NOTULENSI SIDANG KELOMPOK 5 MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas : Wilayah : Hari/ Tanggal : Sesi pada jam : Penyaji : Moderator : Narasumber :
1. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 33 Provinsi (Pleno) Kamis/29 April 2010 19.00 – 23.30 WIB Deputi Bidang Polhukhankam, Bappenas Inspektur Utama, Bappenas 1. Deputi Bidang Tata Laksana, Kementerian PAN dan RB 2. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM 3. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri 4. Sekretaris Utama, Badan Narkotika Nasional
No. 1.
2.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/Lembaga
PROVINSI SUMATERA UTARA
Isu Narkoba ‐ BNNP merupakan perangkat daerah, maka dalam penyusunan RPJMD telah mengakomodasi tupoksi dari BNN ‐ Seberapa besar APBN yang akan teralokasi ke daerah untuk pembentukan BNN di daerah khususnya provinsi?
BNN ‐ Pengalokasiannya akan tergantung pada seberapa besar dana yang siap tersedia dalam APBD ‐ Jika memang daerah tersebut sudah siap, maka BNN akan mendahulukan
PROVINSI RIAU
1
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/Lembaga
Isu Reformasi Birokrasi ‐ Reformasi Birokrasi, apakah akan tercapai targetnya? ‐ Birokrasi besar pada tingkatan kabupaten/provinsi. Apakah mungkin dapat disentuh semua?
Kementerian PAN dan RB ‐ Reformasi Birokrasi memang membutuhkan fasilitasi/dukungan dari semua pihak. Masukan yang disampaikan, akan menjadi perhatian.
Isu Politik ‐ Masalah politik adalah kewenangan pusat, bagaimana dengan infrastruktur politik di daerah?
Bappenas Politik memang merupakan kewenangan pusat, namun demokrasi tetap membutuhkan dukungan daerah. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas partai dan DPD‐nya.
Isu Kelembagaan ‐ Di dalam kerangka kelembagaan, kemampuan daerah untuk menyelesaikan masalah yang dianggap prioritas di tingkat nasional belum tentu bisa dipenuhi. Sebaiknya ada satu sistem yang jelas antara RKPD dan RKP.
‐‐‐
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Isu Pembentukan Polres ‐ Usulan terkait pemekaran daerah baru yang berdampak pada pembentukan satuan Polres di daerah. Daerah sudah menyediakan dana untuk pembangunan Polres, mohon Bappenas dapat menyampaikan kepada K/L terkait untuk bantuan pendanaannya.
Bappenas ‐ Bappenas sudah menyiapkan anggaran, namun bagaimana penjelasan dan alokasinya lebih lanjut nanti akan diserahkan kepada POLRI Polri ‐ Pemekaran wilayah memang lebih ideal jika diikuti dengan pembentukan Polres akan tetapi mekanismenya harus melalui rangkaian studi kelayakan
3.
2
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/Lembaga ‐
4.
Daerah dipersilahkan untuk mengajukan usulan, Polri akan mengirim Tim untuk melakukan feasibility study, dan apabila nanti dinilai cukup feasible, maka akan ditindaklanjuti. Namun, ini juga tentu akan sangat tergantung pada anggaran yang diberikan kepada Polri
Isu Narkoba BNN ‐ Mohon klarifikasi dari BNN, jika daerah sudah punya lahan untuk ‐ Terkait pembangunan kantor BNN di daerah, BNN akan kantor BNN, mohon bantuan untuk pembangunannya. melihat lahan yang sudah tersedia. Bappenas ‐ Lahan untuk kantor BNN akan ditinjau PROVINSI JAWA TENGAH
Isu Human Trafficking ‐ Terkait Human trafficking, kewenangan penyidikan dan penuntutan di pengadilan masih belum mamadai karena masih banyak terjadi manipulasi ‐ Dalam inpres 3/2010, belum menyebutkan tentang tindak lanjut penanganan human trafficking
Kementerian Hukum dan HAM ‐ Terkait Human Trafficking, memang masih diperlukan adanya sosialisasi dan advokasi untuk penegak hukum.
Isu Kemitraan antara Polisi dan Masyarakat ‐ Terkait Kemitraan antara polisi dan masyarakat, diusulkan agar Babinsa dan Babinkamtibmas bisa dioptimalkan, karena kenyataannya di lapangan, kedua elemen inilah yang banhyak berperan. Jadi perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antara pusat dan daerah untuk mengoptimalkan Babinsa dan
Bappenas ‐ Penguatan peran Babinsa dan Babinkamtibmas akan sangat didukung, juga diharapkan keterlibatan dari Kesbanglinmas. Polri ‐ Polri memang sudah berencana untuk mengoptimalkan 3
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Babinkamtibmas tersebut.
5.
Respon Kementerian/Lembaga peran Babinkamtibmas terutama dalam kaitannya untuk mengatasi masalah terorisme
PROVINSI GORONTALO
Isu HAM ‐ Provinsi Gorontalo sudah membuat RAN HAM yang dikoordinir oleh Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2006, di tahun 2011 diharapkan sosisalisasi dan advokasi RAN HAM dapat dilaksanakan di daerah secara meluas. ‐ Perlu ada upaya/program evaluasi terhadap Perda yang bertentangan dengan HAM, misalnya untuk Perda terkait diskriminasi perempuan.
Kementerian Hukum dan HAM ‐ Ditjen HAM akan membantu melakukan sosialisasi. Namun anggaran yang tersedia terbatas. Untuk itu disarankan agar daerah mengundang narasumber dari Ditjen HAM, namun untu penyelenggaraan acara mohon agara dapat dibiayai dengan APBD. ‐ Terkait Perda yang melanggar HAM akan diatasi dengan menyusun pedoman tentang evaluasi Perda terkait HAM. Saat ini penyusunannya sedang menunggu persetujuan dari Kemendagri.
Isu IDI ‐ Terkait IDI, Provinsi Gorontalo telah menjadi pilot bersama dengan Aceh dan Papua, dari 33 provinsi yang dinilai, rata‐rata demokrasi yang berkategori cukup, masih rendah. Hal ini terutama untuk kawasan timur Indonesia yang kinerja demokrasinya masih kurang. Usul agar daerah yang memiliki IDI rendah bisa ditingkatkan menjadi cukup dan yang cukup menjadi tinggi, karena belum ada satupun daerah yang berkinerja tinggi.
Bappenas ‐ IDI di kawasan timur memang perlu mendapatkan perhatian lebih, diharapkan tahun‐tahun berikutnya akan lebih baik. ‐ Perlu saran dan peran dari daerah dalam pokja‐pokjanya ‐ Diharapkan daerah juga memiliki inisiatif dalam demokrasi ‐ Sudah tersedia dukungan anggaran untuk program CSO
Isu Reformasi Birokrasi ‐ Provinsi Gorontalo diharapkan bisa dijadikan pilot project dalam RB Daerah pada tahun 2011. Ini dikarenakan Gorontalo sudah
Kementerian PAN dan RB ‐ Gorontalo memang sangat maju dalam hal integrity, RB di daerah sangat tergantung pada kesiapan daerah itu sendiri. 4
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah melakukan upaya reformasi birokrasi, salah satunya dengan menyusun SOP SKPD. SOP yang telah disiapkan tersebut diharapkan bisa dijadikan acuan oleh daerah kabupaten/kota. ‐ Gorontalo juga sudah melakukan Reformasi keuangan, seluruh tender tidak lagi dilakukan secara manual, usul untuk tahun 2011, agar Gorontalo dijadikan pilot RB di daerah, karena Gorontalo siap mendukung dari sisi penganggaran APBD‐nya.
Respon Kementerian/Lembaga
‐
Saran untuk dijadikan pilot RB di Daerah, akan dipertimbangkan. Bulan Juli Keppres RB diharapkan dapat terselesaikan, dengan adanya acuan hukum yang kuat maka pelaksanaan RB di daerah akan segera ditindaklanjuti.
Isu Narkoba BNN ‐ Provinsi Gorontalo merupakan peringkat 5 tertinggi dalam ‐ Pembangunan RS Rehabilitasi Narkoba akan ditindaklanjuti penggunaan narkoba, oleh karena itu sejak tahun 2010 diusulkan secepatnya. Jika tahun 2011, belum dapat dibangun, maka ada RS untuk rehabilitasi pengguna narkoba untuk kawasan akan disiapkan paket perawatan untuk rehabilitasi narkoba. timur Indonesia. Sudah ada lahan seluas 2 Ha yang tersedia, MoU dengan Pemda Palu juga sudah dilakukan dan telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedungnya.
Isu ASEAN Community ‐ Diharapkan adanya sosialisasi ke daerah untuk mendorong daerah berkontribusi dalam pembentukan ASEAN Community 2015 ‐ Apakah dimungkinkan program ASEAN Community bisa memperluas kesempatan daerah untuk melakukan kerjasama dengan negara luar? ‐ Perlu dilakukan harmonisasi dan internalisasi antara ASEAN Community dengan MDG’s, sehingga perlu ada penguatan kapasitas perencana di daerah agar dapat menyusun program yang mendukung pencapaian MDG’s dan ASEAN community 2015.
Kementerian Luar Negeri ‐ Sosialisasi telah dilakukan sejak tahun 2008 ke berbagai provinsi, namun nantinya sosialisasi ini akan difokuskan sesuai dengan kepentingan daerah itu sendiri, misalnya di Jabar sosialisasi akan difokuskan pada pengembangan industri kreatif agar dapat bersaing dengan produk luar. Bappenas ‐ Bappenas sudah menyiapkan anggaran dan bekerjasama dengan Kemenlu untuk melakukan sosialisasi ASEAN Community di tahun 2011 dan tahun‐tahun berikutnya ‐ Bappenas siap melakukan sinergi antara MDG’s dan ASEAN 5
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah ‐ Perlu pelatihan SDM di Bappeda untuk menyusun dan mengevaluasi untuk mewujudkan ASEAN Community 2015.
6.
Isu Pembangunan RS Bhayangkara dan Sekolah Kepolisian ‐ Mohon dukungan untuk Pembangunan RS Bhayangkara dan Sekolah Kepolisian Provinsi Gorontalo. Hal ini sudah diusulkan, namun belum juga mendapatkan respon.
Respon Kementerian/Lembaga ‐
Community Pelatihan perencana akan dioptimalkan melalui peran Pusbindiklatren guna meningkatkan kapasitas perencana, misalnya melalui program‐program beasiswa bagi perencana di daerah.
Polri ‐ Belanja modal program Sapras untuk Polri sangat terbatas, sehingga terkait pembangunan RS Rehabilitasi Narkoba dan Sekolah Kepolisian solusinya akan didanai oleh soft loan ‐ Anggaran sapras juga diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas di wilayah perbatasan, pulau terluar, dan daerah bencana
PROVINSI KALIMANTAN BARAT Isu Reformasi Birokrasi ‐ Reformasi Birokrasi juga perlu diikuti oleh Reformasi struktur APBN, karena hanya 30% APBN yang mengalir ke daerah, mengakibatkan daerah berlomba‐lomba membentuk daerah baru (pemekaran), oleh karena itu, perlu membuat program yang berpihak kepada daerah beserta dengan pengawasannya. Ini sudah diusulkan pada tahun 2004. ‐ Target RB adalah melakukan rightsizing, reformasi administrasi di kab/kota, namun memberatkan karena dibebankan kepada APBD.
Kementerian PAN dan RB ‐ Saran terkait reformasi struktur APBN, sebenarnya sudah ada dalam Grand Design maupun Road Map RB yang telah mengakomodasi reformasi penganggaran. ‐ Kedepannya akan diminta masukan dari K/L tentang regulasi yang perlu disempurnakan. Bappenas ‐ RPJMN 2010‐2014 sudah menerapkan performance based budgeting yang merupakan salah satu langkah reformasi penganggaran ‐ RPJMN 2010‐2014 juga sudah menerapkan Medium Term 6
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/Lembaga Expenditure Framework
7.
Isu ASEAN Community ‐ Jika ASEAN Community ditargetkan pada tahun 2015, mohon klarifikasi, karena Kalbar merencanakan akan membangun semacam pintu perlintasan “gate” didaerah Bengkayang dan Sintang, yang memerlukan pendanaan yang cukup besar.
Kementerian Luar Negeri ‐ Terkait ASEAN Community 2015, Kemenlu akan membuka kesempatan untuk dapat berdialog langsung dengan daerah
PROVINSI PAPUA
‐‐‐ Isu Regulasi ‐ Disarankan agar pemerintah pusat meninjau kembali PP 41/2007 karena mengakibatkan struktur Bappeda di tiap daeah berbeda‐ beda, khawatir terjadi konflik di daerah ‐ Diusulkan agar pemerintah pusat melakukan reformasi menyeluruh terhadap UU 32/2004
Isu Reformasi Birokrasi ‐ Reformasi Birokrasi dijadikan peluang bagi PNS (guru dan petugas kesehatan) untuk masuk ke dalam birokrasi sebagai camat. Akibatnya daerah kekurangan tenaga guru dan petugas kesehatan.
‐‐‐
Isu HAM ‐ RAN HAM sudah dilaksanakan, yaitu di Kabupaten Merauke. Namun jika pendanaannya harus dibebankan seluruhnya ke daerah akan memberatkan sehingga butuh sharing dari
Kementerian Hukum dan HAM Bantuan advokasi terkait HAM bisa didapatkan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Papua yang sudah proaktif menangani hal ini. Di Kanwil itu, ada staf khusus bidang HAM 7
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah pemerintah pusat
Respon Kementerian/Lembaga yang bisa membantu masalah‐masalah HAM.
8.
Isu Narkoba ‐ Papua berbatasan langsung dengan negara luar. Saat ini Papua juga telah memiliki kantor BNP, mohon bantuan pendanaan operasionalnya.
‐‐‐
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Isu Narkoba ‐ Kaltim menduduki peringkat 4 tertinggi dalam penggunaan psikotropika, oleh karena itu Kaltim mengharapkan sharing dari pemerintah pusat untuk pembangunan gedung rehabilitasi narkoba yang tahun ini sudah direncanakan pendanaannya. ‐ Sesuai dengan fatwa MA, pengguna narkoba diharapkan dapat direkomendasikan untuk masuk rehabilitasi.
BNN BNN akan berkoordinasi lebih lanjut untuk melihat penyiapan pembangunannya.
PROVINSI MALUKU
Isu Narkoba ‐ Sulit mengungkap Bandar Narkoba di Maluku, kami mohon bantuan untuk pelacakannya terutama di Bandar Udara maupun di Pelabuhan
BNN ‐ Pintu masuk untuk narkoba di Maluku memang banyak, sehingga guna mengatasi hal ini kerjasama dengan TNI AL dan imigrasi akan ditingkatkan
Isu Kepegawaian ‐ Masalah kepegawaian, contoh ada perpanjangan masa usia
Kementerian PAN dan RB ‐ Masalah batas usia pensiun telah menjadi concern
9.
8
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah pensiun. Mohon konsistensi dalam kriteria masa usia pensiun apakah 56 atau 58 tahun ? ‐ Terkait masalah pegawai honorer dari daerah konflik yang memilih untuk mengungsi ke Jawa Timur dan Jakarta, setelah aman mereka kembali ke daerah asal. Namun Kementerian PAN dan RB menyatakan bahwa mereka tidak bisa diterima kembali. Mohon penjelasan dari Kementerian PAN dan RB terkait kebijakan untuk penanganan masalah tersebut.
Respon Kementerian/Lembaga
‐
Kementerian PAN dan RB dalam menyusun kebijakan salary reform. Terkait pengawai honorer, sudah menjadi perhatian sejak tahun 2004. Hal ini menjadi concern dalam penyusunan kebijakan penataan sumber daya aparatur.
‐‐‐ Isu ASEAN Community ‐ Upaya untuk menjalin kerjasama dengan negara lain melalui ASEAN Community kurang efektif ‐ Promosi terkait kerjasama internasional, dirasakan tidak ada manfaatnya. Pemerintah tidak serius menanganinya. Diperlukan keseriusan dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
Masukan dari K/L terkait isu sebagai berikut : a.
Isu TKI (Kementerian Luar Negeri) ‐ Perlu bantuan dari daerah untuk mengatasi masalah WNI/TKI ‐ Perlu dukungan dari pemda, untuk mulai merencanakan dalam program dan anggaran untuk mengurangi masalah ini dengan persiapan yang lebih baik. Pemda diharapkan melakukan alokasi anggaran untuk peningkatan kemampuan dan perlindungan hukum bagi para TKI yang bekerja di luar negeri. 9
‐ Perlu revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), dan peningkatan pemahaman tata cara bekerja ke luar negeri dengan persiapan sebaik mungkin, dengan capacity building ‐ Persyaratan mendapatkan paspor diatur agar data yang digunakan oleh Ditjen Imigrasi adalah data yang dikeluarkan oleh Pemda (biodata, KTP, KK. Selama ini pembuatan paspor diatur oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga identitas biodata dan dokumen sering dipalsukan. ‐ Terkait dengan adanya UU adminduk, diharapkan pengawasan dan pendataan dapat lebih dioptimalkan. ‐ Jumlah WNI/TKI yang berhasil repatriasi sejumlah 3000‐an, yang bermasalahan 3000‐an, yang meninggal 1000‐an, yang mengalami traffciking 249 orang. ‐ Diharapkan dari jumlah yang direpatriasi adalah warga yang dipulangkan dari PNG, perlu bantuan Pemda Papua dan Papua Barat, agar membantu warga ini kembali hidup normal b. Isu HAM (Komnas HAM) ‐
Konstitusi mewajibkan pemerintah daerah dalam melakukan RAN HAM. Bappenas dan Bappeda sebaiknya memberikan komitmen untuk mengalokasikan dana bagi isu‐isu tentang HAM pada 2011.
10
