NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas : Kelompok 1 (P2: Pendidikan, P3: Kesehatan, P11: Kebudayaan, Kreatifitas & Inovasi Teknologi, dan Proritas Bidang Kesra Lainnya) Wilayah

: Nusa Tenggara – Maluku – Papua

Hari/ Tanggal

: Sabtu/1 Mei 2010

Sesi pada jam

: 09.00 - 12.30 WIB

No 1.

Tanggapan Pemerintah Daerah

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)

Respon Kementerian/ Lembaga

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Pendidikan: Kemendiknas: • Realitas tingginya angka buta • Renstra 2010-2014 yang aksara di NTB yang masih menekankan kepada aspek mencapai 12%. Diharapkan perluasan layanan intervensi yang dilakukan diharapkan menjadi acuan dapat menurunkan angka dengan beberapa hal yang buta aksara menjadi 9%. menjadi kabijakan sbb.: Untuk itu, diharapkan 9 Buku murah bantuan dan dukungan 9 Perbaikan pendanaan untuk infrastruktur penuntasan buta aksara pada 9 Kelaanjutan tahun 2011 pelaksanan BOS dengan perluasan • Dukungan alokasi untuk sasaran pelayanan TK, SMP dan SMA 9 Percepatan kualifikasi masih diperlukan mengingat tenaga pendidik masih rendahnya tingkat 9 Perpustakaan dan partisipasi (APM dan APK) kelengkapan Æ dibutuhkan tambahan peralatan alokasi pendanaan dari

•

Kesepakatan •


No •

•

APBN Dukungan bantuan untuk mengikuti proses seleksi perguruan tinggi bagi lulusan SMA/MA serta bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang lulus test Æ untuk menekan angka tidak melanjutkan lulusan SMA/MA Kontrak kinerja dengan kepala sekolah dengan memberikan insentif

Kesehatan: • Dukungan untuk pelaksanaan kebijakan


Respon Kementerian/ Lembaga laboratorium 9 Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun • Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah • Untuk buta aksara sudah dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program TK & SD sudah dialokasikan • Beasiswa miskin jenjang SD & SMP masih dipusatkan untuk efektifitas pelaporan dan evaluasi Æ perlu dilihat kohort • Beasiswa miskin jenjang pendidikan menengah sudah dialokasikan dengan jumlah sasaran lebih besar dari usulan daerah • Beasiswa miskin jenjang PT sudah disiapkan dengan sistem kompetisi • Secara umum, yang penting untuk dilakukan adalah jumlah sasaran pelaksanaan BOS, BOMM, akreditasi, dst. Kemenkes: • Perlu dilakukan sinergi untuk membahas lebih lanjut

•

Kesepakatan

•

No

•



mengratiskan pelayanan bersalin di puskesmas Dukungan untuk meningkatkan penyediaan fasilitas sanitasi dasar Æ untuk menurunkan angka kematian bayi

perbedaan antara usulan UPPD dengan alokasi dalam Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas • Pengembangan RS Pendidikan perlu diikuti dengan ketersediaan SDM pengajar • Kebijakan Dokter PTT yang bisa langsung diangkat sebagai dokter PNS yang akan diatur dalam Keppres • Kebijakan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat tergantung dalam pembahasan lebih lanjut dengan DPR • Untuk dukungan infrastruktur dapat melalui skema stimulus infrastruktur untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur • Akan dilakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan • Usulan pembangunan RS dapat disampaikan • Pengembangan pola Jamkesmas dalam penurunan angka kematian ibu Kemenag:

Agama:


•

Kesepakatan

•

No




Kesepakatan

•

Kebudayaan: • Dukungan untuk perbaikan dan pengelolaan museum daerah dan taman budaya • Dukungan pembangunan museum sains dan teknologi Pariwisata: • Dukungan peningkatan promosi dalam rangka Visit Lombok dan Sumbawa 2012

Program BOS masih akan dilanjutkan untuk sekolah agama (MI s.d MA) • Pembarian beasiswa bagi mahasiswa miskin • Pemberian sertifikasi bagi dosen perguruan tinggi agama • Rincian untuk masingmasing provinsi akan dibahas lebih lanjut Kemenbudpar: • • Museum sains dan teknologi akan dibicarakan lebih lanjut dengan Kemenristek • Dukungan revitalisasi museum sudah dialokasikan untuk museum provinsi Kemenbudpar: • • Sudah dialokasi Rp. 1,8 Milyar untuk pendukungan promosi pariwisata Kemen PU: • • Dukungan untuk meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi sudah dilakukan melalui kegiatan PANSIMAS, DAK Sanitas, dst. • Dukungan peningkatan kapasitas SDM didaerah dalam peningkatan kualitas sanitasi air bersih untuk

•

•

•

No


Pemuda dan Olahraga: •

Perpustakaan: •

Keluarga Berencana: •

Respon Kementerian/ Lembaga masyarakat berpenghasilan rendah dst. di daerah • Untuk daerah yang belum mengajukan usulan untuk kegiatan air bersih dan sanitasi dapat mengajukan usulan Kemenpora: • • Dukungan untuk kegiatan kepemudaan dan keolahragaan sudah dialokasikan Perpusnas: • • Dukungan melalui Dekon/TP diberikan untuk pengembangan perpustakaan desa, perkuatan perpustakaan umum daerah, pengembangan e-library, bantuan perpustakaan mobil keliling BKKBN: • • Melalui dana Dekon sudah dialokasikan dukungan untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian pertumbuhan dan pertambahan penduduk • Melalui dana DAK sudah dialokasikan dukungan peningkatan pelayanan dan cakupan KB melalui IUD Kit dan Implant Kit • Untuk alat kontrasepsi


Kesepakatan

•

•

•

No


Iptek: • Dukungan untuk Desa Mandiri Energi, khususnya untuk penyediaan listrik (konvensional dan energi yang terbarukan) yang cakupannya masih 60% Æ terutama untuk desa-desa terpencil dan terisolasi


Respon Kementerian/ Lembaga disediakan bagi masyarakat kelompok Prasejahtera dan Sejahtera I • Kontribusi APBD dalam mendukung kekurangan alokasi APBN sangat diharapkan Kemen PP & PA: Isu gender merupakan isu yang bersifat mainstreaming dan lintas sektor sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa informasi, desa berdering dan desa pintar • Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM(bintek) Kemenristek: • Terdapat beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan kreatifitas inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah Æ jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut • Pengembangan energi tenaga laut

•

Kesepakatan

•

No 2.




PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pendidikan: Kemendiknas: • Belum semua usulan • Renstra 2010-2014 yang kegiatan dan pembiayaan menekankan kepada aspek diakomodasi dalam F1 dan perluasan layanan F2 diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang • Sinergitas pendanaan menjadi kabijakan sbb.: beasiswa bagi siswa miskin 9 Buku murah antara APBN dan APBD 9 Perbaikan • Kebijakan nasional akan infrastruktur menjadi acuan dalam 9 Kelaanjutan melakukan penyesuaian pelaksanan BOS antara yang akan dilakukan dengan perluasan dan dibiayai APBN dan sasaran APBD 9 Percepatan kualifikasi tenaga pendidik 9 Perpustakaan dan kelengkapan peralatan laboratorium 9 Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun • Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah • Univ Nusa Cendana sudah didaftarkan sebagai Univ Pendidikan namun masih dalam pembahasan lebih lanjut

•

Kesepakatan •

No




Kesepakatan

•

Kesehatan: • Dukungan fakultas kedokteran untuk mendapatkan fasilitas yang memadai Æ tenaga pengajar yang memadai dan berkualitas • Dukungan revoluasi KIA • Diusulkan untuk RS Prof. Yohannes menjadi RS pusat sehingga tidak menyedot pendanaan APBD • Dukungan untuk pengembangan design pembangunan kesehatan di NTT dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan holistik • Dukungan pembiayaan pelaksanaan SPM kesehatan di puskesmas dan posyandu

Perbedaan antara usulan dengan yang tercantum dalam Renja KL perlu dicermati lagi mengenai data sasaran untuk menghindari ketidakakuratan alokasi terutama untuk BOS, BOMM dan akreditasi/sertifikasi • Untuk sertifikasi guru juga sudah dialokasikan Kemenkes: • Perlu dilakukan sinergi untuk membahas lebih lanjut perbedaan antara usulan UPPD dengan alokasi dalam Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas • Pengembangan RS Pendidikan perlu diikuti dengan ketersediaan SDM pengajar • Kebijakan Dokter PTT yang bisa langsung diangkat sebagai dokter PNS yang akan diatur dalam Keppres • Kebijakan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat tergantung dalam pembahasan lebih lanjut dengan DPR • Untuk dukungan infrastruktur dapat melalui

•

•

No


Agama:

Kebudayaan: • Pariwisata: • Dukungan komodo untuk menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia • Pengembangan desa wisata dengan menintegrasikan antara APBN dan APBD

Respon Kementerian/ Lembaga skema stimulus infrastruktur untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur • Akan dilakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan • Usulan pembangunan RS dapat disampaikan • Usulan untuk penyerahan pengelolaan RS Yohannes dapat diusulkan Kemenag: • • Program BOS masih akan dilanjutkan untuk sekolah agama (MI s.d MA) • Pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin • Pemberian sertifikasi bagi dosen perguruan tinggi agama • Rincian untuk masingmasing provinsi akan dibahas lebih lanjut Kemenbudpar: • • Dukungan revitalisasi museum provinsi Kemenbudpar: • • Mendukung vote komodo untuk menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia melalui berbagai kampanye di tingkat nasional dan internasional • Untuk pengembangan desa


Kesepakatan

•

• •

No


Pemuda dan Olahraga: •

Perpustakaan: •

Keluarga Berencana: • Informasi program dan kegiatan APBN untuk di integrasikan dengan APBD

Respon Kementerian/ Lembaga wisata sudah dilakukan melalui PNPM mandiri Kemenpora: • • Dukungan untuk kegiatan kepemudaan dan keolahragaan sudah dialokasikan Perpusnas: • • Dukungan melalui Dekon/TP diberikan untuk pengembangan perpustakaan desa, perkuatan perpustakaan umum daerah, pengembangan e-library, bantuan perpustakaan mobil keliling BKKBN: • • Melalui dana Dekon sudah dialokasikan dukungan untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian pertumbuhan dan pertambahan penduduk • Melalui dana DAK sudah dialokasikan dukungan peningkatan pelayanan dan cakupan KB melalui IUD Kit dan Implant Kit • Untuk alat kontrasepsi disediakan bagi masyarakat kelompok Prasejahtera dan Sejahtera I • Kontribusi APBD dalam mendukung kekurangan


Kesepakatan

•

•

•

No



Respon Kementerian/ Lembaga alokasi APBN sangat diharapkan Kemen PP & PA: Isu gender merupakan isu yang bersifat mainstreaming dan lintas sektor sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah Kemen PU: • Dukungan untuk meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi sudah dilakukan melalui kegiatan PANSIMAS, DAK Sanitas, dst. • Dukungan peningkatan kapasitas SDM didaerah dalam peningkatan kualitas sanitasi air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah dst. di daerah • Untuk daerah yang belum mengajukan usulan untuk kegiatan air bersih dan sanitasi dapat mengajukan usulan Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa informasi, desa berdering dan desa pintar • Dukungan pendidikan dan

Kesepakatan

•

•

•

•

•

•

No

Tanggapan Pemerintah Daerah Iptek: • Keberlanjutan kerjasama dengan LIPI dalam membangun kajian pembangunan kewilayahan • Keberlanjutan pengembangan paket-paket pembangunan tepat guna dalam mempercepat pembangunan

3.

PROVINSI MALUKU Pendidikan: • Sudah diterapkan Wajar 12 Tahun dengan dukungan APBD • Dukungan pengembangan program studi kedokteran di Univ Pattimura dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah


Respon Kementerian/ Lembaga pelatihan SDM (bintek) Kemenristek: • Terdapat beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan kreatifitas inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah Æ jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut • Pengembangan energi tenaga bio diesel Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.: 9 Buku murah 9 Perbaikan infrastruktur 9 Kelaanjutan pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran 9 Percepatan kualifikasi tenaga pendidik 9 Perpustakaan dan kelengkapan peralatan

Kesepakatan

•

•

•

•

No



Kesehatan: • Dukungan untuk pelaksanaan pelayanan SMS kesehatan dan pelayanan kesehatan daerah kepulauan • Selain Jamkesmas juga diberikan Jamkesdas dalam peningkatan pelayanan kesehatan di daerah

laboratorium 9 Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun • Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah • Mendukung penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Univ Pattimura • Perlu perkuatan pelaksanaan BOMM dengan sinergitas antara APBN dan APBD • Tingkat kerusakan runga kelas jenjang SD masih tinggi Æ menjadi perhatian dalam penerapan kebijakan wajar 12 tahun. • Optimalisasi DAK 2011 dalam penuntasan permasalahan masih tingginya kerusakan ruang kelas SD Kemenkes: • Usulan akan ditindaklanjuti dengan pembahasan lebih rinci antara UPPD dengan alokasi Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas • Pengembangan RS Pendidikan perlu diikuti


•

Kesepakatan

•

No


Agama: •


Respon Kementerian/ Lembaga dengan ketersediaan SDM pengajar • Kebijakan Dokter PTT yang bisa langsung diangkat sebagai dokter PNS yang akan diatur dalam Keppres • Kebijakan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat tergantung dalam pembahasan lebih lanjut dengan DPR • Untuk dukungan infrastruktur dapat melalui skema stimulus infrastruktur untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur • Akan dilakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan • Usulan pembangunan RS dapat disampaikan • Kebijakan baru Menkes untuk meningkatkan puskemas di daerah perbatasan Kemenag: • Program BOS masih akan dilanjutkan untuk sekolah agama (MI s.d MA) • Pembarian beasiswa bagi mahasiswa miskin • Pemberian sertifikasi bagi dosen perguruan tinggi

•

Kesepakatan

•

No


Kebudayaan: •

Pariwisata: • Dukungan untuk pelaksanaan Sail Banda dalam bentuk dukungan pengembangan sebagai salah satu destinasi pariwisata Pemuda dan Olahraga: • Dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Maluku, selain pembiayaan kegiatan yang dilakukan oleh KONI

Perpustakaan: • Bantuan dalam bentuk pustaka terapung (kapal) untuk pelayanan daerah-


Respon Kementerian/ Lembaga agama • Rincian untuk masingmasing provinsi akan dibahas lebih lanjut Kemenbudpar: • • Dukungan revitalisasi BCB di sekitar Banda • Pameran peninggalan bawah air di Banda Kemenbudpar: • • Dukungan penataan sarana prasarana pariwisata dalam mendukung pengembangan destinasi banda Kemenpora: • Dukungan untuk kegiatan kepemudaan dan keolahragaan sudah dialokasikan • Akan diselenggarakan kejuaraan antar PPLP • Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar wilayah • Pada tahun 2010 sudah dibangun fasiltas olahraga, namun untuk tahun 2011 belum ada usulan venue yang akan dibangun dari daerah Perpusnas: • Dukungan melalui Dekon/TP diberikan untuk pengembangan perpustakaan

Kesepakatan

•

•

•

•

•

•

No

Tanggapan Pemerintah Daerah daerah kepulauan


Respon Kementerian/ Lembaga desa, perkuatan perpustakaan umum daerah, pengembangan e-library, bantuan perpustakaan mobil keliling • Usulan dapat diajukan untuk dilanjutkan dengan survei, penetapan lokasi, ketersediaan SDM dan ketersediaan operasional di daerah BKKBN: • • Melalui dana Dekon sudah dialokasikan dukungan untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian pertumbuhan dan pertambahan penduduk • Melalui dana DAK sudah dialokasikan dukungan peningkatan pelayanan dan cakupan KB melalui IUD Kit dan Implant Kit • Untuk alat kontrasepsi disediakan bagi masyarakat kelompok Prasejahtera dan Sejahtera I • Kontribusi APBD dalam mendukung kekurangan alokasi APBN sangat diharapkan Kemen PP & PA: • Isu gender merupakan isu yang bersifat mainstreaming dan


Kesepakatan

•

•

No


Iptek: • Dukungan dan kerjasama dengan LIPI dalam kajiankajian dalam rangka


Respon Kementerian/ Lembaga lintas sektor sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah Kemen PU: • Dukungan untuk meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi sudah dilakukan melalui kegiatan PANSIMAS, DAK Sanitas, dst. • Dukungan peningkatan kapasitas SDM didaerah dalam peningkatan kualitas sanitasi air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah dst. di daerah • Untuk daerah yang belum mengajukan usulan untuk kegiatan air bersih dan sanitasi dapat mengajukan usulan Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa informasi, desa berdering dan desa pintar • Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM (bintek) Kemenristek: • Terdapat beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan inovasi dan

Kesepakatan

•

•

•

•

•

•

No

Tanggapan Pemerintah Daerah pengembangan dan penelitian inovasi untuk rumput laut dalam menunjang peningkatan ekonomi lokal

4.

PROVINSI MALUKU UTARA Pendidikan: • Belum semua usulan program dan kegiatan dengan pendanaan yang belum diakomodasi dalam Renja KL Æ perlu dukungan karena kebutuhan Maluku Utara sebagai provinsi baru dengan indikator capaian pembangunan yang masih rendah • Dukungan percepatan kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi guru



Kesepakatan

teknologi yang dapat diakses oleh daerah Æ jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.: 9 Buku murah 9 Perbaikan infrastruktur 9 Kelaanjutan pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran 9 Percepatan kualifikasi tenaga pendidik 9 Perpustakaan dan kelengkapan peralatan laboratorium 9 Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun • Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan

•

•

No



Kesehatan: • Belum semua usulan program dan kegiatan dengan pendanaan yang belum diakomodasi dalam Renja KL Æ perlu dukungan karena kebutuhan Maluku Utara sebagai provinsi baru dengan indikator capaian pembangunan yang masih rendah • Bantuan pembangunan RSU di Sovivie yang menjadi prioritas daerah • Belum terakomodasi program promosi kesehatan, kesehatan masyarakat, kesehatan perorangan,

daerah • Jumlah ruang kelas SD yang rusak masih cukup tinggi, untuk itu perlu optimalisasi DAK 2011 • Sudah dialokasikan dana BOMM untuk jenjang SMP dan SMA • Untuk kualifikasi sudah dialokasikan Æ dibutuhkan penyediaan data teknis • Untuk sertifikasi diharapkan ada jaminan evaluasi pelaksanaan 201o untuk penetapan sasaran 2011 Kemenkes: • Perlu dilakukan sinergi untuk membahas lebih lanjut perbedaan antara usulan UPPD dengan alokasi dalam Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas • Pengembangan RS Pendidikan perlu diikuti dengan ketersediaan SDM pengajar • Kebijakan Dokter PTT yang bisa langsung diangkat sebagai dokter PNS yang akan diatur dalam Keppres • Kebijakan untuk pembangunan infrastruktur


•

Kesepakatan

•

No

Tanggapan Pemerintah Daerah kesehatan lingkungan, dan sumberdaya kesehatan belum terakomodasi dalam Renja KL

Agama:

Kebudayaan: •

Pariwisata: • Dukungan pengembangan destinasi pariwisata di

Respon Kementerian/ Lembaga masih sangat tergantung dalam pembahasan lebih lanjut dengan DPR • Untuk dukungan infrastruktur dapat melalui skema stimulus infrastruktur untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur • Akan dilakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan • Usulan pembangunan RS dapat disampaikan Kemenag : • • Program BOS masih akan dilanjutkan untuk sekolah agama (MI s.d MA) • Pembarian beasiswa bagi mahasiswa miskin • Pemberian sertifikasi bagi dosen perguruan tinggi agama • Rincian untuk masingmasing provinsi akan dibahas lebih lanjut Kemenbudpar: • • Sudah didirikan BP3 di Maluku Utara dalam rangka meningkatkan upaya pelestarian warisan budaya Kemenbudpar: • • Untuk menjadikan kawasan maluku utara menjadi


Kesepakatan

•

•

•

No

Tanggapan Pemerintah Daerah Maluku Utara yang bercirikan daerah kepulauan (dukungan penyediaan alat transportasi untuk mendukung akses ke destinasi wisata) • Usulan untuk Maluku Utara masuk dalam salah satu destinasi unggulan, karena potensi cagar budaya, alam dan bahari yang sangat potensial • Dukungan untuk event nasional pada tahun 2011, yaitu Guruhaici Festifal sebagai salah satu destinasi wisata • Dukungan pengembangan sumber daya pariwisata • Dukungan pengembangan pendidikan pariwisata Pemuda dan Olahraga: •

Perpustakaan: •



• •

•

Kesepakatan

destinasi unggulan harus dipenuhi beberapa kriteria Æ akan dilakukan pengkajian untuk maluku utara sebagai destinasi pariwisata Dukungan pendidikan dan pengembangan SDM sudah dialokasikan Pengembangan pulau Guruhaici akan terus dilakukan melalui bantuan promosi dan pengembangan sarana prasarana Sudah dilakukan dukungan penyelenggaraan festival kesenian seperti Begu Gam dst.

Kemenpora: • Dukungan untuk kegiatan kepemudaan dan keolahragaan sudah dialokasikan Perpusnas: • Dukungan melalui Dekon/TP diberikan untuk pengembangan perpustakaan desa, perkuatan perpustakaan umum daerah, pengembangan e-library,

•

•

•

•

No



Respon Kementerian/ Lembaga bantuan perpustakaan mobil keliling BKKBN: • • Melalui dana Dekon sudah dialokasikan dukungan untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian pertumbuhan dan pertambahan penduduk • Melalui dana DAK sudah dialokasikan dukungan peningkatan pelayanan dan cakupan KB melalui IUD Kit dan Implant Kit • Untuk alat kontrasepsi disediakan bagi masyarakat kelompok Prasejahtera dan Sejahtera I • Kontribusi APBD dalam mendukung kekurangan alokasi APBN sangat diharapkan Kemen PP & PA: • Isu gender merupakan isu yang bersifat mainstreaming dan lintas sektor sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah Kemenkominfo: • • Sudah dikembangkan desa informasi, desa berdering dan desa pintar


Kesepakatan

•

•

•

No




Kesepakatan

•

Iptek: •

5.

PROVINSI PAPUA Pendidikan: • Dukungan sarana dan

Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM (bintek) Kemen PU: • Dukungan untuk meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi sudah dilakukan melalui kegiatan PANSIMAS, DAK Sanitas, dst. • Dukungan peningkatan kapasitas SDM didaerah dalam peningkatan kualitas sanitasi air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah dst. di daerah • Untuk daerah yang belum mengajukan usulan untuk kegiatan air bersih dan sanitasi dapat mengajukan usulan Kemenristek: • Terdapat beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah Æ jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang

•

•

•

•

•

•


No

•

•

•

• •

• •

prasarana SBI yang sudah dibangun dibeberapa lokasi (Jayapura, Timika dan Merauke) Dukungan pelaksanaan program 1000 PhD dengan Univ. Pelita Harapan yang dimulai dari tahun 2010 dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia Papua Perhatian dan dukungan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Univ. Cendrawasih Dukungan regulasi pembukaan PTS yang sampai dengan saat ini sudah mencapai 60 PTS (over kapasitas untuk jemlah penduduk yang masih rendah) Dukungan pengentasan buta aksara Dukungan pendanaan program SD kecil dengan pola penitipan anak dan transit school berasrama Æ kondisi geografis yang sulit Dukungan pendampingan BOS buku Kebijakan guru relawan dari daerah lainnya untuk meningkatkan pemerataan


• •

•

menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.: 9 Buku murah 9 Perbaikan infrastruktur 9 Kelaanjutan pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran 9 Percepatan kualifikasi tenaga pendidik 9 Perpustakaan dan kelengkapan peralatan laboratorium 9 Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah Diperlukan prakondisi dalam pelaksanaan SBI dengan pola sharing antara APBN dan APBD Untuk dukungan beasiswa bagi mahasiswa sudah tersedia dengan sistem kompetisi


Kesepakatan


No •

•

ketersediaan tenaga pendidik Diusulkan UN diparelkan dengan akreditasi sekolah dengan memisahkan ijasah “: (1) ijasah untuk jalur akademik, (2) ijasah untuk jalur keprofesionalan/kejuruan Dukungan penguatan kapasitas daerah dalam menyelesaikan permasalahan indikator pembangunan yang masih rendah

Kesehatan: • Tingginya kasus HIV/AIDS Æ dukungan pembiayaan penanggulangan kasus HIV/AIDS, tidak hanya dalam kegiatan sosialisasi tetapi juga dalam hal tindakan pencegahan dst. • Dukungan penyediaan peralatan kesehatan untuk



Kesepakatan

•

Univ UNCEN masuk dalam program percepatan fakultas pendidikan • Dibutuhkan dukungan pengawasan untuk ketersediaan dan pemerataan guru terutama di daerah terpencil • Untuk kebijakan buku akan dilakukan pencetakan buku murah secara murah • Untuk kebijakan pembukaan/penutupan PTS sudah ada mekanisme akreditasi dan sertifikas PT • Untuk buta aksara sudah dialokasikan untuk 10 ribu orang • Pola sekolah berasrama yang disesuaikan dengan kondisi daerah diharapkan dapat diintervensi oleh pemerintah daerah Kemenkes: • Perlu dilakukan sinergi untuk membahas lebih lanjut perbedaan antara usulan UPPD dengan alokasi dalam Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas • Pengembangan RS Pendidikan perlu diikuti

•

•


No •

• •

•

RS di kab baru 40% daerah di Papua masih belum tersedia unit pelayanan kesehatan (puskesmas) Perluasan wilayah puskesmas yang mendapatkan piloting BOK tahun 2010 Keberlanjutan kebijakan dokter PTT yang diikuti dengan kebijakan pengangkatan sebagai PNS di daerah tsb Dukungan persediaan obat mengingat kemuncaulan berbagai kasus penyakit

Respon Kementerian/ Lembaga •

•

•

• • •

•

dengan ketersediaan SDM pengajar Kebijakan Dokter PTT yang bisa langsung diangkat sebagai dokter PNS yang akan diatur dalam Keppres Kebijakan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat tergantung dalam pembahasan lebih lanjut dengan DPR Untuk dukungan infrastruktur dapat melalui skema stimulus infrastruktur untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur Akan dilakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan Usulan pembangunan RS dapat disampaikan Alokasi BOK tidak hanya terbatas untuk puskesmas yang menjadi piloting tahun 2010, namun dipastikan tahun 2011 seluruh puskesmas akan mendapatkan BOK Kebijakan buffer stock obat pengadaannya dapat dilakukan setiap 3 bulan sehingga tidak harus sekaligus (1 kali) dalam satu


Kesepakatan

No

Tanggapan Pemerintah Daerah Agama: Dukungan pembinaan kerukunan umat beragama Kebudayaan: • Dukungan pelestarian dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya Pariwisata: • Dukungan pengembangan destinasi wisata di Gunung Cartenz yang memiliki kekayaan dan potensi alam (hayati) yang sangat besar Æ pembangunan homestay, dst. • Dukungan promosi teluk cendrawasih sebagai destinasi wisata • Dekungan pengembangan Kawasan Membramo sebagai destinasi wisata Pemuda dan Olahraga: • Dukungan penyediaan sarana prasarana olahraga • Dukungan peningkatan kualitas pelatih dan wasit

Pemberdayaan Perempuan: • Peningkatan pemahaman


Respon Kementerian/ Lembaga tahun Kemenag: •

Kesepakatan

•

•

Kemenbudpar: • Sudah dialokasikan dukungan untuk pengembangan dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya Kemenbudpar: • Sudah dialokasikan dukungan untuk pengembangan destinasi dan promosi pariwisata

•

•

•

•

Kemenpora: • Dukungan untuk kegiatan kepemudaan dan keolahragaan sudah dialokasikan • Untuk peningkatan kualitas pelatih dan wasit sudah dialokasikan Kemen PP & PA: • Isu gender merupakan isu

•

•

•

•

No

Tanggapan Pemerintah Daerah kesetaraan gender dengan mendukung pengembangan grad desain kebijakan gender mainstreaming di papaua Perpustakaan: •

Pelayanan KB: •

Respon Kementerian/ Lembaga yang bersifat mainstreaming dan lintas sektor sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah Perpusnas: • • Dukungan melalui Dekon/TP diberikan untuk pengembangan perpustakaan desa, perkuatan perpustakaan umum daerah, pengembangan e-library, bantuan perpustakaan mobil keliling BKKBN: • • Melalui dana Dekon sudah dialokasikan dukungan untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian pertumbuhan dan pertambahan penduduk • Melalui dana DAK sudah dialokasikan dukungan peningkatan pelayanan dan cakupan KB melalui IUD Kit dan Implant Kit • Untuk alat kontrasepsi disediakan bagi masyarakat kelompok Prasejahtera dan Sejahtera I • Kontribusi APBD dalam mendukung kekurangan alokasi APBN sangat


Kesepakatan

•

•


No

•

Untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan melalui pendidikan jarak jauh, diharapkan adanya dukungan akses teknologi informasi dan komunikasi

Iptek: • Mendukung penguasaan dan pemahaman inovasi dan iptek


Respon Kementerian/ Lembaga diharapkan Kemen PU: • Dukungan untuk meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi sudah dilakukan melalui kegiatan PANSIMAS, DAK Sanitas, dst. • Dukungan peningkatan kapasitas SDM didaerah dalam peningkatan kualitas sanitasi air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah dst. di daerah • Untuk daerah yang belum mengajukan usulan untuk kegiatan air bersih dan sanitasi dapat mengajukan usulan Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa informasi, desa berdering dan desa pintar • Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM (bintek) • Untuk penyediaan jaringan sudah dilakukan penggelaran jaringan optik untuk wilayah Indonesia timur Kemenristek: • Terdapat beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan kretifitas

Kesepakatan

•

•

•

•

•

•

No




Kesepakatan

inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah Æ jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut 6.

PROVINSI PAPUA BARAT Pendidikan: • Belum semua usulan program dan kegiatan dengan pendanaan yang belum diakomodasi dalam Renja KL • Dukungan penyelenggaraan SBI di Sorong dalam penyediaan guru yang berkualitas, kurikulum, dst. • Perhatian pembiayaan untuk PTN

Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.: 9 Buku murah 9 Perbaikan infrastruktur 9 Kelaanjutan pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran 9 Percepatan kualifikasi tenaga pendidik 9 Perpustakaan dan kelengkapan peralatan laboratorium 9 Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun • Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan

•

•

No



Kesehatan: • Belum semua usulan program dan kegiatan dengan pendanaan yang belum diakomodasi dalam Renja KL • Dukungan pembanguna RS di Kab Sorong Selatan, Kab Raja Ampat, Kab ...., Kab..... • Dukungan pembangunan RS Provinsi sebagai RS Rujukan dan RS pendidikan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 • Dukungan penyelesaian pembangunan RS Kab Sorong yang sudah mencapai 70% • Dukungan penyediaan

daerah • Diperlukan prakondisi dalam pelaksanaan SBI dengan pola sharing antara APBN dan APBD • Mendukung peningkatan peran PTS dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi • Dukungan untuk PTS bersifat blockgrant dan dikompetisikan • Diharapkan dukungan pengawasan daerah untuk distribusi guru di kab baru Kemenkes: • Perlu dilakukan sinergi untuk membahas lebih lanjut perbedaan antara usulan UPPD dengan alokasi dalam Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas • Pengembangan RS Pendidikan perlu diikuti dengan ketersediaan SDM pengajar • Kebijakan Dokter PTT yang bisa langsung diangkat sebagai dokter PNS yang akan diatur dalam Keppres • Kebijakan untuk pembangunan infrastruktur


•

Kesepakatan

•


No •

peralatan kesehatan Peningkatan status puskesmas airmalu untuk meningkatkan palayanan kesehatan

•

• • • •

Kebudayaan: •

Pariwisata: •

Pemuda dan Olahraga: • Dukungan pembangunan



Kesepakatan

masih sangat tergantung dalam pembahasan lebih lanjut dengan DPR Untuk dukungan infrastruktur dapat melalui skema stimulus infrastruktur untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur Akan dilakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan Usulan pembangunan RS dapat disampaikan Usulan pembangunan RS akan diusahakan melalui mekanisme DAK dan TP Papua Barat mendapatkan DAK 2011 RP. 21 Milyar untuk pembanguna RS

Kemenbudpar: • Sudah dialokasikan dukungan untuk pengembangan dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya Kemenbudpar: • Sudah dialokasikan dukungan untuk pengembangan destinasi dan promosi pariwisata Kemenpora: • Dukungan untuk kegiatan

•

•

•

•

•

•

No

Tanggapan Pemerintah Daerah sarana prasarana olahraga Æ pihak pemerintah daerah sudah menyiapkan tanah • Dukungan untuk kegiatan fasilitasi Pramuka dan KNPI serta ormas lainnya Pemberdayaan Perempuan: •

Perpustakaan

Keluarga Berencana



Kesepakatan

kepemudaan dan keolahragaan sudah dialokasikan

Kemen PP & PA: • • Isu gender merupakan isu yang bersifat mainstreaming dan lintas sektor sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah Perpusnas: • • Dukungan melalui Dekon/TP diberikan untuk pengembangan perpustakaan desa, perkuatan perpustakaan umum daerah, pengembangan e-library, bantuan perpustakaan mobil keliling BKKBN: • • Melalui dana Dekon sudah dialokasikan dukungan untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian pertumbuhan dan pertambahan penduduk • Melalui dana DAK sudah dialokasikan dukungan peningkatan pelayanan dan cakupan KB melalui IUD Kit

•

•

•

No


Iptek:


Respon Kementerian/ Lembaga dan Implant Kit • Untuk alat kontrasepsi disediakan bagi masyarakat kelompok Prasejahtera dan Sejahtera I Kontribusi APBD dalam mendukung kekurangan alokasi APBN sangat diharapkan Kemen PU: • Dukungan untuk meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi sudah dilakukan melalui kegiatan PANSIMAS, DAK Sanitas, dst. • Dukungan peningkatan kapasitas SDM didaerah dalam peningkatan kualitas sanitasi air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah dst. di daerah • Untuk daerah yang belum mengajukan usulan untuk kegiatan air bersih dan sanitasi dapat mengajukan usulan Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa informasi, desa berdering dan desa pintar • Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM (bintek) Kemenristek:

Kesepakatan

•

•

•

•

•

•


No •

Respon Kementerian/ Lembaga •

Terdapat beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan kreatifitas inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah Æ jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut


Kesepakatan

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Kelompok Prioritas Wilayah Hari/ Tanggal Sesi pada jam

: I (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi teknologi, dan Prioritas Lainnya dalam bidang Kesra) : Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua : Sabtu / 1 Mei 2010 : 09.00 – 12.00

No. 0.

Tanggapan Pemerintah Daerah UMUM

Respon Hasil Diskusi Kementerian/Lembaga (Klarifikasi Daerah) KEMENDIKNAS KEMENAG • Adanya beasiswa untuk siswa muslim • Adanya beasiswa untuk mahasiswa miskin • Program percepatan sertifikasi dosen • Program peningkatan kualitas guru agama KEMENKES • Solusi mengenai tenaga kesehatan adalah bagaimana bisa mengangkat dokter untuk ditempatkan pada DTPK selama 2‐5 tahun, dikaitkan dengan beasiswa yang telah diperoleh • Insentif juga tetap akan diberikan untuk mengatasi permasalahan tenaga kesehatan • Untuk pembangunan infrastruktur, ada faktor politis yang sangat tinggi di dalamnya • Akan ada stimulus infrastruktur,

Kesepakatan

No.


Respon Hasil Diskusi Kementerian/Lembaga (Klarifikasi Daerah) yaitu untuk pendidikan, kesehatan, dan PU • Untuk tahun depan, semua puskesmas akan mendapatkan 100 juta • Terkait dengan BOK, dinkes kab/kota harus mempunyai kegiatan yang terinci • Tahun ini akan diadakan pemetaan tenaga kesehatan nasional • Dasar pembangunan kesehatan adalah IPKM • BOK lebih difokuskan pada program promotif‐preventif KEMENBUDPAR • KEMENRISTEK • Sedang diujicoba energi dengan arus laut ÆNTB • Penerapan bio diesel juga telah dilakukan Æ NTT • Pembangunan riset kelautan Æ Maluku • Penguatan sistem inovasi nasional melalui penguatan sistem inovasi daerah dengan pemberdayaan masyarakat yang produktif KEMENTERIAN PU • Dana sanitasi pemerintah pusat sebesar 5 kali lipat • Permasalahan adalah pada SDM

Kesepakatan

No.


Respon Hasil Diskusi Kementerian/Lembaga (Klarifikasi Daerah) sanitasi, perlunya penguatan kapasitas SDM • Khusus untuk air minum, bantuan pusat difokuskan pada masyarakat perpengahasilan rendah • Untuk PDAM disiapkan program bank deng bunga rendah • Belum ada usulan dari NTB dan Papua mengenai air bersih • Khusus untuk perpipaan, perpipaan di Mataram dan Jayapura untuk diselesaikan, Ambon membutuhkan, tetapi belum ada usulan • Adanya dorongan dari Bappenas untuk dari pusat turun ke daerah KEMENPORA • Kegiatan yang dikelola adalah kepemudaan dan pembinaan olahraga • Pembangunan fisik berasal dari pusat PERPUSNAS • Dana dekon perpustakaan sudah dapat menjangkau seluruh provinsi BKKBN • Revitalisasi KB juga merupakan urusan daerah • Dengan fungsi baru, diharapkan akan lebih berperan banyak, terutama dalam hal kajian Æ NTB

Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga


Kesepakatan

•

1.

Menghimbau untuk dapat mengkoordinasikan dengan BKKBN dan kab/kota agar IUD kit tidak direvisi • Adanya pengadaan alat kontrasepsi gratis bagi keluarga sejahtera 1 dan pra sejahtera 1 • Peningkatan kompetensi PLKB • Pendanaan bersumber dari APBN dan DAU KEMENTERIAN PP • Semakin diperkuat program pengarusutamaan gender di semua program dan kegiatan sektor KEMENKOMINFO • Akan ada program desa informasi, termasuk di Indonesia Bagian Timur, yang dilengkapi dengan internet • Program lain adalah desa berdering (telepon) dan desa pintar Bappenas Provinsi Nusa Tenggara Barat UMUM • Bagaimana cara mengurangi disparitas dalam kualitas SDM KEMENDIKNAS PENDIDIKAN • • Mengenai persoalan buta aksara, • Telah disediakan 33 ribu untuk diberantas buta aksaranya keadaan di lapangan masih di atas

Telah dilakukan sensus door to door buta aksara, hasilnya data lebih besar dari BPS

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah 10 persen (12 persen) • Hal tersebut benkontradiksi dengan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2010, pada tahun 2011 diharapkan sebesar 125 M • Terkait dengan pendidikan layanan TK, SMP, dan SMA, maka diperlukan alokasi anggaran tambahan, sebesar 110 M • Saat ini APBD provinsi sebesar 100 M untuk pendidikan TK, SMP, dan SMA • Angka DO di SMA dicoba untuk diatasi dengan pemberian beasiswa • Salah satu inovasi adalah memberikan bantuan untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi bagi lulusan SMA/MA, untuk mengurangi tingkat DO pada jenjang SMA • Inovasi lain adalah dengan melakukan kontrak kinerja dengan kepala sekolah SMA, disertai dengan target yang harus dicapai disesuaikan dengan bantuan yang diberikan KESEHATAN • Salah satu persoalan adalah angka kematian ibu, bayi, dan balita • Inovasi yang dilakukan adalah menggratiskan biaya persalinan di RS kelas III, disiapkan pula dana transport bagi keluarga miskin, diperlukan alokasi anggaran tambahan



Kesepakatan

• Program TK/SD telah dialokasikan anggaran • Program beasiswa miskin untuk SD telah dipusatkan • Diperlukan evaluasi mengenai siapa yang selanjutnya layak menerima beasiswa miskin • Sudah dialokasikan dana untuk beasiswa miskin untuk SMP dan SMA • Mengenai bantuan untuk tes ke univ., ada program didik miskin, tetapi ada kompetisi di dalamnya • Pencocokan target dan sasaran

KEMENKES • Anjuran untuk menyebut bahwa biaya melahirkan ditanggung pemerintah

No.

2.

Tanggapan Pemerintah Daerah • Terkait dengan fasilitas sanitasi dasar, diperlukan alokasi anggaran tambahan, karena hal tersebut juga ikut mendorong angka kematian ibu dan bayi • Diharapkan ada tambahan anggaran untuk hal yang bersifat kuratif KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Usulan mengenai revitalisasi museum dan taman budaya • Usulan penambahan alokasi anggaran untuk promosi pariwisata “Visit Lombok dan Sumbawa 2011” IPTEK • Terkait dengan Desa Mandiri Energi, diperlukan fasilitas tambahan, sehingga cakupan listrik diharapkan pada 2011 mencapai 80 persen (saat ini 60 persen) SOSIAL • Terkait dengan Program Keluarga Harapan, justru berkontradiksi dengan Program KB, diperlukan persyaratan tambahan untuk mengikuti KB Provinsi Nusa Tenggara Timur UMUM • Posisi saat ini memang belum mampu mengejar ketinggalan • Tetapi diharapkan ada perubahan karena adanya komitmen pembangunan di daerah • Terkait dengan matriks



Kesepakatan

KEMENBUDPAR • Akan dibicarakanl ebih lanjut dengan Kemenristek mengenai museum sains dan teknologi • Telah dianggarkan dana untuk revitalisasi museum • Dana promosi dianggarkan sebesar 1,8 M

KEMENRISTEK

KEMENSOS

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah penyandingan, ada 36 kegiatan yang diusulkan, tetapi hanya sedikit kegiatan yang masuk dalam form aplikasi PENDIDIKAN • Ada program beasiswa khusus bagi siswa berprestasi • Ada usulan 30‐40 usulan kegiatan, yang diakomodir sudah agak lumayan • Terkait dengan persoalan tenaga kesehatan, usulan agar mendapatkan sekolah/universitas mendapatkan fasilitas yang memadai (FK Univ. Nusa Cendana) • KESEHATAN • Karena jika mengharapkan nakes dari luar daerah, cenderung kurang loyal • Telah dirancang pendekatan khusus dengan revolusi IKK, diharapkan adanya dukungan anggaran • Dana APBD Provinsi tersedot untuk pembangunan RS Daerah, ada usulan untuk menyerahkan RS tersebut sebagai RS vertikal pusat • Perencanaan kesehatan dilakukan sebaiknya secara holistik dan terintegrasi, diharapkan ada kajian‐ kajian khusus untuk daerah seperti NTT terutama terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dll



KEMENDIKNAS • Terkait dengan FK Univ. Nusa Cendana, pada tahun 2011 sudah disiapkan, tetapi terkendala faktor politis (DPR) • Perlu verifikasi ulang mengenai usulan dan sasaran

KEMENKES • • Kebijakan untuk penyerahan RSUD ke pusat sementara belum ada lagi •

Kesepakatan

Jamkesmas sebaiknya 75 persen ditanggung pusat Perkiraan dana BOK yang “aman” adalah 30‐50 juta

No.

3.



• Pada tahun 2011, diharapkan pembangunan kesehatan mengikuti pola nasional (contoh: Jamkesmas) • Kurangnya fasilitas/sarana layanan kesehatan dasar, seperti puskesmas, posyandu, dan jaringannya KEMENBUDPAR KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Adanya dukungan agar P.Komodo • Mendukung penuh P. Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia menjadi salah satu keajaiban dunia • Apresiasi terhadap pembangunan • Dalam 3 tahun terakhir, ada program desa wisata, ada alokasi pariwisata dengan pendekatan desa PNPM Mandiri Pariwisata sebanyak 16 desa PERPUSTAKAAN PERPUSNAS • • KB • Perlunya informasi mengenai program KB sehingga nantinya dapat terintegrasi KEMENRISTEK INOVASI & TEKNOLOGI • Perlunya kegiatan kajian‐kajian di NTT, seperti yang dilakukan dahulu LIPI • Adanya dukungan inovasi‐inovasi baru untuk mempercepat BPPT pembangunan di NTT (teknologi tepat guna) Provinsi Maluku Utara UMUM • Diperlukan anggaran tambahan untuk bidang SDM dan Kebudayaan • Dana APBD tersedot untuk


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah perpindahan ibukota provinsi • Diperlukan prioritas untuk DTPK, untuk mengurangi disparitas PENDIDIKAN • Dari 14 kegiatan, yang diterima hanya 5 kegiatan • Terkait dengan kualifikasi, sertifikasi, dan akreditasi guru, diperlukan alokasi anggaran tambahan KESEHATAN • Dari 62 kegiatan, yang diakomodir hanya 3 kegiatan • Diperlukan bantuan untuk pembangunan RS di ibukota baru • Tidak alokasi anggaran untuk promosi, upaya kesmas, obat, SD kesehatan, dll KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Ada beberapa kegiatan yang tidak dialokasikan anggaran • Potensi pariwisata adalah kepulauan • Diperlukan sarana transportasi untuk mencapai tempat wisata, seperti kapal cepat • Tidak masuknya dalam daftar destinasi wisata unggulan, terkait dengan keunggulan budaya dan tempat wisata • Ada rencana even nasional mengenai peresmian Kepulauan Kurauici, diperlukan dukungan dana promosi wisata



Kesepakatan

KEMENDIKNAS • Prioritas yang diamankan adalah BOS dan BOMM • Diperlukan persiapan data teknis untuk peningkatan kualifikasi baru • Diperlukan rehabilitasi bangunan SD

KEMENKES •

KEMENBUDPAR • Alokasi dana sebesar 3,1 M • Ada kriteria khusus mengenai destinasi unggulan wisata, seperti aksebilitas, sarana dan prasarana, dll • Destinasi wisata unggulan bisa dilihat kembali • Tahun 2011 akan dilakukan workshop • Tahun 2011 dialokasikan anggaran untuk SDM aparatur sebanyak 30‐ 40 orang • Sudah banyak hal yang sudah dilakukan untuk Kepulauan Kurauici

No.

4.



• Diperlukan dukungan anggaran • Adanya dukungan terhadap even tahunan masyarakat untuk SDM pariwisata • Diperlukan anggaran untuk pendidikan pariwisata PEMUDA & OLAHRAGA KEMENPORA • • Provinsi Maluku UMUM • Terkait dengan permasalahan form persandingan KEMENDIKNAS PENDIDIKAN • Ada program wajar 12 tahun, • Dukungan terhadap program wajar 12 tahun dengan tujuan untuk mempertahankan IPM • Perlu diperkuat layanan untuk BOMM, perlu disinergikan dengan • Diperlukan dukungan terhadap FK APBD di Univ. Pattimura • Perlunya rehabilitasi bangunan SD, jangan sampai kontradiktif dengan program wajar 12 tahun • KEMENKES KESEHATAN • Terkait dengan pelayanan sailing • Adanya kebijakan baru untuk peningkatan kapasitas dan kualitas medical service (sms), diperlukan alokasi anggaran tambahan puskesmas di daerah perbatasan kepulauan • Selain diberikan jamkesmas, juga diberikan jamkesda bagi masyarakat miskin, ada permasalahan transportasi di dalamnya • Tenaga kesehatan PTT cenderung kurang loyal, sehingga diperlukan dukungan terhadap FK Univ.


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Pattimura KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Diperlukan dukungan terhadap program Sail Banda untuk memasukkan Banda sebagai salah satu destinasi wisata nasional • PEMUDA & OLAHRAGA • Terkait urusan dengan KONI, adanya sharing pembiayaan antara pusat‐daerah • Anggaran hanya untuk pemuda, tetapi bidang olahraga dikesampingkan

KB SOSIAL •



Kesepakatan

KEMENBUDPAR • Dukungan dana untuk Banda sebesar 3 M • Untuk Sail Banda ada dukungan promosi

KEMENPORA • Maluku, untuk pemuda sebesar 2,9 M, olahraga sebesar 5 M • Adanya even yang dibiayai (kejuaraan) • Telah dibangun synthetic track, tetapi belum ada kesepakatan dengan gubernur • Pembinaan di KONI terkait dengan program olahraga prestasi, sedangkan level daerah khusus untuk level pembibitan BKKBN •

KEMENSOS • KEMENTERIAN PU •

INFRASTRUKTUR INOVASI & TEKNOLOGI KEMENRISTEK • Adanya kerjasama pemprov‐LIPI

No.

5.

Tanggapan Pemerintah Daerah tentang penelitian maritim Maluku, sebagai upaya untuk menambah nilai tambah komoditi laut, diperlukan adanya inovasi tambahan PERPUSTAKAAN • Diharapkan bantuan perpustakaan kapal untuk menjangkau pulau‐ pulau terpencil Provinsi Papua Barat UMUM • Yang masuk dalam shortlist adalah kesehatan, padahal isu aktual adalam permasalahan dalam Kelompok I • Tidak dibahasnya matriks dalam Inpres 3 PENDIDIKAN • Diperlukan sarana dan prasarana tambahan untuk RSBI • Justru univ. swasta yang berperan dalam pendidikan, bukan univ. negeri • Diperlukan tambahan alokasi anggaran tambahan untuk guru KESEHATAN • Terkait mengenai pencapaian MDGs • Saat ini, sedang berlangsung pembangunan RSUD Kabupaten, diperlukan dukungan dana tambahan untuk pembangunan • Diperlukan pembangunan RS Provinsi sebagai rumah sakit rujukan dan pendidikan di Papua Barat

Respon Kementerian/Lembaga LIPI BPPT


PERPUSNAS • Diharapkan ada usulan resmi ke Perpusnas sehingga diharapkan nantinya ada survey terkait

Kesepakatan

KEMENDIKNAS • Diperlukan persyaratan untuk memperoleh blog grant bagi PTS • Adanya control mengenai mutasi guru pemekaran

KEMENKES • Akan diperjuangkan mengenai pembangunan infrastruktur RSUD

No.


• Khusus untuk pembangunan RSUD Sorong, pembangunan belum selesai, diperlukan alokasi dana tambahan • Diperlukan dukungan anggaran untuk peralatan kesehatan • Diperlukan anggaran tambahan untuk pelayanan kesehatan dasar KEBUDAYAAN & PARIWISATA AGAMA • INOVASI & TEKNOLOGI •

6.



Kesepakatan

KEMENBUDPAR •

KEMENAG •

KEMENRISTEK • KEMENPORA PEMUDA & OLAHRAGA • Terbatasnya dukungan dana untuk • sarana dan prasarana olahraga • Dukungan untuk program pemuda, seperti KNPI dan pramuka Provinsi Papua UMUM • Harus ada keberpihakan untuk meningkatkan IPM, mengurangi kemiskinan, karena urutan Papua selalu terbawah • Biaya terbesar adalah pada transportasi •

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah PENDIDIKAN • Telah dibangun beberapa RSBI, diperlukan sarana dan prasarana tambahan • Ada program 1000 PhD, saat ini sudah 100 orang, diperlukan tambahan alokasi dana tambahan • Usulan untuk klasisfikasi ujian nasional dan ujian sekolah • Dukungan dana tambahan untuk peningkatan kapasitas FK Univ. Cendrawasih • Peningkatan tenaga guru • Adanya regulasi baru untuk perguruan tinggi swasta di Papua • Diperlukan alokasi tambahan dana untuk pemberantasan buta aksara • Diperlukan dukungan untuk pembangunan asrama sekolah di Papua, untuk mengatasi permasalahan transportasi • Adanya dukungan penambahan sarana buku • Diperlukan kuota tenaga pendidikan di level provinsi • Adanya sharing pendanaan terkait dengan guru bantu di daerah • Adanya sinkronisasi antara lulusan dan akreditasi sekolah serta jurusan sekolah dengan jurusan pada pendidikan lanjut • Dukungan untuk penguatan kapasitas untuk daerah dengan indikator rendah

Respon Hasil Diskusi Kementerian/Lembaga (Klarifikasi Daerah) KEMENDIKNAS • Diperlukan prakondisi untuk RSBI dengan sharing pendanaan pusat‐ daerah • Dukungan terhadap program 1000 PhD, telah ada program mengenai beasiswa dosen dan non‐dosen di Kemendiknas • Perlu dipacu untuk daerah yang mempunyai sekolah yang belumterakreditasi • Perlunya kontrol terhadap guru yang beralih profesi menjadi aparat pemerintah lain • Akan dicetak secara bertahap mengenai buku yang telah dibeli hak ciptanya • Terkait dengan pemberantasan buta aksara, disiapkan 10 ribu orang • Pembatasan terhadap kebebasan PTS

Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah KESEHATAN • Terkait dengan HIV dan AIDS, diperlukan dana tambahan, tidak hanya untuk promosi kesehatan, tetapi harus lebih represif • Peningkatan tenaga kesehatan • Usulan penambahan alat kesehatan di RSUD baru • Dukungan untuk peningkatan kapasitas puskesmas rawat inap • Terkait dengan BOK, diperlukan perluasan kabupaten cakupan, karena terkait dengan aksebilitas yang sulit • Terkait dengan kurangnya tenaga kesehatan di DTPK • Persediaan obat yang tidak tepat sasaran, pendanaan disesuaikan dengan jangka waktu penyakit yang muncul KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Adanya gletser di daerah katulistiwa, diperlukan dukungan anggaran tambahan untuk mengembangkannya • Kurangnya promosi mengenai Teluk Cendrawasih • Dukungan terhadap kawasan Membramo • Diperlukan dana tambahan untuk promosi, reviltalisasi museum, dan pengembangan kawasan wisata hayati • Adanya dorongan dana dalam hal

Respon Hasil Diskusi Kementerian/Lembaga (Klarifikasi Daerah) KEMENKES • Ada 303 puskesmas yang diteliti untuk mendapatkan BOK, tetapi yang lain juga tetap diteliti • Pengadaan obat dapat diadakan 3 bulan sekali, walaupun tendernya tetap 1 kali • Sebaiknya daerah pemekaran, dimulai dari puskesmas, kemudian meningkat yang lebih tinggi (secara bertahap) KEMEN PU

KEMENBUDPAR •

Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah keanekaragaman budaya • Kurangnya dukungan dana untuk pariwisata, dana hanya fokus pada pengembangan museum AGAMA • Adanya peningkatan keberpihakan, terutama dalam hal pembinaan kerukunan PEMUDA & OLAHRAGA • Diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, karena adanya potensi pemuda • Dukungan terhadap program peningkatan wasit dan pelatih INOVASI & TEKNOLOGI • Dukungan untuk pemahaman teknologi



Kesepakatan

KEMENAG

KEMENPORA

KEMENRISTEK BPPT LIPI KB BKKBN KEMEN P2PA KESETARAAN GENDER • Persoalannya adalah pemahaman mengenai gender dan adanya isu lokal, sehingga diperlukan peran yang lebih aktif dari Kemen P2PA KEMENKOMINFO KOMUNIKASI & INFORMASI • Perluasan kabel optik untuk • Pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Kemendiknas mendorong teknologi informasi di Papua • Akan ada penggelaran serat optik • Ada inovasi baru mengenai ICT di di Indonesia Timur, ditargetkan desa, persoalannya adalah biaya selesai tahun 2014 operasional yang mahal, sehingga

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendidikan



kualitas

Paparan: ‐ Dra. Nina Sardjunani, MA (Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan) Moderator: ‐ Ir. Dedi Masykur Riyadi (Staf Ahli Bidang Revitalisasi Perdesaan, Pertanian, dan Agroindustri)

Kesepakatan



: I (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi teknologi, dan Prioritas Lainnya dalam bidang Kesra) : Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua : Sabtu / 1 Mei 2010 : 09.00 – 12.00


No. 0.

Respon Kementerian/Lembaga KEMENDIKNAS • Ijin pendirian PTS agar ada perhatian dari pemerintah daerah KEMENAG • Adanya beasiswa untuk siswa miskin, madrasah, tsanawiyah dan ibtidayah • Ada juga beasiswa untuk mahasiswa miskin • Percepatan sertifikasi dosen • Peningkatan kualitas guru agama • Karena KEMENAG vertikal, maka program masih bersifat nasional. Rincian untuk masing2 provinsi akan dibicarakan lebih lanjut KEMENKES • Untuk pendidikan kedokteran memang diperlukan RS Pendidikan. Solusi pemerataan nakes, antara lain akan dilakukan kegiatan pengangkatan dokter di daerah tertensu selama 2‐5 tahun dan dapat digunakan sebagai beasiswa. • Infrastruktur mengalami sedikit kendala, peluang hanya melalui tugas perbantuan, karena ada nilai politisnya.


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga •

Peluang lain adalah adanya kebijakan stimulus infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. • Sedang dibahas kaitan Jamkesmas dalam menurunkan AKI • Tahun 2010 akan dilakukan pemetaan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, sehingga bisa diketahui berapa kebutuhannya. • Buffer‐stock untuk 18 bulan penyediaan, sehingga pengadaan disetiap 3 bulan sesuai kebutuhan. Buffer stock saat ini sudah tidak di Pusat lagi. • Dalam pembangunan RSU Daerah agar dimulai dari pengembangan puskesmas dahulu, ada beberapa hal yang harus dilihat, bertahap dan dilihat pola kunjungan ke sarana pelayanan kesehatan. • BOK bertujuan untuk antara lain untuk melakukan pencegahan. • KEMENKES saat ini sedang dirancang program terkiat gizi yaitu diare, sanitasi dan perbaikan gizi KEMENBUDPAR • KEMENRISTEK • Fokus pada kreativitias teknologi energi,saat ini pengembangan cobolt yaitu proyek hibah memanfaatkan energi arus bawah laut. • Penguatan sistem inovasi nasional


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga menuju masyarakat Indonesia yang madiri KEMENTERIAN PU • Sangat mendukung BAS NOL, saat ini dana sanitasi naik 5 kali lipat. Tambahan dana di wilayah timur memerlukan perkuataan dan kesiapan SDM daerah untuk melaksanakan anggaran ini. • Kegiatan Air Minum akan dikonsentrasikan di daerah dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan PDAM akan disiapkan dana dengan subsidi bunga. • Program STBM dan CLTS serta SANIMAS dan DAK Sanitasi, adalah beberapa kegiatan yang berbasis masyarakat. • Untuk kegiatan perpipaan sudah ada dilaksanakan di Papua terhenti. Untuk itu perlu dilanjutkan KEMENPORA • Sudah ada pagu indikatif sementara, dan sudah diberikan ke dinas terkait di daerah • KE depan dalam kegiatan perencanaan dengan daerah akan melibatkan BAPPEDA PERPUSNAS • Usulan tentang perpustakaan


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga keliling terapung di Maluku agar diusulkan ke Pimpinan Perpustakaan Nasional BKKBN • Dalam rangka menignkatkan jangkauan klinik KB akan dilakukan pemberian IUD Kit dan Implan Kit, untuk itu apa yang telah dialokasikan Pusat agar tidak direvisi. Kegiatan pengadaan alat kontrasepsi melalui pemda agar tidak diberikan untuk pra sejahtera dan sejahtera I karena sudah dialokasikan oleh BKKBN • Peran PL‐KB agar ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan‐ pelatihan yang ada KEMENTERIAN PP • Ke depan akan semakin fokus pada upaya mendorong sektor terkait dalam penerapan isu gender. • Dalam hal perlindungan anak, selain untuk kebpentingan terbaik anak juga untuk menghindarkan anak dari tindakan kekerasan KEMENKOMINFO • Pembangunan desa informasi yaitu desa yang dilengkapi internet dan telpon di NTT, Maluku Utara dan Maluku serta Papua dan Papua Barat pada tahun 2011 • Kegiatan Desa Berdering terus dilanjutkan karena diharapkan semua desa memiliki jaringan telpon


Kesepakatan

No.

1.


Provinsi Nusa Tenggara Barat UMUM • IPM NTB saat ini adalah peringkat 32, memerlukan adanya perlakuan khusus agar disparitas dibandingkan daerah lain tidak terlalu besar PENDIDIKAN • Angka buta aksara di tingkat nasional sudah cukup baik, tapi dilapangan angka masih dibawah 12%, ingin meningkatkan menjadi 9%. Kontradiksi dengan anggaran 2010 yang mengalami penurunan, untuk itu agar di tahun 2011 adalah Rp 110 M • Pelayanan TK anggaran perlu ditingkatkan. APK SMP masih rendah, karena itu diperlukan anggaran yang lebih besar Rp 110 M. APK SMA masih sangat rendah dan angka drop‐out masih sangat tinggi, untuk itu diharapkan adanya tambahan anggaran. • Tambahan anggaran untuk bantuan untuk mengikuti tes perguruan tinggi untuk tamatan SMA/M Aliyah, hal ini untuk menekan angka drop‐out di SMA.

Respon Kementerian/Lembaga Bappenas • Dana BOS akan dikelola langsung oleh daerah (kabupaten), sehingga kabupaten yang akan membagi langsung ke sekolah‐sekolah

KEMENDIKNAS • Sudah dialokasikan untuk 33 ribu orang • Program TK/SD alokasi RP 338 M • Beasiswa miskin masih dipusatkan, karena kerjasama dengan PT POS lebih baik dalam segi kecepatan dan akuntabilitasnya. Dalam perencanaan agar dilihat kohort tahun‐tahun sebelumnya • Beasiswa miskin untuk SMP sudah disiapkan 4000 orang, sedangkan SMA sebanyak 7000 orang • Bantuan beasiswa untuk perguruan tinggi sudah ada melalui program BIDIK, namun harus berkompetisi secara nasional • Sasaran program perlu diperhatikan khususnya BOS, akreditasi dan tunjangan‐tunjangan untuk daerah2 terpencil


Kesepakatan


No.



Kesepakatan

•

Ditahun 2010 telah dimulai peningkatan kualitas sekolah melalui kontrak kinerja dengan kepala sekolah untuk memacu sekolah berkreasi. • Pada tahun 2010, daerah melaksanakan sensus pendidikan dan datanya lebih besar dari data BPS, jadi mohon angka populasi murid disesuaikan dengan angka dari hasil sensus daerah ini yang baru bisa dialokasikan KEMENKES KESEHATAN • Mendukung kegiatan biaya • AKI dan AKB NTB masih sangat melahirkan untuk ibu miskin yang rendah, saat ini inovasi daerah ditanggung pemerintah daerah adalah menggratiskan ibu2 miskin melahirkan di puskesmas dan RS kelas III. Namun anggaran daerah masih kurang, diperlukan dukungan anggaran untuk transportasinya. • Fasilitas sanitasi dasar (BAS NOL) masih sangat diperlukan dukungan dari Pusat, umumnya untuk kegiatan kuratif • Pembangunan RS Rujukan di Pulau Sumbawa dulu sudah ada Rp 45 M, untuk tahap ke II dari Pemda sebesar Rp 12 M. Untuk tahun 2011 berapa alokasi utnuk NTB KEMENBUDPAR KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Kondisi museum dan taman budaya • Pembangunan Museum Science belum menjadi prioritas, namun sangat memprihatinkan, untuk itu mungkin bisa disinergikan dengan diharapkan adanya dukungan dana KEMENRISTEK. dari Pusat. Saat ini ingin membangun museum science dan • Promosi dialokasikan Rp 1,8 M teknologi, mohon dukungan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah anggaran • Penambahan anggaran untuk promosi pariwisata untuk menyambut ‘Visit Lombok dan Sumbaw’a untuk mencapai target 1 juta wisatawan ke NTB KB/KEMENKOKESRA • Agar dalam program PKH ditambahkan persyaratan tentang ikut KB KOMUNIKASI DAN INFORMASI • Pengembangan kampung‐ kampung media perlu dukungan dari MENKOMINFO IPTEK Desa mandiri energi sangat diperlukan untuk mendapatkan fasilitas di desa2 terpencil agar mandiri energi. Provinsi sudah mengalokasikan anggaran, namun perlu dukungan dari Pusat agar ada listrik di desa. PROPINSI NUSA TENGARA TIMUR UMUM • Pemda mengusulkan kegiatan berdasarkan kebutuhan daerah , agar ada diskusi lebih lanjut • Harapan adalah kegiatan Pusat dan Daerah terintegrasi PENDIDIKAN • Diknas untuk mendukung pengajar di fakultas kedoketeran Univ. Cendana • Beasiswa dari APBD untuk siswa



Kesepakatan

BKKBN • Melalui struktur BKKBN yang baru akan direview kebijakan yang ada

KEMENDIKNAS • Univ. Cendana sudah didaftarkan sebaai salah satu RS Pendidikan, namun ada masalah karena masih dibahas di DPR

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah berprestasi agar cakupan lebih banyak • Persoalan dasar antara lain adalah sarana prasarana mengajar perlu diperhatikan • Diusulkan 40 kegiatan, namun yang diakomodir (format F1) sudah cukup banyak yang diakomodir. KESEHATAN • Sekolah di bidang kesehatan agar mendapatkan fasilitas yang memadai, antara fakultas Kedokteran di Universitas Cendana. • Ada revolusi KIA, yaitu pendekatan skema penyaluran anggaran yang sama • APBD tersedot untuk pengembangan RS Yohannes, untuk itu diusulkan RS ini menjadi RS vertikal. • Perlunya disain pembangunan kesehatan yang holistik, saat ini belum terintegrasi khususnya karena banyaknya sumber2 pendanaan. Untuk itu agar LIPI/RISTEK dapat melakukan kajian tentang pelaksanaan berbagai model yang selama ini. • Pada tahun 2011 pembangunan kesehatan NTT akan mengikuti pola yang disusun oleh Pusat • Pengadaan peralatan sangat diperlukan karena menjadi dasar dalam meningkatkan pelayanan kesehatan

Respon Kementerian/Lembaga • Perlu di periksa kembali data siswa yang diusulkan sebagai penerima BOS ataupun beasiswa • Program BOM ada perbedaan jumlah siswa • Proses akreditasi terhadap guru2 sudah disiapkan, agar di cek kembali jumlah gurunya. KEMENKES • Silahkan diusulkan tentang penyerahan RS Yohannes sebagai RS Vertikal Pusat


•

•

Dana BOK merupakan suatu hal yang baik, ancar2 yang baik adalah Rp 30 – 50 jt per puskesmas sedangkan kalau Rp 10 jt terlalu sedikit Jamkesmas angka relatif 75% oleh Pusat dan 25% adalah kontribusi dari daerah untuk menampung masyarakat miskin.

Kesepakatan

No.

3.

Tanggapan Pemerintah Daerah KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Dukungan untuk KOMODO sebagai salah satu 7 keajaiban dunia. • Mendukung pembangunan dengan pendekatan desa , akan diintegrasikan dengan program pemerintah daerah BKKBN • Mohon informasi kegiatan dari BKKBN agar bisa diintegrasikan dengan kegiatan daerah INOVASI & TEKNOLOGI • Dalam rangka meningkatkan kajian kewilayahan perlu dilanjutkan kegiatan ini , yang dahulu pernah dilakukan. • Pengembangan teknologi tepat guna Provinsi Maluku Utara UMUM • Secara umum alokasi Pusat masih sangat jauh dari yang diharapkan, untuk itu perlu disampaikan bahwa saat ini ada pemindahan lokasi ibukota kabupaten dari Ternate ke Sofifi, sehingga dana terkuran untuk penyediaan sarana pelayanan kesehatan dasar. • Perlu adanya pertimbangan tentang kategori perbedaan daerah tertinggal dan daerah maju PENDIDIKAN • Dari 14 kegiatan yang diusulkan hanya 5 yang diakomodasi, untuk itu

Respon Kementerian/Lembaga KEMENBUDPAR • Mendukung Vote for Comodo, dan telah melakukan banyak hal termasuk kampanye ditingkat internasional • Revitalisasi museum sudah dialokasikan


Kesepakatan

KEMENDIKNAS •

•

Kegiatan dibiayai dari Pusat melalui BKKBN Provinsi

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah perlu ada peninjauan kembali terhadap alokasi anggaran yang telah didistribusikan. • Angka tidak lulus lebih dari 55%, untuk itu perlu perhatian terhadap kualifikasi dan sertifikasi guru KESEHATAN • Diusulkan 62 kegiatan yang disetujui hanya 3 kegiatan, perlu perhatian dari Pusat. Beberapa program utama tidak mendapatkan alokasi dari Pusat, perlu klarifikasi • Perlu bantuan untuk pembangunan RSU di Sofifi (ibukota baru) KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Usulan Rp 24 M namun yang dialokasikan Pusat hanya Rp 4 M. • Saat ini sedang mengembangkan obyek wisata yang berkelanjutan, untuk itu diperlukan kapal cepat untuk obyek wisata antara pulau • Saat ini telah diputuskan 5 destinasi nasional unggulan, tapi ternyata Maluku Utara tidak terpilih. Seharusnya dimasukkan karena dengan pertimbangan: dasar sejarah, adanya even rutin kesultanan di tingkat nasional dan internasional juga ada wisata bahari • Tahun 2010 akan diadakan even internasional yaitu meresmikan Kepulauan Gulaici sebagai daerah wisata unggulan, untuk itu perlu dukungan Pusta.



Kesepakatan

KEMENKES •

KEMENBUDPAR • Alokasi dana Rp 3 M, karena sesuai dengan anggaran KEMENBUDPAR yang ada • Saat ini sedang didirikan balai peninggalan purbakala • Tahun 2011 akan dilakukan workshop BCB disana, juga akan dilakukan pelatihan SDM industri dan masyarakat • Pendidikan SDM agar diarahkan di Akademi Parisiwsata di Makassar • Kepulauan Kuraici memang sudah d

No.

4.

Tanggapan Pemerintah Daerah • SDM pariwisata di Maluku Utara diharapkan sebanyak 33 orang Provinsi Maluku UMUM • PENDIDIKAN • Program wajib belajar 12 tahun, antara lain utamanya untuk mempertahankan IPM yang sudah mulai membaik. • Saat ini mengembangkan Fak. Kedokteran di Unv. Pattimura, hal ini karena dokter PTT tidak bertahan di daerah Maluku. Untuk itu perlu dukungan dari Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Provinsi Maluku. KESEHATAN • Pelayanan SMS dan pelayanan gugus pulau agar dapat saling mendukung antara pusat dan daerah • Saat ini daerah sudah melaksanakan Jamkesda, namun memerlukan dukungan dalam hal transportasi KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Sail Banda 2010 bertujuan untuk mengembalikan kejayaan sejarah pelayaran di P. Banda, dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Untuk itu perlu dukungan dari Pusat untuk tindaklanjutnya.



Kesepakatan

KEMENDIKNAS • Wajib Belajar 12 tahun sangat didukung oleh Pusat, namun perlu kerja keras dari daerah. Dan perlu ditingkatkan adalah kegiatan BOM yang disinergikan dengan anggaran daerah. • Masih banyaknya kerusakan ruang SD

KEMENKES • Ada kebijakan baru untuk peningkatan psukesmas di daerah perbatasan sehingga menjadi lebih lengkap dibandingkan puskesmas di daerah perkotaan, karena harus melayani masyarakat secara lengkap.

KEMENBUDPAR • Sudah dialokasikan Bangda sebagai salah satu tujuan wisata dan mendukung “sail Bangda”. Kegiatan yang dilakukan dengan Rp 3 M antara lain penataan sarana prasarana wisata yang ada. Juga ada dukungan untuk pameran peninggalan yang ada bawah air

No.

5.

Tanggapan Pemerintah Daerah PEMUDA & OLAHRAGA • Saat ini bermasalah dengan permintaan dana dari KONI, untuk itu mohon sharing dana dari Pusat. KEMENPORA saat ini lebih banyak pada bagian PEMUDA, tapi untuk OLAHRAGA kurang mendapat perhatian

PERPUSTAKAAN • Memerlukan dukungan pengadaan ‘perpustakaan kapal’ untuk menjangkau daerah2 terpencil. INOVASI & TEKNOLOGI • Hasil2 penelitian LIPI untuk mendorong pengembangan dari komoditi yang ada di Maluku, misal gula dari rumput laut dll Provinsi Papua Barat UMUM • PENDIDIKAN • SMA Negeri Sorong tidak memiliki sarana prasarana yang memadai sehingga status dicabut • APK di Perg. Tinggi di Papua Barat umumnya dari perg. Swasta, untuk

Respon Kementerian/Lembaga KEMENPORA • Di Maluku akan diadakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar wilayah. • Saat ini di Maluku sudah ada rencana pembangunan fasilitas/sarana olahraga • Sudah ada UU tentang koordinasi keolahragaan nasional , memang wajib menyediakan anggaran tapi tidak ada ditetapkan mengenai jumlah atau besarannya KEMENSOS •


Kesepakatan

KEMENRISTEK • Sepakat Maluku sebagai pusat riset biodiesel

KEMENDIKNAS • Dampak dari pemekaran wilayah menjadi perhatian dan tanggungjawab dari pemerintah daerah • Progam 1000 desa sangat bagus, dan

•

KEMENDIKANS

•

Untuk menuju proses belajar mengajar di pedalaman agar ada guru yang diangkat Pusat dan ditempatkan di Papua. Karena bila dilakukan oleh daerah dana yang ada terbatas

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah itu perlu juga ada perhatian terhadap swasta • Pemekaran daerah otonomi baru berakibat pada perubahan ketenagaan, umumnya tenaga pendidikan menjadi tenaga struktural, sehingga memerlukan tambahan tenaga

•

•

•

•

•

•

Respon Kementerian/Lembaga bila ini merupakan dosesn ada programnya di Dikti. Terkait kelulusan UN memerlukan pembicaraan dengan DPR, terkait daerah yang menyelenggarakan UN dan tidak Fakultas Kedokteran Univ. Cendrawasih masuk menjadi salah satu program di pusat, dan anggaran masih di Pusat Terkait pengangkatan guru menjadi camat perlu menjadi perhatian, siapa tahu dia sudah mendapatkan tunjangan dari pendidikan sedangkan sebagai camat akan mendapatkan tunjangan lagi, untuk itu perlu perhatian pemerintah daerah Terkait pengadaan buku akan ditindaklanjuti dengan pencetakan buku murah secara bertahap karena hak paten sudah dibeli Pembukaan Perg. Tinggi Swasta sebenarnya memerlukan persyaratan sertifikasi dan akreditasi. Terkait pemberantasan buta aksara telah disiapkan lebih dari 10 rb

KEMENKES KESEHATAN • Tidak dapat memberikan anggaran • Saat ini di beberapa kabupaten untuk infrastruktur kecuali dalam sedang dibangun RSU Daerah, bentuk TP namun belum selesai sehingga perlu dukungan KEMENKES


Kesepakatan

No.

6.

Tanggapan Pemerintah Daerah • Dalam rangka pembangunan RS Provinsi , perencanaan dan pembebasan lahan sudah dilakukan untuk itu perlu dukungan Pusat. Kegunaan untuk mendukung fakultas kedokteran dari Univ. Papua • Hampir seluruh RS Papua Barat terbatas sarana prasarananya, sehingga tidak dapat pmemberikan pelayanan optimal sehingga perlu dukungan • Puskesmas rawat inap di Kab. May Maru akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kabupaten OLAHRAGA • Lebih banyak untuk pembinaan, untuk itu diperlukan dukungan untuk pembangunan saran dan prasarana • Organisasi Pemuda proses pembinaannya belum berjalan dengan baik, sehingga perlu dukungan pembinaan dari Pusat PROVINSI PAPUA UMUM • Persyaratan di daerah untuk menjadi kepala daerah, karena saat ini bupati/walikota mengangkat guru menjadi camat • IPM Papua adalah pada peringkat 33, sehingga perlu ada



Kesepakatan

KEMENAG • ......

No.

Tanggapan Respon Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga keberpihakan. Yang utama diperlukan adalah masyarakat harus memiliki pendapatan. KEMENDIKNAS PENDIDIKAN • Dalam rangka Pengembangan RSBI sudah didirikan bangunan oleh Pemda, dan perlu dukungan sarana prasarana dari Pusat untuk melengkapi • Program 1.000 PhD kerjasama dengan Lippo Karawaci dimulai tahun ini, perlu dukungan dari Pusat karena diharapkan 10 tahun mendatang angka terpenuhi • Terkait Ujian Nasional perlu pembedaan kategori sekolah mana yang melakukan UN dan mana yang UAS • Program yang saat ini dikembangkanuntuk meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan adalah ICT, yaitu pengebangan internet dan parabola. Tahun ini dikembangkan untuk 1000 desa, namun daerah memerlukan anggaran untuk operasional kegiatan tersebut. • Univ. Cendrawasih dan universitas swasta (60 perg. Tinggi) teralu banyak dibandingkan populasi penduduk, perlu pertimbangan dari Pusat untuk ijin pendirian perguruan tinggi. • Fakultas Kedokteran memerlukan tambahan pengadaan sarana belajar mengajar


Kesepakatan


No.



Kesepakatan

•

Mengingat kondisi wilayah yang berjauhan dan untuk memperluas jangkauan pembelajaran, SD kecil yang dikombinasi dengan tempat penitipan anak, dan untuk SMP dikombinasikan dengan adanya asrama. Untuk itu diusulkan adanya asrama disetiap sekolah • Pendampingan tehadap BOS, diperlukan tambahan anggaran • PP 38 terkait pengelolaan sekolah, untuk itu perlu disiapkan kuota pendidik di tingkat provinsi • Perlu adanya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda tekait pengadaan guru‐guru relawan dengan cara sharing atau pendampingan dari Pemerintah Pusat • Ujian Nasional agar diparalelkan dengan akreditasi sekolah. Ijazah juga dibagi dua, yaitu ijazah untuk jurusan akademik dan jurusan profesional. • Perlunya penguatan kapasitas bagi daerah yang memiliki indikator SDM yang rendah dari pemerintah pusat • Penyaluran BOS sangat terbatas, untuk itu saat ini guru yang mengambil berdampak pada guru meninggalkan kegiatan belajar mengajar dan biaya operasional terlalu besar. Diusulkan agar BOS melalui Bank Papua (Bank daerah) KESEHATAN KEMENKES


No.


• Papua dan seluruh Indonesia akan Saat ini, setiap hari ada yang mendapat BOK dengan rata‐rata meninggal karena HIV dan AIDS di Papua. Untuk itu dana HIV dan Rp 100 jt per puskesmas. Terkait AIDS sebaiknya lebih banyak untuk BOK agar Dinkes Prov/Kab/Kota kuratif jangan untuk sosialisasi saja. melakukan kegiatan safe guarding seperti pelatihan lokakarya mini, • Perlunya perhatian untuk pengawasan , dll. peningkatan jumlah tenaga kesehatan • Perlunya pengadaan peralatan kesehatan untuk rumah sakit di Kabupaten Barro • 40% desa Papua tidak memiliki sarana pelayanan kesehatan, untuk itu puskesmas yang ada agar ditingkatkan menjadi puskesmas perawatan sehingga perlu ditingkatkan pengadaan peralatannya. • BOK agar diperluas ujicobanya • Kebijakan dokter PTT agar tetap dilaksanakan, karena mereka berada di ujung tombak. KEBUDAYAAN & PARIWISATA KEMENBUDPAR • Gletsyer sudah berkurang karena • Mendukung kegiatan yang global warming di Peg. Cartenz, diusulkan, namun menyesuaikan namun saat ini masih banyak dengan anggaran yang tersedia kunjungan wisata. Perlu dikembangkannya, karena saat ini ada spesies bunga yang harganya Rp 200 jt perlu dilestarikan. Dan ada berbagai jenis ragam hayati lainnya. Perlu dukungan pembangunan home stay. • Teluk Cendrawasih mempunyai keindahanan yang lebih bagus


Kesepakatan

•

Tanggapan Pemerintah Daerah dibandingkan Bunaken, perlu dukungan untuk dikembangkan • Kawasan Sungai Memberamo perlu dikembangkan sebagai daerah wisata • Alokasi untuk 2010 dari K/L masih sangat minim yaitu hanya untuk museum, untuk itu perlu penambahan khususnya untuk pengembangan wisata alam. AGAMA • Keberpihakan dari KEMENAG terhadap pelayanan keagamaan perlu diperhatikan PEMUDA & OLAHRAGA • Perlu dukungan sarana dan prasarana • Perlu pengembangan wasit dan pelatih agar olah raga bisa berkembang, untuk itu perlu dukungan dana Pusat KOMUNIKASI & INFORMASI Perlunya dukungan dari pusat untuk pelayanan pendidikan bagi daerah‐ daerah terpencil (remote) INOVASI & TEKNOLOGI

KB

No.



Kesepakatan

KEMENAG

KEMENPORA Ada anggaran di Pusat untuk hal ini

MENKOMINFO

KEMENRISTEK Terkait jaringan serat optik bawah laut, maka akan bekerja sama dengan Mendiknas karena tekait pembelajaran jarak jauh BPPT LIPI BKKBN

No.



KEMENEG PP&PA • Perlu sosialisasi tentang isu gender, khusunya pembuatan grand design gender di Papua


Kesepakatan




: I (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi teknologi, dan Prioritas Lainnya dalam bidang Kesra) : Nusa Tenggara – Papua ‐ Maluku (Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua Barat, Papua) : Sabtu/ 1 Mei 2010 : 09.00 – 11.30


No. 0.

Respon Kementerian/Lembaga KEMENAG • Beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin meliputi Madrasah dan Perguruan Tinggi sudah dianggarkan • Program‐program Kemenag masih umum belum dirinci, hal ini terkait Kementerian Agama yang masih vertikal. KEMENPORA • Kegiatan PORA khusus yang dikelola di daerah, yaitu program kepemudaan (3 kegiatan) dan program pengembangan pembinaan olahraga. Sudah ada pagu indikatif, misal untuk Maluku 3,9 M. • Koordinasi dengan daerah dalam 1 tahun bisa sampai 5 kali. • Pembangunan fisik memang kebijakan dari pusat, untuk tahun 2010 diutamakan persiapan menghadapi PON dan SEA Games (diprioritaskan). Namun tidak menutup kemungkinan apabila ada usulan2 dari daerah (hanya


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga disesuaikan tipe sarana prasarana yang akan didukung) • KONI : Pemda wajib menganggarkan pembinaan untuk atlet tetapi tidak ada besaran yang harus ditetapkan. KONI koordinasi dengan level pusat. Terkait olah raga prestasi ada Indonesia Emas (atlet direkrut dari daerah) • Anggaran di daerah khusus untuk level 3 (pendidikan) • Peningkatan SDM ada anggarannya di Pusat. Setiap tahun para pelatih pengelola PPLP mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas. KEMENKES • Untuk pendidikan kedokteran memang butuh RS pendidikan tetapi bukan dalam artian pembangunannya tetapi SDM untuk proses pendidikannya. Kita tetap akan dukung dengan penambahan tenaga pendidik. • Kekurangan tenaga: bukan hanya mengandalkan PTT tetapi ada pengangkatan PNS bagi dokter yang ditempatkan di DTPK 2‐3 tahun (kompensasi dari 2n+1 waktu yang dibiayai beasiswanya) • Perpres penempatan tenaga kesehatan, termasuk insentif tenaga kesehatan akan diselesaikan tahun 2010. • Uang di daerahkan dengan TP. RS Provinsi diprioritaskan untuk


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah •

•

•

•

•

•

•

Respon Kementerian/Lembaga mendapatkan TP. Tahun ini akan dilakukan pemetaan tenaga kesehatan. Produksi tenaga kesehatan saat ini sudah melebihi target sasaran, sehingga tahun 2011 lebih difokuskan untuk penempatannya. Permintaan pembangunan RS harap disampaikan kepada menteri melalui Biro Perencanaan. Namun hal ini tetap mengacu pada indeks pembangunan kesehatan. BOK sudah tidak lagi ujicoba, melainkan sudah siap dilaksanakan di seluruh daerah Buffer stock aturannya adalah 18 bulan. Namun jika mau pengadaannya setiap tiga bulan masih diperbolehkan. Untuk kejadian luar biasa/bencana dapat dilakukan oleh provinsi Pembangunan RS harus dilakukan bertahap melalui puskesmas dengan perawatan dan tetap memperhatikan pola kebutuhan kesehatan dasar masyarakat Tidak semua memanfaatkan Jamkesmas (masih di bawah 20%). Namun jika semua dimanfaatkan, pemerintah tidak akan mampu melayani, maka dari itu tetap diutamakan upaya pencegahan penyakit daripada mengobati. Sudah merancang kegiatan yang terkait antara air bersih‐sanitasi dan gizi.


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN PU • Dana sanitasi naik lima kali lipat. Namun peningkatan dana ini tidak ditunjang oleh SDM yang ada. Maka dari itu SDM di daerah perlu diperkuat • Khusus air minum bantuan pusat akan difokuskan pada masyarakat berpenghasilan kecil di daerah semi‐urban dan terpencil • NTT, Maluku, Papua Barat sudah ada Pamsimas. Untuk daerah lainnya belum ada peminatan, maka dari itu perlu permohonan dari daerah agar diadakan program (by demand) • Sudah ada program‐program sanitasi berbasis masyarakat seperti DAK sanitasi, STBM, dan Sanimas. • Ditengarai Ambon membutuhkan perpipaan untuk sanitasi. Namun belum ada usulan dari daerah. • NTT Air minum 115 PLP 13,5 M disiapkan 20 M • Maluku sudah mengusulkan Air Minum 75 M, sedangkan PLP baru diusulkan 22 M dari alokasi 28 M • Maluku Utara sudah mengusulkan Air minum sebsar 70M dan untuk PLP sebesar 20 M • Papua Barat sudah mengusulkan Air Minum 57 M dan PLP baru diusulkan 27 M dari 33M • Papua, Air minum sudah diusulkan 69 M dan PLP 16M, namun sewage


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga perpipaan belum diusulkan. BKKBN • Perlu mensinkronkan kegiatan‐ kegiatan di daerah dengan APBN bidang KB. • Ada 23.000 klinik pelayanan KB yang akan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana. Untuk usulan IUD KIT dan Implant KIT harap tidak direvisi karena sudah dianggarkan oleh pusat • Penyediaan alat kontrasepsi gratis bagi keluarga pra‐sejahtera dan sejahtera I. • Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, peran PLKB sangat penting. Sesuai Inpres No.1, PLKB perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan‐pelatihan • Perlu bantuan penganggaran operasional untuk mendukung revitalisasi program KB. KEMENRISTEK • Berfokus pada kreatifitas dan inovasi. • Pemberdayaan masyarakat yang produktif khususnya pada kreatifitas dan inovasi KEMENKOMINFO • 76 Desa Informasi, diantaranya Desa di Kupang, Belu, Rotendau, Marotai, Maluku, Maluku Barat


Kesepakatan

No.

1.


Respon Kementerian/Lembaga Daya, Aru, Merauke, Raja Ampat, dll. • Program Desa Berdering dan Desa Pinter akan terus dilakukan PERPUSNAS • Tahun 2011, dana dekon sudah menjangkau seluruh provinsi KEMENTERIAN PP • Kementerian PP, sesuai arahan RPJM, kedepannya akan memperkuat penerapan PUG di berbagai sektor. • Masalah gender adalah terkait pemahaman dan sosial lokal. BAPPENAS • BOS akan diberikan langsung pada Kabupaten pada tahun 2011, dengan catatan penyampaian tidak terlambat dan tidak ada penggelembungan jumlah penerima BOS melebihi jumlah jiwa yang ada.

Provinsi NTB UMUM • Perlu ada direktorat khusus untuk menangani peningkatan IPM ke‐6 Provinsi. KEMENDIKNAS PENDIDIKAN • Terkait buta aksara sudah disiapkan • Buta aksara masih 12% (Sensus anggaran bersasaran 33.000 orang Mandiri Daerah), menginginkan agar


Kesepakatan

No.

•

•

•

•

•

•

Tanggapan Respon Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga 2010 ini bisa 9%. Namun hal ini • Pengelolaan beasiswa miskin untuk kontradiktif dengan apa yang SD masih di pusat karena diterima (yaitu hanya 21.000). Butuh berdasarkan pengalaman, kerjasama 125.000 untuk penuntasan di tahun dengan PT. Pos Indonesia lebih baik 2011. dalam hal penyampaian dan Terdapat perbedaan usulan dengan pelaporannya. Daerah harap siapkan K/L untuk layanan pendidikan TK dan calon penerima siklus selanjutnya SMP. APK SMP masih di bawah rata‐ dengan memperhatikan data‐data rata nasional. Diusulkan anggaran sebelumnya, apakah masih perlu 110 M, sedangkan di K/L hanya dibantu atau tidak dialokasikan 10 M. Daerah sudah • BIDIK‐MISI sudah disiapkan untuk menganggarkan 100 M untuk beasiswa unggulan calon mahasiswa beasiswa keluarga miskin SD, SMP, • Sasaran siswa BOS harus SMA. diperhatikan dengan baik. Diharapkan untuk pelayanan pendidikan SMA bisa ditambahkan untuk meningkatkan APK. Daerah berinovasi memberikan bantuan untuk mengikuti tes Pendidikan Tinggi untuk lulusan SMA/MA yang tidak mampu, diikuti dengan bantuan beasiswa. Meningkatkan dan pemerataan kualitas untuk SMP dan SMA dengan melakukan kontrak kinerja dengan kepala sekolah. Bantuan yang diberikan adalah sebesar 100jt, yang diikuti dengan kontrak target prestasi sekolah (contohnya jumlah lulusan UN) BOS melalui pos dinilai masih kurang karena jumlah kantor pos masih terbatas. Diusulkan agar BOS disampaikan melalui Bank Pembangunan Daerah Sensus penerima dana BOS yang


Kesepakatan

No.

Tanggapan Respon Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga dilakukan mandiri mendapati bahwa jumlah penerima yang harus diberikan lebih besar dari data yang diberikan BPS KEMENKES KESEHATAN • Angka kematian ibu dan bayi masih • Jangan menyebutkan biaya melahirkan gratis, akan tetapi tinggi. Salah satu inovasi adalah dirubah menjadi biaya melahirkan memberikan fasilitas gratis untuk ditanggung pemerintah. ibu‐ibu melahirkan di puskesmas dan RS kelas III. • Sedang dikaji bagaimana kaitannya menurunkan angka kematian ibu • Terkait fasilitas sanitasi dasar, dengan Jamkesmas. sudah dicanangkan BAS‐NO (Buang Air Sembarangan NO). Diharapkan ada dana tambahan dari Kemenkes terkait hal ini. • Informasi dana 10,8 M dari Kemenkes untuk kegiatan apa? Apakah untuk kelanjutan pembangunan RS yang sedang berjalan atau untuk program lainnya. KEMENBUDPAR KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Museum dan taman budaya belum • Museum Science dan Teknologi/IPTEK akan dibahas lebih tersentuh APBD. lanjut karena belum termasuk • Lahan untuk Museum IPTEK sudah prioritas di dalam program disiapkan, diharapkan bisa kementerian. Namun sudah diakomodasi dianggarkan untuk revitalisasi • Bantuan dana untuk promosi museum‐museum di Indonesia. pariwisata dalam rangka Visit Mengenai besarannya bisa dilihat Lombok‐Sumbawa dalam resource envelope.


Kesepakatan

No.

2.

Tanggapan Pemerintah Daerah KB • Jumlah ibu hamil meningkat karena ibu hamil mendapatkan santunan. (Program Keluarga Harapan)


BKKBN • Fungsi baru BKKBN yaitu penyelarasan pengendalian penduduk dengan program pembangunan lainnya • KEMENRISTEK INOVASI & TEKNOLOGI • Adanya desa mandiri energy. Hal ini • Sudah dibahas di kelompok energi karena cakupan listrik masih 60%. PLTMH, PLTS, mohon dukungan tambahan dari Kemenristek. INFORMASI KEMENKOMINFO • Dukungan kampong‐kampung yang dikembangkan untuk Kampung Media Provinsi NTT UMUM • 36 kegiatan yang diusulkan hanya muncul 5 kegiatan di shortlist • KEMENDIKNAS PENDIDIKAN • Uncen sudah didata sebagai salah • Harapan agar sekolah bidang satu universitas pendidikan kesehatan mendapatkan fasilitas kesehatan. yang memadai. Selama ini biaya sekolah ditanggung pemerintah • Sasaran penerimaan BOS perlu dicek Kabupaten/Kota, mohon dukungan kembali datanya karena kemendiknas/kemenkes Kemendiknas sudah menghitung • Bagi siswa yang belum mendapatkan sasaran SMA 241 dan SMK 58 beasiswa dari nasional akan • 6.000 kuota untuk kualifikasi guru dibackup oleh daerah sudah disiapkan • Terdapat sekolah yang tingkat


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah kelulusannya 0% dan berulang dalam beberapa tahun


KESEHATAN KEMENKES • Revolusi KIA • Sanitasi dan lainnya kecil karena sudah discover sebagian oleh • Sebagian besar dana tersedot oleh Pamsimas. Namun boleh diajukan RS daerah. jika masih diperlukan • Pelaksanaan desain perencanaan pembangunan kesehatan dengan pendekatan yang holistic. Selama ini banyak kegiatan dari donor yang tidak melakukan pendekatan yang tidak terintegrasi, bahkan terkadang terjadi duplikasi kegiatan. • Jamkesmas akan dibantu APBD jika tidak tercover semua dengan APBN • Pelayanan di puskesmas masih kurang terkait kurang memadainya peralatan. Butuh standar puskesmas dari Kemenkes untuk diikuti. • Pengalaman di lapangan, dana BOK sangat minus. Usulan kongkrit, untuk amannya adalah berkisar 30‐ 50 jt/puskesmas. Jumlah puskesmas ujicoba sebaiknya dikurangi (cukup 3 puskesmas ujicoba per provinsi) sedangkan puskesmas pelaksana non ujicoba diperbesar anggarannya • Terkait Jamkesmas, 25% dari jumlah penduduk miskin akan discover daerah KEBUDAYAAN & PARIWISATA KEMENBUDPAR


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah • meminta dukungan Pulau Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia • pembangunan desa‐desa pariwisata. Tahun 2011 dilakukan pembangunan melalui pendekatan berbasis spesifikasi wilayah

3.



• Kemenbudpar menghimbau untuk menvote Pulau Komodo sebagai salah satu Keajaiban Dunia. Sudah dilakukan kampanye oleh kemenbudpar • Desa wisata dalam tiga tahun terakhir sudah menjadi perhatian khusus, terutama melalui PNPM mandiri. Adapun sudah ditargetkan untuk 15 desa. • Revitalisasi museum untuk NTT sudah dianggarkan secara signifikan BKKBN •

KB • Minta informasi program‐program KB yang bisa didukung oleh daerah Provinsi Maluku UMUM • pelayanan berbasis gugus kepulauan PENDIDIKAN KEMENDIKNAS • • wajib belajar 12 tahun didukung, namun harus fokus menyelesaikan permasalahan wajar 9 tahun dahulu • Layanan untuk BOMM perlu ditingkatkan, jika ada siswa yang belum tercakupi, perlu ditambahkan melalui dana daerah • 1300 ruang masih rusak untuk SD perlu diperhatikan. DAK 2011 akan dioptimalkan untuk membereskan hal ini

Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga KEMENKES • Ada kebijakan dari Kemenkes untuk meningkatkan puskesmas‐ puskesmas yang ada di pulau‐pulau dan perbatasan, dimana puskesmas ini lebih lengkap daripada puskesmas yang lebih dekat ke kota. Hal ini karena puskesmas daerah terpencil ditujukan untuk pelayanan yang tuntas. • Peningkatan akan terjadi seiring berjalannya BOK KEMENBUDPAR • Untuk Banda akan didukung penataan sarana dan prasarananya, sudah disiapkan dana sebesar 3 M. Selain itu juga didukung melalui Pameran kekayaan bawah laut.

KESEHATAN • Pembuatan prodi kesehatan di Universitas Pattimura bermasalah karena dokter‐dokter dan dosen yang ada selalu kembali ke daerah asalnya. Butuh dukungan tenaga medis. • Angka kematian ibu dan anak nomor 2 tertinggi. • Pelayanan gugus pulau

KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Mengembalikan sejarah dan kegiatan‐kegiatan yang berkaitan dengan Pulau Banda. Dukungan Kemenbudpar untuk menjadikan Pulau Banda sebagai salah satu destinasi wisata. KEMENPORA PEMUDA & OLAHRAGA • KONI bermasalah, permintaan dana • Maluku akan ada kejuaran PPLB, di level pembina, pratama dan pelajar kepada pemerintah daerah untuk junior. Di Maluku juga ada pecan kegiatan sangat besar. olahraga wilayah yang biayanya • Dukungan terhadap atlet tinju yang sharing antara pusat dan daerah. merupakan keunggulan daerah KEMENRISTEK INOVASI & TEKNOLOGI • Akan dibangun pusat riset kelautan • Sudah kerjasama dengan LIPI melakukan penelitian dalam rangka


Kesepakatan

No.

4.

Tanggapan Pemerintah Daerah mengembangkan bidang kelautan. Terutama yang berkaitan dengan poteni dasar, contohnya adalah inovasi budidaya rumput laut PERPUSTAKAAN • Usulan agar perpustakaan keliling menggunakan perahu Provinsi Maluku Utara UMUM • Pemindahan ibukota provinsi Provinsi Maluku Utara (Ternate ke Halmahera) menyedot banyak dana terutama untuk infrastrukturnya. Mohon dukungan dari pusat • Pada prinsipnya apa yang diusulkan K/L diterima dengan catatan akan dibahas lebih lanjut. • Mohon dukungan dan perhatian khusus untuk daerah‐daerah tertinggal. PENDIDIKAN • Catatan penting bidang pendidikan antara lain kualifikasi guru, sertifikasi guru, dan akreditasi

KESEHATAN • Bantuan RS Umum di Sofifi terkait


PERPUSNAS • Usulan akan diajukan, dan akan dilakukan survey


Kesepakatan

KEMENDIKNAS • 1.400 RK SD masih rusak, DAK 2011 akan dioptimalkan • 1.600 sudah disiapkan untuk kualifikasi guru, maka dari itu perlu disiapkan data teknisnya. Sementara untuk sertifikasi, perlu dievaluasi oleh daerah mengenai jumlah yang lulus sertifikasi. KEMENKES •

No.

5.

Tanggapan Pemerintah Daerah ibukota provinsi baru di Halmahera • Program upaya kesehatan masyarakat, obat‐obatan, dan sumber daya kesehatan tidak masuk longlist maupun shortlist KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Usulan dukungan sarana transportasi berupa kapal cepat untuk menunjang wisata antar pulau • Provinsi Maluku Utara tidak masuk 5 destinasi unggulan dalam Rakernis Kemenbudpar. Hal ini sangat disayangkan karena di Maluku Utara terdapat Kesultanan Ternate dan obyek wisata bahari. Harapannya Maluku Utara bisa dimasukkan salah satu destinasi wisata. • Tahun 2011 akan dilakukan event penetapan Pulau Kunaichi sebagai destinasi unggulan. Usulan dukungan agar event nasional ini bisa menjadi event internasional • Pengembangan pendidikan bidang pariwisata, diharapkan provinsi mendapatkan jatah satu. Provinsi Papua Barat UMUM • Baru masuk isu kesehatan, padahal isu‐isu strategis Papua Barat benar‐ benar terkait Kelompok I



Kesepakatan

KEMENBUDPAR • 3,1 M sudah dianggarkan. • Mendefinisikan destinasi unggulan terdapat kriteria‐kriteria, seperti akses. Akan dikaji lebih lanjut untuk membahas hal ini. • Balai peninggalan purbakala sudah dibangun • Tahun 2011 akan dialokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan sebanyak 40 orang. • Terkait Kepulauan Kunaichi, untuk promosi serta bantuan sarana dan prasarana akan dilakukan sesuai kemampuan Kemenbudpar

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah • Mohon agar persandingan program diperhatikan dengan baik. Usulan matriks‐matriks rakor Cipanas dan Tampak Siring bisa dibahas juga dalam rapat ini. PENDIDIKAN • SMA di Sorong dan Manokwari belum memadai, terkait peralatan dan kualitas guru. • Terkait APS perguruan tinggi, PTS memberikan akses melebihi PTN. • Usulan dilakukan pemekaran daerah baru untuk memudahkan birokrasi guru dalam memberikan pelayanan

KESEHATAN • Saat ini beberapa Kabupaten sedang berlangsung pembangunan RS Daerah. Namun secara fisik belum selesai, sehingga butuh dukungan Kemenkes • Areal 20 hektar, studi AMDAL, dan perencanaan sudah dilakukan dan disiapkan untuk pembangunan RS Provinsi • Univ. Negeri Papua akan dibuka Prodi Kesehatan • RS Sorong belum selesai dibangun, butuh dukungan pusat. • Peralatan kesehatan di RSUD belum


KEMENDIKNAS • Penyiapan prakondisi untuk prasyarat kelayakan untuk melanjutkan RSBI. Scheme yang dilakukan adalah sharing pusat‐ daerah. • APK perguruan tinggi juga dikontribusi oleh PTS. Kemendiknas belum mempunyai data mengenai PTS terkait block grant. • Mobilitas guru akibat pemekaran harus dikontrol oleh daerah KEMENKES •


Kesepakatan

No.

6.

Tanggapan Respon Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga memadai, mohon dukungan pusat. • Puskesmas rawat inap yang ada akan ditingkatkan menjadi RSUD untuk peningkatan pelayanan. KEMENPORA PEMUDA & OLAHRAGA • • Hanya ada dana untuk pembinaan prestasi, dana untuk sarana dan prasarana masih kurang. Usulan untuk pembangunan stadion olahraga. • Beberapa organisasi kepemudaan (Pramuka dan KNPI) pembinaannya belum berjalan dengan baik Provinsi Papua UMUM • harus ada keberpihakan pemerintah pusat untuk meningkatkan IPM yang sangat rendah. Kuncinya adalah pemberian pekerjaan bagi seluruh masyarakat KEMENDIKNAS PENDIDIKAN • RSBI memerlukan prakondisi dan • RSBI sudah dibangun di beberapa tempat namun sarana dan pendanaannya sharing. prasarananya belum dilengkapi. • Beasiswa dosen sudah tersedia Terkait hal ini beberapa guru sedang pendaftarannya secara online dalam pendidikan bahasa Inggris di • Perlu koordinasi dengan DPR Australia. mengenai penentuan daerah‐daerah • Karena SDM terbatas, maka penyelenggaraan UN. dilakukan program 1000 PhD • Univ. Cenderawasih sudah masuk bekerjasama dengan Universitas program percepatan rumah sakit Pelita Harapan‐Karawaci. Butuh kesehatan namun masih dikelola kejelasan dan kelanjutan program pusat


Kesepakatan

No.



ini. • Terkait UN, ada usulan agar lembaga‐lembaga yang berakreditasi A saja yang diwajibkan mengikuti UN, sisanya mengikuti ujian sekolah • Tambahan dana Fakultas Kedokteran Univ Cenderawasih terkait peralatan pendukung. • Dengan adanya dana otonomi, guru‐ guru dan tenaga kesehatan diangkat menjadi Camat sehingga terjadi kekosongan posisi guru/tenaga kesehatan • Penyiapan ICT untuk pendidikan di 1.500 desa/kampung. Jangkauan layanan Palapa harap diperluas sehingga tahun berikutnya bisa lebih dari 1.500. • Dengan alasan otsus, permohonan‐ permohonan bantuan dari Perguruan Tinggi di Papua terfokus hanya pada masalah infrastruktur. Padahal hal terkait pendidikan tinggi adalah tanggung jawab pusat • Dukungan peningkatan program buta aksara • SD dan SMP satu atap sulit dilakukan terkait kondisi geografis. Akan dilakukan SD kecil dan asrama untuk pendidikan yang membutuhkan dukungan pusat • Distribusi buku BOS bermasalah, butuh pendampingan. • Ijazah berorientasi jalur professional bagi lulusan SMA • Penguatan kapasitas bagi daerah‐

• Daerah harus mengontrol guru‐guru yang menjadi camat. Kemendiknas melakukan proses sertifikasi guru untuk meningkatkan kulaitas guru dan profesi guru bukan untuk disalahgunakan • K/L akan mencetak secara bertahap buku‐buku pelajaran yang hak ciptanya sudah dibeli • PT yang tidak terakreditasi bisa ditutup. Jangan terlalu diberi kebebasan sehingga tidak membebani dalam pengadaan infrastruktur • 10.000 telah disiapkan untuk program buta aksara • Pola asrama adalah kebijakan daerah


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah daerah yang pencapaian indikatornya rendah • Permohonan agar ada guru yang diangkat dari pusat dan dipekerjakan di daerah KESEHATAN • Angka kematian HIV/AIDS masih tinggi. Diharapkan penanganan dilakukan langsung ke sasaran dan bersifat represif • Usulan bantuan alat‐alat kesehatan di kabupaten‐kabupaten baru terkait pembangunan RS kabupaten. Konsep pelayanan kesehatan di Papua adalah tersebar di tingkat Kabupaten • Puskesmas ditingkatkan menjadi puskesmas plus dan rawat inap dimana pada puskesmas ini terdapat dokter‐dokter ahli • Perluasan BOK tidak hanya 2 kabupaten ujicoba • Penundaan mutasi dokter‐dokter agar bisa melayani suatu daerah lebih lama • Pengadaan buffer stock obat‐ obatan kurang. Stok untuk satu tahun kurang, usulan dilakukan secara triwulanan mengikuti perkembangan penyakit‐penyakit yang berlangsung KEBUDAYAAN & PARIWISATA • permohonan dukungan promosi wisata Teluk Cenderawasih,



Kesepakatan

KEMENKES • Tahun depan BOK akan jalan. Selain itu terdapat program‐program dan panduan pelaksanaannya.

KEMENBUDPAR • akan dibantu sesuai resource envelope yang ada.

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah kawasan Mambramo, dan objek‐ objek wisata lainnya • penganggaran lebih difokuskan pada objek wisata alam daripada untuk museum. PEMUDA & OLAHRAGA • Potensi olahraga sudah ada namun fasilitas olahraga kurang • Dukungan program pengembangan wasit dan pelatih olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga AGAMA • pelayanan agama perlu ditingkatkan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN • Pemahaman mengenai isu gender di Papua masih kurang INOVASI & TEKNOLOGI • Usulan bantuan untuk penguasaan teknologi dulu sebelum inovasi. SISTEM INFORMASI • Untuk memperluas akses pendidikan, akan diperkuat dengan pendidikan jarak jauh. Namun karena biaya satelit mahal, diharapkan kabel‐kabel bawah laut bisa menjangkau Papua



Kesepakatan

KEMENPORA •

KEMENAG •

•

KEMENRISTEK • Akan ditindaklanjuti

KEMENKOMINFO • 2014 ditargetkan penggelaran kabel fiber optic bisa selesai untuk Indonesia bagian timur


NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Recommend Documents