Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

170 Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

12. KETENAGAKERJAAN Dalam teori ekonomi makro variabel tenaga kerja merupakan variabel yang sangat penting dalam mengukur tingkat out put suatu perekonomian. Jembrana yang merupakan bagian dari Bali masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang pelik. Apalagi pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi dimasa mendatang. Jembrana merupakan wilayah yang sangat mudah dijangkau karena berada paling barat yang sangat dekat dengan pulau Jawa. Akibatnya jelas arus urbanisasi atau migrasi menjadi tidak dapat dihindari. Hal ini tentu akan menyebabkan persaingan yang semakin meningkat disektor tenaga kerja. Meningkatnya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja baru, akan menyebabkan bertambahnya pengangguran, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan

masyarakat, akibat rendahnya

pendapatan berimbas pada menurunnya daya beli, menurunnya daya beli berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan fisik minimum sesuai dengan standar kebutuhan hidup yang layak sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per-17/Men/VIII/2005. Pemerintah

Kabupaten

Jembrana

disektor

ketenagakerjaan

tetap

mengambil langkah-langkah perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja dengan

bekerjasama

meningkatkan

dengan

keterampilan

lembaga-lembaga masyarakat

untuk

ketenagakerjaan mengembangkan

yang

ada,

semangat

kewirausahaan yang pada akhirnya meningkatkan lapangan kerja, serta menjaga hubungan industrial yang lebih harmonis antara Pemerintah, Buruh/tenaga kerja dan Pengusaha. Penyelenggarakan ketenagakerjaan didukung oleh peraturan perundang undangan seperti : UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, UU No.1992 tentang Jamsostek, UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat OPekerja dan Serikat Buruh, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


12.1 Program dan Kegiatan. Untuk

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat

dalam

bidang

ketenagakerjaan pada tahun 2011 telah dilaksanakan melalui program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai. 12.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dari anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan urusan ketenagakerjaaan pada tahun 2011, dilaksanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan realisasi sebagai berikut : Tabel 4.59 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2011 Porgram/Kegiatan 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan Kegiatan - Penyebaran informasi bursa tenaga kerja. - Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai. 2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Sosialisasi berbagai peraturan ketenaga kerjaan. - Fasilitasi penyelesaian dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan - Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegak hukum dan K3

Anggaran yang disediakan untuk

Realisasi Keu( Rp )

%

100 100

5.000.000,480.000,-

100 13,53

5.328.000,-

100

4.093.500,-

76,83

5.328.000,-

100

531.000,-

9.91

2.497.500,-

100

1.696.500,-

67,92

Jumlah Pagu ( Rp )

Fisik( %)

40.480.000,5.000.000,35.480.000,13.153.500,-

urusan Ketenagakerjaan adalah untuk

Kegiatan penyebaran informasi bursa tenaga kerja berupa leaflet dan brosur lowongan pekerjaan, kegiatan penyiapan tenaga kerja siap pakai adalah memberikan pembinaan pada calon tenaga kerja, kegaiatan sosialisasi peraturan ketenaga kerjaan dan peningkatan pengawasan perlindungan penegak hukum dan K3 adalah memberikan pembinaan ke perusahaan-perusahaan berkaitan dengan ketenagakerjaan dan K3. Sedangkan kegiatan fasilitasi penyelesaian dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan adalah memfasilitasi adanya permasalahan hubungan tenaga kerja dan perusahaan. Adapun perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan perbandingannya dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) adalah sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


Tabel 4.60 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Jembrana No 1 2 3 4 5

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

UMK 675.000 737.500 812.500 875.000 927.500

UMP

Pertumbuhan 21,08 9,26 10,17 7,69 5,67

622.000 682.650 760.000 829.316 890.000

Kinerja penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja yang menunjukkan rasio antara banyaknya angkatan kerja dengan penduduk usia kerja di Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 sebesar 72,25%. 12.3 Permasalahan dan Solusi. Permasalahan yang dihadapi : Pada bidang penempatan tenaga kerja permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja, Job order pemagangan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri masih ditentukan oleh pihak penerima, sistim pelaksanaan seleksi pemagangan ke luar negeri sangat ketat dan selektif. Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada bidang hubungan industrial dan pengawasan adalah kurangnya dukungan dana yang dimiliki Sekretariat LKS tripartit sehingga untuk melakukan inventarisasi permasalahan ke lapangan sangat terbatas, rendahnya

penyerapan

perusahaan

tentang

peraturan

perundang–undangan

ketenagakerjaan, masih ada perusahaan yang belum memiliki

peraturan

perusahaan, masih ada pemikiran dalam perusahaan bahwa keberadaan LKS Tripartit belum dianggap penting, masih banyak perusahaan yang belum menyertakan karyawannya dalam program Jamsostek, masih banyak perusahaan yang belum membuat laporan keadaan tenaga

kerjanya

(Wajib Lapor

Ketenagakerjaan), masih banyak tenaga kerja belum mengerti dan memahami hak dan

kewajiban

normatif

berdasarkan

Peraturan

Perundang-Undangan

Ketenagakerjaan. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


Solusi Pemecahan Permasalahan : Untuk menanggulangi permasalahan dalam bidang penempatan tenaga kerja dilakukan antara lain berkoordinasi dengan pihak penerima tenaga kerja agar dapat ditentukan kepastian jumlah calon pemagangan dan tenaga kerja yang dibutuhkan, menghimbau kepada calon tenaga kerja yang akan magang ke luar negeri untuk mempersiapkan fisik dan mental sejak dini. Sedangkan penanggulangan permasalahan dalam hubungan industrial adalah dengan melakukan mediasi perselisihan bekerjasama dengan pihak perusahaan, melakukan pembinaan secara intensif setiap kali kunjungan ke perusahaan, menyampaikan

pentingnya

hubungan

Industrial

Pancasila

setiap

kali

ada

kesempatan dalam kunjungan keperusahaan, melakukan inventarisasi permasalahan ketenagakerjaan di lapangan kasus per kasus, memberikan bahan–bahan peraturan tentang

ketenagakerjaan

setiap

kali

melakukan

sosialisasi,

memberikan

pemahaman lewat sosialisasi pentingnya Lembaga LKS Tripartit bagi perusahaan, melakukan monitoring terhadap perusahaan yang belum memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Jamsostek, melaksanakan pembinaan tentang teknis pembuatan Peraturan Perusahaan

dan Laporan Ketenagakerjaan serta pembinaan dan

pengawasan tentang pelaksanaan upah di perusahaan, memberikan teguran bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran normatif ketenagakerjaan, melaksanakan penyuluhan ketenagakerjaan, mengadakan kepada perusahaan dan

sosialisasi kebutuhan hidup layak

mengadakan sosialisasi kepada pihak perusahaan dan

pekerja tentang kebutuhan hidup layak.

13. KETAHANAN PANGAN Upaya penciptaan iklim pendorong bagi tumbuhnya kemampuan diri masyarakat untuk menumbuh kembangkan kesadaran, kemauan dan kemampuan berinisiatif, berkreasi kegotong-royongan dalam pembangunan, dipolakan secara partisipatif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestariannya adalah dari, oleh dan untuk masyarakat (DOUM).



Ketahanan Pangan dikemas kedalam suatu program-program dan kegiatankegiatan yang lebih banyak bersifat pembelajaran dan pengembangan partisipasi masyarakat, dimana Pemerintah hanya sebagai fasilitator dan dinamisator, yang berdampak

kepada

semakin

pengelolaan

bahan

pangan

meningkatnya lokal.

Sasaran

kemandirian yang

masyarakat

ditetapkan

oleh

dalam Kantor

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai penjabaran dari tujuan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada urusan ketahanan pangan adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya peningkatan hasil/produksi pangan lokal secara mantap dan dinamis. b. Terwujudnya distribusi hasil pangan secara lancar, adil dan merata sepanjang waktu. c. Terwujudnya peningkatan ketersediaan konsumsi pangan lokal secara aman dan terjangkau. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Kepala Kantor yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Kantor PMD. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategik ditetapkan sebuah kebijakan Kantor PMD Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan untuk mencapai sasaran ditempuh melalui urusan ketahanan pangan yaitu : a. Meningkatkan hasil/produksi pangan lokal secara mantap dan dinamis. b. Membuat sistem distribusi hasil pangan secara lancar, adil dan merata sepanjang waktu. c. Meningkatkan ketersediaan konsumsi pangan lokal secara aman dan terjangkau. 13.1 Program dan Kegiatan

Beberapa program dan paket kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan ketahanan pangan dengan dukungan dana APBD II, adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Pemantauan Data Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan 2. Program Diversifikasi Pangan dan Gizi, terdiri dari kegiatan : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


a. Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga b. Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 3. Program Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan dengan Kegiatan Semiloka Dewan Ketahanan Pangan 13.2

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 4.61 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2011 NO. 1

2

3

REALISASI

ANGGARAN

Program/Kegiatan

DANA

FISIK (%)

KEU. (%)

8.755.000

8.391.000

100

95,6

18.245.000 9.330.100

17.745.000 8.995.100

100 100

97 96,4

23.005.000

23.005.000

100

100

Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pemantauan data harga, distribusi dan cadangan pangan Diversifikasi Pangan dan Gizi Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan Kegiatan Semiloka Dewan Ketahanan Pangan

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemantauan data harga, distribusi dan cadangan pangan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 8.755.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sampai bulan Desember 2011 sebesar 95.84% atau sebesar Rp.8.391.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan realisasi fisik 100%. Bentuk kegiatan ini yaitu pemantauan harga, distribusi cadangan pangan dengan cara menunjuk Petugas yang bertugas dalam mencari informasi harga di pasar

(Petugas Informasi Pasar/PIP). Petugas

Informasi Pasar bertugas setiap bulan untuk mengumpulkan daftar harga di masing–masing pasar se-Kabupaten Jembrana yang selanjutnya akan direkap untuk menjadi lapaoran data harga. Adapun hasil kegiatan yaitu Tersedianya data harga, distribusi dan cadangan pangan di Kabupaten Jembrana. 2. Program Diversifikasi Pangan dan Gizi a. Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar

Rp. 18.245.000,- (Delapan Belas Juta Dua

Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


Desember 2011 adalah 97.26% atau sebesar Rp. 17.745.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan realisasi fisik 100%. Bentuk kegiatan ini yaitu dengan membentuk demplot UPGK percontohan

di

masing–masing

kecamatan

yang

selanjutnya

akan

dilaksanakan pembinaan dan sosilaisasi. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan UPGK dengan hasil tersedianya kecukupan pangan dan gizi di tingkat keluarga. b. Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Kabupaten Jembrana didukung

dengan

dana APBD II

sebesar

Rp. 9.330.100,-

(Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi sampai

dengan

bulan

Desember

2011

adalah

96.41%

atau

sebesar

Rp.8.995.100,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah), dengan realisasi fisik 100%. Bentuk kegiatan ini yaitu bimbingan teknis bagi petugas penyuluh lapangan (PPL) dan paramedik, dengan total peserta sebanyak 40 orang. 3. Program Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan Kegiatan yang dilaksanakan adalah Semiloka Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Jembrana

didukung

dengan

dana

APBD II

sebesar

Rp.23.005.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2011 adalah 100.00% atau sebesar Rp. 23.005.000,(Dua Puluh Tiga Juta Lima Ribu Rupiah), dengan realisasi fisik 100%. Bentuk kegiatan yaitu pembinaan, rapat koordinasi dan bimbingan teknis bagi tim Dewan Ketahanan Pangan. Hasil kegiatan ini yaitu terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jembrana Tahun 2011. 13.3 Permasalahan dan Solusi Permasalahan pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah Belum mantapnya koordinasi antara pelaku dalam mata rantai sistem ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusinya adalah dilaksanakannya penyuluhan– penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


Permasalahan Program Diversifikasi pangan dan gizi keluarga adalah kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan/lahan Kosong belum optimal dan belum adanya anggaran untuk pemantauan dan analisis konsumsi pangan.

Solusinya

dilaksanakannya

penyuluhan–penyuluhan

koordinasi stakeholder sistem ketahanan pangan di tingkat

dan

rapat–rapat

lapangan dan

Kabupaten, dan dilaksanakan koordinasi anggaran antar stakeholder dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan Permasalahan program pengembangan dan pemantapan kelembagaan adalah belum mantapnya koordinasi dan kerjasama antar dinas/instansi yang terlibat dalam TiM Pokja DKP. Solusi dilaksanakan sosialisasi tentang peran dan fungsi dai tim dewan ketahanan pangan serta lebih sering mengadakan Bimbingan teknis.

14.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Permasalahan gender yang akhir–akhir ini makin mencuat diwacanakan

berbagai media seperti adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga

dan lain

sebagainya menempatkan kaum perempuan dan anak pada posisi yang lemah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jembrana telah melakukan upaya untuk dapat menyetarakan posisi antara laki-laki dan perempuan melaui berbagai program kegiatan. 14.1 Program dan Kegiatan Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2011 telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor,

penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas

operasional, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor,penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengadaan perlengkapan gedung kantor. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD. 4. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarasutaman Gender dan Anak yang terdiri

peningkatan

kapasitas

dan

jaringan

kelembagaan

pemberdayaan

perempuan dan anak dan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. 14.2 Realiasasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Besar alokasi anggaran dan realisasi program dan kegiatan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011 sebagai berikut : Tabel 4.62 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011 No. 1.

2. 3.

4.

Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - penyediaan jasa surat menyurat - penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional - penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - pengadaan perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan - penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarasutaman Gender dan Anak - peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak - workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Anggaran (Rp.)

Dana (Rp.)

Realisasi Fisik (%)

Keu (%)

2.076.000 55.200.000 54.680.000

2.071.000 54.900.000 53.153.950

99,67 99,46 97,21

99,67 99,46 97,21

8.450.000 49.921.000 92.295.000 47.900.000 29.900.000 82.730.000

6.160.000 49.143.500 92.298.000 47.863.500 22.537.500 77.646.000

72,90 98,44 100 86,64 61,03 93,85

72,90 98,44 100 86,64 61,03 93,85

2.740.000

2.740.000

100

100

5.628.000

4.525.000

63,68

63,68

47.350.000

47.350.000

100

100

250.950.000

250.950.000

100

100



Dari empat program dan tiga belas kegiatan yang dialokasikan untuk belanja langsung pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak secara fisik kegiatan telah dapat dituntaskan seluruhnya denga realisasi anggaran rata-rata sudah diatas 90%, dengan hasil-hasil sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa pembelian meterai (300 lembar) dan perangko (24 lembar), penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor berupa sewa kendaraan roda empat untuk eselon III, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional berupa 1 unit kendaraan roda empat dan 51 unit kendaraan roda dua, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja berupa service komputer, service notebook dan service LCD, penyediaan alat tulis kantor berupa pembelian 44 jenis ATK, penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa 10 jenis barang cetakan dan 52.416 lembar foto copy, penyediaan bahan logistik kantor berupa pembelian baterai 168 buah, 8.560 liter BBM dan 232 liter pelumas, penyediaan makanan dan minuman berupa pembelian snack dan nasi kotak dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah berupa perjalan dinas keluar daerah kabupaten dan keluar daerah propinsi. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa pembelian 1 buah kamera yang sangat bermanfaat untuk mendokumentasikan berbagai aktifitas kantor. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD. Penyusunan laporan merupakan bagian yang sangat vital dalam setiap proses kegiatan sehingga kualitas laporan yang baik harus mencerminkan kondisi sesungguhnya. 4. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarasutaman Gender dan Anak yang terdiri

peningkatan

kapasitas

dan

jaringan

kelembagaan

perempuan dan anak berupa : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011

pemberdayaan


-

Kegiatan pelaksanaan lomba tokoh perempuan yang diwakili oleh Ni Wayan Wartini, S.Pd dari Kecamatan Pekutatan ke tingkat Propinsi.

-

Kegiatan pelaksanaan hari kartini dengan mengadakan lomba tata rias wajah dan rambut, lomba kebersihan, kenyamanan dan kerapian kantor, lomba tenis meja, gerak jalan santai.

-

Kegiatan WHDI

dengan kegiatan ngaturang penganyar mengikuti kegiatan

pemkab, mengikuti Musda yang diadakan di Propinsi Bali dan mengikuti kegiatan GOW Kabupaten Jembrana. -

Kegiatan Pelaksanaan lomba P2WKSS Rosela yang diwakili oleh Kelurahan BB Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dengan memperoleh Juara III tingkat Propinsi Bali.

-

Pelaksanaan Kegiatan GOW dengan kegiatan pelaksanaan perayaan Hari Ibu.

-

Pelaksanaan Kegiatan Penilaian GSI tingkat Propinsi yang diwakili oleh Kecamatan Jembrana dan mendapat juara II tingkat Propinsi Bali, dan

- Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan berupa mengikuti workshop yang diadakan oleh Inersia dan Mitra Gender di Jakarta dan di Bandung yang diikuti oleh 35 orang dari Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Jembrana . Keberadaan meningkatkan

organisasi

partisipasi

perempuan perempuan

mempunyai dalam

peran

penting

pembangunan,

dalam

sehingga

keberadaannnya perlu mendapat dalam pembinaan yang intensif. Tabel 4.63 Data Kelompok Perempuan Di Kabupaten Jembrana Jumlah (Orang) Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 KKG 490 400 400 400 400 KPA 340 200 200 200 200 PP 34 300 300 300 300 Pokja GSI-B 110 300 300 510 510

2011 400 200 300 510

Standar pelayanan minimal pada urusan ini mengacu pada Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

Bidang

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga


Sejahtera

di


Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, untuk Kabupaten Jembrana capaian Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut : 1. Penanganan pengaduan/korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sudah tercapai 100%. 2. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang medapatkan bantuan hukum sudah tercapai 100%. Sedangkan capaian indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : Tabel 4.64 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun NO 1 2

3

4 5

Uraian Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Rumusan Pekerja perempuan di lembaga pemerintah Jumlah pekerja perempuan Pekerja perempuan di lembaga Swasta Jumlah pekerja perempuan Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah angkatan kerja perempuan Jumlah Pengaduan yang terselesaikan Jumlah Pengaduan

2010

2011

1.193

1,33%

89.713 9.876

2.017

11,08%

89.173

12.999

14,47%

89.826

101.568

101.800 85,79%

118.387 88.526

2,25%

89.826

85,84% 118.598

87,22%

101.496 36 36

89.826

88,20%

101.845 100%

26 26

100,00 %

14.3 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Belum optimalnya lembaga perlindungan anak di Jembrana. 2. Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada, belum optimalnya fungsi Kesekretariatan Satgas GSI-B Tingkat Kecamatan dan Desa dan kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan GSI- Bayi Baru Lahir. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


3. Belum tersedianya dana untuk visum KDRT dan ruang konseling Solusi

Pemecahan

Permasalahan

dengan

memberikan,

memantapkan

koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan pendataan organisasi perempuan yang ada dengan pertemuan secara rutin, memantapkan kordinasi dengan instansi terkait, mendorong meningkatkan fungsi kesekretariatan Satgas GSI-B Tingkat Kecamatan dan Desa.

15 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Pembangunan keluarga sejahtera melalui Program Keluarga

Berencana

tahun 2011 yang dilaksanakan di Kabupaten Jembrana selama ini meliputi; berbagai aspek kehidupan berfokus pada upaya peningkatan kualitas dan pengendalian kuantitas penduduk. Upaya peningkatan kualitas penduduk melalui bidang pendidikan, agama, kesejahteraan sosial, kepemudaan, olahraga dan lainlain, sedangkan upaya pengendalian kuantitas penduduk meliputi : keadaan jumlah, struktur, kepadatan dan pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan program keluarga berencana. 15.1 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Jembrana dari tahun 2011 untuk program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang bersumber dari DAK dan

APBD kabupaten Jembrana ; dengan

program sebagai berikut: 1. Program Keluarga Berencana yang terdiri dari satu kegiatan yaitu Pelayanan KIE 2. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam bentuk KB/KR yang mandiri dengan satu kegiatan yaitu fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB denagn satu kegiatan yaitu fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB. 3. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dengan satu kegiatan yaitu Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


15.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan program

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di

Kabupaten Jembrana didukung dengan APBD kabupaten Jembrana dengan realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut : Tabel 4.65 Anggaran Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Tahun 2011 No

Program

Anggaran

1

Keluarga berencana

9.000.000

2

Pembinaan peran serta masyaraat dalam bentuk KB/KR yang mandiri

3

Pengembangan bahan informasi tetang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Realisasi Fisik % 100

Keuangan (Rp.) % 9.000.000 100

139.000.000

100

139.000.000 100

87.300.000

100

87.300.000 100

1. Program Keluarga Berencana yang terdiri dari satu kegiatan yaitu Pelayanan KIE bertujuan untuk meningkatkan kesertaan ber-KB dengan sasaran pasangan usia subur. Hasil pelaksanaan kegiatan berupa belanja publikasi 15 buah benner, 18 spanduk dan 10 umbul-umbul. 2. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam bentuk KB/KR yang mandiri terdiri dari satu kegiatan yaitu fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB. Dalam kegiatan ini diberikan biaya operasional kepada 304 kelompok KB, 51 Desa untuk PPKBD yang masing-masing kelompok menerima Rp 300.000,-. 3. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dengan satu kegiatan yaitu pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Pada program ini diberikan biaya operasional kepada kelompok catur bina yaitu 274 kelompok Bina Keluarga Balita, 6 kelompok Bina Keluarga Remaja, 6 kelompok Bina Keluarga Lansia dan 5 kelompok Bina Lingkungan Keluarga yang masing-masing menerima

Rp.300.000,-

untuk

dipergunakan

sebagai

kelompok. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011

biaya

operasional


Dari program di atas, diadakan lomba-lomba dengan hasil sebagai berikut. : Tabel 4.66 Hasil Pelaksanaan Lomba-Lomba Keluarga Berencana Tahun 2011 NO 1

2 3 4 5

6

7

8

9

10 11 12

JENIS LOMBA Lomba Bidan Praktek Swasta Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan Lomba Petugas Lapangan Keluarga Berencana Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera

Lomba Pasangan KB Lestari Kategori 10 tahun



Lomba Duta Mahasiswa Lomba Karya Tulis Lomba Membuat Poster

TINGKAT KABUPATEN Juara I

TINGKAT PROVINSI Juara I

Juara II Juara III Juara I Juara II Juara III Juara I Juara II Juara III Juara I Juara II Juara III Juara I

Juara I -

Juara II Juara III Juara I

Juara II

Juara II

-

Desa Perancak

Juara III

-

Desa Warnasari

Juara I

Juara I

Desa Budeng

Juara II

-

Desa Asahduren

Juara III

Desa Batuagung

Juara I

Juara II

Desa Medewi

Juara II

-

Desa Yehsumbul

Juara III

-

Desa Mendoyo Dangin Tukad Desa Melaya

Juara I

-

Juara II

-

Desa Gumbrih

Juara III

-

Kabupaten Jembrana

-

Juara II

PIK Remaja SMA I Pekutatan Tingkat Mahasiswa

Pekutatan Kabupaten Jembrana

-

Tingkat SMA

SMA I Pekeutatan

-

Juara III Juara II dan III Juara III

NAMA Ni Komang Ayu Yuliari,SST Ni Ketut Tri Ernawati Ni Ketut Sumari Sugito I Wayan Balik Kari, SS I Ketut Rai Astawa I Ketut Armita, SH. I Putu Suarnita, SH. I Nyoman Sutama BKB Giri Usada BKB Darma Husada BKB Kembang Sari UPPKS Menuh UPPKS Dwi Putra Sentana UPPKS Mekar Sari Made Dharma, SE dengan Ni Made Laba I Wayan Watra Unaya dengan Ni Luh Putu Suarni, SH Ir. I Ketut Suastika Yasa dengan Ni Made Srianti, SH I Ketut Widastra, BA dengan Ni Putu Suryani I Wayan Diarta dengan I Gusti Ayu Komang Kendran I Nengah Sarya dengan Ni Komang Adiani I Putu Yasa dengan Ni Putu Luwih I Kayan Suandiasa dengan Ni Made Suryati I Made Suitra dengan Sayu Namayanti I Ketut Nitra dengan Ni Ketut Meli I Ketut Wiguna dengan Regina Salwey I Made Rai Yasa dengan Ni Wayan Sudiasih Made Dwi Puja Setiawan

ALAMAT Desa Mendoyo Dauh Tukad Kelurahan Dauh Waru Desa Pengeragoan Desa Melaya Desa Pengeragoan Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kecamatan Mendoyo Kecamatan Negara Desa Yehsumbul Desa Kaliakah Desa Batuagung Kelurahan Sangkaragung Desa Pekutatan Desa Pergung Desa Mendoyo Dauh Tukad Desa Pulukan


Juara III


Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dapat dilihat dari Data Prevalensi Jumlah Peserta KB di Kabupaten Jembrana dari tahun 2006 s/d 2011 sebagai berikut : Tabel 4.67 Prevalensi Jumlah Peserta KB di Kabupaten Jembrana Tahun No

2006

Uraian Jml

1

2

Jumlah peserta KB Aktif Jumlah Pasang an Usia Subur

2007 % thd PUS

43,050

Jml

% thd PUS

44,240 83.32

51,667

2008 Jml

2009 % thd PUS

46,037 84.28

52,492

Jml 47,756

86.89 52,985

2010 % thd PUS

2011 % thd PUS

Jml 48,713

88.87 53,737

Jml

% thd PUS

49,800 88.80

54,856

88,740 56,121

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya peningkatan jumlah peserta KB dan jumlah pasangan usia subur. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB cukup tinggi yang ditunjukkan tabel pravelensi jumlah peserta KB yang senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya rata-rata sebesar 1,4 %. Demikian pula terhadap pemakaian alat kontrasepsi yang senantiasa mengalami peningkatan setiap tahun rata-rata sebesar 3,2% mengindikasikan tingkat kesadaran masyarakat atas keikutsertaan program KB. Tabel 4.68 Data Perkembangan Penggunaan Alat Kontrasepsi No 1 2 3 4 5 6 7

Uraian IUD MOW MOP KONDOM IMPLANT SUNTIKAN PIL Jumlah

Tahun 2006 14,179 929 121 432 1,476 21,400 4,513 43,050

2007 14,017 929 109 447 1,603 22,594 4,541 44,240

2008 13,532 927 109 580 1,801 24,345 4,743 46,037

2009 13,545 931 109 868 2,126 25,477 4,700 47,756


2010 13,605 927 111 1,000 2,336 25,990 4,744 48,713

2011 12.642 965 123 1243 2.756 27.294 4.777 49.800


Tabel .69 Data kelompok-kelompok KB No 1 2 3 4 5 6

Uraian BKB (Bina Keluarga Balita) BKR (Bina Keluarga Remaja) BKL (Bina Keluarga Lansia) BLK(Bina Lingkungan Keluarga) UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) Jumlah

2006 244 61 59 -

2007 244 61 59 -

2008 244 61 59 21

Tahun 2009 267 71 62 44

2010 274 74 66 72

2011 279 74 67 72

208 572

208 572

220 605

220 664

225 711

248 740

Kegiatan pembinaan KB disusun untuk menumbuh kembangkan kelompokkelompok KB melalui pelaksanaan pembinaan-pembinaan terhadap kelompok yang ada. Kelompok-kelompok KB di kabupaten Jembrana setiap tahun juga mengalami peningkatan cukup pesat. Berdasarkan capaian terhadap

indikator-indikator di atas menunjukkan

bahwa berbagai pelaksanaan sosialisasi terhadap program KB kepada masyarakat telah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB. Namun demikian, pengendalian pertumbuhan populasi penduduk tidak sematamata dapat diukur dari keberhasilan penyelenggaraan KB mengingat faktor migrasi sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Capaian kinerja urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat dari capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten/Kota, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010. Untuk Kabupaten Jembrana capaian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut: 1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 1,87%. 2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 88,74%. 3. Cakupa Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 2,38%. 4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 79,93%. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


5. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87,9% 6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan mencapai 145% (2 desa x 37 orang /51 desa x 100). 7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/kelurahan 100%. 8. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 100% setiap tahun 9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun. 15.3 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1. Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber KB, 2. Masih adanya PUS Unmetneed, dan PUS Muda. 3. Masih kurang pengadaan Alat Permainan Educatif (APE) Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan antara lain melakukan sosialisasi alat kontrasepsi, melakukan KIE dan Pelayanan KB dan melakukan KIE tentang KRR kepada Remaja.

16. PERHUBUNGAN Pembangunan

bidang perhubungan

untuk

penyelenggaraan

transportasi

merupakan sarana dan prasarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar sektor perekonomian disamping sebagai penunjang dan penggerak bagi pertumbuhan serta perkembangan suatu wilayah dengan wilayah lainnya baik eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Menyadari besarnya pengaruh transportasi terhadap pertumbuhan perekonomian di daerah Kabupaten Jembrana dalam rangka memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai, untuk menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya dan kegiatan lainnya. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


Pembangunan bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Jembrana diarahkan pada pengembangan secara terpadu antar inter transportasi darat dan antar transportasi jalan dengan angkutan penyebrangan untuk meningkatkan aksebilitas transportasi, sehingga mampu mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi serta upaya pemerataan pembangunan pada sektor lainnya. Selanjutnya,

pembangunan

transportasi

diarahkan

guna

mendorong

pemerataan pembangunan dan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat dengan biaya yang terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil, serta menata kembali pengelolaan sistem transportasi antar dan inter moda (jenis angkutan) maupun sirkulasinya yang disesuaikan dengan fungsi jaringan jalan, baik di kota maupun pedesaan. Demikian pula dalam mengembangkan sistem angkutan umum dalam upaya mengembangkan sistem insentif untuk pengguna angkutan umum dan meningkatkan pelayanan angkutan umum sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi penggunaan badan jalan terutama di daerah perkotaan, sehingga kinerja pelayanan jalan

dapat ditingkatkan. Dasar hukum pelaksanaan urusan perhubungan di

Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : 1. UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. PP. No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. 3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 4. Perda Kabupaten Jembrana No. 8 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi

Pengujian

Kendaraan Bermotor. 16.1 Program dan Kegiatan. Transportasi memegang peranan yang sangat strategis dalam memperlancar sektor perekonomian dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien serta mampu untuk memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok



daratan guna menunjang pemerataan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional. Untuk mewujudkan transportasi tersebut perlu adanya sarana prasarana yang memadai. Pemerintah daerah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berkewajiban untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang salah aspeknya adalah pembangunan di bidang transportasi. Untuk menunjang kegiatan dimaksud, berbagai program dan kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana yang telah dilaksanakan tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 16.2

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan di Kabupaten Jembrana dilaksanakan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jembrana. Dari enam program yang dilaksanakan, telah dapat dituntaskan dengan baik sesuai dengan target dan perencanaan dimana realisasi pelaksanaan kegiatan baik secara fisik maupun keuangannya rata-rata diatas 90 %, sebagaimana terlihat pada tabel berikut : Tabel 4.70 Alokasi Anggaran Urusan Perhubungan Tahun 2011 No

Program/Kegiatan

Anggaran

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Peyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

749,504,950 6.167.500 66.000.000 89.920.000

Fisik (%)

Realisasi Keu (Rp)

%

77.56 83 100 68

650,340,250 5.100.000 66.000.000 61.195.900

87 83 100 68



No

Program/Kegiatan -

2

3

4

5

6

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Peningkatan sarana Prasarana Lalu Lintas Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Rehabiitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor - Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light

Anggaran 17.308.600 70.510.650 21.668.200 171.864.000 3.990.000 302.076.000 8.382.000

Fisik (%) 69 93 77 90 29 89 100

Realisasi Keu (Rp) 11.895.000 65.329.000 16.691.550 154.240.000 1.155.000 268.733.800

% 69 93 77 90 29 89

8.302.500

99

8.382.000

100

8.302.500

99

244.310.000

100

242.000.000

99.05

244.310.000 237,600,000

100 96.80

242.000.000 229,985,000

99.05 97

85.000.000

100

81.310.000

95.66

63.000.000 89.600.000

100 100

59.425.000 89.250.000

94.33 99.61

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya - Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Di Lingkungan Terminal - Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah - Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan - Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan - Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Teladan

529,391,550 13.311.000

95.29 100

519,020,050 12.459.000

98 93.60

188.885.550

100

180.920.550

95.78

120.570.000

100

120.015.500

99.54

112.000.000 93.125.000

100 100

111.750.000 92.625.000

99.78 99.46

1.500.000

100

1.250.000

83.33

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

74,680,000

99.20

74,078,600

99.24

- Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

40.100.000

100

39.548.000

98.62

- Pengadaan Marka Jalan

34.580.000

100

34.530.600

99.86

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.244.310.000,- dengan realisasi sebesar Rp.242.000.000 (99,05%) yang digunakan untuk pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 32 buah dan pagar pengaman jalan sepanjang 200 meter yang ditempatkan di 5 Kecamatan di Kabupaten Jembrana untuk keamanan dan kelancaran transportasi lalu lintas. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ memiliki 4 kegiatan yaitu: 1. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Pada tahun 2011 dilaksanakan pembuatan gorong-gorong/drainase depan pintu masuk lokasi pengujian kendaraan bermotor dengan anggaran sebesar Rp.85.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.81.310.000,- (95,66%) dengan manfaat untuk kelancaraan drainasi di pengujian kendaraan bermotor. 2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.63.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.59.425.000,- (94,33%) yang dimanfaatkan untuk rehab got/drainase Terminal Negara sehingga saluran air yang terdapat di terminal menjadi lancer yang berpengaruh pada kebersihan dan kenyamanan di lingkungan terminal. 3. Rehabilitasi/pemeliharaan halte Halte yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana adalah sebanyak 9 unit dengan anggaran awal sebesar Rp.15.000.000,-. Anggaran tersebut dialihkan ke kegiatan lainnya karena halte tersebut telah dipelihara oleh pihak ketiga berupa bantuan dari PT. Telkomsel. 4. Rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light Untuk tahun 2011 terdapat anggaran sebesar Rp. 89.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp.89.250.000,- (99,61%) untuk penggantian suku cadang serta perawatan jaringan instalasi untuk 7 unit traffic light dan 22 unit warning light yang tersebar di 5 Kecamatan di Kabupaten Jembrana. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan memiliki 6 kegiatan yaiu : 1. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.13.311.000,- dengan realisasi sebesar Rp.12.459.000,- (93,60%) untuk mendukung pelaksanaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yang pada tahun 2011 diikuti sebanyak 1 kali dengan hasil diperolehnya Plakat Wahana Tata Nugraha oleh Kabupaten Jembrana.



2. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal. Untuk tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.188.885.550,- dengan realisasi sebesar Rp.180.920.550,- (95.78%) untuk belanja keperluan kebersihan di terminal, pembiayaan tenaga outsourching sebanyak 17 orang, serta terdapat pemeliharaan pos lalu lintas di Kaliakah. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terciptanya kebersihan dan kenyamanan di lingkungan terminal serta lancarnya pelaksanaan ketertiban lalu lintas. 3. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Anggaran

yang dialokasikan untuk tahun 2011 sebesar Rp. 120.570.000,-

dengan realisasi sebesar Rp.120.015.500,- (99,54%) untuk belanja pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus yaitu untuk belanja jok, korden, AC beserta kelengkapan bus yang menunjang operasional pelayanan angkutan sehingga terciptanya kenyamanan dalam berkendaraan yang meningkatkan pelayanan angkutan. 4. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2011 sebesar RP. 112.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 111.750.000,- (99,78%) untuk belanja bahan/material serta cetak dan penggandaan yang mendukung kegiatan pengujian kendaraan bermotor. Untuk Tahun 2011 terdapat target wajib uji sebesar 6947 unit dan yang telah terealisasi adalah sebesar 6706 unit (96,53%). 5. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 93.125.000,- dengan realisasi sebesar Rp.92.625.000,- (99,46%) untuk belanja BBM, pengadaan blangko pelanggaran lalu lintas, blangko-blangko untuk mendukung pembuatan dokumen/sertifikat pas kecil kapal serta pengadaan HF/FM (Handy Talkie). Manfaat kegiatan ini adalah terciptanya ketertiban lalu lintas dan angkutan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian (wasdal) seperti yang diadakan pada saat HUT Kota Negara, Natal dan Tahun Baru, wasdal gabungan serta pengawasan dan pengendalian di jalan-jalan kabupaten. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


6. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan teladan Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini Rp.1.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.250.000,- (83,33%) untuk mendukung kegiatan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan (AKUT) yang dilaksanakan setiap tahunnya melalui pengiriman supir/juru mudi/awak kendaraan angkutan teladan yang mewakili Kabupaten Jembrana. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas memiliki 2 kegiatan yaitu: 1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.40.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.548.000,- (98,62%) untuk belanja pengadaan ramburambu lalu lintas serta pengadaan rambu papan nama jalan. Untuk tahun 2011 terdapat 95 buah rambu dan papan nama jalan yang telah dipasang di 5 Kecamatan

di

Kabupaten

Jembrana

untuk

mendukung

keamanan

dan

kelancaran transportasi lalu lintas. 2. Pengadaan marka jalan Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34.580.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.530.600,- (99,86%) untuk pembuatan marka jalan sepanjang 247 m2 yang ditempatkan di Kecamatan Mendoyo, Jembrana, dan Negara. Kagiatan ini bermanfaat untuk mendukung keamanan dan kelancaran transportasi lalu lintas. Realisasi pelaksanaan program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ adalah seperti tabel berikut : Tabel 4.71 Capaian Indikator Kinerja Program Bidang Perhubungan Indikator Program 1 2 3 4 5 6

Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas yang Diadakan Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang Diadakan Jumlah Terminal yang Dipelihara Jumlah Halte yang Dipelihara Jumlah APILL (Traffic Light, Warning Light, dan Counter Down) yang Dipelihara Panjang Marka Jalan yang Terpasang

Satuan buah m² Unit Unit Unit m²

Target 95 200 1 9 29

Tahun 2010 Realisasi 95 200 1 9 29

% 100 100 100 100 100

247

247

100



Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk memenuhi standar agar kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib melewati proses pengujian kendaraan bermotor. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar harus tersedia fasilitas yang memadai baik administrasi maupun fasilitas teknis seperti gedung dan alat uji mekanis.

No

Tabel 4.72 Persentase Realisasi Uji Kendaraan Bermotor Uraian Tahun Wajib Uji Realisasi

%

1

2006

5342

5137

96,16

2

2007

5572

5131

92,09

3

2008

5586

5228

93,59

4

2009

5655

5505

97,35

5

2010

6564

6607

91,51

6

2011

6947

6706

96,53

Pada tahun 2011 persentase realisasi uji kendaraan bermotor mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2010. Namum demikian tetap perlu mendapat perhatian dan upaya-upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan untuk melaksanakan uji kendaraan yang dimilikinya. 16.3 Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Perhubungan adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai sebagai tenaga teknis di bidang perhubungan.



2. Terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) saat ini yang tersedia hanya 1 orang) di bidang perhubungan, khususnya penyidikan terhadap pelanggaran UU lalu lintas, sehingga pelaksanaan sidang di tempat operasi belum dapat berjalan secara optimal. 3. Kurang tertib dan disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas. 4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk menguji/kir secara berkala kendaraannya. 5. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan angkutan untuk mencari ijin trayek dan usaha ijin angkutan. 6. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan Solusi yang diambil dalam rangka mengatasi permasalahan antara lain : 1. Mengusulkan peningkatan SDM melalui kegiatan Diklat teknis di bidang Perhubungan. 2. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat, pengusaha/pemilik kendaraan dan para sopir angkutan umum guna meningkatkan pengetahuan serta kesadaran mereka untuk mematuhi aturan lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Mengadakan Sosialisasi kepada pengusaha/pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk mematuhi aturan lalu lintas dan angkutan jalan serta melakukan pengujian kendaraannya tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Melakukan pendataan kendaraan bermotor serta data lainnya melalui survey serta mencari sumber yang kompeten di Kantor Samsat, Polres Jembrana dan Badan Statistik, sehingga data yang dibutuhkan menjadi akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.


Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Recommend Documents