BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

47 Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 34 urusan yang didesentralisasikan kepada Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari 26 Urusan Wajib dan 6 Urusan Pilihan. Untuk melaksanakan ke-34 urusan tersebut dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organsasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 7 (tujuh) Dinas Daerah, 1 (satu) Badan, 1 (satu) Inspektorat, 7 (Tujuh) Kantor, 1 (Satu) RSU, Satuan Polisi Pamong Praja, 5 (lima) Kecamatan dan 10 (sepuluh Kelurahan). Adapun SKPD penyelenggara Urusan Wajib dan Urusan Pilihan di Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib dan Pilihan No

Urusan

SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Wajib 1

Pendidikan

Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan, Ktr Diklat

2

Kesehatan

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, RSU

3

Lingkungan hidup

Kantor Lingkungan Hidup

4

Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

5

Pentaan ruang


6

Perencanan pembangunan

Bappeda dan Penanaman Modal

7

Perumahan


8

Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan

9

Penanamn Modal


10

Koperasi dan Ussaha Kecil Menengah

Dinas Perindutrian, Perdagangan dan Koperasi

19

Kependudukan da catatan sipil

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Ketenagakerjan dan Transmigrasi

12

Ketenagakaerjaan


13

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

14

Ketahan pangan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

15

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


No

Urusan

SKPD Penyelenggara Urusan

16

Perhubungan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

17

Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

18

Pertanahan

Sekretariat Daerah

19 20

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah

Kantor Kesatan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Camat, Kelurahan, Ktr Perijinan, Sat-Pol PP.

21

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

22

Sosial

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

23

Kebudayaaan


24

Statistik


25

Kearsipan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

26

Perpustakaan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Urusan Pilihan 1

Kelautan dan Perikanan

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

2

Pertanian


3

Kehutanan


4

Energi dan Sumber Daya Mineral


5

Pariwisata


6

Perdagangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

7

Industri

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

8

Transmigrasi


Besaran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jembrana yang dialokasikan pada masing-masing urusan, realisasinya adalah sebagai berikut : Tabel 4.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Per-Urusan Tahun 2011 ANGGARAN No A.

URUSAN

REALISASI

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Total Belanja

Total Realisasi

%

Urusan Wajib

1

Pendidikan

102.329.779.650,00

61.051.299.485,00

163.381.079.135,00

131.314.308.783,00

80,37

2

Kesehatan

23.304.188.414,04

42.001.168.543,91

65.305.356.957,95

59.302.294.006,40

90,81

3

Lingkungan hidup

3.289.927.187,00

4.231.169.210,00

7.521.096.397,00

6.760.678.275,00

89,89

4

Pekerjaan Umum

5.005.355.543,00

36.508.936.000,00

41.514.291.543,00

40.876.906.332,00

98,46

5

Pentaan ruang

0,00

736.978.000,00

736.978.000,00

642.462.696,00

87,18

6

Perencanan pembangunan

2.883.501.679,85

2.447.352.300,00

5.330.853.979,85

4.760.086.404,00

89,29

7

Perumahan

0,00

713.020.000,00

713.020.000,00

0,00

0,00

8

Kepemudaan dan Olahraga

0,00

1.309.457.900,00

1.309.457.900,00

935.040.700,00

71,41

9

Penanamn Modal

0,00

163.255.500,00

163.255.500,00

161.161.212,00

98,72

10

Koperasi dan Usaha Kecil

3.486.135.237,00

981.254.000,00

4.467.389.237,00

3.788.624.571,00

84,81


49 Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ANGGARAN No

URUSAN

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

REALISASI Total Belanja

Total Realisasi

%

Menengah 11

Kependudukan dan catatan sipil

12 13

3.010.779.970,00

1.839.593.000,00

4.850.372.970,00

4.503.032.513,00

92,84

Ketenagakaerjaan

0,00

53.633.500,00

53.633.500,00

11.801.000,00

22,00

0,00

5.725.535.100,00

5.725.535.100,00

5.567.007.650,00

97,23

1.024.328.759,00

729.820.000,00

1.754.148.759,00

1.598.531.755,00

91,13

15

Ketahanan pangan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

0,00

235.300.000,00

235.300.000,00

235.300.000,00

100,00

16

Perhubungan

5.242.215.072,00

1.843.868.500,00

7.086.083.572,00

6.470.282.604,00

91,31

17

Komunikasi dan Informatika

0,00

1.846.337.800,00

1.846.337.800,00

1.625.812.120,00

88,06

18

0,00

320.400.000,00

320.400.000,00

189.003.100,00

58,99

1.021.134.836,00

1.302.700.500,00

2.323.835.336,00

1.911.170.464,00

82,24

225.525.843.561,91

56.091.168.279,00

281.617.011.840,91

259.252.699.067,36

92,06

21

Pertanahan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.548.186.475,00

1.330.222.950,00

2.878.409.425,00

2.553.428.641,00

88,71

22

Sosial

0,00

699.091.500,00

699.091.500,00

689.748.100,00

98,66

23

Kebudayaaan

0,00

2.514.599.000,00

2.514.599.000,00

2.270.604.000,00

90,30

24

Statistik

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

Kearsipan

0,00

33.401.000,00

33.401.000,00

27.085.000,00

81,09

26

Perpustakaan

1.144.337.673,00

416.799.400,00

1.561.137.073,00

1.371.735.039,00

87,87

B.

Urusan Pilihan 0,00

2.152.812.727,00

2.152.812.727,00

1.609.887.350,00

74,78

5.059.875.978,00

1.561.839.558,00

6.621.715.536,00

5.944.900.267,00

89,78

14

19

20

1

Kelautan dan Perikanan

2

Pertanian

3

0,00

1.344.485.900,00

1.344.485.900,00

1.330.090.275,00

98,93

4

Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Pariwisata

0,00

565.000.000,00

565.000.000,00

455.986.000,00

80,71

6

Perdagangan

0,00

441.209.500,00

441.209.500,00

415.074.000,00

94,08

7

Industri

0,00

300.732.500,00

300.732.500,00

271.933.500,00

90,42

8

Transmigrasi

0,00

59.600.000,00

59.600.000,00

1.800.000,00

3,02

5.059.875.978,00

6.425.680.185,00

11.485.556.163,00

10.029.671.392,00

87,32

383.875.590.035,80

231.552.041.652,91

615.427.631.688,71

546.848.475.424,76

88,86

Jumlah TOTAL BELANJA



Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 163.381.079.135,00 atau sebesar 26,55% dari total belanja daerah. Hal ini sudah memenuhi ketentuan perundangundangan disektor pendidikan yang mengamanatkan alokasi anggaran bidang pendidikan minimal sebesar 20%. Demikian pula pada sektor kesehatan, anggaran yang dialokasikan pada tahun 2011 juga cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 65.305.356.957,95 atau mencapai 10,61% dari total belanja daerah. Sedangkan dari anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pilihan, sektor pertanian adalah yang paling besar. Hal ini mengingat sektor pertanian merupakan sektor unggulan dimana sebagian besar penduduk Jembrana bekerja disektor ini. Secara keseluruhan alokasi anggaran belanja daerah Kabupaten Jembrana tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan adalah sebesar Rp. 615.427.631.688,71 dan terealisasi sebesar Rp.546.848.475.424,76 atau sebesar 88,86%.

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. PENDIDIKAN Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian maka diharapkan segenap masyarakat Kabupaten Jembrana memiliki pendidikan minimal tingkat SLTA. Pendidikan di Kabupaten Jembrana merupakan program prioritas yang dilaksanakan dengan kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk membebaskan siswa SD,SLTP dan SLTA dari biaya pendidikan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah, pemerintah Kabupaten

Jembrana mengeluarkan

kebijakan

dibidang pendidikan

dengan

memberikan subsidi biaya pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi berupa bantuan beasiswa pendidikan.



Sedangkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan di Jembrana, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menetapkan 3 (tiga) produk hukum daerah di sektor pendidikan yaitu : 1. Perda No 10 th 2006 tentang Subsidi Biaya Pendidikan 2. Perda 14 tahun 2006 tentang Pemberian Beasiswa 3.Perda No 15 tahun 2006 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Urusan Pendidikan di Kabupaten Jembrana dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan serta SKPD Kantor Diklat Kabupaten Jembrana dengan program dan kegiatan masing-masing sebagai berikut : 1.1 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 9 kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor g. Penyediaan Makanan dan Minuman h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah i. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3. Program Wajib Belajar 9 Tahun, yang terdiri dari 10 kegiatan yaitu : a. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dan pengadaan Mebeulair b. Rehabilitasi sedang/berat Taman,Lapangan Upacara dan Fasilitas parkir c. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/swasta d. Lomba-lomba Pendidikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


e. Penyelenggaraan Operasional Sekolah TK. f. Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan g. Peningkatan Saran dan Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar h. Kegiatan Lomba-lomba Olimpiade Mata Pelajaran i. Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama y. Pendampingan BOS Provinsi untuk SD dan SMP. 4. Program Pendidikan Menengah yang terdiri dari 5 kegiatan antara lain : a. Pembangunan Gedung Sekolah b. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa c. Kegiatan Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran d. Kegiatan Lomba-Lomba Pendidikan e. Penyelenggaraan Bantuan Operasional Pendidikan SMP,SMA/SMK 5. Program Pendidikan Non Formal yang terdiri dari 4 kegiatan antara lain : a. Jambore PTK–PNF b. Hari Anak Nasional c. Hari Aksara Internasional d. Gebyar PAUD . 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdiri dari 3 kegiatan antara lain : a. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi b. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP,SMA dan SMK c. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan yang terdiri dari 2 kegiatan : a. ISO/SNI 9001–2008 b. Pengembangan Kurikulum Pemenuhan SPM 8. Program Wajib Belajar 12 Tahun yang terdiri dari 7 kegiatan antara lain : a. Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas pendidikan b. Lomba–Lomba bidang pendidikan c. Rehabilitasi Gedung Sekolah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


d. Pembangunan Gedung Sekolah e. Pengadaan Meubeleur f. Pemantapan dan Try Out Ujian Akhir SMP,SMA dan SMK g. Ujian Akhir SMP,SMA dan SMK Selain Program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan formal yang dilaksanakan oleh Dinas Dikporaparbud dalam rangka peningkatan keterampilan bagi masyarakat umum dan aparatur juga dilaksanakan berbagai program kegiatan pendidikan dan latihan dengan SKPD pelaksana Kantor Diklat Kabupaten Jembrana. Adapun Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Administrasi Pelayanan Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Pendidikan Non Formal 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi Program Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut: Tabel 4.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2011 No 1

Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor g. Penyediaan Makanan dan Minuman h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah i. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi

Realilsasi Fisik %

Anggaran

Dana

8.400.000 113.025.000

8.400.000 97.150.000

100 85,95

100 85,95

120.000.000 72.521.600 132.292.850 103.773.000 75.855.000 268.030.000

119.991.000 67.764.700 71.325.600 93.780.000 59.440.735 228.316.000

99,99 93,44 53,91 90,37 78,368 85,18

99,99 93,44 53,91 90,37 78,36 85,18

838.040.000

792.305.000

94,54

94,54


Keu(%)


No 2

3

4

5

6 7

Program/Kegiatan Program Wajib Belajar 9 Tahun a. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dan pengadaan meubelair b. Rehabilitasi sedang /berat Taman,Lapangan Upacara dan fasilitasi parkir c. Penyediaan bantuan operasional sekolah jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta,SMP Negeri/Swasta d. Lomba-lomba Pendidikan e. Penyelenggaraan Operasional sekolqah TK f. Rehabilitasi bangunan sekolah dan peningkatan saran dan prasarana pendidikan g. Peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas Pendidikan sekolah Dasar h. Kegiatan lomba-lomba Olimpiade Mata Pelajaran i. Peningkatan sarana prasarana dan kualitas Pendidikan sekolah Menengah Pertama y. Pendampingan BOS Provinsi untuk SD dan SMP Program Pendidikan Menengah a. Pembangunan Gedung sekolah b. Pengadaan Alat-alat praktek dan peraga c. Kegiatan pembinaan olimpiade mata pelajaran d. Kegiatan lomba-lomba Pendidikan e. Penyelenggaraan Bantuan Operasional Pendidikan SMP,SMA/SMK Program Pendidikan Non Formal a.Jambore PTK – PNF b.Hari Aksara Internasional c. Hari Anak Nasional d.Gebyar PAUD Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi b. Penilaian kinerja kepala sekolah SMP, SMA dan SMK c. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD Program Manajemen Pelayanan Pendidikan a. ISO/SNI 9001 - 2008 b. Pengembangan kurikulum pemenuhan SPM Program Pendidikan 12 tahun a. Peningkatan sarana, prasarana, dan kualitas pendidikan b. Rehabilitasi Gedung Sekolah c. Pembangunan Gedung Sekolah d. Pengadaan Meubelair e. Lomba-lomba bidang Pendidikan f. Pemantapan dan try out ujian akhir SMP,SMA,SMK g. Ujian Akhir SMP,SMA,SMK

Anggaran

Dana

Realilsasi Fisik %

Keu(%)

1.030.573.000

981.106.000

100

95,20

311.250.000

308.862.000

100

99,23

16.860.218.500

16.573.379.751

100

98,30

77.133.900 485.640.000 11.638.945.000

40.837.486 441.957.486 2.253.531.000

100 100 100

52,94 91,01 19,36

11.865.970.000

0

0

0

20.000.000 2.832.180.000

11.200.000 0

100 0

56,00 0

1.221.699.960

0

0

0

700.000.000 184.000.000 240.000.000 164.400.950 3.651.578.000

0 156.255.000 50.526.920 66.026.000 3.035.342.646

0 100 100 100 100

0 84,92 21,05 40,16 83,12

8.480.000 5.072.500 7.862.500 17.862.500

7.280.000 4.622.500 0 3.662.500

100 100 0 100

85,85 91,13 0 20,50

323.520.000

0

3.720.000

3.600.000

100

96,77

46.166.400

23.846.400

100

51,65

25.000.000 20.094.000

0 16.989.000

0 100

0 84,55

1.111.709.400

882.231.000

100

79,36

772.400.000 3.503.400.000 1.217.650.000 98.800.000 67.159.850

756.655.000 3.014.173.950 710.966.500 92.450.000 65.879.850

100 100 100 100 100

97,96 86,04 58,39 93,57 98,09

390.000

0


0

0

0

0


Dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan

mendukung

program

dan

pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan

dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Wajib Belajar sembilan tahun . Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dan pengadaan meubelair

terdapat

dana

luncuran

dari

pusat

yaitu

Dana

Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) sebesar Rp. 1.030.573.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 981.106.000

atau

95,20 %

dana

tersebut adalah untuk rehab sedang/berat 11 sekolah dasar dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%, dimana luncuran dana tersebut masuk ke APBD Perubahan tahun 2011. Untuk rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 311.250.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 308.862.000,00 atau 99,23% dengan tingkat capaian kinerja 100% adalah untuk pagar alas 4 Sekolah dasar prasarana pendidikan yang bersumber dari silpa DAK Tahun 2010 yang tidak bisa dialokasikan di tahun 2010 sebesar Rp. 11.638.945.000,00 dan dapat direalisasikan tahun 2011

sebesar

Rp.2.253.531.000, adalah untuk rehab 8 SMP dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan (alat pembelajaran TIK) untuk sekolah dasar. Sedangkan pengadaan buku pelajaran tidak bisa dilaksanakan karena gagal tender, sehingga ada dana yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.385.414.000,00 (80,64%). Untuk

kegiatan

peningkatan

pendidikan sekolah dasar

sarana

dan

prasarana

dan

kualitas

dan kegiatan peningkatan sarana prasarana dan

kualitas pendidikan sekolah menengah pertama yang bersumber dari dana DAK tahun 2011, dianggarkan masing–masing sebesar Rp. 11.865.970.000 dan Rp.2.832.180.000 tidak dapat dilaksanakan/direalisasikan karena petunjuk teknis DAK dari pemerintah pusat datangnya Bulan September 2011, sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan dan dianggarkan kembali tahun 2012 (silpa terikat DAK th 2012). Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


Sedangkan penyediaan

untuk

bantuan

Negeri/Swasta,

SMP

kegiatan-kegiatan bantuan

diluar

operasional

Negeri/Swasta

untuk

kegiatan

sekolah 210

fisik

jenjang

sekolah

seperti SD/SDLB

(anggaran

dari

pemerintah pusat) dipergunakan untuk kegiatan kegiatan untuk menunjang kegiatan sekolah dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 16.860.218.500 dengan realisasi sebesar Rp. 16.573.375.751,00 atau 98,30%, kegiatan lombalomba pendidikan dianggarkan sebesar Rp. 77.133.900 dengan realisasi sebesar Rp. 441.957.486,00 atau 91,01% terjadi penghematan anggaran sebesar Rp.43.682.514,00 atau 8,99%. Untuk peningkatan operasional sekolah TK, pemerintah daerah melalui Dinas Dikporaparbud melaksanakan kegiatan penyelenggaraan operasional sekolah untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah di tingkat TK untuk 39 sekolah, dan untuk meningkatkan prestasi siswa di bidang mata pelajaran maka Dinas Dikporaparbud telah melaksanakan kegiatan lomba-lomba olimpiade mata pelajaran yang diikuti oleh 12 orang dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 20.000.000

dengan realisasi sebesar Rp. 11.200.000 atau 56%. Terdapat

penghematan anggaran sebesar Rp. 8.800.000,00 (44,00%) dengan tingkat capaian kinerja 100%. Sedangkan untuk dana pendampingan Biaya Operasional Pendidikan Provinsi Bali untuk SD dan SMP dianggarkan sebesar Rp. 1.221.699.960,00 tidak dapat direalisasikan karena kegiatannya tidak dirinci (gelondongan), sehingga harus dilaksanakan menunggu perubahan anggaran, dan setelah perubahan berjalan proses keuangan dengan menggunakan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang akan diselesaikan dengan GU Nihil, sehingga harus ada SPJ dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) hari. Karena waktu yang sangat singkat para Kepala Sekolah tidak bersedia membuat SPJ dalam waktu tersebut sehingga disepakati untuk diluncurkan pada tahun 2012. 2. Program Pendidikan Menengah. Kegiatan pembangunan gedung sekolah dengan rencana pembangunan SMK Kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp. 700.000.000 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011

yang rencananya


akan dibangun di Kecamatan Melaya tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya pembebasan tanah dari Pemerintah Provinsi Bali (masih dalam proses), namun kegiatan

pembangunan gedung sekolah untuk SMK IV (Kesehatan) ini

kembali dianggarkan pada anggaran tahun 2012. Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi siswa terutama siswa SMK, pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Dikporaparbud melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat peraga/praktek siswa yang dianggarkan sebesar Rp. 184.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 156.255.000,00 (84,92%) ada penghematan anggaran sebesar Rp. 27.745.000,00 (15,08%). Dalam Program Pendidikan Menengah juga dilaksanakan kegiatankegiatan yang memberikan motivasi siswa dan prestasi di bidang mata pelajaran seperti kegiatan Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran dimana dianggarkan sebesar Rp.240.000.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 50.526.920,00 atau 21,05%,

kegiatan

lomba-lomba

pendidikan

dianggarkan

sebesar

Rp.164.400.950,00 dengan realisasi sebesar Rp. 66.026.000,00 atau 40,16%. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan operasional pendidikan di SMP, SMA dan SMK melalui kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Operasional Pendidikan SMP,

SMA

dan

SMK

dianggarkan

sebesar

Rp.

3.651.578.000,00

dapat

direalisasikan sebesar Rp. 3.035.342.646,00 atau 83,12%. 3. Program Pendidikan Non Formal Untuk mendukung Program Pendidikan Non Formal berbagai kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain adalah kegiatan Jambore PTK– PNF dimana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp.8.480.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.280.000,- atau 85,85% dengan tingkat capaian kinerja 100% dari segi anggaran ada penghematan sebesar Rp.1.200.000 (14,15%) karena belanja akomodasi di tanggung Provinsi Bali. Sedangkan

untuk

kegiatan

Hari

Anak

Nasional

dianggarkan

sebesar

Rp.7.862.500,00 dengan realisasi Rp.0,00 karena kegiatan bersamaan dengan kegiatan Gebyar PAUD dan pelaksanaan kegiatan Hari Anak Nasional biaya sudah di tanggung pihak Provinsi Bali sehingga anggaran tidak dipergunakan. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


Kegiatan Aksara Internasional dianggarkan sebesar Rp. 5.072.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.622.500,00 atau 91,12%, sedangkan kegiatan Gebyar PAUD dianggarkan sebesar Rp. 17.862.500 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.662.500 atau 20,50% kegiatan tersebut dapat diefisiensikan mengingat sebagian dana sudah ditanggung Provinsi Bali, sehingga tidak dobel penggunaan anggaran. 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan berbagai kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2011, antara lain ; a. Kegiatan pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi yang dianggarkan sebesar Rp. 323.520.000,- tidak dapat direalisasikan karena semua guru yang melanjutkan ke S1 tidak memiliki ijin belajar (ijin belajar tidak dikeluarkan),

sehingga mereka melanjutkan dengan biaya sendiri. Sisa

anggaran menjadi silpa. b. Kegiatan penilaian kinerja Kepala Sekolah dianggarkan sebesar Rp. 3.720.000 adalah untuk penilaian kepala sekolah SMP, SMA dan SMK oleh Tim Penilai Kabupaten

dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.600.000 atau 96,77% dapat di

efisiensi sebesar Rp. 120.000.000 atau 3,23%. c. Kegiatan

penilaian

Kinerja

Kepala

Sekolah

SD

dianggarkan

sebesar

Rp.46.166.400,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 23.846.400,00 atau 51,65% kegiatan ini adalah untuk menilai kinerja Kepala Sekolah SD dengan jumlah Kepala Sekolah yang dinilai sebanyak 184 orang dengan sumber daya yang ada sebanyak 25 orang dan capaian kinerja 100%. Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain pendidikan lanjutan bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, penilaian kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK, dan penilaian kinerja Kepala Sekolah SD.



Jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi pendidikan S1/DIV pada tahun 2011 adalah sebanyak 2.674 orang dari 2.674 guru yang ada di Kabupaten Jembrana. Jadi, prosentase guru yang telah memenuhi kualifikasi adalah sebanyak 100% atau seluruh guru di Kabupaten Jembrana telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Jembrana. 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Dalam mendukung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan kegiatan yang dilaksanakan adalah ; a. Kegiatan ISO/SNI 9001-2008 di anggarkan pada anggaran perubahan tahun 2011 sebesar Rp. 25.000.000 tidak dapat direalisasikan karena konsultan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut

belum siap dilaksanakan

mengingat waktu yang terlalu pendek, dan kegiatan ini adalah tititpan dari bagian Hukum Organisasi Tatalaksana Setda Kab. Jembrana, b. sedangkan untuk kegiatan pengembangan kurikulum pemenuhan SPM dianggarkan

sebesar

Rp.

20.094.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp.16.989.000 atau 84,55% dapat diefisien sebesar Rp. 3.105.000,00 kegiatan ini digunakan adalah untuk mendukung administrasi kegiatan (cetak/penggandaan, BBM dan konsumsi). 6. Program Wajib Belajar 12 Tahun Program Wajib Belajar 12 Tahun didukung dengan 6 (enam ) kegiatan antara lain : a. Kegiatan sarana prasarana dan kualitas pendidikan adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan pengadaan LCD, komputer dan printer untuk SMPN, SMAN dan SMKN dengan anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 1.111.709.400,00 dengan penyerapan/realisasi dana sebesar Rp.882.231.000,00 atau realisasi keuangan sebesar 79,36%.



b. Kegiatan Lomba-Lomba Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 98.800.000 dengan tingkat penyerapan/realisasi dana sebesar Rp. 92.450.000 atau realisasi keuangan sebesar 93,57%. c. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekolah untuk rehab SMK1, SMA1 Mendoyo, dan SMPN

1

Melaya

Rp.772.400.000,00

dengan dengan

anggaran

tingkat

yang

dianggarkan

penyerapan/realisasi

dana

sebesar sebesar

Rp.756.665.000,00 adanya penghematan anggaran sebesar Rp. 15.000.000. d. Kegiatan

Pembangunan

Rp.3.503.400.000

untuk

Gedung

Sekolah

dianggarkan

sebesar

pembelian tanah SMPN 6 Negara, pembangunan

ruang perpustakaan dan RPL SMKN 3 Negara, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB),

pembangunan

kantor

dan

ruang

Guru

SMAN

2

Mendoyo,

pembangunan kantor SMPN 5 Mendoyo, dengan tingkat penyerapan/realisasi anggaran sebesar Rp. 3.014.173.950,00 atau 86,04%. e. Kegiatan Pematangan dan Try Out Ujian Akhir SMP, SMA, SMK dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam menghadapi ujuan akhir dimana

untuk

Rp.67.159850,00

mendukung dengan

kegiatan

tingkat

tersebut

dianggarkan

penyerapan/realisasi

dana

sebesar sebesar

Rp.65.879.850,00 atau 98,09 dengan tingkat capaian hasil kegiatan 100%. f. Kegiatan Ujian Akhir SMP, SMA, SMK dianggarkan sebesar Rp. 390.000,00 adalah untuk kegiatan memonitoring ujian akhir ke sekolah-sekolah dibantu untuk pembelian BBM melalui Subbag Umum Dinas,

sehingga dana yang

dianggarkan pada kegiatan tersebut tidak dipergunakan sehingga terjadi silpa tahun 2011. Keberhasilan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 dapat dilihat dari capaian terhadap indikator pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Angka Partisipasi APK dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Mi tahun 2010 hingga tahun 2011 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.4 Capaian Angka Partisipasi APK dan angka Partisipasi Murni dan DO (APM) SD/SDLB/Mi Angka Tahun APK APM Putus Sekolah (DO) melanjutkan 2010 115,55 98,50 99,20% 0,02 2011 113,94 98,43 99,91% 0,00 2. Angka Partisipasi APK dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2010 sampai dengan 2011 adalah sbb: Tabel 4.5 Angka Partisipasi APK dan angka Partisipasi Murni dan DO (APM) SMP/MTs Tahun APK APM Angka Kelulusan Putus Sekolah(DO) 2010 110,50 90,00 100% 0,03 2011 116,98 93,85 100% 0,02 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA tahun 2010 hingga tahun 2011 disajikan dalam tabel 3 berikut :

Tahun 2010 2011

Tabel 4.6 Capaian APK/APM SMA/SMK/MA APK APM Angka Kelulusan Putus Sekolah(DO) 95,00 75,60 99,97 0.04 98,07 74,96 100 0,03

4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tahun 2010 dan tahun 2011.

Tahun 2010 2011

Tabel 4.7 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA AM dari SD/MI ke AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA SMP/MTs 99,20% 99,46% 99,91% 99,69%

5. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 tahun 2010 dan tahun 2011.

Tahun 2010 2011

Tabel 4.8 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 88,69% 100%



Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Kantor Pendidikan dan Latihan Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : Tabel 4.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kantor Diklat Tahun 2011 NO

URAIAN

Pagu Anggaran

I

Belanja

II

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Realisasi

%

2.030.687.016

1.908.552.599

Penyediaan jasa surat menyurat

16.000.000

16.000.000

100,00

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

69.000.000

63.976.343

92,72

3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

65.200.000

64.700.000

99,24

4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

2.000.000

1.265.500

63,28

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

21.211.000

15.996.400

75,42

6

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

75.000.000

67.643.000

90,20

7

Penyediaan alat tulis kantor

36.327.000

33.622.000

92,56

8

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

17.315.000

16.070.000

92,81

9

Penyediaan komponen bangunan kantor

17.914.000

12.714.000

70,98

10

Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor

117.347.500

111.974.875

95,43

11

Penyediaan peralatan rumah tangga

25.800.000

25.800.000

100

12

Penyediaan bahan logistik kantor

45.553.525

43.483.750

95,46

13

Penyediaan makanan dan minuman

1.400.000

1.400.000

100

14

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

43.140.000

20.870.000

48,38

15

Penyediaan jasa tenaga administrasi

39.900.000

39.794.000

99,74

593.108.025

535.309.868

instalasi

listrik/penerangan

Jumlah II III

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pembangunan gedung kantor

20.000.000

19.763.000

98,82

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30.000.000

12.835.000

42,79

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

35.000.000

11.332.250

32,38

4

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

25.000.000

10.040.500

40,17

110.000.000

53.970.750

Jumlah III IV

Program Pendidikan Non Formal

1

Diklat menjahit

25.697.475

25.697.475

2

Diklat meubeler

51.335.000

51.315.000


100 99,97

63 Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah NO

URAIAN

3

Diklat pengolahan hasil pertanian

4

Pagu Anggaran

Realisasi

%

159.304.250

157.294.250

Diklat tata rias

81.839.250

81.219.250

5

Diklat komputer

52.669.250

52.165.250

99,05

6

Diklat las

56.364.250

55.354.250

98,21

7

Diklat otomotive

56.065.000

55.065.000

98,22

8

Diklat serati banten

21.551.750

20.894.750

96,96

9

Diklat bahasa inggris

50.724.250

50.424.250

99,41

555.550.475

549.429.475

Jumlah IV

98,74 99,25

V

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

606.398.500

555.898.500

2

Diklat pengadaan barang dan jasa

114.052.500

104.731.500

3

Diklat pengelolaankeuangan berbasis IT

130.192.500

102.700.000

78,89

4

Diklat training needs assessment (TNA)

162.300.000

143.319.000

88,31

5

Diklat analisis jabatan/kinerja daerah

101.872.500

90.937.500

89,27

6

Diklat TOT WI substansi kajian KTI, prilaku dan akuntansi Pim IV

176.335.000

130.602.500

74,07

7

Diklat manajemen kepala sekolah

108.342.500

95.442.500

88,10

1.399.493.500

1.223.631.500

Jumlah V Total Anggaran I+II+III+IV+V

4.688.839.016

4.270.864.192

91,68 91,83

91,09

Dari anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Diklat baik itu untuk masyarakat umum maupun aparatur (PNS) dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Program Administrasi Pelayanan Perkantoran Program ini terdiri dari dari 15 kegiatan yaitu kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan

jasa

peralatan

dan

perlengkapan

Kantor,

penyediaan

jasa

pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jembrana Tahun 2011


instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan penyediaan jasa tenaga administrasi. 2. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Program ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu

pembangunan gedung kantor,

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin

berkala

kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 3. Program Pendidikan Non Formal Pada program ini dilaksanakan pendidikan dan latihan bagi masyarakat umum berupa diklat menjahit, diklat meubelair, diklat pengolahan hasil pertanian, diklat tata rias, diklat komputer, diklat las, diklat otomotif, diklat serati banten dan diklat Bahasa Inggris 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

kemampuan

aparatur

Pemerintah Daerah dalam hal ini para Pegawai Negeri Sipil agar dalam melakasanakan tugas-tugasnya menjadi semakin baik. Kegiatan pendidikan dan latihan yang dilaksanakan yaitu diklat dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah, diklat pengadaan barang dan jasa, diklat pengelolaan keuangan daerah berbasis

IT,

diklat

manajemen

sekolah,

diklat

MOT/TOC,

diklat

TOT

widyaiswara, diklat manajemen kepala sekolah. 1.3

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pendidikan adalah

sebagai berikut : 1. Dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memahami bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan.



Pada tahun 2011 tercatat angka putus sekolah pada tingkat SD/Mi adalah sebesar 0,00%, pada tingkat SMP/MTs sebesar 0,02% dan pada tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,03% 2. Dalam

rangka

meningkatkan

mutu

pendidikan

terutama

pada

rehab

sedang/berat dan penambahan dan pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari dana dekonsentrasi mengalami kendala pengelolaan yang mana belum bisa dikelola secara swakelola sehingga memerlukan sumber daya dalam pengawasan lebih banyak untuk bisa mengawasi pelaksanaannya secara optimal. Disamping itu terkadang didalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) juknis sering datang terlambat sehingga proses kegiatan yang telah direncanakan sering terlambat terutama untuk dana pembangunan dan rehab bangunan sekolah. Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut : 1. Pemberian Bantuan beasiswa pendidikan adalah bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang selama ini diberikan kepada siswa dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK sampai ke Perguruan Tinggi sekaligus untuk dapat menumbuhkan minat bersekolah, tetapi masih perlu untuk pendataan terutama bagi siswa yang berada pada keluarga miskin dan kurang mampu. 2. Untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dekonsentrasi agar bisa diswakelolakan memerlukan

pendekatan

dengan

Daerah

Provinsi

dengan

mengadakan

permohonan untuk bisa dilaksanakan secara swakelola dan untuk Dana DAK supaya lebih sering berkoordinasi dengan pemerintah pusat supaya dalam menurunkan juknis pengelolaan dana DAK

supaya bisa lebih awal sehingga

kegiatan pembangunan pendidikan bisa lebih awal dilaksanakan.


BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents