Kelompok Prioritas Wilayah Hari/ Tanggal Sesi pada jam
: : : :
NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 5 (Ketahanan Pangan) dan 9 (Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana) Kalimantan Jum’at, 30 April 2010 08.00 – 11.30 WIB
Catatan: Bapak Moderator (Pak Bemby). Diupayakan untuk membahas Form F1 dan F2 sampai dengan Sabtu, 1 Mei 2010. Form F1 dapat diselesaikan dalam sidang kelompok hari ini. Sementara, untuk Form F2 bisa diselesaikan antara pihak pemda/Bappeda dengan lembaga/instansi terkait sampai dengan 4 Mei 2010.
Paparan Ibu Deputi Bidang SDA dan LH perihal PN 5 dan PN 9 Paparan Bapak Deputi Bidang Ekonomi perihal PN 7 No. Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga 1.
Provinsi Kalimantan Barat Ada beberapa catatan 1. Kebijakan; Kelompok 2 ini merupakan kelompok yang sangat strategis dalam hal menindak lanjuti
Kementerian Pertanian Masing‐masing ada program dan kegiatan di Kalimantan, di Provinsi Kalbar mengusulkan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) Kalbar Usulan yg belum direspon ekspor impor cpo KEKI, pelabuhan
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga pertemuan summit Cipanas dan Tampak Siring. Kalbar merupakan daerah sasaran lumbung pangan (hewan ternak, padi, kedelai, beras, jagung) dalam rangka percepatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 7%. Upaya‐upaya tersebut nantinya akan menjadikan Kalbar sebagai exporting/supporting/self supporting islands di bidang pangan. 2. lingkungan; Kalimantan mencanangkan kawasan bebas asap mulai tahun 2009. Bagaimana menata kelembagaan kedepannya, mohon dukungan dari pusat. Kalimantan merupakan kawasan konservasi dimana 70% nya adalah kawasan lindung. Mohon
realokasi. Di pusat ada RPJMN, di tingkat K/L sudah ada renstra KemenTan. Penyusunan ini terkait antara program dan sasaran. Sudah sejalan dengan reformasi keuangan. Di lampiran 50, jumlah kegiatan kementerianTan ada 89 macam kegiatan. Dari 89 kegiatan tersebut, yang akan dibiayai melalui TP dan Dekon hanya 31 macam kegiatan. Sementara itu, usulan realokasi Kalbar bisa diarahkan pada kegiatan yang lebih mikro di lapangan. Anggaran peternakan naik 250%. Sementara anggaran Kemen Tan 8 Triliun tahun 2010, dan menjadi 14 Triliun di tahun 2011.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) Potensi Kaltim 1 jt ha untuk pangan. Lahan sawah, ternak, dll. Belum dimasukan kebagian mana?
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga diperhatikan perlunya insentif, dengan memasukan luas hutan sebagai variabel DAK. 3. Bencana Terkait dengan bencana, Kalbar sudah memetakan daerah‐ daerah rawan banjir.
Perubahan iklim sudah menjadi mainstream dalam pembangunan pertanioan. Badan Litbang sudah menyiapkan varietas‐varietas tahan terhadap Perubahan Iklim. Ada 6 macam system kredit. Ada 4 PP turunan dari UU no. 41 Sapi tahun 2011 akan menjadi prioritas KemenTan Kementerian Perindustrian Kalsel mohon didalami pada saat Rakortek Kegiatan pendaan dekon, dialokasikan Kalbar 2, 5i M. Kalsel 2,5 M Kalteng 2,2 M Kaltim 2,3 M Kemennakertrans
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga F1 ada program prlindungan tenaga kerja F2 ada yg hilang. KemenHut Ditjen PHKA borneo Target Kalbar RHL 80.000 Ha. Kalteng 6400 Kalsel 10000 ha Kaltim 30000 Ha Tahun 2011 untuk memantau daerah2, Tata batas, PN 1 kemenhut, pemantapan kawasan hutan. 400km masing2 provinsi. Membangun hutan kota seluas 50‐100 HA Penanaman dan pemeliharaan. DAk belum ada bayangan. Fokusnya ada pada rehabilitasi.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga APBD tetap 4 Miliar. DAK 800 juta‐ 1 M. DAk merupakan tambahan, insetif para satker untuk Dekon 4,6‐7 Miliar masing provinsi, diluar UPT2 kami ada di sana. BNPB Kalteng dan Kalsel sudah Perda. Kaltim dan Kalbar . tingkat kerawanan asan sangat rentan. Sedang menyusun dana dekon. Usulan2 dari teman2 akan kami tamping dulu yg tidak ada pada F1, KKP Kalsel SKPD kalsel Prosese perncanaaan KKP KKP telash melakukan pertemuan regional Program peningkatan produksi
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga perikanan budidaya Seluruh dinas di Indonesia, Pengembangan wirausaha Pengkayaan mendukung 1 orang 1000 benih di seluruh provinsis Perikanan tangkap, Kalsel, Kaltim Banjarmasin (TPI) Pengolahn hasil2 perikanan, fasitasi dan perluasan pasar Deputi Bidang SDA dan LH Ada baiknya kita menyusun grand design Kalimantan sebagai lumbung pangan. Penajaman lokasi. Tolong identifikasi program/kegiatan yang ada di F1 dan F2 secara spesifik hingga level kabupaten untuk menghindari kesalahan alokasi dana. Penyusunan skim DAK masih dalam proses terhadap luas
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
2.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
Provinsi Kalimantan Tengah Secara prinsip pencamtuman program dan kegiatan yang ada pada form F1 dan F2, kami dapat menerima, hanya saja alokasi anggaran perlu dibahas lebih lanjut. Menanyakan K/L apa kriteria penetapan program/kegiatan dan alokasi anggaran yg terkait dengan SDA, karena belum terlihat program lingkungan hidup dan kehutanan dalam
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
hutan, luas laut, hingga perubahan iklim. Pada prinsipnya permasalahan asap perlu diwaspadai di daerah lahan gambut.
Kesepakatan
No.
3.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga form. Bagaimana solusinya masalah pendanaan RAN dan RAD belum terlihat. RTRW provinsi kalteng akan disahkan. Namun, program/kegiatan yang mendukung pelaksanaan sertifikasi tanah belum terlihat di F1 dan F2. Apa saja program BMKG dan BNPB di Kalteng terkait masalaha kebakaran dan LH? Provinsi Kalimantan Timur Sektor pertanian mencanangkan adanya swasembada beras di Kaltim, karena dirasa masih kurang. Masalah yg dihadapi secara statistik setiap tahun ada 11rb Ha lahan yang akan mendukung
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga pelaksanaan swasembada pangan tersebut, namun di dalam program APBN hanya dicanangkan sekitar 750 Ha/ tahun dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini diperkirakan akan menghadapi masalah (tidak memenuhi target). Ada program 1 juta Ha sektor perkebunan, mohon diperhatikan terutama untuk sawit. Terdapat potensi sektor kelautan dan perikanan khususnya perikanan tangkap. Terdapat juga potensi seluas 500.000 ha untuk tambak perikanan budidaya. Mohon dukungan KKP bagaimana upaya pencapaian penghasil produk perikanan terbesar tahun 2015, berikut dukungannya terhadap
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
4.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga pengembangan industri pengolahannnya. Investasi di Kaltim hanya 2 % dari nasional. Mohon perhatian serius. Dukungan pemerintah pusat dalam pertumbuhan infrastruktur, jalan, jembatan, dan listrik, serta political will. Provinsi Kalimantan Selatan Usulan short list sudah diterima. F1 secara umum tidak terlalu jauh dengan usulan kami. Usulan daerah disepakati hari ini. Mohon penjelasan dari kemenTan terkait dengan program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan peningkatan swasembada daging sapi tidak ada di F1 tapi ada di renja K/L, mudah2an hal ini bisa dibahas
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga lebih lanjut saat rakortek Mohon penjelasan terkait dengan program peningkatan fungsi DAS berbasis masyarakat Program dan kegiatan yang terkait dengan Kemen Kelautan dan Perikanan banyak yg sesuai dengan Form F1, namun kami ingin mengkonfirmasi program dan kegiatan yang terkait dengan pesisir, dan pulau‐pulau kecil serta pengawasannya. Untuk Kementerian Lingkungan Hidup, untuk form F1 dan F2 masalah lingkungan menjadi sorotan. Subsidi perlu ditingkatkan sekitar 7‐8% dari 3 %. Dengan adanya perubahan iklim, petani kesulitan bagaimana mengikuti pola
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga tanam yg dihadapi sekarang. Perlu memperluas sekolah lapangan iklim. Perlu diperluas pemetaan pertanian dengan GPS terkait ketahanan pangan. Reklamasi lahan hutan, kementerian Kehutanan perlu ada pemahaman prioritas di upland.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Kelompok Prioritas Wilayah Hari/ Tanggal Sesi pada jam No. 1.
: : : :
NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 II Kalimantan (Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel) Jumat, 30 April 2010 08.00 s.d selesai
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Propinsi Kalimantan Barat Aspek makro/kebijakan. • Perlu ketegasan apakah pulau kalimantan menjadi exporting island atau supporting island. • Dari sisi pembiayaan diharapkan bahwa pembiayaan tidak hanya dari APBN tapi juga PPP. • Terkait dengan perkembangan industri di Kalimantan, Kalimantan juga sudah mempunyai industri yang cukup baik untuk menunjang sektor perikanan seperti ada galangan kapal
Kementerian Pertanian 1. Di tingkat nasional sudah ada RPJMN, di tingkat kementerian sudah ada Renstra. 2. Penyusunan Renstra dan RPJMN sudah saling terkait berikut dengan reformasi anggaran yang sudah diterapkan mis. Program mengikuti eselon I kementerian ybs 3. Jumlah kegiatan di Kementan ada 89 macam kegiatan, namun yang dibiayai oleh dana dekon dan perbantuan hanya 31 macam kegiatan.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) Terhadap Tanggapan Kemenko Perekonomian • Propinsi Kalbar mengusulkan untuk ikut memasukan kawasan pelabuhan • Perlu adanya kejelasan mengenai peran daerah dan peran pusat. • Propinsi Kalbar juga mengusulkan agar kawasan konservasi dijadikan dasar menjadi perhitungan DAU karena bisa menjadi sumbangan terbesar pada pengurangan emisi karbon nasional.
Kesepakatan Kemenko Perekonomian • UU KEK sudah ada (UU NO39 Tahun 2009) tapi peraturan pelaksanaan masih menunggu pengesahan. • Setuju bahwa KEK akan ditempatkan di pinggir pantai/wilayah strategis. Bappenas (Deputi Bid Ek) • Pembiayaan pembangunan 5 tahun Rp10.000 triliun, 18% pemerintah dan sisasnya swasta. Untuk itu mungkin pembiayaan akan berbentuk PPP, sehingga
No.
2.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga dsb. • Terkait dengan kawasan KEKI, sudah dilakukan pembebasan lahan, sehingga perlu adanya ketegasan antara KEKI Nasional, Propinsi atau Kabupaten (antara lain : Sambas, Entikong) • Perlu adanya upaya memperlancar arus barang terutama kelapa sawit. • Perlu adanya penanganan bencana terutama untuk banjir. Propinsi Kalimantan Timur • Prop Kaltim memainkan peranan penting pada perek nasional Æ PDRB tinggi, ekspor tinggi, dsb. • Namun demikian, Kalimantan masih tergantung pada sektor migas, sehingga ke depan diharapkan dapat
4. Untuk 2011 ada 11 prioritas untuk pengembangan (daging, sapi dan kedelai) 5. Ada 4 macam skim kredit dan akan diteruskan kepada kementerian terkait Kemenko Perekonomian • KEKI belum ada aturan pelaksanaannya. Kriteria yang harus diperhatikan antara lain adalah kawasan harus strategis guna meningkatkan kelancaran arus barang, kejelasan akan batas wilayah, potensi yang perlu diperhatikan. • Potensi investasi cukup besar, diharapkan dengan adanya KEK, pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan tersebar. BMPB • Kalteng dan Kalsel merupakan peraturan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
•
dibutuhkan studi kelayakan (proposal, informasi yang jelas) yang cukup baik guna menunjuang hal tersebut. Setuju bahwa dibutuhkan pembangunan infrastruktur perlu dipercepat oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah harus menciptakan iklim yang kondusif
Bappenas (Deputi LH) • Setuju bahwa Kalimantan kaya dengan sumber daya alam, sehingga diperlukan pengelolaan yang terbaik. • Perlu diperhatikan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam antara nilai ekonomis dan nilai lingkungannya. • Perlu disusun grand design bahwa Kalimantan sebagai lumbung pangan. • Perlu adanya penajaman
No.
3
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga memperbaiki sektor pertanian agar dapat lebih sustain • Swasembada beras masih defisit karena kehilangan lahan produktif sebesar 11 ha. • UU No 41 Tahun 2009 belum ada PP ttg pengalihan lahan produktif. • Ketahanan Pangan. Masalah distribusi karena keterbatasan dari Gudang Dolog (dari 14 kota baru punya 7) • Investasi. Kalimantan belum dapat perhatian serius (investasi di kalimantan hanya sekitar 2 persen dari nasional) karena keterbatasan infrastruktur (listrik, jalan jembatan, political will, dsb) Propinsi Kalimantan Tengah • UU no 41 Æ PP belum
• •
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
daerah Kaltim dan Kalbar sudah peraturan gubernur Sudah disusun peta rawan bencana sebagai bahan pembahasan dekon
Kementerian Perindustrian • Alokasi anggaran untuk Kalbar pada 2011 sebesar Rp2,15 miliar; Propinsi Kalsel Rp2,5 milliar; Propinsi Kalteng sebesar Rp2,2 milliar dan Propinsi Kaltim Rp2,3 milliar • Prioritas nasional untuk Propinsi Kaltim adalah pupuk dan industri migas; Kementerian Perdagangan • Pembagian alokasi anggaran belum dibahas karena akan ada rakor teknis dengan instansi terkait • Pada Kabupatan/Kota telah
Kesepakatan
•
•
lokasi dan kembali dituangkan ke dalam dokumen perencanaan. Bentuk penulisan perubahan iklim ke dalam komponen DAK masih isu dengan Kemenkeu. Target pengurangan asap sebesar 20% per tahun dinilai masih realistis.
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga muncul • Investasi dan pembiayaan, subsidi bunga 6% Æ untuk membantu petani, subsidi bisa ditingkatkan • Perubahan Iklim. Petani mengalami kesulitan guna mengikuti pola tanam yang ada. • Audit lahan yang telah dilakukan perlu diperluas. • Reklamasi lahan hutan. Kementhut agar memprioritaskan irigasi dan waduk. • Alokasi anggaran perlu didiskusikan lebih lanjut. • Belum terlihat arah kebijakan dari kemendag • Dari LH dan kehutanan belum terlihat kebijakannya. Kedepan, akan disusun rencana aksi di bid LH • Nakertrans Ada 2 program strategis
ada pengembangan pasar yang tidak jauh dari ibukota propinsi dengan pembiayaan yang berasal dari DAK. Kementerian Nakertrans Kaltim : program f1 dan f2 ada ketidaksinkronan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
4
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga yang hilang (1) perluasan naker (2) peningkatan kualitas naker Propinsi Kalimantan Selatan • Sepakat atas usulan daerah menjadi kesepakatan hari ini • Konfimasi ttg pengembangan industri kecil dan tengah di Kalimantan karena belum direkap di Renja. Hal ini cukup penting guna mensinkronkan antara kebijakan industri kecil dengan pengembangan UKM • Pembentukan Lembaga Penjamin Kredit di daerah akan difasilitasi oleh Kementerian UKM Æ mohon kejelasan akan info ini
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas : Ketahanan Pangan (Prioritas 5), Iklim Investasi dan Iklim Usaha(Prioritas 7), Lingkungan Hidup dan Bencana (Prioritas 9), dan Prioritas lainnya bidang perekonomian. Wilayah : Kalimantan Hari/Tanggal : Jumat, 30 April 2010 Sesi pada jam : 8.00‐11.30 WIB PAPARAN DEPUTI EKONOMI Substansi inti: Kebijakan Ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja. No. 1
Tanggapan Pemerintah Daerah Propinsi: Kalbar Bappeda ‐ Dari sisi kebijakan, dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran 7,3 % di 2011. Perlu kejelasan apakah pulau Kalimantan akan dijadikan daerah pengekspor pangan atau supporting. ‐ Kesepakatan untuk 2011
Respon Kementerian /Lembaga Kementerian Pertanian: ‐ Di tingkat pusat secara nasional sudah ada RPJMN, di tk. Kementerian sudah menerbitakan renstra Kementan. Penyusunan rentsra terkait dengan RPJMN, dan bersamaan jg dengan reformasi perencanaan dan anggaran. ‐ Dalam lampiran 50, jml kegiatan di kementan ada 89 macam
Hasil Diskusi (Klasifikasi Daerah) KEKI terkait dengan pelabuhan dengan PPP.
Kesepakatan
No.
2
Tanggapan Pemerintah Daerah kalimantan daerah bebas asap. Penguatan kelembagaan daerah. ‐ Kalimantan ditetapkan sebagai kawasan lindung/konservasi, dana dikategorikan kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) ‐ KEK, perlu ada ketegasan, antara KEKI nasional, regional maupun kabupaten. ‐ Memperlancar arus barang, terutama kelapa sawit di daerah pedalaman. ‐ Bencana, sudah menetapakan daerah2 rawan banjir. ‐ F1, tdak dibahas satu per satu. ‐ Ada perubahan prioritas sehingga perlu penyesuaian pada saat rakorbangpus. Propinsi: Kalteng Bappeda ‐ Form F1, dari kegiatan dapat diterima, dari segi anggaran perlu dibicarakan lebih lanjut. ‐ F1 hanya ada 3 kementerian, kementerian PU belum terlihat
Respon Kementerian /Lembaga
Hasil Diskusi (Klasifikasi Daerah)
Kesepakatan
kegiatan, yang terkait dan dibiayai dana dekon dan TP hanya 31 macam kegiatan. ‐ Untuk 2011 prioritas hanya 5 komoditas, tapi tetap membuka 24 komoditas lainnya. ‐ Menjamin program swasembada daging merupakan kegiatan prioritas. ‐ Kegiatan di renstra merupakan yg ada di Renja. Kemenperin: ‐ Kalsel, terkait dengan program pengembangan industry kecil menengah, bias didalami dalam rakerteknis. ‐ Untuk 2011 dialokasika anggaran Kalsel 2,5 M, kalteng 2,2 M, kaltim 2,3 M. Kementerian Tenaga Kerja: ‐ Kalteng, ada ketidaksesuain F1 dan F2. Kementerian Kehutanan: ‐ Terkait program kehutanan semua sudah diakomodir. ‐ Borneo, implementai program
No. ‐
‐
‐ ‐
‐
‐
3
Tanggapan Pemerintah Daerah Perlu melihat inpres 2/2007 terkait ketahan pangan. Belum melihat kementerian terkait SDA. Prioritas 7, Iklim investasi dan usaha belum terlihat dari KKP dalam F1. LH, program reengineering dan kehutanan. Kemenakertrans, program shortlist ada 2 program, ada 2 program lagi yang tidak tercantum dalam F1, yaitu: 1. Perluasan dan pengembangan penciptaan lapangan kerja;2. Program peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja. Masalah produktivitas, rendahnya produktivitas dari produksi lada. BNPB dan BMKG belum terlihat di form F1
Propinsi: Kaltim Bappeda: ‐ Makroekonomi kaltim, propinsi kaltim memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional,
Respon Kementerian /Lembaga khususnya melalui Dirjen ….. Menko Perekonomian; ‐ Bahwa KEK, peraturan pelaksanaan KEK berubah, untuk KEK, yang hrs diperhatikan adalah wilayah strategis, krn akan dimanfaatkan utnk mendorong perdagangan, kemudian batas wilayah yang sudah jelas (tidak berubah ubah), terakhir adanya potensi di wilayah tersebut. ‐ KEK, sedang menunggu PP, baik tata cara. Melakukan evaluasi terhadao ususlan. BAPPENAS: ‐ Untuk investasi, biaya pembangunan 10 rb triliun sebagian besar swasta, pemerintah hanya 17%, sehingga scenario KEK ada unsur PPP. Tidak semua propinsi dijadikan KEK.
Hasil Diskusi (Klasifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
4
Tanggapan Pemerintah Respon Kementerian /Lembaga Daerah dimana kontribusi PDB cukup besar dan merupakan salah satu pengekspor terbesar nasional. ‐ Kalimantan mengunggulkan migas dan pertambangan. ‐ Menjadikan Kalimantan menjadi lumbung pangan. ‐ Upaya untuk swasembada pangan, kaltim masih deficit, persoalan lahan tidak produktif ada 3000 ha per tahun. Upaya utk swasembada beras membutuhkan… ‐ Sektor perkebunan, mempunyai program 1 juta ha, 2011 800 ha. ‐ Dalam rangka menudukung program swasembada daging sapi, masih kekurangan 80% ‐ Investasi, di kalimntan hanya 2 % dari nasional, Investasi tidak terjadi krn tidak ada dukungan percepatan pembangunan infrastruktur. Jalan, jembatan, listrik dan perundang‐undangan. Propinsi: Kalsel Bappeda:
Hasil Diskusi (Klasifikasi Daerah)
Kesepakatan
No. ‐
‐
‐ ‐
‐
‐
‐
‐
Tanggapan Pemerintah Daerah Mengusulkan, secara umum tidak terlalu jauh, pagu usulan daerah dijadikan kesepakatan. Konfirmasi deptan, terkait program ketahan pangan masyarakat, apakah di renja K/L sudah terakomodir. Swasembada beras… Depperindag, pengembangan industri kecil dan menengah, mudah2 ini terakomodir di renja K/L Konfirmasi program peningkatan funsgi DAS bberbasis masyarakat, kemenhut. Lingkungan Hidup, di form F1 dan F2, belum terakomodir. Perubahan iklim, petani kesulitan mengikuti pola iklim. Perlu sekolah lapanngan iklim Reklamasi lahan hutan, Kemenhut ada pemahaman prioritas bendungan dan waduk.
Respon Kementerian /Lembaga
Hasil Diskusi (Klasifikasi Daerah)
Kesepakatan
