KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pertemuan Tiga Pihak Dalam Rangka Penyusunan RKP d Renja dan R j K/L Tahun T h 2013 Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta, April 2012
Pokok Bahasan 1.
Tujuan j Pelaksanaan;;
2.
Waktu Pelaksanaan;
3 3.
Halhal yang harus diperhatikan dalam Trilateral Meeting;
4.
Alternatif tindakan dalam hal terjadi Ketidaksepakatan;
5 5.
K l Keluaran d i Trilateral Meeting; dari T il t l M ti
6.
Lingkup Pembahasan Trilateral Meeting;
7.
Tindak Lanjut.
2
1. Tujuan Pelaksanaan
a. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Keuangan dan K/L terkait K/L terkait dg pencapaian dg pencapaian sasaran2 prioritas pembangunan nasional yg akan dituangkan dlm RKP. b. Menjaga konsistensi kebijakan yg ada dlm dok perencanaan dg dok penganggaran yaitu antara RPJMN, RKP, Renja RPJMN RKP Renja K/L dan K/L dan RKA RKA‐K/L penganggaran, yaitu K/L. c. Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yg perlu dilakukan thd Rancangan Awal RKP, yaitu kepastian mengenai : 1) Kegiatan prioritas; K i i i 2) Jumlah PHLN; 3) Dukungan Kerjasama Pemerinah Swasta (KPS); gender (ARG); 4) Anggaran rensponsif gender (ARG); 5) Anggaran pendidikan; 6) PNBP/BLU; 7) Inisiatif baru; 8) Belanja B l j Operasional; O i l 9) Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni; dan 10) Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
3
2. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan Trilateral Meeting dimulai setelah disampaikannya SEB Pagu SEB Pagu Indikatif TA 2013 kepada TA 2013 kepada K/L K/L pada Rapat Rakorbangpus. Kegiatan trilateral meeting dih diharapkan k dpt d diselesaikan di l ik sblm bl batas b akhir khi penyampaian Renja K/L ke Bappenas dan Kementerian Keuangan yaitu tanggal 10 April 2012.
4
3. Hal-hal yg harus diperhatikan dalam Trilateral Meeting…(1/2)
1. Pagu Indikatif TA 2013 mrp batas atas yg tidak dapat dilampaui, sudah termasuk alokasi yg disetujui untuk Inisiatif Baru. 2. Perubahan pagu antar Program dan antar Kegiatan dlm Pagu Indikatif masih dimungkinkan, sepanjang sesuai dg pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. 3. Penambahan dan pengurangan kegiatan prioritas dapat dilakukan dg mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau K/L. 4 Penambahan dan pengurangan kegiatan prioritas dapat dilakukan dg 4. dg mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau K/L dan alokasi pagu anggaran yg tersedia. 5 Kebutuhan belanja pegawai dan operasional harus dipenuhi dan menjadi 5. prioritas utama. 6. Pergeseran alokasi dari RM menjadi PHLN atau sebaliknya tidak dapat dil k k dilakukan. Usulan U l perubahan b h dituangkan dit k dlm dl Matriks M t ik Pembahasan P b h dl dlm dokumen kesepakatan.
5
3. Hal-hal yg harus diperhatikan dalam Trilateral Meeting …(2/2)
7.
Kelebihan atau kekurangan alokasi PHLN ditampung dlm Matriks Pembahasan dlm dokumen kesepakatan. kesepakatan
8.
Memberikan prioritas utama untk kebutuhan dana pendamping PHLN yg akan diserap dan kegiatan yg disetujui sbg multiyears.
9.
Pengalokasian anggaran pd Program dan Kegiatan harus mempertimbang‐ kan kemampuan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.
10. Usulan penambahan pagu K/L serta penggunaannya dpt disampaikan dlm Matriks Pembahasan dlm dokumen kesepakatan. 11 Memperhatikan kewenangan pusat dan daerah. 11. daerah
6
4. Alernatif Tindakan dalam hal terjadi Ketidaksepakatan
a. Alternatif Pertama : Butir‐butir ketidaksepakatan dibahas kembali bersama sama dg memperhatikan bersama‐sama dg memperhatikan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila alternatif ini tdk menghasilkan kesepakatan, maka dilakukan alternatif berikutnya. b. Alternatif Kedua : Butir‐butir ketidaksepakatan dijadikan catatan khusus dalam dokumen kesepakatan Trilateral Meeting dan tidak perlu diputuskan dalam forum ini. Apabila dirasakan sangat perlu untuk mendapatkan putusan atas perbedaan yang ada, maka dapat dilakukan alternatif berikutnya. c. Alternatif Ketiga : Butir : Butir‐butir butir ketidaksepakatan yang dianggap yang dianggap perlu dan penting untuk diputuskan dapat dibawa dan diputuskan di tingkat yg lebih tinggi (Eselon I). Namun demikian, perlu diperhatikan keterbatasan waktu yg tersedia untuk menyusun y Renja j K/L. /
7
5. Keluaran dari Trilateral Meeting
Keluaran yg diharapkan adalah dokumen kesepatan yg ditandatangani g p pihak yg mencakup p: oleh tiga 1. Kesepakatan atas kegiatan prioritas, kegiatan non prioritas, inisiatif baru beserta keluaran, dan besaran anggarannya. 2. Kesepakatan p atas p perubahan alokasi anggaran gg antar Program dan g antar Kegiatan. 3. Kesepakatan atas perkiraan penyerapan untuk PHLN dan PDN beserta kebutuhan dana pendampingnya. 4. Kesepatan atas kegiatan dan kebutuhan pendanaannya terkait pelaksanaan KPS. 5. Kebijakan baru yg sesuai dg tema dan prioritas RKP serta prakiraan maju target dan anggarannya. 6. Kesepakatan alokasi anggaran yg digunakan sbg ARG, anggaran pendidikan, dana Dekon/TP, serta kegiatan khusus lainnya pada K/L. 7. Catatan usulan tambahan pagu baik Rupiah Murni maupun PHLN yg mungkin dpt ditampung dlm Pagu Anggaran atau Alokasi Anggaran K/L beserta rencana penggunaannya.
8
6. Lingkup Pembahasan Trilateral Meeting
Lingkup pembahasan dalam pelaksanaan Trilateral Meeting difokuskan pada d 10 hal 10 h l yaitu it : 1. Program dan Kegiatan Priorias; 2. Pinjaman j dan Hibah Luar Negeri g ((PHLN); ) 3. Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); 4. Anggaran Responsif Gender (ARG); 5 Anggaran 5. A P didik Pendidikan; 6. PNBP/BLU; 7. Inisiatif Baru; 8. Belanja Operasional; 9. Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni; 10 Pengalihan 10. P lih Dekonsentrasi D k t i dan d Tugas T P b t Pembantuan.
9
6. 1. Program dan Kegiatan Prioritas
Dalam pembahasan Program dan Kegiatan Prioritas, beberapa hal yang perlu d d k k antara lain adalah didiskusikan l d l h: 1. Kesepakatan mengenai kegiatan prioritas. Menentukan kegiatan prioritas dalam K/L yang merupakan kegiatan prioritas Nasional, Prioritas Bidang dan Prioritas Kementerian/Lembaga; 2. Klarifikasi terhadap kegiatan prioritas yang tetap berlanjut di tahun 2013 atau hanya y sampai p p pada tahun berjalan; j 3. Kesepakatan terkait pencapaian target‐target kegiatan prioritas yang ingin dilaksanakan pada tahun 2013; 4 Mengidentifikasi indikator kegiatan mana yang akan 4. yang akan dijadikan sebagai ukuran untuk mencapai sasaran program dan kegiatan prioritas; 5. Mengklarifikasi dan menyepakati terkait adanya perubahan volume target d kebutuhan dan k b t h pendanaannya; serta d t 6. Klarifikasi mengenai lokasi pelaksanaan kegiatan prioritas.
10
6. 2. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
Dalam pembahasan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, beberapa hal yang perlu didi k ik antara didiskusikan t l i d l h: lain adalah 1. Nama proyek pinjaman dan hibah luar negeri; 2 St 2. Status Pinjaman t Pi j d Hibah dan Hib h Luar L N Negeri, apakah i k h PHLN ini PHLN i i merupakan k PHLN yang ongoing atau baru, jika PHLN tersebut baru, maka perlu untuk dijelaskan tahapan proses sudah sampai tahap apa; 3. Jangka waktu efektif berlakunya PHLN, mulai dari tanggal penandatanganan kesepakatan PHLN, hingga akhir berlakunya PHLN; 4 Konfirmasi Kode Registrasi dan nomor pinjaman atau hibah; serta 4. hibah; serta 5. Konfirmasi besaran pagu PHLN di pagu indikatif 2013, apakah besaran pagu PHLN tersebut sudah sesuai rencana penarikan.
11
6. 3. Dukungan KPS
Dalam p pembahasan dukungan g Kerjasama j Pemerintah Swasta, beberapa p hal yang perlu didiskusikan antara lain adalah : 1. Nama kegiatan di APBN yang mendukung KPS; 2. Nama proyek yang memerlukan dukungankegiatan di APBN; 3. Besar kebutuhan pendanaan untuk mendukung KPS; 4. Bentuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan KPS (Feasibility Study, tanah, infrastruktur, dll).
12
6. 4. Anggaran Responsif Gender (ARG)
Dalam pembahasan anggaran responsif gender, beberapa hal yang perlu didiskusikan antara lain adalah: 1. Nama program/kegiatan K/L yang diindikasikan telah responsif terhadap pembangunan gender; 2. Indikator kinerja yang diindikasikan telah responsif terhadap pembangunan gender; 3. Sasaran kegiatan yang responsif terhadap pembangunan gender; serta 4. Besar rencana pendanaan untuk pembangunan gender.
13
6. 5. Anggaran Pendidikan
Dalam pembahasan terkait anggaran pendidikan, beberapa hal yang perlu d d k k antara lain adalah didiskusikan l d l h: 1. Nama kegiatan di APBN yang terkait dengan anggaran pendidikan; 2 Sasaran 2. S k i kegiatan yang terkait k i dengan d aggaran pendidikan; serta didik 3. Besar rencana pendanaan untuk anggaran pendidikan pada kegiatan dimaksud.
14
6. 6. PNBP/BLU
Dalam pembahasan PNBP/BLU, beberapa hal yang perlu didiskusikan antara lain adalah : 1. Besaran perkiraan penerimaan yang diperoleh oleh K/L; 2. Besaran pemanfaatan PNBP yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan; 3. Digunakan pada kegiatan apa pemanfaatan PNBP tersebut; PNBP tersebut; 4. Besaran volume target pada kegiatan yang memanfaatkan dana PNBP; serta 5. Besar penggunaan pendanaan untuk kegiataan yang memanfaatkan dana PNBP.
15
6. 7. Inisiatif Baru
Dalam pembahasan Inisiatif Baru, beberapa hal yang perlu didiskusikan antara lain adalah lain adalah : 1. Mengkonfirmasi kesesuaian Inisiatif Baru yang diajukan dengan Arah Kebijakan dan Priroitas Pembangunan Nasional; 2. Konfirmasi target Inisiatif Baru yang ingin dicapai; 3. Konfimasi sumber pendanaan Inisiatif Baru (On Top/Realokasi/ Kombinasi); serta 4. Konfimasi kesesuaian komponen yang digunakan untuk mencapai output Inisiatif Baru yang diajukan. yang diajukan Untuk Kementerian/Lembaga yang dalam alokasi Pagu Indikatifnya mendapatkan tambahan pagu terhadap baseline, tapi tidak mengajukan Inisiatif Baru pada kesempatan pertama, wajib untuk mengajukan proposal Inisiatif Baru pada kesempatan kedua, terkait dengan tambahan tersebut.
16
6. 8. Belanja Operasional
Dalam pembahasan belanja operasional, beberapa hal yang perlu didiskusikan antara lain adalah: 1. Konfirmasi pemenuhan kebutuhan belanja operasional K/L; 2. Dasar perhitungan yang digunakan dalam perhitungan belanja operasional K/L; 3. Konfirmasi kesesuaian data yang digunakan data yang digunakan dalam perhitungan belanja operasional; 4. Identifikasi kegiatan Kementerian/Lembaga yang menggunakan perubahan b h alokasi l k i dana d b l j operasional; serta belanja i l t 5. Konfimasi besaran alokasi belanja operasional.
17
6. 9. Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni
Dalam pembahasan kebutuhan tambahan rupiah murni, beberapa hal yang perlu didiskusikan antara lain adalah: lain adalah: 1. Dasar alasan perlunya adanya tambahan rupiah murni; 2 Dasar perhitungan yang digunakan 2. yang digunakan dalam menghitung kebutuhan tambahan rupiah murni; 3. Konfirmasi penggunaan tambahan rupiah murni digunakan untuk kegiatan apa; 4. Konfirmasi data target yang ingin dicapai untuk kegiatan yang mendapatkan tambahan rupiah murni; serta rupiah murni; serta 5. Besar kebutuhan tambahan rupiah murni untuk kegiatan yang dimaksud.
18
6. 10. Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Dalam catatan pembahasan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, beberapa hal yang perlu yang perlu diinformasikan antara lain adalah: lain adalah: 1. Nama kegiatan/komponen yang potensi di dekonsentrasikan dan di tugas pembantuan; 2. Volume target kegiatan yang di dekonsentrasikan dan di tugas pembantuan; 3. Alokasi pendanaan kegiatan yang di dekonsentrasikan dan di tugas pembantuan.
19
7. Tindak Lanjut
DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK BAPPENAS
KEMENKEU
K/L
1. Melakukan penyempur‐ naan terhadap t h d Rancangan R Awal RKP sesuai dengan masukan yang diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak; 2. Menjadikan dokumen kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai dasar penelaahan terhadap Renja K/L yang dikirim K/L K/L; 3. Melakukan kompilasi terhadap Renja K/L dari K/L untuk dijadikan salah satu p pertimbangan g dalam penelaahan RKA‐K/L.
1. Menjadikan dokumen k kesepakatan k yang telah l h ditetapkan sbg dasar penelaahan thd Renja K/L yang dikirim K/L. 2. Melakukan p penyempurnaan y p kebijakan anggaran berdasarkan hasil kompilasi terhadap Renja K/L dari K/L. 3 Menyempurnakan kebijakan 3. anggaran yang terbagi kedalam jenis belanja dan satuan biaya yang dianggap perlu untuk disesuaikan dengan g masukan y yang g diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak. 4. Melakukan kompilasi thd Renja K/L dari K/L untuk dijadikan salah satu pertim‐ bangan dalam penyusunan Pagu Anggaran.
1. Melakukan konsolidasi i t internal l untuk t k menye‐ suaikan thd masukan yang diperoleh dalan Pertemuan Tiga Pihak. 2. Menjadikan j dokumen kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai dasar penyusunan Renja K/L. 3. Menyampaikan Renja K/L yang telah disusun kepada yang telah Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Keuangan. 4. Menggunakan Renja K/L sebagai pedoman penyusunan RKA‐K/L.
20
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terima Kasih
21
