PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

13.

BAB IV

URUSAN SOSIAL Pembangunan

Urusan

Sosial

diarahkan

melalui

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial utamanya memanfaatkan 4 (empat) pendekatan, yaitu pemberian perlindungan sosial, pelayanan jaminan sosial, dan mengadakan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan sosial, terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk didalamnya fakir/miskin, guna mencukupi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan mengoptimalkan fungsi dan peran serta dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) termasuk dunia usaha dan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dengan bekerja seoptimal mungkin agar pelayanan kepada PMKS ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan hidup dalam bermasyarakat dan berinteraksi sosial. Selain itu pembangunan urusan sosial juga diarahkan untuk mensikapi bencana yang kemungkinan terjadi sehingga dapat dilakukan tindakan preventif dan penanganan selama bencana serta pasca bencana yang terjadi. 13.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Urusan Sosial pada tahun 2016 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi a.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan: 1) Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan : 1) Penanganan

Masalah-masalah

Strategis

Yang

Menyangkut

Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa. 2) Fasilitasi Pengiriman PMKS dan PSKS ke Panti dan Provinsi. 3) Fasilitasi Bagi Penyandang Cacat dan Lansia.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2016

IV - 100


c.

BAB IV

Pogram Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Kinerja TKSK Kabupaten Pekalongan. 2) Bimbingan Managemen Organisasi Panti, Non Panti, PSM dan Karang Taruna.

d. Program

Pelestarian

Nilai-Nilai

Kepahlawanan

dan

Kesetiakawanan Sosial, dengan kegiatan : 1) Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Makam Pahlawan “Bhakti Wiratama”. 2) Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan Renungan Suci dan Ziarah Mandurorejo. e.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 1) Fasilitasi Pelaksanaan PKH ( Program Keluarga Harapan) 2) Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

f.

Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, dengan kegiatan: 1) Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah a.

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Alam, dengan kegiatan: 1) Pengadaan Logistik Bencana 2) Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Penanggulangan bencana 3) Sosialisasi Dan Sadar Bencana Bagi Masyarakat 4) Kesiapsiagaan Pelajar Di Sekolah Daerah Rawan Bencana 5) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kebencanaan 6) Satuan Pelaksanaan Tugas Penanggulangan Bencana 7) Pengurangan Resiko Bencana (PRB) 8) Peningkatan Kemampuan Tim SAR 9) Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum Pengungsian 10) Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi


IV - 101


BAB IV

11) Operasional Pompanisasi Air Rob 12) Pengadaan Pompanisasi Banjir Rob b.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, dengan kegiatan: 1) Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga 2) Fasilitasi Kegiatan Bantuan Daerah Rawan

c.

Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana 1) Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

13.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2016 melalui belanja langsung (tidak termasuk belanja langsung non urusan/rutin SKPD) sebesar Rp17.918.621.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.543.633.892,00 (70,00%). Dalam kerangka kesejahteraan sosial, pembangunan kesejahteraan social diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga diharapkan masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik jasmani rohani maupun social dengan mengoptimalkan fungsi dan peran serta dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dunia usaha dan masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dengan bekerja seoptimal mungkin agar pelayanan kepada PMKS ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan hidup bagi masyarakat yang seharusnya memperoleh pelayanan. Kondisi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kabupaten Pekalongan terbagi dalam 26 kriteria. Prioritas penanganan dan pelayanan sosial pada tahun 2016 adalah Keluarga Fakir Miskin (KFM) dan dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pekalongan tahun 2016 terdapat 133.410 jiwa tergolong penduduk sangat miskin dan dari jumlah tersebut pada tahun 2016 sudah tertangani atau


IV - 102


BAB IV

terlayani sebanyak 92.693 jiwa melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 86.643 jiwa,

melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Perkotaan dan Perdesaan 1.602 jiwa, RTLH Perkotaan dan Perdesaan 252 jiwa, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 377 jiwa dan KUBE PKKKRSE 3.819 jiwa Tabel 4.53 Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016

Unit

CAPAIAN 2015 11

TARGET 11

TAHUN 2016 REALISASI 11

% 100

%

0,47

0,47

0,58

123,40

%

0,33

5

4,35

0,87

%

100

100

100

100

%

1,55

0,51

6,5

12,74

%

100,00

100

100,00

100

%

100,00

100

100,00

100

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1.

Panti Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang meyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar Persentase (%) yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social Persentase (%) Penyandang Cacat fisik, mental serta lanjut usia tidak potensal yang telah menerima jaminan social. Persentase (%) korban bencana yang telah menerima bantuan social selama masa tanggap darurat. Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, 2017

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa capaian target dari 7 (tujuh) indikator pada tahun 2016 semua indikator memenuhi target dan sebanyak 2 (dua) indikator yang melebihi target yaitu Indikator Persentase (%) yang


IV - 103


BAB IV

menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya dan Indikator Persentase (%) Penyandang Cacat fisik, mental serta lanjut usia tidak potensal yang telah menerima jaminan sosial.

13.3. Prestasi Peringkat III Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 atas nama “SUNARTO” Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kab. Pekalongan, sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). 13.4. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan 1) Belum tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sudah ada program/kegiatan pendataan. 2) Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial. 3) Tidak adanya gudang penyimpan logistik bencana, beserta peralatan dan perlengkapan kebencanaan.

b. Solusi : 1) Melakukan Verifikasi dan Validasi data secara berkala dan terpadu (UU. No. 13 Tahun 2015). 2) Lebih memperluas cakupan penerima manfaat bagi PMKS melalui Sumber Potensi lain disamping APBD/APBN 3) Pembangunan gudang logistic.

14.

URUSAN KETENAGAKERJAAN Penduduk sebagai pelaksana dan sasaran pembangunan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu perkembangan penduduk perlu diarahkan agar mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan untuk pembangunan seperti terkendalinya pertumbuhan penduduk dan terarahnya mobilitas penduduk. Salah satu aspek kependudukan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia adalah ketenagakerjaan, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial.


IV - 104


BAB IV

Bagi individu-individu, dimensi ekonomi berkaitan dengan pemenuhan hidup sehari-hari sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Setiap upaya pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para pencari kerja sehingga nantinya mampu bersaing di dunia pasar kerja dan dunia usaha sebagai tenaga kerja yang siap pakai dengan mengadakan pendidikan pelatihan, ketrampilan bagi para pencari kerja yang belum bekerja dan juga memberikan pelayanan informasi penempatan tenaga kerja baik didalam maupun diluar negeri. Selain

itu

juga

pembangunan

ketenagakerjaan

diarahkan

untuk

menciptakan hubungan industrial yang harmonis, antara pekerja dan pengusaha dan juga antara pengusaha dengan serikat pekerja. Oleh karena itu diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang mencakup pengawasan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pengawasan perlindungan atas hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja sehingga mencegah adanya kasus-kasus perselisihan antara pekerja, serikat pekerja dengan pengusaha. 14.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang Urusan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : a.

Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan, dengan kegiatan: 1) Fasilitasi LKS Tripartit, Dewan Pengupahan Kab.Pekalongan dan Porseni LKS Tripartit; 2) Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial; 3) Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial ketenagakerjaan; 4) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan: 1) Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja;


IV - 105


BAB IV

2) Fasilitasi dan Pengawalan TKI ke Luar Negeri; 3) Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi; 4) Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Warga Binaan; 5) Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Mobile Training Unit (MTU); 6) Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

14.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2016 melalui anggaran belanja langsung (diluar belanja langsung non urusan/rutin SKPD) sebesar Rp5.868.837.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.770.582.818,00 atau 98,33% dengan pencapaian kinerja sebagaimana pada tabel berikut ini : Tabel 4.54 Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2015

TARGET

REALISASI

%

Angka sengketa pengusahapekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja

%

100

0,01

0,01

100

%

100

64,17

64,8

100,98

%

100

8,5

2,81

33,06

%

100

4,80

6,56

136,67

30,61

30,62

100,03

Persentase kasus perselisihan yang terselesaikan Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial BPJS (%) ketenagakerjaan Rasio UMK terhadap KHL (%) Jumlah Bursa Tenaga Kerja

% %

100

10

9,97

99,7

%

100

9,8

2,81

28,67

%

100

100

100

100

33,58

33,58

100

%

%

100

97,4

103,65

1,06

unit

100

26

3

11,5

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP, danTenaga Kerja Kab. Pekalongan, 2017


IV - 106


BAB IV

Pencapaian angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun pada tahun 2016 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100% dapat diselesaikan. Apabila dibandingan dengan tahun 2015 pencapaian masih sama yaitu 100%. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2016 pencapaian kinerja

100,98% dari target

sebesar 64,17% realisasi sebesar 64,8%.

Dengan demikian pencapaian kinerja melebihi

target yang ditetapkan.

Sementara pencapaian kinerja tahun 2015 adalah 100%. Pencapaian kinerja pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2016 pencapaian kinerja 33,06% dari target yang tetapkan sebesar 8,5% realisasi sebesar 2,81%. Dengan demikian pencapaian kinerja dibawah target yang ditetapkan. Sementara pencapain kinerja tahun 2015 sebesar 100%. 14.3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan 1) Belum membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta perlindungan Jaminan Sosial di perusahaan; 2) Terbatasnya kesempatan kerja.

b. Solusi 1) Mengoptimalkan fungsi Panitia Pembina Keselatamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan peningkatan K3 di perusahaan. 2) Meningkatkan kerja sama dengan perusahaan dan Bursa Kerja Khusus untuk info lowongan kerja

15.

URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Dalam rangka mensukseskan program pemerintah khususnya dalam peningkatan ekonomi masyarakat dapat diwujudkan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UMKM bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM serta meningkatkan kemandirian UMKM. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia pengelola koperasi


IV - 107


BAB IV

dan UMKM yang kompeten dan berdaya saing, meningkatkan akuntabilitas dan pemberdayaan koperasi dan UMKM dan meningkatkan sarana dan prasarana koperasi dan UMKM. Berdasarkan data pada akhir tahun 2016 prosentase koperasi aktif mencapai 65,32% dengan kategori sehat hanya 19%. 15.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 dilaksanakan oleh beberapa SKPD, yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Bagian Perekonomian Setda; serta Kecamatan dengan program dan kegiatan sebagai berikut : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah a.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan: 1) Fasilitasi Kajen Expo 2) Pelaksanaan Batik Carnival

b. Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan: 1) Aplikasi Pengolahan Produk Lokal 2) Fasilitasi Pengembangan Batik (Warna Alam) c.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, dengan kegiatan: 1) Penataan Pedagang Kaki Lima 2) Pembangunan Tempat Penitipan Gerobak Pedagang Kawasan Kuliner Gemek

d.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan: 1) Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 2) Revitalisasi Manajemen Pengelolaan KUD/Koperasi 3) Pelatihan Studi Kelayakan Usaha 4) Identifikasi dan Validasi Data Koperasi dan LKM 5) Pendampingan Tugas Pembantuan


IV - 108


BAB IV

Bagian Perekonomian Setda a.

Program

Pengembangan

Kompetitif

Kewirausaan

Dan

Keunggulan

Usaha Kecil Menengah, dengan Kegiatan Fasilitasi

Dekranasda Kab. Pekalongan b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perebunan, dengan Kegiatan Pendampingan Program Raskin; c.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan Pendampingan Pupuk Bersubsidi dan Elpiji.

Kecamatan a.

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan Peningkatan Promosi Industri Lokal.

15.2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 dilaksanakan melalui anggaran belanja langsung (tidak termasuk belanja langsung non urusan/rutin SKPD) sebesar Rp1.747.390.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.670.734.640,00 atau 95,61% dengan capaian indikator sebagai berikut : Tabel 4.55 Capaian Indikator Kelembagaan Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 NO

TAHUN

JENIS

1.

Jumlah Koperasi/KUD

2015 396

2016 571

2.

Koperasi Aktif (%)

49,25

65,67

 Sehat

43

19

124

122

3.

 Cukup Sehat Manajerisasi

122

122

4.

Pelaksanaan Audit 150

150

 Audit Internal


IV - 109


NO

TAHUN

JENIS

5.

 Audit Eksternal Jumlah karyawan

6.

Jumlah Anggota

BAB IV

2015 27

2016 27

1.128

1.139

113.711

114.868

Sumber : Dinas Perindag, Koperasi & UMKN Kab. Pekalongan, 2017

Jumlah Koperasi dari pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan banyaknya gapoktan yang membentuk koperasi baru. Pada tahun 2016 koperasi di Kabupaten Pekalongan berjumlah 571 koperasi atau meningkat sebesar 44,19% dari tahun 2015 yang berjumlah 396 koperasi. Persentase koperasi aktif juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 49,25% menjadi 65,67% pada tahun 2016. Tabel 4.56 Capaian Indikator UMKM Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 NO 1

2

JENIS

TAHUN 2015

2016

Jumlah UMKM

44.680

44.680

 Mikro

37.216

37.167

 Kecil

7.012

7.061

 Menengah

452

452

Jumlah UMKM Binaan

488

537

Sumber : Dinas Perindag, Koperasi & UMKN Kab. Pekalongan, 2017

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada tahun 2016 Masih sama dengan tahun 2015 sebanyak 44.680 unit usaha, namun UMKM tersebut mengalami perkembangan usaha dari Usaha mikro menjadi usaha kecil. Jumlah Usaha kecil pada tahun 2015 sebanyak 7.012 naik menjadi 7.061 pada tahun 2016, atau terjadi perkembangan usaha mikro menjadi usaha kecil sebanyak 49 unit usaha mikro.


IV - 110


BAB IV

Tabel 4.57 Capaian Indikator Kinerja Koperasi dan UKM Tahun 2016 NO

%

CAPAIAN TAHUN 2015 49,25

TARGET 49,25

REALISASI 65,67

- kategori sehat

%

25,75

17

13,48

79,27

- kategori cukup sehat

%

74,25

83

86,52

104,25

Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM

%

87,56

40

98,98

218,90

INDIKATOR KINERJA

1.

Persentase koperasi aktif

2.

Persentase koperasi sehat

3.

SATUAN

TAHUN 2016 % 133,34

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKN Kab. Pekalongan, 2017

Persentase koperasi aktif pada tahun 2016 sebesar 65,67 %. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 33,34% dari tahun 2015 yang sebesar 49,25% koperasi aktif dari seluruh jumlah koperasi di Kabupaten Pekalongan. Jumlah tersebut melampaui target koperasi aktif yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 49,25 %. Capaian prosentase aktif yang jauh melampaui target tersebut disebabkan karena adanya peningkatan jumlah koperasi baru yang otomatis masih berstatus koperasi aktif pada tahun 2016. Adapun untuk koperasi sehat hanya tercapai sebesar 13,48% dari target sebesar 17%. 15.3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan 1) Belum optimalnya kemitraan usaha antara pengusaha, baik mikro, kecil, menengah, besar maupun koperasi. 2) Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM 3) Rendahnya akses Koperasi dan UKM terhadap sumber-sumber pembiayaan atau permodalan 4) Kurangnya pengusaan teknologi informasi 5) Belum optimalnya promosi, pemasaran dan saluran distribusi 6) Kurangnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM.

b. Solusi 1) Pengembangan kemitraan antar UMKM dan koperasi 2) Peningkatan dan pengembangan UMKM dan koperasi


IV - 111


BAB IV

3) Pengembangan diversifikasi usaha dan produk bagi UMKM dan koperasi 4) Pengembangan struktur permodalan bagi koperasi dan UMKM 5) Pengembangan kelembagaan koperasi 6) Pelatihan SDM pengelola koperasi dan UMKM 7) Pengembangan Koperasi dan UMKM yang berorientasi IPTEK dan produk unggulan daerah 8) Fasilitasi dalam hal promosi dan pemasaran

16.

URUSAN PENANAMAN MODAL Urusan Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka memperhatikan tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan prima serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Melalui kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu yang memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan didukung kondisi keamanan yang kondusif, infrastruktur, dan promosi investasi maka akan berdampak pada meningkatnya investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pekalongan dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya serap tenaga kerja. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Urusan Penanaman Modal memiliki potensi daerah yang beragam yang dapat menjadi peluang bagi penanaman modal terutama industri batik, tenun, tekstil dan garment. Penyelenggaraan urusan penanaman modal meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan rakyat di era otonomi daerah melalui peningkatan promosi penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun modal asing. 16.1. Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal pada tahun 2016 dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda; dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui program dan kegiatan sebagai berikut :


IV - 112


BAB IV

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan a.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan : 1) Penyelenggaraan pameran investasi 2) Penyusunan profil, potensi dan peluang investasi 3) Pembinaan pemantauan dan pengawasan perusahaan 4) Pembinaan dan evaluasi penyusunan LKPM

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan: 1) Monitoring / Pemantauan Perizinan 2) Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan 3) Penyediaan Sarana Informasi Pelayanan Perizinan 4) Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal melalui Sistem Perijinan Investasi secara elektronik (SPIPISE) c.

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan kegiatan : 1) Survey IKM; 2) Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Bagian Perekonomian Setda a.

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan : 1) Fasilitasi Koordinasi, Monitoring dan evaluasi pengembangan perekonomian daerah dan investasi; 2) Penyelenggaraan Kajen EXPO.

b. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Water Meter Induk Dan Aksesoris; 2) Fasilitasi, Pembinaan dan Monitoring Perusahaan Daerah.


IV - 113


BAB IV

16.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal menggunakan Anggaran Belanja Langsung (diluar belanja langsung non urusan/rutin SKPD)

sebesar

Rp1.332.651.000,00

Rp1.189.875.660,00 atau

dan

89,29% dengan

realisasi

capaian

sebesar

indikator sebagai

berikut : Tabel4.58 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal INDIKATOR KINERJA Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio Daya serap tenaga kerja Kenaikan/penurunan realisasi PMDN (%)

Juta Rp.

TAHUN 2016

CAPAIAN

SATUAN

2015

TARGET

REALISASI

%

907

715

16

2,24

3.949.670,92

108.816

1.766.889,10

1.623,74

4.871

4.338

822

18,95

9.927

0,29

(0,553)

(190,569)

%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Pekalongan, 2017

16.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi pelayanan yang prima; 2) Keterbatasan jumlah SDM aparatur; 3) Keterbatasan sarana pendukung pelayanan sehingga menghambat proses pengurusan izin yang sudah ditentukan waktunya; 4) Masih terkendala komunikasi dan informasi dan edukasi langsung kepada masyarakat terkait perizinan. b. Solusi 1) Adanya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan supaya pelayanan lebih baik lagi. 2) Kualitas SDM ditingkatkan melalui Diklat sesuai kebutuhan 3) Perlunya peningkatan keikutsertaan promosi, perlu penambahan luasan

lahan

untuk

industry

menengah

keatas


dan

bias

IV - 114


BAB IV

mengendalikan harga tanah pada kawasan industry serta adanya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha. 4) Penyederhanaan prosedur dan kemudahan masyarakat dalam mengurus ijin.

17.

URUSAN KEBUDAYAAN Pembangunan Urusan Kebudayaan dilaksanakan dalam rangka pembinaan kebudayaan daerah melalui upaya pengembangan budaya yang berlandaskan pada kearifan lokal daerah. Urusan kebudayaan tahun 2016 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan untuk mendukung pembangunan urusan kebudayan. 17.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kebudayaan tahun 2016 untuk mendukung tercapaianya capaian kinerja adalah sebagai berikut : a.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan: 1) Pengembangan

kesenian

dan

Kebudayaan

Daerah

(penyelenggaraan Pergelaran Seni Budaya dalam Hari jadi dan tahun Baru); 2) Penyelenggaraan dan Pengiriman Lomba kreativitas Seni Budaya Non pelajar/Umum; 3) Kemah Seni Budaya Pelajar (SMP,SMA dan SMK); 4) Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) dan Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni (MAPSI); b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan kegiatan: 1) Penyelenggaraan lomba kreatifitas seni budaya pelajar (Pekan seni dan FLS2N TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB); 2) Fas penyelenggaraan Pentas Seni Budaya Daerah (Paingan); 3) Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreatifitas Seni Budaya di Kecamatan;


IV - 115


BAB IV

4) Pelestarian Cagar Budaya dan Aktualisasi Budaya Daerah; 5) Lomba Penguatan Muatan Lokal Bahasa Jawa. 17.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Urusan Kebudayaan pada tahun 2016 dilaksanakan melalui anggaran belanja langsung (tidak termasuk belanja langsung non urusan/rutin SKPD) sebesar Rp785.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp785.000.000,00 (100,00%) dengan capaian indicator sebagai berikut : Tabel 4.59 Capaian Urusan Kebudayaan URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN 2015

TARGET

2016 REALISASI

%

Jumlah Group Kesenian

grup

162

174

174

100

Sumber: Dindikbud Kab. Pekalongan, 2017.

Berdasarkan tabel di atas jumlah grup kesenian pada tahun 2016 sejumlah 174 grup sesuai dari target yang ditetapkan. Sementara pada tahun 2015 jumlah grup kesenian sejumlah 162 grup.

17.3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sejarah daerah, BCB dan nilai–nilai tradisional daerah; 2) Lunturnya nilai–nilai tradisi di karenakan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa; 3) Rendahnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya.

b. Solusi 1) Mengamankan, melestarikan dan memelihara benda cagar budaya; 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarikan budaya daerah yang berupa benda cagar budaya, legenda, permainan rakyat dan upacara adat;


IV - 116


BAB IV

3) Meningkatkan toleransi penghayat; 4) Membentuk kesenian khas, sejarah dan legenda serta cerita rakyat; 5) Memotivasi para seniman untuk berkreasi melalui ajang festival budaya; 6) Meningkatkan jumlah organisasi kesenian.

18.

URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu upaya dalam mengangkat martabat dan semangat daerah terutama melalui prestasi kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Pekalongan. 18.1. Program dan Kegiatan Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2016 dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan program dan kegiatan sebagai berikut : Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Fasilitasi Pengembangan Kretivitas dan Karya Seni Pemuda 2)

Evaluasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

b. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan, dengan kegiatan : 1)

Pemilihan Pemuda Pelopor

2)

Seleksi dan Pengiriman JPI – BPAP

3)

Pengriman

Seleksi

KPN,

PPAN

dan

Pengiriman

Kegiatan

Kepemudaan Tingkat Prov. Jateng 4)

Pembinaan Wirausaha Pemuda

5)

Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pemuda

c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga, dengan kegiatan : 1) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 2) Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga dan Alat Olahraga 3) Rehabilitasi Stadion Widya Manggala Krida Kedungwuni


IV - 117


BAB IV

d. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga,

dengan

kegiatan : 1) Peningkatan jumlah dan kualitas kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga 2) Pengiriman event olahraga lokal, regional dan nasional 3) Penyelenggaraan kompetisi tingkat Kabupaten 4) Pemberdayaan penyelenggaraan / kegiatan olahraga masyarakat 5) Kegiatan Olahraga masal dan pembudayaan olahraga 6) Coaching Clinic 7) Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan a.

Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga, dengan kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka.

b. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan kegiatan Pembinaan Peningkatan Prestasi Olah Raga Pelajar.

18.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang mendukung urusan pemuda dan olahraga pada tahun 2016 dilaksanakan melalui anggaran belanja langsung (tidak termasuk belanja langsung non urusan/rutin SKPD) sebesar Rp3.390.611.000,00 terealisasi sebesar Rp3.317.553.825,00 (97,84%) dengan capaian indicator sebagai berikut : Tabel 4.60 Capaian Urusan Pemuda dan Olahraga Pada Tahun 2015 dan 2016 URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA Jumlah kegiatan pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah lapangan olahraga Jumlah balai remaja / gelanggang

SATUAN Jenis klub unit unit

CAPAIAN 2015 14 24 595 1

TARGET 16 24 595 1

2016 REALISASI 14 24 595 1

% 87,50 100 100 100

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Pekalongan, 2017.


IV - 118


BAB IV

18.3. Prestasi a. b. c. d.

Juara III Pemuda Pelopor Prov Jawa Tengah Bidang Pangan : Giat Pamungkas Juara II Lomba Organisasi Kepemudaan Tingkat Prov Jateng : Iqra Klub Perwakilan Kapal Nusantara (KPN) Provinsi Jawa Tengah atas nama Muhammad Nur Khasan Perwakilan delegasi Jambore Pemuda Indonesia Provinsi Jateng di Kalimantan Tengah atas nama Ika Putri Oktafianasari

18.4. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan 1) Pembinaan OKP belum maksimal 2) Kurangnya sarana dan prasarana Olahraga untuk pelatihan atlet

b.

Solusi 1) Melakukan koordinasi lintas lembaga 2) Melakukan optimalisasi sarpras yang ada


IV - 119

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents