BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2016 didasarkan pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2015

tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 yang berisikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2016. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diterjemahkan ke dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun pelaksanaan Program pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Pekalongan selama tahun 2016 mencakup pelaksanaan kegiatan urusan wajib dan pilihan, dengan pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2016 yang pada prinsipnya merupakan program-program yang telah direncanakan dalam Kebijakan Umum APBD dan RKPD Tahun 2016. Program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2016 dirumuskan sebagai program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan dengan memperhatikan daya dukung potensi dan sumber daya yang tersedia. Kebijakan Umum APBD memuat komponenkomponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kabupaten Pekalongan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan beserta anggaran belanja langsung urusan, baik wajib maupun pilihan (tidak termasuk belanja langsung program non urusan/rutin SKPD) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2016, akan

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV

diuraikankan berdasarkan pembagian urusan dimana ada satu urusan yang ditangani oleh beberapa SKPD dan sebaliknya ada beberapa urusan yang ditangani oleh satu SKPD. Program non urusan/rutin SKPD merupakan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kewenangan SKPD, baik urusan wajib ataupun pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi program dan kegiatan non urusan untuk masing-masing SKPD di

Kabupaten Pekalongan tahun 2016 disampaikan dalam forum terpisah berupa Laporan Keuangan Daerah (LKD). Adapun realisasi anggaran dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan setiap urusan yang dilaksanakan SKPD secara terinci terbagi dalam 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan sebagai berikut : A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1.

URUSAN PENDIDIKAN Penyelenggaraan Urusan Pendidikan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pekalongan cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan nilai - nilai kearifan lokal. Pelaksanaan program pendidikan telah menyebabkan makin berkembangnya kegiatan

belajar

mengajar

di

berbagai

jenjang

pendidikan.

Dengan

dilaksanakannya program pendidikan, pelayanan pendidikan diharapkan dapat menjangkau semua daerah di Kabupaten Pekalongan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2016

IV - 2


BAB IV

1.1. Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan pada tahun 2016 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan: 1) Rehab Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah; 2) Pelatihan Guru PAUD Kabupaten Pekalongan; 3) Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Propinsi); 4) Kesejahteraan Pendidik PAUD (Propinsi); 5) Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Propinsi); 6) Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK (Propinsi) 7) Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi tingkat Kabupaten dan Pameran Produk desa Vokasi; 8) Lomba Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi; 9) Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Propinsi); 10) Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi (Propinsi); 11) Operasional Penyelenggaraan PAUD; 12) DAK Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik); 13) Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Provinsi); 14) Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan (Provinsi); 15) Fasilitasi Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Provinsi); 16) Fasilitasi Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (Provinsi); 17) Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi (Provinsi); 18) Fasilitasi Keaksaraan Dasar 2015 (Provinsi); 19) Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan 2015 (Provinsi); 20) Fasilitasi Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 2015 (Provinsi);


IV - 3


BAB IV

21) Fasilitasi Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi 2015 (Provinsi); 22) Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD (Provinsi); 23) Fasilitasi Penyelenggaran Pendidikan Paket A, B, C (Provinsi); 24) Pembangunan Gedung Sekolah dan Pagar; 25) Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Meubelair PAUD; b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan: 1) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah; 2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah; 3) Pengadaaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa; 4) Pengadaan Mebeluer Sekolah; 5) Peningkatan

Sarpras

Sanitasi

SD/SDLB

dan

SMp/SMPLB

(Propinsi); 6) Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Propinsi); 7) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Propinsi); 8) Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/SDLB (Propinsi); 9) Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa; 10) Operasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB; 11) DAK SD/SMP dan Pendampingan 2014; 12) Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M); 13) Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan; 14) Fasilitasi Pembinaan Potensi siswa SD/SDLB (Propinsi); 15) Rehab dan Pembangunan Gedung Sekolah; 16) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Propinsi); 17) DAK SD/SMP 2013 (sisa tender); 18) Bintek Tiga Mata Pelajaran Ujian Sekolah; 19) Pembangunan Talud dan Peninggian Bangunan Halaman SD dan SMP;


IV - 4


BAB IV

20) Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar (PKP-SPM Dikdas) (APBN); 21) Lomba Jenjang Pendidikan Dasar; 22) DAK dan Pendampingan SD/SDLB 2015; 23) DAK dan Pendampingan SMP/SMPLB 2015; 24) Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Provinsi); 25) Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Provinsi); 26) Peningkatan Penguasaan Materi UN; 27) Pelatihan Guru Pembina Olimpiade Sains Nasional (OSN); 28) Pelatihan Kurikulum 2013 Jenjang Pendidikan Dasar; 29) Pelatihan Guru Pembimbing Khusus Inklusi; 30) Pengadaan Mebelair SD (Provinsi); 31) Pengadaan Alat Kesenian (Provinsi); 32) Rehab Bangunan Sekolah SD/MI; 33) Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman Sekolah; c. Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan:

1) Penambahan Ruang Kelas Sekolah; 2) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga; 3) Pengadaaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa; 4) Pelatihan Kurikulum 2013 SMA/SMK; 5) Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu; 6) Pengadaan Alat Bengkel SMK (Propinsi); 7) Fas Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Propinsi); 8) Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Propinsi); 9) Bimbingan Teknis Ujian Nasional; 10) Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional; 11) Oliampiade Sains Nasional Guru; 12) Lomba Kompetensi Siswa SMK; 13) DAK dan Pendampingan SMA 2015; 14) DAK dan Pendampingan SMK 2015; 15) Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka (Provinsi); 16) Lomba Jenjang Pendidikan Menengah;


IV - 5


BAB IV

17) Peningkatan Sarpras SMA/SMK (Provinsi); 18) Pengadaan Mebelair SMA/SMK/MA; 19) Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman Sekolah. d. Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan: 1) Penyelenggaraan Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA; 2) Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan (Propinsi); 3) Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal; 4) Pameran Produk Desa Vokasi Tingkat Provinsi Dalam Memperingati Hari Aksara Internasional; e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan: 1) Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas; 2) Pengiriman Pelatihan Calon Kepala Sekolah; 3) Kesejahteraan

Pendidik

Wiyata

Bhakti

Pendidikan

Formal

(Propinsi); 4) Peningkatan Kualifikasi Ke S1 Pendidik Formal (Propinsi); 5) Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula; 6) Fasilitasi Peningkatan Guru Seni Budaya; 7) Penunjang Proses Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru PNS; 8) Pengelolaan Media Publikasi Ilmiah; f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan kegiatan: 1) Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional; 2) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan; 3) Pelatihan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan; 4) Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi); 5) Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Propinsi); 6) Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Propinsi); 7) Operasional Akademi Komunitas; 8) Pengadaan Sarana Prasarana Akademi Komunitas Negeri Kajen;


IV - 6


BAB IV

9) Pembelajaran Wisata Edukasi (Propinsi); 10) Fasilitasi Akreditasi Sekolah; 11) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan/Lembaga Kursus Pendidikan (LKP) untuk; 12) Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa Vokasi (Provinsi); 13) Fasilitasi Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) (Provinsi); 14) Fasilitasi Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) 2015 (Provinsi); 15) Peningkatan Kelembagaan Pangarusataman Gender; 16) Pengarusutamaan Gender (Propinsi).

1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pendidikan merupakan bagian anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk belanja langsung non urusan/rutin SKPD) sebesar Rp66.186.401.900,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp64.234.701.870,00 (97,05%) dengan capaian indicator kinerja sebagai berikut : Tabel 4.1 Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2016 URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA TK dan PAUD APK PAUD Jumlah TK/RA sesuai standar SD/MI APK SD/MI APM SD/MI Angka Lulus UASBN SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Jumlah SD/MI sesuai Standar Nasional Pendidikan SMP/MTs APK SMP/MTs APM SMP/MTs Angka kelulusan UN SMP/MTs (%) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) Jumlah SMP/MTs RSBI (unit) SMA/SMK/MA APK SMA/SMK/MA

SATUAN

CAPAIAN 2015

TARGET

2016 REALISASI

%

% Unit

52,28 4

62,00 4

52,38 4

84,48 100,00

% % % %

103,73 92,61 100 0,33

103,75 92,70 100 0,31

103,74 92,65 100 0,31

99,99 99,92 100,00 100,00

Unit

45

47

45

95,74

% % %

99,85 81,34 100

99,88 81,50 100

99,88 81,37 100

100,00 99,84 100,00

%

0,19

0,19

0,18

94,74

Unit

0

4

0

%

67,95

68,00

67,98


0 99,97

IV - 7


URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA Angka kelulusan UN SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA Jumlah SMA/SMK/MA RSBI Pendidikan Kesetaraan a. 7% mendukung capaian APK Dikdas b. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 97% c. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 95% d. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 90% e. 60% usia 15 – 44 th belum sekolah terlayani pendidikan kesetaraan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) a. Angka Buta Aksara usia 15 tahun keatas selesai tahap pelestarian b. 15% Desa/Kelurahan di Jawa Tengah memiliki Taman Bacaan Masyarakat Kursus dan Kelembagaan a. 5% pengangguran usia 1544 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup b. 10% lembaga PNF terakreditasi Jumlah Lembaga kursus yang bersertifikasi Angka Melek Huruf Pendidik dan Tenaga kependidikan a. Jumlah Guru TK/RA Layak Mengajar b. Persentase Guru SD/MI layak Mengajar c. Persentase Guru SD/MI Sertifikasi d. Persentase Guru SMP/MTs layak Mengajar e. Persentase Guru SMP/MTs Sertifikasi f. Prosentase Guru SMK Layak mengajar

BAB IV

TARGET 100

2016 REALISASI 100

% 100,00

0,38

0,36

0,38

105,56

Unit

0

2

0

0

%

9,3

7

9

128,57

%

99

98

99

101,02

%

90

100

91

91,00

%

99

94

99

105,32

%

25

60

20

33,33

Orang

99

99,50

90,00

90,45

%

56

30

56

186,67

%

9

5

9

180,00

%

12

10

12

120,00

Unit

65

95

65

68,42

%

99,73

99,89

99,74

99,85

%

65

50

66

132,00

%

80

100

81

81,00

%

78

100

79

79,00

%

100

100

100

100,00

%

86

100

87

87,00

%

100

100

100

100,00

%

CAPAIAN 2015 100

%

SATUAN

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, 2017


IV - 8


BAB IV

Kebijakan bidang pendidikan telah dicetuskan beberapa pilar dalam pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional oleh Menteri Pendidikan Nasional yakni “Pilar Pembangunan Pendidikan” yang terdiri dari : a.

Ketersediaan Pilar pertama adalah availability atau ketersediaan layanan pendidikan yang memadai sesuai dengan standar, baik standar pelayanan minimal (SPM) ataupun standar nasional pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan. Indikator pendidikan dalam kaitannya dengan ketersediaan dijelaskan sebagai berikut: 1) Jumlah Sekolah Pada tahun 2016 di Kabupaten Pekalongan memiliki sekolah PAUD sebanyak 362 unit, SD sebanyak 629 unit, SMP sebanyak 125 unit, dan SMA sebanyak 60 unit. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016, hanya realisasi jumlah sekolah SD yang mengalami penurunan seperti pada tabel di bawah ini: Tabel 4.2 Jumlah Sekolah di Kabupaten Pekalongan TINGKAT

2015

2016

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

PAUD

-

362

-

362

SD/MI

662

629

662

629

SMP/MTs

125

125

125

125

60

60

60

60

SMA/SMK/MA

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pekalongan, 2017

Berdasarkan tabel tersebut di atas memberikan informasi bahwa jumlah unit sekolah di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2015 hingga 2016 untuk jenjang PAUD sampai SMA tidak mengalami penambahan, sedangkan untuk jenjang SD mengalami penurunan dikarenakan ada 33 sekolah dasar yang merger per Juli 2016. Berdasarkan hasil kajian bahwa sekolah yang dimerger karena sekolah tersebut terletak pada satu lokasi atau letaknya berdekatan, akan tetapi jumlah siswa mengalami penurunan, sehingga harus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2016

IV - 9


dimerger

untuk

efisiensi

baik

itu

sarpras

BAB IV

maupun

tenaga

pendidiknya. 2) Jumlah Guru Berkaitan dengan jumlah guru di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 jumlah guru PAUD sebanyak 2.719 orang, guru SD 6.172 orang, guru SMP 2.564 orang dan guru SMA 1.869 orang. Pada tahun 2016 jumlah guru yang melampaui target di tahun 2016 adalah guru PAUD, guru SMP, dan guru SMA, sedangkan jumlah guru di bawah target yang ditentukan adalah guru SD. Lebih detail jumlah guru di kabupaten Pekalongan seperti yang tertera pada tabel dibawah ini: Tabel 4.3 Jumlah Guru di Kabupaten Pekalongan TINGKAT

2015 TARGET

2016

REALISASI

TARGET

REALISASI

PAUD

1.980

2.719

1.980

2.719

SD/MI

6.795

6.172

6.795

6.172

SMP/MTs

2.495

2.564

2.495

2.564

SMA/SMK/MA

1.460

1.869

1.460

1.869

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. .Pekalongan, 2017

Berdasarkan tabel di atas memberikan informasi bahwa jumlah guru sekolah di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2015 sampai 2016 tidak mengalami penambahan jumlah pada semua jenjang pendidikan baik jumlah guru pada tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA. 3) Jumlah Murid Berkaitan dengan jumlah murid di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 memiliki 21.902 siswa pada tingkat PAUD, berjumlah 76.666 siswa SD, SMP sebanyak 32.299 siswa, serta SMA berjumlah 26.362 siswa. Adapun jumlah murid pada tahun 2016 yang melebihi target ada pada tingkat PAUD dan SMA, pada SD dan SMP realisasi ada di bawah target, hal ini tergambar seperti yang tertera pada tabel berikut ini:


IV - 10


BAB IV

Tabel 4.4 Jumlah Murid di Kabupaten Pekalongan 2015 TINGKAT

TARGET

2016

REALISASI

TARGET

REALISASI

PAUD

11.555

21.902

11.555

21.902

SD/MI

108.500

98.270

108.500

76.666

SMP/MTs

41.415

41.342

41.415

32.299

SMA/SMK/MA

21.354

24.023

21.354

26.362

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pekalongan, 2017

Berdasarkan informasi tabel diatas bahwa jumlah murid yang mengenyam pendidikan sekolah dari tahun 2015 hingga 2016 mengalami penambahan jumlah murid pada jenjang PAUD, SD, dan SMA, tetapi jumlah murid menurun pada jenjang SMP. 4) Ratio Guru dan Murid Rerata rasio guru dan murid di Kabupaten pekalongan pada tahun 2016 pada semua jenjang pendidikan adalah PAUD 1:05, SD 1:16, SMP 1:16, dan SMA 1:13. Realisasi rasio guru dan murid yang tidak sesuai dengan target adalah jenjang SMP dan SMA. Realisasi menunjukkan dibawah target. Tabel 4.5 Ratio Guru dan Murid TINGKAT PAUD SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

TARGET 1:05 1:16 1:17 1:15

2015 REALISASI 1:05 1:16 1:16 1:14

TARGET 1:05 1:16 1:17 1:15

2016 REALISASI 1:05 1:16 1:16 1:13


Berdasarkan tabel rasio guru dan murid menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dan 2016 rasio guru dan murid masih tetap sama baik pada jenjang PAUD, SD,

dan SMP, kecuali

SMA

mengalami penurunan.


IV - 11


BAB IV

5) Kondisi Ruang Kelas dalam Kondisi Baik Pada tahun 2016 kondisi ruang kelas dalam kondisi baik di Kabupaten Pekalongan pada jenjang PAUD sebesar 50%, jenjang SD 85%, SMP sebesar 88% dan jenjang SMU sebesar

90%.

Pencapaian realisasi tahun 2016 kondisi ruang kelas dalam kondisi baik pada semua jenjang sekolah melebihi target, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.6 Persentase Kondisi Ruang Kelas dalam Kondisi Baik TINGKAT PAUD SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

TARGET 45 82 87.5 86

2015 REALISASI 45 83 87,5 87

TARGET 45 82 87,5 86

2016 REALISASI 50 85 88 90


Berdasarkan tabel diatas persentase kondisi ruang kelas dalam kondisi baik pada jenjang pendidikan PAUD sampai dengan jenjang SMA dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan. 6) Ratio Sekolah terhadap Murid Rasio sekolah terhadap murid pada jenjang SD sampai dengan SMA di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 berturutturut sebesar 1: 116 pada jenjang SD, 1:258 pada jenjang SMP, dan 1:265 pada jenjang SMA. Perbandingan antara target yang telah ditentukan dan realisasi tahun 2016 pada semua jenjang pendidikan rasio sekolah terhadap murid mengalami penurunan. Tabel 4.7 Ratio Sekolah Terhadap Murid TINGKAT SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

TARGET 1:163 1:365 1:540

2015 REALISASI 1:116 1:258 1:265

TARGET 1:163 1:365 1:540

2016 REALISASI 1:116 1:258 1:265



IV - 12


BAB IV

Berdasarkan tabel diatas persentase rasio sekolah terhadap murid pada tahun 2015 dan tahun 2016

pada semua jenjang

pendidikan dari SD, SMP, dan SMA masih tetap sama.

b. Keterjangkauan Pilar kedua, affordability atau keterjangkauan. Pilar ini menitikberatkan kepada prinsip pemenuhan hak dan keadilan untuk memperoleh pendidikan bagi semua warga negara tanpa terkecuali, khususnya untuk daerah-daerah terdepan dan terpencil. Keterjangkauan ini juga termasuk faktor kenyamanan dalam pemberian layanan pendidikan bagi peserta didik. Indikator pendidikan dalam kaitannya dengan keterjangkauan dijelaskan sebagai berikut: 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, atau berasal dari luar wilayah kabupaten. APK ini juga digunakan sebagai indikator pendidikan, mengingat masih tingginya siswa berusia lebih tua dari kelompok usia yang semestinya (overage).


IV - 13


BAB IV

Tabel 4.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) TINGKAT SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

TARGET 103,73 99.70 70

2015 REALISASI 103.73 99.85 67.95

TARGET 103,75 99,88 68

2016 REALISASI 103,74 99,86 100,07


Berdasarkan tabel diatas persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan. Peningkatan ini memberi arti bahwa ada peningkatan partisipasi masyarakat usia sekolah untuk mengenyam pendidikan meskipun tidak cukup signifikan. Adapun pencapaian realisasi angka partisipasi kasar (APK) di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 jenjang SD, SMP, dan SMA realisasinya tidak memenuhi target yang di tentukan. 2) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu, Nilai ideal APM = 100%. Tabel 4.9 Angka Partisipasi Murni (APM) TINGKAT SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

TARGET 92,30 81,00 45,20

2015 REALISASI 92,61 81,34 46,93

TARGET 92,70 81,50 45,2

2016 REALISASI 92,63 81,35 47,00



IV - 14


BAB IV

Berdasarkan tabel diatas persentase Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD dan SMP mengalami peningkatan di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 walaupun tidak cukup signifikan. Pada tahun 2015 APM SD sebesar 92,61 meningkat dari 92,63 di tahun 2016. Sedangkan APM SMP sebesar 81,34 di tahun 2015 meningkat menjadi 81,35 di tahun 2016. APM SMA tahun 2015 sebesar 46,93 dan tahun 2016 naik menjadi 47,00. Adapun pencapaian realisasi APM di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 jenjang SD, dan SMP, realisasinya tidak memenuhi target yang di tentukan, hanya realisasi APM SMA yang melebihi target yang ditentukan. 3) Angka Putus Sekolah (APTS) Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Tabel 4.10 Angka Putus Sekolah (APTS) TINGKAT SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

TARGET 0,35 0,4 0,8

2015 REALISASI 0,33 0,19 0,38

TARGET 0,31 0,19 0,36

2016 REALISASI 0,31 0,18 0,38


Berdasarkan tabel diatas bahwa perbandingan tahun 2015 dan tahun 2016 persentase angka putus sekolah pada semua tingkat pendidikan mengalami penurunan, kecuali jenjang SMA yang mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 pencapaian realisasi APTS pada jenjang SD sebesar 0,31%, SMP sebesar 0,18% dan APTS SMA sebesar 0,38%.


IV - 15


BAB IV

4) Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Persentase angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 87,00% menjadi 91,50% pada tahun 2016. Pencapaian realisasi angka melanjutkan dari SD ke SMP tahun 2016 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 88,00% atau naik 3,98% Tabel 4.11 Angka Melanjutkan dari SD ke SMP 2015

TINGKAT

TARGET

SD ke SMP

2016

REALISASI

85,50

TARGET

REALISASI

88,00

91,50

87,00


5) Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Persentase

angka

melanjutkan

dari

SMP/MTs

ke

SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 75,40% menjadi 78,00% pada tahun 2016. Adapun pencapaian realisasi angka melanjutkan SMP ke SMA tahun 2016 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 78,00% naik 3,45%. Tabel 4.12 Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA TINGKAT SMP ke SMA

2015 TARGET 74,50

2016

REALISASI 75,40

TARGET

REALISASI

76,50

78,00


c.

Aspek Kualitas Pilar ketiga, quality atau kualitas pendidikan. Pilar peningkatan kualitas pendidikan merupakan pilar yang penting. Pilar peningkatan kualitas pendidikan merupakan kesinambungan yang tak terpisahkan dengan pilar pemerataan dan peningkatan akses pendidikan.Setelah keberhasilan program penuntasan wajib belajar 9 tahun sebagai wujud keberhasilan pilar pemerataan dan peningkatan akses pendidikan, pilar peningkatan mutu pendidikan kini harus menjadikan perhatian utama.


IV - 16


BAB IV

Indikator pendidikan dalam kaitannya dengan kualitas dijelaskan sebagai berikut: 1) Angka Kelulusan Persentase angka lulusan pada semua jenjang pendidikan SD, SMP, SMA mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016 yang mencapai 100%. Tabel 4.13 Angka Kelulusan 2015 TARGET REALISASI

TINGKAT SD/MI

2016 TARGET REALISASI

100

100

100

100

SMP/MTs

98

100

100

100

SMA/SMK/MA

98

100

100

100


2) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada semua

jenjang

pendidikan

baik

SD/MI,

SMA/SMK/MA mengalami peningkatan yang

SMP/MTs

dan

cukup signifikan,

bahkan pada jenjang pendidikan SMA semua guru sudah memenuhi kualifikasi S1/DIV. Pencapaian realisasi kualifikasi S1/DIV pada

tahun 2016

guru yang memenuhi

melebihi dari target yang

ditentukan kecuali untuk jenjang SMP/MTs. Tabel 4.14 Guru yang Memenuhi kualifikasi S1/DIV TINGKAT

2015 TARGET

2016

REALISASI

TARGET

REALISASI

SD/MI

45

60

50

86

SMP/MTs

89

92,5

93

87

SMA/SMK/MA

97

98

98

100



IV - 17


BAB IV

3) Guru Bersertifikasi Persentase guru yang bersertifikasi dari tahun 2015 sampai tahun 2016 pada semua jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA mengalami peningkatan. Pencapaian realisasi guru bersertifikasi pada tahun 2016 melebihi dari target yang ditentukan. Tabel 4.15 Guru Bersertifikasi 2015

TINGKAT

TARGET

2016

REALISASI

TARGET

REALISASI

SD/MI

40

78

45

78

SMP/MTs

40

86

45

86

96,2

96,5

96,5

97

SMA/SMK/MA


4) Pencapaian Nilai Rata Rata UASBN dan UN Nilai rata rata pada jenjang SD, SMP, SMA

mengalami

peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Pencapaian realisasi nilai rata-rata UASBN dan UN pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2016 melebihi dari target yang telah ditentukan. Tabel 4.16 Pencapaian Nilai Rata Rata UASBN/UN TINGKAT

2015 TARGET

2016

REALISASI

TARGET

REALISASI

SD/MI

7

7,0

7

7,1

SMP/MTs

7

6,8

7

7,0

SMA/SMK/MA

7

7,75

7

7,8


5) Guru Layak Mengajar Persentase guru layak mengajar pada jenjang pendidikan PAUD,

SD/MI,

SMP/MTs

dan

SMA/SMK/MA

mengalami

peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Pencapaian realisasi guru layak mengajar pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2016 melebihi dari target yang ditentukan.


IV - 18


BAB IV

Tabel 4.17 Persentase Guru Layak Mengajar TINGKAT

2015 TARGET

2016 TARGET

REALISASI

45

40

65

75

75

85

100

85

100

90

100

85

100

90

100

PAUD

30

SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

REALISASI


d. Kesetaraan Kesetaraan dapat dilihat dengan Indeks Paritas Gender. Indeks Paritas Gender menunjukkan ada tidaknya kesetaraan gender antara partisipasi perempuan dan laki laki pada angka partisipasi Kasar (APK), APM, angka putus sekolah, angka kelulusan dan guru layak mengajar. Indikator Kesetaraan ini merupakan indikator keseimbangan kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan, dapat digunakan untuk memantau pencapaian tujuan keseimbangan gender dalam mendapatkan kesempatan pendidikan pada semua jenjang sekolah. Indikator pendidikan dalam kaitannya dengan kesetaraan gender dapat dilihat dari Indeks Paritas Gender pada beberapa indikator pendidikan yang dijelaskan sebagai berikut : Tabel 4.18 Indeks Paritas Gender APK, APM, APS, Angka Kelulusan, dan Guru Layak Mengajar INDIKATOR

APK

APM

TINGKAT SD SMP SMA SD SMP SMA

2015 TARGET REALISASI 103,73 99,85 64 90,5 83 63

103,73 99,85 67,96 92,61 81,34 46,93

2016 TARGET REALISASI 103,75 99,88 64 92,70 81,50 63


103,74 99,86 67,98 92,65 81,37 47,00

IV - 19


INDIKATOR

APS

Angka Kelulusan Guru Layak Mengajar

TINGKAT SD SMP SMA SD SMP SMA SD SMP SMA

2015 TARGET REALISASI 0,35 0,28 0,35 88,75 90,5 97,5 75 85 85

0,33 0,19 0,28 100 100 100 75 100 100

BAB IV

2016 TARGET REALISASI 0,31 0,19 0,36 100 100 100 85 90 90

0,31 0,18 0,38 100 100 100 100 100 100


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kesetaraan gender antara perempuan dan laki laki mengalami perbaikan tiap tahunnya. Angka ideal yang menunjukkan adanya kesetaraan gender adalah 100%. Sedangkan indeks Paritas Gender pada Angka partisipasi kasar, dan Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP dan SMA sudah baik, walau tingkat partisipasi masih lebih banyak oleh perempuan. Sementara Angka Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan baik SD, SMP dan SMA didominasi oleh laki laki. Pada indikator angka kelulusan telah terjadi kesetaraan gender, dan tidak terlalu signifikan perbedaan antara perempuan dengan laki laki. Pada partisipasi penduduk usia SMA untuk menempuh studi di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, penduduk perempuan lebih dominan dibandingkan penduduk laki-laki.

Angka

putus sekolah didominasi oleh siswa laki-laki.Kondisi ini menunjukkan bahwa laki-laki putus sekolah lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Sementara untuk partisipasi guru layak mengajar masih didominasi oleh perempuan pada jenjang pendidikan SMP dan lebih dominan dominasi laki laki pada jenjang pendidikan SD dan SMA.


IV - 20


e.

BAB IV

Keterjaminan Pilar

kelima,

assurance

atau

penjaminan

mutu

pendidikan.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan lembaga formal yang dibentuk dengan tanggung jawab utama untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan. Jaminan mutu pendidikan harus lebih banyak dilakukan dengan berbagai studi dan evaluasi tentang faktor-faktor apa yang besar pengaruhnya untuk meningkatkan mutu pendidikan Indikator pendidikan dalam kaitannya dengan ketersediaan dijelaskan sebagai berikut: 1) Jumlah Sekolah Terakreditasi A Jumlah unit sekolah yang terakreditasi A pada semua jenjang pendidikan SD, SMP, SMA mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Pencapaian realisasi jumlah sekolah terakreditasi A pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2016 melebihi dari target yang ditetapkan. Tabel 4.19 Jumlah Sekolah Terakreditasi A TINGKAT

TARGET

2015 REALISASI

TARGET

2016 REALISASI

SD/MI

76

80

77

82

SMP/MTs

31

33

32

35

SMA/SMK/MA

26

27

28

29


2) Jumlah Sekolah Terakreditasi B Jumlah unit sekolah yang terakreditasi B pada jenjang pendidikan SD tahun 2015 sebanyak 501 unit menurun menjadi 500 unit pada tahun 2016. Pada Jenjang Pendidikan SMP tahun 2015 jumlah sekolah terakreditasi B sebanyak 71 unit menurun di tahun 2016 menjadi 70 unit. Adapun jenjang pendidikan SMA jumlah sekolah terakreditasi B pada tahun 2015 sebanyak 14 unit naik menjadi 15 unit pada tahun 2016. Pencapaian realisasi jumlah


IV - 21


BAB IV

sekolah terakreditasi B pada pendidikan SD dan SMA melebihi dari target yang ditentukan, sedangkan pencapaian realisasi jumlah sekolah terakreditasi B pada jenjang pendidikan SMA pada tahun 2016 melebihi dari target yang ditentukan. Tabel 4.20 Jumlah Sekolah Terakreditasi B TINGKAT

TARGET 484 71 12

SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

2015 REALISASI 501 71 14

TARGET 485 70 13

2016 REALISASI 500 70 15


3) Jumlah Sekolah Terakreditasi C Jumlah unit sekolah yang terakreditasi C pada semua jenjang pendidikan mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Pencapaian realisasi jumlah sekolah terakreditasi C pada jenjang pendidikan SMP dan SMA sesuai dengan target yang ditentukan, sedangkan realisasi jumlah sekolah terakreditasi C pada jenjang pendidikan SD dibawah target yang ditetapkan. Tabel 4.21 Jumlah Sekolah Terakreditasi C 2015

2016

TINGKAT SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

90 26 27

90 26 27

89 25 26

85 25 26


4) Jumlah Sekolah Belum Terakreditasi Jumlah unit sekolah yang belum terakreditasi tidak mengalami penurunan. Jenjang SD masih sama dikarenakan kondisi sekolah yang tidak memadai sehingga tidak mungkin terakreditasi, yaitu sekolah di daerah atas. Jenjang SMP dan SMA telah tercapai targetnya.


IV - 22


BAB IV

Tabel 4.22 Jumlah Sekolah Belum Terakreditasi TINGKAT SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

TARGET 2 0 0

2015 REALISASI 2 0 0

TARGET 2 0 0

2016 REALISASI 2 0 0


5) Jumlah RSBI Jumlah sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA pada tahun 2015 dan 2016 tidak ada dikarenakan kebijakan untuk sekolah RSBI sudah dihapus.

f.

Pendidikan Non Formal Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan nonformal dimaksudkan sebagai satu bentuk layanan pendidikan yang bertujuan sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Adapun jenis pendidikan nonformal dapat berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan

perempuan,

pendidikan

keaksaraan,

pendidikan

keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta


IV - 23


BAB IV

pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Indikator pendidikan dalam kaitannya dengan pendidikan nonformal dijelaskan sebagai berikut: 1) Jumlah Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) Jumlah KBM (Kelompok Belajar Masyarakat) tiap tahunnya tidak mengalami penurunan maupun peningkatan. Hal ini berdampak baik, karena masyarakat beralih dan mengenyam pendidikan formal. Capaian realisasi jumlah KBM (Kelompok Belajar Masyarakat) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tabel 4.23 Jumlah KBM TINGKAT KBM

2015

2016

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

108

108

108

108


2) Jumlah Peserta Jumlah peserta Program Paket A,B dan C mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Peserta program paket A pada tahun 2015 mencapai 220 orang menurun menjadi 80 pada tahun 2016, demikian halnya pada program paket B, 1.280 orang pada tahun 2015 menurun cukup tajam pada tahun 2016 menjadi 1.033 orang. Sementara pada program paket C, pada tahun 2015 peserta mencapai 2.395 orang, naik menjadi 2.487 orang pada tahun 2016. Penurunan jumlah peserta program Paket A, B dan C ini berarti masyarakat telah beralih pada pendidikan formal. Adapun pencapaian realisasi pada tahun 2016 peserta Paket B, dan paket C melebihi target yang ditetapkan sedangkan peserta paket A sesuai dengan target yang tetapkan.


IV - 24


BAB IV

Tabel 4.24 Jumlah Peserta KBM TINGKAT

TARGET

2015 REALISASI

TARGET

2016 REALISASI

220 1.100 2.300

220 1.280 2.395

80 1.000 2.200

80 1.033 2.487

PAKET A PAKET B PAKET C


3) Jumlah Tutor Jumlah tutor pada paket A pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 tidak mengalami perubahan yaitu masih tetap 28 orang, hal tersebut karena peserta paket A berkurang. Sementara jumlah tutor paket B dan paket C mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016 . Pencapaian realisasi jumlah turor pada tahun 2016 pada paket A, B, dan C melebihi dari target yang ditentukan. Tabel 4.25 Jumlah Tutor TINGKAT

TARGET

PAKET A PAKET B PAKET C

28 156 715

2015 REALISASI

TARGET

28 158 720

2016 REALISASI

28 158 718

28 160 721


4) Persentase Angka Lulusan Persentase

angka

lulusan

program

paket

mengalami

peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Persentase angka lulusan kejar paket B dan paket C melebihi target yang ditentukan kecuali kejar paket A. Tabel 4.26 Persentase Angka Lulusan TINGKAT PAKET A PAKET B PAKET C

2015 TARGET REALISASI 91 90 93

88 90 93

2016 TARGET REALISASI 92 91 92

90 92 95



IV - 25


BAB IV

5) Jumlah Lembaga Kursus Jumlah lembaga kursus tiap tahunnya meningkat dimana jumlahnya pada tahun 2015 sejumlah 66 unit, meningkat menjadi 69 unit di tahun 2016. Hal ini berdampak baik bagi masyarakat, dimana mereka bisa mengenyam ketersediaan lembaga

pendidikan

keterampilan. Pencapaian target tahun 2016 melebihi dari target yang ditentukan. Tabel 4.27 Jumlah Lembaga Kursus 2015

2016

URAIAN Lembaga Kursus

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

64

66

67

69


6) Jumlah Lembaga Kursus Bersertifikasi Jumlah lembaga kursus yang bersertifikasi meningkat dari tahun 2015 yang berjumlah 37 unit menjadi 38 unit pada tahun 2016. Pencapaian jumlah lembaga kursus bersertifikasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Tabel 4.28 Jumlah Lembaga Kursus Bersertifikasi 2015

2016

URAIAN Lembaga Kursus Bersertifikasi

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

37

37

38

38


Selain indikator bidang pendidikan yang dikelompokkan kedalam enam aspek tersebut diatas, terdapat dua indikator pendidikan yang dipakai sebagai indikator pembangunan pendidikan pada level nasional yaitu: a.

Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat


IV - 26


BAB IV

membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Angka Melek Huruf di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.29 Persentase Angka Melek Huruf 2015

2016

URAIAN TARGET Angka Melek Huruf

REALISASI

90

TARGET

97,6

95

REALISASI 99,7


Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa persentase angka melek huruf di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 sebesar 97,6% meningkat menjadi 99,7% pada tahun 2016. Pencapaian melebihi target yang telah ditetapkan, dan bahkan pada tahun 2016 pencapaian melebihi target yaitu 99,7% telah melek huruf. Hal ini menandakan keberhasilan program program pemerintah kabupaten terkait dengan pemberantasan buta huruf, baik dengan program wajib belajar 9 tahun, program pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

b. Angka Rata- Rata Lama Sekolah Yang dimaksud dengan Angka Rata Rata Lama Sekolah adalah lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2016 Angka Rata Rata Lama Sekolah laki laki yakni 7,5 dan untuk perempuan 7,2 tahun.

1.3. Prestasi Perolehan prestasi pendidikan tingkat provinsi dan nasional tahun 2016 sebagai berikut : a. Juara I Tingkat Propinsi Apresiasi PTK Paudni berprestasi Kategori Hantaran Pengantin a.n Imawati galih Ayu Panca putri, S.Pd


IV - 27


BAB IV

b. Juara II Tingkat Propinsi Apresiasi PTK Paudni Breprestasi kategori Tutor paket C a.n. Rizaly Rahmat Hani, S.Pd c. Juara I Tingkat Propinsi Lomba Menggambar Sekolah Dasar a.n. Deffa Aji Permana SDN 01 Kesesi d. Juara II Tingkat Propinsi Lomba Menggambar Sekolah Dasar a.n Dasinun Mufidah SDN Purwodadi Sragi e. Juara III Tingkat Provinsi Lomba Menggambar Sekolah Dasar a.n. karisma Ismi Jevita Putri SDN 06 Kedungwuni f. Juara III Tingkat Provinsi Lomba Menggambar Poster Sekolaevita Putri SDN 06 Kedungwuni g. Kejuaraan POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :  Istinap SD Plus wonokerto prestasi bidang Kids Atletik Kangas Escape Putri Juara 1 dengan medali emas;  Khozin SDN Sijambe Wonokerto prestasi bidang Kids Atletik Kangas Escape Putra juara 1 dengan medali emas;  Widuri Kamila SDN Sukosari Karanganyar prestasi bidang Kids Atletik Kangas Escape Putra juari 1 dengan medali emas;  Ardiyanto SDN Gembong Kandangserang prestasi bidang Kids Atletik Kangas Escape Putra juara 1 dengan medali emas;  Putri Arbaeta SDN Limbangan Karanganyar prestasi bidang Kids Atletik Kangas Escape Putra juara 1 dengan medali emas;  Meila Safira Lumasha SMAN 1 Wiradesa prestasi bidang Renang 50 M Gaya Bebas juara 1 dengan medali emas;  Meila Safira Lumasha SMAN 1 Wiradesa prestasi bidang Renang 50 M Gaya Dada juara 1 dengan medali emas;  Meila Safira Lumasha SMAN 1 Wiradesa prestasi bidang Renang 100 M Gaya Dada juara 1 dengan medali emas;  Isman Raharjo SMAN 1 Wiradesa prestasi bidang Atletik Lompat Tinggi juara 1 dengan medali emas;  Tri Susilo SMP 3 Kesesi prestasi bidang Atletik Lompat Jauh putra juara II dengan medali perak;


IV - 28


BAB IV

 Hanif Irfando SMPN 1 Wiradesa prestasi bidang Pencak Silat Kelas E (42-45 kg ) Putra juara II dengan medali perak;  Muhammad Hasan SMPN 2 Kedungwuni prestasi bidang Senam Palang Tunggal Putra juara II dengan medali perak;  M. Firkri Pradana SMAN 1 Bojong prestasi bidang Bulu Tangkis juara II dengan medali perak;  Meila safira Lumasha SMAN 1 Wiradesa prestasi bidang Renang Gaya 50 M Gaya Kupu-kupu Juara II dengan medali Perak;  Isman Raharjo SMAN 1 Wiradesa prestasi bidang Atelik Lompat Tinggi ( Nasional ) O2SN Juara II dengan medali Perak;  Arafi SMPN 1 Wonokerto prestasi bidang Atletik Lari 400 M Juara II dengan medali Perak;  Naufal Abiyu Mahardhewa SMPN 1 Kajen prestasi bidang Taekwondo Over 52-55kg Putra Juara III dengan medali Perunggu:  Asad Ubadilah SMPN 2 Wiradesa prestasi bidang Pencak Silat Kelas H (51-54 kg ) Putra Juara III dengan medali Perunggu;  Rifda Muthy Zahrani SMPN 1 Wiradesa prestasi bidang Renang Gaya bebas Estafet ( 4 X 100 M ) Putri Juara III dengan medali Perunggu;  Ranum Anggraeni SMPN 1 Kajen prestasi bidang Renang Gaya bebas Estafet ( 4 X 100 M ) Putri Juara III dengan medali Perunggu;  Dini Okti Fabela SMP 2 Wonokerto prestasi bidang Renang Gaya bebas Estafet ( 4 X 100 M ) Putri Juara III dengan medali Perunggu;  Karina Febriani SMPN 1 Wiradesa prestasi bidang Renang Gaya bebas Estafet ( 4 X 100 M ) Putri Juara III dengan medali Perunggu;  Nur Aeni SMA 1 Kesesi prestasi bidang Atletik Jalan Cepat Putri Juara III dengan medali Perunggu;  Ulin Nuha SMA 1 Kesesi prestasi bidang Atletik Lempar lembing Juara III dengan medali Perunggu;  Abu Sofyan SMK N Sragi prestasi bidang Karate Kumite - 55 kg Juara III dengan medali Perunggu;  Miftakhul Anam SMAN1 Bojong prestasi bidang Taekwondo Under 59 kg Putra Juara III dengan medali Perunggu;


IV - 29


BAB IV

 Milenia Arum Shyahfitri SMA Muh. Pekajangan prestasi bidang Juara III dengan medali Perunggu;  Khoirul Umaroh SMPN 1 Wonopringgo prestasi bidang Atletik Juara II dengan medali perak 1;  M. Firkri Pradana SMAN 1 Bojong prestasi bidang Bulu Tangkis juara II dengan medali Perak 2.

1.4. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan, sementara anggaran untuk pemenuhan SPM terbatas dan sekolah dilarang melakukan pemungutan; 2) Masih belum merata kualitas dan kuantitas pemenuhan tenaga pendidik pada semua jenjang pendidikan; 3) Regulasi DAK, BOS, Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan APBN sudah jelas pengaturan peruntukkannya sehingga tidak bisa digunakan selain yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis; 4) Petunjuk teknis tentang pelaksanaan DAK maupun bantuan keuangan bidang pendidikan terbit setelah proses penetapan APBD, sehingga dilaksanakan dengan proses mendahului perubahan anggaran maupun perubahan anggaran akibatnya waktu efektif untuk melaksanakan kegiatan sangat singkat; b. Solusi 1) Mengoptimalkan penggunaan dana APBD baik dari sumber Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat untuk pemenuhan SPM Pendidikan

dan

sumbangan/iuran

mengusulkan pendidikan

perubahan

di

sekolah

regulasi agar

tentang

memudahkan

masyarakat dalam berkontribusi untuk meningkatkan pendidikan 2) Pembinaan tenaga pendidik melalui bimbingan teknis/workshop dan mengoptimalkan

pengawas

dalam

pendampingan

proses

pembelajaran;


IV - 30


BAB IV

3) Mengusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Provinsi Jawa Tengah agar petunjuk teknis pelaksanaan DAK dan Bankeu lebih awal;

2.

URUSAN KESEHATAN Penyelenggaraan Urusan Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Sehat selain sebagai salah satu hak dasar manusia, juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang bersama faktor pendidikan dan ekonomi menjadi ukuran untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehat dimulai dari janin dalam kandungan, anak balita, remaja, dewasa dan usia lanjut juga perlu diupayakan dan diperjuangkan. Upaya pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan diantaranya dengan peningkatan upaya promosi kesehatan, budaya hidup bersih dan sehat, penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial lainnya serta peningkatan SDM bidang kesehatan yang trampil dan profesional dibidangnya. Tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pekalongan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat

di

Kabupaten Pekalongan. Adapun sasaran pembangunan bidang kesehatan adalah sebagai berikut: a.

Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak

b.

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda

c.

Menurunnya angka gizi buruk

d.

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencapaian keluarga sadar gizi

e.

Menurunnya angka kesakitan penduduk

f.

Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular


IV - 31


g.

BAB IV

Meningkatkan cakupan imunisasi dasar dan penangulangan KLB serta menurunkan angka kematian akibat penyakit tidak menular

h.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan

i.

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan

j.

Terpenuhinya kebutuhan perbekalan kesehatan dan farmasi

k.

Terpantaunya keamanan pangan dan bahan berbahaya

l.

Terbentuknya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan

m. Meningkatnya kualitas Tenaga Kesehatan n.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarpras air bersih sampai ke desa.

o.

Meningkatnya kualitas sanitasi dan lingkungan hidup serta lingkungan pemukiman

2.1. Program dan Kegiatan Pelaksanaan

Urusan

Kesehatan

di

Kabupaten

Pekalongan

dilaksanakan oleh 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Kajen dan RSUD Kraton. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan urusan kesehatan tahun 2016 adalah sebagai berikut : Dinas Kesehatan a.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan kegiatan: 1) Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Labkesda 2) Pemenuhan dan Pemerataan kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan: 1) Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan 2) Peningkatan Upaya Kesehatan Khusus 3) Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 4) Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan 5) Pengadaan Mobil Unit untuk Kegiatan Kuratif (DBHCHT) 6) Pengadaan alat kesehatan X-Ray Mobil (DBHCHT) 7) Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang (DBHCHT)


IV - 32


BAB IV

8) Pengadaan Alat Suku Cadang Spirometer dan Smoker Analyzer (DBHCHT) 9) Pengadaan Refregreted Centrufuge (DBHCHT) c.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayan Masyarakat dengan kegiatan: 1) Pengembangan media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 2) Revitalisasi Posyandu 3) Pemberdayaan Masyarakat (Desa Siaga, UKK, Poskestren dan SBH) 4) Pengadaan Media Promosi Kesehatan Penanggulangan Penyakit Akibat Dampak Rokok (DBHCHT)

d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan: 1) Peningkatan Gizi Masyarakat e.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat kegiatan: 1) Peningkatan Kesehatan Lingkungan MAsyarakat (kesling, Klinik Sanitasi)

f.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

dengan

kegiatan : 1) Pemberantasan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta, ISPA, Diare dan Kelamin) 2) Pemberantasan

Penyakit Menular Bersumber Binatang (DBD,

Malaria, Filariasis dan Flu burung) 3) Pengamatan Penyakit dan pelayanan Imunisasi 4) Pengadaan alat fogging g.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan: 1) Pelayanan perijinan pelayanan kesehatan Bidang Kesehatan 2) Akreditasi Puskesmas (Standart ISO) 3) Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan 4) Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)

h. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan kegiatan: 1) Jaminan kesehatan Daerah (JAMKESDA)


IV - 33


i.

BAB IV

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Pustu dan Jaringannya dengan kegiatan: 1) Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ Rumah dinas (DAK) 2) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Online 3) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda-4 4) Pengadaan Konstruksi dan Instalasi Pengolahan air Limbah (IPAL) (Provinsi)

j.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

dengan

kegiatan: 1) Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah k. Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan: 1) Peningkatan Pengawasan keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya l.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan kegiatan: 1) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 2) Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)

m. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan: 1) Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas BLUD n. Program Pengembangan Data dan Informasi dengan kegiatan: 1) Penyusunan Profil kesehatan Daerah, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, RENSTRA Perangkat Daerah, Sistem Kesehatan Daerah, Standar Operasional Prosedur dan Laporan Tahunan

RSUD Kajen a.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, dengan kegiatan: 1) Pembangunan Gedung Fisioteraphy 2) Pembangunan Gedung Sterilisasi Sentral Rumah Sakit (CSSD) 3) Pengadaan Alat Serilisasi Sentral Rumah Sakit


IV - 34


BAB IV

4) Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran b. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD, dengan kegiatan; 1) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

RSUD Kraton a.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1) Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik)

b. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata 1) Pengadaan Alat – alat Rumah Sakit (DAK) c.

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Pelayanan Pendukung Pelayanan BLUD

2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran belanja langsung (diluar program dan kegiatan non urusan/rutin SKPD) untuk mendukung Urusan Kesehatan pada tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Kraton dan RSUD Kajen sebesar Rp120.492.579.078,00 dengan realisasi Rp103.295.539.795,61 (85,73%), dengan capaian target indikator kinerja tercermin dari realisasi indikator kinerja berupa indikator SPM dan derajat kesehatan yang menunjukan keberhasilan pembangunan kesehatan melalui pelaksaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya. Capaian Indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan yang telah dicapai urusan kesehatan tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 4.30 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016 NO 1 2

INDIKATOR KINERJA Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

CAPAIAN 2015 94,9

TARGET 95,00

%

148,4

100

SATUAN

TAHUN 2016 REALISASI 90,94 97,19


% 95,73 97,19

IV - 35


NO 3

4 5

6 7

8 9

10

11

12 13

14

15

16 17 18 19 20 21

INDIKATOR KINERJA Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga miskin Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif Accute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia Balita Cakupan penemuan dan penganganan pasien baru TB BTA positif Angka Kesembuhan TB paru (%) CDR TB Cakupan Penderita DBD yang ditangani CFR DBD IR DBD (per 10,000 penduduk) Cakupan Penemuan dan penanganan Penemuan Penderita Diare

TAHUN 2016 REALISASI 92,93

BAB IV

%

CAPAIAN 2015 105,03

TARGET 100

%

100

100

96,2

96,20

%

80,49

85,00

86,03

101,21

%

100,63

100

80,53

80,53

%

100

100

100

100,00

%

81,11

85

80,53

94,74

%

100

100

100

100,00

%

100

100

100

100,00

%

92,2

100

100

100,00

%

79,8

80,6

79,4

98,51

per 100.000 penduduk

4

2

5

250,00

%

87

91,5

136,9

149,62

%

92

82,5

86,6

104,97

%

86

95

94

98,95

% %

87 100

100 100

87 100

87,00 100,00

2.5 2.2

<1 <1

2 3.6

0.97 360,00

87

90

101

112,00

SATUAN

%


% 92,93

IV - 36


29

INDIKATOR KINERJA Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Cakupan penemuan HIV/ AIDS tertangani Derajat Kesehatan Angka kelangsungan hidup bayi Angka usia harapan hidup Persentase Balita Gizi buruk AKI per 100.000 KLH

30

AKB per 1.000 KLH

NO 22

23

24

25

26 27 28

TAHUN 2016 REALISASI 51.87

BAB IV

%

CAPAIAN 2015 51,87

TARGET 77,30

%

100

100

75.00

75.00

%

100

100

100

100.00

%

100

100

100

100.00

per 1000 KLH tahun

991.93

988,20

991.93

100.38

73.33

73,43

73,43

100,00

%

0,07

0,07

0,07

100,00

per 100.000 KLH per 1000 KLH

141.06

137,50

115.02

83,65

8.07

11,80

10.99

93,14

SATUAN

% 67,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan, 2017

a.

Kondisi Mortalitas Secara umum angka mortalitas tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.31 Indikator Angka kematian Tahun 2015 dan tahun 2016

NO

INDIKATOR

1 2

Angka kelangsungan hidup bayi AKI per 100.000 KLH

3

AKB per 1.000 KLH

SATUAN

2015

2016

per 1000 KLH per 100.000 KLH per 1000 KLH

991.93 141.06

989.01 115.02

8.07

10.99

Sumber ; Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, 2017

1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka kelangsungan hidup bayi per

1.000 penduduk

dihitung dari Jumlah bayi yang hidup tiap 1000 bayi dibagi kelahiran hidup diwilayah tersebut pada kurun waktu yang sama dikali 1000. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 126 kasus menjadi 172


IV - 37


BAB IV

kasus dari 15.649 kelahiran hidup. Sehingga terjadi penurunan Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari semula 991,93 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 989,01 per 1.000 kelahiran hidup 2) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan resiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan sampai dengan paska persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula. Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambatnya mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat

mencapai

fasilitas

kesehatan,

serta

terlambat

mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu penyebab kematian maternal juga tidak terlepas dari kondisi ibu itu sendiri dan merupakan salah satu dari kriteria 4 “terlalu” yaitu terlalu tua pada saat melahirkan (>35 tahun), terlalu muda pada saat melahirkan (<20 tahun), terlalu banyak anak (>4 anak), terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2 tahun). Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 sebanyak 18 kasus, mengalami penurunan dibandingkan jumlah kasus kematian ibu tahun 2015 yang mencapai 22 kasus. Dengan demikian angka kematian ibu Kabupaten Pekalongan juga mengalami penurunan dari 141,06 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 menjadi 115,02 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016


IV - 38


BAB IV

3) Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 Kelahiran Hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelaanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apablia AKB di suatu wialayah tinggi berarti status kesehaatan di Wilayah tersebut rendah. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pekalongan tahun 2016 sebesar 10,99 per 1.000 kelahiran hidup. Terjadi penurunan 4) Kondisi Morbiditas Angka morbiditas tahun 2015 dan 2016 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 4.32 Indikator Angka Morbiditas Tahun 2015-2016 NO

INDIKATOR

2015

2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Incident rate DBD per 10.000 penddk CFR DBD Cakupan penemuan dan penanganan Penderita DBD Cakupan penemuan Penderita TBC BTA (+) Angka Kesembuhan TB Paru Cakupan penanganan HIV/AIDS AFP Rate per 100.000 penduduk< 15 thn Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Balita Gizi Buruk

2.2 2.5 100 92 96 100 5 100 100

3.6 2 100 86.6 96,12 100 3 66.67 100

0.06

0.07

11


5) Incident Rate DBD per 10.000 Penduduk Angka kesakitan (IR) penyakit DBD di Kabupaten Pekalongan selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi Kejadian Luar Biasa. Pada tahun 2015, Angka Kesakitan penyakit DBD sebesar 21,5 per 10.000 penduduk (199 kasus). Pada tahun 2016, angka Kesakitan DBD menjadi 3,6 per 10.000 penduduk (77 kasus).


IV - 39


BAB IV

6) Case Fatality Rate (CFR) Demam Berdarah Dengue Angka Kematian /Case Fatality Rate (CFR) akibat penyakit DBD masih terjadi, namun sudah mengalami penurunan kasus kematian akibat DBD, yaitu pada tahun 2015 sebesar 2,5 % menurun menjadi 2% hal ini dikarenakan adanya perbaikan tata laksana kasus penanggangan DBD standar operasional prosedur di masing-masing puskesmas, kerja sama lintas program dan lintas sektor secara aktif dalam penemuan kasus DBD, pendataan sasaran pasien DBD yang maksimal, dan kerjama sama antara juru pemantu jentuk yang tersebar di puskesmas yang bekerja sama dengan pemerintah desa sampai dengan Kader DBD untauk membasmi penularan kasus DBD. 7) Cakupan Penemuan dan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+), didapat dari perhitungan persentase jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di wilayah kerja pada kurun waktu yang yang lalu. Tahun 2016 Dari 793 jumlah TBC BTA (+) yang diobati, ditemukan 825 BTA Positif (96,12%); 8) Cakupan Penemuan HIV/AIDS Tertangani. Penderita HIV dapat diperoleh dari hasil perbandingan jumlah penderita pada tahun 2016 sebanyak 28 orang dibagi jumlah orang yang beresiko tertular HIV sebanyak 17.120 orang. Diperoleh hasil 0,1 dari target yang ditetapkan <0,3%. Hal ini dikarenakan belum semua penderita HIV ditemukan; 9) Accute Flacid Paralysis (AFP) Accute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 Th, AFP rate ditemukan 5 kasus (100%), tujuan penemuan kasus lumpuh layuh di masyarakat adalah untuk membuktikan bahwa kelumpuhan bukan disebabkan karena virus polio liar, specimen tinja dikirim ke laboratorium Biofarma Bandung.


IV - 40


BAB IV

10) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Universal Child Immunization (UCI) tahun 2015-2016 mengalami peningkatan , tahun 2015 -2016 tercapai 100%, sesuai Cakupan UCI berdasarkan target nasional (100%). Pencapainan imunisasi dasar lengkap di 285 desa pada wilayah Kabupaten Pekalongan tercapai kekebalan komunitas di 285 desa, dan Pencapaian UCI tingkat puskesmas mencapai 100%. 11) Persentase Balita Gizi Buruk Jumlah balita gizi buruk dengan indikator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB. pada tahun 2016 jumlah balita di Kabupaten Pekalongan sebanyak 71.260 Balita. Adapun yang menderita balita gizi buruk sebanyak 49 balita (0,07%). Mengalami penurunan dari tahun 2015 yang hanya ada 46 balita gizi buruk dari 69.114 balita. Tabel 4.33 Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Pekalongan Tahun 2015– 2016 NO

INDIKATOR

1.

Jumlah Posyandu

2.

Jumlah Balita

2015

2016

1387

1389

67.599

71.260


12) Kondisi Sanitasi Lingkungan Kondisi Sanitasi Lingkungan Tahun 2016 digambarkan secara jelas pada tabel berikut : Tabel 4.34 Kondisi Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2015–2016 NO 1 2 3

INDIKATOR Cakupan Jamban Cakupan rumah Sehat Cakupan Sarana Air Bersih

2015

2016

67.64% 64.64% 81.99%

69,71 58,48 83,35



IV - 41


BAB IV

a) Cakupan Jamban keluarga di Kabupaten Pekalongan tahun 2015-2016 terus mengalami peningkatan dari sebesar 67,64% di tahun 2015 meningkat menjadi 69.71% di tahun 2016. Hal ini karena adanya beberapa kegiatan bantuan Jamban Keluarga dari anggaran Dana Alokasi Umum dan bantuan stimulan pembangunan jamban

keluarga dari anggaran bantuan

Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016; b) Cakupan rumah sehat tahun 2015 sebesar 64,64% menurun menjadi 58,48%,hal ini dikarenakan adanya bencana rob yang terjadi di daerah Kabupaten Pekalongan bagian utara yang ada di Kecamatan Tirto, Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Wiradesa yang sampai saat ini belum ditemukan upaya pemecahan permasalahan rob tersebut. c) Cakupan sarana air bersih tahun 2015 sebesar

81,99%

meningkat menjadi 83,35% (2016), hal ini di dukung oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pekalongan yang menfasilitasi pembangunan PAMSIMAS dan BUMD PDAM yang memfasilitasi instalasi PAM di wilayah Kabupaten Pekalongan. 13) Kondisi Pelayanan Kesehatan Untuk Pemerintah

memenuhi

Kabupaten

kebutuhan

Pekalongan

pelayanan

selalu

kesehatan,

berupaya

untuk

mengembangkan sarana pelayanan kesehatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan kesehatan agar tercipta pelayanan prima di setiap sarana pelayanan kesehatan. Tabel 4.35 Jumlah Sarana / Prasarana dan Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten PekalonganTahun 2015–2016 NO 1 2 3 4 5

JENIS SARANA Puskesmas Perawatan Puskesmas Non Perawatan Puskesmas Pembantu Poliklinik Kesehatan Desa Posyandu

TAHUN 2015 8 19 49 174 1387


2016 8 19 49 193 1389

IV - 42


NO 6 7 8

BAB IV

TAHUN

JENIS SARANA

2015 3 54 278

Rumah Sakit Jumlah Dokter Jumlah Bidan

2016 3 55 291


Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 di Kabupaten Pekalongan terdapat 3 Unit Rumah Sakit, yang terdiri dari 2 Rumah Sakit Pemerintah yaitu RSUD Kraton (BLUD) dan RSUD Kajen (BLUD) serta 1 Rumah Sakit Swasta yaitu RSI Muhammadiyah Pekajangan Kabupaten Pekalongan. Rasio Rumah Sakit di Kabupaten Pekalongan sebesar

0.0034 per 1000

penduduk. Sedangkan jumlah puskesmas pada tahun 2016 sebanyak 27 Puskesmas terdiri dari 8 Puskesmas Perawatan dan 19 Puskesmas non perawatan yang tersebar di 19 Kecamatan. Puskesmas Pembantu sebanyak 49 Unit, Pos Kesehatan Desa (PKD) 193 Unit bertambah dari 174 unit pada tahun 2015 dan Posyandu sebanyak 1.389 Posyandu pada tahun 2016 bertambah 2 posyandu dari 1.387 pada tahun 2015. Apabila

Jumlah Sarana Kesehatan (Puskesmas, Pustu,

PKD dan Posyandu) dibandingkan dengan jumlah Penduduk sebanyak

928.442 Jiwa, diperoleh angka rasio 1.78 per 1.000

penduduk atau 17,8 per 10.000 Penduduk. Rasio Puskesmas 0.029 per 1000 penduduk dan Rasio Pustu sebesar 0.052 per 1000 penduduk. Sementara kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Kajen dan RSUD Kraton selama tahun 2016 seperti tabel berikut : a) RSUD Kajen Tabel 4.36 Capaian Indikator Kinerja RSUD Kajen Tahun 2015-2016 NO

URAIAN

SATUAN

CAPAIAN 2015

1

Kunjungan Pasien Rawat Jalan

Orang

69.248

TAHUN 2016 TARGET


CAPAIAN 75.676

IV - 43


TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN

SATUAN

CAPAIAN 2015

Orang

11.823

BOR

%

74,03

74,50

74,57

LOS

Hari

4,37

4,36

4,59

TOI

Hari

1,88

1,87

1,22

BTO

Kali

67,30

66,00

76,04

NDR

%o

16,08

16,00

15,92

GDR

%o

36,66

36,64

32,77

NO 2

BAB IV

URAIAN Kunjungan Pasien Rawat Inap Jumlah Pasien Masuk

14.083

3

Kegiatan Penunjang

Tindakan

50.277

57.480

4

Kegiatan Pembedahan

Tindakan

3.365

4.018

Sumber RSUD Kajen Kab. Pekalongan, 2017

(1) Kunjungan Pasien Rawat Jalan Pelayanan Rawat Jalan RSUD Kajen tahun 2016 ini ada 11 poliklinik yaitu Poliklinik Gigi, Poliklinik THT, Poliklinik syaraf, Poliklinik Kandungan, Poliklinik Anak, Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Bedah, Poliklinik Umum, Poliklinik Mata, Poliklinik Urologi dan Poliklinik Jiwa. Berdasarkan informasi indikator jumlah kunjungan pasien rawat jalan tahun 2016 sebanyak 75.676 pasien. (2) Kunjungan Pasien Rawat Inap Jumlah pasien masuk rawat inap capaiannya dapat dilihat pada pencapaian BOR, LOS, TOI, BTO, NDR dan GDR sebagai berikut : - BOR (Bed Occupancy Rate) Indikator BOR ini untuk mengukur tinggi rendahnya pemanfaatan

tempat

tidur

yang

tersedia

untuk

pelayanan rawat inap. Selama tahun 2016 BOR RSUD Kajen yaitu 74,57% ( angka standarnya adalah 60 – 85%). - LOS (Length Of Stay) LOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat


IV - 44


BAB IV

efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Pada tahun 2016, LOS RSUD Kajen 4,59 hari sudah dikatakan baik karena sudah sesuai dengan standar yaitu 3 – 6 hari. - TOI (Turn Over Interval) Indikator TOI ini untuk mengukur rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke saat sampai terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur dengan standar nasional berkisar 1 – 3 hari. Selama tahun 2016 kondisi perputaran layanan rawat inap cukup tinggi yaitu 1,22 hari. - BTO (Bed Turn Over) Indikator

BTO

ini

untuk

mengukur

frekuensi

pemakaian tempat tidur tersedia dalam satuan waktu. Capaian pada tahun 2016 adalah sebesar 76,04 kali, hal ini berarti dalam satu tahun satu tempat tidur ditempati sebanyak 76,04 kali. Idealnya selama satu tahun satu tempat tidur dipakai 40 - 50 kali. Hal ini menunjukkan perputaran penggunaan tempat tidur cukup tinggi. - NDR (Net Death Rate) NDR yaitu untuk menilai angka kematian di atas 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar. Angka NDR RSUD Kajen tahun 2016 adalah sebesar 15,92% masih ditolerir karena masih kurang dari 25 per 1000 atau 2,5% dari penderita keluar. - GDR (Gross Death Rate) GDR yaitu angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar rumah sakit. Angka GDR tahun 2016 adalah sebesar 32,77%, angka ini masih bisa ditolerir


IV - 45


BAB IV

karena kurang dari 45 per 1000 atau 4,5 %dari penderita keluar. (3) Kegiatan Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah Kajen melayani kegiatan penunjang Fisioteraphy, Laboraturium, Radiologi dan Hemodialisa. Jumlah pelayanan kegiatan penunjang setiap tahun meningkat. (4) Kegiatan Pembedahan Jumlah tindakan operasi dari semua jenis tindakan pembedahan yaitu tindakan pembedahan khusus, tindakan pembedahan sedang maupun tindakan pembedahan besar mengalami peningkatan setiap tahunnya.

b) RSUD Kraton Tabel 4.37 Capaian Indikator Kinerja RSUD Kraton Kab. Pekalongan Tahun 2015-2016 URUSAN, INDIKATOR KINERJA Kunjungan Pasien Rawat Jalan (orang) Kunjungan Pasien Rawat Inap : BOR-Bed Occupancy Rate ( % ) LOS-Length of Stay ( hari ) TOI-Turn Over Interval ( hari ) BTO-Bed Turn Over ( kali ) NDR-Net Death Rate ( %o ) GDR-Gross Death Rate ( %o )

STANDAR -

75 - 85 3 - 12 1-3 > 50 < 25 < 45

CAPAIAN 2015 159,038

65.34 3.78 1.98 63.82 23.33 63.7

TARGET 160,750

TAHUN 2016 REALISASI 167,713

67.00 4.60 2.00 59.90 20.00 40.00

64.80 4.05 2.16 59.73 30.19 76.67

% 104,33

96,72 88,04 108,00 99,72 150,95 191,68

Sumber RSUD Kraton Kab. Pekalongan, 2017

Adapun dukungan

pelayanan kegiatan yang dilaksanakan

RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut : (a) Rawat Jalan  Pengembangan Klinik Paru dan Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS)  Penggabungan Pelayanan Rawat Jalan (Farmasi)


IV - 46


BAB IV

(b) Rawat Inap  Penataan Ruang ICU  Perawatan Ruang Tunggu Depan Kasir dan Ruang Tunggu Apotik BPJS. (c) Jumlah kunjungan pasien rawat jalan pada tahun 2016 mencapai 167.713 pasien dari target 160.750 pasien, dibandingkan pada tahun 2015 sebanyak 159.038 pasien, yang berarti mengalami kenaikan 5,45%. (d) Bed Occupancy Rate (BOR) Produktivitas tempat tidur atau tingkat pemanfaatan tempat tidur pada tahun 2016 sebesar 64,80% dari target 67%, dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 65,34% yang berarti mengalami penurunan -0,83%. Penurunan tersebut disebabkan oleh :  angka capaian BOR pada tahun 2016 tidak memenuhi target, dikarenakan adanya sistem rujukan berjenjang dari BPJS agar rujukan ke Rumah Sakit tipe B harus melalui tipe C terlebih dahulu  Beberapa fasilitias ruang rawat inap belum sesuai standar sehingga tidak menarik minat pasien (e) Lenght Of Stay (LOS) lama dirawat seseorang pada tahun 2016 rata - rata 4,05 hari dari target 4,60 hari, yang berarti mengalami peningkatan 7,14%, dimana pada tahun 2015 sebesar 3,78. Hal ini masih sesuai standar LOS (3 – 12 hari) (f) Turn Over Interval (TOI) selang waktu antara tempat tidur selesai digunakan sampai digunakan kembali pada tahun 2016 sebesar 2,16 hari dari target 2 hari dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 1,98 hari, yang berarti mengalami peningkatan 9,09%. Hal ini mengalami kenaikan namun masih sesuai standar efisiensi (g) Bed Turn Over (BTO) frekuensi pemakaian tempat tidur pada tahun 2016 sebanyak 59,73 kali dari target 59,90


IV - 47


BAB IV

kali, dibandingkan pada tahun 2015 sebanyak 63,82 kali, yang berarti mengalami penurunan -6,41%. Dalam hal ini meskipun mengalami penurunan namun masih sesuai target. (h) Net Death Rate (NDR) kematian pasien lebih dari 2x24 jam setelah dirawat di Rumah Sakit pada tahun 2016 sebesar 30.19 % dari taget 20% dibandingkan tahun 2015 sebesar 23,33% yang berarti mengalami peningkatan 29,40 %. Peningkatan tersebut terjadi karena Kurangnya kesadaran pasien untuk berobat sehingga datang dalam kondisi sudah gawat (parah). (i) Gross Death Rate (GDR) Hitungan rate untuk kematian didasari pada jumlah pasien yang keluar, hidup atau meninggal pada tahun 2016 sebesar 76,67 % dari target 40 % dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 63,7%, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 20,36%. Beberapa hal terkait tingginya angka GDR disebabkan :  Status Rumah Sakit Kraton sebagai Rumah Sakit rujukan

regional

sehingga

pasien

yang

datang

merupakan rujukan dari Rumah Sakit lain  Kurangnya Kompetensi SDM  Kurangnya Sarana dan Prasarana terkait Life Support

Dari aspek rawat jalan pada tahun 2016 menunjukan peningkatan, namun indikator pada rawat inap dapat dilihat bahwa efektifitas pemanfatan RSUD Kraton secara umum menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Keadaan ini terjadi karena beberapa faktor baik internal (sulitnya melakukan pengembangan fisik karena keterbatasan lahan) maupun eksternal (kebijakan atas penyelenggaran BPJS yang semakin ketat).


IV - 48


BAB IV

2.3. Prestasi a.

Peringkat III Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tingkat Provinsi Jawa Tengah kategori Media Promosi Kesehatan.

b.

Sertifikat Akreditasi Lulus Paripurna Bintang 5 dan Piagam Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan predikat Taat untuk RSUD Kajen.

2.4. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan Secara umum program dan kegiatan Urusan Kesehatan telah mencapai sasaran, akan tetapi dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan, antara lain : 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan; 2) Masih

rendahnya

kualitas

dan

upaya

untuk

menciptakan

lingkungan sehat; 3) Masih tingginya angka kesakitan terutama DBD, TB, dan Kusta; 4) Tingginya angka kematian akibat penyakit tidak menular; 5) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin; 6) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan puskesmas pembantu; 7) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Pekalongan; 8) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat; 9) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 10) Masih kurangnya SDM rumah sakit sesuai kompetensi. 11) Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Medis dan Non Medis


IV - 49


BAB IV

b. Solusi 1) Pemanfaatan

tenaga

kesehatan

yang

profesional

berbasis

kompetensi. 2) Pengelolaan pelayanan kesehatan berbasis kinerja dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. 3) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat, Perbaikan Gizi Masyarakat dan PerbaikanSanitasi

Lingkungan

serta

Pencegahan

dan

Penanggulangan Penyakit dan Kejadian Luar Biasa (KLB). 4) Pengawasan di bidang ketersediaan, pemerataan, mutu dan pelayanan di bidang farmasi dan perbekalan kesehatan. 5) Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan. 6) Mengusahakan penambahan tenaga medis (dokter spesialis), melalui kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang mencetak dokter spesialis. 7) Mengirimkan petugas untuk mengikuti pelatihan (DIKLAT) yang diselenggaran oleh lembaga pelatihan teknis/profesi 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Medis dan Non Medis yang seseuai Standar Pelayanan.

3.

URUSAN PEKERJAAN UMUM Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar permukiman merupakan modal penting masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. Sedangkan pengembangan prasarana irigasi ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan air untuk kepentingan persawahan. 3.1. Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM). Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2016 sebagai berikut :


IV - 50


BAB IV

Dinas Pekerjaan Umum a.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan: 1) Pembangunan Jembatan.

b. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong, dengan kegiatan: 1) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; 2) Pembangunan Drainase Kelurahan. c.

Program Pembangunan Turap/Talud, dengan kegiatan; 1) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.

d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan: 1) Rehabilitasi/Pemeliharan Jalan; 2) Rehabilitasi/Pemeliharan Jembatan; 3) Peningkatan Jalan; 4) Rehabilitasi Jalan; (DAK) 5) Bantuan Sarana Prasarana dari Propinsi; (BANKEU) 6) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan. e.

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan: 1) Inventarisasi dan Penyusunan Database Jalan dn Jembatan.

f.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan kegiatan: 1) Pengadaan Alat-alat Besar Darat; 2) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Alat-alat

Laboratorium

dan

Perbengkelan; 3) Pengadaan Alat-alat Kebersihan; 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat; 5) Pengadaan Kontainer; 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan; 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kontainer. g.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan:


IV - 51


BAB IV

1) Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan; 2) Penataan Sarana Prasarana Ibukota Kabupaten; 3) Penataan Lingkungan Perbatasan; 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kota. h. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan kegiatan: 1) Pengadaan Aspal; 2) Pengadaan Semen; 3) Penunjang PLPBK P2KP; 4) Perencanaan LPJU Pedesaan; 5) Penunjang Kegiatan P2KKP. i.

Program Perencanaan Teknis Infrastruktur, dengan kegiatan: 1) Perencanaan Teknis Infrastruktur;

j.

Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan, dengan kegiatan: 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU; 2) Pengadaan LPJU.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral a.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan : 1) Rehabilitasi/Pemeliharan Pintu Air; 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK IPD); 3) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi; 4) Peningkatan Jaringan Irigasi; 5) Penyusunan Pola Tata Tanam; 6) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi; 7) Inventarisasi Aset Irigasi; 8) Penataan Jaringan Irigasi (DAK)

b. Program Pengendalian Banjir, dengan kegiatan : 1) Rahabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai;


IV - 52


BAB IV

2) Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badanbadan Sungai; 3) Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali; 4) Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir; 5) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Sungai; 6) Konservasi dan Pengamanan Sumber Daya Air. c.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan : 1) Perencanaan Pengembangan Infrastruktur; 2) Pengawasan Pembangunan Infrastruktur; 3) Pengujian Kualitas Pembangunan Infrastruktur; 4) Perencanaan Infrastruktur Publik Daerah; 5) Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Publik Daerah; 6) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur.

3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran belanja langsung untuk mendukung urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum; serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016 sebesar Rp152.554.403.480,00

dengan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp123.292.528.724,00 (80,82%) dengan capaian target indikator kinerja tercermin dari realisasi dan capaian indikator kinerja yang menunjukan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 2016 sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 4.38 Jalan Berdasarkan Jenis Permukaannya NO

URAIAN

1 2 3 4

Jalan Aspal Jalan Batu Telford/kerikil Jalan Beton Jalan Tanah

5

Jalan Paving Total

PANJANG (KM) 2015 2016 508,74 545,99 26,54 16,23 28,20 23,43 0,30 0,00 9,80

4,78

573,58

590,43

Sumber : DPU dan Taru Kabupaten Pekalongan, 2017.


IV - 53


BAB IV

Jembatan dalam kondisi baik mencapai target 93,27%. Pada tahun 2016, prasarana jembatan di Kabupaten Pekalongan sejumlah 312 buah, berdasarkan jenis konstruksinya terdapat 44 buah jembatan komposit, 3 buah jembatan busur, 246 buah jembatan beton, 13 buah jembatan plat dan 5 buah jembatan rangka baja, serta 1 buah jembatan gantung, sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.39 Jembatan Berdasarkan Jenis Konstruksinya NO 1 2 3 4 5 6 7

URAIAN Jembatan Komposit Jembatan Busur Jembatan Beton Jembatan Plat Jembatan Rangka Baja Jembatan Gantung Total

JUMLAH 44 3 246 13 5 1 312

Sumber : DPU dan Taru Kabupaten Pekalongan, 2017


Permasalahan Permasalahan

yang dijumpai dalam pelaksanaan urusan

pekerjaan umum adalah sebagai berikut : 1) Laju Kerusakan Jalan dan Jembatan lebih tinggi daripada kemampuan anggaran daerah untuk menangani; 2) Terbatasnya ruang milik jalan menyebabkan rendahnya kapasitas pengembangan jaringan jalan, sehingga tidak dapat mengejar laju pertumbuhan jumlah kendaraan; 3) Drainase jalan yang buruk dan sebagian tanah yang labil menyebabkan tingginya kerusakan jalan; 4) Bertambahnya volume kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam; 5) Belum optimalnya peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan infrastruktur umum (kurangnya kesadaran pengguna jalan akan batasan tonase jalan).


IV - 54


BAB IV

b. Solusi Untuk

mengatasi

permasalahan

tersebut

dalam

upaya

peningkatan kinerja telah diupayakan: 1) Melakukan pemantauan dan update kondisi infrastruktur jalan, jembatan, container sampah, lampu penerangan jalan serta infrastruktur lainnya secara terus menerus dan melakukan proses perencanaan secara berkesinambungan; 2) Pemecahan masalah dilakukan berdasarkan prioritas tingkat kerusakan jalan dan jembatan. 3) Mengusahakan sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Pekalongan; 4) Peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan serta membangun jaringan jalan baru, dengan memprioritaskan pada wilayah perkotaan yang padat lalu lintas; 5) Melengkapi bangunan pelengkap jalan berupa saluran drainase, gorong-gorong dan talud/turap; 6) Melakukan perbaikan untuk mengembalikan fungsi jalan dan jembatan melalui penanganan pasca bencana alam;

4.

URUSAN PERUMAHAN Menurut Pasal 28 H amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang dikembangkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perumahan tidak hanya bersifat pembangunan perumahan dalam arti sempit, tapi juga meliputi infrastruktur dasar perumahan permukiman, misal pembangunan sarana air bersih, perbaikan fasilitas umum dan juga perbaikan lingkungan sehingga dapat tercipta perumahan permukiman yang sehat. Urusan Perumahan dilaksanakan oleh 3 OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinkes dan Dinsosnakertrans.


IV - 55


BAB IV

4.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Perumahan Tahun 2016 sebagai berikut : a.

Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan : 1) Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

b. Program

Peningkatan

Cakupan

dan

Kualitas

Penggunaan

Pelayanan Air Minum, dengan kegiatan : 1) Penunjang Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS; c.

Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan : 1) Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi;

d. Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran; 2) Penunjang

Pelaksanaan

Pelayanan

Penanggulangan

Bahaya

Kebakaran.

4.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran belanja langsung untuk mendukung urusan Perumahan yang dilaksanakan DPU Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 sebesar Rp935.566.000,00 dan terealisasi sebesar Rp846.935.080,00 (90,53%) dengan capaian target indikator sasaran tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan

melalui

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

yang

mendukungnya dalam tahun 2016. Kinerja Urusan Perumahan yang dicapai pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : a.

Indicator kerja urusan perumahan salah satunya ditunjukkan dengan tercukupinya kebutuhan rumah. Di tahun 2016, Backlog kebutuhan rumah mencapai 69.490 unit.

b.

Rumah tangga pengguna air bersih 157.408 rumah tangga;

c.

Rumah tangga bersanitasi mencapai 126.407 rumah tangga;

d.

Lingkungan Pemukiman Kumuh seluas 554,17 ha (Dokumen RP2KPKP Tahun 2016).


IV - 56


BAB IV


Permasalahan 1) Tingkat

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

perumahan

dan

permukiman yang cukup tinggi tidak sebanding sedangkan kemampuan pemerintah mengalokasikan anggaran terbatas; 2) Perencanaan urusan perumahan dan permukiman masih lemah karena belum adanya dokumen kebijakan strategi tentang pengendali

dan

pembangunan

perumahan

dan

kawasan

permukiman (Dokumen RP3KP/Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan danKawasan Permukiman); 3) Indikator capaian perumahan dan permukiman perlu ditetapkan bersama antar SKPD terkait; 4) Belum

optimalnya

kualitas

pelayanan

public

perumahan

permukiman; 5)

Belum lengkapnya infrastruktur dasar permukiman sehingga belum tercipta lingkungan yang sehat.

b. Solusi 1) Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja telah diupayakan: 2) Melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan kegiatan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

lingkungan

permukiman berbasis masyarakat; 3) Penyusunan dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan (Dokumen RP3KP); 4) Standar Indikator Perumahan dan Permukiman perlu dirumuskan; 5) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat; 6) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin; 7) Perencanaan sarana prasarana lingkungan sehat permukiman; 8) Di masa mendatang perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan stakeholder terkait;


IV - 57


5.

BAB IV

URUSAN PENATAAN RUANG Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan pengendalian ruang dan pengendalian ruang dengan tujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai sentra pengembangan industri pengolahan dan perdagangan dengan tetap mempertahankan pertanian untuk mendukung perkembangan wilayah. Penataan ruang Kabupaten Pekalongan disusun sesuai potensi dan permasalahan baik internal maupun eksternal serta memperhatikan perencanaan tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi seperti RTRWN, RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kawasan Petanglong. Salah satu permasalahan dalam penataan ruang adalah adanya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian yang terjadi pada setiap tahun. Penataan tata ruang Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2031 adalah untuk mewujudkan daerah sebagai sentra pengembangan industri pengolahan dan perdagangan dengan tetap mempertahankan pertanian untuk mendukung perkembangan wilayah. Penataan tata ruang Kabupaten Pekalongan disusun dengan memperhatikan kecenderungan dan arahan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaanya. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Pekalongan antara lain sebagai berikut : a.

Pengembangan prasarana perhubungan energi dan permukiman untuk menunjang sektor industri;

b.

Pengembangan prasarana penunjang sektor pertanian dan mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta mengembangkan pertanian pangan produktif berkelanjutan;

c.

Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam dan buatan;

d.

Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk mendukung kemantapan sistem agropolitan yang berbasis pertanian dan ekowisata;

e.

Pengembangan

pemanfaatan

ruang

pada

kawasan

strategis

untuk

perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan; f.

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.


IV - 58


BAB IV

5.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan untuk mendukung Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : a.

Program Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan: 1) Penataan Lingkungan Pusat Pemerintahan

b. Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan: 1) Penyusunan DED Penataan Kota Kecamatan c.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan: 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kota 2) Penataan Lingkungan Perbatasan 3) Penataan Sarana Prasarana Ibukota Kabupaten 4) Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan

5.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan untuk mendukung Urusan Penataan Ruang tahun 2016 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan anggaran belanja langsung (tidak termasuk belanja langsung non urusan/rutin SKPD) sebesar Rp7.885.009.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp5.501.295.970,00 (69,77%) dengan capaian target indicator sasaran tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2016. Kineja Urusan Penataan Ruang yang dicapai di tahun 2016 adalah sebagai berikut: a.

Pada tahun 2016, Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB mencapai 7,61% atau 6,7% mengalami peningkatan.

b.

Ruang Publik yang berubah peruntukannya mencapai 0%.

c.

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan mencapai 12,57% atau mengalami penurunan 0,05% pada tahun terakhir ini.


IV - 59


BAB IV

Tabel 4.40 Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2016 INDIKATOR KINERJA

NO 1.

SATUAN

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan Jumlah pengelolaan pertamanan

2.

3.

4.

REALISASI REALISASI 2015 2016

%

30,51

30,51

%

0

0

%

25

28

buah

19

19

Sumber : DPU dan Taru Kabupaten Pekalongan, 2017

a.

Pada tahun 2016, Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB mencapai 30,51% atau masih tetap seperti tahun 2015

b.

Ruang Publik yang berubah peruntukannya mencapai 0%.

c.

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan mencapai 28% pada tahun 2016 atau mengalami perubahan dibandingkan tahun 2015 sebesar 25%.

d.

Jumlah pengelolaan pertamanan tahun 2016 mencapai 19 buah.

5.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1)

Masih kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait dalam urusan penataan ruang daerah sehingga terkesan masih ada tarik ulur kepentingan diantara masing-masing stakeholder;

2)

Informasi tentang rencana tata ruang belum tersosialisasi secara luas dan lengkap;

3)

Masih adanya kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang;

4)

Masih kurangnya SDM yang menangani dan memahami secara menyeluruh tentang penataan ruang daerah;

5)

Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau sebagai Fasilitas ruang publik.


IV - 60


BAB IV

b. Solusi 1)

Meningkatkan

koordinasi

dalam

perencanaan

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 2)

Melengkapi regulasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah;

3)

Meningkatkan sosialisasi rencana tata ruang daerah dengan membuat instrument sosialisasi yang efektif;

4)

Peningkatan kemampuan SDM yang menangani penataan ruang daerah;

5)

Pembangunan dan perawatan ruang terbuka hijau dan diusahakan bisa meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau sesuai dengan amanat Undang-undang Penataan Ruang.

6.

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan

pembangunan

secara

nasional.

Dengan

demikian

perencanaan

pembangunan harus berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

mendefinisikan

pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam proses menyusun perencanaan tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji indikator-indikator perkembangan di daerah diantaranya Indeks Pembangunan


IV - 61


BAB IV

Manusia (IPM), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan beberapa indikator lainnya terutama kondisi keuangan daerah. Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa 1) Perencanaan pembangunan

daerah

merupakan

perencanaan pembangunan nasional.

satu 2)

kesatuan

dalam

Perencanaan pembangunan

sistem daerah

dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. 3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. 4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan

daerah

dirumuskan

secara

transparan,

responsif,

efisien,

efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan pertimbangan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai perkembangan daerah dan nasional. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum dimana proses penyusunan rencana pembangunan secara demokratis dan partisipatoris dilakukan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kemudian pada tingkat provinsi. Hasil dari Musrenbang provinsi kemudian dibawa ke musrenbang nasional yang merupakan sinkronisasi dari program kementerian/lembaga serta harmonisasi Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan. Musrenbang ini menghasilkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah sebagai pedoman penyusunan RAPBN. Urusan

Perencanaan

pembangunan

di

Kabupaten

Pekalongan

dilaksanakan oleh Bappeda dengan cakupan perencanaan umum (RPJPD, RPJMD,


IV - 62


BAB IV

RENSTRA, RKPD, dan Renja) dan secara subtansi keberadaan dokumen tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis. 6.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2016 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaui program dan kegiatan sebagai berikut : a.

Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan : 1) Fasilitasi Kerjasama Pengembangan Pertanian dengan Perguruan Tinggi. 2) Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD);

b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Pekalongan; 2) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); 3) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 4) Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

dan

Sistem

Informasi

Monitoring

dan

Evaluasi

(SIMONEV). 5) Penunjang Penyusunan Rencana Penanganan dan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan; 6) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang); 7) Penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 c.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi; 2) Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah; 3) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan SDA dan Lingkungan.

d. Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya; 2) Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN); 3) Koordinasi Pelaksananaan TMMD;


IV - 63


BAB IV

4) Fasilitasi Pengarusutamaan Gender; 5) Penguatan

Kelembagaan

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan (TKPK) (Provinsi); 6) Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS) (Provinsi); 7) Sosialisasi Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium. e.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Penanganan Program AMPL Berbasis Masyarakat; 2) Penunjang Kegiatan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah); 3) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum; 4) Penyusunan Sistem Informasi Air Bersih; 5) Penyusunan Masterplain Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan.

f.

Program Sosialisasi Dan Pengembangan Kreativitas Dan Inovatif, dengan kegiatan : 1) Fasilitasi Riset Daerah; 2) Lomba Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) dan Pameran Produk Inovasi (PPI).

6.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung Non Urusan/rutin SKPD) sebesar Rp4.130.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.887.921.675,00 (94,14%) dengan capaian target

indikator

melalui

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

yang

mendukungnya pada tahun 2016 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini. Tabel 4.41 Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 dan 2016 NO 1

URAIAN Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

SATUAN Buku

TAHUN 2016 CAPAIAN 2015 TARGET REALISASI % Ada Ada 100


IV - 64


NO 2

3

URAIAN

SATUAN

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Buku

BAB IV

TAHUN 2016 CAPAIAN 2015 TARGET REALISASI % Ada Ada Ada 100

Buku

Ada

Ada

Ada

Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, 2017


Permasalahan 1)

Minimnya kesadaran OPD dalam pengelolaan data, statistik dan informasi yang diperlukan untuk menyusun alternatif-alternatif program pembangunan di Kabupaten Pekalongan;

2)

Belum optimalnya koordinasi antar satuan kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

3)

Kurangnya konsistensi terhadap program yang berhubungan data dan informasi dalam melaksanakan pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah yang sudah ditetapkan;

4)

Masih kurang dipahaminya peran penting penyusunan pelaporan sebagai

bahan

evaluasi

serta

landasan

dalam

perencanaan

pembangunan, yang mengakibatkan penyajian data dari masingmasing SKPD tidak valid; 5)

Masih kurangnya kapasitas sumberdaya perencanaan yang ada sehingga menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan.

b. Solusi 1) Perencanaan hendaknya dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, kesinambungan, dan holistik; 2) Meningkatkan koordinasi, konsistensi dan komitmen dengan OPD dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3) Perlunya pemahaman, keterpaduan dan kerjasama yang baik dalam penyusunan pelaporan ditingkat SKPD, kebutuhan informasi/laporan


IV - 65

100


dapat

segera

diperoleh

sebagai

pendukung

BAB IV

dalam

proses

perencanaan. 4) Perencana harus memiliki pemahaman teknis mendasar mengenai peraturan perundangan, tupoksi dan tangungjawab pelaporan pembangunan sebagai dasar bahan evaluasi dalam perencanaan pada tahun berikutnya.


IV - 66

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents