NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas Wilayah Hari/Tanggal Sesi pada jam
: : : :
Infrastruktur (P6) dan Energi (P8) Jawa‐Bali Kamis, 29 April 2010 09.00‐12.30 WIB
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. 1.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Provinsi Banten
Respon Kementerian/ Lembaga
SUMBER DAYA AIR •
•
Penyelesaian Pembangunan • Waduk Karian dan Waduk Sindanggela, Saat ini sudah disiapkan dana untuk pembebasan lahan tetapi masih ada kendala teknis di • BPN Peningkatan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi, Tahun 2009 mendapat DAK lebih besar dari 2010, Sehingga untuk DAK 2011 masih sulit untuk diprediksi berapa DAK untuk
Usulan yang ada sesuai • dengan RPJMN, Renstra dan mengakomodasi Hasil Konsultasi regional Kementerian PU Waduk Karian sudah mendapatkan persetujuan pendanaan dari Loan Korea, namun usulan loan yang tercantum di Blue Book tidak sesuai dengan yang diusulkan Kementerian PU (plafon yang ada tidak
Pada prinsipnya setuju dengan K/L
•
Sepakat dengan jawaban kementerian PU.
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
irigasi yang dapat digunakan untuk rehabilitasi irigasi. •
sesuai) Rehabilitasi irigasi akan dilaksanakan melalui APBN sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat > dari 3000 ha. 2011 akan dilakukan rehabilitasi D.I Ciliman melalui kegiatan PIRIMP. TRANSPORTASI
Percepatan pembangunan pelabuhan Bojonegara Revitalisasi kereta api Rangkas Bitung Pembangunan jalur kereta api ke Bandara Usulan jalan mengenai preservasi jalur lintas selatan dan di sekitar Anyer. Konreg sudah menyepekati pelebaran jalan lintas selatan dari 4 m menjadi 7 m dengan dana pendamping dari daerah
BPN • Pembebasan lahan di BPN sudah ada peraturan perundang‐undangan. • Terbaru ada PP 11 mengenai penertiban tanah terlantar. Bekerjasama dengan Pemda untuk • inventarisasi tanah terlantar. Kemenhub LLAJ hanya untuk keperintisan dan keselamatan transportasi darat
• • • • •
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
•
•
Mohon memfasilitasi terminal di Cilegon, agar dana bisa ditambah. Infrastruktur Jalan, di metropolitan Simpang Gaplek dan flyover tanah tinggi tangerang. Jaringan KA untuk Tangerang Selatan. DAOP Jabodetabek atau jawa‐Bali
Kesepakatan
• •
Secara umum setuju dengan K/L. Untuk pembangunan terminal, mohon ditambah dananya.
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. • •
Jalan strategis nasional Cikande‐Rangkas Bitung agar dibantu. Pendanaan terminal dari 6 Milyar. Mohon bantuan realisasi terminal di Serang dan Pandeglang, serta Balaraja
Respon Kementerian/ Lembaga •
• • • •
•
•
•
Bantuan percepatan pembangunan sanitasi permukiman di 8 kab/kota misal di Tangerang selatan,
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Unutk bandara butuh penetapan lokasi. Master plan sedang dilaksanakan. Investor dari Australia. Jalur ganda sedang dilaksanakan. Pembanguanan Pemasangan rel Pelabuhan Bojonegara. Pelindo investasi untuk dermaga 100 m Kemen PU Lintas Selatan Banten mengenai peningkatan kualitas. BM konsentrasi sampai 2014, sudah diakomodir Cimande‐Rangkasbitung sudah ada penanganan PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
• MENPERA: Masalahnya. Rusunawa hanya untuk pekerja industri yang untuk pemda. Mohon bantuan
•
Persampahan di wilayah Tangerang cukup krusial. Tangerang Selatan harus menangani sendiri.
• •
Secara prinsip, setuju dengan K/L.
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
•
Respon Kementerian/ Lembaga
Serang termasuk pemda untuk proposal dan pembangunan perijinannya. Kalau tidak ada pembangunan TPA Regional perijinan asetnya tidak bisa di Kab Serang dipindahkan dan akan menjadi masalah sehingga Pembangunan rusunawa tidak bisa membangun di kawasan industri rusunawa di situ. (Kemenpera), lahan sudah • Bappenas: untuk rusunawa disiapkan di Kab dan Kota asrama, anggarannya dari Serang, Kab Cilegon dan Kementerian pendidikan Kota Tangerang Selatan. • PU: Bisa diakomodasikan. Pembangunan sarana Tapi lokasi harus pemukiman di desa mempunyai akses yang baik, tertinggal supaya tidak sulit untuk penghuniannya dan PLN bisa masuk. Ini akan dituangkan dalam MoU, seperti istrik akan jadi beban pemda kab/kota. • Untuk pembangunan TPA, yang harus diperhatikan adalah masalah lahan, terutama di TangSel. Prov agar dapat memfasilitasi masalah ini.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) Tampaknya dari Pusat, DKI untuk studi ke depan untuk melihat masalah ini secara bersama, yang akan difasilitasi di tingkat provinsi.
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
ENERGI • Berkaitan dengan Prioritas 8, • Pemprov Banten siap melaksanakan kebutuhan energi ke depan menggunakan PLTN, Di dalam RPJMN hanya kajian seharusnya sudah mulai, • Banten sudah melakukan sosialisasi sementara kepada masyarakat dan telah mengkoordinasikan dengan pihak tata ruang kab Serang. • Salah satu hal penting lainnya adalah dengan mempersipakan tenaga ahli dalam bidang tenaga nuklir.
• Bappenas sudah mengkaji EBT sejak lama. Solusinya adalah 1. Tidak memakai fossil 2. Gunakan potensi yang ada. Alternatifnya yaitu penggunaan kekuatan tekanan pertemuan air laut contoh di selat sunda. Ristek sedang mencoba melakukan sosialisasi untuk PLTN. Sehingga dapat mengenerate listrik yang murah. BATAN menanggapi bahwa pembangunan PLTN sangat sulit karena terkait dengan badan internasional. Untuk pembangunan PLT N fase 1:melakukan kajian untuk studi kelayakan pembangunan PLTN. Fase 2: Persiapan pembangunan konstruksi, Batan hanya bertanggung jawab
Kajian PLTN hanya • dilaksanakan pantura, apa memungkinkan di Banten selatan karena berbenturan dengan sector ekonomi pemerintahan. Di daerah banten selatan dibangun terminal listrik namun daerah tersebut kurang sehingga diperlukan pembangunan pembangkit tenaga listrik agar terjadi pemerataan dengan mengguaakan DAK. Jenis pembangkit tenaga listrik disesuaikan dengan potensi daerah dan tingkat ekonominya.
Secara prinsip, setuju dengan K/L.
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
•
menyediakan infrastruktur saja. Batan akan mensosialisasi yang lebih baik lagi terhadap PLTN melalui media workshop dan seminar. Akan dibuatnya Nuklir center, yaitu pelatihan dan pengembangan IPTEK masyarakat daerah sekitar PLTN sehingga masyarakat sekitar dapat bekerja di PLTN tersebiut. KESDM : Sumber daya laut untuk energy telah dikaji dan sedang dilakukan penelitian di daerah mana yang berpotensi dan system pendanaan yang digunakan. Sudah dilakukan monitoring setiap 2 bulan oleh UKP4. KESDM Telah dilaksanakannya koordinasi dengan BATAN dan menristek.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
2.
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA •
(tidak ada tanggapan dari Bappeda) Provinsi DKI Jakarta
SUMBER DAYA AIR •
•
•
• Usulan ini tidak sesuai dengan usulan, cukup banyak yg diusulkan, tp yg ada hanya OP saja. Pembangunan Waduk Ciawi, terkait kapasitas maksimum BKT. Debit yang sampai di Manggarai 700 • m3/det, sedangkan daya tampung BKT hanya 350 m3/det, untuk debit sisa, solusinya bagaimana?. Waduk Limau dan waduk Sawangan pernah diusulkan untuk menahan banjir di hulu Kali pesanggarahan, lose kontrol hulu – hilir, mohon
Penangan banjir harus • komprehensif, struktur maupun non struktur. Sudah banyak dilakukan usaha penanganan, salah • satunya melalui Inpres No 1/2010 Æ Penyelesaian BKT sampai akhir 2011 Waduk Ciawi masih perlu duduk bersama, tidak hanya masalah teknis. Sudah ada sertifikasi. Volume Waduk Ciawi hanya 1/3 Waduk JatiGede, tapi biaya yang dibutuhkan 3 kali lipat dari Waduk Jatigede (+ 3 triliun), biaya sosial dan lingkungan yang besar. Dampak
Waduk Ciawi 3 triliun tapi setiap banjir, kerugian sampai 8 triliun. Gimana solusinya? Solusi normalisasi Pesanggarahan perlu dibicarakan lebih lanjut, karena biayanya sangat tinggi, baik biaya sosial, maupun biaya ekonominya
•
•
Secara umum sepakat dengan beberapa catatan sesuai dengan kolom klarifikasi daerah
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. • •
• •
Respon Kementerian/ Lembaga
dipertimbangkan. Sarana penunjang untuk BKT untuk segera diselesaikan. • Suplay air baku, 2022 minimum membutuhkan • 21‐25 m3/det, kondisi eksisting 17 m3/det, dan sudah dibicarakan di Kemen PU, tapi di shortlist tidak terlihat. Percepatan revisi PP 24 Æ menyangkut pelaksanaan JEDI Banjir ROB, pemda sudah menyelesaikan peninggian 2,5 m, tapi banjir yang terjadi di Pelindo masih terjadi, mohon untuk segera diselesaikan.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
pengendalian banjir dibanding biaya pembangunan tidak signifikan Air baku, melalui rehabilitasi Saluran Tarum Barat. Normalisasi Pesanggarahan sudah dilaksanakan Tahun 2008‐2009
TRANSPORTASI • •
Usulan tidak sesuai dengan rapat‐rapat sebelumnya MRT sudah masuk Buku I dan II, tapi dalam short list
• •
Kereta api sudah diminati beberapa investor. Saman dan PT KAI perlu koordinasi Sudah meminta Bappenas
•
Mohon jaminan gas untuk busway. Deputi 6 menjanjikan tahun 2010 akan menggeser SPBG ke
•
Secara prinsip setuju dengan K/L.
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. • • • • •
belum ada. Mohon ekstens Mohon ada supply SPBG Kereta api untuk loop‐line agar terintegrasi dengan moda lain. Railing Bandara agar bisa dihidupkan kembali. Revisi PP 2 agar masalah pengerukan dapat terselesaikan. Kewajiban Pelindo untuk masalah banjir ROB
Respon Kementerian/ Lembaga • •
mengenai studi loop line. MRT mendapat dana dari • JICA ada basic design yang sedang dikerjakan Kereta api Bandara ada 3 investor yang meminta pola Government Support
Kesepakatan
DKI tapi belum terlaksana Kereta api juga perlu diperhatikan. DKI ingin membantu realisasi public transportasi
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN •
•
(tidak ada tanggapan dari Bappeda)
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kepada Menpera: asset lahan mohon bisa dialokasikan untuk pembangunan rusunawa
•
Secara prinsip setuju dengan K/L
ENERGI •
Meminta Adanya SPBG untuk suplai bahan bakar busway untuk mendukung kegiatan penambahan 180 buah busway pada tahun 2011 dan kegiatan
•
KEDM: pasokan domestic baru akan tersedia 2014‐ 2015 dan akan serius dalam hal pasokan gas terhadap supplai bahan bakar sehingga untuk
•
Meminta jaminan gas • untuk supplai bahan bakar busway yang sudah menunggu, mengingat tahun 2010 akan menggeser SPBG ke Jakarta.
Secara prinsip setuju dengan K/L
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
operasional pembukaan 10 koridor busway.
memungkinkan import gas, KESDM akan membangun terminal gas di jawa barat sehingga pasokan gas akan lancar. TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(tidak ada tanggapan dari Bappeda)
3.
•
SUMBER DAYA AIR •
Jaringan Irigasi sudah dibahas dalam pertemuan dengan PU, asumsi daerah akan di TP kan, dengan detail sudah dilakukan pembahasan.
•
Kesepakatan
Provinsi Jawa Barat
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
•
•
Dua jalan tol yang sudah diproses setiap tahun (Cisumdawu dan Pasirkoja‐ Soreang). Bermasalah di pembebasan lahan Terkait Cikarang Bekasi
•
OP irigasi melaui TP 413 ribu ha, alokasi 82,6 miliar. OP DI lain akan dilakukan oleh Balai Citanduy. OP irigasi terbesar untuk Jawa Barat
•
Reaktivasi shortcut Tj Rasa ada MoU Pemda dengan Ditjen KA. Pemprov diminta melaksanakan pembebasan lahan dan Perhubungan melaksanakan pekerjaan
•
Umumnya sesuai, tapi beberapa hal perlu mendapat perhatian, seperti percepatan untuk proyek ongoing dan percepatan penanganan banjir. TRANSPORTASI Percepatan untuk ongoing proyek seperti Nagrek, Cadas Pangeran.
•
Secara umum, sesuai dengan alokasi
•
Secara umum setuju
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
• • •
•
sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Akses jalan tol ke • tempat tersebut? Reaktivasi kereta api, • Cibubur‐Tj Basah Pelabuhan Udara di Ciamis perlu perlengkapan kelaikan udara Ada jalan yang harus dipreservasi. Diusulkan 951 km (yang merupakan jalan nasional di 11 kabupaten dengan biaya 304 Milyar) Perawatan jembatan 9.450 m di 10 kabupaten. Mohon dapat diakomodir dalam TP.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
fisik Isu lintas selatan dan tol sudah diakomodir. PR Bina Marga jalan dan flyover di Nagrek
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN •
•
• PU: Limbah industri IPAL di Bandung (Majalaya dan Rancaekek) merupakan kewenangan untuk pabrik limbah tekstil KLH. PU menangani limbah dan di Tasikmalaya untuk kota, bukan industri. Untuk limbah pertambangan emas 2011, PU memprioritaskan rakyat untuk mengoptimalkan IPAL di Bandung yang sudah ada. IPAL memang tanggung Ada program sanitasi jawab industri, tapi karena
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
tingginya biaya, maka diharapkan pemerintah dapat membantu, seperti membuat percontohan
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Greater Bandung, limbah dan persampahan termasuk disana dan perlu disiapkan.
ENERGI •
(tidak ada tanggapan dari Bappeda)
4.
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA •
(tidak ada tanggapan dari Bappeda) Provinsi Jawa Tengah
SUMBER DAYA AIR • •
Yang diusulkan dalam F1 • hanya SDA Sesuai dengan hasil Musrenbangprov dan Konreg Kemen PU, usulan Bidang SDA adalah 2,353 Triliun, dengan penekanan pada : penanganan Embung dan Waduk, perlu sustainability dalam
Waduk Jatibarang, folder • Banger sudah Sesuai dengan Renja K/L •
Mohon ketegasan status dari informasi dalam F3, yang merupakan Mohon diberi ruang waktu untuk komunikasi intensif antara K/L dengan Daerah, sebelum Rakorpus.
•
Secara umum sepakat, dengan catatan seperti kolom klarifikasi daerah
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
penanganan Banjir Semarang(KBB ,KBT dan Waduk Jatibarang), Folder di Banger(masalah sebagian tanah bina marga digunakan), Jatibarang, Semarang Urban
TRANSPORTASI •
• • •
Usulan Jateng tercatat 2,46 T dalam Konreg untuk jaringan jalan lintas selatan. Kontribusi pembebasan lahan 92,03 km dan konstruksi baru 10,5 km. Mohon dapat masuk dalam APBN sehingga dapat menunjang target RPJMN. Jalan tol Trans Jawa, bermasalah dalam pembebasan lahan. Flyover Kali Banteng? Bandara Internasional Semarang tahun lalu terkendala masalah lahan. Perlu rekomendasi dari
• •
•
•
Tanah perlu dikoordinasikan • dengan Kementerian lain. • Isu lintas Selatan. Ada program RRDP dari ADB dan IDB. Mohon dukungan tanah. Flyover Banteng sudah dimasukkan. Ada tanah yang belum terselesaikan. Dan ini kontrak tahun jamak. Mohon diperhatikan masalah tanah Lintas Pantai Utara Kudus‐ Gading menjadi program 4 tahun ke depan
Ketegasan format F3 Diberi ruang waktu antara daerah dengan K/L, misalnya sabtu 1 Mei 2010 paling lambat (sebelum Rakorpus)
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. •
Respon Kementerian/ Lembaga
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN •
(tidak ada tanggapan dari • Bappeda) •
•
Kesepakatan
Menkeu. Sisi udara?
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
•
Untuk memfasilitasi kesenjangan kelistrikan
•
PU: Untuk kegiatan • Semarang Urban, sudah ada pendanaan dari JICA. Usulan Pamsimas dan SPAM IKK juga • tetapdilanjutkan. Untuk SPAM IKK, Provinsi belum tanggap untuk membangun jaringan distribusi, karena jaringan ini harus ditanggung oleh provinsi. Ini yang belum dilakukan oleh pemda. Pem kab juga harus berkontribusi. Sanimas sepenuhnya sudah dimasukkan dalam DAK kab/kota yang sudah besar. ENERGI
Mohon ketegasan status di F3, karena berhubungan dengan kegiatan di daerah dan Mohon diberikan ruang dan waktu untuk komunikasi antara pemda dan K/L
KESDM :Dana PLTU Lontar sudah ada di APLN
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
maka pentingnya interkoneksi jawa bali, dengan diadakannya PLTU Lontar (2 X315 MW) masih dianggap kurang. Dengan adanya identifikasi PT.PLN dalam 1 titik apakah ditetapkannya di kab. Kendal atau kab. Batan. •
Untuk pertambahan 2000 MW yang telah masuk prioritas PT.PLN, PemprovJawa tengah meminta back up atau klarifikasi kepada pusat atau PT. PLN atau KESDM. Karena Kebutuhan listrik berguna untuk menopang kebutuhan ekonomi dan para investor.
•
Untuk mengoptimalkan
Respon Kementerian/ Lembaga •
•
Dengan adanya krisis kelistrikan ini maka KESDM terus mengupayakan dalam jangka pendek agar permasalahan di daerah terselesaikan. Salah satu caranya yaitu dengan menyehatkan keuangan PT.PLN mengingat tingkat BEP dari kegiatan proyek masih diatas tarif dasar listrik , PT.PLN melakukan pendanaan dengan kesepakatan meningkatkan margin sebesar 5‐8 %. Peningkatan tariff dasar listrik dalam arti permerintah masih memberikan subsidi tehadap pihak yang benar‐ benar memerlukan. Pemerintah dalam
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
potensi geothermal, masih ada potensi di tempat Baturaden dan Guci tegal. Pada saat ini telah dilakukan di Unggaran semarang dalam kondisi tender dan tinggal aplikasinya.
•
melakukan pendanaan 5 tahun kedepan ini telah meningkat 300% dalam APBN sebesar 80 triliun akan tetapi hanya merupakan 24 % dari total kebutuhan kelistrikan yaitu sebesar 400 triliun. Oleh karena itu maka diperlukannya prioritas yang dikhususkan dan disinkronkan kepada daerah dan dinas , daerah mana saja yang didahulukan. Dalam APBN, mohon direview lagi, jika pada tahun sekarang tidak ada maka mohon dicek dalam tahun berikutnya karena adanya pergeseran Peak pendanaan menjadi tahun 2012.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
5.
•
(tidak ada tanggapan dari Bappeda) Provinsi DI Yogyakarta
SUMBER DAYA AIR • •
• • • • •
Kesepakatan
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Di F1 banyak yg belum tersampaikan termasuk bidang SDA Pembebasan tanah untuk embung, 2011 direncanakan pembangunan 5 buah embung, Rehabilitasi saluran mataram yang sudah dilakukan setiap tahun Prasarana banjir Kali Opak Penyelesaian pembangunan pelabuhan Kali Glagah Pembangunan Jaringan air baku Pembangunan JIAT di 5 lokasi
• •
• •
Maksimum 3 embungyang bisa didanai oleh peme pusat, dengan seleksi kesiapan pelaksanaan Rehabilitasi saluran mataram sudah masuk dalam renja K/L Air Baku Seropan telah diprogramkan O & P nya, begitu pula dengan pembangunan air tanah telah masuk dalam Renja sebanyak 5 lokasi
• • •
Secara prinsip bisa • memahami dan menyetujui Beberapa hal, sharing tanah 25 % untuk Jonggol. Selasar waduk sermo
TRANSPORTASI
Secara prinsip, setuju dengan KL
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
• • • • • •
•
Pembangunan Trans Jawa? Baru selesai 15 km Kemacetan di DIY akan ada flyover di ringroad Jogja dan Magelang. Pembangunan Pelabuhan Kali Glagah Perbaikan Sermo sebgai bagian transportasi laut Pemantauan keselamatan transportasi laut Pembangunan bandara di Adi Sucipto sebagai peningkatan kapasitas bandara. Sudah ada MoU dengan Angkasa Pura. Pelengkapan sarana keselamatan lalu lintas darat (Marka, dll)
Respon Kementerian/ Lembaga • • • • •
Dermaga Kulonprogo sudah • bisa beroperasi Bandara Adi Sucipto sudah • direncanakan proyek pembangunan taxiway. Isu lintas selatan. Ada diskusi terus‐menerus. Flyover Jonggol? Mohon dukungan pengadaan tanah Selain preservasi juga dilakukan peningkatan kapasitas diruas Kulonprogo
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) Sharing tanah siap 25% siap dari provinsi untuk Jonggol Selasar untuk waduk Sermo
Kesepakatan
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN • Secara umum, penanganan sanitasi yang mencakup permukiman, air limbah, air
• PU: Usulan sebagian besar bisa diakomodasi. • SPAM IKK: perhatikan dan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
bersih dan persampahan. persiapkan dana sharing Secara khusus (2011): oleh Pemkab/pemko sehingga sewaktu instalasi • pembangunan PSU di Bantul, sudah selesai dibangun, • penataan kawasan kumuh di 3 jaringan distribusi bisa kawasan, langsung dibangun • pembangunan rusunawa di 4 • Sanitasi kota di Bantul: PU lokasi, sudah memfasilitasi, ADB • peningkatan kualitas sudah siap dana dan siap lingkungan bersejarah (kota dinegosiasikan bulan Mei. tua) Yang harus disiapkan yaitu • ruang terbuka hijau di persiapan tender, dan kawasan perkotaan dokumen‐dokumennya, • Penyediaan air minum di sehingga sewaktu loan rusunawa di 9 lokasi, efektif, tender bisa • Pembangunan SPAM di IKK dilakukan segera. Bahkan yang belum punya SPAM. kalau bisa sebelum loan ditandatangani, proses tender sudah bisa dilakukan terlebih dahulu sehingga saat loan efektif, tender juga sudah bisa diselesaikan. ENERGI
• Berkaitan dengan
•
KESDM :Dialokasikan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
pengawasan pertambangan umum/rakyat belum adanya pengawasan teknis K3 dan statistik data.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
melalui dana dekonsentrasi
• Kegiatan Monitoring dan
evaluasi EBTuntuk setiap tahunnya telah dilakukan oleh pemprov. 6.
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA •
(tidak ada tanggapan dari Bappeda) Provinsi Jawa Timur
SUMBER DAYA AIR • •
• Yang muncul di form sandingan sedikit sekali dari usulan daerah Melanjutkanpenganan banjir B. Solo sesuai dengan Inpres 1 tahun 2010, Sudah melayang kan usulan jangka pendek sampai dengan 2013 ke Preiden.
Untuk Bengawan Solo sudah • tercantum dalam RPJM, termasuk pembangunan bendung gerak sembayat
Secara umum setuju, dengan catatan akan duduk bersama dengan kementerian PU untuk mendiskusikan beberapa masalah secara detail.
•
Secara umum setuju dengan KL
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
•
•
•
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Pemerintah Provinsi akan siap untuk membantu pembebasan lahan Bendung Gerak Sembayat, untuk bisa segera terealisasi untuk penyediaan air wilayah Gresik, Lamongan. Penanganan Banjir Surabaya dan sekitarnya, terutama Saluran Gunung Sari yang dulunya saluran irigasi menjadi saluran drainase. Saat ini DED sudah dilaksanakan. Sudah ada role sharing BPLS, saat ini muncul buble baru di ruas porong yg merupakan urat nadi jawa timur. Kemacetan yg panjang setiap hari. Gubernur sudah menyurati Menteri PU terkait masalah ini. Sudet TRANSPORTASI
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
•
• • • • •
Ada selisih 3 Milyar, kaitan kekurangan di Suramadu sekitar 700 Milyar kekurangan untuk ekskalasi harga dan claim kekurangan pembayaran oleh kontraktor Jalan Pantai Selatan Jawa, untuk mendukung 6,63% pertumbuhan ekonomi. Jalan sudah dibuka tetapi tidak diizinkan masuk daerah kehutanan. Lingkar Barat Surabaya agar dapat diperhatikan. BPWS mulai dipertanyakan. Mulai ada PKL yang ada di Suramadu Ruas Porong ada bubble baru yang perlu diwaspadai Usulan Perhubungan cukup berbeda jauh. LLAJ terkait UU 22, untuk keselamatan menjadi utama untuk mencapai zero
Respon Kementerian/ Lembaga •
•
• • • • • •
Kereta commuter. Tindak • lanjutnya sudah dimasukan usulan Bluebook. Butuh bantuan Pemprov untuk • pembebasan lahan Realokasi KA jalur Porong pelaksanaan pembebasan • lahan tahun depan. Sidoarjo‐Tulangan sudah dibangun. Terminal terpadu butuh studi lebih lanjut Bangkalan saat ini belum ada studi Bandar Abd Rahman Saleh di Malang untuk landasan pacu butuh lahan. Pembangunan pelabuhan Tj Tembaga, Paciran. Pengerukan di Probolinggo. Tj Wangi baru FS pada tahun ini. Tj Tembaga diupayakan Tahun 2011 terlaksana (Multiyears dari 2008)
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) Untuk Kemenhub, SID dan DED sudah disiapkan untuk Paciran Porong harus dibicarakan lebih lanjut, karena sangat mendesak Pelabuhan Grondong sudah ada alokasi, perlu dibicarakan kembali
Kesepakatan •
Secara umum setuju dengan KL
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
• •
•
•
accident. Terkait terminal untuk Suramadu di Bangkalan. Setelah dibangun Suramadu perlu prasarana pendukung. Terminal terpadu Paciran untuk penyeberangan antar pulau. Pembangunan jembatan timbang ada satu dari Perhubungan di wilayah Gresik. Perlu adanya minimal satu jembatan timbang untuk mengatasi kerusakan jalan. Penyediaan tanah didukung Pemda. ASDP, untuk penyeberangan Paciran perlu penuntasn break water. Prioritas pada Genting? Pelabuhan Laut Tj Wangi akan dikembangkan untuk ekspor impor (bila Lapindo terus mengalami subsidence)
Respon Kementerian/ Lembaga • • • • •
•
•
Fasilitas di Grondong sudah tercatat perlu klarifikasi sector laut? Ekskalasi di Suramadu, sudah masuk APBN‐P dan anggaran tahun 2011. Audit BPKP untuk Suramadu juga perlu segera diselesaikan. Program pantai selatan juga masuk prioritas. Dana metropolitan Surabaya sudah dilakukan kajian. Permasalahan pembebasan lahan perlu diperhatikan. Porong, ada pemeliharaan jalan agar tetap operasional. Dan pemeliharaan jalur alternative. Kemen ESDM: pipa kodeco akan dipindah, setelah berkoordinasi dengan BP Migas
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. • • •
• •
•
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Pembangunan Pelabuhan Tj Tembaga sebagai backup Pelabuhan Tj Perak Pembangunan Pelabuhan Grondong di Lamongan APBS (Alur Pelayaran Barat Surabaya) akan dinaikan menjadi 14 m karena ada pipa kodeco yang membuat draft menjadi hanya 8 meter. Minimal 14 meter Panjang runway 1,9 menjadi 2,2 km? Kereta api untuk commuter Surabaya. Sudah ada studi tetapi belum ada action. Mohon segera dilaksanakan. Kereta api di Porong, perlu relokasi secepatnya
Respon Kementerian/ Lembaga
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN • Dari shortlist, tidak ada masalah. Penekanan pada: • Air bersih
• MENPERA: Masalahnya. Rusunawa hanya untuk pekerja industri yang untuk
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
pemda. Mohon bantuan • Sanitasi, penyediaan sarana pemda untuk proposal dan sampah terpadu (untuk perijinannya. Kalau tidak ada daerah Sidoarjo, Gresik) perijinan asetnya tidak bisa • Penanganan banjir di dipindahkan dan akan Surabaya untuk penanganan menjadi masalah sehingga saluran Gunung Sari (?). tidak bisa membangun Saluran ini berubah fungsi dari rusunawa di situ. saluran irigasi menjadi • Bappenas: untuk rusunawa drainase, sehingga perlu asrama, anggarannya dari penyesuaian. DED nya sudah Kementerian pendidikan disiapkan. Pemko sudah ada • PU: Umbulan sudah di porsi pembangunan, launch. Yang perlu ditindak pemerintah pusat juga lanjuti adalah MoU antar diharapkan bisa berkontribusi. kabupaten yang sudah di • Penanganan kawasan kumuh fasilitasi oleh konsultan. Saat (Morokrembangan (?)). ini pada stage 2, yaitu Anggaran sudah ada dari penyiapan dokumen tender tahun 2008. Kawasan ini proyek swasta. sangat kumuh sekali. • TPA regional: yang ingin • Rusunawa 20TB di beberapa memanfaatkan yaitu kab/kota, yang Surabaya, tapi belum ada pembangunannya terbagi, konfirmasi dari Pemko. Yang antara Menpera dan CK. perlu diadakan sekarang adalah: Mou antara wilayah‐
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
wilayah yang terkait, konfirmasi kesiapan lahan yang dapat menunjukkan minat dan kesiapan daerah. PU sudah siap fasilitasi • Drainase Gn Sari: terdapat dana 38M untuk drainase, tapi termasuk kegiatan lain. Bila Gn Sari dirasakan mendesak dan menjadi prioritas, bisa saja dana tersebut didorong untuk dialokasikan ke masalah tersebut. Yang mendesak untuk diselesaikan di Gn Sari adalah penertiban bangunan dan aspek sosial lain yang diharapkan bisa diselesaikan di tahun 2010. ENERGI
Respon Kementerian/ Lembaga
• •
EBT mikrohidro dan tenaga surya apa perlu kelanjutan atau tidak.
•
KEDM : sudah dianggarkan dalam 2010‐2014 tetapi dialokasikan di DAK sehingga perlu dikomunikasikan lebih
•
Akan dikordinasikan lagi mekanisme kegiatan DAK.
• •
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
7.
•
(tidak ada tanggapan dari Bappeda) Provinsi Bali
SUMBER DAYA AIR • • • •
Dengan sistem baru, belum lengkap yang tercantum sesuai usulan daerah Normalisasi Alur Tukad Ulu Kabupaten Klungkung Pembangunan Bendungan Titab di Kabupaten Buleleng Pengamanan Pantai dan sungai (baru dan lanjutan)
•
Usulan normalisasi sungai yang diusulkan dapat diakomodir oleh PU
•
Bendungan Titab, usulan Multi Years Contract belum dipenuhi • oleh kementerian Keuangan, terlebih dahulu harus menyelesaikan permasalahan tanah. Berikutnya akan dilakukan dialog dengan pemda Bali. Untuk mengantisipasi, dana konstruksi sudah dialokasikan dalam Renja K/L
Kesepakatan
lanjut dalam hal mekanismenya. TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
•
Secara prinsip setuju dengan KL
Secara umum bisa menyetujui, dengan catatan sharing pembiayaan perlu dibicarakan lebih lanjut Pembebasan tanah untuk bendungan titab akan segera diupayakan
TRANSPORTASI •
Pelabuhan Tanah Ampo dan • Pelabuhan Nusa Penida
Sisi laut Tanah Ampo sudah selesai
•
Sharing pembiayaan perlu dibicarakan
• •
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. •
• •
Respon Kementerian/ Lembaga
perlu diperhatikan Jembatan Serangan Tj Benoa, saat ini baru ada satu jalan utama. Mohon bisa diwujudkan karena menjadi alternative untuk ke Nusa Dua Penataan Simpang Dewa Ruci untuk mengatasi kemacetan Angkutan umum di Metro Sarbagita perlu diperhatikan
•
Penyediaan sistem air minum untuk Kab badung, Kab gianyar, dan Kab Ubung(?) Ipam, saluran transmisi dan distribusi. Air bersih pedesaan karang asem, klungkung, nusa penida Lanjutan Denpasar Sewerage Development Project (DSDP)
•
• • • •
•
• •
•
•
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Akses pelabuhan perlu • Pembebasan lahan di koordinasi dengan Kemen Karangasem perlu PU. dibicarakan Tahun 2011 akan dilaksanakan untuk Tj Benoa Telah disepakati Serangan Tj Benoa menjadi prioritas. Simpang Dewa Ruci sudah ada FS dan masuk dalam program 2011. Aksesibilitas ke pelabuhan Tanah Ampo PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PU: beberapa usulan • bisa diakomodasikan, misalnya air limbah di Ubud (Kb Gianyar) Untuk SPAM di Sarbagita: diperlukan konfirmasi pembiayaan dari provinsi untuk saluran distribusi utama, dibiayai oleh provinsi. TPA Bangli: 2010, sudah
Sharing pembiayaan IPAL • harus dibicarakan lebih • lanjut karena kegiatan‐ kegiatan tersebut merupakan kewenangan kabupaten (Karang Asem dan di Sarbagita terkait lintas kab) sehingga tidak bisa dengan cepat menilai kemampuan finansial daerah.
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. • •
Air limbah untuk Kec Ubud TPA regional Bangli
•
(tidak ada tanggapan dari Bappeda)
Respon Kementerian/ Lembaga
Kesepakatan
diberikan 19 M harap bisa diselesaikan tahun 2010. ENERGI
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA •
(tidak ada tanggapan dari Bappeda)
Tanggapan Pak Dedi : Karian Dam, Korea sudah bersedia membiayai, selain Dam juga akan dibangun water supply dan treatment sampai ke tanggerang. Saat ini kita sedang melengkapi desain Banjir di Surabaya sudah masuk di flood control in six cities, termasuk surabaya. Pak Dedi Setelah K/L : Reducing alokasi di blue book memang terkait masalah negosiasi pinjaman, namun akan dilakukan renegosiasi menyesuaikan dengan kebutuhan. Pak Sondi : 1. Bappenas sudah beberapa tahun melakukan pengkajian tentang energi, yg perlu dipertimbangkan : Cari alternatif energi yg tidak merusak lingkungan dan sesuai dengan potensi yang ada Æ pembangkit listrik tenaga arus laut.
2. pendanaan : untuk pembangunan infrastruktur diusahakan menggunakan dana yang minim