NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Kelompok Prioritas Wilayah Hari/ Tanggal Sesi pada jam No. 1.

: : : :

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 2 Jawa‐Bali Jumat, 30 April 2010 14.00 s.d selesai

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Propinsi DKI Jakarta • Nakertrans. Dipertanyakan status hak kepemilikan bagi warganya di transmigrasi. • Perindustrian. Dapat mengkaji lebih mendalam mengenai KEK di kawasan Marunda termasuk pembangunan pelabuhan yang bertaraf internasional. Mohon masukan mengenai industri yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut. (jasa, pergudangan)

Kementerian Pertanian • Penyuluh pertanian. Selama 3 tahun terakhir Kementan menyediakan 27 ribu dengan persetujuan Menpan, BKN dan DPR. Kementan tidak dapat menyediakan secara individual. • Pada tahun 2009, pemerinah menyediakan Rp17,5 triliun untuk subsidi pupuk. Tahun 2010 pemerintah menyediakan Rp15,7 triliun, dimana Rp4,4

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)

Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga

•

•

•

• •

triliun berasal dari APBN‐P. Hal ini menyebabkan harga pupuk menjadi lebih mahal. Kebijakan Kementan ke depan berusaha mencari keseimbangan antara pupuk organik dan non organik. Jawa Timur. Share produksi pertanian Jatim terhadap nasional sangat besar Æ anggaran akan menjadi lebih besar. Namun demikian, ke depan tidak hanya share yang menjadi tolok ukur, tetapi juga peningkatan produktifitas. Lahan terlantar. Telah masuk ke dalam program presiden untuk memecahkan masalah debottlenecking. Setuju agar di DKI dibangun terminal agrobisnis. Banyak kegiatan tidak muncul di F1. Hal ini muncul karena pelaksanaan


Kesepakatan

No.



Kesepakatan

reformasi anggaran. 2.

Propinsi Banten • Pengelolaan Sumber daya air diperlukan untuk mencapai target produksi padi. • Propinsi Banten mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Tercatat pertumb ek 4,9% tahun 2009. Tri I‐2010 sebesar 5,2%. Saat ini sedang disusun usulan KEK untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka di 2010 hingga mencapai 14% dari 15,2% di tahun 2009. • Di propinsi Banten terdapat 61 pulau terpencil dan terluar, dimana pulau‐pulau tersebut berpenghuni. Untuk itu perlu ketersediaan pangan di pulau‐pulau tersebut melalui keberadaan

Kementerian Perindustrian • Lokasi yang terkait dengan prioritas nasional antara lain adalah pengembangan indsutri pupuk berlokasi sebagian besar di Jatim. • Pengembangan KEK juga akan diperluas sesuai dengan usulan kelayakan timnas KEK. Diharapkan akan banyak tumbuh kawasan‐kawasan indsutri baru. • Pengembangan industri dilakukan melalui sistem cluster. Terdapat 5 cluster merupakan bagian dari prioritas bidang. Contoh : Jateng mrpk pengembangan indsutri furniture.

No.

3

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga sistem resi gudang di pulau‐ pulau tersebut. • Tempat pembuangan sampah akhir belum ada penanganan secara terpadu. Propinsi Jawa Barat • RTRW. Prop Jabar masih menunggu persertujuan dari Kemenhut terutama untuk luasan hutan sementara RWRW propinsi sudah ada sejak 2009. Fyi : HGU terlantar hampir 12.000 ha. • Gubernur Jabar mencanangkan program sapi dan domba karena sapi merupakan makanan yang digemari oleh masyarakat Jabar, sehingga produksi daging sapi naik dari 14% menjadi 25%. Program ini mulai digulirkan 2009, dan mulai implentasi di 2010. • Naker. Diusulkan tenaga kerja sesuai dengan ASEAN

Kementerian Nakertrans • DKI Jakarta. Pengurusan status pemilikan tanah telah berkoordinasi dengan BPN. Dengan lahan 2 ha, suami istri dan anak2, adalah tidak seimbang di dalam mengelola tanah, sehingga banyak lahan yang masih belum diolah. Badan Pertanahan Nasional. • DKI Jakarta. Sertifikasi telah dilakukan BPN tiap tahun untuk warga yang transmigrasi. Untuk tahun 2011 BPN menerbitkan 160 ribu sertifikasi yang tersebar di 15 propinsi di luar Jawa . Khusus untuk propinsi Bengkulu telah disertifikasi sebanyak sekitar 7900 bidang dan untuk Sultra sebanyak 1600 bidang • Jawa Barat. Telah diterbitkan PP 11/2010


Kesepakatan

No.

4

5

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Chapter/dilakukan latihan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Propinsi Jawa Tengah • Usulan mengenai kegiatan investasi dan penanaman modal, KEK dan investasi pemasaran industri serta promosi investasi pemasaran industri • Revisi perda tata ruang Æ penyediaan lahan sebesar 1 juta ha. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta • Alokasi tambahan untuk rumah kompos mengingat harga daging sapi turun sebagai dampak dibukannya impor daging sapi. • Tenaga penyuluh. Dapat diberikan 1 penyuluh bagi 1 desa dengan kualitas yang baik. • Kebijakan pengurangan

tentang penertiban dan pendayaguanaan tanah terlantar. Dimana tanah2 terlantar dapat didayagunakan untuk upaya ketahanan pangan. Saat ini PP tersebut telah dilakukan sosialisasi. Kementerian Perdagangan • Setuju pada usulan daerah. Khusus untuk DKI Jakarta form F1 masih belum terisi Æ akan dikoordinasikan BKPM • Bali. Ada 800 surat persetujuan travel, yang terrealisasi 300 perusahaan Æ sebaiknya BKPM Bali membuat berita acara ttg proyek yang tidak dapat direaliasasi untuk dicabut. • Untuk pengajuan ijin perusahaan travel (PMA), Gub Bali bisa mengajukan


Kesepakatan

No.

6

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga subsidi pupuk Æ memberatkan petani • BKPM. Untuk kegiatan • usulan di BKPM agar dapat diakomodasi terutama penyelenggaraan PTSP. Juga kegiatan promosi penamanan modal, kerjasama bilateral sekaligus pengawasan penanaman modal • Dengan akan diberlakukan kenaikan TDL, Prop DIY minta ada kompensasinya mengingat terdapat 77 IKM • di Prop DIY. Propinsi Jawa Timur • Kementerian Perindustrian. Tembakau. Dengan adanya PP bahwa tembakau merupakan zat aditif akan mengancam perekonomian Jatim yang pada akhirnya • dikawatirkan akan meningkatkan angka

rekomendasi kepada Kepala BKPM agar dapat diterbitkan Surat Persetujuan. Jogja. BKPM mendukung kegiatan yang dilakukan oleh daerah . Untuk kasus PTSP, BKPM membantu untuk memberikan fasilitasi earupa pelatihan SDM, sarana dan prasarana kepada daerah serta penyediaan sistem. Setelah siap, dapat diajukan ke pusat sesuai dengan aturan berlaku. Terkait dengan promosi, BKPM telah melakukan fasilitasi promosi investasi di daerah. Daerah diberikan fasilitasi untuk melakukan promosi ke luar negeri sesuai dengan tujuan negara promosi. Khusus perencanaan, BKPM telah melakukan kajian bidang usaha unggulan. Bila


Kesepakatan

No.

7

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga pengangguran. Meningkatnya produksi seringkali berbarengan dengan meningkatnya harga pupuk. Untuk itu, diharapkan bulog dapat diberikan kewenangan yang cukup besar. Contoh yang sama terjadi dengan sapi. Meskipun harga daging naik, tapi keuntungan petani tetap. Propinsi Bali • Perlu peningkatan fungsi litbang karena hasil‐hasil pertanian tidak dapat bersaing untuk supply ke hotel‐hotel. • Adanya permohonan vaksin rabies • Investasi di Bali sangat tidak proporsional. Ijin masih dari pusat dari 800 usaha yang boleh hanya 300 usaha. Ke depan ijin dari pusat

•


Kesepakatan

dirasa dibutuhkan, bidang usaha dapat diusulkan oleh daerah kepada BKPM. Untuk pengendalian pelaksanaan, BKPM concern kepada realisasi investasi. BKPM memberikan dekon kepada 32 propinsi @Rp300 juta untuk memantau realisasi investasi

Kementerian LH • Bali. Program/kegiatan clean and green tidak hanya untuk Denpasar, tapi juga Gianyar dan Danau Batur. Kementerian Perdagangan • Tidak menyampaikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan, hanya memaparkan yang menjadi program prioritas nasional. Bappenas (Deputi LH) • Agar tetap pada prinsip

No.


•

•

seharusnya dapat berkoordinasi dengan daerah agar dapat sesuai dengan kondisi di lapangan. Lingkungan Hidup. Early warning system sudah ada “pusdalog” dengan peralatan dari Prancis dan SDM lokal tetapi tidak ada biaya pemeliharaan dan dukungan operasional medis, polisi, kebakaran. Kegiatan clean and green sebaiknya tidak hanya di Denpasar

• •

debottlenecking. Perlu diperhatikan prinsip‐ prinsip sinergitas antar wilayah agar dipertahankan. RTRW agar tetap menjadi acuan


Kesepakatan

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas : Ketahanan Pangan (Prioritas 5), Iklim Investasi dan Iklim Usaha(Prioritas 7), Lingkungan Hidup dan Bencana (Prioritas 9), dan Prioritas lainnya bidang perekonomian. Wilayah : Jawa‐Bali Hari/Tanggal : Jumat, 30 April 2010 Sesi pada jam : 14.00‐17.30 WIB PAPARAN DEPUTI EKONOMI Substansi inti: Kebijakan Ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja. No. 1

Tanggapan Pemerintah Daerah Propinsi: Banten Bappeda: ‐ Prioritas 5, propinsi Bnaten mentargetkan 2jt 89 ton produksi padi. ‐ F1, kemen PU hanya ditampilkan program untuk jalan dan jembatan, tetapi perlu ada untuk sumber daya air(program pengelolaan air utk pertanian). Target pproduksi perikanan 154 rb ton, 2011 169

Respon Kementerian /Lembaga Kementerian Pertanian: ‐ Mengenai penyuluh, 3 thn terakhir kementan atas persetujuan Menpan, BKN dan DPR bisa menyediakn penyuluh sebanyak 26 rb orang . ‐ Pupuk, 2009 pemerintah menyediakan subdsidi pupuk 17 triliun. 2010 menyediakan 15,7 triliun dimana 4,4

Hasil Diskusi (Klasifikasi Daerah)

Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah rb ton. Potensi ikan tangkap 99%. ‐ Potensi peternakan dan perkebunan. ‐ Desa Mandiri Pangan dan Sistem resik Gudang, belum masuk di program. ‐ Prioritas 7, propinsi banten, Growth 4,9 % di 2009, 2010 triwulan I growth 5,3%. KEK di banjarnegara untuk dipercepat. Untuk menurunkan TPT sebesar 15,2%. Yang diharapkan 2010 menurun 14% padahal dalam dokumen RPJMN TPT diharapkan sebesar 7,6 di 2010, perlu adanya upaya percepatan investasi di banten.

2

Propinsi: DKI Jakarta Bappeda: ‐ DKI membutuhkan kerjasama antar daerah untuk melahirkan terminal agrobisnis, Dimana terminal tersebut menginclude gudang dan distribusi hasil2 pertanian, akan menguntungkan kedua belah pihak baik, dari aspek produksi maupuan pemasaran. Meminimalisir sampah yang

Respon Kementerian /Lembaga


Kesepakatan

merupakan APBN‐P. Hal ini yang menyebabkan harga naik. HPP dinaikan. Kemenakertrans: ‐ Usulan Propinsi Jawa Barat, mengenai peningkatan kompetensi dan pelatihan, di dalam Form f1 ada hal tersebut. Akan di cek kembali mengenai kegiatan tersebut. ‐ DKI Jakarta, mengenai transmigrasi, perlu disampaikan bahwa dalam pengurusan tanah terkoordinasi dengan Badan Pengurusan Pertanahan. Jumlah orang dengan luas lahan tidak seimbang. BPN ‐ Masalah transmigrasi, BPN melakukan setiap tahun sertifikasi transmigrasi, 2011 sudah mengerjakan 160rb sertifikasi tersebar di 15 propinsi di luar Jawa. ‐ Masalah tanah terlantar, telah disahkan PP 11/2010 ttg penertiban dan pendayagunaan tanah

No.

3

Tanggapan Pemerintah Daerah


ada. ‐ Transmigrasi, status mengenai hak kepemilikan lahan yang sulit didapatkan. Mohon difasilitasi. ‐ Kemenperin utk mengkaji lebih dalam, krn akan mengembangkan KEK di Marunda, including perkembangan pelabuhan. Industri apa saja yang dapat dikembangkan, khususnya industri jasa (pergudangan) Propinsi: Jabar Bappeda: ‐ RTRW, sedang menunggu persetujuan kemenhut, terutama mengenai luasan hutan. ‐ Banyak HGU yang terlantar hampir 12 Ha. ‐ F1, beberapa hal sudah sesuai, hanya mengenai penyuluh untuk kementan, penyuluh dibutuhkan 7000 penyuluh, saat ini hanya ada 2500 penyuluh. 2011 menjadi 1500.Diusulkan untuk F1 ditambah menjadi 3000 orang. ‐ Program sapi dan domba oleh gubernur. Ini juga terkait

terlantar. BPN akan melakukan penertiban thdp tanah terlantar, sekarang masih dalam tahap sosialisasi.Setelah ditertibkan, tanah terlantar ini akan dimanfaatkan untuk upaya2 ketahanan pangan.


Kesepakatan

Kemendag: ‐ Utk DKI Jkt, F1 masih kurang, perlu dikoordinasikan lebih lanjut ‐ Utk 33 propinsi ada 4 kegiatan utk mendukung prioritas 7 : 1. , 2. Pengembangan ekspor,3. Pengembangan fasilitasi ekspor, 4. Pengembangan ….

No.

4

Tanggapan Pemerintah Daerah penciptaan lapangan kerja, dimulai 2009, implementasi 2010. ‐ Kementan F1 dan F2 tidak mencatum program desa mandiri pangan, implementasi resik gudang. ‐ Untuk Kemenakertrans, mengusulkan krn form F1 utk renja K/L masih kosong, sesuai dengan ASEAN cafta, kegiatan pelatihan berbasis kompetensi berbasis ASEAN besarannya 12 M. Propinsi: Jateng Bappeda: ‐ Pada F1, lingkup peternakan ada kegiatan pengendalian dan oenanggulan penyakit hewan belum ada keterkaitan, krn dalam rancangan renja K/L masih kosong, usulan yang lain, lingkup perikanan kelautan sudah sama dengan renja K/L ‐ Untuk kegiatan produksi pangan dan ternak, F3. ‐ Belum ada kesesuaian dari program ketahanan pangan. ‐ Penyediaan kapal nelayan, untuk klarifikasi kementerian kelautan terkait pola penerima


BKPM ‐ Ada 800 surat poersetujuan travel, realisasi 300 perusahaan, sebaiknya BPM Bali mengadakan berita acar pemerikasaan proyek kepada perusahaan yang tidak direaliasi, sehingga dapat mencabut persetujuan terhadap perushaan yang tidak direalisasi. ‐ Untuk PMA, BKPM menerbitkan surat persetujuan hotel. ‐ Terkait dengan PTSP, BKPM selalu mendukung kegiatan


Kesepakatan

No.

5



kapal. ‐ Hal yang perlu diusulkan adalah terkait dengan kegiatan investasi, KEK, dan investasi pemasaran industry, promosi investasi dan pemasaran.

yang dilakukan daerah, dalam rangka mendukung PTSP memberikan pelatihan terhadap Sumber daya, dan juga menyediakan system untuk PTSP. ‐ BKPM melakukan promosi fasilitasi investasi daerah, dimana daeah difasilitasi untuk melakukan promosi ke luar negeri. Promosi disesuaikan dengan Negara. ‐ Terkait perencanaan, BKPM melakukan kajian bidang usaha unggulan. ‐ BKPM konsern melakukan realisasi, sehingga saat ini BKPM memberikan Dana Dekon ke 32 propinsi, 2010 sebesar 150 jt utk pemantauan realisasi investasi. KKP: Permohonan anggaran 80 M ini akan dijadikan catatan.

Propinsi: DIY Bappeda: ‐ F1 sudah sepakat sebagian besar, tetapi untuk pembangunan rumah kompos, anggaran mohon ditambah. ‐ Untuk penyuluhan, tingkat keterampilan disesuaikan dengan yang diinginkan.


Mengajukan untuk 80 M untuk kegiatan konsolidasi.

Kesepakatan

No.

6



‐ Penerapan kebijakan pengurangan subsidi pupuk, ‐ Usulkan di F3, mohon diakomodasikan khsuusnya untuk penyelenggaran PTSP, kerja sama investasi, penanaman modal. ‐ Dengan akan diberlakukannya TDL, terkait dengan 77 IKM di yogya mohon ada kompensasinya. ‐ RTRW, dari 5 propinsi, khususnya DIY, bias menjadikan upaya untuk.. ‐ Peningkatan kapasitas aparatur. ‐ Kerusakan ekosistem pesisir dan laut, DIY tidak termasuk ke dalam daerah konservasi. Propinsi: Jatim Bappeda: ‐ F1 secara umum sudah sesuai. Perbedaan pada alokasi anggaran. ‐ 1 program RKP, peningkatan perikanan nasional perlu diperhatikan. ‐ PP pengamanan tembakau sebagai produk hasil dari Jatim akan mengancam keberadaannya.


Kesepakatan

No.

7



‐ Mesin pengganti TK perlu diperhatikan. ‐ Gula, off farm, masalah produk2 yang tidak pas, terjadi kenaikan harga pupuk saat terjadi musim panen. Propinsi: Bali Bappeda: ‐ Prioritas 5: kebutuhan pertanian tinggi. ‐ Iklim usaha: Investasi di Bali tidak proporsional, pengajuan banyak, tetapi ijin hanya berasal dari pusat. ‐ Sistem peringatan dini mengenai LH dan Bencana, mendapat bantuan gedung dari ‐ Untuk LH, RTRW perpropinsi sudah sesuai dengan UU yg baru, tetapi Kab/kota belum sepakat. ‐ Menggalakkan bali Clean and green, belum mendapat dukungan dari pempus.


‐ Mengenai vaksin rabies untuk anjing, mohon untuk diperhatikan

Kesepakatan

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2010 5 (Ketahanan Pangan); 9 (Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana) Jawa Bali Jumat, 30 April 2010 14:00 – 17:30 WIB

Kelompok Prioritas : Wilayah : Hari/ Tanggal : Sesi pada jam : Paparan Ibu Deputi Bidang SDA dan LH perihal PN 5 dan PN 9 Paparan Bapak Deputi Bidang Ekonomi perihal PN 7 No. 1.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Propinsi Banten ‐ Tingkat pencemaran sangat tinggi di Tangerang dan Cilegon karena penggunaan batubara ‐ Pengelolaan DAS yg tercantum hanya Cisadane,DAS ciujung juga perlu diprioritaskan

Kemen Pertanian: Penyuluh dan harga pupik. Penyuluh : Kemen tan stas persetujuan BKN, Menpan dan DPR 26 ribu bisa disediakan. Tingkat pentingnya kebutuhan penyuluh akan disampaikan ke pimpinan karena banyak sekali yang akan pensiun.


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga ‐

2.

3.

Pengelolaan resapan air di kab serang, pengelolaan sampah belum ada pendekatan terpadu Provinsi DKI DKI manut saja dgn yang digariskan beberapa catatan di bidang transmigrasi Provinsi Jabar ‐ RTRW jabar sedang menunggu persetujuan Kemen Hut unk diteruskan ke BKTRN terutama luas kawasan hutan, kalau jaman dulu dapat diselesaikan dengan hutan kesepakatan daripada mengadakan pengukuran yang memakan waktu ‐ F1 sudah sesuai hanya : penyuluh unk kemen

Mengenai pupuk memang naik, 2009 subsidi 17.5 triliun jauh lebih besar dari dana dekon, 2010 15.7 triliun, 4.4 apbnp sementara kebutiuhan meningkat maka harga jadi naik, karena kemampuan pemerintah menyediakan anggaran sebatas itu, maka unk mengatisipasi, harga gabah naik. Ketergantungan pupuk anorganik tidak bisa dibiarkan naik terus, maka diseimbangkan dengan organik maka salah satu prioritas dengan ditingkatkannya penggunaan pupuk organik. Kemen Kehutanan: ‐ Meskipun dalam formulir tidak ada tapi sebenarnya kegiatan ada karena belum sempat dimasukkan waktu persiapan musren. ‐ kemenhut sudah


Kesepakatan

No.


‐

‐

‐

pertanian idealnya 7 ribu penyuluh, sat ini baru 2500 dan sebagian besar akan pensiun). Karena jabar sebagai lumbung pangan maka perlu dukungan pemerintah pusat. Perlu ditingkatkan penyuluh sampai 3000 penyuluh. Produksi sapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Perlu didorong sekalian menciptakan lapang kerja. F1 dan F2 tdk tercantum desa mandiri pangan, resi gudang. Kehutanan: jabar sdh ada proyek citarum ICWRMP yg lebih banyak ke fisik yang dibutuhkan krn citarum banyak terjadi banjir sudh banyak rapat2 dan

‐

‐

‐

‐

dikombinasikan dengan rakorbanghutda. Terkait dgn Jabar, kehutanan yang selama ini sering dianggap sebagai penyebab Bottle neck adalah peta hutan, akan dibantu proses penyelesainnya. Terkait RHL yg jadi komitmen pemerintah seluas 500 rb per tahun , unk jabar tidak kurang dari 250 ha, alokasi ke kabupaten mana saja masih akan dibahas lagi RHL Jatim 6000 ha Bali 1000 ha, Ada alokasi untuk hutan desa dan fasilitasi hutan rakyatjuga Terkait DAS Ciliwung dialokasikan RHL untuk 10 rb ha, Jateng, Jatim dan DIY masing2 5000 ha. Alokasi anggaran


Kesepakatan

No.

4.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga sebagian ada di UPT disepakati dibutuhkan yangdialokasikan melalui rehabilitasi citarum hulu, dekonsentrasi ada 5 unk itu butuh dukungan kegiatan (termasuk dari Kemen kehutanan, pengawasan pembinaan program perlindungan terkait penyeleggaraan dan pengamana RHL) kawasan hutan dgn kegiatan konservasi dan rehabilitasi hulu citarum Kemen LH ‐ Das Citarum 2011 ada dan dibutuhkan dana instrumen daya dukung sebesar 1.5 triliun. Ini lingkungan, untuk belum masuk tabel mengurangi beban karena usulan baru pencemaran lingkungan setelah tampak siring, ada komponen dari apakah memungkinkan 2010 10% nya, sehingga ICWRMP dgbn biaya 9 M PU menangani tengah dari ADB dan hilir, kehutanan ‐ Sedimentasi segara anakan terkait degan menangani hulunya hulunya yaitu Citanduy. ‐ Jateng terkait dengan Propinsi Jateng rawapening ada rencana ‐ Pnegendalian zoonosis aksi. DAS Progo juga ada belum ada dalam F1, kegiatan usulan2 lain lingkup ‐ DIY sudah dicatat kelautan sdh cocok masukannya, instrumen dengan renja kl.


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga ‐

5.

Unk pertanian F3 terkait dukungan manajemen dan teknis lain, prsarana dan saranana, dan daya saing secara rinci.... ‐ Ketahanan pangan : diversifikasi dan ketahanan pangan masuk ke F3 ‐ Fungsi dan daya dukung DAS berbasis masyarkat belum tertuang juga ‐ Apakah pola pengadaan kapal bersama dgn pembentukan kelompok ‐ Revisi RTR sudah disesuaikan dengan UU 41 dan mendukung ketahanan pangan dgn penyediaan lahan 1 jt ha Propinsi DIY ‐ F1 sudah cocok. Untuk penyuluhan supaya di tiap desa ada penyuluh dengan tingkat kemampuan yang

‐

‐


Kesepakatan

ekonomi akan jadi percontohan (akan dibahas internal LH). Ada kegiatan integrated DAS Progo Jatim, terkait Sidoarjo ada keg daya dukung lingkungan, kelas air DAS brantas Banten, kenapa cisadane karena lintas propinsi yang kewenangan pusat. Rawa danau membutuhkan perhatian juga

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga mencukupi. Subsidi pupuk perlu diperhatikan bila ditargetkan produksinya ‐ Dukungan data dan informasi, Jateng sangat lengkap ‐ Ada usulan instrumen LH ada 2 : pengem kapasitas dan peningkatan kapasitas perlu dukungan pem pusat. ‐ Kerusakan ekosistem dan laut: DIY tdk termasuk, pd hal jateng ada ekosistem pantai, kerusakan lingkungan sangat besar, perlu dukungan pusat dalam pengendalian kerusakan lingkungan tersebut ‐ Propinsi Jatim Persandingan secara umum sudah masuk semua. Hanya perbedaan pada lokasi


Kesepakatan

‐

6.

No.

7.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga saja. Yg dialokasikan pusat untuk mendukung target2 daerah. Maaslah tembakau PP pengamanan produk tembakau, mengancam perekonomian Jatim krn 19 % sharenya. Perlu dipertimbangkankarena rokok sangat besar sharenya, Kemen Perdagangan dan Menko supaya mengantisipasi hal ini. Off farm unk gula, ketika meningkatkan produksi, ketika panen tiba didikuti kenaikan harga pupuk, perlu dipertimbangkan oleh Bulog. Hal ini juga terjadi dalam produksi sapi/susu yang perlu diselesaikan interdep pusat Propinsi Bali Scr umum sependapat namun ada penekanan sesuai prioritas bali : masalah litbang pangan, bali menjadi persoalan. Kekurangan teknologi dalam


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga memenuhi komoditas yg berkualiats. Prioritas iklim usaha : ijin2 dikeluarkan oleh pusat, iklim usaha supaya sesuai kebutuhan lapangan Peringatan Dini: reaksi cepat : Bali sudah punya Pusdalok RTRW Prov sdh sesuai UU baru tapi kabupaten belum setuju karena ketentuan 100 m sempadan pantai bebas dari bangunan. Bali clear and clean Bali belum mendapat dukungan pusat, lokasi2 perlu disesuaikan. Form F1 tidak ada masalah


Kesepakatan





Kementerian Pertanian Propinsi Banten 1. Penyuluhan pertanian: atas Pertanian persetujuan DPR, MenPAN, Mengusulkan perlunya sinergi dan BAKN, maka Kementan dengan PU dalam pembangunan mampu menyediakan THL irigasi untuk menjamin produksi penyuluh sebanyak 26.000 pangan. orang. Beberapa kegiatan yang terkait 2. Pupuk: harga pupuk dengan peternakan, mengalami kenaikan karena perkebunan, dan desa mandiri alokasi dana subsidi pupuk pangan belum tercakup.

DIY Mengajukan usulan Rp. 85 Miliar untuk pelabuhan, yang sebelumnya telah diusulkan sebesar Rp. 96 Miliar. Tanggapan KemenKP Posisi anggaran Rp. 85 Miliar di satu titik cukup berat, namun demikian kita akantetap

Kesepakatan

No.

2.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Kelautan Perikanan Target produksi perikanan disebutkan 154rb ton pada tahun 2011, padahal kemampuan daerah hanya 169rb ton dimana 90% nya berasal dari perikanan tangkap. Dalam F1, terdapat dukungan terhadap perikanan tangkap, namun untuk perikanan budidaya belum muncul. Di pulau‐pulau kecil yang berpenduduk dicanangkan terdapat program desa mandiri pangan dan resi gudang, namun belum muncul di F1. Provinsi DKI Pertanian Mengusulkan pembangunan terminal agribisnis untuk memperlancar distribusi produksi pertanian, termasuk

3.

4.

5.

6.

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) membicarakan dengan eselon 1 semakin menurun. Untuk mengantisipasi hal ini, maka di Ditjen KKP terkait untuk membahasnya lebih lanjut. Kementan melaksanakan dua hal, yaitu: menaikkan harga pembelian pemerintah atas gabah/beras dan mengembangkan pupuk organic. Usulan pembangunan terminal agribisnis di DKI akan disampaikan ke eselon I terkait di Kementan. Kementan juga mendukung upaya pemanfaatan lahan terlantar untuk perluasan lahan pertanian. Ke depan, Kementan akan menambah kriteria dalam pengalokasian dana TP dan Dekon, yaitu kenaikan produktivitas, selain criteria share produksi terhadap nasional. Untuk kegiatan‐kegiatan yang belum ada dalam F1,

Kesepakatan

No.

3.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga integrasinya dengan kegiatan resi gudang. Kelautan dan Perikanan Secara umu sepakat F1. Provinsi Jabar Pertanian Mengusulkan tambahan penyuluh sebanyak 500 orang. Mengusulkan tambahan dana untuk pengembangan sapi dan domba. Kegiatan desa mandiri pangan belum ada. Kelautan dan Perikanan Menunggu persetejuan dari KemenHut ttg RTRW, khususnya mengenai luasan hutan. RTRW Jabar sudah selesai sejak Februari 2009, namun pengukuran hutan belum selesai juga.

Kementan akan mencek kembali. Namun diyakinkan bahwa karena seluruh provinsi Jawa‐Bali merupakan wilayah utama pertanian, maka kegiatan‐ kegiatan tersebut nampaknya sudah ada. KemenKelautan dan Perikanan Khusus di provinsi Banten, DKI, Bali, dan DIY, tampaknya kegiatan/program KemenKP tidak ada masalah. Terkait pengadaan kapal 30‐60 GT diharapkan bisa diimplementasikan pada tahun 2011. Pada prinsipnya, pengadaan kapal ini tidak akan menciptakan tenaga kerja baru, melainkan hanya diperuntukan untuk nelayan yang sudah mempunyai kapal melalui


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Di bidang pangan, idealnya kami membutuhkan 7 rb penyuluh, saat ini hanya ada 2500. Tahun depan tinggal 1500, karena pensiun. Sehingga saat ini kami mengusulkan adanya peningkatan jumlah tenaga penyuluh dari 2500 menjadi 3000 penyuluh. Dalam F1 dan F2 tidak tercantum program desa mandiri pangan, apa tercantum di dokumen lain? Saat ini ada 2 pelabuhan ikan (TPI) di Jawa Barat 1. Pangandaran (Cikidang) 2. Cisolok Sukabumi Kami melihat di F1 ada alokasi dana sebesar 1,3 M. Padahal Pangandaran memerlukan 120 miliar untuk membangun breakwater. Untuk tahun ini dibutuhkan 30 miliar guna

Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam kegiatan penangkapan ikan, dengan ukuran kapal lebih kecil dari 30‐60 GT. Hal ini untuk mendukung restrukturisasi armada nelayan nasional. Proses pendampingan dan fasilitasi secara teknis mengenai pengenalan dengan alat dan kapal yang akan dibangun akan dilakukan dari awal. Untuk menghindari kesalahan masa lalu. Upaya‐upaya tersebut di atas tidak didorong melalui PNPM Mandiri, melainkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mohon dukungan dari kawan‐ kawan di daerah agar mempersiapkannya dari awal sehingga program/kegiatan restrukturisasi armada nelayan nasional dapat berjalan baik.


Kesepakatan

No.

4.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga pembangunan breakwater di TPI cikidang pengandaran dan 10 miliar di Cisolok. Propinsi Jateng Pertanian Masih ada beberapa kegiatan yang belum ada, misalnya penyakit hewan/zoonosis, diversifikasi pangan, dan peternakan. Kelautan dan Perikanan Usulan‐usulan F1 sudah dicermati utamanya lingkup kelautan dan perikanan, dan sudah sesuai dgn renja K/L. Konservasi Laguna Segara Anakan sudah dilakukan 3 kali, namun belum mendapatkan perhatian. Luasan semakin menyusut. Sumber daya kelautan dan perikanan di

Dimohonkan pula kepada kawan‐kawan di daerah untuk mengelola pelabuhan perikanan lebih baik, agar insentif yang diberikan melalui jasa pelayanan, bisa mengundang pembeli dan penjual ikan sehingga tercipta pasar yang kondusif. Jawa Bali merupakan Sentra/benchmark dari Perikanan Nasional. Sehingga dipastikan porsi alokasi anggaran terbesar ada di Pulau jawa. Ditjen Perikanan Tangkap KKP, memprioritaskan pengembangan pelabuhan perikanan pantai hingga TPI di beberapa lokasi terluar, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Segara Anakan cukup banyak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mohon klarifikasi K/L dalam hal penyediaan kapal nelayan. Apakah pola pengadaan kapal secara langsung bersamaan dengan pembentukan kelompok? Ada 3 kata kunci agar program ini berhasil: 1. Penyiapan kelompok sasaran penerima. Penerima kapal jangan sampai tidak dicermati pada saat pembentukan kelompok. Perlu adanya fasilitasi dan pendampingan dari pusat. 2. Perlu dicermati bagaimana jaminan penjualan hasil penangkapan dan

pelabuhan yang sudah ada. Dengan harapan tidak ada lagi pelabuhan‐pelabuhan yang dibangun dalam posisi idle. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai penghasil produk perikanan terbesar pada tahun 2015, beberapa kab/kota di Jawa Bali terpilih sebagai kawasan minapolitan. Percepatan peningkatan produksi perikanan dilakukan pula dengan cara revitalisasi loss ikan di pasar‐pasar ikan. Seoptimal mungkin bisa dilaksanakan pada tahun 2011


Kesepakatan

No.



Kesepakatan

dukungan permodalan, kalau tidak nelayan akan terjebak kepada tengkulak. 3. Sebelum program ini digulirkan pada tahun 2011, sebaiknya tahun 2010 dijadikan pilot project pengembangan kelompok sasaran, dengan menerbitkan pedoman umum, juknis dan juklak. 5.

Propinsi DIY Pertanian Mengusulkan tamabahan dana untuk rumah kompos. Mengusulkan agar kebijakan impor sapi ditinjau kembali. Mengusulkan tambahan dana untuk menambah tenaga penyuluh pertanian. Mengusulkan agar kebijakan subsidi pupuk tidak merugikan petani.

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Kelautan dan Perikanan Format F1 sebagaian besar sudah sepakat. Pembangunan rumah kompos mohon ditambah lagi anggarannya. Turunnya harga sapi karena kebijakan petani impor daging. Mohon ditambah lagi anggaran terkait program 1 penyuluhan 1 desa dengan tingkat keterampilan yang diinginkan. Pengurangan subsidi pupuk memberatkan petani. Jika target produksi ingin dicapai maka kompensasi harga pupuk perlu dikaji. Data dan informasi tentang LH sudah lengkap dalam bentuk website guna pengelolaan bencana. Bisa diakses kapan dan dimana pun.


Kesepakatan

No.

6.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga RTRW 5 prov sudah di‐Perda‐ kan. Hal ini menjadi upaya dalam pengendalian kerusakan lingkungan meminta dukungan pusat untuk mengendalikan kerusakan ekosistem pesisir dan pusat karena pantai kami sangat unik, saat ini kami memiliki lab. untuk menganalisis pasir dalam menguji kerusakan pantai. Propinsi Jatim Pertanian Mengusulkan agar kebijakan tembakau sebagai zat aditif yang merugikan petani ditinjau kembali. Mengusulkan agar Bulog diberikan peran kembali untuk


Kesepakatan

No.

7.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga menata tataniaga hasil pertanian, terutama gula dan sapi. Kelautan dan Perikanan Secara umum F1 sudah sesuai, hanya terdapat perbedaan alokasi anggaran. Kontribusi Jatim terhadap nasional di bidang pangan pangan cukup besar. Mohon diperhatikan Peningkatan daya saing perikanan, karena belum ada dalam F1. Propinsi Bali Pertanian Mengusulkan tambahan dana untuk litbang pertanian guna mendukung ketahanan pangan.


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Kelautan dan Perikanan Ka Bappeda Secara umum, sependapat. Namun, ada beberapa yang perlu mendapatkan penekanan. Prioritas 5; ketahanan pangan Masalah litbang dalam menciptakan bibit unggul. sangat dibutuhkan mengingat kebutuhan pangan sangat tinggi. Saat ini terjadi kekurangan teknologi dalam menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Sistem peringatan dini, khususnya reaksi cepat terkait LH dan pengelolaan bencana, sudah punya pusdalok. Perlatan dr perancis, SDM dari kita. Perlu ditingkatkan operasionalnya. Dibutuhkan, medis, pemadam kebakaran, dll, mohon dilengkapi.


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga RTRW provinsi sudah dengan UU yg baru, namun kab/kota masih keberatan terkait alih fungsi hutan terkait sempadan pantai 100m. Bali sudah menggalakan green and clean, namun belum mendapatkan dukungan dari pusat. Program2 masih dilokasikan di Denpasar, mohon diisikan jg dgn kab. lain. F1 sepakat, tidak masalah.


Kesepakatan



Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Provinsi Banten ‐ Prioritas 5 Ketahanan 2juta 98 ribu ton produksi padi, luas sawah 197 ribu ha. ‐ F1 Kpek Umum, perlu ada program sumber daya air, ada oleh Kementan Pengembangan sumber daya air pertanian, karena irigasi dikelola oleh PU, maka perlu

Kementerian Pertanian ‐ Penyuluh memang penting sekali, nanti akan coba diakomodasi dalam Renja K/L sesuai dengan persetujuan pimpinan, karena harus sesuai dengan koordinasi dengan Menpan, dll ‐ 2009, subsidi pupuk 17,5


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga koordinasi ‐ Perikanan, potensi yang ada di Banten ikan tangkap 109 ribu ton, total 209 ribu ton (90 persen), support yang ada hanya pada ikan tangkap saja, tapi tidak ada untuk ikan budi daya ‐ Potensi lain yang perlu didukung adalah potensi peternakan danperkebunan, ada itik, kerbau dan domba, coklat kelapa dan sawit, belum ada program di shortlist, masih perlu dibahas lebih lanjtu ‐ Desa mandiri pangan dan sistem registrasi gudang, di Banten ada 61 pulau2 kecil dan terluar yang berpenduduk, Pada saat cuaca buruk kita perlu ketersediaan pangan di daerah tersebut. ‐ Prio 7, iklim investasi dan usaha, perlu dipacu lagi

triliun lebih besar daripada Dekon Kementan, pemerintah sudah mengitung kenaikan pupuk agar tidak menurunkan pendapatan petani dengan menaikkan HPP ‐ Perlu dicari keseimbangan pemakaian pupuk organik dan non‐organik Kementerian Perindustrian ‐ Industri pupuk banyak lokasi di jatim Kementerian Kehutanan ‐ Telah dikoordinasikan melalui Rakernis Kementerian PU ‐ Dalam Renja K/L sudah ada 629 jaringan irigasi. 75,15 milyar alokasi tersebar di 2500 Ha Kementerian Kelautan dan Perikanan


Kesepakatan

No.


‐

‐

‐

‐

terkait dengan penentuan kawasan ekonomi khusus Bagaimana menurunkan jumlah pengangguran terbuka, yang tertinggi di Jawa Bali, 2010 ditargetkan turun menjadi 14 persen. Perlu upaya Prio 9, ada dua hal, pertama masih tingginya tingkat pencemaran air dan udara, terutama di Tangerang dan Cilegon, penggunaan batu bara sangat intensif di Banten, ada industri yang beralih dari solar menjadi batubara, perlu perhatian Pengelolaan DAS, Das prioritas disebut hanya Das Cisadane, namun yang juga penting adalah DAS Ciujung TPA Regional di Kab Serang, belum ada pengarahan untuk pendekatan terpadu, terkait dengan UU 18/2008 untuk TPA Regional dan Sanitary

‐ Kegiatan akan difokuskan di pulau Jawa ‐ Untuk Jabar, perikanan tangkap akan diprioritaskan pembangunan pelabuhan2 pada bbrp lokasi di wilayah2 terluar, dan pengembangan pelabuhan yang ada, contohnya Jatim, akan mendapatkan Pelabuahan Perikanan yaitu di P..? ‐ Seluruh kab/lkota untuk perikanan budidaya akan mendapatkan bantuan ‐ Untuk usulan pelabuahan dagang, akan kami dikonsolidasikan ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup ‐ Jabar, pada dasarnya dari data yang disampaikan,seluruh pertanyaan sudah dicatat. Citarum, 2011 KLH akan instrumen daya dukung dandaya tampung di DAS


Kesepakatan

No.

2.

3. 4.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Landfill. ‐ Provinsi DKI ‐ Kementan, sistem distribusi, DKI sangat membutuhkan adnya kerjasama antar daerah yang dikoordinasi pusat untuk melahirkan terminal agrobisnis, yang belum terwujud karena harus terintegrasi dengan sistem pergudangan dan sumber produksi pertanian. Jakarta punya kepentingan agar produksi yang masuk, sudah berkurang limbahnya. ‐ Provinsi Jabar ‐ Propinsi Jateng ‐ Dari F1, peternakan, kegiatan

‐

‐

‐

‐ ‐ ‐

Citarum, juga ICWRMP, akan dilakukan pengendalian pencemaran yang masuk ke Citarum, komponen dalam ICWRMP, perkiraan anggaran 8 mlyar dari loan ADB Jateng, Segara Anakan, bagaimana sedimentasi bisa berkurang, hulu di Citanduy, Jabar. Penetapan kelas air di Citanduy Jateng, tindak lanjut konferensi Danau, terutama untuk Rawa Pening, perlu Rencana Aksi bersama untuk Rawa Pening. DAS Progo yang ada di Jateng dan DIY Perubahan pemanfaatan ruang, kegiatan pemantauan Pemanfaatan ruang di wonosobo dan semarang DIY, integrated dengn Jateng untuk DAS Progo Pengendalian pencemaran dari manufaktur Jatim, pengawasan terhadap


Kesepakatan

No.

5.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan zoonosis, belum ada kegiatan Renja K/L nya ‐ Usulan lain sudah cocok3e ‐ F3, dukungan manajemen dan teknis lain, ketahanan pangan, program diserfisikasi dan ketahanan pangan masyarakat ‐ F3, terkait Kementerian Kehutanan, fungsi dan daya dukung DAS berbasis masyarakat ‐ Terkait, KLH, ada 3 kegiatan pengelelolaan limbah, konservasi, Propinsi DIY ‐ Sebagian besar sudah sepakat ‐ Pembangunan rumah kompos agar dapat ditambah lagi anggarannya, karena turunnya harga sapi di tingkat petani karena adanya kebijakan impor daging ‐ Penyuluhan sebaiknya setiap

‐

‐

‐

‐

industri untuk menaati baku mutu Jatim Banten, solar dan batubara dalam energi industri, kontraproduktif dengan upaya penurunan emisi, Cisadane, kenapa tidak yang lain, karena merupakan DAS lintas provinsi yang menjadi kewenangan pusat, sedangkan Citanduy dilakukan untukmenjadi ujicoba instrument ekonomi Penerapan instrumen daya dukung dilakukan di Gianyar, bukan hanya Denpasar Jakarta, tindak lanjut 2010 yaitu Ciliwung, pengawasan industri di sekitar DAS Ciliwung agar pencemaran tidak makin berat.

BPPT ‐ Tidak ada yang membicarakan IPTEK, pdhal kita sangat dekat dengan IPTEK,


Kesepakatan

No.


‐

‐

‐

‐ ‐

desa ada 1 penyuluh dengan ‐ Contoh hujan buatan, BPPT bisa mendukung, dll tingkat keterampilan sesuai yang dibutuhkan BKPM, kami sudah mengusulkan di F3 usulan kegiatan di BKPM agar dapat diakomodasi untuk penyelenggaraan PTSP, dan juga promosi investasi, pengembangan penanaman modal serta pengawasan penanaman modal yang sudah berjalan Dengan akan diberlakukannya kenaikan TDL, DIY mempunyai 77 ribu UKM, mohon ada kompensasinya Data dan informasi di DIY untuk masalahlingkungan sudah lengkap dan dapat dengan mudah diakses RTRW sudah lima kab/kota sudah selesai Mengusulkan untuk pelabuhan dagang, 85 milyar dg pendamping APBD 10


Kesepakatan

No.

6.

7.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga milyar Propinsi Jatim ‐ Sudah sesuai, mengucapkan terimakasih terutama DKP, Deptan dll ‐ Produktivitas gula, sudah bisa meningkat namun untuk padi pada musim panen dan tanam terdapat kenaikan harga pupuk, dapat lebih baik bila HPP tercapai namun seringkali di lapangan HPP drop. ‐ Propinsi Bali ‐Sistem Peringatan Dini perlu ditingkatkan operasionalnya, mohon dilengkapi. ‐ RTRW Propinsi telah sesuai dengan UU yang baru, namun Kab/Kota belum terbentur dengan aturan sempadan pantai 100 meter, karena kondisi lapangan sudah sulit disesuaikan ‐ Pengendalian Perusakan


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga lingkungan dan pencemaran, mohon agar ditingkatkan ke level kab/kota lain bukan hanya di Denpasar.


Kesepakatan

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Recommend Documents