BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1. URUSAN PENDIDIKAN a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan akses dan kualitas Layanan Pendidikan TK dan SD di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.337.795.520,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sistem aplikasi database terpada TK, SD di Jawa Barat. school mapping TK, SD Terpadu di Jawa Barat, Sistem Standar Nasional (SSN) pengelolaan TK, SD di Jawa Barat, pelaksanaan Kurikulum KTSP oleh TK, SD di Jawa Barat, peningkatan prafesionalisme Guru, Pengawas dan Kepala TK, SD di Jawa Barat; meningkatnya kelengkapan dan kualitas sarana prasarana TK dan SD di Jawa Barat; terwujudnya koordinasi dan sinergitas program/kegiatan Provinsi dan Kabupaten/kota mengenai TK, SD di Jawa Barat;

terkendalinya

Program/Kegiatan Provinsi, Kabupaten/kota TK dan SD di Jawa Barat, pengembangan sarana/prasarana guna peningkatan Akses Layanan; terlaksananya

pembinaan

dan

pengembangan

TK/SD,

worshop

pengelolaan bantuan program sarana dan prasarana untuk sekolah sebanyak

15

orang,

terlaksananya

lomba

gugus

TK

dan

SD,;

terlaksananya worshop/ pembekalan guru bantu SD/MI di Daerah Terpencil dan Perbatasan sebanyak 1.534 orang. (2)

Kegiatan Pemerataan Peningkatan Layanan Pendidikan SMP yang berkualitas yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.947.400.000,-. Hasil kegiatan

adalah

pengembangan terfasilitasinya

tersusunnya dan

kajian

penyelenggaraan

pengembangan

dan

dan SMP

telaahan

kebijakan

yang

berkualitas

pemberdayaan

8

SNP

dalam

Penyelenggaraan SMP berkualitas; terbinanya pengembangan

KSF

Kurikulum PLH pada wilayah bencana alam 104 orang Pembinaan Kurikulum

Budi

Pekerti

pada

jenjang

SMP

di

Jawa

Barat;

terselenggaranya OSN, O2SN dan FLS2N SMP serta Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) serta SMP/MTs/SMP Terbuka sebanyak LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-1

1.680 orang; terlaksananya pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar; tersalurkannya

bantuan

untuk

Operasional

SMP

Terbuka

dan

Kesejahteraan guru PNS dan Non PNS Daerah Terpencil dan Perbatasan Provinsi Jawa Barat; terlaksananya workshop kurikulum keselamatan berlalu lintas jenjang SMP sebanyak 130 orang; terlaksananya pembinaan olah raga unggulan di 8 kabupaten diikuti oleh 200 orang, terlaksananya peningkatan SMP berkualitas di Jawa Barat. (3)

Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SSN-SBI pada SD dan SMP yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.079.982.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pendataan Kuantitas dan Kualitas SSN/SBI di Jawa Barat, verifikasi dan pemetaan potensi SD dan SMP berstandar RSBI/SBI di Jawa Barat oleh 543 orang, verifikasi dan pemetaan SD, SMP SBI di Jawa Barat;

terlaksananya

workshop

Statistik

Pendidikan

daerah

penyelenggaraan SSN/SBI 104 orang, workshop IPM dan indek pendidikan daerah penyelenggaraan SSN/SBI 104 orang; tersusunnya kajian dan telaahan kebijakan penyelenggaraan/pengelolaan SD, SMP SBI di Jawa Barat 120 orang; terlaksananya workshop implementasi kebijakan

pembinaan

pendidikan

SSN/SBI

sebanyak

120

orang;

terlaksananya workshop implementasi kebijakan kurikulum SSN/SBI sebanyak 120 orang, workshop implementasi kebijakan pengelolaan guru, pengawas dan kepala sekolah SSN/SBI sebanyak 120 orang, workshop implementasi kebijakan penerimaan siswa baru SSN/SBI sebanyak 120 orang; terlaksananya workshop implementasi kebijakan pengelola

sarana/prasarana

SSN/SBI

sebanyak

120

orang,

pengembangan dan pemberdayaan 8 SNP dan unsur. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu (1)

Masih tingginya penduduk usia taman kanak-kanak belum masuk TK.

(2)

Rawan drop out (DO) SD dan SMP yang lokasi rumah siswa jauh dari sekolah terutama dipedesaan.

(3)

APM SMP/Sederajat dan APK masih di bawah target.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah : (1)

Perluasan memperoleh kesempatan pendidikan TK melalui : (a) Membangun UGB TK. (b) Rehabilitas gedung TK

LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-2

(2)

Sekolah Dasar (SD). Perluasan memperoleh kesempatan belajar melalui : (a) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (b) Penyuluhan

kepada

masyarakat

tentang

pentingnya

wajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun. (3)

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Perluasan kesempatan belajar/pemerataan pendidikan melalui : (a) Membangun RKB; (b) Penambahan SMP Terbuka; (c) Rehabilitasi; (d) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (e) Penyuluhan

kepada

masyarakat

tentang

pentingnya

wajar

pendidikan dasar 9 tahun. b) Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Optimalisasi

Pendidikan Kejuruan melalui

Pemberdayaan

Lembaga Tri Parti Bidang Pendidikan dan Penyelenggaraan Expo Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya workshop pendidikan menengah dan tinggi yang diikuti oleh 156 orang; terlaksananya Expo pendidikan kejuruan Jawa Barat 2010 yang diikuti oleh kantor dinas dan SMK dari 26 Kabupaten dan Kota. (2)

Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi bagi Siswa dan Guru Kejuruan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

terlaksananya

Rp.

3.101.802.000,-.

workdhop peningkatan

Hasil

kegiatan

keahlian Teknis

adalah

Guru

SMK

sebanyak 840 orang, workshop peningkatan keahlian teknisi bengkel praktek SMK yang diikuti oleh 264 orang; terlaksananya sertifikasi kompetensi teknisi guru SMK sebanyak 130 orang; dan terlaksananya pelatihan kompetensi siswa SMK yang diikuti oleh 2.080 siswa SMK. (3)

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan

Kejuruan

yang

dilaksanakan

Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.018.979.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya terlaksananya Pelatihan Penyusunan Naskah Bahan Ajar Berbasis TIK yang diikuti oleh LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-3

196 orang; terlaksananya pelatihan desain produksi bahan ajar sebanyak 196 orang, pendampingan penyusunan Kurikulum SMK diikuti oleh 180 orang, workshop penyusunan bahan ajar dengan peserta sebanyak 75 orang dan penggandaan serta destribusi bahan ajar berbasis TIK sebanyak 8.448 keping CD. (4)

Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Aksebilitas SMA dan SMK SSN dan RSBI/SBI dan Fasilitasi PTS Penegrian PTS Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.855.292.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya aplikasi database terpadu SMA/SMK SSN/RSBI; terlaksananya sistem pemetaan SSN dan RSBI SMA dan SMK; terlaksananya penyusunan kegiatan dan pelatihan kebijakan teknis pengelolaan SMA/SMK SSN/RSBI; terlaksananya fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP); terlaksananya penyusunan dan implementasi KTSP dan muatan lokal; terlaksananya peningkatan prafesionalisme guru, pengawas dan kepala sekolah SMA/SMK berstatus SSN RSBI/SBI; terpenuhinya kelengkapan dan kualitas sarana/prasarana SMA/SMK; terlaksananya rapat koordinasi sinergitas program kegiatan tripartit kabupaten/kota sekolah SSN/RSBI; terlaksananya pengendalian dan pengawasan akuntabilitas dan pencitraan positif penyelenggaraan/ pengelolaan SMA/SMK SSN/RSBI.

(5)

Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SMA Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

89.247.478.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk 351.507 orang; terakreditasinya SMA Negeri dan Swasta sebanyak 250 sekolah; terlaksananya pelatihan kewirausahaan untuk siswa sebanyak 100 kelompok; terlaksananya pengadaan buku pelajaran ( 9 mata pelajaran) sebanyak 125 eks; terlaksananya diklat kepada tenaga pendidik, MKKS, Musyawarah Guru Masa Pelajaran (MGMP), TPK dan Keativitas Siswa (OSN) sebanyak 1.390 orang dan pengadaan sarana dan prasarana kepada 100 sekolah melalui Bantuan Keuangan. (6)

Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.485.775.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya beasiswa bagi siswa SMK berpreatasi dan tidak mampu sebanyak 9.362 siswa; terakredetasinya SMK negeri dan swasta


IV-4

berjumlah 175 sekolah; terusulkannya pengadaan buku pelajaran SMK dan buku Basa Sunda; terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan sistem evaluasi belajar tahap akhit ujian kompetensi keahlian dan ijazah SMK; terlaksananya Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK dan Vokasional Awed 2010 Tingkat Provinsi; terlaksananya pemberian bantuan sarana dan prasarana SMK, terlaksananya pengembangan kewirausahaan SMK sebanyak 1000 siswa; dan tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK untuk 579.908 siswa. (7)

Kegiatan Koordinasi Pencanangan Program Wajar 12 Tahun di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 320.850.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi pencanangan wajar 12 tahun sebanyak 2 kali yang diikuti 268 peserta.

(8)

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 213.700.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Rakor RSBI/SBI sebanyak 1 kali yang diikuti 121 orang peserta.

2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu (1) Rawan drop Out (DO) mengacu kepada jumlah penduduk pra sejahtera dan sejahtera I. (2) Siswa yang masuk ke SMK mayoritas berasal dari kalangan masyarakat menengah kebawah padahal kegiatan proses belajar mengajar memerlukan dukungan biaya yang cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah : (1) Sekolah Menengah Atas (SMA). Perlu kesempatan belajar/pemerataan pendidikan melalui : (a) Pemberian beasiswa. (b) Pemerataan pendidikan. (c) Pemerataan dan pengangkatan guru baru. (2) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perluasan kesempatan belajar/pemerataan pendidikan melalui : (a) Membangun USB; (b) Rehabilitas; (c) Membangun RKB; LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-5

(d) Pemberian beasiswa (e) Pemerataan dan pengangkatan guru baru; c) Program Pendidikan Non Formal 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Pendidikan Masyarakat Gender dan Kesetaraan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.548.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) dengan kabupaten/kota diikuti oleh 78 orang, pelatihan Tutor UKM sebanyak 100 orang, pelatihan Paket B dan Paket C sebanyak 200 orang, pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Paket A, B dan C sebanyak 100 orang, pelatihan tes penempatan program kesetaraan 104 orang, pembinaan Lembaga PKBM 1750 lembaga, lomba keteladanan Pendidikan Non Formal (PNF) di 26 Kabupaten/kota; terlaksananya Jambore Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal (PTK-PNF) diikuti oleh 364 Tenaga Pendidik PNF, pelaksanaan Hari Aksara Internasional di Cianjur; terlaksananya Sosialisasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) bagi pejabat Tingkat Kabupaten/kota diikuti oleh 78 orang, pelatihan PSBG bagi Guru dan Kepala Sekolah SD, SMP, SMA 156 orang, pelatihan PSBG bagi pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 52 orang dan penyusunan Profil Gender.

(2)

Kegiatan Perluasan Layanan PAUD Non Formal yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.045.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi Program PAUD sebanyak 100 orang, lomba Keteladanan Lembaga dan Pengelola sebanyak 5 program, workshop evaluasi kinerja layanan PAUD di Jawa Barat diikuti oleh 270 orang tenaga pembina, ureantasi pengelola PAUD 500 orang, orientasi pendidik PAUD 500 orang, workshop Pendidikan Untuk Semua (PUS) 74 orang; dan tersalurkannya bantuan sosial untuk lembaga PAUD.

(3)

Kegiatan Peningkatan Mutu Kursus dan Kelembagaan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.614.185.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi evaluasi program dan kelembagaan diikuti oleh 60 orang, rapat koordinasi kursus program kursus dan kelembagaan diikuti oleh 86 orang, workshop organisasi mitra dan konsorsium kursus diikuti oleh 60


IV-6

orang; terlaksananya pelatihan pengelola kursus program kursus wirausaha kota sebanyak 112 orang, pelatihan Pengelola Kursus Program kursus wirausaha desa 60 orang, pelatihan pengelola tenaga pendidik tata rias pengantin 60 orang, pelatihan tenaga pendidik akuntabilitas 60 orang, pelatihan tenaga pendidik hantaran 60 orang, lomba Keteladanan Kursus 1 kegiatan, pengadaan buku direktori dari lembaga kursus 2500 eks, leaflet Kursus 3750 eks, poster kursus 2500 lembar, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tata kecantikan kulit

1000 eks, KBK tata

kecantikan rambut 1000 eks, KBK tata rias pengantin 1500 eks, KBK Komputer 1000 eks, KBK merangkai bunga 1000 eks, KBK Menjahit 1000 eks, KBK mekanik otomotif 1000 eks, KBK Tata Boga 1000 eks, buku profil lembaga kursus Berprestasi 1000 eks. (4)

Kegiatan Fasilitasi dan Apresiasi kepada Para Teladan Tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 288.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi dan Apresiasi kepada para teladan Tingkat Jawa Barat.

2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu ; Tempat domisili warga belajar yang berpartisipasi berjarak cukup jauh dari tempat pusat kegiatan belajar, dan sebagian besar banyak yang lebih tertarik bekerja dari pada melanjutkan pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah : Pendidikan Non Formal. Pemerataan dan demokratisasi pendidikan luar sekolah. (a) Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kelompok belajar Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. (b) Memberikan penghargaan secara selektif kepada pemuda/pelajar dalam rangka memotivasi untuk berprestasi. (c) Meningkatkan kemampuan perencanaan pada tingkat kantor Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/kota/Kecamatan, dan SKB.


IV-7

d) Program Pendidikan Luar Biasa 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan

Peningkatan

Program

Kesejahteraan

Pendidik,

Tenaga

Kependidikan dan Pengembangan Kurikulum PK PLK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.474.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Ujian Sekolah (US) SDLB, SMPLB dan SMALB yang diikuti oleh 1628 siswa; rapat koordinasi teknis pengurus gugus SLB diikuti 184 orang; advokasi pembelajaran untuk layanan pendidikan Inklusif di Jawa Barat 120 orang; advokasi pembelajaran untuk layanan cerdas istimewa bakat istimewa di Jawa Barat 90 orang; penyusunan analisis materi pembelajaran oleh 100 orang; advokasi penyusunan KTSP SLB di Jawa Barat sebanyak 138 orang; penyusunan RPP pembelajaran pendidikan khusus sebanyak 138 orang; pemberian beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan 168 orang; pemberian insentif bagi guru sukwan dan TU PLB se Jawa Barat sebanyak 1000 orang; lomba kreatifitas pembelajaran dan seni serta olah raga PTK PLB diikuti 276 orang dan pemilihan guru SLB Berdedikasi Jawa Barat diikuti 46 orang. (2)

Kegiatan Peningkatan Bina Promosi dan Kompetensi Sisiwa Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.030.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya workshop bantuan Gubernur untuk Siswa; pembinaan kompetensi dan keterampilan siswa jenis menjahit sebanyak 260 siswa; pembinaan kompetensi dan keterampilan siswa jenis handycraft sebanyak 546 orang; pertemuan raimuna penegak PLB dan karang pamitra pembina PLB se Jawa Barat sebanyak 46 orang; lomba kreatifitas hasil belajar, seni dan olahraga PK dan PLK sebanyak 1120 siswa; dan pemantapan persiapan pemberangkatan atlet untuk perlombaan tingkat LKS tingkat Nasional.

(3)

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana SLB di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

11.648.760.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa khusus; pengadaan perlengkapan kantor; pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 5 USB; dan terlaksananya pengadaan Brile buku keagamaan sebanyak 500 eksemplar. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-8

(4)

Kegiatan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PK, PLK dan Inklusif Negeri dan Swasta di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.650.782.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan inkulif negeri dan swasta di jawa barat sebanyak 1450 orang; terlaksananya pertemuan gugus sebanyak 20 kali untuk 46 gugus.

2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu ; Pendidikan Luar Biasa. (1) Masih banyaknya anak berkelainan usia sekolah belum masuk SLB. (2) Rawan drop out (DO) yang disebabkan oleh watak dan karakter anak berkelainan. (3) Rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kelainan/kecacatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah : Perluasan memperoleh kesempatan belajar melalui : (1) Membangun USB; (2) Rehabilitasi gedung; (3) Pemberian beasiswa (4) Pemerataan dan pengangkatan guru baru; (5) Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya SLB. e) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Pelatihan Manajerial Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan manajerial kepala SD, SMP, SMA

dan

SMK

sebanyak

376

orang,

pelatihan

pemberdayaan

perpustakaan SD, SMP, SMA dan SMK sebanyak 528 orang, pembinaan kesadaran lingkungan hidup bagi guru pembina LKS SD angkatan II sebanyak 132 orang, pembinaan kesadaran lingkungan hidup bagi guru pembina LKS SD, SMP, SMA dan SMK sebanyak 528 orang; terlaksananya kualifikasi akademik guru untuk beasiswa sebanyak 1052 orang.


IV-9

(2)

Kegiatan Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Dasar dan Menengah di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.896.387.200,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pendataan calon peserta Ujian Akhir Standar Bertaraf Nasional (UASBN), pengolahan data calon peserta UASBN pengadaan buku panduan UASBN sebanyak 6525 eksemplar, pendampingan distribusi naskah soal; terselenggaranya UASBN di Kabupaten/kota se Jawa Barat, terlaksananya pemindaian (scaning) di Kabupaten/kota dan validasi hasil pemindaian di tingkat Provinsi, pendampingan pemindaian (scaning) monitoring pelaksanaan UASBN; dan terlaksanaannya rapat evaluasi UN dan UASBN diikuti oleh 150 orang. (3)

Kegiatan Pemilihan Pendidik, Tenaga Kependidikan, Berprestasi dan Berdedikasi TA. 2010 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi tentang pemilihan pendidik dan tenaga pendidikan yang diikuti oleh 76 orang dari Dinas Pendidikan

Kabupaten/kota;

terlaksananya

pemilihan

Kepala

SD,

pengawas SD, guru SD daerah terpencil berdedikasi sebanyak 64 orang, verifikasi/validasi yang dilaksanakan 97 orang; terlaksananya pemilihan guru TK berprestasi 26 orang, guru SD berprestasi 26 orang, guru SMP berprestasi 26 orang, guru SMA berprestasi 26 orang, pemilihan Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala SMA berprestasi sebanyak 104 orang, pemilihan Pengawas TK/SD, pengawas SMP, pengawas SMA sebanyak 78 orang,

pemilihan kabaran SMA berprestasi

26 orang,

pemilihan

Pustakawan SMP berprestasi 26 orang, pemilihan Kepala Sekolah berwawasan lingkungan berprestasi jenjang SD, SMP, SMA sebanyak 78 orang,

persiapan

dan

pembinaan

untuk

pemilihan

Pemberian

Penghargaan kepada 60 orang. (4)

Kegiatan Pelatihan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Program Hibah Kompetetif

Institusi

(PHK-I)

TA.2010

yang

dilaksanakan

Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.700.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyusunan model dan materi pelatihan disusun oleh 52 orang, TOT MGMP Matematika SMP 48 orang, TOT Reflikasi Program bermutu 48 orang, TOT Peningkatan Profesionalisme guru melalui KKG sebanyak 48 orang, TOT MGMP Matematika SMA 48 orang, reflekasi Program bermutu (Batter LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-10

Education Tronght Reformed Manajement Universal Teacher Upgrading) diikuti

oleh

330

orang;

terlaksananya

pelatihan

peningkatan

profesionalisme guru MP melalui MGMP sebanyak 240 orang, pelatihan peningkatan profesionalisme guru MP melalui KKG sebanyak 240 orang, membangun

persepsi

stakeholders

tentang

pembinaan

guru

berkelanjutan melalui implementasi Lesson Study sebanyak 120 orang, peningkatan pemahaman Kepala Sekolah dan Pengawas tentang implementasi Lesson Study sebanyak 800 orang, pelatihan fasilitator MGMP sebanyak 640 orang, Joint Coordination Committee Meeting 35 orang, management meeting 70 orang, pengadaan buku Pemberdayaan guru SMP/MTs melalui implementasi Lesson Study berbasis MGMP 1280 eks, buku pemberdayaan guru SMA/SMK/MA melalui implementasi Lesson Study berbasis sekolah (LBS) 2000 eks, pengembangan sistem Benchmarking melalui konferensi Lesson Study diikuti oleh 200 orang, management program, peningkatan Prafosionalisme guru melalui On Line berbasis IT diikuti oleh 50 orang Pembinaan dan Pengembangan MGMP 78 orang. (5)

Kegiatan Revitalisasi SIM Dinas Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

2.000.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya

Rapat

Koordinasi yang diikuti oleh 52 orang, Penjaringan Data melalui ICT Center di 26 Kabupaten/kota, pengembangan aplikasi pengendalian kegiatan dan keuangan kerjasama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UNPAD, pengolahan data dan pembuatan profil pendidikan sebanyak 1600 eksemplar; monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota. (6)

Kegiatan Fasilitasi Pertemuan Forum Penyelenggara Pendidikan Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah (DIKDASMEN) se-Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.250.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pertemuan/rakor penyelenggara pendidikan swasta jenjang dikdasmen sebanyak 2 kali yang diikuti 182 orang peserta.

(7)

Kegiatan Fasilitasi dan Insentif Guru Madrasah Diniyah di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.460.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan yang diikuti sebanyak 75 orang


IV-11

peserta serta fasilitasinya dan memonitor penyampaian insentif kepada Guru Madrasah diniyah di 26 Kabupaten/kota.

2. URUSAN KESEHATAN a) Program Upaya Kesehatan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500. 000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan diantaranya tersedianya 27 billboard untuk 26 kabupaten/kota dan 1 buah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, penyebaran informasi melalui televisi, radio, media cetak; tersusunnya Petunjuk teknis PHBS, rumah tangga, sekolah, perkantoran, tempat-tempat umum, dan institusi kesehatan; serta tersusunnya Buku Saku Desa Siaga yang didistribusikan ke Kabupaten/kota.

(2)

Kegiatan Desa Provinsi

Peradaban yang dilaksanakan Dinas Kesehatan

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 219.085.560,-. Hasil kegiatan adalah terbinanya 35 Desa menjadi Desa Siaga Aktif di 6 Kabupaten. (3)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

1.300.000.000,-.

Hasil

pelaksanaan

Kegiatan

yaitu

tercapainya 28 Rumah Sakit Daerah yang mampu melaksanakan pelayanan

Pelayanan

Obstetri

Neonatal

Emergensi

Komprehensif

(PONEK). (4)

Kegiatan Pemeriksaan Sarana Kesehatan Tertentu Dalam Rangka Sertifikasi yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.635.824,-. Hasil kegiatan adalah terdeteksi dan terperiksanya sarana kesehatan dalam rangka persyaratan perizinan di bidang kefarmasian; tersusunnya berita acara perizinan baik izin maupun non-izin; dan penerbitan sertifikat yang bersifat rekomendasi sebanyak 272 sertifikat untuk sarana kesehatan.

(5)

Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Obat Rasional Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 256.137.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya


IV-12

kegiatan dengan dokumen pendukung penggunaan obat Generik berlogo di Rumah Sakit dan Apotik; tersedia dan tersebarkannya 6000 lembar leaflet bahaya penyalahgunaan NAPZA pada hari Narkotika Internasional; terbinannya 26 kabupaten/kota tentang sistem pelaporan sarana produksi serta distribusi obat dan peralatan kesehatan; tersedianya 15 sampel alat kesehatan dan 15 sampel Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dalam hal uji kualitas produk obat, obat tradisional, kosmetik, dan alat kesehatan di sarana distribusi swasta; terlaksananya pengujian kualitas produk obat dan alat kesehatan di sarana distribusi pemerintah (gudang/instalasi); tersosialisaikannya bahan berbahaya pada produk pangan jajanan anak sekolah di wilayah I Jawa Barat; terlaksananya monitoring evaluasi penggunaan bahan berbahaya pada produk pangan di 5 kabupaten/kota. (6)

Kegiatan Pemantauan Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 236.112.818,-. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu tersusunnya 1.250 buku kumpulan resep menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil kurang gizi dengan berbasis makanan lokal; tersusunnya pedoman kerja bagi tenaga pelaksana gizi Puskesmas; tervalidasi, teridentifikasi dan terverifikasinya kasus gizi buruk.

(7)

Kegiatan Pembinaan Pengelola Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 814.224.500,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya bahan penyusunan perencanaan program kesehatan ibu dan anak tahun 2011; tersedianya 300 Buku Pedoman Pelayanan KIA Terintegrasi; tersedianya 500 buku Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan tersedianya 300 buku pedoman Penyediaan Fasilitatif Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; tersusunnya laporan pencapaian program yang terdiri dari cakupan program, dukungan kabupaten/kota pada aspek KIA gizi Anak sekolah dan lansia; terbentuknya tim kajian KIA dengan

melibatkan

stakeholder

terkait;

tersusunnya

instrumen

pengumpulan kajian persoalan KIA (rekaman pelayanan obstetri); tersusunnya kajian KIA di pelayanan kebidanan RSUD dengan 5.933 sampel;

meningkatnya

kemampuan

tim

provinsi

dalam

proses

perencanaan District team problem solving Kesehatan ibu bayi baru lahir; terbentuknya tim pendamping Kesehatan ibu dan bayi baru lahir di LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-13

kabupaten/kota;

tersusunnya

dokumen

tentang

langkah-langkah

perencanaan kesehatan ibu dan bayi baru lahir tahun 2011 pada Kota Tasikmalaya, Kota Bogor, Kota Banjar, Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. (8)

Kegiatan Pelaksanaan Pendukung Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 607.638.500,-. Hasil kegiatan adalah tersalurkannya bantuan keuangan untuk pembangunan kesehatan 26 kabupaten/kota dan 6 RS Vertikal yang berada di wilayah Jawa Barat; tersusunnya 1 dokumen kesepakatan pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKPM) Jawa Barat; tersusunnya satu dokumen Draft Perda JPKM; tersusunnya 1 dokumen kelembagaan/kepesertaan, pembiayaan dan pelayanan kesehatan JPKM Jawa Barat.

(9)

Kegiatan Fasilitasi Program Hibah Kompetensi Institusi (PHKI) dalam Pembelajaran dan Pendampingan Information, Comunication Technology (ICT) bidang Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.593.710,-. Hasil kegiatan adalah terdistribusikannya komputer, buku saku gizi dan alat peraga gizi (termasuk leaflet tentang gizi, rumah sehat, air dan jamban) serta

pedoman

pelatihan

kader

dan

tokoh

masyarakat

dalam

pengembangan sistem surveilans serta respon program gizi masyarakat kepada UNPAD, 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Sliyeg Kabupaten Indramayu,

Puskesmas

Pusaka

Nagara

Kabupaten

Subang

dan

Puskesmas Gegesik Kabupaten Cirebon. (10) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 225.982.117,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen hasil analisa data, tersempurnakannya instrumen Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tahun 2009; tersempurnakannya pedoman penyusunan standar mutu pelayanan kesehatan dasar; terlaksananya koordinasi PKP bagi pengelola program Puskesmas di 26 kabupaten/kota; terkoordinasinya standar mutu pelayanan dasar bagi pengelola program kabupaten/kota di provinsi; dan terlaksananya pembinaan, fasilitasi dan monitoring evaluasi program puskesmas ke kabupaten/kota. (11) Kegiatan Persiapan Pengembangan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pembuatan Detail Engineering LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-14

Design (DED) serta Maket Model Puskesmas PONED yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya bangunan DED

dan

maket

model

PONED

200m2

berukuran

364m2;

dan

terlaksananya rakor dan sosialisasi pengembangan puskesmas PONED kepada Kabupaten/kota; terverifikasinya kesiapan 26 kabupaten/kota untuk 200 puskesmas PONED tentang penyediaan lahan. (12) Kegiatan

Sosialisasi

Pelatihan

dan

Dampak

Asap

Rokok

yang

dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya 30 orang konselor berhenti merokok dari Dinas Kesehatan Provinsi, BKPM, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit dan puskesmas di Jawa Barat; tersosialisasikan bahaya merokok melalui televisi, koran, radio, banner, poster, dan kalender; tersedianya 1 buah TV media set, 2 buah laptop, 2 buah printer, 2 buah LED running text, 1 buah scanner dan 1 buah layar aktif outdoor untuk mendukung kegiatan penyebarluasan informasi kesehatan. (13) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Bagi Pasien Keluarga Miskin (Gakin) yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

terlaksananya

Rp.

kebutuhan

1.270.600.000,-. perawatan,

Hasil

kegiatan

obat-obatan

dan

adalah asuransi

kesehatan habis pakai bagi pasien miskin diluar Jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan daerah. (14) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.603.900,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya penyegaran

kesehatan

jiwa

bagi

guru

bimbingan

konseling;

terselenggaranya familly gathering; terselenggaranya bimbingan motivasi untuk OSIS/Ekstra kulikuler; terselenggaranya pembentukan layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT); terselenggaranya pemberian kegiatan kerohanian bagi pasien rehabilitasi; terselenggaranya rujukan pasien ke RS Rujukan; terselenggaranya Supervisi yankeswa di kabupaten/kota; terselenggaranya layanan kesehatan jiwa di daerah rawan bencana, terselenggaranya home visite/dropping. (15) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Kesehatan Jiwa pada Masyarakat yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 153.100.000,-. Hasil kegiatan adalah LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-15

tersedianya X-Banner; terselenggaranya penayangan di media elektronik; terselenggaranya

penayangan

di

media

cetak;

terselenggaranya

Musrenbang; terselenggaranya Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) dan Kesehatan Jiwa Dunia; tersedianya belanja cetak buku profil RS sebanyak 100 buah; tersedianya brosur/leaflet sebanyak 1000 buah; tersedianya pengadaan papan nama; dan tersedianya plakat dan cinderamata sebanyak 100 buah. (16) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang dilaksanakan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat miskin. (17) Kegiatan Penyuluhan Sadar Narkoba Kepada Kalangan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa

dan

Masyarakat

Umum,

yang

dilaksanakan

Badan

Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyuluhan terhadap 1.600 orang (10 kegiatan) kader penyuluh P4GN dari kalangan pemuda, pelajar, mahasiswa dan masyarakat di Jawa Barat. (18) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Terapi dan Rehabilitasi yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 258.400.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya tenaga

konselor

bidang

adiksi

sebanyak

60

orang

petugas

penatalaksanaan penyakit komplikasi akibat lhgun Narkoba. (19) Kegiatan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tingkat Provinsi yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 617.990.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya Sosialisasi Peringatan HANI tahun 2010 yang melibatkan beberapa OPD dan komunitas (perkumpulan/club/orsos/ ormas) yang dihadiri kurang lebih 5.000 orang pengunjung. (20) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Test Urine di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.048.610.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan test urine terhadap aparatur Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 25 kali untuk 5000 orang. (21) Kegiatan Family Support Group (FSG) dan grand outing mantan Pecandu, yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah


IV-16

terlaksananya kegiatan FSG dengan peserta sebanyak 80 orang korban penyalahgunaan narkoba. (22) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Evaluasi Rapat Internal Kerja

dan

Rapat Koordinasi BNP dan BN Kabupaten/kota, yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya rakor dan evaluasi BNP–BN Kabupaten/kota se-Jawa Barat yang dihadiri 70 peserta dari 30 OPD/Instansi Provinsi dan BN Kabupaten/kota. 2) Permasalahan dan Solusi (1)

Belum semua Instansi pemerintah, swasta dan masyarakat menyadari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilaksanakan melalui pemberdayaan semua stakeholders untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

(2)

Angka penyalahgunaan Narkoba Jawa Barat terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan membangun program “Generasi Bersih Penyalahgunaan Narkoba Jawa Barat (gen-B Jawa Barat).

(3)

Belum mantapnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; rendahnya perwujudan kepedulian perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan

bermasyarakat;

meningkatnya

prevalensi

perokok,

penyalahgunaan napza, dan menurunnya lingkungan sehat bebas rokok dan bebas napza disekolah, tempat kerja, dan tempat umum; meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, melalui pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar dapat memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri serta lingkungannnya menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif. b) Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Penyusunan Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.635.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.


IV-17

(2)

Kegiatan

Fasilitasi

dan

Penyusunan

Perencanaan

dan

Monev

Pembangunan Bidang Kesehatan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 319.454.942,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat kerja kesehatan daerah, pertemuan lintas batas antar provinsi, Mitra Praja Utama, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan dari bantuan keuangan. (3)

Kegiatan Monev Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 219.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) bantuan keuangan Gubernur bidang kesehatan tahun 2011.

(4)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) sebagai Centre of Excellent Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.539.500,-. Hasil kegiatan adalah dipertahankannya akreditasi ISO 17025; terlaksananya assesmen ISO 15189; terikutinya kegiatan pemantapan mutu eksternal dari komite akreditasi nasional, kementrian kesehatan, national reference laboratory australia, dan laboratorium supra nasional untuk TB di Adelaide Australia; terlaksanannya promosi BLK melalui bina konsumen dan pembuatan brosur, kalender, agenda, penunjuk arah dan video BLK.

(5)

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 306.725.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya data dan informasi komprehensif kesehatan; tersedianya profil kesehatan Jawa Barat.

(6)

Kegiatan Akreditasi

dan

Sertifikasi

Sarana

Pelayanan

Kesehatan,

Kefarmasian dan Alat kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa

Rp. 317.000.000,-.

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Hasil kegiatan adalah terbentuknya tim

pembina

akreditasi sebanyak 30 orang untuk akreditasi puskesmas, laboratorium, rumah sakit

dan rumah sakit khusus; tersusunnya 2 (dua) dokumen

instrumen akreditasi Puskesmas dan laboratorium. (7)

Kegiatan

Sosialisasi

Penanggulangan

dan

Pencegahan

Penyakit

Tuberculosis yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-18

kegiatan adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi penanggulangan dan pencegahan penyakit TB. (8)

Kegiatan Pelaksanaan Tata Kelola Rumah Sakit sesuai Standar BLUD yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.800.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya

studi

banding

dalam

rangka

peningkatan

status

manajemen RS menjadi BLUD sebanyak 60 orang. (9)

Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 158.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan kesehatan lingkungan di RSUD Al-Ihsan.

(10) Kegiatan Peningkatan Cakupan Layanan Kesehatan yang dilaksanakan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

112.650.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya

peningkatan cakupan layanan kesehatan. (11) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan HIV AIDS di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.230.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pencegahan penyakit menular, meningkatnya peran Komisi Daerah/Tim Koordinasi dalam pencegahan penyakit menular di 26 kabupaten/kota Jawa Barat. (12) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Menular yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.800.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi monitoring dan evaluasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi dan Kabupaten/kota, pertemuan validasi data dan pencegahan penanggulangan HIV dan AIDS, rapat koordinasi KPA Provinsi di 4 BKPP se Jawa Barat, konsultasi KPA Provinsi ke KPA Pusat, monitoring program kondom dan harm reduction di 19 kabupaten/kota se Jawa Barat. (13) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Apresiasi Sekolah Sehat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.545.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya koordinasi TP UKS Tingkat Provinsi dan kabupaten/kota se Jawa Barat; Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP se Jawa Barat dan Tingkat Provinsi; serta pertemuan evaluasi dan pelaporan program UKS serta menghasilkan Sekolah dengan katagori Sehat Tingkat TK/RA, LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-19

SD/MI, SMP/MTS dan SMU/MA untuk mewakili Jawa Barat ke Tingkat Nasional tahun 2011. 2) Permasalahan dan Solusi (1)

Kurangnya sumber daya manusia diantaranya tenaga medis spesialis, Paramedis serta tenaga administrasi yang siap pakai. Masalah ini cukup memberi pengaruh yang besar terutama dari segi pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan rumah sakit dan tingkat ekonomi dari masyarakat sekitar Rumah sakit yang sebagian besar adalah dari kalangan ekonomi menengah dan bawah menyebabkan banyak masyarakat yang masih harus dibantu dengan program pemerintah. Hal ini sangat dirasakan dengan tingginya kunjungan pasien masyarakat miskin serta tingkat kunjungan pasien rawat jalan dengan tingkat hunian ruang perawatan inap cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menambah tenaga dokter spesialis dan sub spesialis, perawat serta administrasi dan perlu adanya kesinambungan bantuan dana untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Jawa Barat.

(2)

Belum tersedianya sumber daya manusia yang mampu melakukan kajian kebijakan kesehatan; belum berjalannya sistem perencanaan kesehatan melalui

pendekatan

wilayah

dan

sektoral

dalam

mendukung

desentralisasi; belum tersedianya sistem informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melakukan kerjasama yang terintegrasi dan terkoordinasi antara sektor kesehatan dengan sektor-sektor terkait tidak terbatas dari instansi pemerintah, melainkan organisasi profesi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat. c) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah termonitor dan terevaluasinya pengurangan dampak buruk NAPZA, pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS, DBD, TB,


IV-20

ISPA, Diare, Malaria, Zoonosis, Filariasis, Penyakit Tidak Menular; tertatalaksananya penyakit ISPA Diare; tertatalaksananya penyakit malaria; tersedianya sarana laboratorium yang terdiri dari slide, vaksinostil dan lakohol swab; tersedianya reagen yang terdiri dari giemsa dan imersi oil; tersedianya buku pedoman tatalaksana kasus malaria sebanyak 365 buku; terinformasikannya Penyakit Tidak Menular (PTM) kepada 26 kabupaten/kota; terlaksananya peringatan hari AIDS sedunia. (2)

Kegiatan Eliminasi Kusta yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya informasi mengenai penyakit kusta di tingkat Provinsi; teridentifikasinya penderita kusta secara dini melalui Rapid Survey Village.

(3)

Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Proporsi Kabupaten/kota yang melaksanakan manajemen faktor resiko kesehatan lingkungan; terbinanya kabupaten/kota dalam penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

(4)

Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

yang

dapat Penyakit dicegah dengan Imunisasi (PD3I) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 232.315.000,-. Hasil kegiatan adalah tercapainya Universal Child Immunization (UCI) Desa melalui pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT-HB, Polio dan Campak) 4.950 desa. (5)

Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 218.547.500,-. Hasil kegiatan adalah tertanggulanginya 100% KLB skala Propinsi (40 KLB) melalui kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan KLB.

(6)

Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 258.885.000,-. Hasil kegiatan

adalah tertanggulanginya masalah kesehatan akibat bencana dan pemeriksaan kesehatan haji di seluruh kabupaten/kota. (7)

Kegiatan Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.635.824,-. Hasil kegiatan adalah


IV-21

teridentifikasinya penurunan angka Drop Out, tersedianya 2 dokter konsulen (1 dokter ahli paru, 1 dokter ahli radiologi) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. (8)

Kegiatan

Peningkatan

dan

Pengembangan

Kesehatan

Jiwa

dan

Kesehatan Gigi Mulut yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 512.930.286,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisaikannya penanganan dan penanggulangan kesehatan gigi dan mulut kepada lintas program/lintas sektor, organisasi profesi dan kabupaten/kota; terlaksananya case finding pada anak remaja untuk deteksi kelainan jiwa remaja di 10 kabupaten/kota; terlaksananya

pengembangan

kesehatan

jiwa

di

20

puskesmas;

terjaringnya forum komunikasi kesehatan jiwa; tersosialisasinya life skill kesehatan jiwa; tersosialisasinya program kesehatan indera pendengaran dan ketulian; terlaksananya pertemuan sehat jiwa, jasmani dan rohani melalui kesehatan olahraga. (9)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja di Balai Kesehatan Kerja Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan dan terlayaninya tenaga kerja.

(10) Kegiatan Upaya Kesehatan Dampak Asap Rokok bagi Tenaga Kerja yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya alat-alat

kesehatan/kedokteran

berupa

treadmill,

peralatan

medik

rontgen, dust sample meter, nubulizer, spirometer; tersedianya obatobatan serta bahan kimia sebagai pendukung pelayanan kesehatan terkait dampak asap rokok. (11) Kegiatan Deteksi Dampak Asap Rokok dan Pencegahannya bagi Masyarakat Umum yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya alat-alat kesehatan dan kedokteran serta reagen. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program diatas, ditemukan permasalahan yaitu rendahnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat. Solusinya, fasilitasi dan pembinaan melalui Surat Edaran Kepala Dinas ke LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-22

kabupaten/kota dalam hal kewaspadaan terhadap penyakit berbasis lingkungan dan binatang. d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan

Pengembangan

pelayanan

laboratorium kesehatan

yang

dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.791.807.108,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan laboratorium berupa bahan kimia, reagen serta alat kardiologi. (2)

Kegiatan

Peningkatan

Layanan

Kesehatan

Balai

Kesehatan

Paru

Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya peralatan kesehatan, bahan kimia serta obat-obatan sebagai pendukung pelayanan kesehatan. (3)

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pelayanan Kesehatan Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.453.736,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya mebelair (1 set sofa), penghias ruangan berupa gordyn, vitrase, seprai, dan selimut, 1 unit laptop, 4 unit komputer, 2 unit printer; 1 buah LCD dan 3 buah wireless; 4 buah presto dan termos air panas. (4)

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Balai Kesehatan Kerja

Masyarakat

Provinsi

Jawa

(BKKM) Barat,

yang

dilaksanakan Dinas

dengan

alokasi

Kesehatan

anggaran

sebesar

Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan di BKKM berupa alat-alat kedokteran (instrumen set sedang, pinset anatomis, pinset cerugis, gunting up hecting, gunting kecil, arteri clamp, kom kecil dan sedang, timbangan bayi, needle holder, gunting verband, korentang, termometer, reflexhammer, tensimeter, tongue spatel, manset anak dan penlight) bahan kimia serta reagen. (5)

Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.529.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya

bantuan

alat

kesehatan

7

(tujuh)

unit

peralatan

laboratorium Analisa Gas Darah (AGD) untuk 7 RSD (RSD Majalaya, RSD LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-23

Cianjur, RSD Cibabat, RSD dr. Slamet Garut, RSD’45 Kuningan, RSD Banjar dan RSD Sumedang); bantuan alat kesehatan 10 (sepuluh) unit alat laboratorium untuk pemeriksaan HIV/CD4 diberikan ke 10 RSD (RSD Ciawi, RSD Cianjur, RSD Karawang, RSD Kota Bekasi, RSD Subang, RSD Gunung Jati, RSD Ujung Berung Kota Bandung, RSD Kota Tasikmalaya, RSD Indramayu dan RSD Cibabat); bantuan Alat Kesehatan 10 paket peralatan Kedokteran Anak berupa alat CPAP, baby incubator, syringe pump, infant warmer dan infant resusitator, pediatric laryngoscope, untuk 10 RSD PONEK (RSD Arjawinangun, RSD Cideres, RSD Soreang, RSD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi, RSD Pelabuhan Ratu, RSD Indramayu, RSD Majalengka, RSD Ciawi, RSD Kota Bandung dan RSD Ciamis);

bantuan Alat Kesehatan 5 paket

peralatan Kedokteran

Kebidanan dan Kandungan yang terdiri dari alat Ultrasonograpgy (USG) dan Electro Cauter untuk 5 RSD (RSD Indramayu, RSD Cibabat, RSD Sekarwangi, RSD Ciawi dan RSD Kota Depok); bantuan Alat Kesehatan Peralatan unit Gawat Darurat untuk 3 RSD ( RSD Pelabuhan Ratu, RSD Ciamis dan RSD Patrol); bantuan Alat Kesehatan 3 paket peralatan Bank Darah RS yang terdiri dari Blood Bank Refrigerator, Serological Sentrifuse, Microscope Binoculer, Dry Incubator, Blood Cooling Box, Electric Tube Sealer, Blood Colection Mixer untuk 3 RSD (RSD Sumedang, RSD Ciamis dan RSD Subang); bantuan Alat Kesehatan X-Ray untuk pelayanan Radiologi, berupa 2 unit Mobile x-ray (untuk 2 RSD:RSD Banjar dan RSD Cideres) dan 1 unit Station x-ray untuk RS Cideres; Hasil monitoring

evaluasi RS Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB), RSD Cianjur

ditetapkan sebagai Juara 1 Nasional. (6)

Kegiatan Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbangunnya ruang kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai standar.

(7)

Kegiatan Pengadaan Mobil Rumah Sakit Lapangan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.965.000,- yang direncanakan untuk persiapan penyediaan mobil Rumah Sakit Lapangan yang tidak terealisasi, karena kelengkapan sarana pelayanan yang direncanakan barang impor.

(8)

Kegiatan Rehab Sarana dan Prasarana Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan


IV-24

Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 3.200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rehab sarana dan prasarana dengan luas bangunan gudang seluas 1.106 m2 bertempat di Jalan Kiaracondong; tersedianya tempat penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan serta terpenuhinya gudang obat yang sesuai dengan standar. (9)

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 99.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sarana penunjang Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) sebesar 80%, dengan tersedianya 2 unit komputer, 2 unit note book, 4 unit printer, 2 unit scanner, 2 buah modem dan 2 buah Flasdisk. (10) Kegiatan

Pengadaan

Alat

Kesehatan

yang

dilaksanakan

Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.316.457.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya 17 buah alat laboratorium untuk pelayanan kesehatan di RS dan Laboratorium kesehatan se-Jawa Barat. (11) Kegiatan Pengadaan Peralatan/Perlengkapan penunjang pelayanan RS yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan/ perlengkapan penunjang pelayanan RS. (12) Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat Dampak asap rokok yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.810.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya

peningkatan derajat

kesehatan

masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat Dampak asap rokok. (13) Kegiatan Penyediaan Obat-obatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.340.415.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya obat-obatan umum dan obat-obatan psikotropika rumah sakit sebanyak 1 kegiatan. (14) Kegiatan Penyediaan Bahan Pelayanan Terapi yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 483.909.950,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya bahan farmasi/alkes habis

pakai,

laboratorium,


radiologi,

kesehatan

gigi,

psikologi/ IV-25

psikometri, terapi keswara dan elektromedik sebanyak 7 paket (bahan farmasi/ alkes habis pakai laboratorium, radiologi, bahan dental unit, psikologi, psikometrik, terapi keswara dan elektro medik). (15) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pasien yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

616.028.250,-.

Hasil

kegiatan

adalah

tersedianya

peralatan

kebersihan dan bahan pembersih, peralatan makan (piring/gelas/ mangkok/ cangkir/sendok/garpu), bahan baku bangunan keperluan rehabilitasi pasien, bahan untuk keperluan terapi keperluan, obat dan bibit tanaman untuk terapi pertanian, pakaian pasien untuk kegiatan dan pakaian training,

pengadaan mesin las ( terapi las besi dan cetak

batako), mesin bubut (terapi pertukangan kayu), alat pertanian, setrika (Setrika untuk pasien dan setrika roll), tempat tidur (kasur), dispenser, tabung, peralatan dapur, jam dinding, sound system (untuk keperluan terapi musik), mesin tik (untuk keperluan terapi keputrian dan kreatif), masing-masing 1 kegiatan. (16) Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran dan Sanitasi Rumah Sakit yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 385.290.000,-. Hasil kegiatan

adalah

terselenggaranya

pemeliharaan

alat

kedokteran/

kesehatan, terselenggaranya sanitasi/kesehatan lingkungan, tersedianya pengadaan alat-alat laboratorium. (17) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas Khusus yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.563.504.900,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengadaan makanan minuman pasien dan petugas yang dinas di unit beresiko dan petugas shift malam di rumah sakit sebanyak 88.330 or/ hr dan petugas di unit beresiko dan shift malam 72.174 or/ hr. (18) Kegiatan Pembangunan dan Renovasi Gedung Rumah Sakit Jiwa yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

2.506.432.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya konsultan pengawas; terlaksananya perencanaan lanjutan; tersedianya konsultan

konsultan perencana

perencana riview

gedung

master

plan;

rehabilitasi; tersedianya

tersedianya konsultan

perencana; terlaksananya renovasi gedung RS Jiwa (gedung rehabilitasi, rumah dinas direktur, ruang pelayanan rawat akut, ruang rawat inap, aula mushola, selasar, ruang radiologi). LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-26

(19) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dalam rangka Pencegahan Bahaya Merokok yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 217.500.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya alat kesehatan saturasi O2 sebanyak 1 unit; tersedianya Alat Kesehatan Suction sebanyak 2 unit; tersedianya alat kesehatan tensi meter berdiri sebanyak 4 buah; tersedianya LCD sebanyak 6 buah; tersedianya running text sebanyak 1 unit. (20) Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan dan Gawat Darurat yang dilaksanakan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

13.476.217.800,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya pembangunan gedung rawat jalan dan gawat darurat di RSUD Al-Ihsan. (21) Kegiatan Peningkatan Kualitas, Kuantitas dan Fungsi Sarana dan Prasarana Kesehatan yang dilaksanakan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.327.835.978,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kualitas, kuantitas dan fungsi sarana dan prasarana kesehatan. (22) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Stroke Unit, ICCU dan Rawat Jalan yang dilaksanakan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana stroke unit, ICCU dan Rawat Jalan. e) Program Sumber Daya Kesehatan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

terselenggaranya

6

Rp.

451.269.383,-.

macam

diklat

untuk

Hasil

kegiatan

adalah

meningkatkan

kualitas

kompetensi tenaga kesehatan. (2)

Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

15.093.491.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terpenuhinya kebutuhan dokter dan dokter gigi PTT Provinsi sebanyak 2128 orang, bidan PTT Provinsi sebanyak 5778 orang, terisinya 6 puskesmas dan 2 RSUD oleh dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis


IV-27

dan dokter spesialis, terselenggaranya beasiswa tugas belajar sebanyak 120 orang. (3)

Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 11.905.053.400,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya buffer stock obat Provinsi dan kabupaten/kota; terpenuhinya obat-obatan, vaksin, reagen, perbekes, serta bahan tambahan pangan. (4)

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM RS Jiwa yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.015.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pelatihan etos kerja keperawatan, pelatihan model pelayanan keperawatan profesional, kegawatdaruratan

psikiatri,

pelatihan

peningkatan

kemampuan

kearsipan, pelatihan managemen aset, pelatihan kemampuan teknologi informasi, dan workshop clinical instruktur keperawatan; tersedianya uang lembur workshop clinical instruktur keperawatan, kebutuhan ATK, sertifikasi peserta kegawatdaruratan psikiatri, dan sertifikat MPKP sebanyak 2860 Jam. (5)

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.164.800.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan, community care team, pelatihan etos kerja,

bintek

jabatan

fungsional,

bintek

perencanaan/pengelolaan

anggaran; terfasilitasinya 9 orang untuk mengikuti pelatihan MMPI Diagnostic, 10 orang untuk mengikuti pelatihan mind therapy, 20 orang untuk mengikuti pelatihan cognitive behaviour therapy, dan 10 orang untuk mengikuti pelatihan psychotherapy; serta terselenggaranya team Building untuk 60 orang. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program diatas, ditemukan permasalahan yaitu adanya tenaga kesehatan yang mengundurkan diri karena diangkat menjadi CPNS dan turut suami. Solusinya, dilakukan rekruitmen tenaga kesehatan.


IV-28

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pemantauan Pencemaran Lingkungan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi pemantauan kualitas air dan udara; serta pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai lintas di 7 Daerah Aliran Sungai (DAS).

(2)

Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Program Environment Polution Control Manager (EPCM) yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya forum dialog lingkungan; terfasilitasinya peningkatan kapasitas dan refreshment SDM melalui pelatihan On The Job Training (OJT) sebanyak 25 orang; pelatihan dan ujian EPCM udara sebanyak 25 orang; terlaksananya rapat koordinasi dan sosialisasi EPCM air dan udara; serta Pilot activity EPCM udara.

(3)

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Limbah Padat dan B3 yang dilaksanakan Provinsi

Badan

Jawa

Pengelolaan

Barat

dengan

Lingkungan alokasi

Hidup Daerah

anggaran

sebesar

Rp.

200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya inventarisasi potensi limbah medis, peningkatan kapasitas pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), penyusunan mekanisme penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO), serta pelatihan pengelolaan sampah dalam rangka persiapan penerapan undang-undang persampahan sebanyak 40 orang. (4)

Kegiatan Peningkatan Publikasi dan Kampanye Lingkungan di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya lokakarya kelompok masyarakat peduli lingkungan; tersusunnya materi sosialisasi program unggulan dari hasil pembangunan bidang lingkungan hidup; tersusunnya materi kampanye lingkungan; terlaksananya pembuatan tanda penghargaan peduli lingkungan berupa 50 buah piala dan 50 lembar sertifikat; terpublikasikannya kampanye lingkungan melalui media massa (1 media TV nasional, 1 media TV lokal dan 1 media radio); serta terlaksananya implementasi mekanisme recycle bank di tingkat Provinsi. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-29

(5)

Kegiatan Fasilitasi Adipura dan Sekolah Berbudaya Lingkungan yang dilaksanakan Provinsi

Badan

Jawa

Pengelolaan

Barat

dengan

Lingkungan alokasi

Hidup Daerah

anggaran

sebesar

Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pemantauan Kedua (P2) ADIPURA 2009-2010, Pemantauan Pertama (P1) ADIPURA 2010-2011, pembinaan program ADIPURA, ADIWIYATA dan sekolah berbudaya

lingkungan

di

Jawa

Barat;

serta

tersusunnya

buku

pengkayaan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) bagi jenjang pendidikan SD. (6)

Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Jawa Barat yang dilaksanakan Provinsi

Badan

Jawa

Pengelolaan

Barat

dengan

Lingkungan alokasi

Hidup Daerah

anggaran

sebesar

Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Jawa Barat; serta tersusunnya materi Annual State Enviromental Report (ASER) Provinsi Jawa Barat 2010. (7)

Kegiatan Inventarisasi Lingkungan Hidup Tingkat Wilayah Ekoregion yang dilaksanakan Provinsi

Badan

Jawa

Pengelolaan

Barat

dengan

Lingkungan alokasi

Hidup Daerah

anggaran

sebesar

Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya laporan hasil inventarisasi ekoregion Jawa Barat berdasarkan potensi dan ketersediaan sumber daya alam ; serta diseminasi inventarisasi ekoregion Jawa Barat berdasarkan potensi dan ketersediaan sumber daya alam sebanyak 60 orang. (8)

Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memuat Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang dilaksanakan Provinsi

Badan

Jawa

Pengelolaan

Barat

dengan

Lingkungan alokasi

Hidup Daerah

anggaran

sebesar

Rp. 450.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah Bodebekjur; serta diseminasi KLHS tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung 60 orang. (9)

Kegiatan Balad Kuring di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kampanye lingkungan balad kuring; tersusunnya materi kampanye


IV-30

lingkungan balad kuring; serta terlaksananya kampanye lingkungan balad kuring di wilayah Cirebon dan wilayah Bogor. (10) Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebijakan Pengelolaan B3 yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar RP. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat persiapan penyusunan dan pembahasan kebijakan pengelolaan limbah B3, workshop penyusunan kebijakan pengelolaan limbah B3, sosialisasi kebijakan pengelolaan limbah B3 sebanyak 150 orang, serta penyusunan naskah akademik pengelolaan lingkungan hidup. (11) Kegiatan Fasilitasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya operasional sekretariat penegakan hukum lingkungan terpadu di Jawa Barat, pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebanyak 11 kasus, penegakan hukum lingkungan terpadu di Jawa Barat melalui pengadilan sebanyak 3 kasus dan di luar pengadilan sebanyak 8 kasus, penanganan pencemaran/kerusakan Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek

Kabupaten

Bandung;

serta

terlaksananya

sosialisasi

penegakan hukum lingkungan hidup di Jawa Barat. (12) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya operasionalisasi dan peningkatan website lingkungan hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; terlaksananya penyusunan dan penerbitan warta lingkungan; serta tersusunnya rencana induk informasi bidang lingkungan hidup. (13) Kegiatan Penyusunan Basis Data Kerusakan Lingkungan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya informasi kerusakan lingkungan di Jawa Barat 2010, serta buku data dan informasi kerusakan lingkungan di Jawa Barat. (14) Kegiatan Penyelarasan Green Growth Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-31

kegiatan adalah tersusunnya pola pembangunan Green Growth Jawa Barat; terfasilitasinya penjajakan kerja sama implementasi Green Growth Jawa Barat Green Province; serta terlaksananya sosialisasi pola pembangunan Green Growth Jawa Barat. (15) Kegiatan Peningkatan Pemahaman Siswa Sekolah terhadap Dampak Merokok yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembuatan materi dan sarana penunjang kampanye; serta sosialisasi dampak rokok terhadap siswa SMP/SMA di 3 kabupaten/kota di Jawa Barat sebanyak 600 orang. (16) Kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Pembangunan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.120.000,-. Hasil kegiatan adalah adanya komitmen antar kepala daerah dalam pembangunan lingkungan hidup di Jawa Barat yang diikuti 90 orang peserta. 2) Permasalahan dan Solusi Masih rendahnya kepedulian masyarakat dan para pelaku usaha terhadap lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan sosialisasi (termasuk sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengendalian pencemaran) dan kampanye lingkungan hidup kepada seluruh pemangku kepentingan, serta penegakan hukum lingkungan bagi para pelanggar aturan. b) Program Rehabilitasi Dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Keanekaragaman

Hayati

Jawa

Barat

yang

dilaksanakan

Badan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat kerja konservasi SDA, Updating Balai Kliring Keanekaragaman Hayati (Kehati), serta Pengelolaan Kehati melalui Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN). (2)

Kegiatan

Penanganan

Kawasan

Karst

yang

dilaksanakan Badan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-32

adalah terlaksananya rakor kawasan Karst Citatah, penyusunan Master Plan kawasan Karst Citatah, rapat pembahasan Master Plan Kawasan Karst Citatah, sosialisasi Master Plan kawasan Karst Citatah sebanyak 75 orang, serta penyusunan draft kebijakan perlindungan kawasan Karst. (3)

Kegiatan Inventarisasi dan Informasi Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebesar

Rp.

369.900.000,-.

Hasil

dengan alokasi anggaran

kegiatan

adalah

terlaksananya

inventarisasi potensi dan sebaran hutan rakyat di 4 kabupaten (Ciamis, Cianjur, Sukabumi dan Tasikmalaya), serta penyusunan buku statistik kehutanan tahun 2009 dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Tahun 2009. (4)

Kegiatan

Pembinaan

Pengembangan

Sumber

Daya

Hutan

dan

Ekosistemnya yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 516.218.600,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pembentukan 2 (dua) model kampung konservasi; terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembentukan 1 model desa konservasi; terfasilitasinya aktifitas kelompok Pengamanan Hutan (Pamhut) Swakarsa sebanyak 1 kelompok di Desa Cisitu Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut melalui pemberdayaan usaha ekonomi; terlaksananya operasi pengamanan hutan di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Pancar; serta terfasilitasinya penyelesaian perambahan Kawasan Konservasi di Taman Nasional Gunung Ciremai Blok Argalingga Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. (5)

Kegiatan koordinasi Peningkatan Jasa Lingkungan di Kawasan Lindung yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.710.000,-. Hasil dari kegiatan

adalah

terlaksananya

koordinasi

dan

peningkatan

jasa

lingkungan di Kawasan Lindung yang diikuti 35 orang. 2) Permasalahan dan Solusi Masih

rendahnya

pemahaman

dan

pengetahuan

masyarakat

terhadap

lingkungan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan kampanye lingkungan hidup kepada seluruh stakeholders.


IV-33

c) Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut 1) Pelaksanaan Program Kegiatan Pengelolaan

Lingkungan

Pesisir

dan

Laut yang dilaksanakan

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut, serta terfasilitasinya kegiatan kelompok kerja mangrove Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi Masih rendahnya kepedulian terhadap keberadaan dan fungsi mangrove di pesisir pantai. Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan peran aktif kelompok kerja mangrove di Provinsi Jawa Barat untuk melakukan sosialisasi dan sinergitas dengan kabupaten/kota pesisir di Jawa Barat. d) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1) Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Persampahan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.870.616.050,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan

Tempat

Pengolahan

Kompos

(TPK)

Sarimukti,

meliputi

:

pengadaan tanah urug, pemantauan kualitas lingkungan dan pemeliharaan konstruksi; terlaksananya peningkatan Infrastruktur TPK Leuwigajah, meliputi : pemagaran lahan dan pembangunan hangar pengolahan sampah bekas longsoran; terlaksananya pengadaan tanah untuk Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka seluas 74,6 Ha; serta terlaksananya pengerasan Jalan Operasi TPPAS Regional Nambo. 2) Permasalahan dan Solusi Belum

optimalnya

kapasitas

kelembagaan

di

tingkat

Pemerintah

Kabupaten/kota dalam menangani timbunan/pengangkutan sampah dari sumbernya sampai ke TPA/TPPAS dan belum optimalnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18

tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah

disebutkan bahwa TPA yang dioperasikan secara terbuka (open dumping) harus ditutup dan ditingkatkan menjadi sanitary landfill selambat-lambatnya pada tahun 2013. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mendorong Pemerintah Kabupaten/kota untuk meningkatkan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-34

cakupan pelayanan pengelolaan persampahan, melaksanakan pembinaan teknis kepada lembaga pengelola persampahan di kabupaten/kota melalui fasilitasi

program

Reduce,

Reuse

and

Recycle (3R)

dan

sinkronisasi

program/kegiatan dalam penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM). Dalam penanganan sampah regional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) memfasilitasi pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka dan Leuwigajah untuk melayani Wilayah Perkotaan Bandung Raya serta Nambo untuk melayani Wilayah Perkotaan Bogor dan Depok, selanjutnya potensi wilayah yang akan dikembangkan adalah wilayah perkotaan Ciayumajakuning. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran untuk pembangunan TPPAS Legok Nangka yang direncanakan akan beroperasi pada 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah bekerja sama dengan Pemerintah serta Pemerintah Kabupaten/kota dengan perjanjian kerja sama daerah antara Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang,

Kabupaten

Bandung

Barat

dan

Kabupaten

Garut

tentang

Pembangunan Infrastruktur Air Minum, Air Limbah dan Persampahan di Bandung Raya. Selain itu, kerjasama untuk pembiayaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah memfasilitasi kerjasama operasional di TPK Sarimukti, TPPAS Legok Nangka dan TPPAS Nambo. Khusus untuk TPPAS Nambo telah disepakati pula pembangunan dan pemanfaatan jalan masuk menuju TPPAS Nambo dengan PT. Indocement Tunggal Prakarsa.

4. URUSAN PEKERJAAAN UMUM a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan; serta tersedianya dokumen lelang untuk pekerjaan fisik.

(2)

Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan I Cianjur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 193.715.419.070-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 80,80


IV-35

km; penggantian jembatan sepanjang 45 m; serta pembebasan tanah seluas 4.000 m2 untuk pembangunan Jembatan Cidamar dan Jembatan Cisadea pada ruas jalan Cidaun-Sindangbarang-Agrabinta. (3)

Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan II Sukabumi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.168.666.255,-. Hasil kegiatan adalah

terlaksananya

peningkatan

jalan

sepanjang

20,50

km;

penggantian jembatan sepanjang 22,00 m; serta pembebasan lahan 587,86 m2 untuk pembangunan jalan Lingkar Selatan Sukabumi di Kabupaten/kota Sukabumi. (4)

Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III Bandung Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.531.297.428,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 30,97 km; serta pembebasan tanah seluas

3.970 m2 untuk pembangunan jalan pada

ruas Terusan Buah Batu-Bojongsoang. (5)

Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan IV Sumedang Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.563.375.700,-. Hasil kegiatan adalah

terlaksananya

peningkatan

jalan

sepanjang

27,10

km;

penggantian jembatan sepanjang 47,00 m; serta pembebasan tanah seluas 47.390,00 m2 untuk pembangunan jalan ToL Cileunyi-SumedangDawuan (Cisumdawu) ruas Situraja-Darmaraja Km. Bdg.66+900 dan pembangunan jembatan Cilayu di Kabupaten Garut. (6)

Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.153.458.613,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 12,04 km; penggantian jembatan sepanjang 8,60 m; serta pembebasan tanah seluas 445 m2 untuk pembangunan jalan pada ruas Ciamis – Kawali – Cageur (Batas Ciamis) dan ruas Tasikmalaya – Cipatujah.

(7)

Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI Cirebon Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.541.637.972,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 27,65 km; serta penggantian jembatan sepanjang 83,30 m.


IV-36

(8)

Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi tersebar di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.645.558.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis peningkatan jalan sepanjang 199,06 Km; serta penggantian jembatan sepanjang 205,90 m.

(9)

Kegiatan Pembebasan Tanah/Bangunan Jalan Tol Soreang - Pasirkoja, Jalan Ciwidey - Rancabali dan Jalan Cukul - Cisewu - Rancabuaya dan Jembatan Gentong di Kabupaten Tasikmalaya serta persiapan untuk pembebasan lahan Fly Over Buah Batu dan Fly Over Kopo yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

38.500.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terbebaskannya lahan untuk tol Soroja (Soreang-Pasirkoja) seluas 63.974 m2; lahan untuk jalan Cukul - Cisewu-Rancabuaya seluas 160.958 m2 ; jembatan Gentong seluas 4.264 m2; serta terlaksananya persiapan untuk pembebasan lahan Fly Over Buah Batu dan Fly Over Kopo. (10) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Aspek Kebinamargaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 275.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya evaluasi kondisi jalan dan jembatan dalam rangka menghadapi hari raya keagamaan (lebaran)

tahun

2010;

terlaksananya

rapat

koordinasi

persiapan

menghadapi hari raya keagamaan (lebaran) tahun 2010 dan tahun baru 2011; serta tersusunnya draft kebijakan (Rapergub) tentang penetapan fungsi jalan Kabupaten/kota dan status jalan provinsi. 2) Permasalahan dan Solusi (1)

Terdapat permasalahan dalam pembebasan tanah Pembangunan jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu), Soreang – Pasirkoja (Soroja) dan Cikampek – Palimanan dan sharing pendanaannya antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang terlewati trase rencana pembangunan jalan tol. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah disusun kesepakatan bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pendanaan Tanah Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), Cileunyi – Sumedang – Dawuan (CISUMDAWU) dan Soreang – Pasir Koja (SOROJA), bahwa penyediaan dana pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan jalan tol sepenuhnya bersumber dari Badan


IV-37

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pendanaan mandiri terhitung sejak tahun 2011. (2)

Terjadi

putus

kontrak

pada

kegiatan

peningkatan

ruas

jalan

Sindangbarang - Agrabinta – Tegalbuleud km.Bd. 129+300. Hal ini terjadi karena penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai berakhirnya kontrak tahun anggaran 2010. Solusi dari permasalahan tersebut adalah proses pemutusan kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

Jaminan

pelaksanaan

disetorkan ke Kas Daerah, pekerjaan yang belum selesai akan dilaksanakan dan dianggarkan kembali tahun 2011 oleh OPD melalui sumber dana APBN. (3)

Masih adanya sertifikat bermasalah, sengketa kepemilikan tanah wakaf, dan belum keluar ijin dari Kementerian Perhubungan mengenai lahan milik PT. KAI, sehingga pembebasan lahan jalan terusan BuahbatuBojongsoang belum seluruhnya terealisasi.

b) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I Cianjur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.121.586.655,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 17,20 Km; perbaikan badan jalan sepanjang 2.065 m; rehabilitasi jembatan sepanjang 56 m; serta pekerjaan drainase sepanjang 5.803 m.

(2)

Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I Cianjur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.257.496.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 369,48 km; pemeliharaan jembatan sepanjang 2.579,20 m; serta pengecatan jembatan sepanjang 100 m.

(3)

Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I Cianjur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 529.677.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang 17,20 km; serta rehabilitasi jembatan sepanjang 56 m.

(4)

Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

Provinsi di BPJ Wilayah

Pelayanan II Sukabumi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-38

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.756.040.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 21,60 km; perbaikan badan jalan sepanjang 667 m; pekerjaan drainase sepanjang 1.802 m; serta rehabilitasi jembatan sepanjang 127 m. (5)

Kegiatan Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah

Pelayanan II Sukabumi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.878.218.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 317,92 km; serta pemeliharaan jembatan sepanjang 1.591,60 m. (6)

Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan II Sukabumi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 481.857.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang 21,60 km dan jembatan sepanjang 127 m.

(7)

Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III Bandung Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.354.752.304,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 30,34 km; perbaikan badan jalan sepanjang 3.125 m; pekerjaan drainase sepanjang 5.920 m; serta rehabilitasi jembatan sepanjang 78,70 m.

(8)

Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III Bandung Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.573.032.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 423,140 km dan pemeliharaan jembatan sepanjang 3.177,70 m.

(9)

Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III Bandung Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 958.933.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang 30,34 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 78,70 m.

(10) Kegiatan Rehabilitasi Jalan

dan Jembatan Provinsi BPJ Wilayah

Pelayanan IV Sumedang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.988.272.724,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 25,42 km; perbaikan badan jalan sepanjang 1.417 m; pekerjaan drainase sepanjang 7.113 m; serta rehabilitasi jembatan sepanjang 57,70 m.


IV-39

(11) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan IV Sumedang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.501.531.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 347,36 km dan pemeliharaan jembatan sepanjang 4.425,46 m (12) Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Provinsi di Wilayah Pelayanan IV Sumedang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 493.286.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang 25,42 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 57,70 m. (13) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ V Tasikmalaya Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.674.881.300,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 33,27 km; perbaikan badan jalan 1.719 m; pekerjaan drainase sepanjang 13.336,73 m; serta rehabilitasi jembatan sepanjang 174,30 m. (14) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.165.161.800,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 319,65 km dan pemeliharaan jembatan sepanjang 4.298,30 m. (15) Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 631.353.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang 33,27 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 174,30 m. (16) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI Cirebon Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.558.989.458,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 15,11 km; perbaikan badan jalan 1.466 m; pekerjaan drainase sepanjang 6.786 m; serta rehabilitasi jembatan sepanjang 15,20 m. (17) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI Cirebon Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.209.510.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya

pemeliharaan

jalan

sepanjang

239,94

km

dan

pemeliharaan jembatan sepanjang 2.566,50 m. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-40

(18) Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI Cirebon yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 489.230.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang 15,11 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 15,20 m. 2) Permasalahan dan Solusi Masih terdapat beberapa ruas jalan yang belum ditangani sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi jalan, sehingga kemantapan jalan (kondisi baik dan sedang) baru tercapai 92% pada jalan provinsi sepanjang 2.071,42 Km. Untuk itu perlu penanganan yang lebih intensif agar dapat mencapai kemantapan jalan sebesar 93 – 94 % pada akhir tahun 2013 (sesuai target RPJMD 2008 2013). c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1) Pelaksanaan Program Kegiatan Pengadaan Peralatan Jalan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya peralatan untuk operasional pekerjaan jalan. 2) Permasalahan dan Solusi Pengadaan peralatan jalan perlu lebih ditingkatkan sehingga pemeliharaan jalan secara berkala untuk mempertahankan umur pelayanan jalan dapat terlaksana secara berkesinambungan. d) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan

Pendataan

dan

Sosialisasi

Pemanfaatan

Rumija

yang

dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi pemanfaatan ruang milik jalan serta pendataan ruang milik jalan. (2)

Kegiatan Sosialisasi Kebinamargaan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi kebinamargaan

di

media

masa

serta

penyebaran

informasi

kebinamargaan melalui website. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-41

(3)

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi dan database Leger jalan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya perangkat lunak untuk sistem informasi jalan serta terkumpulnya data informasi kondisi dan leger jalan.

(4)

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan I Cianjur yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 60.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan dan serah pakai tanah ruang manfaat jalan. (5)

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan II Sukabumi yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar


Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan III Bandung yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar


Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan IV Sumedang yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan dan serah pakai tanah ruang manfaat jalan.

(8)

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan dan serah pakai tanah ruang manfaat jalan.

(9)

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan VI Cirebon yang dilaksanakan Dinas Bina Marga


IV-42

Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 60.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan dan serah pakai tanah ruang manfaat jalan. 2) Permasalahan dan Solusi Belum optimalnya sosialisasi Ruang Milik Jalan (Rumija), terlihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima, oleh karena itu pada tahun 2011 sosialisasi rumija lebih ditingkatkan. e) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.441.348.440,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya perencanaan teknis pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Biuk dan Padawaras di Kabupaten Tasikmalaya; perencanaan teknis jaringan irigasi baru DI Caringin (2.776 Ha) di Kabupaten Sukabumi serta Peyelidikan Geologi dan Review desain Bendung Leuwi Kadu di Kabupaten Sukabumi.

(2)

Kegiatan Pemantauan dan Pengembangan Potensi OdanP Jaringan Irigasi dan Kerjasama Pengelolaan SDA dan Irigasi yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 288.010.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya data

ketersediaan

air irigasi

di

89

DI;

data areal

irigasi

25

kabupaten/kota; data realisasi tanam 25 Kabupaten/kota; terfasilitasinya pertemuan regional Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (O dan P SDA); serta pengelolaan data areal irigasi di 6 Wilayah Sungai. (3)

Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan konstruksi di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengawasan dan pengendalian bidang konstruksi serta pembuatan buku laporan. (4)

Kegiatan Optimalisasi Kegiatan Sumber Daya Air di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 441.413.000,-. Hasil


IV-43

kegiatan adalah tersusunnya Pengelolaan Asset Irigasi (PAI) pada 20 daerah irigasi. (5)

Kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi di 6 Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air (PSDA) yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 53.941.363.550,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kinerja jaringan irigasi pada 58 Daerah Irigasi (DI) dan mempertahankan kondisi Jaringan Irigasi pada 91 DI. 2) Permasalahan dan solusi Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan secara parsial pada suatu daerah irigasi, dan tidak dilakukan pada seluruh daerah irigasi kewenangan Provinsi. Oleh karena itu pada tahun–tahun mendatang pelaksanaan rehabilitasi irigasi perlu dilakukan secara tuntas, dalam upaya untuk mencapai target kondisi baik jaringan irigasi pada tahun 2013 sebesar 64-65% dapat terpenuhi. f) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Situ, dan Sumber lainnya di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 776.071.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya laporan hasil monitoring evaluasi instrumen keamanan bendungan; laporan hasil rencana optimalisasi pemanfaatan air situ Curug di Kabupaten Bogor; laporan hasil rencana pemanfaatan irigasi hemat air DI Cikarang Nguluwung di Kabupaten Sukabumi; serta laporan evaluasi dampak pembangunan SDA tahun 2005-2009.

(2)

Kegiatan Perencanaan Detail Situ dan Waduk di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 988.665.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya perencanaan teknis pengelolaan sumber daya air melalui sertifikasi waduk Citepus di Kabupaten Sukabumi dan Model Test Waduk Sukahurip di Kabupaten Ciamis.

(3)

Kegiatan Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil


IV-44

kegiatan adalah tersedianya data hidrologi hasil analisis berupa data debit pada 73 pos, data hujan pada 105 pos, serta data sedimen pada 10 pos. (4)

Kegiatan Pengelolaan database Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa

Barat

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya data berupa informasi SDA dan peta rupa bumi Jawa Barat. (5)

Kegiatan Pengaturan Sempadan Sumber Daya Air di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.552.780.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya rancangan Keputusan Gubernur tentang Batas Sempadan Situ Bagendit di Kabupaten Garut

dan penertiban

2

sempadan sungai Cikapundung 432 m . (6)

Kegiatan Dukungan Percepatan pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.326.349.300,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya dukungan persiapan pembangunan waduk jatigede melalui pengukuran tapak batas; pembebasan lahan 26 Ha; pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Masyarakat Pendukung Pembangunan (P3A MPP) pada lokasi pemukiman baru sebanyak 300 orang; pengadaan patok 60 buah; pengadaan papan larangan 10 buah, pembuatan peta bidang rincikan 26 Ha; penataan drainase pemukiman swakarsa mandiri sepanjang 80 m; serta operasional Satgas 1 tahun.

(7)

Kegiatan Peningkatan Penertiban Sarana Teknis Air Permukaan dan Pemanfaatan Tanah Negara yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbitnya saran teknis izin pengambilan air permukaan (SIPPA) di Jawa Barat sebanyak 195 saran teknis; koordinasi pemanfaatan air permukaan 150 orang; serta terlaksananya koordinasi teknis pemanfaatan tanah Negara 150 orang.

(8)

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemakaian Air Permukaan dan Tanah Negara yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan penggunaan air permukaan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-45

pada 100 pemanfaat; penyidikan dan penertiban lapangan pada 25 perusahaan; serta terkendali dan terawasinya pemasukan pemanfaatan tanah Negara. (9)

Kegiatan Pengelolaan situ-situ di 6 Balai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.005.017.975,-. Hasil kegiatan adalah kapasitas tampungan situ untuk

air

baku

menjadi

lebih

meningkat

dengan

melakukan

pembangunan embung di 1 lokasi; operasi dan pemeliharan terhadap 79 situ; serta kelangsungan fungsi situ menjadi lebih terjamin dengan melakukan rehabilitasi terhadap 17 situ. (10) Kegiatan Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai di 4 Balai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

5.458.108.350,-.

Hasil

kegiatan

adalah

meningkatnya kesinambungan fungsi sungai untuk mengendalikan erosi, sedimentasi dan pengendalian daya rusak air/banjir pada 12 sungai. (11) Kegiatan Operasional Manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS) dan hidrologi di 6 balai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.135.544.300,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya data kuantitas serta kualitas air dan pengendalian sumber air pada 6 wilayah sungai yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder. (12) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Koordinasi Sumber Daya air dan Irigasi dan

Kerjasama

Pengelolan

Sumber

Daya

air

dan

Irigasi

yang

dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembahasan Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Jawa Barat; terevaluasi dan tersusunnya kerjasama pengelolaan sumjber daya air di Wilayah Perbatasan Jabar-Jateng, JabarDKI-Banten tahun 2010; terfasilitasinya Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA); serta tersusunnya kesepahaman PSDA di Provinsi Jawa Barat. (13) Kegiatan

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber

Daya Air Mineral dan Irigasi di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-,. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya rapat koordinasi penanganan dan penyelesaian aspek


IV-46

sosial akibat pembangunan Waduk Jatigede; serta rapat koordinasi evaluasi pengembangan infrastruktur sumber daya air di Jawa Barat. 2) Permasalahan dan solusi (1)

Pada pelaksanaan program tersebut, terdapat permasalahan diantaranya dalam pembangunan fisik Waduk Jatigede terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan fisik dengan penyelesaian/penanganan dampak sosial terutama dalam pendanaannya (pembebasan lahan relokasi penduduk) masih sangat minim, sehingga permasalahan di lapangan menjadi lebih rumit dan kompleks. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya kesepakatan bersama tentang pembagian dan tanggung jawab antara Pemerintah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang

dan

kabupaten

pemanfaat

(Majalengka,

Cirebon

dan

Indramayu) sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanganan dan penyelesaian dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede. Dalam rangka menyelesaikan dampak sosial pembangunan waduk jatigede, saat ini telah disusun Draft MoU antara Pemerintah Pusat yang diwakili beberapa kementerian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Kabupaten Sumedang, Cirebon, Majalengka dan Indramayu. (2)

Masih terdapatnya pemanfaatan lahan pada sempadan sumber air yang tidak sesuai dengan fungsinya, oleh karena itu pada kegiatan Pengaturan Sempadan Sumber Air pada masa mendatang perlu ditingkatkan agar pemahaman masyarakat akan pentingnya sempadan sumber air menjadi lebih baik.

(3)

Secara umum, Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan sumber daya air terintegrasi (IWRM – Integrated Water Resources Management) di dalam pelaksanaannya menyangkut

berbagai

pihak

(multi pihak) dan dilakukan secara

partisipatif dimana masyarakat sebagai sumber utama sedangkan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan. Pada masa mendatang harus ditingkatkan lintas koordinasi/ kerjasama untuk mensinergiskan program kegiatan pembangunan antara lain, dengan : (a) Instansi yang berperan dalam penatagunaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi hutan (b) Instansi yang berperan dalam pembinaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-47

(c) Instansi yang berperan dalam pengaturan air tanah, rehabilitasi/ reklamasi kawasan tambang. (d) Instansi yang berperan dalam pengendalian kualitas lingkungan. (e) Masyarakat yang menerima/ menikmati hasil pembangunan. Pengelolaan sumber daya air yang baik akan berdampak meningkatnya daya dukung lingkungan, mengurangi banjir, tanah longsor dan kekeringan, sehingga akan tercapai peningkatan ketersediaan pangan dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan keamanan. g) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 1) Pelaksanaan Program Kegiatan Pemantauan dan Penanggulangan Bencana Alam di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 735.573.500,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya bahan banjiran berupa karung plastik 25.000 lembar; bronjong kawat 2.280 unit; dan troly 60 buah. 2) Permasalahan dan solusi Berdasarkan hasil pemantauan daerah rawan banjir di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010, daerah rawan banjir terdapat hampir di semua Kabupaten/kota di Jawa Barat, sehingga penyediaan bahan banjiran tidak mencukupi untuk penanganan darurat. Pada masa mendatang diperlukan dana siap pakai (on call). h) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Besih dan Air Limbah 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.698.429.250,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya Detail Engineering Design (DED) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) translok, DED SPAM Regional Metro Bandung, DED air bersih perdesaan; terlaksananya pendampingan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS); terlaksananya pengembangan serta review desain dan supervisi SPAM IKK (Ibu Kota Kecamatan) dan Pantura; tersedianya pipa air bersih perdesaan; serta tersedianya hidran umum dan pompa distribusi.


IV-48

(2)

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.275.000.000,-. Hasil kegiatan

adalah

tersedianya

masterplan

air

limbah

Metropolitan

Bandung; pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) di sekitar TPPAS (Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah) Legok Nangka; Pembangunan Septic tank Komunal di Kabupaten Cianjur dan Karawang; tersedianya perencanaan teknis rinci sarana dan prasarana air limbah di Jawa Barat; tersedianya perencanaan, supervisi, dan pendampingan sanimas di Kota Depok; serta pembangunan sanimas di Kota Depok. (3)

Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Drainase di wilayah Metro Bandung yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya rencana teknis rinci drainase metropolitan Bandung.

2) Permasalahan dan Solusi (1)

Pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak menemui kendala yang berarti, sedangkan secara program, masih rendahnya akses masyarakat terhadap prasarana air minum yang memenuhi syarat baik di perkotaan maupun di perdesaan, antara lain disebabkan oleh makin terbatasnya sumber air baku untuk air minum, masih rendahnya komitmen Kabupaten/kota dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan air minum, masih rendahnya kinerja kelembagaan pengelola Sistem penyediaan Air Minum, serta kenaikan jumlah penduduk yang relatif tinggi. Untuk mengatasi

permasalahan

tersebut

adalah

dengan

memfasilitasi

peningkatan kinerja lembaga pengelola Sistem Penyediaan Air Minum, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Regional dan fasilitasi serta sinkronisasi berbagai sumber pendanaan baik dari pemerintah (APBD dan APBN) atau sumber dana lainnya (swasta dan masyarakat) (2)

Kinerja pengelolaan air limbah domestik meningkat tidak signifikan karena tidak seluruh sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik menunjukkan kinerja baik sehubungan anggaran untuk operasional dan maintenance di masing-masing Kabupaten/kota sangat kurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah Kabupaten/kota harus lebih meningkatkan perhatian terhadap penanganan permasalahan air limbah dengan cara meningkatkan kinerja sistem pengelolaan air


IV-49

limbah yang meliputi aspek peraturan, pembiayaan, kelembagaan, teknis dan peran serta masyarakat.

h) Program Pembinaan Jasa Konstruksi 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan

Pengaturan

Jasa

Konstruksi

yang

dilaksanakan

Dinas

Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan jasa konstruksi secara teratur bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi sebanyak 50 orang. (2)

Kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

1.000.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya pembekalan dan uji keterampilan bagi tenaga tukang konstruksi sebanyak 1.040 peserta dari 26 kabupaten/kota serta bimbingan teknis 50 orang tenaga ahli konstruksi sebagai kegiatan rutin. Hal ini turut memberikan konstribusi bagi peningkatan penyerapan tenaga

kerja

konstruksi

dan

penciptaan

lapangan

kerja,

serta

terfasilitasinya penyelenggaraan forum jasa konstruksi di Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pada

kegiatan

uji

keterampilan

tenaga

program tersebut adalah

tukang

yaitu

pada

proses

rekrutmen/pemilihan peserta yang masih melalui pihak ke-3 (rekomendasi aparat desa dll) sehingga peserta uji tidak dapat diketahui secara dini mengenai kompetensi kerja yang dimiliki. Oleh karena itu diharapkan ke depan prosedur rekrutmen para peserta dapat dilaksanakan secara langsung dan atau dilakukan uji awal untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh calon peserta.

5. URUSAN PENATAAN RUANG a) Program Perencanaan Ruang 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan TKPRD/BKPRD yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan


IV-50

adalah

terfasilitasinya

sosialisasi

RTRWP

Jawa

terfasilitasinya RTRWP Kabupaten/kota; serta

Barat

2005-2029,

terfasilitasinya jaringan

data spasial. (2)

Kegiatan Pembuatan Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya peta tutupan lahan Jawa Barat serta aturan pendukungnya.

(3)

Kegiatan Penyusunan Raperda Jabar-Selatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya materi teknis konsep pengembangan Jabar Selatan dan terlaksananya Seminar Pengembangan Jabar Selatan.

(4)

Kegiatan Perencanaan Ruang Kawasan Jawa Barat yang dilaksanakan yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.033.900.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya kajian rencana untuk Kawasan Strategis Provinsi di wilayah Jabar Selatan dan Koridor Cirebon-Cikampek.

(5)

Kegiatan Rencana Tata Ruang Kawasan Koridor Cikampek-Cirebon yang dilaksanakan yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 700.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya Kajian Rencana Tata Ruang Kawasan Koridor Cikampek-Cirebon sebagai dasar untuk penetapan

kebijakan

daerah

dalam

mewujudkan

keselarasan

pembangunan di Kawasan Strategis Koridor Cikampek-Cirebon. 2) Permasalahan dan Solusi Pada pelaksanaan program tersebut terdapat permasalahan yaitu belum ditetapkannya Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRWP Jawa Barat pada jangka waktu pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat kesulitan dalam penentuan arah kebijakan penataan ruang KSP. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini dengan melakukan dialog dan koordinasi terkait data/informasi dan arahan kebijakan penataan ruang baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.


IV-51

b) Program Pemanfaatan Ruang 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pusat Pemerintahan Terpadu yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen kajian pusat pemerintahan terpadu di Provinsi Jawa Barat.

(2)

Kegiatan Strategi Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 363.845.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen strategi pengembangan perkotaan dan perdesaan di Kawasan Metropolitan/PKN di Jawa Barat.

(3)

Kegiatan Model Pengelolaan Pembangunan Kawasan Metropolitan yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 985.842.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Kajian Model Pengelolaan Pembangunan di Kawasan Metropolitan.

(4)

Kegiatan Penyusunan/Pembuatan Ilustrasi dan Perspektif Pengembangan Infrastruktur Jawa Barat 2025 yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan

Perumahan

Provinsi

Jawa

Barat

dengan

anggaran

Rp. 722.600.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Media Ilustrasi dan Perspektif Pengembangan Infrastruktur Jawa Barat 2025. (5)

Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi Geografis yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbangunnya System Informasi Geografis yang didukung oleh struktur basis data pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan perumahan berbasis web.

2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, terdapat permasalahan yaitu pada kegiatan Model Pengelolaan Pembangunan Kawasan Metropolitan untuk Sub Kegiatan Pengkayaan Wawasan Pengelolaan Kawasan Metropolitan yang direncanakan akan berkunjung ke beberapa kota Metropolitan di Brazil, mengalami kegagalan dalam proses lelang karena tidak ada pihak penyedia jasa yang memenuhi syarat. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ini dengan melakukan beberapa kali pelelangan ulang, namun dari proses pelelangan ulang tersebut tetap tidak ada pihak penyedia jasa yang LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-52

memenuhi syarat sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan dan alokasi anggarannya tidak digunakan. c) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1) Pelaksanaan Program Kegiatan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 901.760.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya

Kajian Teknis Permohonan Rekomendasi Gubernur untuk

Kawasan Bandung Utara (KBU);

tersedianya software pendukung penilaian

rekomendasi Gubernur; serta Pemutakhiran data dan Website KBU yang mendukung penyelenggaraan koordinasi pengawasan pemanfaatan ruang. 2) Permasalahan dan Solusi Pada pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa permasalahan yaitu minimnya data dan informasi detail untuk pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang KBU serta lemahnya pengendalian dan pengawasan tingkat Kabupaten/kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pengendalian pengawasan dengan Kabupaten/kota.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN a) Program Kerjasama Pembangunan. 1) Pelaksanaan Program. (1)

Kegiatan

Fasilitasi

dan

Evaluasi

Kerjasama

Pemerintahan

dan

Badan/Kelembagaan Luar Negeri yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 568.487.000,-. Hasil yang dicapai, terfasilitasinya kerjasama dalam rangka Sister Province antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Heilongjiang, RRC, dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) tentang Pembentukan Hubungan Kerjasama di Bidang

Pendidikan,

Budaya,

Pertanian,

Ekonomi,

Perdagangan,

Pariwisata, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan bidang lainnya sesuai kesepakatan. Kemudian dilakukan kegiatan penjajakan tindak lanjut LoI kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Guanajuato, Meksiko di bidang pendidikan, kebudayaan, perdagangan, LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-53

kesehatan, pariwisata, lingkungan, teknologi dan investasi. Sementara hasil yang dicapai dalam bidang kerjasama

badan/kelembagaan,

terfasilitasinya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Save the Children, sebuah non-governmental organization (NGO) yang bergerak di bidang advokasi untuk anak-anak berkebutuhan di seluruh dunia dengan program Rintisan Pengembangan Pusat dukungan Anak dan Keluarga; kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan HIV Cooperation

Program

for

Indonesia

(HCPI)

tentang

Pencegahan

Penularan HIV/AIDS di kalangan Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif NAPZA Suntik, serta fasilitasi penawaran kerjasama dari beberapa badan/lembaga di luar negeri lainnya. Hasil pelaksanaan kegiatan lainnya, terfasilitasinya aparatur pengelola kerjasama daerah untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri dan terlaksananya pengkajian terhadap rencana kerjasama dengan Pemerintah Provinsi di luar negeri dan kerjasama dengan badan/lembaga luar negeri lainnya. (2)

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga, yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 320.735.000,-. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan, tersedianya 4 (empat) naskah kerjasama antar Provinsi se-Jawa, Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2011 dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU); tersedianya 6 (enam) naskah kerjasama antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota di wilayah Jabodatabekjur, meliputi Keputusan

Bersama

tentang

Revitalisasi

Kelembagaan

BKSP

Jabodetabekjur; Keputusan Bersama tentang Penetapan Jadwal Rapat Forum BKSP Jabodetabekjur; Peraturan Bersama kelembagaan BKSP Jabodetabekjur sehubungan dengan bergabungnya Kota Tangerang Selatan dalam keanggotaan BKSP Jabodetabekjur; Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi Konsumen di Wilayah Provinsi DKI Jakarta; Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan kerjasama hibah. Kemudian, tersedianya naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kewilayahan dan Tematik

di

Jawa

Barat


Tahun

2011;

Terfasilitasinya

kerjasama IV-54

pembangunan wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten; Kerjasama pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung,

Kalimantan

Barat

dan

Kalimantan

Timur;

Kerjasama

Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Perdagangan Orang (trafficking) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Kalimantan

Timur;

Kerjasama

dalam

bidang

transmigrasi

antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 14 (empat belas) Pemerintah Provinsi di Indonesia sebagai daerah penerima transmigran; Kerjasama antara

Pemerintah

Provinsi

Jawa

Barat

dengan

Pemerintah

Kabupaten/kota di bidang Pengembangan Perpustakaan Umum di Jawa Barat; Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah

Kabupaten/kota

di

bidang

Pengembangan

Industri

Pengolahan Makanan dan Minuman di Kabupaten Ciamis; Fasilitasi kerjasama

antar

daerah

Kabupaten/kota

di

bidang

pengelolaan

pelayanan air minum oleh PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung dan pengelolaan sampah di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, serta fasilitasi kerjasama antar daerah Kabupaten/kota di bidang layanan publik dan infrastruktur di wilayah Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I (Bogor); Tersusunnya Rancangan Model Kerjasama Regional CIAYUMAJAKUNING dalam konteks

pengembangan kawasan strategis secara

sinergi,

terintegrasi, efektif dan efisien; Adanya peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan

kerjasama dengan pihak ketiga melalui

sosialisasi kerjasama daerah yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. (3)

Kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2010, yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.956.996.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terselenggaranya Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada tanggal 1 s/d 4 Desember 2010 di Hotel Grand Preanger, Bandung dan kegiatan penunjang yaitu Pameran Produk Unggulan Daerah II di Lapangan Gasibu, Bandung. Hasil Rakernas


IV-55

tersebut berupa rekomendasi dan telah disampaikan kepada Presiden RI melalui

surat

Ketua

Umum

Dewan

Pengurus

APPSI

Nomor

A.194/APPSI/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010. (4)

Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.925.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan,

tersusunnya

rancangan

Peraturan

Daerah

tentang

Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan tersusunnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Database Kerjasama Daerah (modul). (5)

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah di Jawa Barat yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Jakarta, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil kegiatan tersebut, terwujudnya sinergitas kinerja keprotokolan dalam rangka fasilitasi dengan aparatur / pimpinan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(6)

Kegiatan Sinergitas Antar Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Jakarta, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan tersebut, meningkatnya sinergitas hubungan antar lembaga dalam negeri dan luar negeri; Sinergitas hubungan antar daerah dalam rangka Mitra Praja Utama (MPU); Sinergitas Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI); Sinergitas Ijin Perjalanan ke Luar Negeri.

(7)

Kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan tersebut tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/ kota di wilayah I (kewilayahan) sebagai bahan musrenbang tingkat provinsi.

(8)

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan OPD dan Bantuan Provinsi ke Kabupaten/kota yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan tersebut, berupa dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan OPD kabupaten/kota yang dibiayai APBD Provinsi melalui kegiatan OPD Provinsi.

(9)

Kegiatan Koordinas, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, dengan alokasi anggaran sebesar


IV-56

Rp. 200.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, tersusunnya dokumen sosialisasi/pencerahan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang dampak negatif dari perilaku/kebiasaan merokok di masing-masing kabupaten/kota dan dokumen hasil rapat koordinasi tentang DBHCT 2010. 2) Permasalahan dan Solusi. (1)

Masih

adanya

inkonsistensi

peraturan

perundang-undangan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama dengan luar negeri dan ketidakselarasan

dengan

peraturan

perundang-undangan

sektoral.

Solusinya, melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah secara berkesinambungan, khususnya dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. (2)

Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kerjasama luar negeri, mulai dari tingkat pengambil kebijakan hingga pelaksana, baik secara kualitas maupun kuantitas. Solusinya, peningkatan wawasan dan pemahaman aparatur pengelola kerjasama luar negeri, mulai dari tingkat pengambil kebijakan hingga pelaksana, sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah.

(3)

Pengorganisasian dan koordinasi penyelenggaraan kerjasama luar negeri belum berjalan dengan optimal. Solusinya, meningkatkan koordinasi dengan

organisasi

perangkat

daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

kerjasama luar negeri yang sinergis dan tertib administrasi. (4)

Masih adanya inkosistensi peraturan perundang-undangan dalam bidang kerjasama

daerah.

Solusinya,

memberikan

rekomendasi

kepada

Pemerintah berkenaan dengan kebijakan yang implementasinya di daerah menghadapi kendala. (5)

Belum

sinerginya

Kabupaten/kota

program

baik

pembangunan

antar

daerah

antar

daerah

Provinsi/

Provinsi/Kabupaten/kota

yang

berbatasan maupun bersifat regional. Solusinya, meningkatkan komitmen bersama antar daerah Provinsi dengan Kabupaten/kota di berbagai bidang pembangunan daerah yang dituangkan dalam naskah kerjasama daerah. (6)

Terbatasnya

pemahaman

aparatur

pengelola

kerjasama

daerah.

Solusinya, meningkatkan pemahaman aparatur pengelola kerjasama


IV-57

melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kerjasama daerah. (7)

Belum

tersedianya

peraturan

gubernur

tentang

petunjuk

teknis

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilaksanakan penyusunan peraturan gubernur tentang

Peraturan

Daerah

Nomor

9

Tahun

2010

tentang

Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya. b) Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah. 1) Pelaksanaan Program. (1)

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi 2010 serta Fasilitasi Pra Musrenbang dan Musrenbang Kabupaten/kota se Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Rp.

Jawa

Barat,

1.143.110.000,-.

dengan

Hasil

alokasi

kegiatan

anggaran

adalah

sebesar

terkoordinasikannya

perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat. (2)

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 dan Sertifikasi ISO 9001:2008 sehingga dapat dijadikan acuan/pedoman perencanaan pembangunan tahunan daerah.

(3)

Kegiatan

Fasilitasi

Kegiatan

APBN

yang

dilaksanakan

Badan

Perencanaan dan pembangunan Daerah provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

366.000.000,-. Hasil kegiatan

adalah terkoordinasinya perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat. (4)

Kegiatan

Pendukungan

Komite

Perencanaan

Pembangunan

yang

dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Rp.

Jawa

750.000.000,-.

Barat, Hasil

dengan kegiatan

alokasi adalah

anggaran

sebesar

tersedianya

dokumen

rekomendasi kebijakan perencanaan yang bersifat terobosan di Provinsi Jawa Barat. (5)

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa

Barat

yang

dilaksanakan

Badan

Perencanaan

dan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-58

anggaran

sebesar

Rp.

1.000.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

tersedianya informasi tentang kebijakan umum APBD dan prioritas plafon, serta usulan kegiatan dari OPD Provinsi dan kabupaten/kota. (6)

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Non APBD Provinsi Jawa Barat tahun

2011

yang

dilaksanakan

Badan

Perencanaan

dan

Pembangunan Daerah provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya perencanaan kegiatan non APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011. (7)

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun

2010

yang

dilaksanakan

Badan

Perencanaan

dan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

600.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terkendalinya pelaksanaan rencana pembangunan di Provinsi yang didanai dari APBN maupun APBD. (8)

Kegiatan

Fasilitasi

Hasil

Penelitian

dan

Pengembangan

dalam

Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dari lembaga penelitian dan pengembangan di Jawa Barat. (9)

Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya sinergitas perencanaan bidang ekonomi dan termanfaatkannya dokumen perencanaan kebijakan ekonomi.

(10) Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan di Bidang Fisik yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkoordinasinya rakor lingkup bidang fisik se Jawa Barat; terkoordinasinya perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah penataan ruang dan sumber daya alam dan lingkungan hidup baik yang bersumber dari APBN, PLN, APBD Prov. Serta APBD kabupaten/kota; terinformasikannya (RSWP3K) Jabar dan RIPW Jabar Selatan; terinformasikannya RTRWP Jabar 2029 sebagai acuan penyusunan RTRW kabupaten/kota di Jawa Barat dan terwujudnya sinergitas penataan ruang Provinsi Jawa Barat; dan tersedianya penunjang Program WISP dan PISP di Jawa Barat. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-59

(11) Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 578.445.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan bidang pemerintahan di Provinsi Jawa Barat meliputi aspek aparatur, politik, hukum dan tramtib; tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi, serta tersusunnya Grand Design daerah otonom di Jawa Barat. (12) Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Kerjasama Wilayah Perbatasan dan Antar Provinsi yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 532.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya kerjasama musyawarah

rencana

pembangunan

regional

se

Jawa

Bali;

terselenggaranya kerjasama pembangunan wilayah perbatasan Jabar– Banten; terselenggaranya kerjasama pembangunan wilayah perbatasan Jabar–Jateng; terselenggaranya monitoring dan evaluasi kerjasama pembangunan wilayah perbatasan antar provinsi; terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kerjasama pembangunan daerah perbatasan serta tersedianya dukungan terhadap penyelenggaraan rapat

teknis Mitra

Praja Utama (MPU). (13) Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Kesekretariatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat. (14) Kegiatan Pusat Pengendalian IPM Tahun 2015 yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbangunnya pusat pengendalian pencapaian IPM 80 Tahun 2015. (15) Kegiatan

Penyelenggaraan

Konreg

PDRB

se

Jabalnusra

yang

dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tercapainya kesepakatan indikator data/informasi tentang PDRB se Jabalnusra. (16) Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-60

Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 325.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pengenalan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi dalam bentuk sosialisasi; terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Penyusun dan Pelaksana Rencana Aksi Daerah pemberantasan korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2013; serta terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang rencana Aksi daerah Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013 dokumen RADPK Provinsi Jawa Barat dalam upaya Mewujudkan Kepemerintahan yang baik dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara; meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar. (17) Kegiatan Kajian Stratejik Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Rp.

Jawa

950.000.000,-.

Barat, Hasil

dengan kegiatan

alokasi adalah

anggaran

sebesar

tersusunnya

dokumen

perencanaan berbasis hasil Ristek. (18) Kegiatan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Rp.

Jawa

400.000.000,-.

Barat, Hasil

dengan kegiatan

alokasi adalah

anggaran terbangunnya

sebesar aplikasi

perencanaan pembangunan daerah. (19) Kegiatan

Sinkronisasi,

Pembangunan

Bidang

Fasilitasi Sosial

dan

dan

Koordinasi

Budaya

di

Jawa

Perencanaan Barat

yang


Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan lingkup bidang sosial dan budaya, baik antar OPD terkait serta antar level pemerintahan. (20) Kegiatan Revisi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya acuan/pedoman Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-61

(21) Kegiatan Penyusunan Actionplan DBHCHT Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya acuan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. (22) Kegiatan

Koordinasi

Perencanaan,

Pengendalian dan

Pengawasan

Produksi serta Pengolahan Tembakau di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah

tersedianya data base tentang produksi, pengolahan

serta distribusi komoditas tembakau di Jawa Barat; terkoordinasinnya proses perencanaan, pengendalian dan pengawasan dalam peningkatan produksi serta pemanfaatan hasil produksi tembakau di Jawa Barat; tersedianya rumusan kebijakan yang bersifat teknis dan strategis di bidang produksi serta pemanfaatan hasil tembakau di Jawa Barat. (23) Kegiatan Operasioal Komite Daerah Lansia

yang dilaksanakan Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.440.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sinergitas Komisi Daerah Lanjut Usia. (24) Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Evaluasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

9.278.675.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya pemeriksaan reguler ke 58 OPD Provinsi Jawa Barat dan 26

pemerintah

kabupaten/kota

se

Jawa

Barat,

terlaksananya

pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat, dan terlaksananya evaluasi SAKIP OPD Provinsi Jawa Barat. (25) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya dokumen hasil koordinasi penyelesaian tindak lanjut kasus pengaduan masyarakat dengan Itjen Depdagri, MENPAN dan Kementerian lainnya diluar Provinsi Jawa Barat dan hasil monitoring penyelesaian dan penanganan tindak lanjut kasus pengaduan masyarakat pada pemerintah kabupaten/kota sebagai bahan laporan/informasi ke pimpinan dan masyarakat, terealisasi 22 laporan kasus.


IV-62

(26) Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Koordinasi Pengawasan, yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 395.250.000,-. Hasil kegiatan adalah

meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan

pengawasan di Jawa Barat dan meningkatnya kualitas pelaksanaan hasil pengawasan serta termanfaatkannya PKPT dan dokumen hasil dari Rakorwasda dan Rakorwasnas sebagai bahan penyusunan perencanaan yang lebih sinergis. (27) Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak lanjut Lanjut Hasil Audit Itjen Depdagri, Itjen Departemen lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

458.950.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

termanfaatkannya hasil pemutakhiran Data Tindak Lanjut Audit Itjen Depdagri, Itjen Departemen lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat. (28) Kegiatan (EKPPD)

Evaluasi pada

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah

Kabupaten/kota,

Pemerintahan yang

Daerah

dilaksanakan

Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 592.720.000,-. Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya hasil evaluasi sehingga meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. (29) Kegiatan Monitoring, dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 249.320.000,-. Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya dokumen hasil Monitoring RAD-PK pada 26 Kabupaten/kota sebagai bahan laporan/informasi

dan

perbaikan

pelaksanaan

RAD-PK

guna

meningkatkan kualitas pelayanan Publik Pemerintah dan mencegah tindak pidana korupsi. (30) Kegiatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan

Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa

Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155.812.500,-. Hasil kegiatan adalah terukurnya LAKIP Provinsi Jawa Barat. (31) Kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Daerah Berlokasi Desa yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi


IV-63

Program Pembangunan Daerah berlokasi Desa dengan OPD terkait di provinsi dan kabupaten/kota se Jawa Barat. (32) Kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pra Musrenbang Wilayah III Provinsi Jawa Barat. (33) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 375.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penelitian terhadap 1.376 kegiatan yang tersebar di 44 OPD dan 12 Biro dalam rangka penyesuaian program/ kegiatan rincian belanja dan besaran anggaran pada masing-masing kegiatan. (34) Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyusunan Program yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Peningkatan wawasan dalam penyusunan program mengenai kawasan ekonomi khusus (KEK). (35) Kegiatan Pembaharuan Basis Data dan Sistem Informasi Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kualitas informasi dalam rangka mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Jawa Barat. (36) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.475.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi ke 26 kabupaten/kota se Jawa Barat, terciptanya pelaksanaan program pembangunan yang efisien dan efektif serta terprediksinya penyerapan anggaran kegiatan pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010. (37) Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2011 yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi

Jawa

Barat,


dengan

alokasi

anggaran

sebesar IV-64

Rp.

300.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

tersedianya

Pedoman

pelaksanaan APBD Tahun 2011 dan tersosialisasikannya Petunjuk Teknis APBD Jawa Barat dan Standar Biaya kepada 44 OPD dan 12 biro pada Setda Provinsi Jawa Barat. (38) Kegiatan Koordinasi dan Sinergitas Lintas OPD dan Kabupaten/ Kota Bidang Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Dan Kabupaten/kota. (39) Kegiatan Akuntabilitas Bantuan Gubernur Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.698.320.212,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2010 dengan akuntabel dan transparan serta meningkatnya Sinergitas pelaksanaan pembangunan provinsi dan Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. (40) Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan DBHCHT Provinsi dan Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terevaluasi dan termonitornya Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau pada 17 OPD dan 26 Kabupaten/kota. (41) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Program Ketenagakerjaan

dan

Ketransmigrasian

yang

dilaksanakan

Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 249.880.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Disnakertrans Provinsi Jawa Barat dan tersedianya dokumen DPA,RKA,LAKIP dan LKPJ. (42) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan Monev, yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.500.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusun dan terlaksananya Rencana Kerja (RENJA) OPD; RKA OPD, DPA OPD, RKA-KL dan DIPA; LKPJ/LPPD, LAKIP, Evaluasi Kinerja; dan terlaksananya Rakor Pembanguan Perkebunan. (43) Kegiatan monitoring, evaluasi bantuan keuangan dan kegiatan OPD yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

125,000,000,-.

Hasil


kegiatan

adalah

tersusunnya

dokumen IV-65

pelaksanaan monitoring, evaluasi bantuan keuangan dan kegiatan OPD di Wilayah II Provinsi Jawa Barat. (44) Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Usulan Program dan Kegiatan Kabupaten/kota se wilayah II sebagai bahan pembahasan pada Musrenbang Tingkat Provinsi. (45) Kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranyan koordinasi dan fasilitasi Para Musyawarah Pembangunan; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; tersusunnya usulan kegiatan perencanaan pembangunan di wilayah IV. (46) Kegiatan Penyusunan RIP Postel yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Rencana Induk Pos dan Telekomunikasi di Jawa Barat Tahun 2010. (47) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kominfo yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah 1 (satu) buah Dokumen Rencana Induk TIK dan 1 (satu) buah Dokumen Draft Raperda Jabar Cyber Province yang telah disahkan menjadi Perda No. 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. 2) Permasalahan dan Solusi. (1)

Belum optimalnya kualitas dokumen rencana, terutama jika dikaitkan dengan pendefinisian sasaran program dan posisi relatif kegiatan yang ditetapkan, serta indikator ketercapaian yang jelas. Oleh karena itu, redefinisi dan restruktur dokumen rencana organisasi menjadi hal yang cukup mendasar untuk segera dilakukan.

(2)

Polemik yang seringkali muncul dalam pengukuran kinerja adalah kesulitan

dalam

melakukan

penyamaan

persepsi,

terutama

jika

melakukan penilaian terhadap aktivitas yang kriteria penilaiannya adalah keberdayagunaannya. Oleh karena itu kriteria penilaian harus dirancang LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-66

dalam konsep pemahaman yang mudah dipahami, namun tetap memberikan derajat kemampuan menilai yang tinggi. (3)

Kompetensi sumber daya manusia yang akan mendukung kinerja organisasi dirasakan masih kurang. Hal ini sebagai akibat disparitas kompetensi sumber daya aparatur di lingkungan Bappeda, serta kapabilitas sumber daya manusia yang akan menggunakan produkproduk akhir Bappeda.

(4)

Sebagian besar produk akhir Bappeda merupakan akumulasi proses yang memerlukan pelibatan pihak luar (OPD dan Stakeholder lain dalam menejemen pembangunan), dimana hal tersebut sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Seringkali hal tersebut menjadikan penghambat dalam proses penyelesaian output kegiatan, yang berimplikasi pada tidak konsistennya waktu penyelesaian pekerjaan.

(5)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2009, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2010 dan Penetapan Kinerja Tahun 2010 secara umum yaitu : Setiap Organisasi Perangkat Daerah masih belum memahami tata cara dan teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2010 serta Penetapan Kinerja Tahun 2010, sehingga hasil penyusunannya belum optimal sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan pejabat pengelola penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2010 serta Penetapan Kinerja Tahun 2010 sering berganti

orang

permasalahan

akibat

mutasi

tersebut

telah

kepegawaian. dilakukan

Untuk

melalui

mengatasi

pemantapan,

penyelarasan dan diskusi langsung dengan tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2010 dan Penetapan Kinerja Tahun 2010 sehingga semuanya dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. (6)

Program/kegiatan

pembangunan

daerah

berlokasi

desa

yang

dilaksanakan OPD Provinsi Jawa Barat masih bersifat parsial atau belum bersinergi. Solusi dengan adanya kegiatan fasilitasi pembangunan daerah berlokasi desa diharapkan OPD dapat bersinergi dalam melaksanakan program kegiatan serta sharing informasi.


IV-67

7. URUSAN PERUMAHAN a) Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan Teknis Pengelolaan Pembangunan Bangunan Gedung yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengalihan status dan hak rumah negara; tersedianya data penaksiran dan data informasi bangunan gedung milik pemerintah Provinsi Jawa Barat; tersedianya perkiraan biaya pembangunan; tersedianya data penaksiran harga bangunan gedung; serta sosialisasi dan koordinasi peraturan bangunan gedung. b) Program Pengembangan Permukiman 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pengembangan Kawasan Perumahan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pendampingan bimbingan Kawasan Tenjoresmi Kabupaten Sukabumi, Kawasan Jatisari Kabupaten Bandung, Kawasan Sawangan Kota Depok; dan identifikasi Kasiba/Lisiba di Kawasan Cikarang Kabupaten Bekasi.

(2)

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Agropolitan yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.312.900,-. Hasil kegiatan adalah terbangunnya 1 unit

Packing House di Kawasan

Agropolitan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. (3)

Kegiatan Pembangunan Percontohan Rumah/ Puskesmas/Sekolah/Sarana Ibadah dengan Struktur Tahan Gempa 7,5-8 SR yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Hasil pelaksanaan

kegiatan adanya tersusunnya Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Percontohan Tahan Gempa serta Pembangunan 34 unit Rumah Percontohan Tahan Gempa di 17 Kabupaten (masing-masing kabupaten 2 unit). (4)

Kegiatan Manajemen Pengembangan Pengelolaan Perumahan Skala Besar di Perkotaan yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar


IV-68

Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah pengkayaan wawasan dan penyusunan manajemen pengembangan pengelolaan perumahan skala besar di perkotaan. (5)

Kegiatan

Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman

Perumahan

Jawa

Barat,

yang

dilaksanakan

Biro

Administrasi

Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya rumusan bahan kebijakan pemukiman dan perumahan; serta terlaksananya sinkronisasi program pembangunan permukiman dan perumahan di Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi Perkembangan pembangunan perumahan pada kawasan-kawasan perumahan (sektor

formal/swadaya)

terkendala

pada

berbagai

faktor

meliputi:

keterbatasan lahan di perkotaaan /tingginya harga lahan, pengurusan perizinan di Kabupaten/kota yang cukup lama, kemampuan daya beli masyarakat yang menurun,

keterbatasan

bantuan

permodalan

bagi

para

pengembang,

pengaturan kelembagaan kasiba/lisiba yang berdampak kurangnya pembagian kewenangan (pemerintah/swasta), perubahan /transisi kebijakan pembiayaan dari bantuan uang muka dan subsidi selisih bunga menjadi kebijakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan oleh Kementrian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) serta tingginya suku bunga. Solusi terhadap masalah tersebut dalam upaya percepatan penyediaan perumahan melalui pendekatan kawasan di beberapa daerah dan upaya pembagian kewenangan dalam pengembangan kawasan siap bangun/lingkungan (kasiba/lisiba) dimana penyediaan lahan yang dilaksanakan

pemerintah

daerah

beserta

para

pengembang

sehingga

berdampak pada pengurangan harga jual rumah, yang pada akhirnya akan meningkatkan percepatan pembangunan oleh pengembang dalam skala besar meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah. c) Program Lingkungan Permukiman Sehat 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pengembangan Perumahan Perkotaan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 525.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya peningkatan rumah susun sederhana di 11 Kabupaten/kota; penyiapan kelembagaan pengelolaan rusunawa di


IV-69

Kawasan Industri Rancaekek Kabupaten Bandung, Batujajar Kabupaten Bandung Barat dan Rusunawa bagi PNS Pemerintah Provinsi di Kota Bandung;

serta kajian UPL/UKL pembangunan rusunawa bagi PNS

Pemerintah Provinsi di Kota Bandung. (2)

Kegiatan Pengembangan Perumahan Perdesaan Translok ex Waduk Jatigede

dan

daerah

perbatasan

Provinsi/Kabupaten/kota

yang

dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan teknis dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan permukiman di sekitar TPPAS Legok Nangka; perencanaan teknik sarana prasarana relokasi penduduk eks Waduk Jatigede di Kawasan pasir Padang dan Congeang Kabupaten Sumedang; pematanganan lahan untuk relokasi penduduk ex Waduk Jatigede, di Desa Congeang Kulon Sumedang, monitoring pelaksanaan

PNPM/PPIP;

serta

penataan

lingkungan

permukiman

kawasan nelayan. (3)

Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Rusunawa Pekerja Pabrik di Batujajar yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya perencanaan teknis dan pengadaan lahan untuk rusunawa di Kawasan Industri Batujajar seluas 0,568 ha; serta Kajian UPL/UKL untuk pembangunan Rusunawa bagi pekerja di Batujajar.

(4)

Kegiatan Perencanaan dan Penempatan Lokasi Convention Hall yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penempatan lokasi convention hall.

(5)

Kegiatan Perencanaan Jalan Akses dan Penataan Kawasan Wisata Curug Marela yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 225.000.000,-. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Detail Engineering Design (DED) jalan akses dan penataan Kawasan Wisata Curug Malela lokasi di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. (6)

Kegiatan Pembangunan Ruang khusus Bagi Perokok yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 393.775.000,-. Hasil kegiatan adalah


IV-70

tersedianya sarana bangunan khusus para perokok dengan tipe outdoor di 5 OPD di Provinsi Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam program tersebut yaitu pembangunan Waduk Jatigede akan memasuki akhir pembangunan, dimana pada tahun 2014 diperkirakan Waduk Jatigede akan tergenang, sementara relokasi penduduk belum tuntas seluruhnya. Untuk menangani permasalahan relokasi penduduk memerlukan penanganan yang bersifat lintas sektor, diantaranya menyangkut bidang perumahan dan prasarana dasar bidang pekerjaan umum (PSDU) yang memerlukan dana besar dan melibatkan Kementrian Perumahan dan Pekerjaan Umum serta penanganan masalah kependudukan yang memerlukan peran Pemerintah Kabupaten Sumedang. Solusi terhadap permasalahan tersebut yaitu sedang disusun payung hukum berupa MOU yang melibatkan kesepakatan pananganan aspek sosial dampak pembangunan Waduk Jatigede yang melibatkan KEMENPERA, Pekerjaan Umum serta Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten-kabupaten penerima manfaat sehingga diharapkan akan ada penanganan relokasi segera yang melibatkan berbagai pihak dan sumber dana. d) Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman 1) Pelaksanaan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pendampingan dan perbaikan lingkungan sekitar pondok pesantren di 4 lokasi yaitu Pontren Baitul Hikam di Kabupaten Tasikmalaya, Pontren Al Muthoharoh di Kabupaten Purwakarta, Pontren Pagelaran I di Kabupaten Subang dan Pontren Manbaul Huda di Kabupaten Ciamis. 2) Permasalahan dan Solusi Pada pelaksanaan program tersebut ditemukan permasalahan yaitu pada bantuan stimulan perbaikan kualitas lingkungan pesantren belum sepenuhnya dapat melibatkan peran serta Pemerintah Kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan perbedaaan program prioritas dari Pemerintah Kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi. Padahal pembangunan program LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-71

Pemerintah Provinsi diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk secara aktif meningkatkan kualitas pemukiman melalui swakelola. Solusi terhadap permasalahan tersebut yaitu dengan adanya sinkronisasi program yang melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, para pengelola Pondok Pesantren dan masyarakat luas.

8. URUSAN OLAHRAGA DAN PEMUDA a) Program Peningkatan dan Pembinaan Peran serta Kepemudaan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual Bagi Generasi Muda yang di laksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 380.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan pembinaan Mental Spiritual bagi Pemuda dari 26 kabupaten/kota se Jawa Barat sebanyak 120 peserta.

(2)

Kegiatan Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.410.000.000,-. Hasil kegiatan adalah Temu konsultasi Balad Kreatif serta Pentas Kreasi Balad Kreatif, Koordinasi DPD KNPI Jawa Barat dan pelaksanaan Musyawarah Daerah KNPI Jawa Barat tahun 2010.

(3)

Kegiatan Fasilitasi Konferensi Pemuda ASIA AFRIKA yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

900.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya

Konferensi Pemuda ASIA AFRIKA yang dihadiri oleh 270 orang yang dihadiri oleh utusan perwakilan dari 40 negara Asia dan Afrika. (4)

Kegiatan Fasilitasi Program Peran Serta Kepemudaan yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.485.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) sebanyak 100 orang, Sarjana Pendamping Penggerak Pedesaan (SP3) 50 orang, Paskibraka 104 orang; terpilihnya Pemuda Bidang Pelopor 26 orang, Pelatihan Kepemimpinan Pemuda 105 orang, Pelatihan Bela Negara bagi Pemuda 52 orang, Dialog Pemuda di Jawa Barat 150 orang, Jambore Pemuda Jawa barat 160 orang, Kemah Bakti Kesatuan Pemuda (KBKP) di 5 kabupaten 250 orang, Hari Sumpah Pemuda 560 orang.


IV-72

(5)

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil pelaksanan kegiatan yaitu berbagai Pelatihan Kewirausahaan bagi kelompok Pemuda, Pelatihan Kegiatan Pemuda Pelopor 40 orang, Pelatihan karang Taruna 40 orang, Pelatihan Pemuda Mesjid 40 orang, Pelatihan Kegiatan Pemuda Keluarga Pemuda Mandiri 40 orang, Partisipasi Alumni Pelatihan dalam Hari Anti Narkoba Internasional sebanyak 785 orang.

(6)

Kegiatan fasilitasi Kepemudaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 198.570.000,- dilaksanakan melalui: a. Paduan Suara Gita Bahana Nusantara, hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya Apresiasi Generasi muda/pelajar dan mahasiswa pada audisi Gita Bahana Nusantara tingkat Provinsi Jawa Barat dan Tingkat Nasional. b. Pembinaan kepemudaan melalui Marching Band GITA PAKUAN, hasil kegiatan ini adalah Fasilitasi kreativitas Pemuda dalam bidang seni music dan budaya serta terbinanya unit kegiatan Marching Band/Korsik Gita Pakuan sebagai pendukung dalam berbagai kegiatan hari besar tingkat provinsi jawa barat.

2) Permasalahan dan solusi Belum Bersinerginya Bidang yang manangani Kepemudaan, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/kota. Solusinya, perlu diselenggarakan Rencana Aksi Daerah Kepemudaan antara Provinsi dan Kabupaten/kota se Jawa Barat. b) Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.482.501.000,-. Hasil pelaksanaan terlaksananya Proses pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Olahraga yang tersebar di

78 kecamatan kabupaten/kota di

Jawa Barat oleh 78 Orang peserta SP3OR. (2)

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran HAORNAS, PORPEMDA, PORPemprov, PORBuruh, Atraksi Olahraga Ekstreme dan pengiriman kontingen Festival Ortrad TK Nasional yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda


IV-73

Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.863.807.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya Haornas, 2500 orang, POR PEMDA dan POR PEMPROV 5000 orang, Pengiriman Kontingen ORTRAD TK Nasional 20 Orang, Olahraga Ekstreme 250 Orang, POR Buruh 4 cabang Olahraga, Terkirim nya tim Porpemrov Jabar ke Porpemda Jabar dan Tim Porpemprov Jabar berhasil menjadi Juara UMUM pada Porpemda 2010. (3)

Kegiatan Kampanye Pemantapan Tiga Program Pengembangan Olahraga di Masyarakat Minggu Bergerak (GURAK), Jumat Bersih dan Sehat (JUMSIHAT) dan Beladiri Budaya Masyarakat (BBM)) yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.601.750.000,-. Hasil kegiatan adalah: Pelaksanaan GURAK kampanye di 9 kabupaten/kota se Jawa Barat, kampanye JUMSIHAT di 9 Kota/Kabupaten se Jawa Barat dan

BBM 8 Kabupaten/kota se Jawa

Barat, terlatihnya Instruktur senam Jumsihat sebanyak 150 orang. (4)

Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Barat dan Pengiriman Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Nasional II (POPWILNAS II) Tahun 2010 yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 4.500.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pembinaan olahraga pelajar di kabupaten/kota Se Jawa Barat dan Babak Kualifikasi 8 Cabor yang di pertandingkan di POPNAS 2011. Koordinasi Pelaksanaan Popwil 224 orang, Terselenggarnya POPDA Jabar 2.468 orang, Seleksi 8 Cabor yang dipertandingkan di POPWIL NAS 200 orang, Pembinaan Tim Inti Jabar untuk Popwilnas 161 orang serta Pengiriman Tim Atlet Jabar ke POPWIL NAS 2010 Palembang 200 orang. Pada Popwilnas di Palembang, Kontingen Jawa Barat berhasil menjadi Juara Umum. (5)

Kegiatan Pembinaan Prestasi Olahraga Inter dan Antar Sekolah, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya SDM untuk kegiatan Pembinaan Prestasi Olahraga antar sekolah, Anggota Sentra Pembinaan 66 orang, Tenaga Pelatih dan Pembina 158, tim Monitoring 96 orang, Peserta, wasit dan narasumber 1.028 orang (1.348 orang)

(6)

Kegiatan Peningkatan Potensi Atlet Melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda

Jawa

Barat


dengan

alokasi

anggaran

sebesar IV-74

Rp. 4.000.000.000,-. Hasil kegiatan terpeliharanya dan meningkatnya Potensi dan Prestasi Altet Pelajar di Jawa Barat sebanyak 148 orang dari 11 Cabang Olahraga. (7)

Kegiatan Liga Sepak Bola Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.084.253.750,-m

dengan

hasil

terselenggaranya LPI di 4 Wilayah Jawa Barat, dikirimkannya tim Jawa Barat ke tingkat wilayah dan mengikuti LPI tingkat Nasional dengan meraih Juara III nasional. (8)

Kegiatan Kompetisi Olahraga Permainan yang dilaksanakan Dinas Olahraga

dan

Pemuda

Rp. 3.375.600.000,-. Hasil

Jawa

Barat

dengan

alokasi

pelaksanaan kegiatan adalah terjaringnya

atlet-atlet berprestasi sebanyak 18.294 orang dari beberapa cabang olahrga permainan yang di perlombakan di PON XVIII 2012 ( Balap Sepeda 117 orang, Golf 145 orang, Jumlah Peserta Pertandingan olahraga beregu 4 Cabang olahraga (Basket, Volley,Hockey, Softball) Klub Binaan (Sepak Bola 22 orang, Marching band 32 orang, Volley 22 orang), Model pembinaan Atlet Elit Jawa Barat menuju JABAR TERKINI (Terdepan Kekuatan Inti Nasional Indonesia) 85 orang. (9)

Kegiatan Pelatihan Tenaga Keolahragaan dan Penelitian Keolahragaan, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.078.450.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kualitas pelatih, tenaga penggerak/pembina/instruktur olahraga di masyarakat, pengurus melalui kegiatan penataran,pelatihan, seminar dan penelitian, penataran pelatih keolahragaan dan pengurus organisasi 116 orang, penataran tenaga keolahragaan dan pengurus organisasi 137 orang, seminar PORDA 100 orang, tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi 30 orang.

(10)

Kegiatan Pendidikan Lanjutan di Bidang Keolahragaan yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 624.260.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pelatih cabang olahraga tingkat dasar 104 orang dan tenaga masseur 52 orang dari 26 kabupaten/kota se Jawa Barat.

(11) Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Pelaku Olahraga Tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-. Hasil kegiatan


IV-75

adalah tersalurkannya penghargaan bagi pelatih dan pembina cabang olahraga berkualitas sebanyak 43 orang. (12) Kegiatan Seleksi Atlet Sebagai bintang Iklan Penggerak Pembangunan Olahraga yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil dari pelaksanaan adalah terpilihnya atlet sebagai bintang iklan sebanyak 10 orang. (13) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Penunjang Olahraga yang dilaksanakan Dinas Olahraga Dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,-. Hasil pelaksanaan terealisasinya bantuan peralatan tenis meja kepada 1600 desa/kecamatan se Jawa Barat. (14) Kegiatan Perencanaan Detail Engenering Design (DED) dan sosialisasi Perencanaan pembangunan sport Arcamanik Tahap II yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

101.575.850,-.

Hasil

penyelenggaraan

terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan Arcamanik Tahap II (15) Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pembangunan SPORT JABAR Arcamanik Tahap I yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.038.000,-. Hasil penyelenggaraan terlaksananya Persiapan Lelang pembangunan dan Pekerjaan Infrastruktur SPORT JABAR Arcamanik tahap I. (16) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga dan Kreasi seni Saparua yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.871.755.000,-. Hasil penyelenggaraan adalah persiapan rehabilitasi sarana prasarana gedung olahrga dan kreasi seni Saparua. Sedangkan untuk pelaksanaan Revitalisasi saparua tidak bisa diselenggarakan, karena terbentur dengan status kepemilikan tanah dan Ijin Membangun. (17) Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pacuan kuda dan Equistrian di Jatinangor yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.850.000,-. Hasil kegiatan terlaksananya rapat persiapan lelang pembangunan dan pekerjaan infrastruktur pacuan kuda dan equestrian Jatinangor. (18) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Sarana Olahraga di JAwa Barat yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 196.000.000.000,-. Hasil kegiatan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-76

adalah 1 kali Perencanaan masterplan DED untuk Wilayah Cirebon, Bogor, Purwakarta dan Wilayah Priangan. (19) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PORDA XI 2010 yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan PORDA XI tahun 2010. (20) Kegiatan Persiapan pencalonan dan penyelenggaraan Tuan Rumah PON XIX 2016 yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat

dengan

alokasi

anggaran

1.200.000.000,-.

Hasil

kegiatan

terpilihnya Jawa Barat sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XIX Tahun 2016. (21) Fasilitasi Seagames XXVI 2011 yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 358.357.250,-. Hasil kegiatan terlaksananya sosialisasi persiapan Seagames XXVI 2011 diikuti oleh 150 orang. Pada tahun 2010 telah ditetapkan Sumatera Selatan dan DKI Jakarta Menjadi Tuan Rumah Sea Games XXVI 2011, sehingga kegiatan sosialisasi tidak dilanjutkan. (22) Pengembangan

Model

Kemitraan

tingkat

Provinsi,

Nasional

dan

Internasional yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 644.696.500,-. Hasil kegiatan berupa terjalinnya Kemitraan dengan lembaga internasional dengan KOICA Korea Selatan dan melaksanakan studi banding ke Korea Selatan, sosialisasi keolahragaan dengan organisasi olahraga masyarakat, hasil kegiatan adalah tersusunnya buku pedoman kemitraan 1000 buah, terjalinnya kemitraan dengan organisasi olahraga masyarakat, terdatanya organisasi olahraga masyarakat di 26 kabupaten/kota se Jawa Barat, terciptanya kemitraan keolahragaan, terealisasinya bantuan keuangan untuk organisasi keolahragaan sebanyak 24 organisasi. (23) Pengembangan Mitra dengan Asosiasi Jurnalis Pekan Olahraga Wartawan Nasional (PORWANAS) ke IX 2010 di Palembang yang diselenggarakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan anggaran Rp. 554.554.000,-. Hasil kegiatan meningkatnya prestasi olahraga dalam event nasional (24) Fasilitasi Bantuan Keuangan Pengembangan si Jalak Harupat Kabupaten Bandung dan fasilitasi Pertandingan yang diselenggarkan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran


IV-77

Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan terfasilitasinya bantuan keuangan pengembangan si Jalak Harupat kabupaten Bandung. 2) Permasalahan dan solusi (1)

Permasalahan: (a) Permasalahan diselesaikan,

perizinan

Pembangunan

menyebabkan

yang

pembangunan

belum

Sarana

dapat

Prasarana

terhambat, seperti halnya Sarana Prasarana Saparua. (b) Terbatasnya Tenaga Sumber Daya Manusia dalam hal pelaporan Akuntansi dan masalah administratif

yang mempunyai sertifikat

untuk pengadaan barang dan jasa. (c) Standarisasi Biaya untuk penunjang kegiatan olahraga masih kurang Spesifik dalam hal belanja Barang dan Jasa. (2)

Solusi (a) Meningkatkan Koordinasi secara intensif dengan instansi terkait di Kabupaten/kota. (b) Rekruitmen Tenaga Sumber Daya Manusia yang memahami bidang Administratif dan Lelang. (c) Menyusun Standarisasi biaya untuk kegiatan Olahraga, baik belanja Barang maupun Belanja Jasa.

9. URUSAN PENANAMAN MODAL a) Program Peningkatan Iklim Investasi 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pendataan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN yang yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 565.000.000,-. Hasil kegiatan adalah: (a) Tersedianya data minat investasi PMA/PMDN bagi 432 buah proyek dan menyerap tenaga kerja 168.315 orang (b) Tersedianya data realisasi investasi PMA/PMDN bagi 731 buah proyek dan menyerap tenaga kerja 218.239 orang (c) Terselenggaranya pembinaan kepada 450 perusahaan PMA/PMDN untuk meningkatkan kewajiban lapor (Laporan Kegiatan Penanaman Modal/ LKPM)


IV-78

(d) Teridentifikasinya

4

kelompok

permasalahan

(pertanahan,

pemasaran, ketenagakerjaan dan kelompok lainnya) pada 123 perusahaan PMA/PMDN yang ditindaklanjuti oleh satgas penanganan permasalahan penanaman modal di Jawa Barat. (2)

Kegiatan

Penyusunan

Kebijakan

Penanaman

Modal

dan Profil

Peluang Investasi di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.644.032.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya naskah akademis kebijakan penanaman modal daerah di Jawa Barat; tersedianya Sistem Informasi Investasi Terpadu Jawa Barat (SI2T-JB); serta tersusunnya profil peluang investasi di Jawa Barat. (3)

Perencanaan Pengembangan

Penanaman Modal dan Promosi Daerah

yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Forum Sinergitas Perencanaan

OPD;

terselenggaranya

kegiatan

Mukornis;

serta

keikutsertaan dalam kegiatan perencanaan investasi BKPM RI. (4)

Kegiatan Pengembangan Penanaman Modal di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan sosialisasi untuk mewujudkan harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung investasi di daerah serta monitoring dan evaluasi investasi, baik PMA maupun PMDN di Jawa Barat

2) Permasalahan dan solusi (1)

Pendataan

realisasi

investasi

belum

sepenuhnya

menggambarkan

aktifitas investasi secara menyeluruh sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Untuk mengatasi

permasalahan tersebut diperlukan mekanisme pendataan Penanaman Modal (format baru). (2)

Masih rendahnya kesadaran perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan sosialisasi terhadap perusahaan PMA/PMDN untuk melakukan kewajiban pelaporan serta penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya.


IV-79

(3)

Belum optimalnya komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan/ hambatan yang dihadapi perusahaan

PMA/PMDN.

Untuk

mengatasi

permasalahan

tersebut

dilakukan penguatan kelembagaan penanganan permasalahan investasi (Task Force) dan peningkatan komunikasi pelaksanaan. (4)

Regulasi

yang

berkaitan

dengan

proyek-proyek

investasi

yang

memerlukan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) belum optimal mengakselerasi pembangunan infrastruktur Jawa Barat. b) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Fasilitasi dan Pelaksanaan Promosi Dalam dan Luar Negeri yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 4.845.338.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya keikutsertaan pada Pekan Raya Jakarta (PRJ), Jakarta Investment Forum (Jakvest), Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Bandung dan Surabaya, Invesda dan Expo di DIY, serta Batam Investrade Expo dan Forum di Batam; serta terselenggaranya kegiatan misi promosi terpadu (TradeTourism-Investment) di beberapa Negara wilayah Asia, Eropa dan Timur Tengah. (2)

Kegiatan Fasilitasi

Investasi

dan Forum Interaksi

Investor yang

dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 650.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan internalisasi peningkatan kemampuan aparatur penanaman modal (Provinsi dan Kabupaten/kota); terselenggaranya kegiatan peningkatan SDM bidang penanaman modal bagi 10 Provinsi Anggota Mitra Praja Utama (MPU); serta terselenggaranya kegitan persiapan pembentukan West Java Partner (WJP). 2) Permasalahan dan Solusi (1)

Negara-negara non tradisional (selain Negara yang telah konsisten berinvestasi di Jawa Barat), umumnya belum mengenal baik Provinsi Jawa Barat dikarenakan minimnya informasi tentang Provinsi Jawa Barat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya promosi ke Negara-negara tersebut secara terstruktur, kontinyu dan terpadu.


IV-80

(2)

Belum tersedianya Norma Standard Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelayanan dan fasilitas penanaman modal yang akan menjadi acuan pelaksanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut

Pemerintah harus

didorong untuk

segera

menyusun dan menerbitkan NSPK.

10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH a) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan

Peningkatan

Peran

Koperasi

yang

dilaksanakan

Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.902.500.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM serta volume usaha KUMKM; terlaksananya bimbingan konsultasi kepada 300 Koperasi; penguatan kelembagaan kepada 26 Dekopinwil/Dekopinda; penilaian kepada 52 tokoh koperasi dan 260 koperasi berprestasi; serta peningkatan kelembagaan dan usaha kepada 100 KUKM batik, 27 Koperasi wanita dan 100 UMK perempuan dan 100 orang pengelola koperasi mahasiswa. (2)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya

pelatihan

teknis

substantive

dan

manajerial

kewirausahaan/kewirakoperasian kepada 1.980 orang pengelola KUMKM. 2) Permasalahan dan solusi (1)

Secara umum kelembagaan KUMKM di Jawa Barat terus berkembang namun belum didukung dengan pola pemberdayaan untuk meningkatkan daya kompetitif KUKM guna meningkatkan minat para investor untuk menanamkan

modalnya

permasalahan

tersebut

pada

usaha

Pemerintah

KUMKM.

bersama

Untuk

mengatasi

Lembaga

penggerak

pertumbuhan ekonomi di sektor KUMKM perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya peranan KUMKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan perekonomian kerakyatan yang berpihak pada usaha kecil dan Usaha menengah; membuka akses pemasaran LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-81

produk KUMKM sehingga seluruh KUMKM yang mempunyai potensi namun tidak memiliki jaringan pasar yang luas dapat memperoleh akses dengan usaha dagang/ industry guna memasarkan purnakarya kepada konsumen di tingkat yang lebih tinggi melalui kegiatan pameran , media dan forum lainnya. (2)

Fungsi dan kewajiban dari lembaga koperasi belum berjalan dengan optimal,

khususnya

dalam

anggota/masyarakat,

begitu

memberikan pula

pelayanan

sebaliknya

kepada

peran

serta

anggota/masyarakat dalam mengembangkan koperasi masih perlu ditingkatkan. Solusi atas permasalahan tersebut adalah memberikan informasi yang jelas dan gencar kepada masyarakat mengenai Program KUMKM

yang

dilakukan

pemerintah

sehingga

masyarakat

dapat

membantu pengembangan dan pertumbuhan ekonomi bagi koperasi serta usaha kecil dan Menengah. (3)

Terbatasnya kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja pengelola KUMKM, sehingga pengelolaan KUMKM belum dapat mengimbangi kecepatan dan ketepatan dalam mengelola KUMKM. Solusi atas permasalahan tersebut adalah mengoptimalkan pelatihan manajerial dan kewirausahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan bagi pengelola KUMKM.

b) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Akses Pembiayaan dan Teknologi bagi KUMKM, yang

yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 2.050.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terealisasinya kelayakan pembiayaan usaha bagi 750 KUMKM; rintisan pembentukan 1 lembaga pembiayaan KUMKM; pengembangan kewirausahaan bagi 150 Kelompok usaha mikro perempuan dan pengrajin serta expo pembiayaan KUMKM yang diikuti oleh 250 Lembaga Pembiayaan dan 2.000 KUMKM se Jawa Barat. (2)

Kegiatan Pengembangan Produk KUMKM yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.182.912.500,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan akses pasar 382 pelaku usaha KUMKM;


IV-82

terlaksananya peningkatan daya saing KUMKM melalui pengembangan produk oleh 2.542 KUMKM; sertifikasi Halal oleh 400 KUMKM; serta sertifikasi Merk oleh 100 KUMKM. (3)

Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian KUMKM Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian 6.802 KUMKM; penyiapan dan penetapan KUMKM calon penerima bantuan usaha kepada 260 KUMKM; terselenggaranya Gerakan Sadar Koperasi melalui media visual sebanyak 5 kali dan media audio sebanyak 25 kali; tersusunnya dokumen peran KUMKM terhadap perekonomian regional; penumbuhan wirausaha sektor informal kepada 1.000 KUMKM; serta identifikasi dan analisis pengembangan sentra komoditi unggulan Jawa Barat.

(4)

Kegiatan Fasilitasi dan Sinergitas Pengembangan dan Perkuatan KUMKM, yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya monitoring perkembangan pembiayaan KUMKM; tersusunnya Blue Print Lembaga Penjaminan Kredit Daerah; serta koordinasi dan konsultasi kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.


Belum adanya kebijakan yang mengatur sistem penjaminan untuk meningkatkan akses permodalan KUMKM terhadap lembaga keuangan bank dan non bank, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. Solusi atas permasalahan tersebut pembentukan

lembaga

pembiayaan

adalah melaksanakan rintisan usaha

bagi

KUMKM

serta

menetapkan kebijakan yang akan meningkatkan akses permodalan KUMKM. (2)

Belanja stimulan barang dan jasa dari pihak Pemerintah untuk mendukung aspek pembiayaan KUMKM sangat dirasakan sulit untuk diakses oleh KUMKM. Hal ini adanya Sistem Keuangan dimana dalam kegiatan yang sama, berbeda pelaksana teknis pembiayaan KUMKM. Solusi atas permasalahan tersebut adalah mensinergitaskan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam kegiatan tersebut sehingga akses pembiayaan bagi KUMKM lebih mudah direalisasikan.


IV-83

(3)

Fasilitasi permodalan yang diterima oleh KUMKM masih relatif terbatas, sementara modal sendiri yang dimiliki oleh KUMKM cenderung masih kecil sehingga sulit bagi KUMKM untuk meningkatkan/mengembangkan kegiatan

usahanya.

Solusi

atas

permasalahan

tersebut

adalah

melaksanakan pemberian bantuan sosial, pemberian penjaminan kepada KUMKM

melaui

lembaga

perbankan

dan

non

perbankan,

serta

pembentukan lembaga penyalur modal bagi KUMKM. (4)

KUMKM pada umumnya masih menggunakan teknologi produksi yang sangat sederhana, disamping sulitnya mendapatkan bahan baku dengan mudah dan murah. Solusi atas permasalahan tersebut adalah Fasilitasi oleh pemerintah dalam memberikan bantuan pelatihan mengenai teknologi tepat guna untuk sistem produksi.

(5)

Masih kurangnya KUMKM yang memiliki aspek legal seperti Sertifikasi Halal, SP Kesehatan/Produk Industri Rumah Tangga dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Solusi atas permasalahan tersebut adalah memberikan bantuan Fasilitasi Sertifikasi Halal dan Merk kepada KUMKM setiap tahunnya.

c) Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha BUMD Non Bank dan Non Lembaga Keuangan Daerah yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 493.122.500,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya telaahan terhadap kondisi dan permasalahan BUMD; Rencana Strategis (Blue Print) BUMD; rekomendasi penataan BUMD dan Rancangan Kebijakan Umum Pengembangan BUMD; pendataan Aset BUMD non perbankan; serta fasilitasi Forum Komunikasi BUMD.

(2)

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha PD BPR dan PD.PK yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 356.877.500,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya RUPS PD.BPR dan PD.PK se-Jawa Barat dan Banten serta Forum Komunikasi PD.BPR dan PD.PK.


IV-84

2) Permasalahan dan solusi Pada pelaksanaan program tersebut terdapat permasalahan diantaranya adanya keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan operasional perusahaan, baik PD. BPR maupun PD.PK. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di masa yang akan datang kiranya para pemilik lainnya dapat memberikan penyertaan modal dan memberikan pendidikan serta pelatihan bagi pengelola PD. BPR dan PD. PK.

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan. 1) Pelaksanaan Program. Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 405.000.000,-. Hasil kegiatan adalah termutakhirkannya database kependudukan Jawa Barat Tahun 2010, terselenggaranya Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Kependudukan Tahun 2010

dan terselenggaranya

Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi. (1)

Belum terbangunnya jaringan komunikasi SIAK, sehingga konsolidasi database dilakukan secara manual. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya pemuktahiran data untuk menunjang penyelenggaraan kependudukan di kabupaten/kota di Jawa Barat dengan dibangunnya jaringan komunikasi SIAK.

(2)

Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola SIAK khususnya operator dan tenaga IT masih belum memadai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu perlu dilaksanakan pelatihan SDM untuk operator, tenaga IT dan administrasi SIAK.

(3)

Masih banyaknya data kotor di dalam database kependudukan, sehingga menyebabkan keakuratan informasi kependudukan yang dihasilkan tidak optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah melakukan pembersihan database kependudukan dalam proses konsolidasi kependudukan Provinsi Jawa Barat, sehingga informasi kependudukan yang dihasilkan lebih optimal.


IV-85

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1) Pelaksanaan Proram (1)

Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.847.911.892,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi di 7 kejuruan sejumlah 288 orang.

(2)

Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 740.202.500,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Bimtek Produktivitas 5S (Manajemen di tempat kerja) Sisih, Susun, Sasap, Sosoh, Suluh sebanyak 80 orang, Bimtek Pengembangan Produktivitas Usaha Mandiri 80 orang dan Bimtek Produktivitas Unit Pelayanan Pelatihan Produktivitas (UP3) 80 orang.

(3)

Kegiatan Peningkatan Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 496.930.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Uji Kompetensi Tenaga Kerja sebanyak 140 0rang, koordinasi kelembagaan 200 orang dan akreditasi Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) 25 LPK. (4)

Kegiatan Pelatihan Berbasis Masyarakat Melalui Mobile Traning Unit (MTU) dan Pemagangan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.557.689.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan berbasis masyarakat melalui Mobil MTU sebanyak 1200 orang, magang dalam negeri 100 orang 5 angkatan dan seleksi magang ke Jepang 2 angkatan.

(5)

Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 484.640.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri sebanyak 100 orang.

(6)

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Pada Tenaga Kerja Industri Tembakau yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan


IV-86

kewirausahaan

bagi

masyarakat

dilingkungan

industri

tembakau

sebanyak 140 orang. (7)

Kegiatan

Pembinaan

Kemampuan

dan

Keterampilan

Masyarakat

dilingkungan Industri Tembakau yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 410.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat di lingkungan industri tembakau sebanyak 96 orang. 2) Permasalahan dan solusi Tidak sesuainya kualifikasi pencari kerja dengan kualifikasi yang disyaratkan dipasar kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga lowongan tenaga kerja yang tersedia belum dapat terisi secara keseluruhan. Solunyinya dilaksanakan

pelatihan

keterampilan

baik

teknis

maupun

manajemen

kewirausahaan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. b) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 344.732.500,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Rapat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, rapat Sekretariat Bersama LKS Tripartit, lokakarya LKS tripartit dan penyuluhan pembentukan LKS Bipartit.

(2)

Kegiatan Peningkatan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 998.732.500,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Rapat Dewan Pengupahan Provinsi 18 kali, fasilitasi penangguhan upah minimum 50 perusahaan, Pembinaan peningkatan

kepesertaan

Jamsostek

15

perusahaan,

pembinaan

peningkatan Kesejahteraan tenaga kerja 15 perusaahaan, Lokakarya pengupahan 1 kali, Sosialisasi upah minimum di 26 Kabupaten/kota, Workshop Dewan Pengupahan Provinsi 1 kali, Rapat koordinasi bidang pengupahan 3 kali, Identifikasi hasil survey Kehidupan Hidup Layak (KHL) di 26 Kabupaten/kota, Bimtek peningkatan kualitas implementasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan upah minimum Jawa Barat 1 kali, Koordinasi Forum Pekerja Mandiri 4 kali. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-87

(3)

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 748.728.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pertemuan KAP-PBPTA 3 kali, Pembinaan komite aksi PBTA Kabupaten/kota 192 orang, Pembinaan pekerja anak 400 orang, Desiminasi norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 5 kabupaten/kota, Pembinaan pekerja perempuan 400 orang, Partisipasi pada Konferensi International Labour Organization (ILO) 3 orang.

(4)

Kegiatan Peningkatan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Kelompok Masyarakat Pengolah Tembakau dan Konsumen Ditempat Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah Bimtek keselamatan dan kesehatan kerja bagi masyarakat pengolah tembakau dan konsumen di 14 Kabupaten/kota. (5)

Kegiatan Fasilitasi

Koordinasi

Perlindungan Tenaga

Kerja

melalui

Pelaksanaan Upah Minimum dan Penilaian Perusahaan Terbaik yang Mempekerjakan Tenaga Kerja perempuan Tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.845.000,- dengan hasil kegiatan

adalah

tepantaunya

pelaksanaan

upah

minimum

Kabupaten/kota Tahun 2010 dan terkordinasinya persiapan pelaksanaan penetapan upah minimum Kabupaten/kota tahun 2011 serta mendorong para pengusaha untuk lebih memperhatikan hak-hak dan perlindungan tenaga kerja perempuan. 2) Permasalahan dan Solusi Masih tingginya jumlah kecelakaan kerja khususnya di sektor jasa konstruksi dan tenaga kerja di luar hubungan kerja. Solusinya yaitu sosialisasi dini kepada stakeholder tentang keselamatan dan kesehatan kerja dengan langkah-langkah yaitu training peningkatan kemampuan penguruh panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), dengan memasukkan materi keselamatan dan kesehatan kerja K3 ke dalam kurikulum sekolah dan peningkatan kualitas sarana keselamatan dan kesehatan kerja di unit kerja.


IV-88

c) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Negara (AKAN),

Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang

dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 694.289.500,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi penempatan tenaga kerja AKL, pembekalan penempatan AKAN/TKILN dan penjajagan kesempatan kerja ke Canada 1 kali dengan hasil bahwa peluang bekerja di Canada khususnya Toronto masih terbuka luas diantaranya Hospitality,

Food

Service

dan

Konstruksi.

living care giver,

Rencana

kerjasama

pengirimannya akan ditindaklanjuti mengingat jelasnya system kerja, gaji yang memadai (netto US $ 1.100/bulan) dan prospek untuk bekerja dibidang lain setelah dua tahun. Kompetensi yang masih perlu didorong dan dipersiapkan secara optimal adalah kemampuan berbahasa Inggris, karena merupakan kualifikasi yang sangat diperlukan di Canada. (2)

Kegiatan Perluasan Lapangan Kerja Perdesaan Berbasis Pemuda dan Perempuan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 4.402.907.500,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Padat karya infrastruktur

mendayagunakan

sebanyak

2200

orang

untuk

10

kabupaten, Padat karya produktif 330 orang untuk 30 lokasi di 19 kabupaten/kota, pembekalan Wirausaha 450 orang dan Penyelenggaraan Expo pemuda mandiri pencipta lapangan kerja pedesaan. (3)

Kegiatan Pengembangan Transformasi, Informasi Pasar Kerja/Bursa Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.240.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Bursa kerja 2 kali, Bursa kerja khusus, job canvassingi dan pengembangan aplikasi data base bursa kerja online dan operasional gate way.

(4)

Kegiatan Konsolidasi Pencapaian Pembangunan Ketenagakerjaan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya konsolidasi pencapaian pembangunan ketenagakerjaan Jawa Barat.


IV-89


Permasalahan : (a) Permasalahan kesempatan kerja luar negeri terkendala oleh faktor bahasa dan biaya yang harus dibebankan kepada calon TKI. (b) Permasalahan kesempatan kerja dalam negeri, masih terkendala masalah keterampilan dan pengalaman kerja. (c) Permasalahan lain, informasi lowongan kerja, diklat dari sisi waktu sangat pendek sedangkan jangkauan publikasi melalui web/Internet belum dapat dijangkau oleh semua pencari kerja.

(2)

Solusi (a) Pendirian Balai Perlatihan TKI Luar Negeri untuk melatih calon TKI dari sisi budaya, bahasa dan hak-hak CTKI dan cara aman bekerja di luar negeri. (b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas keterampilan bagi tenaga kerja dan

peremajaan

Balai

pelatihan

ketenagakerjaan

untuk

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. (c) Meningkatkan penyebaran system informasi melalui Web/Internet, pelaksanaan job fair, sosialisasi ke Kabupaten/kota, brosur, pamplet dan lain-lain.

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui Program Desa Mandiri Pangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 851.971.200,- .Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pelaksanaan penanganan desa rawan pangan sebanyak 78 Desa; terlaksananya Pembinaan dan monitoring dana pengembangan dan peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam menunjang ketahanan pangan skala rumah tangga di 4 Wilayah serta terlaksananya pembinaan terhadap 150 Kelompok Lumbung Pangan. (2)

Kegiatan Fasilitasi Distribusi dan Harga Pangan Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi Lembaga Distribusi Pangan


IV-90

Masyarakat (LDPM) sebanyak 82 Gapoktan, terlaksananya pemantauan harga bahan pangan pokok strategis di tingkat produsen dan konsumen di 26 Kabupaten/kota, terlaksananya rakor ketersediaan dan harga bahan pangan pokok strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta terlaksananya kajian penyusunan Grand Design Pasar Induk Perberasan. (3)

Kegiatan

Fasilitasi

Menumbuhkembangkan

Infrastruktur

dan

Kelembagaan Pangan, yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat,dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 558.770.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya bimbingan teknis pengembangan pergudangan; terlaksananya identifikasi, verifikasi dan Bimbingan Teknis penguatan Lumbung Pangan dan Desa Mandiri Pangan (LDPM); terfasilitasinya Operasional Pengembangan Food Center; terlaksananya rapat Kelompok Kerja dan Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi; terlaksananya analisis bahan kebijakan DKP Jawa Barat; Terlaksananya Partisipasi pada Peringatan Hari Pangan Sedunia tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2010 dan Hari Krida Pertanian Tahun 2010; terlaksananya partisipasi pada Musyawarah Rencana

Pembangunan

(Musrenbang);

tersusunnya

rancangan

Keputusan Gubernur tentang Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) serta Sosialisasi OKKPD se Jawa Barat. (4)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendampingan Badan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 2.650.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya seleksi, Bimbingan Teknis serta evaluasi kinerja 170 orang Tenaga Pendamping kelompok Usaha Ekonomi Produktif. (5)

Kegiatan Pengembangan Food Center

yang dilaksanakan Badan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

1.500.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terfasilitasinya operasional Food Center; terlaksananya pertemuan perencanaan

partisifatif

terlaksananya

Workshop,

pengembangan rapat

koordinasi

kelembagaan

pangan;

dan pertemuan teknis

Pengembangan Food Center; terlaksananya implementasi pengelolaan cadangan pangan pola sistem resi gudang; terlaksananya pengadaan gabah untuk uji coba pengembangan Food Center; terlaksananya sosialisasi manajemen rantai pasok komoditi beras di Jawa Barat serta LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-91

identifikasi, monitoring dan pembinaan pengembangan kelembagaan Food Center. (6)

Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Pekarangan Rumah Tangga di Desa Rawan Pangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan di 30 Kelompok sasaran di 6 Kabupaten yaitu Bandung Barat, Bogor, Tasikmalaya, Indramayu, Majalengka dan Ciamis. (7)

Kegiatan Fasilitasi Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) dan Lingkungan Bebas Rawan Pangan (Lingbasrangan) yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi kader PKK tingkat Kabupaten/kota se Jawa Barat; terlaksananya fasilitasi gerakan Kadarzi dan Lingbasrangan di Kabupaten Bogor, Bandung dan Karawang; serta tersalurkannya Pemberian Makanan Tambahan bagi ibu hamil dan menyusui serta anak balita Gizi buruk dan kurang pangan di 3 Kabupaten.

(8)

Kegiatan Akselerasi Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Jawa Barat,

yang

Provinsi

dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 7.975.229.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pendampingan dan pengawalan Sekolah Lapang-Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) untuk Padi Inbrida sebanyak 6.001 kelompok tani, Padi Hibrida sebanyak 1.067 kelompok tani, Padi Gogo sebanyak 2.150 kelompok tani, Jagung Hibrida sebanyak 610 kelompok tani,

Kedelai sebanyak 977

kelompok tani serta Kacang Tanah sebanyak 405 kelompok tani. (9)

Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan di Jawa Barat (BPSBTPH), yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan sertifikasi benih padi dan palawija sebanyak 1.250 unit penangkaran; terlaksananya Analisa Mutu Benih Padi dan Palawija di Laboratorium UPTD BPSBTPH Jawa Barat dan 5 Instalasi PSBTPH sebanyak 1000 unit dengan jumlah analis 3.000 analis; terlaksananya Pengecekan Mutu Benih Padi dan Palawija di Pasaran sebanyak 500; terlaksananya Pengawasan Pemasaran Benih Tanaman pangan yang beredar di Pasaran


IV-92

serta terlaksananya pemasyarakatan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bersertifikat Varietas Unggul sebanyak 16 unit. (10) Kegiatan Program Jawa Barat Satu Sapi Tahap I, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.635.402.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya sarana pelayanan IB (semen beku, nitrogen cair, dan container); terlatihnya petugas inseminasi buatan melalui pertemuan Up Grading SIMI; terkoordinasinya Kabupaten/kota dengan Provinsi; tersedianya pedoman Program Percepatan Swasembada Daging Sapi (P2SDS) dan Pedoman Perbibitan; terlaksananya pertemuan pengembangan sapi potong; termonitornya ternak bantuan pemerintah di 9 Kabupaten; tersebarnya bibit ternak sebanyak 490 ekor dan sarana pendukung lainnya (eartag, aplikator, pakan ternak dan obat-obatan) dalam rangka integrasi ternak sapi potong; terlatihnya 6 orang petugas kabupaten/kota melalui Up Grading Input Database Sapi Potong; termotivasinya 200 orang peternak sapi perah, sapi potong, domba/kambing dari 20 Kabupaten/kota di Jawa Barat dalam menghasilkan bibit unggul melalui kontes ternak; (11) Kegiatan

Fasilitasi

dan

Koordinasi

Perumusan

Bahan

Kebijakan

Peningkatan Ketahanan Pangan dan Keamanan Pangan, Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia dan Penghargaan Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan Biro Bina Produksi Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 520.000.000,-. Hasil kegiatan adalah

terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan Ketahanan Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan; terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pengembangan ketahanan pangan dan penanganan keamanan pangan ke Kabupaten/kota; terselenggaranya rangkaian Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2010; terfasilitasinya keikutsertaan pada Acara Puncak peringatan Hari Pangan

Sedunia

penyusunan

Tingkat

Juknis

Nasional

Penilaian

Tahun

Penghargaan

2010;

terlaksananya

Ketahanan

Pangan;

terlaksananya sosialisasi Pedoman Umum dan Juknis Penghargaan Ketahanan Pangan serta terlaksananya verifikasi dan penilaian calon penerima penghargaan ketahanan pangan. 2) Permasalahan dan solusi (1)

Pemetaan daerah rawan pangan baru dibuat sampai tingkat Kecamatan, sementara sasaran program dan kegiatan sampai tingkat Desa, oleh


IV-93

karena itu lokasi sasaran pelaksanaan kegiatan penanganan daerah rawan pangan yang diusulkan kabupaten/kota belum sepenuhnya tepat pada sasaran.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang

dilakukan adalah melakukan usulan agar pemetaan kerawanan pangan dibuat sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan. (2)

Terjadinya penurunan produktivitas untuk beberapa komoditi pangan termasuk Padi sebagai akibat adanya anomali iklim dan serangan Organisme pengganggu Tanaman (OPT) yang sulit terkendali. Upaya untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya akselerasi peningkatan produksi yaitu dengan perluasan tanam; optimasi pemanfaatan dan perbaikan unsur hara tanah/lahan dengan penggunaan pupuk organik; peningkatan produktivitas melalui pengembangan difusi inovasi teknologi PTT dan SRI; antisipasi dini terhadap serangan OPT dan pengendalian Gangguan Produksi

(OPT/bencana

alam);

serta upaya

perbaikan

ternologi, sarana/prasarana untuk menekan dan mengurangi kehilangan hasil. (3)

Peningkatan populasi sapi di Jawa Barat masih terkendala oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya Hijauan Makanan Ternak yang tersedia sepanjang tahun, tingginya tingkat pemotongan sapi dibandingkan dengan populasi yang tersedia, sehingga tingkat ketergantungan terhadap

pasokan

import

sangat

keseimbangan supply - demand

tinggi

dan

mempengaruhi

sapi potongan, serta terbatasnya

kemampuan permodalan petani, yang menyebabkan petani tidak mempunyai kemampuan untuk menahan bibit sapi yang dihasilkannya untuk dikembangkan lebih lanjut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan lahan-lahan marginal milik Perhutani, PT.Perkebunan Nusantara ataupun pihak lainnya melalui kerjasama penanaman Hijauan Makanan Ternak; koordinasi supply - demand pasokan sapi potong dengan para pelaku usaha; pengembangan Program Rearing (pembesaran sapi) dengan berbagai stakeholder (koperasi dan swasta) serta penjaringan betina produktif hasil Inseminasi Buatan.


IV-94

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak. 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 363.000.000,-. Bentuk kegiatan yaitu Lomba Pelaksanaan P2WKSS se 26 Kabupaten/kota untuk memilih desa binaan P2WKSS terbaik Tingkat Provinsi Jabar

yang akan

mewakili Jabar ke Tingkat

Pusat (untuk mendapat penghargaan Presiden RI). Melalui lomba P2WKSS

tingkat

Provinsi

Jawa

Barat tahun 2010 dengan hasil

terpilihnya kategori juara kelompok kota, kelompok kabupaten kategori desa pegunungan, kelompok kabupaten kategori desa pantai, kelompok kabupaten kategori peran perempuan, kelompok kabupaten kategori peran masyarakat dan kelompok kabupaten kategori peran lembaga desa/kelurahan. (2)

Kegiatan Pelatihan Calon Kader dan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000.-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya 150 kader POSYANDU diharapkan dapat meningkatkan kinerja Posyandu di Jawa Barat melalui peningkatan kualitas SDM Posyandu.

(3)

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 929.000.000,- diselenggarakan di 20 (dua puluh) kabupaten/kota terdiri dari 7 (tujuh) lokasi pengembangan PEKKA dan 13 (tiga belas) lokasi lama PEKKA di Jawa Barat. Pelatihan keterampilan anggota PEKKA kepada 245 (dua ratus empat puluh lima) orang yang berasal dari 13 (tiga belas) Kabupaten. Pelatihan dilaksanakan di 7 (tujuh) lokasi yaitu Kabupaten

Cirebon,

Kabupaten

Cianjur,

Kabupaten

Indramayu,

Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Subang. pelaksanaan kegiatan diharapkan

meningkatkan

harkat dan martabat kaum perempuan serta mencegah terjadinya pengalihan profesi perempuan kepala keluarga ke arah usaha yang negatif. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-95

(4)

Kegiatan

Penyelenggaraan

Hari

Ibu

Tingkat

Jawa

Barat

yang

dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 440.000.000,- telah diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2010, hasilnya terselenggaranya Upacara Peringatan Hari Ibu, Gelar Produk Perempuan sebanyak 1 (satu) kali dengan melibatkan produk dari 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota, Dialog tentang Ibu, Lomba Kreatifitas melibatkan 110 (seratus sepuluh) orang peserta dari kabupaten/kota di Jawa Barat, Bhakti Sosial, Media Gathering. Adapun maksud dari kegiatan ini adalah mengenang jasa kaum ibu dan memberikan motivasi kepada generasi muda untuk mencontoh dan meneladani perjuangan dan pengorbanan ibu dalam mensejahterakan keluarga. (5)

Kegiatan Pencegahan, Penanganan, Perlindungan Korban Trafficking yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.141.460.000,-. Hasil kegiatan adalah :

-

Kerjasama

dengan

Provinsi

Daerah

Tujuan

melalui

penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan beberapa pemerintah Provinsi, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau;

-

Pelatihan Identifikasi Korban yang dilakukan dengan melibatkan 150 (seratus lima puluh) orang peserta dari BPPKB Kabupaten/kota seJawa Barat, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) se-Jawa Barat, LSM, Pusat Studi Wanita (PSW), OPD Provinsi Jawa Barat dan seluruh anggota Gugus Tugas Provinsi Jawa Barat;

-

Terlatihnya 26 (dua puluh enam) orang petugas gugus tugas se Jawa Barat;

-

Sosialisasi Trafficking yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dan melibatkan 1.200 (seribu dua ratus) orang peserta dari Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kota dan Kab. Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi,

Kabupaten

Cianjur,

Kabupaten

Garut,

Kota

Bogor,

Kabupaten/kota Bandung;

-

Pemberian modal usaha bagi 30 (tiga puluh) orang korban trafficking sebesar masing-masing Rp. 5,000,000.00;


IV-96

-

Pemulangan 42 (empat puluh dua) orang korban trafficking;

-

Penanganan hukum bagi 2 (dua) orang korban trafficking di Tarakan dan Pontianak (Kalimantan Barat).

(6)

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan

dan

Pusat

Anak

Pelayanan Terpadu

(P2TP2A)

yang

Pemberdayaan

dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 635.050.000,-. Hasil kegiatan adalah Rapat Koordinasi P2TP2A melibatkan 52 (lima puluh dua) orang peserta, Workshop 30 (tiga puluh) orang peserta, Evaluasi dan monitoring oleh BPPKB Provinsi Jawa Barat ke 6 (enam) kabupaten/kota sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Pelatihan Pengolahan Data dan Informasi P2TP2A sebanyak 3 (tiga) angkatan dengan 20 (dua puluh) orang pada setiap angkatan, di 3 (tiga) wilayah (Cirebon, Purwakarta, Priangan), Pelatihan Relawan P2TP2A sebanyak 3 (tiga) angkatan dengan 20 (dua puluh) orang pada setiap angkatan, di 3 (tiga) wilayah (Bogor, Priangan Barat, Priangan Timur), Pelatihan Mitra Kerja yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang dari LSM, Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Instansi terkait dan P2TP2A di Jawa Barat, Workshop Penguatan Jaringan Kerjasama dan Kemitraan sebanyak 2 (dua) kali dengan melibatkan 50

(lima puluh) orang peserta

dari LSM,

Lembaga

Perlindungan Anak, Instansi Terkait. Lembaga yang peduli dengan Perlindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A kabupaten/kota dan 20 (dua puluh)

orang,

Penguatan

Jaringan

Data

dan

Informasi

melalui

penyebaran 100 (seratus) eksemplar leaflet P2TP2A dan 100 (seratus) buletin telah dilakukan di 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota se Jawa Barat dan pendampingan kepada 72 (tujuh puluh dua) korban tindak kekerasan dan diskriminasi yang menimpa perempuan dan anak serta terwujudnya peningkatan P2TP2A di Kabupaten/kota sehingga mampu berperan sebagai lembaga masyarakat yang bermitra dengan BPPKB Provinsi Jawa Barat dalam upaya rehabilitatif korban kekerasan dan perdagangan orang. (7)

Kegiatan Penyelenggaraan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 358.000.000,-. Hasil kegiatan adalah sosialisasi hak anak yang disiarkan melalui radio baik radio swasta maupun radio pemerintah sebanyak 6 (enam) kali penyiaran,

Kongres Anak Daerah Jawa Barat


yang dilaksanakan di IV-97

Bandung dengan peserta dari 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Rapat Koordinasi Forum Anak Jawa Barat yang dilaksanakan di Bandung dengan peserta dari 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Bimbingan dan Kreatifitas Pemimpin Muda Indonesia diikuti oleh 10 (sepuluh) orang muda yang mewakili dari 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota yang berkarakter tinggi, kreatif, dan inovatif serta mempunyai kematangan intelektual, mental, dan sosialnya dari anak yang lain, Bakti Sosial pelayanan Pendidikan dari anak untuk anak dalam rangka Hari Anak Nasional dengan kegiatan mengunjungi anak-anak yang bermasalah dengan hukum, Peringatan Hari Anak Nasional dengan Pentas Seni Anak perwakilan dari 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota sebanyak 200 (dua ratus) orang, Pameran tentang Anak yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2010. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat terkoordinasinya pelayanan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam mencapai kesejahteraan

anak

secara

tepat

dan

berkesinambungan

dan

meningkatnya kemampuan, kreatifitas, inovatif anak dan berbudi pekerti luhur unggul

dan tangguh yang didukung kepedulian keluarga,

masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan negara. (8)

Kegiatan Model Kota/Desa/Kelurahan Layak Anak yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 260.500.000,-. Hasil kegiatan adalah instrumen Kota Layak Anak (KLA) di Jawa Barat, ekspos instrumen KLA hasil survey dan tayangan iklan di media elektronik dan media cetak. (9)

Kegiatan Bimbingan Usaha Ekonomis Produktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE ) yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya keterampilan usaha dan kesejahteraan sosial 90 orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

(10) Kegiatan Peningkatan peran serta

dan kesetaraan gender yang

dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 126.220.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi pemberdayaan perempuan dalam partisipasi

pembangunan,

terlaksananya

peringatan

Hari

Keluarga

Nasional ke XVII dan Peringatan hari Ibu ke 82 Tingkat Jawa Barat. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-98

2) Permasalahan dan Solusi Permasalahan khas Bidang Perempuan yang sering terjadi di Jawa Barat yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat terselesaikan pada periode sebelumnya, serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap, sedangkan permasalahannya yaitu : - Bidang Pendidikan Tingkat pendidikan perempuan masih rendah; peluang/kesempatan untuk mencicipi pendidikan perempuan masih rendah, padahal perempuan merupakan pendidik utama dan pertama; - Bidang Kesehatan Derajat kesehatan Ibu dan Anak masih rendah, perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan keluarga; menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak; meningkatkan angka harapan hidup; - Bidang Ekonomi Kemiskinan banyak dialami kaum perempuan; perlu upaya terus untuk mendorong peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, meningkatkan kesempatan berusaha; - Bidang Hukum Banyak terjadi kekerasan; kasus perdagangan orang/ketidakadilan terhadap perempuan dan anak; belum maksimalnya pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak; Upaya pemecahan masalah : a.

Penanganan masalah kekerasan perempuan dan perlindungan anak, bersifat komprehensif integral. Oleh karena itu, perlu adanya dana bantuan

Pemerintah Pusat yang digulirkan baik melalui Kementerian

Negara RI Pemberdayaan Perempuan dan Anak maupun Dana Alokasi Umum berifat role sharing sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b.

Peruntukan dana bantuan diarahkan pada kegiatan-kegiatan bidang program pemberdayaan perempuan yang tidak /belum teranggarkan oleh APBD Provinsi dan Kabupaten/kota, seperti: -

Fasilitasi sarana dan prasarana Pusat Pelayanan Terpadu atau P2TP2A di Kabupaten/kota, sebagaimana amanat UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pasal 34 dan 51.


IV-99

-

Memfasilitasi

forum/

lembaga/

organisasi

yang

berperspektif

perlindungan perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang; -

Melakukan pendidikan komunitas pencegahan dan penanganan korban perdagangan untuk usia dewasa di Kabupaten/kota dan atau kantong-kantong trafficking di daerah;

c.

Perlu adanya

kesepakatan prioritas program yang dituangkan dalam

kerjasama kegiatan antara Kementerian Negara PP dan PA RI dengan BPPKB di seluruh Indonesia. Serta adanya kejelasan kontribusi Pemerintah Pusat pada Tahun anggaran 2011 baik melalui Kementrian PPPA RI ataupun Menkokesra dalam kapasitas Gugus Tugas Nasional. Seperti halnya kesepakatan yang telah dilakukan BPPKB Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang secara G to G. b) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Responsif Gender bagi Kabupaten/kota dan OPD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Kegiatan tersebut telah dilakukan di tingkat Provinsi dan di 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota dengan melibatkan beberapa OPD terkait yaitu: BPPKB, Bappeda, dan OPD terkait lainnya. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut di antaranya adalah terbentuknya POKJA PUG melalui Keputusan Gubernur tentang POKJA PUG yang melibatkan semua OPD Provinsi.

(2)

Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Melalui Media Elektronik yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.099.500.000,- .

Kegiatan ini telah dilakukan sebanyak 19

(sembilan belas) episode dalam film dokumenter tentang Perempuan Inspiratif dengan judul Perempuan Membangun, yang ditayangkan melalui TVRI dan 35 (tiga puluh lima) episode melalui media radio lokal Jawa Barat dalam acara Dialog Interaktif, serta 9 (sembilan) episode penayangan melalui media Televisi TVRI Bandung dalam acara Debat


IV-100

tentang Perspektif Gender. Acara tersebut tersiar di 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota. 2) Permasalahan dan solusi Program Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana terkait dengan Pengarusutamaan Gender. Merujuk kepada Millenium Development Goals (MDGs) merupakan kulminasi kesepakatan global yang menekankan kepada hak-hak pembangunan, pengetasan kemiskinan, peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kondisi kesejangan gender (Gender Gap) di masyarakat berdampak kepada kepada ketidak adilan gender. Di Jawa Barat masih terasa kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan, Partisipasi politik perempuan, Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, Kesehatan perempuan dan anak, ketenagakerjaan, Hak-hak perempuan dalam kesehatan reproduksi dan KB serta masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB. Oleh karena itu pengarusutamaan gender di Jawa Barat perlu ditingkatkan. Sejalan dengan hal tersebut, program dan kegiatan di tiap OPD Provinsi dan Kabupaten Kota harus terintegrasi melalui Program Pengarusutamaan Gender (PUG) di setiap sektor.

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Penunjang Perencanaan Program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

biaya

sebesar

terselenggaranya

Rp.

kegiatan

300.000.000,-. rapat

Hasil

forum

kegiatan adalah

komunikasi

penulis

pemberdayaan perempuan dan KB, rapat kerja program BPPKB Tk Provinsi,

rapat

diselenggarakan

kerja di

4

program (empat)

BPPKB

Tk

wilayah

kabupaten/kota,

yaitu:

Priangan,

yang Bogor,

Purwakarta, Cirebon, Penyusunan Profil BPPKB dan Penyusunan Profil Perempuan Inspiratif Jawa Barat Tahun 2010. (2)

Kegiatan Peningkatan Kesertaan Ber - KB yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi biaya sebesar Rp. 1.138.870.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksanannya Rapat


IV-101

Koordinasi

Paguyuban

KB

Pria

sebanyak

110

orang

dari

26

Kabupaten/kota, Bakti Sosial Pelayanan KB bagi 1200 keluarga miskin di Kabupaten Bandung, Karawang, Bekasi, Garut dan Kuningan masingmasing 240 dengan, kegiatan pemasangan alat kontra sepsi berupa Inplan dan IUD, Rapat Koordinasi KB Mandiri sebanyak 85 orang dari 26 Kabupaten/kota, Pelayanan Papsmear bagi 1560 orang di 26 Kabupaten Kota

masing-masing 60 orang dari

keluarga miskin,

dari

hasil

pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat meningkatnya jumlah cakupan peserta KB baru dan terbinanya peserta KB mandiri serta penguatan paguyuban kelompok KB pria. (3)

Kegiatan Pencapaian

Pendewasaan Usia

Perkawinan

(PUP) yang

dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi biaya sebesar Rp. 342.400.000,-. Hasil kegiatan adalah orientasi program PUP bagi 85 orang kelompok Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) dari Kabupaten/kota, Kompanye PUP melalui Lomba Cipta Lagu dan Nyanyi dengan peserta sebanyak 52 orang dari 26 Kabupaten/kota dan pembinaan program PUP pada kelompok PIK-KRR di 26 Kabupaten/kota. Hasil kegiatan adalah tersosialisakannya Program Pendewasaan Usia Perkawinan, Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) kepada masyarakat dan keluarga serta remaja dalam kelompok PIK-KRR. (4)

Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi biaya sebesar Rp. 400.000.000.- dengan kegiatan meliputi Peringatan Harganas tingkat Nasional pada tanggal 29 Juni 2010 di Palu Sulawesi Tengah dan HARGANAS Tingkat Provinsi Jawa Barat di Bekasi pada tanggal 2 Juli 2010, Gelar Seni Tradisional Wayang Golek dan Seminar

tentang

Keluarga serta Pengkajian Program Ketahan Keluarga ke Provinsi Bali dan NTB. Hasil kegiatan adalah tumbuhnya kesadaran untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. 2) Permasalahan dan Solusi Program Keluarga Berencana terkait dengan strategi dari Pengarusutamaan Gender. Masih terdapat kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan terutama dalam pemenuhan hak-hak perempuan dalam kesehatan reproduksi LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-102

dan Keluarga Berencana. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya parti sipasi pria dalam ber-KB., baik sebagai peserta KB aktif maupun sebagai suami yang mendukung

isterinya dalam ber-KB

dalam rangka perencanaan keluarga.

Sampai saat ini masih Terdapat kesenjangan gender dalam ber-KB, yaitu peserta KB perempuan di Jawa Barat hampir 98% jauh melebihi dibandingkan dengan kesertaan KB pria yang hanya sekitar 2%. Disamping itu pula, peserta KB di Jawa Barat masih di dominasi oleh peserta KB Suntikan dan PIL dan akibatnya kecenderungan tingkat drop out peserta KB suntikan dan Pil sangat tinggi. Kecenderungan tingginya tingkat drop out diantaranya karena persoalan kesulitan peserta KB tersebut mendapatkan pelayanan Suntik ulang dan Pil ulang karena alasan jangkauan wilayah. Oleh karena itu diasamping harus dilakukan upaya peningkatan partisipasi pria dalam perencanaan keluarga melalui kesertaan ber-KB, juga harus dilakukan strategi alih cara (konversi) secara bertahap dari penggunaan kontrasepsi Suntikan dan Pil ke metoda kontrasepsi jangka panjang yaitu IUD, Implan, MOP/MOW. Sejalan dengan hal tersebut, fokus penggarapan dalam program KB dimasa mendatang yaitu penggarapan program yang dikaitkan dengan strategi pengarusutamaan dan kesetaraan gender melalui intensifikasi program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada kaum pria serta penyediaan pelayanan KB bagi pria secara optimal, penggarapan peserta KB Baru dan peserta KB konversi melalui intensifikasi program konseling dan pelayanan KB IUD, Implant, dam MOW di daerah yang sulit dijangkau.

16. URUSAN PERHUBUNGAN a) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp. 200.000.000.000,-. Hasil

kegiatan adalah terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka seluas 452,17 Ha (termasuk tanah yang telah dibebaskan dalam tahun 2009 seluas 76,03 Ha). (2)

Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil


IV-103

kegiatan adalah terlaksananya peningkatan fasilitas pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau di Kabupaten Cianjur meliputi pengadaan dan pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di pelabuhan Jangari sebanyak 6 buah; pembangunan 1 unit Pos Pengawasan di Leuwi Orok; serta pembuatan pagar Pos Pengawasan sepanjang 28 meter. (3)

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Short Cut Jalur Kereta Api Cibungur - Tanjungrasa dan Reaktivasi Jalur Kereta Api di Jawa Barat yang dilaksanakan

oleh

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi; serta terfasilitasinya pembangunan Short Cut Jalur Kereta Api Cibungur – Tanjungrasa dan reaktivasi jalur Kereta Api di Jawa Barat. (4)

Kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) pengembangan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyusunan

DED

pembangunan pelabuhan ASDP Waduk Cirata di

Kabupaten Cianjur, Bandung Barat dan Purwakarta. (5)

Kegiatan Pengadaan Bandara Provinsi

Nusawiru Jawa

dan yang

Barat

Pemasangan Air Field Lighting System di dilaksanakan oleh dengan

alokasi

Dinas Perhubungan anggaran

sebesar

Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemasangan fasilitas

peralatan

Nusawiru meliputi

penunjang

keselamatan

penerbangan

Bandara

pengadaan dan pemasangan Runway Edge Light

sebanyak 24 titik; pengadaan dan pemasangan Taxiway dan Appron Edge Light sebanyak 6 titik; serta pengadaan dan pemasangan Precission Appron Path Indicator (PAPI) System sebanyak 4 unit. (6)

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tegakan Bangunan Obstacle dan Heliport di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan tegakan bangunan Obstacle dan Heliport di Jawa Barat meliputi fasilitasi Base Transceiver Station (BTS) yang berizin dan belum berizin sebanyak 100 titik BTS serta data tegakan sekitar Heliport di sekitar Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandar Udara di Jawa Barat sebanyak 15 Heliport.


IV-104

(7)

Kegiatan Penyusunan DED Reaktivasi Jalur Kereta Api di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 702.810.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen Pra desain pembangunan jalur KA Cirebon – Kertajati – Kadipaten.

(8)

Kegiatan

Pengkajian

Rekayasa

Sosial

Pembangunan

Bandara

Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

500.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya

koordinasi dan rekayasa sosial dalam rangka pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka. (9)

Kegiatan Pembebasan lahan untuk short cut jalur kereta api Bandung Cirebon Segmen Cibungur (Purwakarta)-Tanjungrasa (Subang) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 565.499.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya persiapan pembebasan lahan short cut jalur kereta api Bandung - Cirebon (sosialisasi, pengukuran, identifikasi) seluas 21,8 Ha.

(10) Kegiatan Sharing penyiapan lahan reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Perhubungan (KEMHUB) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 50.550.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya persiapan awal Sharing penyiapan lahan reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat dengan PT. KAI dan KEMHUB. (11) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Aspek Perhubungan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya rapat koordinasi pengembangan angkutan massal; meningkatnya koordinasi seluruh stakeholders dalam rangka pengembangan TPKB Gede Bage; terlaksananya inventarisasi, analisis dan evaluasi TPKB Gede Bage; serta fasilitasi perubahan status TPKB Gede Bage menjadi full Dryport;


IV-105

b) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 1) Pelaksanaan Program Kegiatan pengembangan fasilitas lalu lintas jalan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas jalan di Jawa Barat, meliputi: Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan sepanjang 260 meter; serta pengadaan dan pemasangan marka jalan sepanjang 29,259 meter. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas ditemukan permasalahan yaitu kegiatan pengadaan dan pemasangan Fasilitas lalu lintas jalan yang ada dan yang telah terpasang saat ini masih menunjukkan kekurangan dari sisi kuantitas. Disisi lain fasilitas lalu lintas yang terpasang merupakan barang/benda yang sangat rentan terhadap pencurian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang dilakukan adalah pihak Dinas Perhubungan akan mengusulkan secara bertahap kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan pada ruas jalan provinsi di Jawa Barat setiap tahunnya dan mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan untuk menyempurnakan standar teknis fasilitas lalu lintas yang mempunyai nilai ekonomis rendah sehingga mengurangi resiko terjadinya pencurian. c) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan

Pembinaan

Pengkoordinasian

Kesadaran

Perijinan

Trayek

Berlalu AKDP

Lintas/Tiblantas di

Jawa

Barat

dan yang

dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pembinaan kesadaran berlalu lintas/Tiblantas dan pengkoordinasian perijinan trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Jawa Barat meliputi : terlaksananya Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) atau Wahana Tata Nugraha (WTN) dengan melibatkan Kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai pesertanya dan tertib administrasi perizinan angkutan penumpang umum AKDP di Jawa Barat. (2)

Kegiatan pengendalian dan pengawasan operasional

sarana

dan

prasarana perhubungan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-106

Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan meliputi : rapat koordinasi, pelaksanaan operasi pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan barang dan angkutan umum AKDP di Jawa Barat. 2) Permasalahan dan solusi (1)

Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) atau Wahana Tata Nugraha (WTN) dengan melibatkan Kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai pesertanya dan merupakan bagian dari program/kegiatan Kementerian Perhubungan

seringkali terjadi ketidaksesuaian antara

rencana yang telah diagendakan dengan pelaksanaan. Sehingga untuk ke depan harus lebih meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan (BSTP) Kementerian Perhubungan agar pelaksanaannya selaras dengan agenda yang direncanakan Provinsi dan Kota/Kabupaten. (2)

Sebagai implikasi dari perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk dan

meningkatnya

jumlah

kepemilikan

kendaraan

bermotor,

teridentifikasi terjadinya ketidakkeseimbangan antara supply dan demand angkutan

penumpang

umum

di

Jawa

Barat.

Untuk

menjamin

ketersediaan pelayanan penumpang angkutan umum di Jawa Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2011 akan melaksanakan kegiatan penyusunan pola jaringan dan simpul pelayanan angkutan penumpang umum di Jawa Barat. d) Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas 1)

Pelaksanaan Program Kegiatan Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan lebaran, natal dan tahun baru yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

740.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Jawa Barat meliputi : penyusunan rencana operasi sebanyak 1 dokumen; Rapat Koordinasi sebanyak 2 kali; Pelaksanaan POSKO Pemantauan angkutan selama masa Lebaran Natal dan Tahun Baru di Jawa Barat.


IV-107

2)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan Lebaran, Natal dan Tahun Baru setiap tahun adalah kemacetan lalu lintas. Dinas Perhubungan memberikan pelayanan informasi mengenai kondisi lalu lintas dan alternatif jalur yang digunakan untuk mudik kepada masyarakat sehingga distribusi penyebaran arus mudik lebih merata yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas.

e) Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan bermotor 1)

Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor di Jawa Barat Perhubungan

meliputi : penyuluhan dan rapat koordinasi dengan Dinas Kabupaten/kota

dan

perusahaan-perusahaan

karoseri;

pemeriksaan serta evaluasi bengkel produksi karoseri di Jawa Barat. 2)

Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor di Jawa Barat terdapat kekurangan tenaga penguji yang memenuhi kualifikasi fungsional penguji. Untuk itu dinas perhubungan telah mengirimkan personilnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan melakukan rekruitmen tenaga fungsional penguji dari Kabupaten/kota. Kemudian dalam rangka meningkatkan pemeriksaan dan pelayanan Sertifikasi Registrasi Uji Mutu, maka dalam tahun 2011 telah dialokasikan anggaran untuk pengadaan camera digital, Global Positioning System (GPS) dan alat ukur digital.

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program

pengembangan

Komunikasi,

Informasi,

Media

Massa

dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi. 1) Pelaksanaan Program. (1)

Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Provinsi sebagai Dukungan Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah

yang

dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-108

Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.047.093.299,-. Hasil kegiatan adalah adanya koneksi Fiber Optic Dinas Kominfo ke Gedung Sate, koneksi Leased Line VPN IP (Virtual Private Network Internet Protocol) koneksi

di sejumlah 43 (empat puluh tiga) OPD Provinsi Jawa Barat, 3

(tiga)

rumah

dinas

pimpinan,

koneksi

8

(delapan)

kabupaten/kota, adanya akses internet sebesar 20 Mbps, collocation server serta 1 (satu) set Bandwidth manajemen; terselenggaranya 1 (satu) kali kegiatan Rehabilitasi Ruang Central Hub, perpanjangan koneksi WAN (Wide Area Network) ke 156 Kecamatan Inkubator eGovernment, terlaksananya monitoring Inkubator ke 26 kabupaten/ kota, dan tersedianya 5 (lima) unit Modem Backup akses internet; tersedianya akses internet Mobile 6 koneksi di 6 unit Personal Computer selama 10 bulan, terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dan genset M-CAP (Mobile Community Acces Point) selama 1 (satu) tahun, serta terpenuhinya

biaya

operasional

kendaraan

dan

genset

M-CAP;

tersedianya layanan Hotspot Internet Publik di 3 (tiga) lokasi layanan masyarakat. (2)

Kegiatan Penyelenggaraan LPSE Regional Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 435.025.000,-. Hasil kegiatan adalah dukungan kepada seluruh

Pengadaan di lingkungan OPD Jawa Barat

dilaksanakan secara elektronik, bergabungnya 14 kabupaten/kota, 7 instansi vertikal serta 4 perguruan tinggi. (3)

Kegiatan Penyusunan Pedoman, Mekanisme, Prosedur Pengukuran Frekuensi Radio (Radio, Televisi, Konsesi Lokal, dll), Telekomunikasi Khusus (Telsus) Tanpa Menggunakan Frekuensi, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya Dokumen Pedoman, Mekanisme, Prosedur Pengukuran Frekuensi Radio (Radio, Televisi, Konsesi Lokal,dll), Telsus tanpa menggunakan

frekuensi

serta

adanya

data

hasil

identifikasi

telekomunikasi khusus tanpa menggunakan frekuensi. (4)

Kegiatan Sosialisasi Kinerja OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Berbasis Elektronik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisasikannya programprogram pembangunan pemerintah secara partisipatif. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-109

(5)

Kegiatan Pembangunan Paperless Office Internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 2.050.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya 1 set server, 22 set PC (Personal Computer), 4 unit Scanner, 1 set Peralatan Jaringan Komputer, dan 1 set XGA/SXGA Projector serta 1 paket Sistem Paperless Office Internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta terlaksananya Bimtek Pendayagunaan Sistem Paperless Office Internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 17 kali dan pendampingan di 16 OPD. (6)

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi

Pendukung (Dukungan

Program Hibah Kompetitif Institusi/PHK-I) yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

1.349.490.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terselenggaranya inventarisasi Asset dan Kegiatan Ekonomi Kawasan; terselenggaranya pembuatan Basis Data Spatial; terselenggaranya Pembuatan Modul Aplikasi Tematik; tersedianya 1 unit Server, 6 Unit PC (Personal Computer) dan Jaringan Komputer. (7)

Kegiatan Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.124.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisasikannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terlatihnya para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta terseleksinya 15 orang calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

(8)

Kegiatan Pendayagunaan Aplikasi Terpadu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional Sistem Infromasi Keuangan daerah (SIKD) Berbasis Web, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya aplikasi terpadu SIPKD dan Regional SIKD di Jawa Barat, tersosialisasikannya SIPKD dan Regional SIKD untuk 194 orang, serta mengidentifikasi topologi infrastruktur jaringan di 58 unit kerja dan 26 kabupaten/kota.

(9)

Kegiatan

Pembangunan

Enterprise

Resource

Planning

(ERP),

dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah

terbangunnya


integrasi

Aplikasi

Manajemen

Kepegawaian, IV-110

Keuangan, Aset dan Pengendalian Pembangunan berbasis Web sebanyak 1 (satu) paket, terbangunnya Aplikasi Absensi Elektronik sebagai pendukung Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) sebanyak 1 (satu) paket, terbangunnya Aplikasi Kenaikan Pangkat sebanyak 1 (satu) paket, terbangunnya Aplikasi Digitalisasi Database Kepegawaian sebanyak 1 (satu) paket, tersedianya Scanner untuk scan arsip digital pegawai sebanyak 2 (dua) unit, terpeliharanya Aplikasi Simpeg sebanyak 1 (satu) paket, terpeliharanya Aplikasi Website BKD sebanyak 1 (satu) paket, tertatanya Arsip Fisik Pegawai sebanyak 1 (satu) paket, terlaksananya Rapat Kerja Pengelola Simpeg sebanyak 1 (satu) kali, tersedianya komputer dan printer untuk perekaman data sebanyak 1 (satu) paket serta tersedianya Penunjang Kegiatan Pembangunan Enterprise Resource Planning (ERP) selama 12 bulan. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data PNS yang akurat dan akuntabel sebagai pengambilan keputusan Pimpinan. (10) Kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Data PNSD Provinsi Jawa Barat melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbangun dan tersebarnya informasi kepegawaian 3 (tiga) paket pekerjaan dan tersedianya

penunjang

pelaksanaan

Kegiatan

Pengelolaan

dan

Pengolahan Data PNSD Provinsi Jawa Barat melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian selama 12 (duabelas) bulan. Hasil kegiatan berupa terdistribusikannya informasi kepegawaian kepada seluruh PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (11) Kegiatan Penyempurnaan dan Penambahan Sistem Pelaporan PKB dan BBNKB se Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terciptanya akurasi data laporan PKB dan BBNKB. (12) Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi lembaga penyiaran yang dilaksanakan Sekretariat KPID Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya

kegiatan

Lokakarya P3 dan SPS sebanyak 60 orang, Terlaksananya produksi iklan layanan 2 buah dan penyiaran iklan di radio dan televisi sebanyak 41 kali penayangan, pencetakan buku P3 dan SPS sebanyak 700 buku serta penertiban dan tindak lanjut isi siaran radio / tv lokal. kegiatan di atas merupakan salah satu upaya untuk menjaga ketertiban sistem penyiaran LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-111

di Jawa Barat, terutama yang terkait dengan program dan isi siaran radio dan televisi agar tetap selaras dengan UU penyiaran No. 32 tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran (SPS). Lembaga penyiaran lokal di Jawa Barat keberadaannya dapat mewadahi kebutuhan dan keinginan khalayak di daerah dan mampu menjadi saluran alternatif serta menjadi ruang bagi ekspresi, inovasi dan eksplorasi atas kekayaan budaya, kearifan lokal dan dinamika kehidupan masyarakat Jawa Barat. Lembaga penyiaran agar agar dapat menjaga kualitas program dan siarannya sehingga bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Untuk itu lembaga penyiaran harus mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPA) sebagai syarat mutlak dalam setiap isi siaran, dan untuk memastikan bahwa praktek penyiaran tidak keluar dari tujuan yang melandasi kehadirannya sebagai alat transformasi masyarakat ke arah yang lebih baik. (13) Kegiatan Penganugerahan KPID Award dan Evaluasi Dengar Pendapat dengan

anggaran

Rp.

197.500.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terselenggaranya pemberian penghargaan KPID Award bagi lembaga penyiaran yang menayangkan program berkualitas, serta terlaksananya Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dengan lembaga-lembaga penyiaran pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). (14) Kegiatan Pengembangan dan Pengintegrasian Sistem Pengelolaan Keuangan Internal Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 850.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya aplikasi pengelolaan keuangan berbasis IT di Biro Keuangan. (15) Kegiatan

Penyusunan

Aplikasi

Sistem

Pembayaran

Tambahan

Penghasilan Pegawai di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya aplikasi system pembayaran tambahan penghasilan di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat. (16) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Penatausahaan Keuangan Belanja Program dan Non Program yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 290.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya media komunikasi penatausahaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi. (17) Kegiatan Penyempurnaan Sistem Penggajian Kenaikan Pangkat Otomatis LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-112

yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya data pegawai yang akurat serta sistem informasi penggajian yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (18) Kegiatan

Fasilitasi

dan

Koordinasi

serta

Penyebaran

Informasi

Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.851.800.000,-. Hasil kegiatan adalah tersebarnya

semua

informasi

mengenai

program

dan

kebijakan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat luas melalui media cetak, media elektronikk dan media luar ruang. 2) Permasalahan dan Solusi (1)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengaduan dari masyarakat terhadap pelanggaran isi siaran radio dan televise. Solusi yang dilakukan adalah mengadakan tindak lanjut verifikasi atas pemantauan dan pengaduan masyarakat.

(2)

Banyaknya pelanggaran isi siaran radio dan televise. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan penertiban isi siaran harus secara terus-menerus dilaksanakan.

(3)

Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pelanggaran isi siaran radio dan televisi. Solusinya sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) terhadap semua lapisan masyarakat Jawa Barat secara intensif.

(4)

Berkembangnya isi siaran radio dan televisi serta modus pelanggarannya. Solusinya perlu dilaksanakan lokakarya Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) secara intensif.

(5)

Dalam penyelenggaraan KPID Award 2010, belum seluruh lembaga penyiaran di Jawa Barat turut serta dalam kegiatan. Solusi yang dilakukan adalah menghimbau lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Jawa

Barat

agar

dapat

berpartisipasi

dalam

KPID

Award

dan

meningkatkan sosialisasi kegiatan KPID Award kepada seluruh lembaga penyiaran di Jawa Barat, untuk menciptakan atmosfer yang lebih kompetitif di antara lembaga penyiaran dalam memproduksi acara yang baik dan berpihak pada kepentingan publik.


IV-113

(6)

Pada kegiatan Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, terdapat sub kegiatan yang tidak direalisasikan, diantaranya Pelantikan Komisi Informasi dan Sosialisasi Komisi Informasi ke kabupaten/kota, karena sampai dengan bulan Desember 2010 belum terbentuk Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 5 orang anggota.

18. URUSAN PERTANAHAN Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan. 1) Pelaksanaan Program. (1)

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.200.000,-. Hasil kegiatan

adalah

tersusunnya

rekomendasi

penanganan

masalah

konflik/sengketa tanah, khususnya yang bersifat lintas wilayah di Kabupaten/kota, meliputi: proses penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan

permasalahan konflik/sengketa

pengadaan kepemilikan

untuk tanah tanah

kepentingan

umum,

fasilitasi

oleh

P2T

kabupaten/kota,

antar

perseorangan,

antara

perseorangan dengan badan hukum, dan antar badan hukum. (2)

Kegiatan Pembebasan Tanah Enclave untuk Konservasi Kawasan Bandung Utara, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.198.690.000,-. Hasil yang dicapai melalui kegiatan ini adalah Tanah Resapan Air di Kecamatan Cimenyan seluas 39.189 m2.

2) Permasalahan dan Solusi. Kewenangan Gubernur memfasilitasi konflik/sengketa tanah dibatasi lintas wilayah kabupaten/kota, sedangkan permasalahan yang disampaikan kepada Gubernur 70% bukan lintas kabupaten/kota sehingga fasilitasi yang dilakukan bersifat administratif.


IV-114

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI a) Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat. 1) Pelaksanaan Program. (1)

Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah dokumen hasil kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam kabupaten/kota di wilayah I.

(2)

Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Tanggap Darurat ke Daerah Bencana Alam di Kabupaten/kota se Wilayah II yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersalurkannya bantuan bagi korban bencana alam di wilayah II; meningkatnya kemampuan pemerintah dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana.

(3)

Kegiatan Siaga dan Tanggap Bantuan bagi Korban Bencana Alam yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya penanggulangan bencana alam melalui pemberian bantuan bahan makanan kepada korban bencana alam.

(4)

Kegiatan Siaga dan Tanggap Bantuan Bagi Korban Bencana yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 950.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terciptanya sinergitas koordinasi antar dinas terkait kabupaten/kota dengan provinsi dalam penanganan dan monitoring bencana alam kabupaten/kota se wilayah IV.

(5)

Dukungan Penyediaan Dana Darurat Bencana, yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya bahan banjiran berupa bronjong kawat 1.764 unit, batu belah 1.764 m3 dan dolken 882 batang.

(6)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tercapainya upaya mitigasi bencana di Jawa Barat melalui ketersediaan action plan perubahan iklim di Jawa Barat.


IV-115

(7)

Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000.-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan 120

orang

masyarakat

dalam

penanggulangan

Bencana

dan

terpulangkannya 324 orang terlantar ke daerah asalnya. (8)

Kegiatan Pemantauan dan peninjauan Bencana Geologi di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemantauan dan peninjauan di 8 kabupaten sebanyak 37 lokasi di Jawa Barat.

(9)

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan penanggulangan bencana bagi relawan berbasis pengurangan resiko; terlaksananya pemantapan relawan berbasis pengurangan resiko; terlaksananya simulasi bencana; dan terlaksananya penyuluhan rawan bencana.

(10) Kegiatan Pelatihan Mitigasi Bencana Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan mitigasi bencana di Jawa Barat. (11) Kegiatan Penanganan Bencana Alam yang berupa penyediaan peralatan dan bahan untuk penanggulangan tanggap darurat bencana alam bidang permukiman yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya hidran umum, tenda dan MCK Knockdown yang dapat digunakan sewaktu-waktu terjadi bencana. (12) Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana Alam yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya tanggap darurat untuk jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam agar tidak terjadi gangguan arus lalu lintas dalam waktu yang lama.


IV-116

2) Permasalahan dan Solusi. (1)

Masih

banyak

kabupaten/kota

yang

belum

terkoordinasi

dalam

penanggulangan bencana daerah sehingga dirasakan masih belum optimal.

Solusinya

adalah

meningkatkan

koordinasi

dengan

kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana daerah. (2)

Masih terbatasnya SDM bidang penanggulangan bencana alam sehingga dengan besarnya wilayah yang terkena bencana alam belum tertangani secara optimal. Solusinya adalah mengajukan permohonan penambahan pegawai dalam upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada penanggulangan bencana.

b) Program Pendidikan Politik Masyarakat 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Daerah,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat

dalam

politik

dan

sinkronisasi

penguatan

wawasan

kebangsaan bagi 240 orang dari Generasi Muda di 4 kabupaten/kota Jawa

Barat

yaitu

Kota

Cirebon,

Kota

Tasikmalaya,

Kabupaten

Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. (2)

Kegiatan Pemantapan Tugas Intelijen Daerah yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya koordinasi dalam deteksi dini untuk mengeliminirasi setiap permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat dan pembinaan kepada 26 Kominda Kabupaten/kota di Jawa Barat.

(3)

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik terhadap Undang Undang Bidang Politik di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

150.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

meningkatnya pemahaman perundang-undangan bidang politik bagi 75 Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Ormas/LSM se Jawa Barat. (4)

Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 280.200.000,-. Hasil kegiatan

adalah

terlantiknya


Bupati/Walikota

yang

habis

masa

IV-117

jabatannya Tahun 2010 ( Bupati Sukabumi, Bandung, Indramayu dan Karawang). (5)

Kegiatan Pembuatan Sertifikat Panitia/Petugas Penyelenggara /Pelaksana Pemilu Gubernur se Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 370.210.000,-. Hasil kegiatan adalah terdatanya panitia/petugas Pemilu Gub Jabar (PPS, PPK, KPPS, Panwas dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota).

(6)

Kegiatan

Musyawarah

Pimpinan

Daerah

yang

dilaksanakan Biro

Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp. 55.484.000,-. Hasil kegiatan adalah terpeliharanya sinergitas hubungan kerja seluruh unsur Muspida sesuai kewenangan yang ada secara proporsional. (7)

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang

dilaksanakan

Pembangunan

Badan

Wilayah

I,

Koordinasi dengan

Pemerintahan

alokasi

anggaran

dan

sebesar

Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah berupa dokumen hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi dan Kota Depok. 2) Permasalahan dan Solusi (1)

Walaupun upaya-upaya peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dalam rangka menanamkan nilai-nilai ideologi dan rasa nasionalisme serta nilai-nilai budaya telah dilaksanakan, namun kurang sebanding dengan besarnya pengaruh globalisasi terhadap sikap dan perilaku masyarakat.

Dengan

kemajuan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

khususnya teknologi informasi telah membuka peluang yang sangat lebar bagi setiap orang untuk berinteraksi secara luas. Kuatnya pengaruh tersebut terindikasi dalam sikap yang mengarah makin turunnya nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mengeliminasi pengaruh negatif dari pesatnya arus informasi yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat telah diupayakan melalui jalinan komunikasi dengan Tokoh Keagamaan, Tokoh Masyarakat maupun dengan Organisasi Kepemudaan melalui pembentukan forum-forum seperti Forum Pembauran Bangsa (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Jawa Barat. Dalam mengantisipasi pengaruh negatif dari timbulnya perilaku tindak kekerasan diupayakan koordinasi LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-118

dengan pihak instansi terkait melalui forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). (2)

Pengaruh masa transisi dari sistem demokrasi sebelumnya dengan sistem demokrasi setelah reformasi yang nuansanya lebih bebas masih belum sepenuhnya pulih. Perbedaan persepsi dalam memberi makna kebebasan masih tampak pada penyampaian opini dan aspirasi oleh sebagian masyarakat yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah hukum dan norma sosial yang ada. Untuk

mengantisipasi hal tersebut, telah diupayakan

komunikasi yang lebih insentif dengan Kabupaten dan Kota se Jawa Barat melalui rapat koordinasi secara berkala 1 (satu) triwulan sekali. Dalam rapat koordinasi disampaikan informasi kebijakan-kebijakan baru dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta upaya untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak, baik di jajaran Pemerintah maupun masyarakat.

20. URUSAN

OTONOMI

KEUANGAN

DAERAH,

DAERAH,

PEMERINTAHAN

PERANGKAT

DAERAH,

UMUM,

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

DAN

PERSANDIAN a) Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya operasional penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat.

(2)

Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian OPD Kabupaten/kota di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.550.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya kelembagaan OPD Kabupaten/kota yang efisiensi, efektif dan proporsional.

(3)

Kegiatan Penyelenggaraan Analisis Jabatan pada 8 (delapan) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.892.500,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya informasi jabatan pada 8 (delapan) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga, Dinas


IV-119

Permukiman dan Perumahan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Biro Pengembangan Sosial Setda. (4)

Kegiatan Evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.340.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Perubahan tentang Kelembagaan OPD Provinsi Jawa Barat dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPP Korpri.

(5)

Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi dan Fasilitasi Ketatalaksanaan Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 234.312.500,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro lingkup Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat dan lingkup Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat; tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemerintahan dalam negeri, sosial, lingkungan hidup, kesehatan dan rumah sakit di Kabupaten/kota; tersusunnya Keputusan Gubernur No. 841/Kep.1458Org/2010 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2010 tentang Bahan Bakar Minyak, Biaya Pelumasan, Perawatan Kendaraan Dinas.

(6)

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Publik di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.637.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 68.562.500,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pelayanan

Perijinan

Terpadu

Provinsi

dan

Kabupaten/kota Tahun 2010; terselenggaranya pemberian penghargaan Citra Pelayanan Prima kepada Unit Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/kota; tersusunnya dokumen Pengumpulan Hasil Survey Indeks

Kepuasan

Masyarakat

pada

sebagian

UPTD

Provinsi;

terfasilitasinya Pameran Pelayanan Publik Internasional Tahun 2010 dengan peserta sebanyak 6 (enam) UPP dari Kabupaten/kota di Jawa Barat (Kabupaten Cirebon, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor). LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-120

(7)

Kegiatan

Fasilitasi

Penguatan

Manajemen

dan

Kelembagaan

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PMKP3) yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

150.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya

penyempurnaan pengelolaan manajemen pelayanan publik melalui pembinaan, pelatihan, lokakarya dan seminar yang dilaksanakan pada Unit Kerja Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Majalengka. (8)

Kegiatan Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.275.000,-. Hasil kegiatan adalah tertatanya jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(9)

Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 866.600.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya pelayanan terhadap kegiatan pimpinan.

(10) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.542.720.000,-. Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya

fasilitasi

dan

koordinasi

penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. (11) Kegiatan Penyusunan Bahan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya bahan kajian kebijakan Pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (12) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD dan Bantuan Provinsi ke Kabupaten/kota di Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya monitoring dan terevaluasinya kegiatan OPD dan penyaluran bantuan Provinsi ke Kabupaten/kota di Wilayah III. (13) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Penyiaran yang dilaksanakan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-121

Draft Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang SPM di lingkungan KPID Jawa Barat. (14) Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2009 dan Pembahasan Hasil Tindaklanjut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 273.749.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2009 dan draft Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. (15) Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 354.100.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penilaian sinergitas kinerja kecamatan di 26 kabupaten/kota se Jawa Barat, rapat kerja bidang pemerintahan dan rapat pembahasan evaluasi LPPD kabupaten/kota se Jawa Barat. (16) Kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Daerah Otonom Baru yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.640.000,-. Hasil kegiatan adalah terevaluasinya 6 (enam) Daerah Otonom Hasil Pemekaran (DOHP) yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten Bandung Barat; terfasilitasinya 2 (dua) calon Daerah Otonom Baru (Kabupaten Sukabumi Utara dan Pangandaran); dan terkajinya 1 (satu) calon Daerah Otonom Baru (Kabupaten Garut Selatan). (17) Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Peizinan yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

300.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terpublikasinya Informasi Layanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dalam bentuk Booklet perizinan, leaflet dan banner perizinan serta publikasi melalui media televisi. (18) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Pedoman Teknis Pengolahan dan Pembakuan Naskah Perijinan, Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan kajian Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Provinsi Jawa Barat Berbasis TIK. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-122

(19) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD dan Bantuan Provinsi ke Kabupaten/kota di Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan OPD dan bantuan Provinsi ke Kabupaten/kota di wilayah IV; meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; termonitoring dan terevaluasinya kegiatan OPD dan bantuan Provinsi ke Kabupaten/kota di Wilayah IV. (20) Kegiatan

Pembangunan/Rehabilitasi

Tugu

Batas

Wilayah,

yang

dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.227.065.000,-. Hasil kegiatan

adalah

tersusunnya

Perencanaan

DED

Pembangunan/

Rehabilitasi Tugu Batas Wilayah, Wilayah I antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten, lokasi di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi; Pembangunan Fisik Tugu Batas Wilayah, Wilayah II antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, lokasi di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan. 2) Permasalahan dan Solusi (1)

Masih belum jelas arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional khususnya menyangkut Organisasi Perangkat Daerah. Solusi, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah.

(2)

Terdapat 6 (enam) Biro lingkup Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang belum menyusun SOP. Hal ini dikarenakan terbatasnya SDM di Bagian Ketatalaksanaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penyusunan SOP akan dilanjutkan pada tahun 2011 khususnya untuk SOP biro di lingkungan Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

(3)

Belum semua OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun SOP berdasarkan Pergub nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Biro Organisasi sudah menghimbau agar semua OPD Provinsi menyusun SOP berdasarkan Pergub Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2010 melalui surat


IV-123

Sekda No.061/1964/Orga, Tanggal 10 Mei 2010 (4)

Belum semua Kabupaten/kota menetapkan SPM sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal tersebut disebabkan indikator SPM dimaksud belum tercantum dalam RPJMD, Renja Pemda Kabupaten/kota, Renstra dan Renja OPD dalam melaksanakan pelayanan pembangunan yang minimal kepada masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Biro Organisasi pada tahun 2011 akan melaksanakan sosialisasi/Bintek tentang jenis layanan, indikator dan target capaian serta penyusunan keputusan kepala daerah tentang SPM, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5)

Pada umumnya UPTD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melaksanakan Survey IKM, sehingga tidak dapat diketahui tingkat kinerja Unit Pelayanan secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilaksanakan Survey IKM yang merupakan salah satu indikator dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melakukan Survey IKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Dari 75 (tujuh puluh lima) jenis Jabatan Fungsional yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat baru 45 (empat puluh lima) jenis yang sudah berjalan karena pada dasarnya

PNS

yang

bersedia untuk

mengembangkan profesinya di jalur karir Jabatan Fungsional relatif cukup banyak namun persyaratan yang menjadi kendala utama PNS ke dalam

jabatan Fungsional adalah harus memiliki sertifikat diklat

pengangkatan pertama sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional yang bersangkutan, sedangkan kesempatan diklat dari Pemerintah sangat sulit dan terbatas serta biayanya relatif mahal. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu langkah terobosan untuk menyiapkan regenerasi dan mengantisipasi kekurangan tenaga fungsional melalui kerjasama diklat dengan Instansi Pembina untuk mencetak

tenaga fungsional

bersertifikat melalui kerjasama diklat dengan Instansi Pembina guna memenuhi persyaratan pengangkatan pertama bagi PNS yang sudah ada, mengingat pengisian melalui jalur penerimaan PNS sangat terbatas. (7)

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jabatan fungsional terutama yang bertugas di lapangan, masih belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai yaitu peralatan, sarana mobilitas dan anggaran operasional, sehingga hasil kerja pejabat fungsional belum optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, Para pejabat fungsional terutama


IV-124

yang bertugas di lapangan perlu dilengkapi dengan sarana/prasarana dan peralatan kerja disertai pembiayaan operasional serta biaya eksploitasi dan pemeliharaan yang memadai. (8)

Masih banyak para pejabat fungsional yang belum pernah mendapatkan diklat-diklat

teknis.

Untuk

mengatasi

masalah

tersebut,

perlu

dilaksanakan diklat-diklat peningkatan kompetensi secara periodik, Bintek dan sejenisnya melalui kerjasama kediklatan dengan Instansi Pembina atau Instansi lainnya disertai penambahan sarana prasarana kerja yang memadai. Mengupayakan peningkatan pengelolaan Jabatan Fungsional yang difokuskan pada kompetensi, pembiayaan, sarana/prasarana kerja, reward, sistem penilaian angka kredit dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Aspek-aspek tersebut dapat dituangkan dalam program dan kegiatan oleh OPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan diharapkan adanya simpul-simpul koordinasi sehingga dapat menciptakan sinergitas dalam meningkatkan kualitas para pejabat fungsional. (9)

Belum sinkronnya peraturan perundang-undangan sektoral dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi daerah dalam implementasi otonomi daerah. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah

menyiapkan

rekomendasi

kepada

Pemerintah,

termasuk

penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan dalam bidang pembangunan yang bersifat strategis. b) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1) Pelaksanaan Program (1)

Peningkatan

Kualitas

SDM

Aparat

Pengawasan,

dilaksanakan

Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya Bintek Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Bintek Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP); tersusunnya laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat. (2)

Kegiatan

Evaluasi

Kepegawaian anggaran

Pengukuran

Daerah

sebesar

Rp.

Provinsi

Kinerja,

dilaksanakan

Jawa

375.000.000,-.

Barat, Hasil

Badan

dengan

alokasi

kegiatan

adalah

terlaksananya Evaluasi Pengukuran Kinerja PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menunjang pelaksanaan TPP. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-125

(3)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur, dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

200.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

meningkatnya Kompetensi (Capacity Building) bagi Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta tersosialisasikannya urusan kepegawaian melalui media elektronik. (4)

Kegiatan Seleksi Pendidikan Gelar PNS/IPDN, Fasilitasi Sosialisasi Pendidikan dan Kerjasama Kediklatan, Bantuan Tugas Belajar Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakanBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.911.852.500,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya keahlian dan profesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(5)

Kegiatan Peningkatan Motivasi dan Kesejahteraan PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.092.833.500,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya motivasi dan kesejahteraan aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada PNS. (6)

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.290.042.300,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan mental serta peningkatan wawasan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(7)

Kegiatan Fasilitasi Kedudukan Hukum dan Peningkatan Disiplin PNS Serta Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Bagi PNSD, Badan dan Masyarakat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 295.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya PNS yang taat terhadap peraturan perundang-undangan serta menjunjung etika birokrasi.

(8)

Kegiatan Penataan dan Redistribusi PNSD Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah

terwujudnya

Penempatan

CPNS

dan

PNS

sesuai

antara

kompetensi individu dengan kompetensi organisasi serta mempunyai ketetapan hukum yang pasti. (9)

Kegiatan Otomatisasi Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Pensiun, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.435.000,-. Hasil kegiatan


IV-126

adalah terselenggaranya proses pelayanan mutasi kepegawaian yang tepat waktu, tepat orang dan tepat gaji serta dapat Pensiun. (10) Kegiatan Rasionalisasi Pegawai Melalui Pensiun Dini yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

5.000.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

berkurangnya PNS yang kurang produktif dalam rangka mencapai jumlah PNS ideal yang kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan organisasi. (11) Kegiatan Pengangkatan CPNSD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

terlaksananya

Rp.

1.000.000.000,-.

Hasil

penerimaan CPNS yang sesuai

kegiatan

adalah

dengan kebutuhan

organisasi dengan formasi 275 orang dan terisi sebanyak 273 orang. (12) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Aparatur, Standar Kompetensi, Penyelenggaraan Tes Kesehatan Pejabat Struktural di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Rp.

Jawa

325.000.000,-.

Barat, Hasil

dengan kegiatan

alokasi adalah

anggaran

tersusunnya

sebesar Kebijakan

Manajemen Sumber Daya Aparatur, Standar Kompetensi Jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta terselenggaranya Tes Kesehatan dan layanan Assesment Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (13) Kegiatan Pembinaan Etos Kerja Profesional Bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya Etos Kerja dan Profesionalisme serta Moralitas Aparatur. (14) Kegiatan

Peningkatan

Kompetensi

Sumberdaya

Aparatur

Badan

Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat serta Pengelolaan Jabatan Fungsional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan aparatur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. (15) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

150.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya

Bimbingan teknis bagi pengelolaan kearsipan di OPD Provinsi Jawa Barat dan terpantaunya serta terbinanya teknis pengelolaan arsip di 40 (empat LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-127

puluh) OPD dan 26 (dua puluh enam) lembaga kearsipan. (16) Kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Pengelolaan Perpustakaan di Jawa Barat dan Sosialisasi Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelolaan perpustakaan di Jawa Barat sebanyak 30 orang; meningkatnya pemahaman dalam penyusunan angka kredit jabatan fungsional pustakawan sebanyak 50 orang. (17) Kegiatan

Peningkatan

Kemampuan

PPNS

terhadap

Perda

yang

dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemahaman teknik operasional aparatur PPNS dalam penyidikan dengan hasil tersedianya aparatur yang menguasai teknik operasional, pemahaman teknik di lapangan sesuai Peraturan perundang-undangan. (18) Kegiatan Pembinaan Teknis Pol PP dalam Penegakan Perda yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah Pembinaan Pemahaman Aparat Pol PP dalam penanganan pelanggaran Perda dan Trantibum. (19) Kegiatan Pengembangan Sistem Diklat yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

meningkatnya

Rp.

implementasi

306.724.500,-. hasil

kajian

Hasil

kegiatan

kurikulum

adalah

Diklat

Teknis

Substantif Pemberdayaan Perempuan dan KB berbasis kompetensi. (20) Kegiatan

Penyelenggaraan

Diklat

Struktural/

Kepemimpinan

dan

Prajabatan yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi

Jawa

Rp. 2.580.307.000,-.

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Hasil kegiatan adalah terdidiknya alumni diklat

prajabatan dan kepemimpinan yang berkompeten. (21) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Fungsional yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 639.685.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan akan ketersediaan pejabat fungsional pengawas obat hewan, perencana muda dan widyaiswara yang berkompeten. (22) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Fungsional Ketenagakerjaan, yang LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-128

dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.026.695.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan akan ketersediaan pejabat fungsional pengantar kerja, mediator dan pengawas ketenagakerjaan dalam mewujudkan 1.000.000 lapangan kerja. (23) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Umum yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 124.477.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya

keahlian

dan

kinerja

aparatur

dalam

bidang

penatausahaan keuangan. (24) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Susbtantif yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 208.500.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya keahlian dan kinerja aparatur dalam bidang pertanian tanaman pangan dan lingkungan hidup. (25) Kegiatan Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat sebagai Penyelenggara Mandiri Diklatpim Tingkat II, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terakreditasinya Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara mandiri diklatpim II dalam upaya mencetak sumber daya aparatur yang berkompeten. (26) Kegiatan

Pembinaan

dan

Pengembangan

Aparatur

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan

adalah

meningkatnya

kemampuan

aparatur

dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. (27) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

bintek/diklat

750.000.000,-. sebanyak

10

Hasil

kegiatan

(sepuluh)

orang,

adalah

terlaksananya

bintek/diklat/seminar

sebanyak 100 (seratus) orang, pelatihan teknik dan funsional sebanyak 50 (lima puluh) orang, pelatihan bidang teknik dan umum sebanyak sebanyak 7 (tujuh) orang, pelatihan manajemen keuangan sebanyak 7 (tujuh) orang, pelatihan sistem/akutansi/ anggaran/pelaporan sebanyak 7

(tujuh)

orang,

pelatihan

verifikasi/pembukuan/komputer/bravet

sebanyak 9 (sembilan) orang, pelatihan arsip dan inventarisasi sebanyak 6 (enam) orang, pelatihan peningkatan IT sebanyak 8 (delapan) orang, LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-129

peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, peningkatan kinerja pegawai sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang, caracter tim building sebanyak sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) orang. (28) Kegiatan

Pembinaan

dan

Pengembangan

Aparatur

BPSR

Dinas

Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

169.050.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksanannya Kursus/Pelatihan/Bintek sebanyak 78 orang. (29) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Badan Koordinasi Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur BKPPMD. (30) Kegiatan

Peningkatan

Kompetensi

Sumberdaya

Aparatur

yang


Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 944.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan, keterampilan pengetahuan aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat. (31)

Kegiatan Peningkatan Aparatur dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran

sebesar

terlaksananya

Rp.

pembinaan

200.000.000,-. teknis

Hasil

kesekretariatan

kegiatan di

adalah

lingkungan

Disparbud; terlaksananya peningkatan wawasan bagi pejabat fungsional; terlaksananya

peningkatan

kebudayaan;

terlaksanannya

kompetensi

bidang

peningkatan

pariwisata

kompetensi

dan

bidang

multimedia. (32)

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 446.840.000,-. Hasil kegiatan adalah terbinanya pengetahuan, ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani; tersedianya tenaga medis untuk pemeriksaan kesehatan; terbinanya pengatahuan dan

ketrampilan

melalui

pelatihan/kursus/sosialisasi/bimtek;

terpenuhinya kebutuhan dasar pegawai. (33)

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Pengelolaan Kepurbakalaan dan Jarahnitra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat,

dengan anggaran sebesar Rp.

275.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya kesejahteraan dan kebutuhan dasar pegawai. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-130

(34)

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur di Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat TMII Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 182.625.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya honorarium untuk mubaligh, instruktur senam pelatih tari; terpenuhinya kebutuhan dasar pegawai.

(35) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Pengembangan Kemitraan dan Pelatihan Tenaga Kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 80.734.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya kesejahteraan dan kebutuhan dasar pegawai. (36) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Pengelolaan Taman Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 80.815.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya kesejahteraan dan kebutuhan dasar pegawai. (37) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 69.234.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya kesejahteraan dan kebutuhan dasar pegawai 2) Permasalahan dan Solusi (1)

Permasalahan (a) Keberhasilan pengembangan sumber daya aparatur tidak dapat diukur dalam tahun berjalan, karena dampaknya baru dapat dirasakan beberapa tahun kemudian, penyediaan anggaran untuk pengembangan sumber daya aparatur sering tidak mencukupi disebabkan disandingkan dengan kegiatan yang mempunyai dampak langsung pada tahun berjalan (kegiatan-kegiatan fisik). (b) Tidak dapat diprediksinya angka kematian dalam hubungannya dengan pelaksanaan Bantuan Uang Duka

untuk

PNS yang

meninggal. (c) Penempatan jabatan struktural masih menggunakan track record, sedangkan dalam penerapan penempatan jabatan yang telah menggunakan standar kompetensi belum diikuti dengan pengukuran


IV-131

kinerja

yang

optimal,

sehingga

standar kompetensi

pejabat

struktural belum optimal dan terukur dengan baik; (d) Kurangnya minat PNS terhadap jabatan fungsional, dikarenakan pejabat fungsional belum difungsikan secara optimal oleh organisasi, disamping adanya ketimpangan fasilitas antara pejabat struktural dan pejabat fungsional; (e) Masih tingginya ketimpangan kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi existing; (f)

Pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah-masalah kepegawaian masih terhambat dikarenakan tidak lengkapnya data disiplin pegawai dari OPD maupun dari Kabupaten/kota, serta kurang meratanya pemahaman akan peraturan kepegawaian;

(g) Standar penilaian kinerja dan prestasi kerja PNSD Jawa Barat masih belum teraplikasikan secara optimal; (h) Pemberlakuan Tunjangan Tambahan PNS (TTP) belum berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Aparatur. (2)

Solusi (a) Memberikan motivasi dan dukungan kepada para pejabat fungsional atau calon pejabat fungsional, berupa peningkatan tunjangan fungsional, penyediaan fasilitas kerja dan perlakuan organisasi yang sesuai terhadap pejabat fungsional. (b) Pengiriman Tugas Belajar PNS dan CPNS eks TKK ke jurusan yang dibutuhkan

organisasi,

baik

melalui

kerjasama

maupun

pengembangan beasiswa “cost sharing” dan pengelolaan ijin belajar yang disesuaikan dengan formasi kebutuhan PNS/CPNS. (c) Menjaring data secara proaktif ke kabupaten/kota dan OPD serta lebih intensif melakukan sosialisasi peraturan ke OPD. (d) Penilaian kinerja dan prestasi kerja PNSD Provinsi Jawa Barat disusun dengan indikator yang lebih mudah dipahami sehingga memudahkan dalam aplikasinya. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Rumah Sakit yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai dalam rangka memberikan


IV-132

pelayanan

kesehatan;

terwujudnya

kenyamanan,

kelancaran

dan

efektifitas kerja aparatur; tersedianya obat-obatan untuk pegawai dalam rangka menjaga kondisi fisik yang prima; tercukupinya kebutuhan pakaian dinas dalam upaya untuk peningkatan disiplin pegawai; bertambahnya

pengetahuan

dan

kemampuan

pegawai

dalam

melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien. (2)

Kegiatan

Peningkatan

Kesejahteraan

dan

Kemampuan

Aparatur

Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 389.085.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Barat. (3)

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Badan ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 421.240.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya Kesejahteraan dan Kemampuan aparatur BKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.

(4)

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.121.465.000,-. Hasil kegiatan adalah

meningkatnya

pelayanan

administrasi

kepegawaian

serta

profesionalisme aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (5)

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas dan Balai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.754.836.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan SDA dan terjaminnya kesehatan aparatur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

(6)

Kegiatan Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur yang dilaksanakan Provinsi

Badan

Jawa

Pengelolaan

Barat

Lingkungan Hidup Daerah

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 313.310.000,-. Hasil kegiatan adalah tercapainya upaya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan serta disiplin aparatur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dalam pelaksanaan tugas. (7)

Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

daya

aparatur,

yang

dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 692.836.150,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur dilingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-133

(8)

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

800.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

meningkatnya kesejahteraan PNS, peningkatan kemampuan aparatur Dinas Bina Marga, tersedianya bantuan pendidikan, seminar, kursus dan sosialisasi untuk meningkatnya kinerja dan kualitas sumber daya aparatur. (9)

Kegiatan

Peningkatan

Kesejahteraan

dan

kemampuan

aparatur

Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

meningkatnya

Rp.

496.195.000,-.

kesejahteraan

dan

Hasil

kemampuan

kegiatan

adalah

aparatur/pegawai

sebanyak 45 (empat puluh lima) PNS dan 25 (dua puluh lima) Tenaga honorarium Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat. (10) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

2.144.236.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya kegiatan Kerohanian dan bantuan ONH sebanyak 8 (delapan) orang, penyediaan Sarana Olahraga 24 (dua puluh empat) paket, penyediaan Obat-obatan 12 (dua belas) paket, penyediaan Jasa Kesehatan, penyediaan bahan ATK (PKL atau Out Bond) 130 (seratus tiga belas) set, penyediaan belanja Perjalanan Dinas, Akomodasi untuk Pegawai yang mengikuti Sosialisasi, Seminar, Lokakarya, Raker/Rakor sebanyak

3000

(tiga

ribu)

HOK,

penyediaan

biaya

Konstribusi

Kepesertaan dalam Bintek, Diklat, Sosialisasi, Seminar, Raker sebanyak 108 (seratus delapan) paket. (11) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 567.205.000,-. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya kesejahteraan aparatur berbasis kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi Jawa Barat. (12) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 301.260.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur Dinas Sosial. (13) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 183.986.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya Kesejahteraan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-134

dan Kemampuan aparatur dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya. (14) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 520.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya general check-up sebanyak 100 orang, partisipasi diklat sebanyak 666 orang dalam satu tahun, 104 stel pakaian batik dan terselenggaranya 1 tahun pelayanan jasa kesehatan. (15) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 469.650.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya

kesejahteraan

pegawai

dalam

rangka

mendukung

pelayanan kepada masyarakat. (16) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur di BPK Bekasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.158.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya

kesejahteraan

pegawai

dalam

rangka

mendukung

pelayanan kepada masyarakat. (17) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi angggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas dan profesional. (18) Kegiatan

Penyelenggaraan

Administrasi

Kepegawaian

Setda

yang

dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.383.411.000,-. Hasil kegiatan adalah terlayaninya kebutuhan aparatur di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. (19) Kegiatan Peningkatan Kesehatan dan Pengadaan Baju Pimpinan yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 475.065.000,-. Hasil kegiatan

adalah

meningkatnya

performance

pimpinan

dalam

melaksanakan tugas. (20) Kegiatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

432.360.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya kegiatan peningkatan kesejahteraan 115 orang PNS LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-135

dilingkungan Satpol PP Provinsi Jawa Barat. (21) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 620.125.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya uang saku prajabatan CPNS sebanyak 63 cpns, tersedianya biaya jasa kesehatan untuk 62 orang, Tersedianya biaya sewa gedung/sarana olahraga untuk 804 orang, tersedianya biaya penghargaan bagi PNS yang pensiun untuk 10 orang, tersedianya biaya pemakaman pegawai yang meninggal dunia untuk 5 orang, tersedianya uang untuk pelatihan/bintek/seminar/

okakarya/kongres/Sosialisasi

sebanyak

1

paket, tersedianya biaya bimbingan teknis untuk 27 orang. (22) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan aparatur dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Kantor Perwakilan. (23) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya 80 orang aparatur yang

mampu

mengembangkan

potensi

dan

kemampuan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan terciptanya sumber daya aparatur yang berpotensi guna suksesnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dan Linmas Daerah Provinsi Jawa Barat. (24) Kegiatan peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (terdiri dari 34 kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan 33 UPPD

se

Jawa

Barat),

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 3.224.088.200,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya keterampilan, profesionalisme dan kesejahteraan aparatur Dispenda Provinsi Jawa Barat. (25) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur. (26) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Barat, dengan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-136

anggaran sebesar Rp. 105.075.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya alat tulis kantor dan pakaian seragam, terlaksananya

kegiatan

peningkatan jasmani, kerohanian dan general check up. (27) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.259.775.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya peningkatan, kemampuan dan kompetensi aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. (28) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

1.559.295.000,-.

Hasil

kegiatan adalah terwujudnya

peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. (29) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badan Pendidikan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

574.125.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan aparatur. (30) Kegiatan peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya Kesejahteraan dan Kemampuan aparatur dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya. (31) Kegiatan

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang

dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

705.215.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan untuk mendukung kinerja aparatur. (32) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

261.700.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur. (33) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 762.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur melalui bantuan diklat fungsional 21 (dua puluh satu) orang, bantuan kacamata 33 (tiga puluh tiga) orang, pakaian dinas dan medical checkup LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-137

132 (seratus tiga puluh dua) orang, pakaian dinas TKK, uang kadeudeuh dan santunan meninggal dunia. (34) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan

Badan

Koordinasi

Promosi

Penanaman

Modal

Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 307.362.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan untuk mendukung kinerja aparatur. (35) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 772.800.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya profesionalisme aparatur Bappeda di bidangnya. (36) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur BPPT. (37) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan, disiplin, kemampuan dan kesehatan aparatur. (38) Kegiatan Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan dan potensi aparatur. (39) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.550.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya belanja obat-obatan, general check up, pakaian sipil harian, dan pakaian olahraga. (40) Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

2.056.569.234,-.

Hasil

kegiatan

adalah

meningkatnya kualitas tenaga kesehatan di RSUD Al Ihsan. (41) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan, keahlian dan kinerja LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-138

aparatur. (42) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 740.000.000.00,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya General Check up sebanyak 9 orang pegawai, pelatihan teknis dan bimbingan teknis sebanyak 10 orang, bantuan jasa kesehatan sebanyak 250 orang, dan biaya pemulangan pegawai sebanyak 15 orang. (43) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPSR Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.270.000.00,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Asuransi Kecelakaan kerja sebanyak 60 (enam puluh) orang dan serta Jasa Kesehatan, tersedianya pakaian seragam sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang dan pakaian kerja lapangan 290 (dua ratus sembilan puluh) buah. (44) Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pelayanan Perizinan Terpadu yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 500.040.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya profesionalisme aparatur pelayanan perijinan melalui bimbingan teknis. (45) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

250.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

meningkatnya

kesejahteraan dan kemampuan aparatur BPMPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya. (46) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.175.000,-. Hasil pelaksanaannya adalah tersedianya kebutuhan kinerja aparatur melalui fasilitas bantuan biaya diklat fungsional sebanyak 63 orang, fasilitas bantuan biaya diklat prajabatan sebanyak 4 orang, fasilitas biaya kepersertaan sebanyak 76 orang, pengadaan obat sebanayk 78 item jenis obat, fasilitas bantuan biaya penggantian resep sebanyak 60 orang, fasilitas biaya pemulangaan pegawai yang pensiun dalam daerah sebanyak 60 orang, peningkataan kesehatan jasmani/olahraga sebanyak 6 orang, fasilitas peningkatan kerohanian sebanyak 4 orang, fasilitas peningkatan kerohanian sebanyak 5 kali, sewa pasarana olahraga LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-139

sebanyak 12 bulan dan evaluasi dan pelaporan sebanyak 1 kali. 2) Permasalahan dan Solusi Permasalahan program ini belum memadainya proporsi pemenuhan kebutuhan bimbingan teknis, kursus, dan pelatihan, termasuk kebersamaan jiwa korsa pegawai. Solusi memenuhi kebutuhan bimbingan teknis, kursus, pelatihan yang harus diikuti dilakukan secara bergilir dan diprioritaskan yang sangat urgen. d) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Program Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran digunakan oleh seluruh OPD Provinsi

Jawa

Barat

(Fixed

Cost)

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 288.476.205.372,54,-. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan

dasar

operasional

penyelenggaraan

Administrasi

Perkantoran,

diantaranya barang cetakan, ATK (Alat Tulis Kantor), Perjalanan Dinas, fasilitasi operasional Pimpinan, penggandaan penyediaan air, listrik, telepon, jaringan internet, obat-obatan, surat kabar, gas dll selama 12 bulan. e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur digunakan oleh seluruh OPD

Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 173.164.407.157,-. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya alat perlengkapan kantor, diantaranya pompa air, mesin tik, mesin fotocopy, televisi, AC, komputer PC, printer, notebook, scanner, display, kompor gas, rak barang, alat rumah tangga, karpet, filling kabinet, proyektor, plaket, trophy, cendera mata, calung, angklung, lemari arsip, scanner, kamera, handycam, lemari besi, meja ½ biro, kursi tamu, operation room, alat studio, jaringan internet/LAN, sound system, jetpump, water treathment, telepon, papan nama kantor, whiteboard, stabilizer, hardisk eksternal, lemari display, rollopect, mesin fotocopy, kursi, sofa dan alat-alat laboratorium, alat kedokteran, kendaraan operasional dinas diantaranya : kendaraan roda 4, roda 2, pembangunan gedung perpustakaan daerah Provinsi Jawa Barat tahap I, pembangunan Gedung Trauma Center Sub Unit Rumah Persinggahan Caringin, terenovasinya Gedung BPJ Wilayah Pelayanan II dan IV pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.


IV-140

2) Permasalahan dan solusi Hambatan dalam pelaksanaan program tersebut adanya kesalahan pengajuan Tambahan Uang (TU) untuk alokasi Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Kendaraan, perubahan-perubahan harga barang yang tidak dapat diprediksi terutama barang-barang yang harganya mengikuti kurs rupiah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, adalah menyesuaikan spesifikasi barang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam DPA tanpa mengurangi kegunaan barang tersebut, adanya beberapa OPD yang terkendala masalah pengadaan diantaranya masalah sertifikasi, juga adanya kelemahan kemampuan SDM terutama dalam hal website/konten situs pemerintah, terbatasnya tenaga PNS yang menjabat sebagai Bendahara di LPSE, adanya beberapa barang APK yang tak teralokasikan dalam perencanaan akan tetapi harus dipenuhi disebabkan kebutuhan-kebutuhan

mendadak

dan

mendesak

sebagai

solusi

dalam

pengadaan peralatan juga harus disesuaikan dalam perencanaan personil sehingga nantinya akan terjadi sinergitas dalam pelaksanaan tugas, SDM yang profesional serta didukung sistem dan perlengkapan kantor yang lengkap, adanya beberapa kendaraan dinas, gedung dan bangunan kantor serta APK yang sudah rusak yang biaya pemeliharaannya tinggi, solusinya ialah menghapuskan aset dan diganti dengan yang baru sehingga tidak membebani anggaran. f) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pelaksanaan Program Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang digunakan seluruh OPD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.093.661.038,-. Hasil kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor, diantaranya terpeliharanya

peralatan

yang

harus

dikalibrasi

seperti

alat

kedokteran,

laboratorium, pengecatan, perbaikan kebocoran bangunan, pemeliharaan alat-alat laboratorium, perbaikan lantai, halaman dan pagar, perbaikan kamar mandi, aula, ruang emergency, pelaburan asrama/wisma, Renovasi Kantor Dinas Bina Marga di 2 Balai , pemeliharaan mebeulair, tabung pemadam kebakaran, service kendaraan roda 2 dan roda 4, jasa kir, suku cadang, bahan bakar kendaraan, pelumas, STNK, pemeliharaan AC, mesin tik, asesoris kantor, komputer PC, notebook/ laptop, printer, lampu penerangan, meubel, alat lab, alat kedokteran, alat listrik, TV, jaringan telepon, genset, incenerator, jaringan listrik, pompa air, kamera digital, mesin fotocopy, mesin risograph, mesin rumput, handicam, pagar, sound system, gamelan, pintu dan jendela, pengecatan gedung, pemeliharaan jalan, kirmir, mesin LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-141

cuci, dispenser, mesin tik elektrik, microphone, faximile. LCD, sound system, PABX, UPS, pemeliharaan bedeng pembibitan. g) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Akselerasi Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

112.820.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

tersusunnya

Laporan

Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 sesuai dengan Pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara; terisinya LHKPN dengan benar; dan tersusunnya data LHKPN. (2)

Kegiatan Program Legiaslasi Daerah yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.870.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya 34 (tiga puluh empat) Rancangan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah.

(3)

Kegiatan Pembangunan Materi Hukum dan Pembaharuan Produk Hukum yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah sebanyak 5 (lima) produk hukum dan tersusunnya kajian produk hukum sebanyak 13 (tiga belas) produk hukum.

(4)

Kegiatan Sinergitas Pemberdayaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Rp.

Jawa

Barat,

dengan

Hasil

kegiatan

306.400.000,-.

alokasi adalah

anggaran

sebesar

tersedianya

jaringan

dokumentasi dan informasi hukum meliputi produk-produk hukum Pusat dan daerah. (5)

Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Produk Hukum Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 384.675.000,-. Hasil kegiatan adalah terevaluasinya raperda kabupaten/kota sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) raperda.

(6)

Kegiatan

Pembinaan

dan

Fasilitasi

Materi

Muatan

Pra

Raperda

Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi

Jawa

Barat,


dengan

alokasi

anggaran

sebesar IV-142

Rp. 282.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbinanya dan terfasilitasinya materi hukum raperda Kabupaten/kota sebanyak 57 pra raperda. (7)

Kegiatan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pendidikan HAM kepada 60 orang guru SMP se Kota Bandung, terlaksananya monitoring pelaksanaan RANHAM dan

tersusunnya

Penerapan

Norma

dan

standard

HAM

bidang

pendidikan. (8)

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum dan HAM secara Non Litigasi yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tertanganinya sengketa Perdata, Tata Usaha Negara dan persoalan HAM diluar peradilan.

(9)

Kegiatan Penanganan Perkara Secara Litigasi yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

932.050.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terselesaikannya penanganan perkara perdata, Tata Usaha Negara (TUN) sebanyak 8 (delapan) Perkara dan legal opinion sebanyak 6 (enam) perkara yang ditangani Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (10)

Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 176.555.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyuluhan hukum kepada 200 (dua ratus) orang aparat desa dan kelurahan di 4 (empat) wilayah BKPP dan penyuluhan melalui harian umum pikiran rakyat sebanyak 1(satu) kali tayang.


Sebagian besar Pemerintah Kabupaten/kota belum memahami pengisian format penyusunan Laporan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sehingga hasil penyusunannya belum optimal. Selain itu, masih ada penyelenggara negara wajib lapor khususnya di lingkungan Bank Jabar Banten yang belum memahami cara pengisian format Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baik form A maupun B, sehingga perlu dilakukan bimbingan teknis tentang cara/teknik pengisian form A maupun B. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan


IV-143

bimbingan teknis dan diskusi langsung dengan Tim Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. (2)

Masih ada beberapa OPD yang kurang tanggap terhadap penyusunan Program

Legislatif

Daerah

(Prolegda),

sehingga

sulit

dilakukan

harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan raperda. Solusinya, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan raperda dengan OPD pengusul. (3)

Terbatasnya kuasa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sulitnya memperoleh alat-alat bukti untuk penanganan perkara. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merekrut Kuasa Hukum dari CPNS dan PNS kabupaten/kota serta mempersiapkan alatalat bukti melalui koordinasi dengan OPD terkait.

(4)

Belum semua kabupaten/kota menyampaikan kembali produk hukum kabupaten/kota yang telah ditetapkan setelah melalui tahapan evaluasi. Untuk

mengatasinya

dengan

meningkatkan

koordinasi

dengan

kabupaten/kota maupun DPRD dalam hal pelaksanaan ketentuan evaluasi Raperda kabupaten/kota. (5)

Kurangnya pemahaman OPD terhadap Jariangan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), tidak menyampaikan produk Hukum sebagai bahan Dokumentasi Hukum Biro Hukum dan HAM, sehingga tidak terdokumentasikan yang menimbulkan pelayanan kepada pengguna Informasi Hukum kurang memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut, memberikan pemahaman secara bertahap kepada OPD mengenai fungsi JDIH, serta menyaring produk hukum daerah melalui Biro Humas, Protokol dan Umum.

(6)

Kurangnya legal drafter, pengkaji hukum, ahli Informasi Teknologi (IT), serta

pengelola

jaringan

dan

informasi

hukum.

Solusinya,

mengoptimalkan aparatur melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Perguruan Tinggi. h) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran


IV-144

sebesar

Rp.

132.400.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terbangunnya

komunikasi yang harmonis antara DPRD, masyarakat dan unsur pemerintahan di Jawa Barat. (2)

Kegiatan Reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.396.560.000,-. Hasil kegiatan adalah terjaringnya aspirasi masyarakat dari 26 kabupaten/kota sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pembangunan baik dalam hal perencanaan maupun anggaran antara lain Kebijakan Umum Anggaran, PPAS, dan APBD Provinsi Jawa Barat.

(3)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

meningkatnya

Rp.

2.448.205.000,-.

kemampuan anggota

perundang-undangan,

penganggaran

Hasil

kegiatan

adalah

DPRD penyusunan peraturan dan

pengawasan,

sehingga

terwujudnya efektifitas pelaksanaan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. (4)

Kegiatan fasilitasi Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

26.438.010.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terfasilitasinya fungsi kontrol DPRD terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat dan terwujudnya efektifitas pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. (5)

Kegiatan Asosiasi Pimpinan dan Anggota DPRD Se-Indonesia yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.295.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terciptanya persepsi yang sama para pimpinan DPRD se-Indonesia dalam memahami berbagai kebijakan pemerintah.

(6)

Kegiatan Parlementaria yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.447.800.000,-. Hasil kegiatan adalah terpublikasinya kegiatan DPRD melalui media massa untuk lebih meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kegiatan DPRD.

(7)

Kegiatan

Fasilitasi

dan

Konsultasi

Masalah-masalah

Hukum

dan

Administrasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.030.750.000,-. Hasil kegiatan adalah diperolehnya kepastian hukum serta administrasi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Jawa LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-145

Barat. (8)

Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data Informasi DPRD yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

1.065.810.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

tersusunnya 8 (delapan) kali penerbitan majalah Bewara, terfasilitasinya 77 (tujuh puluh tujuh) kali penerimaan aspirasi, tersusunnya kelender dan terbitnya buku terkait profil wakil rakyat Jawa Barat. (9)

Kegiatan

Penyediaan

Tenaga

Ahli

dan

Kajian

Akademik

yang

dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 883.500.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya masukan

objektif,

rasional

dan

profesional

terhadap

berbagai

permasalahan pemerintahan serta pembangunan yang dibahas oleh alat kelengkapan DPRD. (10)

Kegiatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Kepustakaan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 463.535.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya bahan pustaka untuk anggota DPRD dalam rangka menunjang fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

(11)

Kegiatan Peran dan Fungsi Anggota DPRD Kabupaten/kota se Jawa Barat Hasil Pemilu 2009 yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 247.400.000,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

(12)

Kegiatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dan Proses Perizinan Pejabat Negera yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 368.600.000,-. Hasil kegiatan adalah terlantiknya anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/kota dari proses PAW, terekomendasikannya ijin ke luar negeri untuk Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/kota dan Pejabat Negara serta proses ijin pemanggilan (Kepolisian/Kejaksaan) Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/kota.

2) Permasalahan dan Solusi Ada beberapa kegiatan yang kurang optimal dalam pelaksanaannya, antara lain kegiatan fasilitasi dan konsultasi masalah-masalah hukum dan administrasi serta kegiatan penyediaan tenaga ahli dan kajian akademik. Solusi terhadap LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-146

permasalahan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat senantiasa berkoordinasi dengan alat kelengkapan DPRD terkait kebutuhan fasilitasi masalah hukum atau kebutuhan tenaga ahli. i)

Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Penyusunan Standar Harga, Standar Barang dan Pengelolaan Pemeliharaan Barang Daerah yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Provinsi Jawa

Barat, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 26.370.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya buku standar harga/standar barang dan pengelolaan pemeliharaan barang daerah sesuai hasil survei standar harga, standar barang dan standar kebutuhan barang. (2)

Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 270.035.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Buku Induk Inventaris (BII) hasil evaluasi terhadap barangbarang milik daerah yang digunakan seluruh OPD dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsinya masing-masing pada tahun anggaran 2010. Selain itu, memanfaatkan dan meningkatkan sistem pengelolaan barang milik daerah secara elektronik (sistem yang telah ada di Biro Pengelolaan Barang Daerah) yang menggunakan teknologi informasi berbasis web, diberi nama ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah), sehingga pengelolaan barang daerah dapat dilakukan secara online melalui internet.

(3)

Kegiatan Pengamanan dan Pensertifikatan yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 995.625.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya data/dokumen pendukung kepemilikan tanah dalam rangka proses pendaftaran dan pensertifikatan tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

(4)

Kegiatan Fasilitasi Pemberantasan Barang kena Cukai Ilegal yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya fasilitasi pemberantasan barang kena cukai ilegal di Jawa Barat; tersedianya data informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai diperedaran atau


IV-147

tempat penjualan eceran di kabupaten/kota se Jawa Barat. (5)

Kegiatan Koordinasi Pemungutan Retribusi Daerah yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 148.400.000,-. Hasil kegiatan adalah terkoordinasikan dan terpantaunya pendapatan daerah di bidang non pajak serta tercapainya target pendapatan daerah bidang non pajak.

(6)

Kegiatan Penghapusan Barang Inventaris Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 421.135.478,-. Hasil kegiatan adalah terinventarisasinya penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan.

(7)

Kegiatan sinkronisasi PBBKB Tahun 2010 yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.350.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.

(8)

Kegiatan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2010 yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 393.980.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pendapatan daaerah dari sektor pajak daerah.

(9)

Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Wilayah III, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dan monitoring Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Wilayah III. (10)

Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) T.A. 2010 di Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang

dilaksanakan

Badan

Koordinasi

Pemerintahan

dan

Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat. dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

200.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT). (11)

Kegiatan pengadaan alat perlengkapan kantor yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikelola BKPP Wilayah II untuk menunjang kelancaran pelaksanaan


IV-148

tugas, pokok dan fungsi. (12)

Kegiatan Rehabilitasi MCK Aula Rapat dan MCK Mess Pegawai pada Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 409.500.000,-. Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. (13)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 231.380.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya data akurat realisasi penerimaan DBH BPHTB Bagian Provinsi dan kabupaten/kota se Jawa Barat; terpahaminya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya persiapan implementasi BPHTB sebagai pajak kabupaten/kota;

tersusunnya

kebijakan

pendapatan

daerah

yang

bersumber dari PAD Provinsi; serta terfasilitasinya pengembangan sumber PAD kabupaten/kota terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pajak ke kabupaten/kota berdasarkan Undang Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (14)

Kegiatan Fasilitasi Perhitungan Potensi Dana Bagi Hasil Pendapatan Daerah dari sektor sumber Daya Alam yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

338.100.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terkoordinasinya Pengkajian Perhitungan Potensi Dana Bagi Hasil SDA dengan Kementerian Keuangan; teridentifikasi data lifting migas Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota untuk triwulan IV Tahun 2009; terlaksananya penyaluran DBH Migas Triwulan I tahun 2010. (15)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.745.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya peran serta fungsi Tim ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 Provinsi Jawa Barat; tercapainya realisasi lifting dan penyaluran DBH migas dan panas bumi untuk daerah penghasil migas dan panas bumi di Jawa Barat; meningkatnya persamaan persepsi dalam penyusunan data dasar yang akurat untuk perhitungan alokasi DAU dan DAK Provinsi Jawa Barat.

(16)

Kegiatan Asistensi, Konsultasi, dan Evaluasi APBD Provinsi Jawa Barat


IV-149

dan

Kabupaten/kota

Provinsi

Jawa

yang

Barat,

dilaksanakan dengan

Biro

Keuangan Setda

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 168.200.000,-. Hasil kegiatan adalah terevaluasinya APBD TA 2010 dan RAPBD 2011 Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta RAPBD kabupaten/kota tahun anggaran 2010 dan RAPBD 2010 Perubahan secara tepat waktu. (17)

Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD Provinsi dan Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisasikannya pengelolaan keuangan kepada OPD provinsi dan kabupaten/kota. (18)

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Gubernur

tentang

Penjabaran

Rancangan Peraturan

Pertanggungjawaban

APBD

Tahun

Anggaran 2009 yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.974.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Pelaksanaan

Gubernur APBD

Jawa Tahun

Barat

tentang

Anggaran

2009

Pertanggungjawaban dan

terevaluasinya

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2009 secara tepat waktu. (19)

Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Setda sebagai SKPKD dan PKKD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

150.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

tersusunnya

laporan

pertanggungjawaban keuangan Setda sebagai SKPKD dan PKKD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 secara tepat waktu. (20)

Kegiatan Validasi Data keuangan dan Fisik Aset Milik Setda yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tervalidasinya data keuangan dan fisik asset milik setda.

(21)

Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pemberian bagi hasil dan bantuan keuangan


IV-150

secara akurat. (22)

Kegiatan Konsolidasi Pengelolaan Keuangan dilingkungan Internal Biro dan OPD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 495.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya konsolidasi pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Setda dan OPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010. (23)

Kegiatan

Penatausahaan,

Rekonsiliasi

dan

Laporan

Keuangan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 173.750.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2009; terselesaikannya kasus TPTGR dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; terekonsiliasinya data Pendapatan Pajak Daerah. (24)

Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2011 Murni dan Tahun Anggaran 2010 Perubahan yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 660.253.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD secara tepat waktu.

(25)

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Al Ikhsan yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pengelolaan keuangan BLUD RSUD Al Ikhsan.

(26)

Kegiatan Penyusunan Standar Analisa Belanja Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya standar analisa belanja Provinsi Jawa Barat.

(27)

Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan informasi Rokok/Tembakau Kena Cukai Ilegal yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil pelaksanaa kegiatan adalah terselenggaranya program pemerintah kepada Provinsi Jawa Barat dibidang cukai hasil tembakau dengan tersedianya data/informasi mengenai rokok/tembakau kena cukai illegal di Jawa Barat.


IV-151


Adanya persyaratan ketat dan wajib dipenuhi dari pihak BPN terhadap pernsertifikatan tanah. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses pensertifikatan

tanah

dibuat

kesepakatan

bersama

antara

pihak

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak Kanwil BPN. Selain itu lebih ditingkatkan proses pendaftaran/pencatatan tanah ke BPN sambil mengumpulkan/ menyiapkan data pendukungnya. (2)

Permasalahan alokasi anggaran disimpan pada anggaran perubahan kurang tepat, karena waktu yang terlalu singkat sehingga pelaksanaan kegiatan kurang efektif dan hasilnya tidak optimal, sebagai solusi jadwal kegiatan disusun seefektif mungkin agar hasilnya tercapai lebih optimal.

j) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pelaksanaan Program Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal yang dilaksanakan OPD/Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.667.113.500,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Renstra, Renja, RKA,DPA, LAKIP, LKPJ,LPPD Laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran; terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai bahan untuk pemantauan dan monitoring, evaluasi dan penentuan kebijakan program. k) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan

Fasilitasi

Penyelidikan

Tindak

Pidana

Narkotika

yang

dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya penyelidikan tindak pidana Narkoba. (2)

Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian asset Hasil Rampasan (barang bukti)

yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi

Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pemusnahan asset hasil rampasan barang bukti narkoba di Jawa Barat. (3)

Fasilitasi

Pengawasan

Prekursor

Narkotika

yang

dilaksanakan

Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

150.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

meningkatnya upaya pengawasan precursor Narkotika. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-152

(4)

Fasilitasi Operasi dan Razia Terkait Bidang Narkoba di Jawa Barat yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pengendalian operasi dan razia terkait bidang Narkoba di Jawa Barat.

(5)

Fasilitasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

250.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terselenggaranya proses penyidikan tindak pidana Narkoba. (6)

Kegiatan Peningkatan Kinerja Pemeliharaan Trantibum di Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127.750.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan trantibum di daerah perbatasan; terlaksananya penyelenggaraan penertiban asset milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di kabupaten/kota.

(7)

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Secara Terkoordinasi yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 67.220.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan laboratorium Kemetrologian, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah. (8)

Kegiatan Pemantapan Bela Negara bagi Satuan Linmas Kabupaten/kota di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan kesatuan Bangsa Politik dan Pelindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesadaran bela negara bagi 120 orang Anggota Satuan Linmas Kabupaten/kota di Jawa Barat dan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap

tanah

air

serta

mendorong

berkembangnya

semangat

persatuan dan kesatuan bangsa. (9)

Kegiatan

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pemeliharaan

Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-153

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkoordinasinya Pemerintah Provinsi, Polda Jawa Barat dan instansi

terkait

lainnya

dalam

penyelenggaraan

pemeliharaan

ketentraman ketertiban umum di Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi (1)

Permasalahan dalam kegiatan koordinasi dengan Instansi Vertikal, anggaran tersedia tidak memadai hanya teralokasi untuk 6 bulan. Solusinya adalah melaksanakan koordinasi melalui media telepon.

(2)

Permasalahan dalam koordinasi perlindungan Masyarakat belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai acuan petunjuk pelaksanaan kelinmasan di daerah. Solusi yang dilakukan adalah membuat terobosan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA a) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat. 1) Pelaksanaan Program. (1)

Kegiatan Koordinasi

dan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten/kota dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan

dan provinsi yang Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke VII, dilaksanakan di 9 (sembilan) kabupaten/kota (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bandung). (2)

Kegiatan Posyandu

Peningkatan (SIP)

Kinerja

yang

POSYANDU

dilaksanakan

dan

Badan

Sistem

Informasi

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rakor Posyandu, pelatihan Pokjanal Posyandu tingkat kecamatan, sosialisasi program Posyandu, pelatihan kader posyandu tingkat desa sebanyak 120 orang, penilaian Posyandu tingkat provinsi. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-154

(3)

Kegiatan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 168.350.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya temu kader pemberdayaan yang diikuti kader Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari 17 Kabupaten sebanyak 200 orang. (4)

Kegiatan Pemasyarakatan dan Pengembangan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya persiapan mengikuti Gelar TTG Nasional XII yang diikuti oleh 26 Kabupaten/kota dan Partisipasi Pengrajin TTG Jawa Barat dalam Gelar TTG XII Nasional di Yogyakarta. (5)

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, alokasi anggaran

sebesar

Rp.

675.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya TMMD ke 84 di 5 Kabupaten (Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi), terlaksananya TMMD ke 85 di 6 Kabupaten/kota (Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Depok), serta terlaksananya Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di 22 Kabupaten/kota yang berada dibawah PKO KODAM III/Siliwangi. 2) Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam pelaksanaan program di atas adalah kurangnya Posyandu Mandiri dan kaderisasi petugas Posyandu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diadakan sosialisasi, pelatihan kader Posyandu dan mengoptimalkan Tim Pokjanal Posyandu Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan, dan Pokja desa/kelurahan.


IV-155

b) Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. 1) Pelaksanaan Program. (1)

Kegiatan Fasilitasi Teknik Penyusunan Profil Desa dan Penyelenggaraan Perencanaan

Partisipatif

Masyarakat

Desa

(P3MD)

bagi

Aparat

Kecamatan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya 26 peserta aparat kecamatan untuk pembuatan perencanaan partisipatif masyarakat desa, dan 26 aparat kabupaten/ kota

dalam teknik

penyusunan profil desa/kelurahan. (2)

Kegiatan Operasionalisasi Desa Membangun menuju Desa Peradaban yang

dilaksanakan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan setiap desa diberi bantuan keuangan sebesar Rp. 1.000.000.000,-, yang didistribusikan dalam dua tahap (tahap

I

sebesar

Rp.

600.000.000,-

dan

tahap

II

sebesar

Rp. 400.000.000,-). Hasil kegiatan adalah terlaksananya pekerjaan pembangunan fisik/infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat melalui BUMDEs di 100 lokasi Desa Membangun Menuju Desa Peradaban. (3)

Kegiatan Penunjang Program Nasional (PNPM)

Mandiri

yang

dilaksanakan

Pemberdayaan Masyarakat Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.441.850.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan administrasi keuangan bagi pengelola PNPM Mandiri Perdesaan sebanyak 50 orang; terlaksananya rapat koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan sebanyak 50 orang; terlaksananya kegiatan pameran partisipasi gelar karya pemberdayaan masyarakat expo dan award Tahun 2010; terlaksananya kegiatan revitalisasi FK dan FT dan UPK; terlaksananya publikasi PNPM Mandiri perdesaan melalui media elektronik; terlaksananya kegiatan sinkronisasi program PNPM Mandiri Perdesaan; terlaksananaya Bintek Badan Kerjasama Antar desa (BKAD) PNPM Mandiri Perdesaan; terlaksananya rapat kerja antar Satker PNPM Mandiri Perdesaan; terlaksananya lomba unit pengelola kegiatan (UPK); terlaksananya rapat koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat; terlaksananya Work Shop PNPM Mandiri Perdesaan; terlaksananya publikasi PNPM Mandiri Perdesaan; terlaksananya fasilitasi kegiatan Gubernur nganjang ka desa Nagrak Kecamatan Nagrak Kabupaten LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-156

Sukabumi; terlaksananya kegiatan semiloka PNPM Mandiri Perdesaan; terlaksananya rapat kerja Triwulanan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat; terselenggaranya kegiatan pemetaan (road map) dan evaluasi Program PNPM Mandiri Perdesaan. (4)

Kegiatan Peningkatan Kinerja dilaksanakan

Badan

Aparatur Pemerintahan Desa

Pemberdayaan

Masyarakat

yang dan

Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.000.000,00,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan di beberapa Desa dan monitoring evaluasi bantuan keuangan ke

pemerintah

desa

dalam

rangka

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan desa (bantuan keuangan untuk setiap desa sebesar Rp. 15.000.000,-). (5)

Kegiatan perlombaan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 530.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan di 26 Kabupaten/kota se Jawa Barat.

(6)

Kegiatan

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Administrasi

Pemerintahan

Desa/Kelurahan dan Kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 361.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya bahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pemantapan pemerintahan desa. 2) Permasalahan dan Solusi. (1)

Kompleksitas masalah yang selama ini dihadapi perdesaan yaitu masalah kehidupan

masyarakat,

salah

satu

persoalannya

adalah

aspek

kewilayahaan yang disebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan. solusi dari permasalahan tersebut adalah sosialisasi peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tata ruang desa

dan pedoman

penetapan dan penegasan batas desa, perlu dilakukan secara kontinyu guna meningkatkan pembangunan perdesaan. (2)

Terjadinya

konflik

batas

desa

diperbatasan,

disebabkan

belum

optimalnya upaya Pemerintah Kabupaten/kota untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa yang menjadi kewajibannya, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Untuk LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-157

menghindari terjadinya konflik dalam penetapan batas desa, harus ada sinergitas antara berbagai level pemerintahan yang mengelola urusan perdesaan, baik antara pemerintah, Kabupaten/kota maupun Provinsi serta dengan berbagai stakeholders di masyarakat. (3)

Keterlambatan dan ketidaklengkapan data inventaris tanah kas desa yang disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berakibat tidak terdatanya titi sara, carik, tanah kuburan dan tanah pengangonan di kabupaten/kota se Jawa Barat. Solusinya adalah mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota untuk pendataan tanah kas desa di wilayah masing-masing agar dapat dipertanggungjawabkan.

(4)

Kemampuan aparat desa terutama didalam manajemen pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan belum maksimal. Solusi perlu adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan aparat desa didalam manajemen pembangunan desa

(5)

Profil desa yang terdiri dari data dasar keluarga, data

potensi

desa/kelurahan dan data tingkat perkembangan desa/kelurahan belum terwujud di seluruh desa/kelurahan. Solusi profil desa perlu diwujudkan melalui pendataan profil desa yang dilakukan aparat desa bersama masyarakat, dan pembentukan jaringan informasi data yang on line. (6)

Kondisi sarana dan prasarana desa seperti jalan desa, kantor desa, sarana ekonomi dan sarana sosial kondisinya banyak yang rusak/tidak memenuhi standar. Solusinya melalui pemberian stimulan/bantuan dari Pemerintah diprioritaskan.

(7)

Seluruh desa di Jawa Barat dalam melaksanakan pembangunannya belum berdasarkan pada pola tata desa yang mengarah pada pelaksanaan pembangunan desa. Solusinya adalah setiap desa harus memiliki pola tata ruang desa yang disusun oleh aparat dan masyarakat dengan fasilitasi dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan.

22. URUSAN SOSIAL a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan

Peningkatan Penanganan Lanjut Usia dalam Panti

yang

dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.


2.776.525.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

IV-158

terlaksananya pembinaan dan terlayaninya Lanjut Usia sehingga dapat menikmati hari tua nya dengan tentram

dalam rumah perlindungan

Sosial sebanyak 350 orang lanjut usia (2)

Kegiatan Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.884.340.000,-. Hasil kegiatan adalah Terbinanya sikap dan kemauan gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya (BRSBK) sebanyak 250 orang, Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial Bina (RSB) Mandiri sebanyak 100 orang dan Sub Unit Rumah Persinggahan sebanyak 450 orang sehingga mereka mampu untuk hidup mandiri

(3)

Kegiatan

Peningkatan

Penanganan

Wanita

Tuna

Susila

yang


sebesar

Rp.

1.422.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya Bimbingan Sosial, mental dan keterampilan bagi Wanita Tuna Susila sebanyak

Eks

200 orang di Balai Rehabilitasi Sosial

Karya Wanita (BRSKW) dan 80 orang di Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (RSKW) sehingga dapat melaksanakan kehidupan sesuai dengan norma dan kaidah kehidupan manusia di masyarakat. (4)

Kegiatan Rehabilitasi Sosial

Penyandang Cacat dalam panti yang


sebesar

Rp.

1.340.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya rehabilitasi sosial penyandang cacat di dalam panti sebanyak 100 orang penyandang Cacat sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dan diharapkan dapat hidup secara mandiri. (5)

Kegiatan Pemberdayaan Sosial Remaja yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 2.026.952.500,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya bimbingan bagi anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di dalam panti sebanyak 240 orang di Balai Pengembangan Sosial Bina Remaja (BPSBR) dan 120 di Rumah Pengembangan Sosial Bina Remaja (RPSBR) sehingga pengetahuan dan keterampilan remaja Putus Sekolah meningkat dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara mandiri. (6)

Kegiatan Perlindungan dan Pelayanan Sosial anak terlantar yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

359.725.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya bimbingan sosial bagi 60 orang tua anak terlantar dan 100 LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-159

orang anak jalanan serta sosialisasi kegiatan perlindungan dan pelayanan Sosial anak terlantar. (7)

Kegiatan

Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga

Berumah Tidak layak Huni yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.080.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Bimbingan Sosial bagi 160 orang Keluarga berumah tidak layak huni (KBTLH). (8)

Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam kelompok Usaha Bersama yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.650.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya bimbingan motivasi bagi 300 orang Keluarga Binaan Sosial (KBS) Keluarga miskin.

(9)

Kegiatan Akses Perlindungan Lanjut Usia terlantar di Luar panti yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

112.650.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya bimbingan motivasi calon pendamping Lanjut Usia (LU) 12 orang, pengurus Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) 44 orang, bimbingan keterampilan Usaha Ekonomis Produktif (UEP)

50 orang,

Bakti Sosial Hari Lanjut Usia 3 PSTW dan 3 Karang Lanjut Usia. (10) Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Pencegahan HIV AIDS dan Bimbingan Sosial Keterampilan bagi ODHA yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 169.550.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya bimbingan sosial bagi 30 orang ODHA tidak mampu, 40 orang Tuna Sosial dan terlaksananya sosialisasi informasi pencegahan HIV/AIDS bagi 50 orang resiko tinggi. (11) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

102.768.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

Terlaksananya Bimbingan social bagi 240 orang Keluarga Binaan Sosial (KBS) masyarakat adat. (12) Kegiatan

Pencegahan Anak Nakal dan Korban Narkotika berbasis

Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.600.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Bimbingan Sosial kewirausahaan Eks Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN)

sebanyak 25 orang dan terbentuknya 2 Tim

Pencegahan Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN). LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-160

(13) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika

di Balai Rehabilitasi

Pamardhi Putra (BRSPP) Lembang yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 938.055.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Bimbingan Sosial, mental, fisik dan keterampilan Eks Korban Narkotika sebanyak 75 orang (14) Kegiatan Peningkatan Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya identifikasi 10 orang PKRI, 305 orang janda PKRI dan 6 orang keluarga Pahlawan. (15) Kegiatan

Penanganan

Penyandang

cacat

di

masyarakat

yang


sebesar

Rp.

757.370.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya bimbingan sosial keterampilan bagi 500 orang penyandang cacat yang tersebar di Kabupaten/kota. (16) Kegiatan Perlindungan Sosial Anak yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 3.886.282.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya fungsi Sosial anak yang mengalami hambatan fungsi Sosialnya di Balai Pengembangan Sosial Asuhan Anak (BPSAA) Subang 80 orang, 80 orang di Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA)

Ciumbuleuit, 60 orang di

Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Bogor, 8 orang Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) harapan Bunda Cimahi dan 80 orang Rumah Perlindungan Sosial Petirahan Anak (RPSPA) Cisurupan Garut. (17) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak nakal di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 691.012.500,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya bimbingan sosial, mental, fisik dan keterampilan 65 orang anak nakal sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (18) Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Organisasi Kepahlawanan dan Kejuangan yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 239.836.300,-. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi badan pembina pahlawan daerah se-jawa barat diikuti oleh 100 peserta utusan kabupaten/kota se-Jawa Barat, pembinaan dan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-161

penanganan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan di Jawa Barat diikuti 100 peserta tenaga pendidik dan generasi muda utusan dari kabupaten/kota se-Jawa Barat dan napak tilas pahlawan nasional ke Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti 40 peserta tenaga pendidik utusan dari kabupaten/kota se Jawa Barat. (19) Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Wanita Tuna Susila (WTS), Lansia, Penyandang cacat dan Pelaksanaan Hari-Hari Besar yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 50.955.000,-. Hasil kegiatan adalah

terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanganan anak, lansia, wts, penyandang cacat dan pelaksanaan peringatan hari Lanjut Usia (HALUN), Hari Anak Nasional (HAN), Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA) Tingkat Provinsi Jawa Barat. 2) Permasalahan dan solusi (1)

Jumlah sasaran garapan PMKS pada Tahun Anggaran 2010 sebesar 5.453 Orang atau sebesar 0.15 % dibandingkan dengan Jumlah PMKS di Jawa Barat (+ 3,6 Juta Orang), masih jauh dari target minimal yang ditetapkan berdasarkan standard Pelayanan Minimal (Kepmensos/ Peraturan Menteri Sosial No. 129/HUK 120 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Provinsi, Daerah Kabupaten/kota ) yaitu sebesar 10% dari jumlah PMKS tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk meningkatkan jumlah sasaran PMKS yang ditangani ini diupayakan antara lain melalui : (a) Peningkatan sasaran penanganan melalui Anggaran Dekonsentrasi (APBN), Tahun 2011 dari Dana Dekonsentrasi direalisasikan sasaran sebanyak 3.005 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan 1.555 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). (b) Menghimbau Pemerintah daerah Kabupaten/kota melalui APBD Kabupaten/kota;

Mengajukan

usulan

peningkatan

anggaran

penanganan PMKS untuk Tahun Anggaran 2011. (2)

Data Base permasalahan kesejahteraan sosial di Jawa Barat belum optimal, karena Instansi Sosial Kabupaten/kota belum secara periodik menyampaikan informasi data ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, sehingga ketersediaan data yang akurat dan mampu mendukung kelancaran serta keberhasilan proses perencanaan program belum optimal. Untuk pemenuhan data kegiatan, masih diperlukan koordinasi


IV-162

dan komunikasi intensif dengan Instansi Sosial Kabupaten/kota terkait. Untuk itu diharapkan untuk memacu/mengakselerasi ketersediaan data base permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten/kota, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut : (a) Dialokasikannya anggaran pendataan pada APBD Provinsi Jawa Barat yang diperuntukkan untuk menstimulus ketersediaan data di Kabupaten/kota, yaitu sebagai dana pengadaan monografi data PMKS dan PSKS pada Instansi Sosial Kabupaten/kota; (b) Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan Instansi Sosial Kabupaten/kota untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan mengenai pentingnya data yang akurat, lengkap dan berkelanjutan untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna program di Jawa Barat; (c) Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas Instansi Dinas Sosial Kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi melalui APBD Provinsi dan atau Dana Dekonsentrasi, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan data. (3)

Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) dan Peningkatan Peran/Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang direalisasikan melalui Program dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial merupakan suatu proses berkelanjutan yang perlu dilaksanakan secara terpadu, terkoordinir dan sinergis oleh berbagai pihak terkait baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota. Hasil pelaksanaan program kesejahteraan social yang direalisasikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010, belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Kabupaten/kota, sehingga proses keberfungsian social dan kemandirian PMKS serta pengembangan/peningkatan peran dan fungsi PSKS hasil binaan masih mengalami berbagai hambatan. Untuk hal tersebut, perlu adanya upaya yang intensif dan periodic dari Dinas Sosial Provinsi untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi terwujudnya kesatuan program penanganan yang berkelanjutan dalam upaya mengawal optimalisasi program yang berdaya guna dan berhasil guna, dalam arti setiap hasil binaan dapat mencapai kemandiriannya dan peran sertanya untuk mewujudkan pemenuhan kesejahteraan sosial di masyarakat.

(4)

Belum sinerginya program penanggulangan eks korban napza antar instansi terkait dan BNP solusinya mengusulkan kepada BNP untuk


IV-163

merancang penanganan penanggulangan masalah napza secara terpadu antar instansi terkait dengan penguatan institusi local dengan juklak juknis dan rancangan Sinergityas dari BNP. (5)

Permasalahan penanganan

WTS, bersama

Gelandangan baik

lintas

dan

pengemis

serktoral

atau

memerlukan lintas

daerah

kabupaten/kota. Hal ini belum adanya kesepakatan yang dipayungi oleh Biro Otonomi Daerah. b) Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan

Penyuluhan

dan

Bimbingan

Sosial

Bagi

Pelaku

Usaha

Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 1.102.150.000,-. Hasil

kegiatan adalah terlaksananya penyuluhan dan bimbingan sosial bagi 30 tenaga penyuluh penyiar radio, 30 orang bagi organisasi sosial, penyuluhan melalui radio penyuluhuan melalui media cetak (roll banner) penyuluhan melalui media cetak (billboard) penyuluhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat penyuluhan berbasis masyarakat Sosialisasi pendayagunaan sumber dana sosial 30 orang dan fasilitasi pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial ( UKS) dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN). (2)

Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna dalam Pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 271.230.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya bimbingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi 52 orang Karang Taruna (KT), dan 60 orang

Bimbingan Usaha

Kesejahteraan Sosial (UKS). (3)

Kegiatan Peningkatan kemampuan tenaga Kesejahteraan Sosial pada Balai Pelatihan Pekerja Sosial (BPPS) yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan pekerjaan sosial tingkat dasar 350 orang dan 90 orang pelatihan teknis manajemen kesejahteraan sosial. (4)

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi

Jawa

Barat,


dengan

alokasi

anggaran

sebesar IV-164

Rp. 66.475.000,-. Hasil kegiatan adalah terjalinnya koordinasi program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dengan kabupaten/kota serta temu konsultasi Mitra Praja Utama bidang kesejahteraan sosial. (5)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 47.418.500,-. Hasil kegiatan adalah, terfasilitasinya pelaksanaan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) untuk Tingkat Jawa Barat dilaksanakan tanggal 27 Juni 2010 di Kota Bekasi. (6)

Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga Narkoba, yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

200.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

Meningkatnya partisipasi masyarakat dengan terbentuknya pilot project desa siaga di Wilayah timur dan barat BKPP Jawa Barat. (7)

Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi tokoh masyarakat, agama, Pemuda, Pendidik, Ormas dan aparatur yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya 104 kader penyuluh P4GN berbasis lingkungan.

2) Permasalahan dan Solusi Belum

seluruh

Kabupaten/kota

terjangkau

oleh

kegiatan

Sosialisasi

Pendayagunaan Sumber dana Sosial sehingga Peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang Sumbangan Sosial baik itu UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang atau barang maupun UU No. 22 tahun 1954 tentang Undian belum sepenuhnya tersosialisasikan. Solusinya, untuk tahun mendatang telah direncanakan kembali kegiatan termaksud.

23. URUSAN KEBUDAYAAN a) Program Pengembangan Nilai Budaya 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil


IV-165

kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi bahasa dan sastra daerah yang meliputi Lomba presenter berbahasa sunda sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 100 orang dan Lomba membaca puisi berbahasa cirebon sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 100 orang; terfasilitasinya penayangan sisindiran dalam rangka penyebarluasan bahasa daerah di Jawa Barat melalui media elektronik sebanyak 1 kali; temu sastra V MPU di Provinsi Lampung sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 9 orang. (2)

Kegiatan Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Kepurbakalaan, Permuseuman, Sejarah dan Nilai Tradisional yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

2.850.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya dan tersusunnya dokumentasi nilai kesejarahan, nilai tradisi dan permuseuman jawa barat melalui penyusunan dan percetakan 1 (satu) naskah buku busana tradisional dan batik Jawa Barat; launching dan peragaan busana tradisional dan batik Jawa Barat sebanyak 1 kali; penyusunan 1 (satu) draft buku sejarah Cirebon; seminar penyusunan buku sejarah Cirebon sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 50 orang; penyusunan dan pencetakan 1 (satu) direktori museum di Jawa Barat; dan penyusunan 1 (satu) buku pedoman permuseuman di Jawa Barat; tersusunnya draft buku dokumentasi arsitektur bangunan tradisional di Jawa Barat sebanyak 1 naskah; terfasilitasinya monitoring pelaksanaan FKN oleh Kontingen Keraton Jawa Barat di Palembang Sumatera Selatan sebanyak

1 kali

dengan jumlah peserta 15

orang;

pembinaan

permuseuman di Jawa Barat melalui : terfasilitasinya lokakarya di Gd.Indonesia Menggugat sebanyak 1 kali; tertatanya museum/rumah bersejarah Ibu Inggit Garnasih sebanyak 1 kali; dan tersusunnya 1 (satu) draft naskah Revitalisasi Keraton Jawa Barat; terfasilitasinya rangkaian kegiatan International Conference On Sundanese Culture sebanyak 1 kali; terlaksananya Perencanaan Pengembangan Aktivitas Seni Budaya di Pedesaan melalui : terfasilitasinya workshop di 2 (dua) kabupaten Cianjur dan Sumedang, dan tersusunnya 1 (satu)

naskah Buku Perencanaan

Pengembangan Aktivitas Seni Budaya di Pedesaan. (3)

Kegiatan Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya, Sejarah serta Nilai Tradisional Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya studi teknis situs di Kawasan Jati Gede sebanyak 4 kali dan


IV-166

situs/BCB sebanyak 25 situs; terpenuhinya tenaga teknis konservasi dan juru pelihara Situs/BCB di Jawa Barat sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 50 orang; terpenuhinya dokumentasi peninggalan purbakala Jarahnitra Jawa Barat sebanyak 1kali; tercapainya publikasi dan sosialisasi peninggalan purbakala Jarahnitra Jawa Barat sebanyak 1 kali. (4)

Kegiatan

Peningkatan

Apresiasi

Permuseuman

Jawa

Barat

yang

dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pameran nasional kain tenun tradisional di Manado sebanyak 1 kali; terlaksananya kegiatan pameran hasil budaya dengan tema keragaman alat musik nusantara di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 kali; terlaksanakannya kegiatan pameran keliling di Bakorwil II Kabupaten Purwakarta sebanyak 1 kali; terlaksanakannya kegiatan

Milangka

terlaksanakannya Kepurbakalaan

Museum

kegiatan

Anggota

yang

pameran

MPU

ke-30

sebanyak

khusus

Permuseuman

sebanyak

1

kali;

1

kali; dan

terlaksanakannya

transiliterasi dan deskripsi naskah kuno sebanyak 1 naskah. (5)

Kegiatan Pendukung Rehabilitasi dan Pemeliharan Museum Gesan Ulun di Sumedang yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya monitoring pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan Museum Geusan Ulun Sumedang sebanyak 12 kali. (6)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Upaya Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 306.350.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasi dan terkoordinasikannya upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat.

2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program diatas, ditemukan permasalahan yaitu; (1)

Adanya permasalahan dengan pelaksanaan relokasi Situs Jati Gede Kabupaten Sumedang yang melibatkan masyarakat di sekitar situs tersebut. Masyarakat sekitar situs tersebut menghendaki penyelesaian


IV-167

penggantian kompensasi lahan mereka terlebih dahulu baru kemudian Pemerintah dapat merelokasi situs-situs tersebut; (2)

Masih tingginya kecenderungan melemahnya penggunaan bahasa daerah pada masyarakat Jawa Barat;

(3)

Masih banyaknya aset peninggalan sejarah yang masih belum tersentuh sehingga dikhawatirkan hilang atau musnah;

(4)

Masih kurangnya apresiasi masyarakat terhadap eksistensi museum sebagai salah satu obyek wisata budaya, obyek pendidikan dan sarana penelitian.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah ; (1)

Melakukan upaya pendekatan persuasif kepada masyarakat di sekitar situs yang akhirnya dapat mengijinkan pemerintah melakukan teknis

dan

pendokumentasian

terhadap

situs-situs

studi

tersebut.

Menangguhkan upaya relokasi situs dan mendahulukan berbagai studi teknis dan fotogrametri serta pendekatan sosial budaya. Di samping itu membuat rekomendasi kepada OPD terkait untuk segera melaksanakan penyelesaian penggantian kompensasi lahan kepada masyarakat agar rencana pembangunan waduk dapat berjalan dengan lancar; (2)

Melakukan upaya peningkatan frekuensi lomba dan apresiasi bahasa dan sastra daerah kepada generasi muda Jawa Barat;

(3)

Melakukan upaya kerja sama dengan para tokoh/pakar kebudayaan dan masyarakat yang terkait dengan tinggalan budaya tersebut untuk kemudian melakukan upaya pendokumentasian dan inventarisasi untuk menyelematkan aset budaya Jawa Barat;

(4)

Peningkatan pembinaan terhadap budaya daerah dalam rangka mengikis nilai-nilai yang kurang relevan dengan kepribadian Jawa Barat melalui festival budaya, pembinaan budaya yang berkelanjutan;

(5)

Melakukan upaya peningkatan frekuensi dan kualitas aktivitas museum yang melibatkan peran serta masyarakat termasuk generasi muda dan siswa sekolah yang dikemas melalui Gerakan Cinta Museum.

b) Program Pengelolaan kekayaan dan Keragaman Budaya 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Informasi dan Promosi Budaya di BP Anjungan Jawa

Barat

TMII

yang

dilaksanakan

Dinas

Pariwisata

dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-168

pergelaran seni budaya se-Jawa Barat sebanyak 25 kali ; terlaksananya kegiatan karnaval prajurit sebanyak 1 kali ;terlaksananya kegiatan kamonesan sabtu minggu sebanyak 1 kali; terlaksananya kegiatan parade tari nusantara sebanyak 1 kali; terlaksananya kegiatan parade lagu nusantara sebanyak 1 kali; terdomentasikannya musik dan lagu islami sebanyak 1 kali; terlaksananya kegiatan parade bentang tembang dan kawih parahyangan sebanyak 1 kali; terlaksananya kegiatan partisipasi pada Kegiatan HUT TMII sebanyak 4 kali; terlaksananya kegiatan gema perkusi sebanyak 1 kali; terlaksanakannya paket acara khusus di BP. Anjungan Jawa Barat TMII sebanyak 1 kali. (2)

Kegiatan Peningkatan Apresiasi Gelar Seni dan Minat Bakat Masyarakat pada Seni Budaya Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya gelar aneka ragam seni sebanyak purnama sebanyak

7 kali, 266 orang; pergelaran di malam bulan 2 kali, 60 orang terselenggarakannya temu karya

taman budaya se-Indonesia di Riau sebanyak 2 kali, 8 orang; terlatihnya generasi muda pada 4 cabang seni pertunjukan; terselenggaranya pergelaran dan seniman yang berkreasi pada pergelaran seni dari kabupaten/kota sebanyak 25 kali; terselenggaranya pergelaran dan seniman untuk penerimaan tamu dari asia, sebanyak 50 orang. (3)

Kegiatan Apresiasi Seni dan Film Daerah Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya hasil Penyusunan Kajian Film Daerah Jawa Barat sebanyak 1 kali; terlaksananya lokakarya kajian film daerah sebanyak 2 kali; terpenuhinya

sarana

pendukung

kegiatan

sebanyak

1

kali;

terlaksanakannya festival kesenian tingkat nasional sebanyak 1 kali; terlaksanakannya pergelaran seni tayuban Jawa Barat sebanyak 1 kali. (4)

Kegiatan

Pelestarian,

Pengembangan,

Pemanfaatan

kesenian

dan

perfilman Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pewarisan Seni Tradisi sebanyak 2 kali; terlaksananya festival bandung 2010 sebanyak 1 kali; terlaksananya pergelaran kesenian di ruang publik, objek wisata dan kampung seni sebanyak 13 kali; terlaksananya keikutsertaan duta Seni Pelajar se-Jawa

dan Bali


2010 sebanyak 1

kali;

terlaksananya IV-169

peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni sebanyak 4 kali; terlaksananya festival drama bahasa sunda sebanyak 1 kali; terpenuhinya sarana penunjang kegiatan sebanyak 1 paket. (5)

Kegiatan Kemasan Musik Etnis untuk Kekinian dan Pesta Musik Nusantara yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.908.500.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan kemasan musik etnis untuk kekinian dan pesta musik nusantara sebanyak 1kali; terpenuhinya sarana penunjang kegiatan sebanyak 1 kali.

(6)

Kegiatan Indigeneous Culture Appareance (Tampilan kreasi kebudayaan Jawa Barat), yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pergelaran seni hasil seleksi di 4 wilayah Provinsi Jawa Barat sebanyak 4 kali yaitu Pergelaran Seni di wilayah I Kota Tasikmalaya sebanyak 1 kali yang diikuti oleh 10 kabupaten/kota; Pergelaran Seni di wilayah II Kabupaten Kuningan sebanyak 1 kali yang diikuti oleh 5 kabupaten/kota; Pergelaran Seni di wilayah III Kab. Karawang sebanyak 1 kali yang diikuti oleh 5 kabupaten/kota, dan Pergelaran Seni di wilayah IV Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 kali yang diikuti oleh 6 kabupaten/kota; serta terpenuhinya sarana penunjang kegiatan sebanyak 1 kali. (7)

Kegiatan Pembuatan Prototipe Bangunan Arsitektur Bambu Khas Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembuatan prototipe arsitektur rumah bambu sebanyak 3 type khas Jawa Barat; terpenuhinya sarana penunjang kegiatan sebanyak 1 kali. (8)

Kegiatan

Pengadaan

Sarana

Pameran

yang

dilaksanakan

Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengadaan sarana pameran knock down booth sebanyak 50 set; terpenuhinya sarana penunjang kegiatan sebanyak 1 kali. (9)

Kegiatan Dialog Seni, Budaya dan Pariwisata Jawa Barat melalui Media Elektronik yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Rp.

Jawa

Barat,

1.000.000.000,-.

Hasil

dengan

alokasi

kegiatan

adalah

anggaran

sebesar

terselenggaranya

penyebarluasan informasi seni, budaya dan pariwisata jawa barat melalui LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-170

media elektronik sebanyak 10 episode yang disiarkan di stasiun televisi swasta nasional. (10) Kegiatan One Week Bamboo Lesson at Germany and Norway yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan berupa peningkatan apresiasi seni budaya daerah Jawa Barat melalui studi bambu di Jerman dan Norwegia (yang dialihkan ke Paris karena even di Norwegia telah berakhir sebelum perubahan APBD ditetapkan) sebanyak 1 kali dengan lokasi 2 (dua) Negara. (11) Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya Kabupaten/kota Se Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pagelaran seni dan budaya daerah sebagai apresiasi masyarakat terhadap seni budaya. (12) Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya di Kabupaten/kota se Wilayah II, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100,000,000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya unjuk prestasi budaya sebanyak 1 kali pagelaran seni tradisional di wilayah II; meningkatnya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang selaras dengan perkembangan jaman; berkembangnya jenis dan bentuk kegiatan

pembangunan

berkonstribusi

terhadap

kebudayaan

yang

mampu

peningkatan

apresiasi

dan

secara

nyata

kesejahteraan

masyarakat. (13) Kegiatan

Pelestarian

Pengembangan

dan

Pemanfaatan

Kesenian

Tradisional yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya unjuk prestasi kebudayaan daerah di wilayah I. (14) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Seni dan Budaya Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.335.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasi dan terkoordinasikannya pengelolaan seni dan budaya Jawa Barat.


IV-171

2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu ; (1)

Masih

kurangnya

sumber

daya

manusia

(SDM)

khususnya

di

Pemerintahan (baik di provinsi maupun kabupaten/kota) yang memiliki kompetensi dan latar belakang seni sehingga pengelolaan aspek kesenian dirasakan belum optimal; (2)

Belum adanya standar dalam penyelenggaraan sebuah aktivitas kesenian sehingga akan terkendala manakala diselenggarakan sebuah even kesenian yang bertaraf internasional;

(3)

Adanya peningkatan potensi memudarnya pengetahuan dan kecintaan masyarakat khususnya generasi muda terhadap seni budaya daerah yang kian bersaing dengan unsur budaya asing;

(4)

Adanya peluang positif bagi Jawa Barat (Indonesia) untuk melakukan upaya pendaftaran dan pematenan hak dan karya cipta berbagai aset seni budaya daerah di mata dunia dengan adanya pengakuan dari UNESCO terhadap angklung sebagai warisan dunia yang berasal dari Indonesia, menyusul batik yang telah lebih dahulu ditetapkan pada tahun 2009.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah ; (1)

Membentuk “Tim Kreatif” sebagai bentuk peningkatan kemitraan dengan para seniman dan budayawan di samping untuk mengurangi kekurangan kompetensi SDM yang ada. Direkomendasikan kepada Pemerintah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) untuk mengisi kekosongan kursi di pemerintahan dengan sejumlah sarjana di bidang seni ;

(2)

Mempelajari tata cara penyelenggaraan even kesenian khususnya yang melibatkan artis mancanegara sebagai bahan untuk menyusun standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesenian;

(3)

Meningkatkan frekuensi pagelaran/aktivitas seni budaya yang melibatkan masyarakat di seluruh wilayah di Jawa Barat;

(4)

Melakukan

upaya-upaya

kerjasama

dengan

sejumlah

pihak

(perusahaan/institusi/lembaga masyarakat) agar turut berperan serta dalam upaya peningkatan apresiasi seni budaya daerah Jawa Barat; (5)

Meningkatkan kuantitas sarjana seni yang diterjunkan di sejumlah daerah di Jawa Barat melalui pemberdayaan sarjana seni (yang telah tertuang dalam rencana APBD 2011);

(6)

Meningkatkan frekuensi promosi dan kerjasama di bidang seni budaya dengan pihak luar negeri sebagai upaya pengenalan hasil karya seni


IV-172

budaya daerah (Jawa Barat) yang merupakan kekayaan budaya dan telah menjadi jati diri bangsa Indonesia.

24. URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. (1)

Kegiatan Pengembangan Informasi dan Data Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.460.051.000,-.

Hasil

yang dicapai adalah terwujudnya pelayanan data informasi yang didukung Teknologi Informasi. (2)

Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Pertanian, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-.

Hasil kegiatan adalah tersedianya

Aplikasi Data Centre, Peningkatan Fitur dan Pengembangan Website, Aplikasi Data Entry dengan HP Injection, Konten Database Berbasis GIS, Colocation Web Server, Pengadaan Server Untuk Web Server, Pengadaan Server Jaringan Komputer, Pembelian Alat Pendukung Jaringan Komputer, Diseminasi Sistem Informasi Manajemen Pertanian (3)

Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan

alokasi anggaran sebesar

Rp. 251.990.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya Pengumpulan Data dan Informasi Perkebunan (Semesteran dan Tahunan) dari 20 Kabupaten/kota selama 12 bulan, Penyusunan Data dan Informasi Perkebunan 40 buku, Pertemuan Forum Statistik Perkebunan 20 Kabupaten/kota 1 Kali, Validasi Data Statistik Perkebunan Tahap I dan II. (4)

Kegiatan Penyusunan Data Base Pelayanan Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pelayanan perizinan Provinsi Jawa Barat.

(5)

Kegiatan Updating Data Belanja Gaji SKPD sebagai Dasar Perhitungan DAU yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah ter-updatenya data belanja gaji SKPD sebagai dasar perhitungan DAU.

(6)

Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Data Kas Daerah dengan SKPD dan UPPD se Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 263.000.000,-. Hasil kegiatan adalah


IV-173

terlaksananya fasilitasi dan sinkronisasi data penerimaan dan pengeluaran kas yang akurat. (7)

Kegiatan Pemutakhiran Data Belanja Pegawai sebagai Dasar Penyusunan Gaji Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda

Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah ter-update-nya data belanja pegawai sebagai dasar penyusunan gaji pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

25. URUSAN KEARSIPAN a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. 1) Pelaksanaan Program. (1)

Kegiatan Pengembangan Sistim Informasi Kearsipan, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya penyimpanan database arsip yang akurat sebanyak 15.000 data.

(2)

Kegiatan Pelayanan Informasi Kearsipan, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersebarnya informasi kearsipan kepada masyarakat di 9 Kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kota Depok, dan Kota Sukabumi,

2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program diatas, ditemukan permasalahan yaitu terbatasnya peralatan dan dokumen arsip yang akan dilayankan kepada masyarakat. Untuk mengatasi

permasalahan

tersebut,

solusi

yang

dilakukan

adalah

mengoptimalkan sarana dan parasarana yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. b) Program Pengembangan Kearsipan 1) Pelaksanaan Program. (1)

Kegiatan

Pelaksanaan

Akuisisi

dan

Pelestarian

Kearsipan,

yang

dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-174

Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya preservasi kearsipan 1 paket, monitoring arsip/dokumen Pilpres dan wakil di 8 Kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kota Bogor, dan Kota Banjar. Monitoring arsip/dokumen Pilkada di 7 Kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kota bandung, Kota Cimahi, dan Kota Bekasi. Preservasi dan mobile restorasi arsip di 5 Kabupaten/kota yaitu : Kabupaten

Bandung

Barat,

Kabupaten

Purwakarta,

Kabupaten

Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, dan Kota dan terlaksananya fasilitasi penarikan arsip di 10 OPD, yaitu : Biro Keuangan Bagian Anggaran, Biro Keuangan Bagian Verifikasi, Biro Keuangan Bagian Pembukuan, Biro Administrasi Pembangunan, Dinas Pemukiman dan Perumahan, Badan Kepegawaian

Daerah,

Rumah

Sakit

Jiwa,

Dinas

Pariwisata

dan

Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. (2)

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfungsikannya Record Center di 2 Kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bandung dan Kota Bandung dan tersusunnya rancangan 1 Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan dan Kepegawaian.

2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program diatas, ditemukan permasalahan yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan arsip yang ada di Bapusipda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah mengoptimalkan peralatan yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi antar bidang kearsipan dan mengintensifkan konsultasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).


IV-175

26. URUSAN PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1) Pelaksanaan Program. (1)

Kegiatan Pengembangan bahan Perpustakaan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengadaan bahan perpustakaan untuk koleksi layanan perpustakaan Bapusipda sejumlah 766 judul, 4.499 eksemplar, buku informasi best seller 248 judul, 1.296 eksemplar dan 3 terbitan Literatur Sekunder.

(2)

Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Otomatisasi Perpustakaan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembangunan Online Public Access Catalogue (OPAC) Terpadu Perpustakaan Umum di 10 Kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Layanan hotspot hari sabtu selama 48 kali, bimbingan dan konseling perpustakaan berbasiskan ICT 12 kali, program aplikasi data base center OPAC terpadu, pemutakhiran situs web Bapusipda versi 2.1, dan terselenggaranya Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke 3 dengan peserta 250 orang

(3)

Kegiatan peningkatan preservasi dan konservasi bahan perpustakaan, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya perbaikan buku rusak 5.000 eks, pembundelan majalah dan surat kabar sebanyak 100 bundel dan fumigasi seluruh koleksi layanan perpustakaan. (4)

Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Khasanah Budaya Jawa Barat serta Implementasi UU No. 4 Tahun 1990, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengadaan 500 eksemplar buku Pojok Jawa Barat, penggandaan rekaman/salinan buku langka dan koleksi digital Pojok Jawa Barat dan implementasi UU No. 4 Tahun 1990.


IV-176

(5)

Kegiatan Peningkatan Budaya Baca Masyarakat dan pembinaan Teknis Perpustakaan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

1.000.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya 1 kali workshop pemberdayaan perpustakaan, pembuatan 1 iklan layanan masyarakat, 26 kali pembinaan teknis perpustakaan dan roadshow budaya baca di 4 wilayah. (6)

Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlayaninya 2 titik layanan perpustakaan melalui gelar buku baca santai pada hari minggu, layanan perpustakaan hari sabtu 48 kali, 12 kali story telling, 12 kali diskusi berbasis buku, 12 kali bedah buku dan bedah film.

(7)

Kegiatan Pengadaan Buku pembangunan Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya dan tersalurkannya 1 paket bahan perpustakaan untuk 5.242 desa, 638 kelurahan dan 703 kecamatan.

(8)

Kegiatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Setda yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya layanan prima perpustakaan Setda dan kesinergian dalam penyelenggaraan perpustakaan. 2) Permasalahan dan Solusi (a)

Dalam

pelaksanaan

program,

ditemukan

permasalahan

yaitu

mensinkronkan jadwal dan pelaksanaan kegiatan dengan lembaga perpustakaan Kabupaten/kota dan Perpustakaan nasional RI. Untuk mengatasi

permasalahan

tersebut,

solusi

yang

dilakukan

adalah

meningkatkan koordinasi dengan lembaga perpustakaan Kabupaten/kota, dan mengintensifkan konsultasi dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI). (b)

Kurangnya minat dan kegemaran membaca di kalangan aparatur PNS dan sarana untuk mengembangkan perpustakaan Setda terutama untuk pengembangan teknologi informasi. Adapun solusinya adalah untuk kedepan perpustakaan Sekretariat Daerah selayaknya

memiliki fungsi

ganda, disamping menyediakan jasa bahan bacaan dan atau informasi LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-177

yang menarik dan sesuai kebutuhan pegawai, juga ikut aktif membangun minat baca dan budaya belajar PNS melalui kampanye dan penyediaan bacaan khusus sesuai substansi bidang pekerjaan masing-masing pegawai melalui pengarahan membaca karya-karya yang menarik, dan memfasilitasi sistem akses teknologi informasi dan komunikasi serta melakukan kerja sama lintas lembaga/instansi terkait, serta untuk melangkah secara strategis dan sinergis.

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN a) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil pelaksanaan adalah terlaksananya sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Perikanan Pantura dan Muara Pantai Selatan (GAPURA), 100 orang petugas Provinsi dan

kabupaten/kota

Pantura

dan

Pansela;

terlaksananya

Temu

Koordinasi dan Evaluasi Program GAPURA bagi 50 orang peserta dari kabupaten/kota Pantura dan Pansela; terlaksananya Mitra Praja Utama (MPU) Perikanan Budidaya 90 orang peserta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pusat), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat dan 10 Provinsi : Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali NTB dan NTT; terlaksananya Sosialisasi Obat-obatan Terlarang dalam Perikanan Budidaya 50 orang petugas, produsen dan suplier Obat Ikan Kimia Berbahaya (OIKB) serta pihak terkait; terlaksananya pelatihan Manajer Pengendali Mutu (MPM) Perikanan Budidaya 30 orang Calon Tenaga Fungsional Manajer Pengendali Mutu Perikanan Budidaya; terlaksananya Forum Perbenihan Jawa Barat 50 orang peserta; terlaksananya monitoring Restocking di Perairan Umum (Waduk Jatiluhur, Cirata dan Saguling); terlaksananya pelatihan Petugas Fungsional

Perikanan


Budidaya

bagi

30

orang

petugas;

dan

IV-178

terfasilitasinya Lomba Pokdakan Tingkat Provinsi yang diikuti oleh 28 Pokdakan. (2)

Kegiatan Peningkatan Produksi Ikan Catfish (Lele dan Patin) di Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terfasilitasinya produksi larva ikan patin 20.000.000 ekor; terlaksananya pembesaran ikan patin di kolam dalam 2000 Kg; terlaksananya pencetakan induk ikan patin di Cijengkol 1.500 ekor calon induk ikan; terlaksananya pembenihan ikan Lele Sangkuriang di Cijengkol 5.000.000 larva; terlaksananya pencetakan induk ikan Lele Sangkuriang di Cijengkol 150 paket untuk hibah; terlaksananya pelatihan budidaya ikan patin bagi 30 orang petugas dan 30 orang pembudidaya di Cijengkol; terlaksananya pelatihan budidaya ikan Lele Sangkuriang bagi 30 orang petugas dan 30 orang pembudidaya di Cijengkol; terlaksananya pembesaran ikan Patin kolam air deras di Cikonyal Kabupaten Bandung, 2.000 Kg; terlaksananya Dempond pembesaran ikan Lele Sangkuriang di Kabupaten Bogor, 3.500 Kg; terlaksananya produksi ikan Patin 1 inchi di Cijengkol, 750.000 benih Patin; terlaksananya Dempond pembesaran ikan Lele Sangkuriang di Kabupaten Indramayu, 7.500 Kg Lele konsumsi; terlaksananya Dempond pendederan II ikan Lele Sangkuriang di Kota Sukabumi, 250.000 ekor benih Lele ukuran 3-5 cm; terlaksananya Dempond pendederan ikan Patin 1 inchi di Kabupaten Subang, 450.000 ekor benih Patin; terlaksananya Dempond pendederan ikan Patin 2 inchi di Kabupaten Purwakarta, 430.000 ekor benih Patin; serta terlaksananya Dempond pendederan III ikan Lele Sangkuriang 1 inchi di Kabupaten Sukabumi, 160.000 ekor benih.

(3)

Kegiatan Peningkatan Produksi Ikan Nila dan Mas dibesarkan oleh Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar (BPBIAT) Wanayasa Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

2.288.400.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya pemijahan massal Grand Parent Stock (GPS) Nirwana; terlaksananya pendederan Parent Stock (PS) Nirwana 1.000.000 ekor benih calon induk; terlaksananya pembesaran calon induk PS Nirwana 100 paket; terlaksananya uji pembesaran Ikan Nila Nirwana untuk konsumsi di kolam air deras (KAD); tersebarnya informasi teknologi pembenihan ikan air tawar; terlaksananya 1 paket pengelolaan induk LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-179

ikan Mas; tersedianya benih calon induk Ikan Mas hasil pendederan, 100.000 ekor; tersedianya 2.000 kg calon induk Ikan Mas hasil pembesaran; terlatihnya 40 orang pembudidaya ikan Nila Nirwana; terlatihnya 20 orang petugas BPBIAT dalam bidang pemuliaan Ikan Nila, 20 orang; tersedianya 10 buah Automatic Feeder

untuk intensifikasi

pembesaran ikan; tersedianya 5.000.000 ekor benih sebar ikan Nirwana hasil pendederan; terlaksananya Dempond pendederan I, II dan III Ikan Nila dan Ikan Mas untuk masyarakat di Kabupaten Purwakarta dan Subang;

terlaksananya

Dempond

pembesaran

masyarakat di Kolam Jaring Apung (KJA) Cirata;

Ikan

Nila

untuk

serta terlaksananya

Dempond pembesaran Ikan Mas untuk masyarakat di Kabupaten Purwakarta. (4)

Kegiatan Peningkatan Produksi Udang, Bandeng dan Rumput Laut yang dilaksanakan Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut (BPBAPL) Sungaibuntu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.010.525.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengadaan bahan kimia, peralatan laboratorium dan tanah 1,8 ha; tersedianya 75.000 ekor Bandeng hasil Metode Progresif di BPBPAPL; tersedianya 25.000 ekor Nener dan 1.000 Kg Rumput Laut hasil Aplikasi Teknologi Budidaya Bandeng Polikultur; tersedianya

100.000

ekor

Udang

Windu

hasil

metode

intensif;

tersedianya 300.000 ekor Udang Vanname dan 2.000 kg Rumput laut di Balongan; tersedianya 300.000 ekor Udang Windu dan 3.000 kg Rumput Laut di BPBAPL, Cilamaya dan Balongan; tersedianya 10.000 ekor Ikan Nila Salin, 150.000 ekor Udang Galah, 200 Kg Induk Udang Galah; tersedianya 250.000 ekor Udang Vanname hasil Dempond GAPURA; tersedianya 600.000 ekor benur dan 6.000 Kg Rumput Laut di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon

dan Kota Cirebon;

meningkatnya keterampilan 150 orang pembudidaya ikan dan udang di Pantura,; terlaksananya pengembangan budidaya di Kawasan GAPURA; tersedianya

750.000

ekor

Ikan

Bandeng

hasil

Dempond

untuk

masyarakat di Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu, Bekasi dan Cirebon. (5)

Kegiatan Produksi Udang dan Ikan Laut yang dilaksanakan Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut (BPBIAPL) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat di Pangandaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.311.000.000,-. Hasil kegiatan


IV-180

adalah tersedianya sarana dan prasarana budidaya pendukung GAPURA di Cibalong; tersedianya benih ikan dan udang untuk pendukung GAPURA; meningkatnya keterampilan SDM 90 orang pembudidaya untuk budidaya laut dan udang; tersedianya 30 ton ikan nila untuk konsumsi hasil Dempond di muara sungai; terlaksananya pengendalian hama penyakit ikan dan udang di 5 lokasi; tersedianya 8 ton udang vanname untuk konsumsi di Kabupaten Ciamis dan Garut; tersedianya 3.000.000 benur vanname di Kabupaten Ciamis. (6)

Kegiatan Restocking di Perairan Umum dan Pengembangan Ikan Hias yang dilaksanakan Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum (BPPPU) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya 2.500.000 ekor ikan mola dan bighead hasil pemijahan; tersedianya pengadaan 7.500.000 ekor benih ikan tropik level rendah (nilem dan tawes); tersedianya 100 kg induk ikan langka (lalawak) hasil pemuliaan; terlaksananya pengadaan 100 Kg induk ikan penyeimbang ekosistem perairan umum; terlaksananya penyebaran 20.000.000 ekor ikan di 26 kabupaten/kota; tersedianya 10.000 ekor benih ikan hias Koi; tersedianya 3.000 ekor benih ikan hias Koi hasil pembesaran; tersedianya 10.000 ekor induk ikan komet; serta tersedianya 1.150 ekor ikan nila dan nilem untuk masyarakat di Kabupaten Cianjur, Bandung Barat dan Sukabumi.

(7)

Kegiatan Peningkatan Produksi Ikan Gurame yang dilaksanakan Balai Pengembangan

Produksi

Budidaya

Air

Tawar

(BPPBAT)

Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat di Singaparna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya

500.000

ekor

induk

gurame

hasil

peremajaan

di

Tasikmalaya; tersedianya 100.000 ekor benih gurame hasil pendederan I dan 50.000 ekor hasil pendederan II; tersedianya 2.000 Kg calon induk gurame hasil pembesaran; terlaksananya penyebaran informasi budidaya ikan gurame; serta terlaksananya pelatihan 40 orang petugas dalam teknologi budidaya ikan gurame. 2) Permasalahan dan solusi (1)

Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana usaha budidaya ikan seperti: jaringan irigasi di tambak maupun saluran budidaya air tawar dan budidaya ikan di laut. Solusi pemecahan masalahnya dilakukan peningkatan/penyempurnaan sarana dan prasarana budidaya


IV-181

secara terpadu, antara lain dengan melibatkan unsur terkait seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). (2)

Rendahnya sarana produksi dan kualitas input produksi, seperti: induk dan benih, pakan, maupun peralatan teknis budidaya. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan perbaikan kualitas induk dan benih melalui rekayasa teknologi (pemuliaan) dengan mengoptimalkan pemberdayaan UPTD/Balai, serta meningkatkan sarana dan prasarana di UPTD.

(3)

Serangan wabah penyakit ikan (seperti KHV, White Spot) yang masih sulit

dideteksi

pemunculannya

serta

keterbatasan

dalam

upaya

penanggulangannya. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan pengembangan dan pengadaan vaksin, obat-obatan, pengembangan Laboratorium Hama Penyakit Ikan serta peningkatan pengetahuan mengenai pengendalian Hama Penyakit Ikan bagi para pembudidaya maupun petugas teknis. (4)

Menurunnya kualitas ekosistem sumberdaya perikanan di perairan. Untuk meningkatkan

kualitas

sumberdaya

perairan

ditempuh

dengan

dilakukannya restocking, sosialisasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) (5)

Lemahnya tingkat penguasaan pasar, mencakup penguasaan informasi, segmentasi pasar, jenis produk dan mutu komoditas perikanan. Untuk itu dilakukan upaya penanggulangan dan peningkatan jejaring/networking melalui kegiatan Temu Bisnis dan Room Bisnis, temu teknis dan temu usaha, pameran produk hasil perikanan dan pembinaan kelompok tani/nelayan serta peningkatan peluang pasar untuk ekspor dengan mencari informasi pemasaran ke beberapa negara, peningkatan promosi, peningkatan jejaring distribusi dan peningkatan kemitraan usaha.

(6)

Usaha kelautan dan perikanan masih dianggap beresiko dan kurang menguntungkan, sehingga kurang mendapatkan dukungan permodalan usaha yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diberikan Dana Penguatan Modal (DPM), kredit bunga rendah, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (PNPMKP), Kredit Usaha Rakyat Kelautan Perikanan (KUR-KP), Subsidi Benih dan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP).


IV-182

b) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbinanya 30 orang nelayan dalam teknologi penangkapan dan penanganan ikan di Kabupaten Sukabumi dan Bekasi; terselenggaranya Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (FKPPS) Provinsi; terkordinasikannya 300 sertifikat hak atas tanah (SHAT) nelayan; serta terlaksananya pengadaan 3 unit rumpon.

(2)

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Pesisir yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terawasinya perairan lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan di 4 kabupaten; terlaksananya pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di 11 kabupaten/kota; terlaksananya koordinasi kerjasama pengawasan di wilayah perbatasan (DKI, Banten dan Jawa Tengah); terfasilitasinya peningkatan pengetahuan dan keterampilan 50 orang petugas dalam bidang konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir Jawa Barat; serta tersusunnya Rencana Zonasi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pansela Jawa Barat. (3)

Kegiatan Pengolahan,

Pemasaran dan Promosi Produk

Unggulan

Perikanan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyebaran dan penyuluhan informasi teknologi hasil perikanan; terlaksananya lomba olahan masakan serba ikan; serta terlaksananya fasilitasi Hari Pangan Sedunia (HPS) dan Hari Krida Pertanian (HKP) tahun 2010. (4)

Kegiatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Muara Ciasem yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya sarana pelayanan pelabuhan

perikanan;

tersedianya

bahan

perbengkelan;

fasilitasi

peningkatan pengetahuan 120 orang masyarakat perikanan tentang kesyahbandaran. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-183

(5)

Kegiatan Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang dilaksanakan Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengujian

mutu

pengadaan;

hasil

perikanan;

tersedianya

bahan

kimia hasil

serta terlaksananya re-akreditasi/survailance ISO 17025

oleh KAN tahun 2010. (6)

Kegiatan SDM Nelayan yang dilaksanakan Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan dan Potensi Kelautan (BPTPK) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan sumberdaya manusia nelayan di 11 kabupaten/kota melalui kegiatan magang nelayan di Kapal Latih Cakalang II bagi 60 orang.


Sebagian

besar

Nelayan

merupakan

nelayan

tradisional

dengan

karakteristik sosial budaya yang belum begitu adaptif terhadap kemajuan teknologi. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan sosialisasi dan peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan, magang dan studi banding, temu teknis dan kaji terap teknologi penangkapan. (2)

Struktur armada penangkapan yang masih pincang, dimana sekitar 90 % masih merupakan nelayan tradisional. Untuk itu perlu dilakukan restrukturisasi armada penangkapan dari wilayah pantura ke wilayah pansela; akselerasi pengembangan perikanan tangkap di pansela, rasionalisasi usaha perikanan tangkap di pantura, pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan.

(3)

Adanya ketimpangan pemanfaatan stock ikan antara kawasan Pantai Utara yang sudah “over fishing” dibandingkan dengan Kawasan Pantai Selatan yang pemanfaatannya belum optimal, termasuk kawasan ZEE laut Selatan yang belum “terjamah” para nelayan Jawa Barat. Suhubungan dengan itu dilakukan alih usaha nelayan ke usaha budidaya (kekerangan, lele) dan pengolahan.

(4)

Terbatasnya jumlah nelayan maupun petugas/aparat dalam upaya mengoptimalkan

pemanfaatan

dan

pengembangan

sumber

daya

kelautan dan perikanan yang cukup melimpah. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan diklat teknis dan manajerial bagi para nelayan, dan pengolah serta aparatur perikanan. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-184

(5)

Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penangkapan, seperti prasarana TPI/PPI, dan sarana penangkapan. Solusi pemecahan masalahnya dilakukan pengembangan PPI/TPI melalui penyempurnaan sarana dan prasarana.

(6)

Menurunnya kualitas ekosistem sumberdaya perikanan, baik di kawasan pesisisir, maupun kawasan perairan laut akibat ulah manusia yang kurang bertanggungjawab, seperti pencemaran perairan oleh limbah industri, kerusakan hutan mangrove, kerusakan terumbu karang, dan lainnya.

Suhubungan

dengan

hal

tersebut

dilakukan

rehabilitasi

ekosistem pesisir secara bertahap yaitu rehabilitasi ekosistem mangrove dan

terumbu

karang

buatan,

Sosialisasi

Code

of

Conduct

for

Responsibility Fisheries dan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya (FKPPS).

2. URUSAN PERTANIAN a)

Program Peningkatan Produksi Pertanian 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan

Peningkatan

Produksi

Hortikultura

Jawa

Barat,

yang

dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Tanaman

Pangan,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya registrasi penilaian kebun buah-buahan di

kabupaten/kota yaitu Mangga 205

kebun, Manggis 305 kebun, Rambutan 1 kebun, Nenas 99 kebun, pisang 8 kebun, Sawo 27 kebun, Pepaya 3 kebun, Stroberi 185 kebun, jeruk 10 kebun, Belimbing 68 kebun dan Salak 22 kebun; serta terlaksananya penerapan SL/GAP Tanaman Hias, Mangga, Manggis, Jeruk dan Nenas. (2)

Kegiatan Penyediaan Benih Padi Bersertifikat di Jawa Barat Melalui Pola Intiflasma UPTD-Masyarakat (UPTD BPB Padi), yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.472.046.230,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya perbanyakan Benih Dasar Padi (BS - FS) sebanyak 2 ton, benih Pokok Padi (FS - SS) sebanyak 85 ton serta Benih Pokok Padi (FS - SS) melalui kemitraan sebanyak 654 ton.

(3)

Kegiatan Pemurnian Varietas Unggul Lokal Jawa Barat (BPSBTPH) , yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Tanaman

Pangan,


dengan

alokasi

anggaran

sebesar IV-185

Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemurnian Padi Hitam Lokal Cibeusi dan Padi Lokal Ketan Putih Derti di Kabupaten Subang; pemurnian Kedelai Lokal NS di Kabupaten Karawang; serta pemurnian Bawang Merah Lokal Maja Cipanas di Kabupaten Cirebon (4)

Kegiatan Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian di Jawa Barat (BPT

Mekanisasi Pertanian) yang dilaksanakan Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan teknologi alsin tepat guna kepada 26 orang petugas UPTD/Teknisi Perbengkelan UPJA/operator alsin UPJA dari Kabupaten/Kota; terbinanya perbengkelan dan pabrikasi alsin sebanyak 143 UPJA; terbangunnya prototype alsin tepat guna sebanyak 17 buah serta terlaksananya pabrikasi/penggandaan Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) (5)

Kegiatan Pengembangan Benih Kentang di BPBK yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya perbanyakan benih kentang G-0 sebanyak 162.905 knol, G-1 sebanyak197.347 knol, G-2 sebanyak 35.832 kg, serta G-3 sebanyak 10.000 kg.

(6)

Kegiatan

Pengembangan

Benih

Palawija di

BPB

Palawija,

yang

dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Tanaman

Pangan,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya perbanyakan benih kedele seluas 35 Hektar terdiri dari Benih Dasar (BS-FS) 2 Hektar serta Benih Pokok (FS-SS) 33 Ha; perbanyakan benih kacang hijau seluas 4 Ha terdiri dari Benih Dasar (BS-FS) 1 Ha dan Benih Pokok (FS-SS) seluas 3 Ha; perbanyakan benih kacang tanah terdiri dari Benih Dasar (BS-FS) 1 Ha dan Benih Pokok (FS-SS) 9 Ha; perbanyakan benih jagung terdiri dari Benih Dasar (BS-FS) 1 Ha dan Benih Pokok (FS-SS) 4 Ha; serta berkembangnya penangkar benih palawija sebanyak 50 kelompok. (7)

Kegiatan Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman di Pasirbanteng, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan

dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 1.400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya bibit Durian 5.000 pohon, Manggis 5.000 pohon, Sukun 5.000 pohon, Pisang 5.000 pohon, Alpukat 100.000 pohon, Mangga 5.000 pohon, Sawo 4.000 LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-186

pohon, Nenas 5000 pohon, benih Tomat 12 kg, Cabe Merah 12 kg, Bawang Merah 2.000 kg, Jahe 2.000 kg; terpeliharanya 400 pohon induk/koleksi tananan hias dan 100.000 pohon bibit buah-buahan; serta tersedianya sarana leboratorium kultur jaringan sebanyak 5 unit dan bahan kimia laboratorium kultur jaringan 34 jenis. (8)

Kegiatan

Pengembangan

Budidaya

Perkebunan

Rakyat

yang

dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

400.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya bimbingan teknis (bintek) intensifikasi kakao, kelapa, kopi, dan teh (240 orang); rehabilitasi kakao dan kelapa (330 orang); diversifikasi jarak pagar (60 orang); perluasan/peremajaan kopi dan karet (480 orang); demplot tebu (25 orang); terlaksananya evaluasi intensifikasi kakao, kopi dan teh; terfasilitasinya rehabilitasi kakao dan kelapa (250 Ha); diversifikasi jarak pagar (50 Ha); terfasilitasinya perluasan/peremajaan

kopi

dan

karet;

serta

terfasilitasinya

pengembangan tebu (50 Ha) dan demplot tebu (5 Ha). (9)

Kegiatan Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-.

Hasil

kegiatan adalah terfasilitasinya

koordinasi dan sosialisasi peningkatan kualitas bahan baku Tembakau tingkat Provinsi dan 7 kabupaten/kota (Garut, Bandung, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Bandung Barat, dan Kota Banjar), bintek budidaaya tembakau sebanyak 280 orang. (10) Kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Pengelolaan Kebun Dinas yang dilaksanakan 5oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya

pembibitan

komoditas

perkebunan

6

komoditas

perkebunan (Kelapa 15.000 phn, Kopi 15.000 phn, Aren 10.000 phn, Cengkeh 15.000 phn, Pala 5.000 phn dan Kemiri Sunan 10.000 phn ), rehabilitasi kebun Dinas dan kegiatan penanaman di Kebun Dinas seluas 12,80 Ha di 4 Kabupaten. (11) Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 344.500.000,-.

Hasil

kegiatan adalah terfasilitasinya

pengawasan dan pelayanan usaha agribisnis perkebunan besar di 14 kabupaten; terlaksananya pertemuan sosialisasi hasil penilaian usaha perkebunan tahun 2009 (197 kebun); pembinaan dan pengembangan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-187

pola kemitraan usaha perkebunan rakyat di 7 kabupaten; terkoordinasi dan terlayaninya usaha agribisnis 197 perkebunan besar di 14 kabupaten; serta berkembangnya kemitraan usaha perkebunan rakyat dengan perusahaan mitra (7 kemitraan). (12) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Perbibitan Ternak Sapi Perah di Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih Cianjur yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 805.018.150,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya kebutuhan pakan konsentrat ternak sapi perah sebanyak 101.960 Kg, bahan pemanfaatan limbah pertanian (bungkil kacang tanah, bungkil kacang kedelai dan variasi hijauan) sebanyak 30.500 Kg, tambahan bahan baku pakan ternak sebanyak 31.980 Kg dalam rangka budidaya ternak sapi perah; serta terbinanya masyarakat dan kelompok peternak sapi perah binaan di 3 wilayah sebanyak 7 kelompok. (13) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Perbibitan Ternak Sapi Perah di Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 886.850.950,-. Hasil kegiatan adalah terpeliharanya ternak sapi perah sebanyak 180 satuan ternak; terbinanya empat kelompok peternak sapi perah binaan; termonitornya Sub Unit Pelayanan Subang, serta terbinanya stakeholder sebanyak 18.783 orang (14) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Perbibitan Ternak Sapi Potong di Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis,

yang

dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

824.726.500,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terpeliharanya ternak sapi potong sebanyak 211 satuan ternak, termonitornya aplikasi teknologi kaji terap dan proses budidaya ternak sapi potog di 11 Kabupaten/kota serta terbinanya kelompok peternak sapi potong penerima paket Gerakan Multi Aktifitas Agribisnis (GEMAR) (15) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Perbibitan Ternak Domba di Balai Perbibitan dan Pengembangan Ternak Domba Margawati dan Sub Unit Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Trijaya, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.158.284.000,-. Hasil kegiatan adalah terpeliharanya ternak domba di Bunihayu, Margawati, dan Trijaya sebanyak 13.600 ekor LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-188

dan teradopsinya teknologi budidaya ternak domba di kelompok dari 15 kabupaten. (16) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Perbibitan Ternak Unggas di Balai Perbibitan dan Pengembangan Ternak Unggas Jatiwangi, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 475.843.500,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya pakan ternak ayam buras sebanyak 34.272 Kg dan ternak itik sebanyak 31.275 Kg; tersedianya peralatan peternakan; tersedianya obat-obatan, vitamin dan vaksin; tersedianya kartu rekording sebanyak 1.810 lembar; tersedianya leaflet sebanyak 500 exemplar dan rollbanner sebanyak 2 unit; tersedianya kandang baterai (cage) untuk 1.000 ekor; serta terpeliharanya alat dan mesin pertanian. (17) Kegiatan Pengendalian dan Pengujian Mutu Pakan di Balai Pengujian Mutu Pakan

Ternak Cikole-Lembang yang dilaksanakan Dinas

Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terujinya 755 sampel pakan ternak di Jawa Barat; dan terlaksananya proses assesment dalam rangka akreditasi pengujian di Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak. (18) Kegiatan Pengembangan Kawasan Usaha Ternak Domba di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.248.915.598,-. Hasil kegiatan adalah terkoordinasinya alokasi potensi pengembangan Hijauan Makanan Ternak; terbetuknya model percontohan pengembangan usaha ternak domba;

dan

terlatihnya

kelompok

peternak

di

1

titik

tumbuh

pengembangan usaha ternak domba di bidang penerapan teknologi. (19) Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis dan Kelembagaan Pertanian, yang Provinsi

dilaksanakan

Jawa

Barat

oleh

dengan

Biro Bina Produksi Setda alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 990.000.000,-. Hasil dari pelaksanaan Kegiatan tersebut adalah terlaksananya penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2011; terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Produksi

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

Tahun

2011;

terlaksananya rapat persiapan Hari Krida Pertanian ke-38 Tahun 2010 tingkat Provinsi Jawa Barat; terlaksananya rangkaian peringatan Hari Krida Pertanian ke-38 Tahun 2010 tingkat Provinsi Jawa Barat; terlaksananya rapat persiapan Mimbar Saresehan dan Rembug Madya LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-189

Kontak Tani/ Nelayan (KTNA) tahun 2010; terlaksananya Mimbar Saresehan KTNA Tahun 2010; terfasilitasinya keikutsertaan KTNA Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti Rembug Madya KTNA tingkat Nasional di Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur; terlaksananya penyusunan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2011; terlaksananya Sosialisasi Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2011; terlaksananya Monitoring

dan

Evaluasi

Bantuan

Pemerintah

Sektor

Pertanian;

terlaksananya Rapat Evaluasi Bantuan Pemerintah Sektor Pertanian; terlaksananya penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Tanam Padi Rendeng Musim Tanam 2010/2011 serta Padi Gadu dan

Palawija

Musim

Tanam

2011

di

Daerah

Irigasi

Jatiluhur;

terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Tanam Tanam Padi Rendeng Musim Tanam 2010/2011 serta Padi Gadu dan Palawija Musim Tanam 2011 di Daerah Irigasi Jatiluhur serta terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Akhir Kegiatan Tahun 2010. (20) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi

Kebijakan Peningkatan Produksi

Tembakau, yang dilaksanakan Biro Bina Produksi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.000.000,-. Hasil kegiatan tersebut adalah terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi dan kualitas tembakau di Jawa Barat Tahun 2009 dan 2010 serta rencana kegiatan peningkatan produksi tembakau di Kabupaten/Kota Tahun 2011; terlaksananya inventarisasi permasalahan dalam

pelaksanaan

pengembangan

tembakau

serta

monitoring

perkembangan produksi tembakau di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat; terlaksananya rapat penyusunan bahan kebijakan peningkatan produksi tembakau di Jawa Barat

serta tersusunnya laporan akhir Kegiatan

sebagai bahan acuan untuk perencanaan kegiatan tahun 2011. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu; (1)

Adanya penurunan produksi untuk komoditi sayuran, tanaman buahbuahan dan tanaman obat-obatan dibandingkan dengan tahun 2009, sebagai akibat adanya anomali iklim sehingga hujan turun sepanjang tahun yang berdampak terhadap peningkatan serangan OPT, gagal


IV-190

panen. Selain itu, faktor permintaan pasar dapat menyebabkan penurunan produksi tanaman hortikultura. Terhadap permasalahan tersebut maka perlu adanya pengembangan GAP-SOP terhadap semua komoditas unggulan hortikultura di semua kabupaten/kota; perlu adanya pengembangan register kebun, dan perlu adanya perbaikan sistem tata niaga produk hortikultura. (2)

Masih rendahnya produksi dan produktivitas perkebunan rakyat, untuk mengatasi

permasalahan

tersebut,

solusi

yang

dilakukan

adalah

menerapkan teknik budidaya yang tepat, dalam arti tepat lahan, tepat teknologi dan tepat pengelolaan (3)

Masih luasnya tanaman

areal

tidak

tanaman

produktif

dan

perkebunan yang tanaman

sudah

rusak.

Untuk

tua atau mengatasi

permasalahan tersebut, dilakukan pembinaan kepada petani agar meremajakan/merehabilitasi kebun secara pelahan-lahan dan berupaya memberikan bantuan, oleh karena itu perlu fasilitasi pendanaan dalam kegiatan peremajaan/rehabilitasi tanaman. (4)

Belum

terpenuhinya

kebutuhan

benih

unggul

bermutu

dan

bersertifikat, untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah pengembangan benih unggul bermutu. (5)

Dalam peningkatan produksi peternakan, masih ditemukan permasalahan yaitu

belum

jelasnya

pengaturan

tata

ruang

peternakan

untuk

pengembangan kawasan usaha peternakan; belum terkoordinasikannya pola pembinaan peternak ditingkat lapangan; terbatasnya petugas pelayanan teknis peternakan (paramedis) di tingkat lapangan

serta

belum optimalnya pola kemitraan antara Unit Perlaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan masyarakat dalam mengembangkan populasi ternak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan upaya dengan menyusun kajian akademik sebagai bahan penyusunan peraturan daerah yang memadai, dalam mengawal peruntukan kawasan usaha peternakan di tingkat kabupaten/kota, serta pendataan wilayah-wilayah kawasan sesuai dengan potensi dan kesesuaian komoditas ternak; koordinasi penyuluhan dan peningkatan wawasan serta keterampilan petugas teknis, dan peningkatan jumlah kader kesehatan melalui partisipasi masyarakat; serta meningkatkan kemampuan UPTD untuk menghasilkan bibit berkualitas dan menerapkan teknologi tepat guna serta penyusunan aturan kemitraan yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-191

b) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pelatihan Pertanian di UPTD Balai Pelatihan Pertanian, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Tanaman

Pangan,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya 270 penyuluh dan 120 petani melalui Pelatihan Pertanian Organik Padi, Manajemen Agribisnis Padi, Budidaya Padi Hibrida, Optimalisasi Lahan Kering Padi Gogo, Kewirausahaan Agribisnis, Pengelolaan Tanaman Jagung Terpadu (PTT-Jagung), Pengelolaan Tanaman Kedelai Terpadu (PTT- Kedelai), Pengolahan

Hasil

Pisang,

Manajemen

Usaha

Kelompok

serta

Pengembangan Sayuran Daun Orientasi Ekspor. (2)

Kegiatan Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan Pertanian, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Tanaman

Pangan,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 3.845.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengadaan pupuk organik sebanyak 1.800 ton; pengawasan terhadap pengadaan dan

penyaluran

pupuk

bersubsidi

di

19

kabupaten/kota

serta

terlaksananya pengembangan lembaga pertanian yang terdiri dari 400 kelompok tani dan 26 KWT yang berorientasi bisnis (3)

Kegiatan Fasilitasi PHKI dalam Pemberdayaan dan Pembelajaran Masyarakat di Bidang Pangan, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 261.300.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan 150 petani dalam pembuatan leisa, bokhasi, moi dan pestisida alami di Kabupaten Subang, Indramayu dan Cirebon serta pelatihan 150 petani dalam pengolahan hasil pertanian palawija, kedelai dan kacang tanah di Kabupaten Subang, Indramayu dan Cirebon.

(4)

Kegiatan Perlindungan Perkebunan dan Penataan Lahan Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya evaluasi pelaksanaan Agro Techno (ATP) sebanyak 25 orang; pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan DAS Citarum dan Cimanuk pada kawasan Perkebunan melalui Demplot pengembangan tanaman kopi yang berwawasan lingkungan seluas 6 Ha; pertemuan kebijakan teknis operasional perlindungan perkebunan (6 orang); pertemuan koordinasi penanganan gangguan usaha dan


IV-192

bencana alam/fenomena iklim dilahan perkebunan (50 orang) tingkat provinsi, 100 orang di tingkat lapangan; pembinaan dan pelayanan kegiatan

penataan

lahan;

pelestarian

lahan

perkebunan

serta

perlindungan perkebunan. (5)

Kegiatan Peningkatan SDM, Kelembagaan, Permodalan Perkebunan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pelatihan fasilitator daerah tahap III (10 hari, 20 orang); pelatihan pengembangan kelembagaan dan usaha tani Perkebunan (84 orang); pertemuan kelembagaan petani (80 orang); Pertemuan Permodalan Agribisnis Perkebunan Rakyat (40 orang); serta pembinaan/pengawalan kelembagaan di 14 Gapoktan (1.420 orang).

(6)

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Bahan Baku Industri Hasil Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya koordinasi Asosiasi Tembakau dan Cengkeh Tingkat Provinsi dan Kabupaten (20 asosiasi); terlaksananya pembinaan

kepada

9

Asosiasi

Tembakau

dan

Cengkeh;

serta

tersusunnya Data Base Kelembagaan Usaha Tembakau dan Cengkeh di 14 kabupaten. (7)

Kegiatan Peningkatan Produktivitas SDM Peternakan di Balai Pelatihan Peternakan Cikole - Lembang yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi

Jawa

Barat

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya 30 orang petugas dalam bidang kesehatan hewan; terlatihnya 40 orang peternak dibidang budidaya ternak domba; terlatihnya 30 orang peternak dibidang Village Breeding Center; terlatihnya 60 orang peternak dibidang budidaya ternak sapi potong; terlatihnya 30 orang peternak dibidang teknologi sapi perah; terlatihnya 30 orang peternak dibidang budidaya ternak ayam buras dan itik; serta terlatihnya 30 orang petugas dibidang seleksi dan tatacara pemotongan hewan qurban; (8)

Kegiatan Fasilitasi Program Hibah Kompetensi berbasis Institusi (PHK-I) dalam Pemberdayaan dan Pembelajaran masyarakat di Bidang Pangan yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 505.810.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemberdayaan masing-masing 3 kelompok peternak itik dan kelompok peternak domba (teknologi IB domba)


IV-193

(9)

Kegiatan

Pelatihan Inseminasi

Buatan

yang

dilaksanakan Dinas

Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya masing-masing 30 orang petugas iseminator dan petugas pemeriksa kebuntingan (PKB) (10) Koordinasi Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DBHCHT di Wilayah IV, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.0000.0000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adala meningkatnya

efektivitas

pelaksanaan

DBHCHT

di

Wilayah

IV;

terlaksananya koordinasi, fasilitasi, monitoirng dan evaluasi pelaksanaan DBHCHT di Wilayah IV; serta tersedianya data pelaksanaan kegiatan DBHCHT di Wilayah IV. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu : (1)

Masih rendahnya realisasi penyaluran pupuk bersubsidi terutama pupuk organik

di

lahan

sawah,

hal

ini

dikarenakan

petani

terbiasa

menggunakan pupuk anorganik yang memberikan pengaruh langsung terhadap produksi dan produktivitas, kurangnya sosialisasi penggunaan pupuk organik di tingkat lapangan serta belum adanya komitmen bersama untuk upaya penyehatan kesuburan lahan di tingkat petani. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya peningkatan koordinasi dan pengawalan/pengawasan oleh komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3) tingkat provinsi dan kabupaten/kota; sosialisasi penggunaan pupuk organik oleh aparatur pertanian yaitu PPL, KCD, UPTD, POPT dan THL-TB PP serta KTNA tingkat desa dan kecamatan; dukungan dari produsen pupuk organik untuk melakukan beberapa percontohan pada lahan petani; serta Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian) menetapkan kebijakan-kebijakan yang mendorong pada penggunaan pupuk organic di tingkat lapangan. (2)

Adanya gangguan usaha agribisnis perkebunan sebagai akibat fenomena iklim yang tidak terkontrol, untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah mengoptimalkan dana yang tersedia untuk melakukan

koordinasi

dan

menangani

gangguan

usaha

serta

mengusulkan adanya peningkatan fasilitasi pendanaan untuk menunjang pelaksanaan pelindungan perkebunan.


IV-194

c) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pengamatan dan Rekomendasi Pengendalian OPT Pangan dan Hortikultura

di

Jawa

Barat

(BPTPH),

yang

dilaksanakan

Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya sistem informasi dan rencana pengendalian OPT; terlaksananya penerapan Teknologi Pengendalian OPT model Agens Hayati oleh 125 petani; tersedianya data Perkembangan OPT dan Bencana Alam pada lahan pertanian sebanyak 24 kali; terlaksananya pengujian 12 sampel residu Pestisida, Kimia Tanah dan Air; serta terlaksananya Pengawasan penggunaan Pestisida dan Pembinaan 160 kios Sarana Produksi Pertanian. (2)

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 570.350.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya eksplorasi OPT dan Musuh Alami (MA) di 10 Lokasi; uji coba pengendalian OPT tanaman perkebunan di 2 lokasi yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya; pengembangan agens hayati di BPTP sebanyak 5 jenis yaitu Beauveria bassiana, Materrhizium anisopliae, Trichoderma sp., Paecilomyces fumosoroseaus dan Spicaria sp; pengembangan tanaman bahan peptisida nabati sebanyak 5000 phpn; pengembangan isolate lemah; pemeliharaan dan perbanykan vanili asal biji tahan fasurium sebanyak 3000 pohon; pengembangan agens hayati ditingkay petani sebanyak 5 jenis, yaitu : Beauveria bassiana, Materrhizium anisopliae, Trichoderma sp., Paecilomyces fumosoroseaus dan Spicaria sp; penerapan metode PHT tepat guna di 1 lokasi; penanggulangan OPT tanaman perkebunan di 2 lokasi (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat); pengambilan specimen untuk uji viulensi sebanyak 5 jenis yaitu : Helopeltis sp dan Hyposidra talaca pada tanaman teh, Hypothenemus hampei pada tanaman kopi; Conopomorpha cramerelia dan Helopeltis sp pada tanaman kakao; pengembangan agens hayati di tingkat sub unit sebanyak 5 jenis yaitu : Beauveria

bassiana,

Materrhizium

anisopliae,

Trichoderma

sp.,

Paecilomyces fumosoroseaus dan Spicaria sp.


IV-195

(3)

Kegiatan Pengujian dan penyidikan Penyakit Hewan dan bahan Asal Hewan di Balai Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan dan Kesmavet Cikole Lembang, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya 4 jenis pengujian penyakit hewan menular strategi (PHMS) sebanyak 325.065 sampel; terlaksananya pengujian bahan asal hewan sebanyak 3.658 sampel; terlaksananya pemeriksaan hewan/ternak di Pos Pemeriksaan Hewan (check point) sebanyak 12.962.886 ekor;

dan dapat dipertahankannya akreditasi 8 jenis

pengujian. (4)

Kegiatan Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan serta Fasilitasi Penerapan keamanan Pangan Produk Asal Hewan, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya buku pengendalian penyakit hewan menular (Buku petunjuk teknis pengendalian Avian Influenza (AI) sebanyak 40 buku; Buku petunjuk teknis pemberantasan rabies sebanyak 40 buku; Buku petunjuk teknis pengendalian anthrax pada hewan sebanyak 40 buku; Buku petunjuk teknis pengendalian brucellosis pada ternak sapi perah sebanyak 40 buku; Buku petunjuk teknis pencegahan dan penanganan penyakit gangguan reproduksi pada ternak sapi potong sebanyak 40 buku; Buku petunjuk teknis pengamatan penyakit hewan sebanyak 40 buku; serta buku peta penyakit hewan sebanyak 40 buku); tersedianya sarana sosialisasi penyakit hewan menular dan kesehatan masyarakat veteriner (leaflet PHMS dan leaflet tatacara pemotongan hewan kurban); tersedianya buffer stock obat hewan; terkoordinasinya pengendalian penyakit

hewan

menular

dan

pembinaan kesehatan

masyarakat

veteriner; terlaksananya sosialisasi pengendalian PHMS dan PPAH; terlaksananya

pengawasan

terlaksananya

surveilance

obat

hewan

penyakit

di

hewan

13

Kabupaten/kota;

menular

di

26

Kabupaten/kota; terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan hewan di 10 lokasi. (5)

Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Avian Influenza (Flu Burung) yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedia dan terdistribusikannya vaksin Avian Influenza sebanyak 3.000.000 dosis ke 26 Kabupaten/kota se-Jawa Barat; tersedia


IV-196

dan terdistribusikannya spuit otomatis sebanyak 115 buah ke 26 Kabupaten/kota

se-Jawa

Barat;

tersedia

dan

terdistribusikannya

desinfektan sebanyak 3.000 liter ke 26 Kabupaten/kota se-Jawa Barat; termonitor dan terkoordinasinya pengendalian AI di 26 Kabupaten/kota se-Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi (1)

Adanya peningkatan luas serangan beberapa OPT pada MH 2009/2010 dan MK 2010, terutama Wereng Coklat, Tikus, Bakteri Hawar Daun dan Walang Sangit, sebagai akibat tingginya curah hujan dan kelembaban serta adanya perubahan pola tanam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan upaya yaitu meningkatkan pengamatan dini terhadap kemungkinan berkembangnya OPT dan meningkatkan koordinasi untuk pencegahan/pengendalian serangan OPT dengan semua pihak terkait.

(2)

Masih terbatasnya jumlah petani yang memahami teknik pengendalian Hama Terpadu terutama pada komoditas unggulan perkebunan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pemasyarakatan penerapan teknologi

PHT

dan

mengupayakan

fasilitasi

pendanaan

untuk

pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) (3)

Dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, terdapat permasalahan yaitu adanya keterlambatan distribusi vaksin flu burung dari pusat, sehingga menyebabkan terhambatnya proses vaksinasi flu burung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasi dengan pusat untuk mempercepat distribusi vaksin sehingga proses vaksinasi flu burung dapat terlaksana tepat waktu.

d) Program Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasca Panen Pengolahan Hasil dan Pemasaran Pertanian TPH,

yang dilaksanakan Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya penurunan kehilangan hasil panen; peningkatan rendemen padi menjadi beras dari 62 % menjadi sekitar 63-65%; terjalinnya kerjasama produksi pertanian Jawa Barat dengan Cina dan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-197

Vietnam melalui Expo 2010; terlaksananya promosi pasar tani sebanyak 12 kali; serta terlaksananya kegiatan promosi dalam negeri pada peringatan HPS tingkat Provinsi, HPS Tingkat Nasional serta HKP. (2)

Kegiatan Pengembangan Mutu Hasil Promosi dan Pemasaran Komoditi Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,-.

Hasil

kegiatan adalah terfasilitasinya pengembangan akses pasar melalui promosi investasi dan promosi komoditi perkebunan sebanyak 7 kali terdiri dari promosi komoditi perkebunan ke Luar Negeri sebanyak 2 kali dan Dalam Negeri sebanyak 5 kali. (3)

Kegiatan

Pengembangan Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil

Olahan Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pertemuan Pelaku Agribisnis Tembakau di 7 Kabupaten/Kota (Garut, Bandung, Sumedang, Majalengka, Kuningan , Bandung Barat, dan Kota Banjar); tersusunnya Buku Pengolahan Tembakau Lokal Jawa Barat; serta terlaksananya pertemuan kemitraan usaha sebanyak 30 orang. 2) Permasalahan dan Solusi (1)

Upaya untuk menurunkan tingkat kehilangan hasil panen masih mengalami kesulitan, hal tersebut terutama terjadi pada komponen pengeringan dan penggilingan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan upaya antara lain melalui pengembangan alsin pasca panen padi yang diarahkan pada alsin tepat guna, sehingga dapat mengurangi tingkat kehilangan hasil, peningkatan mutu hasil, dan nilai tambah; peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha pasca panen dan industri pengolahan hasil; penyediaan Skim Kredit khusus untuk alsin pasca panen yang bekerjasama dengan lembagalembaga keuangan; bantuan alas pengering (terpal) dan penggilingan padi II Phase harus terus ditingkatkan secara berkesinambungan.

(2)

Masih lemahnya kemampuan kelembagaan petani yang ada dan belum terbentuknya jaringan sistem usaha agribisnis perkebunan, untuk mengatasi

permasalahan

tersebut,

solusi

yang

dilakukan

adalah

melaksanakan pembinaan dan pengawalan dalam pelaksanaan agribisnis perkebunan.


IV-198

3. URUSAN KEHUTANAN a) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Tertib Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbinanya petugas penerbit Surat Keterangan Syahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB),

Faktur

Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Faktur Perusahaan di 3 Kabupaten (Bekasi, Sukabumi dan Ciamis); terbinanya petani kayu rakyat dan penerbit Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) di 3 Kabupaten (Indramayu, Bogor dan Ciamis); terbinanya kelompok tani penghasil kayu rakyat di 2 kabupaten (Ciamis dan Sukabumi); serta terlatihnya 60 orang calon calon penerbit SKAU di Kabupaten Garut dan Sukabumi. (2)

Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Hasil Hutan dan Aneka

Usaha

Provinsi

Kehutanan,

Jawa

Barat

yang dilaksanakan Dinas dengan

alokasi

Kehutanan

anggaran

sebesar

Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya Hasil penilaian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 di wilayah Perum Perhutani di 13 KPH, terbinanya dan terkendalinya kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada wilayah kerja Perum Perhutani, terbinanya dan terkendalinya iuran kehutanan di wilayah kerja Perum Perhutani, terlaksananya rekonsiliasi penerimaan iuran kehutanan sebesar Rp. 12.644.581.813,- , evaluasi dan pembinaan aneka usaha kehutanan di Jawa Barat, evaluasi dan pembinaan pelaksanan GEMAR Paket C Tahun 2009 terhadap 13 Gapoktan serta tersusunnya perencanaan Pengembangan Hutan Hak di Jawa Barat (3)

Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Penyuluhan Kehutanan Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Tingkat Provinsi Jawa Barat oleh 100 orang dengan prestasi Juara II Tingkat Nasional Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) dan Juara III Tingkat Nasional Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Tersusunnya perencanaan Pengelolaan Hutan Partisipatif; terlaksananya pembinaan kepada 40 orang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM); terikutinya pameran promosi produk kehutanan dalam rangka


IV-199

Hari Krida Pertanian dan Hari Pangan Sedunia; terlaksananya pertemuan penyuluh kehutanan yang diikuti 40 orang penyuluh kehutanan; serta terlaksananya pembinaan untuk penguatan Kelembagaan Asosiasi Kepala Desa Sekitar Hutan Negara (AKSHN) dan Kelompok Tani Hutan Andalan (KTHA) di Kabupaten Bandung yang diikuti 100 orang peserta. (4)

Kegiatan Pengembangan Obyek Wisata Alam Hutan, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan interpreter wisata alam di 2 kabupaten (Cianjur dan Kuningan) sebanyak 60 orang; terlaksananya pembinaan obyek wisata alam di 9 kabupaten (Ciamis, Kuningan, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bogor, Bandung, Bandung Barat dan Sumedang), terselenggaranya pelatihan keterampilan kerajinan tangan untuk cinderamata sekitar Bumi Perkemahan Argalingga dan Situ Sangiang sebanyak 40 orang, tersedianya leaflet pengembangan wisata alam bumi perkemahan Argalingga dan Situ Sangiang sebanyak 2.000 lembar; serta terfasilitasinya forum kelembagaan kelompok masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai sebanyak 40 orang,

(5)

Kegiatan Pengembangan Obyek Daya tarik Wisata Alam Tahura Ir. H. Djuanda, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbangunnya paket Web Site TAHURA Ir. H. Djuanda; bertambahnya koleksi 1 paket keanekaragaman hayati flora di Green House Tahura Ir. H. Djuanda; terlatihnya 10 orang instruktur outbound, terlatihnya 10 orang interpreter/pemandu wisata; terbangunnya 1 unit habitat rusa; terikutinya 2 kali partisipasi Pameran untuk promosi Tahura Ir. H. Djuanda; tersedianya 4.900 lembar leaflet, 500 buku booklet dan 250 buah stiker Tahura Ir. H. Djuanda, dan 200 lembar leafet promosi; tersusunnya 1 judul buku rencana pengembangan pemanfataan Curug Koleang, Curug Lalay dan Curug Kidang; serta tersedianya 1 tematik peta obyek wisata di Tahura Ir. H. Djuanda.

(6)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka Perumusan Bahan Kebijakan dan Pengembangan Pembangunan Bidang Kehutanan dan Perkebunan, yang dilaksanakan Biro Bina Produksi Setda Provinsi Jawa Barat, dengan Hasil

kegiatan

alokasi anggaran sebesar Rp. 340.000.000,-.

adalah

terlaksananya

perkembangan

pelaksanaan

meningkatkan

pengembangan


pertemuan

program/kegiatan potensi

pembahasan

dalam

sumberdaya

rangka

hutan

dan

IV-200

perkebunan di Jawa Barat; terlaksananya pertemuan pembahasan permasalahan dan penanganan gangguan keamanan hutan negara dan perkebunan di Jawa Barat; terlaksananya koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengembangan potensi sumberdaya hutan dan perkebunan serta pemanfaatan jasa lingkungan; terlaksananya koordinasi dan pemantauan permasalahan dan penanganan gangguan keamanan hutan negara dan perkebunan besar di Jawa Barat; serta terlaksananya pemantauan dan evaluasi perkembangan bantuan pemerintah bidang kehutanan dan perkebunan. 2) Permasalahan dan Solusi (1)

Belum optimalnya pengembangan aneka usaha kehutanan sementara potensi aneka usaha kehutanan di Jawa Barat cukup besar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi produksi aneka usaha kehutanan di Jawa Barat serta dilakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok yang mengusahakan kegiatan aneka usaha kehutanan, mengikutsertakan kelompok didalam pameran produk aneka usaha kehutanan ;

(2)

Belum optimalnya promosi, investasi dan regulasi kehutanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Untuk mengatasi permaslahan tersebut dilakukan sosialisasi perda pengelolaan TAHURA khususnya tentang ijin pemanfaatan dan kolaborasi, mengadakan workshop dengan investor, serta penyusunan program legislasi daerah dalam rangka Pengembangan Hutan Hak dan Pengelolaan Hutan Partisipatif di Jawa Barat .

b) Program Pengelolaan Kawasan Lindung 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 508.284.000,-. Hasil kegiatan adalah bertambahnya koleksi tanaman seluas 30 Ha di Tahura Ir. H. Djuanda; terpeliharanya tanaman pengkayaan Tahura Ir. H. Juanda tahun ke-1 seluas 60 ha; terpeliharanya tanaman Salak Pondoh sebagai tanaman batas sepanjang 10 km; berkembangnya persemaian seluas 0,25 ha; terlaksananya 12 kali patroli pengamanan hutan; tertatanya pembagian blok

kawasan

Tahura


Ir.

H.

Djuanda;

serta

tersusunnya

dan

IV-201

terselenggaranya orientasi lapangan dalam rangka rencana

perluasan

Tahura Ir. H. Juanda di 3 kabupaten (Bandung, Sumedang dan Bandung Barat). (2)

Kegiatan Konservasi Daerah Tangkapan Air di Waduk Jatigede dan DAS Prioritas, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.362.590.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Rancangan Model Agroforestry sebanyak 5 unit, terbangunnya model agroforestry seluas 125 Ha di Kabupaten Garut dan Sumedang;

terbangunnya

1

unit

persemaian

di

Kiara

Payung,

terbentuknya Forum DAS di Jawa Barat; terpeliharanya tanaman hutan pantai seluas 150 Ha di 3 kabupaten (Tasikmalaya, Garut, Sukabumi); serta terpeliharanya tanaman agroforestry seluas 100 Ha di 4 kabupaten (Garut, Kuningan, Tasikmalaya, Sumedang). (3)

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.391.873.325,-.

Hasil kegiatan adalah

tersusunnya Rancangan

Pembuatan Model Agroforestry 60 unit di 3 kabupaten (Bandung, Bandung Barat dan Sumedang); terbangunnya 60 unit (1.500 Ha) Model Agroforestry di Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang, terfasilitasinya pendampingan

KODAM

III

Siliwangi

dalam

pembuatan

model

agroforestry; terbangunnya 4 unit persemaian di 3 kabupaten (Bandung, Bandung Barat dan Sumedang); terbangunnya Arboretum di Blok Areng seluas 10 Ha; tersusunnya perencanaan pengelolaan hutan Mangrove di Jawa Barat; terfasilitasinya pertemuan Kelompok Kerja Mangrove sebanyak 1 kali; terlaksananya monitoring dan evaluasi tanaman reboisasi Perhutani di 13 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) serta terlaksanannya pemberian hadiah Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 untuk 13 kategori penilaian. (4)

Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggaran

sebesar

Rp.

754.150.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terfasilitasinya tindak lanjut penyelesaian proses pengukuhan kawasan hutan; terlaksananya pembuatan peta kawasan hutan untuk 250 kelompok Hutan; tersedianya bahan penyusunan Tata Hubungan Kerja penyelesaian Proses Pinjam Pakai dan Tukar Menukar kawasan hutan;


IV-202

serta tersusunnya Buku Rencana Detail Pengelolaan Hutan daerah Kiara Payung sebanyak 3 judul. (5)

Kegiatan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK), yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.840.937.000,-. Hasil kegiatan adalah

terverifikasinya

proposal kegiatan GRLK dari 26 Kabupaten/Kota; terbangunnya 20 unit persemaian; tersusunnya rancangan pembuatan hutan rakyat untuk 220 unit; terselenggaranya pemberdayaan masyarakat berupa bantuan bibit jamur kayu sebanyak 150.000 log, 1.500 stup lebah madu, ekstraktor 50 unit dan steamer 15 unit;

terlaksananya rehabilitasi hutan mangrove

dengan pola insentif swadaya seluas 125 Ha di Kabupaten Indramayu dan 75 Ha di Kabupaten Subang; terlaksananya pelatihan penyuluh kehutanan kepada 80 orang; serta terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan GRLK di 26 Kabupaten/kota. 2) Permasalahan dan Solusi Masih luas dan tersebarnya lahan kritis di Jawa Barat serta rusaknya daerah tangkapan air pada DAS Prioritas yang merupakan lahan guntai sehingga menyulitkan program rehabilitasi lahan kritis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan upaya melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan sosialisasi program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK).

4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL a) Program pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pengembangan Potensi Panas Bumi di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemantauan kegiatan ekplorasi di 3 (tiga) lokasi; terlaksananya pemantauan kegiatan usaha pengembangan panas bumi existing di 8 lokasi; tersusunnya dokumen hasil survei Geofisika Ekplorasi Awal Panas Bumi di Sangkan Hurip sebanyak 1 dokumen; terlaksananya inventarisasi lanjutan potensi panas bumi di Jawa Barat di 25 lokasi dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka persiapan pembangunan PLTP di 2 lokasi.


IV-203

(2)

Kegiatan Fasilitasi peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan dan promosi usaha panas bumi, air tanah dan pertambangan umum yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pameran dan promosi tingkat nasional dan internasional masing-masing sebanyak 1 kali pelaksanaan; terlaksananya pengelolaan dan updating data informasi bidang energi dan sumberdaya mineral selama 9 bulan; tersusun dan terolahnya data spasial energi dan sumberdaya mineral Jawa Barat sebanyak 1 dokumen.

(3)

Kegiatan Penyusunan produk hukum Bidang Pertambangan dan Energi yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya petunjuk teknis Bidang pertambangan sebanyak 1 dokumen.

(4)

Kegiatan Optimalisasi Sumber Daya Energi dan Mineral dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksanannya pembahasan dan RAB produksi migas, panas bumi dan pertambangan umum sebanyak 1 kali; terlaksananya fasilitasi kepada daerah penghasil tentang verifikasi data lapangan sebagai parameter penetapan dana bagi hasil panas bumi di 4 daerah penghasil; terlaksananya fasilitasi penghitungan Nilai Perolehan Air tanah (NPA) kepada Kabupaten/kota di 5 wilayah kerja; terlaksananya pembinaan lapangan dalam rangka peningkatan produksi kepada pengusaha pertambangan umum sebanyak 3 kali; terlaksananya rapat evaluasi penerimaan retribusi Jasa Laboratorium sebanyak 2 kali; terlaksananya kunjungan kerja ke luar provinsi dalam rangka ekstensifikasi pendapatan daerah dari pajak BBMKB sebanyak 1 kali. (5)

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah, Pertambangan Umum, Batu Bara dan BBM di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan I Cianjur yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

50.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terkendalinya

kegiatan

pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah di 40 titik sumur; terkendalinya kegiatan pertambangan umum di 20 lokasi; terlaksananya pengawasan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-204

pengguna batu bara di 3 lokasi; terlaksananya pengawasan penyaluran BBM di 10 lokasi. (6)

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah, Pertambangan Umum, Batu Bara dan BBM di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan II Purwakarta yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkendalinya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah di 30 titik sumur; terkendalinya kegiatan pertambangan Umum di 10 lokasi; terlaksananya pengawasan

penyaluran

BBM/BBKB

di

2

depot;

terlaksananya

pengawasan Perusahaan pengguna Batubara di 15 lokasi. (7)

Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah, Pertambangan Umum, Batu Bara dan BBM di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan III Bandung yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkendalinya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah di 52 perusahaan; terkendalinya kegiatan pertambangan umum di 8 lokasi; pengawasan pengguna batu bara di 16 perusahaan; terlaksananya Pengawasan penyaluran BBM di 32 lokasi.

(8)

Kegiatan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah, Pertambangan Umum, Batu Bara dan BBM di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan IV Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkendalinya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah di 52 titik sumur; terkendalinya kegiatan pertambangan umum di 8 lokasi; pengawasan penyaluran BBM di 44 lokasi.

(9)

Kegiatan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah, Pertambangan Umum, Batu Bara dan BBM di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan V Cirebon yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkendalinya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah di 40 titik sumur; terkendalinya kegiatan pertambangan umum di 16 lokasi; pengawasan Pengguna batu bara di 10 titik; pengawasan penyaluran BBM di 10 lokasi.


IV-205

(10) Kegiatan Evaluasi Peta Zonasi dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Tanah di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 850.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya Peta zonasi air tanah di Jawa Barat sebanyak 1 dokumen; Penerbitan Rekomendasi Teknis Air sebanyak 600 rektek; terpantaunya kegiatan pengusaha pengambil air tanah di Jawa Barat sebanyak 468 perusahaan. (11) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral,yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pengembangan energi dan sumber daya mineral di Jawa Barat; serta tersusunnya bahan kebijakan pengembangan energi dan sumber daya mineral di jawa Barat 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan pengembangan energi dan sumber daya mineral di Jawa Barat, selama tahun 2010 dihadapkan kepada permasalahan yang memerlukan upaya pemecahanannya secara bijaksana, yaitu : (1)

Pergeseran kewenangan di sektor pertambangan berdampak semakin kurang efektifnya keberlangsungan kegiatan usaha pertambangan panas bumi; Solusi pemecahan masalahnya yaitu Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terutama aparat pemerintah Kabupaten/Kota serta mengikutsertakan mereka dalam kegiatan dilapangan sehingga dapat memahami kegiatan yang dilaksanakan yang pada akhirnya memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan pengembangan potensi panas bumi.

(2)

Masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan, serta penggunaan peraturan perundangan yang dipakai tidak konsisten; Solusi pemecahan masalahnya yaitu Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga penggunaan sumber – sumber energi yang berbasis potensi lokal dapat dikembangkan seperti salah satunya adalah panas bumi serta melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada perusahaan pengelola di bidang panas bumi

(3)

Kurangnya pembinaan teknis dan administrasi secara rutin dari aparat Kabupaten/Kota berkaitan dengan kegiatan pengambilan air tanah, kegiatan usaha pertambangan dan perusahaan pengguna batu bara


IV-206

menyebabkan banyak perusahaan yang tidak memahami kelengkapan administrasi yang harus ada maupun hal-hal bersifat teknik berkenaan dengan pengambilan air tanah, pengusahaan pertambangan dan pemanfaatan batubara; Solusi pemecahan masalahnya yaitu Perlu disinergikan kembali mengenai tugas pokok setiap instansi masing – masing baik instansi Provinsi, instansi Kabupaten/kota berkaitan dengan tanggungjawab masing-masing instansi berkaitan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan pengambil air tanah, kegiatan usaha pertambangan maupun pemanfaatan batubara; (4)

Masih banyak pengguna air tanah di sektor industri, yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; Solusi pemecahan masalahnya yaitu melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna air tanah di sektor industri menyangkut teknis maupun administrasi dimana pengambilan air tanah harus dilengkapi dengan izin termasuk didalamnya pemasangajn meter air.

b) Program Pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pengembangan Energi Alternatif bagi dan Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya data potensi energi air untuk pembangunan PLT Mikro dan Minihidro di 5 daerah aliran sungai; tersedianya Studi kelayakan fasilitas pusat pengembangan energi hidro di Jawa Barat di 1 kawasan;

tersedianya

Pengembangan

kualitas

pengelolaan

dan

keberlanjutan PLTMH di Jawa Barat di 6 kabupaten; terlaksananya Rapat koordinasi bidang energi baru terbarukan sebanyak 1 kali; terfasilitasinya audit energi di sektor industri sebanyak 5 kali; tersosialisasikannya penghematan energy sebanyak 5 kali ; terlaksananya penghematan energi sektor-sektor pengguna 35 bangunan publik,

23 bangunan

komersil dan 27 bangunan industri serta terlaksananya pelatihan energi untuk 45 peserta. (2)

Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan I Cianjur yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi


IV-207

anggaran

sebesar

Rp.

12.364.996.600,-.

Hasil

kegiatan

adalah

Meningkatnya cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik dan jaringannya sebanyak 3241 kk dan terlaksananya peresmian Lisdes sebanyak 1 kali. (3)

Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan II Purwakarta yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

4.439.553.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

meningkatnya cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik dan jaringannya sebanyak 1620 kk. (4)

Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan III Bandung yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

4.814.261.930.-.

Hasil

kegiatan

adalah

meningkatnya cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik dan jaringannya sebanyak 1700 kk. (5)

Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan IV Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

8.873.393.250.-.

Hasil

kegiatan

adalah

Meningkatnya cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik listrik dan jaringannya sebanyak 4188 kk. (6)

Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan V Cirebon yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

3.918.979.520.-.

Hasil

kegiatan

adalah

Meningkatnya cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik dan jaringannya sebanyak 2135 kk. (7)

Kegiatan Pengembangan energi terbarukan di wilayah kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan I Cianjur yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000.-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pembangunan PLTMH di 1 Kabupaten dan terpasangnya 96 unit PLTS.

(8)

Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan di wilayah kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan III Bandung yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.


1.580.447.000.-.

Hasil

kegiatan

adalah

IV-208

Tersedianya energi alternatif Biogas sebagai pengganti minyak tanah sebanyak 177 unit dan

terlaksananya pembangunan PLTMH di 1

kabupaten. (9)

Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan di wilayah kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan IV Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

2.958.652.681.-.

terpasangnya 372 unit PLTS dan

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya pembangunan 1 unit

PLTMH untuk 87 KK. (10) Kegiatan Pengembangan energi terbarukan di wilayah kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan V Cirebon yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.174.343.700.-. Hasil kegiatan adalah terpasangnya 400 unit PLTS. (11) Kegiatan

Fasilitasi

dan

Dukungan

Pembangunan

Infrastruktur

Ketenagalistrikan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

tersosialisasikannya

Rp.

500.000.000,-.

program

Hasil

pembangunan

kegiatan

adalah

ketenagalistrikan

dan

tersedianya dokumen profil pembangkit listrik di Jawa Barat. (12) Kegiatan Fasilitasi PHK-I dalam pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat di bidang energi yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 573.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembangunan instalasi biogas sebanyak 30 unit. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu : (1)

Anomali siklus hujan yang berpengaruh terhadap nilai validasi hasil analisis ketersediaan air untuk pembangkitan dan konservasi energi, mengingat beberapa segmen sungai tidak memiliki stasiun pengukuran curah hujan yang diperlukan untuk analisis ketersediaan air untuk mengetahui Flow Duration Curve sebagai dasar design/perencanaan teknis Mini-Miko Hidro; Solusi untuk masalah ini adalah Melakukan pengambilan data lapangan yang lebih panjang dan mengikuti 2 siklus banjir dan kering yang ada serta memperhatikan dan memperhitungkan pengaruh anomali ini secara hidrologis sehingga lebih memadai;


IV-209

(2)

Status

lahan potensial

untuk

pengembangan PLTMini-Miko Hidro

merupakan salah satu lahan hutan konservasi atau lahan masyarakat yang tidak mau dibebaskan sehingga menyebabkan nilai manfaat potensi energinya menjadi hilang atau tidak dapat dioptimalkan;Solusi untuk masalah ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak kehutanan, perkebunan dan kepala Desa setempat ataupun pihak-pihak yang berkeberatan dengan meminta zin secara tertulis atau lisan. (3)

Belum sinerginya jaringan listrik di Jawa Barat disebabkan program dan jadwal pembangunan antara instansi terkait (PLN, Kabupaten/kota dan Provinsi) belum terkoordinir dengan baik sehingga pembangunan belum optimal; Solusi untuk masalah ini adalah melakukan

sinkronisasi

perencanaan yang lebih matang dan terarah dengan pihak Kabupaten juga desa serta PT. PLN (Persero) melalui APJ dan UPJ terkait untuk optimalisasi pelaksanaan program di masing-masing instansi serta intensifikasi koordinasi dengan PT. PLN berupa sosialisasi MoU kepada APJ dan UPJ terkait, serta permintaan pembedaan perlakuan prosedur dengan pemasangan reguler program lisdes untuk mengurangi terjadinya salah paham; (4)

Terbatasnya sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan dari segi kuantitas maupun kompetensi serta adanya usulan penyesuaian lokasi dari pihak Kabupaten yang berbeda dengan perencanaan awal; Solusinya adalah Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dengan melibatkan tenaga ahli sebagai narasumber serta Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait bidang ketenagalistrikan.

5. URUSAN PARIWISATA a) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

2.450.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya standarisasi dan tersusunnya Profil Usaha Pariwisata; Penyelenggaraan West Java Off Road 2010; "Alimpaido" untuk 26 kabupaten/kota dan Provinsi lainnya; Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2010 dan Pengiriman Duta Wisata ke 4 Provinsi; Penyelenggaraan Surving Tournament di Cimaja; Kite Festival dari Dalam Negeri dan Luar LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-210

Negeri; Buku Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan; FS, DED Pemetaan Potensi Wisata dan Potensi Investasi Pariwisata Jawa Barat; dan tertatanya kawasan objek wisata curug Malela. (2)

Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan SDM Pariwisata yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan pembinaan Kualitas dan Kompetensi SDM Tenaga Hotel Melati 40 orang peserta; Kualitas dan Kompetensi SDM Tenaga SPA,45 orang peserta; Kualitas dan Kompetensi SDM Wisata Remaja

Unggulan

,50

orang

peserta;

Kualitas

dan

Kompetensi

Cinderamata dan Kuliner Khas Jawa Barat,180 orang peserta; Kualitas dan Kompetensi SDM Pramuwisata, 50 orang peserta; dan tersedianya sarana penunjang kegiatan. (3)

Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Penyebarluasan Informasi Kepariwisataan dan Kebudayaan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

1.075.000.000,-.

Hasil

kegiatan

adalah

terlaksananya Forum Dialog Program Pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan Jawa Barat 150 orang peserta; Penyusunan Rencana Kegiatan Dokumen Program Kepariwisataan Jawa Barat tahun 2010; Pemantauan Lapangan dan Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Kepariwisataan

dan

Kebudayaan

Jawa

Barat;

Pengolahan

Data

Kepariwisataan dan Kebudayaan Jawa Barat; Fasilitasi Perencanaan MPU; Kilas Balik Evaluasi Pembangunan Kepariwisataan dan Kebudayaan Jawa Barat melalui Penyelenggaraan malam Kilas Balik penghargaan seni, budaya dan pariwisata Jabar sebanyak 650 orang; dan terpilihnya elemen/tokoh masyarakat Jawa Barat yang berprestasi di bidang seni, budaya dan pariwisata Jawa Barat; dan sarana pendukung kegiatan. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu ; (1)

Adanya kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota khususnya untuk pengembangan destinasi wisata. Hal ini dikarenakan mekanisme pencairan keuangan ditangani oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sedangkan koordinasi sejak proses perencanaan dilakukan dengan Dinas yang menangani pariwisata di kabupaten/kota, Kondisi ini turut menyulitkan bagi OPD (unit kerja


IV-211

teknis) dalam melaksanakan monitoring dan pengendalian implementasi program yang telah dilaksanakan; (2)

Masih belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan pengembangan kepariwisataan Jawa Barat oleh seluruh stakeholder kepariwisataan.

Untuk mengatasi permasalah tersebut, solusi yang dilakukan adalah ; (1)

Melakukan koordinasi dan sinergisasi dengan lebih intensif dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota

sebagai

upaya

memonitor

dan

melaksanakan pengandalian terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan; (2)

Meningkatkan “awareness” kepariwisataan melalui berbagai upaya pembinaan dan sosialisasi “sapta pesona” dan “sadar wisata” kepada masyarakat dan para penentu kebijakan di semua tatanan pemerintahan;

(3)

Meningkatkan kuantitas upaya pembinaan kepada para pelaku pariwisata melalui pelatihan teknis seperti kepada para pengemudi taksi “guide” masyarakat di sekitar obyek wisata, dan seluruh “front-liner” yang terlibat dalam dunia usaha pariwisata;

(4)

Meningkatkan

peran

serta

asosiasi

pariwisata

dalam

upaya

pengembangan kepariwisataan Jawa Barat melalui berbagai kegiatan yang bersifat koordinatif dan praktis. b) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.950.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan-kegiatan antara lain Jawa Barat Travel Exchange (JTX) di Bandung, 200 peserta; Familiarization Tour, 75 peserta; Braga Festival, 60 peserta, 200 seniman; Kemilau Nusantara; Tourist Information Center (TIC) di 3 lokasi (Bandung, Yogyakarta dan Bali) 6 tenaga ahli; Analisa Pemasaran Pariwisata Jawa Barat; Promosi Jawa Barat di Singapura; Promosi Jawa Barat di Malaysia; Festival Balik Jawa Barat di Bandung; PATA Travel Mart di Maccau China, Pemasangan Bilboard Promosi Pariwisata Jawa Barat di Cengkareng; Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Elektronik; Kebutuhan Bahan Promosi; Pembuatan Website/Gerbang Informasi Pariwisata Jawa Barat; Pembuatan Feasibility Study (FS) dan DED studi penyusunan Grand Design Gerbang Wisata Jawa Barat; dan sarana kegiatan pendukung.


IV-212

(2)

Kegiatan Peningkatan Citra Promosi dan Informasi Budaya Pariwisata di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pameran Objek dan daya Tarik Wisata Jawa Barat dan Peragaan Pembuat Kerajinan Cinderamata Khas Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu Belum optimalnya pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat, karena berbagai faktor pendukung dan aksesibilitas serta upaya promosi yang masih kurang gencar. Untuk mengatasi permasalah tersebut, solusi yang dilakukan adalah : -

Mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan promosi pariwisata seperti meningkatkan peran dan kualitas “content” situs dan peran Tourist Information Centre (TIC) yang dimiliki;

-

Meningkatkan varietas media promosi dan frekuensi promosi yang dilakukan .

6. URUSAN INDUSTRI a) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Industri Berbasis Kreativitas dan Komunitas yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-. Hasil kegiatan adalah : (a) Terbentuknya 1 Kelompok Kerja (Pokja) Kewirausahawan Baru bidang industri kreatif dengan tumbuhnya 30 wirausahawan muda yang memiliki kompetensi manajemen bisnis dan desain

melalui

seleksi dan inkubasi komunitas industri kreatif; (b) Terbentuknya

networking komunitas kreatif di 7 Kabupaten/Kota

yang meliputi Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Sukabumi dan Kabupaten Garut; (c) Terjalinnya kerjasama di bidang industri kreatif film;


IV-213

(d) Tersedianya data potensi komunitas kreatif di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang meliputi Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon; (e) Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan industri kreatif antar anggota Mitra Praja Utama (MPU); (f) Terselenggaranya Workshop di 5 Desa untuk Industri Kreatif dalam mendukung

Jatiwangi

Art

Factory

(JAF)

di

Kabupaten

Majalengka; (g) Terselenggaranya Workshop Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan fasilitasi pendaftaran 23 Merek untuk 23 Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang Fashion; (h) Terfasilitasinya kemitraan produk hasil binaan dengan pengusaha Distro dan Pasar Modern untuk

25 pengusaha Industri Kecil dan

Menengah (IKM); (i) Terfasilitasinya kerjasama program pengembangan industri kreatif dan

implementasi

Inpres

nomor

6

Tahun

2009

tentang

Pengembangan Industri Kreatif untuk 51 orang perwakilan aparatur pembina industri kreatif di Jawa Barat. (2)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM dan Usaha Kelompok Industri Logam Mesin, Tekstil dan Telematika (ILMATTEL) yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah : (a) Terlatihnya 25 Sumber Daya Manusia dalam teknik dan inovasi desain Batik di Kabupaten Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan Kabupaten Indramayu; (b) Terlatihnya 25 Sumber Daya Manusia dalam memahami substansi Animasi 3 Dimensi; (c) Terlatihnya 25 Sumber Daya Manusia dalam memahami proses bisnis Animasi 3 Dimensi; (d) Terlatihnya 15 Sumber Daya Manusia di bidang Otomotif dalam substansi desain keteknikan dan desain produk; (e) Tersedianya bahan baku Rami dengan meningkatnya kapasitas Rami di Kabupaten Garut.


IV-214


Dalam upaya pengembangan industri kreatif di Jawa Barat, terdapat beberapa kendala sebagai berikut : (a) Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten/Kota (b) Pendataan nilai ekonomi dan perkembangan industri kreatif di daerah Kabupaten/Kota belum tersedia (c) Belum terdapat kebijakan yang nyata guna mendukung iklim usaha pertumbuhan industri kreatif di Jawa Barat seperti : insentif perizinan, perlindungan hak cipta, dukungan permodalan/ investasi, ketersediaan ruang publik dan tempat promosi yang memadai (d) Belum ada dukungan regulasi dari daerah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi secara berkesinambungan dalam upaya peningkatan peluang bisnis produk kreatif di beberapa daerah (Bandung, Bogor, Cirebon, Tasikmalaya, Cimahi dan Garut) (e) Sinergitas pengembangan SDM dengan unsur pendidikan/ civitas akademika dan

unsur

lainnya

untuk

mendukung

tumbuhnya

entrepreneur industri kreatif masih lemah (f) Belum dilakukannya kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi dan distribusi / bisnis (g) Dukungan modal kerja dan investasi dengan konsep trust fund belum dapat diterima oleh penyandang dana/ perbankan karena belum terdapat dukungan regulasi yang jelas Solusi atas permasalahan tersebut adalah mendorong peran serta daerah Kabupaten/Kota untuk menumbuhkan industri kreatif sesuai dengan potensi daerahnya dan melakukan kegiatan pembinaan dalam upaya perkuatan industri kreatif berbasis komunitas dan membangun jejaring bisnis antar daerah/wilayah (2)

Dalam upaya peningkatan kompetensi SDM dan usaha kelompok Industri Logam Mesin, Tekstil dan Telematika (ILMATTEL) di Jawa Barat, terdapat beberapa permasalahan dan solusinya yaitu: (a) Masih lemahnya penguasaan Management Cost Improvement pada industri-industri telematika, elektronika dan komponen otomotif dalam upaya efisiensi energi dan lemahnya kemampuan para pelaku industri

telematika

dan

elektronika

dalam

pengembangan

/

memanfaatkan perangkat lunak serta perangkat lunak lainnya yang masih relatif mahal, sehingga dalam perkembangannya para pelaku LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-215

usaha telematika, elektronika dan komponen otomotif masih harus bersaing dengan produk luar (b) Masih rendahnya kemampuan IKM batik di bidang desain dan tehnik pengecapan sehingga perlu dilakukan peningkatan kemampuan dan keterampilan IKM batik melalui pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu dan ragam desain batik jawa Barat (c) Masih kurangnya SDM IKM Telematika di bidang animasi sehingga perlu ditumbuhkan calon wirausaha baru bagi IKM Telematika melalui pelatihan dan pengembangan bisnis melalui metode inkubator (d) Masih rendahnya kemampuan desain dan mutu IKM komponen suku cadang sehingga perlu ditingkatkan kemampuan di bidang desain keteknikan dan desain produk IKM komponen suku cadang (e) Terbatasnya bahan baku serta mutu China grass sebagai bahan baku IKM rami sehingga diperlukan fasilitasi bahan baku yang diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu dan produksi rami b) Program Penataan Struktur dan peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku Industri Meubel dan Desain Grafis yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 887.750.000,-. Hasil kegiatan adalah teridentifikasinya 60 desain meubel berdasarkan hasil penjaringan dan preferensi konsumen dengan 17 prototype meubel rotan; terjalinnya kerjasama melalui pengembangan pusat desain di Cirebon; serta tersedianya pasokan bahan baku rotan melalui buffer stock.

(2)

Kegiatan

Penguatan

Klaster

Industri

Prioritas

(Alas

Kaki)

yang

dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil pelaksanaan

kegiatan

terlaksananya

Pelatihan

Kewirausahaan

Achievement Motivation Trainning (AMT) untuk para pelaku di bidang alas

kaki

di

Jawa

Barat;

terlaksananya

Pelatihan

Standardisasi,

Diversifikasi dan Pendampingan untuk 5 kelompok pelaku Industri Kecil dan Menengah Alas Kaki; serta terfasilitasinya para pelaku alas kaki


IV-216

sebagai upaya peningkatan kualitas desain alas kaki yang berkualitas melalui pelatihan di Pusat Pengembangan Desain Alas Kaki. (3)

Kegiatan Pengembangan Industri Pengolahan Makanan dan Minuman yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbinanya 40 pelaku usaha industri produk antara (Tepung Umbi-Umbian); terbinanya 60 orang pelaku industri makanan dan minuman; tersedianya data trend Preferensi Produk konsumen terhadap

olahan

pangan

berbahan

baku

lokal/produk

antara;

terfasilitasinya 208 jenis makanan khas Jawa Barat; serta terfasilitasinya pembinaan teknis Manajemen Produksi dan Daya Saing terhadap 160 pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah Pangan. (4)

Kegiatan Optimalisasi Layanan Packing House dan Layanan Transformasi Pengolahan Makanan (LTPM) yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya 10 Orang Tenaga Ahli di Bidang Kemasan; terbinanya 200 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan melalui layanan Packing House;

serta

terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis pengolahan makanan bagi 100 pelaku usaha industri kecil dan menengah olahan pangan. (5)

Kegiatan Pembinaan Industri Hasil Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisasikannya kerjasama mitra usaha sebanyak 30 orang pelaku usaha pelinting sigaret melalui kemitraan antara Pabrik Rokok Golongan I dengan Pelaku Industri Hasil Tembakau Golongan III di 3 Daerah yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupeten Garut; verifikasi, sertifikasi dan kodefikasi sebagai upaya menekan cukai ilegal; terlaksananya pendalaman daya saing produk ke Provinsi penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat; terlaksananya pembinaan terhadap 80 pelaku usaha industri rokok di bidang Good Manufacturing Practice (GMP); terfasilitasinya 80 sampel rokok yang dihasilkan di Jawa Barat untuk diuji kadar Tar dan Nikotinnya; serta terlaksananya pembinaan dan pengawasan Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri Hasil Tembakau (IHT) di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.


IV-217

(6)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di Jawa Barat serta koordinasi pengembangan industri kreatif di Jawa Barat.


Masih kurangnya keterampilan khususnya untuk para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Rotan dalam membuat prototype dan mendesain meubel rotan, dan masih kurangnya pengetahuan dalam mengantisipasi trend pasar, sehingga pengembangan klaster industri rotan masih kurang terkoordinasi termasuk dalam pemanfaatan fasilitas baik kebijakan maupun sarana yang disediakan pemerintah. Solusi atas permasalahan tersebut adalah perlu diberikannya pelatihan untuk para pelaku industri atau pengrajin meubel rotan baik dalam teknik mendesain maupun manajemen produksi serta memberikan informasi yang aktual dalam hal trend pasar.

(2)

Kurangnya kemampuan mendesain produk Tekstil dan Produk Tekstil sebagai penganekaragaman jenis dan type, khususnya batik, rajut, bordir dan tenun sehingga kurang dapat bersaing dengan produk luar atau produk impor.

(3)

Solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan pembinaan lebih intensif terhadap produsen tekstil berupa pelatihan desain, teknik produksi dengan teknologi yang memadai yang dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas bagi para pelaku usaha yang didukung oleh kebijakan yang berpihak terhadap produk dalam negeri dengan mengurangi

produk-produk

impor

yang

diperkirakan

cukup

mempengaruhi terhadap produk-produk yang potensial di dalam negeri (4)

Para pengrajin alas kaki di Cibaduyut maupun di daerah lainnya di Jawa Barat masih bersifat home industry dengan teknologi produksi masih bersifat tradisional yang dikerjakan oleh anggota keluarga yang tidak lebih dari 5 orang dengan tenaga ahli produksi yang terbatas sehingga dalam pemenuhan peluang pasar yang menuntut kuantitas yang berkualitas tidak dapat dipenuhi karena masih terbatasnya dalam kapasitas produksi.


IV-218

(5)

Solusi atas permasalahan tersebut adalah meningkatkan jumlah dan kemampuan SDM yang bergerak di bidang alas kaki melalui pelatihan Movitasi dan Desain, serta fasilitasi bantuan sarana produksi dengan teknologi yang mendukung terhadap peningkatan kapasitas produksi

(6)

Masih lemahnya penguasaan Manajemen Cost Improvement pada industri-industri telematika, elektronika dan komponen otomotif dalam upaya efisiensi energi dan lemahnya kemampuan para pelaku industri Telematika

dan

Elektronika

dalam

pengembangan/memanfaatkan

perangkat lunak serta perangkat lunak lainnya yang masih relatif mahal, sehingga dalam perkembangannya para pelaku usaha telematika, elektronika dan komponen otomotif masih harus bersaing dengan produk luar. (7)

Solusi permasalahan tersebut adalah Meningkatkan koordinasi baik melalui Rapat Koordinasi maupun kegiatan Forum lainnya khususnya informasi Industri Kecil Menengah baik yang formal maupun non formal yang dikelola oleh lembaga tersendiri melalui pelayanan terpadu, sehingga tersedia informasi sebagai bahan dalam penciptaan kebijakan maupun program dan kegiatan yang terintegrasi dengan program pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Barat

(8)

Masih lemahnya nilai tambah dan daya saing produk agro serta lemahnya pelaku industri agro dalam mendesain kemasan produk berbasis agro sehingga kurang dikenalnya keanekaragaman makanan yang memiliki ciri khas sebagai komoditas unggulan kuliner.

(9)

Solusi atas permasalahan tersebut adalah memberikan fasilitasi bagi Pelaku industri agro dalam implementasi dan Standardisasi Mutu Produk dengan memberikan pendampingan dalam penerapan GMP (Good Manufacturing

Practice);

serta

memfasilitasi

melalui

Festival

Keanekaragaman Makanan Khas Jawa barat berbasis agro berasal dari 26 Kabupaten/kota

se

Jawa

barat

serta

perlu

dilakukan

dengan

memanfaatkan fasilitas Layanan Transformasi Pengolahan Makanan (LTPM), yang mendorong industri agro mampu bersaing dan mampu memenuhi kriteria dan persyaratan akses ke pasar modern melalui peningkatan kemampuan manajemen, baik pemasaran, produksi dan keuangan, juga peningkatan jika kewirausahaan yang dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan dan latihan motivasi, yang memungkinkaan pelaku industri agro mampu memanfaatkan dan mengorganisir peluang usaha LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-219

(10) Pengembangan industri khususnya industri kecil dan menengah di Jawa Barat dalam penentuan atau perencanaan kebijakan yang mendukung terhadap tumbuhnya Industri Kecil dan Menengah masih kurang, hal tersebut disebabkan kurangnya informasi potensi daerah khususnya produk-produk yang dihasilkan pelaku Industri Kecil Menengah di Daerah. (11) Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dibuat payung hukum yang kuat terhadap pelaksanaan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri (masih dalam tahap pengusulan ke DPR RI).

7. URUSAN PERDAGANGAN a) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Akses Pasar dan Perluasan Pasar Ekspor yang dilaksanakan

yang

dilaksanakan

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya 6 Perusahaan produk Fashion potensial ekspor pada Pameran Trade Expo Indonesia ke 25 di Jakarta; terfasilitasinya 5 perusahaan produk olahan agro pada pameran Food Health di Jeddah Saudi Arabia; serta terfasilitasinya beberapa perusahaan UKM Jabar dalam kegiatan business meeting dengan mitra usaha dari Afrika Selatan dan Timur Tengah (2)

Kegiatan Peningkatan Kualitas Daya Saing Ekspor Hasil Industri Tembakau yang dilaksanakan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran ssebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya informasi potensi tembakau kualitas ekspor Jawa Barat; tersosialisasinya Kebijakan Perdagangan Luar Negeri tentang Tata Niaga Ekspor Tembakau dan Produk Tembakau terhadap 60 pelaku usaha tembakau; terlaksananya Pelatihan Teknis Ekspor terhadap 60 pelaku usaha tembakau dan produk tembakau; tersedianya informasi Profil Tembakau sebagai bahan pengembangan ekspor khususnya tembakau; tersosialisasinya peluang pasar luar negeri yang merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di Jawa Barat.


IV-220


Masih kurangnya jumlah pelaku UKM (usaha kecil dan menengah) dan jenis komoditi di sektor perdagangan yang berorientasi ekspor, hal ini tercermin dari kontribusi UKM/IKM dalam realisasi ekspor Jawa Barat. Solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan upaya–upaya pembinaan teknis dengan kerjasama daerah Kabupaten/Kota, akademisi dan

assosiasi

sehingga

keberadaan

calon-calon

eksportir

dapat

ditingkatkan. (2)

Penyebaran informasi peluang pasar jangkauannya masih terbatas tidak merata ke setiap daerah, demikian pula halnya dengan kemampuan manajemen ekspor dan kemampuan untuk melakukan promosi ekspor secara mandiri masih relatif kurang. Solusi

atas

permasalahan

tersebut

adalah

melakukan

kegiatan

pendampingan melalui sarana klinik bisnis sehingga tahapan-tahapan penyelesaian permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan. b) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional, Fasilitasi Pasar Lelang Forward Produk Agribisnis dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya 120 pengelola pasar tradisional dalam Pembinaan Manajemen Pengelola Pasar Tradisional; terlaksananya kegiatan keterampilan teknis perdagangan bagi 160 pengelola pasar tradisional; terlaksananya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Povinsi dan

Kabupaten/Kota

di

Jawa

Barat

dalam

Pengembangan

dan

Perlindungan Pasar Tradisional; terlaksananya fasilitasi 60 pelaku dalam kegiatan Bazar Ramadhan; terfasilitasinya 10 Pelaku usaha dalam Partisipasi Promosi Dagang pada Pameran Jabar Expo; terfasilitasinya UKM dalam memasarkan produk unggulan Jawa Barat yang berdaya saing; terfasilitasinya 450 pengusaha di pasar lelang; terlaksananya kampanye penggunaan produk dalam negeri di media elektronik/TV; tersedianya data sarana perdagangan di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat; serta terlaksananya apresiasi Batik Tatar Sunda sebagai hasil kebudayaan Jawa Barat. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-221

(2)

Kegiatan Peningkatan Usaha Dagang Kecil Menengah Tembakau/Rokok yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan manajemen usaha dagang kecil menengah bagi pedagang dan distributor Rokok/Tembakau untuk 140 orang di Kabupaten Cirebon, Sumedang dan Cianjur; terlaksananya kajian Kajian Tata Niaga Tembakau dan Rokok di Jawa Barat; terlaksananya penyusunan Company Profil Perusahaan Rokok dan Tembakau di Jawa Barat; terlaksananya pengawasan terhadap peredaran rokok dan tembakau di 6 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

(3)

Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perdagangan, yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya evaluasi dan pemantauan bulanan Program Raskin; sinkronisasi pelaksanaan pasar Peduli Ramadhan; terfasilitasinya

Pemasaran

Produk

Dalam

Negeri;

terlaksananya

partisipasi kerjasama perekonomian anggota Mitra Praja Utama (MPU); serta rapat koordinasi distribusi garam Beriodium (4)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Kebijakan Garam yang dilaksanakan Biro Adminitrasi Perekonomian Setda Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Kajian Akademik Penyusunan Rancangan Kebijakan tentang Pengendalian dan Pelarangan Produk serta Peredaran Garam tidak Beriodium, sebagai dokumen pendukung RAPERDA tentang Pengendalian Produksi dan Peredaran Garam. 2) Permasalahan dan solusi (1)

Masih

terbatasnya

aparat

pembina

dan

asosiasi

di

daerah

Kabupaten/Kota terhadap pemahaman penafsiran kebijakan pemerintah khususnya Pepres No.112/2007, hal ini terbukti dengan maraknya aksi protes terhadap kehadiran pasar modern; Solusi atas permasalahan terebut adalah melakukan koordinasi yang intensif dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, akademisi dan kalangan praktisi pengelola pasar tradisisonal secara bersama sama melakukan pertemuan dengan aparat Pembina di daerah Kabupaten/Kota dan

assosiasi

dalam


upaya

memberikan

pemahaman

Kebijakan IV-222

Pemerintah

dalam Pembinaan Pasar Tradisional;

mendiskusikan

permasalahan yang berkembang di lapangan dalam implementasi kebijakan di Daerah; serta memberikan masukan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan Pelaksanaan koordinasi peningkatan daya saing pasar tradisional dan perlindungan terhadap pasar tradisional melalui forum maupun pembinaan yang terkait dengan pengembangan pasar tradisional. (2)

Umumnya peserta yang menghadiri kegiatan kooridinasi/sosialisasi dalam hal ini aparat dari daerah Kabupaten/Kota bukan pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan bahkan kurang memiliki kompetensi dalam bidangnya, sehingga hasil dari kegiatan koordinasi maupun sosialisasi kurang optimal. Solusi atas permasalahan tersebut adalah meningkatkan koordinasi sehingga diperlukan pemahaman dari para pimpinan Dinas di daerah dalam penunjukan atau penugasan sebagai peserta kegiatan baik forum maupun sosialisasi kebijakan agar menugaskan pejabat atau petugas yang membidangi perdagangan yang terkait dengan pengelolaan pasar di daerah sehingga dalam implementasi kebijakan dapat terjalin kesamaan persepsi dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaran urusan sub bidang

perdagangan

didaerah

kabupaten/kota,

khususnya

dalam

peningkatan daya saing pasar tradisional. (3)

Masih lemahnya koordinasi penanganan ketersediaan dan harga pangan Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) yang merupakan tugas pokok beberapa

OPD

terkait,

yaitu

Badan

Ketahanan

Pangan,

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan. Solusi atas permasalahan tersebut adalah perlu adanya pembahasan intensif dalam mengkoordinaskani penanganan ketersediaan dan harga pangan, selain untuk meningkatkan penanganan juga dalam rangka upaya efisiensi anggaran. c) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian yang dilaksanakan

yang

dilaksanakan

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pelayanan tera/tera ulang sebanyak 80.400 perusahaan; tersedianya kesepahaman LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-223

tentang ketelusuran kebijakan dan standar kemetrologian sebanyak 963 buah BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) telah dilakukan pemeriksaan

dan

pengujian

pada

5

wilayah

pelayanan;

serta

meningkatnya tertib ukur dan perlindungan konsumen pada 5 wilayah pelayanan kemetrologian di Jawa Barat. (2)

Kegiatan peningkatan pengawasan barang yang beredar dan tertib niaga yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya 10 kali pengawasan barang yang beredar di pasar; terlaksananya 5 kali pengawasan barang dalam pengawasan; terlaksananya 3 kali Pengawasan Barang yang diatur Tata Niaganya; terlaksananya 10 kali Pengawasan barang Metrologi Legal; terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Distribusi Sarana Produksi Padi dan Pupuk dengan peserta 150 Orang; serta Meningkatnya Pemahaman terhadap Perlindungan Konsumen bagi 150 Orang Pelaku Usaha dan Aparat.


Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pelayanan tera ulang UTTP. Kondisi ini mungkin disebabkan belum meratanya aktivitas penyuluhan tentang UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sehingga kesadaran untuk menera ulangkan masih relatif rendah. Solusi atas permasalahan tersebut adalah meningkatkan kegiatan penyuluhan terutama kedaerah-daerah melalui kerjasama dan koordinasi dengan aparat di Daerah Kabupaten/Kota.

(2)

Masih terbatasnya Keberadaan tenaga pengawas barang beredar atau PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa) maupun PPNS-PK, PPNS– Perda dan PPNS Metrologi untuk melakukan pengawasan lapangan maupun kordinasi pengawasan dengan instansi teknis terkait , BPSK (Badan

Penyelesaian

Sengketa

Konsumen),

LPKSM

(Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat) lintas sektor dan lintas daerah Kabupaten/kota, demikian pula keberadaan tenaga fungsional penera masih belum memadai dibanding tuntutan pelaksanaan tugas ke depan. Solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan upaya-upaya pengendalian dengan kerjasama Korwas PPNS/Bareskrim Polda Jabar. (3)

Terbatasnya pengendalian

penggunaan frekuensi kepada


pemilik

dan luas

Ukuran,

jangkauan aktivitas

Takaran,

Timbangan

dan

IV-224

Perlengkapan (UTTP), hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek perlindungan konsumen. Solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah cq. Departemen Perdagangan untuk mengikutsertakan dalam diklat PPBJ/PPNS-PK/PPNS Metrologi serta melakukan koordinasi dengan BKD dan Biro Organisasi untuk mengatasi permasalahan kekurangan SDM Metrologi (menjelang banyak yang pensiun).

8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN Program Pengembangan Transmigrasi 1)

Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Pengarahan, Pemindahan dan Pemberdayaan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.166.953.750. Hasil kegiatan adalah terlaksananya : Koordinasi dan fasilitasi pengerahan dan penempatan transmigrasi di 26 Kabupaten/Kota, Pemindahan dan penempatan penduduk daerah genangan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang sebanyak 35 KK dari target 70 KK, yaitu ke lokasi Sei Bulan C Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat 5 KK (19 Jiwa) dan ke lokasi Sei Besar Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat 30 KK (100 Jiwa), Evaluasi keberhasilan transmigrasi di 6 Provinsi Daerah penempatan transmigrasi yaitu ke Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat serta terlaksananya koordinasi Antar Daerah pengirim yaitu ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

(2)

Kegiatan Pelatihan dan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 496.405.000,-, hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan pemberdayaan masyarakat transmigrasi local (resettlement) sebanyak 8 Angkatan masing-masing 20 orang, yaitu di lokasi Unit pemukiman transmigrasi lokal (resettlement) Cikedung I Kabupaten Indramayu, Sukamaju Kabupaten Majalengka, Cimanggu II Kabupaten Sukabumi, Cisitu Kabupaten Sumedang, Arinem dan Cimahi Kabupaten Garut, Mekarsari Kabupaten Ciamis, Cisampih Kabupaten Subang,

Jabranti

kabupaten

Kuningan

dan

Neglasari

Kabupaten

Tasikmalaya. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-225

(3)

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dibidang Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

193.850.000,-.

Hasil

terfasilitasinya kerjasama dibidang ketransmigrasian Jawa

Barat

selaku

daerah

pengirim

dengan

kegiatan

antara Provinsi Provinsi

daerah

penerima/penempatan. 2) Permasalahan dan Solusi (1)

Kesiapan

daerah

penempatan

dalam

pelaksanaan

pembangunan

pemukiman transmigrasi belum semuanya dapat terselesaikan sehingga berdampak pada realisasi penempatan transmigran asal Jawa Barat tidak sesuai target. Solusinya dilakukan koordinasi dengan daerah penempatan agar dalam menyiapkan pembangunan pemukiman dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran. (2)

Pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal (resettlement) belum menyentuh ke semua lokasi serta dalam mengembangkan usahanya masih terkendala pada aspek permodalan, akses pasar dan teknologi. Solusi perlu dilakukan fasilitasi secara berkesinambungan terkait dengan akses permodalan, akses pasar dan teknologi, terutama dalam hal penguatan permodalan melalui bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan potensi lokasi.

9. URUSAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA a) Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kader Juru Dakwah dan Khotib/Muballigh di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 485.400.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan kader Juru Dakwah dan Khotib/Muballigh yang diikuti sebanyak 280 orang peserta dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. (2)

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pembinaan Majelis Taklim dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 480.400.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas Majelis Taklim dan Dewan


IV-226

Kemakmuran Masjid (DKM) di Jawa Barat yang diikuti sebanyak 380 orang pengurus Majelis Taklim dan DKM dari Kabupaten/Kota se- Jawa Barat. (3)

Kegiatan Implementasi Pengamalan Agama melalui Safari Ramadhan dan Tarling Gubernur Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 251.600.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya Safari Ramadhan Gubernur Jawa Barat dan Taraweh keliling Muspida di 4 Lokasi/Wilayah di Jawa Barat.

(4)

Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tk. Jawa Barat, Pembinaan dan Pengiriman Kafilah MTQ Jawa Barat ke MTQ Tk. Nasional yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.433.263.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya Kegiatan MTQ Tk. Jawa Barat diikuti 1.352 orang, Pembinaan Kafilah MTQ Jawa Barat diikuti 42 orang peserta, 18 Pembina dan 30 orang official dan Pengiriman Kafilah MTQ Jawa Barat ke Tk. Nasional

yang

diikuti

oleh

42

orang

peserta

(meraih

juara

umum/peringkat terbaik dengan 17 kategori perlombaan. (5)

Kegiatan Fasilitasi Festival Maulid Nusantara (FMN) ke 5 di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

190.100.000,-.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

terlaksananya

keikutsertaan kontingen dalam kegiatan Festival Maulid Nusantara ke 5 yang diikuti 33 orang perserta. b) Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan 1) Pelaksanaan Program (1)

Kegiatan

Pemberdayaan

Madrasah

Diniyah

di

Jawa

Barat

yang

dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.900.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya pembinaan guru madrasah di Jawa Barat yang diikuti 120 orang perserta dari Kabupaten/Kota se-Jawa Barat (2)

Kegiatan Pelaksanaan Pekan Olahraga

dan Seni

Santri

Daerah,

Pembinaan Kontingen dan Pengiriman Kontingen ke Tk. Nasional di Jawa Timur yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 3.585.470.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya Pekan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010

IV-227

Olahraga dan Seni Santri Daerah, Pembinaan Kontingen dan Pengiriman Kontingen ke Tk. Nasional di Jawa Timur yang diikuti 1.060 orang peserta dari Jawa Barat. (3)

Kegiatan

Fasilitasi

Keagamaan

serta

Pelayanan

kepada

Organisasi/Pontren/Masjid di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000,-. Hasil tidak diserap karena tidak ada penunjang (paket ATK). (4)

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Pengelola Zakat dan Bimbingan Ibadah Haji yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 133.150.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya workshop pemberdayaan pengelola zakat di Jawa Barat yang diikuti 52 orang, dan workshop pemberdayaan pengelola bimbingan ibadah haji di Jawa Barat diikuti 52 peserta dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat. (5)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemberantasan Buta Huruf Al-Quran di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 140.400.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya kegiatan pemberantasan Buta Huruf Al-Quran yang diikuti 120 orang peserta dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat. (6)

Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Petugas Tim Pemandu/Pemantau Haji Daerah yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi

Jawa

Barat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 467.250.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya kegiatan pembinaan Petugas TPHD Provinsi Jawa Barat diikuti 90 orang peserta.


IV-228

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents