NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas : Infrastruktur (P6) dan Energi (P8) Wilayah : Sumatera B Hari/Tanggal : Sabtu, 1 Mei 2010 Sesi pada jam : 09.00‐12.30 WIB Tanggapan Umum Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas: a. Dukungan terhadap pelaksanaan SEA Games menjadi prioritas untuk dapat dipenuhi. b. Rencana raw water infrastructure for Bandar Lampung City diusulkan dalam PPP Book, perlu dukungan pemerintah daerah. c. Perlu klarifikasi lebih lanjut dari K/L tentang usulan pembangunan jembatan sumatera‐babel‐kalimantan, termasuk masterplan dan studi pendukung. d. Pembangunan jalan akses ke Danau Ranau mohon perhatian Kemeterian Perhubungan. e. Jembatan Musi III sudah diusulkan dalam BlueBook, sedangkan Jembatan Musi IV perlu kejelasan pihak yang bertanggung jawab. f. Rencana Jembatan Selat Sunda akan dibahas lebih lanjut oleh Pokja, untuk menentukan skema proyek solicited atau unsolicited. Kementerian Pekerjaan Umum a. Perlu kajian lebih lanjut mengenai usulan jembatan Sumatera – Babel – Kalimantan untuk melihat potensi pengembangan. b. Usulan trans Bangka Belitung agar dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan Ditjen Bina Marga

c. Target Bina Marga antara lain pelebaran jalan lebih dari 9.300 kilometer, peningkatkan kondisi jalan mantap dari 86 persen jadi 94 persen, dan pembangunan jalan tol. Total alokasi selama 5 tahun sebesar 148 T. Karena itu, meskipun anggaran cukup besar, namun fleksibilitas sudah rendah. Tambahan kebutuhan jalan nasional 4.000 km belum terpenuhi anggaran, serta 9500 km jalan strategis nasional rencana, tapi tidak mampu dibiayai. d. Usulan jalan akses untuk pariwisata perlu kejelasan lokasi dan akan dibahas lebih lanjut e. Semua usulan daerah sudah mengacu pada hasil konreg semarang, namun pada saat itu belum ada pagu indikatif, sehingga Saat ini adalah untuk penajaman. Untuk bidang SDA konsisten akan menggunakan 4 kegiatan utamanya yaitu : (i) Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya; (ii) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; (iii) Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai; dan (iv) Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. f. Dalam rangka penajaman kegiatan prioritas sudah disepakati dalam konsultasi regional bahwa prioritas SDA adalah : • Mengutamakan pekerjaan OP, penanganan pasca bencana, sesuai dan kegiatan yang termasuk dalam kontrak kinerja Menteri PU yaitu BKT dan Penanganan WS Bengawan Solo secara terpadu. • Pengutamaan pekerjaan lanjutan yg sudah committed/tahun jamak, termasuk penyediaan pendamping untuk kegiatan yang memiliki loan. • penyelesaian pekerjaan lanjutan agar segera berfungsi/rounding up • pengembangan infrastruktur baru dan strategis. Kementerian Kominfo a. Dukungan fasilitasi media center pada prinsipnya akan didorong untuk semua propinsi. Jika ada event khusus untuk Sea Games, maka akan menjadi prioritas.

b. Program internet kecamatan akan dilaksanakan di Sumsel 152 kecamatan, Lampung 12 kecamatan, Bengkulu 68 kecamatan, Babel 31 kecamatan, dan Jambi 75 kecamatan. c. Desa berdering : kontrak layanan di desa blankspot dalam bentuk telepon dan sms. d. Desa infomasi : dilengkapi telp, internet, radio, TV, dan kelompok infeomasi masyarakat di desa terpencil dan perbatasan. 2011 ada 76 desa di sumsel. Target 1000 desa di 2014. Kementerian Negara Perumahan Rakyat a. Untuk mengatasi backlog perumahan, Kemenpera memiliki Program fasilitasi subsidi perumahan. Tahun 2007 sendiri telah dianggarkan sebesar Rp. 2,7 Triliun. Penyaluran subsidi perumahan ini dilakukan oleh perbankan (melalui BTN, BPD tiap provinsi, BNI, dan BRI). Pemerintah pusat telah melakukan join financing dengan perbankan dengan proporsi 50:50. Dengan demikian bunga bisa ditekan sepanjang tenor. Hal tersebut bisa berdampak pada menurunnya angsuran perumahan untuk MBR sebesar Rp.150ribu sampai Rp. 200ribu per bulan. b. Backlog perumahan ditargetkan selesai tahun 2025. Namun kendala sampai saat ini belum diidentifikasinya lokasi kebutuhan perumahan di tiap kabupaten/kota. Untuk itu, pada tahun 2010 telah dialokasikan dekonsentrasi Menpera untuk pendataan perumahan. Dengan demikian, ke depannya dapat diketahui secara jelas lokasi kebutuhan pembangunan perumahan di kab/kota. c. Untuk usulan pengembangan kawasan skala besar, mohon bisa disampaikan rencana pengembangannya. Menpera bisa memberikan bantuan PSU kawasan, tapi berdasarkan evaluasi, pembangunan ini tidak menyubsidi rumah, justru meningkatkan nilai lahan. Ke depan Menpera perlu tahu bagaimana tahapan proses pembangunan. Untuk bengkulu ditunggu surat usulan dari kepala daerah terkait hal tersebut. Kementerian ESDM a. Saat ini kapasitas terpasang 30ribu MW.Masalah sekarang, krisis ekonimi 97 membatalkan banyak proyek tenaga listrik, akibatnya kapasitas tidak berkembang. b. PLTU Mulut Tambang 6 diharapkan bisa mengatasi maslaah listrik di sumbagsel

c. Masalah kajian PLTA akan dilakukan koordinasi d. Untuk lampung, defisit 100 MW. Catatan ESDM: aman tapi siaga, cadangan listrik di bawah kapasitas terbesar. Unutk meningkatkan pasokan di lampung ada program pembiayaan cash forward (?) untuk sewa genset dan revitalisasi pembangkit yang ada. e. Program energi baru terbarukan: PLTS, angin, tapi mekanismenya melalui DAK. Mungkin bakal ada masa transisi terkait perubahan mekanisme tersbeut. f. Pengembangan panas bumi: menjadi prioritas bahkan sampe 2014 harus bisa tigkatkan kapasitas sampe 4000MW. Perencanaan disinergikan Kementerian Perhubungan a. Terkait domestic connectivity wilayah barat: Bagian Utara melalui Tj Pinang‐Pontianak, Bagian Tengah melalui Maggar‐Ketapang, Bagian Selatan melalui Jembatan Selat Sunda. b. Babel: tanjung batu selesai tahun ini. Tanjung berikat menurut studi, merupakan lahan hutan lindung, jadi perlu diselesaikan masalahnya c. Sumsel : BRT tahun 2009 sudah ada 15 unit bus di PLM, tapi fungsi pemerintah pusat sebagai stimulan, ada MoUnya kok. 2010 akan laksanakan evaluasi dulu. d. Bandara Silampari saat ini fokus fasilitas penunjang R/W: drainase. Untuk pagar alam akan dikembangkan. Bandara Sekayu (punya pemda) bagaimana statusnya? Perlu kejelasan agar bisa masuk usulan kementerian perhubungan. e. Bengkulu: tower bandara fatmawati akan dimasukkan. Usulan multiyeasr enggano setuju! Dari awal seharusnya sudah dicanangkan. Pelabuhan laut bengkulu akan dilakukan pengerukan. f. Lampung: usulan program sih sudah tertampung, masalahnya anggaran terbatas. Tolong bikin suatu konsep yang sinergis antara bandara, JSS, dan KA.

No. 1.

Tanggapan Pemerintah Daerah

Kesepakatan

Provinsi Jambi

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)

Respon Kementerian/ Lembaga

SUMBER DAYA AIR (tidak ada catatan khusus)

TRANSPORTASI

Jalan: Jalan: • Ada perbedaan dengan hasil Konreg • Jalan Pattimura, bila jalan nasional di Semarang, terkait program akan terus ditangani namun apabila prioritas seperti preservasi dan termasuk jalan provinsi menjadi peningkatan jalan nasional hanya tanggung jawab Pemda. dan masuk 2 (dua) proyek. Lingkarjami juga akan ditangani. • Jalan Pattimura yang merupakan jalan nasional berubah status menjadi jalan provinsi di saat pembangunan jalan belum selesai konstruksinya. Perhubungan: • Penangan Pelabuhan tipe A Lambraji Jambi, sudah disetujui di Rakornis. Mohon diperhatikan.

•

Mohon untuk di fasilitasi • dalam pertemuan hari senin, untuk memasukkan usulan daerah (UPPD, manual) ke dalam aplikasi

•

Fasilitasi untuk sinkronisasi usulan dengan K/L

•

Pada dasarnya sepakat dengan rencana kerja K/L dengan beberapa catatan sesuai dengan yang tercantum dalam ringkasan risalah sidang. Setuju dengan hasil Sidang Kelompok III

No.




Kesepakatan

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

(tidak ada catatan khusus)

DJCK ‐ PU • Alokasi dana untuk perumahan dan permukiman sudah sesuai dengan hasil keputusan Konreg. Namun demikian perlu pembahasan lokasi kegiatan secara lebih jelas • Alokasi dana tidak akan berubah selama kegiatan tersebut telah masuk ke dalam RPIJM, adanya dana pendamping dari Pemda, perencanaan teknis yang segera disiapkan, kesiapan lahan, dan terbentuknya lembaga pengelolaan masing‐masing kegiatan. Khusus untuk rusunawa harus ada jaminan suplai listrik PLN. Kemenpera • Untuk mengatasi backlog perumahan, Kemenpera memiliki Program fasilitasi subsidi perumahan. Tahun 2007 sendiri telah dianggarkan sebesar Rp. 2,7 Triliun. Penyaluran subsidi perumahan ini dilakukan oleh

No.




•

Kesepakatan

perbankan (melalui BTN, BPD tiap provinsi, BNI, dan BRI). Pemerintah pusat telah melakukan join financing dengan perbankan dengan proporsi 50:50. Dengan demikian bunga bisa ditekan sepanjang tenor. Hal tersebut bisa berdampak pada menurunnya angsuran perumahan untuk MBR sebesar Rp.150ribu sampai Rp. 200ribu per bulan Backlog perumahan ditargetkan selesai tahun 2025. Namun kendala sampai saat ini belum diidentifikasinya lokasi kebutuhan perumahan di tiap kabupaten/kota. Untuk itu, pada tahun 2010 telah dialokasikan dekonsentrasi Menpera untuk pendataan perumahan. Dengan demikian, ke depannya dapat diketahui secara jelas lokasi kebutuhan pembangunan perumahan di kab/kota.

ENERGI

•

Ada potensi geotermal sampe

No.


•

100MW tapi yg bisa dimanfaatkan hanya 40MW, karena lokasinya ada di dalam TNKS, di Jambi luas TNKS sangat besar. Jadi potensi energi tersebut terhambat dengan masalah kawasan lindung. • Geothermal di provinsi jambi mempunyai potensi sebesar 100 MW yang masih bisa dimanfaatkan sebesar 40 MW.Sisanya masih berada pada wilayah Taman nasional kunci sebelas (TNKS). Jambi termasuk di dalam wilayah TNKS terbesar disbanding sumsel dan Bengkulu. Tata ruang yang • berbeda membuat pemda bingung • bertindak. Rencana substansif sudah ada namun perlu pembahasan di DPR tapi pihak • DPRpun ingin mendapat rekomendasi dari menteri kehutanan. Pihak jambi ingin mengubah status lahan TNKS sebesar 120.000 ha. Didalam TNKS sendiri terdapat 5 pemukiman yang • sudah ada sebelum TNKS ditetapkan. Jamibi ingin menggunakan geothermal untuk



Kesepakatan

Kemenko perekonomian. Sudah adanya program Desa Mandiri energi yang bertujuan untuk peningkatan produktifitas melalui energi. Selain iitu adanya energi alternatif yang lebih ditekankan kenpada konversi BBM ke tenaga alternative EBT kurang mendapat pansa pasar External cost untuk EBT tidak masuk ke dana alokasi sehingga ditakutkan akan diberikan ke konsumen Implementasi geothermal sampai saat ini hanya 25% dan sesuai dengan inpres 1/2010 bahwa salah satu focus pembangunan adalah percepatan pembangunan geothermal. Sekarang ini sedang dilakukan penyusunan UU untuk pembangunan geothermal sehingga tidak bersinggungan dengan

No.


meningkatkan perekonomian rakyat namun selama ini terhambat oleh • kehutanan.

kehutanan FS yang dilakukan oleh daerah adalah dengan mekanisme penunjukan langsung. TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




•

•

Internet Kecamatan yang ditargetkan tahun 2010 sejumlah 5700 kecamatan sudah selesai tender. Akhir 2010 selesai pembangunan. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan misal untuk komunikasi dengan mailing list antara gubernur dg camat, antar masyarakat, dll. Untuk Jambi direncanakan pada 75 kecamatan. Program Desa Berdering merupakan kontrak layanan 5 tahun. Sehingga layanan dijamin akan tetap aktif. Fasilitasnya dapat dimanfaatkan utk komunikasi antarpropinsi, kabupaten/kota, desa. Hasil komunikasi dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat (misal informasi berupa SMS tentang harga kebutuhan pokok, pertanian, dll dapat di‐print utk masyarakat). Tarif

Kesepakatan

No.


•

2.

Kesepakatan

SMS Rp 50, telpon Rp 300 ke seluruh Indonesia. Desa Informasi untuk tahun 2010 sejumlah 15 desa, tahun 2011 di 76 desa. Fasilitas Desa Informasi adalah telepon, internet, penerima televisi, radio komunitas, serta sarana pos. Desa Informasi ditujukan bagi desa terpencil, perbatasan, maupun desa tertinggal.

Provinsi Sumatera Selatan



SUMBER DAYA AIR •

•

• Studi dampak pembangunan PLTA Musi terhadap Morphologi Sungai Musi dan dampak banjir bagi kota Bengkulu, studi ini harus dilaksanakan oleh Pemerintah Jepang cq. JICA karena design awal PLTA Musi adalah JICA. • Untuk mendukung program Nasional Perlunya dukungan bidang Sumber Daya Air Dalam Pelaksanaan Sea Games ke XXVI Tahun 2011 di Palembang : a)Pembuatan saluran Primer 3.300 M’, lebar •

SDA siap untuk mengawal dan berkoordinasi dalam rangka mendukung kegiatan studi PLTA Sungai Musi terkait masalah pendangkalan di Sumsel dan banjir di Bengkulu. Sesuai dengan UU 7/2004, Sungai Musi sebagai Sungai Lintas Provinsi, perlu dibentuk TKPSDA sebagai wadah untuk koordinasi lintas sektor yang nantinya akan ikut mengawal pelaksanaan studi PLTA Sungai Musi. Khusus untuk Sea Games, akan

•

Mohon untuk diutamakan saluran primer irigasi, sekaligus untuk pengendalian banjir.

•

Pada dasarnya sepakat dengan rencana kerja K/L dengan beberapa catatan sesuai dengan yang tercantum dalam ringkasan risalah sidang.

No.

•



b) Normalisasi saluran Primer 5.866 M’ c) Pembuatan Bangunan Pintu Air 4 Unit d) Pemasangan Ferrocement 3.400 M’ e) Perkuatan Tebing Sungai Solok Udang Kedukan dan Propitan 4.300 M’ Untuk mendukung target nasional dalam menekan angka pengangguran menjadi 5 – 6 persen • dan pengurangan kemiskinan menjadi 8‐10 persen akhir tahun • 2011, melalui peningkatan kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, • kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi; a) Pembangunan Perkuatan Tebing S.Musi 11 – 14 Ulu, 16 Ilir‐ Boom Baru Kota

diutamakan karena merupakan kegiatan nasional. Pada saat Konreg wilayah Barat usulan 25,4 miliar. Namun karena sifatnya merupakan kegiatan baru, saat ini belum teranggarkan. Pagu Sumsel + Rp. 441 miliar, lebih besar 4 kali lipat dari provinsi lainnya, namun dengan porsi PHLN yang besar, sehingga akan sangat susah untuk bergerak dalam porsi rupiah murni. Alokasi untuk sektor Irigasi sebesar Rp. 216 miliar Pengendalian banjir untuk kota palembang akan masuk dalam kegiatan Urban Flood Control in Six Cities, termasuk didalamnya penanganan banjir Sungai Bendung, Selain itu untuk Sumsel juga diutamakan penanganan daerah rawa melalui kegiatan rehabilitasi dan OP.


Kesepakatan

No.


•

Palembang (Lanjutan); b) Pembangunan Pengendalian Banjir Kota Palembang SUB DAS Sungai Bendung (Lanjutan) c) Pengadaan Kapal Keruk,Pipa Apung dan Pipa Darat, mini excavator d) Pembangungan Perkuatan Tebing S.Musi Desa Bailangu MUBA e) Normalisasi Sungai Macak, Belitang, Sungai Hitam f) Penyusunan SID Pengendalian Banjir S.Musi Sub Das S.Baong, Juaro, Selincah, Sungai Nyiur. dll g) Operasional dan Pemeliharaan Sungai Pasca Banjir Untuk mendukung target nasional capaian pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada tahun 2011 melalui upaya Pembangunan Infrastruktur Nasional yang memiliki Daya Dukung dan Daya Gerak terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan: Dalam tahun 2011 program/kegiatan prioritas



Kesepakatan

No.




Kesepakatan

Provinsi Sumatera Selatan, antara lain: a) Pembangunan irigasi Komering Stage II Phase II termasuk Areal Lempuing seluas 13.500 Ha b) Lanjutan Pembangunan irigasi Air Lakitan, di Kab. Musi Rawas; c) Pembangunan Irigasi Batang Hari Leko,seluas 1.000 Ha di Kab. Musi Banyuasin; d) Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi (DI Muara Beliti, Dangku Kiri/Kanan) e) Pembangunan/Peningkatan Jaringan Rawa f) Rehabilitasi, Operasi, dan Pemeliharaan Jaringan Rawa Pasang Surut (380.945 Ha) dan Non Pasang Surut (147.038) yang telah dibangun;

TRANSPORTASI •

Keppres 32/2010 menunjuk Sumsel Jalan: untuk Sea Games dan Asian Games, • Mendukung jalan‐jalan akses antar perlu persiapan infrastruktur venue untuk pelaksanaan Sea

•

Studi untuk pembangunan Sumbagsel, mohon

•

Setuju dengan hasil Sidang Kelompok III

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah •


Games Mohon review studi pembangunan Sumatera bagian Selatan yang akan • Terkait Musi IV (yang sejajar • berakhir 2010. Jembatan Ampera), lebih focus melebarkan Musi II karena • Pengembangan kawasan terpadu merupakan jalan lintas . Prioriotas Danau Ranau. pada Jembatan Kramasan. Jalan: • • Musi III sudah commit dan tinggal • Mohon perhatian untuk program: jalan konstruksinya. 9 Pembangunan Fly Over Simpang Patal Kota Palembang • Rencana jaringan jalan tol 9 Pembangunan Fly Over Lahat pada sepanjang pantai timur dan barat. • Ruas Jalan Lingkar Lahat • Fokus dulu‐dulu lebih kepada 9 Pembangunan Jembatan Musi 4 membangun jembatan dan (Kuto) melupakan pengembangan 9 Pembangunan Ruas Jalan Jaka kawasan. Kedepannya akan dirubah Baring‐Jejawi‐Kayu Agung sudut pandangnya. sepanjang 37,40 km Perhubungan: 9 Program Jalan dan Jembatan • BRT untuk tahun 2009 sudah Pendukung Sea Games diserahkna 15 minibus kepada Perhubungan: Pemda. Pusat hanya sebagai • Mohon perhatian untuk program: stimulan (sudah ada MoU) 9 Program Pengelolaan dan • Bandara Silampari, focus ke Penyelenggaraan Transportasi konstruksi drainase dan Bandara Darat Pagar alam sudah ada pekerjaan 9 Pengadaan Bus Rapid Transit tanah 9 Pengadaan halte Tranmusi phase 2 • Bandara Sekayu/MUBA apakah sejumlah 3 Koridor bandara Pemda? status khusus 9 Program Pembangunan Bandara atau umum dan pengelola siapa? (Bandara Silampari, Bandara Atung

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) kejelasan. Bandara Sekayu berubah dari khusus ke umum, dengan operator Susi Air? Pembangunan jalan akses ke venue Sea Games mohon menjadi perhatian. Pengadaan bus akan digunakan untuk Sea Games baru setelah itu untuk operasional BRT.

Kesepakatan

No.




Kesepakatan

Bungsu Kota Pagar Alam, Pekerjaan lanjutan Bandara MUBA)


• •

• • •

DJCK ‐ PU Backlog 155ribu unit, yng harus • Alokasi dana untuk perumahan dan 46ribu unit agar 2020 selesai permukiman sudah sesuai dengan Sudah ada program 1000 rumah hasil keputusan Konreg. Namun murah yang bayarannya 5000 demikian perlu pembahasan lokasi perhari tanpa UM termasuk kegiatan secara lebih jelas sertifikat, dan 10000 rumah PNS dengan cicilan 10ribu perhari • Alokasi dana tidak akan berubah selama kegiatan tersebut telah Pembangunan studi pengembangan masuk ke dalam RPIJM, adanya Sumbagsel akan ditaruh dimana? dana pendamping dari Pemda, Dulu di Bappenas dan DJCK perencanaan teknis yang segera Perlu pembangunan saluran disiapkan, kesiapan lahan, dan drainase primer terbentuknya lembaga pengelolaan Perlu dukungan penyelesaian 2.000 masing‐masing kegiatan. Khusus rumah dalam bentuk PSU bagi MBR untuk rusunawa harus ada jaminan suplai listrik PLN. Kemenpera • Untuk mengatasi backlog perumahan, Kemenpera memiliki Program fasilitasi subsidi perumahan. Tahun 2007 sendiri telah dianggarkan sebesar Rp. 2,7 Triliun. Penyaluran subsidi

No.


•

Usulan terkait KESDM:



•

Kesepakatan

perumahan ini dilakukan oleh perbankan (melalui BTN, BPD tiap provinsi, BNI, dan BRI). Pemerintah pusat telah melakukan join financing dengan perbankan dengan proporsi 50:50. Dengan demikian bunga bisa ditekan sepanjang tenor. Hal tersebut bisa berdampak pada menurunnya angsuran perumahan untuk MBR sebesar Rp.150ribu sampai Rp. 200ribu per bulan Backlog perumahan ditargetkan selesai tahun 2025. Namun kendala sampai saat ini belum diidentifikasinya lokasi kebutuhan perumahan di tiap kabupaten/kota. Untuk itu, pada tahun 2010 telah dialokasikan dekonsentrasi Menpera untuk pendataan perumahan. Dengan demikian, ke depannya dapat diketahui secara jelas lokasi kebutuhan pembangunan perumahan di kab/kota. ENERGI Bappenas : Diharapkan dapat

•

ESDM.

No. •

• •

•

•



Pembangunan gardu induk Jaringan listrik Tengangan Tinggi (JTT) di Kab. OKU Selatan. Pembangunan gardu induk Jaringan • listrik Tengangan Tinggi (JTT) di Kab Empat Lawang. Pembangunan SPBG di Kota Palembang dan Kota Prabumulih • Usulan terkait Kementerian ristek: Usulan program/kegiatan tahun 2011 adalah bantuan pengembangan Biodiesel di Kabupaten OKU Timur Proviinsi Sumatera Selatan. Usulan terkait LIPI : Provinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi cadangan Batubara sebesar 22, 24 milyar ton batubara, maka perlu dilakukan penelitian/kajian terhadap Pengembangan Coal Bed Methane (CBM), terutama untuk batubara yang berkalori rendah di Provinsi Sumatera Selatan. Usulan terkait BUMN:

diterapkannya energy yang bersih dan murah melalui energy listrik laut. Bappenas : agar diperhatikan oleh KESDM dalam hal PLTA Musi sehingga tidak membuat banjir ke daerah sekitar. Isu listrik karena adanya krisis ekonomi. Ternjadi pemutusan pembangunan listrik. Kapasitas 30000MW yang kita punya. Di dalam renstra kedepan, akan ditingkatkan 30000MW lagi pada tahun 2014. Perlu adanya pembiayaan listrik ato sebesar 400 t. 20% dari APBN dan diutamakan untuk transmisi di luar jawa. Sasaran dari pembangunan ketenegalistrikan menjadi 80% secara nasional sesuai dengan kebutuhan di daerah. Agar kebutuhan sama dengan perencanaan di daerah2, maka akan dilakukan perhitungan lebih detail sehingga kekurangan listrik dapat teratasi. PLN menjanjikan Juli black out dapat diselesaikan paling tidak


Kesepakatan

Untuk lebih memanfaatkan batubara sehingga dapat lebih berguna.

No. •

•

•



Dukungan Kementerian BUMN untuk mencakupi pasokan GAS untuk Industri Pupuk PT. PUSRI Palembang Usulan terkait BPPT : Usulan program/kegiatan prioritas: A. Pada tahun 2004 BPPT menyusun Master Plan Sumatera Selatan Lumbung Energi Tahun 2005 – 2025. Dalam Master Plan tersebut banyak rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, antara lain Universitas Sriwijaya direkomendasikan menjadi Pusat Riset Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS) Bidang Energi, namun sampai sekarang belum berjalan secara optimal. B. Menfasilitasi dalam penyusunan Rencana Aksi Sinergi Riset‐Litbang‐Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui kegiatan industri, UMKM, dan Koperasi. Sudi PLTA Musi yang dilakukan oleh JICA diharapkan akan dilakukan pembangunannya juga oleh JICA.

hanya blackout pada cuaca buruk. Untuk memastikan PLN mendapatkan dana 400 T, maka keuangan PLN harus sehat. Mka harus ditingkatkan margin PLN. Semua hal tersebut dudah dituangkan di renstra 5tahun kedepan. •

Listrik untuk masing2 provinsi, dan sudah selaras dengan renstra k/l.

•

Ada pembangungan gardu induk di tahun 2012. Pembangunan jaringan transisi sudah masuk di rencana k/l tahun 2011 ‐ 2012 Sudah ada PLTU yang didanai aoleh ADB dan sudah termasuk dalam rencana K/L PLTU mulut tambang juga udah direncakanan antara lain PLTU mulut tambang 6 dan Simpang

• • •


Kesepakatan

No.

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



•

Lihat di hardcopy yang disampaikan Bappeda. A.l. : Sumatera Selatan minta dukungan fasilitasi media center untuk mendukung SEAGAMES 2011, serta bantuan jaringan internet di 15 kecamatan Kab. Musi Banyuasin.

•

•

•

Media center dibentuk di seluruh Indonesia, termasuk di Sumsel. Untuk event internasional, Kemen. Kominfo akan mendukung sepenuhnya. Internet Kecamatan yang ditargetkan tahun 2010 sejumlah 5700 kecamatan sudah selesai tender. Akhir 2010 selesai pembangunan. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan misal untuk komunikasi dengan mailing list antara gubernur dg camat, antar masyarakat, dll. Untuk Sumsel direncanakan pada 152 kecamatan. Program Desa Berdering merupakan kontrak layanan 5 tahun. Sehingga layanan dijamin akan tetap aktif. Fasilitasnya dapat dimanfaatkan utk komunikasi antarpropinsi, kabupaten/kota, desa. Hasil komunikasi dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat (misal informasi berupa SMS tentang harga kebutuhan pokok, pertanian, dll dapat di‐print utk masyarakat). Tarif SMS Rp 50, telpon Rp 300 ke seluruh Indonesia.

Kesepakatan

No.


3.



Kesepakatan

Desa Informasi untuk tahun 2010 sejumlah 15 desa, tahun 2011 di 76 desa. Fasilitas Desa Informasi adalah telepon, internet, penerima televisi, radio komunitas, serta sarana pos. Desa Informasi ditujukan bagi desa terpencil, perbatasan, maupun desa tertinggal.

Provinsi Bengkulu

SUMBER DAYA AIR •

•

Pembangunan waduk dan pembangunan irigasi perlu dimantapkan lagi sesuai dengan hasil Konreg Wilayah Barat kementerian PU PLTA Sungai Musi dengan kapasitas 3x70 MW tidak optimal, pemanfaatan air yang tidak optimal menyebabkan banjir di Bengkulu dan kedangkalan di Sumatera Selatan, perlu kajian lebih detail.

• •

Revitalisasi waduk perlu dimantapkan PLTA Musi menyebabkan limpahan air sungai ke wilayah bengkulu sehingga perlu studi lanjutan

• •

Pada dasarnya sepakat dengan rencana kerja K/L dengan beberapa catatan sesuai dengan yang tercantum dalam ringkasan risalah sidang.

No.




Kesepakatan

TRANSPORTASI

Jalan: • Pekerjaan Jalan Persada Bung Karno mohon dapat dilanjutkan • Jalan penghubung barat‐timur sebagai fungsi jalan shortcut, dari Bengkulu‐ Lubuk Linggau ke Sumsel dan Lahat. Perhubungan: • Inovasi Bandara Fatmawati agar pembangunan tower dapat dimasukin prioritas • Bandara Perintis mohon diperhatikan juga. • Implementasi pelaksanaan multi years agar menjadi perhatian, agar tidak ada kegiatan yang terhambat.

Jalan: • Yang diusulkan telah disepakati semua sesuai hasil Konreg. Hanya tinggal menunggu anggaran yang ada. Tidak akan ada alasan untuk menunda. Perhubungan: • Bandara Fatmawati, lebih focus kepada alat komunikasi • Enggano multiyears OK, lebih banyak diajukan dari awal. • Pelabuhan laut Bengkulu ada rencana pengerukan. Mohon diawasi agar terlaksana.

•

•

Fokus di Pulau Enggano (Bandara) dan jaringan jalan Bengkulu‐Lubuk Linggau. Perlu dukungan pelabuhan Linau dan Danau Ranau

•


• •

•

DJCK ‐ PU Kegiatan DJCK yang belum selesai perlu untuk dilanjutkan • Persada Bung Karno diusulkan oleh Pemda untuk dibangun sebanyak 5 Perlu revitalisasi pelaksanaan lantai. Namun hal tersebut kegiatan pembangunan perumahan, dianggap terlalu ambisius. termasuk koordinasi antara DJCK Sekiranya 2‐3 lantai pun cukup. Hal dengan Menpera lain yang perlu diperhatikan adalah Mengusulkan rehabilitasi PSU penyiapan lembaga pengelola. kawasan perumahan dan • Alokasi dana untuk perumahan dan permukiman, pembinaan


No.


•

pengembangan perumahan dan permukiman, serta pengembangan kawasan permukiman skala besar dan non‐besar

Respon Kementerian/ Lembaga permukiman sudah sesuai dengan hasil keputusan Konreg. Namun demikian perlu pembahasan lokasi kegiatan secara lebih jelas • Alokasi dana tidak akan berubah selama kegiatan tersebut telah masuk ke dalam RPIJM, adanya dana pendamping dari Pemda, perencanaan teknis yang segera disiapkan, kesiapan lahan, dan terbentuknya lembaga pengelolaan masing‐masing kegiatan. Khusus untuk rusunawa harus ada jaminan suplai listrik PLN. Kemenpera • Untuk mengatasi backlog perumahan, Kemenpera memiliki Program fasilitasi subsidi perumahan. Tahun 2007 sendiri telah dianggarkan sebesar Rp. 2,7 Triliun. Penyaluran subsidi perumahan ini dilakukan oleh perbankan (melalui BTN, BPD tiap provinsi, BNI, dan BRI). Pemerintah pusat telah melakukan join financing dengan perbankan dengan proporsi 50:50. Dengan


Kesepakatan

No.



•

•

demikian bunga bisa ditekan sepanjang tenor. Hal tersebut bisa berdampak pada menurunnya angsuran perumahan untuk MBR sebesar Rp.150ribu sampai Rp. 200ribu per bulan Backlog perumahan ditargetkan selesai tahun 2025. Namun kendala sampai saat ini belum diidentifikasinya lokasi kebutuhan perumahan di tiap kabupaten/kota. Untuk itu, pada tahun 2010 telah dialokasikan dekonsentrasi Menpera untuk pendataan perumahan. Dengan demikian, ke depannya dapat diketahui secara jelas lokasi kebutuhan pembangunan perumahan di kab/kota. Untuk usulan pengembangan kawasan skala besar, mohon bisa disampaikan rencana pengembangannya. Menpera bisa memberikan bantuan PSU kawasan, tapi berdasarkan evaluasi, pembangunan ini tidak menyubsidi rumah, justru meningkatkan nilai lahan. Ke depan Menpera perlu


Kesepakatan

No.


Kesepakatan

tahu bagaimana tahapan proses pembangunan ENERGI



• • •

•

Kapasitas tambang batubara perlu didorong untuk PLTU mengingat sumbagsel adalah lumbung energi PLTA Musi 3 x 70 MW hanya dapat • dimaksimalkan 2 turbin namun sudah membuat Bengkulu kebanjiran karena aliran sodetan dari sungai musi tidak dikembalikan • kea rah timur tetapi kea rah barat. Perlu adanya PLTU mulut tambang batubara untuk didorong agar batubara bisa dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan PLTU batubara nasi • •

• Bappenas : sudah ada design tentang pembangkit mulut tambang sebesar 3000 MW dan lainnya dilakukan oleh PPP. PLTU mulut tambang di daerah Sumatera Selatan dan Bengkulu merupakan satu jaringan yang sudah ada perencanaanya. Sebagai contoh Simpang bibing di Sumsel yang COD nya pada tahun 2011, diharapkan setelah kegiatan tersebut selesai akan dapat menyelesaikan masalah listrik . Akan dilakukan kordinasi dalam hal kajian PLTA. Ristek : Sesuai dengan pengembangan energy sejalan dengan RPJMN maka ristek akan membantu dalam pengembangan kerjasama, untuk membantu

Ristek. Inovasi Sumber Daya Energi sudah sesuai dengan RPJMN. Hal ini dilakukan untuk penguatan system inovasi nasional yang dimulai dari daerah. Ristek membantu sinkronisasi program‐ program di badan‐ badan. Dukungan oleh ristek untuk EBT yang bertujuan utnuk mendukung prioritas pembangungan atau P8.

No.



Kesepakatan

sinkronisasi dan fasilitasi energy baru terbarukan. TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



•

•

Internet Kecamatan yang ditargetkan tahun 2010 sejumlah 5700 kecamatan sudah selesai tender. Akhir 2010 selesai pembangunan. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan misal untuk komunikasi dengan mailing list antara gubernur dg camat, antar masyarakat, dll. Untuk Bengkulu direncanakan pada 68 kecamatan. Program Desa Berdering merupakan kontrak layanan 5 tahun. Sehingga layanan dijamin akan tetap aktif. Fasilitasnya dapat dimanfaatkan utk komunikasi antarpropinsi, kabupaten/kota, desa. Hasil komunikasi dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat (misal informasi berupa SMS tentang harga kebutuhan pokok, pertanian, dll dapat di‐print utk masyarakat). Tarif SMS Rp 50, telpon Rp 300 ke seluruh Indonesia.

No.


4.



Kesepakatan

Desa Informasi untuk tahun 2010 sejumlah 15 desa, tahun 2011 di 76 desa. Fasilitas Desa Informasi adalah telepon, internet, penerima televisi, radio komunitas, serta sarana pos. Desa Informasi ditujukan bagi desa terpencil, perbatasan, maupun desa tertinggal.

Provinsi Bangka Belitung

SUMBER DAYA AIR •

Masih ada beberapa usulan daerah yang belum masuk dalam formulir persandingan.

•

TRANSPORTASI

Jalan dan Perhubungan: Jalan: • Terdapat usulan yang belum masuk • Perlu studi/kajian komprehensif untuk pembangunan Jembatan dalam shortlist, tetapi telah Sumatera‐Babel‐Kalimantan disepakati pada Konreg PU. • Program Trans Babel ingin • Prioritas PU kepada jalan lintas diusulkan sebagai penghubung Sumatera Sumatera‐ Babel‐ Kalimantan. • Upaya tetap mendukung jalan‐jalan

•

Pada dasarnya sepakat, • mohon dapat difasilitasi pembicaraan lebih lanjut untuk sinkronisasi dengan K/L

Pada dasarnya sepakat dengan rencana kerja K/L dengan beberapa catatan sesuai dengan yang tercantum dalam ringkasan risalah sidang Setuju dengan hasil Sidang Kelompok III

No.


•

• •



Kesepakatan

yang terkait dengan pelabuhan. Sudah ada Pelabuhan Tanjung Batu di Belitung dan akan dibangun • Lebih focus pelebaran jalan. Pelabuhan Tanjung Berikat di Perhubungan: Bangka (Kab Bangka Tengah). • Pelabuhan Tanjung Batu selesai Pelabuhan Tanjung Api‐api di tahun ini dan Tanjung Berikat Sumatera, Pelabuhan Tanjung merupakan lahan hutan lindung Kelian ke Pangkal Pinang dan menurut studi tahun 2009, jadi Pelabuhan Koba – Tj Berikat akan dibicarakan lebih lanjut (kedalaman 30 m). Pulau Belitung sudah ada Pelabuhan Tanjung Batu, mudah‐mudahan bisa secepatnya berfungsi. Pelabuhan Tanjung Batu ke Pelabuhan Manggar, lanjut ke Pulau Kalimantan. Jarak tempuh 2 jam dari Sumatera, ke Belitung 2 jam, ke Kalimantan 2 jam. Total 6 jam perjalanan dari Sumatera ke Kalimantan. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN


DJCK ‐ PU • Alokasi dana untuk perumahan dan permukiman sudah sesuai dengan hasil keputusan Konreg. Namun demikian perlu pembahasan lokasi kegiatan secara lebih jelas • Alokasi dana tidak akan berubah

No.


Respon Kementerian/ Lembaga selama kegiatan tersebut telah masuk ke dalam RPIJM, adanya dana pendamping dari Pemda, perencanaan teknis yang segera disiapkan, kesiapan lahan, dan terbentuknya lembaga pengelolaan masing‐masing kegiatan. Khusus untuk rusunawa harus ada jaminan suplai listrik PLN. Kemenpera • Untuk mengatasi backlog perumahan, Kemenpera memiliki Program fasilitasi subsidi perumahan. Tahun 2007 sendiri telah dianggarkan sebesar Rp. 2,7 Triliun. Penyaluran subsidi perumahan ini dilakukan oleh perbankan (melalui BTN, BPD tiap provinsi, BNI, dan BRI). Pemerintah pusat telah melakukan join financing dengan perbankan dengan proporsi 50:50. Dengan demikian bunga bisa ditekan sepanjang tenor. Hal tersebut bisa berdampak pada menurunnya angsuran perumahan untuk MBR sebesar Rp.150ribu sampai Rp.


Kesepakatan

No.






•

Kesepakatan

200ribu per bulan Backlog perumahan ditargetkan selesai tahun 2025. Namun kendala sampai saat ini belum diidentifikasinya lokasi kebutuhan perumahan di tiap kabupaten/kota. Untuk itu, pada tahun 2010 telah dialokasikan dekonsentrasi Menpera untuk pendataan perumahan. Dengan demikian, ke depannya dapat diketahui secara jelas lokasi kebutuhan pembangunan perumahan di kab/kota. ENERGI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Internet Kecamatan yang ditargetkan tahun 2010 sejumlah 5700 kecamatan sudah selesai tender. Akhir 2010 selesai pembangunan. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan misal untuk komunikasi dengan mailing list antara gubernur dg camat, antar masyarakat, dll. Untuk Babel

•

Usulan untuk pembuatan PLTN di Bangka Belitung.

No.


•

5.

Kesepakatan

direncanakan pada 31 kecamatan. Program Desa Berdering merupakan kontrak layanan 5 tahun. Sehingga layanan dijamin akan tetap aktif. Fasilitasnya dapat dimanfaatkan utk komunikasi antarpropinsi, kabupaten/kota, desa. Hasil komunikasi dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat (misal informasi berupa SMS tentang harga kebutuhan pokok, pertanian, dll dapat di‐print utk masyarakat). Tarif SMS Rp 50, telpon Rp 300 ke seluruh Indonesia. Desa Informasi untuk tahun 2010 sejumlah 15 desa, tahun 2011 di 76 desa. Fasilitas Desa Informasi adalah telepon, internet, penerima televisi, radio komunitas, serta sarana pos. Desa Informasi ditujukan bagi desa terpencil, perbatasan, maupun desa tertinggal.

Provinsi Lampung



SUMBER DAYA AIR •

Penyediaan dan pengembangan

•

Rehabilitasi irigasi sudah

•

Pada dasarnya sepakat

No.

• • • •

• •



prasarana pertanian, usulan daerah 60 Miliar tapi di Renja hanya tertampung 19 M. Mohon untuk dperhatikan untuk tidak menurunkan anggaran terlalu besar. Banyak kelemahan di sektor • pertanian, terutama bidang penyuluhnya perlu di revitalisasi. Telah dilakukan revitalisasi di bidang rawa dan irigasi. Sesuai dengan hasil konreg, dan sudah dikoordinasikan dengan Balai Mesuji Perlu dukungan pembuatan Pola pengelolaan SDA untuk sungai kewenangan provinsi. Saat ini, baru ada Pola SDA untuk sungai kewenangan pusat. Perlu bantuan pembuatan Master Plan pantai dari Kroi sampai dengan Limau sepanjang 6 km Kesinambungan perbaikan Daerah Irigasi Bumi Agung, konstruksi bendung ke hilir perlu rehabilitasi. sampai saat ini kondisi masih terbengkalai.

dialokasikan, namun DI Bumi Agung masih terkendala tanah, untuk membangun saluran utama dari Bendung Bumi Agung, terkendala masalah tanah dengan kompleks angkatan laut Untuk Perlindungan Kawasan Perlindungan Gajah belum bisa dialokasikan tahun 2011 karena keterbatasan dana, namun akan menjadi concern untuk tahun‐tahun berikutnya.


Kesepakatan dengan rencana kerja K/L dengan beberapa catatan sesuai dengan yang tercantum dalam ringkasan risalah sidang

No.




Kesepakatan

TRANSPORTASI Jalan: • Jalan sentral industri butuh dana dari pusat, karena tidak akan cukup dari APBD • Moda untuk KA mohon bantuannya agar mengurangi beban jalan • Mohon dukungan Jalan akses Danau Ranau • Jalur yang mendapat peningkatan status per 31 Desember 2009, masih status quo, mohon perhatian. • Pembangunan jalur alternative untuk lintas tengah. • Mohon perhatian untuk JSS. Perhubungan: • Pembahasan dari Rakornis, ada beberapa program yang belum tertampung seperti Program KA. • Pengembangan Bandara Raden Intan sebagai embarkasi haji dan tujuan pariwisata sebesar 315 Milyar (105 Milyar tahap I dan 40 M tanah pada tahun 2011). Mohon bantuan agar bisa masuk prioritas. • Dari usulan 54 M, baru disepakati 17,5 M untuk transportasi laut.

Jalan: • • Lintas Barat Lampung dan jalan nasional baru yang menghubungkan lintas pantai barat‐timur menjadi prioritas. Mohon dukungan Pemda • Untuk pelebaran jalan baru/lama, tidak akan dimulai apabila tanah belum bebas. Perhubungan: • Anggaran terbatas, tetapi sudah ditampung. Secara program ada semua. • Lampung untuk usulan Bandara Baru, kalau sudah ada JSS what next? Konsep sinergis KA, Bandara, Udara dan Laut.

Usulan‐usulan dari • Daerah mohon ditindaklanjuti agar bisa masuk APBN


No.


•



Kesepakatan

Penataan pelabuhan Panjang Terkait UU 22/2009, anggaran 64 Milyar telah disetujui untuk program transportasi darat menuju zero accident. ASDP sudah tertampung.


•

•

Lampung merupakan propinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi kedua di sumatra. Permasalahan perumahan yang dihadapi adalah adanya backlog sebesar 300ribu unit. Hal ini perlu diperhatikan. Jika memungkinkan penyelesaian backlog perumahan melalui DAK. Jalan lingkungan di Kota Terpadu Mandiri terus mengalami kerusakan sepanjang 6 km karena kondisi tanah rawa, sehingga diperlukan bantuan dari bina marga

DJCK ‐ PU • Lampung perlu studi pembangunan perkotaan dan sekitarnya, gak hanya air minum. Perlu pro aktif dari pemda, PU hanya bisa memfasilitasi dan mendorong. • Alokasi dana untuk perumahan dan permukiman sudah sesuai dengan hasil keputusan Konreg. Namun demikian perlu pembahasan lokasi kegiatan secara lebih jelas • Alokasi dana tidak akan berubah selama kegiatan tersebut telah masuk ke dalam RPIJM, adanya dana pendamping dari Pemda, perencanaan teknis yang segera disiapkan, kesiapan lahan, dan terbentuknya lembaga pengelolaan masing‐masing kegiatan. Khusus untuk rusunawa harus ada jaminan

No.


Respon Kementerian/ Lembaga suplai listrik PLN. Kemenpera • Untuk mengatasi backlog perumahan, Kemenpera memiliki Program fasilitasi subsidi perumahan. Tahun 2007 sendiri telah dianggarkan sebesar Rp. 2,7 Triliun. Penyaluran subsidi perumahan ini dilakukan oleh perbankan (melalui BTN, BPD tiap provinsi, BNI, dan BRI). Pemerintah pusat telah melakukan join financing dengan perbankan dengan proporsi 50:50. Dengan demikian bunga bisa ditekan sepanjang tenor. Hal tersebut bisa berdampak pada menurunnya angsuran perumahan untuk MBR sebesar Rp.150ribu sampai Rp. 200ribu per bulan • Backlog perumahan ditargetkan selesai tahun 2025. Namun kendala sampai saat ini belum diidentifikasinya lokasi kebutuhan perumahan di tiap kabupaten/kota. Untuk itu, pada tahun 2010 telah dialokasikan dekonsentrasi


Kesepakatan

No.



Kesepakatan

Menpera untuk pendataan perumahan. Dengan demikian, ke depannya dapat diketahui secara jelas lokasi kebutuhan pembangunan perumahan di kab/kota. ENERGI


•

• •

•

Lampung masih deficit energi sebesar 100 MW dan diupayakan dari EBT seperti geothermal. Adanya exercise untuk diadakan wind turbin APBN untuk pengembangan energi di lampung selama 3 tahun ini hanya berasal dari pembinaan usaha mineral, pertambangan dan batrubara. Diharapkan APBN lebih menyebar seperti adanya studi kelayakan (FS) untuk geothermal yang sebenarnya mempunyai potensi sebesar 2393 MW. Diharapkan adanya studi kelayakan untuk PLTMH dan PLTA yang lebih banyak. Sehingga adanya studi kelayakan untuk EBT.

• •

•

• •

Lampung itu tidak deficit tapi dalam kondisi siaga. Untuk backup pasokan di lampung, ada pembiayaan sewa genset, power maka penyelesaian blackout 2010 juni dapat dicapai. Kajian geothermal menjadi prioritas, dan tahun 2012 dapat meningkatkan kapasitas sebesar 4000 MW. Meminta bantuan teknis lelang di daerah. Terkait dengan dekonsentralisasi masih berhungan dengan pertambangan. Untuk program EBT seperti PLTMH, PLTH, energy bayu atau angin mekanismenya bukan di KESDM lagi, tetapi akan dilakukan di DAK. Sisi pedoman akan disiapkan KESDM.

• •

Setuju. EBT harus dimasukkan ke APBN

No.


•




•

Kesepakatan

Kajian potensi panas bumi akan terus diperjuangkan mengingat data panas bumi sangat penting untuk nilai jual untuk lelang. Ristek Energi mikro hidro dapat dilakukan dan ristek akan memberikan dukungan berupa dukungan pakar. Selain itu ristek juga akan memberikan dukungan dengan memberikan keleluasaan daerah untuk berkomunikasi dengan badan‐badan dibawah ristek atau LPMK. Hal ini bertujuan untuk saling bersinergi untuk meningkatkan kapasitas ESDM. Dukungan oleh ristek untuk EBT yang bertujuan utnuk mendukung prioritas pembangungan atau P8. TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Internet Kecamatan yang ditargetkan tahun 2010 sejumlah 5700 kecamatan sudah selesai tender. Akhir 2010 selesai pembangunan. Fasilitas ini dapat

No.



•

•

dimanfaatkan misal untuk komunikasi dengan mailing list antara gubernur dg camat, antar masyarakat, dll. Untuk Lampung direncanakan pada 120 kecamatan. Program Desa Berdering merupakan kontrak layanan 5 tahun. Sehingga layanan dijamin akan tetap aktif. Fasilitasnya dapat dimanfaatkan utk komunikasi antarpropinsi, kabupaten/kota, desa. Hasil komunikasi dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat (misal informasi berupa SMS tentang harga kebutuhan pokok, pertanian, dll dapat di‐print utk masyarakat). Tarif SMS Rp 50, telpon Rp 300 ke seluruh Indonesia. Desa Informasi untuk tahun 2010 sejumlah 15 desa, tahun 2011 di 76 desa. Fasilitas Desa Informasi adalah telepon, internet, penerima televisi, radio komunitas, serta sarana pos. Desa Informasi ditujukan bagi desa terpencil, perbatasan, maupun desa tertinggal.


Kesepakatan

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Recommend Documents