PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV

7. URUSAN PERHUBUNGAN Pemenuhan kebutuhan pelayanan trasportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pelayanan trasportasi dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan trasportasi ini, maka tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggaraannya. Kebijakan dilaksanakan

pembangunan

hendaknya

sistem

dipadukan

trasportasi

dalam

sebuah

yang

sedang

bingkai

sistem

trasportasi yang berkelanjutan yaitu suatu sistem yang memungkinkan kebutuhan akses yang mendasar dari masyarakat dapat terpenuhi dengan selamat, terjangkau, efisien, memberikan pilihan moda trasportasi, dan mendukung perkembangan ekonomi. Selain itu pembangunan sistem trasportasi berkelanjutan membatasi emisi/limbah, dan meminimasi konsumsi sumberdaya yang tak terbarukan. Tantangan

yang

belum

terselesaikan

dalam

pembangunan

trasportasi adalah peningkatan akses dan keterjangkauan. Selain itu muncul tantangan baru dalam trasportasi adalah perubahan karakteristik pasar akan membangkitan tuntutan yang lebih bervariasi terhadap kualitas pelayanan transportasi yang lebih baik, serta pembangunan trasportasi diharapkan dapat mengatasi perkembangan kota sebagai penggerak pengembangan

ekonomi

yang

sangat

cepat

sehingga

berakibat

meningkatnya kebutuhan trasportasi bagi kaum urban dengan cepat pula. Meningkatnya

kebutuhan

transportasi

sebagai

akibat

meningkatnya intensitas pergerakan manusia sebagai man power dan barang sebagai bahan produksi memerlukan kelancaran mobilitas. Kelancaran mobilitas penumpang maupun barang sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana transportasi antara lain infrastruktur jalan yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan berlalu lintas.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2014

143


BAB IV

7.1. Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

untuk

mendukung

Urusan

Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Program

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan, dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan : 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor; 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan; dan 3) Rehabilitasi/Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana

Keselamatan Lalu Lintas. c. Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan,

dengan

kegiatan sebagai berikut : 1) Uji

Kelayakan

Sarana

Transportasi

Guna

Keselamatan

Penumpang; 2) Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran, Haji, Natal, Tahun Baru serta Kegiatan Pemerintahan. d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Bahan Marka Jalan; 2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan (DAK); 3) Pengadaan Kerucut Lalu Lintas, Cermin Tikungan dan Water Barrier; 4) Pengadaan Lampu LED Traffic Light; dan 5) Pengadaan Voice Recorder.


144


BAB IV

7.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung Urusan (tidak termasuk Belanja Langsung Rutin SKPD) sebesar

Rp2.148.979.200,00,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp2.054.618.800,00 atau 95,61%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Penyelenggaraan

urusan

Perhubungan

ditujukan

untuk

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata serta terciptanya sistem transportasi yang tertib, aman dan nyaman. Capaian program dan kegiatan Urusan Perhubungan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.21 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2014 NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TAHUN 2013

orang

TAHUN 2014

1.246.658

TARGET 1.019.775

REALISASI 1.009.678

% 99,01

1.

Jumlah arus penumpang angkutan umum

2.

Rasio ijin trayek (jumlah ijin trayek / jumlah penduduk)

%

0,0034

0,0005

0,0005

100,00

3.

unit

655

1.534

1.495

97,46

4.

Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Terminal Bis Tipe A

unit

0

0

0

0,00

5.

Jumlah Terminal Tipe C

unit

2

2

2

100,00

6.

Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang

%

6,84

0,00042

0,000417

99,29

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, 2014

Dari tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014, rata – rata kurang dari target. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor berikut ini : a. Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2013 sebanyak 1.246.658 orang, menurun dibanding tahun tahun 2014 dan di bawah

target

tahun

2013

sebanyak

1.009.678

orang.

Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum ini disebabkan


145


BAB IV

jumlah angkutan umum yang berkurang, karena beralihnya moda transportasi dari kendaraan umum ke kendaraan

pribadi.

Perpindahan moda transportasi inilah yang juga mengakibatkan turunnya jumlah kir angkutan umum di tahun 2014. Jumlah kendaraan umum yang diuji tahun 2013 sebanyak 655 unit dan mengalami kenaikan di tahun 2014 sebanyak 1.495 unit kendaraan. b. Jumlah ratio ijin trayek dari tahun 2013 sampai akhir 2014 tidak mengalami kenaikan dan di tahun 2014 sendiri juga tidak memenuhi target, dikarenakan tidak adanya pembukaan trayek baru karena lesunya bisnis angkutan umum. 7.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pembangunan

Urusan Perhubungan selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Masih kurangnya Sumber daya manusia (SDM) di bidang transportasi, komunikasi dan informatika. 2) Kurangnya

pemahaman

aparatur

akan

peraturan

perundangan. 3) Terbatasnya anggaran kegiatan serta sarana dan prasarana. b. Solusi Dengan

adanya

permasalahan

yang

ada,

maka

diperlukan beberapa solusi antara lain : 1) Peningkatan SDM Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan mengirimkan personel untuk mengikuti diklat-diklat

baik

yang

diselenggarakan

Departemen

Perhubungan , Departemen Kominfo maupun instansi lain. Serta mengusulkan adanya penambahan personel yang


146


sesuai

dengan

BAB IV

kompetensinya lewat pengadaan

calon

pegawai negeri sipil daerah . 2) Penambahan intensitas sosialisasi peraturan –peraturan dan penegakan hukum. 3) Mengusulkan adanya penambahan anggaran kegiatan setiap tahun anggaran dan perubahan anggaran.

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan tetap harus dilaksanakan dalam ranah pembangunan wilayah. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terkendali dan ramah lingkungan niscaya akan menjadi salah satu modal dasar bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Melalui prinsip dan asas lingkungan hidup yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat mengurangi eksploitasi sumberda daya alam dan lingkungan hidup. Terlebih lagi, jika memperhatikan kaidah pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada batas ekosistem yang menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan secara konstelasi regional berada di kawasan pantai utara di bagian barat wilayah Jawa Tengah yang memanjang ke selatan di kawasan pegunungungan. Tentunya kondisi biogeofisiknya akan mempengaruhi wilayah kabupaten tetangganya. Untuk

menjaga

kesinambungan

pembangunan/sustainable

development di dalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, pemerintah terus melakukan upaya pencegahan dan konservasi terhadap hutan dan lahan kritis. Hal ini juga terkait dengan dukungan terhadap dampak perubahan iklim. Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan. Langkah-langkah peningkatan peran masyarakat dalam mengelola sampah merupakan strategi yang terus di tempuh pemerintah dalam


147


BAB IV

mengendalikan jumlah timbulan sampah domestik yang dihasilkan. Salah satu program unggulan terkait kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya adalah 3R. Dimana pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sampah dengan penekanan kepada metode pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan. Pengurangan sampah dengan 3R memang bukan hal yang mudah dilakukan karena sangat bergantung pada kemauan masyarakat dalam merubah perilaku, yaitu dari pola pembuangan sampah konvensional menjadi pola pemilah sampah. 8.1. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan untuk mendukung urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh 2 SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Dinas Pekerjaan Umum a. Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan, dengan kegiatan : 1) Pemeliharaan TPA Bojonglarang; 2) Penunjang kebersihan se-Kabupaten Pekalongan. b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman. Kantor Lingkungan Hidup a. Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan, dengan kegiatan : 1) Pengelolaan Persampahan dengan Sistem 3R; 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengolahan Sampah di Kabupaten Pekalongan; 3) Fasilitasi Upaya Meraih Adipura. b. Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :


148


1) Kegiatan

peningkatan

peringkat

kinerja

BAB IV

perusahaan

(PROPER); 2) Kegiatan biaya operasional IPAL industri kecil; 3) Kegiatan

Pembinaan

tentang

peraturan

di

bidang

lingkungan; 4) Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup; 5) Kegiatan Pengujian dalam rangka pengendalian pencemaran air dan udara; 6) Kegiatan pembangunan reaktor biogas; 7) Kegiatan Pembangunan IPAL Industri Kecil; 8) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup; 9) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium. c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Alat Pembuat Lubang Biopori; 2) Operasional Mobil Hijau; 3) Festival Hijau. d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup,

dengan

kegiatan : 1) Kegiatan Program Sekolah Adiwiyata Pelatihan Dasar Kader Lingkungan

Hidup

dan

Peran

Serta

Guru

Dalam

Pembelajaran Lingkungan Hidup; 2) Penyediaan Informasi Lingkungan Hidup; 3) Kegiatan Program Advis Kebijakan untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PAKLIM).


149


BAB IV

8.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tidak termasuk belanja langsung rutin SKPD) sebesar Rp3.462.700.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.333.848.192,00

atau 96,28%. (Rincian realisasi program dan

kegiatan terlampir) Capaian indikator program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.22 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2014 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8. 9. 10. 11.

TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2013

TARGET

REALISASI

%

Pencemaran status mutu air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Penegakan hukum lingkungan Pelayanan pencegahan pencemaran air Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa Pelayanan tindak lan-jut pengaduan masya-rakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Persentase Penduduk berakses air minum Persentase Luas Permukiman yang tertata

Titik

36

36

36

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

92,62

85

82,19

96,69

%

0

100

100

100

%

0

100

0

0

%

100

100

100

100

%

78,35

79,52

78,67

98,93

%

77,05

82,01

83,26

101,52

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

%

0,21

40,79

0,21

0,51

%

78,35

79,52

78,67

98,93


150


BAB IV

TAHUN 2014

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2013

TARGET

REALISASI

%

12.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

%

19,03

25,30

20,86

82,45

13.

Persentase penanganan sampah

%

14,14

14,74

12,07

81,89

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pekalongan dan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pekalongan, 2014

a. Pencemaran Status Mutu Air Status mutu air dihitung dari jumlah titik sungai dan air limbah industri kecil yang diuji setiap tahunnya dan hasil pengujian ini diinformasikan kepada masyarakat. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kualitas air sumur warga yang diduga tercemar dan air sungai-sungai yang sudah mengalami pencemaran yaitu Sungai Meduri, Sungai Sengkarang, Sungai Sragi, dan Sungai Slempeng. Jumlah pengujian mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebanyak 36 titik sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 36 titik. Untuk air-air sungai sengkarang, sungai meduri, sungai sragi, dan sungai slempeng diuji masing-masing 2 titik 3 kali. Juga dilaksanakan pengujian air sumur warga 12 titik. Jumlah ini melebihi target yang telah ditetapkan karena permintaan jumlah air sumur yang diuji lebih banyak dari target yang ditetapkan. b. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Jumlah usaha/kegiatan yang wajib AMDAL pada tahun 2013 di Kabupaten Pekalongan 4 jenis yaitu kegiatan pembuatan kawasan wisata kali pencongan, kegiatan pembangunan double track jalur kereta api, kegiatan pembangunan sutet ungaran madirancan kegiatan

(yang

melewati

pembangunan

TPA

Kabupaten regional.

Pekalongan) Sedangkan

dan

jumlah

usaha/kegiatan yang wajib AMDAL pada tahun 2014 di


151


BAB IV

Kabupaten Pekalongan 2 jenis yaitu kegiatan pembangunan SUTET dan penyusunan PETANGLONG. Pada tahun 2014 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL mencapai target 100%. Sedangkan selama tahun 2014 sesuai dengan tupoksinya telah melaksanakan pengawasan terhadap 2 kegiatan tersebut dengan realisasi target mencapai 100%. c.

Penegakan hukum lingkungan Penegakan hukum lingkungan berupa sanksi kepada industri besar dan menegah yang telah melakukan pelanggaran. Dari hasil kajian terhadap laporan yang masuk tiap 3 (tiga) bulan dari pemilik industri besar dan menengah, pada tahun 2013 ada 13 industri

yang

melanggar

hukum

lingkungan

dan

telah

dilaksanakan sanksi kepadanya. Target pencapaian sebesar 100 %. Untuk tahun 2014 ada 5 industri telah melanggar hukum lingkungan dan semuanya telah mendapatkan sanksi.Target pencapaiannya sebesar 100%. d. Pelayanan pencegahan pencemaran air Pelayanan

pencegahan

pencemaran

air

berupa pelayanan

penyedotan limbah cair industri kecil. Pencapaiannya dihitung prosentase hasil retribusi penyedotan limbah cair yang diperoleh. Pada tahun 2013 jumlah realisasi sebesar Rp15.800.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp17.059.000,00 atau sebesar 92,62%. Sedangkan tahun 2014 mengalami penurunan jumlah realisasi yaitu sebesar Rp13.150.000,00 atau 85,20% dari target yang

ditetapkan

sebesar

Rp16.000.000,00.

Penurunan

ini

disebabkan karena jumlah industri kecil yang disedot berkurang karena beberapa perusahaan industri kecil tidak beroperasi. e. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak baru dilaksanakan pada tahun 2014 karena alat yang


152


BAB IV

dibutuhkan baru ada pada tahun 2013. Pencegahan pencemaran udara

dari

sumber

mengukur kualitas

tidak

bergerak

dilaksanakan

dengan

udara dari sumber tidak bergerak industri

skala menengah dan besar serta hasilnya diinformasikan kepada masyarakat. Target pada tahun 2014 ini pengujian dilakukan di PG Sragi, PT. Lokatex, PT. Pismatex, PT. Pajitek dan PT. Dupantex masing-masing 2 titik. Realisasinya juga 10 titik atau 100%. f.

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) Pelayanan ini belum dilaksanakan karena belum adanya petunjuk teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup.

g. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pada tahun 2013 jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ada 5 aduan dan telah ditangani semuanya (100%) pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah pengaduan ada penambahan menjadi 6 aduan. Jumlah aduan pada tahun 2014 telah diselesaikan semuanya pada tahun 2014 tersebut (100%) h. Pada tahun 2014, persentase penduduk berakses air minum mencapai 78,67% atau 1,07% dibawah target 79,52% dan mengalami

peningkatan

sebesar 0,41% jika dibandingkan

capaian tahun 2013 yang sebesar 78,35%. i.

Persentase luas permukiman yang tertata mencapai 83,26% atau 1,52% diatas target 2014 sebesar 82,01% dan mengalami peningkatan

8,06%jika

dibandingkan

capaian

tahun

2013

sebesar 77,05%. j.

Pada Tahun 2014, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk mencapai 20,86% atau 4,44% di bawah target


153


BAB IV

25,30% namun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 9,62%. k. Pada tahun 2014, berdasarkan kondisi fisiknya, terdapat 30 buah container dengan kondisi baik, 33 buah container dengan kondisi kurang baik, tidak ada container dengan kondisi rusak ringan serta 7 buah container dengan kondisi rusak berat. Tabel 4.23 Kontainer Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2014 JUMLAH (Buah) NO.

URAIAN

TAHUN TAHUN 2013 2014

NAIK / TURUN (%)

1

Kontainer Baik

26

30

15,38

2

Kontainer Kurang Baik

18

33

83,33

3

Kontainer Rusak Ringan

12

0

-100,00

4

Kontainer Rusak Berat

7

7

0

63

70

TOTAL

Sumber : Bidang Kebersihan dan Pertamanan, DPU Kab. Pekalongan, 2014.

l.

Pada Tahun 2014, persentase penanganan sampah 12,07% atau 2,67% di bawah target 14,74% serta mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 14,64%.

m. Pada Tahun 2014, jumlah lampu penerangan jalan umum 84 buah atau 16% di bawah target 100 buah serta mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 52%. n. Pada Tahun 2014, jumlah armada sampah dan pertamanan 32 buah. Berdasarkan kondisi fisiknya terdapat 11 buah dalam kondisi baik (Arm Roll 4 buah, Dump Truck 3 buah dan 4 buah Pick Up L-300), 16 buah dalam kondisi kurang baik (1 buah Bulldozer, 6 buah Arm Roll, 4 buah Dump Truck, 2 buah Truck Tangki Air, 1 buah Truck Listrik, 1 buah Pick Up L-300 dan 1


154


BAB IV

buah Kijang), serta 2 buah dalam kondisi rusak berat (1 buah Arm Roll dan 1 buah Dump Truck). Tabel 4.24 Armada Angkutan Sampah dan Bulldozer Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2014 NO.

JENIS KENDARAAN

NOMOR POLISI

KONDISI KENDARAAN Rusak Berat Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Berat Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Arm Roll Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Tangki Air Tangki Air Tangki Air Tangki Tinja Truck Sky Lift Listrik Truck Listrik Pick Up L-300 Pick Up L-300 Pick Up L-300

H 9545 FG H 9548 HG H 9552 HG G 9530 BB G 9538 DB G 9539 DB G 9598 EB G 9596 FB G 9534 AB G 9539 AB G 9596 CB H 9534 CG H 9553 HG H 9554 HG G 9534 DB G 9597 FB G 9537 AB G 9538 AB G 9530 AB G 9536 DB G 9537 DB G 9540 DB

28 29 30 31 32

Pick Up L-300 Kijang Kijang Bulldozer Bulldozer

G 9510 ZB G 9567 DB G 9569 DB

H 9533 CG G 9574 DB G 9566 AB G 9509 ZB

G 1012 KJN

Baik Kurang Baik Baik Baik Kurang Baik

Sumber : Bidang Kebersihan dan Pertamanan, DPU Kab. Pekalongan, 2014.


155


BAB IV

8.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Dalam pelaksanaan pembangunan Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pekalongan menghadapi kendala dan permasalahan antara lain : 1) Armada pengangkut sampah (Dump Truk dan Arm Roll), Kontainer Sampah dan Alat Berat (Bulldozer dan Walls) sebagian kurang layak karena sudah melampaui umur ekonomis yang berakibat pada tingginya biaya perawatan dan tidak dapat difungsikan secara optimal; 2) Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah masih rendah; 3) Pengelolaan sampah yang masih konvensional; 4) Bank Sampah di Kabupaten Pekalongan masih sedikit; 5) Baku mutu kualitas air limbah industri dan kualitas udara ambien di atas ambang batas yang dipersyaratkan yang mengurangi nilai PROPER perusahaan; 6) Terjadinya

lelang

ulang

menyebabkan

mundurnya

pelaksanaan kegiatan; 7) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur; serta 8) Perlu peningkatan koordinasi antar SKPD. b. Solusi Untuk

mengatasi

permasalahan

yang

terjadi

dilaksanakan langkah-langkah antara lain : 1) Mengusulkan tambahan sarana mobilitas (dump truck, arm roll, kontainer, walls dan bulldozer); 2) Pembinaan kepada pengusaha industri menengah dan besar tentang pengelolaan limbah yang benar; 3) Pembinaan dan sosialisasi kepada pengusaha industri kecil tentang perijinan dan pengolahan limbahnya;


156


BAB IV

4) Sosialisasi pengolahan sampah secara 3R (Reduce, Reuse,

dan Recycle) dan mendorong terbentuknya Bank Sampah; 5) Pengiriman PNS ke pendidikan dan pelatihan teknis bidang lingkungan hidup; 6) Perencanaan kegiatan yang matang untuk kegiatan yang dilelang; 7) Koordinasi yang lebih intensif intern dan antar SKPD.

9. URUSAN PERTANAHAN Dalam

rangka

memberi

kepastian

hukum

terkait

pengadaantanah untuk kepentingan umum telah ditetapkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

untuk

Kepentingan

Umum.

Regulasi

tersebut

dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah yang selama

ini

dipandang

sebagai

penghambat

(debottlenecking)

pembangunan infrastruktur, dan disisi lain dapat lebih menjamin kepastian hak masyarakat atas tanah tersebut. Program

pembangunan

di

bidang

pertanahan

diarahkan

terutama untuk mewujudkan tertib hukum pertanahan melalui perbaikan sistem administrasi pertanahan dan pemberian kepastian hukum dalam upaya penataan dan pemanfaatan tanah. 9.1. Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Bagian Tata Pemerintahan Setda melalui program dan kegiatan sebagai berikut : Dinas Pekerjaan Umum Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan kegiatan Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan.


157


BAB IV

Bagian Tata Pemerintahan Setda Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, dengan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan. 9.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung urusan (tidak termasuk belanja langsung rutin SKPD) sebesar

Rp205.000.000,00

Rp118.713.600,00

atau

dan

57,91%.

terealisasi

Realisasi

yang

sebesar rendah

ini

dikarenakan kegiatan pembebasan lahan pembangunan Jembatan Guntur Kec. Karangdadap tidak dilaksanakan karena kesepakatan harga antara warga dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum mencapai kata mufakat. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian realisasi program dan kegiatan Urusan Pertanahan adalah

terfasilitasinya

penyelesaian

pengadaan

tanah

untuk

kepentingan umum dan pemerintah, penanganan permohonan alih fungsi lahan, penetapan lokasi, tukar menukar tanah Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah lainnya. 9.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam urusan Pertanahan ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Pembebasan lahan untuk kepentingan umum terkadang terkendala dalam penentuan kesepakatan harga dengan masyarakat; 2) Proses birokrasi dalam pelepasan lahan yang menyangkut kepemilikan

lahan

instansi

vertikal

terkadang


cukup

158


panjang,

sehingga

implementasi

kegiatan

BAB IV

terkadang

menjadi terhambat; 3) Keterbatasan SDM yang dimiliki dibidang pertanahan (baik dari segi jumlah maupun kemampuan); 4) Masih lemahnya administrasi pengelolaan tanah Pemda (data, sertifikasi serta pengamanan lahan) b. Solusi Solusi yang telah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah: 1) Penginvetarisasian / pendataan aset Pemerintah Daerah secara periodik guna mengetahui perkembangan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; 2) Pengintensifan koordinasi dengan instansi vertikal guna mempercepat proses pelepasan lahan; 3) Perlunya

penambahan

jumlah

personel

di

bidang

pertanahan serta jumlah peralatan pendukung serta perlu adanya pelatihan SDM secara berkala.

10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kependudukan merupakan salah satu permasalahan yang cukup substansial. Dewasa ini telah banyak memunculkan berbagai masalah lain yang cukup mendasar. Pada awalnya pembangunan kependudukan hanya tertuju pada bagaimana menekan angka kelahiran serendah mungkin. Namun kemudian sudah tidak relevan lagi karena masalah yang dihadapi semakin luas dan kompleks. Guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan penerapan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan

(SIAK)

sesuai

dengan

sistem


yang

159


BAB IV

dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada dasarnya Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tolak ukur dukungan yaitu berupa sarana dan prasarana perkantoran akan

turut

berperan

dalam

keberhasilan

pembangunan

bidang

kemasyarakatan dan sosial di suatu daerah. Pembangunan bidang kemasyarakatan dan sosial merupakan modal penting masyarakat untuk memenuhi kebutuhan social ekonominya. Sedangkan

prasarana

ditujukan untuk mendukung lancarnya proses pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Upaya dan langkah strategis untuk memaksimalkan pelayanan pencatatan sipil melalui penertiban akta pencatatan sipil, pengumpulan dan penyajian data hasil pencatatan sipil, pendokumentasian akta pencatatan

sipil,

serta

optimalisasi

penyempurnaan

sistem

penyelenggaraan pencatatan sipil terus dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. 10.1. Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan : a. Peningkatan

kinerja

aparat

pengelola

Database

kependudukan; b. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK); c.

Penggantian dan Pengembangan Peralatan SIAK;

d. Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan e. Penerapan Elektronik KTP (KTP-el).


160


BAB IV

10.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2014 dilaksanakan dengan anggaran belanja Langsung Urusan (tidak termasuk Belanja Langsung program umum/rutin SKPD) sebesar Rp921.726.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp908.230.550,00 atau 98,54% (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui

pelaksanaan

program-program

dan

kegiatan

yang

mendukungnya dalam tahun 2014. Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dicapai di tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 4.25 Data Pelayanan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil) NO 1. 2. 3.

URAIAN KK KTP Akta Catatan Sipil - Akta kelahiran - Akta perkawinan - Akta perceraian - Akta kematian - Akta pengakuan anak - Akta pengangkatan anak - Akta kutipan kedua - Akta perubahan nama

SATUAN

2012

2013

2014

Lembar Lembar

66.643 40.879

52.574 527.486

60.863 24.506

Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar

12.901 11 1 4 4 331 -

39.159 36 14 9 7 332 2

29.962 16 3 14 3 16 -

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, 2014

Adapun capaian kinerja tahun 2014 apabila dibanding dengan

capaian

tahun

2013

yaitu

terwujudnya

penataan

adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kinerja sasaran ini

rata-rata

mencapai

71,40%.

Pencapaian

target

kinerja

sebagaimana dalam tabel dibawah ini :


161


BAB IV

Tabel 4.26 Indikator Kinerja Tahun 2013 INDIKATOR KINERJA

1

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Kepemilikan KTP/e-KTP bagi wajib KTP/e-KTP Kepemilikan Akta Kelahiran Kepemilikan KK bagi setiap keluarga

2 3 4 5

99,94

TARGET 82

2014 REALISASI 81,97

(%) 99,96

99,63 85,98

92 92

95,38 82,68

103,67 89,87

96,64 110,20

68 88

66,95 95,93

98,46 109,01

CAPAIAN 2013

NO

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, 2013

Melihat dari data diatas, bahwa indikator tersebut tercapai cukup baik dengan rata-rata kinerja mencapai 50% - 80%. Secara keseluruhan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2014 bila dibandingkan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 4% (pencapaian tahun 2013 sebesar 75,59% dan tahun 2014 sebesar 71,40%, karena masih banyak wajib KK yang belum memproses (membuat), terkait masa berlakunya kepemilikan Kartu Keluarga (KK) yaitu manakala ada perubahan Pindah, Datang, Lahir dan Mati (LAMPIT) dan kesadaran masyarakat masih rendah mengenai Identitas Kependudukan. 10.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan

yang

dijumpai

dalam

pelaksanaan

urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut : 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat dokumen Kependudukan dan pencatatan Sipil (KK,KTP-el dan Akta Pencatatan Sipil); 2) Belum

optimalnya

pengelolaan

Administrasi

Kependudukan dan pencatatan Sipil; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2014

162


3) Masih

terbatasnya

kapasitas

sarana

dan

BAB IV

prasarana

Pelayanan yang diharapkan (Representatif); 4) Pengembangan dan keserasian kebijakan kependudukan belum optimal. b. Solusi Untuk

mengatasi

permasalahan

tersebut

maka

ditempuh beberapa upaya antara lain : 1) Sosialisasi Peraturan per Undang – undangan tentang Administrasi Kependudukan; 2) Pelaksanaan pengembangan sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 3) Melakukan perbaikan jaringan Aplikasi Informasi data Kependudukan; 4) Koordinasi

dan

Konsultasi

secara

Vertikal

maupun

Horisontal.

11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Upaya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak terus dilakukan dengan pelaksanaan secara lintas bidang dan lintas program. Keberhasilan dari berbagai

bidang

ekonomi,

dan

pembangunan, politik

turut

khususnya

menurunkan

pendidikan,

kesehatan,

kesenjangan

pencapaian

pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Dalam hal perlindungan perempuan dan anak, upaya-upaya yang dilakukan dengan melanjutkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam penyusunan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan, perlindungan perempuan dan anak korban trafiking, serta


163


BAB IV

perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya-upaya

aksi

afirmasi

di

berbagai

bidang

guna

pembangunan perempuan terus dilanjutkan antara lain di bidang kesehatan dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan untuk menekan tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, terutama di daerah perdesaan; merevitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) terutama di daerah yang angka kematian ibu, bayi dan anaknya tinggi; dan membangun pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit. Di bidang pendidikan, dengan memberikan beasiswa guna membantu menurunkan jumlah murid perempuan yang putus sekolah dan mengembangkan model penghapusan buta huruf perempuan guna membantu menurunkan jumlah perempuan buta huruf. Dan di bidang ekonomi upaya pengintegrasikan kepentingan perempuan dalam program-program pembangunan ekonomi, khususnya dalam bidang UMKM akan dilanjutkan, antara lain melalui fasilitasi pengembangan mekanisme dan jaringan kerja perempuan pengusaha mikro dengan lembaga-lembaga keuangan yang khusus menangani kredit UMKM. Urusan

pemberdayaan

perempuan

diarahkan

pada

upaya

meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan

kesetaraan

dan

keadilan

gender

dalam

kehidupan

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan urusan Perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan kepada anak (mulai dari masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun) sehingga proses tumbuh kembang anak berjalan dengan baik. 11.1. Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

pada

Urusan

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana


164


BAB IV

(BPMP-KB) Kabupaten Pekalongan tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Program

Penguatan

Kelembagaan

dan

Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan kegiatan : 1)

Fasilitasi dan evaluasi penyusunan anggaran responsif gender (ARG);

2)

Fasilitasi

pengembangan

Pusat

Pelayanan

Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); dan 3)

Fasilitasi

dan

advokasi

Pengarusutamaan

Hak

Anak

(PUHA) b. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan, dengan kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Pedesaan 11.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan melalui belaja langsung (tidak termasuk belanja langsung rutin SKPD) sebesar Rp762.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp751.897.000,00 atau 98,61% (Rincian realisasi kegiatan terlampir). Pembangunan

berperspektif

gender

di

Kabupaten

Pekalongan telah mendapat tempat yang memadai. Persoalan gender menjadi komitmen bersama dari seluruh komponen. Pada ranah kebijakan, di tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang

Pengarusutamaan

Gender.

Sedangkan

pada

tataran

pelaksanaan terdapat 1 (satu) Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pekalongan. Dalam rangka menjamin pelaksanaan PUG, pada tahun 2014 BPMPKB Kabupaten Pekalongan telah menyusun Protap Panduan teknis Pengarusutamaan Gender dan melakukan advokasi pada SKPD untuk menggunakan Anggaran Responsif Gender (ARG). Sehingga dalam penyusunan RKA SKPD tahun 2014 dilengkapi


165


BAB IV

Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) sebagai bentuk

jaminan

atas

pelaksanaan

penganggaran

dengan

pendekatan ARG pada setiap kegiatan yang dilakukan SKPD. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah khususnya di jajaran eksekutif pada tahun 2014 sebesar 45,43% lebih tinggi dibanding tahun 2013 yaitu 45,12%. Angka tersebut juga lebih tinggi dari target RPJMD yaitu sebesar 27,50%. Partisipasi perempuan di legislatif mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2013 partisipasi perempuan pada angka 13,33% sedangkan tahun 2014 sebesar 22,22%. Capaian ini jauh di atas target RPJMD sebesar 8,8%. Rasio KDRT pada tahun 2014 sebesar 0,0019%, lebih rendah jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 0,04%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya BPMPKB untuk terus melakukan fasilitasi pendampingan dan advokasi penanganan pengaduan kasus – kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk memperkuat upaya tersebut sudah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Sampai dengan tahun 2014 telah terbentuk P2TP2A di 19 kecamatan dan 1 unit P2TP2A di tingkat kabupaten. P2TP2A sebagai unit pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan telah melaksanakan tugas dengan baik. Untuk mendukung kinerja P2TP2A telah disusun Panduan SOP dan SPM Pedoman Pemberian Layanan Terpadu. Pada sisi lain juga telah diinformasikan kepada masyarakat melalui leaflet tentang pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Sehingga masyarakat memiliki keberanian dan memahami alur pengaduan jika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitarnya. Upaya ini cukup berhasil terbukti pada tahun 2014 terdapat 29 kasus kekerasan terhadap perempuan


166


BAB IV

dan anak yang dilaporkan ke P2TP2A meningkat jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 25 kasus. Pada tahun 2014 kekerasan terhadap perempuan sebanyak 13 kasus dan kekerasan terhadap anak sebanyak 16 kasus (100%) dapat diselesaikan oleh P2TP2A. Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2014 yaitu sebesar 54,24%. Capaian ini lebih tinggi dibanding dengan target RPJMD sebesar 10,60%. Penguatan ekonomi kelompok perempuan memberi andil yang berarti bagi peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Hal ini menunjukkan kelompok perempuan

mempunyai

peran

yang

cukup

penting

dalam

pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Pada urusan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mencanangkan sebagai Kabupaten Layak Anak sejak tahun 2012. Sebagai tindak lanjut komitmen tersebut dilakukan fasilitasi dan advokasi pada semua stakeholder di Kabupaten Pekalongan untuk menginisiasi program dan kegiatan yang memberi ruang lebih besar bagi tumbuh kembang anak secara baik. Secara kelembagaan telah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten

Layak

Anak

(GTKLA)

tingkat

kabupaten

dan

memfasilitasi pembentukan lembaga serupa di 19 kecamatan dan 3 Desa Percontohan GTKLA yaitu Desa Sinangohprendeng Kec. Kajen, Desa Bugangan Kecamatan Kedungwuni dan Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo. Untuk memperkuat upaya perlindungan anak, pada tahun 2014 juga telah dibentuk Forum Anak di tingkat kabupaten dan kecamatan; pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) bagi para stakeholder; seminar peringatan hari anak nasional; pendataan desa layak anak; pengiriman forum anak untuk mengikuti kegiatan di Jakarta; pembuatan 1.000 lembar leaflet pemenuhan hak anak serta pemberian bantuan taman bacaan bagi anak.


167


Capaian

realisasi

program

dan

kegiatan

BAB IV

Urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 4.27 Capaian Indikator Tahun 2014 NO. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

11.

Sumber

SATUAN

CAPAIAN 2013

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum dalam bentuk Perda dan Perbup Partisipasi perempuan di lembaga legislatif

%

45,12

Penyelesaian pengaduan korban tindak kekerasan dan diskriminasi Jumlah P2TP2A di tingkat kabupaten dan kecamatan

INDIKATOR KINERJA

Rasio KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Jumlah focal point yang terbentuk Jumlah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas :

TAHUN 2014 TARGET REALISASI 27,50 45,43

% 165,20

2

4

2

50,00

%

13,33

8,80

22,22

252,50

%

100

90

100

111,11

unit

20

15

20,00

133,33

%

0,0025 54,24

0,04 10,60

0,0019 54,24

4,75 511,69

%

100

100

100

100,00

unit

35

2

35

1750,00

unit

ada

ada

ada

ada

%

99,85

100

99,85

99,72

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kab. Pekalongan, 2014


168


BAB IV

11.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

adalah : 1) Belum optimalnya dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam kegiatan Kabupaten Layak Anak. 2) Belum optimalnya kerjasama / koordinasi SKPD. 3) Masih minimnya jumlah tenaga terlatih dan tidak adanya tenaga full timer penanganan dan pendampingan korban kekerasan. 4) Belum tersedianya ruang konseling beserta sarana dan prasarananya. 5) Belum semua SKPD memiliki komitmen dan pemahaman yang sama untuk melaksanakan PUG. 6) Pembangunan berperspektif gender belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen perencanaan. 7) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan anak dilihat dari kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan dan gizi. 8) Belum optimalnya perlindungan anak terutama pada aspek hukum dan ketenagakerjaan. 9) Belum memadainya infrastruktur bagi tumbuh kembang anak. b. Solusi Langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Mendorong

ditetapkannya

regulasi

yang

mendukung

Kabupaten Layak Anak 2) Peningkatan kerjasama / koordinasi antar lintas SKPD


169


BAB IV

3) Mengadakan pelatihan peningkatan SDM bagi tenaga terlatih. 4) Pengadaan tenaga full timer untuk penanganan dan pendampingan korban kekerasan 5) Pengadaan ruang konseling bagi korban kekerasan beserta sarana dan prasarananya. 6) Peningkatan pemahaman dan komitmen pelaksanaan PUG pada eksekutif, legislatif khususnya di tingkat pengambil keputusan. 7) Mengintegrasikan program dan kegiatan secara terpilah dalam penganggaran responsif gender.

12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Arah kebijakan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah Revitalisasi Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang menekankan pada penurunan kebutuhan keluarga berencana

yang

belum

terpenuhi/unmet

need melalui penguatan

kapasitas tenaga dan kelembagaan KB di lini lapangan, yaitu dalam rangka pembinaan dan peningkatan peserta/akseptor dan kemandirian keluarga berencana; peningkatan layanan keluarga sejahtera; promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk; peningkatan dukungan sarana

dan

prasarana

pelayanan

program

KB;

dan

peningkatan

pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi. Selain itu arah kebijakan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk yang ditekankan pada diseminasi peraturan perundangan pengendalian penduduk; dan perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas.


170


BAB IV

Dengan demikian strategi yang dilakukan akan memperhatikan perkembangan struktur penduduk, terutama penduduk usia muda dalam menyiapkan remaja memasuki kehidupan berkeluarga, menyediakan pelayanan KB berkualitas bagi keluarga miskin, serta pengembangan pelayanan keluarga sejahtera yang komprehensif. Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Peklaongan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha

Esa

dengan

tujuan

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat dengan sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil yang Berkualitas dan Sejahtera. Pada tahun 2014 Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan untuk pemantapan Revitalisasi Program Keluarga Berencana.

Sejalan

dengan

Pekalongan

melakukan

hal

tersebut

tindakan

nyata

Pemerintah

untuk

Kabupaten

mewujudkan

dan

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 12.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga

Sejahtera

yang

dilaksanakan

oleh

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Pekalongan tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan : 1) Penyediaan

Pelayanan

Keluarga

Berencana

dan

Alat

Kecamatan

dan

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin; 2) Pembinaan Keluarga Berencana; 3) Pengadaan

Balai

Penyuluh

KB

di

Perlengkapannya; serta 4) Pelayanan KIE


171


BAB IV

b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan kegiatan Orientasi

dan

Advokasi

Kesehatan

Reproduksi

dalam

Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat. c. Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan kegiatan : 1) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB; dan 2) Pelayanan KB medis operasi. d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri, dengan kegiatan : 1) Operasional Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD); 2) Pendampingan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga; dan 3) Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. e. Program

Pengembangan

Model

Operasional

BKB-

Posyandu-PAUD, dengan kegiatan Pengadaan BKB Kit. 12.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera

dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung (tidak termasuk belanja langsung rutin SKPD) sebesar Rp2.963.760.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.907.839.456,00 atau 98,11%. (Rincian Realisasi Program dan Kegiatan terlampir). Pasangan usia subur di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 sebanyak 178.815 orang dan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok umur yaitu kurang dari 20 tahun sebanyak 4.249 orang; usia 20 29 tahun sebanyak 56.087 orang dan usia 30 - 49 sebanyak 118.479 orang. Pada tahun 2014, PUS yang menjadi peserta KB baru sebanyak 20.001 atau 98,83% dari PPM PB sebesar 20.237. Kebanyakan peserta baru menggunakan alat kontrasepsi suntik sebanyak 13.887, Implant sebanyak 2.331, pil sebanyak 1.800,


172


BAB IV

MOW sebanyak 708, IUD sebanyak 704, Kondom sebanyak 558 dan MOP sebanyak 8. Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2014 diketahui bahwa penduduk Kabupaten Pekalongan sebanyak 954.548 orang atau 259.047 KK. Jumlah kepala keluarga dibandingkan dengan tahun 2013 (252.700) ada kenaikan sebesar 2,51%. Data strata tahapan keluarga sejahtera hasil pendataan keluarga tahun 2014 dapat dilihat pada berikut ini : Tabel 4.28 Data Strata Tahapan Keluarga Sejahtera Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2014 NO 1. 2. 3. 4. 5.

HASIL PENTAHAPAN Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga

Pra Sejahtera Sejahtera I Sejahtera II Sejahtera III Sejahtera III Plus

JUMLAH

JUMLAH (KK) 52.352 60.527 62.052 71.242 12.874

20,21 23,37 23,95 27,50 4,97

259.047

100

%

Sumber : BPMP-KB Kabupaten Pekalongan, 2014

Dari tabel di atas diketahui bahwa komposisi keluarga didominasi strata keluarga sejahtera III (27,50%) dan secara berurutan disusul keluarga sejahtera II (23,95%), keluarga sejahtera I (23,37%), keluarga pra sejahtera (20,21%) dan keluarga sejahtera III Plus (4,97%). Dari data tersebut juga diketahui bahwa keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I) di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 sebanyak 112.879 kepala keluarga (43,57%) lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang berjumlah 113.795 kepala keluarga (45,03%). Hal ini berarti bahwa jumlah keluarga miskin pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,46%. Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2014 sebesar 2,3 anak, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yakni


173


BAB IV

sebesar 2,4 anak. Angka tersebut sama dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2014 yaitu sebanyak 2,3. Capaian realisasi program dan kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 4.29 Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera TAHUN 2014 TARGET REALISASI 2,30 2,3

NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2013

1.

Rata-rata jumlah anak per keluarga Cakupan peserta KB aktif Unmetneed

anak

2,4

%

83,02 8,07

85 5,0

80,15 9,99

94,85 199,80

Persentase peserta KB mandiri yang tergabung dalam UPPKS Rasio PLKB dengan desa / kelurahan Persentase keluarga Pra Sejahtera / Sejahtera I Cakupan PUS dengan istri usia di bawah 20 tahun Cakupan anggota BKB yang ber KB

%

81,95

87,0

82,87

44,01

%

1:5

1:3

1:5

103,17

%

45,03

44,57

43,57

97,76

%

2,10

1,70

2,38

140,00

%

77,34

70

77,17

109,20

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sumber :

% 100,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Pekalongan, 2014

12.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera adalah : 1) Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan kondisi yang akan dicapai sebesar 1,1%. 2) Masih tingginya angka kelahiran total (TFR) dibandingkan dengan kondisi ideal sebesar 2,1 anak per perempuan usia produksi dan disparitas antar wilayah desa-kota serta antar kelompok sosial ekonomi.


174


BAB IV

3) Masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi (CPR) dan masih terdapat disparitas antar wilayah dan tingkat kesejahteraan. 4) Relatif masih rendah Pasangan Usia Subur (PUS) yang memilih menggunakan kontrasepsi jangka panjang/MKJP seperti IUD (Intra Uterine Device), Implan Removal, Metode Operasi Wanita dan Pria (MOW dan MOP), dan lebih banyak menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek seperti suntikan dan pil. 5) Masih tingginya angka drop out (termasuk kegagalan dan komplikasi) dalam pemakaian alat kontrasepsi. 6) Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB. 7) Masih

tingginya kebutuhan

ber-KB

yang

tidak/belum

terpenuhi (Unmet Need), dengan disparitas yang tinggi antar wilayah desa-kota serta antar kelompok sosial ekonomi. 8) Masih

rendahnya

pengetahuan

orang

tua

dalam

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. 9) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan PUS tentang KB dan kesehatan reproduksi. 10) Belum optimalnya pembinaan dan kemandirian peserta KB 11) Masih terbatasnya kapasitas tenaga dan kelembagaan program KB. 12) Belum sinergisnya kebijakan pengendalian penduduk. 13) Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan . b. Solusi Solusi yang dilakukan untuk mengatasi persoalanpersoalan tersebut diantaranya :


175


BAB IV

1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB melalui pembinaan akseptor KB. 2) Penurunan disparitas akses dan kualitas pelayanan KB antar wilayah melalui pelayanan khusus di wilayah terpencil dan wilayah kumuh miskin. 3) Peningkatan peserta KB pria dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam ber-KB. 4) Penurunan

drop

out

akseptor

dengan

penyediaan

pelayanan penggunaan MKJP, pelayanan efek samping serta pelayanan KB pasca melahirkan dan keguguran. 5) Penguatan advoksi dan KIE KB guna meningkatkan pemahaman tentang KB dan Kesehatan reproduksi bagi PUS dan remaja. 6) Penguatan kelembagaan KKB dan kapasitas ketenagaan KKB dengan melakukan sosialisasi UU Nomor 52 tahun 2009

tentang

Perkembangan

Kependudukan

dan

Pembangunan Keluarga. 7) Penguatan unit pelayanan KB di tingkat lapangan dengan penyediaan sarana dan prasarana bagi klinik KB pemerintah dan swasta. 8) Peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan KB dan tenaga pelayanan medis KB serta penguatan Institusi Masyarakat perdesaan/Perkotaan (IMP) atau kader KB. 9) Pembinaan keluarga melalui BKB, BKR, BKL, keluarga remaja, keluarga Lansia, pembinaan remaja melalui PIK remaja serta pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kesertaan berKB. 10) Inventarisasi dan identifikasi peraturan perundangan dan kebijakan

sektor

yang

terkait

dengan

program

kependudukan dan KB.


176


BAB IV

11) Peningkatan kerjasama kependudukan dalam pendidikan. 12) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai.


177

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents