NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Kelompok Prioritas

: Penanggulangan Kemiskinan, dan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Paskakonflik

Wilayah

: Nusa Tenggara, Maluku, Papua

Hari/Tanggal

: Jumat, 30 April 2010

Sesi pada jam

: 08.00 – 11.30 WIB

No 1.

Tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku (Bappeda) Kementerian Sosial

Respon Kementerian/Lembaga Kementerian Sosial Kemensos mendukung dan berkomitmen dalam pencapaian MDGs dan Justice For All. Di Kemensos ada 3 program terkait Justice For All, yaitu Program Pemberdayaan Miskin (KUBE dan Pemberdayaan KAT), Program Rehabilitasi Sosial (Anak, Lansia,

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)

Kesepakatan

No

Tanggapan Pemerintah Daerah

KUBE Kemensos. Maluku termasuk Provinsi kepulauan. Seringkali terjadi masalah khususnya dalam transportasi.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) paling banyak di Kep. Buru. Hal ini perlu diperhatikan oleh

Respon Kementerian/Lembaga Penyandang Cacat). Pembinaan bagi anak dan penyandang cacat dilakukan baik di dalam maupun di luar panti. Bagi lansia dan penyandang cacat juga diberikan jaminan social. Program ketiga yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial. Di dalamnya ada kegiatan PKH, bantuan bagi korban bencana alam, dan bantuan bagi korban bencana social. Kemungkinan ada perbedaan antara volume dan jumlah anggaran yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah KUBE dialokasikan ada dua model yaitu KUBE penumbuhan dan KUBE Pengembangan. Bentuk bantuan KUBE sekarang berupa uang yang ditransfer ke rekening kelompok. Alokasi dana KUBE pengembangan dari Pusat. Alokasi untuk rumah tidak layak huni juga dari Pemerintah Pusat.


Kesepakatan

No

Tanggapan Pemerintah Daerah Kemensos. Kementerian PU dan Kemendagri Anggaran PNPM untuk Maluku cukup kecil.

Kementerian Pertanian Pemprov meminta dukungan agar program pemberdayaan disesuaikan dengan komoditi lokal yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Kemnakertrans BLK. Jika dana BLK dari Pemda maka menyulitkan karena Maluku trmasuk provinsi miskin. Provinsi Maluku hanya dikasih barang tapi dana tidak diberikan. Jika hal ini masih berlanjut, lebih baik ke depannya dihentikan saja.

Respon Kementerian/Lembaga


Kesepakatan

Kemendagri

Terget lokasi PNPM untuk tahun 2011 yaitu lebih dari 4000 kecamatan. 394 kabupaten akan mendapat bantuan PNPM. Dekonsentrasi PNPM alokasinya sudah jelas per provinsi. Kementerian Pertanian PUAP ditujukan untuk 1000 desa.

Kemnakertrans BLK. Program revitalisasi BLK dilakukan secara bertahap dan selektif. Bagi provinsi yang belum mendapatkan dana tahun ini, mungkin dapat diberikan tahun depan. BLK yang telah diserahkan, Kemnakertrans tetap memberikan peralatan dan diberikan pelatihan.

No

2.



Anggarannya diberikan melalui dekonsentrasi dan TP. Kementerian Kelautan dan Kementerian Kelauatan dan Perikanan Perikanan Program Kementerian Kelautan Angka kemiskinan 29,3%. Akan dan Perikanan terkait mendorong ke arah budi daya penanggulangan kemiskinan yaitu laut. Tahun 2011 akan meningkatkan produksi budi daya PNPM Perikanan dan Kelautan. laut. Diharapkan K/L lain mendukung hal ini sehingga bisa terfokus. Komoditi budidaya laut diharapkan bisa menjadi unggulan. Provinsi Maluku Utara Banyak usulan yang tidak diakomodir dalam shortlist. Tingkat kemiskinan sangat rendah. Tapi pembangunan sangat tertinggal. Prov. Maluku Utara merupakan prov pemekaran. Oleh karena itu sangat tertinggal dalam infrastruktur pemerintahan. Diaharapkan seluruh K/L dapat


Kesepakatan

No

Tanggapan Pemerintah Daerah mendukung pembangunan di prov ini. Kemendagri Sangat membutuhkan alokasi yang besar PNPM Mandiri.

Respon Kementerian/Lembaga Kemendagri Terget lokasi PNPM untuk tahun 2011 yaitu lebih dari 4000 kecamatan. 394 kabupaten akan mendapat bantuan PNPM. Dekonsentrasi PNPM alokasinya sudah jelas per provinsi. Anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan tetap dialokasikan. Kemenko Kesra Kemenkokesra berusaha menjaga komitmen pemda terhadap Dana Daerah Usaha Bersama. Penanggulangan kemiskinan tidak bias hanya didanai oleh Pemerintah Pusat. Namun di Maluku Utara, ada satu kabupaten yakni Kep Sula tidak mengalokasikan DDUB, sehingga alokasi BLM tidak bias dicairkan dan dialokasikan kepada


Kesepakatan

No


3. Provinsi Papua

Shortlist tidak terlalu bermasalah. Kementerian PU dan Kemendagri Data mengenai lokasi PNPM di tingkat kecamatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Papua berbeda dengan yang disampaikan pada paparan. Jumlah desa pelaksana PNPM juga berbeda. Di Papua, ada 339 kecamatan atau distrik wilayah PNPM. Hal ini berbeda dengan

Respon Kementerian/Lembaga masyarakat miskin. DDUB tidak berlaku untuk semua PNPM, hanya berlaku untuk PNPM Perkotaan dan Perdesaan. Kemenkop dan UKM Pelaksanaan KUR di Maluku dan Papua, dibantu oleh BPD dalam proses penyalurkn tapi hal ini masih dalam proses persiapan.


Kesepakatan

Kementerian PU dan Kemendagri

PNPM tetap dilakukan. Terget lokasi PNPM untuk tahun 2011 yaitu lebih dari 4000 kecamatan. 394 kabupaten akan mendapat bantuan PNPM. Dekonsentrasi PNPM alokasinya sudah jelas per provinsi.

No


yang disampaikan dalam paparan. Kemenko Kesra Berdasarkan data BPS terakhir, jumlah penduduk asli sebanyak 70%, dan jumlah pendatang sebanyak 30%. Namun kebijakan yang diambil pemerintah lebih berpihak pada pendatang. Misalnya Raskin lebih banyak diberikan untuk pendatang. Memang makanan pokok penduduk asli bukanlah beras. Pemprov berharap agar dapat diberikan subsidi pangan (ubi) bagi penduduk asli. Saat ini penduduk asli hanya diberikan KUBE. Pemprov juga berharap agar ada subsidi bagi KUBE.



Kesepakatan

Kemenko Kesra Kemenko Kesra telah memiliki wacana untuk memberikan subsidi pangan (kebutuhan pokok) selain beras untuk orang miskin. Kami sudah memberikan masukan untuk BPS agar dalam sensus 2010 dapat terlihat variable‐variabel apa saja yang dibutuhkan masyarakat.

Kemenkop dan UKM Pelaksanaan KUR di Maluku dan Papua, dibantu oleh BPD dalam proses penyalurkn tapi hal ini masih dalam proses persiapan.

No

Tanggapan Pemerintah Daerah 4. Provinsi Papua Barat

Jangan sampai hasil Inpres 1 dan 3 tidak diakomodir. Kemen PU dan Kemendagri Ada beberapa hal khusus yang ingin dilakukan. Provinsi Papua Barat memiliki masalah kemiskinan yang dalam. Hasil evaluasi PNPM itu bagus. Masalahnya yaitu pola pendampingan. Jika pola ini berlaku secara umum, hal ini dapat menjadi masalah. Untuk provinsi Papua Barat perlu ada kearifan lokal dalam menajemen pendampingan. Agar strategi nasional dapat diterapkan dengan baik, maka harus disertakan kearifan lokal. Pola pengawasan juga memerlukan pelibatan kearifan lokal. Diharapkan pola pendampingan PNPM dapat memberi ruang kepada daerah untuk menggunakan kearifan lokal. Pemerintah pusat diharapkan tidak mengabaikan



Kesepakatan

Kementerian PU PNPM Perkotaan telah memasukan unsur keraifan local. Kemendagri Setuju bahwa PNPM harus mempertimbangkan kearifan lokal

No

Tanggapan Pemerintah Daerah hal ini. Program lintas sektor. Terlalu banyak regulasi dari lintas sector. Untuk persetujuan substansi sangat sulit, karena masing‐masing instansi memiliki regulasi tersendiri. Hal ini mohon menjadi perhatian. Ada 22 regulasi sektoral yang bertentangan dengan UU Otonomi Khusus. Jika hal ini bertentangan, maka sulit melaksankan apa yang diamanatkan oleh UU Otonomi Khusus. Hal ini mengganggu percepatan pembangunan. Diharapkan dapat dilakukan harmonisasi regulasi.

5. Provinsi NTB

Terkait pengentasan kemiskinan, ada program dari 5 K/L yang telah masuk di shortlist prioritas 4. Kementerian Sosial



Kesepakatan

Kementerian Sosial

No




Kesepakatan

Program yang kami usulkan telah diakomodir oleh Kemensos. Hal ini karena Kemensos telah melakukan Musrenbang. PKH untuk 2011 diharapkan dapat dilakukan perluasan kabupaten. Saat ini PKH hanya dilaksanakan di pulau Sumbawa dan pulau Dompu. Diharapkan PKH dapat dilaksanakan di kabupaten di Pulau Lombok. Angka kemiskinan di pulau Lombok itu paling tinggi yakni sekitar 22%. Penduduk miskin paling banyak berada di pulau Lombok khususnya di Lombok Barat dan Lombok Timur. Kemendiknas, Kemenag, BKKBN

Anggaran PKH tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingakan anggaran tahun 2010. Jumlah sasaran juga ditingkatkan. Kebijakan yang dilakukan di tahun 2010 yaitu memperluas provinsi. Perluasan kabupaten/kota akan dilakukan secara bertahap. Untuk menetapkan provinsi peserta PKH didasari pula dari supply side dan komitmen serta dukungan dari Pemerintah Daerah.

Kementerian Agama

IPM NTB menempati posisi 3 terbawah dari 33 provinsi. NTB memiliki program 3A yaitu angka drop out 0, angka kematian ibu 0, angka buta aksara 0. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan IPM. APBN memang telah

Kementerian Agama sangat mengapresiasi Pemprov NTB. Pemprov NTB telah memperhatikan masalah pendidikan di lembaga pendidikan di bawah Kemenag. Kementerian Agama memberikan beasiswa miskin untuk MI, MTs,

No



mengucurkan dana untuk pendidikan gratis. Untuk mendukung pencapaian program 3A maka APBD Tingkat I ikut mengalokasikan untuk pendidikan gratis. Untuk tahun 2010, APBD I juga ikut mengalokasikan pendidikan gratis untuk sekolah swasta. Alokasi anggaran untuk pendiidkan gratis dari APBD I sekitar Rp 70 M. Sedangkan anggaran untuk kesehatan gratis sekitar Rp 30 M. Mohon ada kompensasi untuk dana pendampingan. Pemerintah provinsi telah mengajak Pemerintah Kab/Kota untuk menganggarkan APBD II dalam pemberian beasiswa miskin, pembayaran gaji guru, dan pemberian jaminan kesehatan gratis diluar Jamkesmas. Namun hal ini perlu dibantu juga oleh Pemerintah Pusat karena ABPD sangat terbatas. Bantuan dana dari pusat sangat membantu NTB,

MA. Kemenag juga memberikan BOS. BKKBN Kegiatan penurunan angka kematian ibu di dalam program 3A dapat dipercepat jika program KB digalakkan. Program KB dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi.


Kesepakatan

No

Tanggapan Pemerintah Daerah karena jumlah PAD kecil dan angka fiscal NTB termasuk rendah. Kemendagri PNPM dapat terus dilanjutkan.

Kemnakertans Program padat karya dapat dilanjutkan.


Kemendagri NTB banyak memberikan usulan untuk peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan bisa di UPT atau Daerah. Jika harus ada peningkatan alokasi pagu, maka akan diusahakan terutama untuk kegiatan perencanaan di desa. Kemenko Kesra Kemenkokesra berusaha menjaga komitmen pemda terhadap Dana Daerah Usaha Bersama. Penanggulangan kemiskinan tidak bias hanya didanai oleh Pemerintah Pusat. Kota Mataram diharapkan dapat memenuhi DDUB. Kemnakertrans Anggaran untuk kegiatan perluasan dan penempatan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerha produktif,


Kesepakatan

No



peningkatan pendampingan dalam perluasan kesempatan kerja diberikan melalui dekonsentrasi. BLK. Program revitalisasi BLK BLK diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dan difungsikan lagi. TKI dari NTB cukup besar. Pemda selektif. Bagi provinsi yang belum mendapatkan dana tahun ini, mencoba melatih ketrampilan mungkin dapat diberikan tahun para TKI. Mohon hal ini mendapat dukungan dari APBN. depan. BLK yang telah diserahkan, Kemnakertrans tetap memberikan peralatan dan diberikan pelatihan. Anggarannya diberikan melalui dekonsentrasi dan TP. Kami berharap program bantuan dari pusat dapat sangat membantu kami. Pendapatan per kapita dalam setahun hanya 1,3 juta/kapita. Hal ini jauh jika dibandingkan dengan daerah‐ daerah lain. Kami mohon ada kepedulian untuk lebih meningkatkan program penanggulangan kemiskinan. Dikarenakan PAD kami sangat kecil, kami berharap memperoleh bantuan dari dana dekon.


Kesepakatan

No 6.

Tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi NTT

Respon Kementerian/Lembaga Kemenko Kesra

Prubahan skema penanganan PNPM tolong dikomunikasikan kepada daerah sehingga pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan baik dan efektif untuk mengurangi kemiskinan. Program kemiskinan berdasarkan Peran dan tanggung jawab TKPKD tiga kluster harus diikuti oleh K/L. lebih ditingkatkan. adanya 3 kluster memberikan nuansa baru namun harus perspektif terhadap spesifikasi daerah. Jika di Jawa dan di NTT sama‐sama miskin namun pasti kondisi miskinnya berbeda. Saya berharap dapat berdiskusi dengan intensif bersama para K/L. Pendapatan per kapita daerah lebih kecil dari pendapatan per kapita nasional. Aspirasi daerah dan kebijakan K/L harus sesuai. Kegiatan K/L di NTT diharapkan dapat lebih dialokasikan pada dukungan skala usaha bukan pada pembinaan atau pelatihan.


Kesepakatan

No


Pemprov dan Pem Kab/Kota telah menyepakati bahwa NTT harus keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap APBN, APBD I dan II, dana dekonsentrasi, dsb. Harus ada perubahan dari kegiatan yang dilakukan oleh K/L untuk menanggulangi kemiskinan. Pemprov telah memberikan Rp 250 juta per desa untuk desa miskin. Hal ini akan diintegrasikan dengan PNPM.



Kesepakatan

BKKBN Setiap provinsi dialokasikan anggaran melalui BKKBN di tingkat provinsi. Kepesertaan KB untuk keluarga miskin yaitu pemberian bantuan alat kontrasepsi. Namun bagi provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTB, dan NTT akan diberikan kepada setiap keluarga tanpa memperhatikan status ekonomi. Pelayanan

No


Respon Kementerian/Lembaga diberikan melalui Jamkesmas. BKKBN telah berkoordinasi dengan Kemenkes terkait hal ini. Kemenkominfo Memiliki program pemberdayaan pemerataan sarana. Selain itu juga ada program desa bordering dan desa informasi. Kemenkop dan UKM Satuan anggaran dan volume untuk bantuan social akan dibahas lebih lanjut dalam rakor. Dana dekonsentrasi 80% final Kemendagri Anggran untuk diklat berasal dari Dekon. Anggaran TKPK untuk masing‐ masing provinsi yaitu Rp 600 juta. Anggaran untuk peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan bisa dari di UPT atau Daerah. Kemenbudpar


Kesepakatan

No


Respon Kementerian/Lembaga Telah melaksanakan PNPM Pariwisata. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatakan pariwisata di desa. Tahun depan direncanakan akan ada pariwisata di desa di 33 provinsi. Tahun ini hanya dilaksanakan di 29 provinsi. Pariwisata diyakini dapat meningkatkan perekonomian daerah dan mengurangi kemiskinan. PNPM Desa wisata itu dilaksanakan secara terintegrasi.


Kesepakatan

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok/Prioritas Wilayah Hari/tanggal Sesi pada jam No 1.

: Kelompok IV/Prioritas 10 : Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua : Jumat, 30 April 2010 : Sesi I (08.00‐11.30)

Tanggapan Pemerintah Daerah Umum

Respon Kementerian/Lembaga Kemendagri Ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan tapi belum ada diresmikan. Badan ini akan difokuskan pada penanganan daerah‐daerah terdepan dan terluar, serta wilayah perbatasan laut. Setelah BNPP ini berdiri resmi dengan Bapenas akan diformulasikan kegiatan prioritas wilayah yang akan ditangani. Kementerian KUKM Untuk P10, secara khusus ada 3 jenis kegiatan : (1) Pembinaan sentra UKM di daerah tertinggal; (2) Pembinaan KSP/USP di daerah tertinggal; (3) Pemberdayaan usaha mikro yang dikelola perempuan di daerah tertinggal. Ketiga kegiatan ini bisa dibiayai oleh provinsi oleh APBD jika anggaran kami melalui Dekon dan TP


Kesepakatan 1. Pemerintah Pusat ikut memperhatikan beberapa kebutuhan daearah dalam menangani wiltas, repatriasi, pemetaan batas wilayah di Provinsi Maluku, Maluku Utara (Kabupaten Pulau Morotai), Papua, dan Papua Barat 2. Pemerintah Pusat diminta memprioritaskan sinkronisasi dan harmonisasi sekuruh program‐program K/L yang diarahkan untuk mendukung pegembangan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW,

No


Respon Kementerian/Lembaga terlalu kecil. Untuk KUR, di Papua dan Maluku BPS sudah menjadi penyalur. Tapi saat ini masih persiapan. KPDT Ada 183 DT. Ada 6 instrumen di KPDT untuk daerah tertinggal dengan rata‐ rata alokai Rp. 2‐5 Miliar. Dengan dana stimulus tersebut, diharapkan Kementerian terkait dapat ikut berpartisipasi. Kembudpar PNPM Pariwisata ada di 450 desa. Usulan kadisbudpar sudah masuk. Sejak tahun 2010, sudah ada sinergi dibawah koordinasi menkokesra Kemhub Untuk mendukung P10, Kemhub memprogramkan penyediaan angkutan keperintisan (darat laut dan udara), yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah, pendapatan penduduk,dan mengurangi biaya. Selain itu, diprogramkan pengembangan infrastruktur perhubungan meliputi penyeberangan, pelabuhan laut, dan bandara.


Kesepakatan termasuk kawasan strategis nasional yang ada di wilayah perbatasan seperti di Provinsi Papua Barat, NTB, Maluku, Mauluku Utara. 3. Pemerintah Pusat diminta memprioritaskan harmonisasi dan penyelesaian regulasi sektor dengan UU 21 tentang UU Otsus dalam rangka percepatan pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat. 4. Pemerintah pusat diminta memprioritaskan pembangunan daerah pemekaran di Propinsi Maluku Utara dalam bidang infrastruktur pemerintahan, infrastruktur pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan. 5. Walaupun bukan merupakan kawasan

No




Kesepakatan pasca konflik, Pemerintah Pusat perlu memperhatikan dampak pasca konflik yang dialami semua provinsi wilayah Timur.

2

Provinsi Maluku Shortlist yang ada hanya Kemdagri saja. Mudah2an kementerian yang lain sudah oke terhadap usulan2 kami. Masukan untuk kementerian lain : Kemnakertrans Perlu dukungan program, Kota Terpadu Mandiri di Seram Bagian Timur BLK‐BLK, dana dari Pemprov terbatas. Kalau dana tidak dikasih kita kembalikan saja. Kemendagri Dibutuhkan kantor‐kantor desa . Perlu dukungan penyelesaian batas wilayah antar kabupaten kota, mudah2an tahun ini bisa diselesaikan KPDT Kami ada permasalahan daerah tertinggal. Di Kota Tual, ada beberapa kecamatan yang merupakan pulau‐pulau kecil. Kementerian Pertanian Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemtan

Kementerian KP Terkait P10, program yang dilaksanakan adalah pengelolaan SD Laut, Pesisir, dan PPK, termasuk penanganan PPK terluar dan PNPM Mandiri kelautan dan perikanan. Sudah dialokasikan di seluruh provinsi yang ada di kelompok ini. Kepala dinas diharapkan agar segera menyampaikan kegiatan‐kegiatannya. Bulan depan akan dilaksanakan pertemuan untuk menyusun kegiatan dan anggaran untuk dekon. Alokasi Program Pengelolan SD laut, pesisir, dan PPK kecil di Maluku sebesar 6.8 M. Kegiatannya akan disesuaikan dengan program prioritas KKP dan usulan provinsi. Kemnakertrans Ada program pengembangan kawasan transmigrasi melalui skema KTM, yaitu di Kawasan Komisonta, di Provinsi Maluku

No

2

Tanggapan Pemerintah Daerah harus sesuai budaya di Maluku. Kementerian Kelautan dan Perikanan Dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang saat ini angkanya mencapai 29.6 persen, akan dilakiukan pengembangan komoditi unggulan keluatan dan perikanan. Maluku akan dikembangkan sebagai lumbung ikan di Indonesia melalui kegiatan budidaya perikanan laut. 2010‐2011 kita akan meningkatkan produksi dan pada 2012 mengembangkan industrinya. Diharapkan kementerian2 dapat mendukung. Provinsi Maluku Utara Banyak usulan program prioritas yang tidak diakomodir dalam persandingan. Provinsi Maluku Utara tingkat kemiskinan sangat rendah, namun pertumbuhan ekonomi daerah sangat tertinggal. Oleh karena itu, Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi pemekaran, kami memindahkan ibukota dari Ternate ke Sofifi. Sehingga kami sangat tertinggal dalam hal infrastruktur pemerintahan, kami mohon dukungan seluruh Kementerian terhadap pembangunan di Maluku Utara. Program pengentaskan kemiskinan tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur.



Kesepakatan

Kemkominfo Pada tahun 2011, dilakukan pengembangan desa pintar, desa berdering, dan desa informasi. Pada tahun 2011, dialokasikan 6 desa informasi di Maluku, sementara desa berdering sudah dialokasikan pada tahun 2010

Kementerian KP ` Terkait P10, program yang dilaksanakan adalah pengelolaan SD Laut, Pesisir, dan PPK, termasuk penanganan PPK terluar dan PNPM Mandiri kelautan dan perikanan. Sudah dialokasikan di seluruh provinsi yang ada di kelompok ini. Kepala dinas diharapkan agar segera menyampaikan kegiatan‐kegiatannya. Bulan depan akan dilaksanakan pertemuan untuk menyusun kegiatan dan anggaran untuk dekon. Alokasi Program Pengelolan SD laut, pesisir, dan PPK kecil di Maluku Utara sebesar 5 M. Kegiatannya akan disesuaikan

No

3.

Tanggapan Pemerintah Daerah Maluku Utara sebagai wilayah pasca konflik membutuhkan infrastruktur lainnya . Kementerian Pekerjaan Umum Tidak satupun program kegiatan dari Kementerian manapun yang terkait dengan daerah tertinggal, terluar, dan pasca konflik. Padahal ini prioritas nasional. Kami mohon infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya Morotai. Jalan lingkar pulau Morotai prioritas untuk dikembangkan. Disamping itu perlu dukungan tata ruang wilayah untuk penentuan wilayah‐wilayah perbatasan. Kementerian Dalam Negeri PNPM Mandiri, sangat dibutuhkan alokasi yang besar . Provinsi Maluku Utara juga merupakan wilayah terluar dan perbatasan Kementerian KP Perlu dukungan untuk mengatasi illegall fishing. Papua Mengenai F1, pada prinsipnya tidak terlalu bermasalah. Kami akan berikan masukan per kementerian. Kemlu Penanganan repatriasi di perbatasan yang semakin bertambah. Belum ditampung oleh



Kesepakatan

dengan program prioritas KKP dan usulan provinsi. Kemnakertrans Ada program pengembangan kawasan transmigrasi melalui skema KTM, yaitu di Pulau Morotai, Kab Halut. Kemkominfo Pada tahun 2011, dilakukan pengembangan desa pintar, desa berdering, dan desa informasi. Pada tahun 2011, dialokasikan 3 desa informasi di Maluku Utara

Kementerian KP Terkait P10, program yang dilaksanakan adalah pengelolaan SD Laut, Pesisir, dan PPK, termasuk penanganan PPK terluar dan PNPM Mandiri kelautan dan perikanan. Sudah dialokasikan di seluruh provinsi yang ada di kelompok

No



pusat. Perlu ada grand design yang jelas. Bakosurtanal Perlu pemetaan batas wilayah di 5 kabupaten yang berbatasan langsung, di 5 pulau kecil terluar. Kementerian Pertahanan Batas wilayah negara sepanjang 750 km, perlu kontrol yang ketat Kementerian Dalam Negeri Perlu pengembangan pusat pertumbuhan di perbatasan. Sota salah satu PKSN, merupakan kawasan konservasi. Untuk mengamankan Sota ke depan, pos lintas batas di Sota perlu digeser. Desa Toray sebagai alternative lokasi PLB Kemnakertrans Pengembangan Merauke sebagai lumbung pangan nasional. Perlu ada optrimalisasi BLK di Jayapura. Pada tahun 1970‐an merupakan BLK terbaik di Indonesia Timur, tapi perhatiannya saat ini kurang. Umum Kebijakan pemerintah lebih berpihak pada pendatang. Misalnya subsidi beras. 30 persen yang datang ke Indonesia Bagian

ini. Kepala dinas diharapkan agar segera menyampaikan kegiatan‐kegiatannya. Bulan depan akan dilaksanakan pertemuan untuk menyusun kegiatan dan anggaran untuk dekon. Alokasi Program Pengelolan SD laut, pesisir, dan PPK kecil di Papua sebesar 13.5 M. Kegiatannya sesuai dengan program prioritas KKP dan usulan provinsi. Kemlu Joint Border Commission (JBC) setiap tahun melakukan sidang mengenai penetapan batas negara dan menghasilan kesepakatan batas wilayah negara. Penetapan batas negara dilakukan melalui perundingan antar negara serta perbaikan dan pemeligaraan tugu batas. Pada tahun 2011, Kemlu akan melakukan perundingan batas laut dengan Palau, Filipina, India, Singapura. Dengan Palau pada Bulan April lalu sudah melakukan perundingan dan pada Bulan Oktober mendatangi akan melakukan perundingan kedua. Adapun untuk pemetaan dan rencana penempatan tugu batas dilakukan oleh Bakosurtanal. Mengenai repatriasi, Kemlu mendukung adanya grand design. sejak tahun 2009 masalah repatriasi ini dikoordinasikan


Kesepakatan

No

4.



Timur. Agar kebijakan berpihak pada oleh Menkokesra. pribumi. Kemkominfo Pada tahun 2011, dilakukan pengembangan desa pintar, desa berdering, dan desa informasi. Pada tahun 2011, dialokasikan 10 desa informasi di Papua Papua Barat Mudah2an usulan2 kami sudah masuk ke Kementerian KP dalam Renja K/L. Terkait P10, program yang dilaksanakan adalah pengelolaan SD Laut, Pesisir, dan Kementerian KP PPK, termasuk penanganan PPK terluar Berharap kegiatan yang sudah dialokasikan dan PNPM Mandiri kelautan dan dapat mendorong kegiatan kelautan dan perikanan. Sudah dialokasikan di seluruh provinsi yang ada di kelompok perikanan di pulau‐pulau kecil terluar ini. Kepala dinas diharapkan agar segera menyampaikan kegiatan‐kegiatannya. Umum Terlalu banyak insititusi dan regulasi dalam Bulan depan akan dilaksanakan satu kegiatan sehingga membingungkan pertemuan untuk menyusun kegiatan daerah. Misalnya, penyusunan RTRW dan anggaran untuk dekon. Alokasi Pemerintah Provinsi harus berhadapan Program Pengelolan SD laut, pesisir, dengan empat instansi. Terjadi kesulitan dan PPK kecil di Papua Barat sebesar persetujuan substansi karena masing‐ 10.5 M. Kegiatannya akan disesuaikan masing punya regulasi yang berbeda. dengan program prioritas KKP dan


Kesepakatan

No

5

Tanggapan Pemerintah Daerah Akibatnya keterlambatan penetapan RTRW. Persetujuan substansi RTRW dari PU sudah tahun lalu, tapi saat ini finalisasinya terbentur di Kementerian Kehutanan. Kalau bisa ada keputusan bersama diantara menteri‐menteri terkait. Ada 22 regulasi sektoral yang bertentangan dengan UU 21 tentang Otonomi Khusus Papua. Berharap ada penyesuan regulasi sektoral. Nusa Tenggara Barat KPDT Program untuk P10 untuk KPDT dan kementerian lain terkait tidak nampak. NTB selain tertinggal juga sebagai daerah kepulauan dan rawan bencana sehingga perlu perlakuan khusus. Ada satu pulau kecil terluar. Masalah yang terjadi terkait dengan infrastruktur jalan, pelabuhan laut, listrik, maupun air bersih. Dalam F1 dan F2, kami mencoba untuk menambahkan usulan daerah yang nanti akan disampaikan kepada KPDT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPP, Kementerian Perhubungan, ESDM, dan Kementerian PU. Kami berharap kawasan‐kawasan strategis yang telah kami tetapkan dapat ‘dikeroyok’ penanganannya. Selisih antara DAU Kab/kota dengan bayar gaji sangat kecil sekali. Ini menjadi



Kesepakatan

usulan provinsi. Kemkominfo Pada tahun 2011, dilakukan pengembangan desa pintar, desa berdering, dan desa informasi. Pada tahun 2011, dialokasikan 3 desa informasi di Papua Barat

Kementerian KP Terkait P10, program yang dilaksanakan adalah pengelolaan SD Laut, Pesisir, dan PPK, termasuk penanganan PPK terluar dan PNPM Mandiri kelautan dan perikanan. Sudah dialokasikan di seluruh provinsi yang ada di kelompok ini. Kepala dinas diharapkan agar segera menyampaikan kegiatan‐kegiatannya. Bulan depan akan dilaksanakan pertemuan untuk menyusun kegiatan dan anggaran untuk dekon. Alokasi Program Pengelolaan SD laut, pesisir, dan PPK kecil di NTB sebesar 8 M. Kegiatannya akan disesuaikan dengan program prioritas KKP dan usulan provinsi.

No

6



hambatan, ketika Pemprov mengajak Kab/kota untuk sharing Kabupaten tidak mempunyai uang yang cukup. Program bantuan dana dari pusat bisa sangat mendukung.

Kemnakertrans Ada program pengembangan kawasan transmigrasi melalui skema KTM, yaitu di Kawasan Tambora, Kabupaten Bima dan Kawasan Labangka, Kabupaten Sumbawa di provinsi NTB. Kemkominfo Pada tahun 2011, dilakukan pengembangan desa pintar, desa bordering,d an desa informasi. Pada tahun 2011, dialokasikan 389 desa berdering dan 3 desa pintar di NTB Kemnakertrans Ada program pengembangan kawasan transmigrasi melalui skema KTM, yaitu di Kawasan Pono, Kabupaten TTU di Provinsi NTT Kemlu Ada 300 km batas negara di NTT. Daerah perbatasan harus dibuat sedemikain rupa sehingga mengurangi disparitas dengan negara tetangga. Pada tahun 2009, Indonesia melalui perjanjian internasional akan melakukan 12 perundingan dengan 6 negara tetangga pad atahun 2011.

Nusa Tenggara Timur Kementerian Pekerjaan Umum Sudah ada kebijakan peningkatan status jalan‐jalan yang mengakses ke negara tetangga menjadi jalan nasional. Ini harus dilaksanakan secara obyektif. Salah satu daerah di perbatasan yang terisolir dan menjadi titik lemah dan dapat menjadi persoalan baru yaitu di daerah Amfoang, karena wilayah di negara tetangga (Timor Leste) sudah lebih maju. Pertumbuhan ekonomi di Timor Leste sekitar 10 persen, dan menempatkan politknik di distrik‐distrik perbatasan. Kita seharusnya bisa mengimbangi pembangunan di Timor Leste.


Kesepakatan

No

Tanggapan Pemerintah Daerah Kementerian KP DKP jangan memberikan bantuan kapal ketinting, tapi kapal yang lebih besar 50‐60 GT. Umum NTT seluruhnya merupakan daerah tertinggal, dan termasuk daerah terdepan. NTT bukan daerah pasca konflik, tapi efek pengungsi timor timur masih ada, secara ekonomi mereka perlu dibangun dan dikembangkan.



Kesepakatan

Kemkominfo Pada tahun 2011, dilakukan pengembangan desa pintar, desa berdering, dan desa informasi. Pada tahun 2011, dialokasikan 278 desa berdering, 6 desa pintar, dan 10 desa informasi di NTT

Tanggapan Deputi Pengembengan Regional dan Otonomi Daerah Ada Kementerian yang belum menerima usulan daerah mestinya tidak terjadi. Mohon di cek lagi dan agar dapat dituntaskan sebelum 4 Mei.

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Recommend Documents