserta KB aktif untuk tahun 2014 sebesar 73,18%. Pencapaian tersebut dicapai melalui Program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Program Keluarga Terencana a.
Pelaksanaan Program (1) Peningkatan Kesertaan Pemberdayaan
Ber-KB
Perempuan,
yang
dilaksanakan
Perlindungan
Anak,
oleh dan
Badan Keluarga
Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.641.000.000 realisasi sebesar Rp. 1.413.480.000 (86,14%).
Output kegiatan adalah Pertemuan Kelompok Paguyuban KB Pria sebanyak 100 peserta; Bhakti Sosial Pelayanan KB di 27 kabupaten/kota dengan jumlah akseptor sebanyak 8.100 orang. Bekerjasama dengan BKKBN dan Kodim di kabupaten/kota melalui program TNI-KB-Kesehatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah peserta KB di Jawa Barat melalui Fasilitasi Pelayanan KB. (2) Pendewasaan Pemberdayaan LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Usia
Perkawinan
Perempuan,
yang
dilaksanakan
Perlindungan
Anak,
oleh dan
Badan Keluarga
IV-204
Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 402.198.500 realisasi sebesar Rp. 380.213.500 (94,53%). Output kegiatan adalah Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) kepada 1.500
remaja
sekolah
di
5
kabupaten.
Outcome
kegiatan
adalah
terinformasikannya pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). (3) Ketahanan
Keluarga
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.035.010.000 realisasi sebesar Rp. 588.023.000 (56,81%). Output kegiatan adalah Peringatan Hari Keluarga Tingkat Provinsi dan Nasional; Bhakti TNI Manunggal KB Kesehatan; Fasilitasi Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan; Penyusunan Kebijakan Ketahanan Keluarga; Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi dalam rangka Penguatan
Program
Ketahanan
Keluarga.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya wawasan tentang Program Ketahanan Keluarga. Alasan realisasi di bawah 60% karena ada dua rincian pekerjaan yang tidak terlaksana yaitu Penyusunan Kebijakan Ketahanan Keluarga dan Kunjungan Kerja Ke Luar Provinsi. Rincian kegiatan tersebut sudah teranggarkan pada kegiatan Fasilitasi KPM MOTEKAR sehingga tidak diserap untuk menghindari duplikasi anggaran. (4) Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Keluarga
(KPM) Motivator Ketahanan
(MOTEKAR) yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.722.314.000 realisasi sebesar Rp. 2.039.071.867 (30,33%). Output kegiatan adalah terfasilitasinya Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebagai Motivator
Ketahanan Keluarga
serta
tersusunnya
Kebijakan Ketahanan
Keluarga. Outcome kegiatan adalah terbentuknya Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebagai Motivator Ketahanan Keluarga; terbentuknya Tim KPM MOTEKAR terdiri dari unsur Perguruan Tinggi (S1/S2/S3) dan SMA; Penyusunan Modul Pedoman Umum, Modul dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Motekar; Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Tim KPM MOTEKAR ke 27 Kabupaten/ Kota; Penilaian untuk calon MOTEKAR ke 27 kabupaten/kota untuk memilih 1.000 orang Kader MOTEKAR; Pelatihan ToT untuk calon pelatih dan Pembina MOTEKAR. Alasan penyerapan anggaran Fasilitasi KPM MOTEKAR sebesar 30,33% karena beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan mengingat
Fasilitasi
KPM
MOTEKAR
merupakan
kegiatan
baru
yang
memerlukan cukup waktu untuk ditelaah, dipahami dan dipikirkan dalam tahapan kegiatannya. Selain itu dalam pelaksanaannya memerlukan kesesuaian waktu antara unsur terkait sehingga banyak kegiatan yang membutuhkan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-205
penjadwalan ulang. Dari realisasi kegiatan sebesar 30,33%, telah dihasilkan: Perda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Petunjuk Teknis MOTEKAR; Pedoman Umum MOTEKAR; Modul Ketahanan Keluarga bagi MOTEKAR; sebanyak 30 Trainers MOTEKAR; dan Seleksi 1.000 orang MOTEKAR. b.
Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk yang menurut data statistik terakhir sebesar 1,9% (BPS, Sensus Penduduk 2010). Hal ini antara lain disebabkan masih tingginya Total Fertility Rate (TFR) yakni 2,37 (Susenas, 2013), dan masih rendahnya peran serta pria dalam ber-KB, yakni hanya 2,29% dari keikutsertaan wanita. Di samping itu ancaman dalam kesehatan reproduksi remaja khususnya wanita yang ditandai dengan makin meningkatnya jumlah kawin muda, trafficking, penderita HIV dan AIDs, seks pra nikah, serta kasus narkoba. b) Solusinya Menekan pertumbuhan penduduk dengan cara: peningkatan kualitas Program KB yang diarahkan kepada pasangan usia subur muda paritas tinggi; peningkatan kampanye serta KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) serta intensifikasi dan ekstensifikasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
4.1.16 Urusan Perhubungan Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Keempat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Perhubungan adalah Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi sebesar 17,02 persen pada Tahun 2014. Selain itu pencapaian juga dilihat dari penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru, ketersediaan prasarana pada Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) di Jawa Barat, serta ketersediaan sarana dan prasarana pemeriksaan kendaraan bermotor. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1)
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Shortcut Kereta Api Cibungur Tanjungrasa, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 24.813.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 14.087.044.119 (56,77%). Output kegiatan adalah Pembebasan lahan Desa Wanakerta seluas 5.489 m 2 dan Sertifikasi Tanah, Proses Pengukuran oleh Pihak Perhutani, Pangulah Selatan Kab. Karawang sudah diserahkan sebanyak 27 Sertifikat, Sedangkan untuk lokasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-206
di 4 Kec. Di Purwakarta (Karangmukti, Cikopo, Cibodas dan Cijunti) masih dalam proses BPN, Outcome kegiatan adalah terbangunnya jalur Shortcut KA sepanjang 10,7 Km. (2) Kegiatan Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 118.915.500 (59,46%). Output kegiatan adalah terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas di ruas di ruas jalan Provinsi Jawa Barat yang terdapat masalah lalu lintasOutcome
kegiatan adalah meningkatnya keselamatan dan kelancaran
lalu lintas di Jawa Barat. (3) Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
869.948.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 834.059.000 (95,87%). Output kegiatan adalah terlaksananya kajian penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian (RIP) Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (RIP) Jawa Barat yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Barat (4) Kegiatan Fasilitas Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000 realisasi Rp. 18.534.075 (37,07%). Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi tahapan Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya di Jawa Barat. Outcome
kegiatan
adalah terwujudnya sinergitas dan keterpaduan rencana Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya di Jawa Barat. (5) Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.500.000 (99%). Output kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi Keselamatan Pelayaran di Waduk Cirata.
Outcome
kegiatan
adalah
Peningkatan
pemahaman
tentang
keselamatan pelayaran di perairan ASDP. (6) Kegiatan Penyusunan Rencana Penataan Alur Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 171.170.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 165.485.000
(96,68%). Output kegiatan adalah tersusunnya
Dokumen Perencanaan Penataan Alur Pelayaran di Sungai Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Profil Alur Pelayaran, Draf kelas alur, pelayaran, Peta Alur Pelayaran dan Buku petunjuk pelayaran di Sungai. Outcome kegiatan adalah menyediakan fasilitas alur-pelayaran sungai untuk meningkatkan ketertiban
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-207
lalu lintas kapal sungai, memonitor pergerakan kapal sungai, mengarahkan pergerakan kapal sungai di sungai Muara Gembong Kabupaten Bekasi. (7) Kegiatan Penyusunan RTT Sisi Darat BIJB Kertajati Majalengka, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp.
sebesar
5.526.276.165
Rp.
5.779.316.940,
(95,62%).
realisasi
anggaran
sebesar
Output kegiatan adalah terlaksananya
penyusunan Dokumen Rancangan Teknis Terinci (RTT) Sisi Darat BIJB Kertajati Majalengka. Outcome kegiatan adalah tersedianya Dokumen Rancangan Teknis Terinci (RTT) Sisi Darat BIJB untuk memwujudkan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Majalengka. (8) Kegiatan
Penyusunan
Studi
Kelayakan
Pembangunan
BIJB
Kertajati
Majalengka Untuk Obligasi, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 499.400.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 79.437.500 (15,91%). Output kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Integrasi Perencanaan untuk Kawasan Aerocity.
Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen integrasi perencanaan BIJB Kertajati dan Kawasan Aerocity. (9) Kegiatan Pemantauan Fasilitas Bandar Udara dan KKOP di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 85.039.000 (85,04%) Output kegiatan adalah surat rekomendasi pertimbangan teknis ketinggian tegakan (bangunan) pada wilayah KKOP bandar udara : 137 buah.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya keamanan dan kualitas operasional sarana dan prasarana kebandarudaraan serta terwujudnya keselamatan operasi penerbangan pada wilayah KKOP Bandar udara di Jawa Barat. (10) Kegiatan
Fasilitasi
dan
Kabupaten Majalengka,
Pengkoordinasian yang
dilaksanakan
Pembangunan oleh
BIJB
Kertajati
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 1.472.154.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 793.703.500 (53,91%). Output kegiatan adalah Rapatrapat pendukung percepatan pembangunan BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka, Dokumen Project Management Service (PMS) BIJB Kertajati : 1 buah, Dokumen Studi LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan):
1
buah.
Outcome kegiatan
adalah
terlaksananya
percepatan
pembangunan BIJB Kertajati Kabupaten Majalengka. (11) Kegiatan Lanjutan Pembebasan Lahan BIJB Kertajati Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi
Anggaran
Rp.
300.000.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 151.511.901.666 (50,50%). Output kegiatan adalah Pembebasan lahan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-208
didesa sukakerta dan sukamulya target 50 ha dan realisasinya 14,131 ha untuk menyelesaikan kebutuhan runway dan pembebasan tanah kas desa Kertajati dan Kertasari seluas 82,002 ha sehingga total lahan yang dibebaskan pada Tahun 2014 seluas 96,133 ha serta total lahan yag dibebaskan sampai dengan Tahun 2014 seluas 873,73 ha pengukuran bidang tanah pengganti dan lanjutan pengukuran lahan sampai dengan 800 ha, Pengukuran bidang tanah untuk revisi pengukuran 1 kegiatan, Kegiatan revisi, Sertifikasi desa Bantarjati 1 paket, dokumen Hasil tim verifikasi tanah pengganti tanah kas desa, Biaya pengukuran tanah pengganti desa Bantarjati, Kertasari, dan Kertajati kurang lebih 200 ha, terlaksanannya operasional
pengukuran tanah seluas kurang
lebih 800 ha dan tim pendamping Outcome
kegiatan adalah terwujudnya
pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (12) Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 843.270.700 (84,33%). Output kegiatan adalah Jasa konsultansi pengawasan
lanjutan
pekerjaan
pembangunan
area
parkir
dan
pos
pengawasan di Sukasari Waduk Jatiluhur, Pembangunan KM/WC Umum di tanggul Usman Waduk Jatiluhur, Lanjutan pekerjaan pembangunan area parkir dan pos pengawasan di Sukasari Waduk Jatiluhur dan Pembuatan Garasi Speed Boat di LLASD Jatiluhur. Outcome kegiatan adalah tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat. (12) Kegiatan Studi Sosial Penertiban Lahan Reaktivasi Kereta Api Rancaekek Tanjungsari, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 190.659.000 (95,33%). Output kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Studi Sosial Penertiban Lahan Reaktivasi Kereta Api Rancaekek – Tanjungsari. Outcome
kegiatan adalah terlaksananya persiapan reaktivasi
jalur KA Rancaekek-Tanjungsari 30%. (13) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 384.350.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 106.369.880 (27,68%). Output kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi Pembangunan dan reaktivasi Perkeretaapian di Jawa Barat tersusunnya dokumen
kesepakatan.
Outcome
kegiatan
adalah
terlaksananya
pembangunan dan reaktivasi perkeretaapian di Jawa Barat. (14) Kegiatan DED Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek Tanjungsari (Tahap I), yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-209
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.207.650.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.061.810.500 (87,92%). Output kegiatan adalah tersusunnya Dokumen DED Pembangunan Jalur KA Cirebon - Kertajati - Rancaekek segmen Tanjungsari – Rancaekek Tahap 1. Outcome kegiatan adalah kesiapan operasional Jalur KA Rancaekek-Tanjungsari (20%). (15) Kegiatan Feasibility Study (Studi Kelayakan Terminal Terpadu di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 364.807.250 (72,96%). Output kegiatan adalah tersusunnya kajian tentang FS terminal terpadu di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pembangunan terminal terpadu di Jawa Barat. (16) Kegiatan Penyusunan DED Overlay dan Marking Runway Bandara Nusawiru untuk Persiapan PON XIX, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 54.095.000 (98,35%). Output kegiatan adalah tersedianya Penyusunan DED Overlay dan Marking Runway Bandara Nusawiru untuk Persiapan PON XIX. Outcome kegiatan adalah tersedianya Dokumen DED
untuk
Overlay
dan
Marking
Runway
Bandara
Nusawiru
untuk
pengembangan Bandara Nusawiru, terlaksananya persiapan penyelenggaraan kegiatan PON XIX untuk olahraga terjun payung di Bandara Nusawiru (17) Kegiatan Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway Bandara Nusawiru yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.185.301.000 (91,18%). Output terlaksananya Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway Bandara Nusawiru seluas 33,664m2, Belanja ATk, Dokumentasidan cetak foto, honorarium panitia pengadaan tanah dan honorarium panitia verifikasi serta biaya operasionalnya. Outcome kegiatan adalah tersedianya tanah untuk perpanjangan runway bandara nusawiru dalam rangka pengembangan Bandara Nusawiru b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Dalam kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Shortcut Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa untuk Kompensasi lahan kehutanan seluas 7,28 Ha belum dapat dilaksanakan, karena : pengadaan lahan pengganti kehutanan dalam
pelaksanaanya
terdapat
banyak
penafsiran,
sehingga
harus
dilakukan koordinasi, konsultasi dan pendapat hukum dari Instansi terkait ; Persetujuan Kementerian Kehutanan untuk tanah pengganti terbit pada tanggal 24 Juli 2014, dan Penetapan Lokasi terbit pada tanggal 19 LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-210
Desember 2014 sehingga berdampak pada jadwal pengadaan lahan. Sesuai surat dari P2T Kabupaten Purwakarta bahwa secara proses dan karena sisa waktu yang tersedia tidak mencukupi, maka untuk proses selanjutanya tidak dapat dilaksanakan sampai ke proses pembayaran. (b) Kegiatan
Evaluasi
Manajemen
dan
Rekayasa
Lalu
Lintas
adalah
Pelaksanaan kegiatan andal lalin baru dimulai setelah terbit Kepgub ttg tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas pada bulan Juli 2014, dan berdasarkan permohonan yang diajukan.
Anggaran untuk kegiatan
Forum LLAJ tidak seluruhnya digunakan karena diakomodir oleh kegiatan koordinasi pada kegiatan lainnya. (c) Kegiatan Fasilitas Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya, Kegiatan ini tidak terserap 100% baik fisik maupun keuangan, hal ini disebabkan menunggu hasil kajian pipa bawah air dan alur pelayaran yang kajiannya dilakukan oleh Tim Konsultan Independen dari Kemenko Perekonomian. (d) Dalam kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan BIJB Kertajati Majalengka
Untuk
Obligasi
adalah
Penyusunan
Studi
Kelayakan
Pembangunan BIJB Kertajati Untuk Obligasi tidak dilaksanakan karena sudah dilaksanakan oleh Asian Development Bank (ADB), Penyusunan Pengkajian Pembangunan Kawasan Aerocity tidak dilaksanakan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi, Fasilitasi dan Pemantauan Lingkungan BIJB Kertajati tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang tersedia tidak mencukupi; (e) Dalam kegiatan Fasilitasi dan Pengkoordinasian Pembangunan BIJB Kertajati Kabupaten Majalengka Anggaran Pelaksanaan Ground Breaking BIJB Kertajati pada Kegiatan Fasiltasi dan Pengkoordinasian Pembangunan BIJB Kertajati Kabupaten Majalengka tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan masih menunggu ditetapkannya hasil-hasil review dokumen perencanaan dan diselesaikannya Rencana Teknik Terinci (RTT) Sisi Darat yang dilaksanakan pada tahun 2014. (f) Dalam kegiatan Pembebasan Lahan BIJB Kertajati Jawa Barat adalah di area yang telah direncanakan untuk Runway (Desa Sukamulya dan Sukakerta) yang akan dibebaskan pada Tahun 2014 untuk kebutuhan runway sampai dengan 4.000 M, terdapat warga yang melakukan penolakan, khususnya masayarkat Desa Sukamulya, yang cenderung anarkis dan melibatkan masa dalam jumlah besar, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) kesulitan untuk dapat masuk melaksanakan pengukuran dan sehingga proses-proses lainnya berjalan lambat;
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-211
(g) Dalam kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat
adalah terdapat rencana pembiayaan untuk tahapan
pembebasan lahan Desa Wanakerta Kabupaten Purwakarta untuk jalur kereta apiu Cibungur – Tanjungrasa sampai dengan proses konsinyasi berupa honor-honor PNS Non Provinsi, karena masyarakat pemilik tanah Desa Wanakerta menyetujui dibayar sesuai harga hasil penilaian appraisal, maka pembiayaan yang tersedia pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat berupa honor-honor PNS Non Provinsi tidak direalisasikan. b) Solusi (a) Kegiatan Fasilitas Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya, sampai saat ini masih menunggu hasil kajian tersebut.; (b) Dalam kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan BIJB Kertajati Majalengka Untuk Obligasi adalah Fasilitasi dan Pemantauan Lingkungan BIJB Kertajati diusulkan lagi pada DPA Tahun anggaran 2015 dengan kegiatan tersendiri; (c) Dalam Kegiatan Lanjutan Pembebasan Lahan BIJB Kertajati Jawa Barat: (1)
Untuk warga Desa Sukamulya dapat dilakukan pembebasan lahan bertahap dan bersifat personal/persial terhadap warga yang bersedia dibebaskan;
(2)
Diupayakan secara terus menerus berkoordinasi dengan Tim Panitia Pembebasan Tanah (P2T) serta Pemerintah Daerah Kabuapaten Majalengka;
(3)
Berdialog dengan warga/ masyarakat di Desa Sukamulya dan Sukakerta;
(4)
Telah dilakukan koordinasi dengan petugas keamanan (TNI dan POLRI) setempat untuk memperbantukan perugas pengamanan dalam pengukuran lahan di lokasi kegiatan dengan dikoordinasikan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang telah mendapat alokasi biaya pada anggaran perubahan Tahun 2014;
(5)
Namun hingga akhir Tahun 2014, belum berhasil secara keseluruhan
(d) Dalam kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Shortcut Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa
tahapan proses terus dilakukan
dan untuk
pembayaran diusulkan pada perubahan tahun anggaran 2015. (e) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat dialokasikan kembali pada tahun 2015.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-212
2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 184.200.000 realisisasi anggaran sebesar Rp. 87.182.000 (47.33%).
Output kegiatan adalah terselenggaranya sosialisasi keselamatan sebanyak 2 kegiatan di Kota Cirebon dan Kota Bogor. Outcome kegiatan adalah tersosialisasinya keselamatan berlalu lintas bagi pelajar untuk mengurangi kejadian kecelakaan. (2) Kegiatan Pengembangan Fasilitas LLJ di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
22.289.040.000
realisisasi
anggaran
sebesar
Rp.
15.392.549.807
(69.06%). Output kegiatan adalah Pengadaan Suku Cadang dan Alat Pendukung CCTV berupa Harddisk internal sata : 2 unit, Modem GSM : 2 unit, Board IP Camera : 2 unit , Battery Deep Cycle : 10 unit, Solar Charger : 5 unit, Penyusunan Data Base Fasilitas Kebutuhan Lalu Lintas di Jawa Barat berupa Buku dan SIM Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas Jalan,
Penyusunan Rencana
Desain dan Lokasi Pemasangan PJU untuk mendukung PON XIX berupa Buku, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Kiaradua – Cikembar – Sukabumi – Segaranten berupa Rambu LL ukuran 60 x 60 = 75 Rambu LL ukuran 75x 75 = 4, Marka = 10.000 m, Patok tikungan = 20 unit, Pagar pengaman = 20 unit, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Purwakarta – Wanayasa – Jalan Cagak – Cikaramas – Sumedang Rambu LL ukuran 60 x 60 = 75 Rambu LL ukuran 75x 75 = 4, Marka = 10.000 m, Patok tikungan = 20 u, Pagar pengaman = 20 unit, APILL = 1 unit, Pelican Crossing
= 1, Pengadaan dan Pemasangan
Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Sadang – Subang – Cikamurang – Cijelag berupa Rambu LL ukuran 60 x 60, 30 Rambu LL ukuran 75x 75 = 4, Marka = 7.000 m, Patok tikungan = 20 unit, Pelican Crossing = 1, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Tanjungpura – Batujaya berupa Rambu LL ukuran 60 x 60 = 75 Rambu LL ukuran 75x 75 = 4, Marka = 10.000 m, Patok tikungan = 20 unit, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Karangampel – Mundu – Tegalgubug – Prapatan – Rajagaluh Rambu LL ukuran 60 x 60 = 55 Rambu LL ukuran 75x 75 = 4,Marka = 7.000 m,Patok tikungan = 20 unit, Pagar pengaman = 20 unit, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Kadipaten – majalengka – Sumber – Cirebon Rambu LL ukuran 60 x 60 = 75
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-213
Rambu LL ukuran 75x 75 = 4,Marka = 10.000 m, Patokt ikungan = 20 unit, Pagarpengaman = 20 unit, Pelican Crossing = 1, Pengadaan & Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Bandung – Garut – Singaparna – Tasikmalaya berupa Rambu LL ukuran 60 x 60 = 30 Rambu LL ukuran 75x 75 = 4,Marka = 7.000 m, Patok tikungan = 20 unit,Pagar pengaman = 20 unit, APILL
= 1 unit ,Pelican Crossing = 1, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas
Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Sumedang – Wado – Bantarujeg – Cikijing berupa Rambu LL ukuran 60 x60 = 75 Rambu LL ukuran 75x 75 = 4, Marka = 10.000 m,Patok tikungan = 20 unit, Pagar pengaman = 20 u, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Bandung – Majalaya – Cijapati berupa Rambu LL ukuran 60 x 60 = 50 Rambu LL ukuran 75x 75 = 4, Marka
= 7.000 m, Patok tikungan = 20 unit, Pagar pengaman = 20 unit,
Pelican Crossing = 1, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Karangnunggal – Tasikmalaya – Manonjaya – Cimaragas – Banjar berupa Rambu LL ukuran 60 x 60 = 50 Rambu LL ukuran 75x 75 = 4, Marka = 10.000 m, Patok tikungan = 20 unit, Pagar pengaman = 20 unit, Pengadaan dan Pemasangan RPPJ sebanyak 30 unit, Pengadaan Perlengkapan Fasilitas lalu Lintas Kerucut = Portabel=
125, Rambu lalu Lintas portable = 50, RPPJ
50, Water Barrier =
50, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas
Lalu Lintas di ruas jalan Selajambe – Cileungsi berupa Warning Light = 3unit, Rambu Over Head = 3 unit Marka = 1.650 m, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di ruas jalan Lebakjati – Rancakalong – Selawi berupa Pagar Pengaman = 28 unit, Rambu Over Head = 2unit, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di ruas jalan Bandung Subang (Tanjakan Emen) berupa WL : 2 unit, Rambu OH : 2 buah, RPPJ 90cm x 150cm : 4 buah, Marka : 1.842 m, Mrk. Jalan Pita Penggaduh : 105 m, Rambu 60cm X 60cm : buah, Cermin Tikungan : 1 unit, Wilayah Pembangunan I sebanyak
Pengadaan & Pemasangan PJU Solar Cell 35 unit, Pengadaan & Pemasangan PJU
Solar Cell Wilayah Pembangunan II berupa 65 Unit, Pengadaan & Pemasangan PJU Solar Cell Wilayah Pembangunan III sebanyak 35 Unit, Pengadaan & Pemasangan PJU Solar Cell Wilayah Pembangunan IV Bagian Tengah 34 unit, Pengadaan & Pemasangan PJU Solar Cell Wilayah Pembangunan IV Bagian Timur 20 unit, Pemeliharaan Rambu lalu Lintas Wilayah Pembangunan II berupa Daun Rambu kecil : 190 buah, Reflective Sheet Table Rambu : 50 buah,
tiang
:
210
buah,
Pemeliharaan
Rambu
lalu
Lintas
Wilayah
Pembangunan III & IV berupa Daun Rambu kecil : 190 buah, Daun Rambu Peringatan : 2 buah, Reflective Sheet Table Rambu : 50 buah, tiang : 210 buah, Pemeliharaan LPJU
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Wilayah Pembangunan I &II berupa Lampu : 21
IV-214
unit,Stang : 1 set, Kabel : 110 m, Pemeliharaan LPJU Wilayah Pembangunan III berupa Solar Charger : 24 buah,Baterai : 48 buah, Cat Kotak Baterai : 24 buah, Gembok : 24 buah, Kawat Duri : 24 batang, Pemeliharaan LPJU Wilayah Pembangunan IV bagian Tengah berupa Lampu : 1 buah, Solar Charger : 3 buah, BCR : 22 buah, Baterai : 32 buah, Box Baterai : 1 buah, Kabel : 16 set, Pengamanan : 16 set, Pemeliharaan LPJU Wilayah Pembangunan IV bagian Timur berupa Baterai 65AH : 42 buah, Baterai 100AH : 6 buah, BCR : 8 buah, Hybrid Control + Driver : 4 buah, Kabel Twisted : 400 m, Kabel & Accessories : 19 set, Pemeliharaan LPJU Sekitar Bandara Nusawiru berupa Kabel Twisted : 8.000 m, Stopping Buckle : 150 buah, Link : 300 buah,Tap Connector : 300 buah, Stainless Steel : 4 roll, Wide Clamp : 300 buah, Box APP : 10 set, Kontaktor : 10 buah, MCB : 10 buah,Time Switch : 10 buah, Ballas : 117 buah, Lampu : 117 buah, Ignitor : 117 buah, Capacitor 20 Mfd : 117 tiang, APILL, Kab. Ciamis& Kota Cirebon sebanyak Traffic Light : 2 unit. 8 jembatan Timbang, kota Tasikmalaya / Kab. Tasikmalaya sebanyak WL: 10
unit .
Outcome kegiatan adalah tersedianya data kebutuhan fasilitas LLAJ dan sistem informasi fasilitas LLJ di Jawa Barat, terciptanya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas pada Ruas Jalan Kiaradua – Sukabumi – Sagaranten, Ruas Jalan Purwakarta-Wanayasa-Jl.Cagak-Cikaramas-Sumedang, Ruas Jalan Sadang Subang-Cikamurang-Cijelag , Ruas Jalan Tanjungpura-Batujaya, Ruas Jalan
Karangampel-Mundu-Tegalgubug-Prapatan-Rajagaluh,
Kadipaten-Majalengka-Sumber-Cirebon, Singaparna-Tasikmalaya, Ruas
Jalan
Ruas
Jalan
Ruas
Jalan
Ruas
Jalan
Bandung-Garut-
Sumedang-Wado-Bantarujeg-Cikijing,
Bandung-Majalaya-Cijapati,
Ruas
Jalan
Karangnunggal
–
Tasikmalaya – Manonjaya – Cimaragas – Banjar, tersedianya Fasilitas Lalu Lintas untuk kemudahan pengguna jalan dalam menentukan arah tujuan yang dilalui, tersedianya Fasilitas Lalu Lintas untuk kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, tersedianya fasilitas lalu lintas di daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan Salajambe-Cileungsi, ruas jalan Lebakjati-Rancakalong-Selawi, di daerah Cicenang – Subang, Terpasangnya Lampu PJU Solar Cell untuk keselamatan lalu lintas pada ruas jalan Cianjur – Jonggo l, ruas jalan SadangSubang dan ruas jalan Cagak-Sumedang. ruas jalan Kadipaten-Jt.Barang, Terpasangnya Lampu PJU Solar Cell pada ruas jalan Wado-Melangbong dan ruas jalan Leles-Cibatu-Sasakbeusi, ruas jalan Ciamis-Cikijing dan ruas jalan Ciamis-Manonjaya,
TerpeliharanyaRambu-rambulalulintasjalan
Ruas
Jalan
Bandung-Subang-Pamanukan, Sadang – Subang – Cikamurang – Cijelag, Jl.Cagak – Sumedang, Ruas Jalan Cirebon-Majalengka-Kadipaten, KadipatenJatibarang-Karangampel, Cirebon-Ciamis, Tasikmalaya – Garut , Terpeliharanya
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-215
Lampu PJU pada ruas jalan Cicenang-Ciater dan Jt. Balong gandu Karawang, ruas jalan Cirebon – Tasikmalaya – Garut, ruas jalan Bandung – Garut, ruas jalan Garut – Tasikmalaya, Tasikmalaya – Ciamis – Cikijing, di sekitar Bandara Nusawiru, terwujudnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas pada persimpangan/ jalan di Cirebon, Ciamis, Tasikmalaya, dan lokasi Jembatan Timbang di Jawa Barat untuk Keselamatan Lalu Lintas. (3) Kegiatan Pendamping Untuk Kegiatan DAK Fasilitas Lalu Lintas yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
270.000.000
realisisasi
anggaran
sebesar
Rp. 253.441.300 (93,87%). Output kegiatan adalah pengadaan Marka sepanjang 2.500 m’ , Rambu sebanyak 40 buah ruas jalan Jonggol – Cileungsi dan marka 3.000, Rambu 16 buah pada ruas Tasikmalaya – Manonjaya.
Outcome kegiatan adalah terciptanya keselamatan dan kelancaran lalu lintas pada jalan provinsi pada ruas jalan Jonggol – Cileungsi dan ruas jalan Tasikmalaya – Manonjaya. (4) Kegiatan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.710.960.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.495.158.000 (87,39%). Output kegiatan adalah meningkatnya fasilitas lalu lintas jalan pada ruas jalan provinsi di Jawa Barat yang berdampak
pada
peningkatan
keselamatan
berlalu
lintas
melalui
Terpasangnya : Marka Jalan 27.834 M, Rambu 100 Unit pada ruas jalan Ciamis – Cikijing – Kuningan – Cirebon, terpasangnya Marka 9.398 M, Rambu 100 Unit pada ruas Jalan Bekasi – Narogong – Cileungsi dan terpasangnya Warning Light 8 unit pada ruas jalan sadang – Bandung dan Subang – Purwakarta. Outcome
kegiatan adalah terciptanya keselamatan dan
kelancaran lalu lintas di jalan provinsi Ciamis – Cikijing – Kuningan – Cirebon, terciptanya keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan dijalan provinsi pada ruas jalan Sadang – Subang, Bekasi – Narogong – Cileungsi dan Bandung – Subang. b. Permasalahan dan solusi a) Permasalahan (a) Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat, pembuatan rencana awal Buku Panduan Transportasi PON XIX tidak dilaksanakan Tahun 2014 terkait belum ada data dari bidang lain dan untuk Jasa Konsultansi Pembuatan Buku Panduan Transportasi PON XIX tidak cukup waktu untuk dilaksanakan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-216
(b) Kegiatan Pengembangan Fasilitas LLJ di Jawa Barat pada pengadaan dan pemasangan CCTV, gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk lelang ulang, Pengadaan
&
Pemasangan
PJU
Konvensional
dengan
LED
Wilayah
Pembangunan I mengalami gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk lelang ulang, Pengadaan & Pemasangan PJU Konvensional dengan LED Wilayah Pembangunan II mengalami gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk lelang ulang, Pengadaan & Pemasangan PJU Konvensional dengan LED Wilayah Pembangunan III mengalami gagal lelang dan tidak cukup waktu
untuk
lelang ulang, Pengadaan & Pemasangan PJU Konvensional dengan LED Wilayah Pembangunan IV Bagian tengah mengalami gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk lelang ulang, Pengadaan & Pemasangan PJU Konvensional dengan LED Wilayah Pembangunan IV Bagian Timur mengalami gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk lelang ulang b) Solusi (a) Jasa Konsultansi Pembuatan Buku Panduan Transportasi PON XIX pada Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat diusulkan kembali Tahun 2015. (b) Pada Kegiatan Pengembangan Fasilitas LLJ di Jawa Barat untuk Pengadaan dan pemasangan CCTV serta Pengadaan & Pemasangan PJU Konvensional dengan LED Wilayah Pembangunan I diusulkan kemabali pada Tahun 2015 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba Tertib Lalu Lintas, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 140.284.000 (93,52%). Output kegiatan adalah Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan pada 26 Kabupaten/kota, lomba tertib lalu lintas sebagai dasar ikut serta pada lomba WTN
(Wahana tata Nugraha)
pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas sebagai dasar ikut serta pada Lomba WTN (Wahana Tata Nugraha), penghargaan yang diperoleh Jawa Barat dari keikut sertaan Lomba Tertib Lalu Lintas yang dilaksanakan secara rutin oleh Kementerian : Penghargaan Piala WTN Sempurna (mendapat 2 penghargaan yaitu WTN kategori Lalu Lintas dan Kategori Angkutan) Kota Bandung, Penghargaan Piala WTN Kategori Lalu Lintas : Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis, serta Penghargaan Piala WTNKategori Angkutan diperoleh oleh Kota Bogor. Outcome kegiatan adalah terpilihnya Awak Kendaraan Umum Teladan LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-217
(Juara 1, 2 dan 3) sebagai duta pelopor keselamatan yang diikut sertakan pada pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) tingkat Nasional, peserta didik AKUT menjadi pelopor keselamatan dilingkungan pengemudi/awak kendaraan bermotor di daerah, Penilaian dan memacu penciptaan Tertib Lalu Lintas melalui penyediaan sarana dan prasarana Lalu Lintas secara optimal di Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Cirebon, Kota Depok. (2) Kegiatan Evaluasi Tingkat Pelayanan Angkutan Penumpang Umum AKDP dan AKAP di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 134.230.500 (89,49%). Output kegiatan adalah adanya dokumen evaluasi tingkat pleyanan angkutan penumpang umum AKDP dan AKAP di Jawa Barat. Outcome bahan rekomendasi Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum AKDP dan AKAP di Jawa Barat. (3) Kegiatan Evaluasi Tingkat Pelayanan Jalan Provinsi di Perkotaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
150.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 118.476.500 (78,98%). Output kegiatan adalah tersedianya dokumen evaluasi tingkat pelayanan jalan di perkotaan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya tingkat pelayanan jalan provinsi diperkotaan. (4) Kegiatan
Operasional
Bus
Sekolah,
yang
dilaksanakan
oleh
Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.180.250.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 30.234.000 (2,56%).
Output kegiatan adalah terlaksananya pengkoordinasian dan persiapan pengoperasian lokasi,
kendaraan bus sekolah untuk pelayanan anak sekolah di 4
pengoperasian
bus
sekolah
belum
dapat
dilaksanakan
karena
pengadaan bus sekolah baru terlaksana pada akhir Tahun. Outcome kegiatan adalah Terkoordinasikanya dan persiapan untuk melayani transportasi anak sekolah di 4 lokasi. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan Kegiatan Operasional Bus Sekolah adalah pengadaan kendaraan untuk bus sekolah baru akan terlaksana pada akhir tahun, sehingga kegiatan operasional bus sekolah belum dapat dilaksanakan. b) Solusi Kegiatan Operasional Bus Sekolah adalah kegiatan ini telah diusulkan pada TA. 2015.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-218
4) Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, Lebaran, Natal dan Tahun Baru, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 1.696.950.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.680.772.000 (99,05%). Output kegiatan adalah terselenggaranya poskoda Dishub Provinsi Jawa Barat, Poskotis, pasar Tumpah 40 Lokasi, pencacahan arus 40 Lokasi, sewa bus 1 kegiatan, traffic cone 400 Buah dan Rompi 100 buah. Outcome kegiatan adalah kelancaran, ketertiban dan keselamatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun baru; (2) Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Sarana/Prasarana Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran
sebesar
Rp.
2.690.521.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 2,032,225,731 (75,53%). Output kegiatan adalah operasi gabungan dapat dilaksanakan sebanyak
31 kali. Outcome kegiatan adalah terlaksananya
pengawasan, pengendalian Kendaraan angkutan barang dan penumpang umum serta terselenggaranya transportasi yang lancar, aman dan selamat. (3) Kegiatan Pengadaan Fasilitas E-Enforcement di Jembatan Timbang Gentong, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp.
194.382.000
(97,19%).
Output
kegiatan
adalah
terlaksananya
pemasangan E-enforcement di JT Gentong. Outcome kegiatan adalah Pengawasan dan pemeriksaan dan pencatatan data secara elektronik. (4) Kegiatan Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 78.137.500 (52,44%) realisasi anggaran sebesar Rp. 78.137.500 (52.44%). Output kegiatan adalah terlaksananya pembinaan operasional angkutan penumpang umum di Jawa Barat (Regulator dan Operator) dan tersusunnya Integrasi Software Data Base Angkutan Penumpang Umum dalam 1 (satu) Operation Sistem. Outcome kegiatan adalah upaya peningkatan operasional angkutan penumpang umum secara bertahap untuk mewujudkan pelayanan angkutan umum yang lebih baik. (5) Kegiatan
Pematangan
Lahan
Untuk
Pembangunan
Jembatan
Timbang
Cipeuyeum Jalur Cianjur-Sukabumi, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, anggaran sebesar Rp. 210.000.000, realisasi sebesar Rp.
208.527.625
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
(99,30%).
Output
kegiatan
adalah
terlaksananya IV-219
Pematangan Lahan Cipeuyeum, Untuk Pembangunan Jembatan Timbang Jalur Cianjur – Sukabumi di JL. Cirancang – Rajamandala Kelurahan Cipeuyeum Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur Seluas : 25.250 M2 1 Kegiatan Pematangan Lahan. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan Prasarana Kantor di Jembatan timbang Cipeuyeum Jalur Cianjur – Sukabumi.
b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Dalam
kegiatan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Sarana/Prasarana Perhubungan adalah : Masih tingginya tindak pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku (Over load, Laik jalan, Cara muat dan Dimensi, kelas jalan), penyalahgunaan izin trayek serta pelanggaran administrasi para awak kendaraan SIM, STNK, Buku Uji; Banyaknya lokasi izin galian C (pasir,tanah, batu) yang penggunaan kendaraannya di luar ketentuan dan tidak terpantau secara optimal baik di JT maupun oleh Keg OPGAB dan kurangnya efek jera terhadap tindakan administrasi dan denda tilang yang diberikan; belum adanya aturan sistem angkutan barang dan saat ini berdasarkan pada kesepakatan dua belah pihak (pengguna dan penyedia) dan belum adanya sistem logistik angkutan barang, sehingga melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan truk masih dominan; Rapat koordinasi Bidang Perhubungan antar Provinsi anggota MPU dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (di Semarang dan Solo) serta oleh Provinsi DI Yogyakarta, sehingga alokasi anggaran yang tersedia tidak digunakan; Pelaksanaan Operasi Gabungan bersama
unsur
TNI/POLRI
bersamaan
dengan
kegiatan
pengamanan pelantikan legislatif dan presiden, Pengamanan Operasi Ketupat, Operasi Lilin dan Tahun Baru 2015, sehingga biaya
yang
Pengamanan
tersedia
pada
Sarana/
Kegiatan
Prasarana
Pengendalian Perhubungan
dan tidak
terealisasikan; Dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yang di dalamnya mengatur mengenai kewenangan dan urusan, termasuk Jembatan Timbang, sehingga sub
kegiatan
Kajian
Yuridis
Pelaksanaan
Penimbangan
di
Jembatan Timbang pada kegiatan Pengendalian dan Pengawasan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-220
Sarana/ Prasarana Perhubungan tidak perlu dilaksanakan. (b) Dalam kegiatan Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum
di
Jawa
Barat
adalah
penyusunan
Pergub
SPM
Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum baru pada tahap Draft (tidak ditindaklanjuti menjadi Peraturan Gubernur), karena Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
mengubah
Perhubungan
Urusan
Wajib
tetapi
Bukan
Pelayanan Dasar sehingga Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan
Perhubungan
harus
direvisi
dan
penyusunan SPM ditunda; (c)Dalam Kegiatan Pengadaan Fasilitas E-enforcement di Jembatan Timbang
Gentong
adalah
belum
optimalnya
pengoperasian
dikarenakan, server masih terpusat di Kementerian dan update data oleh PKB kabupaten/kota masih terkendala pemeliharaan dan Sumber Daya Manusia; b) Solusi (a) Dalam
kegiatan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Sarana/
Prasarana Perhubungan adalah Koordinasi lintas sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Jalur Logistik adanya ketentuan mengenai tarif/ ongkos angkutan barang dan adanya kesamaan bentuk implementasi terhadap peraturan yang berlaku serta pengembangan Moda lain (KA, dan melalui pelabuhan laut); (b) Dalam kegiatan Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat adalah Penyusunan Draft penyusunan SPM Penyelenggaraan
Angkutan
Penumpang
Umum,
karena
menunggu revisi Perda No. 3 Tahun 2011 dan Penyerapan tidak sepenuhnya dilakukan karena efektifitas (pelaksanaan kegiatan optimal dilaksanakan (mamin, perjalanan dinas dan efisensi anggaran pihak ketiga). (c)Dalam Kegiatan Pengadaan Fasilitas E-enforcement di Jembatan Timbang Gentong adalah Peningkatan koordinasi, pemenuhan SDM (Operator) serta pemeliharaan Internet di kabupaten/kota dan harus dibuat MoU. 5) Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan bermotor a) Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di
Jawa
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Barat,
yang
dilaksanakan
oleh
Dinas
Perhubungan IV-221
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 148.500.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 142.545.53 (95,99%).
Output kegiatan adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor melalui yaitu Penyuluhan kepada perusahaan karoseri se-Jawa Barat, Rapat koordinasi dengan penguji kendaraan
bermotor
dari
Dinas
Perhubungan
se-
Jawa
Barat,
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Di kabupaten/kota se-Jawa Barat, terselenggaranya
rapat
koordinasi
dengan
Dinas
Perhubungan
kabupaten/kota se Jawa Barat, terlaksananya supervisi dan koordinasi ke UPTD PKB Dinas Perhubungan kabupaten/kota se Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah terpenuhinya persyaratan teknis laik jalan kendaraan bermotor di jalan, lancarnya proses pengujian kendaraan bermotor di Pengujian Kendaraan Bermotor, terciptanya sinergitas pelaksaan
tugas
pengujian
kendaraan
bermotor
antara
Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Perhubungan se Kota/ Kabupaten se Jawa Barat. (2) Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu ISO 90012008 Untuk Proses Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000 realisasi anggaran sebesar
Rp.
13.600.000
(18,13%).
Output
kegiatan
adalah
terlaksanan audit eksternal dan registrasi sertifikasi ISO 9001-2008.
Outcome kegiatan adalah Proses pelayanan Uji Serifikasi Uji Tipe yang memenuhi standar ISO 9001 : 2008 Max 14 Hari. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan Dalam Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 adalah Untuk Proses Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Kendaraan
Bermotor,
Penilaian
oleh
pihak
konsultan
sudah
dilaksanakan dan kekurangan Mayor dan Minor sudah terpenuhi. Namun sampai dengan tgl 31 Desember 2014 pihak Survilence
PT
Indah Karya tidak melengkapi persyaratan administrasi untuk persyaratan dikeluarkan pembayaran. b)
Solusi Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 Untuk Proses Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor sudah dianggarkan kembali pada Tahun anggaran 2015.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-222
4.1.17 Urusan Komunikasi dan Informatika Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Misi Ketiga terhadap
penyelenggaraaan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut : Jumlah penduduk Melek TIK Usia 12 Tahun ke atas 11.400.000 orang, Jumlah paket e-Tendering seluruh agency sebanyak 2.323 paket dengan pagu 2,95 triliun rupiah lebih yang menghasilkan efisiensi sebesar 392 miliar rupiah (13,39%). Paket e-Tendering ULP Provinsi Jawa Barat sebanyak 648 paket dengan pagu sebesar 1,08 triliun rupiah lebih dan efisiensi sebesar 155 miliar rupiah (14,39%). Agency pengguna yang dilayani oleh LPSE provinsi Jawa Barat, termasuk ULP Provinsi Jawa Barat sebanyak 50 Satuan Kerja yang terdiri dari 7 kabupaten/kota, instansi vertikal, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, BUMD, serta BUMN. Penyedia barang dan jasa yang terverifikasi pada LPSE Provinsi Jawa Barat sebanyak 25.970 perusahaan. Untuk pelayanan berdasarkan hasil survey kepada pengguna Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada LPSE Provinsi Jawa Barat mencapai predikat sangat baik dengan mutu pelayanan mendapat nilai “A”; Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1)
Program Pengembangan Komunikasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi
Informasi,
Media
Masa
dan
Penyiaran
yang
a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan
Peningkatan
Kualitas
Hubungan
Lembaga
dilaksanakan oleh Sekretariat KPID Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 281.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 261.213.960 (92,96%), Output kegiatan adalah Kegiatan adalah : (a) terselenggaranya sosialisasi peran KPID Jawa Barat dalam meningkatkan pemahaman literasi media penyiaran kepada lembaga pendidikan sebanyak 4 kali di 4 wilayah yaitu Kab. Karawang, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan dan Kab. Sukabumi dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang; (b) Dialog penyiaran KITA di 5 radio dan 1 Televisi yaitu Radio Flamboyan Karawang, Radio Fantasy dan Radio Indraswara Majalengka, Radio Rasi Lima Kuningan dan Radio Fokus Media Sumedang, serta Jatiluhur TV Purwakarta; (c) Iklan Layanan Masyarakat di 4
Radio
sebanyak
36
Spot
12 spanduk/Baliho dan banner.
serta
terselenggaranya
publikasi
melalui
Outcome kegiatan adalah meningkatnya
kualitas isi siaran di Jawa Barat. (2)
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan SDM Lembaga Penyiaran Lokal di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPID Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
400.000.000
realisasi
keuangan
sebesar
Rp. 388.757.930 (97,19%). Output kegiatan adalah (a) terselenggaranya Penertiban, Pengawasan Isi Siaran dan tindak lanjut aduan masyarakat selama LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-223
1 Tahun; (b) Workshop Manajemen Radio Komunitas sebanyak 4 kali diselenggarakan 3 kali di kota Bandung dan 1 kali di Kab. Pangandaran dengan total jumlah peserta sebanyak 300 orang; (c) Penganugerahan KPID Award sebanyak 1 kali yang di laksanakan di Trans Studio Bandung. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Penyebaran Informasi kepada Masyarakat. (3)
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Standarisasi Penyiaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat
KPID
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 150.000.000 realisasi keuangan Rp. 135.988.500 (90,66%). Output kegiatan adalah Kegiatan adalah: (a) terselenggaranya proses perizinan penyiaran yaitu pengumuman, Rapat koordinasi, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan Evaluasi Dengar Pendapat sebanyak 1 kali dengan menghasilkan 25 Rekomendasi Kelayakan (RK) untuk lembaga penyiaran Radio dan Televisi; (b) terselenggaranya monitoring dan evaluasi sebanyak 1 kali.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya cakupan jangkauan siaran lembaga penyiaran di Jawa Barat. (4)
Kegiatan Seleksi Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPID Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000 realisasi keuangan Rp. 349.307.400 (99,80%).
Output kegiatan adalah Kegiatan adalah :terselenggaranya proses rekrutmen dan seleksi Calon Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat yaitu : Pengumuman, Pendaftaran, Psikotest, Tes tertulis, Wawancara dan Proses Penetapan.
Outcome kegiatan adalah terselenggaranya pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi KPID Provinsi Jawa Barat. (5)
Kegiatan Bimbingan Teknis Standardisasi Postel, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.236.280.000. Realisasi anggaran sebesar Rp.193.936.250 (82,08%). Output kegiatan adalah 1 kali Bimbingan Teknis Standardisasi Pos bagi Penyelenggara Pos Komersial dan 1 kali Bimbingan Teknis Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) bagi Penyelenggara Pos Komersial. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemahaman tentang penerapan standardisasi pos bagi Penyelenggara Pos Komersial dan meningkatnya pemahaman tentang Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) bagi Penyelenggara Pos Komersial.
(6)
Kegiatan Optimalisasi Layanan Pos Komersial, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
231.000.000
Realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 229.436.250 (99,32%) Output kegiatan adalah 1 kali Rapat Koordinasi Sinergitas Postel dengan dinas terkait di kabupaten/kota; 1 kegiatan Logistik
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-224
Award. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Rapat Koordinasi Sinergitas Postel dengan Dinas terkait di Kab./Kota; terlaksananya Logistik Award. (7)
Kegiatan Dukungan Operasional Komunikasi Bencana Alam, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 264.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 207.517.700 (78,61%). Output kegiatan adalah 9 bulan terpeliharanya perangkat Telekomunikasi di 10 (sepuluh) titik Repeater. Outcome kegiatan adalah termanfaatkannya Jaringan Komunikasi Bencana Alam di Jawa Barat.
(8)
Kegiatan Diseminasi Informasi Isu Strategis dan Aktual melalui Lembaga Penyiaran dan Kemitraan Media, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 693.600.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 671.724.000 (96,85%).
Output kegiatan adalah 6 kali diseminasi informasi melalui TV siaran; 3 kali diseminasi informasi melaui Radio Siaran; 1 kali diseminasi informasi melaui Video Conference; 1 kali diskusi publik tentang penyiaran dan kemitraan media; 2 kali bimtek penyiaran; 1.000 eksemplar majalah; 6 paket diseminasi informasi melalui media tradisional; 1 paket lomba fotografi; 2 kali FGD; 1 paket EO lomba film dokumenter; 2 unit komputer PC; 1 unit laptop; 1 unit kamera; 1 unit handycam. Outcome kegiatan adalah tersebarnya informasi isu strategis dan aktual melalui lembaga penyiaran dan kemitraan media. (9)
Kegiatan Diseminasi Informasi dan Koordinasi Lembaga Komunikasi Organisasi Pemerintahan, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 383.600.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 374.736.448 (97,69%). Output kegiatan adalah 4 kali penguatan komunikasi pemerintah; 3 kali peningkatan pelayanan informasi publik; 3 kali Sinergitas Bakohumas Pusat dan Provinsi; 5 kali Advetorial di Surat Kabar; 10 bulan bahan evaluasi dan monitoring. Outcome
kegiatan
adalah meningkatnya peran aparatur pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dalam menerapkan berbagai aturan pemerintah yang berlaku. (10)
Kegiatan Optimalisasi Lembaga Komunikasi dan Informasi Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 349.430.000 Realisasi anggaran sebesar
Rp.
pendampingan
341.286.760 dan
(97,67%). Output
pemberdayaan
lembaga
kegiatan informasi
adalah dan
1
kali
komunikasi
masyarakat; 1 kali kegiatan Pekan Informasi Nasional (PIN); 1 kali Pameran.
Outcome kegiatan adalah termanfaatkannya lembaga komunikasi dan informasi sebagai media penyebarluasan informasi.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-225
(11)
Kegiatan Dukungan Operasional Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.760.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.707.034.330 (96,99%) Output kegiatan adalah 8 kali diskusi dalam peningkatan kapasitas SDM Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat; 4 kegiatan peringatan Hari Hak Untuk Tahu (1.000 lembar leaflet, 100 buah buku, 2 unit laptop, 10 buah plakat, 5 buah piala); 3 kegiatan FGD dengan media massa; 6 kegiatan dialog interaktif di Radio dan TV; 12 kegiatan Sosialisasi KIP untuk Badan Publik; 2 kali Rakornas Komisi Informasi; 10 bulan pengembangan dan pelayan informasi publik berbasis media massa. Outcome kegiatan adalah terlaksananya implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik serta terselesaikannya sengketa informasi melalui jalan mediasi dan ajudikasi.
(12)
Kegiatan Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Masa jabatan 2015-2019, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 861.725.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 820.299.600 (95,19%). Output kegiatan adalah 4 paket penayangan iklan terkait proses pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat masa Jabatan 2015-2019; 4 paket iklan di media massa untuk seleksi; 4 kegiatan honorarium untuk Tim seleksi pada proses pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat masa Jabatan 2015-2019; 1 paket koordinasi dan studi pada proses pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat masa Jabatan 2015-2019; 12 bulan honorarium Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terlaksanakannya implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
(13)
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Koneksi Jaringan Komunikasi Digital Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.009.501.475 Realisasi anggaran sebesar Rp. 6.827.632.100 (97,41%).
Output kegiatan adalah tersedianya 1 kegiatan jaringan komunikasi pendukung administrasi perkantoran internal dan eksternal; 1 Rapat Kerja Evaluasi Pemanfaatan Layanan Koneksi Jaringan Digital Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 1 paket Blade Server dan Assesoris; 1 paket Software Video Conference licenses; 1 paket IBM Domino licenses. Outcome kegiatan adalah meningkatnya layanan Pemerintahan melalui jaringan TIK. (14)
Kegiatan
Implementasi
Penyelenggaraan
Sistem
Pemerintah
Informasi
Daerah,
yang
Paperless dilaksanakan
Office
dalam
oleh
Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
sebesar
Rp.
380.000.000
Realisasi
anggaran
sebesar
IV-226
Rp. 365.869.250 (96,28%). Output kegiatan adalah 30 kali Operasional MCAP; 1 kegiatan dukungan Implementasi Aplikasi e-Office. Outcome kegiatan adalah terciptanya peningkatan layanan pemerintah berbasis paperless office di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (15)
Kegiatan Standardisasi Telematika Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 422.362.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 389.949.750 (92,33%). Output kegiatan adalah 8 event Forum TIK; 1 kegiatan Bimtek Administrasi Fungsional Pranata Komputer; 1 kegiatan Assesmen peningkatan e-Goverment Indonesia (PeGI) kabupaten/kota di Jawa Barat; 1 paket penyusunan Dokumen Regulasi Standardisasi Telematika Provinsi Jawa Barat; 1 paket Tutorial penggunaan aplikasi e-Government berbasis
multimedia/
pembangunan/
animasi;
pengadaan
1
sistem
kegiatan informasi
Penyusunan PON
XIX
Perencanaan
dan
perangkat
pendukungnya TA 2015. Outcome kegiatan adalah terwujudnya keterpaduan penerapan TIK Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (16)
Kegiatan Jabar Cyber Service (Layanan Publik Secara Online) pada Lembaga dan Fasilitas Publik, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 986.605.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 962.244.524 (97,53%). Output kegiatan adalah 1 kegiatan penyediaan Tim Penilai; 1 kegiatan penyediaan Tim Pendamping Komunitas TIK; 5 paket hadiah PC, modem dan biaya akses internet untuk mendukung komunitas; 1 paket perangkat pendukung load balancher; 1 paket software video conference. Outcome kegiatan adalah meningkatnya layanan pemerintah melalui Jabar Cyber Service.
(17)
Kegiatan Optimalisasi Aplikasi Data Tak Terstruktur (ADT), yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 179.600.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 178.755.000 (99,53%). Output kegiatan adalah 130 orang (4 angkatan) OPD Provinsi, 300 orang (8 angkatan) 5 OPD di 27 kabupaten/kota dalam Pelatihan Aplikasi Data Tak Terstruktur OPD Provinsi dan kabupaten/kota seJawa Barat; Monitoring Aplikasi Data Tak Terstruktur di 27 kabupaten/kota; 70 orang Rapat Evaluasi Aplikasi Data Tak Terstruktur OPD Provinsi Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya kemudahan Akses Data pada Aplikasi Data Tak Terstruktur. (18)
Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Website Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 738.100.000 Realisasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-227
anggaran sebesar Rp. 730.190.500 (98,93%). Output kegiatan adalah 12 bulan konten website jabarprov.go.id dalam pemutakhiran konten website jabarprov.go.id; 1 paket tayangan multimedia penyusunan tayangan LKPJ; 1 paket aplikasi web pengembangan website; 1 kali Bimbingan Teknis Pengelolaan
website;
5
paket
sarana
dan
prasarana
operasional
jabarprov.go.id. Outcome kegiatan adalah terwujudnya optimalisasi situs web Provinsi Jawa Barat dengan pasokan muatan data yang up to date. (19)
Kegiatan Implementasi Kompilasi Data TIK, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
188.300.000
Realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 183.427.000 (97,41%). Output kegiatan adalah sosialisasi aplikasi pada OPD Provinsi dan Kab./Kota; kompilasi data pada 27 kabupaten/kota dan OPD Provinsi; 1 dokumen evaluasi dan pelaporan
kegiatan. Outcome kegiatan
adalah tersedianya Data TIK kabupaten/kota. (20)
Kegiatan Optimalisasi Pendayagunaan Aplikasi, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
300.000.000
Realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 299.721.000 (99,91.%). Output kegiatan adalah 1 kali Surveillance ISO 27001:2005; 1 kali Workshop ISO 20000; 360 HOK makan dan minum serta snack pelaksanaan kegiatan (Pemeliharaan SPSE, Rapat Pengelola SMKI, Audit Internal, Manajemen Review, Evaluasi ISO 27001:2005, dan Surveillance ISO 27001:2005); 1 kali peningkatan kapasitas administrator pengelola LPSE Provinsi, Kabupaten dan Kota; 3 kali Pengecekan, Maintenance dan Evaluasi Server Colocation. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemeliharaan aplikasi SPSE, terjaganya konsistensi penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2005 dan meningkatnya kapasitas Administrator LPSE Provinsi, Kabupaten dan Kota. (21)
Kegiatan
Rapat
Koordinasi
Bidang
Komunikasi
dan
Informatika,
yang
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 390.354.172 Realisasi anggaran sebesar Rp. 382.675.000 (98,03%). Output kegiatan adalah 1 kali Rakor Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Kominfo dengan Kabupaten dan Kota di Jawa Barat; 1 kali Rakor Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Kominfo dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan 1 kali Rakor Evaluasi Program dan Kegiatan Bidang Kominfo dengan Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terwujudnya sinergitas program dan kegiatan bidang kominfo.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-228
(22)
Kegiatan
Optimalisasi
Website
(diskominfo.jabarprov.go.id), yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 178.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 177.800.000 (99,89%). Output kegiatan adalah 1 kali pengembangan website; 1 paket PC; 2 unit Printer; 1 unit Scanner; 1 paket perangkat pendukung pengembangan website; dan 1
paket
Kamera
Digital.
Outcome
kegiatan
adalah
terpenuhinya
pengembangan website (diskominfo.jabarprov.go.id). (23)
Kegiatan Fasilitasi Bidang Pelayanan Media dan Teknologi Informasi Pra PON XIX 2016, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 548.850.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 511.867.794 (93,26%). Output kegiatan adalah 4 paket sosialisasi PON XIX 2016 di media sosial; media publikasi untuk PON XIX 2016 sebanyak 5.000 lembar; 10 paket juklak dalam diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat; 2 bulan terfasilitasinya Tenaga Khusus Bidang Informatika. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya bidang penyiaran dan pelayanan media dan teknologi informasi untuk PON XIX 2016.
(24)
Kegiatan Penerbitan Majalah KAPINIS KORPRI Rp.
Provinsi
Jawa
100.000.000
Barat
Realisasi
yang dilaksanakan oleh Sekertariat dengan
anggaran
(88,50%).Output kegiatan adalah
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
sebesar
88.500.000
Terbitnya Majalah Triwulanan KAPINIS.
Outcome kegiatan adalah Terinformasikannya kegiatan dan informasi yang bermanfaat bagi anggota KORPRI (25)
Kegiatan Pengembangan Pusat Data Informasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.341.525.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.968.187.755 (91,40%). Output kegiatan adalah
Kegiatan
a).
Optimalisasi
website
Dispenda
(www.dispenda.
jabarprov.go.id). b). Penyusunan Geographic Information System (GIS) Dispenda Prov Jabar. c). Optimalisasi Aplikasi Pelaporan Pendapatan Dispenda Prov Jabar.d). Penyusunan Executive Information System (EIS) per cabang. e). Optimalisasi Perangkat Backup Sistem Samsat Online Sentralisasi. f). Kajian Teknis Perangkat Hardware Kantor Samsat Prov Jabar. g). Fasilitasi Teknologi Informasi
Pusat
Pengelolaan
Informasi
dan
Aplikasi
Pendapatan.
h).
Penyusunan Instruksi Kerja SOP Teknologi Informasi Dispenda Prov Jabar. i). Penyusunan Aplikasi Sistem Monitoring Manajemen Piutang Pajak dan Retribusi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-229
Dispenda Prov Jabar. j). Pengembangan Aplikasi Profile Dispenda Prov Jabar. k). Penyusunan Dokumen Master Plan Pengembangan dan Pemanfaatan TIK Pusat Pengelolaan Informasi dan Alikasi Pendapatan 2014-2018. l). Kajian Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berdasarkan SNI/ISO 27001. m). Pengembangan Ruang Data Center Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan. n). Kajian IT Risk Management dan Disaster Recovery Planning
(DRP)
di
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa
Barat.
Outcome kegiatan adalah Termanfaatkannya Pusat Data Informasi yang memadai dan terpeliharanya perangkat pendukungnya se Jawa Barat. (26)
Kegiatan Miniatur Dokumentasi Proses dan Hasil Pembangunan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat Alokasi anggaran
sebesar
Rp.
192.170.000
telah
direalisasikan
sebesar
Rp. 189.528.344 (98,63%). Pengukuran kinerja indikator Output kegiatan adalah Miniatasitur Dokumentasi Proses dan Hasil Pembangunan Jawa Barat, Kit souvenir promosi Jawa Barat, Jasa pembuatan konten dokumentasi dan pembangunan Jawa Barat, Jasa pengembangan Website Kantor Perwakilan.
Outcome kegiatan adalah terpenuhinya fungsi pelayanan data dan informasi pembangunan Jawa Barat dalam upaya meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan lembaga lainnya. (27)
Kegiatan Publikasi Kegiatan pimpinan Melalui Media, Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.209.200.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 10.996.200.696 (98.10%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Publikasi Program dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Media Massa.
(28)
Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON), Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.507.889.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.361.548.750 (94.16%). Output kegiatan adalah
terselenggaranya Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan PON Melalui
Berbagai Media. (29)
Kegiatan Pengelolaan Sistem Data Base dan Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 94.925.950 (94,93%). Output kegiatan adalah tersedianya leaflet Sumber Daya Air 500 lbr, leaflet Balai Data dan Informasi 500 lbr, publikasi data hujan harian 8 buku, buku hasil survey kewenangan Provinsi 8 buku, dan profil dinas 10 buku, buku saku 10 buku, dan buku saku
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-230
perundang-undangan 10 buku. Outcome kegiatan adalah Terkelolanya Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat dan terpublikasi kepada masyarakat. (30)
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 149.740.000 (99,83%). Output kegiatan adalah tersedianya model 3 Dimensi Peta Infrastruktur Sumber Daya Air. Outcome kegiatan adalah Terkelolanya sistem informasi sumber daya air di Jawa Barat
(31)
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000 realisasi anggaran sebesar
Rp.
434.400.000
(96,53%).
Output
kegiatan
adalah
terselenggaranya pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah
Outcome kegiatan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat. (32)
Kegiatan
Sistem
Informasi
Manajemen
Kediklatan
(SIM
Diklat)
yang
dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 593.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 562.888.500 (94,92%). Output kegiatan adalah terbangunnya 4 (empat) aplikasi manajemen diklat berbasis TIK yaitu
E-
Office, Executif Information System (EIS), Livestreaming dan UpgradeWebsite Badiklatda.Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya dukung TIK untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen penyelenggaraan diklat (33)
Kegiatan Jurnal Inspirasi Badan Diklat Daerah Prov. Jabar yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi 200.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 198.000.000 (99%). Output kegiatan adalah tersusunnya Majalah Informasi sebanyak 4 edisi dan 800 eksemplar, Majalah KTI sebanyak 2 edisi dan 400 eksemplar dan Buku
agenda
sebanyak
100
eksemplar.Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya publikasi dan komunikasi di bidang kediklatan. (34)
Kegiatan Pengembangan Aplikasi System Informasi Pengelolaan Perijinan Berbasis Online System dan Integrated Electronic Filling Systems, yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000. Capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 79.140.000 (98,93%). Outcome kegiatan adalah tersedianya aplikasi sistem pengolahan administrasi perizinan online (aplikasi perizinan SICANTIK/SIMPATIK) yang terus dikembangkan untuk mengimplementasikan sistem perizinan online dan aplikasi sistem pengelolaan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-231
arsip perizinan serta tersimpannya database perizinan kewenangan provinsi. (35)
Fasilitasi Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000. Tujuan diadakan kegiatan adalah meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Realisasi keuangan sebesar Rp. 621.910.000 (82,92%). Output kegiatan adalah Laporan Pengelolaan Informasi dan Liputan Berita Pemeliharaan jaringan Bappeda;
Bappeda; Laporan
Laporan Talk Show di radio; Software
dokumen siaga; Banner, Buku sosialisasi perencanaan bagi anak SD. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pelayanan informasi perencanaan pembangunan di Jawa Barat. (36)
Pelayanan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 583.640.000. realisasi keuangan sebesar Rp. 581,835,400 (99,69%). Output kegiatan adalah
Laporan Pengelolaan
Sistem Jaringan Informatika, Jurnal Analisis Kebijakan Pembangunan,Buku Profil
Selayang Pandang Jawa Barat, Buku Indikator Makro kabupaten/kota
Jawa Barat, Video Durasi Pendek UPTB Pusdalisbang, Penyelenggaraan dan Prosiding Bimtek Pelayanan Data Berbasis IT, Leaflet Produk Pusdalisbang, Poster Km 0 Pro Poor, Video Km 0 Pro Poor, Leaflet Km 0 Pro Poor, Leaflet Perda Satu Data, Bukti Rekaman Penyelenggaraan Publikasi Media Elektronik, X-banner Proses Pengelolaan Data, Cinderamata Pameran Pembangunan, Laporan Pengelolaan Kios K, Laporan Pengelolaan Website Pusdalisbang, Laporan Keikutsertaan Pameran Pembangunan Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya pelayanan data dan informasi serta terinformasikannya hasil analisis pembangunan kepada masyarakat secara berkala. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Terbatasnya data dan informasi dalam pelaksanaan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di Jawa Barat (b) Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat belum sepenuhnya dipahami dan diketahui oleh masyarakat secara luas. (c) Masih banyaknya pelanggaran isi siaran oleh lembaga penyiaran baik TV maupun Radio di Jawa Barat. (d) Sangat terbatasnya kanal untuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) baik Radio maupun TV, dan adanya peraturan bagi lembaga penyiaran TV harus mulai
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-232
bermigrasi dari Analog ke Digital juga permasalahan banyaknya Lembaga Penyiaran Komuniitas yang belum memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari pemerintah padahal Rekomendasi Kelayakan (RK) mereka telah dikeluarkan oleh KPID Jawa Barat. b) Solusi a) Melakukan
pembuatan
sistem
database
tentang
permasalahan
kesejahteraan sosial dalam pelayanan publik. b) Perlu ditingkatkannya sosialisasi kepada masyarakat tentang peran dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat dalam pembangunan dunia penyiaran lokal di Jawa Barat. c)
KPID Jawa Barat lebih mengintensifkan pengawasan terhadap isi siaran Radio/TV lokal di Jawa Barat juga meningkatkan kegiatan-kegiatan pembinaan dan peningkatan SDM penyiaran lokal.
d) Meningkatkan sosialisasi tentang sudah tidak tersedianya lagi kanal bagi LPS TV maupun Radio, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) akan terus dikomunikasikan kepada Kominfo untuk penyelesaian perizinanannya.
Sedangkan keharusan bermigrasi bagi Lembaga
Penyiaran TV dari Analog ke Digital akan terus disosialisasikan agar pada waktu yang telah ditentukan semua TV dapat beralih ke Digital. 4.1.18 Urusan Pertanahan Indikator kinerja Pemerintah Daerah pada Misi Ketiga terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat dalam urusan Pertanahan adalah jumlah aset tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disertifikatkan pada tahun 2014 sebanyak 195 bidang tanah dengan luas kurang lebih 150 Ha. Untuk mencapai Indikator kinerja Pemerintah Daerah dilakukan melalui program sebagai berikut : 1) Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Masalah/Konflik Pertanahan yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 452.057.000 realisasinya sebesar Rp. 452.056.300 (100%). Output kegiatan adalah pembinaan,
pengendalian
dan
pengawasan
15 kali melaksanakan
pengadaan
tanah
untuk
kepentingan umum yang penetapan lokasinya ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat ke kabupaten/kota se Jawa Barat, 12 kali fasilitasi penyelesaian permasalahan/konflik
lahan yang berada di
kabupaten/kota
diantara
Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kota Depok, Kabupaten Majalengka, Kabupaten
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-233
Indramayu, 5 kali fasilitasi permasalahan pertanahan yang diakibatkan pengadaan tanah di Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur,
Kabupaten
Bandung
Barat,
Kabupaten
Cirebon,
Kabupaten
Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang. Outcome kegiatan adalah Kegiatan diterbitkan 3 Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTA Upper Cisokan Pumped Storage Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, teridentifikasi penyelesaian masalah/konflik pertanahan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kota Depok, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan teridentifikasi permasalahan pertanahan yang diakibatkan oleh pengadaan tanah di Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang. (2)
Kegiatan Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.409.300.000 dengan realisasi sebesar Rp. 15.553.265.043. (52,88%) Output kegiatan adalah
dari pelaksanaan
kegiatan adalah tersertifikatkannya tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terbangunnya gudang, terbangunnya pos pengaman, terpasangnya patok dan papan nama. Outcome
kegiatan adalah meningkatnya jumlah tanah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bersertifikat, serta meningkatnya keamanan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (3)
Kegiatan Peningkatan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tanah dan Bangunan di Agro Techno Park (ATP) Cikadu Cianjur yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.098.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.015.303.829 (65,05%)
Output kegiatan adalah tersertifikatkannya tanah milik Pemerintahan Provinsi Jabar, terbangunnya gudang, terbangunnya pos pengaman, teRp asangnya patok dan papan nama. Outcome kegiatan adalah meningkatnya keamanan aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat di ATP Cikadu Cianjur Jawa Barat. (4)
Kegiatan Pengadaan Lahan yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp
378.316.933.000
dengan realisasi sebesar Rp 180.102.743.307 (47,6%) Output
kegiatan
adalah tersedianya tanah milik Pemerintahan Provinsi Jabar untuk digunakan mendukung tupoksi OPD. Outcome
kegiatan adalah tersedia lahan untuk
BP3U Ciherang Cianjur, lahan Interchange Kota Bandung, di Kabupaten
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-234
Bandung dan Purwakarta. (5)
Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.600.000.000 yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah dengan realisasi sebesar Rp 20.977.211.564 (88,88%). Output kegiatan adalah teramankannya aset melalui pemagaran, plank nama dan pematokan serta termanfaatkannya aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui program sewa menyewa dan penilaian/appraisal terhadap aset – aset yang perlu proses klarifikasi dalam rangka ganti rugi akibat kerja sama pemanfaatan yang kurang efektif serta terhadap aset – aset yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta.
Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen appraisal sebagai pedoman / dasar dalam penetapan nilai perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat. b. Permasalahan dan solusi a) Permasalahan (a) Data kepemilikan tentang aset tanah Provinsi Jawa Barat maupun aset – aset tanah yang diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat pasca otonomi daerah, tidak lengkap. Pada Tahun Anggaran 2014 target pensertifikatan tanah adalah sebanyak 1000 bidang tanah dan terealisasi sebanyak 2. bidang tanah (sertifikat sudah jadi dan diserahterimakan). Proses pensertifikatan 26 bidang tanah lainnya belum dapat diproses lebih lanjut oleh BPN kabupaten/Kota karena tidak lengkapnya dokumen kepemilikan. (b) Proses pensertifikatan sangat tergantung dari kantor BPN kabupaten/kota, Kanwil BPN sampai BPN Pusat.
Lamanya proses pensertifikatan sangat
tergantung pada kinerja pada kantor BPN tersebut. (c) Masih adanya konflik pertanahan yang diakibatkan oleh Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum
terutama dalam hal
pembebasan
ganti rugi yang sering tidak sepakat mengenai besarannya. b)
Solusi (a) Kelengkapan data/dokumen yang berkaitan dengan aset baik pasca OTDA maupun dari pengadaan aset yang diperlukan harus terinventarisir dengan baik dengan melibatkan instansi/OPD terkait aset – aset dimaksud. (b) Perlu dilakukan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan BPN kabupaten/kota. Perlu pelibatan notaris yang telah ditunjuk baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun oleh BPN agar proses pensertifikatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dan Pelibatan notaris dalam proses pensertifikatan dilakukan dengan kontrak jadi sehingga tidak terjadi perulangan anggaran.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-235
(c) Konsultasi Publik yang melibatkan antara masyarakat dan Pemerintah harus sering berdialog dengan masyarakat agar dapat memahami dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui putusan pengadilan. 4.1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pencapaian Indikator Kinerja daerah pada Misi Ketiga terhadap penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk urusan kesatuan bangsa dan Politik dalam negeri adalah sebagai berikut : indeks demokrasi Provinsi Jawa Barat 65,18 Poin; dan Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum 71,3%; Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1)
Program Pendidikan Politik Masyarakat
a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pembinaan Orkemas di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.066.061.750 (96,91%). Output kegiatan adalah
penguatan kelembagaan Ormas sebagai mitra Pemerintah melalui
penyelenggaraan 1 kali Gebyar Ormas yang diikuti oleh 303 orang peserta, 2 kali
Jambore
meningkatnya
Ormas,
dan
Cyber
Ormas.
fungsi
dan
kelembagaan
Outcome kegiatan adalah Ormas
dalam
pelaksanaan
pembangunan di Jawa Barat. (2)
Kegiatan Pendidikan Bela Negara Bagi Generasi Muda, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 950.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 907.759.000 (95,55%). Output kegiatan adalah terwujudnya rasa cinta tanah air melalui penyelenggaraan 9 kali pendidikan bela negara yang diikuti oleh 900 orang peserta. Outcome kegiatan adalah terwujudnya patriotisme dan ketahanan nasional di Jawa Barat
(3)
Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 279.352.000 (93,12%). Output kegiatan adalah meningkatnya kualitas pemantauan dan pelaporan proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD di Jawa Barat melalui pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah terciptanya hasil pemantauan dan pelaporan proses Pemilihan Umum yang legitimatif. (4)
Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan anggaran sebesar
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-236
Rp. 2.200.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.112.400.635 (96,02%). Output kegiatan adalah meningkatnya kualitas Pemilihan Umum Legislatif di Jawa Barat melalui penyelenggaraan 1 kali sosialisasi Pemilu yang diikuti oleh 6640 orang peserta dari seluruh Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terciptanya hasil Pemilihan Umum yang legitimatif. (5)
Kegiatan Fasilitasi Pengisian Anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota Hasil Pemilu 2014 yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000, realisasinya Rp. 387.515.000. (96,8%). Output kegiatan adalah
sebesar Rapat
koordinasi
tentang
Pengisian
Anggota
DPRD
2 (dua) kali Provinsi
dan
kabupaten/kota Hasil Pemilu 2014 sebanyak 78 orang, 108 (seratus delapan) kali melaksanakan koordinasi ke kabupaten/kota se Jawa Barat dalam rangka proses pengisian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan peresmian pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014-2019 serta peresmian pemberhentian
Anggota DPRD kabupaten/kota masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan peresmian pengangkatan Anggota DPRD kabupaten/kota Tahun 2014-2019. Outcome kegiatan adalah (a) Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan peresmian pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014-2019; (b) Terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat
tentang peresmian pemberhentian Anggota DPRD kabupaten/kota masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan peresmian pengangkatan Anggota DPRD kabupaten/kota Tahun 2014-2019. (6)
Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan Tahun 2014 yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda
Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 200.000.000, realisasinya sebesar Rp. 176.485.840. (88,24%). Output kegiatan adalah 2 (dua) kali rapat persiapan dan pelaksanaan dalam rangka pemberkasan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang berakhir masa jabatannya Tahun 2014 sebanyak
3
bupati/wakil
bupati
dan
1
walikota/wakil
walikota
yaitu
Bupati/Wakil Bupati Garut, Bupati/Wakil Bupati Ciamis, Bupati/Wakil Bupati Cirebon dan Walikota/Wakil Walikota Bogor dan koordinasi ke terfasilitasinya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya Tahun 2014. Outcome kegiatan adalah terbitnya keputusan Menteri
Dalam Negeri tentang pengesahan peresmian pemberhentian dan
pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Garut, Bupati/Wakil Bupati Cirebon,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-237
Bupati/Wakil Bupati Ciamis dan Walikota/Wakil Walikota Bogor. Terlantiknya Bupati/Wakil Bupati Garut, Bupati/Wakil Bupati Cirebon, Bupati/Wakil Bupati Ciamis dan Walikota/Wakil Walikota Bogor (7)
Kegiatan Fasilitasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000 realisasinya sebesar Rp. 344.392.500. (98,3%). Output kegiatan adalah
2 (dua) kali Rapat
koordinasi tentang fasilitasi pemilu legislatif dan pemilu presiden di Jawa Barat sebanyak 78 orang, 108 (seratus delapan) kali melaksanakan koordinasi ke kabupaten/kota se Jawa Barat dalam rangka pemantauan pemilihan presiden dan proses pengisian pemberhentian pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat masa Jabatan Tahun 2009-2014 serta peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2019 dan peresmian pemberhentian pimpinan DPRD kabupaten/kota masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan peresmian pengangkatan pimpinan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014-2019. Outcome kegiatan adalah (a) Terbitnya Keputusan Menteri Dalam peresmian
Negeri
tentang
pemberhentiandan peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD
Provinsi Jawa Barat; (b) Terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang peresmian
pemberhentian dan peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD
kabupaten/kota. (8)
Kegiatan
Fasilitasi
penggantian
antar
waktu
Anggota
DPRD
Provinsi/kabupaten/kota dan Perizinan Pejabat Negara serta Anggota DPRD Provinsi/kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda
Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 150.000.000 realisasinya sebesar Rp. 149.235.000 (99,49%). Output kegiatan adalah 2 (dua) kali Rapat Koordinasi persiapan dan pelaksanaan fasilitasi penggantian antar waktu Anggota DPRD Provinsi/kabupaten/kota dan Perizinan Pejabat Negara serta Anggota DPRD Provinsi/kabupaten/kota diikuti oleh
10
kabupaten/kota
dalam
rangka
pengisian
pemberhentian
dan
pengangkatan anggota DPRD 10 kabupaten/kota hasil proses penggantian antar waktu serta proses perizinan pejabat negara dan Anggota DPRD Provinsi/kabupaten/kota sebanyak 21 orang dari instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka,
Kabupaten
Bekasi,
Kabupaten
Cianjur,
Kabupaten
Ciamis,
Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi. Outcome kegiatan adalah (a) Terbitnya Keputusan Menteri Negeri
tentang
peresmian
Dalam
pemberhentian dan peresmian pengangkatan
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat; (b) Terbitnya Keputusan Gubernur Jawa
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-238
Barat tentang peresmian
pemberhentian dan peresmian pengangkatan
Anggota DPRD kabupaten/kota di Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi.Dikeluarkannya Rekomendasi Gubernur
tentang
perijinan
pejabat
negara
dan
anggota
DPRD
Prov/kabupaten/kota kepada 21 orang pejabat negara dan anggota DPRD Provinsi/kabupaten/kota. (9)
Kegiatan Mediasi infrastruktur Politik di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi sebesar Rp. 150.000.000 (100%).
Output kegiatan adalah
2 (dua) kali Forum Group Diskusi (FGD) Mediasi
Infrastruktur Politik di Jawa Barat sebanyak 50 orang.
Outcome kegiatan
adalah tersedianya dokumen rumusan kebijakan Mediasi Infrastruktur Politik di Jawa Barat. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Kurangnya
kelengkapan
berkas
persyaratan
yang
diusulkan
oleh
Bupati/Walikota berakibat terlambatnya proses penetapan tentang pengisian anggota DPRD kabupaten/kota oleh Gubernur; (b) Masih adanya konflik internal partai politik untuk mengusulkan nama calon anggota DPRD kabupaten/kota yang berakibat tertunda proses pengisian anggota DPRD kabupaten/kota. (c) Adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh calon yang tidak puas dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD berakibat tertundanya pelantikan anggota DPRD hasil PAW. (d) Belum adanya peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sehingga menghambat perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan. b) Solusi (a) Untuk melengkapi kekurangan berkas persyaratan, konflik internal partai politik dan terjadinya gugatan PTUN maka dilakukan koordinasi ke kabupaten/kota dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. (b) Melakukan mediasi Kemasyarakatan
berbagai masukan yang
yang
bertujuan
untuk
berasal
menunjang
dari
Organisasi
jalannya
roda
pemerintahan, dimana organisasi kemasyarakatan merupakan mitra sejajar pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi Jawa Barat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-239
2) a.
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini serta Pengawasan Orang Asing di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Politik dan Bangsa Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000 (100%). Output kegiatan adalah meningkatnya sinergitas dalam penanganan situasi dan kondisi daerah dan pengawasan orang asing di Jawa Barat melalui pelaksanaan pengamanan dan pemantauan situasi dan kondisi daerah serta pengawasan orang asing di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terwujudnya sinergitas dan kerjasama dalam penanganan situasi dan kondisi daerah dan pengawasan orang asing di Jawa Barat.
(2)
Kegiatan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 216.464.850 (86,59%). Output kegiatan adalah meningkatnya komunikasi dan kerjasama antar Tim terpadu di Jawa Barat melalui penyelenggaraan 1 kali rapat koordinasi yang diikuti oleh Tim Terpadu dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dan 2 kali Rakor Timdu Tingkat Provinsi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Timdu Provinsi dan kabupaten/kota. Outcome kegiatan adalah terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan di Jawa Barat.
(3)
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 668.000.000 realisasi sebesar Rp. 666.400.000 (95,9%). Output kegiatan adalah 1 (satu) kali Rapat Koordinasi Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat diikuti oleh Badan/Kantor Kesbangpol dan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota se Jawa Barat sebanyak 60 orang, 4 (empat) kali Rapat Teknis Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Instansi terkait sebanyak 100 orang untuk menentukan tema pada Focuss
Group Discussion (FGD), 6 (enam) kali Focuss Group Discussion (FGD) Pemecahan Masalah Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Instansi terkait sebanyak 150 orang dengan tema “Peran Pemerintah Dalam Antisipasi LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-240
Berkembangnya Aksi Terorisme di Jawa Barat”, “Peran Pemerintah Dalam Antisipasi meningkatnya Penyakit Masyarakat di Jawa Barat”, Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Dalam Mencapai Kondusifitas Tramtibmas di Jawa Barat”, “Peran Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat”, “Peran Pemerintah Dalam Penanganan Imigran Ilegal di Jawa Barat” dan “ Peran Pemerintah Dalam Rangka Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2015 di Jawa Barat”, 1 (satu) kali peningkatan wawasan ke Provinsi Sulawesi Utara. Outcome kegiatan adalah
terumuskan bahan
kebijakan untuk penanganan teroris, penyakit masyarakat, kerukunan umat beragama, penanganan konflik sosial, imigran illegal dan pengamanan natal dan Tahun baru 2015 di Jawa Barat. Hasil peningkatan wawasan adanya pembandingan dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara sebagai bahan perumusan kebijakan di Jawa Barat. (4) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi Pengembangan Budaya, Seni Tradisional dan Kearifan Lokal, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 535.000.000 realisasi anggaran sebesar 501.500.000 (93,74%). Output
kegiatan adalah terkoordinasikannya Pemberdayaan
Masyarakat melalui pendekatan Budaya dan Kearifan Lokal di Wilayah IV Provinsi
Jawa
Barat.
Outcome
kegiatan
adalah
Pembangunan
dan
Pengembangan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah IV dapat dikoordinasikan. (5)
Kegiatan Pengamanan Pembersihan dan Pengosongan Area Genangan Waduk Jatigede, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 0 (0%). Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena Peraturan Presiden yang mengatur tentang penanganan sosial dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagai dasar hukumnya sampai dengan akhir Tahun anggaran belum terbit, selanjutnya anggaran kegiatan tidak diserap dan disilpakan.
(6)
Kegiatan Pengamanan Pembebasan Lahan di Ujung Run Away Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 98.466.385 (49,23%).
Output kegiatan adalah Operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam tahap pengukuran dan pembebasan lahan di Ujung Run Away BIJB. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sinergitas penanganan pemeliharaan trantibum dan ketentraman masyarakat. (7)
Kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-241
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 483.282.000 (96,66%). Output kegiatan adalah pelaksanaan pemeliharaan trantibum di daerah Jawa Barat serta koordinasi dan fasilitasi pengamanan dan ketentraman masyarakat di kabupaten/kota, Rapat Koordinasi, patroli dalmas, operasional Hari raya Ied dan Pengamanan rumah VVIP. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sinergitas penanganan pemeliharaan trantibum dan ketentraman masyarakat. (8)
Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Linmas Dalam Menghadapi Pemilu dan Kesiapsiagaan Satlinmas Dalam Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.644.620.000.00, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.581.347.440 (96,15%). Output kegiatan adalah pelaksanaan bimbingan teknis
dan
monitoring
pemberian dan
perlengkapan
evaluasi.
bagi
Outcome
peserta
kegiatan
di
kabupaten/kota,
adalah
meningkatnya
kemampuan dan kesiapsiagaan Linmas dalam menghadapi Pemilu dan Penanggulangan Bencana. (9)
Kegiatan
Koordinasi
Peningkatan
Ketertiban
Umum
dan
Ketentraman
Masyarakat dengan unsur POLRI, TNI dan Satpol PP kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 190.635.500 (95,32%). Output kegiatan adalah kegiatan Pemeliharaan Trantibum di Kota Bandung dan BKPP Wil I, II, III, IV serta Koordinasi dan fasilitasi pengamanan dan ketentraman masyarakat. Outcome kegiatan adalah terciptanya
sinergitas
pengamanan
dan
pemeliharaan
trantibum
dan
ketentraman masyarakat. (10)
Kegiatan Fasilitasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Penegakan Peundang-undangan Daerah Secara Terpadu di Perbatasan Provinsi kabupaten/kota, yang dilaksanakanoleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 472.392.600 (94,48%). Output kegiatan adalah Forum Komunikasi Masyarakat Wilayah Perbatasan, Operasi Terpadu pengawasan dan penanganan pelanggaran Perda serta gangguan trantibum di wilayah perbatasan Provinsi, kabupaten/kota, Rakor pembahasan kesepakatan bersama
antara
Provinsindengan
kabupaten/kota,
Patroli
pengawasan
pelaksanaan perda tibumtranmas di wilayah perbatasan provinsi. Outcome kegiatan adalah terciptanya iklim yang kondusif dan terbinanya/terjalinnya kerjasama Tibumtranmas dan Gakda di daerah perbatasan Jawa Barat, Jateng, DKI Jakarta dan Banten.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-242
(11)
Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Asset Vital Milik Pemda Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 282.136.000 (94,05%). Output kegiatan adalah identifikasi permasalahan asset Pemerintah Provinsi Jawa Barat diOPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Rakor, penertiban asset di kabupaten/kota dan pembongkaran billboard di kabupaten/ kota. Outcome kegiatan adalah terselamatkannya asset milik Pemda Provinsi Jawa Barat.
(12)
Kegiatan Fasilitasi Pengamanan Wilayah Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014 di Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 1.500.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.487.020.100 (99,13%).
Output kegiatan adalah Koordinasi dan fasilitasi pengamanan wilayah Pemilu Legislatif dan Presiden (Rakornis, Kampanye, Masa tenang, Pemungutan suara dan Pelantikan). Outcome kegiatan adalah meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilu. (13)
Kegiatan Operasi Bersama Provinsi dengan kabupaten/kota dan Instansi Vertikal untuk Pengendalian Kawasan Bandung Utara (KBU), yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.034.210.000,
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 808.984.800.000 (78,22%). Output kegiatan adalah rapat koordinasi Pengendalian KBU, Operasional Binwasluh di KBU, Operasional Pengendalian di KBU, diskusi perbandingan penanganan pengendalian wilayah strategis provinsi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama pengendalian dan penataan KBU. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Belum maksimalnya sinergitas berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat. (b)Belum adanya sarana dan prasarana operasional Satlinmas dan penanganan di daerah bencana di Kabupaten/kota se Jawa Barat. b) Solusi (a) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan berbagai stakeholders di Jawa Barat, yakni dengan melakukan rapat teknis yang melibatkan semua stakeholder yang terkait secara berkesinambungan. (b)Menyediakan sarana dan prasarana operasional Satlinmas dalam penanganan di daerah bencana di Kabupaten/kota se Jawa Barat. LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-243
4.1.20
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Kepegawaian dan Persandian
Umum,
Keuangan
Daerah,
Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Ketiga terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebagai berikut: Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan Skala 3; Indeks Persepsi Korupsi 3,7 poin; Indeks Kebahagiaan 67,66 %; Jumlah Penerbitan Perijinan 40.877 Ijin; Indeks Keterbukaan Informasi Publik 63 Poin; Pendapatan Asli Daerah 15,16 Triliyun Rupiah; Indikator Daya Saing Provinsi Rangking 5; Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.1.296.606.416 (37,05%). Output kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan operasional
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dan
Terlaksananya
Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jabar.
Outcome
kegiatan
adalah
Terlaksananya
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan Provinsi Jawa Barat. (2)
Kegiatan Suiveilance ISO BKD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 199.646.000 (99.82%). Output kegiatan adalah rapat tinjauan manajemen, rapat audit internal, audit eksternal, evaluasi pelaksanaan ISO BKD. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
(3)
Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengguna LPSE Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 422.851.400 realisasi anggaran sebesar
Rp.
421.746.400
(99,74%).
Output kegiatan adalah bimtek
penggunaan aplikasi SPSE dan RUP bagi 2100 orang (panitia, admin agency, auditor, PPK, pengelola LPSE dan penyedia); 12 bulan Verifikasi; tersedianya alat peraga layanan informasi (3.000 leaflet, 4 buah banner, 1 paket nametage, 1 buah back drop dan 1 buah spanduk); 10 kali publikasi di media cetak; rapat koordinasi dengan pengelola LPSE kabupaten/kota; konsultasi dan koordinasi pengelola LPSE dan WBS (ke Pusat dan ke LPSE kabupaten/kota); terlaksanakannya 2 kali survey IKM; terfasilitasinya 1 Tahun penyelenggaraan LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-244
Whistle Blowing Sistem (WBS); 1 tahun konten kartun pada web Balai LPSE; 5 kali mengikuti pameran. Outcome kegiatan adalah terwujudnya prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di Jawa Barat yang efisien, efektif, akuntabel, transparan, adil, tidak diskriminatif, terbuka dan persaingan yang sehat. (4)
Kegiatan
Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Barat yang
dilaksanakan oleh Sekertariat Korpri Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
180.000,000
Realisasi
anggaran
Rp. 179.000.000 (99,44%). Output kegiatan adalah
sebesar
terselenggaranya
Upacara Puncak HUT KORPRI Tingkat Provinsi Jawa Barat, terselenggaranya Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan dan penanaman pohon di 2 Kabupaten. Outcome kegiatan adalah Terevaluasinya program kerja kerja DP KORPRI Provinsi dan adanya kesepakatan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara melalui upacara puncak dan ziarah ke makam pahlawan. (5)
Kegiatan
Memfasilitasi,
Mengevaluasi
dan
Meningkatkan
Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah kabupaten/kota, yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama. dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 320.406.671 (91,54%).
Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi Otonomi Daerah. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota urusan wajib atau urusan pilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (6)
Kegiatan memfasilitasi Penataan Daerah di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.700.000 realisasi Rp. 251.085.000 (99,36%). Output kegiatan adalah tersusunnya dokumen penataan daerah (1 Dokumen EPDOB dan 1 Dokumen EKPOD). Outcome
kegiatan adalah terfasilitasi Penataan Daerah Otonom
di Jawa Barat. (7)
Kegiatan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat dan Memfasilitasi Urusan Pemerintahan Provinsi, yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 478.854.500 (95,77%).
Output
kegiatan
adalah
penyusunan
dokumen
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2013, pengumpulan dan identifikasi data-data sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
jawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2014, dan
rapat fasilitasi urusan pemerintahan dengan OPD/ Biro di lingkungan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-245
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri.
Outcome kegiatan adalah Tersedianya dokumen LKPJ, Nota Pengantar LKPJ dan Buku Data LKPJ Gubernur Jawa Barat AKhir Tahun Anggaran 2013. (8)
Kegiatan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi
dan
Memfasilitasi
Serta
Mengevaluasi
Penyusunan
LPPD
kabupaten/kota Tahun 2014, yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 238.937.100 (95,57%). Output kegiatan adalah LPPD Provinsi beserta Indikator Kerja Kunci (IKK) dan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun 2013 serta fasilitasi penyusunan LPPD kabupaten/kota. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen LPPD Provinsi
Jawa
Barat
Tahun
2013
dan
terinformasikannya
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 kepada Masyarakat melalui Media Massa dan Media Elektronika. (9)
Kegiatan Melakukan Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen ISO 9001 : 2008 yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 37.850.000 (94,63%). Output kegiatan adalah tinjauan manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya Sertifikasi Manajemen ISO 9001 : 2008 pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama.
(10)
Kegiatan
Penegasan
Batas
Daerah
Daerah
antar
Provinsi
dan
antar
kabupaten/kota di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda
Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 550.000.000 .realisasinya sebesar Rp. 527.871.000 (95.97%). Output kegiatan adalah 2 (dua) kali Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah Antar kabupaten/kota di Jawa Barat sebanyak 50 orang, 1 (satu) kali verifikasi 14 Segmen Batas Daerah sebanyak 40 orang, 1 (satu) kali Rapat Koordinasi Pembahasan draft Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peta 14 Segmen Batas Daerah sebanyak 40 orang,
1 (satu) kali Peningkatan Wawasan ke Provinsi
Nusa Tenggara Barat sebanyak 7 orang. Outcome kegiatan adalah dari 14 segmen batas, yang disepakati 12 segmen batas daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI beserta Petanya yaitu batas daerah antara Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur dengan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-246
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor. (11)
Kegiatan Fasilitasi Pembakuan nama Rupa bumi di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
Jawa Barat,
282.133.000
Rp. 278.112.527 (98,57%). Output kegiatan adalah
realisasinya
1 (satu) kali Rakor
Verifikasi Rupabumi alami se Jawa Barat sebanyak 60 orang dan 4 (empat) kali verifikasi pendataan rupabumi unsur alami se Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah teridentifikasi rupabumi unsur alami di Jawa Barat sebanyak 17412 pada 27 kabupaten/kota mencakup nama, sejarah, asal bahasa, titik koordinat dan telah terverifikasi sebanyak 9481 unsur alami sebagai bahan validasi oleh Tim Nasional RI untuk ditetapkan dan dibakukan baik secara nasional maupun internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (12)
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pemilihan Legislatif dan Presiden Tahun 2014 di Wilayah I, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 100.000.000 Realisasi Anggaran sebesar Rp. 100.000.000 (100%). Output kegiatan adalah Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Pemilihan Legislatif dan Presiden RI Tahun 2014 di wilayah I 4dokumen Bidang Pemerintahan di Wilayah I. Outcome kegiatan adalah terpilihnya anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden RI Periode 2014– 2019.
(13)
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun Kab./Kota di Wil.II Prov. Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 (100%) . Output kegiatan adalah terselenggaranya Rapat koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun Kab./Kota se Wil.II Prov. Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya koordinasi dan fasilitasi antar OPD terkait dengan harapan: meningkatnya kualitas dan relevansi
pendidikan menengah, sehingga
setelah tamat
mempunyai kompetensi dasar yang dapat digunakan untuk hidup dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; Penyeimbangan antara SMA dan SMK. Hal ini, akan mengurangi perbedaan jumlah kedua jenis sekolah menengah dan sekaligus menambah jumlah lulusan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-247
yang siap kerja, terutama dari SMK tanpa mengurangi jumlah yang siap melanjutkan ke perguruan tinggi baik dari SMA maupun SMK; Memperbaiki kualitas angkatan kerja, Pengetahuan dan keterampilan lulusan SMA/SMK lebih memadai ketimbang lulusan SD/SMP, sedangkan berdasarkan usia, lulusan SMA/SMK lebih siap memasuki dunia kerja. (14)
Kegiatan Koordinasi Pembangunan Jawa Barat di Wilayah II yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 150.000.000 realisasi
anggaran sebesar Rp. 119.100.000 (79,40%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Pembangunan
Rapat
Persiapan
dan
Pelaksanaan
Rapat
Koordinasi
dengan mengundang Bupati/Walikota serta unsur Pimpinan
Daerah kabupaten/kota se-Wilayah II. Outcome kegiatan adalah Pembuatan Dokumen Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi sebanyak 2 Dokumen. (15)
Kegiatan Forum Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 74.850.000 (99,80%). Output kegiatan adalah terlaksananya Persiapan dan Pelaksanaan Rapat Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan Pembuatan
dan
Pembangunan
Dokumen
Draft
se-Jawa.
dan
Outcome kegiatan adalah
Perumusan
Kerja
Badan
Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan se-Jawa Barat (Persiapan dan Pelaksanaan). (16)
Kegiatan
Fasilitasi
Koordinasi
dan
Pengendalian
Pembangunan
Bidang
Pemerintahan penyelenggaraan OTDA Serta Forum Silatuhrahmi Muspida di wilayah II Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp. 199.160.000 (99,58%). Output kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi Koordinasi
dan
pengendalian
pembangunan
Bidang
pemerintahan
penyelenggaraan Otda serta Forum silatuhrahmi Muspida di Wilayah II Provinsi LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2014 IV-218 Jawa Barat.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya
sinergitas
adalah
sinergitas
perencanaan Pembanguanan Daerah. (17)
Koordinasi dan Fasilitasi sinergitas dalam rangka Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah II Prov. Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 70.000.000
realisasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000 (100%). Output kegiatan adalah
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-248
terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Sinergitas dalam rangka Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah II Prov. Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah tersedianya data peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah II Prov. Jawa Barat; Teridentifikasinya Permasalahan kepesertaan dalam implementasi JKN di Wil.II Prov. Jawa Barat seperti kepesertaan kuota, non kuota dan kepesertaan baru (Untuk permasalahan kuota sudah ada beberapa aturan/payung hukum dari Pusat, baik Kemenkes, Kemendagri dan Kementrian Sosial melalui Surat Edaran yang dapat dijadikan acuan, Permasalahan kepesertaan non kuota harus ditindaklanjuti bersamasama antara lintas sektor terkait yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Permasalahan kepesertaan baru, ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan dengan upaya sosialisasi lebih menyeluruh kepada masyarakat luas); Adanya Permasalahan pembiayaan masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas yang belum terintegrasi ke JKN, perlu ditindaklanjuti melalui kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. (18)
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi Persiapan POSPEDA di Kab./Kota se Wilayah II Prov. Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 69.976.000 (99,97%). Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan fasilitasi Persiapan POSPEDA Kab./Kota di Wilayah II Prov. Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah adanya kesepakatan bersama tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni
antar Pondok Pesantren Tingkat Wilayah, dimana Kab. Subang siap
mengemban amanah menjadi tuan rumah penyelenggaraan POSPEDAWIL II Provinsi Jawa Barat, yang rencananya akan diselenggarakan pada Bulan November 2014; terdapatnya
Tenaga Sarjana Pendamping
(SP3OR) di
Kab./Kota se Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang akan dilibatkan dalam kegiatan POSPEDAWIL II Provinsi Jawa Barat, untuk dapat membina dan mampu mengidentifikasi serta menginventarisasi potensi keolahragaan di wilayah kerjanya masing-masing; Masing-masing Kab./Kota se Wilayah II Provinsi Jawa Barat (Kab. Purwakarta, Subang, Karawang, Bekasi dan Kota Bekasi), pada dasarnya siap mengirimkan peserta/atlet
untuk 10 Cabang
Olahraga yaitu Atletik, Bola Basket, Bola Voli, Bulu Tangkis, Futsal, Pencak Silat, Tenis Meja, Sepak Takraw, Senam Santri dan Hadang; Bagi para peserta yang berhasil meraih prestasi (Juara I sd/ III) pada Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Tingkat Wilayah Jawa Barat Tahun 2014, akan diberikan penghargaan berupa Medali dan Piala. Sedangkan bagi Juara I dan Juara II
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-249
(Runner Up), sebagai penghargaan, berhak mewakili Wilayahnya untuk mengikuti POSPEDA Jawa Barat Tahun 2015. (19)
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi Pendampingan Pospedawil di Kab./Kota se Wilayah II Prov. Jawa Barat ,
yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 245.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 242.000.000 (98,77%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Tingkat Wilayah. Outcome kegiatan adalah meningkatkan motivasi kepada para santri di Lingkungan Pondok Pesantren di Jawa Barat agar lebih giat berolahraga dan berkesenian; Menggali dan menjaring para santri di Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang berbakat dan potensial untuk dikembangkan dan ditingkatkan prestasinya dalam rangka ikut mengharumkan nama BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat di pentas – pentas Regional maupun Nasional; Sebagai ajang seleksi dalam rangka Pembentukan Kontingen Jawa Barat didalam mengikuti Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016; tersedianya Peserta Kontingen yang siap dikirim sebagai ajang seleksi menuju POSPEDA Tingkat Provinsi sebanyak 102 atlit. (20)
Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan PILPRES 2014 di wilayah II Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Jawa Barat, dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
50.000.000
realisasi
anggaran
Rp. 49.604.000 (99,21%). Output kegiatan adalah kegiatan terlaksananya monitoring Pemilu Legeslatif dan Pemilu Presiden Periode 2014 – 2019.
Outcome kegiatan adalah terkendalinya pemilu legeslatif dan pilpres Tahun 2014. (21)
Koordinasi Wawasan Peningkatan Aparatur Desa di Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.465.094 realisasi anggaran Rp. 73.236.529.00 (99,69%).
Output
kegiatan
adalah
terbinanya
Aparatur
Desa
dalam
penataan
pembangunan perdesaan di Wilayah II serta meningkatnya wawasan dan kemampuan aparatur desa dalam penataan pembangunan daerah, Outcome kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Rakor Peningkatan wawasan aparatur desa di wilayah II Provinsi Jawa Barat. (22)
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Gelar Karya serta Kreativitas Seni Budaya Lokal di Wilayah II Provinsi Jawa Barat,
yang dilaksanakan oleh Badan
Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
II
Provinsi
IV-250
Jawa
Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.775.000 realisasi
anggaran sebesar Rp. 129.775.000 (100%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pagelaran Seni dan Budaya Daerah di Wilayah II Prov. Jawa Barat dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ke 69 Tahun 2014, dengan menampilkan seni tradisional yang hampir punah. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya Budaya Asli Daerah berbasis budaya lokal yang ada di dimasing-masing Sanggar Seni dan Padepokan Seni, seperti Kab. Purwakarta Sanggar Seni Sinar Pusaka, Kab. Karawang Sanggar Seni Padepokan Sundapura, Kab. Subang Sanggar Seni Menak Pajajaran, Kabupaten Bekasi Sanggar Seni Buana Nada dan Kota Bekasi Sanggar Seni Pajajaran. (23)
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pemeliharaan Ketertiban dan Ketentraman Umum
di
Wilayah
III
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 49.525.000 (99,05%). Output kegiatan adalah terwujudnya persamaan persepsi dan pemahaman dalam terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Pemeliharaan Ketertiban dan Ketentraman Umum di Wilayah III. (24)
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 di Wilayah III, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000 realisasi
anggaran sebesar Rp. 49.800.000 (99,60%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 di kabupaten/kota se Wilayah III yang aman, lancar, jujur, adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Outcome kegiatan adalah terselenggaranya
koordinasi, fasilitasi dan monitoring Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden Tahun 2014 di Wilayah III. (25)
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Daerah di Wilayah III, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah
III
Provinsi
Jawa
Barat, dengan anggaran sebesar
Rp. 50.000.000 realisasi sebesar Rp. 49.810.190 (99,62%). Output kegiatan adalah terwujudnya kesamaan pemahaman dan persepsi dalam mewujudkan kerjasama
antar
daerah.
Outcome kegiatan adalah
terselenggaranya
koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah di Wilayah III. (26)
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Lintas Batas antar Provinsi, kabupaten/kota dan Penegasan Batas Desa di Wilayah III, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Provinsi
IV-251
Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000, realisasi
anggaran sebesar Rp. 48.725.000 (97,45%). Output kegiatan adalah terwujudnya kesamaan persepsi dan pemahaman dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten dan Kota Cirebon, serta Kabupaten Indramayu dan Majalengka. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Lintas Batas antar Provinsi, kabupaten/kota dan Penegasan Batas Desa di Wilayah III. (27)
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Wilayah III, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah
III
Provinsi
Jawa
Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 50.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 48.675.000 (97,35%).
Output
kegiatan
adalah
meningkatnya
pengetahuan
dan
kemampuan aparatur kecamatan di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Wilayah III. (28)
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi serta Pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
di
Wilayah
IV,
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 144.500.000 (96,33%). Output kegiatan adalah terselenggaranya fasilitasi pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya koordinasi, fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan. (29)
Kegiatan
Koordinasi
dan
Fasilitasi
Sinergitas
Pembangunan
Bidang
Pemerintahan di Daerah Jabar-Jateng, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000. Realisasi anggaran sebesar Rp. 92.510.000 (92,51%). Output kegiatan adalah terlaksananya
koordinasi
dan fasilitasi
sinergitas pembangunan bidang
pemerintahan di daerah perbatasan jabar-jateng. Outcome kegiatan adalah tidak terjadinya ketimpangan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat di wilayah perbatasan jabar-jateng. (30)
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 375.000.000. Realisasi anggaran sebesar Rp. 345.496.400 (92,20%). adalah
terwujudnya
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
koordinasi,
fasilitasi,
monitoring
Output kegiatan dan
evaluasi
IV-252
penyelengaraan pemerintahan umum di wilayah IV. Outcome kegiatan adalah terwujudnya sinergitas program tematik kewilayahan di wilayah IV. (31)
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Identifikasi Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup di Wilayah IV, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 375.000.000. Realisasi anggaran sebesar Rp. 374.565.000 (96,88%). Output kegiatan adalah
Koordinasi, Fasilitasi
Pembangunan Kehutanan di wilayah IV; Koordinasi dan Monitoring Optimalisasi Pengelolaan Air Pertanian di Wilayah IV; Koordinasi dan Fasilitasi Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup di Wilayah IV.Outcome kegiatan adalah meningkatnya Kerjasama dan Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah IV. (32)
Kegiatan Mengembangkan Industri Kreatif, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 485.000.000. Realisasi anggaran sebesar Rp. 475.404.360 (98,02%). Output kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi Pameran Industri Kreatif dan Produk Lokal di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pengembangan Industri Kreatif dan Produk Lokal di Wilayah IV.
(33)
Kegiatan Pra Musrenbang di Wilayah IV, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000. Realisasi anggaran sebesar Rp. 297.073.200 (99,02%), Output kegiatan adalah terlaksananya Pra Musrenbang di Wilayah IV (meningkatnya sinergitas pembangunan daerah di Priangan Timur dan Barat). Outcome kegiatan adalah meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Wilayah IV Tahun 2015.
(34)
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Sinergitas Pembangunan Lintas kabupaten/kota di Wilayah IV, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
150.000.000.
Realisasi
Rp. 149.565.000 (99,71%). Output kegiatan adalah
anggaran
sebesar
terlaksananya rapat
koordinasi pembangunan lintas kabupaten/kota di wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama antar kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi dan pusat. (35)
Kegiatan Gelar Karya Pembangunan di Wilayah IV, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 324.147.500 (92,61%). Output kegiatan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-253
adalah terlaksananya seleksi Pospeda dan Rakor JKN Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Terbinanya kegiatan Keagamaan di Pondok Pesantren se Wilayah IV Jawa Barat. (36)
Kegitan Forum Komunikasi BKPP se Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000. Realisasi anggaran sebesar Rp. 124.418.000 (99,53%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Forum Komunikasi BKPP Se Jabar, Outcome kegiatan adalah terwujudnya kesepahaman antar aparatur BKPP Se Jabar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKPP.
(37)
Kegiatan Revitalisasi Data dan Informasi Pembangunan Wilayah IV, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 186.100.000. Realisasi anggaran sebesar Rp. 184.817.000 (99,31%).
Output kegiatan adalah
Penyediaan data dan informasi pembangunan
Wilayah IV, Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi pembangunan Wilayah IV. (38)
Kegiatan Pemasangan Jaringan Internet dan Intranet, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000. realisasi anggaran sebesar Rp.48.113.000 (96,23%). Output kegiatan adalah tersedianya jaringan komputer yang optimal. Outcome kegiatan adalah tersedianya jaringan internet dan intranet yang optimal dan memadai.
(39)
Kegiatan Kajian Sentra Pelayanan Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat,yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 117.133.440 (97,61%). Output kegiatan adalah Kajian Sentra Pelayanan Pajak sebanyak 20 buku. Outcome kegiatan adalah terwujudnya Buku Kajian Sentra Pelayanan Pajak pada kabupaten/kota Cabang Pelayanan se Jawa Barat.
(40)
Kegiatan Kajian Prototipe Standar Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat ,yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, anggaran sebesar Rp. 444.600.000 realisasi sebesar Rp. 371.213.000 (83,49%). Output kegiatan adalah kegiatan Dokumen Kajian Prototipe Standar Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebanyak 50 buku. Outcome kegiatan adalah terwujudnya kajian prototipe Standar Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-254
(41)
Kegiatan Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat ,yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 92.049.400 (83,68%). Output kegiatan adalah kegiatan
Sertifikasi
ISO
9001
–
2008
Outcome
kegiatan
adalah
terstandardisasinya Proses Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). (42)
Kegiatan Sertifikasi ISO 9001-2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) kabupaten/kota se Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.121.800.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.113.730.650 (99,62%). Output kegiatan adalah Sertifikat ISO 9001 – 2008 Outcome kegiatan adalah terstandardisasinya layanan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah.
(43)
Kegiatan Layanan Jemput Kendaraan tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) kabupaten/kota se Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.309.510.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.909.915.635 (90,39%). Output kegiatan adalah terfasilitasinya Operasi Gabungan dan Penelurusan KTMDU di 34 CPDP se Jawa Barat sebanyak 4 kali
Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (44)
Kegiatan
Desk
Akuntabilitas
Pemerintahan
Provinsi
Jawa
Barat,
yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 89.700.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 54.570.000 (60,84%). Output kegiatan adalah pelaksanaan pembahasan kendala dalam rangka upaya peningkatan kinerja OPD Provinsi Jawa Barat, dan koordinasi dan konsultasi ke pusat. Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya
hasil
pembahasan
desk
akuntabilitas
sebagai
bahan
perbaikan pelaksanaan kegiatan. (45)
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 240.674.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 232.424.000 (96,57%).
Output kegiatan adalah rapat koordinasi dalam rangka upaya
penerapan strategi pelaksanaan RAD-PPK Provinsi Jawa Barat. Outcome diperolehnya hasil penilaian 8 indikator oleh UKP4 dengan predikat baik (hijau) (46)
Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-255
sebesar Rp. 138.626.000 (69,31%). Output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan dan penerapan ISO 9001 : 2008 dan diperolehnya sertifikat ISO 9001 : 2008. Outcome kegiatan adalah tersusunnya dokumen dan sertifikasi penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 dan dimanfaatkannya sertifikat ISO 9001 : 2008 tersebut sebagai penjamin kegiatan reviu yang memadai (sesuai standar). (47)
Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan di DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini sebagai upaya memfasilitasi tugas aparatur/pimpinan yang melaksanakan tugas kedinasan di DKI Jakarta. Pencapaian Kinerja kegiatan ini pada Tahun 2014, anggaran sebesar Rp. 184.700.000 realisasi sebesar Rp. 183.184.801 (99,18%). Output kegiatan adalah fasilitasi Penyelenggaraan Keprotokolan di DKI Jakarta, Penyusunan buletin keprotokolan. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya tugas aparatur / pimpinan yang melaksanakan tugas kedinasan di DKI Jakarta.
(48)
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Hubungan Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Jawa Barat di DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini dilakukan untuk memfasilitasi aparatur, pimpinan dan hubungan antar lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan. melalui pelaksanaan kegiatan Sinergitas antar lembaga dalam negeri, Sinergitas MPU, dan sinergitas APPSI. anggaran sebesar Rp. 142.690.000 realisasi sebesar Rp. 105.000.495 (73,59%). Output kegiatan adalah Fasilitasi Penyelenggaraan Hubungan Antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Jawa Barat di Dki Jakarta, Sinergitas antar lembaga dalam negeri, Sinergitas MPU, Sinergitas APPSI. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya aparatur, pimpinan dan hubungan antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan.
(49)
Kegiatan Fasilitasi Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah dengan Tokoh dan Masyarakat Jawa Barat yang ada di Jakarta yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, ini dilaksanakan agar tersosialisasikannya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta untuk mengakomodir aspirasi tokoh dan masyarakat Jawa Barat yang ada di DKI Jakarta.Pencapaian Kinerja untuk kegiatan ini pada Tahun 2014, anggaran sebesar Rp. 159.950.000 telah terealisasi sebesar Rp. 158.844.555 (99,31%). Output kegiatan adalah Fasilitasi Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah dengan Tokoh dan Masyarakat Jawa Barat, Masyarakat Jawa Barat yang ada di Jakarta, terselenggaranya forum silaturahmi tokoh Pimpinan Daerah dengan Tokoh Masyarakat Jawa Barat yang ada di DKI Jakarta. Outcome kegiatan adalah tersosialisasikannya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta terakomodasinya aspirasi tokoh dan masyarakat Jawa Barat yang ada di Dki Jakarta.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-256
(50)
Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Belanja 2015 yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 332.815.000 realisasi anggaran sampai dengan bulan November 2014 sebesar Rp. 312.556.300 (93,39%). Output kegiatan adalah (1) Dokumen Standar Biaya Belanja (SBB) Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015. (2) Dokumen Standar Biaya Belanja (SBB) 2014 (Perubahan).
Outcome kegiatan adalah Terdokumentasinya Standar Biaya Belanja (SBB) Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. (51)
Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian OPD kabupaten/kota di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp.575.650.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 519.127.480 (95%). Output kegiatan adalah pembinaan dan pengendalian OPD pada kabupaten/kota Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas pengembangan OPD kabupaten/kota
(52)
Kegiatan Penyusunan Model Kelembagaan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 193.547.967 realisasi anggaran sebesar Rp.186.823.000,- (92,02%).
Output kegiatan adalah tersusunnya 2 model kelembagaan kabupaten/kota. Outcome kegiatan adalah tersusunnya model kelembagaan kabupaten/kota (53)
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
380.250.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.362.123.500,- (95,55%). Output kegiatan adalah Dokumentasi Fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Provinsi Jawa Barat. (54)
Kegiatan Penataan UPTD/UPTB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.533.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 280.180.000 (94%). Output kegiatan adalah
Pergub Organisasi Tata
Kerja UPTD/ UPTB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tertatanya UPTD/ UPTB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-257
(55)
Kegiatan Standarisasi Organisasi Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 204.615.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 178.120.440 (87,05%).
Output kegiatan adalah (a) Dokumen Monitoring dan Evaluasi penerapan 15 Bidang SPM di 9 kabupaten/kota se Jawa Barat dan 9 bidang SPM di OPD Provinsi; (b) Dokumen Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; (c) Sosialisasi Pergub Pakaian Dinas.
Outcome
kegiatan
adalah
(a)
terdokumentasikannya
Laporan
Monitoring dan Evaluasi penerapan 15 bidang SPM di 9 kabupaten/kota se Jawa Barat dan 9 bidang SPM di OPD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan PP No. 65/2005; (b) terdokumentasikannya Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam
rangka
efisiensi
dan
efektivitas
administrasi
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. (56)
Kegiatan Penataan dan Pengembangan Pelayanan Publik sebagai upaya dalam rangka menghadapi Abdi Bhakti Tani dan Kompetensi Inovasi penyelenggaraan pelayanan publicyang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 380.750.000 realisasi anggaran sebesar Rp.352.634.583,- (93,10%). Output kegiatan adalah
Dokumen
pembinaan kinerja unit pelayanan public dalam rangka menghadapi Abdi bakti tani dan kompetensi Inovasi pelayanan public Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2015. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penyelenggaraan pelayanan public sektor pertanian di Provinsi dan 27 kabupaten/kota se Jawa Barat. meningkatnya pengembangan/ inovasi pelayanan publik di Provinsi dan 27 kabupaten/kota se Jawa Barat. (57)
Kegiatan Kesisteman dan Prosedur yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 298.619.000 realisasi anggaran sebesar Rp.296.415.250,- (99,26%). Output kegiatan adalah
Dokumen Keputusan Gubernur tentang SOP sebanyak 18 OPD
Dokumen Draft Peraturan Gubernur tentang Tata Hubungan Kerja antar OPD Provinsi Jawa Barat terlaksananya Bimbingan Teknis ISO UPTD/ UPTB
Outcome kegiatan adalah terdokumentasikannya 18 Keputusan Gubernur tentang SOP OPD sesuai dengan Peraturan Gubernur No 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdokumentasikannya draft Peraturan Gubernur tentang Tata Hubungan Kerja antar OPD sebagai Sinergitas pelaksanaan Tugas Pokok & Fungsi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-258
(58)
Kegiatan Penyusunan Tupoksi UPTD/UPTB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 301.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 299.461.805 (99,4%). Output kegiatan adalah
20 Rancangan Pergub
Tupoksi UPTD/ UPTB. Outcome kegiatan adalah tersusunnya rumusan tupoksi UPTD/ UPTB. (59)
Kegiatan Fasillitasi Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi OPD/Unit Kerja dan Lembaga Non OPD yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat d engan alokasi anggaran sebesar Rp. 354.060.000 realisasi anggaran sebesar Rp.324.228.540,- (91,57%). Output kegiatan adalah
Dokumen
optimalisasi pelaksanaan Tupoksi. Outcome kegiatan adalah terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tupoksi OPD/ Unit Kerja dan Lembaga Non OPD. (60)
Kegiatan
Fasilitasi
Penyusunan
LHKPN
yang
dilaksanakan
oleh
Biro
Organisasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran Rp.96.113.500,- (96,11%). Output kegiatan adalah Dokumen data pejabat wajib LHKPN di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/ Kota Se- Jawa Barat sebanyak 2 (dua) Dokumen Outcome kegiatan adalah Terukurnya kepatuhan para pejabat yang wajib LHKPN. (61)
Fasilitasi Apresiasi Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Keprotokolan Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.704.850.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 6.982.012.709 (90.62%).
Output kegiatan adalah
Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah. (62)
Kegiatan Optimalisasi ISO Bapusipda Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 91.206.500 (45.60%). Output
kegiatan adalah tersedianya 1 sertifikat
ISO Bapusipda Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perpustakaan dan kearsipan. (63)
Kegiatan
Fasilitasi
dan
Koordinasi
Peningkatan
Ketahanan
Pangan,
dilaksanakan oleh Biro Bina Produksi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 530.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 439.229.800 (82,87%).
Output kegiatan adalah terlaksananya uji coba Sistem Monitoring Distribusi Perberasan berbasis SMS gateway, terkoordinasikannya penyaluran Raskin Tahun
2014
serta
terkoordinasikannya
peningkatan
Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemahaman petugas dalam pelaksanaan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-259
distribusi perberasan melalui sms gateway, tersalurkannya Raskin Tahun 2014 kepada 2.615.790 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin serta meningkatnya pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal. (64)
Kegiatan
Fasilitasi
dan
Koordinasi
Peningkatan
Keamanan
Pangan,
dilaksanakan oleh Biro Bina Produksi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp.300.318.000,- (93,22%).
Output kegiatan adalah terlaksananya Orientasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah, dan terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Keamanan Pangan ke
kabupaten/kota se Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan
data/informasi pelaksanaan
penanganan keamanan pangan di kabupaten/kota se Jawa Barat. (65)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peringatan Hari Pangan Sedunia dan Penghargaan Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Biro Bina Produksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 624.315.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 334.132.000 (53,52%). Output kegiatan adalah Program
Percepatan
Penganekaragaman
tersosialisasikannya
Konsumsi
Pangan
berbasis
Sumberdaya Lokal melalui penyelenggaraan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan Pameran Hari Pangan Sedunia Tahun 2014 serta terseleksinya penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tahun 2014 tingkat Provinsi dan calon penerima Penghargaan APN untuk diusulkan ke tingkat Nasional. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penerapan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman serta miningkatnya motivasi pelaku pembangunan Ketahanan Pangan. (66)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang dilaksanakan oleh Biro Bina Produksi dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 613.072.310 (81,74%). Output kegiatan adalah a) terlaksananya Perumusan bahan kebijakan pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan Jawa Barat; b) terlaksananya
monitoring
dan
evaluasi
Kebijakan
Pupuk
Bersubsidi,
Peningkatan Produksi, Rencana Tanam di daerah Irigasi Jatiluhur, dan Bantuan Pemerintah bidang pertanian; c) terlaksananya Rapat Evaluasi Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
d) terlaksananya
Rapat Koordinasi Evaluasi Bantuan Pemerintah Program GEMAR; dan e) terlaksananya
kegiatan Keikutsertaan pada Kegiatan Pertanian Tingkat
Nasionaldalam rangka Fasilitasi dan Koordinasi Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2014. Outcome kegiatan adalah
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-260
tersedianya dokumen kebijakan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Jawa Barat serta terfasilitasinya kegiatan penyusunan rumusan kebijakan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan sehingga akan dihasilkan kebijakan-kebijakan bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Jawa Barat. (67)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Bidang Kehutanan dan Perkebunan yang dilaksanakan oleh Biro Bina Produksi dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 603.470.500 (80,46%). Output kegiatan yaitu tersusunnya bahan rumusan kebijakan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan (Perda Penyelenggaraan Kehutanan, Kepgub Sasaran Areal dan Produksi Tebu Rakyat), dan hasil Kajian Potensi Hutan Rakyat. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen rumusan
kebijakan
dalam
pelaksanaan
pembangunan
kehutanan
dan
perkebunan di Jawa Barat. (68)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Agro Techno Park (ATP), yang dilaksanakan oleh Biro Bina Produksi dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 146.816.000 (97,88%).
Output kegiatan adalah kegiatan yaitu dokumen laporan akhir pengelolaan dan pengembangan ATP Tahun 2014 Outcome kegiatan adalah terlaksana dan terkoordinasikannya pengelolaan dan pengembangan ATP oleh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan stakeholders terkait. (69)
Kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 30.477.000 (60,95%). Output kegiatan adalah Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Outcome kegiatan adalah Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
(70)
Kegiatan
Penerapan
Sistem
Manajemen
Mutu
ISO
9001:2008,
yang
dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 132.474.700 (88,32%). Output kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Sistem Manajemen Mutu Pengawasan Konstruksi Irigasi di Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah terciptanya Kinerja Pengawasan Konstruksi Irigasi. (71)
Kegiatan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-261
sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014, belum ada realisasi, sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan. (72)
Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Prima melalui Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 500.000.000 Capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 339.585.000 dengan prosentase sebesar (67,92%) Output kegiatan adalah terlaksananya survey Indeks Kepuasan Masyarakat
yang memperoleh nilai sebesar 78,96. mutu
pelayanan yang diperoleh adalah B (pada semester I, karena pelaksanaan IKM semester II tidak dapat dilaksanakan sehubungan adanya penggabungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat pada bulan November 2014) yang berarti Kinerja Pelayanan BPPT Provinsi Jawa Barat berada dalam kategori BAIK karena mempunyai nilai antara 62,51 – 81,25, hal ini menunjukkan peningkatan dari nilai IKM di tahun sebelumnya. Selain itu juga bentuk keluaran dari kegiatan adalah aplikasi statistik perizinan, terevaluasinya pelaksanaan perizinan terpadu se-Jawa Barat. (73)
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengolahan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.360.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.359.419.250 (99.96%). Outcome kegiatan adalah Forum Sinergitas Perizinan dengan OPD teknis, penyelenggaraan administrasi permohonan perizinan pada objek perizinan di lapangan.
(74)
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perizinan dan Informasi Perizinan, yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.093.000.000 Capaian
kinerja
realisasi
keuangan
sebesar
Rp.848.766.160
(77,65%)
Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan informasi pelayanan perizinan berupa leaflet, booklet, yang menjadi bahan sosialisasi dan bahan informasi pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh BPPT Provinsi Jawa Barat yang penyebarannya tidak hanya dilaksanakan di BPPT sendiri namun juga disebarluaskan melalui layanan Site Mobile Service (SMS) yang dimiliki oleh BPPT dan juga melalui gerai-gerai
BPPT yang ada di 4 wilayah. Selain itu,
terdapatnya pelayanan perizinan disetiap gerai BPPT yang terdapat di 4 unit. (75)
kegiatan optimalisasi pelaksanaan gerakan disiplin daerah provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 199.499.000 (99,75%). Output kegiatan adalah terlaksanaan gerakan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-262
disiplin
daerah
provinsi
Jawa
Outcome
Barat.
kegiatan
adalah
terselenggaranya norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat. (76)
Kegiatan
Analisa
Kebutuhan
Barang
Milik
Provinsi
Jawa
Barat
yang
dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp
850.000.000,- realisasi keuangan sebesar
Rp 552.156.950. Output kegiatan adalah tersusunnya kebutuhan pengadaan dan
kebutuhan
pemeliharaan
serta
pengembangan
penyusunan kebutuhan barang milik daerah. Outcome
wawasan
tentang
kegiatan adalah
terwujudnya perencanaan pengadaan barang yang tepat sasaran, efisien dan efektif. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Belum
optimalnya
penerapan
dari
standar
operasional
prosedur,
penyelenggaraan perizinan di BPPT, serta terbatasnya sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi yang dimiliki masih belum memadai dalam memperlancar pelayanan publik. (b) dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah tanggal 2 Oktober 2014, maka sesuai amanat Undang-Undang tersebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga peraturan perundangan terkait perlu disesuaikan, termasuk Perda No. 3 Tahun 2011. Dan Banyak peraturan pelaksanaan (Juknis) Perda No.3 Tahun 2011 untuk penyusunannya diperlukan terlebih dahulu kajian/penelitian. (c) Pelaksanaan kegiatan Desk Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, target kinerja yang dilaksanakan dapat dicapai sesuai yang ditetapkan, namun demikian rata-rata setiap tahun realisasi penyerapan anggaran relatif dibawah target yang ditetapkan, terutama terjadi dari penyerapan biaya mamin yang tidak terlealisir hal ini disebabkan pertama kehadiran entitas tidak direncanakan, kedua permasalahan yang dikemukakan melalui surat, tanpa kehadiran entitas.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-263
(d) Dua (2) segmen batas daerah belum disepakati yaitu batas antara Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon dan Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi. Sedangkan permasalahan rupabumi, hasil dari inventarisasi dilapangan terdapat penambahan 6999 unsur alami belum terverifikasi
dikarenakan
terbatasnya
anggaran
monitoring
ke
kabupaten/kota. (e) Pelaksanaan kegiatan Menyesuaikan dengan agenda kepala daerah. (f) tidak adanya sinergitas antara suplai dan demand pangan yang ada di kabupaten/kota di wilayah II Provinsi Jawa Barat. (g) Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi Bagian Kegiatan kabupaten/kota, yaitu: a) Hasil penellitian dan teknologi
oleh
UPTD
Kabupaten/kota. b)
diharapkan
di
Kurangnya tenaga
informasikan
ke
dinas
penyuluh dalam bidang
perikanan, industri makanan olahan, budidaya sapi perah baik kuantitas dan kualitasnya. c) Perlunya koordinasi secara terus menerus dalam mencapai target peningkatan produksi. (h) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dilakukan dalam rentang waktu yang jauh dan pada masa transisi pemerintah. (i) dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah tanggal 2 Oktober 2014, maka sesuai amanat Undang-Undang tersebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dicabut
dan
dinyatakan
tidak
berlaku
sehingga
peraturan
perundangan terkait perlu disesuaikan, termasuk Perda No. 3 Tahun 2011. (j) Banyak peraturan pelaksanaan (Juknis) Perda No.3 Tahun 2011 untuk
penyusunannya
diperlukan
terlebih
dahulu
kajian/
penelitian. b) Solusi (a) Komunikasi yang intensif dan optimal dengan OPD teknis dan penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) di kabupaten/kota demi tercapainya sinergitas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-264
(b) Mengikutsertakan
pegawai
BPPT
dalam
kegiatan-kegiatan
pelatihan/bimbingan teknis/kursus yang dapat meningkatkan kompetensi dalam mendukung peningkatan pencapaian kinerja organisasi. Dan Secara terus menerus berupa memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja, termasuk didalamnya penyempurnaan aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang sudah dimiliki. (c) Perlu dilaksankan penyesuaian Perda No.3 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Perhubungan dengan Undang-Undang No.23
Tahun
2014 tentang Pemerintahan daerah dan semua produk hukum yang terkait (Undang-Undang Teknis, Tupoksi, Organisasi). (d) Sosialisasi SOP Desk Akuntabilitas perlu ditingkatkan, dan komunikasi Tim perlu dioptimalkan. (e) Untuk proses penyelesaian segmen batas daerah antara Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon dan Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi akan difasilitasi lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan tahapan penyelesaiannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
Sedangkan
terverifikasi,
kaitan
unsur
mengoptimalkan
rupabumi
koordinasi
alami
dengan
yang Tim
belum Nasional
Pembakuan Nama-Nama Rupabumi RI untuk penetapan dan pembakuan penambahan 6999 unsur alami tersebut. (f) Perlu diadakannya koordinasi antara kabupaten/kota di wilayah II Provinsi Jawa Barat sehingga terjadi keseimbangan antara kebutuhan dan produksi pangan baik pada musim paceklik maupun pada saat musim panen. Sehingga kebutuhan pangan akan selalu terpenuhi yang pada gilirannya akan tercipta kemandirian pangan. (g) Perlunya Peningkatan akses pembiayaan pada lembaga pegelola dana bergulir untuk usaha mikro dan
fasilitasi pameran dan promosi serta
bantuan prasarana dan sarana. Perlu adanya tambahan penyuluh dalam bidang perikanan, industri makanan olahan, budidaya sapi perah baik kuantitas dan kualitasnya. Juga Perlu koordinasi secara terus menerus dalam mencapai target peningkatan produksi. (h) Perlu dilaksanakan penyesuaian Perda No.3 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Perhubungan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan semua produk hukum
yang
terkait
(Undang-Undang
Teknis,
Tupoksi,
Organisasi, dll).
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-265
(i) Permasalahan yang disertifikasi baru bidang pelayanan perpustakaan dan kearsipan, solusinya terus meningkatkan kinerja manajemen di bidang perpustakaan dan kearsipan dan lain lain untuk layak mendapatkan sertifikasi ISO:9001.
2)
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Tata Kelola CPNSD dam Non PNS Povinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan
oleh
Badan
Kepegawaian
Daerah
Provinsi
Jawa
Barat,dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.265.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.2.314.789.000 (43,97%). Output bimbingan teknis pengadaan pegawai yang tepat 200 orang, dan Pengangkatan CPNS dari Tenaga Honorer 34 Orang. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya pengangkatan CPNS dari tenaga honorer dan Umum pada Tahun 2014. (2)
Kegiatan Pengelolaan PNS dalam Jabatan Struktural, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.002.925.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.370.674.500 (36,96%). Output adalah terpenuhinya penempatan jabatan struktural sesuai dengan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan eselon II kabupaten/kota, melalui penyelenggaraan penempatan PNSD dalam jabatan struktural 3 kali pelatikan, terlaksananya assessment pejabat struktural eselon II sebanyak 26 orang dan sekretaris daerah kabupaten/kota sebanyak 8 kabupaten/kota, terlaksananya assessment & fit
and proper test calon pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 200 orang, dan Seleksi/Open Bidding Jabatan Pimpinan Tinggi/Esselon II Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya penempatan jabatan struktural sesuai dengan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan eselon II kabupaten/kota. (3)
Kegiatan Pengarusutamaan Jabatan Fungsional, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.700.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.456.553.500 (65,22%). Output penempatan PNS dalam jabatan fungsional sebanyak 150 orang, Fasilitasi Kebutuhan Diklat dan Permasalahan Jabatan Fungsional sebanyak 180 orang, Pembinaan Jabatan Fungsional Guru SLB sebanyak 71 orang, dan Bimtek Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional sebanyak 100 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pejabat fungsional angka kredit.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-266
(4)
Kegiatan Penyiapan 300 Doktor Pegawai Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.4.021.700.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.3.393.898.500 (84,39%). Output Fasilitasi Bahasa, Akademik dan Budaya peserta sebanyak 53 orang, Aplikasi Beasiswa Luar Negeri sebanyak 53 orang,
Joint Research sebanyak 12 orang, Kerjasama pengembangan Beasiswa Pendidikan sebanyak 1 kali, bimbingan riset lanjutan sebanyak 54 kali dan Pengembangan Leadership
Center 12 orang. Outcome kegiatan adalah
terlaksananya program doktoral PNS (5)
Kegiatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Lanjutan Pegawai Provinsi, yang dilaksanakan
oleh
Badan
Kepegawaian
Daerah
Provinsi
Jawa
Barat,dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.844.634.490 realisasi anggaran sebesar Rp.4.959.588.000 (84,86%). Output kegiatan adalah Bantuan Biaya Pendidikan dan Biaya Penunjang Pendidikan PNS Tugas Belajar sebanyak 122 orang, dan Fasilitasi Pengelolaan Pendidikan Tugas Belajar sebanyak 1 kali.
Outcome
kegiatan
adalah
terwujudnya
peningkatan
keahlian
dan
profesionalisme aparatur. (6)
Kegiatan Penyiapan Pamong Muda Praja Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
2.520.300.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 2.066.907.500 (82,01%). Output kegiatan adalah penyelenggaraan dan Fasilitasi Seleksi CPNS Praja IPDN sebanyak 1.343 orang, Pembekalan/Orientasi CPNS Capra IPDN sebanyak 100 orang serta Manajemen dan Fasilitasi Seleksi sebanyak 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah terwujudnya peningkatan keahlian dan profesionalisme aparatur. (7)
Kegiatan Peningkatan Kompetensi Riset Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 840.875.000 (84,09%). Output kegiatan adalah bantuan biaya Riset sebanyak 27 orang, manajemen dan Fasilitasi Riset Edukasi sebanyak 1 kegiatan serta Aplikasi hasil riset edukasi sebanyak 3 orang. Outcome kegiatan adalah terwujudnya meningkatnya Kompetensi Aparatur,
(8)
Kegiatan Konversi Kompetensi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.995.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.278.181.000 (64,07%). Output kegiatan adalah bantuan diklat teknis kompetensi PNS sebanyak 72 orang. Outcome kegiatan adalah terwujudnya kompetensi aparatur yang tersertifikasi.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-267
(9)
Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.208.500.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 977.052.000 (80,85%). Output kegiatan adalah bantuan biaya kontribusi dan uang saku peserta Diklat Kepemimpinan sebanyak 10 orang, Manajemen dan Fasilitasi Diklat Kepemimpinan sebanyak 1 kegiatan, Diklat Kepemimpinan Efektif sebanyak 300 orang, Pelatihan Organisasi bagi pimpinan dan pejabat Ess II OPD Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebanyak 58 orang, Workshop Kepemimpinan Bagi Sekretaris OPD Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebanyak 56 orang dan Evaluasi Coaching
and Refreshment Day sebanyak 56 orang. Outcome kegiatan adalah terwujudnya peningkatan Kompetensi Pemimpin Provinsi Jawa Barat. (10)
Kegiatan Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 330.302.500 (82,58%). Output Verifikasi Pencapaian SKP sebanyak 12 kali, Simulasi Manajemen Kerja sebanyak 4 kali, Sosialisasi, bimbingan dan konseling pengukuran kinerja Tahun 2014 sebanyak 60 OPD, monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja sebanyak 60 OPD serta pengembangan Sistem aplikasi manajemen kerja sebanyak 1 sistem. Outcome kegiatan adalah terlaksananya evaluasi pengukuran kinerja PNS Provinsi Jawa Barat dengani sistem Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
(11)
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Umum, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
700.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 687.150.000 (98,16%). Output kegiatan adalah bimbingan teknis jabatan fungsional umum pengelola kepegawaian angkatan I dan II sebanyak 150 orang. Outcome kegiatan adalah terwujudnya penempatan PNS sesuai dengan kompetensi individu dengan kompetensi organisasi serta mempunyai ketetapan hukum yang pasti, (12)
Kegiatan Tata Kelola
PNSD dalam Jabatan fungsional Umum, yang
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 611.130.400 (94,02%). Output kegiatan adalah tata kelola PNSD dan Jabatan fungsional umum sebanyak 28 OPD dan fasilitasi pembinaan pegawai negeri sipil pada daerah otonom baru kabupaten pangandaran sebanyak 15 OPD. Outcome kegiatan adalah pengelolaan jabatan fungsional umum Provinsi Jawa Barat
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-268
(13)
Kegiatan Penataan dan Redistribusi PNSD serta Pelayanan Perpindahan dan Administrasi Kepegawaian, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 800.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 760.488.850 (95.06%).
Output kegiatan adalah redistribusi pegawai di OPD Provinsi Jawa Barat sebanyak 465 Surat Keputusan, layanan perpindahan administrasi sebanyak 1125 Surat Keputusan. Layanan administrasi Karpeg, Karis/karsu periode september 2014 sebanyak sebanyak 623 kartu. Aplikasi perpindahan pegawai non jabatan struktural sebanyak 1 dokumen dan fasiliatasi penataan pegawai negeri sipil pada DOB sebanyak 1690 orang. Outcome kegiatan adalah terwujudnya pelayanan prima dalam layanan administrasi perpindahan serta terdisitribusinya PNS sesuai dengan kebutuhan OPD. (14)
Kegiatan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Yang Tepat Orang, Waktu dan Gaji, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.625.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.559.759.000 (95,99%). Output kegiatan adalah pemrosesan 466 keputusan pensiun, pemrosesan 6.315 keputusan kenaikan pangkat periode april 2014, pemrosesan 4.080 keputusan kenaikan pangkat periode oktober 2014, ujian dinas Tahun 2014 sebanyak 743 orang, ujian penyesuaian kenaikan pangkat Tahun 2014 sebanyak 2.646 orang, rekonsiliasi data kenaikan pangkat dan pensiun menggunakan SAPK sebanyak 150 orang serta penyelenggaraan BIMTEK Mutasi Tahun 2014 sebanyak 150 orang. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya proses pelayanan mutasi kepegawaian yang tepat waktu, tepat orang dan tepat gaji serta dapat pension.
(15)
Kegiatan Fasilitasi Kedudukan Hukum dan Peningkatan Disiplin serta Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa bagi PNSD, Badan dan Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000, realisasi anggaran sebesar RP. 2.486.735.000 (99,47%). Output kegiatan adalah pembinaan disiplin dan perceraian ke balai-balai/UPTD, OPD dan kabupaten/kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 400 orang, penyelesaian masalah dan proses BAP sengketa kepegawaian sebanyak 80 orang, rapat badan pertimbangan pemberian penghargaan SLKS Presiden sebanyak 3 kali, pemberian penghargaan SLKS Presiden RI, penghargaan pengabdian, dan penghargaan pada hari-hari besar serta pemberian pemberian penghargaan pelantikan
bupati/walikota
sebanyak
5.315
penghargaan,
Workshop
penyeleseaian sengketa kepegawaian sebanyak 2 kali, pembekalan keluarga sakinah sebanyak 3 kali. Outcome kegiatan adalah terwujudnya PNS yang taat
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-269
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjungjung tinggi etika birokrasi. (16)
Kegiatan Fasilitasi Pembinaaan Mental PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.727.840.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.360.357.430 (78,73%). Output kegiatan adalah pembekalan
smart soul system PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 100 orang, pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsa PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 100 orang, fasilitasi peningkatan mental spiritual PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 18 orang, pembekalan peningkatan wawasan keagamaan PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 47 kali. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pembinaan mental serta wawasan keagamaan bagi PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (17)
Kegiatan Peningkatan Motivasi dan Kesejahteraan PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.546.251.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.526.725.000 (99,23%). Output kegiatan adalah pelaksanaan kewirausahaan PNS pra purnabakti sebanyak 650 orang, fasilitasi peningkatan kesejahteraan pegawai dan operasional pengembangan seni budaya daerah sebanyak 12 kali, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembekalan kewirausahaan pnsd pra purna bakti di lingkungan pemprov Jawa Barat sebanyak 2 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya motivasi dan kesejahteraan aparatur pemerintah dalm memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(18)
Kegiatan Fasilitasi Layanan Darurat 24 Jam Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 850.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 844.910.550 (99,40%). Output kegiatan adalah pelaksanaan operasional layanan darurat 24 jam pemerintah provinsi Jawa Barat 1 Tahun, terlaksananya pembekalan Basic Life Support (BLS) PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 100 orang. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya layanan darurat 24 jam Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(19)
Kegiatan Santunan PNS Tewas/Wafat, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.171.500.000 (97,63%). Output kegiatan adalah pemberian santunan tewas/wafat kepada 69 orang. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pemberian santunan bagi PNSD yang tewas/wafat,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-270
(20)
Kegiatan Peningkatan Etos Kerja PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 722.300.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 718.860.000 (99,52%). Output kegiatan adalah pembekalan quantum
achievement kepada 200 PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pembekalan loyalitas and trust management kepada 150 PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terlaksananya peningkatan etos kerja PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (21)
Kegiatan RAKOR Bidang Kepegawaian, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 880.754.250 (97,86%).
Output
kegiatan
adalah
rapat
koordinasi
kepegawaian,
penyelenggaraan BKD Award, rapat kooordinasi bulanan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah sinergitas kepegawaian di seluruh Jawa Barat. (22)
Kegiatan Test Kebugaran bagi PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat , yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 298.375.000 (99,46%). Output kegiatan adalah test kebugaran bagi PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 200 orang, pembekalan physical dan
health rejuvenation bagi PNSD pemprov Jawa Barat sebanyak 200 orang. Outcome kegiatan adalah terwujudnya pegawai negeri yang bugar, sehingga dapat memberikan pelayanan prima. (23)
Kegiatan
Penyusunan
dilaksanakan oleh
Rencana
Induk
Pembangunan
Aparatur,
yang
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 144.905.000 (57,96%). Output kegiatan adalah tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Aparatur Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 dokumen. (24)
Kegiatan Bantuan Pendidikan Bagi Anak Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.440.500.000 realisasi anggaran (0%). Kegiatan ini belum dapat terealisasikan karena belum kuatnya payung hukum untuk pemberian bantuan pendidikan bagi anak Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(25)
Kegiatan Beasiswa Anak Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.040.500.000 realisasi anggaran (0%).
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-271
Kegiatan ini belum dapat terealisasikan karena belum kuatnya payung hukum untuk pemberian beasiswa anak Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (26)
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bagi
Anggota KORPRI dan Penyuluhan
Hukum yang dilaksanakan oleh Sekertariat KORPRI Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.285.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 921.199.000 (71,69%). Output kegiatan adalah (a) Seminar Hukum bagi Anggota KORPRI Provinsi; (b) Seminar Hukum bagi Anggota KORPRI Provinsi kabupaten/kota di 4 Wilayah; (c) Fasilitasi LKBH DP KORPRI Provinsi Jawa Barat; (d) Rakor bagi Anggota LKBH se Jawa Barat; (e) Kajian tentang Hukum; (f) Pengembangan Wawasan Anggota LKBH Prov Jabar.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya Perlindungan bagi anggota KORPRI dari Permasalahan yang mempunyai implikasi Hukum (27)
Kegiatan Event Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Sekertariat KORPRI Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000 sebesar
Rp.
terselenggaranya terkirimnya
1.899.244.099 Pekan
kontingen
Olah
(94,96%). Raga
PORPEMPROV
Realisasi anggaran sebesar
Output
Pemerintah dalam
kegiatan
Provinsi
rangka
Pekan
adalah
Jawa Olah
Barat, Raga
Pemerintah Daerah (PORPEMDA), Peninjauan BAPOR KORPRI dan penunjang BAPOR KORPRI. Outcome kegiatan adalah olahraga memberikan manfaat kebugaran dan kesehatan serta kemampuan tubuh untuk mencegah timbulnya berbagai jenis penyakit dan tumbuh jiwa korsa dan sportifitas dikalangan anggota KORPRI dalam segala hal. (28)
Kegiatan Pembangunan Taman Makam Purna Bhakti Negara yang dilaksanakan oleh Sekertariat KORPRI Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000
Realisasi anggaran sebesar 345.597.570 (86,47%).
Output kegiatan adalah tersedianya Dokumen Perencanaan/Pembuatan DED dan Kajian UKL/UPL Pembangunan Taman Makam Purna Bhakti Negara (TMPBN).
Outcome
kegiatan
adalah
terbentuknya
Dokumen
Perencanaan/Pembuatan DED dan kajian UKL/UPL Taman makam Purna Bhakti Negara (TMPB). (29)
Kegiatan Peningkatan Kecerdasan Mental Spiritual Anggota KORPRI Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Sekertariat KORPRI Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 256.673.848 Realisasi anggaran sebesar Rp. 230.939.600 (89,97%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
pembinaan mental anggota KORPRI melalui outbond dan terlaksananya pembinaan mental anggota KORPRI. Outcome kegiatan adalah tumbuh dan berkembangnya metal dan spiritual anggota KORPRI kearah yang lebih baik.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-272
(30)
Kegiatan Peningkatan Nilai Budaya dikalangan anggota KORPRI
yang
dilaksanakan oleh Sekertariat KORPRI Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000
Realisasi anggaran sebesar
Rp. 188.830.954 (94,42%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Lomba Paduan
Suara
dan
lomba
Pembacaan
Teks
Panca
Prasetya
KORPRI
Outcome kegiatan adalah meningkatnya wawasan anggota KORPRI dalam terciptanya kebersamaan dalam silaturahmi seni dan budaya. (31)
Kegiatan Pengabdian Masyarakat KORPRI
Provinsi
Jawa
yang
Barat,
dilaksanakan oleh
dengan
alokasi
Sekertariat
anggaran
sebesar
Rp. 50.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 48.442.500 (96,89%). Output kegiatan adalah
terselenggaranya donor darah anggota KORPRI. Outcome
kegiatan adalah tumbuhnya jiwa sosial dikalangan
anggota KORPRI dalam
menolong sesama. (32)
Bimbingan Teknis Aparatur di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 669.785.300 realisasi anggaran sebesar Rp. 542.809.600 (81,04%). Output kegiatan adalah bimbingan teknis aplikasi samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebanyak 338 orang Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur terhadap sistem aplikasi samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
(33)
Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pengawasan, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran setelah perubahan
sebesar
Rp.
304.505.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 276.346.850 (90,75%). Output kegiatan adalah dilaksanakannya Bintek Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, Bimtek Evaluasi Sakip dan Bintek Pengenalan SAP berbasis akrual, Penulisan Penulisan hasil audit, seminar Audit konstruksi Bangunan, serta fasilitasi, koordinasi dan konsultasi. Outcome meningkatnya pengetahuan aparatur di bidang pengawasan sehingga mampu meningkatkan profesionalisme. (34)
Kegiatan Penataan Jabatan Struktural dan Fungsional yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.170.699.280,- (85,35%).
Output kegiatan adalah (1) Informasi hasil konsultasi dari pusat dan hasil
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-273
Koordinasi dari UPTD; (2) 1 Dokumen nama-nama Jabatan Fungsional (Peta Jabatan). Outcome kegiatan adalah tertatanya jabatan Struktural dan Fungsional untuk bidang kepegawaian dan pedoman kerja pegawai (35)
Kegiatan Penataan Jabatan Struktural dan Fungsionalyang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000realisasi anggaran sebesar Rp. 170.000.000 (85,34%). Output kegiatan adalah (1) Informasi hasil konsultasi dari pusat dan hasil Koordinasi dari UPTD; (2) 1 Dokumen nama-nama Jabatan Fungsional (Peta Jabatan). Outcome kegiatan adalah tertatanya jabatan Struktural dan Fungsional untuk bidang kepegawaian dan pedoman kerja pegawai
(36)
Kegiatan Akreditasi dan Sertifikasi SDM dan Lembaga Perpustakaan dan kearsipan, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 345.125.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 209.347.500 (60.65%).
Output kegiatan adalah terlaksananya akreditasi lembaga kearsipan di 26 lembaga kearsipan daerah Kabupaten Kota, terlaksananya sertifikasi SDM kearsipan sebanyak 79 arsiparis. Outcome kegiatan adalah meningkatnya profesionalisme aparatur di bidang kearsipan. (37)
Kegiatan Membinaan Teknis dan Supervisi Arsip Dinamis di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 149.600.000 (99,73%). Output kegiatan adalah terlaksananya pembinaan teknis kearsipan dinamis di 26 LKD Kabupaten Kota se Jawa Barat; terlaksananya workshop penyusutan arsip sebanyak 80 arsiparis. Outcome kegiatan adalah meningkatknya profesionalisme aparatur di bidang kearsipan.
(38)
Kegiatan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Kearsipan, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 247.925.000 (97.41%). Output kegiatan adalah terlaksananya workshop arsip masuk desa sebanyak 60 orang, terlaksananya workshop tim penilai angka kredit sebanyak 50 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya profesionalisme aparatur di bidang kearsipan.
(39)
Kegiatan Bimbingan Teknis Arsip Statis, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114,663,000 realisasi anggaran sebesar Rp. 104, 482,250 (91%). Output kegiatan adalah terlaksananya bimtek preservasi dan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-274
restorasi arsip sebanyak 52 orang; bimtek pengolahan arsip statis sebanyak 45 orang. Outcome kegiatan adalah peningkatan wawasan SDM bidang kearsipan di Kabupaten Kota. (40)
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BP3AKB yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 192.915.000 realisasi sebesar Rp. 187.556.750 (97,22%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan Pegawai melalui Kegiatan Outbond yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2014 di Ciater Lembang. Outcome kegiatan adalah tercapainya Upaya Peningkatan Jiwa Korsa PNS.
(41)
Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
805.000.000
Realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 408.550.000 (50,75%). Output kegiatan adalah terselenggaranya diklat fungsional untuk 50 orang, yaitu Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Tingkat Terampil sebanyak 25 orang dan Diklat Fungsional P2UPD sebanyak 25 orang.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya
kompetensi
aparatur
di bidang fungsional. (42)
Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Umum yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
1.484.904.200
Rp.
(98,53%).
1.507.040.500
Output
Realisasi
kegiatan
anggaran
adalah
sebesar
terselenggaranya
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Umum untuk 290 orang, yaitu; Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Barang Daerah sebanyak 90 orang, Pendidikan dan Pelatihan Penatausahaan Keuangan sebanyak 60 orang, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Kearsipan sebanyak 30 orang, Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebanyak 80 orang, dan Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Kontrak dan Dokumen sebanyak 30 orang.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya
kompetensi
PNS
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bidang teknis umum. (43)
Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Susbtantif yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.214.816.000 Realisasi anggaran sebesar 1.459.158.800
(45,38%).
Output
kegiatan
adalah
terselenggaranya
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif untuk 178 orang, yaitu; Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pendidikan Bidang Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Penetapan Angka Kredit (PAK) sebanyak 30 orang, Pendidikan dan Pelatihan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-275
Teknis Substantif Pertanian Bidang Perlindungan TP & Holtikultura sebanyak 30 orang,
Pendidikan
dan
pelatihan
Teknis
Substantif
Kesehatan
Bidang
Manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebanyak 30 orang, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pariwisata sebanyak 58 orang, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Kesbangpol sebanyak 30 orang.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang teknis substantif. (44)
Kegiatan Perencanaan Kediklatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 760.560.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 726.005.400 (95,45%). Output kegiatan adalah tersusunnya dataprioritas kebutuhan diklat OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 dokumen, tersusunnya Data Kerjasama
Kediklatan
kabupaten/kota
dengan
Badiklatda
Provinsi
dan
tersusunnya IKU Badiklatda sebanyak 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sinergitas perencanaan pendidikan dan pelatihan Badiklatda Provinsi Jawa Barat. (45)
Kegiatan
Pengembangan
Sistem
Diklatyang
dilaksanakan
oleh
Badan
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.156.765.000
Realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 1.005.214.710 (86,89%). Output kegiatan adalah tersusunnya Kajian Pembentukan LSP sebanyak 1 dokumen, terselenggaranya monitoring dan evaluasi
Sistem
Penyeleng-garaan
Diklat
terhadap
27
kabupaten/kota,
terselenggaranya peningkatan kompetensi Widyaiswara sebanyak 65 orang, tersusunnya dokumen evaluasi pasca diklat sebanyak 1 dokumen
dan
tersusunnya kajian pengembangan diklat aparatur tingkat nasional sebanyak 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya dukung sistem diklat untuk meningkatkan kualitas pelayanan diklat. (46)
Kegiatan Pemeliharaan ISO 9001:2008 yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 97.767.243 (97,76%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Sertifikasi SMM ISO 9001:2008 sebanyak 1 sertifikat dan terselenggaranya surveilence terhadap 1 sistem prosedur kediklatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya standar manajemen kediklatan.
(47)
Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Badiklatda yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.175.877.569 Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.017.668.970 (86,89%). Output kegiatan adalah
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-276
ikutsertanya pegawai Badiklatda dalam diklat teknis dan fungsional sebanyak 75 orang, terlaksananya Pra Orasi Ilmiah untuk 1 orang WI dan Orasi Ilmiah untuk 1 orang WI, penjaringan dan pemetaan data WI Provinsi dan kabupaten/kota
sebanyak
12
kabupaten/kota
dan
6
Balai
Pelatihan,
terlaksananya In House Training Of Facilitator (TOF) tentang Prajabatan Pola Baru untuk 55 orang. Outcome kegiatan adalah
kegiatan tersebut adalah
meningkatnya standar kompetensi aparatur Badiklatda untuk mendukung peningkatan pelayanan diklat. (48)
Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat Badiklatda yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
300.000.000
Realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 290.367.300 (96,79%). Output kegiatan adalah tersusunnya kurikulum diklat teknis ekonomi kreatif sebanyak 1 kurikulum. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kapasitas komponen utama penyelenggaraan diklat. (49)
Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pelayanan Perizinan Terpadu, yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.000 Capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 128.400.000 (98,77%). Output kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi pegawai BPPT Provinsi Jawa Barat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan perizinan, Sumber Daya Aparatur BPPT telah mendapatkan bimbingan teknis (2 bidang) sebanyak 50 orang dari jumlah aparatur 95 orang dan 30 orang telah mengikuti pelatihan
Training For Succes. (50)
Peningkatan Kemampuan Aparatur yang dilakukan oleh
BKPPMD Provinsi
Jawa Barat, Alokasi dana APBD, sebesar Rp. 165.200.000
SDM sebanyak
19 orang yang direalisasikan sebesar Rp. 91.100.000 (55,1%). Output kegiatan adalah tersedianya uang saku seminar, lokakarya, sosialisasi, rapat kerja, rapat koordinasi, diseminasi, diklat, bimbingan teknis, tersedianya biaya pendaftaran
kursus
singkat/pelatihan,
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya kemampuan, kompetensi dan kinerja aparatur BKPPMD. (51)
Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 585.000.000 Anggarannya sebesar Rp. 544.759.250
Realisasi
(93,12%) dari alokasi anggaran.
Output kegiatan adalah terselenggaranya Pelatihan Manajemen RS sebanyak 25
kit,
terselenggaranya
Bimtek
Kepegawaian
sebanyak
50
kit,
terselenggaranya Pelatihan Service Excellent sebanyak 25 kit, terselenggaranya Pelatihan Motivasi Pegawai sebanyak 40 kit, capacity sebanyak 50 ok, pelatihan teknis SDM Kesehatan, Non Kesehatan, KONAS BCLS ACLS & GELS sebanayak
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-277
1 tqhun, Kursus bahasa inggria sebanyak 21 or, Konsultam Unit Cost sebanyak 1 kegiatan, Jasa Profesi Pendampingan BLUD sebanyak 1 keg. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan SDM RS Jiwa sehingga profesional dalam melaksanakan tupoksinya. (52)
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.821.665.400 Realisasi Anggarannya sebesar Rp. 1.735.605.400 anggaran. Output kegiatan adalah
(95,28%) dari alokasi
Jumlah tenaga dokter konsulen yang
mendapat honor (15 org) untuk 12 bulan, Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat honor (33 org) untuk 12 bulan, Jumlah tenaga non kesehatan yang mendapat honor (33 org) untuk 12 bulan.Outcome kegiatan adalah meningkatnya Kualitas pelayanan RS terhadap Masyarakat. (53)
Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Polisi Pamong Praja, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
800.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 768.786.700 (96,10%). Output kegiatan adalah lokakarya pengembangan profesionalisme dan Jambore Polisi Pamong Praja se Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur. (54)
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Aparatur PPNS terhadap Perda, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 384.242.250 (96,06%). Output kegiatan
adalah penyelenggaraan
bimbingan teknis aparatur PPNS Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/kota.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur. (55)
Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 533.575.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 531.731.000
(99,65%).
Output kegiatan adalah Laporan Peningkatan wawasan aparatur bappeda ke Jogjakarta, Menado dan Lombok, Laporan Penanaman sikap mental, disiplin dan jiwa korsa Bappeda Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat. (56)
Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 422.500.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 391.971.000 (92,77%). Output kegiatan adalah Laporan Workshop demografi bagi pejabat fungsional perencana, Laporan Koordinasi jabatan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-278
Fungsional
Perencana
se
Jawa
Barat.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya kualitas fungsional perencana Bappeda Provinsi Jawa Barat. (57)
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur pada BPMPT, yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000
Capaian kinerja
realisasi keuangan sebesar Rp. 0 dengan prosentase sebesar 0%) (Anggaran tidak diserapnya disebabkan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi) b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Pemahaman dari hasil kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pengawasan terhadap seluruh peserta sulit terukur dalam penerapan dilapangan. (b) Kegiatan Pengarustamaan Jabatan Fungsional tidak dapat diserap sesuai rencana karena jumlah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional sedikit, sehingga terdapat efisinesi anggaran dari perjalanan dinas dan makan minum. (c) Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan proses pelayanan administrasi perizinan di lingkungan BPPT (d) tidak optimalnya realisasi fisik kegiatan diklat prajabatan, yaitu dari target peserta sebanyak 280 orang, yang mengikuti diklat sebanyak 192 orang (68,57%). Calon peserta yang tidak mengikuti diklat sebanyak 88 orang. Hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya kabupaten/kota dalam kerjasama pengiriman peserta diklat ke Badiklatda Provinsi Jawa Barat dan beralih ke lembaga diklat lain. (e) tidak optimalnya realisasi fisik kegiatan diklat fungsional, yaitu dari target peserta sebanyak 75 orang, yang mengikuti diklat sebanyak 50 orang (66,67%). Calon Peserta yang tidak mengikuti diklat sebanyak 25 orang, yaitu Calon Peserta Diklat Pranata Komputer sebanyak 25 orang. Hal ini disebabkan oleh tidak sesuainya besaran honorarium SBB Provinsi Jawa Barat dengan SBU BPS. (f) Pelaksanaan kegiatan terkendala oleh aturan baru yang belum rampung, akibatnya pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang direncanakan, juga jadwal pemeriksaan para auditor sebagai peserta cukup padat. (g) Kegiatan akreditasi dan sertifikasi SDM dan lembaga perpustakaan tidak bisa dilaksanakan, Bapusipda bekerja sama dengan PERPUSNAS dan PERPUSNAS tidak bisa melaksanakan kegiatan itu dikarenakan waktu yang tidak
memungkinkan,
solusinya
mengintensifkan
konsultasi
dengan
PERPUSNAS RI.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-279
(h) Pengelolaan arsip di Kabupaten Kota masih terkendala dalam hal kekurangan SDM; sarana dan prasarana; kualitas SDM. Solusinya mengembangkan diklat penciptaan jabatan fungsional arsiparis melalui pola diklat mandiri bekerja sama dengan Kabupaten Kota. b) Solusi (a) Meningkatkan
komunikasi
dengan
OPD
Provinsi
Jawa
Barat
dan
kabupaten/kota sebagai pengirim peserta. (b) Mengoptimalkan perencanaan pendidikan dan pelatihan melalui rapat koordinasi dengan OPD. (c) Mengikutsertakan pegawai BPPT dalam
penyelenggaraan bimbingan
teknis pengelolaan administrasi perizinan bagi para pegawai terkait, sehingga
diharapkan
dapat
melaksanakan
pelayanan
administrasi
perizinan pada semua bidang/sektor (24 bidang/sektor) yang dikelola oleh BPPT. (d) Melakukan
Pembinaan,
kerjasama
dan
meningkatkan
komunikasi
kediklatan terhadap Kabupaten/kota. (e) Meningkatkan kualitas perencanaan kediklatan. (f) Peningkatan koordinasi terkait perencanaan dan pelaksanaan baik sisi anggaran maupun penyiapan personil dan materi bimtek. 3)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur OPD/Biro, yang dilaksanakan oleh OPD/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.561.934.775 realisasi anggaran sebesar Rp. 43.927.748.017 (86,87%). Output kegiatan adalah penyediaan pakaian dinas; pelaksanaan general check up bagi seluruh pegawai, penggantian pembelian resep obat, adanya bantuan biaya rawat inap, penggantian biaya pembelian kacamata, adanya anggaran untuk sarana olahraga bagi pegawai seperti biaya untuk sewa sarana olahraga badminton dan futsal juga sarana untuk senam kesegaran jasmani; serta terfasilitasinya peningkatan pengetahuan kemampuan PNS melalui diklat, workshop, kursus, dan sosialisasi; tersedianya biaya rintisan usaha bagi pegawai purnabakti.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan untuk mendukung kinerja pelayanan aparatur. (2) Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Setda Prov. Jabar Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.180.860.000-,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-280
realisasi anggaran sebesar Rp. 4.499.129.208 (86,84%). Output kegiatan adalah
meningkatnya
Pendidikan
dan
Pelatihan,
Sarana
Penunjang
Administrasi kepegawaian, Pelayanan Kesehatan Pegawai, Penyediaan sarana Olahraga, Kerohanian dan Kesenian, Pendukung Koordinasi Administrasi Kepegawaian dan Pengelolaan Ruang Laktasi dan Tempat Penitipan Anak. (3) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provnisi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
805.000.000
Realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 408.550.000 (50,75%). Output kegiatan adalah meningkatnya kompetensi aparatur di bidang fungsional melalui penyelenggaraan Diklat fungsional untuk 50 orang, yaitu Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Tingkat Terampil sebanyak 25 orang dan Diklat Fungsional P2UPD sebanyak 25 orang. (4) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Umum yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provnisi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.507.040.500
Realisasi
anggaran
sebesar
1.484.904.200 (98,53%). Output kegiatan adalah meningkatnya kompetensi PNS
Pemerintahan
Provinsi.
Jabar
di
bidang
teknis
umum,
melalui
penyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan Teknis Umum untuk 290 orang, yaitu; Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Barang Daerah sebanyak 90 orang, Pendidikan dan Pelatihan Penatausahaan Keuangan sebanyak 60 orang, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Kearsipan sebanyak 30 orang, Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebanyak 80 orang, dan Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Kontrak dan Dokumen sebanyak 30 orang. (5) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas untuk Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 10.214.280.000 realisasi sebesar Rp.854.258.771 (8,36%). Output kegiatan adalah tersedianya Bahan Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk petugas Protokol, Ajudan, Sekpri dan Walpri Pimpinan. Kemudian tersedianya Bahan Pakaian olahraga untuk atlet dan pejabat struktural yang diperuntukkan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan Pengadaan Pakaian Olahraga sangat tepat karena terkait dengan pelaksanaan POR Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur Setda Provinsi Jawa Barat. b.
Permasalahan dan Solusi a)
Permasalahan (a) Terdapat anggaran yang tidak terserap, karena adanya keterlambatan penugasan tenaga fungsional penyuluh pertanian, perikanan dan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-281
kehutanan serta kurangnya kesempatan mengikuti diklat, seminar, bimtek dll. (b) Kualitas pegawai yang ada saat ini sebagian besar masih memerlukan upaya peningkatan kompetensi di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. (c) Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan adalah kekurangan waktu pelaksanaan dimana terdapat perubahan kode rekening belanja jasa konsultasi yang dimasukan alam
perubahan
anggaran 2014, sehingga waktu yang tersisa dalam penyelesaian pekerjaan hanya 35 (tiga puluh lima) hari kerja, sementara waktu sesuai jadwal di anggaran perubahan yaitu 60 (enam puluh) hari. (d) Aparatur
sebagian
besar
masih
memerlukan
upaya
peningkatan
kompetensi di berbagai bidang Aspek terutama sumber daya manusia masih terbatasnya di bidang teknologi, informasi dan komunikasi. (e) Dalam pelaksanaan program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparaturdilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum sepenuhnya terfasilitasi mengingat anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur belum memadai. (f) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah salah satu OPD di Provinsi Jawa Barat yang melayani seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat. dengan terbatasnya
anggaran
yang
diberikan,
beberapa
kegiatan
yang
menyangkut peningkatan kualitas sumberdaya tidak pernah maksimal, sebagai contoh : 1) Anggaran untuk kegiatan pelatihan diklat fungsional (diklat substantif untuk peningkatan kemampuan aparatur kurang memadai sehingga banyak diklat yang tidak diikuti; 2) Pelayanan general
check up kesehatan bagi petugas laboratorium yang tersebar di UPTD tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam Protap (Prosedur Tetap), semua petugas laboratorium wajib melakukan general check up kesehatan setiap 4 bulan sekali, akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan general check up kesehatan maksimal dilaksanakan setiap 1 (satu) Tahun sekali, dan itupun tidak untuk semua petugas laboratorium. b) Solusi (a) Penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di internal Bakorluh dan peningkatan komunikasi dan koordinasi internal serta Anggaran yang tidak terserap di kembalikan ke kas daerah. (b) Peningkatan kualitas perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan selanjutnya terkait dengan kesejahteraan pegawai, dimana pemerintah daerah mengembangkan inovasi untuk menambah pendapatan melalui
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-282
tunjangan daerah, sehingga tidak menimbulkan permasalahan terkait dengan sistem administrasi maupun permasalahan sosial. (c) Sebagai
solusi
Pemeliharaan
dari Sistem
permasalahan
ini
adalah
Manajemen
Mutu
ISO
bahwa
kegiatan
9001:2008
akan
dilaksanakan di Tahun anggaran 2015 untuk Surveilance BPBD dan Pendampingan Surveilance. (d) Peningkatan kualitas dan kompetensi perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat), seminar dan workshop dan mengikutsertakan pegawai dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) pranata humas dan komputer. (e) Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatanhambatan tersebut yaitu perencanaan didasarkan pada trend dan bersifat penyediaan dalam pengalokasian anggaran untuk Kesejahteraan Pegawai di lLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. (f) 1) Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) seyogyanya harus memahami tugas pokok dan fungsi, peran dan beban kerja setiap OPD; 2) Memaksimalkan penetapan anggaran untuk mendukung tupoksi OPD. 4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada OPD/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 313.426.802.878 realisasi anggaran sebesar Rp. 281.395.163.705 (89,78%). Output kegiatan adalah penyediaan administrasi perkantoran berupa ATK, telepon, listrik, internet, dokumentasi kegiatan kedinasan, cetakan formulir-formulir dan penggandaan/fotocopy, materai, spanduk, isi tabung gas, isi air kemasan dan galon, surat kabar, pengiriman surat dan majalah, sewa meja dan kursi, belanja makan minum rapat dan tamu serta belanja perjalanan dinas; tersedianya akses internet mobile untuk helpdesk dan administrator; terlaksananya koordinasi dan fasilitasi operasional pimpinan pendukung tugas pokok dan fungsi biro, survei akreditasi paket C, iuran wajib KAN, uji lab, cetak formulir administrasi, cetak leaflet lab, buklet profil balai; terealisasinya honorarium komisioner, asisten komisioner Honorarium KIP, honor panitia, honor instruktur, honor narasumber, uang lembur; terlaksananya mutasi barang milik daerah; fasilitasi dan koordinasi perwilayahan internal dan eksternal; serta cuci cetak film dan dokumen lainnya; terlaksananya koordinasi, fasilitasi,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
konsultasi
dan
monitoring
pendukung
kegiatan
operasional.
IV-283
Outcome kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional OPD/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, (2) Kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 866.097.958 (96,23%). Output kegiatan adalah pelaksanaan rapat kerja Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan kabupaten/kota,
pelaksanaan
rapat
koordinasi
Forum
Asisten
Bidang
Pemerintahan se Jawa Barat, pelaksanaan rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, pelaksanaan rapat internal Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, pelaksanaan kajian Rencana Kerja Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, pelaksanaan kajian pembentukan Forum Asisten Pemerintahan, terpenuhinya Undangan, Rapat, Seminar/Lokakarya, dan tugas lainnya ke kabupaten/kota, Pusat, Luar Provinsi serta Luar Negeri. (3)
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring Pemeliharaan Barang Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah dengan anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.333.155.900 dan terealisasi sebesar Rp.
4.757.828.670 (89,21%). Output
kegiatan adalah terkoordinasinya
pengelolaan barang daerah dan tereliharannya GOR Saparua. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengawasan dan monitoring aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (4)
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Alat Tulis Kantor (ATK) Cetakan di lingkungan Setda Prov. Jawa Barat dengan anggaran yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 5.191.289.370 (64,89%) Output kegiatan adalah penuhinya kebutuhan ATK, barang cetakan dan penggandaan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melayani Pimpinan, 4 asisten dan 12 biro selama 12 bulan. Outcome
kegiatan adalah
meningkatnya kinerja aparatur Setda Provinsi Jawa Barat. (5)
Kegiatan
Fasilitasi
Pendukung
Unit
Layanan
Pengadaan
(ULP)
yang
dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah dengan anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.500.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.420.158.890 (56,8%). Output
kegiatan adalah terselenggaranya
pengadaan sesuai paket pekerjaan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP). (6)
Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di seluruh Biro Keuangan, yang dilaksanakan oleh dengan Biro Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp.3.839.725.000 realisasi anggaran sebesar Rp.2.840.030.312
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-284
(73,96%).
Output
kegiatan
adalah
terlaksana
dan
terkendalikannya
pelaksanaan TUPOKSI Biro Keuangan selama 12 bulan pada 5 Bagian. Adapun
Outcome kegiatan adalah Terlaksana dan terkendalikannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan. (7)
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 23.758.873.583 realisasi Anggaran sebesar Rp.
19.246.646.368
kebutuhan
dasar
(81,01%). operasional
Output kegiatan dalam
adalah
memfasilitasi
terpenuhinya
dan
menunujang
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya peran dan fungsi DPRD dalam mewujudkan aspirasi masyarakat legislasi, budgeting dan controlling dibidang pemerintahan dan pembangunan. (8)
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran
Biro
Humas,
protokol
dan
UmumTahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.896.881.300 realisasi anggaran sebesar Rp.64.779.334.325,- (94,02%).
Output kegiatan adalah
terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Operasional Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. (9)
Dukungan Kinerja pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.661.248.000 realisasi anggaran sebesar Rp.10.911.238.846,- (93,57%).
Output kegiatan adalah meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah. (10) Penyelenggaraan Administrasi Ket (sahaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2014yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.096.120.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.959.890.269 (97,33%). Output kegiatan adalah Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya. (11) Sinergitas dan sinkronisasi Penyelenggaraan Kehumasan Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.266.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.239.383.827 (97,90%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Media Gathering, terselenggaranya Rapat – rapat dan Konsultasi Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, tersedianya Acuan/ Panduan Standar Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Informasi Publik, terselenggaranya kegiatan yang melibatkan masyarakat luas, terselenggaranya workshop penanganan media bagi pejabat dan PNS Pemerintah Provinsi Jawa
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-285
Barat dan terselenggaranya seminar kehumasan. (12) Fasilitasi Pelayanan Internal dan Eksternal Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.603.800.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.537.688.500 (98,17%). Output kegiatan adalah meningkatnya Pelayanan Internal dan Eksternal. (13) Fasilitasi dan Koordinasi Peliputan Kegiatan Pimpinan Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan
Biro Humas, Protokol dan UmumSetda Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.116.300.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.060.272.980 (97,35%). Output kegiatan adalah terfasilitasinya
pendukung
kegiatan
liputan
kegiatan
pimpinan
dan
terfasilitasinya pelayanan unsur pimpinan. (14) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Sandi dan Telekomunikasi Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan UmumSetda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.601.268.919 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.448.169.364 (74,94%). Output kegiatan adalah
terpenuhinya pemenuhan Kebutuhan Operasional OPD dalam
mendukung tugas pokok dan fungsinya. b.
Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Masih kurangnya sumberdaya aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. (b) Kurangnya penyediaan sarana cetakan perizinan yang merupakan produk dari pelayanan perizinan dari BPPT Provinsi. (c)
Adanya Kegiatan Operasional UPTD ESDM Wilayah I Cianjur yang kurang terpenuhin (Anggaran Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan Jarak Lokasi Tujuan).
(d) Hambatan dalam pelaksanaan program tersebut, adanya perubahanperubahan harga barang yang tidak dapat diprediksi terutama barang-barang yang harganya mengikuti kurs rupiah. Untuk mengatasi hambatan tersebut. (e) Sarana, prasarana dan biaya penyelenggaraan administrasi perkantoran masih perlu ditingkatkan karena sarana kantor yang tersedia sebagian besar sudah tidak layak pakai karena banyak yang rusak. (f)
Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKPP Wilayah I Provinsi Jawa Barat, yaitu Untuk anggaran perjalanan dinas dirasakan masih kurang, mengingat mobilitas dan frekuensi kerja yang tinggi, terutama untuk menghadiri undangan- undangan OPD Provinsi.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-286
(g) Permasalah yang ditemui pada pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Balai Kemetrologian Bogor untuk Anggaran yang tersedia belum mengakomodir keperluan administrasi
karena adanya perubahan
besaran biaya perjalanan dinas dari sistem at cost ke sistem lumsum. (h) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan salah satu OPD di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar, karena tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah pelayanan/melayani masyarakat Jawa Barat yang berkecimpung di Bidang Pertanian. Dinas Pertanian Tanaman Pangan memiliki 8 UPTD/Balai, 35 instalasi, 5 unit brigade proteksi tanaman, 5 unit laboratorium pengamat dan peramalan hama/penyakit, laboratorium kimia agro 1 unit dengan wilayah pengamatan sebanyak 625 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat. Untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan tersebut, diperlukan adanya dukungan dana operasional yang selama ini dirasakan masih belum memadai/optimal. b)
Solusi (a) Mengikutsertakan beberapa orang aparatur pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk mengikuti Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (b) Lebih dimaksimalkannya data base perizinan yang ada sehingga perencanaan untuk sarana cetakan perizinan akan lebih optimal. (c)
Ketentuan Anggaran Perjalanan Dinas perlu disesuaikan lagi dengan jarak lokasi tujuan terutama untuk lokasi tujuan yang satu kabupaten/kota dengan kedudukan Kantor UPTD ESDM Wilayah I Cianjur.
(d) Menyesuaikan spesifikasi barang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam DPA tanpa mengurangi dari kegunaan barang tersebut. (e) Perlu penambahan anggaran untuk mengganti dan memperbaiki sarana prasarana perkantoran yang ada. (f)
Dilakukan effesiensi anggaran dengan menghadiri kegiatan yang sangat prioritas.
(g) perencanaan untuk kegiatan di Tahun 2015 disesuaikan dengan sistem perjalanan dinas yg baru sesuai SBB Tahun 2015. (h) Memaksimalkan penetapan anggaran untuk mendukung tupoksi OPD; 2) Meregulasi
Peraturan-peraturan
yang
mengarah
kepada
peningkatan
kesempatan pada sumber anggaran lain. 5)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor yang dilaksanakan oleh OPD/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-287
alokasi anggaran sebesar Rp. 176.462.782.100 realisasi anggaran sebesar Rp. 164.007.047.478 (92,94%). Output kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai, antara lain: honor panitia pengadaan barang dan jasa, meja pimpinan rapat, kursi kerja staf, sofa, dispenser, kulkas,
proyektor/in focus/ alat teleconference, CCTV, GPS, mesin penghancur kertas, rak arsip, filling cabinet, AC, papan nama, vacum cleaner, mesin cuci steamer, komputer, note book tablet, printer, monitor display, modem internet, meja staf, tempat parkir, sarana pendukung pemeriksaan, softboard reminder, recorder, server pendukung data center, UPS pendukung data center, HF SBB
Transciver, radio VHF, Antena, pembayaran jasa server colocation, ruangan terinstalasi jaringan intranet; terlaksananya belanja perlengkapan kantor, peralatan kantor, pengadaan komputer, pengadaan meubeulair, peralatan dapur, alat-alat komunikasi, pengadaan penerangan jalan taman, pengadaan konstruksi, Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pokok dan fungsi aparatur serta pelayanan kepada masyarakat yang memadai, terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD, (2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Revitalisasi Gedung di seluruh Dinas Pertanian Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.029.284.000 dan realisasi Rp. Peningkatan/
23.394.089.100 (93,46%).
Rehabilitasi
Bangunan
Output kegiatan adalah
Perkantoran
dan
Lingkungannya,
Laboratorium, serta Sarpras Balai/ Unit. Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Bangunan dan Lingkungannya, Laboratorium, serta Sarpras Balai/Unit. (3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Revitalisasi Gedung di seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 31.079.496.525 dan realisasi Rp. 24.422.188.776 (78,57%).
Output kegiatan adalah terlaksananya
pengadaan sarana dan prasarana kantor Balai Kemetrologian seluruh balai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan revitalisasi gedung di seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat,
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya
Pelayanan
Kemetrologian. (4) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Revitalisasi Gedung balai di seluruh Dinas ESDM Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.149.050.500 dan realisasi Rp. 10.853.393.920 (97,35%).
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-288
Output kegiatan adalah tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standard daerah. (5) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Revitalisasi Gedung balai di seluruh Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.220.651.000 dan realisasi Rp. 15.702.110.735 (96,80%). Output
kegiatan adalah 1. Renovasi bangunan kantor; 2.
Perawatan sarana dan prasarana kantor; 3. Revitalisasi sarana dan prasarana kantor; 4. Pembangunan kantor, rumah dinas, rumah jaga, dan ruangan serbaguna; 5. Pengadaan sarana dan prasarana kantor; 6. Kapal latih 5 GT; serta 7. Jasa perencanaan dan jasa pengawasan revitalisasi kantor (6) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor di seluruh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.455.927.700 dan realisasi Rp. 8.038.782.449 (41,31%). Output kegiatan adalah terpenuhinya fasilitasi rehab dan revit sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, serta UPTD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat antara lain : Balai Museum Negeri Sri Baduga; Balai Kepurbakalaan dan Jarahnutra; Balai Taman Budaya; Balai Kemitraan; Balai Anjungan Jawa Barat TMII; Gedung Rumentang Siang; Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan; Gedung Indonesia Menggugat; Rumah Ibu Inggit Garnasih; dan Rumah Angklung (7) Kegiatan revilitalisai gedung dan di seluruh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.852.127.700 dan realiasi sebesar 6.143.256.549 (29,46%). Output
kegiatan adalah
terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Disparbud Prov. Jabar melalui : penataan gedung gallery, ruang sekretaris, halaman parkir, pemasangan kanopy, pengadaan sepeda, AC, computer, laptop, printer, dispenser,
kamera,
handycam,
infokus,
penguat
sinyal;
terlaksananya
Rehabilitasi Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) Tahap II 1 kegiatan; terlaksananya
Penataan Gedung Rumentang Siang 1 kegiatan; tersedianya
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kantor pada BP. Kepurbakalaan Jarahnitra melalui : sarana dan prasarana taman; pengadaan almari, papan nama, pompa air, komputer, laptop, printer, meja kerja, kursi kerja, kamera pigura penataan taman bamboo, pengadaan plafond dan partisi; tersedianya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kantor pada BP. Balai Pengembangan Kemitraan, Pelatihan Tenaga Kepariwisataan dan Kebudayaan melalui : komputer, laptop, printer,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-289
kursi kerja, kamera, handy cam, proyektor, megaphone, screen, keyboard; terlaksananya penataan gallery rumah the, rehap sanggar tari dan gallery pojok, rehap sanggar tari dan gallery pojok, pembuatan pagar taman depan, pengadaan Hi Fi, water heater, pompa air, server stronge dan instalasi, computer PC, scanner, notebook, meja rapat, tempat tidur, bed cover set, penambahan daya listrik, rehap pagar tanam depan 1 kegiatan; terlaksananya perbaikan toilet auditorium, plafon ruang koleksi utama, atap ruang kantor, kanopi ruang pamer tetap dan alat pencuci benda logam elektrik; terpenuhinya honorarium pengadaan jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan 1 paket; perencanaan pengawasan pekerjaan renovasi atap dan lantai bangunan 1 kegiatan; konsultansi pengawan pekerjaan renovasi atap dan lantai bangunan pameran 1 kegiatan; kegiatan belanja jasa kontruksi Rehab Berat Teater Tertutup Tahap II dan Rehab Berat Teater Terbuka tidak dapat dilaksanakan karena 2 kali lelang gagal kelengkapan administrasi peserta lelang tidak memenuhi dan untuk melaksanakan lelang kembali tidak memenuhi jumlah waktu pekerjaan karena ada bahan yang harus di import langsung dari luar negeri selama 100 hari kalender; terpenuhinya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat meliputi: pengadaan almari loker, mesin pompa air, computer, jaringan computer, meja kerja, meja rapat, AC, vertical blind, tempat tidur 1 paket; terpenuhinya Jasa konsultansi pembuatan DED Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat TMII. (8) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.875.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.625.000 (6,58%). Output kegiatan adalah terlaksananya penusunan Detail Engineering Design (DED) Gedung BPBD Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah
tersedianya 1 (satu)
buah dokumen DED Gedung BPBD Provinsi Jawa Barat. (9) Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada
Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat dan SMK Negeri Tahun Anggaran 2014, yang dilaksanakan oleh
Dinas
Pendidikan
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
anggaran
Rp. 9,799.841,000 dan realisasi anggaran Rp. 9,476,174,235 (96,70%),
Output kegiatan adalah Sekretariat Dinas : belanja pegawai : honor pejabat pengadaan, honor lembur pegawai; belanja barang dan jasa : ATK, fotocopy, penjilidan, makan minum pegawai; belanja modal : tempat sampah, brankas, AC, komputer server, komputer PC, laptop, printer, modem internet, eksternal harddisk, stabilizer lift, CCTV; partisi, penyekat, gordyn, pengaspalan jalan, interior gedung, kanopi/auning, pagar, batu templek dan taman di lingkungan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-290
kantor. Outcome kegiatan adalah Adanya tempat, fasilitas penunjang kerja pegawai kantor secara memadai; Adanya penambahan nilai asset kantor yang meningkat; 4 SMK Provisi Jawa Barat (Cikole Lembang, Gegerkalong Lembang, Jalan Garut-Bandung, Tanjungsari-Sumedang)
: belanja
barang dan jasa : jasa konsultan perencana, jasa konsultan pengawas, jasa konsultan master plan; belanja modal : filling kabinet, komputer PC, laptop, printer, stabilizer, speaker,
kulkas,
meja dan kursi untuk siswa, sofa, rak
buku, rak koran, infocus, layar, soundsistem, alat laboratorium, alat praktik siswa, peralatan seni /Marching Band, alat sumur bor/jet pump, gerobak sampah, mesin pemotong rumput, pembangunan jalan, pintu gerbang, kamar mandi/WC, grand house, ruang kelas baru, ruang OSIS, pos jaga, gudang peralatan, lapangan upacara, laboratorium kultur jaringan. Outcome kegiatan adalah Adanya tempat dan fasilitas penunjang kerja pegawai kantor secara memadai; Adanya tempat dan fasilitas KBM untuk siswa yang layak dan memadai; Adanya penambahan nilai asset kantor yang meningkat. (10) Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur di seluruh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.864.910.000 dan realisasi Rp. 3.718.964.600 (96,22%). Output kegiatan adalah belanja barang jasa : perangko, meterai, benda pos belanja pegawai : honor pejabat pengadaan, honor lembur pegawai; belanja modal : mesin tik, mesin fotocopy, AC, televisi, peralatan OR, komputer PC, laptop, printer, scaner, meja, kursi, sofa, karpet, gordyn, alat studio, alat komunikasi, alat laboratorium, alat peraga/alat praktik. Outcome kegiatan adalah Adanya
tempat, fasilitas
penunjang kerja pegawai kantor secara memadai; Adanya penambahan nilai asset kantor yang meningkat. (11) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 8.398.967.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 5.880.878.150 (92,71%). Output kegiatan adalah Pengadaan Storage Server, Pengadaan lemari arsip & filling cabinet, Pengadaan Meubelair, Pengadaan Karpet, Pengadaan PC Komputer, Pengadaan tangki harian genzet, Pengadaan pagar lt 5 & perbaikan pintu masuk gedung, Penataan interior aula lt 4 gedung Pusdalisbang, Pengadaan pagar lt 2 gedung Pusdalisbang, Perbaikan benteng gedung Pusdalisbang, Pengadaan infocus & Hardisc Server, Pengadaan Lemari/rak Perpustakaan, Pengadaan Printer, Pengadaan Vitrase/Gordy, Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Mobil Klp2d, Pengadaan Software Jadi, Pengadaan Meja Rapat, Pengadaan Sound Sistem,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-291
Pengadaan Layar Screen, Pengadaan Kontruksi, Pengadaan Almari, Pengadaan Note Book, Pengadaan Handycam, Pengadaan Komputer Desktop, Pengadaan Kamera, Pengadaan Printer, Pengadaan Almari, Pengadaan Kursi Rapat, Pengadaan Televisi, Pengadaan Lampu Hias, Pengadaan Meja Rapat, Pengadaan Kamera, Pengadaan Instalasi Listrik, Pengadaan Alat Pendingin Ruangan, Pengadaan Sound Sistem, Pengadaan Modernisasi Lift Bappeda, Pengadaan Komputer Mainframe/Server, Pengadaan Meja Rapat, Pengadaan Karpet, Pengadaan Scanner, Pengadaan Alat Kedokteran Gigi, Pengadaan Software Jadi, Pengadaan Alat Kedokteran Umum, Pengadaan Alat Listrik, Pengadaan Alat Rumah Tangga, Pengadaan Tanaman Hias, Pengadaan Filling Cabinet, Pengadaan Televisi, Pengadaan Aksesoris Komputer ,Pengadaan Meja Rapat, Pengadaan Meja Makan, Pengadaan Tempat Tidur, Pengadaan Lemari Makan, Pengadaan Kulkas, Pengadaan Alat Dapur, Pengadaan Penyekat Ruangan, Pengadaan Sound Sistem, Pengadaan Layar/Screen (12) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 180.566.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 176.783.000 (97,90%).
Output kegiatan adalah kegiatan tersedianya 1 dokumen pembangunan gedung kantor.Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. (13) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.978.801.782 realisasi anggaran sebesar Rp. 23.474.303.850 (90,36%).
Output kegiatan adalah Kegiatan tersedianya 1 Bangunan Kantor. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. (14) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dalam Rangka Reaktualisasi TUPOKSI BKPP Wilayah I, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran Rp. 3.668.220.214 Realisasi Anggaran sebesar Rp. 3.612.280.000 (98,48%). Output kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan adalah Pembangunan Penambahan Mess, Pembuatan Peredam Suara Aula Bale Seda Kancana, Pengaspalan Rumah Dinas, Pembuatan Gapura Pintu Masuk dan Keluar, Rehab Papan Nama, Pembuatan Pintu dan Jendela Kayu Jati ruang Sekretaris dan Pembuatan Garasi Kendaraan Dinas. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar daerah.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-292
(15) Kegiatan Pembangunan Lanjutan Gedung Bidang dan Ruang Rapat BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 630.700.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 628.837.000 (99,70%). Output kegiatan adalah
sebagai berikut: a).
Interior Ruang Rapat dan Ruang Kerja Bidang. b). Penataan Taman dan Eksterior Gedung. c). Pengaspalan Halaman Ruang Rapat dan Ruang Kerja Bidang. Outcome kegiatan adalah terlaksannya: a). Interior Ruang Rapat dan Ruang Kerja Bidang. b). Penataan Taman dan Eksterior Gedung. c). Pengaspalan Halaman Ruang Rapat dan Ruang Kerja Bidang. (16) Kegiatan Rehabilitasi Gedung utama (Ruang Garuda) ruang kerja sekretariat dan
ruang
kerja
ratel,
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 828.150.000 realisasi anggaran sebesar Rp.
678.475.000
(81,93%).
Output
kegiatan
adalah
terlaksannya
terlaksananya Rehabilitasi Gedung Utama, (garuda), Ruang Kerja Sekretariat dan Ruang Kerja Ratel. Outcome kegiatan adalah terwujudnya Rehabilitasi Gedung Utama, (garuda), Ruang Kerja Sekretariat dan Ruang Kerja Ratel. (17) Kegiatan Pembangunan Sarana Kantor Lainnya dan Rehabilitasi Gedung dan Halaman Kantor BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 786.150.000
realisasi anggaran sebesar Rp. 711.189.000 (90,46%). Output kegiatan adalah terlaksannya a). Pengaspalan lanjutan gedung serbaguna. b). Renovasi halaman apel. c). Pembangunan parker roda 4 dan 2. d). Renovasi Trotoar .
Outcome kegiatan adalah terwujudnya a). Pengaspalan lanjutan gedung serbaguna. b). Renovasi halaman apel. c). Pembangunan parker roda 4 dan 2. d). Renovasi Trotoar. (18) Kegiatan Rehabilitasi Ruang Record Arsip dan Interior serta Pembangunan tempat Ibadah (Mushola) di Kantor BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 426.400.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 274.544.000 (64,38%).
Output kegiatan adalah terlaksannya Pembangunan tempat peribadatan dan Rehabilitasi Ruang Kerja Arsip dan Interior Gedung Arsip. Outcome kegiatan adalah terwujudnya Pembangunan tempat peribadatan dan Rehabilitasi Ruang Kerja Arsip dan Interior Gedung Arsip.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-293
(19) Kegiatan Renovasi Rumah Dinas dan Mess BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 567.450.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 445.298.000
(78,47%). Output kegiatan adalah terlaksannya: a). Renovasi trotoar Rumah Dinas.
b).
Penataan
Halaman
dan
Penataan
Taman
Rumah
Dinas.
c). Pembangunan Area Parkir Mess Roda 4 Outcome kegiatan adalah terwujudnya : a). Renovasi trotoar Rumah Dinas. b). Penataan Halaman dan Penataan Taman Rumah Dinas. c). Pembangunan Area Parkir Mess Roda 4. (20) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BPPT dan BKKPMD, yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 748.450.000 Capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 714.185.322 (95,42%) . Output kegiatan adalah terselenggaranya pelayanan perijinan dengan sarana prasarana yang memadai
yang
pelaksanaanya
tidak
saja
ditujukan
bagi
pelaksana
penyelenggara pelayanan perizinan namun juga sarana dan prasarana bagi masyarakat umum sebagai pihak yang menerima pelayanan perizinan yang sesuai standar pelayanan minimal (SPM). Pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya untuk pemenuhan sarana dan prasarana di gerai pusat tapi juga termasuk sarana dan prasarana di seluruh gerai BPPT di 4 wilayah yaitu Bogor, Cirebon, Garut dan Purwakarta. (21) Kegiatan Rehabilitasi Kantor KPID Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Sekertariat KPID Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 398.940.503 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 360.974.000 (90,48%). Output kegiatan adalah Kegiatan adalah (a) terlaksananya Perencanaan rehabilitasi
gedung
KPID Jawa
Barat; (b)
terlaksananya
rehabilitasi kantor KPID Jawa Barat; (c) terlaksananya Pengawasan rehabilitasi gedung kantor KPID Jawa Barat. Outcome
kegiatan
adalah
terwujudnya
sarana dan prasarana kantor KPID Jawa Barat yang memadai. (22) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Bakesbangpol yang membanggakan, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,00dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.847.305.900 (85,50%).
Output
kegiatan
adalah
terlaksananya renovasi gedung kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana gedung kantor yang nyaman.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-294
Adapun sisa anggaran adalah efisiensi dari penawaran kontrak dan fisik bangunan gedung mencapai 100%). (23) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.019.095.212 realisasi anggaran sebesar Rp. 0 (0%). Kegiatan pembangunan ini tidak dilaksanakan dikarenakan surat keputusan Gubernur Jawa Barat tentang penghapusan aset gedung kantor Satpol PP Provinsi Jawa Barat diterbitkan melebihi waktu yang direncanakan sehingga mempengaruhi tahapan pengadaan jasa konsultansi perencanaan dan pengadaan pekerjaan konstruksi gedung kantor. Selanjutnya anggaran kegiatan tidak diserap dan disilpakan. (24) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas, yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 124.948.861.438 dengan realisasi sebesar Rp 120.777.241.083. Output kegiatan
adalah
tersedianya
kendaraan
operasional
dinas.
Pengadaan
kendaraan operasional dinas berupa kendaraan roda empat/lebih dan roda 2 ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik pimpinan, pejabat struktural maupun karyawan/karyawati dilingkup Sekretariat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Program ini terkait pula dengan peremajaan-penghapusan kendaraan yang telah habis nilai teknis/ekonomisnya. Outcome kegiatan adalah meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta mobilitas aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (25) Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor, yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Rp
Barang
Daerah
dengan
alokasi
21.693.721.000 dengan realisasi sebesar Rp
Output
anggaran
sebesar
18.187.929.478 (83,83%)
kegiatan adalah tersedianya alat perlengkapan kantor dan rumah
tangga untuk Pimpinan, 4 Asisten Sekda dan 12 biro. Pengadaan alat perlengkapan kantor dan rumah tangga diantaranya berupa mesin tik, mesin pemotong rumput, mesin hitung, mesin fotokopi, almari, waterheater, lemari, filling kabinet, alat pendingin ruangan (AC), televisi, vacuum cleaner, main frame, komputer PC, printer, notebook, scanner, ,monitor/display, kelengkapan komputer, meja kerja, meja rapat, meja makan, kursi kerja, kursi rapat, tempat tidur, sofa, rak buku/tv/kembang, kompor gas, dispenser, kulkas, jam dinding/meja, gordyn, kamera, handycam, proyektor, faximili, sound sistem, dan telepon. Outcome
kegiatan adalah meningkatnya kualitas kinerja
aparatur Setda Provinsi Jawa Barat sesuai standar. (26) Kegiatan Pembangunan Gedung Asrama Kujang Jawa Barat di Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah dengan alokasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-295
anggaran Rp
sebesar
Rp.
6.000.000.000
dengan
realisasi
sebesar
4.795.095.500 (79,91%). Output kegiatan adalah tersedianya gedung
asrama untuk mahasiswa Jawa Barat di Yogyakarta. Outcome
kegiatan
adalah meningkatnya jumlah siswa Jawa Barat yang melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. (27) Kegiatan Pembangunan Tahap III Gedung Kampus II Badiklatda Cipageran yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 28.502.650.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 27.539.344.910 (96,62%). Output kegiatan adalah terbangunnya struktur bangunan ruang kelas, ruang kantor, ruang Widyaiswara, dan ruang laboratorium kampus II Badiklatda sebanyak 1 unit. Outcome kegiatan adalah kegiatan tersebut ini adalah meningkatkan daya dukung sarana dan parasarana pelayanan diklat. (28) Pengadaan Alat Peralatan Kantor yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.894.096.150 realisasi anggaran sebesar 1.842.227.000 (97,262%). Output kegiatan
adalah
terselenggaranya
pengadaan
alat
perlengkapan kantor sebanyak 101 jenis barang dan 1.581 unit barang. Outcome kegiatan adalah dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan daya dukung sarana dan parasarana pelayanan diklat. (29) Renovasi atap gedung asrama lama, ruang kelas, kamar mandi, perpustakaan, klinik, ruang kerja pegawai, stage aula, ruang koperasi, dan penataan interior Aula Badiklatda Provinsi Jabar yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Pendidikan
dan
Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.755.200.000 realisasi anggaran Rp. 2.702.690.000 (98,09%). Output kegiatan adalah terorenovasinya atap gedung asrama lama, ruang kelas, kamar mandi, perpustakaan, klinik, ruang kerja pegawai, Stage aula, ruang koperasi, dan penataan interior Aula Badiklatda Prov. Jabar sebanyak 11 bidang bangunan. Outcome kegiatan adalah meningkatkan daya dukung sarana dan parasarana pelayanan diklat. (30) Kegiatan revilitalisai gedung dan di seluruh Dinas Sosial Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.791.495.439 dan realiasi sebesar 19.199.542.173 (97,00%). Output
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
kegiatan adalah terwujudnya Peningkatan Sarana dan
IV-296
Prasarana Aparatur Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat; Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana Balai dan Sub Unit; Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana BRSKW Cirebon dan Sub Unit Sukabumi yang lebih baik; Terbangunnya Gudang Bencana Alam; Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana BRSPP Lembang-Bandung Barat menjadi lebih baik; Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal / Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor; Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Klien di BPSTW Ciparay dan 3 Sub Unit RPSTW dan 1 Sub Unit Pemeliharaan TMP Cikutra; tercapainya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai dalam menunjang kegiatan pelayanan dibalai dan sub unit Pelayanan; Tersedianya Sarana dan Prasarana di BPSAA dan Sub Unit; Terlaksananya pemeliharaan dan tersedianya sarana dan prasarana Balai. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Belum sepenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana kerja terpenuhi sesuai kebutuhan. (b) Untuk pengadaan barang dan jasa yang bersifat pelelangan dilakukan secara elektronik melalui ULP, kendalanya adalah waktu yang dibutuhkan proses pengadaan cukup lama. Demikian juga yang melalui penunjukan tergantung pada ketersediaan barang sesuai spesifikasi yang juga terkait dengan waktu pelaksanaan. (c)
Belum tersusunnya database barang inventaris kantor sebagai sumber data dan bahan informasi yang akurat sebagai dasar perencanaan, pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian barang inventaris.
(d) Jumlah anggaran yang disediakan kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang semakin meningkat, dengan bertambahnya kewenangan pengelolaan administrasi perizinan dari 109 jenis perizinan (14 bidang) menjadi 205 jenis perizinan (23 bidang) dan bertambahnya
jumlah
pegawai
pelaksana
pelayanan
administrasi
perizinan (e) Ketersediaan
sarana prasarana pelayanan Dinas Sosial Provinsi dan di
balai/sub unit belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah klien yang harus ditangani. (f)
Ketersediaan gedung/bangunan untuk pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih terbatas bahkan belum tersedia Belum memiliki Gedung/bangunan balai/sub unit Rumah Perlindungan Sosial
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-297
Wanita (RPSW) untuk wanita korban trafficking dan korban tindak kekerasan. Belum memiliki Gedung/bangunan rumah persinggahan untuk PMKS jalanan. Gedung/bangunan Loka Bina Karya (LBK) sebanyak 25 unit kondisinya kurang layak pakai, dilain pihak kebutuhan akan sarana pelayanan PMKS terus meningkat. (g) Kondisi instalasi masih banyak yang memprihatinkan tanpa dukungan sarana prasarana yang memadai; penggunaan laboratorium yang ada kurang maksimal penggunaannya karena sarana prasarana yang kurang memadai, walau dari segi kemampuan/keahlian sumberdaya manusia sudah siap. (h) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan salah satu OPD di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tanggungjawab yang sangat besar karena fungsi pelayanannya terhadap masyarakat Jawa Barat di Bidang Pertanian Tanaman Pangan. Dinas Pertanian memiliki 8 UPTD, 35 instalasi dan 5 unit brigade proteksi tanaman, 5 unit laboratorium pengamat dan peramalan hama/penyakit, laboratorium kimia agro 1 unit. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan tersebut, diperlukan adanya dukungan sarana prasarana yang memadai, dimana selama ini dirasakan masih belum optimal/maksimal. Sebagai contoh : 1) Kondisi fisik
Instalasi
diakibatkan
masih
banyak
kurangnya
memadai/representatif; dimaksimalkan,
2)
karena
yang
memprihatinkan,
dukungan
sarana
Penggunaan
laboratorium
sarana
hal
tersebut
prasarana
prasarana
kurang yang
yang dapat kurang
memadai/representatif tersebut, meskipun dari segi kemampuan/keahlian sumberdaya manusia sudah siap (capable). (i)
Proses lelang yang dilaksanakan oleh pihak ULP belum tepat waktu, disebabkan dokumen dari OPD terlambat diserahkan.
b) Solusi (a) Kebutuhan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dianggarkan pada Tahun berikutnya. (b) Mengatur perencanaan secara matang dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya, didukung tertib administrasi, sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. (c)
Perlunya peningkatan sarana penunjang yang memadai bagi pelaksanaan tugas di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan di balai/sub unit.
(d) Membangun gedung/bangunan balai/sub unit baru untuk pelayanan PMKS jalanan, dan Merehabilitasi gedung/bangunan yang ada.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-298
(e) Memaksimalkan penetapan anggaran untuk mendukung tupoksi OPD, Meregulasi peraturan-peraturan yang mengarah kepada peningkatan kesempatan sumber anggaran lain, dan SOP untuk fasilitasi sarana prasarana di Balai lingkup Pemerintah Daerah Jawa Barat. 6)
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan
Pemeliharaan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur/Kantor
yang
dilaksanakan oleh OPD/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. anggaran sebesar Rp. pemeliharaan
214.436.739.307 realisasi
196.701.308.168 (91,72%). Output kegiatan adalah
peralatan/perlengkapan
kantor;
pemeliharaan
sarana
laboratorium pakan, peralatan laboratorium keswan dan kesmavet, kandang ternak;
pemeliharaan
taman
dan
fumigasi;
pemeliharaan
jaringan
listrik/telepon/internet/air, buku perpustakaan dan arsip; Pemeliharaan alat kedokteran dan alat laboratorium, pemeliharaan secara rutin/berkala kendaraan operasional; pemeliharaan alat studio dan alat komunikasi; belanja bahan/bibit tanaman, pajak, jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, pemeliharaan non konstruksi, jasa kebersihan dan jasa keamanan; penyediaan peralatan kebersihan dan pembersih belanja jasa konstruksi (pemeliharaan gedung bangunan ruang arsip, benteng dan saluran air buangan, laboratorium kultur jaringan, pematang kolam, saluran air, pagar pengaman kolam); Belanja bahan kimia laboratorium kultur jaringan. Outcome kegiatan
adalah
terpeliharanya
sarana
dan
prasarana
kantor
dalam
mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional serta meningkatnya kualitas dan fungsi sarana prasarana kantor. (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sandi dan Telekomunikasi Tahun Anggaran 2014yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.432.922.470 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.072.118.420 (93,36%). Output kegiatan adalah terpenuhinya Pemeliharaan, Perbaikan dan penggantian sarana dan Prasarana sandi dan Telekomunikasi dan Operasional Pemeliharaan dalam rangka Pemeriksaan dan Pengecekan Repeater. (3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Pimpinan Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.494.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.463.363.545 (97,95%). Output kegiatan adalah Lancarnya Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-299
(4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.907.012.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 14.605.575.553 (97,98%). Output kegiatan adalah meningkatnya fungsi Pemeliharaan sarana/ Prasarana kantor Setda jabar dan Rumah Tangga Pimpinan (5) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.858.814.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.833.537.850 (98,64%). Output kegiatan adalah terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kampus I Badiklatda Prov. Jabar Jalan Windu Nomor 26 Bandung sebanyak 1 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya dukung sarana dan parasarana untuk meningkatkan pelayanan diklat (6) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kampus II Badiklatda yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.295.956.250 (99,68%). Output kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kampus II Bandiklatda Cipageran Cimahi sebanyak 1 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya dukung sarana dan parasarana untuk meningkatkan pelayanan diklat. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan a) Jumlah anggaran yang disediakan kurang memadai untuk mendanai pemeliharaan sarana dan prasarana yang semakin bertambah kuantitasnya untuk mengatasi permasalahan tersebut. b) Adanya beberapa kendaraan dinas, gedung dan bangunan kantor serta APK yang sudah rusak yang biaya pemeliharaannya tinggi. c) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan salah satu OPD di Provinsi Jawa Barat yang memiliki 8 UPTD, 35 instalasi dan 5 unit brigade proteksi tanaman, 5 unit laboratorium pengamat dan peramalan hama/penyakit, laboratorium kimia agro 1 unit. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan tersebut, perlu ada pemeliharaan terhadap sarana prasarana yang ada, yang selama ini dirasakan masih sangat kurang. Sebagai contoh : 1) Kondisi Instalasi dan gudang-gudang penyimpanan benih masih banyak yang memprihatinkan, selain karena kurangnya dukungan sarana prasarana, biaya pemeliharaan terhadap bangunan fisik dan sarana
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-300
prasarana pun yang ada kurang memadai sehingga kondisi Instalasi dan gudang-gudang penyimpanan benih kurang terawat. b) Solusi a) Penghapusan Asset tidak layak guna melalui SK Gubernur Jabar dan Pengadaan Barang baru serta mengajukan usulan penambahan anggaran. b) Menghapuskan aset dan diganti dengan yang baru sehingga tidak membebani anggaran. c) Tinjauan ke lokasi oleh TAPD mutlak dilakukan untuk dapat memahami dan melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan; 2) Memaksimalkan penetapan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung tupoksi OPD.
7)
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Bahan Kebijakan Umum kabupaten/kota yang dilaksanakan
oleh Biro Hukum dan HAM
Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000 terealisasi sebesar
Rp. 249.650.000 (99,86%). Output kegiatan adalah
terfasilitasinya
materi muatan program legislasi daerah sebanyak 104 Raperda. Adapun Rancangan
Peraturan
Daerah/Peraturan
Daerah
kabupaten/kota
yang
dievaluasi/diklarifikasi Tahun 2014 sebagai berikut:
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH A. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH NO 1
KABUPATEN/KOTA Kota Cirebon
JUDUL RAPERDA Raperda Kota Cirebon Tentang Perubahan Atas Perda Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.
2
Kota Cirebon
Kota Cirebon Tantang Perubahan Atas Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
3
Kota Cirebon
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Raperda Kota Cirebon Tentang Peubahan
IV-301
Atas
Nomor
7
Tahun
2012
Tentang
Restribusi Perizinan Tertentu. 4
Kabupaten Sukabumi
Raperda
Kabupaten Sukabumi
Pencegahan
Tentang
Penanggulangan
Bahaya
Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 5
Kabupaten Sukabumi
Raperda
Kabupaten Sukabumi
Tentang
Retribusi Usaha Perikanan. 6
Kabupaten Sukabumi
Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.
7
Kabupaten Sukabumi
Retribusi
Perpanjangan
Mempekerjakan
Tenaga
Izin
Kerja
Asing
(IMTA). 8
Kabupaten Kuningan
Rertibusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Linggarjati Kabupaten Kuningan.
9
Kota Bandung
Perubahan Perda Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
10
Kota Bandung
Perubahan Perda Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Gangguan.
11
Kota Bandung
Raperda Kota Bandung Tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
12
Kota Cimahi
Perubahan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
13
Kota Cimahi
Perubahan Perda Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
14
Kota Tasikmalaya
Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
15
Kabupaten Indramayu
Raperda Kabupaten Indramayu Tentang Retribusi
Perpanjangan
Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing. 16
Kabupaten Subang
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Raperda
Kabupaten
Subang
Tentang
IV-302
Retribusi
Perizinan
Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing. 17
Kabupaten Garut
Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
18
Kabupaten Bandung
Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
19
Kabupaten Bekasi
Perubahan
atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. 20
Kota Bogor
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
21
Kabupaten Cirebon
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
22
Kota Bekasi
Penyelenggaraan & Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
23
Kabupaten
Bandung
Barat
Retribusi
Perpanjangan
Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
B. RENCANA TATA RUANG WILAYAH NO 1
KABUPATEN/KOTA Kabupaten Subang
JUDUL RAPERDA Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011 – 2031.
2
Kota Banjar
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2012 – 2032.
C. EVALUASI APBD 1
MURNI 2014
27 kabupaten/kota se Jawa Barat
2
PERUBAHAN APBD 2014
27 kabupaten/kota se Jawa Barat
3
LPP 2013
26 kabupaten/kota se Jawa Barat
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-303
D. KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH NO 1
KABUPATEN/KOTA Kabupaten Cianjur
JUDUL PERDA Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.
2
Kabupaten Cirebon
Perda Nomor
4 Tahun 2013 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi
Dinas
Daerah
Kabupaten Cirebon.
3
Kabupaten Cirebon
Perda Nomor Perubahan
5 Tahun 2013 tentang Atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pemilihan,
Pengangkatan
dan
Pemberhentian Kuwu. 4
Kabupaten Cirebon
Perda Nomor
2 Tahun 2014 tentang
Ketenagakerjaan
dan
Retribusi
Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 5
Kabupaten Kuningan
Perda Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian
Perusahaan
Daerah
Air
Minum Kabupaten Kuningan. 6
Kabupaten Kuningan
Perda Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma
Putra
Kertaraharja
Kabupaten
Kuningan. 7
Kabupaten Kuningan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Perda Nomor
2 Tahun
2014 tentang
IV-304
Retribusi
Pelayanan
Kesehatan
Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati Kabupaten Kuningan. 8
Kabupaten Bogor
Perda Nomor
2 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Sampah. 9
Kabupaten Bogor
Perda Nomor
3 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dibidang Usaha Pariwisata. 10
Kabupaten Bogor
Perda Nomor
4 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2011
tentang
Pendirian
Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi. 11
Kabupaten Bandung
Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan
Modal
Pemerintah
Daerah
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung. 12
Kabupaten Bandung
Perda Nomor Penyertaan Kepada
2 Tahun 2014 tentang
Modal
Pemerintah
Perusahaan
Daerah
Daerah Bank
Perkreditan Rakyat (Pd.Bpr) Kabupaten Bandung. 13
Kabupaten Bandung
Perda Nomor
3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Untuk
Pembentukan Pembebasan
Dana
Cadangan
Lahan
Untuk
Pembangunan Jalan. 14
Kabupaten Bandung
Perda Nomor
5 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015. 15
Kabupaten Bandung
Perda Nomor
6 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2004
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-305
tentang
Kedudukan
Protokoler
dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung. 16
Kabupaten Garut
Perda Nomor Perubahan
9 Tahun 2013 tentang Atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. 17
Kabupaten Karawang
Perda Nomor
1 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 18
Kabupaten Karawang
Perda Nomor
4 Tahun 2014 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang. 19
Kabupaten Sukabumi
Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
20
Kabupaten Sukabumi
Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata
dan
Tempat
Olahraga
Di
Kabupaten Sukabumi. 21
Kabupaten
Bandung
Barat
Perda Nomor Perubahan
4 Tahun 2013 tentang Atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2011
tentang
Retribusi
Pelayanan
Kesehatan. 22
23
Kabupaten
Bandung
Perda Nomor
5 Tahun 2013 tentang
Barat
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Kabupaten Purwakarta
Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi
dan
Bangunan
Perdesaan
dan
Perkotaan. 24
Kabupaten Purwakarta
Perda Nomor
9 Tahun 2013 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar. 25
Kabupaten Purwakarta
Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ (Pertokoan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-306
26
Kabupaten Purwakarta
Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi
Perpanjangan
Izin
Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing. 27
Kota Cirebon
Perda Nomor
2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. 28
Kota Cirebon
Perda Nomor
3 Tahun 2014 tentang
Peraturan Atas Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 29
Kota Cirebon
Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.
30
Kota Cirebon
Perda Nomor
4 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 31
Kota Sukabumi
Perwal 2 Tahun 2014 tentang Tarif Uji Coba Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Sukabumi.
32
Kota Bogor
Perda Nomor
1 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 33
Kota Bogor
Perda Nomor Organisasi
3 Tahun 2014 tentang
dan
Penanggulangan
Tata Bencana
Kerja
Badan
Daerah
Kota
Bogor. 34
Kota Bekasi
Perda Nomor
7 Tahun 2013 tentang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. 35
Kota Bekasi
Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
dan
Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi. 36
Kota Bekasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang
IV-307
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.
Outcome kegiatan adalah produk hukum kabupaten/kota sesuai aspirasi masyarakat. (2) Kegiatan Evaluasi dan klarifikasi
Produk
Hukum
kabupaten/kota
yang
dilaksanakan oleh Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 302.500.000 terealisasi sebesar Rp. 299.755.000 (99,09%).
Output
terevaluasinya
dan
terklarifikasinya
kabupaten/kota sebanyak 140 buah. Outcome
Raperda/Perda
Keputusan Gubernur
hasil
evaluasi dan hasil klarifikasi sebagai bahan penyelarasan Raperda tentang APBD, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah kabupaten/kota serta Perda lainnya. (3)
Kegiatan Menangani Perkara Secara Litigasi, yang dilaksanakan
oleh Biro
Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 1.020.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.004.425.600 (98,47%). Output kegiatan adalah
tertanganinya 19 perkara, terlaksananya kerjasama legal
opinion sebanyak 2 buah, terselenggaranya pengembangan wawasan, dengan peserta sebanyak 14 orang. Outcome kegiatan adalah kegiatan tim Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. (4) Kegiaan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 259.500.000 terealisasi sebesar Rp. 253.536.000 (97,70%). Output terselenggaranya
bimbingan
teknis
kabupaten/kota dengan peserta 117 orang. Outcome
produk adanya
hukum aparatur
yang memiliki kemampuan dalam penyusunan produk hukum daerah. (5) Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah, yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 280.000.000 terealisasi sebesar Rp. 248.705.000 (88,82%). Output kegiatan adalah terevaluasinya 10 buah produk hukum daerah dan penyusunan kajian penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 pada pembentukan produk hukum daerah di Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sepuluh (10) produk hukum daerah yang dievaluasi diantaranya: (a) Ketentuan Peraturan Mengenai Obligasi Daerah; (b) Ketentuan Peraturan Mengenai Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara; (c) Ketentuan Peraturan Mengenai Pendirian BUMD; (d) Ketentuan Peraturan mengenai Monorel; (e) Ketentuan Peraturan Mengenai Gratifikasi; (f) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-308
tentang Penataan Tanah Bekas Perkebunan Jatinangor di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang; (g) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; (h) Ketentuan Peraturan Mengenai Energi; (i) Ketentuan Peraturan Mengenai Okupasi Tanah Negara oleh Masyarakat; (j) Ketentuan Peraturan mengenai Penanaman Modal Asing Melalui Investasi Langsung Pada BUMD. Outcome kegiatan adalah adanya 10 buah produk hukum daerah dari hasil evaluasi, dilakukan perubahan hukum dan adanya 1 buah kajian penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001.
Outcome kegiatan adalah
adanya 10 buah produk hukum daerah dari hasil
evaluasi, dilakukan perubahan hukum dan adanya 1 buah kajian penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001. (6) Kegiatan menyusun Program Legislasi Daerah, yang dilaksanakan
oleh Biro
Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 1.700.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.681.879.300 (98,93%). Output kegiatan adalah Berdasarkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 188.341/Kep.DPRD-25/2013 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2013, telah ditetapkan agenda pembahasan 23 Raperda, meliputi: a). 3 (tiga) Raperda yang merupakan Usul Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Barat; dan b). 20 (dua puluh) Raperda yang berasal dari Gubernur Jawa Barat. Judul Raperda yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188.341/Kep.DPRD-25/2013 tersebut, meliputi:
NO
JUDUL RAPERDA
I
II Raperda yang Merupakan Prakarsa DPRD
1
Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
2
Kota Layak Anak;
3
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD;
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-309
NO
JUDUL RAPERDA
I
II
II
Raperda yang Berasal dari Gubernur
1.
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Jasa Konstruksi
2.
Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat
3.
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
4.
Pengelolaan Sumber Daya Air
5.
Penyelenggaraan Kehutanan
6.
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
7.
Penyelenggaraan Keolahragaan
8.
Penyelenggaraan Kepemudaan
9.
Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
10.
Pengarusutamaan Gender
11.
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah
12.
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian
13.
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum
14.
Energi dan Ketenagalistrikan
15.
Pusat Pemasaran Produk Perkebunan Provinsi Jawa Barat
16.
Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat
17.
Penyelenggaraan Kemetrologian di Jawa Barat
18.
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
19.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-310
NO
JUDUL RAPERDA
I
II Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu
20.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir Adapun hasil pelaksanaan kegiatan menyusun Program Legislasi Daerah
Tahun 2014 adalah dibahasnya 19 (sembilan) Raperda oleh Panitia Khusus DPRD, dengan uraian sebagai berikut: NO
JUDUL PERATURAN DAERAH
1
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 161);
2
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 162);
3
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);
4
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164);
5
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-311
Lembaran
Daerah
Nomor
165)
ditetapkan
tanggal
24
Juli
2014,
diundangkan 25 juli 2014); 6
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 166) ditetapkan tanggal 24 Juli 2014, diundangkan 25 juli 2014);
7
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 167) ditetapkan tanggal 24 Juli 2014, diundangkan 25 juli 2014);
8
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 168) ditetapkan tanggal 24 Juli 2014, diundangkan 25 juli 2014);
9
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 169) ditetapkan tanggal 24 Juli 2014, diundangkan 25 Juli 2014);
10
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Migas Hulu Jabar (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah
Nomor
170)
ditetapkan
tanggal
24
Juli
2014,
diundangkan 25 juli 2014); 11
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Migas Hilir Jabar (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 171) ditetapkan tanggal 24 Juli 2014, diundangkan 25 juli 2014);
12
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 172) ditetapkan tanggal 24 Juli 2014, diundangkan 25 juli 2014);
13
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-312
tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Akasara Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 173) ditetapkan tanggal 10 September 2014, diundangkan 11 September 2014); 14
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 174) ditetapkan tanggal 10 September 2014, diundangkan 11 September 2014);
15
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Kepurbakalaan, Nilai Tradisonal, dan Museum (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 175) ditetapkan tanggal 10 September 2014, diundangkan 11 September 2014);
16
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 176) ditetapkan tanggal 10 September 2014, diundangkan 11 September 2014);
17
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 177) ditetapkan tanggal 12 Nopember 2014, diundangkan 13 Nopember 2014);
18
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 178) ditetapkan tanggal 23 Desember 2014, diundangkan 24 Desember 2014);
19
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 179) ditetapkan tanggal 23 Desember 2014, diundangkan 24 Desember 2014);
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-313
Program Legislasi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 tersebut merupakan Raperda di luar Raperda yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Dari 23 (dua puluh tiga) Raperda yang telah ditetapkan dalam Prolegda 2014, tersebut 20 buah Raperda berasal dari Gubernur telah dibahas bersama DPRD dan sebanyak 19 Raperda telah ditetapkan menjadi Perda, sedangkan 1 Raperda yaitu tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan masih dibahas oleh Panitia Khusus VI DPRD.Dari 19 Perda yang telah ditetapkan, 3 buah Perda adalah luncuran Prolegda Tahun 2013.Diinformasikan bahwa terdapat
2
Raperda
di
bidang
keuangan,
yaitu
Perda
tentang
Pertanggungjawaban APBD dan Perubahan APBD, yang telah ditetapkan menjadi Perda. Kedua Perda tersebut di luar alokasi Raperda yang telah ditetapkan dalam Prolegda Tahun 2014. Outcome kegiatan adalah
Perda
yang telah ditetapkan dan diundangkan dijadikan dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (7) Kegiatan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000 terealisasi sebesar Rp. 299.900.000 (99,97%). Output kegiatan adalah
terselenggaranya Rapat Koordinasi
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dengan peserta sebanyak 75 orang; dan terselenggaranya bintek pendidikan desiminasi HAM 50 orang. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya pemahaman HAM terhadap aparatur dan
masyarakat terhadap implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. (8) Kegiatan Sinergitas Pemberdayaan Hukum, yang dilaksanakan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi
oleh Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa
Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 448.000.000 terealisasi sebesar Rp. 442.880.900 (98.86%). Output kegiatan adalah
terlaksanannya
pengelolaan dan pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke-27 kabupaten/kota; dan
(JDI)
terlaksanannya mengikuti Pertemuan
Berkala JDIH di Provinsi Sulawesi Selatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pengelolaan Jaringan dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum dan pelayanan kepada pengguna informasi hukum semakin baik. (9) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 12.564.085.000 terealisasi sebesar Rp. 9.144.912.000 (72,79%). Output kegiatan adalah tersebarluaskannya 30 peraturan perundang-undangan ke 27 kabupaten/kota; terselenggaranya sosialisasi di 4 Wilayah BKKPP; dan ditetapkannya 675 Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Outcome kegiatan adalah
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-314
meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum aparat dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. (10) Kegiatan menyusun Produk Hukum Daerah, yang dilaksanakan
oleh Biro
Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 terealisasi sebesar Rp. 200.000.000 (100%). Output kegiatan adalah tersusunnya Peraturan Gubernur sebanyak 10 buah. Outcome kegiatan adalah
produk hukum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur
petunjuk pelaksanaan Perda. (11) Kegiatan Menyelesaikan Sengketa HAM secara Non Litigasi, yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000 terealisasi sebesar Rp. 347.063.500 (99,16%). Output kegiatan adalah terselesaikannya pendampingan masalah pidana sebanyak 32 kasus, legal opinion 2 kasus; terselenggaranya bintek penanganan masalah hukum dengan peserta sebanyak 55 orang. Outcome kegiatan adalah dapat difasilitasinya sengketa hukum dan HAM secara Non Litigasi, dan terjalinnya sinergitas penanganan perkara antara OPD. (12) Kegiatan Penyusunan Bahan Rancangan Produk Hukum Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi sebesar Rp. 145.397.500 (96,93%). Output kegiatan adalah
tersusunnya 1 (satu)
dokumen rancangan produk hukum sektor energi dan sumber daya mineral, terselenggaranya 8 (delapan) kali rapat pembahasan rancangan produk hukum sektor energi dan sumberdaya mineral dan terselenggaranya 1 (satu) kali uji publik rancangan produk hukum sektor energi dan sumber daya mineral.
Outcome kegiatan adalah terselenggaranya penyusunan produk hukum sektor energi dan sumber daya mineral. (13) Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum, Aparatur, Masyarakat dan Badan Hukum terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 520.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 472.153.000 (90,80%). Output kegiatan adalah operasional penegakan peraturan daerah dan tindak pidana ringan.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya budaya taat hukum bagi aparatur, masyarakat dan badan hukum.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-315
b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan kajian produk hukum provinsi serta pemahaman yang belum optimal dalam perancangan produk hukum di Provinsi Jawa Barat. (b) Masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan Tindak Pidana Ringan. (c) Masih adanya beberapa OPD yang kurang tanggap terhadap penyusunan program legislasi daerah (Prolegda), sehingga sulit dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam Penyusunan Raperda. (d) Alat-alat bukti untuk penanganan perkara masih sulit didapat. (e) Terbatasnya kuasa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (f) Panitia Pelaksana RANHAM Provinsi Jawa Barat belum optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. (g) Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan kajian produk hukum kabupaten/kota serta pemahaman yang belum optimal dalam perancangan produk hukum di Kabupaten/ Kota. (h) Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi jaringan dokumentasi dan informasi hukum; (i) Kurangnya pemahaman OPD terhadap fungsi dan manfaatnya JDIH. (j) Masih kurangnya Desa/Kelurahan yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. (k) Kurangnya koordinasi OPD dalam penyelesaian sengketa hukum. b) Solusi (a) Peningkatan
koordinasi
dengan
OPD
Provinsi
terkait
baik
dengan
Pemerintah Daerah maupun DPRD dalam hal pelaksanaan ketentuan evaluasi Raperda Provinsi. (b) Mengikutisertakan beberapa orang aparatur dalam bimbingan teknis tindak pidana ringan. (c) Koordinasi dengan OPD Pemrakarsa mengenai substansi pengaturan Raperda beserta petunjuk pelaksanaannya. (d) Sejak awal alat-alat bukti dipersiapkan melalui koordinasi dengan OPD terkait. 8)
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Penguatan Peran dan Fungsi DPRD sebagai Wakil Rakyat di Daerah, yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-316
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 18.436.430.000 realisasi Anggaran sebesar Rp.
16.792.265.161
(91,08%).
Output kegiatan adalah terlaksananya
sosialisasi Kinerja DPRD di media cetak dan elektronik, penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan hearing dialog dan reses serta penyajian informasi bagi DPRD, Outcome kegiatan adalah tersosialisasinya kinerja DPRD di media cetak dan elektronik, terserapnya aspirasi masyarakat melalui kegiatan hearing dan dialog sebagai bahan bagi DPRD dalam pengambilan kebijakan, serta tersedianya/tersajinya informasi bagi DPRD dalam pelaksanaan tugasnya (2) Kegiatan Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Lembaga Legislatif, yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran
sebesar
Rp.
7.010.290.000
realisasi
Anggaran
sebesar
Rp. 3.796.327.354 (54.15%). Output kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan In House Training bagi Anggota DPRD (3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Bagi Anggota DPRD, yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 957.000.000 realisasi Anggaran sebesar Rp. 937.510.000 (97,96%). Output kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD beserta kelengkapan nya untuk
kegiatan-kegiatan
protokoler
pemerintahan
Outcome
daerah,
meningkatnya disiplin berpakaian dalam setiap kegiatan - kegiatan protokoler pemerintahan daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD. (4) Kegiatan Fasilitasi DPRD dan Kesekretariatan, yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.003.791.000 realisasi Anggaran sebesar Rp. 3.129.004.496 (78,15%).
Output kegiatan adalah Jaminan Kesehatan 100 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat beserta keluarganya dan terciptanya efektifitas kinerja/kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD melalui penyediaan jasa pengamanan dan pengawalan,
Outcome kegiatan adalah teralisasinya Jaminan Kesehatan 100 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan penyediaan jasa pengamanan dan pengawalan. 9) Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Setda, yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan
Provinsi
Jawa
Rp.700.000.000 realisasi
Barat,
dengan
anggaran sebesar
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.637.083.426,- (91,01%).
Output kegiatan adalah Klarifikasi Keuangan dan Fisik Aset Milik Setda, tersusunnya Data Mutasi Aset, tersusunnya Buku aset Setda TA 2013,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-317
Unreviewed, Reviewed dan Audited, tersusunnya Arsip Kepemilikan Aset, tersusunnya laporan Keuangan Setda TA 2013, Unreviewed, Reviewed dan Audited, tersusunnya laporan keuangan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah TA 2013, Unreviewed, Reviewed dan Audited, dan tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran TA 2014. Outcome kegiatan adalah tersusunnya laporan keuangan Setda dan Kepala Daerah/wakil kepala Daerah yang Akuntabel. (2) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan dilaksanakan anggaran
Setda, yang
oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi sebesar
Rp.
740.453.000
Output
Rp.673.861.500,-
(91,01%).
terkoordinasinya
penyusunan
RKA,
realisasi
kegiatan DPA,
anggaran
adalah Setda
Pergeseran/perubahan DPA Setda TA 2014,
sebesar
terfasilitasi TA
dan
2015
dan
Fasilitasi dan koordinasi
penatausahaan Keuangan Setda, terlaksananya Studi Banding/Pengembangan Wawasan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
ke
Pemerintah
Provinsi
D.I
Yogyakarta, Penerbitan SPM Belanja Langsung, Penerbitan SPM Belanja tidak Langsung Setda dan Kepda/Wakepda, Penerbitan pengesahan SPJ Bulanan, tersusunnya SOP Penyusunan Anggaran dan Penatausahaan Kegiatan , Penerbitan SPM Belanja Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial, Hibah, Subsidi, Bagi Hasil, Tak terduga dan Hutang, dan Penataan Arsip Pertanggungjawaban Keuangan. Outcome kegiatan adalah
terlaksananya Pengelolaan Keuangan
yang akurat, tepat waktu dan akuntabel. (3) Kegiatan
Penyusunan
dilaksanakan anggaran
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah,
yang
oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
sebesar
Rp.
1.160.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.1.112.000.000,- (95,86%). Output kegiatan adalah Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA.2013, Buku potensi Bagi Hasil sektor Pajak kabupaten/kota, tersusunnya Raperda P2APBD T. A
2013, dan tersusunnya
Rapergub P2APBD T.A 2013. Outcome kegiatan adalah Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA.2013, Buku potensi Bagi Hasil sektor Pajak kabupaten/kota, tersusunnya Perda P2APBD T.A 2013, dan tersusunnya pergub P2APBD T.A 2013. (4) Kegiatan Fasilitasi Badan Layanan Umum, yang dilaksanakan
oleh Biro
Keuangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 82.140.000,- (82,14%).
Output kegiatan adalah terfasilitasinya rumah sakit Umum Daerah provinsi Jawa Barat menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Outcome kegiatan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-318
adalah bertambahnya unit kerja pelayanan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah yaitu rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat. (5) Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.190.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 166.047.500,- (87,39%). Output kegiatan adalah terlaksanannya koordinasi OPD Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota se jawa Barat Laporan Realisai Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari kabupaten/kota se Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersampaikannya materi-materi Sosialisasi berkaitan dan kebijakan tentang tata Cara
Pelaporan
Dana
Dekonsentrasi
dan
Tugas
Pembantuan
serta
terkendalinya Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan. (6) Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan
oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.657.040.000 realisasi anggaran sebesar Rp.625.003.000,(95,12%). Output kegiatan adalah tersusunnya 26 Keputusan Gubernur tentang Evaluasi P2APBD kabupaten/kota T.A 2013, terlaksananaya sosialisasi kebijakan
akuntansi
dan
sisdur
akuntansi
Accrual,
berbasis
terselenggarakannya Bimtek Akuntansi Keuangan Daerah. Outcome kegiatan adalah
bertambahnya Pengelola Keuangan di OPD yang memahami
Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan, tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Evaluasi P2APBD kabupaten/kota TA 2013. (7) Kegiatan Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi Dana Transfer yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 46.775.000,- (62,37%). Output kegiatan adalah terfasilitasinya dan terkonfirmasinya laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus, tersusunnya laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT), dan tersusunnya laporan Realisasi Dana Transfer dari Pusat. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Laporan Transfer Pusat. (8) Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan anggaran
oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi sebesar
Rp.
765.987.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.572.559.500,- (74,75%). Output kegiatan adalah Penyusunan Perda tentang APBD/ Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/ Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Biro, Dokumen Pra RKA, dan Surat Penyediaan Dana. Outcome kegiatan adalah terlaksananya penyusunan Perda dan Pergub APBD/Perubahan APBD
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-319
secara tepat waktu serta terlaksanannya program dan kegiatan secara tepat waktu dan tepat sasaran. (9) Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD/perubahan APBD kabupaten/kota SeJawa Barat, yang dilaksanakan
oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 390.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 269.443.650 (69,09%). Output kegiatan adalah Keputusan Gubernur Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD, Penyelarasan Datadata APBD/Perubahan APBD kabupaten/kota se-Jawa Barat, Sinergitas Pengelolaan
Sinergitas
pengelolaan Keuangan Daerah antara Pemerintah Daerah di Jawa Barat, serta Sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai peraturan per Undangundangan tentang pengelolaan Keuangan Daerah dengan kabupaten/kota se Jawa Barat Tahun 2013. Outcome kegiatan adalah pencapaian keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan Nasional, adanya keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta mewujudkan sinergitas pengelolaan Keuangan Daerah antar Pemerintah. (10) Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi SP2D Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan, yang dilaksanakan
oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat,
dengan
Rp.400.000.000
anggaran
Rp.399.945.000
sebesar
(99,99%).
Output
realisasi
kegiatan
anggaran
adalah
data
sebesar
penyerapan
Anggaran Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan dari masing-masing OPD, Setda dan Setwan dari SP2D yang diterbitkan. Outcome kegiatan adalah laporan Anggaran provinsi Jawa Barat berdasarkan SP2D yang diterbitkan. (11) Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan alokasi
anggaran
oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat, dengan sebesar
Rp.500.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.489.600.000 (97,92%). Output kegiatan adalah Meningkatnya pemahaman penatausahaan
keuangan
Daerah
dan
Terfasilitasinya
sistem/prosedur
penatausahaan keuangan Daerah. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan Daerah. (12) Kegiatan
Fasilitasi,
Konsultasi
dan
Koordinasi
Penatausahaan
Bantuan
Keuangan kabupaten/kota, Bagi Hasil, Subsidi, Hibah dan Bansos, yang dilaksanakan
oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.800.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.799.809.000,(99,98%).. Output kegiatan adalah Penatausahaan keuangan kabupaten/kota, Bagi hasil, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Outcome kegiatan adalah
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-320
terlaksananya Bantuan keuangan kabupaten/kota, Bagi hasil, subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. (13) Kegiatan Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan alokasi
oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat, dengan
anggaran
Rp.799.895.000
sebesar (99,98%).
Rp.800.000.000
Output
realisasi
kegiatan
anggaran
adalah
sebesar
terlaksananya
penatausahaan keuangan Daerah. Outcome kegiatan adalah terbitnya surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). (14) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Keuangan, yang dilaksanakan
oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 50.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 49.950.000 (99,90%). Output kegiatan adalah meningkatnya pelaporan capaian kinerja, Adapun Outcome kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Internal Biro Keuangan berupa Renstra Biro Keuangan Tahun 2013-2018, LAKIP, LKPJ serta Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2014. (15) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Belanja Tidak Langsung,
yang dilaksanakan
oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 382.868.000 (95.71%).
Output kegiatan adalah tersusunnya dokumen Belanja subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Keuangan dan batuan sosial TA 2014,
tersusunnya Keputusan
Gubernur tentang Penyaluran Belanja subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan sosial TA 2014,
tersusunnya Dokumen Pergeseran
Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial TA 2014, tersusunnya Dokumen Perubahan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial TA 2014,
tersusunnya Dokumen
Belanja Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial TA 2014. Outcome kegiatan
adalah
Laporan
penyerapan
Anggaran
Provinsi
Jawa
Barat
berdasarkan SP2D yang diterbitkan. (16) Kegiatan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan
di
Lingkungan
Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 99.922.000 (99,92%).
Output kegiatan adalah pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); terlaksananya rapat pengelola keuangan di lingkungan Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Jawa Barat, tersusunnya laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah. Outcome kegiatan adalah terbinanya para pengelola keuangan dan tersedianya dokumen pelaporan keuangan Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Jawa Barat
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-321
(17) Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 99.961.750 (99,96%). Output kegiatan adalah 7 dokumen pelaporan keuangan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk mempertahankan WTP. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelola keuangan di Lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertahankan WTP. (18) Kegiatan Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan, yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Bagian Pendapatan Daerah pada Subagian Perimbangan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 314.472.600 (89,85%). Output kegiatan adalah terlaksananya rapat pengelolaan dana perimbangan, terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah PNS provinsi dan perjalanan dinas luar provinsi PNS provinsi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pendapatan daerah provinsi Jawa Barat yang bersumber dari dana perimbangan (yang bersumber dari PPh 21, DAU, DAK, dan SDA) serta meningkatnya pengelolaan earmarking DBHCHT dan sinergitas pengelolaan dana perimbangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. (19) Kegiatan Monitoring Terhadap Efektifitas Pengelolaan PBB Sektor Perdesaan dan
Perkotaan
dilaksanakan
Pasca
oleh
Dialihkan
Biro
Menjadi
Otonomi
Pajak
Daerah
kabupaten/kota,
dan
Kerjasama
yang Bagian
Pendapatan Daerah pada Sub Bagian Evaluasi Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 213.332.500 (85,33%). Output kegiatan adalah yang meliputi kegiatan Rapat Penyusunan Istrumen Monitoring, Rapat Kompilasi Hasil Monitoring, serta Rapat Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Monitoring pengelolaan PBB sektor
Perdesaan
dan
Perkotaan
pasca
dialihkan
menjadi
pajak
kabupaten/kota. Adapun hasil yang dicapai melalui kegiatan tersebut adalah terselenggaranya monitoring terhadap efektifitas pengelolaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan pasca dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota di 26 kabupaten/kota se Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terevaluasinya pengelolaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pasca dialihkannya menjadi pajak kabupaten/kota di Jawa Barat; adanya gambarna mengenai persiapan
pengalihan
PBB-P2
kabupaten/kota
sebagai
pajak
daerah;
terumuskannya hasil instrument monitoring terhadap efektivitas pengelolaan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-322
PBB-P2
pasca
dialihkannya
pajak
kabupaten/kota
se
Jawa
Barat;
terumuskannya upaya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. (20) Kegiatan Melakukan Fasilitasi Pendapatan Asli Daerah, yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Bagian Pendapatan Daerah pada Subagian Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 147.200.000 (98,13%). Output kegiatan adalah yang meliputi kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Rapat Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, serta Fasilitasi dan Monitoring Pendapatan Asli Daerah. Adapun hasil yang dicapai melalui kegiatan tersebut adalah terfasilitasinya 26 (dua puluh enam) Pemerintah kabupaten/kota se Jawa Barat dalam upaya mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas pengelolaan potensi PAD dalam upaya pencapaian realisasi target APBD setiap tahunnya baik PAD kabupaten/kota maupun OPD penghasil PAD Provinsi Jawa Barat. (21) Kegiatan
Inventarisasi
Pengelolaan Rp
Barang
Barang
Daerah
Daerah
yang
dengan
dilaksanakan
alokasi
1.997.600.000 dengan realisasi sebesar Rp
Output
oleh
anggaran
Biro
sebesar
1.252.698.000 (62,71%).
kegiatan adalah tersusunnya Buku Induk Inventaris di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Outcome
kegiatan adalah terwujudnya
inventarisasi aset yang tertib. (22) Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.103.442.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.427.145.400 (67,84%). Output pelaksanaan kegiatan ini yaitu dihapuskan
dan
dipindahtangankannya
Barang
Milik
Daerah
dengan
Menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. (23) Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang dan Standar Biaya Pemeliharaan 2015 yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah dengan alokasi Rp
anggaran
sebesar
Rp
850.000.000
337.639.460 (39,72%). Output
dengan
realisasi
sebesar
kegiatan adalah terlaksananya survei
standar hargabarang untuk kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kemudian disusun menjadi Buku Standar Harga Barang yang disahkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Standardisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015
di cetak
sebanyak 350 buah yang didistribusikan ke 57 OPD sebagai acuan dalam
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-323
penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan kabupaten/kota, instansi vertikal serta instansi lainnya. Outcome kegiatan adalah terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang memenuhi asas kesatuan, profesionalitas, dan keterbukaan. (24) Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 262.900.000
realisasi sebesar
Rp. 262.899.800 (100%). Output kegiatan adalah kegiatan terselenggaranya rapat rekonsiliasi daerah, konsultasi, DBH sektor Pertambangan Umum, Penetapan Daerah Penghasil Supervisi
Pertambangan Umum serta Koordinasi dan
Pertambangan Umum, terselenggaranya rekonsiliasi lifting Migas,
penyaluran Dana Bagi Hasil dan workshop Migas serta Focus Group Discussion Kegiatan Usaha Hulu Migas, Penetapan Daerah Penghasil
Panas Bumi,
sinkronisasi perhitungan dana bagi hasil panas bumi dan Perhitungan prosentase Daerah Penghasil WKP IUP Panas bumi serta terselenggara pendataan
PBBKB
tercapainya
target
kepada
Wajib
penerimaan
Pungut. daerah
Outcome kegiatan
sektor
pertambangan
adalah umum,
tercapainya target penerimaan daerah sektor Migas, tecapainya target penerimaan daerah sektor Panas bumi dan tercapainya target penerimaan laboratorium. (25) Kegiatan Gelar Seni Budaya yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa
Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 318.850.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 318.850.000 (100%). Output kegiatan adalah
a).
terselenggaranya
Fasilitasi Pentas Seni Budaya Daerah sebanyak 1 kali dengan menampilkan 1 sanggar seni dari 5 kabupaten/kota Wilayah III berupa tampilan seni tari. b). terselenggaranya kegiatan Dzikir dan Tabligh Akbar sebanyak 1 kali kegiatan dihadiri jamaah Shalawat Nariyah kabupaten/kota se Wilayah III dan perwakilan yatim piatu, serta unsure UPTD Provinsi di Wilayah III serta menghadirkan Mubaligh Nasional dari Jakarta. Outcome kegiatan adalah Terpeliharanya
seni
budaya
asli
daerah
berbasis
budaya
lokal
dan
menumbuhkan kesalehan sosial masyarakat. (26) Kegiatan
Penyusunan
Perhitungan
Dasar
Pengenaan
Pajak
Kendaraan
Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 670.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 625.281.400 (93,33%). Output kegiatan adalah Buku NKJB (Pergub Tahun 2013) sebanyak 200 buku dan Buku NJKB (Permendagri Tahun 2013)
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-324
sebanyak 200 buku Outcome kegiatan adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor se Jawa Barat (27) Kegiatan Peningkatan Koordinas Pendapatan Non Pajak yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan aloasai anggaran sebesar Rp. 1.024.217.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 979.420.540 (95,63%).).
Output kegiatan adalah Dokumen hasil identifikasi sumber dan potensi, Dokumen hasil perhitungan target, Dokumen data untuk bahan rekonsiliasi DBHSDA, Dokumen bahan rancangan perkiraan potensi penerimaan bagi hasil kepada kabupaten/kota sebanyak 2 Buku, Dokumen data hasil rekonsiliasi sebanyak 4 buku, Dokumen laporan-laporan hasil konsultasi/koordinasi/rapat kementrian dan instansi terkait/swasta sebanyak 1 buku, Dokumen hasil simulasi standard biaya operasional dalam rangka pemungutan retribusi daerah sebanyak 1 buku, Dokumen hasil simulasi penetapan target pendapatan retribusi daerah sebanyak satu buku, Dokumen pendapatan dana perimbangan sebanyak satu buku, Dokumen kegiatan penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah sebanyak 1 buku, Dokumen hasil evaluasi pendapatan non pajak sebanyak 2 buku dan Dokumen hasil evaluasi perubahan tariff.
Outcome kegiatan adalah teridentifikasinya sumber dan potensi pendapatan dan tersajinya data penerimaan pendapatan serta terlaksananya monitoring dan evaluasi pendapatan. (28) Kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 510.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 463.856.236 (90,95%). Output kegiatan adalah terfasilitasinya kegiatan rekonsiliasi di 34 cabang Pelayanan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya sinkronisasi pendapatan pada seluruh cabang pelayanan se-Jawa Barat. (29) Kegiatan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 528.869.800 (96,16%). Output kegiatan adalah terlaksananya Agenda tetap dan rutin untuk melakukan koordinasi di bidang pendapatan di seluruh kabupaten/kota se Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah Terciptanya koordinasi di bidang pendapatan di seluruh kabupaten/kota se Jawa Barat. (30) Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pendapatan II yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan
Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 1.024.217.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 979.420.540 (95,63%).
Output kegiatan adalah Dokumen Hasil Identifikasi Sumber dan Potensi 2
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-325
buku, Dokumen hasil Perhitungan Target 2 buku, Dokumen data untuk Bahan Rekonsiliasi Penerimaan DBH SDA 2 buku, Dokumen Bahan Rancangan Perkiraan Potensi Penerimaan Bagi Hasil kepada kabupaten/kota 2 buku, terlaksananya Terkait/Swasta
Konsultasi/Koordinasi/Rapat 2
buku,
Dokumen
ke
data
Kementrian
hasil
dan
rekonsiliasi,
Instansi Dokumen
fasilitasi/koordinasi/konsultasi penerimaan 2 buku, Dokumen rekonsiliasi DBHSDA 4 buku, Dokumen hasil kajian perhitungan target di 10 Balai/OPD Penghasil, Dokumen asil kajian SBO di 10 Balai/OPD Penghasil, Dokumen Penerimaan Pendapatan, Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan, Dokumen Hasil Evaluasi Perunahan Tarif. Outcome kegiatan adalah teridentifikasinya sumber dan potensi pendapatan dan tersajinya data penerimaan pendapatan serta terlaksananya monitoring dan evaluasi pendapatan. (31) Kegiatan Kajian Hukum Tentang Sengketa Pajak yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 431.200.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 410.819.500 (95,27%).
Output kegiatan adalah Dokumen Kajian Hukum Sengketa Pajak 50 buku, Dokumen Kajian Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing 50 buku, Dokumen Kajian Ketentuan Umum Pajak Daerah 1 Paket.
Outcome kegiatan adalah
terpenuhinya Kajian Hukum Sengketa Pajak, Kajian Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Kajian Ketentuan Umum Pajak Daerah 1 Paket. (32) Kegiatan Kajian Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 177.350.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 171.550.020 (96,73%).
Output kegiatan adalah Dokumen Kajian Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga 50 buku. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya kajian perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (33) Kegiatan Kajian Revisi SOP Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 177.800.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 173.828.250 (97,77%). Output kegiatan adalah Dokumen Kajian Revisi SOP Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang telah disesuaikan dengan nomenklatur baru sesuai dengan pedoman Permenpan 50 buku. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya Kajian Revisi SOP Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sesuai kebutuhan nomenklatur yang tertuang dalam Perda Nomer 2 Tahun 2014 (34) Kegiatan Kajian Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 125.001.900 (92,59%). Output kegiatan adalah Buku Dokumen Kajian
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-326
Pusat Pelayanan Terpadu 50 Buku. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya Kajian Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (35) Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 189.000.000 realisasi Anggaran sebesar Rp. 188.200.000- (99.98%)
Output kegiatan adalah terciptanya tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Barat, Outcome kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan diantarannya rencana Strategis,
Rencana
Kinerja
Tahunan
Dokumen
Anggaran
,
Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan laporan APBD Satuan kerja Perangkat Daerah Tepat waktu. b. Permasalahan dan Solusi a)
Permasalahan
(a)
Pertambangan
Umum;
Pemegang
Ijin
Usaha
Pertambangan
yang
diterbitkan Pemerintah Kabupaten tidak ditembuskan ke Provinsi, sehingga Pemerintah
Provinsi
kesulitan
dalam
menginventarisasi
data-data
perusahaan Pemegang IUP di Jawa Barat dan Pemegang IUP belum memahami tatacara pembayaran dan penyampaian bukti setor landrent dan royalty ke Kas Negara, hal ini berakibat pada saat rekonsiliasi tidak dapat teridentifikasi, sehingga Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum belum dapat disalurkan ke Daerah Penghasil. (b)
Migas; Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten penghasil masih kesulitan dalam melaksanakan simulasi perhitungan besaran dana bagi hasilnya. Hal ini disebabkan karena masih belum transparannya parameter yang menjadi perhitungan dana bagi hasil Migas dan Potensi Migas secara alami akan mengalami penurunan, hal ini tentunya akan berdampak kepada penurunan besaran penerimaan daerah sektor Migas di masa yang akan datang, apalagi sampai saat ini belum ada eksplorasi untuk pengembangan sumur baru (lapangan off shore).
(c)
Panas bumi; Dana Bagi Hasil yang disalurkan ke Daerah Penghasil baru berasal dari pengusahaan panas bumi yang eksisting yang sudah mencapai NOI 34%, sedangkan untuk lapangan panas bumi yang belum mencapai NOI belum wajib setor dan belum ada DBH yang dapat disalurkan kepada Daerah.
(d)
Permasalahan
:Kesadaran
Wajib
Pungut/Lembaga
Penyalur
dalam
pelaporan bulanan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Dinas dan ketaatan penggunaan BBM Non Subsidi oleh Aparat Pemerintah, BUMN
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-327
dan BUMD belum maksimal, Terbatasnya sarana pengolah data Surat Pemberitahuan Volume Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPVBBKB) yang berbasis Sistem Informasi dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pengawasan (PPNS Migas Hilir) dan Data volume kuota BBM Subsidi yang ditetapkan oleh BPH Migas tidak terinci secara peruntukannya dan kuota BBM Non Subsidi ditetapkan melalui mekanisme pasar. (ESDM) (e)
Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh Pemerintah Pusat diterbitkan diakhir Tahun saat APBD Murni sudah ditetapkan sehinggal penganggaran dilakukan pada APBD Perubahan, mengakibatkan penyerapan anggaran tidak bisa dilakukan dengan optimal.
(f)
Kegiatan-kegiatan terutama yang menyangkut rapat koordinasi dan melibatkan Pemerintah Pusat sebagai Narasumber sering mengalami perubahan jadwal karena harus menyesuaikan dengan kegiatan Pemerintah Pusat.
(g)
Basis Data PBB-P2 yang diterima dari KPP Pratama masih belum akurat.
(h)
Basis Data Peta Blok PBB-P2 yang diterima dari KPP Pratama masih sebagian dan belum mutakhir.
(i)
Masih kurangnya sumber daya pegawai yang memadai untuk mengelola PBB-P2, terutama untuk petugas penilai.
(j)
Masih terbatasnya tempat pembayaran PBB-P2 serta petugas khusus pelayanan PBB di tempat pembayaran.
(k)
Data piutang yang diterima dari KPP Pratama masih belum jelas. Karena tidak bisa dirinci sampai ke nomor Objek Pajak.
(l) (m)
Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga penilai. Sarana dan Prasarana atau kelengkapan untuk survey dan verifikasi lapangan masih kurang.
(n)
Banyaknya SPPT PBB yang double anslag.
(o)
Banyaknya SPPT PBB tanah kosong yang tidak diketahui alamat pemiliknya.
(p)
Belum seluruh Kecamatan mempunyai Bank tempat Pembayaran.
(q)
tidak semua objek pajak tercover dalam peta Zona Nilai Tanah (ZNT).
(r)
Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur pengelola, terbatasnya sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya, besaran tarif retribusi daerah yang relatif murah, belum akuratnya data objek dan subjek pajak, begitu pula kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, transparansi dan akuntabilitas Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam khususnya yang bersumber dari pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-328
(s)
Sinergitas antara SKPD Penghasil dengan SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota belum optimal.
(t)
Adanya aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang secara fisik dikuasai pihak lain sehingga pemasangan papan nama tidak dapat dilaksanakan.
(u)
Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target yang diharapkan, hal tersebut dikeranakan adanya kegiatan pemilihan anggota legislative periode 2014-2019 dan pemilihan presiden periode 2014-2019 yang mengakibatkan kurang maskimalnya pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
(v)
Terkendalanya pada pelaksanaan penyerapan anggaran yang sesuai dengan pagu anggaran kas.
b) Solusi (a) Rekonsiliasi daerah pertambangan umum sebagai bahan rekonsiliasi Nasional
dengan Kabupaten Penghasil
dengan membawa bukti setor
landrent dan royalty dan Koordinasi dengan Dinas ESDM kabupaten/kota dalam hal data para Pemegang IUP dan penyampaian bukti setor PNBP (landrent dan royalty). (b) Konsultasi kepada Dirjen Migas Kementrian ESDM mengenai Penerimaan Migas, faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Migas : Lifting Migas, Cost Recovery, Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), Nilai tukar rupiah terhadap US Dollar serta faktor pengurang penerimaan Migas dan Koordinasi dan fasilitasi perhitungan produksi dan bagi hasil dengan Pemerintah Kabupaten Penghasil Migas. (c) Konsultasi ke Dirjen EBTKE mengenai perhitungan Dana Bagi Hasil sektor Panas bumi dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) (ESDM) (d) Dinas akan berkoordinasi dengan Narasumber (BPH Migas dan Dipenda) untuk melaksanakan sosialisasi kebijakan pengelolaan PBBKB/SPVBBKB kepada Wajib Pungut dan Aparat Pemerintah serta BUMN/BUMD di Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pungut terhadap Peraturan yang berlaku, Dinas agar dapat menyiapkan sarana pengolahan data yang berbasis Sistem Informasi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengawasan Migas Hilir dan Dinas konsultasi dengan Dirjen Migas Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas dan Pertamina untuk mendapatkan kuota BBM baik subsidi maupun non subsidi yang didistribusikan ke Jawa Barat sebagai dasar verifikasi perhitungan SPVBBKB dan target PBBKB.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-329
(e) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penerbitan Alokasi
DBHCHT
yang diharapkan dapat menggunakan anggaran APBD Murni agar tidak mengganggu penyerapan anggaran DBHCHT. (f) Perencanaan kegiatan seperti rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Pusat
sebagai
Narasumber
dikoordinasikan
terlebih
dahulu
dengan
perencanaan Pemerintah Pusat agar pelaksanaan kegiatan rapat tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. (g) Dilaksanakan pemeliharaan Basis Data PBB-P2 termasuk data Peta Blok dan Piutang PBB-P2 (h) Dibentuknya Unit Pelaksana Teknis di setiap wilayah kecamatan (20 UPT) (i) Koordinasi dengan instansi terkait yang mempunyai kewenangan terhadap kepemilikan lahan dan bangunan. (j) Pemuktahiran data dengan melakukan pemeliharaan data, pendatan, penilaian, dan pemetaan (SISMIOP). (k) Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan, seperti pengadaan mobil keliling untuk panagihan PBB, alat ukur/EDM, Kamera, GPS dan lain-lain. (l) Mengadakan komunikasi dengan pihak provider untuk pendataan tower. (m) Optimalisasi penggunaan server dan instalasi jaringan. (n) Pemeliharaan aplikasi pengolahan data dan sistem informasi. (o) Melaksanakan Payment Online Sistem (POS) PBB di 30 Unit BRI yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. (p) Melaksanakan
kegiatan
Analisa
Zona
Nilai
Tanah
(ZNT)
dengan
memertimbangkan wilayah yang mempunyai potensi besar. (q) Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, pemenuhan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap, penambahan aparatur pengelola melalui mutasi antar SKPD, melakukan penyesuaian tarif retribusi daerah, memberikan motivasi kepada tim ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan kabupaten/kota
melalui
pemberian
penghargaan,
menyelenggarakan
sosialisasi di bidang perpajakan, penertiban terhadap masalah tunggakan, meningkatkan penagihan aktif dan melaksanakan upaya penegakkan hukum; melakukan upaya koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif ke Pemerintah Pusat (Departemen Energi dan sumber Daya Mineral dan Departemen Keuangan). (r) Melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota di Jawa Barat yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-330
(s) Melakukan rapat koordinasi antara SKPD Penghasil dengan SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota. (t) Melakukan rapat koordinasi antara SKPD Penghasil dengan SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota. (u) Peningkatan koordinasi dan akselerasi pelaksanaan kegiatan DPRD, dinataranya kegiatan hearing dialog, talkshow di radio dan televisi serta pelaksanaan Reses II yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 23 Desember 2014. 10)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal, yang dilaksanakan oleh OPD/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.000.409.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 6.635.889.450 (82,94%). Output kegiatan adalah penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, serta tersusunnya Laporan rencana Aksi OPD/Biro; tersusunnya RKT 2013, DPA OPD/Biro, DPPA, RKA 2014, LAKIP 2012, TAPKIN, bahan LKPJ dan LPPD 2012, Renja 2013. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya dukung administrasi perencanaan dan pelaporan untuk meningkatkan pelayanan serta menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. (2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan DPA Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 645.120.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 572.794.000 (88,79%). Output kegiatan adalah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2014, Dokumen DPA Tahun 2014, Dokumen DPPA Tahun 2014, Dokumen Analisa Standar Biaya Lingkup Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Outcome kegiatan adalah tersusunnya buku rencana kerja , DPA Tahun 2014 dan DPPA Tahun 2014. (3) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 107.250.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 102.628.000 (95,69%). Output kegiatan adalah Dokumen laporan bulanan pendapatan daerah, dokumen laporan bulanan kinerja program/ Kegiatan Form A dan Form B, Dokumen Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4), Dokumen LAKIP 2014, Dokumen LKPJ Tahun 2014, Dokumen LPPD Tahun 2014. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pengendalian evaluasi dinas.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-331
(4) Kegiatan Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 24.843.000 (99,37%). Output kegiatan adalah tersusunnya Laporan Keuangan Dinas selama 1 Tahun Outcome kegiatan adalah terdokumentasinya dokumen keuangan dinas. (5) Kegiatan Audit
Independen
Laporan Keuangan
RSUD Al
Ihsan yang
dilaksanakan oleh RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 75.000.000 dengan realisasi anggaran 59.690.000 (79,59%). Output kegiatan adalah laporan hasil pemeriksaan audit independen. Outcome kegiatan adalah telah teruji kebenaran pencatatan dan pelaporan keuangan RSUUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. (6) Kegiatan
Perencanaan,
Evaluasi
dan
Pelaporan
Internal
SKPD
yang
dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 195.080.000 (97,54%). Output kegiatan adalah tersusunnya
dokumen
6
Outcome
dokumen.
perencanaan kegiatan
adalah
dan
pelaporan
meningkatnya
sebanyak
daya
dukung
administrasi perencanaan dan pelaporan untuk meningkatkan pelayanan diklat. (7) Kegiatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat,yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 85.537.250 (95,04%).
Output kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan program, evaluasi kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, yaitu tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), tersusunnya Bahan LKPJ, LAKIP, LPPD dari Dinas Perhubungan Prov. Jawa Barat,
tersusunnya
Laporan Pencapaian Kinerja
Pelaksanaan Kegiatan,
Kegiatan Penatausahaan Keuangan yaitu Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Triwulanan, Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan. (8) Penyusunan Rencana Kinerja, Evaluasi dan Pelaporan Internal Bappedayang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 134,847,000
(99,89%). Output kegiatan adalah:
Dokumen LKPJ Bappeda Tahun 2014, Dokumen Lakip Bappeda Tahun 2014, Dokumen LPPD Bappeda Tahun 2014, Dokumen RKA/DPA Bappeda Tahun 2015, Dokumen Perubahan RKA/DPA Bappeda Tahun 2014. Outcome
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-332
kegiatan adalah
adanya pedoman internal untuk
perencanaan, penilaian
kinerja dan pelaporan bappeda provinsi Jawa Barat. b. Permasalah dan Solusi a)
Permasalahan
(a) Terbatasnya Jumlah aparatur BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat, yang saat ini baru berjumlah 13 orang (Struktural : 5 orang, Pelaksana: 8 orang) (b) Masih adanya keterlambatan dan ketidak-akuratan dalam laporan yang berakibat mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyusunan pelaporan kinerja yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja. (c) Belum dipahaminya fungsi laporan sehingga kualitas laporan yang disampaikan belum sesuai dengan yang diharapkan (d) Masih adanya keterlambatan dan ketidak-akuratan dalam laporan yang berakibat mempengaruhi ketepatan waktudalam penyusunan pelaporan kinerja yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja (e) Belum dipahaminya fungsi laporan sehingga kualitas laporan yang disampaikan belum sesuai dengan yang diharapkan (f)
Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung terutama pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan dan penyampaian laporan
(g) Berbagai bentuk laporan seringkali diminta, yang isinya sebenarnya hampir sama satu dengan yang lainnya. Kondisi tersebut dirasakan kurang efektif dan efisien baik dari segi waktu maupun sumberdaya. b) Solusi (a)
Mentargetkan, menelaah dan mengecek isi laporan masing-masing kegiatan sehingga
tidak
penyampaian
terjadi
pelaporan
terukur.Disamping
itu
keterlambatan agar
dan
pencapaian
melakukan
ketidak-akuratan target
peningkatan
secara
dalam
jelas
kemampuan
dan SDM
pengolahan pelaporan. (b)
Perlunya dilakukan Percepatan pemaketan pekerjaan, pemerosesan lelang barang dan jasa di ULP lebih dipercepat, Percepatan penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa, dan Meningkatkan kordinasi dengan pengelola anggaran.
(c)
mentargetkan, menelaah dan mengecek isi laporan masing-masing kegiatan sehingga
tidak
terjadi
keterlambatan
dan
ketidak-akuratan
dalam
penyampaian pelaporan agar pencapaian target secara jelas dan terukur. Disamping itu melakukan peningkatan kemampuan SDM pengolahan pelaporan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-333
(d)
melaksanakan sosialisasi dan penjelasan tentang kegunaan laporan perlu ditingkatkan.
(e)
diperlukan fasilitasi sarana dan prasarana teknologi informasi yang mendukung penyampaian laporan.
(f)
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta komunikasi-koordinasi para pengelola anggaran dan aset.
(g)
Adanya satu format pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan yang penggunaannya multifungsi serta adanya sistem pelaporan secara online yang bisa diakses oleh OPD yang terkait dengan penilaian capaian kinerja.
4.1.21
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Ketiga terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut: Meningkatnya kualitas infrastruktur desa dan perdesaan 55%; Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan 55%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
a. Program Pelaksanaan (1) Kegiatan Dukungan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000 realisasi
anggaran sebesar Rp. 4.229.980.107 (84,60%). Output kegiatan adalah termonitoring dan terevaluasinya kegiatan PNPM-MPd dan PNPM Generasi, terlaksananya Bimtek ketua UPK Program PNPM-MPd, terlaksananya Lomba SiKompak Award, terfasilitasinya Saba Desa Gubernur, terlaksananya sekolah lapang bagi pemenang SI Kompak Award ke Menado, terlaksananya Bimtek PJO
Kecamatan,
terlaksananya
terlasaksananya
Rapat
Koordinasi
Study PNPM,
komparatif
GSC
terlaksananya
ke
NTB,
Rakor
GSC,
terlaksananya pameran produk unggulan ekonomi masyarakat perdesaan, terpublikasikannya program mandiri perdesaan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan. (2) Kegiatan Membangun dan Merehab Rumah tidak Layak Huni di Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 4.132.618.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.367.232.600 (81,48%).
Output kegiatan adalah (1) 625 LPM di anggaran murni telah terealisasi sebanyak 365 LPM sisanya sebanyak 260 LPM sedang dalam proses LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-334
pencairan di biro keuangan; (2) 125 LPM pada anggaran perubahan telah terealisasi sebanyak 48 LPM. (3) Kegiatan Menyelenggarakan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tk. Provinsi dan
Tk.
Nasional,
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 998.350.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 888.348.610 (88,98%). Output kegiatan adalah Gelar TTG Tk. Provinsi Gelar TTG Tk. Nasional. Outcome kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dan monitoring evaluasi lokasi sasaran. (4) Menyelenggarakan Lomba Posyandu dan Sistem Informasi Posyandu (SIP), yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, anggaran Rp. 1.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 908.626.000 (90,86%). Output kegiatan adalah (1) Penilaian Posyandu berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 untuk katagori desa Tahap I yang meliputi 18 kabupaten di Jawa Barat dan menghasilkan 6 finalis dari 6 kabupaten; (2) Penilaian Posyandu berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 untuk katagori
kelurahan Tahap I yang meliputi 9 kota dan
menghasilkan 4 Finalis; (3) Grand Final Lomba Posyandu untuk katagori desa dan kelurahan yang dilaksanakan di Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi; (4) Olimpiade kader Posyandu, yang dilaksanakan bersamaan dengan Grand Final Lomba Posyandu yang diikuti oleh 27 orang kader posyandu terbaik di 27 kabupaten kota, Pembinaan dan Pelaksanaan Penilaian Lomba Posyandu Tk. Nasional dan pada Tahun 2014, Posyandu Melati 1 Desa Pager Wangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, berhasil menjadi Juara 3 Tingkat Nasional untuk katagori desa dan Posyandu Mawar Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kapasitas teknik Pokjanal Posyandu kabupaten/kota dan mengembangkan Sistem Informasi Posyandu. (5) Revitalisasi Posyandu Multifungsi se-Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 16.247.929.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 14.959.505.000 (92,07%). Output kegiatan adalah (1) 49.922 Posyandu; (2) Terealisasinya bantuan hibah untuk 25 Pokjanal Posyandu Kabupaten, dari 27 Pokjanal Posyandu, 573 Pokjanal posyandu dari 626 Pokjanal Posyandu kecamatan, 5.467
pokja
posyandu
desa/kelurahan,
dan
45.332
posyandu;
(3) terlaksananya bimbingan teknis bagi 2160 orang ketua posyandu calon penerima hibah pembangunan posyandu; (4) terlaksananya pembentuka 5 Model Posyandu Multifungsi; (5) terselenggaranya Supervisi Pengembangan Posyandu di Kecamatan; (6) terlaksananya studi komparatif pengembangan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-335
model posyandu; (7) Pendampingan kegiatan oleh 26 koordinator dan 626 pendampingan kader posyandu; (8) terlaksananya pembinaan kinerja PKP dan Pokjanal kecamatan; (9) tersedianya Buku Kerja PKP. Outcome kegiatan adalah (1) meningkatnya kapasitas teknik Pokjanal Posyandu kabupaten/kota dan mengembangkan Sistem Informasi Posyandu; (2) Strata Posyandu, Mandiri 19%), Purnama 48%), Madya 23%), dan Pratama 10%); (3) meningkatnya frekuensi keterlibatan/partisipasi masyarakat dengan pembinaan kader posyandu yang melibatkan 268.000 orang kader. (6) Penunjang Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS), yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan anggaran sebesar Rp. 850.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 719.982.000 (84,70%). Output kegiatan adalah (1) Rakor TMMD dan BSMSS; (2) Fasilitasi kegiatan TMMD ke 92 di 6 lokasi yaitu di Kabupaten Sukabumi, Kuningan, Purwakarta, serta Kota Banjar, Depok dan Bekasi.; (3) Fasilitasi kegiatan TMMD ke 93 di Kabupaten Karawang, Bogor, Cirebon,
Bandung, dan
Bekasi; (4) Fasilitasi kegiatan BSMSS 23
kabupaten/kota wilayah PKO Kodam III Siliwangi kecuali Kota Bekasi dan Depok, Kabupaten Bekasi (wilayah PKO Kodam Jaya); (5) Fasilitasi rapat evaluasi TMMD dan BSMSS. Outcome kegiatan adalah
kegiatan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan TMMD dan BSMSS, adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dan peran lembaga kemasyarakatan desa (7) Fasilitasi
Pemberdayaan
Adat
dan
Sosial
Budaya
Masyarakat,
yang
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 83.608.750 (83,61%) Output kegiatan adalah (1) Rakor pemberdayaan adat dan nilai social budaya nasional; (2) terlaksananya monitoring dan evaluasi dan; (4) terlaksananya Masyarakat Adat . Outcome kegiatan adalah kegiatan adalah meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai social budaya dalam penyelenggaran pemerintahan desa. (8) Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
465.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.
431.546.000
(92,81%).Output kegiatan adalah (1) terselenggaranya BBGRM di Prov. Jawa Barat di 26 kabupaten/kota dengan pencanangan dilaksanakan di kota Cirebon; (2) Lomba pelaksana Gotong Royong terbaik tingkat Provinsi untuk katagori desa dan kelurahan; (3) Lomba pelaksana Gotong Royong Tingkat
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-336
Nasional untuk katagori desa dan katagori kelurahan. Untuk katagori desa, Provinsi Jawa Barat meraih juara 3 Tingkat Nasional yakni Desa Cangkuang Kecamatan Leles kabupaten Garut.Outcome kegiatan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BBGRM dan bertambahnya jumlah KPM serta meningkatnya kualitas KPM. (9) Kegiatan Membina Ekonomi Masyarakat Miskin, Sekitar Desa Hutan dan Sekitar Desa Pesisir yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 311.864.000 (89,10%). Output kegiatan adalah
pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin sekitar desa
hutan dan desa pesisir serta monitoring dan evaluasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan bagi 30 kelompok peserta pelatihan, serta meningkatnya pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat di 17 kelompok sekitar desa hutan (10) Kegiatan Membina Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 287.550.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 171.748.750 (59,73%). Output kegiatan adalah
Pelatihan
pengelola BUMDes aparatur desa sebanyak 120 orang di 40 lokasi dan Monev BUMDes dan Pasar
Desa.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya
pengetahuan pengelola BUMDes dan Pasar Desa dalam mengelola usahanya (11) Kegiatan Gerai Gelar Produk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan
(PNPM-MPd),
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 62.535.000 (20,85%).
Output kegiatan adalah Survey Lokasi CPCL Gedung Gerai PNPM se-Jawa Barat, Monev Gerai Produk PNPM Mandiri Perdesaan. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya produk PNPM Mandiri perdesaan. Bantuan keuangan kabupaten, lokasi kab cianjur, bandung barat, bandung, tasik, garut, karawang, indramayu. Anggaran sebesar 1 m per kab. (12) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.583.432.445 (71,97%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 616.567.555. (13) Menyelenggarakan Pesta RakyatTahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.225.896.000-, realisasi anggaran sebesar Rp.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-337
1.224.968.800 (99.92%). Output kegiatan adalah
terselenggaranya Pesta
Rakyat dalam Rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Barat 2014. b.
Permasalahan dan Solusi a)
Permasalahan (a) Penemuan alat teknologi tepat guna belum bisa digunakan oleh masyarakat luas. (b) Masih kurangnya kader posyandu yang kompeten dan masih kurangnya posyandu mandiri. (c) Belum seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam pengembangan posyandu, terutama pimpinan pemerintahan baik di kabupaten/kota, kecamatan maupun desa dan kelurahan. (d) belum adanya kesamaan persepsi tentang pemberdayaan adat dan nilai sosial budaya baik di lingkungan pemerintahan, maupun di masyarakat. (e) Kegiatan BBGRM belum dilaksanakan diseluruh desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2005. (f)
Masih banyak desa yang belum membentuk BUMDes, masih banyak BUMDes yang sudah dibentuk belum di-Perdeskan serta BUMDes yang belum dioptimalkan.
b)
Solusi (a) Perlu diberikan pembinaan dan penyuluhan serta dibentuknya Posyantek di kecamatan kabupaten/kota se-Jawa Barat. (b) Pembinaan kader posyandu dan pembinaan kelembagaan posyandu. (c) Melakukan advokasi kebijakan pemerintahan pada setiap jenjang dan memotivasi pimpinan daerah (bupati/walikota) dengan Revitalisasi Posyandu Award dari Gubernur Jawa Barat. (d) Peningkatan
partisipasi
berbagai
fihak
terutama
SKPD
kabupaten/kota dan dunia usaha yang digerakkan oleh Dandim sebagai Dan Satgas TMMD. (e) melakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan dan media yang tersedia dan pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan. (f) 2)
Melakukan pembinaan dan pelatihan tentang pengelolaan BUMDes.
Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
a. Program Pelaksanaan (1) Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Tipologi Desa dan Hasil Pemekaran
yang dilaksanakan pada Biro Pemerintahan
Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000 realisasinya sebesar Rp. 323.014.570 (92,28%). Output
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-338
kegiatan adalah 2 (dua) kali pembinaan teknis perpetaan dan penggunaan
Global Positioning System (GPS), dengan percontohan seluruh desa di Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 70 orang,
1 (satu) kali rapat kerja penetapan dan
penegasan batas desa berdasarkan tipologi desa sebanyak 40 orang, 2 (dua) kali verifikasi batas desa di Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, 1 (satu) kali kunjungan kerja ke Kabupaten Klungkung Provinsi Bali diikuti oleh 7 orang.
Outcome kegiatan adalah
kegiatan menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpetaan dan penggunaan GPS di 2 (dua) Kecamatan tersebut, adanya peta batas desa secara koordinat dan kesepakatan antara desa-desa yang berbatasan di Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan desa perbatasan di
Kecamatan
Jamanis Kabupaten Tasikmalaya yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan penetapan batas desa oleh Bupati dan Walikota serta menambah wawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya penanganan batas desa di Provinsi Bali Kabupaten Klungkung. (2) Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berdasarkan Tipologi Desa
yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasinya sebesar Rp. 200.000.000 (100%). Output kegiatan adalah 4 (empat) kali survey primer dan sekunder mencari data pendukung tataruang desa di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, 2 (dua) kali Focus Group Discussion (FGD) penjaringan aspirasi masyarakat dalam penataan ruang kawasan perdesaan
berdasarkan
tipologi
desa
di
Desa
Karyamukti
Kecamatan
Pataruman Kota Banjar dan Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, 1 (satu) kali diseminasi penataan ruang kawasan perdesaan berdasarkan tipologi desa sebanyak 20 orang. Outcome kegiatan adalah tersedianya laporan fakta dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan dengan tipologi desa pertambangan dan desa perkebunan, tersedianya laporan rencana penataan ruang kawasan perdesaan dengan tipologi desa pertambangan (Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya) dan desa perkebunan (Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar). (3) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan kelembagaan Pemerintahan Desa (Sosialisasi Peraturan Pemerintahan Desa) yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasinya sebesar Rp. 189.063.850 (94,53%). Output
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-339
kegiatan adalah empat
(4) kali sosialisasi peraturan tentang Pemerintahan
Desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) di Wilayah BKPP I s/d IV sebanyak 200 orang. Outcome kegiatan adalah terinformasikannya UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (4) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 realisasinya sebesar Rp. 250.000.000 (100%). Output kegiatan adalah dari 21 (dua puluh satu) pemohon ruislag (tukar menukar) tanah kas desa yang meliputi 66 desa telah diterbitkan 6 (enam) ijin Gubernur untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang meliputi Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Desa Mekarwangi Kecamatan Haurwangi Kecamatan Kabupaten Cianjur, Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, Desa Kertajati dan Kertasari Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Padasuka dan Desa Sukalila Kecamatan Sukawening, Desa Sukasono Kecamatan Sukawening dan Desa Sindangsari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya ijin Gubernur untuk tukar menukar Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum. (5) Kegiatan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 553.110.000, realisasinya sebesar Rp. 532.600.000 (96.31%). Output kegiatan adalah 1 (satu) kali Rapat Kerja Sistem Aplikasi Data Base Tanah Kas Desa yang dikuiti oleh 18 Kabupaten dan 1 Kota Banjar sebanyak 40 orang, 1 (satu) kali Rapat Kerja Evaluasi Sistem Aplikasi Data Base Tanah Kas Desa diikuti 18 Kabupaten dan 1 Kota Banjar sebanyak 40 orang, 2 (dua) kali Rapat Kerja Pembinaan Keuangan Desa sebanyak 200 orang terdiri dari 2 angkatan meliputi Angkatan 1 sebanyak 100 orang diikuti oleh 10 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar serta Angkatan II sebanyak 100 orang diikuti oleh 9 kabupaten yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis,
Kabupaten
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Bogor,
Kabupaten
Bekasi,
Kabupaten
Sumedang,
IV-340
Kabupaten
Subang,
Kabupaten
Purwakarta
dan
Kabupaten
Karawang.
Outcome kegiatan adalah terinformasikannya aplikasi data base tanah kas desa
dan
data
desa
untuk
memudahkan
aparatur
pemerintahan
desa/kabupaten/kota dalam menginventarisasi data tanah kas desa dan data desa secara tertib administrasi dan terbinanya sumber daya manusia perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dari perencanaan sampai dengan pelaporan. (6) Kegiatan Membangun Infrastruktur Perdesaan, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.971.265.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.808.405.000
(95,90%)
dan sisa anggaran sebesar Rp. 162.860.000. Output kegiatan adalah terlaksananya Rapat Teknis dan Evaluasi kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perdesaan dan Monitoring dan Evaluasi. Outcome kegiatan
adalah
meningkatnya
sarana
dan
prasarana
infrastruktur
di 5.321 desa di Jawa Barat. (7) Kegiatan Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.275.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.134.712.000 (89,00%). Output kegiatan adalah (1) Penilaian Lomba Desa/Kel Tk. Prov ; (2) Penilaian Lomba Desa/Kel Tk. Nasional; (3) Hadiah Lomba Desa/Kel Juara; (4) Juara lomba desa ; (5) Juara
1 Desa Cangkuang Kecamatan Leles
Kabupaten Garut nilai hadiah Rp. 70.000.000; (6) Juara 2 Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor nilai hadiah Rp. 55.000.000; (7) Juara 3 Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon nilai hadiah Rp. 45.000.000; (8) Juara 4 Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta nilai hadiah Rp. 35.000.000Adapun Juara lomba Kelurahan (1) Juara 1 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor nilai hadiah Rp. 70.000.000; (2) Juara 2 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon nilai hadiah Rp. 55.000.000; (3) Juara 3 Kelurahan Keramat Kecamatan Gunbung Puyuh Kota Sukabumi nilai hadiah Rp. 45.000.000; (4) Juara 4 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung nilai hadiah Rp. 35.000.000. Outcome kegiatan adalah terlaksananya evaluasi hasil program pembangunan pemerintah dan masyarakat baik dalam partisipasi maupun keswadayaan. (8) Kegiatan Dukungan Operasional Pemeritahan Desa, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 857.514.900 (85,75%).
Output kegiatan adalah (1) Bimbingan Teknis Pemerintahan Desa diikuti oleh
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-341
300 Kepala Desa dari 5.321 Kepala Desa; (2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan di 54 desa dari 5.321 Desa di Provinsi Jawa Barat; (3) Bantuan Keuangan Operasional Pemerintah Desa. Sasaran Bantuan Keuangan Operasional Pemerintah Desa berjumlah 5.321 desa di 18 kabupaten dan Kota Banjar diberikan bantuan keuangan masingmasing Rp. 15.000.000 dengan total anggaran Rp. 79.815.000.000, yang teralisasi bantuan keuangan sejumlah 5.171 Desa per tanggal 31 Desember 2014 dengan total anggaran Rp. 77.565.000.000 (97,18%). Outcome kegiatan adalah terselenggaranya Bimbingan Teknis pemerintahan Desa dan meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan Desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. (9) Kegiatan Peningkatan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 148.349.250 (74,17%). Output kegiatan adalah
Kegiatan Bimbingan
Teknis penyusunan profil desa dan kelurahan dilaksanakan di Sangga Buana Resort & Convention Hotel dengan jumlah peserta 81 orang operator komputer dari tingkat kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Outcome kegiatan adalah tersusunnya data Profil Desa/Kelurahan (10) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Desa, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 48.676.230 (97,35%). Output kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur desa di Wilayah III
Outcome kegiatan adalah terselenggaranya Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Desa (11) Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kinerja Aparatur Desa di Wilayah III, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 46.725.000 (93,45%). Output kegiatan adalah Terinventarisasinya permasalahan dalam pencairan bantuan peningkatan kinerja aparatur desa Tahun 2014. Outcome kegiatan
adalah
terselenggaranya
Monitoring
Pelaksanaan
Bantuan
Peningkatan Kinerja Aparatur Desa di Wilayah III
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-342
b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a)
Masih kurangnya operator komputer dalam membuat proposal bantuan keuangan dan masih adanya kesalahan penyusunan proposal bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
(b)
Pengisian Profil Desa khususnya Data Dasar Keluarga dilakukan secara manual dikarenakan server jaringan internet kurang terjangkau.
(c) Terjadinya konflik batas desa dikarenakan tidak adanya peta desa berdasarkan titik koordinat batas desa yang merupakan salah satu syarat dalam pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan. (d) Lemahnya
pengendalian
pemanfaatan
ruang
kawasan
perdesaan,
permasalahan daya dukung dan daya tampung, pertumbuhan kegiatan yang tidak terkendali dan daya tampung lingkungan, timbulnya zona campuran yang tidak sesuai peruntukan, dikarenakan belum adanya suatu pedoman penataan ruang kawasan perdesaan sesuai dengan tipologi desa yang berbasis kepada masyarakat. (e) Masih rendahnya pengetahuan dan wawasan aparat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga program penyelenggaraan pemerintahan desa di Jawa Barat terhambat. (f)
Dari 21 pemohon ruislag yang meliputi 66 desa, sisanya adalah 15 pemohon yang meliputi 46 (empat puluh enam) desa diluar kepentingan umum dan belum diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
(g) Kurang lengkapnya data tanah kas desa di 18 Kab dan 1 Kota Banjar, sehingga kurang tertibnya administrasi inventarisasi tanah kas desa, tidak diketahui secara jelas asset desa, tidak dapat terpetakan (maping) desa untuk memudahkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. b) Solusi (a) Diperlukannya tambahan pegawai operator komputer yang menguasai program MS.Office dan adanya pembinaan yang berkesinambungan dari Kabupaten dan Provinsi kepada Kepala Desa mengenai sistematika proposal bantuan keuangan dan administrasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan. (b) Sistem
bisa
langsung
dipindahkan
ke
Website
serta
Data
tingkat
perkembangan dan potensi desa yang di input sama 2 kali secara otomatis data pertama akan terhapus.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-343
(c) Melakukan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa di Jawa Barat. (d) Melakukan fasilitasi penataan ruang kawasan perdesaan berdasarkan tipologi desa. (e) Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada aparat pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa. (f)
Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
(g) Melakukan sosialisasi, fasilitasi tanah kas desa. 4.1.22 Urusan Sosial Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kelima terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Sosial adalah sebagai berikut: Angka Kemiskinan 9,18 persen; Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani 483.442 jiwa; Jumlah Pekerja Anak 560.295 Orang. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Verifikasi Proposal Bantuan Hibah, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 260.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 228.500.000 (87,88%).
Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan verifikasi Bantuan HIbah / CPCL Yayasan / Panti Sosial Penerima Bantuan Hibah Tahun 2014 – 2015.
Outcome kegiatan adalah Terseleksinya proposal bantuan dari masyarakat. (2) Kegiatan Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 379.448.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 378.896.000 (99,85%). Output kegiatan adalah meningkatnya Pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bagi penyandang disabilitas. Outcome kegiatan adalah Terberdayanya penyandang disabilitas di Jawa Barat. (3) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesejahteraan Janda PKRI, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat lokasi anggaran sebesar Rp. 363.750.000 realisasi anggaran sebesar
Rp.
358.827.000
(98,65%).
Output
kegiatan
adalah
terlaksananyasantunan PKRI, Janda PKRI dan Keluarga Pahlawan serta terpeliharanya Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan. Outcome
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-344
kegiatan adalah terpenuhinya santunan bagi PKRI, Janda PKRI dan Keluarga Pahlwan di Jawa Barat. (4) Kegiatan Fasilitasi Perlindungan Sosial Lanjut Usia di BPSTW dan Sub Unit, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 6.304.379.370 realisasi anggaran sebesar Rp. 6.298.068.914 (99,90%). Output kegiatan adalah terlaksananya pembinaan dan pelayanan bagi lanjut usia sehingga mereka dapat melaksanakan
hari tuanya dengan
tentram dan bahagia di dalam rumah perlindungan sosial selama 12 bulan.
Outcome kegiatan adalah terlayaninya, terlindunginya dan tersantuninya lanjut usia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya (5) Kegiatan Layanan dan Pemberdayaan Sosial Remaja di Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR) dan Sub Unit Rumah Pemberdayaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
3.261.218.000
realisasi
anggaran
Rp. 3.202.490.323 (98,20%). Output kegiatan adalah
sebesar
terpenuhi dan
putus sekolah.
Outcome kegiatan adalah
meningkatnya pengetahuan dan kemampuan
serta perubahan sikap dan
terlindunginya
360
remaja
tingkah laku Remaja Putus Sekolah. (6) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat Cimahi, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.823.999.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.821.593.000 (99,87%). Output kegiatan adalah
meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyandang cacat
sebanyak 100 orang sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dan dapat hidup secara mandiri bulan. Outcome kegiatan adalah terfasilitasnya kemandirian penyandang cacat dalam kehidupan sosial masyarakat. (7) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 116.200.000 (96,83%). Output kegiatan adalah
terlaksananya peningkatan kemampuan
masyarakat adat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kemampuan KBS Masyarakat Adat dalam mengelola UEP. (8) Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak di BPSAA Pagaden Subang dan Sub Unit Rumah Perlindungan, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.330.362.500 realisasi anggaran sebesar Rp. 7.999.222.691 (96,02%). Output kegiatan adalah
terpenuhinya perlindungan dan pelayanan kepada 910 anak asuh.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan anak
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-345
yatim, piatu dan yatim piatu dan fungsi sosial anak yang mengalami hambatan fungsi sosial. (9) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika di Luar Balai, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 198.281.350 realisasi anggaran sebesar Rp. 197.962.200 (99,84%).
Output kegiatan adalah terfasilitasinya kemandirian ANKN dalam kehidupan sosial masyarakat. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional dalam mendukung kegiatan. (10) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Sub Unit, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.720.250.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.571.982.413 (94,55%). Output kegiatan adalah terlaksananya penanganan gelandangan dan pengemis serta orang terlantar sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Outcome kegiatan adalah Terberdaya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial. (11) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga Berumah tidak Layak Huni, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000 realisasi anggaran
sebesar
Rp.
75.000.000
(100%).
Output kegiatan
adalah
terlaksananya kegiatan adminstrasi kegiatan, identifikasi dan finalitasi data, bimbingan sosial bagi KBS keluarga miskin, monitoring dan pelaporan.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya kemampuan dan keterampilan KBTLH dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri. (12) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.940.600.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.420.735.879 (73,21%). Output kegiatan adalah terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Anak Nakal / ABH sebanyak 100 orang sehingga dapat menjalankan fungsi dan peran sosialnya secara layak dan wajar di masyarakat.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya kemampuan sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (13) Kegiatan Fasilitasi Penanganan Anak Jalanan Terpadu Bersama Kabupaten / Kota di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp. 248.250.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 247.710.000 (99,78%). Output kegiatan adalah Tertanganinya masalah kesejahteraan sosial anak jalanan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-346
meningkatnya fungsi dan peran sosial anak jalanan secara layak dan wajar di masyarakat. (14) Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 944.330.750 (94,43%). Output kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan, kemampuan serta
keterampilan
petugas
pendamping
PKH
dalam
mewujudkan
kesejahteraan sosial Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Outcome kegiatan adalah terpenuhi pengetahuan, kemampuan serta keterampilan petugas pendamping PKH dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. (15) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) BRSPP Lembang Bandung Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 2.255.160.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.016.279.400 (89,41%).
Output kegiatan adalah Adanya perubahan sikap hidup eks Korban Narkotika sebanyak 95 orang sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara layak dan wajar dalam masyarakat. Outcome kegiatan adalah Terlayaninya dan terhabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA. (16) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 140.000.000 administrasi
(100%). Output kegiatan adalah
kegiatan,identifikasi,bimbingan
sosial
terlaksananya kegiatan bagi
KBS
keluarga
miskin,monitoring dan pelaporan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kemampuan
dan
keterampilan
Keluarga
Miskin
dalam
mewujudkan
kesejahteraan sosial secara mandiri. (17) Kegiatan Fasilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Terlantar di Luar Balai, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 237.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 236.670.000 (99,86%). Output kegiatan adalah meningkatnya perlindungan terhadap anak terlantar dan berkurangnya jumlah keterlantaran anak. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya perlindungan terhadap anak terlantar dan berkurangnya jumlah keterlantaran anak. (18) Kegiatan Meningkatkan Pengetahuan, Kemampuan dalam rangka Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Luar Balai, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp. 209.505.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 209.009.500 (99,76%). Output kegiatan adalah
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
terpenuhinya kebutuhan dasar operasional dalam mendukung
IV-347
kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan penyandang masalah tuna sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi serta peran sosialnya secara wajar. (19) Kegiatan Rehabilitasi Anak Nakal / Anak Berhadapan Hukum (ABH), yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 348.422.500 realisasi anggaran sebesar realisasi anggaran sebesar Rp. 348.405.000 (99,99%). Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial.
Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya peningkatan kemampuan anak nakal / anak berhadapan dengan hukum dalam melaksanakan kehidupan sosial masyarakat. (20) Kegiatan Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran di BPSTW Ciparay dan Sub Unit Rumah Perlindungan, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 194.060.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 194.042.720 (99,99%). Output kegiatan adalah
Terlayaninya,
terlindunginya dan tersantuninya lanjut usia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Outcome kegiatan adalah Terberdaya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosialnya. (21) Kegiatan Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran Anak di BPSAA Pagaden Subang dan Sub Unit Rumah Perlindungan, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 279.497.500 realisasi anggaran sebesar Rp. 257.632.100 (92,18%). Output kegiatan adalah
Terlayaninya, terlindunginya dan tersantuninya anak asuh dalam
pemenuhan kebutuhan hidupnya. Outcome kegiatan adalah Terberdayanya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial. (22) Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Anak Berhadap Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.400.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 203.17.065 (80,48%). Output kegiatan adalah Terlayaninya, terlindunginya dan tersantuninya anak dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pemberdayaan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial. (23)
Kegiatan Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran Klien Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Sub Unit, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 225.250.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 218.150.000 (96,85%). Output kegiatan adalah Terseleksinya dan tersalur klien di BRSBK dalam pemenuhan kebutuhan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-348
hidupnya.
Outcome kegiatan adalah terlaksananya pemberdayaan PMKS
dalam pemenuhan kebutuhan sosial. (24)
Kegiatan Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran Kelayan Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Cirebon dan Sub Unit, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.534.600.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 530.564.000 (99,25%). Output kegiatan adalah Terseleksi dan tersalur kelayan di BRSKW. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pemberdayaan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial.
(25)
Kegiatan Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran Kelayan BRSPC Cibabat Cimahi, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 172.500.000 realisasi anggaran sebesar Rp.172.500.000 (100%). Output kegiatan adalah Terseleksi dan tersalur kelayan penyandang disabilitas. Outcome kegiatan adalah Terberdaya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial.
(26)
Kegiatan Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran di Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR) dan Sub Unit Rumah Pemberdayaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 559.250.000 realisasi anggaran sebesar Rp.559.250.000 (100%). Output kegiatan adalah
Terseleksi dan tersalur calon binaan. Outcome kegiatan
adalah Terberdayakan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosialnya. (27)
Kegiatan Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) BRSPP Lembang Bandung Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.520.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 220.462.000 (90,90%). Output kegiatan adalah Terseleksi dan tersalur kelayan calon binaan. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pemberdayaan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial.
(28)
Kegiatan
Fasilitasi Perlindungan Lanjut Usia Terlantar di Luar Balai, yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 138.090.000 (92,06%). Output kegiatan adalah Terseleksinya LKS LU yang akan menerima bantuan Termonitorn ya LU yang mendapat bantuan terbantunya Lanjut Usia di Luar Balai. Outcome kegiatan adalah Terbantunya lanjut usia di luar panti dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. (29)
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di BRSKW dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.747.382.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.737.983.550 (99,46%). Output kegiatan adalah Terbina klien
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-349
WTS
dalam
peningkatan
keterampilan.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan WTS dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi serta peran sosialnya secara wajar. (30) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan dilaksanakan
Sosial oleh
(PMKS)
dan
Pelaksanaan
Hari-hari
Besar,
yang
Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 296.354.000 (98,78%). Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi Hari Lanjut Usia, Hari Disabilitas Internasional, serta Sosialisasi Permasalahan Korban Tindak Kekerasan dan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Berhadpan dengan Hukum Outcome kegiatan adalah meningkatnya
pemahaman
makna
Hari-Hari
Besar,
permasalahan
dan
Penanganan Korban Tindak Kekerasan, serta pemahaman dan wawasan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum. (31) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkoba, yang dilaksanakan
oleh
Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 434.007.970 (96,45%). Output kegiatan adalah menurunnya angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat Outcome kegiatan adalah
meningkatnya
kemampuan
Aparatur
dalam
penanganan
penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat; (32) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan,
yang
dilaksanakan
oleh
Biro
Pengembangan
Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 291.057.000 (97,01%).
Output kegiatan adalah terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial Outcome kegiatan adalah terlaksananya penanganan nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan di Jawa Barat. b.
Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan a)
Ketersediaan
sarana prasarana pelayanan Dinas Sosial Provinsi dan di
balai/sub unit belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah kelayan yang harus ditangani. b)
Ketersediaan gedung/bangunan untuk pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih terbatas bahkan belum tersedia.
c)
Belum memiliki Gedung/bangunan balai/sub unit Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) untuk wanita korban trafficking dan korban tindak
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-350
kekerasan, rumah persinggahan untuk PMKS jalanan, bangunan Loka Bina Karya (LBK) sebanyak 25 unit kondisinya kurang layak pakai, dilain pihak kebutuhan akan sarana pelayanan PMKS terus meningkat. b)
Solusi : (a) Perlunya peningkatan sarana penunjang yang memadai bagi pelaksanaan tugas di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan di balai/sub unit. (b) Membangun gedung/bangunan balai/sub unit baru untuk pelayanan PMKS jalanan. (c) Merehabilitasi gedung/bangunan yang ada.
2) Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Pengetahuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada BPPS, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.499.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.491.903.000 (99,53%).
Output kegiatan adalah
meningkatnya pengetahuan tenaga kesejahteraan
sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Outcome kegiatan adalah Terlatihnya pekerja sosial dalam penanganan PMKS. (2) Kegiatan
Fasilitasi
Pemberdayaan
dan
Pendayagunaan
PSKS
dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 420.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 411.939.345 (98,08%). Output kegiatan adalah Terlaksanakan tugas dan fungsi organisasinya secara baik dan dapat memperluas
jangkauan
pelayanan
UKS
di
daerahnya
masing-masing.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan,keterampilan dan kemampuan karang taruna, PSM dan Orsos dalam mewujudkan kesejahteraan secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi organisasinya secara baik dan dapat memeperluas jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial di daerahnya masing-masing. (3) Kegiatan
Bimbingan
Teknis
Pendayagunaan
Sumber Dana Sosial, yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 199.294.000 (99,65%).
Output
kegiatan
adalah
meningkatnya
pengetahuan
dan
kemampuan masyarakat mengenai Undian Gratis Berhadian (UGB) dan Pengumpulan
Uang
atau
Barang
(PUB).
Outcome
kegiatan
adalah
bertambahnya pemahaman tentang pembangunan kesejahteraan sosial.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-351
(4) Kegiatan
Pengembangan
Pelatihan
untuk
Peningkatan
Pengetahuan,
Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada BPPS, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 227.192.920 (98,78%). Output kegiatan adalah tersusunnya dan tersedianya buku KMPM sebagai acuan / panduan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pekerjaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial. Outcome kegiatan adalah terlaksananya panduan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pekerjaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan. (5) Kegiatan
Fasilitasi
Lembaga
Koordinasi
Peningkatan
dan
Pengendalian
Kesejahteraan Sosial (LKP2KS), yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 99.474.000 (99,47%). Output kegiatan adalah terlaksananya
kegiatan
rapat
koordinasi.
Outcome
kegiatan
adalah
tersusunnya kelembagaan dan TUPOKSI LKP2KS. (6) Kegiatan Fasilitasi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 345.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 344.074.440 (99,73%).
Output kegiatan adalah
Terinformasikannya
pembangunan
bidang
kesejahteraan sosial bagi pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial. Outcome kegiatan adalah Bertambahnya pemahaman masyrakat tentang pembangunan kesejahteraan sosial. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) PSKS terutama Organisasi Sosial (Orsos) yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berjumlah sekitar 6.468.000 orang yang terdaftar di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat hampir 60% belum
mandiri
artinya
masih
menggantungkan
pada
bantuan
pemerintah dan masuk kategori tipe C (b) Manajemen pelayanan pada LKS masih harus ditingkatkan. (c) Belum optimalnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, baik secara kelembagaan maupun perorangan terutama dalam kegiatan pendampingan (d) Belum optimalnya peran aktif dunia usaha dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial melalui CSR di Jawa Barat (e) Belum
optimalnya
penggalian
dan
pemanfaatan
sumber-sumber
kesejahteraan sosial
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-352
b) Solusi (a) Peningkatan kapasitas PSKS dan dunia usaha dalam manajemen organisasi maupun kemandirian melalui LKS. (b) Pemberdayaan PSKS yang berkesinambungan dengan
melibatkan
semua pihak terkait, sehingga mendorong sumber daya kesejahteraan sosial untuk berbuat dan berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial secara melembaga. (c) Mengalokasikan anggaran yang memadai dan proporsional dalam bidang kesejahteraan sosial. 3) Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Fasilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Bencana, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.481.259.445 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.476.821.200 (99,70%).
Output kegiatan adalah
terlaksananya penanggulangan bencana di Jawa
Barat Outcome kegiatan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menanggulangi bencana. (2) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulanan Bencana di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 98.778.800 (89,79%). Output kegiatan adalah meningkatnya penanganan penanggulangan bencana Outcome kegiatan adalah meningkatnya kemampuan aparatur dalam penanggulangan bencana di 27 kabupaten/kota. (3) Kegiatan
Penyiapan Networking Trauma Centre Pascabencana, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 222.500.000 dengan realisasi sebesar (99,91%). Output kegiatan adalah
Rp. 222.300.000
terlaksananya pelatihan pendampingan
yang diikuti 60 orang relawan pemulihan trauma kesehatan pascabencana sedangkan Outcome kegiatan adalah dari kegiatan adalah Terlatihnya 60 orang relawan/pendampingan trauma kesehatan pascabencana. (4) Kegiatan Penguatan Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 500.000.000 dengan realisasi sebesar
Rp. 499.754.000
(99,95%), begitu pula realaisasi fisik sebesar 100%). Output kegiatan adalah terfasilitasinya penguatan kelembagaan PUSDALOPS BPBD Provinsi Jawa Barat sedangkan Outcome kegiatan adalah dari kegiatan adalah terindentifikasinya
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-353
bahaya yang berpotensi menimbulkan bencana dan seluruh dampak yang terjadi di wilayah Jawa Barat. (5) Pelatihan dan Penyediaan Instruktur Lingkungan Daerah Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 221.245.000 dengan realisasi sebesar (99,27%).
Output
kegiatan
adalah
terlatihnya
40
Rp. 219.640.000 orang
relawan
penanggulangan bencana dan terlaksananya pembangunan 1 (satu) buah jembatan gantung di daerah bencana, sedangkan Outcome adalah terlatihnya dan meningkatnya kemampuan 40 orang relawan penanggulangan bencana dan terhubungnya kembali akses daerah yang terputus. (6) Kegiatan Fasilitasi Pemantapan Relawan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 505.539. dengan realisasi sebesar Rp. 503.524.000 (99,19%).
Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pemantapan kepada 50 orang relawan penanggulangan bencana sedangkan Outcome kegiatan adalah nya adalah meningkatnya kemampuan dan keterampilan 50 orang relawan penanggulangan bencana di Jawa Barat. (7) Kegiatan Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Rawan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 379.546.000 (71,91%). Output kegiatan adalah
terlaksananya pelatihan penguatan
kelembagaan bagi masyarakat di daerah rawan bencana melalui fasilitasi pengawasan dan pengendalian masyarakat di kawaban rawan bencana sedangkan Outcome kegiatan adalah meningkatnya kesadaran 150 orang masyarakat di daerah rawan bencana. (8) Kegiatan
Pelatihan
Pemulihan
Psikososial
Pascabencana,
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 222.500.000 dengan realisasi sebesar (99,21%). Output kegiatan adalah
Rp. 220.750.000
terlaksananya pelatihan relawan
penanggulangan pascabencana kluster konstruksi. Outcome kegiatan adalah nya adalah meningkatnya pemahaman dan terlatihnya 60 orang relawan penanggulangan pascabencana kluster konstruksi. (9) Kegiatan Pelatihan dan Penyediaan
Rumah Siap Bangun Pascabencana,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 221.253.000 dengan realisasi sebesar Rp. 219.038.000 (90%). Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan terhadap 30 orang selama 4 hari dalam penyediaan rumah pasca bencana. Outcame kegiatan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-354
adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dan tersedianya 4 unit rumah siap bangun pascabencana. (10) Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Kedaruratan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 999.250.000, dengan realisasi sebesar Rp. 814.543.500 (82%).
Output kegiatan adalah terlatihnya 40 orang masyarakat dalam manajemen kedaruratan
dan
logistik
serta
terlatihnya
40
orang
masyarakat
di
kabupaten/kota dalam menggunakan peralatan penanggulangan bencana
Outcome kegiatan adalah
terbentuknya masyarakat yang terlatih dan
mempunyai kemampuan dalam manajemen kedaruratan dan terampil dalam menggunakan peralatan penanggulangan bencana. (11) Kegiatan Mitigasi Kesiapsiagaan Bencana Daerah Rawan Bencana Gunung Api, Tsunami dan Banjir Longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 500.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.459.446.000 (91,89%). Output kegiatan adalah tersosialisasikannya upaya mitigasi penguatan kesiapsiagaan daerah rawan bencana kabupaten/kota di Jawa Barat, sedangkan Outcome kegiatan adalah dari kegiatan adalah meningkatnya pemahaman 150 orang masyarakat dan aparatur kabupaten/kota di Jawa Barat. (12) Kegiatan Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pascabencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 344.930.000 (98,55%).
Output
kegiatan
adalah
terlaksananya
pelatihan
penilaian
kerusakan dan kerugian pascabencana sebanyak 2 (dua) angkatan. Outcome kegiatan adalah terlatihnya 80 orang aparatur kabupaten/kota dalam menilai keruksakan dan kerugian pascabencana di Jawa Barat. (13) Kegiatan
Fasilitasi
dan
Koordinasi
Bidang
Kebencanaan,
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
Rp.
397.200.000
dengan
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 372.005.750 (93,66%). Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan forum OPD yang dikuti oleh 70 orang peserta dari kabupaten/kota, rapat gabungan Mitra Praja Utama sebanyak 2 (dua) kali yang dikuti 8 orang aparatur BPBD Provinsi Jawa Barat serta monitoring dan evaluasi bidang kebencanaan di wilayah Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya dan terkoordinasinya bidang kebencanaan di Jawa Barat. (14) Kegiatan Penyediaan Logistik dan Alat-alat Evakuasi Untuk Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 1.195.276.000 dengan realisasi sebesar
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-355
Rp. 1.189.675.000 (99,53%). Output kegiatan adalah tersedianya kebutuhan dasar hidup korban bencana berupa pengadaan tikar 1.500 lembar; mie instan sebanyak 50.000 bungkus; minyak goreng sebanyak 2.500 liter; kecap sebanyak 2.500 botol; saus 2.500 botol; karung plastik @50 kg sebanyak 15.000 lembar; karung pelatik @25 kg sebanyak 30.000 lembar; Sarden/tuna sebanyak 10.000 kaleng; bubur bayi sebanyak 8.500 sashet; susu bayi 3.000 dus; air mineral sebanyak 60.000 botol dan selimut sebanyak 5.000 lembar.
Outcome kegiatan adalah tertanggulangi kebutuhan masyarakat korban bencana secara cepat dan tepat sasaran serta tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana. (15) Kegiatan
Penanggulangan
Banjir
dan
Tanah
Longsor,
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 997.050.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 991.365.600 (99%). Output kegiatan adalah
penyediaan bantuan bagi korban bencana
banjir dan tanah lonsor di 26 kabupaten/kota di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan korban bencana banjir dan tanah longsor di 26 kabupaten/kota di Jawa Barat. (16) Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Pedoman/Regulasi Kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 300.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 286.300.000 (96%). Output kegiatan adalah
terlaksananya identifikasi, inventarisasi,
penyusunan dan penetapan pedoman/regulasi kebencanaan di Provinsi Jawa Barat serta tersosoalisasikannya regulasi kebencanaan di Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah tersedianya
1 (satu) dokumen pedoman atau
regulasi kebencanaan dan meningkatnya pemahaman 100 orang peserta mengenai regulasi kebencanaan di Jawa Barat. (17) Kegiatan Fasilitasi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Tangguh Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 500.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 488.360.000 (97,67%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
pelatihan penguatan kelembagaan bagi tokoh masyarakat di daerah rawan bencana melalui fasilitasi pemberdayaan masyarakat menuju desa tangguh bencana. Outcame kegiatan ini terlatihnya 60 orang masyarakat di daerah rawan bencana menuju desa tangguh bencana.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-356
b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Terbatasnya kemampuan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang mengalokasikan anggaran
APBD Kabupaten/ Kota untuk menangani
masalah penanggulangan bencana. (b) Terbatasnya alokasi anggaran untuk pemulangan orang terlantar terutama keluar Provinsi Jawa Barat. (c) Sarana dan prasarana bangunan fisik gudang logistik bidang perlindungan dan jaminan sosial kurang memadai. b) Solusi (a) Memfasilitasi
kabupaten/kota
untuk
mengalokasikan
anggaran
dalam
penanggulangan bencana. (b) Meningkatkan indeks alokasi anggaran
untuk pemulangan orang terlantar
terutama yang berasal dari luar Provinsi Jawa Barat. (c) Mengoptimalkan sarana prasarana gudang yang ada serta mengusulkan biaya rehabilitasi gudang. 4.1.23 Urusan Kebudayaan Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kelima terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut: Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/ Sertifikat Badan Internasional 3 buah; Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Nilai Budaya a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pelestarian Permuseuman dan Kepurbakalaan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 407.919.900 (90,65%). Output kegiatan adalah
Penilaian Pengajuan dan
Penetapan Cagar Budaya Jawa Barat 1 dokumen; Pembinaan Pengelolaan Permuseuman Jawa Barat 1 kegiatan; Fasilitasi Penanganan Situs Gunung Padang
Kabupaten
Cianjur
1
kegiatan.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pelestarian budaya daerah. (2) Kegiatan Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 635.286.400 realisasi anggaran sebesar Rp. 620.877.400 (97,89%). Output kegiatan adalah LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
terselenggaranya Aktualisasi Bahasa dan IV-357
Sastra Daerah meliputi 3 jenis lomba : Lomba menulis puisi bahasa, lomba menulis puisi bahasa Cirebon dan lomba menulis pantun Melayu-Betawi sebanyak 1 kali 300 peserta; Temu Sastra se MPU 1 kali 8 peserta; Revisi Kajian Perda Nomor 5, 6, dan 7 Tahun 2003 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat Jawa Barat terhadap bahasa, sastra, dan aksara daerah. (3) Pelestarian Kesejarahan dan Nilai Tradisi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 438.700.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 433.273.600 (98,76%). Output kegiatan adalah Pengusulan HKI Warisan Budaya Jawa Barat berupa karya budaya yang diusulkan Topeng Jawa Barat; Penyusunan Buku Upacara Adat di Jawa Barat ini perlu didokumentasikan sebagai bahan informasi menjadi database kebudayaan, proses penyusunan kerjasama dengan tim yang memiliki kompetensi baik secara pengalaman maupun pendidikan
sebagai
pengumpul,pengolah
dan
penyusun
sebanyak
500
eksemplar; Napak Tilas Sejarah di Jawa Barat dalam rangka meningkatkan apresiasi dan publikasi nilai-nilai sejarah, sekaligus memperingati hari kebangkitan nasional dan pendidikan nasional sebanyak 1 kali; Monitoring Festival Keraton Nusantara dalam rangka memonitor dari mulai persiapan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan FKN IX terhadap keraton di Jawa Barat sebagai kontingen FKN yang dilaksanakan di NTB sebanyak 1 kali; Pencetakan Buku Kujang semula akan dilakukan pencekan buku kujang, namun karena ketidaksesuaian harga satuan dan volumenya maka dilakukan perubahan
peruntukkannya
menjadi
eksemplar. Outcome kegiatan adalah
buku
kebudayaan
sebanyak
320
terlaksananya dan terpublikaisnya
peninggalan kepurbakalaan, dan nilai tradisi di Jawa Barat. (4) Kegiatan Kegiatan Pelatihan SDM Kebudayaan , yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 99.999.000 (100%).
Output kegiatan adalah terselenggaranya Pelatihan Manajemen Museum yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan arus kunjungan serta minat masyarakat terhadap museum khususnya di Jawa Barat sebanyak 1 kali 20 peserta. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat. (5) Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya, , yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 297.445.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 296.972.250 (99,84%). Output kegiatan adalah terlaksananya Ekspedisi Situs/Cagar
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-358
Budaya untuk meningkatkan wawasan dan pengenalan masyarakat terhadap situs Cagar Budaya yang ada di Jawa Barat serta upaya-upaya penanganannya sebanyak 1 kali 60 peserta. Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Permuseuman daerah. (6) Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sejarah serta Nilai-nilai Tradisional, , yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 197.000.000 (98,99%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
Pengembangan dan Pemanfaatan Sejarah serta Nilai-nilai Tradisional meliputi kegiatan Napak tilas Bandung Laitan Api 1 kali;
Pameran Photo Bandung
Lautan Api 1 kali dan fasilitasi masyarakat pecinta sejarah 1 kali. Outcome kegiatan
adalah meningkatnya
pengetahuan
dan
apresiasi
masyarakat
terhadap sejarah dan nilai-nilai tradisional Jawa Barat. (7) Kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi melalui pendekatan Budaya
kepada
Masyarakat Jatigede, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 441.500.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 128.230.000 (29,04%). Output kegiatan adalah
terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Melalui Aktivitas Budaya
Masyarakat sebanyak 10 kali. Outcome kegiatan adalah masyarakat Jatigede siap menerima kebijakan yang direncanakan untuk penyelesaian masalah social budaya dan lingkungan sesuai target. (8) Kegiatan Penanganan Situs di Area Genangan Waduk Jatigede, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 4.850.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 798.237.050 (16,46%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Relokasi Penanganan Situs di Area Genangan Waduk Jatigede 15 situs dan Penataan Lahan Situs Penanganan Situs di Area Genangan Waduk Jatigede sebanyak 15 situs. Outcome kegiatan adalah tertanganinya situs cagar budaya yang berada di daerah calon genangan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang. (9) Kegiatan Pengembangan Masyarakat berbasis kearifan Lokal melalui Kampung Kasepuhan Jatigede, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 254.380.000 (33,92%). Output kegiatan adalah terlaksananya Kajian Pengembangan Kawasan Budaya di Jawa Barat Selatan 1 kali. Outcome kegiatan adalah kasepuhan
sebagai
tempat
tersedianya fasilitas kampong
berlangsungnya
kreativitas
pemberdayaan
masyarakat Jatigede melalui pemanfaatan kearifan lokal.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-359
(10) Kegiatan Persiapan Peran Serta Jawa Barat Sebagai Host Pengukuhan TMII Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Kategori "Best Prestige" Oleh UNESCO, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 985.000.000 realisasi anggaran sebesar sebesar Rp. 904.120.000 (91,79%). Output kegiatan adalah terlaksananya Persiapan Peran Serta Jawa Barat Sebagai Host Pengukuhan TMII Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Kategori "Best Prestige" Oleh UNESCO. Outcome kegiatan adalah TMII ditetpkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Kategori "Best Prestige" Oleh UNESCO. (11) Kegiatan Perlindungan Koleksi Museum Negeri Sri Baduga Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.373.425 realisasi anggaran sebesar Rp. 297.009.425 (99,21%). Output kegiatan adalah
terpeliharanya benda-benda tinggalan budaya Jawa Barat
untuk penelitian dan pengembangan budaya daerah melalui Penataan Data dan Informasi Koleksi sebanyak 1 kali dan Konservasi dan Restorasi Koleksi sebanyak 1 kali.
Outcome kegiatan adalah terjaganya kelestarian koleksi
Museum Sri Baduga. (12) Kegiatan Peningkatan Apresiasi Permuseuman Jawa Barat , yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 380.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 358.082.450 (94,23%). Output kegiatan adalah terpeliharanya dan termanfaatkannya benda-benda tinggalan budaya Jawa Barat melalui kegiatan adalah Pameran Kain Tenun Tingkat Nasional sebanyak 1 kali; Pameran Alat Musik Tingkat Nasional sebanyak 1 kali; Pameran Regional Kepurbakalaan dan Permuseuman MPU sebanyak 1 kali; Promosi Museum sebanyak 1 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Museum Sri Baduga. (13) Kegiatan Fasilitasi Bidang Upacara PON XIX Tahun 2016 dan PERPANAS XV Tahun 2016, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 615.650.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 435.522.000 (70,74%). Output kegiatan adalah terfasilitasinya Bidang Upacara PON XIX Tahun 2016 dan PERPANAS XV Tahun 2016 di Jawa Barat sebanyak 1 kali. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya gambaran terhadap panitia teknis untuk melaksanakan kegiatan Bidang Upacara dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (14) Kegiatan
Kegiatan
Fasilitasi
dan
Koordinasi
Upaya
Pelestarian
dan
pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas /Badan/Biro Pelayanan Sosial dasar Setda Provinsi Jawa Barat. dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-360
realisasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 (100%). Output kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Upaya Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Terinformasikannya Model Pembangunan karakter berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. (15) Kegiatan Pasanggiri dan Apresiasi Bahasa, Sastra dan Seni Daerah Tingkat SD/Mi,
SMP/MTs
dan
SMA/SMK/MA,
yang
dilaksanakan
oleh
Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 1.000.000.000 dan realisasi anggaran Rp. 943.480.000 (94,35%). Output kegiatan adalah Persiapan dan koordinasi penyelenggaraan pasanggiri dan apresiasi bahasa, sastra dan seni daerah; Penyelenggaraan pasanggiri ngadongeng Sunda; Penyelenggaraan pasanggiri pupuh Sunda; Penyelenggaraan pasanggiri aksara Sunda; Penyelenggaraan pasanggiri tari Sunda. Outcome kegiatan adalah Peningkatan kualitas manajemen perencanaan dan koordinasi penyelenggaraan pasanggiri
dan
apresiasi
bahasa,
sastra
dan
seni
daerah;
Sukses
penyelenggaraan dan sukses prestasi pasanggiri ngadongeng Sunda di Jawa Barat; Sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi pasanggiri pupuh Sunda di Jawa Barat; Sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi pasanggiri aksara Sunda di Jawa Barat; Sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi pasanggiri tari Sunda di Jawa Barat. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Adanya kecenderungan melemahnya penggunaan bahasa daerah pada masyarakat Jawa Barat; (b) Masih banyaknya aset tinggalan sejarah yang masih belum tersentuh sehingga dikhawatirkan hilang atau musnah; (c) Masih kurangnya apresiasi masyarakat terhadap eksistensi
museum
sebagai salah satu media informasi budaya, media pendidikan, obyek wisata budaya, dan sarana penelitian; (d) Masih banyaknya aset seni budaya Jawa Barat yang belum terinventarisasi dan terdokumentasikan sehingga menyulitkan proses pengusulan HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) atas asset seni budaya tersebut; (e) Masih
kurangnya
sarana
publik
yang
secara
berkesinambungan
menampilkan seni budaya daerah baik dengan fungsi pembinaan maupun fungsi media apresiasi dan ekspresi masyarakat di bidang seni budaya, (f) Kurangnya eksplorasi dan inventarisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Jawa Barat, Belum terbentuknya skema implementasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal pada tingkatan sosial di Jawa Barat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-361
b) Solusi (a) Melakukan upaya peningkatan frekuensi lomba dan apresiasi bahasa dan sastra daerah kepada generasi muda Jawa Barat dan melaksanakan fasilitasi terhadap penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah; (b) Melakukan upaya kerja sama dengan para tokoh/pakar kebudayaan dan masyarakat
yang
terkait
dengan
tinggalan
budaya
tersebut
dan
melaksanakan berbagai upaya pendokumentasian sejumlah tinggalan budaya serta menyelenggarakan pembinaan teknis kepada para juru pelihara sebagai satuan tugas terdepan pemeliharaan cagar budaya yang ada di Jawa Barat; (c) Peningkatan pembinaan terhadap budaya daerah dalam rangka mengikis nilai-nilai yang kurang relevan dengan kepribadian masyarakat Jawa Barat melalui festival budaya dan penyusunan pedoman bidang Kebudayaan sebagai acuan pembinaan budaya yang berkelanjutan; (d) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi terhadap asset seni budaya Jawa Barat serta merintis upaya pengusulan HKI atas berbagai asset seni budaya di Jawa Barat; (e) Melakukan upaya peningkatan frekuensi dan kualitas aktivitas museum yang melibatkan peran serta masyarakat termasuk generasi muda dan siswa sekolah yang dikemas melalui Gerakan Cinta Museum serta membuat sejumlah event yang berupaya mengenalkan museum kepada publik di ruang publik seperti mall atau department store dengan kemasan kekinian dan sasarannya masyarakat umum menengah ke atas. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya promosi eksistensi museum terhadap masyarakat dengan mengubah
citra
museum
ke
pada
konsep
yang
lebih
kekinian;
mengoptimalkan keberadaan asset pemerintah dan ruang publik lainnya sebagai tempat berapresiasi di bidang seni budaya. (f) Dilakukan revitalisasi melalui eksplorasi dan inventarisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Jawa Barat bekerjasama dengan para ahli dibidangnya, Dibangunnya skema implementasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal pada tingkatan sosial di Jawa Barat. 2) Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pemanfaatan Sarana Publik bagi Pengembangan Seni Budaya Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.500.000.000 (100%). Output kegiatan adalah terselenggaranya
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-362
pergelaran kesenian di ruang public sebanyak 18 kali Outcome
kegiatan
adalah termanfaatkannya Pemanfaatan Sarana Publik bagi Pengembangan Seni Budaya Jawa Barat. (2) Kegiatan Penanganan Seni Tradisi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.058.800.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 881.165.000 (83,22%).
Output kegiatan
adalah
terselenggaranya
terselenggaranya
Penyusunan usulan HAKI Seni Tradisi Jawa Barat (Kendang) 1 usulan; Duta Seni Pelajar Se-Jawa dan Bali 1 kali 140 peserta; Festival Seni Tk Nasional 1 kali 25 peserta; Festival Drama Basa Sunda 1 kali 100 peserta; Pawai Budaya Nusantara 1 kali 100 peserta Outcome kegiatan adalah tertanganinya seni tradisional Jawa Barat melalui penyusunan usulan seni tradisi Jawa Barat dan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah. (3) Kegiatan Penanganan Seni Kontemporer dan Perfilman di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 272.450.000 (90,82%). Output kegiatan
adalah
terselenggaranya
pembuatan film documenter/bio-pict seniman budayawan Jawa Barat dan audisi Gita Bahana Nusantara 2014 melalui kegiatan Penanganan Seni Kontemporer dan Perfilman di Jawa Barat sebanyak 2 kali Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi terhadap seni dan perfilman Jawa Barat. (4) Kegiatan Penanganan Sarana Kesenian di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 198.600.000 (99,30%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
Penanganan Sarana
Kesenian di Jawa Barat melalui Pengadaan Alat-alat Kesenian (berupa Calung) kepada kabupaten/kota Jabar sebanyak 1 paket Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah. (5) Kegiatan Persiapan Pembangunan Pusat Seni dan Budaya di kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 28.450.000 (56,90%). Output kegiatan adalah terlaksananya Rapat Persiapan Pembangunan Pusat Seni dan Budaya di kabupaten/kota (Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tasik dan Kota Cirebon) Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah. (6) Kegiatan West Java Cultural Performing Art yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.800.459.500
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-363
(89,24%). Output kegiatan adalah
terselenggaranya West Java Cultural
Performing Art sebanyak 1 kali Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah. (7) Kegiatan Workshop and Film Festival yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 871.206.000 (87,12%).
Output kegiatan adalah
terselenggaranya Workshop and Film Festival
sebanyak 1 kali 75 peserta Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman Jawa Barat. (8) Kegiatan Pasanggiri Seni Tari, Musik dan Teater yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.991.712.500 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.806.342.500 (72,65%). Output kegiatan adalah
terselenggaranya Pasangggiri Seni
di 4 (empat) BKPP Jawa Barat sebanyak 1 kali dan Pasanggiri Seni Tingkat Jawa Barat 1 kali Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah. (9) Kegiatan Workshop dan Festival Film Pendek se-Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 724.390.000 (68,99%). Output kegiatan adalah terlaksananya Workshop Perfilman 1 kali dan Festival Film Pendek Jawa Barat 1 kali Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman Jawa Barat. (10) Kegiatan Festival Film Bandung yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Budaya
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 800.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 559.110.000 (69,89%).
Output kegiatan adalah terlaksananya Festival Film Bandung 1 kali. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan
perfilman Jawa Barat. (11) Kegiatan Revitalisasi dan Pewarisan Seni Tradisional di Taman Budaya yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.914.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 299.914.000 (100%). Output kegiatan adalah terlaksananya Revitalisasi Seni Tradisional di Taman Budaya 1 kali 30 orang; Pewarisan Seni Tradisional di Taman Budaya 1 kali 30 orang Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah. (12) Kegiatan Pemanfaatan Seni Budaya Jawa Barat di Taman Budaya yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 realisasi anggaran sebesar
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-364
Rp. 497.777.400 (99,56%). Output
kegiatan adalah
terlaksananya Temu
Karya Taman Budaya Nasional di Papua 1 kali 30 peserta Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah. (13) Kegiatan Peningkatan Apresiasi Seni Budaya Jawa Barat di Anjungan Jawa Barat – TMII yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.125.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.124.950.000 (100%). Output kegiatan adalah terselenggaranya terlaksananya Paket acara Khusus 1 kali 45 orang; Gelar Pesona Seni Budaya Jawa Barat 8 kali 216 orang; Parade Tari Daerah Nusantara 1 kali 34 orang; Parade Lagu Daerah Nusantara 1 kali 24 orang; Wira Budaya 1 kali 40 orang; Partisipasi pada Kegiatan HUT TMII 1 kali 27 orang; Karnaval Prajurit Nusantara 1 kali 75 orang; Pergelaran Seni Budaya Jawa Barat 15 kali 390 orang; Pekan Desember 1 kali 70 orang; Semarak Tahun Baru 1 kali 60 orang Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah. (14) Kegiatan Festival Angklung Jawa Barat 2014 yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.033.840.000 (79,53%). Output kegiatan adalah
terselenggaranya Festival Angklung di
Jawa Barat & International Culture Seminar Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah. (15) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan dan Pelestarian Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat. dengan alokasi anggaran sebesar 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000 (100%). Output kegiatan adalah
Workshop Peningkatan Kompetensi Penggunaan Bahasa
Indonesia pada Aparatur Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Kompetensi Aparatur dalam Penggunaan Bahasa Indonesia. (16) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Wisata budaya Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial dasar Setda Provinsi Jawa Barat. dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 149.983.000 (99,99%). Output kegiatan adalah Koordinasi dan Pendukungan Pengembangan Wisata Budaya Jawa Barat.Outcome kegiatan adalah terwujudnya Bahan Pembandingan Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Peta Kawasan Wisata Budaya untuk Jawa Barat. (17) Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Seni Daerah Pada Jalur Pendidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Rp. 1.000.000.000
dan realisasi anggaran
IV-365
Rp. 999.815.000 (99,98%). Output kegiatan adalah Persiapan koordinasi dan fasilitasi pengembaangan bahasa, sastra dan seni daerah pada jalur pendidikan (52 orang); Bimtek Implemetasi Kurikulum 2013 bagi Pengurus MGMP (Wilayah I s/d IV se Jawa Barat, total 80 orang); Sosialisasi Kurikulum Daerah Mulok bagi Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Daerah bagi Pengawas (52 orang); Sosialisasi Kurikulum Daerah Mulok bagi Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Daerah bagi Kepala Sekolah (Wilayah I s/d IV se Jawa Barat, total 120 orang); Sosialisasi Kurikulum Daerah Mulok bagi Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Daerah bagi Organisasi Sosial Masyarakat (52 orang); Workshop Penyusunan Buku Pegangan Guru dan Buku Pegangan Siswa Mulok Mata Pelajaran Bahasa Cirebon (24 orang); Workshop
Penilaian
Buku Pegangan Guru dan Buku
Pegangan Siswa Mulok Mata Pelajaran Bahasa Cirebon (5 orang); Penyusuan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2014; Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Koordinasi, dan Evaluasi Pengembangan Bahasa dan Kesenian Daerah Tahun 2014. Outcome kegiatan adalah Peningkatan kualitas dan keterampilan 80 orang Pengurus MGMP (Wilayah I s/d IV se Jawa Barat) dalam Implemetasi Kurikulum 2013; Penyebaran informasi, pemahaman persepsi dan sinergitas penyelenggaraan Kurikulum Daerah Mulok bagi Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Daerah bagi Pengawas (52 orang); Penyebaran informasi, pemahaman persepsi dan sinergitas penyelenggaraan Kurikulum Daerah Mulok bagi Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Daerah bagi Kepala Sekolah (Wilayah I s/d IV se Jawa Barat, total 120 orang); Penyebaran informasi, pemahaman persepsi dan sinergitas
penyelenggaraan Kurikulum Daerah Mulok bagi Mata Pelajaran
Bahasa dan Sastra Daerah bagi Organisasi Sosial Masyarakat (52 orang); tersedianya Buku Pegangan Guru dan Buku Pegangan Siswa Mulok Mata Pelajaran Bahasa Cirebon (24 orang); Terevaluasi dan Ternilainya Buku Pegangan Guru dan Buku Pegangan Siswa Mulok Mata Pelajaran Bahasa Cirebon Sebagai Buku Referensi (5 orang); tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengembangan Bahasa dan Kesenian Daerah Tahun 2014; Peningkatan Manajemen Evaluasi, Pelaporan dan Pendokumentasian Kegiatan Koordinasi, dan Evaluasi Pengembangan Bahasa dan Kesenian Daerah Tahun 2014. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Adanya potensi memudarnya pengetahuan dan kecintaan masyarakat khususnya generasi muda terhadap seni budaya daerah yang kian bersaing
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-366
dengan unsur budaya asing; Masih kurangnya ruang publik bagi masyarakat tempat berapresiasi dan menggelar karya seni. (b) Rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya lokal, dan sejarah Lokal. (c) Banyaknya jenis kesenian Jawa Barat yang terancam punah dan semakin berkurangnya jumlah maestro seni di Jawa Barat. (d) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) khususnya di Pemerintahan (baik di provinsi maupun kabupaten/kota) yang memiliki kompetensi dan latar belakang seni sehingga pengelolaan aspek kesenian dirasakan belum optimal. (e) Belum adanya standar dalam penyelenggaraan sebuah aktivitas kesenian sehingga akan terkendala manakala diselenggarakan sebuah event kesenian yang bertaraf internasional. b) Solusi (a) Meningkatkan peran Taman Budaya Jawa Barat dan Anjungan Jawa Barat TMII sebagai ruang publik peningkatan apresiasi seni dan menumbuhkan kreativitas masyarakat serta merevitalisasi gedung-gedung kesenian yang ada di Jawa Barat yaitu : 1) Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK), 2) Gedung Kesenian Rumentang Siang 3) Taman Budaya, 4) Ampli Teater Anjungan Jawa Barat TMII, 5) Ampli Teater Pondok Seni Pangandaran dan 6) House of Bamboo (Rumah Angklung). (b) Berusaha untuk menciptakan hasil-hasil budaya dan produk-produk dalam negeri yang khas dan lebih baik lagi kualitasnya. Melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya lokal agar tetap eksis dan diakui oleh Negara lain. Meningkatkan kebudayaan local Indonesia kepada masyarakat terutama masyarakat. (c) Melaksanakan revitalisasi jenis-jenis kesenian yang hampir punah dan melaksanakan pewarisan jenis kesenian dari sejumlah maestro seni di Jawa Barat; (d) Melakukan pembinaan di bidang seni dan perfilman serta menjalin kemitraan dengan “Tim Kreatif” yang dibentuk dalam upaya peningkatan kemitraan dengan para seniman dan budayawan di samping untuk mengurangi kekurangan kompetensi SDM yang ada. Mempelajari tata cara penyelenggaraan
event
kesenian
khususnya
yang
melibatkan
artis
mancanegara sebagai bahan untuk menyusun standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesenian; (e) Meningkatkan frekuensi “promosi” dan “kerja sama” di bidang seni budaya dengan pihak luar negeri sebagai upaya pengenalan hasil karya seni budaya
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-367
daerah (Jawa Barat) yang merupakan kekayaan budaya dan telah menjadi jati diri bangsa Indonesia;
4.1.24 Urusan Statistik Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Misi Ketiga terhadap Penyelenggaraan Urusan Statistik adalah : Persentase pemenuhan kebutuhan data/informasi/statistik Daerah 100%. Indikator tersebut dicapai melalui Program Pengembangan data/Informasi/ Statistik Daerah. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Penyusunan Perubahan anggaran fixed cost Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 dan perencanaan Perubahan Fixed cost Belanja Pegawai Tahun 2014, yang dilaksanakan oleh Biro Keunagan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 146.350.000 realisasi anggaran sebesar Rp.142.202.500,Dokumen/Data
(97,17%). rencana
Output
Belanja
kegiatan
Pegawai.
adalah
Outcome
tersusunnya
kegiatan
adalah
Dokumen/Data Belanja Pegawai. (2) Kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan Sektor Pajak Daerah, yang dilaksanakan oleh Biro Keunagan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.798.588.000,- (99,82%).
Output kegiatan adalah tersusunnya pelaporan penerimaan dan pendapatan sektor pajak dengan CPDP se-Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Berita acara Rekonsiliasi Pajak Daerah. (3) Kegiatan Pemutakhiran Data dan Fasilitasi Pengelolaan Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Keunagan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.355.970.000 realisasi anggaran sebesar Rp.1.355.068.200,- (99,93%). Output kegiatan adalah tersusunnya dan Updating Data Belanja pegawai seluruh satuan kerja perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Data Updating Belanja pegawai seluruh satuan kerja perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. (4) Kegiatan Fasilitas, Sinkronisasi dan Konfirmasi Pendapatan Daerah, yang dilaksanakan oleh Biro Keunagan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.038.000.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.892.611.912,- (85,99%). Output kegiatan adalah tersusunnya pelaporan penerimaan dan pengeluaran Kas dengan OPD dan CPDP se-Jawa Barat,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-368
Outcome kegiatan adalah Dokumen laporan bulanan penerimaan dan pengeluaran Kas. (5) Kegiatan Penyusunan Laporan DAU, Tabungan Perumahan, IWP dan PPh Pasal 21, yang dilaksanakan oleh Biro Keunagan Provinsi Jawa Barat ,dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 375.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.359.309.582,- (95,82%). Output kegiatan adalah terkoordinasinya data pegawai sebagai dasar perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan laporanlaporan pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, Adapun Outcome kegiatan adalah
meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan
Daerah
antara
pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat. (6) Kegiatan Pengembangan Aplikasi untuk Integrasi Sistem (Simpeg, SAPK dan SIPKD) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 272.700.000 (54.54%). Output Integrasi Sistem kepegawaian dengan SIPKD (Keuangan) dan SAPK (BKN) 1 paket, Rekonsiliasi Data Simpeg dengan SIPKD dan SAPK 1 paket. Outcome kegiatan adalah terdistribusinya informasi kepegawaian kepada seluruh PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan meningkatnya kemampuan SDM. (7) Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Absensi (Daftar Isi) Terintegrasi
Provinsi
Jawa
Barat
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 850.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 747.304.000 (87,92%). Output pengembangan Sistem Absensi Terintegrasi 5 paket, Pengelolaan Sistem Absensi Terintegrasi 1 Tahun, Peningkatan Kapasitas Petugas/Pengelola Absensi Terintegrasi sebanyak 123 orang dan Pemeliharaan Sistem Absensi Terintegrasi 1 Tahun. Outcome kegiatan adalah peningkatan disiplin dan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas. (8) Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Data PNSD serta Pengembangan Aplikasi SIMPEG
yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 450.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 446.685.000 (99,26%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Pembuatan dan Penyebaran Informasi Kepegawaian sebanyak 2 kegiatan, Pengembangan Integrasi Sistem (Simpeg, Web BKD dan Digitalisasi Data PNS) sebanyak 1 paket, Rapat Kerja dan Rekonsiliasi Data 2 kali serta Pencetakan Permintaan Layanan Data Kepegawaian dan Pencetakan DUK 2 kali. Outcome kegiatan adalah terdistribusinya informasi kepegawaian kepada seluruh PNS Pemerintah Provinsi Jawa
Barat
dan meningkatnya
kemampuan SDM
pengelola.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-369
(9) Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi/Statistik Kerawanan Pangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.550.000 realisasi
anggaran
sebesar Rp. 98.828.130 (99,27%). Output kegiatan adalah Koordinasi penyusunan data statistik BKPD sebanyak 65 orang dan Data Statistik BKPD sebanyak 75 buku. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BKPD sebesar 80%). (10) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 798.800.000 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 792.363.000
(99,19%). Output kegiatan adalah terlaksananya Workshop Data Statistik 2014 1 pkaet, terlaksananya Validasi Data/Statistik 2 paket, terlaksananya penyusunan 1 paket Buku Statistik Angka Tetap Tahun 2013, terlaksananya penyusunan Buku Informasi Perkebunan 1 paket, terlaksananya Redesign Website Disbun Jabar 1 paket, terlaksananya penyusunan album Visualisasi Data Statistik Berbasis GIS 1 paket, tersedianya buku informasi perkebunan 1 paket, terlaksananya penyusunan buku analisis pemetaan intensitas perekonomian perkebunan 1 paket. Outcome kegiatan adalah tersedianya Data/Statistik Spatial dan A Spatial untuk bahan perumusan kebijakan pembangunan perkebunan Jawa Barat. (11) Kegiatan Penyajian Data Statistik Perikanan dan Kelautan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 243.866.626 (97,55%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
identifikasi dan monitoring evaluasi statistik perikanan dan kelautan Jawa Barat selama 1 (Tahun), terlatihnya petugas statistik perikanan sebanyak 28 orang, terlaksananya validasi data statistik perikanan budidaya yang diikuti oleh petugas dari 27 kabupaten/kota, terlaksananya validasi data statistik perikanan tangkap yang diikuti oleh petugas dari 27 kabupaten/kota dan 2 (dua) PPN, tersedianya buku Tahunan statistik sebanyak 30 buah dan buku saku Tahunan statistik 40 buah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penyajian data statistik perikanan dan kelautan Jawa Barat sebesar 100%. (12) Kegiatan Penyusunan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 503.820.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 500.253.600 (99,29%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pendataan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan, Buku Unggulan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-370
Industri dan Perdagangan serta Grand Desain Industri. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan informasi bidang industri dan perdagangan. (13) KegiatanPengelolaan
dan
Pengembangan
Data/Informasi
KUMKM
yang
dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp. 200.000.000 Adapun realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp. 199.568.000 (99,78%), Output kegiatan adalah Teridentifikasi Data/InformasI 6.000 KUMKM, Tervalidasi Data/Informasi 1.000 data KUMKM, Terpublikasi Data/informasi 1.000 KUMKM.
Outcome kegiatan adalah ini adalah tersedianya data/informasi yang mutahir, akurat dan valid dalam pengelolaan pengembangan data/informasi KUMKM (14) Kegiatan Peningkatan sistem data dan informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 48. 762.500 (97,53%). Output kegiatan adalah meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan Website Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Pendayagunaan website Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang Menu (konten yang tersedia di web, yang meliputi sesuai Pasal 5 Pergub No. 7 Tahun 2009 : a) Data tentang Tupoksi dan struktur SKPD yang bersangkutan, b) Data fungsional yang diinventarisir dan diolah, c) Informasi berbentuk berita, d) Agenda kegiatan .Untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (15) Kegiatan Pengolahan Data Pariwisata dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 36.500.000 (51,41%). Output kegiatan adalah
tersusunnya data Pariwisata dan
Kebudayaan dalam angka. Outcome kegiatan adalah tersedianya
data
Pariwisata dan Kebudayaan dalam angka sesuai laporan dari kabupaten/kota se- Jawa Barat. (16) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pemasaran Pariwisata Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 398.496.612 (61,31%). Output kegiatan adalah tersusunnya pengembangan dan pengelolaan website 1 kali, 5 tenaga ahli, 1 website; pengelolaan Tourism Information Centre 1 kali, 7 tenaga ahli, 3 lokasi TIC; peningkatan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
wawasan
pengelola
TIC
se
MPU
1
kegiatan.
IV-371
Outcome kegiatan adalah terlaksananya pengembangan data dan informasi pemasaran pariwisata di Jawa Barat. (17) Kegiatan Pengembangan Sistem ATISISBADA dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.000.000.000 untuk Biro Pengelolaan Barang Daerah yang dilaksanakan oleh Rp
Biro
Pengelolaan
Barang
1.825.928.000 (91,29%). Output
Daerah
dengan
realisasi
sebesar
kegiatan adalah terwujudnya sistem
jaringan informasi pengelolaan barang daerah. Outcome
kegiatan adalah
meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan barang milik daerah. (18) Kegiatan
Penyusunan
Data
Statistik
dan
Informasi
Peternakan
yang
dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 139.450.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 133.200.000 (95,52%). Output kegiatan pencetakan buku statistik peternakan tahun 2013 sebanyak 200 buku, pencetakan buku saku peternakan sebanyak 100 buku, dan perbanyakan CD statistik peternakan sebanyak 200 keping, serta pencetakan buletin mandala peternakan sebanyak 500 eksemplar buletin informasi mandala peternakan dalam 2 edisi masing-masing sebanyak 250 eksemplar. Outcome pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya data statistik dan informasi pembangunan peternakan yang akurat dan valid yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan serta tersebarluasnya informasi pembangunan peternakan di Jawa Barat melalui media cetak dan media elektronik. (19) Kegiatan Manajemen Data dan Statistik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 230.350.000 realisasi sebesar Rp. 223.669.500 (97.10%). Output kegiatan adalah Pemutakhiran data spasial dan non spasial, Terdesiminasinya data dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Dinas kabupaten/kota, Pencetakan dan penerbitan Profil Data dan Statistik sektor ESDM Jawa Barat 2014, terrevitalisasinya website Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Terdesiminasinya data dan informasi spasial dan aspasial yang mutakhir dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan serta terpenuhinya tingkat ketersediaan data (informasi dan statistik daerah ke 12 kabupaten/kota. (20) Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi/Statistik Penanaman Modal, yang dilakukan oleh BKKPMD Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000 SDM sebanyak 15 orang yang direalisasikan sebesar Rp. 200.337.800 (80,1%). Output kegiatan adalah tersusunnya instrumen kondisi perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat, tersusunnya kajian realisasi investasi PMA/PMDN di Jawa Barat, tersusunnya kajian minat investasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-372
PMA/PMDN di Jawa Barat, tersusunnya grafik perkembangan realisasi dan minat investasi dengan capaian Output sebesar
75%. Outcome kegiatan
adalah Terpantaunya perkembangan realisasi dan minat investasi PMA/PMDN di Jawa Barat; tersedianya data dan informasi pelaporan dan evaluasi penanaman modal secara tepat waktu, benar dan akuntabel. (21) Pemutahiran Data Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp.
899.900.000 realisasi sebesar Rp. 875.146.000
(97,25%). Output kegiatan adalah Buku Profil Jawa Barat Tahun 2013, Pemutakhiran Data Ipm Jabar Tahun 2013, Buku Jawa Barat Dalam Angka 2013, Buku Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Barat 2012 – 2013, Buku Kompilasi Dan Analisis
Pdrb kabupaten/kota Menurut Lapangan Usaha 2012 – 2013,
Buku Kompilasi Dan Analisis Indikator Makro kabupaten/kota, Buku Data Basis Ipm Jawa Barat, Buku Indeks Gini 2012 – 2013, Buku Publikasi Data Dan Informasi Pembangunan Jawa Barat 2008 – 2013, Album Peta Tematik (Updating), Buku Skor Ketahanan Pangan Dan Pola Pangan Harapan.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya Satu Data Pembangunan Jawa Barat. (22) Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
450.100.000 realisasi keuangan sebesar
Rp. 447.793.500 (99,49%). Output kegiatan adalah Dokumen Analisis Input
Output kegiatan adalah Jawa Barat, Dokumen Analisis Kemiskinan di Jawa Barat, Dokumen Analisis Pembangunan Kewilayahan, Dokumen Analisis Sektor Unggulan Provinsi Jawa Barat, Dokumen Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Ketenagakerjaan di Jawa Barat Outcome kegiatan adalah terwujudnya Satu Data Pembangunan Jawa Barat. (23) Pelibatan kabupaten/kota dalam mendukung Satu Data Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 250.000.000 ralisasi keuangan sebesar Rp. 250.000.000 (100%). Output kegiatan adalah Laporan Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pelibatan, Dokumen Jadwal Pelaksanaan Pelibatan, Laporan Pelaksanaan Pelibatan kabupaten/kota Dalam Mendukung Satu Data Pembangunan Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya satu data pembangunan Jawa Barat. (24) Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Untuk Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 169.104.900
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-373
(99,47%). Output kegiatan adalahsertifikasi pengelolaan satu data untuk pembangunan Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Jawa Barat. (25) Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 451.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 427.602.000
(94,81%). Output kegiatan adalah Laporan Jadwal
Pelaksanaan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat, Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat, Laporan Updating Data Peta Sektor Pendidikan, Kesehatan, Bina Marga, Lingkungan, PSDA ke dalam Satu Data Online, Peta Sebaran Calon Peserta Sekolah SMP IPM/SMA IPM/SMK IPM Kab./Kota Jawa Barat, Peta Sebaran Peternak Sapi di Citarum Hulu Tahun 2014, Outcome kegiatan adalah terwujudnya Satu Data Pembangunan Jawa Barat. (26) Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Data Informasi Kehutanan,
yang
dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
200.000.000,
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 200.000.000 (100%). Output kegiatan adalah tersusunnya statistik Kehutanan Jawa Barat 1 judul, Optimalisasi website dan jaringan 1 paket.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah pengakses data dan website Dinas Kehutanan. (27) Kegiatan menyusun Data dan Informasi Pembangunan meliputi Aspek Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian dan Kedejahteraan Sosial d Wilayah II Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II
Provinsi Jawa
Barat,
dengan alokasi anggaran Rp. 70.903.576 Realisasi Anggaran Rp. 68.349.576 (96,39%). Output kegiatan adalah Pengumpulan, pengolahan, dan Penyajian Data Pembangunan Jawa Barat Wilayah
II Outcome kegiatan adalah
tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Jawa Barat Wilayah II dalam bentuk buku dan display data. (28) Pengembangan Data dan Informasi Statistik Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah anggaran Rp. 1.000.000.000 dan realisasi Rp. 902.678.500 (90,27%). Output kegiatan adalah tersedianya data sasaran tanaman pangan 20 buku, tersedianya data sasaran Hortikultura 20 buku, Tersajinya data statistik dan validasi data statistic 720 buku, terlaksananya refreshing petugas data statistik Tk. Kecamatan 1 kali, tersedianya Penetapan Angka Prognosa, Angka Ramalan 3 kali, tersusunnya Angka Sementara Hortikultura 10 Buku. Outcome kegiatan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-374
adalah tersusunnya data statistik pertanian sebagai bahan pembangunan pertanian yang berkesinambungan, terlaksananya Refreshing Petugas Data Statistik Tingkat Provinsi, Terlaksanannya Penetapan Angka Prognosa, Angka Ramalan I dan II, terlaksananya Penetapan Angka Sementara Hortikultura dan angka tetap Hortikultura. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Terkait Tim Data sektor ESDM Provinsi Jawa Barat serta terkait dengan pemutakhiran data, kebutuhan lainnya adalah untuk melakukan rapat sinkronisasi data bersama Tim Data ESDM Jawa Barat, yang beranggotakan 60
(enam
puluh)
personil,
terdiri
dari
personil
Dinas,
UPTD,
dan
Kabupaten/kota masing-masing 2 orang. (b) Masih adanya kendala koordinasi pengelolaan data dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten/kota, dengan sering bergantinya petugas pengelola data di kabupaten/kota, kurang fokusnya penanganan data akibat beraneka macamnya nomenklatur OPD yang menangani Kebudayaan dan Pariwisata di kabupaten/kota, kondisi kualitas SDM pengelola data, serta masih sering terjadinya keterlambatan pengiriman data dari kabupaten/kota. (c) Permasalahan pada program diatas antara lain sering terlambatnya laporan dari kabupaten/kota,yang disebabkan antara lain oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia statistik perikanan dan kelautan terbatas. (d) Belum seluruhnya 26 kabupaten/kota di Jawa Barat, memiliki Kelembagaan Ketahanan Pangan yang memadai (setingkat eselon II) sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara sinergis dan optimal. (e) Belum semua kabupaten/kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan sebagaimanan di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006
Tentang
Dewan
Ketahanan
Pangan,
sementara
yang
sudah
terbentukpun belum berfungsi sebagaimana mestinya. (f)
Petugas yang dikirim/dilibatkan untuk mengikuti pelaksanaan Refreshing adalah petugas yang sudah akan memasuki tahap pensiun, sehingga sasaran yang diinginkan tidak terpenuhi; 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki petugas dalam pengumpulan data di lapangan, seperti : alat ubinan yang banyak rusak, alat kendaraan/motor kurang sehingga tidak bisa mendata daerah yang sulit dijangkau; 3) Adanya otonomi daerah, sehingga masing-masing kabupaten/kota memiliki struktur organisasi yang berbedabeda, dimana ada beberapa petugas pengolah data di lapangan yang dilakukan oleh penyuluh yang berada di bawah instansi Badan Penyuluhan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-375
Pertanian, yang tidak mempunyai kewenangan dalam pengumpulan data. Sehingga sering mengalami kesulitan dalam koordinasi; 4) Data yang dikirim dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat Provinsi seringkali tidak konsisten sehingga mengakibatkan penyusunan data mengalami keterlambatan. b) Solusi (a)
Penambahan anggaran untuk kegiatan Manajemen Data dan Statistik sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
(b)
Meningkatkan koordinasi antar petugas, baik melalui forum rapat koordinasi maupun observasi langsung ke lapangan, serta peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan workshop tentang pengelolaan data bidang kebudayaan dan pariwisata.
(c)
Peningkatan kapasitas SDM melalui apresiasi dan pelatihan dan Koordinasi yang intensif dengan Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten/kota.
(d)
Mengoptimalkan kelembagaan yang ada di kabupaten/kota melalui koordinasi yang lebih intensif sehingga sinergitas program dan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan antara Provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan secara berkesinambungan.
(e)
Melakukan
advokasi
Dewan
Ketahanan
Pangan
Provinsi
terhadap
kabupaten/kota melalui Bupati/Walikota yang bersangkutan agar segera membentuk Dewan Ketahanan kabupaten/kota serta memfungsikannya secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (f)
Perlu adanya batasan/ukuran usia petugas pada waktu pelaksanaan solusi refreshing petugas pengolah data sehingga dapat menambah materi dan pengetahuan, wawasan dan keterampilan petugas dapat tersampaikan dengan baik; 2) perlunya fasilitasi baik sarana prasarana untuk petugas dalam pengumpulan data di lapangan. 3) perlu adanya komitmen pimpinan dalam lingkup penyajian laporan data statistik.
4.1.25 Urusan Kearsipan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Misi Ketiga Terhadap penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Kearsipan adalah : Peningkatan Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi untuk tata kearsipan Pemerintah daerah 21.28%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1)
Program Pengembangan Kearsipan a.
Pelaksanaan Program
(1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-376
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 249.170.900 (99,67%). Output
kegiatan adalah terlaksananya gelar
informasi kearsipan setiap hari Sabtu sebanyak 45 kali di Kota Bandung, Pameran kearsipan sebanyak 2 kali di kabupaten/kota. Outcome
kegiatan
adalah Meningkatkan pelayanan informasi kepada para pengguna arsip. (2) Kegiatan Pengembangan Manajemen Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 193.795.500 (96,90%). Output kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi aplikasi pengelolaan arsip dinamis OPD Provinsi Jawa Barat sebanyak 100 orang pengelola arsip OPD, terlaksananya monitoring dan evaluasi aplikasi alih media kearsipan di 11 kabupaten/kota, terlaksananya optimalisasi sistem informasi manajemen kearsipan (SIMKA) sebanyak 1 kali, terlaksananya pembuatan 1 buah film layanan masyarakat
Outcome kegiatan adalah terlaksananya Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip/dokumen. (3) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 285.100.000 (95%). Output kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi jadwal retensi arsip pemerintah Provinsi Jawa Barat di 26 Kabupaten Kota, terlaksananya workshop pemberdayaan record center sebanyak 50 orang, terlaksananya fasilitasi penilaian arsip pemilukada di 13 Kabupaten Kota, terlaksananya perluasan wawasan tentang alih media arsip dinamis sebanyak 1 kali. Outcome kegiatan adalah terciptanya tata kelola kearsipan dinamis di OPD Provinsi Jawa Barat. (4) Kegiatan Melaksanakan Penyelamatan Arsip Vital Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran
sebesar
Rp.
294.928.750
(98%).
Output
kegiatan
adalah
terlaksananya workshop Arsip asset 1 kali@ 90 orang peserta, Fasilitasi Penyelamatan Arsip Asset di 26 Kabupaten/kota, Pembuatan Program Aplikasi Pengelolaan Arsip Asset 1 kali. Outcome kegiatan adalah Terselamatkannya Arsip Asset Pemerintah Daerah. (5) Kegiatan Pelaksanaan Akuisisi dan Pelestarian Kearsipan, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 676.922.100 (97%). Output kegiatan adalah terlaksananya identifikasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-377
arsip statis dari hasil pileg, pilpres dan wapres ke LKD dan KPU di 27 Kabupten Kota; Preservasi, restorasi dan fumigasi arsip di 4 lokasi (lantai 5A, 6A, 7A dan 7B), Penelusuran arsip sejarah berdirinya BKPP wilayah Bogor sebanyak 100 buku, Penelusuran arsip hasil kebijakan Gubernur Jawa Barat periode 2003 sd 2008 dan periode 2008 sd 2012 sebanyak 100 buku, penelusuran arsip sejarah Negara pasundan dan pembuatan naskah sumber arsip negara pasundan sebanyak 100 buku. Outcome kegiatan adalah terdokumentasikannya arsip/ dokumen pemerintahan. b. Permasalahan dan Solusi a) permasalahan (a) Belum terpenuhinya formasi jabatan fungsional arsiparis untuk Bapusipda Provinsi Jawa Barat sebanyak 21 orang yang sudah diusulkan sejak Tahun 2012 mengusulkan kembali formasi jabatan arsiparis sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan peran tenaga teknis pengelola kearsipan; (b) Belum tertibnya implementasi penyusutan arsip oleh masing-masing OPD sebagai pencipta arsip yaitu sebanyak 57 OPD Provinsi Jawa Barat sehingga penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah belum optimal. Solusinya meningkatkan bintek penyusutan arsip dan pembinaan kearsipan dinamis; (c) Keberadaan record center (pusat penyimpanan arsip dimasing-masing OPD Provinsi Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal. Solusinya menerbitkan instruksi Gubernur Jawa Barat untuk pemanfaatan record center; (d) Apresiasi
terhadap
kesejarahan
masih
penelusuran rendah.
dan
penyelamatan
Solusinya
arsip
meningkatkan
bernilai sosialisasi
penyelenggaraan arsip statis; (e) Belum
memadainya
meningkatkan
sarana
pengadaan
dan
sarana
prasarana dan
kearsipan.
prasarana
Solusinya
kearsipan
kearah
standarisasi. 4.1.26 Urusan Perpustakaan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Misi Kesatu terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut: Tingkat Pembinaan Teknis kelembagaan semua jenis perpustakaan di Jawa Barat sebesar 300 unit, sedangkan jumlah judul koleksi bahan perpustakaan di Jawa Barat sebanyak 2.100 judul. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-378
1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Optimalisasi Layanan Otomasi Perpustakaan Bapusipda Jabar, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 660.000.000 realisasi anggaran
sebesar
Rp.
639.198.000
(97%).
Output
kegiatan
adalah
terfasilitasinya pelayanan perpustakaan pada hari Sabtu sebanyak 50 kali, workshop keterampilan berbasis bahan perpustakaan sebanyak 1 kali, layanan perpustakaan lesehan sebanyak 45 kali, layanan perpustakaan keliling sebanyak 29 keliling. Outcome kegiatan adalah teroptimalisasinya kualitas layanan perpustakaan Bapusipda terhadap pemustaka. (2) Kegiatan Melaksanakan Preservasi dan Konservasi Bahan Perpustakaan, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran
sebesar
Rp.
137.516.250
(92%).
Output
kegiatan
adalah
terlaksananya fumigasi ruang layanan perpustakaan sebanyak 3 lokasi (dewasa, remaja dan ruang deposit), terpeliharanya perbaikan buku rusak sebanyak 750 eks, terbundelnya 50 surat kabar dan 50 majalah. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya koleksi bahan pustaka. (3) Kegiatan Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di Bidang Perpustakaan, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 287.658.600 (96%). Output kegiatan adalah terlaksananya pembuatan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) sebanyak
1.050
perpustakaan
dan
terlaksananya
bintek
pengelolaan
perpustakaan sebanyak 60 pengelola perpustakaan. Outcome kegiatan adalah terbinanya perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dan SDM pengelola perpustakaan. (4) Kegiatan Membuat Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Desa, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.941.154.100 (73,53%). Output kegiatan adalah terlaksananya pengadaan barang cetakan informasi pembangunan Jawa Barat dan pengadaan sarana perpustakaan dan kearsipan yang akan diserahkan kepada desa di Jawa Barat (sticker informasi pembangunan Jawa Barat
sebanyak
35.000
lembar,
Banner
350
buah,
Buku
informasi
pembangunan Jawa Barat 350 buku, Boks arsip 7.000 buah dan rak buku display berkaca 350 unit, Meja baca 350 unit, Kursi Baca 2.100 unit, filing
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-379
cabinet 350 unit). Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana perpustakaan dan kearsipan di desa yang akan meningkatkan apresiasi masyarakat desa akan perkembangan pembangunan di Jawa Barat. (5) Kegiatan Membina Budaya Baca dan Memberdayakan Perpustakaan di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 1.700.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.651.813.150 (97%).
Output kegiatan adalah terselenggaranya workshop perpustakaan sebanyak 2 kali untuk 200 peserta, Penumbuhan minat baca anak usia dini melalui bahan bacaan di 50 PAUD, Safari gerakan membaca ke 8 lokasi (Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Ciamis, Kab Indramayu, Kab Cirebon, Kab Bandung Barat, Kota Sukabumi, Kota Bandung), Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan sebanyak 27 orang melalui pertemuan ilmiah kepustakawanan dan orientasi pengembangan budaya baca, Pembuatan 1 buah iklan dan penayangan iklan layanan masyarakat sebanyak 167 kali. Outcome kegiatan adalah terwujudnya pembudayaan kegemaran membaca masyarakat di Jawa Barat. (6) Kegiatan Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Bapusipda, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.
1.460.853.907
(97,39%).
Output
kegiatan
adalah
terlaksananya
pengadaan bahan perpustakaan (buku dan non buku) untuk Bapusipda Provinsi Jawa Barat sebanyak 21 subjek, terbitan literatur sekunder sebanyak 4 terbitan literatur
sekunder.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya
bahan
perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. (7) Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Khasanah Budaya Jawa Barat serta Implementasi UU No. 4 Tahun 1990, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 384.147.801 (95,43%). Output kegiatan adalah tersedianya pengadaan koleksi Jawa Barat sebanyak 150 eks, 3 subjek koleksi pojok Jawa Barat, penggandaan koleksi langka sebanyak 50 eks, penggandaan koleksi digital pojok Jawa Barat sebanyak 200 judul, terlaksananya Pameran koleksi pojok Jawa Barat dan buku langka sebanyak 2 kali, terlaksananya layanan deposit hari Sabtu sebanyak 48 kali, gerakan ngamumule terbitan tentang Jawa Barat dan buku langka sebanyak 1 kali, terlaksananya iklan layanan masyarakat (ILM) perpustakaan deposit sebanyak 1 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatkan pelestarian karya cetak dan karya rekam hasil implementasi UU No. 4 Tahun 1990.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-380
(8) Kegiatan Progres Percepatan Penyediaan Buku Bertaraf Internasional, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.746.541.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.588.115.558 (95,77%). Output kegiatan adalah terlaksananya pengadaan bahan perpustakaan (buku dan non buku) perguruan tinggi sebanyak 21 subjek dan 6 subjek untuk gerobak baca bagi PAUD.
Outcome kegiatan adalah meningkatkan bahan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. b.
Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Belum terpenuhinya formasi jabatan fungsional pustakawan untuk Bapusipda Provinsi Jawa Barat sebanyak 33 orang yang sudah diusulkan sejak Tahun 2012. Solusinya mengusulkan kembali formasi jabatan pustakwan sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan peran tenaga teknis pengelola perpustakaan. (b) Belum optimalnya pengadaan buku koleksi perpustakaan bertaraf internasional sebanyak 4 juta judul buku. Solusinya melakukan gerakan wakaf buku oleh seluruh PNSD Provinsi Jawa Barat yang di instruksikan langsung oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. (c) Implementasi UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam belum berjalan baik. Solusinya meningkatkan sosialisasi UU Nomor 4 Tahun 1990 tersebut dan meningkatkan pengadaan koleksi Jawa Barat. (d) Belum optimalnya penumbuhan minat baca untuk anak usia dini. Solusinya meningkaykan pembinaan bagi kelompok PAUD. (e) Belum optimalnya layanan perpustakaan berdasarkan e-library, solusinya meningkatkan Sustainability (daya dukung) perangkat sistem e-library.
4.1.27 Urusan Keagamaan Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kesatu terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Keagamaan adalah tingkat Harmonisasi kerukunan Antara Umat Beragama 3,6 poin; Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Peningkatan dan Pengamalan Agama a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Implementasi Pengamalan Agama melalui Safari Ramadhan dan Salat Tarawih Keliling
Gubernur Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh
Biro
Pelayanan Sosial dasar Setda Provinsi Jawa Barat. dengan alokasi LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-381
anggaran sebesar Rp. 300.000.000 dan realisasi Rp. 299.760.000 (99,92%).
Output
kegiatan
adalah
Safari
Ramadhan
Gubernur
Jawa
Barat.;
terlaksananya Salat Tarawih Keliling FKPD Provinsi Jawa Barat; terlaksananya Nujulul Qur’an tingkat Provinsi Jawa Barat; dan terlaksananya Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Outcome kegiatan adalah meningkatnya keimanan, ketaqwaan pengamalan ajaran agama dan silaturahim bagi unsur birokrasi, Muspida dan tokoh masyarakat Jawa Barat. (2) Kegiatan Fasilitasi Tim Pemandu/Pemantau Ibadah Haji Daerah (TPHD) Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial dasar Setda
Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Output kegiatan
Rp. 288.000.000 dan realisasi Rp. 287.820.000 (99,94%).
adalah Peningkatan Wawasan dan Kemampuan Petugas Pemandu Pemantau Ibadah Haji Daerah Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah Terlayaninya
masyarakat peserta haji oleh Tim TPHD Jawa Barat.
(3) Kegiatan
Fasilitasi
dan
Pelatihan
Tahfidz/Penghapal
Al-Qur’an,
yang
dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial dasar Setda Provinsi Jawa Barat. dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 690.510.000 (98,64%). Buku
Panduan
Tahfidz
dan
Output kegiatan adalah penyusunan
pelaksanaan
pelatihan
Tahfidz
Al-Qur’an.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya Kualitas dan Kuantitas para penghapal Al- Qur’an (Tahfidz). (4) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Majlis Taklim, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial dasar Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
200.000.000
dengan
realisasi
sebesar
Rp. 145.000.000 (72,50%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pembuatan buku panduan Majlis Taklim di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas pengurus Majlis Taklim di Jawa Barat. (5) Kegiatan Ikut Serta Festival Maulid Nusantara ke-9 yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- tidak terealisasi (0%) dikarenakan tidak adanya kegiatan tersebut di tingkat Nasional (dibatalkan). (6) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Rohani Islam Sekolah, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial dasar Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
700.000.000
dengan
Rp. 642.515.000 (91,79%). Output kegiatan adalah
realisasi
sebesar
Penyusunan Buku
Panduan ROHIS dan Pelaksanaan Pelatihan Pengurus ROHIS. Outcome
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-382
kegiatan
adalah
meningkatkan
pemahaman
dan
pengamalan
agama
dikalangan siswa di Jawa Barat. 2) Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Fasilitasi Badan Pengelola Islamic Centre Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial dasar Setda Provinsi Jawa Barat. dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.300.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.226.644.877 (97,78%). Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dan penunjang kesekretariatan Islamic Centre (Gedung PUSDAI, Mesjid Attaawun, Arrosyid dan Gedung LPTQ Jawa Barat). Outcome kegiatan adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung PUSDAI, Mesjid Attaawun, Arrosyid dan Gedung LPTQ Jawa Barat.
(2)
Kegiatan Fasilitasi Keagamaan serta Pelayanan Kepada Organisasi/ Pontren/ Mesjid di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial dasar Setda
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 300.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 300.000.000 (100%). Output kegiatan adalah terlaksananya Rapat Koordinasi, terlaksananya BINTEK proses Bantuan
Hibah,
terlaksananya
Pelayanan
pada
Organisasi/Lembaga
Keagamaan. Outcome kegiatan adalah Terlayaninya Lembaga Keagamaan di Jawa Barat 4.1.28 Urusan Kelautan dan Perikanan Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kedua terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: produksi perikanan dan kelautan sebesar 1.228.413 Ton, yang terdiri dari produksi budidaya 1.010.126,10 Ton dan produksi penangkapan sebesar 218.287,64 Ton; serta produksi garam sebesar 336.614,73 Ton. dan jumlah pulau yang terawasi ada 4 (empat) pulau, yaitu Pulau Biawak, Pulau Gosong, dan Pulau Candikian di Kabupaten Indramayu, serta Pulau Nusa Manuk di Kabupaten Tasikmalaya. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut : 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.783.740.000 dan realisasi anggaran Rp. 1.715.423.860 (96,17%). Output kegiatan adalah
sebesar
terlaksananya Temu
Koordinasi dan Sosialisasi Program Pengembangan Industrialisasi di Kawasan Minapolitan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
bagi
46
orang
peserta;
terselenggaranya
PENAS
IV-383
dan
Indoaquaculture
(Indo
Aqua)
untuk
4
(empat)
orang
petugas,
terselenggaranya pembinaan dan pendataan serta Monev Sertifikasi CBIB dan CPIB bagi 150 unit pembudidaya/pembenihan ikan, terselenggaranya Temu Koordinasi
dan
Evaluasi
Sertifikasi
CBIB
yang
diikuti
40
orang,
terselenggaranya fasilitasi kelompok penerima bantuan untuk 100 kelompok, terselenggaranya Temu Koordinasi dan Sosialisasi Pengembangan Minapadi yang
diikuti
58
orang,
terselenggaranya
Temu
Koordinasi
Mandatory
Pengembangan Potensi Perikanan, terselenggaranya Monev Pengendalian Residu OIKB untuk 568 sampel residu di 10 kabupaten/kota, terselenggaranya Temu Koordinasi PUMP-PB yang diikuti 60 orang, terselenggaranya Fasilitasi Mitra Praja Utama Forum Jaringan Distribusi Benih serta Induk Unggul, terselenggaranya dukungan Temu Penyuluh berupa 1000 paket Jaket dan Topi, terselenggaranya Forum Koordinasi Pengembangan Budidaya Air Tawar yang diikuti 63 orang, terselenggaranya Forum Budidaya Ikan Hias yang diikuti 60 orang, terselenggaranya Penilaian/Audit Lapangan dalam rangka Sertifikasi CBIB untuk 100 unit pembudidaya ikan, terselenggaranya kajian potensi pengembangan budidaya laut di Kab. Indramayu dan Cirebon 1 (satu) paket, terselenggaranya
Pelatihan
Teknis
Pembudidayaan
Ikan
dalam
rangka
Sertifikasi CBIB untuk 50 orang pembudidaya, terselenggaranya Sosialisasi Aquacard bagi petugas
dan unit pembudiyaan ikan yang bersertifikat CBIB
bagi 87 orang peserta, terselenggaranya Fasilitasi Pendampingan Penilaian Lomba Pokdakan, UPR, dan UPTD dalam rangka Adibhakti Mina Bahari Tk Nasional
untuk
4
(empat)
Pokdakan/UPR,
1
(satu)
UPTD
Provinsi,
terselenggaranya pengadaan dan peredaran pakan/bahan baku pakan 1 (satu)
Outcome kegiatan
kegiatan.
adalah
meningkatnya
pengetahuan
dan
kompetensi stakeholder dalam rangka mendukung pencapaian produksi perikanan budidaya di Jawa Barat sebesar 80%. (2) Kegiatan Peningkatan Produksi Induk dan Benih Ikan Nila dan Mas yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.130.000.000 dan
realisasi
Rp.
4.024.992.500
kegiatan
adalah
anggaran (97,46%). terlaksananya
sebesar
Output kegiatan
kegiatan dempond pembenihan ikan nila nirwana di 5 (lima) titik lokasi sebanyak 5.000 kg benih ikan ukuran 8-12 cm, terlaksananya kegiatan dempond pendederan ikan nila nirwana di kab. Purwakarta 1.000 kg benih uk. 8-12 cm, terlaksananya kegiatan dempond pembesaran ikan nila nirwana untuk
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-384
3 titik lokasi
sebanyak 12.000 kg ikan nila konsumsi, terlaksananya keg.
dempond pendederan ikan mas di 5 titik lokasi sebanyak 5.000 kg benih uk. 812 cm, terlaksananya keg. dempond pembesaran ikan mas di 3 titik lokasi sebanyak 12.000 kg ikan mas konsumsi, terlaksananya keg. Pelatihan teknis pembenihan ikan nila dan mas yang diikuti 30 orang, terlaksananya kegiatan
Inhouse training teknologi pemuliaan ikan air tawar 1 (satu) angkatan (14 orang), terlaksananya kegiatan Forum teknologi pembenihan ikan air tawar diikuti 100 orang, terlaksananya kegiatan Pelatihan teknis pengelolaan induk ikan bagi petugas BBI kabupaten/kota di Jawa Barat diikuti 20 orang, terlaksananya kegiatan Audit ulang sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Pusat Pengembangan Nila Nirwana 1 (satu) paket, terfasilitasinya pembuatan fasilitasi penunjang keg pembenihan ikan melalui pembangunan bangsal pengepakan ikan 1 (satu) unit seluas 30m2, terfasilitasinya pembuatan media informasi teknologi pembenihan ikan air tawar (1 website), tersedianya mobil boks berpendingin untuk kendaraan angkutan ikan hidup sebanyak 1 (satu) unit, tersedianya benih calon induk ikan nila GESIT untuk program jantanisasi benih sebar ikan nila nirwana sebanyak 1.200 ekor benih, tersedianya sarana produksi untuk produksi calon induk pokok ikan nila nirwana untuk mendukung ekspor benih sebar sebanyak 100 paket (40.000 ekor) calon induk pokok ikan nila nirwana, terlaksananya demp area mina oadi ikan nila (PANILA) 5 (lima) titik, demp area mina padi ikan mas (PAMAS) 5 (lima) titik, terlaksananya kegiatan Advisory pemuliaan ikan (SIDa) 40 kegiatan, terlaksananya kegiatan perencanaan fasilitas produksi pembenihan ikan 1 (satu) kegiatan, tersedianya pakan induk ikan mas dan nila sebanyak 18.000 kg, terlaksananya keg. Produksi benih ikan nila nirwana merah sebanyak 500.000 ekor, terlaksananya kegiatan Produksi benih ikan nila nirwana jantan sebanyak 500.000 ekor, terlaksananya kegiatan Perencanaan pembuatan bangunan air 1 (satu) kegiatan, terlaksananya kegiatan Produksi calon induk ikan nila Nirwana untuk pengembangan UPR sebanyak 100 paket, terlaksananya kegiatan Pembesaran GPS ikan nila Nirwana 1 (satu) kegiatan, tersedianya penambahan lampu penerangan komplek pembenihan 1 (satu) kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas induk nila dan mas sebesar 100%. (3) Kegiatan Restocking di Perairan Umum di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat serta
Pengembangan
Ikan
Hias
dan
Domestikasi
Ikan
Langka
yang
dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.950.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.936.725.000 (99,32%). Output kegiatan adalah terlaksananya restocking perairan umum di 26 kabupaten/kota se Jawa Barat, terlaksananya
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-385
Pembenihan Ikan Restocking (Nila, Nilem, Tawes dan Grasscarp) melalui pengadaan pellet 13 ton, ovaprim 80 ampul, tambahan pellet 7 ton; terlaksananya pendederan Ikan restocking (Nila, Nilem, Tawes dan Grasscarp) melalui pengadaan pakan benih 2 (dua) ton, pakan tepung 3 (tiga) ton, pupuk organic 1000 kg, pupuk anorganik dan kapur 400 kg, garam 800 kg; terlaksananya Kaji Terap Polyculture Pembesaran Ikan Hias dan Langka melalui pengadaan pellet 8 (delapan) ton, tambahan pellet 4 (empat) ton; terlaksananya Peduli Waduk Cirata melalui pengadaan grasscarpsebanyak 3000 kg; terlaksananya Kaji Terap Pencetakan Benih Ikan di Lokasi Maleber, Ciranjang dan Sukabumi melalui pengadaan peralatan perikanan 1 (satu) set, ovaprim 100 ampul, pellet 18 ton, induk ikan nila 10 paket, nilem 500 kg, tawes 500 kg, lalawak 500 kg, beureum panon 500 kg, grasscarp800 kg.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya
ketersediaan
fasilitas
untuk
restocking, tersedianya ikan hias dan ikan langka sebanyak 6.000.000 tersebar di 26 kabupaten/kota se Jawa Barat. (4) Kegiatan Revitalisasi Budidaya Tambak Pantai Utara Berwawasan Lingkungan (Gapura Utara) oleh Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut (BPBAPL) yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.233.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.150.824.450 (96,32%). Output kegiatan adalah
terlaksananya aplikasi teknologi pendederan bandeng 1 (satu)
kegiatan; terlaksananya teknologi budidaya bandeng 1 (satu) kegiatan; terlaksananya teknologi
udang windu 1 (satu) kegiatan; terlaksananya
teknologi udang vanname 1 (satu) kegiatan; terlaksananya budidaya kepiting soka 1 (satu) kegiatan; terlaksananya aplikasi teknologi budidaya udang dengan teknologi fermentasi 1 (satu) kegiatan; terlaksananya dempond zonasi komoditas melalui pengadaan 150.000 benur udang windu, 225.000 ekor benur udang vanname, 21.000 ekor benih bandeng, 13.800 ekor benih nila, 1 paket bibit kerang darah, 3750 kg pakan udang vanname, 3000 kg pakan udang windu, 2400 kg pakan bandeng, 1200 kg pakan nila, 1 paket cetak leaflet; terlaksananya pelatihan melalui usaha budidaya air payau untuk pembudidaya 5 kab dan 1 kota di pantura; terlaksananya monitoring dan pembinaan pengendalian hama penyakit ikan dan udang selama 1 (satu) Tahun; peralatan panen (jaring badud, dan alat seleksi benih) 1 (satu) paket; terlaksananya pemberdayaan kelompok masyarakat pasca banjir melalui budidaya bandeng melalui pengadaan 3.250.000 ekor nener bandeng.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-386
Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya air payau dan laut sebesar 20%), dan tersedianya teknologi budidaya air payau dan laut sebanyak 10 paket. (5) Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Pantai Selatan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.941.980.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.896.512.800 (98,45%). Output kegiatan adalah terlaksananya peningkatan produksi benih ikan air payau dan laut melalui kegiatan pengadaan
peralatan Hatchery, pagar kolam, rehab atap dan Instalasi bak
pemijahan, kirmir kolam calon induk, freezer, lemari pendingin pakan larva, timbangan elektronik; terfasilitasinya demfarm Udang Vanname melalui pengadaan pompa submersible 4” 1 (satu) unit, 6” 1 (satu) unit, pompa EBARA 2 (dua) unit, peralatan tambak 1 (satu) paket; terlaksananya dempon udang Vanname di Tasikmalaya melalui pengadaan pakan udang;
terlaksananya
pengendalian hama penyakit ikan melalui pengadaan alat laboratorium 1 (satu) kegiatan; terlaksananya peningkatan prasarana budidaya melalui pengadaan pakan induk udang galah 1 (satu) kegiatan, rehab gudang pakan di Cibalong 1 (satu) kegiatan, rehab rumah genset 1 (satu) kegiatan, pemasangan HDPE Pamarican 2400 m, pemasangan plastik HDPE kolam produksi 8400 m2, rehab gedung 1 (satu) kegiatan; terlaksananya dempon budidaya udang galah mina padi (UGADI) melalui pengadaan benih udang galah
20.000 ekor, pakan
udang galah 1000 kg, pembuatan Caren (Kamalir sawah) 300m2. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi budidaya udang sebesar 15%. (6) Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan Air Tawar (Ikan Lele dan Patin) yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.892.638.380 (99,61%). Output kegiatan adalah tersedianya produksi larva ikan patin siam 30.000.000 ekor untuk uji coba, hibah dan PAD; tersedianya 1 (satu) paket teknologi pendederan I ikan patin siam sistem vaksinasi dan benih patin 750.000 ekor ukuran 1 inchi untuk uji coba, hibah dan PAD; tersedianya 1 (satu) paket teknologi pendederan II ikan patin siam dengan sistem padat tebar berbeda dan benih patin 150.000 ekor ukuran 2 inchi untuk uji coba dan hibah; tersedianya 1 (satu) paket teknologi pendederan III ikan patin siam dan benih patin ukuran 5 inchi sebanyak 25.000 ekor untuk uji coba; tersedianya 1 (satu) paket teknologi pembesaran patin siam dengan pakan komersial; tersedianya 1 (satu) paket teknologi pembenihan ikan patin pasupati; tersedianya 1 (satu) paket teknologi pembenihan ikan lele sangkuriang sistem pembuahan buatan dan benih lele
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-387
ukuran 5-7 cm sebanyak 200.000 ekor untuk ujicoba lanjutan dan PAD; tersedianya 1 (satu) paket teknologi pembesaran ikan lele sangkuriang sistem bioflox; tersedianya 1 (satu) paket teknologi produksi calon induk ikan lele sangkuriang dan lele ukuran 200 gram sebanyak 12.000 ekor untuk calon induk; tersedianya 1 (satu) paket teknologi aplikasi probiotik pada pembesaran ikan lele sangkuriang dan lele ukuran 100 gram sebanyak 20.000 ekor untuk PAD; terfasilitasinya ISO 9001:2008 1 (satu) kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi budidaya ikan Patin dan Lele Sangkuriang sebesar 15%) serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan
para
pembudidaya di Jawa Barat. (7) Kegiatan Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar (Gurame) yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.473.175.000, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.455.716.000 (98,81%). Output kegiatan adalah terlaksananya kaji terap pencetakan calon induk ikan gurame unggul dengan sistem hibridisasi di BPPBAT Tasikmalaya 1 (satu) kegiatan; terlaksananya kaji terap jantanisasi ikan nilem di BPPBAT 1 (satu) kegiatan; terlaksananya fasilitasi pembenihan ikan gurame unggul 1 (satu) kegiatan, terlaksananya fasilitasi pembenihan ikan nilem unggul 1 (satu) kegiatan; terlaksananya fasilitasi pembenihan ikan tawes unggul 1 (satu) kegiatan, terlaksananya fasilitasi pendederan ikan gurame unggul 1 (satu) kegiatan; terlaksananya fasilitasi pendederan ikan nilem unggul 1 (satu) kegiatan; terlaksananya fasilitasi pendederan ikan tawes unggul 1 (satu) kegiatan; terlaksananya fasilitasi pembesaran ikan gurame unggul 1 (satu) kegiatan; terlaksananya fasilitasi pembesaran ikan nilem unggul 1 (satu) kegiatan; terlaksananya fasilitasi pembesaran ikan tawes unggul 1 (satu)
kegiatan;
terlaksananya pelatihan
teknologi budidaya ikan gurame sebanyak 2 (dua) angkatan (40 peserta); terlaksananya jejaring pemuliaan Ikan Gurame Nasional yang diikuti 80 peserta; terlakananya fasilitasi penerapan ISO 9001:2008 melalui kegiatan Surveilan 1 (satu) kegiatan, In House Training 1 (satu) kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi budidaya ikan gurame (500.000 ekor uk 1-2 cm, 50.000 ekor uk 3-5 cm, 25.000 ekor uk 8-12 cm), nilem (500.000 ekor uk 1-2 cm, 50.000 ekor uk 3-5 cm, 25 ekor uk 8-12 cm, dan tawes (500.000 ekor uk 1-2 cm, 50.000 ekor uk 3-5 cm, 25.000 ekor uk 8-12 cm). (8) Kegiatan Pelayanan Dasar Peningkatan Produksi Ikan di Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Subang, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.441.100.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.440.819.040
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-388
(99,98%). Output kegiatan adalah terpenuhinya pakan sebanyak 14.094 kg untuk 3900 kg induk ikan Patin dan 14.002 kg pakan tambahan; terpenuhinya pakan sebanyak 12.521 kg untuk induk Lele Sangkuriang sebanyak 1600 kg dan 10.127 kg pakan tambahan;
terpenuhinya pakan sebanyak 15.000 kg
untuk calon induk ikan Lele Sangkuriang sebanyak 2400 kg dan 13.407 kg pakan tambahan; terpenuhinya pakan sebanyak 11.037 kg untuk calon induk sebanyak 1400 kg; terpenuhinya pakan calon induk Lele lokal sebanyak 7239 kg di BPBAT dan 11.000 kg pakan tambahan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi induk dan calon induk ikan Patin, ikan Lele Sangkuriang, dan Lele lokal sebesar 15%. (9) Kegiatan Pelayanan Dasar Peningkatan Produksi Ikan di Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar (BPBIAT) Purwakarta, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 793.300.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 780.622.000 (98,40%). Output kegiatan adalah
tersedianya pakan 24.300 kg untuk
pemeliharaan 3.000 kg induk ikan mas, dan 16.200 kg pakan untuk pemeliharaan 3.000 kg induk ikan Nila Nirwana selama 1 (satu) Tahun (270 hari); terfasilitasinya kegiatan reproduksi calon induk GPS ikan Nila Nirwana (16.000 ekor calon induk GPS ikan Nila Nirwana); terfasilitasinya kegiatan produksi calon PS ikan Nila Nirwana sebanyak 50 paket (20.000 ekor) calon induk. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produktivitas ikan Mas dan Nila sebesar 100%. (10) Kegiatan Pelayanan Dasar Peningkatan Produksi Ikan di Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum (BPPPU) di Cianjur yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.192.949.000 (99,41%). Output kegiatan adalah terlaksananya pembenihan ikan hias (Koi, Koki dan Komet) melalui penambahan pakan ikan hias 1076 ton, induk ikan Koi 3 (tuga) ekor, alat perikanan 1 (satu) set, dan pakan ikan hias 4 (empat) ton; terlaksananya pendederan Ikan Hias (Koi, Koki, dan Komet) melalui pengadaan paka tepung 1.5 ton, pakan benih 2,5 ton, pupuk organik 900 karung, pupuk unorganik 500 kg, kapur 600 kg, garam 500 kg, dan probiotik 195 liter, penambahan pakan tepung 500 kg dan pakan benih 750 kg; terlaksananya pengembangan budidaya ikan di KJA melalui pengadaan pellet 14,5 ton, penambahan pellet 4 ton; terlaksananya pengembangan Ikan Langka (Kancra, Lalawak, Beureum Panon, Tagih, Tambakan dan Sepat) melalui pengadaan pellet 10 ton, induk ikan Kancra 70 kg, penambahan pellet 3 (tiga) ton.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan benih dan calon induk
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-389
ikan tropic level rendah dan ikan hias (benih ikan Koi layak jual 5000 ekor, benih ikan Koki 2500 ekor, benih ikan Komet 4000, calon induk Koi Grade A-C 100 ekor, calon induk ikan Komet Grade A-C 2 (dua) ekor, 50 ekor calon induk ikan Kancra dan Tambakan, 500 ekor calon induk ikan Beureum Panon dan Tagih, 500 ekor calon induk ikan Tambakang dan 1000 ekor calon induk Sepat. (11) Kegiatan Pelayanan Dasar Peningkatan Produksi Ikan di Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut (BPBPAPL) Karawang, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp.
sebesar
804.391.000
Rp.
839.806.000
(95,78%).
Output
dan
realisasi
kegiatan
anggaran
adalah
sebesar
terlaksananya
penyediaan pakan produksi induk Nila Salin melalui pengadaan kapur 1800 kg, vitamin C 4 (empat) kg, suplemen makanan 50 kg, saponin 300 kg, pakan induk (pellet) 6000 kg, pupuk organic 3000 kg, pupuk anorganik 1500 kg, induk ikan Nila 15 paket; terlaksananya penyediaan pakan benih Nila Salin melalui pengadaan kapur 1000 kg, vitamin C 5 kg, suplemen makanan 70 kg, saponin 300 kg, pakan benih (pellet) 7.500 kg, pakan tepung 760 kg, pupuk organik 2.000 kg, pupuk anorganik 1.000 kg, terlaksananya penyediaan pakan benih bandeng melalui pengadaan obat pengendali siput 61 liter, vitamin C 2 (dua) kg, suplemen makanan 50 kg, penetral air 100 kg, saponin 200kg, pakan benih 10.800 kg, pupuk organic 3.100 kg, pupuk anorganik 2.000 kg,; terlaksananya penyediaan kepiting soka melalui pengadaan plastic panen 17 kg, kapur 2.000 kg, vitamin C 10 kg, saponin 300 kg, pakan rucah 1.800 kg; terlaksananya penyediaan pakan awal melalui pengadaan 3 kg vitamin C, 1.000 kg kapur, 50 kg probiotik, 300 kg saponin dan 3.000 kg pakan benih. Outcome kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan induk dan benih ikan nila salin, ikan bandeng, kepiting soka dan bawal di BPBAPL yang berkualitas melalui penyediaan pakan yang optimal (30 paket induk nila salin, 2.000.000 larva ikan nila salin, 3.000.000 ekor bandeng penggelondongan, 2.000 kg kepiting soka, 20.000 ekor bawal). (12) Kegiatan Pelayanan Dasar Peningkatan Produksi Ikan Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut (BPBIAPL) Pangandaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp.
sebesar
884.248.000
Rp.
900.000.000
(98,25%).
Output
dan
realisasi
kegiatan
anggaran
adalah
sebesar
terlaksananya
peningkatan produksi induk dan benih ikan/udang melalui pengadaan 10.000 kg pakan calon induk vanname, 1.500 kg cacing laut, 1 (satu) paket pakan larva udang galah, 1 (satu) paket pakan larva udang windu, 2.500 kg pakan calon induk bandeng; terlaksananya peningkatan produksi budidaya air payau
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-390
dan laut melalui pengadaan pakan udang vanname 14.000kg. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana budidaya udang dan ikan laut di BPBIAPL Pangandaran dan koordinat Cibalong 100%. (13) Kegiatan Pelayanan Dasar Peningkatan Produksi Ikan di Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar (BPPBAT) Singaparna yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.023.202.500
dan
realisasi
anggaran
Rp. 1.021.755.500 (99,86%). Output kegiatan adalah
sebesar
terlaksananya
pembenihan ikan gurame melalui pengadaan waring 50m2, 6.500 kg pellet; terlaksananya pendederan ikan gurame melalui pengadaan waring 75m2, pakan apung 5.200 kg; terlaksananya pembesaran calon induk ikan gurame melalui pengadaan waring 75m2, pakan apung 5.200 kg;
terlaksananya
pembenihan nilem melalui pengadaan ovaprim 10 ampul, pakan induk nilem 4.500 kg; terlaksananya pendederan ikan nilem melalui pengadaan pakan benih nilem PD I 650kg, pakan benih nilem PD II 1.300kg, pakan benih nilem PD III 2.600kg; terlaksananya pembesaran calon induk ikan nilem melalui pengadaan pakan apung 3.350kg; terlaksananya pembenihan ikan tawes melalui pengadaan pellet apung 4.500kg; terlaksananya pendederan ikan tawes melalui pengadaan pakan benih tawes PD I 650kg, pakan benih tawes PD II 1.300kg, pakan benih tawes PD III 2.600kg; terlaksananya pembesaran calon induk ikan tawes melalui pengadaan pakan apung 3.350kg. Outcome kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan benih ikan gurame, nilem dan tawes yang berkualitas (Gurame 500.000 ekor uk 1-2 cm, 20.000 ekor uk 35cm, 10.000 ekor uk 250gr, 10.000 ekor uk 8-12cm; Nilem 750.000 ekor uk 13cm, 25.000 ekor uk 20gr; Tawes 750.000 ekor uk 1-3 cm, 25.000 ekor uk 35cm, dan 15.000 ekor uk 100gr). (14) Kegiatan Pengembangan Budidaya Ikan Hias (TKW-12) di WKPP I yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.
996.171.250
(99,62%).
Output
kegiatan
adalah
terlaksananya
pengembangan budidaya ikan hias di Kota Bogor 1 (satu) kegiatan; terlaksananya pengembangan budidaya ikan hias di Kabupaten Bogor; terlaksananya pengembangan budidaya ikan hias di Kota Depok
1 (satu)
kegiatan; dan terlaksananya pengembangan budidaya ikan Hias di Kota Sukabumi 1 (satu) kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatkan produktivitas 200 orang wirausahawan baru di bidang budidaya ikan hias WKPPI Bogor dengan target kinerja 2.190.000 ekor benih.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-391
(15) Kegiatan Penyerapan Lapangan Pekerjaan melalui Usaha Budidaya Ikan Gurame di BPPBAT Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 996.057.000 (99,61%).
Output kegiatan adalah
terlaksananya pelatihan teknologi budidaya Ikan
Gurame sebanyak 5 (lima) angkatan untuk 100 peserta; terlaksananya pengadaan peralatan perikanan pembenihan Ikan Gurame : 200 buah bak plastik, 300 buah scoop net, 100 set airasi, 100 buah high blow; terlaksananya pembenihan Ikan Gurame melalui pengadaan benih Gurame uk 3 cm (silet) sebanyak 100.000 ekor, 6.000 kg pakan, 50 lt probiotik, 2.000 kg kaptan.
Outcome kegiatan adalah terciptanya lapangan kerja untuk 100 orang, meningkatnya produksi ikan Gurame sebanyak 300.000 ekor benih. (16) Kegiatan Pencetakan Wirausahawan Baru melalui Usaha Budidaya Ikan Lele dan Patin yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.066.560.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.057.173.250 (99,12%). Output kegiatan adalah terlatihnya 60 orang calon Wirausahawan baru ikan Patin dalam rangka pencetakan Wirausahawan baru di Kab. Subang; terlatihnya 30 orang calon Wirausahawan baru ikan
Lele
Sangkuriang
dalam
rangka
pencetakan
Wirausahawan baru di Kab. Subang; terlatihnya 60 orang calon Wirausahawan baru ikan Patin dalam rangka pencetakan Wirausahawan baru di Desa Sukamandijaya, Kec. Ciasem
Kab. Subang;
terlatihnya 60 orang calon
Wirausahawan baru ikan Patin dalam rangka pencetakan Wirausahawan baru di Desa Rancabango, Kec. Patokbeusi dan Desa Ciasem baru, Ciasem Girang Kec. Ciasem, Kab. Subang; terlatihnya 30 orang calon Wirausahawan baru ikan Lele Sangkuriang dalam rangka pencetakan Wirausahawan baru di Kec. Patokbeusi, Kab. Subang; terlatihnya 30 orang calon Wirausahawan baru ikan Lele Sangkuriang dalam rangka pencetakan Wirausahawan baru di Kec. Ciasem, Kab. Subang; terlatihnya 30 orang calon Wirausahawan baru ikan Lele Sangkuriang dalam rangka pencetakan Wirausahawan baru di Kab. Karawang; terlatihnya 30 orang calon Wirausahawan baru ikan Lele Sangkuriang dalam rangka pencetakan Wirausahawan baru di Kab. Bogor; terlatihnya 50 orang calon peserta Motivasi, Keahlian bisnis, dan teknologi Inovasi kreatif bagi Wirausahawan baru. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi budidaya ikan Patin dan Lele Sangkuriang sebesar 15%), serta bertambahnya wirausahawan baru. (17) Kegiatan Peningkatan Peran Penyuluhan Bidang Perikanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-392
dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 156.289.200 (78,14%). Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan teknis para penyuluh perikanan khususnya dalam budidaya dan pengolahan ikan melalui Bimbingan Teknis bagi Penyuluh Perikanan se-Jawa Barat, terlaksananya kegiatan penilaian penyuluh teladan tingkat Provinsi Jawas Barat, dan fasilitasi keikutsertaan kontingen Jawa Barat pada kegiatan Hari Nusantara Tingkat Nasional di Banjarmasin.
b. Permasalahan dan solusi a) Permasalahan (a) Masih rendahnya kualitas SDM pembudidaya maupun petugas/aparat dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup melimpah. (b) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana usaha budidaya ikan seperti: jaringan irigasi di tambak maupun saluran budidaya air tawar dan budidaya ikan di laut. (c) Rendahnya kualitas input produksi, seperti: induk dan benih, pakan, maupun peralatan teknis budidaya. (d) Serangan wabah penyakit ikan (seperti KHV, White Spot) yang masih sulit dideteksi pemunculannya serta keterbatasan dalam upaya penanggulangannya. (e) Usaha kelautan dan perikanan masih dianggap beresiko dan kurang menguntungkan,
sehingga
kurang
mendapatkan
dukungan
permodalan usaha yang memadai. (f) Masih kurangnya kapasitas para penyuluh perikanan, sehingga belum mampu memberikan pelayanan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan para pelaku utama dan pelaku usaha. b) Solusi (a) Diklat teknis dan manajerial bagi para pembudidaya serta aparatur perikanan. (b) Pengembangan
BBI/UPR
melalui
penyempurnaan
sarana
dan
prasarana. (c) Perbaikan kualitas induk dan benih melalui rekayasa teknologi (pemuliaan) dengan mengoptimalkan pemberdayaan UPTD/Balai. (d) Pengembangan dan pengadaan vaksin, obat-obatan, pengembangan Laboratorium Hama Penyakit Ikan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-393
(e) Diberikan melalui Bantuan Gubernur, kredit bunga rendah, Program Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
Kelautan
dan
Perikanan
(PNPMKP), Kredit Usaha Rakyat Kelautan Perikanan (KUR-KP), Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Subsidi Benih. (f) Meningkatkan frekuensi pendidikan dan pelatihan bagi para penyuluh perikanan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan para pelaku utama dan pelaku usaha. 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.240.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.137.537.525 (95,43%). Output kegiatan adalah terlaksananya peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Barat 1 (satu) angkatan, terlaksananya pertemuan FKPPS tingkat Provinsi Jawa Barat 1 (satu) angkatan, terlaksananya pengadaan rumah ikan sebanyak 1 (satu) unit, terlaksananya Forum KUB Perikanan Tangkap 1 (satu) angkatan, terlaksananya Forum Nelayan 1 (Satu) angkatan, terlaksananya monev magang nelayan ke Jepang 1 (satu) kegiatan, terlaksananya konsultasi, koordinasi, monitoring evaluasi dan pembinaan PUMP, Kartu Nelayan di 11 kabupaten/kota, SeHAT di 8
(delapan)
kabupaten/kota,
terlaksananya
dukungan
operasional
DAK/TP/Minapolitan 1 (satu) keg. converter BBM ke BBG 25 unit, Cool Box 1000L 10 unit; terlaksananya pembinaan penertiban Kapal perikanan yang menjadi kewenangan provinsi 1 (satu) kegiatan; terlaksananya pertemuan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan di Jawa Barat 1 (satu) kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap di 11 kabupaten/kota. (2) Kegiatan
Peningkatan
Pengelolaan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai,
yang
dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.132.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.931.633.110 (93,60%). Output kegiatan adalah terlaksananya pelayanan
operasional
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
selama
12
bulan,
terlaksananya bimbingan teknis operasional 1 (satu) angkatan, terlaksananya bimbingan teknis usaha penangkapan ikan 2 (dua) angkatan, terlaksananya pelayanan kesyahbandaran selama 12 bulan, terlaksananya pengawasan perikanan selama 2 (dua) bulan, terlaksananya operasional bengkel dan docking selama 12 bulan, terlaksananya operasional kapal perikanan 15 GT
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-394
sebanyak 4 (empat) trip, terlaksananya laminasi kapal 15 Gt 1 (satu) kegiatan, docking kapal 15 GT 1 (satu) kegiatan, pengadaan Net dan Line Hauler sebanyak 1 (satu) set, tersedianya fasilitasi sarana untuk TPI yaitu pengadaan
Ice Crusher sebanyak 2 (dua) unit, terlaksananya renovasi bangunan tempat pengepakan ikan dan waserda kebutuhan nelayan 1 (satu) keg., terlaksananya pemberian bantuan alat tangkap ikan kepada masyarakat nelayan berupa jaring kopet dan jaring millenium, serta jaring udang, jaring rajungan dan bubu rajungan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai 10%. (3) Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp.
sebesar
911.345.800
identifikasi,
Rp.
940.000.000
Output
(96,95%).
monitoring
dan
dan
realisasi
kegiatan
evaluasi
anggaran
adalah
pelaksanaan
sebesar
terlaksananya
kegiatan
di
20
kabupaten/kota, terlaksananya patroli terpadu 2 (dua) trip, terlaksananya pembinaan dan penyuluhan POKMASWAS kepada 40 orang pengurus di 20 kabupaten/kota, terlaksananya pelatihan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam rangka mendukung PUGAR di 3 (tiga) kabupaten (75 orang), terlaksananya
penyusunan
database
1
(satu)
kegiatan
(27
orang),
terlaksananya expo potensi SDKP Jabar tingkat Nasional 2 (dua) kegiatan (14 orang),
terlaksananya pertemuan Forum POKMASWAS diikuti 30 orang
pengurus, terfasilitasnya lomba POKMASWAS tingkat Provinsi Jawa Barat untuk 2 (dua) POKMASWAS berprestasi bidang penangkapan dan konservasi.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan sebesar 20%. (4) Kegiatan Peningkatan Teknologi Penangkapan Ikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.629.750.000
dan
realisasi
anggaran
Rp. 1.556.519.000 (95,51%). Output kegiatan adalah
sebesar
terfasilitasinya
operasional Kapal Wastukancana sebanyak 2 (dua) kali, terfasilitasinya operasional pengembangan teknologi penangkapan dan kelautan selama 12 bulan, terlaksananya pelatihan navigasi kapal bidang penangkapan sebanyak 2 (dua) angkatan, terlaksananya pelatihan motorisasi mesin kapal nelayan
sebanyak
2
(dua)
angkatan,
terlaksananya
perencanaan
pengembangan PPP Cilauteureun 1 (satu) kegiatan, terlaksananya pemberian bantuan mesin temple Suzuki 4 tak 15 PK untuk HNSI Kab. Tasikmalaya sebanyak 1 (satu) unit, terlaksananya pemberian bantuan alat tangkap untuk KUB Sindangkerta kab. Tasikmalaya sebanyak 1 set, dan KUB Menerjang Badai
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-395
II sebanyak 1 (satu) set. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan produktivitas SDM di Jawa Barat sebesar 10% (5) Kegiatan Pembangunan Kapal Perikanan (DAK) yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.699.100.000, dan realisasi anggaran sebesar
Rp.
11.640.305.250
(99,50%).
kegiatan adalah terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan
tangkap
melalui
penambahan
alat
tangkap
(jarring
gillnet/longline/jarring cumi) sebanyak 1 (satu) kegiatan, penambahan alat tangkap Kapal Inkamina 2013 1 (satu) kegiatan, dan Kapal Perikanan 30GT sebanyak 7 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap Jawa Barat sebesar 5%. 4.1.29 Urusan Pertanian Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kedua terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Pertanian adalah sebagai berikut: Nilai Tukar Petani 104,46; Jumlah Produksi Padi 11.587.631 Ton; Produktifitas Padi 58,93 Kwintal/hektar; sedangkan untuk palawija pada tahun 2014 jabar menyumbang produksi jagung sebanyak 1,02 juta ton lebih pipilan kering dengan produktivitas 72,84 kuintal/Ha, dan produksi kedelai sebanyak 108 ribu ton lebih biji kering dengan produktivitas mencapai 15,41 kuintal/Ha. lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai produksi sebanyak 51 ribu ton lebih dengan produktivitas 14,34 kuintal/Ha. Untuk tingkat produksi dan produktivitas komoditas perkebunan pada tahun 2014 mencapai 2,1%, Tingkat Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan sebesar 2,1%; Produksi Daging sebanyak 647.178 ton; Produksi Susu sebanyak 228.774 ton; Produksi Telur sebanyak 206.194 ton. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian a. Pelaksanaan Program (1)
Program Sungai Citarum, Pertanian Ramah Lingkungan,
yang dilaksanakan
oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000 dan realisasi Rp. 338.921.500 (84,73%).
Output kegiatan adalah Sosialisasi Model Konservasi Lahan dan Air di Wilayah DAS Ciatrum 1 Kegiatan, Rakor Model Konservasi Lahan dan Air di Wilayah DAS Ciatrum 1 Kegiatan, Fasilitasi Model Konservasi Lahan dan Air Wilayah DAS Ciatrum 1 Kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pertanian ramah LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-396
lingkungan di daerah aliran sungai Citarum serta diketahuinya kelayakan air yang ada di sekitar DAS Citarum. (2)
Penyediaan Benih Padi Bersertifikat di Jawa Barat pada BPB Padi, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Rp.
dengan
anggaran
1.378.456.750
sebesar
(98,46%).
Rp.
Output
1.400.000.000 kegiatan
adalah
dan
realisasi
Pelaksanaan
Administrasi Kegiatan, Perbanyakan Benih Dasar (BS - FS ) 10 Perbanyakan Benih Pokok (FS - SS) 380
Ha, Processing
Ha,
Benih Padi,
Konsultasi, Monitoring, Suvervisi dan Pembinaan Kegiatan. Outcome kegiatan adalah Peningkatan produksi benih padi 14% per Tahun. (3)
Peningkatan Produksi Hortikultura Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggaran Rp. 2.550.000.000 dan realisasi Rp.
2.385.924.230 (93,57%).
Output kegiatan adalah Pembuatan Juklak dan Juknis Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura di Jawa Barat, Rapat Koordinasi/Evaluasi Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura di Jawa Barat, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanaman Buah, Registrasi Penilaian Kebun Buahbuahan di 15 kabupaten/kota, Penguatan Kelembagaan Florikultura, Sekolah Lapangan Good Agriculture Pratices (SL-GAP) buah-buahan (Garut dan Bandung), Penyusunan Profil Komoditi Buah-buahan (Manggis), Pekan Flori dan Flora Nasional (Pameran), Penyusunan SOP Tanaman Sayuran dan Biofarmaka di 4 Kabupaten (Majalengka, Karawang, Bogor dan Sukabumi), Pertemuan Registrasi Penilaian Lahan Usaha 13 Kabupaten (Indramayu, Kuningan, Majalengka, Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Bandung Barat, Bogor, Cianjur, Purwakarta, Subang, Sukabumi, dan Sumedang), Sekolah Lapangan Good Agriculture Praktices (SL-GAP) Sayuran/Biofamaka di 5 Kabupaten, Rapat Koordinasi Perbenihan Sayuran,
Sosialisasi Bimbingan Teknis GHP, Forum
Komunikasi Pelaku Usaha Sayuran, Apresiasi Kepemanduan Penumbuhan Regu Pengendali Hama/OPT Terpadu (RP. HT) bagi Petugas Kabupaten/Lapangan di Tingkat Provinsi, penumbuhan dan Pembinaan Regu Pengendali Hama/OPT Terpadu (RP. HT) dengan Metode Sekolah Lapangan di 9 kabupaten/kota, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MONEV) Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura di Jawa Barat, Penyusunan Peta Agroecological Zone Komoditas Unggulan Hortikultura. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya kualitas
buah-buahan, sayuran, florikultura dan biofarmaka unggulan Jawa Barat, meningkatnya jumlah kebun buah-buahan yang menerapkan GAP/SOP di Jawa Barat, meningkatnya jumlah kebun buah-buahan yang telah memiliki nomor registrasi kebun sebanyak 100 kebun, meningkatnya areal tanaman sayuran
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-397
yang mengacu SOP di Kabupaten, Menurunnya populasi/intensitas serangan OPT utama hortikultura dilokasi kegiatan produksi benih padi 14%) per Tahun. (4)
Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat
dengan
anggaran
sebesar
Rp.
2.157.250.000
dan
realisasi
Rp. 1.981.982.575 (91,81%). Output kegiatan adalah Sertifikasi benih padi dan palawija, Pengawasan mutu benih di pasaran, Forum penangkar dan penyalur benih tanaman pangan Jawa Barat, Pembinaan penangkar produsen benih tanaman pangan Jawa Barat, Peningkatan kompetensi petugas, Visualisasi varietas unggul tanaman pangan Jawa Barat, Sertifikasi benih kentang, Forum penangkar benih hortikultura Jawa Barat, Monitoring Generasi Kentang
(NGM),
Menarashi
penangkaran
benih
kentang
bersertifikat,
Monitoring dan evaluasi kegiatan, Pengembangan benih jeruk priming, In House Training Sertifikasi benih dan SNI ISO/IEC 17025:2008. Outcome kegiatan adalah terwujudnya kegiatan pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan di Jawa Barat yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, Tersertifikasinya benih padi sebanyak 800 unit, produksi 10.000 ton, jagung 50 unit, produksi 500 ton, kedelai 250 unit, produksi 1400 ton, Terjaminnya mutu benih tanaman pangan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, terwujudnya kesepahaman 150 orang penangkar produsen dalam kegiatan perbenihan tanaman pangan di Jawa Barat, terwujudnya 150 penangkar benih tanaman pangan yang komitmen dan bertanggungjawab, tersedianya petugas pengawas benih tanaman yang kompeten dan professional, tersedianya media informasi tentang varietas unggul tanaman pangan Jawa Barat,
tersedianya benih
kentang bersertifikat sebanyak 275 unit, dengan produksi benih 2800 ton, terwujudnya kesepahaman 50 orang penangkar dalam kegiatan sertifikasi benih hortikultura, tersedianya wahana dalam penilaian kegiatan sertifikasi benih kentang, terwujudnya kesepahaman petugas dalam kegiatan sertifikasi benih kentang, terlaksananya kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di 28 Kabupaten/kota di Jawa Barat. (5)
Pembinaan Perbenihan Kentang di UPTD BPB Kentang Pangalengan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Rp.
dengan
anggaran
1.859.618.800
sebesar
(98,53%).
Rp.
Output
1.887.384.800 kegiatan
adalah
dan
realisasi
Operasional
Laboratorium Kultur Jaringan, Perbanyakan Benih Kentang G-0 (5 unit), Perbanyakan Benih Kentang G-0 Aeroponik (1 unit), Perbanyakan Benih Kentang G-1 (12 unit), Perbanyakan Benih Kentang G-2 (3 Ha), Manajemen Lahan (7 Ha), Pertemuan Penangkar Benih Kentang, Administrasi Kegiatan,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-398
Kegiatan Pameran/Bazar, Monitoring, Pembinaan, dan Koordinasi Kegiatan.
Outcome kegiatan adalah tersedianya Benih Kentang G-0 = 90.000 knol, G-1 = 180.000 knol, dan G-2 = 45.000 kg (45 Ton). (6)
Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman di BPBHAT, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 2.339.975.000 dan realisasi Rp. 2.303.320.800
(98,43%).
Output
kegiatan
adalah
Penyediaan
benih
hortikultura dan aneka tanaman di BPBHAT melalui cadangan benih untuk bantuan ke masyarakat, perbanyakan benih buah-buahan, Ketersediaan Benih Eksotik Buah-Buahan, Ketersediaan Benih Sumber Buah-Buahan, perbanyakan benih
sayuran,
Pemeliharaan
Temu
Pohon
Penangkar Induk
Benih
Buah-Buahan
Buah-Buahan BPBHAT
Se-Jawa
dan
Sub
Barat, Unitnya,
Pemberdayaan SDM Kultur Jaringan Ketersediaan Benih Tanaman Hias Koleksi, Ketersediaan Benih Tanaman Pot dan Lanskap, Ketersediaan Benih Tanaman Daun Indah, Ketersediaan Benih Tanaman Bunga Potong, Ketersediaan Benih Tanaman Anggrek, Ketersediaan Tanaman Obat Keluarga, Ketersediaan Tanaman Obat Rimpang, Temu Penangkar / Produsen Benih Florikultura dan Obat Se-Jawa Barat, Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Florikultura, Obat, Tanaman Langka dan Khas Daerah, Ketersediaan Benih Hortikultura dan Florikultura Melalui Kultur Jaringan. Outcome kegiatan adalah tercapainya Target Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman BPBHAT, Cadangan benih 14.060 pohon, perbanyakan benih buah-buahan 10.000 pohon,benih buah eksotik 515 pohon, Benih sumber buah-buahan 200 pohon, Perbanyakan Benih Tomat 20.000 batang,Temu Penangkar Buah-buahan 25 Orang, Pemeliharaan Pohon induk buah-Buahan 2027 pohon,Pemberdayaan SDM Kultur Jaringan 25 Orang, benih tanaman hias koleksi 245 pohon, benih tanaman pot dan landscape 4570 pohon, benih Tanaman daun indah 1150 pohon, benih tanaman bunga potong 3000 pohon, Benih tanaman anggrek 485 pohon, Tanaman obat keluarga 625 pohon, Tanaman Obat rimpang 1200 Kg, Pemeliharaan Pohon induk Tanaman Florikultura, obat, tanaman langka dan khas daerah 47.841 pohon, benih kultur jaringan 1.500 botol. (7)
Pengembangan
Teknologi
Mekanisasi
Pertanian
di
Jawa
Barat,
yang
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian di Jawa Barat dengan jumlah anggaran Rp. 1.299.422.000 dan realisasi Rp. 1.281.686.000 (98,64%).
Output kegiatan adalah Pengembangan inovasi dan diseminasi teknologi alsintan
dalam
upaya
peningkatan
agribisnis
di
Jawa
Barat
melalui
perancangan prototype alsintan, fabrikasi : (mesin pemipil jagung), modifikasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-399
alsin : (Mesin Power Threser Kedelai), rapat koordinasi dan sonkronisasi pengembangan alsintan, Pemutakhiran Database Alsintan, Bimbingan Teknis Operasional dan Optimalisasi Pemanfataan Alsin Brigade Tanam, Revitalisasi Pemanfaatan Traktor Roda 2 di 4 Kabupaten, Bimbingan Teknis UPJA/Petani Penerima Alsin Bantuan Gubernur, Uji Kinerja Prototype Alsintan, Uji Petik Alsintan
yang
beredar
Bengkel/Pengrajin,
di
tingkat
Sosialisasi
Petani,
Pengujian
Uji
Hasil
Mutu
Alsintan
Pengembangan
Buatan Alsintan,
Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Alsintan, Magang Petugas dan Bengkel/UPJA
Binaan
ke
Provinsi
Jawa
Timur,
pembinaan,
supervisi,
monitoring, evaluasi dan pelaporan, Penggandaan Alsin Power Threser Kedelai dan Aplikasi Uji Coba di Tingkat Petani. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produktivitas dan produksi agribisnis, meningkatnya penggunaan teknologi alsintan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produksi pertanian. (8)
Pengembangan Benih Palawija di BPB Palawija, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggaran Rp. 2.144.670.000 dan realisasi Rp. 2.113.967.700 (98,57%).
Output kegiatan adalah tersedianya benih sumber palawija di Jawa Barat 30%) melalui Perbanyakan Benih Palawija Kelas Benih Dasar (BS-BD), Perbanyakan Benih palawija Kelas Benih Pokok (BD-BP), Pengolahan hasil, promosi, dan distribusi benih palawija, temu usaha perbenihan palawija , temu lapang penangkar benih palawija, forum perbenihan, Temu Lapang Penangkar Benih Palawija Bersama Gubernur Jawa Barat, monitoring, supervisi, dan pembinaan kegiatan, Akselerasi Penyediaan Benih Sumber Kedelai Pola Kemitraan. Outcome kegiatan adalah tersedianya Benih Palawija bersertifikat :Benih Dasar 1.800 Kg, dan Benih Pokok 29.700 Kg, Benih Dasar 1.000 Kg, dan Benih Pokok 4.000 Kg, Benih Dasar 900 Kg, dan Benih Pokok 36.000 Kg, Benih Dasar 800 Kg, dan Benih Pokok 32.000 Kg. (9)
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Serealia dan Jagung, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat
dengan
anggaran
sebesar
Rp.
3.960.000.000
dan
realisasi
Rp. 3.793.861.975 (95,80%). Output kegiatan adalah Koordinasi Pencapaian Produksi Serealia (Subround) Tahun 2014, Pemantapan Sasaran Produksi Serealia (Padi dan Jagung) Tahun 2015, Koordinasi Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Jawa Barat, Evaluasi SL-PTT dan Bantuan Benih Serealia (Padi dan Jagung) Tahun 2013, Pendampingan dan Pengawalan Tahun 2014 serta Penyusunan Rancangan
Tahun 2015, Gerakan
Peningkatan Penerapan
Teknologi Serealia (Padi dan Jagung) di Kawasan Jawa Barat Selatan, Forum
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-400
Perbenihan Serealia (Padi dan Jagung), Pertemuan Hibah Uang Kegiatan Serealia (Padi dan Jagung) Tahun 2012 dan 2013 serta Koorinasi/ Evaluasi Tahun, Workshop Kelengkapan Berkas Hibah Uang Kegiatan Serealia (Padi dan Jagung) Tahun 2014, Temu Lapangan ( Field Day) Pengembangan Agribisnis Padi Hibrida, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Budidaya Padi Organik, Pengembangan Agribisnis Padi, Jagung Hibrida dan Sorghum di Lokasi Badan Pengembangan Agribisnis Cikadu (BPAC), Pilot Project Pengembangan Teknologi Budidaya Padi Apung di Lahan Rawan Banjir, Pilot Project Kemitraan Pengembangan Produksi Serealia Lain (Sorghum) dalam rangka Penyediaan Bahan Baku Pangan Lokal, Pilot Project Informasi Teknologi Jagung Hibrida Varietas Unggul/Baru, Pilot Project Informasi Teknologi Padi Hibrida Varietas Unggul/Baru, Gerakan Pengawalan Tanam, Panen dan Produktivitas Padi, Gerakan Pengawalan Tanam, Panen dan Produktivitas Jagung, Pilot Project Show Windows Teknologi Budidaya Padi Sawah di Kabupaten Karawang, Persiapan dan Evaluasi Kegiatan Serealia (Padi dan Jagung) Tahun 2014, Pertemuan
Kemitraan
Penanggulangan
OPT
Jagung Padi
dan
Tahun Jagung,
2014,
Pertemuan
Gerakan
Koordinasi
Pengendalian
OPT
Padi/Jagung, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Selerealia (Padi dan Jagung) Tahun 2014, Kajian Akademis Cadangan Benih Daerah . Outcome kegiatan adalah Tercapainya sasaran produksi tanaman pangan Tahun 2014 di Jawa Barat : a)Padi sebanyak 11.610.016 Ton Gabah Kering Giling b)Jagung sebanyak 1.102.505 Ton Pipilan Kering. (10) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Aneka Kacang dan Umbi di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggaran Rp. 3.400.000.000 dan realisasi Rp. 3.018.175.102 (88,77%). Output kegiatan adalah Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Komoditas Aneka Kacang dan Umbi, Gerakan Tanam / Panen Kedelai, Pembinaan, Pengawalan dan Monitoring Kedelai, Penyusunan SOP Budidaya dan Penangkaran Aneka Kacang dan Umbi, Penerapan Teknologi Budidaya Aneka Kacang dan Umbi, Workshop Bantuan Hibah SL-PTT Kedelai, Field Day (Temu Lapang) di Lokasi Pengembangan Aneka Kacang dan Umbi, Pembinaan, Pengawalan dan Monitoring Aneka Kacang dan Umbi Non Kedelai, Identifikasi Potensi Pangan Alternatif Sumber Karbohidrat, Pertemuan Koordinasi Penanggulangan OPT Akabi, Gerakan Pengendalian OPT Akabi, Temu Usaha Aneka Kacang dan Umbi, Bimbingan Teknis Penerapan Teknologi Kedelai, Rapat Wilayah Komoditas Aneka Kacang dan Umbi. Outcome kegiatan adalah Peningkatan Produksi untuk Komoditas Akabi (Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-401
Kayu dan Ubi Jalar) Tahun 2014 di Jawa Barat sebesar 3-5%) dari Produksi Tahun 2013. (11) Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi dan Pengembangan Varietas Unggul (TKW-13), yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 dan realisasi Rp. 995.200.000 (99,52%). Output kegiatan adalah Persiapan Kegiatan Pemurnian dan Pengembangan Padi Varietas Pandanwangi Unggulan Lokal Cianjur-Jawa Barat, Pemurnian Benih Padi Varietas Pandanwangi Kerjasama dengan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Pengembangan Budidaya
Padi
Varietas
Pandanwangi,
Pemantapan
Agribisnis
Beras
Pandanwangi Unggulan Lokal Cianjur-Jawa Barat, Penyusunan SOP Budidaya Padi Varietas Pandanwangi, Evaluasi Kegiatan Pemurnian dan Pengembangan Padi Varietas Pandanwangi Unggulan Lokal Cianjur-Jawa Barat, Pelaporan Kegiatan Padi Pandanwangi Unggulan Lokal Cianjur-Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya Benih Hasil Pemurnian dan Produksi Beras Pandanwangi Tahun 2014 :Benih Hasil Pemurnian sebanyak 12 Ton Benih, Produksi Padi Varietas Pandanwangi sebanyak 180 Ton Gabah Kering Giling. (12) Pengembangan Agribisnis Mangga Gedong Gincu (TKW-31), yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar
Rp. 988.865.000 dan realisasi Rp. 988.865.000 (100%).
Output kegiatan adalah Persiapan Kegiatan Pengembangan Sentra Produksi Mangga Gedong Gincu dengan Teknologi Off Season 1 Kali, Sosialisasi Pengembangan Sentra Produksi Mangga Gedong Gincu dengan Teknologi Off
Season di Kabupaten Majalengka, Cirebon dan Indramayu 1 kali, Penyusunan SOP Mangga Gedong Gincu dengan Teknologi Off Season 1 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya luas kebun mangga gedong gincu seluas 21 Ha yang menerapkan teknologi off season. (13) Kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.205.812.450 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.179.566.041 (97,82%).
Output kegiatan adalah identifikasi 6 (enam) kelompok ternak (komoditi sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam buras dan itik) tingkat Jawa Barat untuk diajukan ke lomba agribisnis peternakan tingkat nasional; dukungan temu
penyuluh;
temu
usaha
agribisnis
peternakan
antara
pelaku
usaha/produsen di Jawa Barat dengan konsumen di luar Jawa Barat; pembinaan pelaku usaha pengolahan hasil peternakan di Jawa Barat, pembinaan organisasi profesi/asosiasi peternakan di Jawa Barat; 5 (lima) event promosi hasil peternakan di Jawa Barat dan luar Jawa Barat; gerakan minum
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-402
susu bagi 8.000 siswa/anak-anak usia sekolah dasar/MI di 4 (empat) wilayah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; pembinaan pelaku inovasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan 26 kabupaten/kota di Jawa Barat, peningkatan wawasan 45 SDM pelaku usaha pengolahan hasil peternakan di Jawa Barat, rapat koordinasi stabilisasi harga daging; pembangunan arena promosi peternakan. Outcome kegiatan adalah Pengembangan Usaha Peternakan adalah terseleksinya dan terbinanya kelompok peternak 6 (enam) komoditi peternakan yaitu sapi perah, sapi potong, domba, kambing, itik dan ayam buras yang berprestasi di Jawa Barat serta 4 (empat) kelompok ternak sapi potong, kambing, itik dan ayam buras untuk diikutsertakan dalam lomba kelompok peternak tingkat nasional, terfasilitasinya temu penyuluh terhadap 1.000 orang penyuluh, terselenggaranya kegiatan temu usaha agribisnis peternakan, diperolehnya database kelembagaan peternakan di Jawa Barat sebagai bahan penunjang pengembangan usaha di Jawa Barat, terbinanya 25 orang anggota organisasi profesi/asosiasi dibidang peternakan di Jawa Barat; terpromosikan hasil-hasil produk peternakan di Jawa Barat dan Luar Jawa Barat; terlaksananya “Gerakan Minum Susu” untuk meningkatkan kecerdasan sumber daya manusia (SDM) anak-anak Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) di 4 (empat) wilayah di Jawa Barat; terselenggaranya lomba inovasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan di Jawa Barat, terbinanya pelaku usaha pengolahan hasil peternakan di Jawa Barat, meningkatnya keterampilan
45
SDM
pelaku
usaha
pengolahan
hasil
peternakan;
terfasilitasinya rapat koordinasi stabilisasi harga daging, terfasiltasinya arena promosi peternakan, (14) Kegiatan Pengembangan Produksi Ternak di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 411.175.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 387.574.500 (94,26%). Output kajian penyelamatan sapi pedet produksi Jawa Barat di wilayah sentra budidaya ternak pada 4 kabupaten (Tasikmalaya, Kuningan, Bandung dan Bandung Barat).
Outcome kegiatan adalah terkoordinasinya
pengembangan budidaya ternak di 20 kabupaten/kota se Jawa Barat, teridentifikasinya penguatan sistem rekording ternak melalui kajian penerapan sistem rekording ternak pada 7 kabupaten (Tasikmalaya, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur, Subang, Sumedang dan Kuningan) sebagai sentra budidaya sapi potong, teridentifikasinya data pedet sapi perah dan sapi potong. (15) Kegiatan Fasilitasi Pakan dan Kebutuhan
Dasar
Balai Perbibitan dan
Pengembangan Inseminasi Buatan (BPPIB) Ternak Sapi Perah Bunikasih, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-403
anggaran
sebesar
Rp.
1.620.188.750,
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 1.595.063.750 (98,51%). Output produksi susu ternak menjadi 12 liter/ekor/hari, kebun rumput seluas 10 ha, 1 (satu) set pakaian kerja lapangan, 1 (satu) set peralatan kandang, 1 (satu) set obat hewan, 1 (satu) set peralatan kebun rumput, 1 (satu) pupuk organik, 1 (satu) set pupuk anorganik; 240 ton pakan konsentrat dan 1 (satu) set vitamin dan mineral, 1 (satu) set garam dan 1 (satu) set Calf Milk Replacer, 180 ton hijauan pakan ternak. Outcome kegiatan adalah terjaminnya produksi dan produktivitas ternak sapi perah dengan sarana pemeliharaan ternak sapi perah, sarana penanaman, pemeliharaan, panen dan distribusi hijauan pakan ternak, pakan konsentrat ternak sapi perah (16) Kegiatan Fasilitasi Penyediaaan Pakan Ternak dan kebutuhan dasar lainnya di BPT Sapi Perah dan HMT Cikole Lembang, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.216.494.300, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.211.832.300 (99,79%).
Output ketersediaan 12 bulan honorarium tenaga harian lepas penyabit rumput; pengadaan bahan obat-obatan kesehatan hewan; pengadaan bahan pakan ternak sapi perah selama 12 bulan. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya ternak sapi perah sebanyak 232 ekor; produksi susu sebanyak 326.017 liter (* data per 30 Desember 2014), tercapainya pertambahan bobot badan ternak 0,5 kg/ekor/hr, dicapainya berat lahir ternak jantan sebesar 40,5 kg dan berat lahir ternak betina sebesar 38,7 kg, (17) Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Pakan dan Kebutuhan Dasar di BPPT Sapi Potong Ciamis, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.141.393.750 realisasi anggaran sebesar
Rp.
1.139.728.050
(99,85%).
Outcome
kegiatan
adalah
terlaksananya budidaya ternak sapi potong sebanyak 250 satuan ternak; tersedianya straw semen beku sebanyak 10.000 dosis; dan tersedianya bibit ternak sapi potong berkualitas sebanyak 20 ekor. Output kegiatan tersedianya honorarium petugas kandang, pemelihara kebun rumput dan petugas teknis lainnya sebanyak 7.625 HOK, tersedianya obat-obatan ternak untuk 1 Tahun, tersedianya konsentrat sapi potong untuk proses budidaya sebanyak 273.750 kg, ketersediaan HMT sebanyak 295.000 kg, serta peralatan kandang dan kebun untuk 1 Tahun. (18) Kegiatan Fasilitasi Pakan dan Kebutuhan Dasar di BPPTD Margawati dan SUPPTD Bunihayu Subang/Trijaya, yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Perbibitan dan PengembanganTernak Domba Margawati dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.549.746.820, realisasi anggaran sebesar
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-404
Rp. 3.548.146.820 (99,95%). Output kegiatan tersedianya obat-obatan ternak; bahan baku konsentrat; tambahan hijauan pakan ternak; bahan baku untuk fermentasi ampas tahu; pupuk urea; pakaian kerja lapangan; peralatan kesehatan ternak pakai habis dan Tambahan jaringan penyiraman kebun rumput. Outcome kegiatan adalah dihasilkannya bibit domba berkualitas 10% dan ternak tersertifikasi sebanyak 47 ekor, (19) Kegiatan Fasilitasi Pakan dan Kebutuhan Dasar di BPPT UPTD Pengembangan Perbibitan
Ternak
Unggas
Jatiwangi,
yang
dilaksanakan
oleh
Dinas
Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.988.213.100 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.984.293.600 (99,80%).
Output kegiatan ketersediaan kebutuhan bahan pakan ternak ayam buras dan itik selama 12 bulan; peralatan peternakan (Wing Band dan koran Brooding periode Starter dan sekam/liter); Upah pegawai selama 12 bulan/1 Tahun honorarium tenaga harian lepas pemelihara ternak; dan jasa untuk uji laboratorium pakan/ sampling. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produktivitas ternak ayam buras dan itik (produksi telur/hen days ayam buras 30% dan itik 35%. (20) Kegiatan Pengujian Mutu Pakan Secara Laboratories di Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 585.161.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 540.905.600 (92,44%). Output kegiatan ketersediaan satu paket bahan kimia pengujian mutu pakan ternak; satu paket peralatan laboratorium; kunjungan ke laboratorium pakan luar provinsi; lima ratus exemplar leaflet, terlaksananya jasa konsultansi dan pre assesment
Outcome kegiatan adalah terujinya mutu bahan baku/pakan ternak sebanyak 1.063 sampel aktif dan passive service di Jawa Barat, sehingga pelayanan pengujian mutu bahan baku/pakan ternak di Jawa Barat meningkat sebesar 18.11% dibandingkan Tahun 2013 sebesar 900 sampel, (21) Kegiatan Pengembangan Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih sebagai Pusat Pengembangan Teknologi Bibit Sapi Perah Berkualitas yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.466.250 realisasi anggaran sebesar Rp. 825.424.750 (82,50%). Output kagiatan penyediaan 10 Ekor sapi Dara Siap IB, 1 (satu) set sarana IB dan embrio transfer, 1 (satu) set peralatan peternakan, 1 (satu) set peralatan laboratorium peternakan, 1 set peralatan pengolahan hasil pertanian, 1 (satu) set peralatan kesehatan hewan, 1 (satu) set peralatan pemerahan, pengujian, proses dan pengolahan susu; Alat dan bahan sosialisasi pembinaan peternak, manual
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-405
teknologi sapi perah dan; kursus pengolahan susu, study banding penerapan
Good Farming Practices dan Good Breeding Practices pada unit pembibitan ternak di Jawa Tengah; penilaian bakal calon pejantan oleh Komisi Bibit Nasional, pembinaan lapangan ke 6 (enam) kelompok peternak binaan.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya penerapan Good Farming Practices, Good Breeding Practices dan Good Handling Pactices di Balai dan 6 (enam) kelompok peternak binaan serta dihasilkannya 5 (Lima) ekor sapi jantan muda berstatus nominasi bakal calon pejantan unggul, hasil aplkasi Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio (22) Kegiatan Pengembangan UPTD Sapi Perah dan HMT Cikole Lembang sebagai pengembangan teknologi sapi perah dan hijauan makanan ternak berkualitas, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 889.505.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 884.251.250 (99.41%). Output kegiatan ketersediaan 1 (satu) set bahan dan alat pengelolaan kebun rumput; 1 (satu) set peralatan pengelolaan kandang; 1 (satu) set alat dan bahan penunjang kesehatan pemerahan; 1 (satu) set sarana penunjang recording ternak sapi perah dan informasi; 1 (satu) set sarana penunjang mesin perah; satu set bahan dan alat penunjang reproduksi ternak; satu set bahan kimia untuk sterilisasi peralatan pemerahan; 1 (satu) set bahan pengolahan limbah kotoran ternak; 1 (satu) set bahan kemasan dan pengolahan air susu; sertifikasi produk olahan susu; serta pembinaan dan monitoring ke kelompok binaan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan jumlah bibit dasar sebesar 21,43%, bibit induk sebesar 37,14% dan bibit sebar sebesar 34,29%, meningkatnya kualitas susu yang dihasilkan sesuai dengan SNI, menurunnya kasus penyakit mastitis sub klinis dari 5% menjadi 4,69%, serta meningkatnya pengetahuan dan wawasan 8 (delapan) kelompok binaan di 7 (tujuh) kabupaten/kota. (23) Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan BPPT Sapi Potong Ciamis yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.064.756.376
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 1.044.136.745 (98,06%). Output kagiatan ketersedian straw semen beku sebanyak 10.000 dosis, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak pada 10 kelompok (60 orang), meningkatnya pengetahuan petugas di balai sebanyak 10 orang, tersedianya buku budidaya ternak sapi potong sebanyak 150 buah, tersedianya buku pakan ternak sapi potong 150 buku, terlaksananya pengamatan model pemuliaan dan pengembangan ternak sapi potong di Provinsi Sumatera Barat 1 kegiatan, terlaksananya pengujian kesehatan ternak baik pejantan maupun betina, pengujian kualitas straw 50 dosis serta
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-406
pengujian pakan ternak 5 sampel, terlaksananya bimbingan teknis tenaga ahli bibit dan semen beku 2 kali, terlaksananya pelatihan formulasi dan teknologi pakan
2
orang,
terlaksananya
pengamatan
model
pembibitan
dan
pemeliharaan pejantan di BIBD Ungaran 1 kegiatan, terlaksananya workshop dokumentasi ISO 9001 : 2008 dan kursus audit internal 4 orang, tersedianya profil balai 2.500 lembar,
terlaksananya bimbingan teknis implementasi sop
dan penilaian lab semen beku 1 kegiatan.
Outcome kegiatan adalah
ketersediaan ternak sapi potong berkualitas sebanyak 20 ekor. (24) Kegiatan Pengembangan UPTD BPPT Unggas Jatiwangi sebagai Pusat Pengembangan Teknologi Bibit Ternak Unggas Berkualitas, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 380.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 379.301.445 (99,82%). Output kegiatan ketersediaan alat kedokteraan hewan (Spoit
Disposible, Kapas, Syringe); kapur pertanian, obat-obatan (antiboitika, antiparasit, vitamin, vaksin, desinfektan, feed aditive); larutan Kimia (nitrogen cair, alkohol, NaCl); dan alat laboratorium peternakan Cooler box. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produktivitas ternak ayam buras (produksi telur/hen days ayam buras) menjadi 30% dan produktivitas ternak itik lokal (produksi telur/hen days itik lokal) menjadi 35% dan kualitas bibit ternak ayam buras dan itik lokal yang optimal dalam rangka penyediaan bibit ternak untuk masyarakat. (25) Kegiatan Bimbingan Teknologi Demontrasi Farm, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 645.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 583.292.375 (90,43%).
Output kegiatan adalah pembinaan kelompok peternak di 5 lokasi sekitar BPAC CIkadu Kabupaten Cianjur sebanyak 200 orang, pembinaan dan bimbingan teknis dan teknologi peternakan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk 50 orang, penguatan prasarana dan sarana di lokasi ATP (BPAC) Kabupaten Cianjur berupa penyediaan bibit rumput dan pencetakan kebun koleksi seluas 1 ha serta pemeliharaan kebun rumput seluas 5 Ha, penyediaan pupuk, bahan pakan ternak, obat-obatan. Output lainnya adalah terlaksananya peningkatan wawasan dan pengetahuan ke Sumber Teknologi dengan mengunjungi Batam Expo diikuti sebanyak 11 orang termasuk petugas dari Kabupaten Cianjur, Garut, dan Ciamis. Outcome kegiatan adalah terbinanya kelompok peternak di sekitar BPAC Cikadu Kabupaten Cianjur; terbina dan terselenggaranya bimbingan teknis dan teknologi peternakan; terfasilitasinya penguatan prasarana dan sarana di Lokasi ATP (BPAC) Cikadu Kabupaten Cianjur; meningkatnya wawasan dan pengetahuan SDM dari sumber teknologi;
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-407
termonitor,
terevaluasi
dan
terbinanya
kegiatan
bimbingan
teknologi
demonstrasi farm. (26) Kegiatan Pengembangan Usaha Integrasi Sentra Penggembalaan Sapi Potong dan Domba di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten/kota Sukabumi, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
415.368.000,
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 380.494.400 (91,60%). Output kegiatan adalah penyusunan kajian pemetaan sosial ekonomi akibat limbah kotoran ternak di sekitar Badan Pengelola Agribisnis Cikadu Kabupaten Cianjur yang merupakan kerjasama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Bandung; monitoring, evaluasi dan pembinaan kegiatan usaha integrasi sentra penggembalaan sapi potong dan domba di Kabupaten Cianjur dan kabupaten/kota Sukabumi; pelaksanaan bimbingan teknologi peternakan berbasis lingkungan di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi dengan jumlah peserta masing-masing sebanyak 25 orang; pelaksanaan pertemuan diseminasi teknologi alat dan mesin peternakan yang diikuti oleh 50 orang petugas dan peternak se Jawa Barat, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi untuk membandingkan potesi lokal dengan mengunjungi Provinsi Jawa Timur. Outcome kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen kajian pemetaan sosial ekonomi akibat dampak limbah kotoran ternak di sekitar BPAC Kabupaten Cianjur; termonitor, terevaluasi dan terbinanya kegiatan usaha integrasi sentra penggembalaan sapi potong dan domba di Kabupaten Cianjur dan kabupaten/kota Sukabumi; terlaksananya bimbingan teknologi peternakan berbasis lingkungan; terlaksananya kegiatan diseminasi
teknologi
alat
dan
mesin
peternakan;
serta
meningkatnya
pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia dan teknologi dalam menggali potensi sumber daya lokal bidang peternakan. (27) Kegiatan Piloting Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Peternakan, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 978.905.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 973.905.000 (99,49%). Output kegiatan ketersediaan magang peternak domba; ketersediaan bahan praktek magang budidaya ternak domba.
Outcome kegiatan adalah kesejahteraan masyarakat miskin di Jawa Barat sebanyak 4 kelompok (Desa Mekarlaksana Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur, Desa Padaluyu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur, Desa Randusari Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan dan Desa Wanawali Kecamatan Cibatu Kecamatan Purwakarta) dengan tambahan pendapatan dari
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-408
hasil pemeliharaan ternak domba sebesar Rp. 250.000/orang/bln sehingga dalam waktu 5 bulan sebesar Rp. 1.250.000. (28) Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pakan Ternak dalam Mendukung Produksi dan Produktivitas Ternak yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 253.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 243.848.860 (96,38%). Output kegiatan adalah pertemuan koordinasi dengan kabupaten/kota, pengawasan dan pengambilan sampel pakan/bahan pakan sebanyak 40 sampel. Outcome kegiatan adalah terlaksananya evaluasi kegiatan hijauan pakan ternak yang berkualitas melalui kegiatan pertemuan yang dihadiri petugas dinas yang melaksanakan fungsi peternakan di 27 kabupaten/kota serta pendataan dan penyusunan
buku
hijauan
pakan
berkualitas.
terlaksananya
apresiasi
pengelolaan pakan tambahan yang berkualitas melalui kegiatan pertemuan dan kunjungan lapangan petugas dinas kabupaten/kota yang menangani fungsi peternakan ke kelompok pengolahan pakan ternak unggas dan ruminansia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. terlaksananya pengawasan mutu pakan di 20 kabupaten/kota (29) Kegiatan Penguatan Kualititas dan Kuantitas Bibit Ternak dalam Meningkatkan Produktivitas Ternak dan Ikonisasi Sapi Rancah sebagai Ikon Sapi Jabar, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.333.555.800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.261.315.820 (94,58%). Output kegiatan proposal usulan penetapan rumpun dan ekspose sapi rancah/pasundan oleh Tim Fapet UNPAD dihadapan Komisi Penilaian Penetapan Pelepasan Rumpun Galur Ternak. Outcome kegiatan adalah 1). terpilihnya ternak bibit sebanyak 18 ekor dari 6 komoditi ternak; 2). tersedianya roadmap pengembangan populasi sapi pasundan (sapi lokal Jawa Barat di Jawa Barat, melalui ketersediaan kajian penyusunan pengembangan foundation stock sapi Pasundan di BPPT Sapi Potong Cijeungjing-Ciamis dan roadmap pengembangan sapi Pasundan di wilayah basis populasi (buffer zone hutan dan pesisir Selatan)
Jawa Barat; analisis
matrik kontekstual sebagai dasar penyusunan roadmap pemurnian dan pengembangan Foundation stock sapi Pasundan di BPPT Sapi Potong Cijeungjing dan analisis matrik kontekstual sebagai dasar penyusunan roadmap pemurnian dan pengembangan Foundation stock sapi Pasundan di 11 kabupaten yaitu Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Cianjur dan Sukabumi; 3). Ditetapkannya sapi Rancah/ Pasundan sebagai rumpun/ galur ternak sapi lokal Jawa Barat dengan Keputusan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Menteri
Pertanian
Republik
Indonesia
Nomor
IV-409
1051/Kpts/SR.120/10/2014, tanggal 13 Oktober 2014 tentang Penetapan Rumpun Sapi Pasundan. (30) Kegiatan Penataan Kawasan Peternakan di Hulu DAS Citarum, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
3.794.978.875
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 1.797.423.76 (47,36%). Output kegiatan adalah 9 unit kandang komunal dan bangunan pendukungnya dengan kondisi fisik sebesar 37,75%; 1 unit pengolahan limbah terintegrasi; 1 unit penyimpan hasil pengolahan limbah; 2 unit alat pengolahan dan sarana penunjangnya; 1 bangunan gapura penanda kawasan peternakan; 1 set sarana penunjang kandang komunal; serta hasil dari beberapa sub kegiatan yang meliputi 1 dokumen kajian UKL UPL, 1 dokumen hasil kajian penataan kawasan peternakan, lahan hijauan makanan ternak seluas 5 ha yang ditanami bibit rumput; penguatan sarana dan prasarana Gapoktan sebanyak 1 kegiatan; identifikasi dan sosialisasi;
1
kegiatan alat pendukung budidaya peternakan; serta evaluasi kegiatan, sedangkan Outcome kegiatan penataan kawasan peternakan di Hulu DAS Citarum adalah tersedianya 1 kegiatan unit kandang komunal dengan kondisi fisik sebesar 37,75%. Tersedianya 1 kegiatan unit pengolahan limbah terintegrasi,
tersedianya
1
set
sarana
penunjang
kandang
komunal,
tersedianya
hijauan makanan ternak seluas 5 Ha , tersedianya 1 kegiatan
sarana dan prasarana gapoktan, teridentifikasinya kegiatan penataan kawasan peternakan di hulu DAS Citarum, tersosialisasikannya penataan kawasan peternakan di hulu DAS Citarum sebanyak 3 kali, terjadinya penguatan sarana dan prasarana gapoktan, tersedianya alat pendukung budidaya peternakan 1 kegiatan, termonitornya dan terdampingnya serta terevaluasinya kegiatan penataan kawasan peternakan di Hulu DAS Citarum. Dan tujuan akhir kegiatan adalah Tertatanya kawasan peternakan di Hulu DAS Citarum. (31) Kegiatan Pengembangan UPTD BPPT Domba Margawati Sebagai Pusat Pengembangan Teknologi Bibit Domba Berkualitas, yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Ternak Domba Margawati dengan anggaran sebesar Rp. 587.756.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 586.958.180 (99,86%). Output ketersedian bibit domba Garut pejantan dan betina; bahan olahan prosessing pengawetan hijauan makanan ternak; magang peternak domba; uji pemuliaan bibit ternak domba, sertifikasi ternak domba garut; Pra ISO 9001- 2008, pembinaan kelompok peternak domba.
Outcome kegiatan adalah BPPTD Margawati sebagai pusat informasi domba di Jawa Barat, terlaksananya magang peternak domba sebanyak 100 orang per tahun dan terbinannya 25 Kelompok Ternak Domba di 12 kabupaten/kota.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-410
(32) Kegiatan Pengembangan, Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan, yang dilaksanakan oleh UPTD BPBTP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 4.802.996.200, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.666.613.395 (97,16%), Output kegiatan adalah tersedianya Benih Kopi Arabika 1.000.000 butir (Janji Gubernur), tersedianya Benih Kopi Arabika 120.000 butir, Terpeliharanya 13 kebun dinas (222,78 Ha), kebun sumber benih Kopi LS.795 1 ha, Calon Kebun Entress Kopi Robusta 1 ha, Calon Kebun Induk Kakao 5 ha, Calon Kebun Induk Kopi Arabika LS. 795 2 ha, Calon Kebun Induk Kemiri Sunan 40 ha, 1 dokumen informasi inovasi teknologi perbenihan. Outcome kegiatan adalah tersedianya benih unggul tanaman perkebunan serta kebun sumber benih tanaman perkebunan. (33) Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan, yang dilaksanakan oleh UPTD BP2MB Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 989.198.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 985.739.900 (99,65%). Output kegiatan adalah fasilitasi diseminasi standar mutu benih tanaman perkebunan, fasilitasi pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan, pelayanan
sertifikasi
benih
tanaman
perkebunan,
pertemuan
teknis
pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan, adopsi pengembangan IPTEK pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan, koordinasi, konsultasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan. Outcome kegiatan adalah terkendalinya pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan yang tidak bermutu di Jawa Barat. (34) Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 2.635.799.660 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.502.377.460 (94,94%). Output kegiatan adalah terlaksananya Demplot Teknis Intensifikasi Teh Pola Recovery di 11 Kabupaten, pertemuan teknis komoditas perkebunan kepada petani perkebunan rakyat 4 komoditas (Karet, Kopi, Teh, danTebu) di 12 Kabupaten masing-masing 2 kali, Pertemuan di Tingkat Provinsi 2 kali, pengawalan dan penyaluran pupuk Pengawalan
pelaksanaan
kegiatan
bersubsidi di 12 kabupaten/kota, pengembangan
tebu
dalam
rangka
pencapaian swasembada gula di Jawa Barat (6 Kabupaten ), berupa pertemuan di TK Provinsi 2 kali, pertemuan Antisipasi Kebakaran Tebu di 5 Wilayah PG masing-masing 2 kali dan monev pelaksanaan pengembangan Tebu di 6 Kabupaten, Pengawalan pelaksanaan Gerakan Penyelamatan Agribisnis Teh Nasional (GPATN ) di 8 Kabupaten, berupa pertemuan koordinasi TK. Provinsi 3 kali, monev pelaksanaan kegiatan GPATN di 8 Kabupaten, Koordinasi dan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-411
mengikuti pertemuan-pertemuan di Luar Provinsi dalam rangka pengawalan kebijakan produksi tanaman perkebunan. Outcome kegiatan adalah adanya kebun percontohan inovasi teknologi/teknis budidaya tanaman perkebunan untuk 4 komoditas (Karet, Teh, Kopi dan Tebu) di 12 Kabupaten (Bdg, B.Brt, Sbg, Pwkt, Smdg, Mjlk, Grt, Tsk, Cms, Skbm, Cjr) dan 19 Kelompok melalui
pembinaan teknis berupa Demplot, pertemuan teknis
Tani
diharapkan
dapat menerapkan teknologi budidaya tanaman perkebunan (Karet, Teh, Kopi dan Tebu)
sesuai dengan standar teknis untuk memperbaiki
produktivitas
produksi dan
usahataninya, Petugas, petani dan stakeholder pupuk di
12 Kabupaten /Kota
yang membidangi
perkebunan mendapat pembinaan
tentang mekanisme
penyaluran penggunaan sarana produksi perkebunan
khususnya pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan petani perkebunan. Diperoleh data dan informasi mengenai kebutuhan pupuk petani perkebunan di 12 Kabupaten (Bdg, Skbm, Mjlk, Grt, Bgr, Kt Bjr, Cms, Smdg, Tsk, Pwkt, Sbg, Kng ) sebagai dasar penyusunan RDKK di Kelompok Tani, diperoleh data /informasi mengenai perkembangan pelaksanaan
pengembangan Tebu di
Jawa Barat tahun 2014 dan diperolehnya data penurunan tingkat kebakaran Tebu. Pengawalan berupa rapat koordinasi, kegiatan antisipasi kebakaran kebun Tebu yang
dilaksanakan di 5 Wilayah PG (6 Kabupaten) yang
melibatkan stakeholder agribisnis Tebu (Dinas Kabupaten, PG, KPTR, Asosiasi dan
petani/Kelompok
Tani),
Diperoleh
data
dan
informasi
mengenai
perkembangan pelaksanaan GPATN di 8 Kabupaten di Jawa Barat (Bdg, B.Brt, Grt, Skbm, Cjrt, Pwkrt, Mjlk, Tsk) pengawalan berupa koordinasi antara stakeholder agribisnis Teh (PPTK Gambung, DTI, Asosiasi dan petani/Kelompok Tani), monitoring evaluasi kegiatan GPATN, Diperoleh informasi hasil koordinasi konsultasi tentang kebijakan produksi tanaman perkebunan, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam program kegiatan. Koordinasi
dilaksanakan dalam
kunjungan ke pusat, pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh Tingkat Pusat di Luar Provinsi. (35) Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau (DBHCHT)
yang
dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp. 600.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 568.903.600 (94,82%). Output kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi di Tingkat Provinsi dan Supervisi dalam rangka inventarisasi data pengembangan budidaya
tembakau di
9 kabupaten/kota
penghasil tembakau
(Garut,
Sumedang, Majalengka, Bandung, Kuningan dan Bandung Barat, Kota Banjar, Ciamis dan Cianjur), Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Budidaya Tembakau di 6 kabupaten (Garut, Sumedang, Majalengka, Bandung, Kuningan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-412
dan
Bandung
Barat)
dan
Pengembangan
Inovasi
Budidaya
Tembakau/kunjungan lapangan pengembangan teknologi budidaya tanaman tembakau ke kabupaten. Terlaksananya Inovasi Teknologi Pengembangan Budidaya Tembakau dengan jumlah peserta petugas dan petani 30 orang. Terlaksananya koordinasi/konsultasi ke Pusat; Pertemuan Nasional dan Koordinasi di luar Provinsi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya wawasan teknis budidaya tembakau bagi para petani tembakau Jawa Barat. (36) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau di Jawa Barat (DBHCHT) yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 312.973.000 (78,24%). Output kegiatan adalah penyediaan pertemuan teknis mutu benih tembakau, fasilitas sertifikasi benih tembakau, fasilitas pengawasan
benih
tembakau.
Outcome
kegiatan
adalah
tercapainya
pengawasan dan pelaksanaan sertifikasi benih tembakau kepada petani tembakau di Jawa Barat. (37) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Gerakan Multi Aktivitas Agribinis (GEMAR Paket C),yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 249.995.000 (100%). Output kegiatan adalah
temonitornya
pelaksanaan GEMAR Paket C di Jawa Barat 13 Gapoktan di 9 kabupaten/kota, terlaksananya bimbingan teknis GEMAR Paket C 13 gapoktan, terlaksananya rapat pembinaan GEMAR Paket C sebanyak 2 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya fasilitasi kelompok tani GEMAR Paket C. b. Permasalahan dan Solusi a)
Permasalahan (a) Iklim usaha produksi benih kurang mendukung, dimana curah hujan cukup tinggi dan terjadinya kemarau basah sepanjang Tahun. Iklim seperti tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap kuantitas produksi benih yang dihasilkan, sehingga produksi padi mengalami ketidakcapaian target. (b) Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yang menyebabkan beberapa komoditas mengalami penurunan hasil. (c) Kurangnya Pengetahuan petani sehingga menghambat terhadap proses penerapan teknologi pertanian. (d) Lemahnya akses petani terhadap
sumber
permodalan / pembiayaan
usaha. (e) Ketersediaan benih belum sesuai dengan prinsip 6 Tepat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-413
(f) Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sedikitnya ikut menyumbang penurunan hasil produksi. (g) Belum berkembangnya kelembagaan di tingkat petani (h) Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) belum sepenuhnya dapat diselesaikan secara menyeluruh, hal ini karena penyelesaiannya melibatkan beberapa Instansi terkait lainnya seperti BPN dan pihak kepolisian, atau tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Perkebunan. (i) Pengusahaan komoditi perkebunan di lahan rakyat pada bagian wilayah tertentu di Jawa Barat masih dijumpai penanaman yang belum sepenuhnya sesuai dengan Agroklimat setempat.
(b) Solusi (a) Melakukan koordinasi antara Dinas Provinsi, Kabupaten, Penangkar dengan Unit Produksi Benih Sumber Badan Litbang Kementerian Pertanian mengenai kebutuhan benih sumber di Jawa Barat. (b) dengan adanya SLI (Sekolah Lapang Iklim) petani diharapkan dapat membaca situasi iklim yang sedang terjadi, sehingga mereka dapat melakukan antisipasi terhadap permasalahan DPI ini. (c) Perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM pertanian melalui kegiatan baik berupa sosialisasi, magang, dan sekolah lapang. Pembinaan dari instansi terkait baik dari tingkat Kabupaten maupun Tingkat Provinsi perlu lebih ditingkatkan agar penerapan teknologi pertanian meningkat. (d) Perlu adanya penguatan modal untuk kelompok tani dan petani. (e) Upaya penyediaan benih disesuaikan dengan jadwal tanam dilapangan. (f)
Pengembangan produksi sector pertanian diarahkan ke lahan-lahan kering yang selama ini masih belum termanfaatkan secara optimal.
(g) Mengembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan usaha lainnya guna mendukung pengembangan agribisnis di Jawa Barat. (h) Perlu
dilakukan
adanya
koordinasi
dengan
instansi
terkait
dalam
pengelolaan dan penanganan Gangguan Usaha perkebunan di Jawa Barat. (i)
Dalam pengembangan komoditi perkebunan maupun perluasan areal serta pengembangan
perkebunan
berwawasan
lingkungan
perlu
adanya
pembinaan teknis secara berkelanjutan dan intensif terhadap para pelaku perkebunan di Jawa Barat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-414
2) Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian a. Pelaksanaan Program (1) Pelatihan Pertanian di UPTD Bapeltan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 1.610.000.000 dan realisasi Rp. 1.527.192.000 (94,86%).
Output
kegiatan
adalah
Pengembangan
kurikulum
dan
modul,
Pelaporan, Pekan Pertanian TK Nasional, Pelatihan Kewirausahaan Agribisnis, Pelatihan Pertanian Padi Organik, Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kering, Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian, Pelatihan
Dasar-Dasar
Metodologi
Penyuluhan
Pertanian,
Pelatihan
Penerapan Cara Tanam Legowo, Validasi Modul Wirausaha Baru, Verifikasi Persyaratan Calon Peserta Wirausaha Baru dan Calon Pendamping, Evaluasi
pasca
pelatihan,
Pelatihan
Pengeloaan
UPJA,
Pelatihan
Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari, Pelatihan Inovasi Tekonogi Kreatif. Outcome kegiatan adalah peningkatan kemandirian pangan dan pencapaian produksi pertanian sebesar 5%), peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan sdm pertanian sebanyak 300 orang. (2) Pengembangan
Sumberdaya
dan
Kelembagaan
Pertanian,
yang
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggaran Rp. 17.937.802.792 dan realisasi Rp. 17.443.559.992 (97,24%). Output kegiatan adalah meningkatnya kinerja sumberdaya pertanian di Jawa Barat melalui pengawalan penyediaan
dan
penyaluran
pupuk
bersubsidi,
Penumbuhan
dan
Pengembangan Manajemen Alsintan, Sosialisasi dan Evaluasi Kredit Program, Pembinaan Kelompoktani Penerima Kredit,
sosialisasi dan
evaluasi PUAP, Penilaian Lomba Tingkat Provinsi, Pembinaan Penguatan P4S dan Gapoktan, Rapat Teknis Kegiatan PLA, Peningkatan Motivasi P3A Mitra Cai/GP3A, Antisipasi Bencana Alam, workshop penyusunan data base P3A/GP3A, sosialisasi bantuan hibah uang kegiatan perbaikan jaringan irigasi, bimbingan, pembinaan dan verifikasi proposal bantuan hibah uang Tahun
2014,
pertemuan
monitoring
dan
evaluasi
kegiatan
PLA,
pelaksanaan WISMP APL-2 (Hibah/On Granting), pelaksanaan WISMP APL2 (Paralel Finansial/APBD), Workshop Update Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Administrasi Kegiatan Bidang Sumberdaya, BOP Penyuluh Pertanian, Dukungan Temu Penyuluh Jawa Barat, Kajian Pemetaan intensitas perekonomian bidang pertanian tanaman pangan, Launching bantuan hibah uang perbaikan jaringan irigasi (JITUT dan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-415
JIDES). Outcome kegiatan adalah meningkatnya Kualitas Petugas, Penyuluh dan Petani yang ada di 26 kabupaten/kota di Jawa Barat. (3) Fasilitasi Alsintan Pra Panen, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 10.989.000.000 dan realisasi Rp. 10.831.950.000 (98,57%). Output kegiatan adalah Pembelian Alsintan Pra Panen 366 unit dan Cultivator 250 unit, Identifikasi dan Verifikasi CPCL Penerima Bantuan 366 kelompok tani, Monitoring dan Pengawalan 5 bulan, Launching Bantuan Hibah Gubernur Berupa Traktor Roda 2 Tahun 2014 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya Sarana Alsintan Pra Panen Traktor Roda 2 sebanyak 271 Unit kepada 271 kelompok tani yang ada di 26 kabupaten/kota di Jawa Barat. (4) SID Cetak Sawah di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000 dan realisasi Rp. 9.617.377.000 (96,17%). Output kegiatan adalah terselenggaranya SID Cetak Sawah seluas 17.000 ha, terfasilitasinya Petugas di Jawa Barat sebanyak 40 orang, terfasilitasinya Petugas di Jawa Barat sebanyak 40 orang, Teridentifikasinya dan terverifikasinya
Calon
lokasi
SID
Cetak
Sawah
di
Jawa
Barat,
terfasilitasinya Pengawalan, Monev Lokasi CPCL SID Cetak Sawah di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya Desain Calon Kontruksi Cetak Sawah di Jawa Barat seluas 17.000 Ha. (5) Kegiatan Pelatihan Teknis Peternakan di Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang Kegiatan
Pelatihan Teknis Peternakan di Balai Pelatihan
Peternakan Cikole Lembang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.129.433.100, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.118.391.486 (99,02%) (setelah anggaran perubahan). Output kegiatan peserta 150 orang penyuluh dan 125 orang peternak, 75 orang pengurus DKM, 50 orang peserta
pelaku
usaha,
pertemuan,
konsultasi,
koordinasi,
survey
kebutuhan Outcome kegiatan adalah yang diperoleh adalah tersedianya 1 paket perlengkapan praktikum pelatihan, terdiri dari wear pack, sepatu boot/ laras panjang, topi, celemek panjang dan pendek, sarung tangan dan tas untuk praktikum pada pelatihan budidaya, teknologi hasil ternak, pengolahan limbah kotoran ternak dan seleksi dan tatacara pemotongan hewan qurban. Praktikum/demontrasi kepada peserta pelatihan budidaya (sapi,
domba
dan
unggas
itik)
menjadi
nyaman
dan
leluasa
berpraktik/berdemontrasi, lancar, efektif dan efisien serta performans pratik dan hasil kerja peserta terjaga dengan baik, 1 paket kit pelatihan perlengkapan peserta pelatihan, terdiri dari
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
tas dan ATK (blocknote,
IV-416
ballpoint, pencil dan tempat pencil, penyerut dan penggaris). Kit pelatihan peserta tersebut di atas yang digunakan untuk pelatihan budidaya, teknologi hasil ternak, pengolahan limbah kotoran ternak dan seleksi dan tatacara pemotongan hewan qurban. Kelengkapan yang dimiliki peserta pelatihan budidaya (sapi, domba dan unggas itik, teknologi hasil ternak, pengolahan limbah kotoran ternak dan seleksi dan tatacara pemotongan hewan
qurban)
bermanfaat
dalam
proses
belajar,
berpraktik/
berdemontrasi, sehingga aktivitas baik dalam kelas maupun dilapangan menjadi lancar, efektif dan efisien serta performans belajar dan pratik peserta
terjaga dengan baik. 1 paket peralatan praktikum pelatihan,
terdiri dari :
pisau sembelih, pisau menguliti, dan asahan yang
merupakan peralatan paraktikum pada pelatihan seleksi dan tatacara pemotongan
hewan
qurban.
Praktikum/demontrasi
kepada
peserta
pelatihan seleksi dan tata cara pemotongan hewan qurban menjadi nyaman dan leluasa berpraktik/ berdemontrasi, lancar, efektif dan efisien serta performans pratik dan hasil kerja peserta
terjaga dengan baik,
pelatihan, monitoring dan evaluasi pelatihan di 27 kabupaten/kota. (6) Kegiatan Penciptaan Lapangan Kerja, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 726.500.000. Realisasi fisik kegiatan Penciptaan Lapangan Kerja sebesar 100%). Realisasi keuangan sebesar Rp. 497.886.915 (68,53%).
Output kegiatan pelatihan 3 (tiga) komoditas peternakan antara lain ternak domba, ternak kelinci dan ternak puyuh. Outcome kegiatan adalah Penciptaan Lapangan Kerja adalah meningkatnya ketersediaan tenaga kerja bidang peternakan sebanyak 80 orang peternak pemula (7) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pekan Daerah (PEDA) dan Pekan Nasional
(PENAS)
yang
dilaksanakan
oleh
Sekretariat
Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.420.256.200 (99,31%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Pekan Daerah Petani Nelayan Tingkat Provinsi Jawa Barat, terlaksananya Lomba-lomba (Peragaan : Penggunaan Antilin Kit, Teknologi Budi Daya Ikan Lele Sistem Blokflok, Penyiapan Benih Tebu, Pembuatan Jamur Tiram, penggunaan alat pengupas dan pencuci kentang, olahan mie Sawi, hidroponik sederhana; Unjuk tangkas : Bongkar pasang traktor, sexing anak ayam, pengemasan benih ikan lele, memilih varietas tebu; dan Asah terampil), dan terfasilitasinya keikutsertaan kontingen Jawa Barat pada Pekan Nasional Petani Nelayan di Jawa Timur.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-417
Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan para petani nelayan, diperolehnya rumusan hasil Rembug Madya KTNA Tingkat Provinsi 1 dokumen, serta dokumen hasil Temu Wicara antara para peserta PEDA dengan Gubernur Jawa Barat sebagai bahan tindak lanjut ke depan. (8) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 sebesar
Rp.
170.153.200
Output
(85,08%).
Realisasi anggaran kegiatan
adalah
terlaksananya rapat-rapat koordinasi KPP, terlaksananya Kunjungan Kerja KPP ke ke luar Provinsi (Nusa Tenggara Barat, Nangro Aceh Darussalam dan Sulawesi Utara), dan terselenggaranya Focus Group Discusion (FGD) tentang Kebijakan Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Outcome kegiatan adalah rumusan bahan masukan dalam rangka pengembangan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Jawa Barat. Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 1 dokumen. (9)
Kegiatan Temu Penyuluh Tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh
Sekretariat
Badan
Koordinasi
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
144.078.600
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 1.142.678.600 (99,88%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Temu Penyuluh yang diikuti oleh seluruh Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan se-Jawa Barat dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat beserta para Kepala OPD terkait yang penyelenggaraannya di bagi ke dalam 4 Wilayah, masing-masing bertempat di Kabupaten Karawang, Kabupaten
Sukabumi,
Kabupaten
Cirebon
dan
Kabupaten
Garut.
Outcome kegiatan adalah Rumusan Hasil Temu Penyuluh Tingkat Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 dokumen. (10) Kegiatan Penilaian Penyuluh, BPP, Petani, Gapoktan dan Kelembagaan Ekonomi
Berprestasi
yang
dilaksanakan oleh
Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 Realisasi Anggaran sebesar Rp. 240.690.000 (96,28%). Output kegiatan adalah terlaksananya penilaian dan pemberian penghargaan kepada Penyuluh PNS berprestasi, Penyuluh PNS Pelayan Ketahanan Pangan berprestasi, Penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL) berprestasi, Penyuluh
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-418
Swadaya
berprestasi, Petani dan Gapoktan berprestasi, dan BPP
berprestasi tingkat provinsi, serta Penyuluh Teladan (PNS dan THL) berprestasi Tingkat Nasional. Outcome kegiatan adalah termotivasinya para penyuluh, petani/gapoktan, dan BPP dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. (11) Kegiatan Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 143.100.000
Realisasi anggaran sebesar Rp. 61.500.000
(43%). Output kegiatan adalah terselenggaranya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi sebanyak 1 kali. Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan
dan
informasi
terkait
dengan
kegiatan
penyelenggaraan
penyuluhan pertanian yang telah, sedang dan akan dilaksanakan ke depan, Laporan hasil pertemuan koordinasi dan evaluasi sebanyak 1 dokumen. (12) Kegiatan
Pembinaan
Balai
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan (BP3K)/Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang dilaksanakan oleh
Sekretariat
Badan
Koordinasi
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp. 503.183.900
Realisasi anggaran sebesar Rp. 499.940.000
(99,36%). Output kegiatan adalah terlaksananya pembinaan BP3K/BPP sebanyak 14 BP3K/BPP yang akan dijadikan model dalam penyuluhan pertanian terpadu (1 dokumen laporan).
Outcome kegiatan adalah
terlaksananya pembinaan BP3K/BPP sebanyak 14 BP3K/BPP yang akan dijadikan model dalam penyuluhan pertanian terpadu. (13) Kegiatan penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 182.100.000
Realisasi anggaran
sebesar Rp. 138.750.000 (76,19%). Output kegiatan adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi
penyelenggaraan
Jawa
kegiatan
Barat
sebagai
penyuluhan
Pedoman
pertanian,
dan
arah
perikanan
dan
kehutanan di tingkat provinsi serta merupakan acuan dalam penyusunan Program
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
kabupaten/kota. Outcome kegiatan adalah 1 (satu) dokumen Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebagai Pedoman dan arah penyelenggaraan kegiatan penyuluhan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-419
pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat provinsi serta merupakan acuan dalam penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten/kota. (14) Kegiatan Penyusunan dan Penyebaran Informasi Pertanian melalui Multimedia yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
300.000.000
Realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 291.470.500 (97,16%). Output kegiatan adalah tersedianya informasi pertanian, perikanan dan kehutanan yang dikemas dalam berbagai media yaitu dalam bentuk pameran pada even Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional di Banjarmasin serta dalam bentuk
dokumen film/CD materi
penyuluhan pertanian. Outcome kegiatan adalah (a) terlaksananya pameran
pada
Banjarmasin;
even
(b)
Hari
Pangan
tersedianya
1
Sedunia
(satu)
Tingkat
dokumen
Nasional
film/CD
di
materi
penyuluhan pertanian. (15) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian (Tenaga Harian Lepas
Peningkatan Produksi Beras Nasional/THL-P2BN
dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian/THL-TBPP) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp. 883.660.000 realisasi Rp. 856.620.000 (97,17%). Output kegiatan adalah terlatihnya penyuluh THL-P2BN dan THL-TBPP sebanyak 120 orang dalam 2 angkatan. Outcome kegiatan adalah terlatihnya penyuluh THLP2BN dan THL-TBPP sebanyak 120 orang dalam 2 angkatan. (16) Kegiatan Pemberdayaan Penyuluh dan Petani di sekitar DAS Citarum (Citarum
Bestari)
yang
dilaksanakan
oleh
Sekretariat
Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp. 498.343.900 (99,67%). Output kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi kepada aparat desa dan para petani di sekitar DAS Citarum sebanyak 420 orang yang berlokasi di 7 kecamatan (Pacet, Paseh, Kertasari, Ciparay, Arjasari, ibun, dan Majalaya), satu dokumen hasil kegiatan bimbingan Usaha Tani Ramah Lingkungan di 7 kecamatan (Pacet, Paseh, Kertasari, Ciparay, Arjasari, ibun, dan Majalaya), dan dokumen laporan supervise pemberdayaan penyuluh dan petani di 7 kecamatan tersebut. Outcome kegiatan adalah dalah terlaksananya sosialisasi kepada aparat desa dan para petani di sekitar DAS Citarum sebanyak 420 orang yang berlokasi di 7 kecamatan (Pacet, Paseh,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-420
Kertasari, Ciparay, Arjasari, ibun, dan Majalaya), satu dokumen hasil kegiatan bimbingan Usaha Tani Ramah Lingkungan di 7 kecamatan (Pacet, Paseh, Kertasari, Ciparay, Arjasari, ibun, dan Majalaya), dan dokumen laporan supervise pemberdayaan penyuluh dan petani di 7 kecamatan tersebut. (17) Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 728.888.600 (97,19%). Output kegiatan adalah terlaksananya penguatan kelembagaan pelaku usaha perkebunan melalui Pertemuan 10 asosiasi perkebunan (MPIG, APKARINDO, APTEH, APKAI, APEKI, APPMA, APKI, APTRI, APCI, GAPPERINDO), terlaksananya fasilitasi penguatan akses permodalan dan peluang investasi usaha perkebunan melalui pertemuan Bimbingan Teknis Pengelolaan Permodalan Komoditas Perkebunan sebanyak 1 kali pertemuan; Terlaksananya fasilitasi pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan FASDA sebanyak 23 orang, pelatihan dinamika kelompokdan pendampingan sebanyak 8 kelompok tani di 4 kabupaten (masing-masing 2 kelompok tani yaitu Kab. Bogor, Kota Banjar, Kab. Ciamis, Kab Kuningan); Terlaksananya
koordinasi
pengembangan
SDM
kelembagaan
dan
permodalan tingkat nasional melalui Hari Pekan Nasional (Penas) sebanyak 5 orang, Hari Pangan Seduni (HPS) sebanyak 1 orang, Batam Ekspo sebanyak 1 orang dan Hari Perkebunan sebanyak 7 orang; Terlaksananya
koordinasi/konsultasi/monitoring/
evaluasi/pelaporan
kegiatan di 20 kabupaten/kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya peran
dan
fungsi
SDM,
kelembagaan
petani
dalam
mendukung
pembagunan perkebunan di Jawa Barat sebanyak 477 orang. (18) Kegiatan Pengembangan Usaha dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.091.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.082.827.800 (99,21%), Output kegiatan adalah fasilitasi identifikasi pemanfaatan potensi sumber daya perkebunan, fasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan, mitigasi gas rumah kaca dari komoditas perkebunan, fasilitasi penanganan pelestarian
sumberdaya
di
wilayah
DAS
perkebunan,
koordinasi,
konsultasi, monioring, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi penunjang RAM IP Agro Techno Park (ATP). Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan kebijakan penanggulangan gangguan usaha perkebunan di Jawa Barat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-421
(19) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tanaman Tembakau yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 939.200.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 652.032.000 (69,42%). Output kegiatan adalah terwujudnya MUSDA APTI, terwujudnya MUNAS APTI, pelatihan dinamika kelompok, koordinasi dan pertemuan tingkat nasional. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan petani tembakau yang ditunjang oleh SDM yang professional. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Kondisi standar kompetensi petani yang umumnya hanya berbekal pendidikan setara SD, sementara regenerasi petani oleh angkatan muda dengan stándar pendidikan yang memadai tidak berjalan baik. Kondisi ini sangat sulit untuk melaksanakan akselerasi peningkatan kualitas kemampuan SDM petani pelaku utama agribisnis. (b) Belum seluruh Kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tentang Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (setingkat eselon II) sehingga sinergi pelaksanaan program belum berjalan secara optimal. (c) Kesadaran petani menggunakan pupuk organik masih sangat rendah karena jika penggunaan pupuk organik langsung diterapkan sekaligus, maka akan menurunkan produksi. Sementara penggunaan pupuk organik memerlukan masa yang besar (3-5 ton/ha) sehingga BEP tidak akan tercapai dengan pengawalan yang dilakukan oleh Pemerintah berupa stimulan (bantuan pupuk organik) hendaknya harus terus menerus dilakukan karena dampaknya akan terlihat setelah petani melakukan tanam 7 kali baru produksi akan tercapai. (d) Kesadaran atas kebutuhan pupuk organik dikalangan petani padi sawah relatif masih rendah dibandingkan dengan petani sayuran dan tanaman biofarmaka. Hal ini disebabkan karena harga jual produk Hortikultura organik lebih tinggi daripada Hortikultura biasa berbeda sekali dengan petani padi, masih sedikit padi yang disertifikasi padi organik, sehingga harga jual padi organik yang belum disertifikasi harganya sama dengan padi biasa, padahal petani yang biasa menggunakan sistem organik biaya produksinya sangat tinggi, hal ini dikarenakan memerlukan ongkos produksi yang tinggi.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-422
b) Solusi (a) Lambannya peningkatan kualitas dan produktivitas SDM pertanian, hanya dapat diatasi dengan cara lebih mengoptimalkan sinergitas antara pengaturan, fasilitasi dan penyuluhan pertanian. Sejalan dengan hal ini, maka ”revitalisasi penyuluhan pertanian” yang saat ini telah dilandasi oleh Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP-3), perlu diimplementasikan secara sungguh-sungguh di semua daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Dan Standar kompetensi bagi petani yang umumnya hanya berbekal pendidikan kebanyakan setara SD, disiasati dalam proses belajar dengan memperbanyak praktek dilapangan. (b) Mengoptimalkan kelembagaan yang ada di kabupaten/kota melalui koordinasi yang lebih intensif sehingga sinergi program dan kegiatan bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dapat berjalan sesuai dengan program/kegiatan yang telah direncanakan. (c) Memberdayakan peran penyuluh untuk pengawalan petani dalam melakukan proses produksi, sehingga petani yang sudah berhasil dapat menjadi contoh bagi petani yang belum menggunakan pupuk organik. (d) Mengajukan permohonan dukungan Pemerintah agar petani padi Organik dapat dimudahkan untuk proses sertifikasi, agar petani dapat menjual produk organiknya dengan harga yang layak. 3)
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan a.
Pelaksanaan program (1) Pengamatan dan Pengendalian OPT Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat
dengan
anggaran
sebesar
Rp.
15.132.917.900
dan
realisasi
Rp. 14.473.269.625 (95,64%). Output kegiatan adalah terkendalinya hama dan penyakit pada tanaman pangan dan hortikultura melalui pertemuan peningkatan kapasitas petugas POPT serta cetak buku pengolahan data OPT 2 mingguan,musiman dan tahunan cetak blanko pelaporan OPT dan cetak buku agenda, Pertemuan koordinasi pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura tingkat wilayah, Survei lokasi, pertemuan persiapan, pertemuan pelaksanaan dan field
day, Pengendalian OPT tanaman pangan dan
hortikultura, Surveillance OPT tanaman pangan, Pertemuan peningkatan kompetensi fungsional POPT di Jawa Barat, Pertemuan koordinasi, serta pertemuan pelaksanaan pengembangan klinik PHT, Honorarium THL POPT, Pertemuan
peningkatan
kemampuan
petani
dalam
pengendalian
OPT
menggunakan pestisida kimiawi, Pertemuan bimbingan teknis pengamata dan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-423
peramalan OPT bagi THL POPT, Sains petani, sosialisasi penerapan PHT dan penguatan kelembagaan PHT, Pembuatan juknis serta pertemuan persiapan, Monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2014, Pertemuan Pengembangan Kelembagaan RPHD di Jawa Barat, pertemuan koordinasi serta pertemuan evaluasi, Pertemuan Peningkatan Kompetensi Petani Pengamat dalam rangka pengamanan produksi padi di Jawa Barat, Pertemuan Koordinasi Pengendalian OPT Pada Tanaman Pangan dan Hortikultura Tk. Kabupaten, Pertemuan Penguatan Jaringan Petani Pengguna Agens Hayati, Pertemuan Sosialisasi Sistem Manajemen Informasi OPT dan DPI di Jawa Barat, Pertemuan Sosialisasi Sistem Peringatan Dini (Early Warning Sistem) Dalam Rangka Pengamanan Produksi Padi di Jawa Barat, Pemetaan Daerah Rawan Bencana Pada Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat, Pertemuan Pengolahan dan Pemanfaatan Data Light Trap Bagi Petugas dan Petani Pengamat, Pengujian Mutu Produk Tanaman dan Kualitas Tanah Dalam Rangka Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat, Adopsi Teknologi Pengendalian OPT Dalam Rangka Ekspor Ubi Jalar, Pertemuan Gelar Teknologi
Pengendalian
OPT
Ramah
Lingkungan,
Penguatan
Jaringan
Informasi OPT, DPI dan Kehilangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa
Barat,
Sosialisasi
Sertifikasi
Agens
Hayati
Bagi
Kelompok
Tani
Pengembang Agens Hayati (PPAH) di Jawa Barat, Pemberdayaan dan Penguatan Informasi Sertifikasi Bagi Kelompok Tani Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) di Jawa Barat, Pertemuan Sosialisasi Pemanfaatan Kalender Tanam Pada Komoditas Pangan Dan Hortikultura di Jawa Barat, Lokakarya Pelaksanaan SLPHT Tanaman Pangan dan Hortikultura Bagi Petugas di Jawa Barat, Sosialisasi Sertifikasi Agens Hayati Bagi Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati (PPAH) di Jawa Barat, Pertemuan Sosialisasi Pemanfaatan Kalender Tanam Pada Komoditas Pangan Dan Hortikultura di Jawa Barat, Lokakarya Pelaksanaan SLPHT Tanaman Pangan dan Hortikultura Bagi Petugas di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Penurunan luas serangan karena Organisme Pengganggu Tumbuhan sebesar 3 % dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) sebesar 2 % dari luas tanam yang ada pada tahun 2014. (2) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Petani di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan dengan anggaran Rp. 11.112.501.500 dan realisasi Rp. 9.158.394.000 (82,42%). Output
kegiatan adalah
terselenggaranya Orientasi Kepemanduan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Limbah Tembakau/Tanaman Bahan Pestisida Nabati sebagai Bahan Pengendali
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-424
OPT Hortikultura Ramah Lingkungan, terselenggaranya Bimbingan Teknis Pemanfaatan Limbah Tembakau/Tanaman Bahan Pestisida Nabati sebagai Bahan Pengendali OPT Hortikultura Ramah Lingkungan 112 kabupaten/kota Penghasil Bahan Industri Tembakau : Cianjur, Bandung, Subang, Garut, Sumedang, Majalengka,
Cirebon, Kuningan, Ciamis, Tasikmalaya, Kota
Tasikmalaya dan Kota Banjar, terselenggaranya Temu Alumni Petani Peserta Bimbingan Teknis Pemanfaatan Limbah Tembakau/Tanaman Bahan Pestisida Nabati sebagai Bahan Pengendali OPT Hortikultura Ramah Lingkungan, Optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian dalam mendukung pemanfaatan limbah tembakau, Optimalisasi kelembagaan penangkar benih hortikultura ramah lingkungan, Pertemuan evaluasi tingkat provinsi. Outcome kegiatan adalah 1.125 orang petani dari 12 kabupaten/kota Penghasil Bahan Baku Industri Tembakau
mampu mengembangkan dan menyebarluaskan
teknologi pengendalian OPT Hortikultura Ramah Lingkungan. (3) Kegiatan Kegiatan Pengendalian, Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 982.219.500 realisasi anggaran sebesar Rp. 965.106.500 (98,26%). Output kegiatan: pencegahan dan pemberantasan penyakit parasiter dengan penyediaan obat cacing untuk sapi sebanyak 5.000 kotak, obat cacing untuk domba sebanyak 10.000 kotak dan anthelmintika sebanyak 65 botol serta monitoring pengendalian penyakit hewan di 27 kabupaten/kota;
meningkatnya
penerapan
keamanan
produk
melalui
penyediaan tanda sehat hewan qurban sebanyak 7.500 buah dan pemeriksaan kesehatan hewan qurban di 27 kabupaten/kota serta pengawasan obat hewan di 27 kabupaten/kota; serta meningkatnya status kesehatan hewan melalui penyediaan hematinik, roboransia dan tonika sebanyak 123 botol, anti defisiensi vitamin, mineral dan asam amino sebanyak 150 botol, analgesic sebanyak 80 vial, antihistamin sebanyak 80 vial dan mineral 30 botol serta monitoring pelayanan keswan di 27 Kabupaten/kota. Outcome kegiatan adalah
terkendalinya
penyakit
pada
ternak
melalui
Pencegahan
dan
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dengan penyediaan sarana Pengendalian Penyakit Hewan Menular berupa Vaksin Anthrax sebanyak 280 botol, vaksin Rabies sebanyak 1.630 dosis, vaksin Brucellosis sebanyak 245 vial beserta pelarutnya 245 botol dan vaksin Avian Influenza sebanyak 2.000 botol, serta disosialisasikannya Penyakit Hewan Menular Startegis kepada 450 orang petugas dan masyarakat di 15 lokasi, (4) Kegiatan Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan, Obat Hewan dan Pangan Asal Hewan di BP3HK Cikole Lembang, yang dilaksanakan oleh Dinas
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-425
Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 744.206.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 686.543.800 (92,25%).
Output kegiatan adalah pelayanan aktif pengambilan sampel; pelayanan pasif penerimaan sampel. Target sampel yang masuk Tahun 2013 adalah 3.000 sampel pangan asal hewan dan pengujian 90.000 sampel penyakit hewan; pemeriksaan lalu lintas hewan dan bahan asal hewan di SUP Pos Pemeriksaan Hewan Losari sebanyak 8.000.000 ekor, SUP Pos Pemeriksaan Hewan Banjar 7.800.000 ekor dan di SUP Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur 3.000.000 ekor. Outcome kegiatan adalah diperolehnya hasil pengujian penyakit hewan, pengujian obat hewan dan pengujian kualitas bahan pangan asal hewan di 26 kabupaten/kota serta data lalu lintas hewan/ternak dan pangan asal hewan, (5) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Hewan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.984.158.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.739.817.924 (93,87%). Output
kegiatan adalah tersedianya
1 (satu) paket pengadaan peralatan rumah sakit hewan Provinsi Jawa Barat, 1 (satu) paket pengadaan Lift Rumah Sakit Hewan Provinsi Jawa Barat, 1 (satu) paket pengadaan peralatan kesehatan/alat kedokteran pakai habis, 1 (satu) paket pengadaan bahan obat-obatan, 1 (satu) paket pengadaan bahan kimia, 1 (satu) paket pengadaan bahan pakan ternak, pengadaan baliho RSH, pengadaan iklan Rumah Sakit Hewan, pengadaan rekam medis, Medical check up Pegawai Rumah Sakit Hewan Provinsi Jawa Barat, Honorarium narasumber sosialisasi Rumah Sakit Hewan, pengadaan jasa event organiser launching Rumah Sakit Hewan Provinsi Jawa Barat, penyediaan jasa pengolahan limbah rumah sakit hewan Jawa Barat, belanja pakaian kerja lapangan, 1 (satu) paket workshop manajemen dan utililsasi peralatan modern di rumah sakit hewan, 2 (dua) paket pangadaan jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan, pengadaan almari, pengadaan AC ruangan, pengadaan papan nama, stracher, pengadaan komputer PC, Printer, Notebok, pengadaan tempat tidur untuk piket jaga, pengadaan CCTV, PABX telpon, pembuatan jalan, pemasangan timbal,
pembuatan
percobaan,
ruang
pemasangan
krematorium,
tralis,
pagar
pengadaan
keliling,
kandang
pembuatan
pos
hewan jaga,
penambahan keramik, pemasangan tangga darurat, pengadaan hewan percobaan, pengadaan pohon pelindung; pembayaran 4 (empat) orang tenaga medis, 7 (tujuh) orang tenaga paramedis, 4 (empat) orang tenaga administrasi, 5 (lima) orang petugas kebersihan dan 3 (tiga) orang petugas pengamanan dalam kantor, 2 (dua) orang petugas kandang hewan percobaan.
Outcome kegiatan adalah terlaksananya lounching Rumah sakit Hewan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-426
Provinsi Jawa Barat dan tersedianya alat-alat kedokteran hewan dalam rangka persiapan operasional Rumah Sakit Hewan. (6) Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama
Terpadu, yang
dilaksanakan oleh UPTD BPTP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 795.356.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 782.220.984 (98,35%). Output kegiatan adalah tersedianya paket teknologi tepat guna dalam rangka mendukung agribisnis pada 10 komoditas perkebunan unggulan Jawa Barat, terjadinya alih teknologi pengendalian OPT secara PHT kepada pelaku usaha perkebunan (petani perkebunan rakyat) dan menekan resiko kerugian akibat serangan OPT yang sekecil mungkin.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan pekebun dalam perlindungan tanaman dan terselamatkannya produksi hasil perkebunan akibat serangan OPT di 14 kabupaten/kota di Jawa Barat. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Pelaksanaan SLPHT mundur dari jadwal yang telah ditetapkan mengingat pelaksanaan kegiatan di lapangan mengacu kepada ketersediaan tanaman, khusus untuk tanaman semusim. (b) Terpencarnya luasan areal perkebunan rakyat, berdampak terhadap belum optimalnya jangkauan kegiatan di bidang perlindungan tanaman, terutama dalam hal penerapan PHT dalam rangka pengendalian serangan OPT pada tanaman perkebunan (c) Jumlah SDM di bidang perlindungan tanaman terbatas, terutama dalam penanganan laporan data SIMAKIT (Sistem Pengamatan Hama dan Penyakit) di tingkat kabupaten/kota (d) Dalam pembelajaran PHT dimana sarana belajar mencakup petak PHT dan petak konvensional untuk komoditas hortikultura semusim luas petak ratarata tidak sesuai dengan yang ditetapkan dikarenakan tidak adanya kompensasi lahan sedangkan biaya produksi tanaman hortikultura termasuk padat modal. (e) Jenis
tanaman
dan
OPT
tanaman
hortikultura
sangat
beragam
menyebabkan kesulitan untuk menentukan jenis bahan pengendalian. (f) Penurunan produksi yang disebabkan oleh timbulnya serangan OPT pengaruhnya sangat besar terhadap pencapaian produksi, karena gagal panen akibat serangan OPT dapat mencapai katagori serangan berat dan puso.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-427
b) Solusi (a) Pelaksanaan SLPHT mengikuti jadwal tanam di lapangan. (b) Dalam pembuatan petak PHT dan perlakuan petani, agar disesuaikan dengan kesadaran petani tersebut dan ketersediaan yang ada (yang berkaitan dengan kompensasi). (c) Diperlukan partisipasi dan inisiatif petani untuk menyediakan bahan dan alat pengendalian. (d) Pelaksanaan gerakan pengendalian diprioritaskan pada komoditi utama. (e) Sosialisasi kepada masyarakat tentang penyakit (OPT) dan kerugian ekonomi yang diakibatkannya. (f) Perlu adanya koordinasi secara konsisten dengan Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota dan Koordinator Sub Unit Perlindungan Tanaman, agar jangkauan kegiatan di bidang perlindungan tanaman dalam rangka penerapan Pengendalian Hama Terpadu pada tanaman perkebunan dapat tercapai secara optimal 4) Program
Pemasaran
dan
Pengolahan
Hasil
Pertanian,
Perkebunan,
Peternakan, Perikanan, dan Kelautan a. Pelaksanaan Program (1)
Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Pertanian Tanaman Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 1.131.300.000 dan realisasi Rp. 1.124.766.500 (99,42%). Output kegiatan adalah Rapat Persiapan Tingkat Provinsi, Rapat Persiapan Tingkat Kabupaten, Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Evaluasi, Bimbingan Teknis Penanggulangan Kemiskinan melalui
Pemberdayaan
Usaha
Pertanian
Tanaman
Pangan,
Evaluasi
Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Pertanian Tanaman Pangan, Kegiatan Magang Pelaku Olahan Hasil Pertanian. Outcome kegiatan adalah tumbuhnya jiwa kewirausahaan masyarakat pedesaan, meningkatkan pendapatan masyarkat miskin di pedesaan. (2)
Fasilitasi Sarana Prasarana Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat
dengan
jumlah
anggaran
Rp.
1.000.000.000
dan
realisas
Rp. 959.000.000 (95,90%). Output kegiatan adalah Sosialisasi Program Kegiatan, Rapat Persiapan, Fasilitasi Sarana Alsintan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura (Penggilingan Padi = 6 Unit, Power Tresher = 10 Unit, Corn Sheller = 6 unit, Terpal = 32 unit, Sarana Pasca Panen Horti = 2 Paket).
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-428
Outcome kegiatan adalah Menurunnya tingkat kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat 1 s/d 2%. (3)
Pengembangan Teknologi, Pengembangan Pasca Panen dan Pemasaran Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 2.631.785.000 dan realisasi Rp. 2.203.387.270 (83,72%). Output kegiatan
adalah
Rapat
Koordinasi
Kegiatan
Pengembangan
Teknologi,
Pengembangan Pasca Panen dan Pemasaran Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Fasilitasi Pengembangan Distribusi Pemasaran Bagi Mitra STA,
Focus Group Discussion Informasi Pasar Tanaman Pangan dan Hortikultura, Temu Usaha di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta, Bimbingan Teknis Penerapan Pengolahan Hasil Pangan, Bimbingan Teknis Penerapan Rendemen Beras (Losses), Monitoring dan Pembinaan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Organik 15 orang, 3 hari, 1 kali, Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Berbasis Keamanan Pangan 30 orang, 3 hari, 1 kali, Sosialisasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu GMP, 30 orang, 1 kali, 2 hari, , Rapat Koordinasi Pengembangan Industri Padi dan Perberasan, Penghitungan
Rendemen
Beras
(Losses),
Focus
Group
Discussion
Pengembangan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bimbingan Teknis Kewirausahaan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, Mengikuti Pameran Dalam Negeri (PEDA Tk Provinsi, Penas, HPS Tk Nasional, HPS Tk Provinsi, Agrinex, Agro and Food, Musrenbang Tk. Provinsi, Jakarta Pusat Monas Fair), Mengikuti Promosi Luar Negeri (International Flower Expo Tokyo), Bimbingan Teknis Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikulikultura, Rapat Koordinasi Penerapan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pengawasan Mutu Hasil Pertanian di Jawa Barat, Sosialisasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu GHP di Jawa Barat, 30 orang, 1 kali 2 hari, Sosialisasi, Identifikasi dan Pembinaan Sistem Jaminan Mutu Keamanan di Jawa Barat, Pertemuan Evaluasi Pasar
Tani
di
Jawa
Barat
Outcome kegiatan adalah meningkatnya
Pemanfaatan Teknologi Pasca Pane (GHP dan GMP) Pengolahan Hasil Pertanian Oleh Para Pelaku Usaha sebesar 5%, meningkatnya Permintaan Terhadap Produk Pertanian Nasional Secara Domestik dan Internasional sebesar 5%, meningkatnya Ketersediaan Alat Mesin Pertanian Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar 5%, meningkatnya dan Berkembangnya Petani Sekaligus Pengusaha sebesar 2%.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-429
(4)
Kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Asal Hewan, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 231.200.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 227.122.000 (98,24%).
Output kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi NKV untuk 60 orang, Terlaksananya audit dan surveilance NKV pada 20 unit usaha, terlaksananya Sosialisasi
PAH
ASUH
untuk
120
orang,
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya kualitas pangan asal hewan. (5)
Kegiatan
Pengembangan
Usaha,
Pengolahan,
Pengawasan
Mutu
dan
Pemasaran Produk Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Bidang PPUP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 2.967.294.218 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.467.522.568 (83,16%). Output kegiatan adalah tersedianya Ijin Usaha 5 Perkebunan besar, terfasilitasi pertemuan kemitraan usaha antara petani Kopi dan petani teh dengan perusahaan mitra di 11 Kabupaten, tersedianya 1 dokumen uji mutu produk perkebunan (teh, kopi dan kakao), terlaksananya Pameran dan kesepakatan pemasaran produk perkebunan 9 kegiatan, tersedianya data informasi pasar produk perkebunan 1 paket, terlaksananya pertemuan pemahaman pengembangan agrowisata perkebunan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya mutu hasil dan nilai tambah produk perkebunan. (6)
Kegiatan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 455.788.000, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 432.787.200 (94,95%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
Lomba Inovasi Masakan Serba Ikan di Tingkat Provinsi 1 (satu) kegiatan, dan Tingkat Nasional 1 (satu) kegiatan; terfasilitasinya kegiatan Hari Krida Pertanian dan Hari Pangan Sedunia 3 (tiga) kali, terlaksananya pengawasan dan pembinaan mutu hasil perikanan di 27 kabupaten/kota; terfasilitasinya pameran Jawa Barat 2014 sebanyak 11 kali, terlaksananya Sosialisasi Alih Teknologi dan Informasi Pengolahan Hasil Perikanan 200 set; terbinanya pasar dan POKLAHSAR di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya ragam produk perikanan di Jawa Barat 10%, meningkatnya UKM pengolahan hasil perikanan 5%, meningkatnya peluang pasar hasil perikanan 5%. (7)
Kegiatan Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
994.123.991,
dan
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 982.254.900 (98,81%). Output kegiatan adalah terlaksananya pelayanan pengujian mutu hasil perikanan melalui pengadaan bahan media laboratorium 1 (satu) set; terlaksananya kalibrasi alat laboratorium melalui pengadaan paket
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-430
kalibrasi peralatan laboratorium 1 (satu) paket; terlaksananya pembinaan mutu hasil perikanan melalui survailance, monitoring dan konsultasi koordinasi; terlaksananya survailance oleh KAN ISO 17025 oleh KAN Tahun 2014.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan uji mutu hasil perikanan dan meningkatnya sarana pengujian mutu hasil perikanan. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Para pelaku usaha tanaman pangan maupun hortikultura banyak yang belum menerapkan cara pengolahan yang baik (Good Manufacturing
Practice).\ (b) Pelaku usaha dalam melakukan pengolahan masih menggunakan peralatan yang sederhana. (c) Target penurunan tingkat kehilangan hasil sebesar 1%) per Tahun masih sulit dilakukan. Pengurangan losses saat ini masih lamban. dengan sistem pengelolaan panen seperti saat ini, dimana budaya tenaga kerja pemanen khususnya di sentra produksi yang belum terorganisir secara baik, seperti sistim ceblokan, dan lainnya, maka berbagai upaya perbaikan dan pengurangan kehilangan hasil sangat sulit, sehingga pengurangan losses ini berjalan cukup lamban. b) Solusi (a) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
(pelaku usaha) melalui
bimbingan teknis pengolahan pangan dan pembinaan secara kontinyu terutama menyangkut aspek penanganan pengolahan yang baik (good
manufacturing practices). (b) Menambah bantuan peralatan pasca panen pengolahan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas maupun kualitas produksi. (c) Peningkatan pengembangan dan bantuan Alsintan panen dan pasca panen padi baik dari APBN maupun APBD yang diarahkan pada Alsintan
tepat
guna, sehingga dapat mengurangi tingkat kehilangan hasil, peningkatan mutu hasil, dan nilai tambah. Bantuan alsintan tersebut harus pada semua tahapan yaitu panen, perontokan, pengeringan, dan penggilingan. 4.1.30 Urusan Kehutanan Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kedua terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Kehutanan adalah sebagai berikut: Jumlah Produksi Kayu 2.626.629 m3; Partisipasi Kelompok Tani Sekitar Hutan yang Terbina sebanyak 1612 anggota 37 unit dan 160 kelompok.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-431
Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyuluhan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000
Realisasi
anggaran sebesar Rp. 298.075.000 (94,10%). Output kegiatan
adalah
terlaksananya kegiatan koordinasi penyuluhan kehutanan tingkat Provinsi Jawa Barat yang diikuti para penyuluhan kehutanan, terlaksananya pembinaan Sentra Penyuluhan Kehutanan Perdesaan (SPKP) sebanyak 7 SPKP, serta terbinanya para penyuluh dalam rangka pembangunan dan pengembangan SPKP sebanyak 60 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya koordinasi dan integrasi program penyuluhan kehutanan, terbentuknya Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Kehutanan se-Indonesia (IPKINDO) Provinsi Jawa Barat, serta meningkatnya kapasitas
Sentra Penyuluhan Kehutanan Perdesaan (SPKP)
sebanyak 7 SPKP. (2) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 645.040.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 639.934.000 (99,21%).
Output kegiatan adalah
terlaksananya pengawasan dan pengendalian
penatausahaan hasil hutan pada TPK/TPn Perum Perhutani, terlaksananya monitoring dan evaluasi penatausahaan hasil hutan pada industri pengolahan hasil hutan di 27 kabupaten/kota, terlaksananya monitoring dan evaluasi peredaran kayu rakyat di 18 kabupaten/kota, terlaksananya stock opname persediaan kayu pada 16 pemegang IUI-PHKK, terlaksananya pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak bagi pejabat penerbit SKAU sebanyak 80 orang sebanyak 80 orang dan terlaksananya kerjasama distribusi dan pengendalian peredaran hasil hutan rotan di 2 provinsi.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi hasil hutan di Jawa Barat. (3) Kegiatan Pembangunan Obyek Daya Tarik Wisata Alam Tahura Ir. H. Djuanda , yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 582.500.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 550.955.700 (94,58%). Output kegiatan adalah
terbangunnya aplikasi
tour guide digital sebanyak 1 paket, terselenggaranya promosi potensi dan informasi wisata TAHURA Ir. H. Djuanda sebanyak 3 paket, terbangunnya sarana pengamanan pengunjung di Tebing Keraton sebanyak 1 paket.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di TAHURA Ir. H. Djuanda.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-432
(4) Kegiatan Pelestarian Keraton, Wisata Sejarah, Wisata Pilgrimage (Ziarah) dan Ekowisata (TKW-34), yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 850.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 790.388.000 (92,99%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
sosialisasi RAD-GRK sebanyak 2 kali, terlaksananya pertemuan forum pemanfaat Jasling sebanyak 50 orang, identifikasi potensi wisata alam dan Jasling sebanyak 5 lokasi, terlaksananya pelatihan pembuatan cinderamata sebanyak 80 orang, terlaksananya pelatihan Interpreter wisata alam sebanyak 100 orang, peserta pembinaan masyarakat penggerak ekowisata di wilayah Jawa Barat sebanyak 60 orang, terlaksananya monitoring dan pembinaan pengelolaan obyek wisata alam hutan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan wisata alam di BKPP Cirebon. (5) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani Sekitar Hutan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
477.300.000
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 462.600.000 (96,92%). Output kegiatan adalah terselenggaranya lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 kali, terlaksananya pendampingan temu penyuluh Jawa Barat sebanyak 1 paket. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kelembagaan kelompok tani sekitar hutan. (6) Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 656.202.500 realisasi anggaran sebesar Rp. 556.433.000 (84,80%). Output kegiatan adalah terlaksananya evaluasi RTT (Produksi Kayu dan Bukan Kayu) Tahun 2013 Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten sebanyak 1 kali, terlaksananya monitoring RTT (produksi kayu dan bukan kayu) Tahun 2014 Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten sebanyak 1 kali, terlaksananya pengawasan perijinan industri primer hasil hutan kayu sebanyak 1 kali, terlaksananya identifikasi kelompok tani hutan rakyat sebanyak 1 kali, terlaksananya temu usaha kayu rakyat sebanyak 1 kali, terlaksananya seleksi pencetakan wirausaha
sebanyak 300 orang dan
terlaksananya fasilitasi penguatan kelembagaan kelompok sebanyak 1 kali.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi hasil hutan di Jawa Barat. (7) Kegiatan
Piloting
Penanggulangan
Kemiskinan
Melalui
Pemberdayaan
Masyarakat Desa Hutan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 292.656.600 (97,55%). Output kegiatan adalah terselenggaranya pelatihan pengembangan kerajinan kreatif (handycraft) sebanyak 140 orang, terselenggaranya monitoring dan pembinaan, terselenggaranya 1 kegiatan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-433
Outcome kegiatan adalah meningkatnya keterampilan masyarakat desa hutan melalui pemberdayaan usaha masyarakat desa. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Ipkindo sebagai organisasi profesi penyuluhan kehutanan masih perlu penguatan perannya dalam pengembangan kegiatan penyuluhan kehutanan. (b) Masih
kurang
tersedianya
sarana
dan
prasarana
dalam
pengembangan Sentra Penyuluhan Kehutanan Perdesaan (SPKP). b) Solusi (a) Mengoptimalkan peran Ipkindo melalui fasilitasi dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaannya. (b) Upaya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan (SPKP). 2)
Program Pengelolaan Kawasan Lindung a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh
Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 421.087.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 421.023.000 (99,98%). Output kegiatan adalah tersusunnya 1 dokumen Naskah Akademis dan 1 dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH,
dan
terlaksananya
pembinaan
penyusunan
RPPLH
di
27
kabupaten/kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat. (2) Kegiatan
Penyusunan
Rencana
Induk
Pelestarian
dan
Pengendalian
Pemanfaatan Kawasan Lindung, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 397.876.000 (99.47%). Output kegiatan adalah tersusunnya 1 dokumen Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengelolaan kawasan lindung di Jawa Barat. (3) Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 249.340.000 (99,74%).
Output kegiatan adalah tersosialisasikannya pengamanan hutan sebanyak
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-434
40 orang, terbentuknya Pengamanan Hutan (Pamhut) swakarsa, terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 1 desa, terbinanya kelompok Pamhut swakarsa di Kabupaten Garut, terbinanya kelompok satdalkarhut di Kabupaten Purwakarta, terfasilitasinya ganguuan penyelesaian gangguan keamanan hutan di 4 KPH. Outcome kegiatan adalah menurunnya gangguan keamanan hutan di Jawa Barat. (4) Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 249.598.100 (99,84%).
Output kegiatan adalah terfasilitasinya pengukuhan, penatagunaan dan tenurial kawasan hutan sebanyak 100 orang (4 kali), dan tersosialisasikannya Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) sebanyak 100 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatkan capaian fungsi kawasan lindung di Jawa Barat. (5) Kegiatan Membangun Model Pengelolaan Kawasan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 234.724.900 (93,89%).
Output kegiatan adalah terealisasinya bimbingan teknis kriteria dan indikator pengelolaan kawasan lindung sebanyak 100 orang (4 BKPP), sosialisasi Pergub Standar Kinerja Pengaturan, pembinaan dan pengelolaan Biofisik pada kawasan lindung, belanja ATK, belanja cetak, belaja penggandaan/fotocopy, belanja penjilidan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya capaian fungsi kawasan lindung di Jawa Barat. (6) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Kehutanan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
300.000.000,
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 289.685.000 (96,56%). Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan perencanaan dan pelaksanaan program, terlaksananya Rakorenbang Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sebanyak 1 kali, terlaksananya Rapat Koordinasi Mitra Praja Utama (MPU) sebanyak 1 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya capaian fungsi kawasan lindung di Jawa Barat. (7) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
341.560.000,
realisasi
anggaran
sebesar
Rp. 334.518.000 (97,94%). Output kegiatan adalah terlaksananya patroli sebanyak 12 kali, terlaksananya pengamanan partisipan sebanyak 7 orang, terpeliharanya
bibit
tanaman
di
persemaian
sebanyak
2000
batang,
terlaksananya Re-Design Rencana Pengelolaan BP TAHURA Ir. H. Djuanda
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-435
sebanyak 1 paket. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengelolaan TAHURA Ir. H. Djuanda. 4.1.31 Urusan Energi dan Sumber daya Mineral Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kedua dan Misi Keempat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga 83,77%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1)
Program Pengembangan Panas Bumi dan Migas a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Masyarakat di Sekitar Lokasi PLTP, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 (95,53%). Output kegiatan adalah
realisasi
sebesar
Rp. 95.527.000
terlaksananya pengawasan teknis
pengusahaan panas bumi di 3 (tiga) lokasi hasil lelang WKP, 4 (empat) lokasi eksisting dan 4 (empat) lokasi pengembangan panas bumi melalui pelaksanaan dan hadir dalam rapat RKAB dan 1 dokumen inventarisasi direct use panas bumi di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah peningkatan data dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi PLTP. (2)
Kegiatan Pengembangan Panas Bumi di Jawa Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000 realisasi sebesar Rp. 494.680.350 (65,96%). Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitas penyiapan skema public private partnership (PPP) panas bumi Gunung Kromong sebanyak 2 (dua) kali, terlaksananya sosialisasi dan studi pembangunan panas bumi sebanyak 2 (dua) kali, terlaksananya kajian pemanfaatan langsung energi panas bumi sebagai pendingin ruangan, 1 (satu) dokumen, terlaksananya survei tinjau geologi, geokimia dan geofisika di lokasi (Gunung Sawal) Jawa Barat 1 dokumen, terlaksananya seminar/dialog tentang panas bumi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan sosialisasi di lokasi WKP
Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan sebanyak 1 (satu) kali tidak jadi dilaksanakan mengingat adanya larangan rapat di hotel dari Kementerian PAN dan RB. Outcome kegiatan adalah pengembangan 4 (empat) lokasi PLTP dan 8 (delapan) kegiatan eksplorasi / pengembangan lokasi potensi panas bumi yang ada di Jawa Barat. (3)
Kegiatan Pemanfaatan Potensi Migas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi
sebesar
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Rp.
43.360.500
(28,91%).
Output kegiatan adalah
IV-436
terlaksananya peningkatan pengelolaan migas dan updating data migas
sedangkan 1 (satu) dokumen kajian evaluasi terhadap perpanjangan KKKS pada wilayah kerja migas PT. Pertamina PHE ONWJ tidak dilaksanakan akibat gagal lelang. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pengusahaan migas untuk memenuhi kebutuhan energi, pengembangan masyarakat sekitar dan peningkatan peran daerah 2) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I Cianjur, yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.804.160.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 14.539.692.447 (98,21%).
Output kegiatan adalah Terbangunnya Jaringan Listrik Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 1,05 Kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 37,815 Kms, 1 Unit Gardu 100 KVa, 3 Unit Gardu 50 KVa, dan tersambungnya 8.770 Sambungan Rumah (SR) dengan perincian di Kabupaten Cianjur sebanyak 4.365 rumah, Kabupaten Sukabumi sebanyak 2.992 rumah, Kabupaten Bogor sebanyak 1.413 rumah serta tersusunnya dokumen perencanaan teknis pengembangan jaringan listrik Tahun 2015. Outcome kegiatan adalah meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur listrik untuk 8.770 rumah di wilayah kerja UPTD ESDM Wilayah I Cianjur. (2) Kegiatan Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta, yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.479.714.375 realisasi anggaran sebesar Rp. 11.266.698.114 (98,14%). Output kegiatan adalah terbangunnya satuan sambungan listrik sebanyak 9.913 Sambungan Rumah (SR) dengan perincian di Kabupaten Purwakarta sebanyak 4.000 rumah, Kabupaten Bekasi 1.400 rumah, Kabupaten Karawang 1.462 rumah, Kabupaten Subang 3.003 rumah, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 2,403 Kms dan kota Bekasi 48 rumah, 1 (satu) dokumen Perencanaan teknis pengembangan jaringan listrik Tahun 2015 dan 1 (satu) Dokumen Peresmian Pembangunan Jaringan listrik Perdesaan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur listrik untuk 9.913 rumah Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta. (3) Kegiatan Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah III Bandung, yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-437
Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.097.916.313 realisasi sebesar Rp. 11.994.241.000 (99,14%). Output kegiatan adalah Terbangunnya satuan sambungan listrik sebanyak 9.685 Sambungan Rumah (SR) dengan perincian Kabupaten Bandung 3.200 rumah, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 1,423 KMs, Kabupaten Bandung Barat 2.879 rumah, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 1,000 KMs, Kabupaten SUmedang 3.406 rumah, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 2,080 KMs, Kota Cimahi 200 rumah. terlaksananya Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Listrik di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah III Bandung TA. 2015; Outcome kegiatan adalah meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur listrik untuk 9685 rumah di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah III Bandung. (4) Kegiatan Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 15.604.246.000 realisasi sebesar Rp. 15.589.518.000 (99,91%). Output kegiatan adalah terbangunnya satuan sambungan listrik sebanyak 13.800 Sambungan Rumah (SR) denagn perincian Kabupaten Garut sebanyak 5.000 rumah dengan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 1,7 kms, Kabupaten Tasikmalaya 3.995 rumah dengan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 4,593 kms, Kota Tasikmalaya 135 rumah, Kabupaten Ciamis 3.110 rumah dengan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 3,54 kms dan Kabupaten Pangandaran 1.560 rumah dengan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 3,11 kms serta tersusunnya dokumen perencanaan teknis pengembangan jaringan listrik Tahun 2015.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur listrik untuk 13.800 rumah di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah IV Tasik. (5) Kegiatan Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah V Cirebon, yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 11.990.985.669 realisasi sebesar Rp. 11.721.406.850 (97,75%). Output kegiatan adalah
terbangunnya
satuan sambungan listrik sebanyak
10.500 Sambungan Rumah (SR) dengan perincian Kota Cirebon 55 rumah, Kabupaten Cirebon 2.815 rumah, Kabupaten Majalengka 3.735 rumah, Kabupaten Kuningan 1.771 rumah, Kabupaten Indramayu 2.129 rumah serta Pembangunan Jaringan Listrik di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan infrastruktur listrik untuk 10.500 rumah di Wilayah kerja UPTD ESDM Wilayah V Cirebon. (6) Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Energi baru terbarukan di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-438
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.849.000.000
realisasi
sebesar Rp. 1.100.879.050 (59,54%). Output kegiatan adalah terbangunnya 1 Unit Sistem Konversi Tenaga Surya, 1 Kegiatan Percontohan Aplikasi Konversi Surya Untuk Penerangan, 3 Unit Instalasi Biogas (dari Rencana DPA 74 Unit Instalasi
Biogas),
1
Dokumen
Potensi
Energi
Baru
Terbarukan,
1 Dokumen/Laporan Kelaikan 4 Unit Pembangkit Energi Terbarukan (PLTMH), 1 Dokumen Performa Sistem Konversi Tenaga Surya. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pemanfaatan Energi BaruTerbarukan Secara Optimal. (7) Kegiatan Peningkatan upaya Konservasi dan Penghematan Energi, yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Rp. 194.874.000 (97,44%). Output kegiatan adalah
realisasi sebesar
tersedianya 1 (satu)
aplikasi sistem informasi pelaporan penggunaan energi dan air pada sektor publik di Jawa Barat dan 2 (dua) kegiatan sosialisasi upaya peningkatan konservasi dan penghematan energi pada sektor publik di Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah tersusunnya 1 (satu) aplikasi sistem informasi pelaporan penggunaan energi pada sektor publik di Jawa Barat dan terlaksananya 2 (dua) kegiatan sosialisasi upaya peningkatan konservasi dan penghematan energi pada sektor publik di Jawa Barat. (8) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Jawa Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000
realisasi sebesar
Rp. 376.034.700 (94,01%). Output kegiatan adalah Pelaksanaan 4 (empat) kali rapat koordinasi progam LISDES, Penyediaan 1 (satu) aplikasi pengelolaan calon penerima program bantuan lisdes, Pelaksanaan 2 (dua) kali rapat koordinasi perencanaan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Pelaksanaan 2 (dua) kali rapat koordinasi program relokasi masyarakat korban genangan waduk jatigede dan Pelaksanaan 38 (tigapuluh delapan) kali monitoring kegiatan pengembangan infrastruktur di 5 (lima) UPTD. Outcome kegiatan adalah terkoordinasinya program Peningkatan Rasio Elektrifikasi TA 2014, terkoordinasinya program pengembangan jaringan listrik untuk penanganan dampak sosial dan lingkungan pembangunan waduk jatigede serta terkoordinasinya perencanaan pengembangan infrastrutur energi dan ketenagalistrikan di Bandara Internasional Kertajati (9) Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 1.385.020.000
realisasi sebesar Rp. 1.311.486.450
(94,69%). Output kegiatan adalah revitalisasi 5 (lima) unit PLTMH. Outcome
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-439
kegiatan adalah termanfaatkannya kembali secara optimal sumber energi Listrik dari PLTMH. (10) Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik untuk Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 3.845.000.000,00, realisasi sebesar Rp. 19.545.200,00 (0,51%). Output kegiatan adalah terlaksananya sambungan rumah sebanyak 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) satuan sambungan untuk rumah Orang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede, output kegiatan ini tidak dapat dicapai
mengingat Peraturan Presiden yang mengatur tentang Penanganan Dampak Sosial akibat Pembangunan Waduk Jatigede Belum Terbit. Outcome kegiatan adalah terbangunnya jaringan listrik sebagai bentuk penanganan dampak sosial dan lingkungan pembangunan Waduk Jatigede.
Mengingat kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan, maka outcome-nya tidak dapat dicapai. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Keterlambatan
pelaksanaan
penyambungan
listrik
rumah
untuk
penyalaan disebabkan karena material sambungan rumah dari PLN yang belum tersedia sehingga proses penyalaan listrik untuk penerima bantuan dimungkinkan akan melewati Tahun anggaran dan adanya perubahan peraturan perundangan melalui Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang biaya penyambungan listrik untuk daya 450 VA dari semula Rp. 360.500, menjadi Rp. 444.000, sedangkan
pada
bulan
tersebut
proses
pembayaran
biaya
penyambungan listrik untuk setiap penerima bantuan listrik belum selesai sehingga terdapat
konsumen yang kekurangan bayar akibat kenaikan
biaya penyambungan listrik tersebut. (b) Kurangnya
antusias dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
konservasi dan penghematan energi, yang dapat terlihat dari ketidak lengkapan dan keterlambatan pelaporan penggunaan energi meskipun telah diinstruksikan oleh Gubernur dengan pembentukan Gugus Tugas Penghematan listrik dan air. (c) Program Peningkatan Rasio Elektrifikasi memiliki volume pekerjaan yang cukup besar dan berdampak luas kepada masyarakat dengan proses pengadaannya dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), seringkali terjadi kesalahan koordinasi dan implementasi pelaksanaan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-440
secara utuh. Kesalahan tersebut dimulai dari volume proses pengajuan proposal sebagai dasar penyusunan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang sering berubah, target penyalaan/penyambungan yang tidak tercapai akibat kenaikan harga Biaya Penyambungan (BP) PT. PLN serta sinkronisasi dan sinergitas dengan program serupa dengan pembiayaan dari Pusat dan kabupaten yang tumpang tindih. (d) Permasalahan dilaksanakan,
beberapa yaitu:
pekerjaan
Pekerjaan
(sub-kegiatan)
Pembangunan
tidak
Instalasi
dapat
Biogas
di
Kabupaten Bandung (71 Unit); Pekerjaan Evaluasi dan peningkatan Unjuk Kerja Instalasi Biogas; dan Kajian Performa Sistem Tenaga Surya. Anggaran yang tidak terserap dikembalikan ke Kas Negara sesuai peraturan-perundangan yang berlaku. Faktor Penyebab, Kontraktor tidak melaksanakan
pekerjaan
sampai
massa/waktu
kontrak
pekerjaan
berakhir sehingga diputuskan “Putus-Kontrak” dan kontraktor diajukan ke dalam “Daftar Hitam Kontraktor” ke LKPP dengan merujuk kepada kebijakan dan peraturan-perundangan yang berlaku dan Pekerjaan Evaluasi dan peningkatan Unjuk Kerja Instalasi Biogas; dan Kajian Performa Sistem Tenaga Surya; tidak dilaksanakan karena merupakan pekerjaan pengawasan terkait pekerjaan utama (Pembangunan Instalasi Biogas di Kabupaten Bandung) yang tidak dilaksanakan dan waktu pekerjaan yang tidak memungkinkan. b) Solusi (a) Melakukan koordinasi yang lebih intensif kepada PLN khususnya ke Rayon-Rayon PLN di daerah untuk mempercepat penyalaan dengan lebih menitikberatkan
bahwa
bantuan
listrik
ini
merupakan
program
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah disepakati melalui MOU dengan PLN Distribusi Jabar Banten dan pihak PLN dapat menerima biaya penyambungan terhadap sisa konsumen yang belum terbayarkan karena kenaikan biaya dengan tarif yang lama, sedangkan untuk kekurangannya akan dibayarkan pada Tahun anggaran 2015; (b) Diperlukan sosialisasi dan peraturan yang lebih kuat, disertai dengan sistem reward dan punishment berupa insentif dan denda untuk masyarakat terutama aparat dalam menjalankan upaya konservasi dan penghematan energi di Jawa Barat; (c) Perlu adanya koordinasi secara internal, antara Dinas dan UPTD, dalam bentuk penyusunan Standar Tata cara Pelaksanaan (Standar Operational Procedure – SOP) yang mengikat, dan secara eksternal, antara
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-441
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan kabupaten, dalam bentuk rapat koordinasi dan rapat kerja guna penyesuaian visi dan misi guna pencapaian tujuan bersama. Selain itu diperlukan pula koordinasi yang intensif bersama dengan PT. PLN (persero) sebagai satu-satunya pihak yang memiliki hak penyaluran tenaga listrik di wilayah Jawa Barat; (d) Untuk Pekerjaan Instalasi Biogas di Kabupaten Bandung dan Evaluasi (Pengawasan)
Unjuk
mengusulkan
kembali
Kerja
Biogas,
pekerjaan
apabila
tersebut,
masyarakat
akan
diusulkan
masih untuk
dianggarkan di T.A. 2016 sesuai dengan peraturan-perundangan dan mekanisme (hibah) yang berlaku. Sebagian target pekerjaan Instalasi Biogas (9 titik) telah diusulkan ke dalam Kegiatan Pembangunan Instalasi Biogas Program Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), Kerja-sama Perum Jasa Tirta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Program “Citarum-Bestari” yang akan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2015; (e) Lokasi dimana perluasan jaringan listrik dan sambungan akan dilakukan masih merupakan asset pemerintah pusat. Selain itu kegiatan ini dihentikan pada bulan April 2014 karena adanya surat perintah penghentian kegiatan terkait jatigede dari TAPD pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Solusi Pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan
setelah asset di pindah tangankan kepada pemerintah provinsi dan diijinkan oleh TAPD. 3)
Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan
Pembinaan,
Pengawasan
dan
Pengendalian
Pengusahaan
Pertambangan Umum, Batubara dan Airtanah di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I Cianjur, yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 99.985.450 (99,99%). Output kegiatan adalah
terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pengusahaan Pertambangan Umum sebanyak 30 lokasi, Pemanfaatan Batubara sebanyak 10 perusahaan dan Air Tanah sebanyak 91 titik. Outcome kegiatan adalah Terkendalinya Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, Usaha Pertambangan Umum dan Pengguna Pemanfaatan Batubara. (2) Kegiatan
Pembinaan,
Pengawasan
dan
Pengendalian
Pengusahaan
Pertambangan Umum, Batu bara dan Air Tanah di Wilayah Kerja UPT DESDM
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-442
Wilayah II Purwakarta, yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 72.036.020 (72,04%). Output kegiatan adalah diseminasi pengusahaan pertambangan umum dan batubara di
Wilayah
UPTD
ESDM
Wilayah
II
Purwakarta,
binwasdal
terhadap
50 perusahaan pengguna air tanah, binwasdal terhadap 8 lokasi usaha pertambangan umum dan binwasdal terhadap 15 perusahaan pengguna
Outcome
batubara.
pemanfaatan
air
kegiatan
tanah,
adalah
usaha
terkendalinya
pertambangan
pengambilan
umum
dan
dan
pengguna
pemanfaatan batubara. (3) Kegiatan
Pembinaan,
Pengawasan
dan
Pengendalian
Pengusahaan
Pertambangan Umum, Batu bara dan Air Tanah di Wilayah Kerja UPT DESDM Wilayah III Bandung, yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 99.400.000 (99,40%).
Output kegiatan adalah Terkendalinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah di kota bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang sebanyak 95 titik sumur produksi; terbinanya kegiatan usaha pertambangan umum di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang sebanyak 18 lokasi; Tertibnya pengguna/pemanfaatan batubara di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang sebanyak 30 perusahaan
pemanfaatan
dan
penyimpanan
batubara
dan
tersedianya
Dokumen Analisis dan Rekomendasi. Outcome kegiatan adalah terkendalinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah, usaha pertambangan umum dan pengguna pemanfaatan batubara. (4) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Umum di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 98.400.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 84.404.000 (85,78%). Output kegiatan adalah terkendalinya pengendalian air tanah sebanyak 44 titik dari target sebanyak 40 titik, pengendalian pertambangan umum sebanyak 24 lokasi dari target 20 dan pengendalian batubara sebanyak 7 dari target 5 lokasi. Outcome kegiatan adalah terkendalinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah, usaha pertambangan umum dan pengguna pemanfaatan batubara. (5) Kegiatan
Pembinaan,
Pengawasan
dan
Pengendalian
Pengusahaan
Pertambangan Umum, Batu Bara dan Airtanah Di Wilayah Kerja UPTD ESDM V
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-443
Cirebon, yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 99.994.500 (99,99%). Output kegiatan adalah terkendalinya 50 objek kegiatan pengambilan, pemanfaatan dan pengusahaan air tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota, terbinanya 30 lokasi usaha pertambangan, dan terbinanya 10 lokasi penggunaan atau stock file batubara.
Outcome kegiatan adalah terkendalinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah, usaha pertambangan umum dan pengguna pemanfaatan batubara. (6) Kegiatan Penyusunan Peta, Data dan Informasi Teknis Daerah Bencana Alam Geologi, pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000
realisasi sebesar Rp.
385.642.000 (96,41%). Output kegiatan adalah Peta Bahaya sesar Lembang di Jawa Barat, tertinjaunya lokasi kejadian dan terpantaunya daerah rawan bencana alam geologi di Jawa Barat, Dokumen laporan penyusunan data geologi Sesar Lembang di Jawa Barat dan Dokumen laporan hasil peninjauan lokasi kejadian dan pemantauan daerah rawan bencana alam geologi di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya peta bahaya Sesar Lembang di Jawa Barat, meningkatnya kewaspadaan, kesiapan dan kemampuan dalam menghadapi bencana alam geologi, optimalnya pemanfaatan informasi teknis kebencanaan dalam Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat dan meningkatnya koordinasi yang harmonis anatara instansi/ lembaga/ stake holder dalam penanganan bencana alam geologi di Jawa Barat. (7) Kegiatan Pemantauan Fluktuasi Muka Air Tanah, pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000
realisasi sebesar Rp. 270.100.000 (90,03%). Output
kegiatan adalah terbangunnya 1 (satu) lokasi sumur pantau telemetri beserta kelengkapannya di Kota Tasikmalaya. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dalam upaya memantau fluktuasi muka air tanah di Kota Tasikmalaya pada Cekungan Air Tanah (CAT) Tasikmalaya. (8) Kegiatan Peningkatan Upaya Pemulihan Kondisi Muka Airtanah, pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi sebesar Rp. 182.682.750 (91,34%). Output kegiatan adalah terlaksananya revitalisasi 2 lokasi sumur imbuhan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat masing-masing berada di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi. Outcome kegiatan adalah berfungsinya kembali sumur imbuhan dalam upaya peningkatan pemulihan kondisi muka air tanah. (9) Kegiatan Evaluasi Zona Konservasi Airtanah Kegiatan Peningkatan Upaya Pemulihan Kondisi Muka Airtanah pada
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
Dinas Energi dan Sumber Daya
IV-444
Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi sebesar Rp. 141.719.000 (94,48%). Output kegiatan adalah terevaluasinya Zona Konservasi Air Tanah di Kawasan BIJB Kertajati dalam rangka dukungan Pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat dan terfasilitasinya data dan informasi penerbitan Pertimbangan Teknis Air Tanah.
Outcome kegiatan adalah Satu dokumen Tahunan rekapitulasi penerbitan pertimbangan teknis air tanah. (10) Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Usaha Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000
realisasi sebesar Rp. 397.200.000 (99,30%). Output
kegiatan adalah hibah 6 alat pengolahan batako di Kab. Purwakarta dan Kab. Cianjur serta 30 (tiga puluh) orang peserta di Jawa Barat yang memiliki potensi pertambangan umum. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya fasilitas peningkatan nilai tambah usaha pertambangan sebanyak 6 (enam) kelompok 3 kelompok Kabupaten Purwakarta dan 3 kelompok di Kabupaten Cianjur. (11) Kegiatan Kesiapan (Readiness) Penciptaan 100 Ribu Wirausahawan Baru pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi sebesar Rp. 99.710.000 (99,71%).
Output kegiatan adalah 1 (satu) dokumen pedoman pembinaan usaha kecil pertambangan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Menciptakan dan menumbuhkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan peningkatan akesebilitas wirausahawan atau calon wirausahawan untuk mengikuti inkubasi pada sektor energi dan sumber daya mineral. (12) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Mineral, Geologi dan Air Tanah di Jawa Barat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000
realisasi sebesar
Rp. 569.392.500 (75,92%). Output kegiatan adalah terlaksananya rapat fasilitasi dan koordinasi pengelolaan bidang mineral dan geologi; terlaksananya rapat fasilitasi dan koordinasi pengelolaan bidang air tanah; terlaksananya rapat rekonsiliasi data pertambangan;terselenggaranya desiminasi pengelolaan pertambangan mineral logam pasir besi; tersusunnya tipologi pengambilan air tanah di CAT Bandung-Soreang, CAT Bekasi-Karawang dan CAT Bogor.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan pertambangan yang mengikuti
kaidah
pertambangan
yang
baik
(good
mining
practices);
terwujudnya optimalisasi konservasi dan pendayagunaan air tanah; tersedianya data dan infomasi pertambangan; terwujudnya pengelolaan pertambangan mineral logam pasir besi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-445
tersedianya data dan informasi pengambilan air tanah di CAT BandungSoreang, CAT Bekasi-Karawang dan CAT Bogor. b. Permasalahan dan solusi a) Permasalahan (a) Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan binwasdal adalah dari target 15 lokasi hanya 8 lokasi yang terealisasi karena usaha pertambangan umum sudah banyak yang tutup, sedangkan lokasi usaha pertambangan umum di Purwakarta jaraknya kurang dari 20 KM sehingga tidak bisa dilaksanakan secara administrasi. Solusinya walaupun secara administrasi tidak dapat dilaksanakan kegiatan binwasdal tetap dilakukan terhadap usaha pertambangan umum; (b) Permasalahan dari Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian yang ada di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah III Bandung tidak terlepas dari koordinasi dengan kabupaten/kota dan pihak perusahaan, oleh
karena
itu
untuk
memasuki
suatu
perusahaan
khususnya
perusahaan pertambangan harus didampingi oleh pihak kabupaten, UPTD ESDM Wilayah III Bandung harus menyesuaikan jadwal dengan Dinas teknis tersebut agar kegiatan yang dilaksanakan UPTD ESDM Wilayah III Bandung dengan Dinas teknis di Kabupaten/kota tidak saling tumpang tindih (over lap). (c) Permasalahan Lokasi sumur pantau telemetri berada di lingkungan perkantoran Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Jl. RAA. Wiratununingrat No.3 Kota Tasikmalaya, sehingga pada tahap rencana pembangunannya sejak awal perlu dilakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait; Kondisi cuaca yang telah masuk musim hujan, sehingga mengganggu pada saat pelaksanaan pekerjaan;
Kondisi
batuan pada lokasi sumur pantau telemetri berupa batuan breksi volkanik yang memiliki karakteristik tidak homogen, sehingga mengganggu pada tahap
pengeboran
khususnya
dalam
hal
kecepatan
penetrasi
pengeboran; Secara teknis, penggunaan mesin bor yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi batuan, sehingga mempengaruhi rencana kerja pada tahap pengeboran. (d) Permasalahan kedua lokasi sumur imbuhan berada di lingkungan perkantoran swasta, masing-masing 1 (satu) lokasi berada di PT. Pan Asia Kab. Bandung dan 1 (satu) lokasi berada di PT. KAO Kab. Bekasi, sehingga pada tahap rencana pelaksanaan revitalisasi sejak awal perlu
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-446
dilakukan koordinasi dengan pihak perusahaan terkait; Revitalisasi sumur imbuhan
mengganggu
lingkungan
kerja
perusahaan,
sehingga
mempengaruhi pelaksanaan kerja. (e) Permasalahan Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi melibatkan para pelaku usaha sektor ESDM dan dinas/instansi teknis pengelola sektor esdm kabupaten/kota se-Jawa Barat, serta Pemerintah Pusat, sehingga
sejak
awal
perlu
dilakukan
koordinasi
dengan
para
stakeholders; Kebutuhan data pertambangan dan air tanah yang bersumber dari kabupaten/kota sangat diperlukan dalam mendukung terlaksananya kegiatan fasilitasi dan koordinasi, sehingga sejak awal perlu
dilakukan
koordinasi
dengan
pemerintah
kabupaten/kota;
Pengesahan DPA Perubahan khusus untuk kegiatan tipologi pengambilan air tanah di CAT Bandung-Soreang, CAT Bekasi-Karawang dan CAT Bogor terlambat dari rencana jadwal semula, sehingga waktu pelaksanaan menjadi berkurang. b) Solusi (a) Koordinasi dengan kabupaten/kota di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten
Bandung,
Kabupaten
Bandung
Barat
dan
Kabupaten
Sumedang harus terjalin koordinasi dan sebaiknya dilakukan pada awal Tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan; (b) Melaksanakan koordinasi secara intensif sejak awal sebelum kegiatan pembangunan sumur pantau telemetri dilakukan kepada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, selaku dinas induk tempat lokasi pembangunan sumur pantau telemetri; Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, selaku instansi yang menjadi tempat lokasi pembangunan sumur pantau telemetri: Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya, selaku instansi teknis pengelola sektor air tanah yang semula mengusulkan dan yang akan menerima manfaat langsung dari pembangunan sumur pantau telemetri; dan Mengatur jam kerja pelaksanaan
kegiatan
pembangunan
sumur
pantau
telemetri;
Menggunakan mesin bor yang kemampuannya sesuai dengan kondisi batuan pada lokasi sumur pantau telemetri; Mengganti mesin bor dengan kemampuan penetrasinya lebih baik dari mesim bor sebelumnya; (c) Melaksanakan koordinasi secara intensif sejak awal sebelum kegiatan revitalisasi sumur imbuhan dilakukan kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, selaku instansi teknis pengelola sektor air tanah di Kabupaten Bekasi; Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-447
selaku instansi teknis pengelola sektor air tanah di Kabupaten Bandung; danMenyesuaikan jam kerja pelaksanaan revitalisasi sumur imbuhan; (d) Melaksanakan koordinasi secara intensif sejak awal sebelum kegiatan fasilitasi dan koordinasi dilaksanakan kepada para pelaku usaha pertambangan dan pengambilan air tanah, serta dinas/instansi teknis pengelola sektor ESDM kabupaten/kota se-Jawa Barat dan Pemerintah Pusat; Melaksanakan koordinasi secara intensif sejak awal kepada dinas/instansi teknis pengelola sektor ESDM kabupaten/kota se-Jawa Barat guna mendapat akses data pertambangan dan air tanah yang mudah; Pelaksanaan kegiatan tipologi mengoptimalkan alokasi waktu yang tersedia. 4.1.32 Urusan Pariwisata Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kedua dan Misi Kelima terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Pariwisata adalah sebagai berikut: Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jawa Barat sebanyak 902.735 orang; Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Obyek Wisata di Jawa Barat sebanyak 33.617.999 orang; Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Akomodasi di Jawa Barat sebanyak 14.374.089 orang; Jumlah Event Pariwisata sebanyak 4 event; Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata melalui Bantuan Tidak Langsung OPD sebanyak 3 Obyek Daya Tarik Wisata; Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebanyak 6 pelatihan, dengan total peserta sebanyak 155 orang. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a) Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pengembangan Produk Wisata Jawa Barat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 246.379.000 (98,55%). Output kegiatan adalah
terlaksananya Review dan Penyusunan
Perda RIPPARDA Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terwujudnya peningkatan daya tarik wisata Jawa Barat sebagai destinasi wisata andalan. (2) Kegiatan Pembinaan Usaha Pariwisata Jawa Barat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 231.684.866 (77,23%). Output kegiatan adalah terlaksananya Standarisasi pada usaha pariwisata di Jawa Barat 1 kali; Klasifikasi Hotel di Jawa Barat 1 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-448
(3) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 195.360.000 (97,68%). Output kegiatan adalah terbentuknya Forum Komunikasi Kelompok Penggerak Pariwisata Jawa Barat 1 kali; terlaksananya Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Penerima PNPM Mandiri Pariwisata 1 kali, 20 desa wisata. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya tarik wisata Jawa Barat sebagai destinasi wisata andalan. (4) Kegiatan Pasanggiri Mojang dan Jajaka Jawa Barat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.500.000.000
realisasi
anggaran
Rp. 1.402.875.000 (93,53%). Output kegiatan adalah
sebesar
terselenggaranya
Pasanggiri Mojang dan Jajaka Jawa Barat dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat 1 kegiatan, 54 peserta. Outcome kegiatan adalah terpilihnya satu pasangan Moka dari Kabupaten/kota sebagai salah satu media informasi dan promosi pariwisata Jawa Barat. (5) Kegiatan Touring Wisata dan Fun Bike oleh MOKA Jabar 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 470.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 466.945.000 (99,35%). Output kegiatan adalah
terlaksananya Touring Wisata dan Fun
Bike oleh MOKA Jabar 2014 1 kali sebanyak 125 peserta. Outcome kegiatan adalah terciptanya pemberdayaan Mojang dan Jajaka Jawa Barat 2014. (6) Kegiatan Pengiriman Duta Wisata dalam Event Pariwisata Nasional dan Internasional yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 300.534.150 (75,13%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pengiriman Duta Wisata dalam Event Pariwisata Nasional dan Internasional 1 kali, 10 peserta. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya tarik wisata Jawa Barat sebagai destinasi wisata andalan. (7) Kegiatan Event Wisata dan Kreatifitas Usaha Kepariwisataan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 731.984.000 (97,60%). Output kegiatan adalah
terlaksananya Event
Wisata dan Kreatifitas Usaha Kepariwisataan 1 kali, 10 peserta. Outcome kegiatan adalah terpromosikannya dan peningkatan pendapatan para pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat. (8) Kegiatan Event Wisata "Gebyar Sapta Pesona" Pada 4 (empat) Obyek Wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 realisasi anggaran
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-449
sebesar Rp. 851.192.950 (85,12%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
Event Wisata "Gebyar Sapta Pesona" Pada 4 (empat) Obyek Wisata. Outcome kegiatan adalah terciptanya suatu event kepariwisataan berbasis sapta pesona yang diharapkan dapat menjadikan masyarakat Jawa Barat yang sadar wisata. (9) Kegiatan
Pelatihan
SDM
Kepariwisataan
yang
dilakukan
oleh
Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 320.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 312.260.000 (97,58%). Output kegiatan adalah
terlaksananya Sertifikasi Tenaga Hotel
1 kali, 20 peserta; Pelatihan Balawista 1 kali, 25 peserta; Inovasi Kreatif dalam rangka menunjang Wirausaha Baru 2 kali, 20 peserta. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat. (10) Kegiatan terlaksananya Pembuatan Rencana Aksi Multipihak dan Desain Pengembangan Geopark, dan Pulau Biawak yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp.
sebesar
924.570.000
Rp.
1.000.000.000
(92,46%).
Output
realisasi
kegiatan
anggaran
adalah
sebesar
terlaksananya
Pembuatan Rencana Aksi Multipihak dan Desain Pengembangan Geopark, dan Pulau Biawak 1 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya
daya tarik
wisata Jawa Barat sebagai destinasi wisata andalan. (11) Kegiatan Pelestarian Keraton, Wisata Sejarah, Wisata Ziarah (Pilgrimage) dan Pengembangan Eko Wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 806.670.000 (80,67%).
Output kegiatan adalah terlaksananya Pelestarian Keraton, Wisata Sejarah, Wisata Ziarah (Pilgrimage) dan Pengembangan Eko Wisata 1 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas obyek wisata. (12) Kegiatan Pengembangan Jasa Perdagangan, Industri Kreatif dan Pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 488.480.000 (97,70%). Output kegiatan adalah
terlaksananya
Pelatihan Manajemen Hotel 1 kali, 30 orang; Pelatihan Kuliner 1 kali, 30 orang Pelatihan Cinderamata 1 kali, 30 orang; Pelatihan Tata Pentas Seni Pertunjukan 1 kali, 30 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat. (13) Kegiatan Perekrutan Advisor Pengembangan Pariwisata Jawa Barat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 realisasi anggaran sebesar
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-450
Rp. 751.997.850 (75,20%). Output kegiatan adalah terlaksananya Perekrutan Advisor Pengembangan Pariwisata Jawa Barat 1 kali. Outcome kegiatan adalah terwujudnya Perekrutan Advisor Pengembangan Pariwisata Jawa Barat. (14) Kegiatan Penyusunan Juklak dan Juknis Pencetakan 100 Ribu Wirausaha Baru Jawa Barat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi Rp. 0 (0%). Output kegiatan adalah
Penyusunan Juklak-
Juknis 100 ribu Wirausaha Baru dan FGD 100 ribu Wirausaha Baru, kegiatan tersebut merupakan Anggaran Biaya Tambahan yang tidak dapat dilaksanakan dilaksanakan karena terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat. Realiasi nihil/nol, dikarenakan keterbatasan waktu (anggarannya turun di perubahan anggaran). b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Belum
memadainya
fasilitas
pendukung
pariwisata
sebagai
pengembangan potensi pariwisata berkelanjutan terhadap faktor pendukung dan infrastruktur pariwisata, aksesibilitas menuju obyek wisata dan pengemasan kawasan-kawasan wisata di Jawa Barat. (b) Belum
optimalnya
keterpaduan
pelaksanaan
pengembangan
kepariwisataan Jawa Barat oleh seluruh stakeholder kepariwisataan dan masih kurangnya kualitas infrastruktur menuju Obyek Wisata di Jawa Barat sehingga menyebabkan aksesbilitas ODTW di Jawa Barat. Hal ini turut mempengaruhi minat dan tingkat kunjungan wisatawan ke Jawa Barat. Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya di sekitar obyek wisata dalam hal mendukung kondusivitas lingkungan yang dapat menarik minat calon wisatawanBelum optimalnya keterpaduan pelaksanaan pengembangan kepariwisataan Jawa Barat oleh seluruh stakeholder kepariwisataan dan masih kurangnya kualitas infrastruktur menuju Obyek Wisata di Jawa Barat sehingga menyebabkan aksesbilitas ODTW di Jawa Barat. Hal ini turut mempengaruhi minat dan tingkat kunjungan wisatawan ke Jawa Barat. Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya di sekitar obyek wisata dalam hal mendukung kondusivitas lingkungan yang dapat menarik minat calon wisatawan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-451
(c) Masih perlu ditingkatkannya peran serta aktif masyarakat dan seluruh stakeholder
pariwisata
dalam
meningkatkan
perkembangan
kepariwisataan daerah bersama-sama dengan pemerintah; masih perlu ditingkatkannya “will” dan kebijakan local yang mendukung tumbuhnya kepariwisataan daerah oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. b) Solusi (a)
Pengembangan potensi pariwisata harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang seperti aksesibitas jalan yang terintegrasi antar kawasan pariwisata, optimalisasi sarana dan prasarana transportasi, penyedia hotel dan restoran di sekitar tempat wisata, penyedia pusat informasi pariwisata dan rekreasi serta
fasilitas
perdagangan
sebagai
bagian
pengembangan
pariwisata. (b)
Melakukan koordinasi dan sinergisasi dengan lebih intensif dengan Pemerintah
kabupaten/kota
sebagai
upaya
memonitor
dan
melaksanakan pengandalian terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan. (c)
Meningkatkan “awareness” kepariwisataan melalui berbagai upaya pembinaan dan sosialisasi “sapta pesona” dan “sadar wisata” kepada masyarakat dan para penentu kebijakan di semua tatanan pemerintahan; Meningkatkan kuantitas upaya pembinaan kepada para pelaku pariwisata melalui pelatihan teknis seperti kepada para pengemudi taksi, “guide”, masyarakat di sekitar obyek wisata, dan seluruh “front-liner” yang terlibat dalam dunia usaha pariwisata; meningkatkan pengembangan
peran
serta
asosiasi
kepariwisataan
Jawa
pariwisata Barat
dalam
melalui
upaya
berbagai
kegiatan yang bersifat koordinatif dan praktis; dan melakukan sosialisasi “sadar wisata” kepada masyarakat secara berkelanjutan dan berkesinambungan; memberdayakan komunitas pariwisata (Kelompok Pengerak Pariwisata/KOMPEPAR) yang ada di seluruh Jawa Barat; dan meningkatkan kerjasama dan kerja bersama dengan Badan Promosi Pariwisata Jawa Barat dan assosiasi serta pelaku jasa pariwisata Jawa Barat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-452
2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui TV Swasta Lokal dan TV Bandara yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 595.707.130 (99,28%). Output kegiatan adalah terlaksananya Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui TV Swasta Lokal 1 paket; Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui 2 (Dua) TV Bandara 2 paket. Outcome kegiatan adalah terciptanya dukungan promosi pariwisata melalui peningkatan media pariwisata Jawa Barat. (2) Kegiatan Perpanjangan Pemasangan Billboard Promosi Pariwisata Jawa Barat di 5 (lima) Titik Strategis yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.800.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.535.944.900 (90,57%).
Output kegiatan adalah terlaksananya Perpanjangan Pemasangan Billboard Promosi Pariwisata Jawa Barat di 5 (lima) Titik Strategis (Banten, Lampung, Batam, Bali dan (Cirebon) Jawa Barat). Outcome kegiatan adalah terciptanya dukungan promosi pariwisata melalui media pariwisata Jawa Barat. (3) Kegiatan Peningkatan Sarana Promosi Pariwisata Jawa Barat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 293.021.000 (97,67%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pengadaan Bahan Promosi 1 kegiatan; Koordinasi dan Cetak Booklet Promosi Bersama MPU 1 kegiatan; Pengadaan Bahan Pameran Musrenbang 1 kegiatan; Pengadaan Bahan Pameran 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah terciptanya dukungan promosi pariwisata melalui peningkatan media pariwisata Jawa Barat. (4) Kegiatan Promosi Pariwisata Terpadu Jawa Barat Dalam dan Luar Negeri yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 2.557.200.000 realisasi anggaran sebesar Rp.
1.132.008.650
(44,27%).
Output
kegiatan
adalah
terlaksananya
Pendukungan Jawa Barat Travel Exchange (JTX), 15 peserta; Familiarization Tour (Famtour) untuk meningkan pemahaman dan promosi pariwisata Jawa Barat kepada para Tour Operator dan Jurnalis dari Luar Negeri 1 kali; Promosi Pariwisata Jawa Barat di Singapura 1 kali; Kemilau Nusantara
1 kali; Iuran
Keanggotaan Jawa Barat dalam Pasific Asia Travel Association (PATA) 1 kali; Promosi Terpadu di Wilayah Amerika (kegiatan tersebut merupakan Anggaran Biaya Tambahan yang tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya waktu
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-453
pelaksanaan
kegiatan).
Outcome
kegiatan
adalah
terpromosikannya
pariwisata Jawa Barat melalui event di dalam dan luar negeri. (5) Kegiatan Promosi Layanan Masyarakat Bidang Kepariwisataan Melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.059.100.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.056.550.000 (99,95%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pembuatan dan Penayangan Iklan Layanan Promosi Seni, Budaya dan Pariwisata Jawa Barat melalui Media Televisi Swasta Nasional 1 kali; Penayangan Iklan Layanan Promosi Pariwisata Jawa Barat melalui Media Televisi Swasta Nasional 1 kali. Outcome kegiatan adalah terpromosikannya potensi seni, budaya dan pariwisata Jawa Barat. (6) Kegiatan Promosi Peningkatan Citra Pariwisata Jawa Barat di Anjungan Jawa Barat TMII yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 699.825.000 (99,98%). Output kegiatan adalah Pameran Citra Pariwisata Jawa Barat 1 kali, 15 peserta; Parade Busana Daerah Nusantara 1 kali; Festival Kuliner Jawa Barat 1 kali, 15 peserta; Peragaan Pembuatan Kerajinan Khas Jawa Barat 27 kali; Pameran Produk Unggulan Khas Jawa Barat dalam rangka Pekan Desember dan Tahun Baru 1 kali, 10 peserta. Outcome kegiatan adalah terpromosikannya potensi daerah Jawa Barat di event nasional melalui sarana promosi yang representative di Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat. (7) Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Seni, Budaya dan Pariwisata Jabar melalui Media Cetak yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 244.385.010 (98,66%). Output kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Seni, Budaya dan Pariwisata Jabar di Media Cetak dan Elektronik sebanyak 20 kali iklan di media cetak. Outcome kegiatan adalah terpromosikannya potensi seni, budaya dan pariwisata Jawa Barat melalui media cetak. (8) Kegiatan Dialog Seni, Budaya dan Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.624.000.000 (81,20%). Output kegiatan adalah terlaksananya tayangan Dialog Seni, Budaya dan Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Elektronik (TV Swasta Nasional) sebanyak 4 episode Outcome kegiatan adalah penyebarluasan informasi seni, budaya dan pariwisata Jawa Barat kepada masyarakat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-454
(9) Kegiatan Perpanjangan Pemasangan Billboard Promosi Pariwisata Jawa Barat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.350.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.307.116.500 (96,82%). Output kegiatan adalah terlaksananya Perpanjangan Pemasangan Billboard Promosi Pariwisata Jawa Barat 1 paket.
Outcome kegiatan adalah terciptanya dukungan promosi pariwisata Jawa Barat melalui peningkatan media promosi pariwisata Jawa Barat. b.
Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Mendorong
upaya
peningkatan
jumlah
kunjungan
wisatawan
mancanegara dan wisatawan nusantara ke Jawa Barat karena berbagai faktor pendukung/infrastruktur pariwisata dan masalah aksesibilitas menuju obyek wisata yang belum memadai serta upaya promosi yang masih belum terintegrasi baik dengan Pemerintah Pusat, antar instansi pemerintah di provinsi, assosiasi pariwisata maupun industri pariwisata. (b) Perlu ditingkatkan penyebaran bahan promosi cetak, perluasan media
campaign melalui elektronik, meningkatkan kegiatan melalui event di dalam
dan
luar
negeri,
dukungan
sarana
promosi
yang
representative, meningkatkan kerjasama program pemasaran dan melanjutkan diplomasi budaya dan pariwisata b) Solusi (a) Mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan promosi
pariwisata
seperti
meningkatkan
peran
dan
kualitas
“content” situs web dan peran Tourist Information Centre (TIC) yang dimiliki; (b) Meningkatkan varietas media promosi dan frekuensi promosi yang dilakukan,
menjalin
kemitraan
dengan
berbagai
pemangku
kepentingan kepariwisataan, meningkatkan kerjasama dengan pihak pers, merintis kerjasama di bidang pemasaran pariwisata dengan stakeholder pariwisata baik di dalam maupun luar negeri serta meningkatkan kemitraan dengan Badan Promosi Pariwisata Jawa Barat. 4.1.33 Urusan Perindustrian Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kedua dan Misi Kelima terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Perindustrian adalah sebagai berikut: Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Menengah 201.914 unit; Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah yang bersertifikat sebanyak 1.550 orang.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-455
Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a. Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Pengembangan Industri Kerajinan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 366.650.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 295.796.700 (80,68%). Output kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi Pelatihan Kerajinan Pasir Pantai dan Pelatihan Peningkatan Mutu Tikar Mendong Haji di Tasikmalaya. Outcome kegiatan adalah meningkatnya unit usaha industri kecil dan menengah untuk komoditi kerajinan pasir pantai dan peningkatan mutu tikar mendong haji. 2) Kegiatan
Peningkatan
Usaha
di
Lingkungan
Rumah
Kemasan,
yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 308.338.240 realisasi anggaran sebesar Rp. 302.477.620 (98,10%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pengembangan Layanan Kemasan bagi Pelaku Usaha Makanan Ringan dan Fasilitasi pada Event Pameran. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya kemasan bagi IKM makanan ringan. 3) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Industri dan Pengembangan Produk Ekonomi Unggulan di Kab./Kota, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 149.359.700 (99,57%).
Output kegiatan adalah terlaksananya Kajian Produk Ekonomi Unggulan, Pusat Logistik berbasis Kewilayahan, Partisipasi pada Forum Kerjasama MPU dan FGD Kajian Produk Ekonomi Unggulan dalam rangka kerjasama Industri.
Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya kerjasama IKM Jawa Barat dengan IKM Provinsi lainnya. 4) Kegiatan
Piloting
Penanggulangan
Kemiskinan
melalui
Pengembangan
Kewirausahaan Industri Kecil, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 973.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 794.752.000 (81,68%).
Output kegiatan adalah terlaksananya Pengembangan Kewirusahaan Olahan Ikan di Pangandaran, Sari Nanas di Kab. Subang, Olahan Talas di Kab. Bogor, Batu Mulia di Kab. Cianjur, Desain Genteng di Kab. Majalengka, Limbah Kertas di Bandung, Pelatihan Perbaikan alat-alat Elektronik di Kab. Majalengka, IK Alsintan di Kab. Sukabumi dan Pakaian Jadi di Kota Bogor. Outcome kegiatan adalah penumbuhan kewirausahaan industri kecil untuk penanggulangan kemiskinan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-456
5) Kegiatan Pengembangan Olahan Pangan berbasis Produk Hewani, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.145.250.000 (96,83%). Output kegiatan adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Pangan berbasis Ternak.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya
diversifikasi
dan
jaminan
pengolahan, penerapan manejemen pada industri olahan makanan berbasis produk hewani. b.
Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Masih rendahnya kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh pelaku usaha IKM kerajinan (b) Masih kurangnya perhatian dalam bidang kualitas dan desain produk oleh sebagian besar pengusaha. b) Solusi (a) Perlu ditingkatkannya pelatihan terkait kreativitas dan inovasi produk, terlebih menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN. (b) SDM sebagian pelaku usaha belum menyadari pentingnya peningkatan keterampilan (aspek produksi) yang lebih berkualitas untuk mendorong peningkatan daya saing, disamping perlunya peningkatan wawasan usaha dan pemasaran serta manajemen.
2) Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif berbasis Teknologi Informasi dan Elektronika, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 271.275.000 (90,43%). Output kegiatan adalah terlaksananya Penguatan Start up Company Technoprener, Pelatihan Animasi 3 (tiga) Dimensi dan Service HP. Outcome kegiatan adalah terciptanya pertumbuhan industri kreatif berbasis IT dan elektronika. (2) Kegiatan Pengembangan Industri Makanan dan Minuman, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 232.871.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 213.049.000 (91,49%). Output kegiatan adalah terlaksananya Cara Penanganan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi IKM Pangan, Pelatihan Diversifikasi Olahan Susu dan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi IKM.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-457
Outcome kegiatan adalah meningkatnya jaminan pengolahan produksi pangan yang baik dan meningkatnya diversifikasi produk olahan susu. (3) Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif berbasis Makanan Olahan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.753.522.493,- realisasi anggaran sebesar Rp. 743.122.493 (98,62%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pelaksanaan Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal, Bimtek Pengolahan Pangan dan Partisipasi Pangan Nusa. Outcome kegiatan adalah mendorong tumbuhnya industri andalan masa depan pada industri agro. (4) Kegiatan
Pengembangan
Industri
Otomotif,
Logam
dan
Mesin,
yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 316.938.000 (90,55%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pelatihan Teknis Electroplating bagi IKM Komponen Otomotif, Pelatihan Inspeksi Teknik Barang Logam bagi IKM Logam Mesin dan FGD Pengembangan Industri Otomotif. Outcome kegiatan adalah meningkatnya keterampilan IKM logam mesin dalam bidang teknis electroplating dan inspeksi teknik barang logam pada industri otomotif. (5) Kegiatan Pengembangan Industri Rotan dan
Furniture Non Rotan, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 241.100.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 241.100.000 (100%). Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan adalah Bimbingan Teknis Desain Furniture Kayu, tersosialisasikannya pengembangan Pusat Desain Rotan, Workshop Pengembangan Industri Rotan Cirebon dan terealisasinya Pusat Pengembangan Desain Rotan Cirebon.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya sinergitas pengembangan industri furniture kayu dan rotan serta meningkatnya wawasan pelaku industri terkait, sehingga berdampak pada peningkatan daya saing produk. (6) Kegiatan Peningkatan Teknologi Industri Aneka dan Industri Kimia, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 296.450.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 256.100.000 (86,39%). Output kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi Pelatihan Pembuatan Sepatu, Pengujian Garam beryodium di tingkat produsen garam beryodium dan Pelatihan Teknologi Garam Krosok dengan sistim intensifikasi (RAMSOL) di Kabupaten Cirebon. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas produk industri IKM alas kaki dan garam rakyat. (7) Kegiatan Penguatan Industri Kreatif berbasis Fashion, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-458
alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.
339.397.000
(84,85%).
Output
kegiatan
adalah
terlaksananya
peningkatan aspek Teknis untuk Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Fasilitasi Kegiatan TPT. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi industri kreatif fashion. (8) Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Mutu Industri Kecil Menengah, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.299.425.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.281.025.000 (99,44%). Output kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk IKM dan Sosialisasi Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk IKM. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya sertifikasi halal produk IKM dan meningkatnya pengetahuan tentang sertifikasi halal bagi IKM. (9) Kegiatan Peningkatan Teknologi di Lingkungan Sub Unit Pengembangan IKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 381.247.000 (95,31%). Output kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi Non PNS di Lingkungan Sub Unit Pengembangan IKM.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya keterampilan SDM di Sub Unit Instalasi Pembangunan IKM. (10) Kegiatan Pengembangan Agribisnis dan Industri Olahan berbasis Buah (TKW31), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 801.024.400 (80,10%). Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi Kemasan, FGD Pengembangan Indusri Olahan Khas Daerah, Bimtek Diversifikasi Produk Olahan Berbasis Buah, Bimtek Good
Manufacturing Practices (GMP), Bimtek Standarisasi dan Bimtek Pengemasan Produk Olahan berbasis Buah. Outcome kegiatan adalah perbaikan kualitas dan peningkatan kemampuan pelaku usaha berbasis buah. (11) Kegiatan Pengembangan Industri Minuman berbasis Kopi, Teh dan Coklat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 340.600.000 (97,31%). Output kegiatan adalah terlaksananya Bimtek Diversifikasi Produk Olahan berbasis Coklat, Kopi dan The. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan diversifikasi produk olahan kopi, teh dan coklat. (12) Kegiatan Pengembangan Industri Manufaktur berbasis Tematik Kewilayahan (TKW-21), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-459
realisasi anggaran sebesar Rp. 1.421.485.000 (94,77%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pelatihan Industri Garment Angkatan 1 dan 2, Pelatihan Pengelasan, Peralatan Elektronika, Peningkatan Desain Kayu di Subang, Fasilitasi Kemasan Produk Olahan Pangan dan Bimtek Diversifikasi Olahan Pangan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan keterampilan dan wawasan serta fasilitasi bagi pelaku IKM manufaktur berbasis tematik kewilayahan di Jawa Barat. (13) Kegiatan Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah (TKW-22), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 820.500.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 691.140.000 (84,23%). Output kegiatan adalah terlaksananya FGD Pengembangan IKM Keramik di Kab. Purwakarta (2 Angkatan), Pelatihan Peningkatan Usaha untuk IKM Keramik dan Gerabah (3 Angkatan), Desain Home Decorasi Keramik dan Gerabah, Desain Fungsi IKM Keramik dan Gerabah,
Peningkatan
Ekspor
terrhadap
IKM
Keramik
dan
Gerabah
(Packaging), Kemitraan/Pemasaran IKM Keramik dan Gerabah, Dukungan Pameran Gerabah dan Keramik serta Grand Desain IKM Keramik dan Gerabah 2014-2018.
Outcome
kegiatan
adalah
meningkatnya
sinergitas
pengembangan untuk pelaku usaha IKM industri keramik dan gerabah. (14) Kegiatan Kajian Teknis Rancangan Perda Pembinaan Sertifikasi Halal, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.500.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 66.400.000 (98,37%). Output kegiatan adalah terciptanya Peraturan Daerah tentang Pembinaan Sertifikat Halal. Outcome kegiatan adalah mendukung Perlindungan Konsumen dan Jaminan Keamanan Pangan secara religius sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di Jawa Barat (15) Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Dukungan Pengembangan IKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 467.949.300 (93,59%). Output kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi dan Dukungan Pengembangan IKM. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produk IKM Jawa Barat yang bersertifikat. (16) Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Perkembangan Pelaku Industri Citarum Bestari, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 155.445.000 (77,72%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pendataan dan Pemetaan Perkembangan Pelaku Industri di sekitar Citarum Hulu. Outcome kegiatan adalah diperolehnya data
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-460
dan terpetakannya perusahaan yang berpotensi mencemari di hulu Sungai Citarum serta data perusahaan yang sudah mempunyai IPAL dan mempunyai izin industri. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan Terdapat beberapa kendala dalam Kegiatan Pengembangan Agribisnis dan Industri Olahan berbasis Buah (TKW-31), karena penundaan pelaksanaan di awal Tahun, sehingga terlambatnya pelaksanaan kegiatan. b) Solusi Dilakukan upaya untuk penyelesaian kegiatan melalui percepatan kegiatan. 4.1.34 Urusan Perdagangan Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kedua dan Misi Kelima terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Perdagangan adalah sebagai berikut: jumlah eksportir Jawa Barat sejumlah 203 eksportir pada tahun 2014; Penurunan Nilai Impor non Migas Jawa Barat sebesar 2.78%; Jumlah revitalisasi pasar tradisional 19 Unit; Jumlah kerjasama perdagangan 5 buah; Jumlah Penerapan UTTP sebanyak 4.923.151 buah; Jumlah Pengujian BDKT per Tahun sebanyak 1.005 buah. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri a. Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Fasiltasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 247.820.000 (82,61%). Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pada pameran INACRAFT, pameran dagang dalam rangka P3DN dan fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya promosi perdagangan dan penggunaan produk dalam negeri.
(2)
Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 194.413.985 (97,21%). Output kegiatan adalah terlaksananya bimtek bagi pengelola pasar tradisional, identifikasi, monitoring dan evaluasi revitalisasi pasar tradisional. Outcome kegiatan adalah meningkatnya fungsi sarana perdagangan.
(3)
Kegiatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) Dareh, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-461
anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 117.446.170 (78,30%). Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pengelolaan gudang Sistem Resi Gudang (SRG) Jawa Barat, monitoring pelaksanan Sistem Resi Gudang (SRG). Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengelolaan gudang SRG dan pemanfaatan gudang SRG di Jawa Barat. (4)
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Perdagangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 143.017.200 (95,34%). Output kegiatan adalah terlaksananya perluasan akses pasar IKM Provinsi Jawa Barat di Kalimantan dan Fasilitasi kemitraan antar pelaku usaha. Outcome kegiatan adalah terlaksananya kerjasama bidang perdagangan antar provinsi.
(5)
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 114.421.500 (76,28%). Output kegiatan adalah terlaksananya pasar lelang forward komoditi Agro Jawa Barat, FGD pasar lelang, identifikasi peserta pasar lelang, dan inter-koneksitas pasar lelang forward. Outcome kegiatan adalah menigkatnya transaksi, temu bisnis peserta potensial lelang komoditi Agro dengan peserta lelang komoditi Agro Daerah lain.
(6)
Kegiatan Dukungan Operasi Pasar Murah (OPM) Kepokmas, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 457.464.300 (91,49%). Output kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi Operasi Pasar Murah (OPM) Kepokmas, dukungan OPM Kepokmas, Supervisi pelaksanaan OPM Kepokmas dan Fasilitasi informasi harga Kepokmas.
Outcome kegiatan adalah terkendalinya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan stabilitas harga bahan pangan. (7)
Kegiatan Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandan Wangi dan Pengembangan Varietas Unggul (TKW-33), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 272.989.620 (68,25%).
Output kegiatan adalah terlaksananya FGD permasalahan distribusi dan pemasaran beras varietas pandanwangi dan varietas unggul, fasilitasi kemasan beras, uji kompetensi kemasan beras, kajian distribusi beras varietas pandanwangi. Outcome kegiatan adalah tersosialisasikannya pemuliaan beras varietas pandanwangi dan pengembangan varietas unggul.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-462
(8)
Kegiatan Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias untuk Pasar Regional dan Global (TKW-12), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 850.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 492.801.490 (57,98%).
Output kegiatan adalah terlaksananya FGD perdagangan pusat budidaya ikan hias, Kajian sistem distribusi ikan hias, FGD kelembagaan perdagangan budidaya ikan hias, FGD Grand Desain pemanfaatan sarana distribusi Ikan Hias, Kajian Grand Desain pemanfaatan sarana distribusi Ikan Hias, Pelatihan manajemen ekspor dan impor ikan hias, Pengembangan perdagangan budidaya ikan hias dan Informasi Pelaku perdagangan Ikan Hias Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemasaran ikan hias dari Jawa Barat. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (a) Kegiatan Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias untuk Pasar Regional dan Global (TKW-12) : Belum adanya Grand Desain tentang Pengembangan Ikan Air Tawar dan Ikan Hias di Wilayah I Jawa Barat; (b) Masih sedikitnya gudang yang sudah dibangun Badan Pengawas Berjangka
Komoditi
(Bappebti)
yang
belum
berjalan
sesuai
peruntukannya sebagai gudang SRG. (c) Masih sedikitnya partisipasi pelaku usaha komoditi agro yang mengikuti pasar lelang dari kabupaten/kota. (d) Lahan untuk varietas pandanwangi masih sedikit sehingga hasilnya juga belum memadai. (e) Kurang
memadainya
biaya
operasional
untuk
kabupaten/kota
penyelenggara OPM serta terbatasnya titik pelaksanaan OPM. b) Solusi : (a) Perlunya Pembuatan Grand Desain mengenai pengembangan Ikan Air Tawar dan Ikan Hias Jawa Barat, yang akan digunakan sebagai acuan bagi OPD terkait dalam menyusun kegiatan – kegiatan lanjutan sehingga tercipta sinergitas program. (b) Memberikan fasilitasi kepada Kabupaten yang gudangnya belum beroperasi berupa dukungan anggaran pembuatan sertifikasi dan biaya operasional. (c) Melakukan
sosialisasi
simulasi
pelaksanaan
pasar
lelang
di
kabupaten/kota. (d) Perlunya perluasan lahan pertanian untuk beras varietas pandanwangi. (e) Meningkatkan anggaran biaya dukungan OPM bagi penyelenggara OPM di kabupaten/kota.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-463
2)
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Peningkatan Promosi Ekspor dan Perluasan Pasar, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 241.695.500 (96,68%). Output kegiatan adalah terlaksananya Pelatihan Promosi Lewat Internet dan Partisipasi Pameran di Asia Barat/UEA. Outcome kegiatan adalah terpromosikannya produk IKM Jawa Barat melalui pameran dan jaringan internet. (2) Kegiatan Penguatan Daya Saing Produk Ekspor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 764.863.400 realisasi anggaran sebesar Rp. 744.844.660 (99,73%). Output kegiatan adalah terlaksananya Workshop Identifikasi Potensi Ekspor UKM, Pendampingan (coaching programe), monitoring Ekspor dan Impor serta mengikuti Trade Expo Indonesia (TEI). Outcome kegiatan adalah meningkatnya UKM yang siap ekspor dan berdaya saing tinggi. (3) Kegiatan Pengembangan Jasa Perdagangan dan Industri Kreatif (TKW-44), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 842.667.200 (84,27%). Output kegiatan adalah terlaksananya
forum
kerjasama
perdagangan
industri
kreatif,
kajian
pengembangan industri kreatif di wilayah Priangan, festival fashion dan pameran industri kreatif Jawa Barat serta partisipasi Pameran di Jakarta.
Outcome kegiatan adalah pemanfaatan data pelaku usaha industri kreatif Jawa Barat dan meningkatnya peluang pasar produk industri kreatif. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan Kegiatan Penguatan Daya Saing Produk Ekspor khususnya untuk Kegiatan Workshop, tidak melaksanakan seleksi bagi pelaku usaha yang akan mengikuti kegiatan karena anggaran tidak mencukupi. b) Solusi Untuk usulan yang akan datang lebih memprioritaskan anggaran untuk kegiatan seleksi peserta, agar sejak awal aktifitas usaha dari para pelaku usaha dapat dipantau.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-464
3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai Kemetrologian Karawang, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.117.890.000 (98,51%).
Output kegiatan adalah terlaksananya pelayanan tera ulang di 5 kab./kota, pelayanan tera/tera ulang, pengujian, kalibrasi, pengendalian, UTTP dan BDKT di wilayah Karawang. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pelayanan kemetrologian dan perlindungan konsumen di 5 (lima) wilayah balai Karawang meliputi Kab. Karawang, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Purwakarta dan Kab. Subang. (2) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai Kemetrologian Bogor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.050.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.045.554.000 (99,78%).
Output kegiatan adalah terlaksananya Pelayanan Tera Ulang di 6 Kab./Kota, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pengujian, Kalibrasi, Pengendalian, UTTP dan BDKT di balai Bogor. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pelayanan kemetrologian terpenuhinya perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran. (3) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai Kemetrologian Bandung, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.700.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.624.622.845 (95,57%).
Output terlaksananya Pelayanan Tera Ulang di 5 Kab./Kota, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pengujian, Kalibrasi, Pengendalian, UTTP dan BDKT di balai Bandung. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan Tera/Tera ulang UTTP, pengujian BDKT dalam memenuhi perlindungan konsumen di wilayah Balai Kemetrologian Bandung. (4) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai Kemetrologian Cirebon, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.110.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.070.200.000 (96,41%).
Output terlaksananya Pelayanan Tera Ulang di 5 Kab./Kota, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pengujian, Kalibrasi, Pengendalian, UTTP dan BDKT di balai
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-465
Cirebon. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pelayanan kemetrologian dan terpenuhinya perlindungan konsumen di wilayah Cirebon. (5) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai Kemetrologian Tasikmalaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.189.072.500 (99,09%).
Output terlaksananya Pelayanan Tera Ulang di 5 Kab./Kota, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pengujian, Kalibrasi, Pengendalian, UTTP dan BDKT di balai Tasikmalaya. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan UTTP dan Pengujian barang beredar di masyarakat serta terpenuhinya perlindungan konsumen. (6) Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Barang Beredar dan Kemetrologian, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 415.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 342.780.610 (82,60%). Output terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan Rapat dalam rangka Perlindungan Konsumen. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta kemetrologian dalam memenuhi perlindungan konsumen. b. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan : Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Barang Beredar dan Kemetrologian (a) Masih terbatasnya pengawasan barang/jasa pada pasar-pasar tradisional dan toko modern serta di pusat pembelanjaan dan pertokoan. (b) Dalam menangani Perlindungan Konsumen, masih kurang memadai SDM yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen. (c) Sampai dengan saat ini baru 14 (empat belas) kabupaten/kota di Jawa Barat yang sudah mendirikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dari 27 kabupaten/kota. (d) Masih ditemukan barang beredar dari industri kecil menengah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. b) Solusi : (a) Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota diharapkan memfasilitasi anggaran yang memadai untuk kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, sebagai tindakan preventif untuk mengurangi jatuhnya korban akibat mengkonsumsi produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-466
(b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS PK) dan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPPBJ) didorong untuk ditambah jumlahnya mengingat semakin beragamnya barang yang beredar yang perlu diawasi baik produk luar negeri maupun produk lokal. (c) Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota perlu memberikan perhatian terhadap
pentingnya
melaksanakan
perlindungan
Konsumen
dan
pengawasan terhadap barang yang beredar baik di pasar tradisional maupun di toko modern. (d) Para pelaku harus lebih bertanggung jawab atas produk/barang yang dihasikannya serta menjadikan konsumen yang mandiri, cerdas serta selalu teliti sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi suatu produk maka kegiatan Perlindungan Konsumen harus terus dilaksanakan. 4.1.35 Urusan Ketransmigrasian Pencapaian kinerja daerah pada Misi Kesatu terhadap penyelenggaraan terhadap Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Ketransmigasian adalah sebagai berikut: Jumlah Pengiriman Transmigrasi ke Luar Pulau Jawa pada Tahun 2014 sebanyak 91 Kepala Keluarga dengan jumlah 331 Jiwa; Indikator kinerja tersebut tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Transmigrasi a. Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran Lokal (Ressetelment) yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
375.000.000
realisasi
Rp. 368.020.000 (98,14%). Output kegiatan adalah (1) Rapat evaluasi masyarakat
transmigrasi
lokal
(resettlement),
Koordinasi
dan
Fasilitasi
Pemberdayaan Ekonomi Produktif, Peralatan Pemberdayaan Ekonomi Produktif, Pengadaan Peralatan pemberdayaan ekonomi produktif sebanyak 6 paket, dan Pengadaan mesin bata press sebanyak 1 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya perekonomian masyarakat transmigran di daerah Transmigrasi lokal (resettlement). (2) Kegiatan Pengerahan dan Pemindahan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 546.060.850 realisasi Rp. 538.601.450 (98,63%).
Output kegiatan adalah
kerjasama antar daerah, tindak lanjut kerjasama
antar daerah (KSAD) bidang transmigrasi, evaluasi keberhasilan transmigran.
Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya warga transmigran Jawa Barat LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-467
sesuai dengan KSAD, meningkatnya kemampuan warga transmigran di lokasi penempatan, tersedianya data base ketransmigrasian. (3) Kegiatan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Lokal (Ressettlement)
yang
dilaksanakan
oleh
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.221.500.000 realisasi Rp. 1.221.500.000 (100%). Output kegiatan adalah terlatihnya masyarakat transmigran lokal (resettlement) sebanyak 60 Orang Masyarakat Translok (6 Angkatan) dan 420 Orang Masyarakat Translok Melalui Mobile Training Unit (15 Angkatan). Outcome kegiatan adalah Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat transmigrans lokal pada bidang kewirausahaan. (4) Kegiatan
Optimalisasi
Ketransmigrasian yang Transmigrasi
Fungsi
Lahan
dilaksanakan oleh
Provinsi
Jawa
Barat
Praktek
(Demplot)
Pelatihan
Dinas Tenaga Kerja dan dengan
anggaran
sebesar
Rp. 511.200.000 realisasi Rp. 511.200.000 (100%). Output kegiatan adalah terlatihnya calon transmigran asal Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kemampuan dan keterampilan transmigran asal Jawa Barat yang ditempatkan di luar Jawa serta terbentuknya wirausaha baru di daerah penempatan. (5) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama di Bidang Ketransmigrasian, yang dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 143.787.150 (95,85%). Output kegiatan adalah tersusunnya 7 (tujuh) Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Daerah Asal/Pengirim dengan Pemerintah Daerah Tujuan/Penempatan sebagai dasar dilaksanakannya alokasi penempatan Transmigran asal Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Daerah Asal/ Pengirim dengan Pemerintah Daerah Tujuan/Penempatan sebagai dasar alokasi penempatan transmigran asal Jawa Barat. b.
Permasalahan dan Solusi a)Permasalahan Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan Pengarahan, pemindahan dan pemberdayaan transmigrasi, secara umum animo masyarakat untuk bertransmigrasi cukup tinggi sedangkan target penempatan yang dialokasikan oleh Kemnakertrans RI setiap Tahunnya berkurang. Warga masyarakat translok kurang dalam pemahaman kewirausahaan serta pertumbuhan ekonominya rendah.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-468
b) Solusi Solusi yang dilakukan untuk mengatasi persoalan di atas adalah dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat, serta peningkatan kemampuan dan keterampilan di bidang wirausaha. 4.2
Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemangku Kepentingan dalam Mewujudkan Visi dan Misi Jawa Barat. Dukungan
melalui
Belanja
hibah
yang
dialokasikan
sebesar
Rp. 6.886.319.731.400 dengan peruntukan sebagai berikut : (1) Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal sebesar Rp. 131.869.647.000 terdiri dari : BKKBN Provinsi Jawa Barat, Kodam III/Siliwangi, Pangkalan TNI Angkatan Udara Wiriadinata, Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung, Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan Pangkalan Komandan Lanal Cirebon Kota Cirebon. (2) Pemerintah Daerah Lainnya sebesar : Rp. 2.500.000.000 yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran. (3) Badan/Lembaga/Organisasi Swasta sebesar Rp. 1.712.809.070.900
terdiri
dari: Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Swasta, Revitalisasi Kobong, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Revitalisasi Posyandu, Peningkatan Sarana
Keagamaan
Infrastruktur
Jalan
(Pesantren, Lingkungan
Madrasah dan
dan
Sarana
Mesjid),
Prasarana
Peningkatan
Umum,
KONI,
Penyelenggaraan Kesetaraan Paket B, Pemberdayaan Juara Gugus SD, Kesejahteraan Guru dan TU Sukwan PLB, Pemberdayaan Gugus SLB, Pendidikan Inklusif, Pengembangan Sarana Prasarana SLB Swasta, Siswa (Gugus) SLB, Bidang Pendidikan lainnya, Perbaikan Jaringan Irigasi (JITUT dan JIDES), Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, Bidang Politik dan Kesatuan Bangsa, Bidang Kepariwisataan dan Budaya, Bidang Kemasyarakatan lainnya (Ketahanan Pangan, Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan), serta Bidang Olahraga dan Pemuda (FORMI, KWARDA, Karang Taruna dan KNPI); (4) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat kepada Satuan Pendidikan Dasar sebesar Rp. 4.019.287.348.000,00; (5) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada Satuan Pendidikan Dasar sebesar Rp. 439.398.217.500,00; (6) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi sebesar Rp. 581.492.816.000 Dukungan
melalui
belanja
hibah
tersebut
direalisasikan
sebesar
Rp. 6.179.782.845.290,- atau 89,86% yang terdiri dari : (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp. 38.100.000.790,00;
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-469
(2) Belanja
Hibah
kepada
Pemerintah
Daerah
Lainnya
sebesar
Rp. 2.500.000.000,00; (3) Belanja
Hibah
kepada
Badan/Lembaga/Organisasi
swasta
sebesar
Rp.1.144.156.989.500,00; (4) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat kepada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD sebesar Rp. 2.684.343.385.000,00; (5) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat kepada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP sebesar Rp. 1.301.930.017.500,00; (6) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi sebesar Rp. 1.008.752.452.500 terdiri dari: (a) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada Satuan Pendidikan Dasar dan SMP sebesar Rp. 438.412.202.500,00; (b) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi sebesar Rp. 570.340.250.000 Dukungan melalui belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp. 8.186.000.000 direalisasikan sebesar Rp. 2.871.320.000 atau 35,08%. Dukungan
melalui
belanja
Rp.4.646.350.570.198,00,
terdiri
bantuan dari
keuangan
pembangunan
dialokasikan RKB
sebesar
Sekolah
Negeri,
Penyelenggaraan SMP Terbuka, Peningkatan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin di luar kuota Jamkesmas, Pengembangan Gedung Puskesmas Mampu PONED dan Pengadaan Alat Kesehatan, Pembangunan Gedung Layanan Keluarga Miskin dan Pengadaan Alat Kesehatan, Rehabilitasi Puskesmas, Pembangunan Gedung Rumah Sakit Regional, Pemberian Fasilitasi Peningkatan Kinerja bagi Tenaga Dokter/Dokter Gigi dan Bidan yang bertugas di Puskesmas/Desa Terpencil, Pembangunan Stadion di 4 Wilayah, Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan dan Rehabilitasi Kantor Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, serta bantuan keuangan di bidang lainnya. Bantuan keuangan tersebut direalisasikan sebesar Rp.3.738.146.028.076 atau 80,59%, terdiri dari: (1)
Belanja
Bantuan
Keuangan
kepada
Kabupaten
Kota
sebesar
Rp.3.127.219.839.276.00; (2)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp.609.135.000.000,00;
(3)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.791.188.800
Hasil dan Manfaat. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan telah dilaksanakan pemberian BOS SD/MI kepada siswa SD/MI sebanyak 5.492.979 siswa, dengan perhitungan per siswa mendapatkan Rp.25.000. Adapun BOS SMP/Mts diberikan kepada 2.369.206 siswa,
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-470
masing-masing siswa memperoleh Rp.127.500. Sedangkan untuk pemberian BOS SMA, MA, dan SMK telah dilaksanakan untuk 1.494.669 siswa, terdiri dari: (1)
SMA/MAN/Swasta untuk 508.703 siswa, masing-masing untuk SMA/MAN sebesar Rp. 200.000 dan SMA Swasta Rp. 400.000 ;
(2)
SMK Negeri dan Swasta untuk 811.010 siswa, masing-masing untuk SMK Negeri sebesar Rp. 300.000 dan SMK Swasta Rp. 500.000;
(3)
MA Negeri dan Swasta untuk 169.537 siswa, masing-masing untuk MA Negeri sebesar Rp. 200.000. dan MA Swasta Rp. 400.000 Disamping itu, telah dilakukan pembangunan RKB bagi SMP/MTS SMA/MA dan
SMK sebanyak 3.370 ruang, dengan rincian: (1)
Bantuan untuk pembangunan RKB SMP/Mts sebanyak 1.112 ruang;
(2)
Bantuan untuk pembangunan RKB SMA/MA sebanyak 610 ruang;
(3)
Bantuan untuk pembangunan RKB SMK sebanyak 900 ruang; PTS: 300 RKB Manfaat penyelenggaraan BOS dan pembangunan RKB adalah tertampungnya
jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan kenyamanan bagi siswa melalui keberadaan kondisi fisik gedung/sekolah yang memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan. Dampak positif lainnya adalah peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Jawa Barat. Berdasarkan data dari Pusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2013/2014, capaian APK SD/MI sebesar 108,89%. Selanjutnya untuk APK SMP/MTs mencapai 95,35% atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 95,25% (LKPJ 2013). Jenjang SMA/SMK/MA APK sebesar 61,19%. Sedangkan APK Perguruan Tinggi sebesar 17,45% meningkat 0,36 % dari tahun sebelumnya yaitu 17,09% (LKPJ 2013). Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kapasitas asrama bagi santri di pondok pesantren, telah dilaksanakan revitalisasi sebanyak 742 kobong. Revitalisasi kobong diberikan untuk pembangunan ruang baru atau rehabilitasi ruang asrama santri. Untuk pembangunan ruang asrama dilakukan dengan persyaratan ukuran asrama paling sedikit 40m2 yang dilengkapi dengan fasilitas sanitasi. Berkenaan dengan pembangunan sektor kesehatan di Jawa Barat, pembangunan sarana kesehatan dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sampai dengan Tahun 2014, yaitu dibangunnya puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dengan akumulasi sebanyak 425 unit, tersebar di 27 kabupaten/kota. Melalui pembangunan puskesmas mampu PONED, diharapkan kehamilan, kelahiran/persalinan dan bayi baru lahir dapat dilayani secara langsung oleh Puskesmas terdekat yang menggunakan fasilitas PONED, merevitalisasi posyandu dengan memberikan bantuan operasional kepada 49.579
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-471
posyandu aktif sebesar Rp.1.750.000 dan penguatan 626 pokjanal posyandu kecamatan dengan memberikan bantuan operasional sebesar Rp. 2.500.000, serta 5.962 pokja posyandu desa/kelurahan dengan memberikan bantuan operasional sebesar Rp. 1.000.000. Manfaat
pemberian
bantuan
posyandu
dan
pokjanal
posyandu,
telah
meningkatkan kapasitas kelembagaan posyandu di Jawa Barat yang dapat dilihat dari strata posyandu Jawa Barat pada Tahun 2014 meningkat sehingga menjadi 5,35% Pratama, 50,59% Madya, 33,74% Purnama dan 10,31% Mandiri. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya Indeks Kesehatan Tahun 2014 menjadi sebesar 74,01 poin. Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2014 sebesar 68,85 tahun. Pada bidang infrastruktur jalan telah dilaksanakan peningkatan jalan sepanjang 76,19 km, rehabilitasi jalan sepanjang 74,84 km, rehabilitasi jembatan sepanjang 25 m, perbaikan badan jalan sepanjang 42,22 km, perbaikan drainase jalan sepanjang 61,33 km, pemeliharaan jalan pada semua jaringan jalan provinsi sepanjang 2.191,29 km dan pemeliharaan jembatan sepanjang 14.198 m. Di samping itu, telah diberikan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan kabupaten/kota, rehabilitasi jalan dan jembatan serta perbaikan saluran drainase yang berada di Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kab. Bandung, Kab.Bandung Barat, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Ciamis, Kab. Cianjur, Kab. Cirebon, Kab. Karawang. Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Purwakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangandaran, Kota Cirebon, Kab. Garut, Kab. Indramayu, Kab. Karawang dan Kab. Kuningan. Melalui kegiatan tersebut, telah tercapai peningkatan tingkat kemantapan jalan provinsi menjadi 97,68% pada akhir Tahun 2014, yaitu panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang. Dalam upaya meningkatkan pembangunan di bidang perumahan, tahun 2014 kepada masyarakat perkotaan Jawa Barat diberikan bantuan hibah pembangunan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sebanyak 2.500 rumah yang tersebar di 9 kota dengan alokasi Rp. 15 juta untuk setiap rumah. Selanjutnya, telah dilakukan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Tahun 2014 sebanyak 699 LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dengan hibah sebesar Rp. 200.000.000/LPM dimana setiap LPM merehab 20 Rutilahu atau total sebanyak 13.980 unit. Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, telah
dilaksanakan
peningkatan
infrastruktur
perdesaan
dimana
setiap
desa
mendapatkan bantuan Rp. 100.000.000 terealisasi sebanyak 5.316 desa di Jawa Barat pada Tahun 2014. Kegiatan ini mendorong ketersediaan Infrastruktur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014
IV-472
