NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas : Ketahanan Pangan (Prioritas 5), Iklim Investasi dan Iklim Usaha(Prioritas 7), Lingkungan Hidup dan Bencana (Prioritas 9), dan Prioritas lainnya bidang perekonomian. Wilayah : Sumatera B Hari/Tanggal : Kamis, 29 April 2010 Sesi pada jam : 9.00‐12.30 WIB PAPARAN DEPUTI EKONOMI Substansi inti: Kebijakan Ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja. No. 1
Tanggapan Pemerintah Daerah Propinsi: Jambi Kepala Bappeda: ‐ Dokumen F4: Hampir keseluruhan rangkuman tidak tertampung. ‐ KEK: sudah memplot kawasan andalan, di kawasan peisir. ‐ Penduduk yg bekerja di sektor pertanian di jambi 70%, pengembangan sektor pertanian.
Respon Kementerian /Lembaga
Hasil Diskusi (Klasifikasi Daerah)
Kesepakatan
Kementerian Pertanian ‐ Sudah membuat SK renstra kementerian yang disusun sesuai dengan RPJMN 2010‐2014. ‐ Kegiatan yang dibuat daerah sudah sesuai dengan renstra kementerian pertanian. ‐
Jambi Ada 2 hal yg kurang detail mengenai tenaga penyuluh terkait UU 6/… UU 41/2009 Konversi lahan menjadi lahan perkebunan
Formulir F1 sudah disepakati
Kementerian Kehutanan ‐ Renstra DepHut akan berubah 2
bulan lagi, krn ada tambahan 1 eselon 1. ‐ Aplikasi sudah masuk tgl 23 april. ‐ Dephut telah melaksanakan Rakerbangbutek. ‐ Utk Jambi akan dialokasian sebesar 4.3 M utk azas dekonsentrasi ‐ Untuk Sumsel 4 M, utk thn 2011. ‐ Bengkulu, semua kegiatan dan program sudah dimasukkan, sebesar 3,966 M. ‐ Untuk Babel, 3,417 M, karena penyerapan kecil ‐ Lampung, 5,6 M. ‐ Terkait dengan pertanyaan RTNWK propinsi Bengkulu. ‐ Terkait dgn alokasi anggaran, semua yang disampaikan merupakan dekonsentrasi. Kementerian PU ‐ Untuk kementerian PU sudah tidak ada permasalahan. ‐ Melakukan konsultasi regional, alokasi program yang disampaikan secara keseluruhan sesuai. ‐ Masalah RTRW, seharusnya dr thn 2009 sudah mengimplementasi masalah RTRW. KKP ‐ Telah menerbitkan renstra utk 5 thn ke depan, jelas tergambarkan sampai ke tingkat eselon 2
2
3
Propinsi: Sumsel Mewakili Kepala Bappeda. ‐ Mengusulkan 92 kegiatan di dalam aplikasi, yang diakomodir oleh Bappenas melalui F1 dan F4 hanya 56 kegiatan. ‐ Kegiatan SKPD ada 3 usulan: lingkungan hidup, bencana alam dan kehutanan, tidak masuk dlm F1 dan F4. ‐ Perikanan tidak dimasukkan ke dalam F1 dan F2
Propinsi: Bengkulu ‐ Bantuan dari UNDP terkait bencana alam. ‐ KEK, mengimplementasi utk perisapan.Kajian mengenai KEK.
‐ Melakukan rapat kerja nasional semua unit eselon 1 d KKP. Bappenas: Form F1, merupakan rekapitulasi dr usulan setiap daerah. Pemilihan beradasarkan prioritas nasional. Prioritas daerah yang sejalan dengan prioritas nasional.
Kementerian LH ‐ Terkait dengan Gambut dan propinsi jambi, alokasi bagian sumsel. ‐ Bisa menyampaikan manual bagi yg tidak terakomodir di F1. Menko Perekonomian ‐ Penjelasan KEK sdh lengkap ttp perlu penegasan2 lebih lanjut. ‐ Persyaratan KEK: Wilayah Strategis Batas yang jelas Ada potensi
Sumsel Tidak mempermasalahkan alokasi anggaran. Lahan yang perlu direservasi terbesar adalah Jambi tetapi dana terbesar ada di Lampung. Tidak mampu mendalami Inpres 3/2010 secara cepat. Perlu dilihat keunggulan daerah. Sumsel dicanangkan sebagai Pusat Peningkatan Energi dan….
Bengkulu ‐ Sebagian besar utk Pertanian sudah terakomodir ‐ Ke depannya utk meningkatkan perekonomian, ada beberapa kegiatan yg lintas sektor ( perkebunan, UKM, koperasi dan perdagangan) ‐ Sedang membangun sentra produksi kopi. ‐ KEK, ada beberapa hal, terkait dengan komoditi ekspor. Ada potensi
4
Propinsi: Babel ‐ Hasil sandingan Babel untuk kelompok 2 tidak ada. ‐ Prioritas nasional seharusnya ada tetapi tidak ada di aplikasi, contoh: Kementerian pertanian. ‐ Usul untuk Babel langsung mengaddress kepada kementerian.
5
Propinsi:Lampung Usulan daerah dan usulan K/L
Bappenas: Penjelasan mengenai Form F1 F4: Renja dr kementerian F3: Usulan dari Pemda, dilengkapi dgn kode nomor kegiatan. Nomenklatur kegiatan dengan Renja K/L F2: Sandingan F4 dengan F3, tergantung dengan kesesuaian nomenklatur. F1: Merupakan kegiatan yang masih bermasalah dan prioritas. Bappenas: Deputi SDA LH ‐ Permasalahan bottle neck dari sisi peraturan di kehutanan. ‐ Perlu penetapan kegiatan yang lebih jelas ‐ Bukan hanya masalah besaran anggaran,supaya dana yang terbatas bias dialokasikan dengan tepat.
pelabuhan alam. ‐ KKP akan mensukseskan agropolitan dan minopolitan.
Lampung Alangkah kecilnya anggaran untuk kehutanan 30% wilayah hutan Ada 5,5 M itu tidak terlalu besar. Mempermasalahkan nominal.
NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2010 5 (Ketahanan Pangan); 9 (Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana) Sumatera B Kamis, 29 April 2010 09:00 – 12:30 WIB
Kelompok Prioritas : Wilayah : Hari/ Tanggal : Sesi pada jam : Paparan Ibu Deputi Bidang SDA dan LH perihal PN 5 dan PN 9 Paparan Bapak Deputi Bidang Ekonomi perihal PN 7 No. 1.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Propinsi Jambi Bpk. Fauzi Ka Bappeda Usulan kami hampir seluruhnya tidak tertampung dalam F1. Diharapkan usulan kami dapat dikoordinasikan ke K/L terkait. Terdapat kendala dalam menggunakan program aplikasi, sehingga dilakukan secara
Kementerian Pertanian Renstra Kemen Pertanian sudah disusun bersamaan dengan RPJMN 2010‐2014. Mohon daerah merefer ke renstra, yg terdapat program/kegiatan, target, indikator, dll selama 5 thn.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) Jambi Ada hal‐hal yangg kurang detail mengenai Tenaga Penyuluh terkait UU ttg penyuluh. Peraturan sudah jelas, namun implemtasinya belum jalan.
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga manual. Untuk perikanan, Hanya ada 1 program yang masuk (perikanan budidaya) tapi pengolahan hasil perikanan tidak masuk. Melalui bappenas, kami minta tolong usulan yang belum tertampung dimasukkan ke K/L terkait. Pola pengembangan perkebunan yang pernah dilakukan adalah melalui mengembangkan dan potensi perkebunan sawit, serta 570.000 Ha karet. Terkait dengan target nasional mengenai emisi, 26%‐41% penurunan emisi. Di Jambi terdapat 4 taman nasional yang bisa dikembangkan serta pengendalian kebakaran hutan, illegal logging, dan perubahan
Setiap daerah yang mempunyai sharing terhadap PDB nasional, pasti ada anggarannya. Musrenbang tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Kemen PU Penyusunan program sudah mengikuti Bappenas dan reformasi keuangan. Telah melakukan konsultasi regional untuk membahas hal tersebut. Dalam hal ini menurut kami tidak ada permasalahan. Musrenbang tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Kementerian Kehutanan Renstra Kementerian Kehutanan akan berubah karena akan ada tambahan unit kerja eselon 1, Badan Diklat Litbang. Rakorbanghuttek sudah dilakukan.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) Sumsel Tidak memasalahkan alokasi anggaran. Hutan yang perlu diresevasi ada di Jambi, namun anggaran terbesar ada di Lampung Daerah tidak siap menjabarkan segera INPRES 3/2010 di musrenbang ini Terdapat beberapa arah kebijakan yang tidak sesuai dengan keunggulan daerah sebagai contoh: Sumsel dicanangkan sebagai pusat peningkatan energi dan lingkungan hidup dan program lumbung pangan nasional, namun semua program tersebut tidak dilanjutkan. Bengkulu Problem program yang lintas sektor. Sentra produksi kopi,
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga alih fungsi lahan.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) Untuk Jambi teranggarkan 4,3 bagaimana bisa menjadi bahan M dana dekosentrasi. dasar bagi pengembangan usaha‐usaha lain di sektor Untuk Sumsel tidak kurang dari perdagangan dan industri. 4 M untuk Tahun 2011. Ada potensi Pulau terluar yang Bengkulu strategis agar segera Setiap program dan kegiatan diperhatikan tersedia anggaran 3,996 M pengembangannya. Babel Ada potensi pelabuhan alam Tersedia dana 3,417 M karena yang bisa dijadikan pelabuhan penyerapan tahun lalu kecil. nasional. Lampung Mohon dukungannya untuk Tersedia dana 5,6 M program Agropolitan dan Minapolitan dalam mewujudkan Kemen KP visi KKP menjadi penghasil Telah menerbitkan Renstra produk perikanan terbesar di dunia tahun 2015. (jelas dan gamblang) hingga kegiatan di level eselon II Lampung dimana di dalamnya sudah Alangkah kecilnya anggaran termasuk penganggarannya. untuk kehutanan padahal 30 % Secara prinsip program‐program wilayahnya adalah hutan. KKP sudah disampaikan ke mitra
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) Ada dana 5,5 M itu tidak ada SKPD kami di provinsi. apa‐apanya. Bukan masalah hibahnya tapi nominalnya. KLH Manual yang belum tarkomodasi di dalam F1 dan F2 dapat disampaikan pada KLH hari ini (khususnya Sumsel). Deputi Bidang SDA dan LH Bappenas Perlu penetapan kegiatan yang lebih jelas menurut lokasi dan bukan hanya masalah besaran anggaran. Supaya dana yang terbatas bisa dialokasikan secara tepat. Mohon masing‐masing daerah menyampaikan form‐form F1 dan F2 perbaikan agar dapat diakomodasikan dalam usulan selama musrenbang. Moderator (Bpk Bemby): Tidak semua kegiatan tercakup dalam F1 dan F2. Karena ada
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga keterbatasan yg terkait dgn prioritas nasional. Apa yg diinginkan keinginan daerah harus sejalan dgn Prioritas Nasional. Kegiatan2 bpk dimungkinkan tidak masuk karena tidak terkait prioritas nasional. TIM MATERI Kronologis penyusunan F1‐F4. Penyusunan dimulai dari F4. Yang lewat hari senin, tidak diolah. 3 K/L besar yg terlambat. KemenHut, KLH, dan BBKBN. Kemudian dilanjutkan F3. Bappenas sudah membekali staf daerah dalam pelatihan agar nomenklatur serta nomor kode program/kegiatan di renja K/L sesuai dengan UP‐SKPD. Nomor kode dan nomenklatur
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
2.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
Propinsi Sumatera Selatan Ahmad Subawi mewakili Ka Bappeda Sepakat format harus diisi. Dari 92 kegiatan, yang diakomodir oleh Bappenas (F1 dan F2) hanya 56 kegiatan yang tertampung. Padahal menurut kami ada 36 kegiatan prioritas yang tidak diakomodir, sebagai contoh: Masalah lingkungan hidup, kehutanan , dan bencana alam
yang sama di F3 dan F4, akan muncul di F2. Beberapa kegiatan yang masih dianggap dispute, diangkat ke F1 untuk dibahas lebih lanjut.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
3. 4.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga yang sangat krusial tidak terdapat dalam F1 dan F2. Apa dasar kriteria pemilihan pencantuman kegiatan‐kegiatan tersebut? Perikanan tidak tersedia dalam F1 dan F2. Terdapat 2,5 juta Ha perairan umum, namun tidak ada kegiatan yangg mendukung untuk diakomodir dalam F1 dan F2 terkait ketersedian sumber daya tersebut. Propinsi Bengkulu Propinsi Babel Hasil sandingan tidak tersedia. Meskipun kami telah mengisi dalam program aplikasi, namun tidak tercatat dalam F1. Kami sudah ada upaya untuk mengajak SKPD mengisi aplikasi,
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
5.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga namun terdapat beberapa prioritas nasional yang tidak terakomodasi, sebagai contoh: Program Deptan yang terakomodasi hanya program di Badan Litbang. Eselon 1 lainnya tidak terakomodasi. Mohon program aplikasi diperbaiki. Kami back up jg secara manual. Propinsi Lampung Usulan daerah dan usulan K/L menanyakan seberapa jauh kesepakatannya, sebagai contoh: Program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan , daerah mengusulkan 18 M sedangkan K/L hanya menampung 2,8 M. Kedua usulan tersebut tampak timpang.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Kelompok Prioritas Wilayah Hari/ Tanggal Sesi pada jam
NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2010 : Ketahanan Pangan (2), Iklim Investasi dan Iklim Usaha (7), Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana (9), dan Prioritas Perekonomian Lainnya : Sumatera B : Kamis, 29 April 2010 : 09.00‐12.30
No. 1.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Propinsi Jambi • Banyak usulan propinsi yang tidak tertampung padahal masuk dalam Prioritas Nasional. Namun demikian, pemprov telah menyampaikan hardcopy dan softcopy‐nya ke Bappenas. Mohon agar Bappenas dapat menyampaikan ke K/L bersangkutan. • Terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus, pemerintah provinsi telah memberikan dukungan
Kementerian Pertanian • • Renstra Kementerian Pertanian sudah disusun terpadu dengan RPJMN dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian. • Di dalam Renstra tersebut sudah ada matriks program dan kegiatan yang tah sejalan dengan RPJMN 2010‐ 2014. Mohon, matriks ini diacu oleh pemerintah propinsi.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Hal‐hal mengenai tenaga penyuluh dan terkait dengan UU No. 1 /2009 belum diatur dengan khusus di dalam Renstra.
No.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
• •
Kesepakatan
dengan membangun infrastuktur pendukung untuk pembangunan pelabuhan oleh PT Pelindo II yang didanai oleh APBD. Namun demikian, di dalam shortlist, kegiatan tersebut tidak muncul. Target nasional mengenai emisi karbon: di Jambi ada 4 Taman Nasional. Adanya kebutuhan akan tenaga penyuluh lapangan pasca Otonomi Daerah. Kementerian PU Tidak ada program yang dimasukkan dalam shortlist dan longlist karena sudah sesuai dengan Renstra PU. Masing‐masing program juga telah dibahas dalam Konsultasi Regional PU. Kementerian Kehutanan • Akan dialokasikan dana dekonsentrasi tidak kurang dari 4,8 M.
No.
2.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
Propinsi Sumatera Selatan • Permasalahan yang serupa terjadi dalam shortlist Sumatera Selatan. • Mengusulkan 92 kegiatan di dalam aplikasi tetapi hanya 56 kegiatan yang diakomodir dalam form F1 dan F2 sehingga ada 36 kegiatan yang tidak diakomodir padahal 36 kegiatan itu merupakan kegiatan prioritas.
Kementerian Kelautan dan Perikanan • Renstra KKP telah diterbitkan dan dijabarkan sampai dengan tingkat unit kerja eselon 2. • Rakernas dan Rakernis sudah dilaksanakan. • Semua program prioritas telah diketahui oleh semua SKPD. Kementerian Kehutanan • Akan dialokasikan dana dekonsentrasi tidak kurang dari 4 milyar.
Kesepakatan
•
•
Alokasi dan distribusi anggaran seharusnya memperhatikan kondisi geografis daerah (luas hutan, jumlah sungai, dll). Alokasi juga sebaiknya memperhatikan keunggulan daerah.
No. 3.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Propinsi Bengkulu • Pada prinsipnya, ada program prioritas yang diusulkan namun tidak masuk dalam aplikasi persandingan.
Kementerian Kehutanan • Akan dialokasikan dana dekonsentrasi tidak kurang dari 3,996 milyar.
•
•
•
•
Kemenko Perekonomian • Perihal KEK, ada beberapa pertimbangan utama yaitu
Kesepakatan
Ada beberapa alokasi dalam Kementerian Pertanian yang jauh dari yang diusulkan, mohon dibahas. Terkait program‐program lintas sektor, bagaimana caranya agar pembangunan sentra produksi kopi dapat berjalan. Kawasan Ekonomi Khusus: infrastruktur pelabuhan sangat dibutuhkan, khususnya Pulau Enggano, yang merupakan pulau terluar yang harus dijaga. Agropolitan dan minopolitan: mohon dukungan dari PU dengan sasaran penghasil ikan terbesar di dunia tahun 2015.
No.
• •
•
4.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
Kesepakatan
batas‐batas wilayah strategis, potensi wilayah, dan rencana tata ruang. Oleh karena itu, perlu dibahas lebih lanjut antara pemerintah pusat dan daerah. Akan dibentuk RPP yang mengatur mengenai pembentukan Dewan KEK. Diharapkan ke depan, industri dapat berkembang di daerah yang mendukung potensi‐potens yang dimiliki daerah. Mohon disiapkan sistem elektronik yang akan diintegrasikan dengan SPIPSE pusat.
Propinsi Babel • Hasil sandingan dari propinsi Kementerian Kehutanan • Akan dialokasikan dana Babel tidak muncul sama sekali tetapi masukan telah dekonsentrasi tidak kurang diberikan secara manual. dari 3,147 milyar. • Ada rencana Sail Karimata,
•
No.
5.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga sehingga mohon dukungan dari K/L terkait untuk kelancaran penyelenggaraannya. Propinsi Lampung
Kementerian Kehutanan • Akan dialokasikan dana dekonsentrasi tidak kurang dari 5,6 milyar.
•
Kesepakatan
Mohon alokasi kehutanan di daerah dapat ditingkatkan terlebih mengingat kondisi hutan yang sudah 60 persen mengalami kerusakan.
