PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Urusan Wajib Penanaman Modal
1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Badan Koordinasi
Penanaman Modal Provinsi (BKPMP)
Sumatera Barat
telah menyusun program kerja dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan penanaman modal di daerah. Didalam mewujudkan program kerjanya, BKPMP untuk tahun 2013 ini mendapat dukungan dana sebesar Rp. 7.510.980.068 ,- dan telah direalisasikan sebesar
Rp. 6.956.948.491,- (92,62%). Untuk Belanja Tidak
Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan untuk Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan Pegawai, serta Tambahan Penghasilan PNS) mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 3.410.522.298,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.273.992.322,- (96%). Sedangkan program kerja yang disusun dalam bentuk kegiatan, dimana rencana program kerja yang konstribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur, dialokasikan melalui Belanja Langsung (yang terdiri dari Belanja Langsung Pokok dan Belanja Langsung Urusan) dengan jumlah dana
Rp. 4.100.457.770,- dengan
realisasi sebesar Rp. 3.682.956.169,- (89,82%). Program BKPMP adalah sebagai berikut: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dukungan dana sebesar Rp. 547.694.970,- dengan realisasi sebesar Rp. 500.151.616,- (91,32%). b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 151.420.000,dengan realisasi sebesar Rp 148.328.523,-(97,96%). c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan dukungan dana sebesar Rp. 17.500.000,- dengan realisasi Rp. 16.450.000,- (94%). d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan dukungan dana sebesar Rp 37.989.000,- dengan realisasi Rp. 37.807.500,- (99,52%). e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan dukungan dana sebesar Rp. 277.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 257.628.800,- ( 92,97%). f.
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dengan dukungan dana sebesar Rp. 1.559.669.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.334.030.899,(85,53%).
1
g. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan dukungan dana sebesar Rp. 965.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.859.315.031,(89,05%). h. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah dengan dukungan dana sebesar Rp. 544.084.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 529.243.800,- (97,27%).
Untuk mewujudkan program kerja BKPMP Sumatera Barat
telah disusun
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
I. BELANJA LANGSUNG POKOK A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.
Penyediaan Makanan dan Minuman
10.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
11.
Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.
Pengadaan Meubeleur
2.
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
3.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.
Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
E. Pogram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penatausahaan Keuangan SKPD 3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
II. BELANJA LANGSUNG URUSAN
A. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 2. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi (Operasional Task Force) 3. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat 4. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat 5. Pemeriksaan Perusahaan PMA/PMDN dalam rangka Proses Penerbitan IUT dan Pencabutan Surat Persetujuan 6. Updating Informasi Spasial Penanaman Modal 7. Pelatihan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 8.
Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Aparatur Prov./Kab./Kota
9. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 10. Pembuatan Sistem Informasi Data Persetujuan dan Realisasi Investasi 11. Sinkronisasi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 12. Penyusunan Ranperda Penanaman Modal 13. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal
B. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Peningkatan Kerjasama Investasi 2. Promosi Investasi Luar Negeri 3. Promosi Investasi Dalam Negeri
3
4. Gelar Potensi dan Temu Usaha 5. Koordinasi Promosi dan Fasilitasi Misi Investasi dengan Dunia Usaha 6. Pemutakhiran Data Website 7. Pembuatan Materi Promosi Investasi
C. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah 1. Penyusunan Feasibility Study Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air 2. Penyusunan Feasibility Study Investasi Industri Pengolahan Kakao 3. Pelatihan Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal
2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Dari program dan kegiatan yang telah disusun oleh BKPMP dan telah dianggarkan didalam Belanja Langsung Urusan hampir semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran dan rencana, kecuali kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi (Operasional Task Force), Pemeriksaan Perusahaan PMA/PMDN dalam rangka Proses Penerbitan IUT dan Pencabutan Surat Persetujuan, Penyusunan Ranperda Penanaman Modal, dan Peningkatan Kerjasama Investasi. Adapun uraian pelaksanaan kegiatan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
A. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan program ini adalah sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan jumlah dana sebesar Rp. 216.740.000,- dan realisasi sebesar Rp. 164.420.900,- (75,86%). Untuk realisasi fisik tercapai 90%, hal ini disebabkan pencetakan bahan informasi PTSP tidak dapat dilaksanakan karena belum terhimpunnya data yang cukup dari SKPD Teknis terkait.
Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPMP Sumatera Barat dalam penyelengaraan pelayanan
4
perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tujuan kegiatan adalah untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi mengenai penanaman modal. Ruang lingkup Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan/nonperizinan bagi perusahaan penanaman modal yang berlokasi di Sumatera Barat. Uraian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut: Melayani permohonan perizinan dan nonperizinan serta informasi dibidang penanaman modal sesuai kewenangan Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dari penanam modal Melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan yang diajukan penanam modal Melakukan peninjauan lapangan, koordinasi dan rapat dengan instansi terkait bila diperlukan Melaksanakan proses permohonan perizinan penanaman modal melalui Sistim Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Menerbitkan dokumen perizinan/nonperizinan di bidang penanaman modal Hasil yang dicapai pada tahun 2013 ini adalah telah dapat melayani dan merealisir sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) izin/non izin serta rekomendasi dari berbagai sektor yang telah dilimpahkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Gubenur Sumatera Barat melalui UPTB-PTSP BKPMP Sumatera Barat (jauh melebihi target 30 perizinan/nonperizinan). Untuk pengerjaan desain bahan informasi PTSP yang terdiri dari 10 desain brosur, 1 desain leaflet, dan 3 desain pamflet, hanya terealisir 10 desain brosur. Sedangkan untuk pencetakan media informasi PTSP yang terdiri dari 5.000 brosur, 900 leaflet, 140 buku SOP, dan 3 pamflet, hanya terealisir pecetakan 5.000 brosur.
b. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi (Operasional Task Force) dengan jumlah dana sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 52.139.214,- (52,14%). Penyerapan anggaran di bawah 90% dikarenakan sisa
5
anggaran perjalanan dinas dalam daerah yang tidak terlaksana karena tidak ada lagi permasalahan investasi yang akan difasilitasi, anggaran untuk makan minum kegiatan yang tidak terlaksana karena pembahasan dilakukan di kantor BKPMP dengan menggunakan anggaran makan minum rapat, dan anggaran untuk pembahasan Task Force yang tidak jadi direalisasir karena seluruh pembahasan tidak melibatkan 4 SKPD (sesuai aturan). Untuk realisasi fisik capaiannya adalah 75%, hal ini dikarenakan target 8 fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi dan 8 pembahasan proses penyelesaian permasalahan perusahaan PMA/PMDN tidak tercapai.
Maksud dari kegiatan ini adalah implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat, dan BKPMP Sumbar sebagai instansi yang mengkoordinir kegiatan investasi supaya dapat membantu para investor agar dapat merealisasikan proyeknya dengan lancar dan aman. Tujuan kegiatan adalah agar permasalahan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran investasi di Sumatera Barat dapat difasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir melalui suatu tim koordinasi penanaman modal yang melibatkan Instasi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksana proses fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi sebanyak 6 permasalahan perusahaan PMA/PMDN di Provinsi Sumatera Barat dan telah terlaksana juga 6 kali pembahasan proses penyelesaian permasalahan perusahaan PMA/PMDN, dengan upaya tindak lanjut sebagai berikut: (a) PT. Pelalu Raya (perkebunan kepala sawit dan industri minyak makan dari nabati) yang berlokasi di Kab.Agam, terdapat permasalahan gugatan Drs. Syafrial Dt.Garang selaku tokoh masyarakat atas 20 Ha tanah yang masuk ke dalam HGU PT. Pelalu Raya. Pembahasan telah dilakukan pada tanggal 22 Februari 2013 oleh BKPMP Sumbar, Biro Hukum, Dinas Perkebunan beserta PT.Pelalu Raya yang diwakili oleh Kepala Humas dan TU beserta jajarannya. Hasil
pembahasan
adalah
tim
menyarankan
agar
PT.Pelalu
Raya
menyelesaikan dulu secara kekeluargaan, dipanggil secara baik untuk menyelesaikan karena penggugat tersebut merupakan tokoh masyarakat disana, dan jika tidak bisa sebaiknnya ditempuh saja jalur hukum karena dilihat dari izin dan persyaratan yang lain PT.Pelalu Raya sudah memiliki izin
6
yang lengkap dan mempunyai surat penyerahan tanah oleh tokoh masyarakat dahulu. (b) PT. Sumatera Ina Minerindo (SIM) di Kabupaten Pasaman Barat, yang bergerak dibidang usaha pertambangan biji besi, terkendala karena belum keluarnya clear and clean (C&C) dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Pembahasan telah dilakukan pada tanggal pada tanggal 17 Juni 2013 yang dihadiri oleh BKPMP Sumbar dan Dinas Teknis Terkait. Hasil pembahasan adalah BKPMP Sumbar, Dinas ESDM dan Pemerintah Kab.Pasaman Barat mendukung PT.SIM dalam melakukan investasi di bidang pertambangan biji besi di Kab.Pasaman Barat. Semua urusan yang menyangkut surat dan yang lainnya di Kabupaten dan Provinsi sudah tidak ada masalah, tetapi izin C&C belum juga dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan oleh sebab itu diminta kepada BKPM Pusat untuk memfasilitasi permasalahan ini di tingkat Pusat dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. BKPMP Sumbar dan Pemda Kab. Pasaman Barat siap untuk membantu sebagai narasumber dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. (c) CV.
Sahidsufi
(Sawmill)
yang
berlokasi
di
Kota
Payakumbuh,
permasalahannya adalah ditolaknya rekomendasi atas izin usaha CV.Sahidsufi untuk mendapatkan IUIPHHK (Sawmill) dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 Jo Nomor P.9/Menhut-II/2009 dan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.1/685/Perek-2009 tanggal 22 Mei 2009 perihal Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008. Pembahasan telah dilakukan pada tanggal 25 Juli 2013 yang dihadiri oleh BKPMP Sumbar, Dinas Kehutanan , Biro Hukum, dan Biro Perekonomian. Hasil pembahasannya adalah BKPMP Sumbar tidak bisa mengeluarkan izin Sawmill atas nama CV.Sahidsufi
dikarenakan
atas
rekomendasi
Dinas
Kehutanan
yang
menyatakan bahwa tidak adanya jaminan ketersediaan bahan baku kayu dan tidak mungkin melegalkan perusahaan yang ilegal dikarena perusahaan tersebut telah dioperasikan sebelum pengurusan izin Sawmill. (d) PT. Sumatera Central Mineral (SCM) yang bergerak dibidang usaha pertambangan (lokasi di Kab.Limapuluh Kota, permasalahannya adalah belum dikeluarkanya Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kab.
7
Limapuluh Kota dikarenakan perbedaan KBLI PT.SCM dengan
Surat
Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang telah dibuat. Pembahasan telah dilakukan pada tangal 11 Desember 2013 antara BKPMP dengan BPMP2T untuk
membicarakan
tindak
lanjut
permasalahan
tersebut.
Hasil
pembahasannya adalah akan dilakukan koordinasi dengan BKPM Pusat dan PT. SCM dan akan dilakukan rapat teknis dengan mengundang BKPM Pusat berserta utusan dari PT.SCM. (e) PT. Intan Borneo Internasional (IBI) yang bergerak dibidang usaha pertambangan
dan
perdagangan
besar
(lokasi
di
Kab.Solok).
Permasalahannya adalah Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan yang sudah habis
masa
berlakunya
sedangkan
Surat
Study
Kelayakan
Lingkungan/dokumen AMDAL-nya belum selesai dilakukan karena terlambat disebabkan masalah teknis di lapangan, salah satunya terlambatnya RTRW Kab./Kota diterima oleh pemrakarsa. Pembahasan telah dilakukan telah dilakukan di ruang rapat BKPMP Sumbar pada tanggal 16 Desember 2013 yang dihadiri oleh BKPMP Sumbar, Dinas ESDM dan Bapedalda. Hasil pembahasannya adalah diminta kepada pemrakarsa (PT.IBI dan Konsultan) menyusun kembali jadwal Amdal dengan Bapedalda setelah itu Dinas ESDM, BKPMP dan Bapedalda akan berkoordinasi kembali dalam mempercepat penyelesaian permasalahan. Selain itu ditegaskan juga sebelum ada izin pinjam pakai dari Kementrian Kehutanan maka diminta kepada PT.IBI jangan melakukan kegiatan apapun di lokasi tambang karena itu menyalahkan aturan dan izin bisa tidak diberikan. (f) PT. Purnakawan Sumatera Indonesia (PSI) yang bergerak dibidang usaha pertambangan
dan
perdagangan
besar.
Permasalahannya
adalah
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan yang sudah habis masa berlakunya sedangkan Surat Study Kelayakan Lingkungan/dokumen AMDAL-nya belum selesai dilakukan karena terlambat disebabkan masalah teknis di lapangan, salah satunya terlambatnya RTRW Kab./Kota diterima oleh pemrakarsa. Pembahasan telah dilakukan telah dilakukan di ruang rapat BKPMP Sumbar pada tanggal 16 Desember 2013 yang dihadiri oleh BKPMP Sumbar, Dinas ESDM dan Bapedalda. Hasil pembahasannya adalah diminta kepada pemrakarsa (PT.PSI dan Konsultan) menyusun kembali jadwal Amdal dengan Bapedalda setelah itu Dinas ESDM, BKPMP dan Bapedalda akan berkoordinasi kembali
dalam
mempercepat
penyelesaian
permasalahan.
Selain
itu
8
ditegaskan juga sebelum ada izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan maka diminta kepada PT.PSI jangan melakukan kegiatan apapun di lokasi tambang karena itu menyalahkan aturan dan izin bisa tidak dikuarkan oleh Kementerian Kehutanan. Dari target 8 permasalahan yang akan difasilitasi, hanya 6 permasalahan perusahaan yang bisa difasilitasi dan dari target 8 kali pembahasan proses penyelesaian permasalahan hanya terlaksana 6 kali . Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan dapat diselesaikan pada tingkat kab./kota, masih kurangnya keterbukaan
perusahaan
PMA/PMDN
menyampaikan
permasalahan
yang
dihadapinya, dan beberapa permasalahan perusahaan PMA/PMDN di tingkat Kab./Kota langsung ditangani oleh masing-masing dinas teknis, Perangkat Daerah Kab./Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) tidak terlibat langsung. Namun telah dilakukan inventarisasi permasalahan PMDN/PMA ke 7 kab./kota (hasil inventarisasi terlampir). Dari 6 permasalahan perusahaan yang difasilitasi telah tercapai 4 solusi dan pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat (sesuai target), yaitu terhadap PT.SIM, CV.Sahidsufi, PT.IBI, dan PT.PSI.
c. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah dana sebesar Rp. 129.289.000,- dan realisasi sebesar Rp. 114.328.037,- (88,43%). Penyerapan anggaran di bawah 90% disebabkan karena sisa tiket perjalanan dinas luar daerah, sisa akomodasi peserta dan sisa perjalanan dinas dalam daerah yang dianggarkan untuk menghadiri undangan terkait koordinasi/konsolidasi perencanaan penanaman modal. Untuk realisasi fisik dapat tercapai 100%.
Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini dimaksudkan untuk melakukan dan mengikuti pertemuan koordinasi kelembagaan investasi daerah dalam lingkup Provinsi dan nasional untuk bertukar informasi dan mencari solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan kegiatan investasi daerah. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam kegiatan investasi dilihat dari aspek perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal.
9
Pelaksanaan
kegiatan
ini
diawali
dengan
menyelenggarakan
Pertemuan
Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) se-Sumatera Barat yang diselenggarakan pada tanggal 26 s/d 28 Maret 2013, bertempat di Premier Basko Hotel Padang, dengan peserta sebanyak 55 orang yang terdiri dari Aparatur Instansi Penanaman Modal Kabupaten/kota dan Aparatur BKPMP Sumatera Barat. Pertemuan ini dilaksanakan dalam bentuk pemaparan dengan metode diskusi panel dan sidang kelompok, yang dibagi atas 3 kelompok, yaitu kelompok bidang Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal, bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman
Modal,
serta
bidang
Pelayanan
Perizinan
dan
Pengendalian
Penanaman Modal. Masing-masing kelompok membahas permasalahan dan tindak lanjut (program/kegiatan) di bidang penanaman modal. Selain itu juga telah diikuti Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Batam pada tanggal 11 s/d 13 Juni 2013 dan telah dilaksanakan koordinasi perencanaan ke kabupaten/kota.
Dari
pelaksanaan
kegiatan
ini
diperoleh
rumusan
rekomendasi
terkait
permasalahan/kendala dibidang perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hasil kegiatan ini adalah tercipta harmonisasi perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal pada 19 kab./kota di Sumatera Barat dan tingkat pusat (sesuai target).
d. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat dengan jumlah dana sebesar Rp. 384.438.000,- dan realisasi sebesar Rp. 344.912.700,- (89,72%). Penyerapan anggaran di bawah 90% disebabkan karena adendum kontrak sehingga nilai kontrak berkurang. Untuk realisasi fisik dapat tercapai 100%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu: • Penyusunan Buku Data dan Informasi Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat Tahun 2012. • Penyusunan Buku Data dan Informasi Penanaman Modal Non Fasilitas yang Berbadan Hukum di 3 Kabupaten/Kota (Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, dan Kota Bukittinggi).
10
Kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dengan waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari bulan Januari s/d Desember 2013. Penyusunan Buku Data dan Informasi Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat Tahun 2012 dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan BKPMP Sumatera Barat. Sedangkan Penyusunan Buku Data dan Informasi Penanaman Modal Non Fasilitas yang Berbadan Hukum pada 3 (tiga) Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh pihak ketiga atau jasa konsultan, dalam hal ini CV. Hang Tuah Konsultan sebagai konsultan pemenang seleksi umum dengan nilai kontrak sebesar Rp.258.498.000,- (Dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 105 (seratus lima) hari kalender sejak diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
yaitu tanggal 26 Agustus–8
Desember tahun 2013. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 04/SPKBuku/Perenc-BKPMP/VIII-2013 tanggal 26 Agustus 2013.
Dalam upaya meningkatkan kualitas buku yang disusun oleh pihak ketiga dilakukan Workshop pada tanggal 5 Desember 2013 di Plan B Hotel dengan peserta dari 3 kabupaten/kota yang
(Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, dan Kota
Bukittinggi) yang terdiri dari: KP2T, PDKPM, Dinas Koperasi, Dinas Perindag, dan Asisten Bidang Ekonomi. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: 1. Buku Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Tahun 2012 sebanyak 100 (seratus) buah. 2. Buku Data dan Informasi Penanaman Modal Non Fasilitas yang Berbadan Hukum sebanyak 90 (sembilan puluh) buah. Masing-masing kabupaten/Kota (Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, dan Kota Bukittinggi) sebanyak 30 (tiga puluh) buah. 3. Compact Disk (CD) Buku Data dan Informasi Penanaman Modal Non Fasilitas yang Berbadan Hukum sebanyak 90 (sembilan puluh) buah. Masing-masing Kabupaten/Kota (Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, dan Kota Bukittinggi) sebanyak 30 (tiga puluh) buah.
e. Pemeriksaan Perusahaan PMA/PMDN dalam rangka Proses Penerbitan IUT dan Pencabutan Surat Persetujuan dengan jumlah dana sebesar Rp. 65.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 56.326.200,- (86,66%), untuk realisasi
11
fisik hanya tercapai 85%. Hal ini dikarenakan sisa perjalanan dinas dalam daerah yang dianggarkan untuk pemeriksaan perusahaan PMA dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan/Pengawasan (BAP) Penerbitan IUT/Pencabutan SP tidak terlaksana dikarenakan belum ada konfirmasi dari BKPM RI dalam rangka pencabutan SP PMA (pencabutan SP untuk PMA merupakan kewenangan BKPM RI), sehingga dari 11 BAP proyek PMA/PMDN yang ditargetkan hanya tercapai 9 BAP proyek PMA/PMDN.
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah: pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Proyek PMA/PMDN untuk Penerbitan IUT, dilakukan terhadap perusahaan yang telah berproduksi dan telah merealisir investasinya minimal tujuh puluh lima persen dari rencana. pencabutan Surat Persetujuan/pembatalan dilakukan bagi perusahaan: - tidak pernah merealisir investasinya sama sekali - tidak lagi berproduksi atau macet - tidak diketahui keberadaannya - tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penenman Modal (LKPM) - dalam berinvestasi tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku/penyimpangan. Untuk selanjutnya Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMP) tidak lagi mencatat data perusahaan yang tidak produktif sehingga data yang ada di BKPMP Sumatera Barat akan lebih baik dari tahun sebelumnya.
Uraian pelaksanaan dari kegiatan ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap 9 perusahaan PMA/PMDN yang ada di kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam rangka proses penerbitan IUT dan pencabutan Surat Persetujuan. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: •
BAP untuk Pencabutan Surat Persetujuan (SP) dan pembatalan proyek yang belum direalisir investasinya sebanyak 5 buah.
• f.
BAP untuk Izin Usaha Tetap (IUT) sebanyak 4 buah perusahaan.
Updating Informasi Spasial Penanaman Modal dengan jumlah dana sebesar Rp. 250.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 243.032.148,- (97,21%), untuk realisasi fisik tercapai 100%.
12
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah: 1.
Tersedianya sistem informasi yang mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas organisasi-organisasi pemerintah dan dunia usaha.
2.
Tersedianya data dan informasi tentang potensi dan peluang
penanaman
modal secara spasial kepada calon investor secara cepat dan transparan. 3.
Tersedianya informasi dasar spasial dan tematik spasial bagi pengambil keputusan dan kegiatan perencanaan, pelayanan penanaman modal, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian investasi di Sumatera Barat.
Kegiatan updating informasi spasial penanaman modal merupakan kegiatan lanjutan dan dimaksudkan untuk mengembangkan data dasar utama di bidang investasi secara lengkap dan benar serta mengembangkan sistim bank data dan jaringan data spasial sebagai faktor utama pembangunan dan operasionalisasinya. Kegiatan updating informasi spasial penanaman modal dilaksanakan oleh pihak ketiga (menggunakan jasa konsultan) melalui proses pelelangan
LPSE dengan
pemenang PT. Multi Karya Interplan Konsultan dari tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan 16 Desember 2013 dengan objek data kabupaten/kota se Sumatera Barat. Rincian kegiatan yang dilakukan oleh konsultan adalah: penyusunan program, entry data, pengolahan data, analisa data, editing dan penyusunan
draft
materi
Informasi
Spasial
Penanaman
Modal,
serta
checking/updating data. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data/informasi investasi berbasis GIS dalam 2 bahasa serta tersedianya 1.500 lembar peta investasi. Disamping itu telah terlaksana juga konsultasi teknis ke Badan Geo Spasial (sesuai target).
g.
Pelatihan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dengan jumlah dana sebesar Rp. 140.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 136.970.900,- (97,84%), untuk realisasi fisik tercapai 100%.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman
dan melatih
kemampuan teknis sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik kepada aparatur penanaman modal provinsi/kabupaten/kota di Sumatera
Barat.
Sedangkan
tujuan
kegiatan
ini
untuk
mempersiapkan
kemampuan dan keterampilan teknis tenaga pelaksana penanaman modal daerah
13
dalam melakukan pelayanan terhadap calon investor yang berminat dengan potensi daerah Sumatera Barat.
Pelatihan Sistem Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) tahun anggaran 2013 dilaksanakan di The Hills Hotel Bukittinggi pada tanggal 27 s/d 30 Mei 2013. Peserta Pelatihan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Secara Elektronik ini berjumlah 40 (empat) puluh orang sesuai dengan yang ditargetkan, yang terdiri dari: •
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal (PDKPM)
•
BKPM Provinsi Sumatera Barat.
Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kemampuan teknis aparatur Penanaman Modal Provinsi dan Kab/Kota tentang SPIPISE yang meliputi tentang: Kebijakan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal melalui aplikasi SPIPISE, dan Izin Usaha (IU) Penanaman Modal melalui Aplikasi SPIPISE.
g. Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Aparatur Prov./Kab./Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 37.206.200,- dan realisasi sebesar Rp. 33.895.200,- (91,10%), untuk realisasi fisik tercapai 100%.
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada Aparatur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta untuk menyamakan persepsi bagi Aparatur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tentang Peraturan Perundang-undangan terkait Penanaman Modal. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ini diselenggarakan tanggal 17 Juni 2013 di Grand Zuri Hotels Padang dengan peserta dari aparatur Provinsi dan Kab./Kota sebanyak 60 peserta. Hasil dari kegiatan ini adalah: •
Meningkatnya pengetahuan aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Evaluasi Pelaporan, sehingga Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan ke BKPM sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
•
Terciptanya kesamaan persepsi antara aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
14
h. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 43.844.900,- atau sebesar 87,69%, realisasi fisiknya tercapai 100%. Penyerapan anggaran di bawah 90% disebabkan karena sisa anggaran BBM dan anggaran makan minum rapat yang tidak terealisasi karena rapat pembahasan tindak lanjut hasil pembinaan perusahaan PMA/PMDN dilaksanakan bersamaan dengan rapat dekon. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan melakukan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas kegiatan penanaman modal, serta untuk
melakukan
penyimpangan penggunaan
upaya
terhadap fasilitas
guna
mencegah
ketentuan
penanaman.
dan
pelaksanaan Melalui
mengurangi penanaman
pembinaaan
dan
terjadinya modal
dan
pengawasan
pelaksanaan penanaman modal terhadap perusahaan PMA/PMDN dapat diketahui keadaaan yang sebenarnya, seperti: •
perusahaan masih dalam keadaan konstruksi atau tahap pembangunan;
•
perusahaan sudah produksi komersil;
•
perusahaan dalam keadaan macet maupun yang sedang bermasalah; atau
•
perusahaan sedang mengahadapi masalah atau melakukan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.
Hasil dari kegiatan ini adalah telah dilakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap 11
perusahaan PMA/PMDN (sesuai
target).
i.
Pembuatan Sistem Informasi Data Persetujuan dan Realisasi Investasi dengan
jumlah
dana
sebesar
Rp.
50.000.000,-
serta
realisasi
sebesar
Rp. 49.235.000,- (98,47%) dan realisasi fisiknya sebesar 100%.
Maksud dan tujuan diadakan kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Data Persetujuan dan Realisasi Investasi ini adalah: 1.
Mempermudah dalam hal peng-entry-an data dan efesiensi waktu pengentry-an data (untuk memenuhi update-nya data dan informasi yang ditampilkan)
2.
Meningkatkan kevalidasian data
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pihak Ketiga atau Jasa Konsultan Perorangan yakni Sdr. Ardia Ovidius, S.Kom, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 39.985.000,- (Tiga
15
puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Adapun jangka waktu penyelesaian kegiatan ini adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau tanggal 12 Juli–8 Desember tahun 2013. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya sebuah aplikasi komputer tentang sistem informasi data persetujuan dan realisasi investasi yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang di-back up dalam sebuah hard disk eksternal. Aplikasi persetujuan dan realisasi investasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengorganisasian data base dan penyajian data persetujuan dan realisasi investasi sehingga akan memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan data investasi baik data persetujuan maupun data realisasi investasi.
j.
Sinkronisasi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dengan jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,- serta realisasi sebesar Rp. 44.050.800,- (88,10%). Penyerapan anggaran di bawah 90% disebabkan karena sisa belanja makan minum rapat yang tidak terealisasi dan sisa tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah. Sedangkan untuk realisasi fisiknya dapat tercapai 100% karena target terlaksananya sinkronisasi pelayanan perizinan penanaman modal dengan 9 Kab./Kota dan 1 Kementrian telah tercapai. Maksud dari kegiatan Sinkronisasi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal adalah menyinkronkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan berusaha dengan seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Pusat agar tercapai keseragaman sesuai ketentuan pelaksanaan
perundang-undangan. kegiatan
sinkronisasi
Berdasarkan pelayanan
hasil
koordinasi
perizinan
ke
terhadap
PTSP
di
9
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Kab.Pasaman, Kab.Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kab.Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto, Kab.Dharmasraya, Kab.Solok, dan Kab.Solok Selatan) untuk tahun 2013 ini masih terdapat 4 Kabupaten/Kota yang penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Belum sesuai dengan Perpres No.27/2009 dan Instruksi Mendagri No. 570/3203/SJ tanggal 29 Agustus 2012. Hal ini disebabkan oleh masih lambannya daerah (kepala daerah) dalam merespon tuntutan yang telah dituangkan dalam aturan perundang-undangan.
Empat
Kab./Kota
yang
belum
16
melimpahkan/mendelegasikan
semua
kewenangan
perizinan/nonperizinan
berusaha (termasuk penanaman modal) kepada PTSP yaitu: •
Pemerintah Kota Sawahlunto
•
Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya
•
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar
•
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman
k. Penyusunan Ranperda Penanaman Modal dengan jumlah dana sebesar Rp. 46.836.000,- serta realisasi sebesar Rp. 11.693.000,- (24,97%). Penyerapan anggaran di bawah 90% disebabkan karena study banding Ranperda Penanaman Modal dengan DPRD yang tidak jadi dilaksanakan pada TA 2013 karena Ranperda Penanaman Modal Prov.Sumatera Barat diagendakan kembali pada tahun 2014 oleh Biro Hukum (terkait Prolegda tahun 2014). Untuk realisasi fisiknya tercapai 70%.
Kegiatan
Penyusunan
Ranperda
Penanaman
Modal
dimaksudkan
untuk
menyediakan aturan terkait Penanaman Modal yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah, investor dan masyarakat didalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Sumatera Barat. Adapun tujuan dari Perda Penanaman modal ini adalah : (1) Untuk memberikan kepastian hukum bagi investor; (2) Mewujudkan kesamaan dan keseragaman secara umum atas penyelenggaraan Penanaman Modal; (3)
Memberikan kemudahan kepada investor didalam
menanamkan modalnya di Sumatera Barat. Adapun hasil kegiatan adalah Ranperda dan Naskah Akademik yang telah disempurnakan oleh Tim bersama dengan tenaga ahli, tetapi studi banding belum dapat dilaksanakan karena adanya penundaaan jadwal pembahasan Ranperda Penanaman Modal oleh DPRD, yang semula direncanakan dibahas pada tahun 2013 ditunda pada tahun 2014. Kegiatan ini baru sampai pada tahap penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Sumatera Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penanaman Modal pada tanggal 19 Desember 2013 ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal pada sidang Paripurna DPRD tanggal 24 Desember 2013.
17
l.
Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal dengan jumlah dana sebesar Rp. 40.160.000,- dan realisasi sebesar Rp. 39.181.900,- atau sebesar 97,56%, realisasi fisiknya tercapai 100%.
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. Kegiatan ini bertujuan menyebarluaskan informasi terkait penanaman modal kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Pelaksanaan kegiatan publikasi dan informasi penanaman modal ini terdiri dari peliputan 2 kali media cetak dan 1 kali media elektronik (sesuai target), yaitu:
Kegiatan publikasi dan informasi penanaman modal dilaksanakan dengan melakukan pelaksanaan Talkshow melalui TVRI Sumatera Barat secara langsung dengan menampilkan Bapak Gubernur Sumatera Barat dan Kepala BKPM Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Desember 2013.
Kegiatan publikasi dan informasi penanaman modal juga dilakukan melalui media cetak dengan pariwara koran warna terdiri dari dua pariwara yaitu melalui Harian Umum Singgalang yang terbit tanggal 31 Desember 2013 dengan judul “Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat Tumbuh Pesat” dan pada Pos Metro Padang wawancara dilaksanakan tanggal 30 Desember 2013 dan terbit tanggal 3 Januari 2014 pada pariwara BKPM Provinsi Sumatera Barat dengan judul “Investasi di Sumbar Berkembang Pesat”.
B. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Didalam meningkatkan promosi dan kerjasama investasi baik dalam maupun luar negeri, kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Promosi Investasi Luar Negeri dengan jumlah dana sebesar Rp. 120.000.000,dan realisasi sebesar Rp. 113.753.100,- (94,79%), untuk realisasi fisik tercapai 100%. Maksud diadakan Promosi Investasi Luar Negeri adalah menyebarluaskan informasi potensi daerah dan peluang investasi yang tersedia di Sumatera Barat ke dunia luar dan meyakinkan mereka bahwa Sumatera Barat masih merupakan daerah tujuan investasi yang aman dan menguntungkan. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk membangun citra positif dan kepercayaaan dunia luar
18
terhadap Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi yang menguntungkan serta meningkatkan kegiatan investasi di Sumatera Barat, terutama PMA.
Uraian pelaksanaan kegiatan ini meliputi perjalanan ke luar negeri dengan mengikuti 1 event/expo (sesuai target), yaitu: Misi Investasi ke Swiss yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember s/d 2 Desember 2013. Pelaksana “Misi Investasi ke Swiss” Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Irwan Prayitno beserta rombongan terdiri dari BKPMP, Dinas Prasjal Tarkim, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tahapan yang dilakukan pada kegiatan tersebut adalah tahap Persiapan serta Expose dan One on one business meeting. Untuk expose peluang investasi disampaikan oleh Kepala BKPMP Sumatera Barat. Adapun potensi yang disampaikan sesuai dengan yang diminati oleh calon investor adalah potensi sampah perkotaan dan limbah perkebunan tandan sawit kosong. Selama dilaksanakannya event tersebut terdapat 2 calon investor yang menunjukkan ketertarikan antara lain: 1. Synergy Financial Concept A.G yang tertarik untuk berinvestasi pada sektor energi
terbarukan
dari
Negara
Swiss.
Disamping
itu
juga
telah
ditandatangani MoU pada tanggal 29 November 2013 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Synergy Financial Concept A.G. 2. Economi Swisse suatu perusahaan pemasok energy geothermal. Target dari pelaksanaan kegiatan ini tidak tercapai karena dari 3 calon investor yang ditargetkan hanya tercapai 2 calon investor yang menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di Sumatera Barat, hal ini dikarenakan beberapa calon investor yang datang adalah yang membutuhkan pasokan listrik besar, sementara pasokan listrik Sumatera Barat masih sangat terbatas.
b. Promosi Investasi Dalam Negeri
dengan jumlah dana sebesar Rp.
200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 189.364.411,- (94,68%), untuk realisasi fisik tercapai 100%.
Maksud dari kegiatan ini adalah agar potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dapat dikenal oleh kalangan dunia usaha/investor sehingga menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi serta untuk menarik minat dari calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat. Sedangkan tujuan dari
19
kegiatan
ini
adalah
membangun
citra
positif
yang
dapat
menimbulkan
kepercayaan investor terhadap Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi yang aman dan kondusif, sehingga kegiatan investasi meningkat di Sumatera Barat, baik PMA maupun PMDN. Promosi Investasi Dalam Negeri pada tahun anggaran 2013 terdiri dari 4 event/expo (sesuai target) sebagai berikut: 1. Jogja TITexpo 2013 (Tourism Investment & Trade Expo) yang dilaksanakan di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta dari tanggal 19 s/d 23 Juni 2013. Dalam kegiatan ini selain Pameran juga diadakan
Seminar
Investasi yang memaparkan potensi investasi tentang sektor pariwisata. 2. Bali TITexpo 2013 (Tourism Investment & Trade Expo) yang dilaksanakan di Mall Bali Galeria dari tanggal 27 s/d 30 Juni 2013. Selain kegiatan Pameran juga diadakan Seminar Investasi yang memaparkan potensi investasi tentang sektor pariwisata dan industri hilir. 3. Gelar Potensi Investasi Daerah dan Seminar Nasional Investasi di Jakarta International Expo, Kemayoran Jakarta dari tanggal 17 s/d 18 Oktober 2013. Selain pameran juga dilaksanakan talkshow interaktif, beberapa seminar yang menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, serta diadakan one on one meeting dengan calon investor. Dalam hal ini Sumatera Barat melakukan meeting dengan calon investor dari Beijing yaitu Basil Yang dan Jerry dan calon investor dari Korea yaitu Jiang Wei yang tertarik untuk berinvestasi dalam bidang tekhnologi pengolahan limbah, tekhnologi optoelektronik dan industry hardware and tools. 4. Sumbar Expo yang dilaksanakan di Parkir Timur Senayan Jakarta dari tanggal 14 s/d 17
November 2013. Kegiatan Sumatera Barat Expo dibuka oleh
Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno. Hasil dari event ini adalah terdapat 13 calon investor menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di Sumatera Barat, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 12 calon investor (daftar calon investor terlampir). c. Gelar
Potensi
dan Temu Usaha dengan
jumlah
dana
sebesar
Rp.
100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 91.897.903,- (91,9%), untuk realisasi fisik tercapai 100%.
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk: • mensosialisasikan serta mempromosikan potensi pariwisata Sumatera Barat pasca gempa 30 September 2009 kepada calon investor, asosiasi nasional atau
20
asosiasi internasional yang bergerak di bidang kepariwisataan bahwa Sumatera Barat merupakan tujuan investasi, dan destinasi pariwisata yang laik-jual dan memiliki daya saing yang tinggi; • memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk pengembangan ekonomi daerah dan investasinya melalui kepariwisataan; • meningkatkan efektifitas kemitraan dan koordinasi antar pelaku pariwisata dan antara pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi dan sosial lainnya terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas jasa, sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan pariwisata; serta • menarik calon investor baik domestik maupun internasional menanam investasinya di Sumatera Barat khususnya di bidang kepariwisataan. Kegiatan dilaksanakan BKPMP Sumatera Barat tanggal 18 September 2013 dalam bentuk seminar bertempat di Hotel Balairung, Jalan Matraman Raya Nomor 19 Jakarta dan diikuti oleh 4 Kabupaten/Kota yaitu, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman sebagai Narasumber. Kegiatan GPTU bersifat interaktif dan diikuti oleh 70 orang peserta (melebihi dari target 65 peserta) yang terdiri dari para pengusaha serta calon investor dalam dan luar negeri (46 orang), utusan dari Kementerian Pariwisata (3 orang), BKPM RI (5 orang), dan para undangan lainnya sebanyak 16 orang. Acara dilaksanakan dari jam 9.00 WIB–14.00 WIB dimulai dengan laporan oleh Ketua Panitia (Kepala BKPMP Sumbar), kemudian kata sambutan dari Kepala BKPM RI yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Fasilitasi Promosi Daerah BKPM RI, dan sambutan dari Gubernur Sumatera Barat sekaligus membuka acara. Setelah pembukaan
oleh
Gubernur
Sumatera
Barat,
dilakukan
penandatanganan
Kesepakatan Bersama antara Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembangunan Cable Car. Acara dilanjutkan dengan expose oleh masing-masing Bupati/Walikota sebagai Narasumber, kecuali Kabupaten Tanah Datar yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar dengan dipandu oleh Kabid Promosi dan Kerjasama BKPMP Sumbar sebagai moderator. Acara diakhiri dengan makan siang sekaligus one on one meeting oleh pelaku usaha dengan kabupaten/kota yang diminati. Dari hasil kegiatan ini, hanya terdapat 4 calon investor menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di Sumatera Barat dari target 6 calon investor yang ditetapkan (daftar calon investor terlampir). Hal ini dikarenakan 2 calon investor yang lain adalah investor cable car skala besar
21
dengan minimal panjang track 5 km, sedangkan yang ada di Kota Padang Panjang hanya 1,8 km. Sehingga investasi yang ditanamkan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Untuk target 1 pertemuan GPTU (65 orang) telah dapat dilaksanakan sesuai target.
d. Koordinasi Promosi dan Fasilitasi Misi Investasi dengan Dunia Usaha dengan jumlah dana sebesar Rp. 70.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 65.401.200,- (93,43%), untuk realisasi fisik tercapai 100%.
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah: • Mengkoordinasikan rencana promosi dan hasil promosi Sumatera Barat secara terintegrasi baik yang dilakukan oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota; • Memfasilitasi para pengusaha/calon investor/dunia usaha yang berminat terhadap potensi daerah Sumatera Barat ke daerah tempat tujuan rencana investasi. • Memfasilitasi misi investasi dari luar ke Sumatera Barat dalam bentuk koordinasi, pendampingan maupun pertemuan sesuai kebutuhan. Kegiatan koordinasi promosi dan fasilitasi misi investasi dengan dunia usaha melibatkan 7 kabupaten/kota di Sumatera Barat (sesuai target) yakni, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi, dengan waktu pelaksanaan selama satu tahun anggaran 2013. Disamping itu telah terlaksana 1 kali Pertemuan Koordinasi Promosi dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam rangka penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi yang akan dibawa dalam kunjungan misi investasi ke Turki. Dalam rangka fasilitasi misi investasi dengan dunia usaha, BKPMP Sumatera Barat telah memfasilitasi 6 calon investor (sesuai target) yang mempunyai minat untuk menanamkan investasinya di Sumatera Barat yaitu: a. Mag Juergen Gallisti MA (Selangor Malaysia) yang berminat di sektor Pariwisata b. Seong YII BAE (Seoul, Korea Selatan) yang berminat di sektor Transportasi c. HansruediFisch (Jerman) yang berminat di sektor Energi d. Prakkhyat Sharma (Mumbai, India) yang berminat di sektor Infrastruktur e. Naga Masaru (Chuoku, Jepang) yang berminat di sektor Energi
22
f.
Chitayoshi Kishun (Tokyo, Jepang) yang berminat di sektor Permesinan
e. Pemutakhiran Data Website dengan jumlah dana sebesar Rp. 25.000.000,dan realisasi sebesar Rp. 12.510.700,- (50,04%). Penyerapan anggaran di bawah 90% disebabkan karena perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti pelatihan SIPID yang dianggarkan untuk 2 orang hanya diikuti oleh 1 orang karena bertepatan dengan pelaksanaan GPTU. Sedangkan untuk realisasi fisik tercapai 100%.
Maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan website BKPMP ini adalah agar tersedianya dan tersebarnya data dan informasi penanaman modal yang up to date dan terpercaya melalui website BKPMP Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan meliputi: pengumpulan data dan informasi yang berkaitan
dengan
penanaman modal, baik peraturan, sarana prasarana maupun potensi dan peluang investasi di Sumatera Barat; checking/updating data dan informasi; serta entri data. Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh 1 unit data website BKPMP yang terbaru (sesuai target) sehingga dapat memudahkan investor dan calon investor memperoleh informasi penanaman modal Sumatera Barat melalui internet.
f. Pembuatan Materi Promosi
Investasi dengan
jumlah
dana
sebesar
Rp. 250.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 243.531.841,- (97,41%), untuk realisasi fisik tercapai 100%. Maksud dari kegiatan ini adalah agar bahan informasi tentang potensi dan peluang investasi Sumatera Barat tersedia lengkap dengan data terkini dan cukup untuk keperluan promosi serta bisa dimengerti oleh investor asing. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan informasi tentang potensi daerah agar calon investor tahu apa yang menjadi peluang untuk berinvestasi di Sumatera Barat dan menyediakan bahan pendukung pelaksanaan promosi.
Pada tahun 2013 ini, BKPMP Sumatera Barat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyusunan Buku Profil Investasi Berbahasa Inggris. Pada pertengahan bulan Juli 2013 dilakukan pelelangan kegiatan tersebut namun karena ketidakcukupan jumlah peserta lelang maka dilakukan penunjukan langsung dan PT. Retracindo ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan. Selanjutnya
23
pada tanggal 1 Oktober 2013 dibuatlah Surat Perjanjian Kerja dengan PT. Retracindo dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan 60 (enam puluh) hari. Adapun keluaran pada kegiatan ini adalah: o
Buku Profil Investasi Berbahasa Inggris sebanyak 150 eksempar
o
Leaflet Berbahasa Inggris sebanyak 1.000 lembar
o
Souvenir Promosi berupa termos sebanyak 230 buah
o
Tas Promosi sebanyak 500 buah
o
Map Investasi sebanyak 1.500 buah
o
Pemanfaatan jasa konsultan sebanyak 2 konsultan untuk desain leaflet berbahasa Inggris dan penyusunan buku profil berbahasa Inggris.
Keluaran tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan. g. Peningkatan
Kerjasama
Investasi
dengan
jumlah
dana
sebesar
Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 142.855.876,- (71,43%). Untuk realisasi fisik hanya tercapai 80%, hal ini disebabkan karena misi investasi ke Vietnam yang tidak jadi dilaksanakan karena Kedutaan RI di Vietnam tidak jadi melaksanakan TII (Tourism Trade Investment).
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan Sumatera Barat sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunia luar secara strategis, sistematis dan efisien, serta untuk menarik investor khususnya investor asing untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Sumatera Barat. Uraian pelaksanaan kegiatan: 1. Kunjungan Misi Investasi ke Turki tanggal 12–18 April 2013. Perjalanan misi investasi ke Turki dilakukan berdasarkan surat dari Pacific Countries
Social
and
Economic
Solidarity
Association
(PASIAD)
No.153/XI/2012 tertanggal 9 November 2012 dan undangan langsung pemerintah Turki pada saat mengadakan kunjungan ke Sumatera Barat tanggal 10 Januari 2013. PASIAD mengundang Gubernur beserta jajaran yang menangani sektor pendidikan dan ekonomi Pemerintah Sumatera Barat untuk mengunjungi Turki yang secara khusus bertujuan untuk membuka kerjasama di bidang investasi, ekonomi, dan pendidikan antara Turki dan Sumatera Barat. Kunjungan Misi Investasi ke Istambul dan Provinsi Bursa Turki diikuti oleh Gubernur Sumatera Barat didampingi BKPMP Sumatera Barat, Dinas ESDM, Dinas Pendidikan, serta HIPMI Sumatera Barat. Gubernur Sumatera
24
Barat bertemu dengan investor panas bumi Emin Hitay melalui PT. Hitay Balai Kaba Energy di Istambul. Pihak Hitay menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan izin eksplorasi pendahuluan untuk lokasi di Gunung Talamau dan Singgalang disamping izin di Bengkulu, Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Hitay hanya diberi waktu selama 1 tahun untuk segera melakukan eksplorasi dan selanjutnya akan diikuti dengan kegiatan eksploitasi. Untuk pelaksanaan study eksplorasi di Sumatera Barat, Hitay meminta Gubernur Sumatera Barat untuk dapat membantu menyediakan putra terbaik Sumatera Barat dalam ilmu geologi untuk dapat terlibat langsung dalam eksplorasi. 2. Kunjungan Misi Investasi ke Hyderabad India tanggal 18 Agustus–23 Agustus 2013. BKPM RI mengundang Sumatera Barat secara khusus untuk membantu mempresentasikan bakal investasi Indonesia kepada calon investor dari India. Sumatera Barat dipilih bersama Kalimantan Timur sebagai representasi Indonesia terutama dalam kaitannya dengan investasi unggulan di sektor industri perkebunan dan pertambangan. Investment Promotion Forum Indonesia di Hyderabad India diadakan bersama oleh Konjen RI di Mumbai dan KADIN Andra Pradesh. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkenalkan dan mengundang para pelaku investasi dan pedagang India untuk melakukan bisnis dan investasi yang mempunyai prospek di Indonesia, yang paling utama di Sumatera Barat dan Kalimantan Timur. Investment Promotion Forum Indonesia di Hyderabad India terdiri dari beberapa kegiatan seperti seminar dan one on one meeting. Event ini juga menyediakan forum penting bagi para pelaku bisnis dan investor India untuk dapat mengetahui kondisi yang lebih detail dan jelas untuk dapat lebih meyakinkan mereka dalam berinvestasi. Hasil dari kunjungan Misi Investasi ke Hyderabad India ini adalah: •
Beberapa investor yang tertarik dengan tawaran investasi Sumatera Barat diantaranya adalah Varun dari Geo Syndicate yang berusaha di bidang energy terbarukan, Shenaz Rangwala yang tertarik dengan tawaran pembangunan infrastruktur kereta api, serta beberapa perusahaan pertambangan batubara, dan pedagang rempah.
•
Pembicaraan one on one meeting fokus pada kemungkinan kerjasama di bidang energy, industri, sumberdaya, serta pembangunan infrastruktur terutama kereta api. Perusahaan yang intens melakukan one on one
25
meeting dengan kami adalah Menu X Technology yang diwakili oleh Marketing Manager Mohammed Samiudin. 3. Kunjungan Misi Investasi ke Vietnam, tidak jadi dilaksanakan karena Kedutaan RI di Vietnam tidak jadi melaksanakan TII (Tourism Trade Investment). Hasil akhir dari kegiatan ini adalah: Adanya rencana kerjasama di bidang pendidikan yang meliputi rencana pendirian sekolah PASIAD untuk tingkat SMP dan SMA di Sumatera Barat menyusul pendirian sekolah-sekolah yang sama yang telah dilakukan di Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta. PASIAD juga telah
membantu pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat
berupa karpet untuk seluruh ruang ibadah lantai 2 dengan luas lebih kurang 400 M2. Adanya kerjasama Sister Province antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Bursa Turki. Rencana
kerjasama
pengiriman
pelajar
Sumatera
Barat
untuk
dapat
melanjutkan pendidikan tingkat sarjana dan master dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Universitas Bursa. Berdasarkan hasil pembicaraan one on one meeting dalam kunjungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke India, direncanakan beberapa perusahaan India seperti Varun dari Geo Syndicate yang berusaha di bidang energy
terbarukan,
Shenaz
Rangwala
yang
tertarik
dengan
tawaran
pembangunan infrastruktur kereta api, dan Menu X Technology yang diwakili oleh Marketing Manager Mohammed Samiudin di bidang energy, industri, sumberdaya, serta pembangunan infrastruktur terutama kereta api, bermaksud akan berkunjung ke Sumatera Barat. MoU yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah 4 MoU (melebihi dari 3 MoU yang ditargetkan) dan selain itu ada juga LoI, yang terdiri dari: • Sebagai tindak lanjut dari kunjungan misi investasi ke Turki, tanggal 19 Desember 2013 telah dilakukan Penandatanganan MoU/Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Syabas Energy Group tentang Kerjasama Pengelolaan Sampah Menjadi Energi. • Nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT.Bumi Hijau Subur Raya tentang Pengembangan agroindustri khususnya budidaya tanaman hortikultura dan peternakan.
26
• Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT.Berdikari (Persero) tentang Pengembangan Agribisnis Ternak Sapi di Provinsi Sumatera Barat. • Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembangunan Cable Car. • Letter
of
Intens
(LoI)
dari PT.Baik Chance
Multi
Industri
untuk
meningkatkan hubungan kerjasama dengan suatu MoU antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, dan PT.Baik Chance Multi Industri yang tertarik untuk berinvestasi membangun pabrik semen dan industri lainnya di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung.
C. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan program ini adalah sebagai berikut :
a. Penyusunan Feasibility Study Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan
jumlah
dana
sebesar
Rp.245.135.600,-
dan
realisasi
sebesar
Rp.243.710.200,- (99,42%), untuk realisasi fisik tercapai 100%. Maksud dari kegiatan ini adalah: 1)
Agar dapat memacu minat calon investor untuk berinvestasi karena telah dilakukan
Feasibility
Study
Pembangkit
Listrik
Tenaga
Air.
Dengan
terealisirnya investasi di bidang sumber daya air ini, akan muncul multiplier effect
ekonomi
didaerah
tersebut
(penyerapan
tenaga
kerja,
bermunculannnya sektor ekonomi lain seperti bank, pasar dan lain sebagainya), sehingga dapat mengatasi beberapa permasalahan yang ada di daerah tersebut. 2)
Memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat lebih pro aktif mencari jalan keluar untuk mengantisipasi krisis energi yang ada saat ini.
Pengerjaan Feasibility Study Pembangkit Listrik Tenaga Air (mini hydro) oleh pihak ke–3 pada tanggal 16 Agustus 2013 sampai 13 Desember 2013 dengan Surat
27
Perintah Kerja Nomor 01/SPK-PLTA/Perenc-BKPMP/VIII-2013 tanggal 16 Agustus 2013, lama pengerjaan selama 120 hari kalender mulai tanggal 16 Agustus–13 Desember
2013. Agar kualitas FS yang disusun oleh pihak ketiga tersebut
berkualitas, maka dilakukan Focus Group Discusion (FGD) pada tanggal 15 November 2013 di Plan B Hotel dengan peserta dari 3 kab./kota yang berpotensi, yaitu Kab.Sijunjung, Kab.Pesisir Selatan, dan kab.Solok, yang terdiri dari ESDM, PSDA, PDKPM, dan Bagian Perekonomian
sebanyak 30 peserta, khusus untuk
Kab.Solok diundang beberapa Ketua KAN, Wali Nagari, dan Ketua Pemuda-nya. Sedangkan untuk SKPD Provinsi terkait diundang Bappeda, PSDA, ESDM, dan Biro Perekonomian. Selanjutnya diadakan juga Workshop pada tanggal 10 Desember 2013 di HW Hotel dengan peserta dari ESDM, PSDA, PDKPM, dan Bagian Perekonomian
Kab.Solok, serta beberapa Ketua KAN, Wali Nagari, dan Ketua
Pemuda-nya sebanyak 30 peserta.
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya FS Investasi Industri Pembangkit Listrik Tenaga Air (Mini Hydro) di Sumatera Barat dengan versi dua bahasa yang diserahkan berbentuk 10 buah laporan akhir, 10 buah eksekutif Sammary serta adanya desain gambar Pembangkit Listrik Tenaga Air (Mini Hydro) 3 album yang
diback up dalam soft copy CD sebanyak 53 unit. Kemudian
diperbanyak sejumlah 100 buah buku FS untuk didistribusikan ke calon investor dan pihak yang membutuhkannya.
b. Penyusunan Feasibility Study Investasi Industri Pengolahan Kakao dengan jumlah dana sebesar Rp. 198.949.000,- dan realisasi sebesar Rp. 185.854.100,- (93,42%), untuk realisasi fisik tercapai 100%.
Maksud dari kegiatan ini adalah agar dapat mamacu minat calon investor untuk berinvestasi karena telah dilakukan Feasibility Study sehingga akan muncul multiplier effect
ekonomi daerah (penyerapan tenaga kerja, bermunculannnya
sektor ekonomi lain seperti bank, pasar dan lain
sebagainya) dan membantu
masyarakat untuk menambah nilai jual kakao, sehingga dapat menambah income perkapita penduduk.
Pengerjaan Feasibility Study Investasi Pengolahan Kakao oleh pihak ke–3 (PT. Multikarya Interplan Konsultan) dimulai tanggal 16 Agustus 2013 dengan Surat
28
Perintah Kerja Nomor 02/SPK-Kakao/Perenc-BKPMP/VIII-2013, lama pengerjaan selama 120 hari kalender mulai tanggal 16 Agustus–13 Desember
2013. Agar
kualitas FS yang disusun oleh pihak ketiga tersebut berkualitas, maka dilakukan Focus Group Discusion
(FGD) pada tanggal 27 November 2013 di HW Hotel
dengan peserta dari PDKPM, Dinas Pertanian/Perkebunan, dan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota penghasil kakao, SKPD Provinsi terkait, serta undangan dari Universitas, Ketua KADIN Sumbar, dan Asosiasi pengusaha kakao sebanyak 50 peserta. Kemudian dilaksanakan Workshop pada tanggal 9 Desember 2013 di Axana Hotal dengan peserta dari: PDKPM dan Dinas Pertanian/Perkebunan Kab.Padang
Pariaman,
Kab.Pasaman
Barat,
Kab.Tanah
Datar,
Kab.Agam,
Kab.Pasaman, Kab.Lima Puluh Kota, Kab.Pesisir Selatan, dan Kota Pariaman; Dinas Koperasi Kab.Padang Pariaman, Kab.Pasaman, dan Kab.Lima Puluh Kota; Asisten II Kab.Padang Pariaman; SKPD Provinsi yang terdiri dari Bappeda, Dinas Perkebunan, Disperindag, Dinas Koperasi, serta Biro Perekonomian; serta undangan dari Fak.Ekonomi UNAND, Ketua KADIN Sumbar, dan Asosiasi pengusaha kakao sebanyak 30 peserta.
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya FS Investasi Industri Pengolahan Kakao dengan versi dua bahasa di Sumatera Barat yang diserahkan berbentuk 5 buah laporan akhir, 20 buah eksekutif summary yang diback up dalam Soft Copy CD sebanyak 34 unit. Kemudian diperbanyak sejumlah 100
buah buku FS untuk didistribusikan ke calon investor dan pihak yang
membutuhkannya.
c.
Pelatihan Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal dengan jumlah dana sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 99.679.500,- atau sebesar 99,68%, realisasi fisiknya tercapai 100%.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman
dan
melatih
kemampuan teknis Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal kepada aparatur penanaman modal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan kemampuan dan keterampilan teknis tenaga pelaksana penanaman modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang sistem informasi spasial dalam melakukan pelayanan terhadap calon investor yang berminat dengan potensi daerah Sumatera Barat.
29
Kegiatan
Pelatihan Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal dilaksanakan di
Pangeran Beach Hotel pada tanggal 20 s/d 22 Maret
2013. Peserta pelatihan
berjumlah 50 (lima puluh) peserta sesuai dengan yang ditargetkan, yang terdiri dari: •
Perangkat Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal (PDKPM)
•
BKPM Provinsi Sumatera Barat.
Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kemampuan teknis aparatur Penanaman Modal Provinsi dan Kab/Kota tentang Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal yang meliputi: kebijakan penanaman modal; Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Investasi Nasional dan Daerah; Penginderaan Jauh, Input Data Spasial dan Editing Data Spasial; Input Data Spasial; Sistem Koordinat, Penyusunan Basis Data dan Lay Out Peta; Analisis Bufering; Editing Data Spasial; dan Analisis GIS.
2. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Secara umum permasalahan penanaman modal di Sumatera Barat yang teridentifikasi adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, hal ini disebabkan karena masih kurangnya kemampuan aparatur terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan bidang tugasnya dan dukungan sarana prasarana yang masih belum memadai. 2. Kelembagaan yang ada di kabupaten/kota yang masih berada pada level Eselon III, sehingga menyebabkan lemahnya koordinasi; 3. Masih
terdapat
Pemerintah
Kabupaten/Kota
yang
belum
melimpahkan/mendelegasikan semua kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada PTSP; 4. Masih kurangnya informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (feasibility study, DED, Business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah;
30
5. Belum optimalnya penyajian data perkembangan investasi, yang disebabkan oleh kurang lancarnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh para investor. 6. Promosi potensi dan peluang investasi masih belum maksimal; 7. Belum tuntasnya Ranperda Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan penanaman modal; 8. Keuangan negara dan keuangan daerah belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai serta untuk pembiayaan upaya-upaya peningkatan penanaman modal; 9. Perusahaan PMDN/PMA masih kurang terbuka terhadap permasalahan yang dihadapinya dan tidak melaporkan ke BKPMP Sumbar selaku Koordinator Tim Task Force Investasi di tingkat Provinsi.
Dari permasalahan di atas dapat direkomendasikan solusinya sebagai berikut: a. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis dengan memberikan pelatihan teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya dan melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan investasi; b. Mensosialisasikan kepada Bupati/Walikota dan DPRD tentang arti pentingnya investasi dan perlunya keseragaman kelembagaan di bidang penanaman modal di Kab/Kota; c. Mensosialisasikan kepada Bupati/Walikota dan DPRD tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dalam rangka PTSP; d. Tetap melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih akurat terhadap potensi dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota; e. Meningkatkan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal terhadap PMA/PMDN yang terkendala didalam penyampaian LKPM dengan diupayakan langsung ke lokasi proyek f.
Meningkatkan pelaksanaan promosi atau keikutsertaan dalam event/pameran dan mengadakan pertemuan dibidang investasi dengan sasaran calon investor dalam dan luar negeri dalam upaya menarik minat calon investor menanamkan modalnya di Sumatera Barat serta melakukan misi investasi ke negara-negara
31
yang berpotensi dan berminat terhadap peluang investasi di Sumatera Barat, disamping itu juga perlu meningkatkan kualitas bahan materi promosi. g. Segera menyelesaikan Ranperda Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat; h. Perlunya peningkatan sarana prasarana (Jalan, Bandara, Pelabuhan, Air bersih, kelistrikan dan fasilitas umum lainnya); i.
Memberi dukungan terhadap permasalahan investasi dengan melakukan pendekatan persuasif dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, serta meningkatkan ketertiban dan meningkatkan kinerja tim task force penanaman modal.
Padang, 23 Januari 2014 Kepala BKPMP, d.t.o. Ir. MASRUL ZEIN Pembina Utama Madya, NIP. 19560514 198203 1 002
32
