NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011
Kelompok/Prioritas Wilayah Hari/tanggal Sesi pada jam
: Kelompok IV /Prioritas 10 : Sumatera B : Kamis, 29 April 2010 : Sesi II (14.00‐17.30 WIB)
No 1
Tanggapan Pemerintah Daerah UMUM (5 PROVINSI)
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Respon Kementerian/Lembaga KemenPU. Tiga minggu lalu melakukan Rakortek. Jika ada usulan yang berbeda agar disampaikan.
Beberapa program disepakati, namun alokasi anggaran tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diusulkan dalam UPPD. Besaran angka alokasi akan dibahas lebih lanjut sebelum pelaksanaan Rakorbaspus II. Perlu kesepakatan antara pemerintah daerah dan K/L dalam rangka keterpaduan penanganan pulau terluar dan terpencil.
KemenKUKM. Tidak bisa mengatakan bahwa yang tidak masuk dalam F1 sudah disetujui semua. Adanya perbedaan alokasi akan dibahas kemudian. Akan ada rapat koordinasi KUKM. Program yang tidak‐clear akan dibahas lebih teknis untuk semua provinsi. Kemenkes. Kegiatan untuk melengkapi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sudah dianggarkan untuk daerah terpencil, tertinggal. 2
Propinsi Lampung
Kesepakatan
3.
Lampung berpenduduk lebih dari 7,5 juta. Dibanding provinsi di Sumatra, kemiskinan lampung di atas rata‐rata, namun ditinjau dari pengangguran masih lebih baik. Kemenhub: Terkait bandar udara tidak relevan masuk dalam kemiskinan, lebih ke mitigasi bencana. Hal yang penting lainnya justru tidak masuk. Listrik. Perlu bantuan listrik tenaga listrik bertenaga matahari solar cell untuk daerah tertinggal, sebab sekitar 50 persen masyarakat Lampung belum menikmati listrik. KKP : Perlu bantuan pemukiman nelayan Kemenakertrans. Perlu Balai kerja mengingat tingginya pengangguran. Propinsi Bangka Belitung Berdasarkan F1, yang keluar hanya program PNPM, tidak imbang dengan renja K/L. Usulan yang telah disampaikan melalui UPPD kepada Bappenas baik aplikasi maupun manual. Terkait kemiskinan, ada usulan mengenai pendidikan, kesehatan, koperasi dan lainnya. Mohon dukungan K/L atas program yang ada di Babel. Mohon dukungan Bappenas atas program kemiskinan dan program lainnya. Mohon
KPDT. Ada 2 kabupaten di 2010‐2014 akan dipentaskan. Kemenhub. Dibangun bandara udara terkait mitigasi. Di setiap provinsi akan ada keperintisan.
Kemenkes. Kegiatan untuk melengkapi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sudah dianggarkan untuk daerah terpencil, tertinggal. KKP. Telah dialokasikan kegiatan pendayagunaan pulau‐pulau kecil di Lampung.
KPDT. 2010‐2014 telah ditargetkan sebagian kabupaten di beberapa provinsi wilayah Sulatera akan lepas dari ketertinggalan. Kemenhub. Di setiap provinsi akan ada keperintisan. Kemenkes. Kegiatan untuk melengkapi sarana dan prasarana fasilitas
kejelasan dari bappenas dan K/L mengenai sandingan ini, dimana yang termuat hanya dari Kemendagri.
kesehatan sudah dianggarkan untuk daerah terpencil, tertinggal. KKP. Telah dialokasikan kegiatan pendayagunaan pulau‐pulau kecil di Babel.
4. Propinsi Bengkulu Dengan tingkatan kemiskinan 18 persen, KPDT. 2 pulau terluar di Bengkulu akan Bengkulu masih cukup miskin. Terkait diprogramkan. daerah tertinggal masih ada 6 kabupaten kecuali kota. KemenKUKM. Di Bengkulu sudah ada pemberdayaan untuk daerah tertinggal. KKP: pengembangan minapolitan, perlu inovasi kegiatan di K/L agar daerah menjadi Kemenhub. Di Bengkulu, akan dibangun daerah cepat tumbuh. bandara di P. Enggano. Di setiap provinsi akan ada keperintisan. Terdapat 2 pulau terluar di bengkulu, yaitu P Enggano, dan P. Mega yang merupakan KKP. Pada 2011 akan dialokasikan pulau terluar dan terpencil. Diperlukan pengembangan wirausaha budidaya di kesepakatan bersama agar semua K/L dapat seluruh provinsi untuk budidaya air masuk, al. PU untuk jalannnya. Agar tercipta tawar, laut, dan payau. sinergitas dalam pelaksanaannya. Kemenkes. Kegiatan untuk melengkapi Shortlist belum disepakati. Dalam penanggulangan kemiskinan perlu sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sudah dianggarkan untuk identifikasi lokus2 di PDT. daerah terpencil, tertinggal.
5.
6.
Propinsi Sumatera Selatan Permasalahannya sama dengan kelompok 2. Perlu kesepakatan dari awal. Dilihat dari shortlist dan longlist, ada pertanyaan mendasar, siapa yang benar? Dari petunjuk, daftar yang ada di shorlist adalah yang dispute, dan yang akan dibawa di diskusi untuk mendapat kesepakatan. Namun, yang tidak masuk dalam F1 apakah sudah diakomodir? Beberapa usulan yang telah kami kirim tidak masuk dalam shorlist, jadi kami mohon konfirmasi bahwa yang tidak masuk shortlist sudah disetujui oleh K/L. DIKNAS: Yang mendasar dari Diknas, kami usul agar BOS merupakan kewajiban nasional. Kami usul 627 m, sedang K/L hanya sekitar 380 m, sehingga akan membebani kami. Propinsi Jambi Perlu klarifikasi, sebab di kelompok 1 diskusi cukup alot. Penjelasan dari Kelompok 4 berbeda dengan kelompok 1. Dari kel 1 ada pendapat bahwa provinsi ada kesalahan masuk ke aplikasi (salah kode), sedangkan di F1 adalah yang dispute. Anggapan bahwa yang tidak masuk sudah disetujui, akan
KPDT,Pada tahun 2010‐2014 telah ditargetkan 5 kabupaten di provinsi Sumatera Selatan akan lepas dari ketertinggalan. Kemenhub. Di setiap provinsi akan ada keperintisan.
Kemenkes. Kegiatan untuk melengkapi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sudah dianggarkan untuk daerah terpencil, tertinggal.
F3 (UPPD) disandingkan dengan F4 (Renja K/L), menjadi F2. Dari F2 diambil sekitar 10 kegiatan yang menjadi prioritas daerah menjadi F1. Baru 41 K/L yang memasukkan renja K/L nya, sehingga akan diberikan kesempatan
Perlu adanya kesamaan pemahaman mengenai penjelasan sandingan ini. Kesalahan bukan dari kode namun juga karena kesalahan dalam penentuan
membuat diskusi kali ini lebih cepat. Masukan yang manual, diusulkan akan dibicarakan lagi dengan K/L. BKKBN. PPLKB di daerah masih banyak dibutuhkan agar bisa masuk ke desa dalam rangka pemantauan, pelaksanaan kegiatan alat kontrasepsi. Sebab PPLKB yang lama sudah banyak yang menjadi pejabat struktural di pemda.
pada Rakorbangpus II. Kegiatan dapat diusulkan lagi diambil dari F2 atau dari F4.
prioritas di F1 yang diambil dari F2.
KPDT. Bukan merupakan program yang akan disegerakan. KemenKUKM. Usulan Jambi untuk pembahasan lagi, disetujui. Kemenhub. Di setiap provinsi akan ada keperintisan. BKKBN. Usulan penambahan petugas lapangan perlu dilakukan oleh daerah, bukan diusulkan pusat. Pada 2011 untuk operasional akan diusahakan namun bukan dalam bentuk gaji. Untuk DAK, sarana akan disediakan (berupa penyediaan sepeda motor). Kemenkes. Kegiatan untuk melengkapi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sudah dianggarkan untuk daerah terpencil, tertinggal.
Penjelasan Deputi Regional :
Dipersilahkan daerah untuk melakukan komunikasi langsung dengan K/L, sehingga sandingan dapat diselesaikan sebelum Rakorbangpus.
