PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

19.

BAB IV

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

melalui

pendayagunaan

dan

mengoptimalkan

seluruh

potensi

masyarakat. Demokratisasi yang berjalan telah membuka perspektif baru menyangkut interaksi

antar

pemerintah

dan

masyarakat.

Dalam

rangka

mendukung

terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis diperlukan keamanan dan ketertiban

umum

melalui

langkah-langkah

antisipatif

terhadap

munculnya

kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi, bencana dan kejadian-kejadian menonjol yang meresahkan masyarakat serta meningkatkan stabilitas keamanan wilayah dalam suasana iklim politik yang nyaman dan kondusif. Tujuan Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi dan bencana yang meresahkan masyarakat serta meningkatkan iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis. 19.1. Program dan Kegiatan Kebijakan Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh dua SKPD yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan program dan kegiatan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik a.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan : 1) Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Hari Raya, Natal dan Tahun Baru; 2) Antisipasi Pengamanan Wilayah; 3) Komunitas Intelijen Daerah (Kominda);

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2016

IV - 120


BAB IV

4) Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Kabupaten Pekalongan. b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa; 2) Peningkatan Kesadaran Bela Negara. c.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan : 1) Pengawasan Orang Asing 2) Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan kegiatan: 1) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; 2) Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); 3) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); 4) Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI); 5) Fasilitasi Peningkatan SDM FKUB, FPBI, FKDM, Ormas/LSM; 6) Fasilitasi

Pencegahan,

Pemberantasan,

Penyalahgunaan

dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). e.

Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan: 1) Koordinasi Dengan Pengurus Parpol Terwakili; 2) Bintek Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik.

f.

Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil, dengan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penertiban Surat Keterangan Terdaftar Bagi Ormas/LSM.

Satuan Polisi Pamong Praja a.

Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan kegiatan : 1) Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah;


IV - 121


BAB IV

2) Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah; 3) Patroli Wilayah; 4) Operasional Bagi Anggota LRC Kabupaten Pekalongan; 5) Bintek Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan anggota Satpol PP; 6) Pengamanan Pemilihan Kepala Desa (PAM Pilkades). b.

Program (PEKAT),

Peningkatan dengan

Pemberantasan

Kegiatan

Operasi

Penyakit

Masyarakat

Pemberantasan

Penyakit

Masyarakat (PEKAT) dan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT). c.

Program Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, dengan kegiatan : 1) Operasi Penegakan Perda dan Produk Hukum Daerah lainnya; 2) Penertiban Periklanan; 3) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT); 4) Operasi Penegakan Disiplin Pegawai.

d. Program

Peningakatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahan

Kebakaran, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran; 2) Penunjang

Pelaksanaan

Pelayanan

Penanggulangan

Bahaya

Kebakaran; 3) Pengingkatakan Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran.

19.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan Urusan Wajib Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam hal ini Belanja Langsung (tidak termasuk anggaran belanja langsung rutin/ non urusan) telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp2.477.629.000,00 dengan

realisasi penyerapan

sebesar Rp2.419.110.500,00 (97,64%) dengan

perkembangan capaian target indikator sasaran keberhasilan pembangunan dapat dilihat lebih rinci sebagaimana tabel berikut ini :


IV - 122


BAB IV

Tabel 4.61 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016 NO. 1

2 3

4

URUSAN, INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

Giat

14

32

18

56,25

Giat

12

22

16

72,73

Ormas

73

69

84

121,74

LSM

30

18

32

177,78

Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Jumlah Organisasi Kemasyarakat (Orkemas ) Jumlah Lembaga swadaya Masyarakat (LSM)

TAHUN 2016

CAPAIAN 2015

SATUAN

Sumber : Kesbangpol Kab. Pekalongan, 2017

Secara umum semua indikator keberhasilan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat tercapai, beberapa hal yang menyebabkan adanya target yang tidak tercapai antara lain : Tabel 4.62 Indikator Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NO.

1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

URUSAN, INDIKATOR KINERJA Operasi Penegakkan Peraturan Daerah & Peraturan Perundangan lainnya Penertiban Periklanan Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah Pengamanan Acara Pemda, Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) Patroli Wilayah Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT )

TAHUN 2016

CAPAIAN 2015

TARGET

REALISASI

%

Kec

10

10

10

100

Kec

12

12

12

100

Acara

60

36

36

100

9

9

100

SATUAN

Acara

17

Kegiatan

12

16

9

56,25

Keg

30

45

45

100

Keg

69

90

90

100

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik & Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pekalongan, 2016


IV - 123


BAB IV

19.3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan 1) masih rendahnya pendidikan politik dan demokratisasi bagi masyarakat; 2) kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi munculnya konflik yang berkaitan dengan Ipoleksosbudhankam; 3) masih adanya ganguan-gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang memerlukan tindakan antisipatif dari semua pihak; 4) degradasi moral dan etika bangsa akibat terkikisnya rasa kebangsaan (nasionalisme); 5) masih banyaknya Ormas/ LSM belum terdaftar serta tidak melaporkan keberadaanya dan aktifitas kegiatan setiap tahunnya; 6) adanya beberapa

Ormas/ LSM yang diperkirakan mempunyai

tingkat dependensi yang tinggi pada pemerintah serta pasif dalam menjalankan tugasnya; 7) belum optimalnya harmonisasi kerukunan antar tokoh-tokoh dan umat beragama; 8) Terbatasnya Sumber Daya Aparatur baik segi kualitas maupun kuantitas; 9) Kurangnya Sosialisasi Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya; 10) Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang Peraturan Perundangundangan; 11) Keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk lebih menunjang.

b. Solusi 1) Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat; 2) Peningkatan Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat;


IV - 124


BAB IV

3) Peningkatan Pemahaman Nasionalisme (Wawasan Kebangsaan) bagi seluruh elemen masyarakat (tomas, toga, towa, toda) dan Kelembagaan (Orkemas/LSM/LNL); 4) Menumbuhkan jiwa patriotisme, kesadaran masyarakat untuk menghargai nilai-nilai kepahlawanan serta kesadaran bela negara melalui peningkatan SDM aparat dan masyarakat tentang patriotik dan bela negara dengan pelatihan dan pendidikan; 5) Reaktualisasi empat pilar kebangsaan dengan menempatkan mata pelajaran Empat Pilar Kebangsaan kedalam kurikulum pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas; 6) Peningkatan Pembinaan Orkemas/LSM/LNL; 7)

Peningkatan harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama.;

8) Penambahan Tenaga Penegak Perda yang handal dan terampil; 9) Penyiapan dan pembekalan personil dengan keterampilan tentang penyidikan; 10) Penambahan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sesuai tugas pokok.

20.

URUSAN

OTONOMI

ADMINISTRASI

DAERAH,

KEUANGAN

PEMERINTAHAN

DAERAH,

PERANGKAT

UMUM, DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Otonomi daerah diagendakan bukan hanya dalam rangka mempertahankan keutuhan bangsa di dalam keberagaman dan hanya sekedar penyerahan wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah, tetapi juga mencakup agenda penyertaan masyarakat di dalam proses pemerintahan itu sendiri. Komitmen dari reformasi birokrasi telah menjadi kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan kepemerintahan yang bersih (clean governance). Reformasi birokrasi sebagai tuntutan dinamika masyarakat dengan menitikberatkan pada area perubahan yang antara lain adalah : a.

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);


IV - 125


b.

BAB IV

Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance;

c.

Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindah, dan kondusif;

d.

SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;

e.

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;

f.

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;

g.

Pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;

h.

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, pengawasan

menjadi agenda penting seperti sinergi pengawasan internal, efektivitas pengawasan eksternal,

pengawasan

masyarakat/sosial,

pengawasan

legislatif

dan

juga

pengawasan melekat. 20.1. Program dan Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh : (1) Sekretariat Daerah yang meliputi Bagian Umum, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Humas, Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Bagian Pembangunan, Bagian Kesra, Bagian Perekonomian dan Bagian Aset, (2) Sekretariat DPRD, (3) Inspektorat, (4) Badan Kepegawaian Daerah, (5) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta (6) Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan

Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Bagian Umum Setda a.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

b.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan kegiatan:


IV - 126


BAB IV

1) Dengan kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah pusat

dan

Pemerintah Daerah lainnya; 2) Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati. c.

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan Administrasi Pengelolaan dan pengendalian kegiatan.

d.

Program Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan arsip.

Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda a.

Program

Penyediaan

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian,

dengan Kegiatan Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian Sekretariat Daerah. b.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan: 1) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP PEMKAB) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); 2) Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah; 3) Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 4) Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra).

c.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan kegiatan: 1) Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik; 2) Kegiatan Analisis Beban Kerja; 3) Kegiatan Penataan Kelembagaan; 4) Kegiatan Sosialisasi IKM dan Standar Pelayanan; 5) Kegiatan Analisis Jabatan; 6) Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas; 7) Kegiatan Penyusunan Uraian Tugas Jabatan; 8) Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

d.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.


IV - 127


e.

BAB IV

Program Peningkatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Waskat.

f.

Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur,

dengan

Kegiatan

Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai. Bagian Humas Setda a.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan kegiatan: 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler acara Resmi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; 2) Press Tour.

b.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan: 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi

(Website bagian

Humas); 2) Pembangunan aplikasi SMS Center/ Gateway;

Bagian Hukum Setda a.

Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan Kegiatan Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi.

b.

Program

Penataan

Peraturan

Perundang-undangan,

dengan

kegiatan : 1) Publikasi Peraturan Perundang-undangan; 2) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDI Hukum); 3) Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan; 4) Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; 5) Rapat Kerja Program Legislasi Daerah; 6) Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Desa; 7) Koordinasi, Kajian Kerja sama dan Permasalahan Peraturan Perundang-undangan; 8) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah;


IV - 128


BAB IV

9) Penyuluhan Hukum; 10) Pengiriman Peserta LCC Keluarga Sadar Hukum Tingkat Bakorwil dan Provinsi. c.

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Bagian Perekonomian Setda a.

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, dengan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

b.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan: 1) Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBHCHT); 2) Kegiatan fasilitasi koordinasi monev pengembangan perekda dan investasi; 3) Kegiatan fasilitasi pembinaan dan evaluasi perusda; 4) kegiatan sosialisasi monitoring evaluasi LKM.

c.

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan,

dengan

Kegiatan

pendampingan program raskin. d.

Program Peningkatan Efiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan Kegiatan pendampingan pupuk bersubsidi dan elpiji.

Bagian Asset Setda a.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD); 2) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

b.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :


IV - 129


BAB IV

1) Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan

dan

Standarisasi

Harga

Barang

Kebutuhan

Pemerintah Kabupaten Pekalongan; 2) Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah; 3) Lelang Barang Daerah; 4) Penunjang Penghapusan Aset Daerah; 5) Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah; 6) Penunjang Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan; 7) Penyediaan Papan Nama Identitas; 8) Penunjang Pelaksanaan System Informasi Barang Daerah.

Bagian Pembangunan Setda a.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : 1) Kegiatan

Penyusunan

Buku

Laporan

Perkembangan

Pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota

dan

Tugas Pembantuan. 2) Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan. b.

Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan: 1) Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait; 2) Penyusunan

Petunjuk

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Kabupaten Pekalongan; 3) Visualisasi Kegiatan fisik APBD Kabupaten Pekalongan; 4) Penyusunan Standarisasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak; c.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan: 1) Kegiatan Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP). 2) Kegiatan Sewa Bandwidth.


IV - 130


BAB IV

Bagian Tata Pemerintahan Setda a.

Program

Pengembangan

Data/Informasi,

dengan

kegiatan

Inventarisasi Data Desa. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor/Alat Elektronik. c.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Antar Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia;

d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan Kegiatan: 1) Bintek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa; 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Desa; 3) Kegiatan Kegiatan Evaluasi Tertib Adminstrasi Desa/Kelurahan. e.

Program Peningkatan Sistem Pengawasn Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

f.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan Kegiatan Pemeliharaan dan Pembuatan Batas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pekalongan.

g.

Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, dengan kegiatan: 1) Peningkatan Kapasitas Aparat Kecamatan; 2) Kegiatan

Monitoring

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). h. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada Pemerintah Desa. i.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan Kegiatan: 1) Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan; 2) Kegiatan Fasilitasi Permasalahan Pemerintahan Desa.


IV - 131


BAB IV

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda a. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS,

dengan Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba,

PMS Termasuk HIV/AIDS. b. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan kegiatan Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan dengan Anak yatim/panti dan Pemuda/Masyarakat c.

Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan Kegiatan: 1) Kegiatan

Penyelenggaraan

dan

Pengiriman

MTQ/STQ/MHQ

Kabupaten Pekalongan; 2) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan nilai-nilai Keyakinan Masyarakat. d. Program Pelayanan Masyarakat, dengan Kegiatan: 1) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Paguyuban Warga Pekalongan di Jakarta; 2) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; 3) Kegiatan Fasilitasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) Kabupaten Pekalongan; 4) Kegiatan Fasilitasi Transportasi Jamaah Haji; 5) Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Pelaksanaan Ibadah Haji. e.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Operasional Batuan Sosial

f.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan Penyusunan Perda Transportasi Haji.

Sekretariat DPRD a.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan kegiatan: 1) Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama; 2) Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan; 3) Rapat-rapat paripurna;


IV - 132


BAB IV

4) Kegiatan Reses; 5) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah; 6) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah; 7) Penerbitan Himpunan SK dan risalah 8) Penyusunan naskah akademik dan draft Raperda inisiatif DPRD; 9) Penyediaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli DPRD; 10) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD; 11) Pengiriman peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan; 12) pelantikan anggota DPRD antar waktu dan pimpinan. b. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, dengan kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala website

Inspektorat a.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan: 1) Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT); 2) Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan.

b. Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan: 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala; 2) Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkkungan Pemerintah Daerah; 3) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH; 4) Inventarisasi Temuan Pengawasan; 5) Tindak lanjut Temuan Hasil Pengawasan; 6) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan; 7) Pelaksanaan Evaluasi Tahunan LAKIP SKPD; 8) Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan SKPD); 9) Penelitian dan Penilaian LP2P. 10) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 11) Reviu RKA SKPD dan PPKD;


IV - 133


BAB IV

12) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Daerah; 13) Reviu LKJIP Pemerintah Daerah; 14) Pemantauan Atas Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 15) Asistensi / Pendampingan SKPD dalam Penyusunan Laporan Berbasis Akrual. c.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan: 1) Pelatihan

Pengembangan

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan; 2) Pengiriman Peserta Diklat / Ujian / Sosialisasi /Bintek / Pelatihan / Kursus / Seminar ke Luar Daerah. d. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan kegiatan, dengan kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. e.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan kegiatan, dengan kegaitan Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dan Pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

f.

Program Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dengan kegiatan Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian.

Badan Kepegawaian Daerah a.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan: 1) Pemeliharaan dan Operasional SIMPEG, SAPK dan Website; 2) Implementasi SIMPEG Online, Rekonsiliasi Database, e-File dan Tata Naskah Kepegawaian.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan: 1) Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS; 2) Diklat Kepemimpinan; 3) Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan; 4) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah;


IV - 134


BAB IV

5) Pemberian Izin Belajar dan Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya; 6) Diklat Teknis Pemerintahan; 7) Diklat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 8) Pembekalan Bagi Pejabat Struktural Eselon II dan III Kabupaten Pekalongan. c.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan: 1) Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN; 2) Operasional Kegiatan Baperjakat / Tim Penilai Kinerja; 3) Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun; 4) Promosi dan Mutasi Pegawai; 5) Penyusunan Formasi Pegawai; 6) Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg; 7) Pembinaan Kepegawaian SKPD; 8) Pengadaan ASN; 9) Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama; 10) Pengolahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); 11) Penanganan Pelanggaran Disiplin dan Pembinaan PNS.

Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan: 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; 2)

Pendampingan pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah;

3)

Penyusunan

Pelaporan

Pertanggungjawaban

Unit

Akuntansi

Pembantu Pengguna Anggaran/ barang wilayah (UAPPA/B-W); 4) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis. b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan: 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; 2) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;


IV - 135


BAB IV

3) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 4) Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

tentang

Penjabaran

Perubahan APBD; 5) Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah

tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 6) Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 7) Administrasi Pengendalian Anggaran; 8) Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan; 9) Penerapan Sistem Kas Daerah On line dan Penatausahaan Dana Transfer ; 10) Administrasi Penatausahaan SKPD; 11) Penyediaan

Sarana

Pendukung

Administrasi

PBB

dan

Pendampingan Aplikasi PBB; 12) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Akses Data Elektronik Audit; 13) Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Perbendaharaan; 14) Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji; 15) Updating Data Base dan Cetak Masal PBB; 16) Pemutakhiran Database Pajak Daerah; 17) Distribusi Penyampaian SPPT PBB dan Sosialisasi Pajak Daerah; 18) Optimalisasi Pendapatan Daerah; 19) Penyusunan Perbub tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak daerah; 20) Penyusunan Raperda tentang Perubahan Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; 21) Pengurusan Kompensasi PPh.21; 22) Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. c.

Program

Peningkatan

Pengendalian

Sistem

Pelaksanaan

Pengawasan

Kebijakan

KDH,

Internal dengan

dan

kegiatan

Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).


IV - 136


BAB IV

KECAMATAN a.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan kegiatan : 1) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa; 2) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; 3) Penataan Sarana Prasarana Kelurahan.

b. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. c.

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, dengan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan anak di pedesaan.

d. Program

Pengembangan

Kewriausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan Penyediaan Promosi Industri Lokal.

20.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Capain pembangunan urusan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian pada tahun 2016 dilaksanakan oleh Setda, Setwan, Inspektorat, BKD, DPPKD, dan Kecamatan dengan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung rutin OPD) sebesar Rp38.926.123.198,00 dan terealisasi sebesar Rp34.147.692.155,00 (87,72%) dengan capaian indicator sebagai berikut : Tabel 4.62 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Tahun 2016 NO. A.

URAIAN

SATUAN

TAHUN 2015

2016

1.

Program Penataan PPU Peraturan Daerah

Buah

14

7

2.

Peraturan Bupati

Buah

44

49

3.

Keputusan Bupati

Buah

437

414

4.

Sosialisasi Peraturan Daerah

Orang

323

608


IV - 137


NO. 5.

URAIAN

SATUAN

BAB IV

TAHUN 2015

2016

Penyediaan Referensi PPU : a.

Buku Peraturan

Buah

39

-

b.

Warta Perundangan

Buah

96

96

c.

Himpunan Peraturan Daerah

Buah

350

360

d.

Himpunan Peraturan Bupati

Buah

350

360

e.

Perda Lepas

Buah

550

220

f.

Perbup Lepas

Buah

1.650

1.980

6.

Konsultasi/Evaluasi/Kalrifikasi Perda

Kali

22

24

7.

Rapat Kerja Program Legislasi Daerah

Orang

70

70

B.

Program Pengintensifikasian Penanganan 8.

Pengaduan Masyarakat. Penanganan Perkara

Kasus

4

5

9.

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM RANHAM

Orang

120

55

10.

Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin

Kasus

-

5

D. 11.

Program Peningkatan Sarpras Aparatur Pembentukan Website JDIH terintegrasi

Unit

-

1

C.

Sumber: Bagian Hukum Setda Kab. Pekalongan, 2017

Tabel 4.63 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6

URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keputusan Pimpinan DPRD Reses DPRD a. Keputusan Badan Anggaran b. Keputusan Badan Musyawarah c. Keputusan Panitia Khusus

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

%

Raperda

12

16

7

44

kali

6

8

8

100

Kep

25

30

33

110

Kep Kali

7 3

10 3

7 3

70 100

buah

22

20

18

90

buah

12

12

28

233

buah

20

30

32

107

TAHUN 2016


IV - 138


NO

URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA d. Keputusan Komisi A e. Keputusan Komisi B f. Keputusan Komisi C g. Keputusan Komisi D h. Keputusan Gabungan Komisi A,B,C,D i. Keputusan Badan Legislasi

BAB IV

buah buah buah buah

CAPAIAN TAHUN 2015 48 40 48 50

buah

12

24

29

121

buah

11

9

6

67

SATUAN

TAHUN 2016 TARGET

REALISASI

%

60 60 60 60

57 59 67 73

95 98 112 122

Sumber: Setwan Kab. Pekalongan, 2017

Pada tahun 2016 pada Badan Kepegawaian Daerah telah dilaksanakan sebanyak 38 Kegiatan yang terdiri dari 16 Kegiatan administrasi Perkantoran dan 22 Kegiatan murni yang direncanakan. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pada tahun 2016 diadakan Ujian dinas dan penyesuaian ijasah sebanyak 386 orang ,pengiriman Diklatpim sebanyak 30 orang terdiri dari Diklatpim Tk.II sebanyak 2 orang, Diklatpim Tk.III sebanyak 12 orang dan Diklatpim Tk.IV sebanyak 16 orang. Selain itu juga telah dilaksanakan diklat pelayanan administrasi kecamatan sebanyak 38 orang, pengiriman diklat teknis pemerintahan sebanyak 5 orang serta kegiatan pembekalan bagi pejabat struktural eselon II dan III sebanyak 63 orang. Jumlah pegawai per 31 Desember 2016 sebanyak 9.197 orang PNS. Berdasarkan Golongan PNS tahun 2016 sebagian besar terdapat pada golongan III (4.165 orang atau 45,29%), golongan IV (2813 orang atau 30,59%), golongan II (2.034 orang atau 22,12%) dan Golongan I (185 orang atau 2,01%). Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan PNS/CPNS terbanyak dengan urutan pendidikan S1/DIV (4.321 orang atau 46,98%), DI/DII/DIII (2.390 orang atau 25,99%), SMA/SMK (1.807 orang atau 19,65%), SMP (313 orang atau 3,40%), S2 (264 orang atau 2,87%) dan SD (102 orang atau 1,11%). 20.3. Prestasi Penghargaan dan prestasi yang dicapai pada tahun 2016 di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.


IV - 139


NO.

BAB IV

NAMA

KEJUARAAN

JUARA

CABANG

1

Wiwin Setiawati

MHQ Pesantren

Terbaik III

Tahfidz 30 Juz Putri

2

M. Muchib Maulana

MHQ Pesantren

Harapan I

Tahfidz 30 Juz Putra

3

Miladia Arina Manasikana

STQ Umum

Terbaik I

Tahfidz 10 Juz Putri

4

Muhammad Wahid Hasyim

STQ Umum

Terbaik II

Tahfidz 1 Juz & Tilawah Putra

5

Robiatul Adawiyah

STQ Umum

6

Johan Burhanudin

STQ Umum

7

Ismatul Aqilah

STQ Umum

8

Ahmad Khairin Munada

MTQ Pelajar

Terbaik III

Tilawah SD/MI Putra

9

Aghisna Natasya

MTQ Pelajar

Harapan II

Tilawah SMP/MTs Putri

10

Misyatun Anggraeni

MTQ Pelajar

Harapan II

Tilawah SMA/MA Putri

Harapan III Harapan III Harapan III

Tilawah Dewasa Putri Tahfidz 20 Juz Putra Tahfidz 20 Juz Putri

Sumber: Bagian Kesra Kab. Pekalongan, 2017

20.4. Permasalahan Dan Solusi a.

Permasalahan 1) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 2) Secara kualitatif dan kuantitatif Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur masih belum maksimal serta kurang professional. 3) Kurangnya koordinasi dan peran aktif dari SKPD dalam proses penyusunan

produk

hukum

daerah

sehingga

mengakibatkan

keterlambatan/ membutuhkan waktu yang lama. 4) Prosedur dalam penyusunan peraturan daerah tergantung dengan jadwal kegiatan yang diagendakan oleh pihak Legislatif sehingga apabila jumlah peraturan daerah yang ditetapkan dalam tahun berjalan tidak memenuhi rencana maka akan mengakibatkan rendahnya

capaian

kinerja

dalam

beberapa

kegiatan

yang

dilaksanakan oleh Bagian Hukum. 5) Belum validnya data Obyek dan Subyek Pajak serta Data Piutang yang diserahkan ke daerah pada saat pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah;


IV - 140


BAB IV

6) Masih Kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak / retribusi daerah; 7) Belum efektifnya implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, diantaranya pada permasalahan sebagai berikut :

b. Solusi 1) Mengusahakan pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan representatif. 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan penambahan personil. 3) Perlu adanya koordinasi dan peran aktif dari SKPD dalam penyusunan suatu produk hukum daerah. 4) Perlu adanya pedoman terkait mekanisme penyusunan perda agar perda yang diajukan oleh eksekutif pada tahun berkenaan dapat diselesaikan penetapannya pada tahun berjalan. 5) Perlunya terus dilaksanakan kegiatan pemutakhiran Data Obyek Pajak dan Wajib Pajak PBB; 6) Dilakukan

pemeliharaan

pendataan/up

date

data,

sehingga

diharapkan data mendekati valid yang berdampak pada hasil perencanaan pendapatan; 7) Perlu perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi serta peraturan pendukung lainnya dalam pengelolaan dan Pemungutan Pajak dan Retribusi sehingga sesuai dengan kondisi riil yang ada;

21.

URUSAN KETAHANAN PANGAN Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. (UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan Bab I pasal 1). Perwujudan ketahanan pangan yang mantap perlu didukung


IV - 141


BAB IV

oleh semua sektor yang terkait untuk menciptakan kondisi ketersediaan pangan yang cukup, keterjangkauan pangan oleh masyarakat dan pemanfaatan /konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. 21.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : a.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan; 2) Penyusunan Angka Pola Pangan Harapan; 3) Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Pangan (DAK); 4) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; 5) Pembinaan Gapoktan untuk Penguatan Ketahanan Pangan; 6) Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); 2) Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

21.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung rutin SKPD) sebesar Rp1.593.584.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.506.770.955,00 atau 94,55% dengan capaian target indikator melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 4.64 Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan NO 1 2 3

INDIKATOR KINERJA Regulasi Ketahanan Pangan Ketersediaan energi dan protein per Kapita Penguatan cadangan pangan (%)

CAPAIAN 2015 Ada 115,45 68,2

TARGET

2016 REALISASI

%

Ada 90

Ada 116,89

129,88

65

68,2

104,92


IV - 142


NO

INDIKATOR KINERJA

4

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Stabilitas harga dan pasokan pangan (fluktuasi harga) (%) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)

5 6 7

BAB IV

CAPAIAN 2015 98,93

TARGET 90

2016 REALISASI 98,93

% 109,92

100

90

100

111,11

90 100

90 80

93,2 100

103,56 125,00

8

Penanganan daerah rawan pangan (%)

60

60

60

100,00

9

Konsumsi energi dan protein per kapita

60,9

65

55,8

85,85

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan, 2017

a.

Ketersediaan energi dan protein per Kapita Berdasarkan perhitungan neraca bahan makanan tahun 2016 diperoleh bahwa angka ketersediaan energi per kapita sebesar 2.435 kkal/kapita/hari

dan

dan

ketersediaan

protein

sebesar

68,70

gr/kapita/hari. Berdasarkan Permenkes No. 75 tahun 2013 tentang AKG yang dianjurkan yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan standar pelayanan minimum bidang ketahanan pangan, ditetapkan standar ketersediaan energi sebesar 2.150 kkal/kapita/hari dan protein 57 gr/kapita/hari.

Sehingga

capaian

Kabupaten

Pekalongan

untuk

ketersediaan energi adalah sebesar 113,26% (=2.435/2.150 x 100%) dan ketersediaan protein sebesar 120,53% (=68,7/57 x 100%). Dari data capaian ketersediaan energi dan protein per kapita tersebut dirata-rata sehingga diperoleh angka 116,89% b.

Penguatan Cadangan Pangan Data capaian cadangan pangan dihitung dengan menggunakan aplikasi pengukuran pencapaian SPM. Aplikasi tersebut mendasarkan hitungan pada data produksi gabah dan jumlah penduduk. Produksi padi selama tahun 2016 mencapai 233.753 ton GKG dan untuk menghitung tingkat kebutuhan dihitung dengan menggunakan jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh BPS sebesar 878.851 jiwa. Capaian indikator ketersediaan energi dan protein per kapita dan indikator penguatan cadangan pangan tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2015. Hal tersebut disebabkan oleh capaian


IV - 143


BAB IV

produksi komoditas pertanian (dalam arti luas) tahun 2016 yang secara umum lebih tinggi dibandingkan tahun 2015. Dari komoditas pangan utama seperti, padi, jagung dan kedelai hanya kedelai yang capaiannya menurun dari 64 ton pada tahun 2015 menjadi 26,4 ton pada tahun 2016, sementara capaian produksi padi meningkat dari 209.982 ton pada tahun 2015 menjadi 233.753 pada tahun 2016 dan jagung meningkat dari 3.859 ton pada tahun 2015 menjadi 10.152 ton pada tahun 2016. c.

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Pengukuran ketersediaan infirmasi harga juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi pengukuran pencapaian SPM. Dari target informasi harga sebanyak 52 minggu dalam setahun hanya diperoleh data sebanyak 51 minggu.

d.

Stabilitas harga dan pasokan pangan (fluktuasi harga) Berdasar pada data perkembangan harga bahan pangan pokok, perkembangan harga selama tahun 2016 setelah dianalisa dengan aplikasi pengukuran SPM diperoleh angka tingkat kestabilan harga 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Pekalongan selama tahun 2016 tingkat harga di tingkat konsumen relatif stabil. Meskipun sempat terjadi lonjakan harga pada waktu tertentu seperti ketika menjelang hari raya, namun secara umum tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi tingkat stabilitas harga di Kabupaten Pekalongan.

e.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan di 9 kecamatan terpilih, yaitu kecamatan Tirto, Siwalan, Wonokerto, Buaran, Kedungwuni,

Wiradesa,

Petungkriyono,

Paninggaran,

dan

Kandangserang, pola konsumsi masyarakat di daerah tersebut cukup baik dan beragam dilihat dari komposisi pangan pokok/karbohidrat/padipadian masih cukup tinggi dan didominasi oleh beras. Konsumsi buah dan sayur juga sudah cukup bagus, begitu pula untuk konsumsi protein nabati dan hewani, hanya untuk protein hewani ada penurunan dibanding tahun lalu, sehingga peningkatan skor pph tidak begitu banyak dari tahun sebelumnya.


IV - 144


f.

BAB IV

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Untuk tahun 2016, sampel yang diambil adalah komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya, namun produk ini sebagian besar tidak/bukan diproduksi oleh petani dari Kabupaten Pekalongan sendiri. Parameter uji yang digunakan adalah standar acuan uji lab pangan segar dari pusat yaitu organophospat/cemaran persisida, mikroba/e-coli dan logam berat yang diujikan disini adalah Pb dan Hg. Pengujian dilaksanakan di LPPT UGM Yogyakarta sebagai salah satu laboratorium yang telah teregristrasi oleh pemerintah pusat. Hasil dari uji lab tahun 2016 didapati bahwa semua sampel negatif dari cemaran Organophospat, E-Coli, Pb dan Hg.

g.

Penanganan daerah rawan pangan Tidak ada peningkatan kinerja tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya,

terlihat

dari

jumlah

sampel

desa

rawan

pangan

dibandingkan tahun sebelumnya masih sama. h.

Konsumsi energi dan protein per kapita Konsumsi energi dan protein per kapita pada tahun 2016 turun menjadi 55,8 dari 60,9 pada tahun 2015. Berdasarkan hasil survei adalah, recall dari petugas kepada para responden, bahwa konsumsi protein, dalam hal ini adalah protein hewani yaitu daging sapi, kerbau, dan kambing

memang

mengalami

penurunan

karena

kecenderungan

masyarakat memang mengurangi konsumsinya dengan alasan kesehatan dan juga tingginya hargadaging-daging tersebut yang menyebabkan masyarakat berkurang daya belinya. Hal ini juga bisa dilihat pada data dari DDA tahun 2016 bahwa pemotongan ternak, dalam hal ini adalah sapi, di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 sebanyak 7.584 ekor menjadi 6.881 ekor di tahun 2015, dan kambing yang pada tahun 2014 mencapai 8.707 ekor menjadi 5.803 ekor di tahun 2015.


IV - 145


i.

BAB IV

Ketersediaan Pangan Tabel 4.65 Ketersediaan Pangan NO.

TAHUN

URAIAN

2015

2016

1

Produksi GKG (ton )

209.982

233.753

2

Beras (ton)

131.722

146.633

3

Jagung (ton )

3.859

10.152

4

Kedelai (ton)

64

26,4


Angka ketersediaan beras dan jagung tahun 2016 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2015, sementara ketersediaan kedelai pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang disebabkan oleh menurunnya produksi komoditas tersebut. Produksi gabah pada tahun 2016 berhasil ditingkatkan dari 209.982 ton Gabah Kering Giling / GKG (setara 131.722 ton beras) pada tahun 2015 menjadi 233.753 ton GKG (setara 146.633 ton beras) pada tahun 2016 (naik 11,32 %). Produksi jagung meningkat pesat dari 3.859 ton pada tahun 2015 menjadi 10.152 ton pada tahun 2016 (meningkat 163,07 %) dan kedelai menurun dari 64 ton pada tahun 2015 menjadi 26 ton pada tahun 2016 (menurun 58,75%). Meningkatnya produksi jagung tersebut disebabkan oleh bertambahnya luas panen. Luas panen jagung pada tahun 2015 seluas 1.569 ha naik menjadi hanya 2.177 ha pada tahun 2016, sementara untuk komoditas kedelai, luas panen menurun dari 64 ha pada tahun 2015 menjadi 26 ha pada tahun 2016. Berubahnya luas panen tersebut

berdampak

pada

bertambahnya

produksi

jagung

dan

berkurangnya produksi kedelai secara drastis. Dengan berubahnya jumlah

produksi

secara

otomatis

juga

berdampak

pada

meningkat/menurunnya angka ketersediaan bahan pangan, karena untuk ketersediaan pangan dihitung dengan hasil perkalian antara angka produksi dengan faktor koreksi sebagai antisipasi terhadap faktor penyusutan. Besarnya faktor koreksi untuk gabah sebesar 62,73 %, jagung 89,00 % dan kedelai 94,66 %.


IV - 146


j.

BAB IV

Kebutuhan Pangan Tabel 4.66 Kebutuhan Pangan Kabupaten Pekalongan NO.

TAHUN

URAIAN

1

Beras (ton)

2 3

2015

2016

64.056

85.292

Jagung (ton )

2.371

2.883

Kedelai (ton)

16.636

17.366

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Pekalongan, 2017

Jumlah konsumsi / kebutuhan pangan dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk dikalikan dengan angka konsumsi per kapita. Data konsumsi per kapita untuk komoditas beras, jagung dan kedelai

secara

berturut-turut

adalah

83,93

kg/kap/tahun,

3,28

kg/kapita/tahun dan 10,5 kg/kapita/tahun. k.

Surplus/ Defisit Pangan Tabel 4.67 Surplus / Defisit Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 NO.

URAIAN

1

Beras (ton)

2 3

TAHUN 2015

2016

67.666

67.145

Jagung (ton )

1.488

7.268

Kedelai (ton)

-16.572

-17.340

Sumber : BKPP Kabupaten Pekalongan, 2017

Ketiga komoditas pangan berupa beras, jagung dan kedelai tersebut hanya komoditas kedelai yang mengalami defisit, hal ini disebabkan produksi kedelai lebih kecil dari kebutuhannya. l.

Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kegiatan lumbung merupakan kegiatan yang dikelola oleh kelompok yang merupakan bagian dari kegiatan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan). Lumbung pangan dikelola sebagai lembaga sosial untuk simpan pinjam dalam bentuk natura (gabah/beras) dan juga kegiatan tunda

jual.

Untuk

menunjang

kegiatan

lumbung,


pemerintah

IV - 147


BAB IV

mengalokasikan anggaran melalui dana alokasi khusus bidang pertanian untuk pembangunan fisik Lumbung Pangan dan lantai jemur. Fokus pembinaan keompok-kelompok lumbung di wilayah Kabupaten Pekalongan lebih diarahkan pada upaya mempertahankan kelompok-kelompok lumbung yang ada. Langkah tersebut diambil karena adanya kecenderungan menurunnya minat dan kesadaran masyarakat untuk mengelola lumbung pangan masyarakat. Upaya-upaya untuk mengaktifkan kembali kelompok lumbung yang sudah tidak aktif juga telah dan akan terus dilaksanakan melalui pembinaan-pembinaan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Tabel 4.68 Data Gudang/Lumbung Pangan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LOKASI Desa Paninggaran Kec. Paninggaran Desa Werdi Kec. Wonokerto Desa Tengeng Wetan Kec. Siwalan Desa Sidosari Kec. Kesesi Desa Sumub Lor kec. Sragi Desa Pantirejo Kec. Kesesi Desa Blimbing Wuluh Kec. Siwalan Desa Krandon Kec. Kesesi Desa Getas Kec. Wonopringgo Desa Kedungjaran Kec. Sragi

TAHUN 2010 2010 2011 2011 2011 2013 2013 2014 2016 2016

NAMA KELOMPOK Tani Jaya Sido Makmur Sidodadi Karya Makmur Sumber Rejeki Makmur Sejahtera Srikandi Sri Rejeki Randu Jaya Kedungrejo

Sumber : BKPP Kabupaten Pekalongan, 2017

m. Pola Pangan Harapan (PPH) Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk itu penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal dan non formal. Kesadaran yang baik akan lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tingkat usia dan aktivitasnya. Sebagai acuan kualitatif untuk konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), rata-rata per kapita perhari untuk energi 2.000 kilo kalori dan protein 52 gram, sedangkan acuan untuk menilai tingkat


IV - 148


BAB IV

keragaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Tabel 4.69 Pola Pangan Harapan

NO.

TAHUN

KONSUMSI ENERGI KKAL/KAP./TH

KONSUMSI PROTEIN GR/KAP/HARI

SKOR PPH

1

2015

2027,5

60,90

90

2

2016

2162,8

55,8

93,2


Hasil survey konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Pekalongan tahun 2015 menunjukkan rata – rata konsumsi penduduk Kabupaten Pekalongan sebesar 2.027,5 kkal/kap/hari dengan skor PPH 90,0 dan pada tahun 2016 rata – rata konsumsi penduduk Kabupaten Pekalongan meningkat menjadi 2.162,8 kkal/kap/hari dengan skor PPH meningkat menjadi 93,2. n.

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang menganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. Pengawasan keamanan pangan segar juga dilakukan mulai dari on farm sampai pangan siap diedarkan. Upaya pengawasan keamanan pangan segar dilakukan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait lainnya, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Pengujian sampel pangan segar dilaksanakan di LPPT UGM Yogyakarta sebagai salah satu laboratorium yang telah teregristrasi oleh pemerintah pusat. Hasil dari uji lab tahun 2015 didapati bahwa semua sampel negatif dari cemaran pestisida, namun semua terdeteksi mengandung logam berat yaitu Pb dan Hg. Diperkirakan bahwa HD didapatkan dari pemakaian pupuk yang tidak sesuai dosis, dan Pb


IV - 149


BAB IV

(timbal) berasal dari asap-asap kendaraan bermotor karena produk tersebut dijual tanpa ada kemasan tertutup. Tabel 4.70 Hasil Uji Sampel Pangan Segar Kabupaten Pekalongan NO

TAHUN

1.

2015

SAMPEL 1. Tomat 2. 3. 4. 5.

2.

2016

Cabe Merah Kacang Panjang Melon Hijau Mentimun

1. Melon Hijau 2. 3. 4. 5.

Ketimun Tomat Cabai Merah Kacang panjang

PARAMETER UJI

LOKASI PENGUJIAN

HASIL UJI

Organophosphat, E-Coli, Pb dan Hg. -sda.-sda.-sda.-sda.-

LPPT-UGM Yogyakarta

Semua sampel teridentifikasi cemaran Logam Berat Pb dan Hg.

Organophosphat, E-Coli, Pb dan Hg. -sda.-sda.-sda.-sda.-

LPPT-UGM Yogyakarta

Tidak teridentifikasi / nihil


Pada tahun 2016 kembali dilakukan uji laboratorium di LPPT UGM Yogyakarta dengan sampel pangan segar meliputi Melon Hijau, Ketimun, Tomat, Cabai Merah, dan Kacang Panjang. Hasil yang didapat yaitu semua sampel terbebas dari Organophospat, E-Coli, Pb dan Hg.

21.3. Prestasi Peringkat III Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Kategori Pelopor Ketahanan Pangan yang diraih oleh Giat Pamungkas dari Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.


Permasalahan 1) Belum optimalnya perkembangan diversifikasi produk pangan sehingga nilai tambah hasil produksi pertanian belum optimal;


IV - 150


2) Relatif

belum

berkembangnya

pemahaman

dan

BAB IV

ketrampilan

masyarakat untuk menerapkan menu makanan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA); 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pengembangan lumbung pangan; 4) Terbatasnya sarana dan prasarana penyuluhan berupa Gedung Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan prasarana penyuluhan lainnya; 5) Masih terbatasnya jumlah penyuluh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 6) Kurangnya

pengetahuan

dan

ketrampilan

masyarakat

dalam

pemanfaatan pekarangan sebagai sumber bahan pangan yang aman.

b. Solusi 1) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan diversifikasi dan penganekaragaman produk pangan; 2) Sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) melalui lomba cipta menu pangan olahan berbahan baku lokal; 3) Pembinaan kelompok lumbung pangan dan pemasyarakatan arti pentingnya lumbung pangan masyarakat; 4) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dan mengupayakan penambahan sarana prasarana dengan memanfaatkan peluang yang ada, agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan lebih optimal; 5) Mengoptimalkan Penyuluh yang ada dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan mengusulkan rekruitmen penyuluh serta memanfaatkan penyuluh swadaya; 6) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang pemanfaatan pekarangan.


IV - 151


22.

BAB IV

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pemberdayaan

masyarakat

berkenaan

dengan

upaya

meningkatkan

keberdayaan masyarakat dalam segala bidang baik bidang ekonomi, sosial budaya, politik maupun lingkungan. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menggunakan strategi “pembangunan yang berpusat pada manusia (people centre development)”. Strategi pemberdayaan ini menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan. Kebijakan pemberdayaan masyarakat selalu seiring dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin. Kebijakan ini difokuskan pada upaya menurunkan penduduk miskin dan mendorong masyarakat yang berdaya memberikan perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat miskin. Dengan langkah sinergis tersebut diharapkan upaya menurunkan jumlah penduduk miskin akan lebih terbuka. Penurunan kemiskinan tersebut tidak hanya berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga pada aspek rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kerentanan menghadapi situasi sosial ekonomi, ketidakberdayaan menghadapi situasi sosial politik serta aspek lain yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia. Luasnya aspek kemiskinan tersebut menuntut Pemerintah Daerah memiliki target penurunan jumlah penduduk miskin per tahun serta

memiliki

program-program

pemberdayaan

masyarakat

miskin

secara

komprehensif agar dapat berkontribusi secara simultan terhadap pencapaian target penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional. Dengan langkah sinergis dan simultan diharapkan tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai yaitu meningkatkan keberdayaan masyarakat (sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan) melalui upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat serta peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. 22.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan


IV - 152


BAB IV

dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : a.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan kegiatan : 1) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan; 2) Pelatihan Kelompok Pengelola Sarana Air; 3) Pembinaan Badan Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS); 4) Pengembangan kapasitas kader PKK; 5) Fasilitasi penguatan kelembagaan PKK; 6) Pembinaan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan; 7) Pendampingan

Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat

Kesejahteraan (PKKPM)

Keluarga dan

Berbasis

Pengembangan

Infrastruktur Ekonomi (PIE); 8) Pelatihan Kader Pemberdayaan Desa (KPD); 9) Perumusan Kebijakan tentang kelembagaan masyarakat desa; 10) Belanja operasional pelaksanaan kegiatan bantuan rintisan desa berdikari; 11) Bantuan dukungan pendampingan desa bagi kecamatan melalui Pemerintah Kabupaten untuk mengkoordinasikan pendampingan desa. b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan: 1) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat 2) Perumusan kebijakan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) c.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan kegiatan: 1) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa; 2) Fasilitasi kelembagaan posyandu; 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka PKK; 4) Rapat konsultasi Dewan Pembina Tim Penggerak PKK; 5) Fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa.


IV - 153


BAB IV

d. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG), dengan kegiatan Pelatihan ketrampilan teknologi tepat guna (TTG)

22.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana melalui anggaran belanja langsung (diluar belanja langsung non urusan/rutin SKPD)

sebesar

Rp1.189.353.500,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp1.147.671.000,00 atau 96,5%. Dalam rangka memfasilitasi dan menstimulasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan di 272 desa, Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun

2016

memberikan

Alokasi

Dana

Desa

(ADD)

sebesar

Rp95.905.199.100,00 meningkat 7,76% dibanding tahun 2015 sebesar Rp89.000.000.000,00. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa diserahkan kepada pemerintah desa dengan ketentuan maksimal 60% digunakan untuk belanja aparatur pemerintah desa dan 40% digunakan untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2016 jumlah kelembagaan masyarakat / organisasi masyarakat pedesaan yang dibina sebanyak 544 unit, lebih rendah dari tahun 2015 sebanyak 855 unit. Penurunan tersebut disebabkan oleh terbatasnya jumlah personil pada institusi pemberdayaan baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan serta belum maksimalnya peran pendamping desa pasca berakhirnya Program PNPM Mandiri Perdesaan. Persentase PKK aktif mencapai 100% sama seperti capaian tahun 2015 dan target RPJMD. Keaktifan PKK didorong oleh makin intensifnya pembinaan yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK di tingkat Kabupaten Pekalongan. Intensitas pembinaan tersebut dilakukan melalui pertemuan rutin,

penetapan desa

binaan,

perlombaan

PKK baik

menyangkut

kelembagaan maupun kegiatan PKK serta pelibatan SKPD dalam kegiatan PKK. Keaktifan PKK memiliki keterkaitan dengan keaktifan Posyandu. Pada tahun 2016, keaktifan posyandu mencapai 100% sama seperti capaian


IV - 154


BAB IV

tahun 2015. Keberhasilan tersebut sangat menggembirakan karena Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan di masyarakat khususnya terhadap ibu dan anak. Tingkat swadaya masyarakat pada tahun 2016 sebesar 18,00% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 17,29%. Banyak program yang dialokasikan ke desa dan tidak menuntut prosentase swadaya secara rigid. Jumlah pengurus lembaga desa / kelurahan yang mengikuti diklat bagi peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan di tingkat desa / kelurahan pada tahun 2016 sebanyak 3 orang. Capaian ini lebih rendah dibanding tahun 2015 sebanyak 33 orang. Penurunan ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan baik yang bersumber dari dana desa maupun APBD Kabupaten. Hal ini tidak sejalan dengan makin meningkatnya beban pengurus lembaga desa / kelurahan. Kebijakan pemerintah yang memberi perhatian lebih besar pada desa menuntut pengurus lembaga desa memahami dinamika kebijakan dan peraturan terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Penurunan signifikan juga dapat dilihat pada jumlah lembaga ekonomi di desa / kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan. Pada tahun 2016 tidak ada lembaga ekonomi di desa / kelurahan yang mendapatkan bantuan pembinaan. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebanyak 9 kelompok. Terbatasnya anggaran menjadi sebab tidak tercapainya target tersebut. Pelaksanaan

urusan

pemberdayaan

masyarakat

di

Kabupaten

Pekalongan didukung oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Walaupun sejak tahun 2015 kegiatan PNPM MPd sudah tidak mendapat alokasi BLM dari pemerintah pusat namun sampai tahun 2016 pengelolaan dana PNPM MPd masih tetap bergulir di masyarakat. Berdasarkan data per November 2016 jumlah asset produktif perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar

Rp47.936.042.766,00

dengan jasa pinjaman rata-rata per tahun sebesar 13,75% dan jumlah pendapatan mencapai Rp8.900.154.721,00. Kondisi tunggakan tersebar di 11


IV - 155


BAB IV

kecamatan pasca PNPM MPd sebesar Rp1.788.074.100,00 dengan tingkat pengembalian sebesar 98,96%, NPL sebesar 1,04 dan idle fund sebesar Rp3.119.239.047,00. Di beberapa kecamatan lokasi pasca PNPM MPd, melalui mekanisme Musyawarah Antar Desa (MAD) telah dapat memanfaatkan hasil surplusnya untuk pengadaan tanah dan bangunan dengan jumlah aset tetap sebesar Rp4.247.155.300,00. Ada 4 kecamatan yang menjadi pilot project Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) yaitu Kecamatan Petungkriyono, Paninggaran, Lebakbarang dan Kandangserang. Dari

dana

BLM

sebesar

Rp10.000.000.000,00

terserap

sebesar

Rp9.987.912.800,00 (99,88%). Tabel 4.71 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa NO

1 2 3 4

5

6

7

URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA Jumlah kelembagaan masyarakat / organisasi masyarakat pedesaan yang dibina Persentase PKK aktif Jumlah LSM aktif (unit) Persentase Posyandu aktif (%) Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%) Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus lembaga-lembaga desa/kelurahan bagi peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan (org) Jumlah lembaga ekonomi di desa / kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan (kel)

TAHUN 2016 REALISASI

CAPAIAN 2015

TARGET

855

400

544

136,00

100 26

100 20

100 26

100 130,00

100,00

100

100

100

17,29

100

18,00

18,00

33,00

566

3,00

0,53

9

283

-

-

%

Sumber: Dinas PMD, P3A, dan PPKB, Kab. Pekalongan, 2017


IV - 156


BAB IV


Permasalahan 1) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang desa. 2) SDM pembangunan di perdesaan belum sepenuhnya memahami pendekatan pemberdayaan. 3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan belum optimal. 4) Kelembagaan masyarakat di desa belum berperan secara maksimal. 5) Pembangunan di pedesaan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. 6) Lembaga ekonomi di pedesaan relatif masih lemah. 7) Pemanfaatan sumber daya alam pedesaan belum ramah lingkungan. 8) Adanya ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah.

b. Solusi 1) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa. 2) Melakukan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa. 3) Memfasilitasi

dan

menstimulasi

masyarakat

dalam

kegiatan

pembangunan pedesaan. 4) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan. 5) Mengadvokasi pendekatan pemberdayan masyarakat pada semua stakeholder pembangunan perdesaan. 6) Memfasilitasi dan stimulasi penguatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan. 7) Mengembangkan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya alam pedesaan.

23.

URUSAN STATISTIK Urusan Statistik di Kabupaten Pekalongan berkaitan dengan pengelolaan data analisis penanggulangan kemiskinan. Analisis penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat (sebagai insan maupun


IV - 157


BAB IV

sebagai sumber daya pembangunan) melalui upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat serta peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Analisis penanggulangan kemiskinan diharapkan memiliki kontribusi signifkan bagi upaya menurunkan jumlah masyarakat miskin. Menurunkan jumlah penduduk miskin bukanlah pekerjaan mudah karena masalah kemiskinan senantiasa berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kerentanan menghadapi situasi sosial ekonomi, ketidakberdayaan menghadapi situasi sosial politik serta aspek terkait lainnya yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, setiap Pemerintah Daerah harus memiliki target penurunan jumlah penduduk miskin per tahun serta memiliki program - program pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif agar dapat berkontribusi secara simultan terhadap pencapaian target penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional. 23.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2016 adalah Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan : a. Penyediaan dan Penyusunan Buku Kestatistikan; b. Penyusunan Profil Daerah

23.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung (diluar belanja langsung non urusan/rutin SKPD) sebesar Rp330.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp307.479.000,00 atau 93,18% dengan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut ini :


IV - 158


BAB IV

Tabel 4.72 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik NO

1

2

INDIKATOR KINERJA Persentase data/informasi/statistik daerah yang digunakan dalam perencanaan (%) Tersedianya data statistik umum, dasar, dan sektoral skala kabupaten (macam)

CAPAIAN 2015

TAHUN 2016 TARGET REALISASI

%

100

100

100

100

2

2

2

100

Sumber: Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2017


Permasalahan 1) Sulit memperoleh data yang valid dan tepat waktu dalam pengumpulannya; 2) Kesulitan memperoleh data pada tingkat desa; 3) Tidak semua SKPD mempunyai data yang dibutuhkan; 4) Pengolah data yang sering berganti-ganti; 5) Data tidak terdokumen dengan baik sehingga menyebabkan data yang keluar dari sumber berbeda. 6) Koordinasi antar stakeholder kurang maksimal.

b. Solusi 1) Sangat penting meningkatkan kerjasama dengan BPS, sehingga akan memperoleh data yang akurat, dan valid; 2) Monografi desa perlu digerakkan dan ada koordinasi dengan SKPD terkait yang membidangi masalah pemberdayaan perdesaan; 3) Koordinasi lintas sektor secara kontinyu dan intens antara SKPD dengan instansi terkait dan SDM di kecamatan; 4) Adanya legalitas petugas data yang didukung dengan kebijakan; 5) Melakukan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap aparatur pelaksana; 6) Mengintensifkan koordinasi antar stakeholder.


IV - 159


24.

BAB IV

URUSAN KEARSIPAN Arsip mempunyai nilai dan arti penting karena merupakan bahan bukti resmi mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kehidupan kebangsaan bangsa Indonesia. Dalam usaha menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban nasional serta untuk mewujudkan tertib pengelolaan arsip khususnya di instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swasta, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan berbagai

upaya agar

arsip-arsip inaktif yang ada di berbagai SKPD dapat terawat dan terpelihara dengan sebaik-baiknya. 24.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pada Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : a.

Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan, dengan Kegiatan Pembangunan gedung depot arsip;

b.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, dengan kegiatan : 1) Pendataan dan penataan Dokumen/Arsip Daerah; 2) Pembenahan Arsip Desa

c.

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip;

d.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dengan kegiatan: 1)

Pembinaan Bagi Pengelola Arsip SKPD;

2)

Lomba Tertib Arsip Desa

24.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perputakaan dan Arsip daerah melalui anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung Non Urusan/rutin SKPD) sebesar Rp3.349.866.700,00 dan terealisasi sebesar Rp3.282.214.539,00 atau 97,98%.


IV - 160


BAB IV

Kegiatan pendataan dan penataan arsip tahun 2016 melaksanakan penataan arsip milik eks Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pekalongan sebanyak 18.218 berkas serta pembinaan SKPD yang dilaksanakan berkala secara rutin setiap tiga bulan sekali. Untuk capaian target indikator sasaran pada urusan kearsipan yaitu pengelolaan arsip secara baku 46 pada 2015, pada tahun 2016 menjadi 50 naik 11,73%. Peningkatan SDM pengelola arsip pada tahun 2015 sebanyak 24 orang pada tahun 2016 sebanyak 26 orang naik sebesar 8,3% dan pada jumlah penyelamatan arsip tekstual pada tahun 2015 sejumlah 103.233 berkas pada tahun 2016 menjadi 129.216 berkas naik 18%. Adapun Jumlah arsip tekstual tahun 2015 yang belum tercatat 7.765, jumlah arsip tekstual (1 tahun) tahun 2016 sebanyak 18.218 , Total jumlah arsip tekstual sampai dengan tahun 2016 sebanyak 129.216. Tabel 4.73 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan INDIKATOR KINERJA A. Aspek Pelayanan Umum : 1. Pengelolaan arsip secara baku 2. 3.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah penyelamatan arsip tekstual

CAPAIAN 2015

TARGET

TAHUN 2016 REALISASI

95,65

79

96,43

122

24

22

26

118

103.233

103.233

129.216

125

%

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan, 2017


Permasalahan 1) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan Koleksi perpustakaan yang memiliki nilai sejarah sehingga penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan belum optimal; 2) Belum munculnya kesadaran secara penuh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kegiatan pengelolaan dan akuisisi arsip/dokumen; 3) Masih adanya arsip-arsip yang mempunyai nilai sejarah, dimiliki oleh perorangan atau masyarakat dan belum diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah;


IV - 161


BAB IV

4) Terbatasnya Sarana prasarana tehnis pengelolaan maupun tehnis penyimpanan arsip; 5) Belum optimalnya kwalitas SDM pengelola kearsipan pada SKPD atau Unit Kerja Sekolah maupun Desa; 6) Minimnya kegiatan apresiasi arsip maupun perpustakaan bagi Pejabat Pemerintah dan minimnya

kegiatan sosialisasi kearsipan bagi

masyarakat.

b. Solusi 1) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan kearsipan bagi pengambil kebijakan di unit kerja/SKPD se-Kabupaten Pekalongan; 2) Perlu adanya sosialisasi guna bisa menyadarkan kepada masyarakat arti pentingnya arsip; 3) Perlunya

meningkatkan

penyediaan

sarana

prasarana

teknis

pengelolaan dan penyimpanan arsip secara rutin; 4) Perlu seringnya pembinaan guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan arsip.

25.

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Komunikasi dan Informatika memiliki peranstrategis dalam mewujudkan e-Government, Clean Government dan Good Governance. Penguasaan dan penerapan kegiatan berbasis TIK dalam layanan pemerintahan maupun layanan public difokuskan dan di arahkan pada penguatan system perencanaan, penguatan dan penataan kelembagaan, penyusunan kebijakan jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang mendukung pengembangan TIK. Untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat melalui pengembangane-Government telah dilakukan upayaupaya melalui program dan kegiatan pengembangan komunikasi, informasidan media massa, kerjasama informasi dan media massa, serta pengkajian dan penelitian bidang Komunikasi dan Informasi. Dalam pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik sekaligus sebagai pemenuhan hak untuk tahu bagi masyarakat maka keterbukaan informasi dan


IV - 162


BAB IV

ketersediaan informasi mutlak harus dipenuhi bagi pengguna layanan informasi. Untuk itu melalui layanan PPID Daerah (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan PPID pembantu di masing-masing SKPD seluruh informasi yang harus tersedia secara berkala, serta merta dan setiap saat, diinformasikan melalui website pekalongankab.go.id, website PPID, website SKPD, maupun layanan media sosial. Tuntutan keterbukaan informasi di bidang anggaran dan proses pengadaan dilaksanakan melalui pemuatan RUP Barang/Jasa dan dokumen anggaran daerah di website resmi Pemkab Pekalongan. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (SPSE) yang dioperasikan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) secara berkesinambungan selalu menjaga ketersediaan koneksi, akses, update system dan fasilitator pemerintah daerah dalam proses lelang elektronik maupun proses e-catalog sebagai wujud penerapan transaksi elektronik Government to Business (G2B) yang dilaksanakan antara ULP (Unit Layanan Pengadaan), penyedia barang/jasa, dan PPKom SKPD. Sebagai upaya untuk mempermudah akses informasi dan komunikasi maka pemerintah memberikan fasilitas hotspot di 25 titik dalam area publik Kabupaten Pekalongan. Disamping itu untuk menunjang telekomunikasi jumlah menara/tower seluler sampai akhir 2016 tercatat ada 145 tower yang tersebari di 19 kecamatan se Kabupaten Pekalongan. 25.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan melalui program dan kegiatan pada tahun 2016 sebagai berikut : a.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa, dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 2) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 3) Penyusunan Dokumen Site Audit Menara Telekomunikasi 4) Pemeliharaan Jaringan, Aplikasi dan Operasional LPSE 5) Penguatan Kelembagaan PPID


IV - 163


6) Pemantauan,

Pengawasan

Teknis

dan

BAB IV

Penertiban

Menara

Telekomunikasi 7) Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial b. ProgramPengkajian

dan

Penelitian

Bidang

Komunikasi

dan

Informasi, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Pengadaan CCTV dan Peralatan Survey 2) Penyusunan sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 3) Studi Perencanaan Infrastuktur Microcell 4) Penyusunan Aplikasi Sinergi Desa

25.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan

Informasi dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan anggaran Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Langsung Non Urusan/rutin SKPD) sebesar Rp3.485.418.400,00 dan terealisasi sebesar Rp3.333.180.396,00 atau 95,63% dengan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut : Tabel 4.74 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

TAHUN 2016 TARGET REALISASI 54 54

Jumlah jaringan komunikasi (Wi Fi aktif) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

Buah

CAPAIAN 2015 49

%

0,1

0,1

0,1

100

Jumlah surat kabar nasional/lokal (media) Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo

Buah

7

7

7

100

Unit

7

5

5

100

Buah

1

1

1

100

kali/tahun

1

1

1

100

kali/tahun

1

3

3

100

kali/tahun

365

365

365

100

INDIKATOR KINERJA

Kegiatan diseminasi Informasi Nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online)

SATUAN


% 100

IV - 164


BAB IV

TAHUN 2016 TARGET REALISASI 3 3

NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

9.

Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat

Pertahun

CAPAIAN 2015 1

10.

Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan

kali/tahun

0

1

1

100

kali/tahun

1

1

1

100

%

1

12

12

11.

12.

% 100

100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, 2017


Permasalahan 1) Belum terwujudnya integrasi dan inter operabilitas system jaringan komunikasi dan informatika antar SKPD dan terbatasnya sarana akses informasi layanan internet publik. 2) Masih terbatasnya pengembangan dan penerapan aplikasi dan basis data melalui system layanan pemerintahan dan layanan umum publik yang mudah diakses, informative dan update. 3) Masih terbatasnya personil melaksanakan

fungsi

dan

dukungan

anggaran dalam

pengendalian dan pengawasan menara

telekomunikasi. 4) Masihad anya daerah terutama di kecamatan wilayah atas yang blank spot atau tidak terjangkau sinyal telepon seluler sehingga menghambat komunikasi penduduk sekitar. 5) Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik, Badan Publik Wajib membuka akses bagi setiap pemohon


IV - 165


BAB IV

informasi publik kecuali informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, disisi lain seiring dengan dinamika organisasi pejabat yang baru belum

mengetahui

tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 6) Guna kelancaran layanan informasi publik oleh PPID Pemerintah Kabupaten Pekalongan dibentuk Sekretariat PPID. Sebagai pusat layanan telah dibentuk Desk Pelayanan Informasi Publik, akan tetapi struktur

kelembagaan

kesekretariatan

belum

mencerminkan

efektifitas pembagian tugas dan fungsi yang dibutuhkan, terdapat pemusatan pada salah satu bidang, sehingga terjadi penumpukan tugas

yang

dapat

terlalu

banyak

(Pengelolaan

Informasi;

Dokumentasi dan Arsip; Pelayanan Informasi; Pengaduan dan penyelesaian sengketa). 7) Belum adanya landasan kebijakan yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal dibidang Komunikasi dan informatika di Kabupaten

Pekalongan

dapat

menghambat

koordinasi

dan

pencapaian SPM Bidang Kominfo yang mestinya dapat turut serta mendorong percepatan program pemerintah dan daerah.

b. Solusi 1) Fasilitasi perluasan system jaringan komunikasi dan informatika antar SKPD hingga ke kantor kecamatan dan penambahan sarana akses informasi layanan internet public melalui free hotspot area. 2) Mengajukan pengisian jabatan fungsional SDM pegawai dengan kualifikasi TI Sistem Informasi di setiap SKPD agar pengembangan dan penerapan aplikasi dan basis data dapat ditangani secara teknis fungsional, mandiri, lebih hemat/murah, dengan mengurangi ketergantungan pihak penyedia jasa/pihak ketiga. 3) Mengajukan penambahan personil dan dukungan anggaran kegiatan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagai


IV - 166


timbale balik

langsung atas retribusi

BAB IV

pengendalian menara

telekomunikasi yang telah dibayarkan pemilik menarake Kas Daerah KabupatenPekalongan. 4) Melaksanakan koordinasi dengan provider untuk berinvestasi mendirikan menaradan jaringan telepon seluler didaerah-daerah blank spot tersebut untuk meningkatkan komunikasi dan informasi penduduk sekitar. 5) Pelaksanaan lokakarya mengenai penyelenggaraan layanan dan pengelolaan informasi dan Dokumentasi dilingkungan Badan Publik Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan

dan

BUMD

dengan

menghadirkan Narasumber dari Komisi Informasi, serta penerbitan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi bagi PPID Pembantu yang berada di masing-masing SKPD dan BUMD. 6) Struktur Kesekretariatan PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan perlu dikembangkan dan diubah dengan melibatkan SKPD yang memiliki fungsi searah dengan bidang tugas yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik sehingga semakin efektif dan efisien dengan memanfaatkan fungsi dari masing-masing unsur di SKPD. Perlunya dibentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Permohonan Informasi yang berfungsi untuk membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan; dan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan informasi Publik. 7) Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan mengenai Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang Komunikasi dan Informatika, selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan, anggaran, program, koordinasi, kerjasama dan kemitraan, Evaluasi dan Pelaporan dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Komunikasi dan

Informatika.

Mengingat

Seiring

perkembangan

jaman

Diseminasi Informasi melalui Media Baru seperti Website (Media Online) sudah bisa diakses oleh masyarakat, namun demikian belum seluruh lapisan masyarakat berkesempatan bisa memanfaatkan, maka


IV - 167


BAB IV

pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian Informasi melalui media massa, media tradisional, media interpersonal , Media Luar Ruang masih diperlukan. Terkait dengan hal tersebut maka Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan informatika oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat turut mendorong program pemerintah kepada masyarakat melalui saluran informasi dan komunikasi.

26.

URUSAN PERPUSTAKAAN Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia perlu adanya suatu media, salah satu media yang bisa dipergunakan adalah perpustakaan, perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi, pengetahuan, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya. Perpustakaan bisa juga disebut sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan karena mempunyai peranan penting sebagai wahana mencerdaskan bangsa guna tercapainya masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas. Guna tercapainya tujuan tersebut perlu adanya kebijakan di bidang perpustakaan melalui penyelenggaraan perpustakaan, pengembangan jaringan perpustakaan, pengembangan SDM, pembinaan teknis perpustakaan, pengembangan jabatan fungsional perpustakaan, dan pelestarian koleksi daerah/nasional

serta

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perpustakaan. 26.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2016 adalah : a.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan, dengan kegiatan : 1) Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca; 2) Penyediaan Bahan Pustakaan Perpustakaan Umum Daerah; 3) Operasional Layanan Perpustakaan Keliling; 4) Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling;


IV - 168


BAB IV

5) Pameran Buku Dan Arsip Daerah; 6) Pengembangan

Sistem

Digitalisasi

Layanan

Perpustakaan,

Dokumentasi Dan Informasi; 7) Pendataan dan pemetaan perpustakaan desa

26.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan anggaran Belanja Langsung Urusan (tidak termasuk Belanja Langsung Non Urusan/rutin SKPD) sebesar Rp785.292.300,00 dan terealisasi sebesar Rp747.792.239,00 atau 95,22% dengan capaian indicator sebagaoi berikut : Tabel 4.75 Indikator Kiinerja Utama Urusan Perpustakaan

1.

Jumlah perpustakaan desa

buah

CAPAIAN 2015 174

2.

Jumlah pengunjung perpustakan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

orang

48.712

Buku

37.088

NO.

3.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 200

TAHUN 2016 REALISASI 175

53.126 49.056

% 100,57

53.819

110,48

75.60

105,19

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalongan, 2017

Capaian target indikator sasaran pada urusan perpustakaan yaitu jumlah perpustakaan desa pada tahun 2015 sebanyak 174 perpustakaan desa sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 175 perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2015 sebanyak 48.712 pengunjung sedangkan pada tahun 2016 sebanyak

53.819

(28.819 pengunjung perpustakaan umum, perpustakaan keliling dan perpuseru serta pengunjung perpustakaan pada saat pengerahan masa pameran buku dan arsip sebanyak 25.000 pengunjung) mengalami kenaikan sebesar 10%. sedangkan jumlah bahan pustaka pada tahun 2015 sebanyak 37.088 eksemplar pada tahun 2016 sebanyak 39.014 naik 5%


Permasalahan 1) Koleksi perpustakaan masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat


IV - 169


BAB IV

2) Rendahnya kesadaran budaya baca masyarakat, sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal

3) Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan masih terbatas.

4) Layanan perpustakaan belum menjangkau ke seluruh Wilayah di Kabupaten Pekalongan karena kurangnya armada perpustakaan keliling dan kondisi mobil yang ada sudah tua sehingga sering mogok.

5) Pengunjung perpustakaan seringkali mengabaikan untuk mengisi daftar hadir pengunjung.

b. Solusi 1)

Perlunya peningkatan jumlah bahan pustaka melalui pengadaan secara rutin dan mengajukan proposal bantuan ke Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat (Perpusnas)

2)

Perlunya sosialisasi minat budaya baca yang lebih intensif dan terprogram melalui penyelenggaraan seminar bedah buku, promosi lewat brosur maupun pamflet, penyiaran lewat media elektronik yaitu radio

3)

Perlunya penyelenggaraan/diikutsertakannya pelatihan dan ketrampilan baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun pusat bagi pengelola perpustakaan umum maupun perpusdes/perpustakaan sekolah/perpustakaan khusus

4)

Perlu adanya penambahan armada perpustakaan keliling baru dan didukung dengan sumber daya manusia/pengelola perpustakaan keliling guna memenuhi layanan perpustakaan di daerah terpencil.

5)

Petugas perpustakaan harus lebih cermat dan teliti serta mengingatkan kepada pengunjung perpustakaan supaya mengisi buku daftar hadir pengunjung yang telah disiapkan perpustakaan.


IV - 170

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents