NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011
Kelompok Prioritas Wilayah Hari/ Tanggal Sesi pada jam
: I (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi teknologi, dan Prioritas Lainnya dalam bidang Kesra) : Kalimantan : Sabtu / 1 Mei 2010 : 14.00 – 17.00
No. 0.
Tanggapan Pemerintah Daerah UMUM
Respon Hasil Diskusi Kementerian/Lembaga (Klarifikasi Daerah) KEMENDIKNAS • Pada tahun 2011 diharapkan infrastruktur termasuk gedung SD sudah selesai direhabilitasi semuanya • BOS akan terus dipertahankan • Tunjangan profesi guru ada prioritas pada daerah terdepan, terasing dan terpencil, termasuk sekolah satu atap • Pengadaan buku paket • Beasiswa untuk siswa miskin terus dilanjutkan KEMENAG • Pada tahun 2011 mengalokasikan beasiswa bagi siswa miskin di Madrasah/MI dan Aliyah serta mahasiswa. • Alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas guru non Islam • KEMENKES •
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Hasil Diskusi Kementerian/Lembaga (Klarifikasi Daerah) KEMENBUDPAR KEMENRISTEK • KEMENTERIAN PU • Program air minum dan sanitasi akan pendapatkan anggaran lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2 ‐3 kali). Sedangkan sanitasi naik 5 kali dibandingkan 5 tahun yanglalu. • Program sanitasi akan mencapai 51 % • Program air minum dan sanitasi fokus melayani masyarakat berpenghasilan rendah, melalui subsidi dana perbaikan dari perbankan. • Pada daerah semi‐urban, APBN akan menunjang pada unit produksi, sedangkan distribusi agar ditangani APBD . • Pamsimas hanya dilakukan di Kalimantan Selatan merupakan kordinasi lintas sektor Rp 275 jt, dimana 10% merupakan dana pendukung dari APBD. • Program Sanitasi melalui kegiatan STBM dan Sanimas. • Kalimantan Barat hasil Rp 68,7 M • Kalimantan Tengah Rp 55,6 M, sedangkan Renja Rp 55,6 M • Kalimantan Selatan Rp 78,8 M, renja Rp 78,8 M • Kalimantan Rp 71,9 M, sedangkan renja Rp 71,9 M
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Hasil Diskusi Kementerian/Lembaga (Klarifikasi Daerah) KEMENPORA • Umumnya untuk pembangunan sport center PERPUSNAS • Pemanfaatan dana dekonsentrasi adalah untuk penguatan perlustakaan provinsi dan perpustakaan kabupatenkota serta perpustakaan desa • Dikembangkannya pengembangan perpustakaan digital, namun ini dikoordinasikan oleh Pusat BKKBN • Alokasi anggaran melalui BKKBN provinsi karena merupakan instansi vertikal, sehingga perlu hal ini dikoordinasikan dengan BAPPEDA • Berbagai pelatihan untuk kader KB • Pendanaan untuk penggerakan masyarakat dan promosi dan kegiatan menunjang KB di masyarakat • Kegiatan pendampingan untuk kelompok masyarakat untuk peningkatan peserta KB • DAK KB diarahkan untuk membantu mobilitas kader KB berupa mobil • Bappeda agar dapat mengkoordinasikan kegiatan di Provinsi untuk dapat mendukung dengan bantuan APBD KEMENTERIAN PP & PA • Trafincking menjadi perhatian utama dari Kementerian PP&PA • Kegiatan pemberdayaan korban
Kesepakatan
No.
1.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/Lembaga traficking adalah melalui beberapa kegiatan bekerjasama dengan KEMENSOS KEMENKOMINFO • Pengembangan desa informasi dan desa berdering. • Pengembangan diseminasi informasi, saat ini sudah ada UU Informasi Publik dan saat ini sudah dilakukan pendidikan pengelolaan informasi. BAPPENAS • Pengembangan Kebun Raya di Sambas dan Danau Lait di Sanggau akan didukung oleh LIPI Provinsi Kalimantan Barat UMUM • Ada paguyuban Kalimantan dan telah mengadakan pertemuan tanggal 27 April 2010, dan hasil telah disampaikan ke K/L terkait • Kebijakan di bidang SDM intinya adalah peningkatan akses khususnya pendidikan dan kesehatan di daerah perbatasan. KEMENDIKNAS PENDIDIKAN • Target agar pada tahun 2015 wajar • Banyak kabupaten yang mendapat prioritas dari berbagai kriteria yang 12 tahun bisa tercapai, salah satu ada upaya adalah pembangunan asrama karena masalah utama • Pendidikan Dasar usulan Rp 374, adalah masalah aksesisbilitas. pendidikan menengah Rp 8,9 M, Termasuk pembangunan pesantren dan pendidikan tinggi .... di daerah perbatasan KESEHATAN KEMENKES • Ada 16 kecamatan di daerah • Puskesmas perawatan akan segera
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah perbatasan, maka secara bertahap agar peralatan puskesmas di tingkatkan standarnya PEMBERDAYAAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK • Masalah traficking (perdagangan anak) khususnya didaerah perbatasan dan daerah perkotaan, perlu adanya upaya ekonomi khusus selain rumah singgah untuk korban tersebut. KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Respon Kementerian/Lembaga diperbaiki
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
KEMENBUDPAR • • Pengembangan nilai budaya untuk pagelaran seni budaya di kota‐kota besar • Dukungan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan, termasuk • dukungan untuk pemasaran pariwisata • Pengembangan SDM pariwisata di Kalbar • Pengembangan PNPM Mandiri pariwisata di 13 desa • Pengembangan eco‐tourism di Tanjung Puting, dialokasikan anggaran untuk sarana prasarana pariwisata KEMENRISTEK IPTEK • Prototype project bio‐diesel • Bio‐diesel sudah selesai, saat ini pengembangan pada pembangkit kegiatan renwable energy listrik tenaga panas bumi • Prioritas pada pengembangan sistem inovasi nasional yang terkait juga dengan sistem inovasi daerah
Destinasi eco‐tourism dan berbasis kerakyatan diusulkan di kecamatan batang lumpar di Banjar, jadi bukan di Tanjung Puting. Diusulkan juga ada visa on arrival. Pembangunan Kebun Raya di Sambas
No.
2.
Tanggapan Pemerintah Daerah SOSIAL • PEMUDA & OLAHRAGA • Pembangunan sport center di Kalimantan Barat untuk itu perlu dukungan pusat, khususnya untuk menyambut upaya menjadi tuan rumah PON Provinsi Kalimantan Timur UMUM • IPM Kalimantan Timur berada pada tingkat 5, hanya ada problem mendasar yatu dengan penduduk 13,6 jt namun ini karena penduduk migran. • Saat ini prioritas pembangunan adalah pada infrastruktur daerah, sehingga untuk pembangunan SDM memerlukan tambahan anggaran dari Pusat PENDIDIKAN • APM dan APK masih jauh dari tingkat nasional , dari usulan Rp 203 M hanya dialokasikan Rp 183 M untuk SD
Respon Kementerian/Lembaga KEMENSOS
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
KEMENPORA •
Kesepakatan
•
•
KEMENDIKNAS • Rekomendasi dari KEMENKEU adalah Kalimantan Timur punya kemampuan fiskal yang cukup tinggi, sehingga tidak termasuk prioritas tinggi • Pendidikan TK dan Dasar Rp 278,5 M, dikdas Rp 2,7 M KEMENKES KESEHATAN • Balita gizi buruk masih cukup tinggi • yaitu 10%, sehingga masih memerlukan bantuan Pusat. Disulkan Rp 2,5 M namun dialokasikan hanya Rp 1,7 M,
Stigma ‘provinsi kaya’ sangat memberatkan, karena pada hakekatnya masih memerlukan bantuan. PAD Rp 315 T, sumbangan sektor migas sebesar 75%. Kekhawatiran bahwa sumberdaya migas akan berakhir, dan tidak bisa diperbaharui.
No.
3.
Tanggapan Pemerintah Daerah mengingat selama 2 tahun tidak ada alokasi dari Pusat. • Saat ini tidak ada kegiatan surveilance gizi, padahal ini sangat penting • Pelayanan kesehatan dasar diperlukan khususnya pengadaan sarana prasarana di Puskesmas, karena kemampuan APBD yang rendah. • Jamkesmas pada tahun 2010 Rp 59 M, dan jamkesda Rp 25 M. KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Pengembangan museum Mulawarman memerlukan bantuan dari APBN atau pemerintah pusat
Respon Kementerian/Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
KEMENBUDPAR • Museum di kalimantan Timur akan diberikan alokasi dana yang cukup significant, walaupun masih dalam tahap pagu indikatif • PNPM Mandiri meliputi 7 desa di 7 kabupaten MEKOMINFO • Pengembangan desa basis inovasi KEMENPORA PEMUDA dan OLAHRAGA • Pada tahun 2008 sudah dibangun • fasilitas untuk PON yang bagus, saat ini fasilitasi yang ada akan dinkana untuk membangunn sekolah olahraga tingkat regional . Pemda sudah mengalokasikan Rp 35 M, maka perlu dukungan pusat Provinsi Kalimantan Tengah UMUM Beberapa K/L tidak menyebutkan prioritas daerah, •
KEMENDIKNAS PENDIDIKAN • Renovasi bangunan SD dan SMP • Umumnya kabupaten di Kalteng tidak menjadi prioritas karena umumnya sudah tua, untuk
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah itu perlu dialokasikan khususnya Kab. Kota Waringin Timur dan Kota Waringin Barat • Pengadaan sarana prasarana belajar bagi siswa • Akreditasi dan sertifikasi guru diusulkan sebanyak 5.000 guru di tahun 2011 • Alokasi dana BOS untuk tahun 2011 kemungkinan kurang, karena data yang digunakan pada tahun 2010 ternayata menggunakan data tahun 2009. Diusulkan untuk tahun 2011 penghitungan 10% tambahan dari alokasi tahun 2009 • Tunjangan Guru agar ditingkatkan, karena terpencilnya beberapa lokasi sekolah • Perbandingan SMA dan SMK adalah 40:60, permasalahan saat ini adalah tidak ada guru khususnya untuk sekolah kejuruan. Dikhawatirkan akan lebih tinggi SMA daripada SMK‐nya KESEHATAN • Fak. Kedokteran kaitannya dengan RSU, permasalahan adalah sarana dan prasarana serta SDMnya • Pelayanan kesehatan untuk daerah2 terpencil • Banyaknya kabupaten yang meningkatkan RS nya dari kelas C dan D, permasalahan adalah banyaknya dokter spesialis yang pindah • Perlunya bimbingan belajar agar
Respon Kementerian/Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
KEMENKES • • Untuk peningkatan RSU yang perlu diperhatikan adalah persyaratan SDM. Sebagai RSU PENdidikan harus bekerjasama atau MOU dengan • Fakultas kedokteran •
Kesepakatan
Perlunya informasi dan dukungan untuk rehabilitasi dan pembangunan pustu eks lokasi PLG melalui dana khusus TPPLG DAK Kab/kota pada tahun 2010 ada 3 kab yang tidak mendpatkan yaitu Waingin Barat, Waringin Timur dan Sambas Pengadaan obat agar bisa dialokasikan untuk ke 14 kab/kota, tahun 2010 hanya 4 kab/kota yang mendapatkan
No.
4.
Tanggapan Pemerintah Daerah bisa lulus • UU Kesehatan tentang anggaran 5%, Kalteng berusaha untuk mendukung upaya ini yaitu tidak kurang dari 10% • Inpres PRG, sudah ada komitmen dari KEMENKES untuk pembangunan pustu, Agar tahun 2011 dapat dialokasikan anggaran untuk kekurangan Pustu dari yang direncanakan KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Pengembangan eco‐tourism
Respon Kementerian/Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) •
KEMENBUDPAR • Mendukung kegiatan ini • PNPM Mandiri Di 10 desa • Progam revitalisasi museum
Kesepakatan
Penggunaan obat esensial generik agar dipermudah, karena harga obat yang ditetapkan MENKES dibawah harga pasar esensial generik, sehingga pengadaan tidak bisa dilakukan pada tahun 2010.
AGAMA • Saat ini kekurangan guru agama • Diharapkan tahun 2011, fasilitas sebagai embakarsi dapat dilengkapi di Palangkaraya. BKKBN BKKBN Mohon informasi dari BKKBN tentang • Alokasi anggaran melalui BKKBN program yang akan dilakukan provinsi karena merupakan instansi vertikal PERPUSTAKAAN PERPUSNAS Sedang dikembangkan perpustakaan desa, agar dikoordinasikan dengan daerah dan direncanakan berkoordinasi dengan PNPM Mandiri bidang pariwisata. BPOM • Mohon info kegiatan yang dilaksanakan tahun 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah UMUM • IPM Kalsel pada peringkat 26 , dan selama 4 tahun posisi tetap • PENDIDIKAN • Dari 5 kegiatan yang diusulkan, yang ditampung hanya 1 kegiatan yaitu dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di pendidikan TK dan dasar • KESEHATAN • Program pemberdayaan nakes belum ditampung, dan pengembangan rumahsakit (RSU Ulin, RSU saleh dan RS ...) belum tertampung KEBUDAYAAN & PARIWISATA •
PEMUDA & OLAHRAGA •
KB
Respon Kementerian/Lembaga
Hasil Diskusi Kesepakatan (Klarifikasi Daerah) KEMENKES dan KEMENDIKNAS agar lebih fokus pengalokasian anggaran untuk pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan
KEMENDIKNAS • • Alokasi detil akan disampaikan pada tanggal 3‐4 Mei 2010
KEMENKES • SDM kesehatan sangat bermasalah, untuk itu saat ini sedang disusun peraturan pemerintah tentang distribusi tenaga kesehatan
KEMENBUDPAR • Kegiatan dan alokasi anggaran di 5 kegiatan, antara lain pagelarasan seni budaya di 13 kabupaten/kota • Revitalisasi museum • Pengembangan sarana prasarana pariwisata, termasuk kegiatan promosi dan penyelenggaraan kepariwisataan. Termasuk pengembangan SDM pariwisata • PNPM Mandiri di 10 desa di 6 kabupaten KEMENPORA • BKKBN
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah SOSIAL •
INFRASTRUKTUR INOVASI & TEKNOLOGI •
PERPUSTAKAAN •
Respon Kementerian/Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
KEMENSOS • KEMENTERIAN PU •
KEMENRISTEK LIPI BPPT PERPUSNAS •
•
Paparan: ‐ Dra. Nina Sardjunani, MA (Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan) Moderator: ‐ Ir. Dedi Masykur Riyadi (Staf Ahli Bidang Revitalisasi Perdesaan, Pertanian, dan Agroindustri)
NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011
Kelompok Prioritas Wilayah Hari/ Tanggal Sesi pada jam
: I (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi teknologi, dan Prioritas Lainnya dalam bidang Kesra) : Kalimantan : Sabtu / 1 Mei 2010 : 14.00 – 17.00
No. 0.
Tanggapan Pemerintah Daerah UMUM
Respon Hasil Diskusi Kementerian/Lembaga (Klarifikasi Daerah) KEMENDIKNAS • Untuk provinsi dengan fiskal tinggi, tidak masuk prioritas • Alokasi anggaran juga didasarkan pada kinerja UN (diprioritaskan untuk UN kinerja buruk) • Penyesuaian alokasi dana BOS • Memprioritaskan guru di DTPK dalam hal sertifikasi dan insentif • Akan ada program buku gratis KEMENAG • Informasi program tahun 2011 • Alokasi beasiswa bagi siswa miskin di sekolah agama dan mahasiswa • Alokasi peningkatan kualitas guru agama KEMENKES • Banyaknya usulan RS, jadi terkait dengan TP (politis) • Untuk daerah pemekaran, sebaiknya dimulai dari pelayanan kesehatan dasar, seperti puskesmas dan jaringannya
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Hasil Diskusi Kementerian/Lembaga (Klarifikasi Daerah) KEMENBUDPAR • KEMENRISTEK • Penguatan sistem inovasi nasional diperlukan penguatan sistem inovasi daerah KEMENTERIAN PU • Terkait dengan program sanitasi, alokasi anggaran naik 5 kali lipat • Dana air minum difokuskan pada pembiayaan bagi masyarakat miskin, sedangkan untuk air PDAM diberikan subsidi bunga • Terkait dengan program pamsimas, hanya Kalsel yang ikut program tersebut • Terkait dengan sanitasi, ada program KEMENPORA PERPUSNAS • Masih dialokasikan dana untuk perpustakaan provinsi, kab/kota, desa/kelurahan melalui DAK • Pengembangan perpustakaan digital (e‐library) BKKBN •
Kesepakatan
No.
1.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN P2PA • Penguatan dan pengoptimalan fungsi gugus tugas PDTPO KEMENKOMINFO • Ada program desa berdering, kecamatan pintar • Pembangunan desa informasi (Kaltim dan Kalbar) Bappenas Provinsi Kalimantan Barat UMUM • Mempunyai forum kerjasama revitalisasi pembangunan Kalimantan, intinya perlu peningkatan potensi SDM • Kebijakan mengenai SDM adalah peningkatan akses, terutama di daerah perbatasan KEMENDIKNAS PENDIDIKAN • Usulan untuk meningkatkan wajar • Ada beberapa kabupaten yang masuk dalam prioritas menjadi 12 tahun KEMENKES KESEHATAN • Usulan kualitas puskesmas di • Tahun ini ada program peningkatan kualitas puskesmas di perbatasan daerah perbatasan, contoh: Entikong, dll AGAMA • Pengembangan pesantren di daerah perbatasan KEBUDAYAAN & PARIWISATA KEMENBUDPAR • Dialokasikan dana sebesar
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
2.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Hasil Diskusi Kementerian/Lembaga (Klarifikasi Daerah) (pengembangan budaya, dll) • PNPM Mandiri Pariwisata akan dilakukan di 16 desa • Wilayah Kalimantan sangat berpotensi untuk dikembangkan ecotourism
PEMUDA & OLAHRAGA • Usulan pembangunan sport center KEMENRISTEK IPTEK • Usulan untuk membangun fasilitas • Bio diesel sudah diselesaikan pada tahun 2004 renewable energy dengan bio energy • Untuk tahun ini, difokuskan pada pembangkit tenaga panas bumi SOSIAL KEMENSOS • KEMEN P2PA PERLINDUNGAN PEREMPUAN • Permasalahan mengenai woman • Bekerja sama dengan Kemensos trafficking Provinsi Kalimantan Tengah UMUM • Permasalahan mengenai form F3 dan F4 KEMENDIKNAS PENDIDIKAN • Beberapa kab/kota, APK SMP dan • Ada beberapa kabupaten non‐ SMA masih di bawah nasional, prioritas diperlukan adanya sekolah dan fasilitas sekolah baru • Usulan renovasi bangunan SD, SMP, dan SMA • Usulan penambahan fasilitas pendidikan, seperti buku dan laboratorium • Permasalahan terkait kurangnya tenaga guru, maka diusulkan
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah tambahan sebanyak 5000 orang guru • Dana BOS 2010, data yang dipakai adalah 2009, sehingga ada kekuatiran kurangnya dana, maka diusulkan ABT tambahan • Usulan peningkatan tunjangan insentif guru di DTPK • Telah didirikan FK di Univ. Palangkaraya • Usulan tambahan program studi baru keguruan di Univ. Palangkaraya KESEHATAN • Usulan peningkatan kapasitas RSUD, terutama dalam bidang SDM • Usulan peningkatan pelayanan kesehatan di DTPK • Permohonan informasi adanya ujicoba BOK • Usulan peningkatan klasifikasi RSUD kab/kota • Usulan adanya bimbingan belajar khusus agar lulus tes PPDS KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Informasi mengenai program Kemenbudpar di Kalteng
PERPUSTAKAAN • Permohonan informasi program KB
Respon Kementerian/Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
KEMENKES • Untuk meningkatkan kualitas RS Pendidikan harus ada persyaratan minimal yang dipenuhi, misalnya dokter spesialis, dll • Pada tahun 2011, dana BOK untuk seluruh puskesmas sebesar 100 juta • Ada dana khusus untuk PPDS, namun memang harus berkompetisi dan ada program matrikulasi bagi dokter yang dari Indonesia Bagian Timur KEMENBUDPAR • PNPM Mandiri dilaksanakan di 10 desa pada 6 kab/kota • Memberikan dana revitalisasi museum PERPUSNAS • BKKBN
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah •
3.
Informasi mengenai BKKBN di Kalteng
Respon Kementerian/Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
program •
Pendanaan dialokasikan melalui BKKBN provinsi • Bappeda dapat memetakan dana yang dibiayai pusat dan daerah • Adanya pelatihan yang terkait dengan KB • Adanya kegiatan pendampingan kelompok • Adanya mobil penerangan KB INOVASI & TEKNOLOGI KEMENRISTEK • LIPI BPPT KEMENAG AGAMA ada pada • Usulan penambahan tenaga guru • Permasalahannya persebaran agama prasyarat pendirian • Usulan untuk menjadikan Cilik • Adanya embarkasi, seperti panjang Riwut sebagai embarkasi haji baru minimal runway bandar udara, kapasitas asrama haji, adanya kantor imigrasi, bea cukai, dll PEMUDA & OLAHRAGA • Permohonan informasi program yang akan diadakan Provinsi Kalimantan Timur UMUM • IPM sudah di atas angka nasional • Pertumbuhan penduduk disebabkan karena migrasi dari daerah lain, bukan pertumbuhan alami PENDIDIKAN KEMENDIKNAS
No.
4.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
•
• Kalimantan Timur bukan prioritas, karena kemampuan fiscal yang tinggi
KEMENBUDPAR • Alokasi dana revitalisasi Museum Mulawarman sudah dianggarkan • PNPM Mandiri dilaksanakan di 7 desa pada 5 kab/kota PEMUDA & OLAHRAGA KEMENPORA • Usulan untuk membangun sekolah • olahraga nasional, terkait dengan pemanfaatan fasilitas olahraga yang telah ada Provinsi Kalimantan Selatan UMUM
APK SD, SMP, dan SMA masih jauh dari nasional, maka diusulkan penambahan dana BOS, beasiswa miskin, dll • Perlu ditinjau ulang mengenai dana BOS untuk SD dan beasiswa miskin KESEHATAN • Balita dengan gizi kurang dan buruk masih cukup tinggi (>10 persen), maka diperlukan usulan dana tambahan mengenai gizi • Usulan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti puskesmas dan jaringannya • Penduduk miskin yang belum terlayani Jamkesmas, dilayani dengan Jamkesda • Sudah ada dana BOK daerah untuk puskesmas, tetapi belum mencukupi • Usulan mengenai dana riset gizi secara khusus KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Usulan revitalisasi Museum Mulawarman
KEMENKES •
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
KEMENDIKNAS • Ada beberapa kabupaten prioritas
KEMENKES •
KEMENBUDPAR • Sudah dialokasikan anggaran, termasuk untuk revitalisasi museum, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM, dll • Program PNPM Mandiri dilaksanakan di 10 desa KEMENPORA • BKKBN •
KEMENSOS • KEMENTERIAN PU •
KEMENRISTEK
•
IPM masih no. 26 (di bawah posisi nasional) PENDIDIKAN • Dari 5 usulan program yang ada, yang diakomodir hanya 1 kegiatan KESEHATAN • Usulan pembangunan RSUD KEBUDAYAAN & PARIWISATA •
PEMUDA & OLAHRAGA •
KB SOSIAL •
INFRASTRUKTUR INOVASI & TEKNOLOGI •
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
PERPUSTAKAAN •
Respon Kementerian/Lembaga LIPI BPPT PERPUSNAS •
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Paparan: ‐ Dra. Nina Sardjunani, MA (Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan) Moderator: ‐ Ir. Dedi Masykur Riyadi (Staf Ahli Bidang Revitalisasi Perdesaan, Pertanian, dan Agroindustri)
NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011
Kelompok Prioritas Wilayah Hari/ Tanggal Sesi pada jam
: I (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi teknologi, dan Prioritas Lainnya dalam bidang Kesra) : KALIMANTAN (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur) : Sabtu/1 Mei 2010 : 14.00 – 17.30
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
UMUM •
Respon Kementerian/Lembaga
UMUM KEMENDIKNAS • BOS dan bantuan untuk siswa miskin tetap ada. • Prioritaskan insentif pada guru‐ guru daerah terpencil. • Kebijakan lain adalah pemberian buku paket. • Prioritas pada sekolah satu atap. • Prioritas anggaran pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah, IPM rendah. • Intervensi pada daerah‐daerahnya yang UN nya rendah. • Infrastruktur 190.000 ruang SD Æ akan diselesaikan. Namun, daerah punya banyak kesempatan untuk melakukan inisiatif perbaikan. KEMENKES • Untuk RS dan puskesmas akan ada PP‐nya dan sangat terkait dengan keputusan di DPR. • Untuk daerah pemekaran sebaiknya mulai dengan puskesmas perawatan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/Lembaga jangan langsung membuat RS (pengalaman menunjukkan tidak efektif jika langsung RS). KEMENPORA • Dana Dekon untuk pengembangan pemuda dan olahraga sudah dialokasikan. KEMEN PU • Dalam 5 tahun ke depan, program air minum akan naik 2‐3 kali lipat dan sanitasi 5 kali lipat. • Sesuai dengan rencana pencapaian MDGs, secara nasional cakupan pelayanan mencapai 46,6% pada tahun 2015 ditargetkan 60%, sanitasi 51% akhir tahun 2015 ditingkatkan menjadi 62,4%. • Masalah program: air minum dan sanitasi difokuskan untuk melayani MBR. • Air minum skemanya : 1) kota yang sudah dilayani PDAM, pengembangan SPAM diprogramkan melalui dana pinjaman perbankan, pemerintah akan mendukung air baku dan subsidi bunga (selisih bunga bank dengan BI rate); 2) untuk semi urban/kecamatan, akan dibantu dari unit produksi sedangkan distribusinya diharapkan APBD; dan 3) pedesaan akan mendapat program hibah (APBN, PAMSIMAS, dan DAK). • Kalsel menjadi lokasi PAMSIMAS. Merupakan program pemberdayaan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/Lembaga masyarakat kerjasama PU dan Kemenkes, untuk desa 275 juta dengan dana pendamping 10% dari APBD dan 20% dari masyarakat in cash dan in kind sedangkan 70% APBN. • Lainya dengan DAK. • Sanitasi : STBM kerjasama dengan Kemenkes. APBN Sanimas. • Usulan air minum dan PLP sebagian sudah ada akomodasinya dalam Renja K/L PU. PERPUSNAS • Kegiatan terdiri dari : pengembangan perpustakaan umum desa dan pengembangan perpustakaan kab/kota. • Pengembangan perpustakaan digital masih dikoordinir pusat untuk pengembangan software. KEMENRISTEK • Misi menguatkan sistem inovasi nasional yang berkaitan erat dengan sistem inovasi daerah KEMENBUDPAR • Ada 5 program yang didaerahkan kegiatan dan penganggarannya. KEMENKOMINFO • Bergerak di 2 bidang: infrastruktur telekomunikasi (Desa Berdering) dan Diseminasi informasi.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
• 4.000 kecamatan yang sudah memiliki desa berdering akan ditingkatkan menjadi desa memiliki internet. • 2011 : pembengunan desa informasi misal Kab. Nunukan Kaltim, Kab. Kutai Barat, Kab. Sambas Kalbar, Kab. Sanggau, dan Kab. Sintang. • Pengembangan sistem informasi akan diberlakukan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), 2011 8 regional wilayah akan melakukan pendidikan bagi aparat daerah untuk pengembangan dokumentasi.
1. Provinsi KALIMANTAN BARAT
UMUM • Kalimantan punya paguyuban forum kerjasama pembangunan Kalimantan Æ perlu akselerasi peningkatan kualitas SDM. Kalimantan kaya SDA tetapi belum ditunjang oleh SDM yang berkualitas (dokumen sudah didistribusikan ke K/L terkait). • Kebijakan masalah akses baik pelayanan pendidikan maupun kesehatan terutama di daerah perbatasan. Memang sudah dibangun puskesmas dan sekolah namun menjangkaunya yang menjadi masalah. PENDIDIKAN
Nama K/L KEMENDIKNAS • Cukup banyak kabupaten masuk dalam prioritas 1.
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
PERPUSTAKAAN • Bukan wajar 9 tahun, tetapi wajar 12 tahun harus bisa dicapai. Anak usia sekolah di daerah perbatasan sudah didata untuk disekolahkan di boarding school termasuk pesantren daerah perbatasan.
KESEHATAN • Dokter di perbatasan masih sangat kurang. Diharapkan puskesmas dapat dilengkapi dengan SDM kesehatannya. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Respon Kementerian/Lembaga • Untuk pendidikan dasar dan menengah sudah ada alokasinya.
Nama K/L KEMENKES • Puskesmas perbatasan akan diperbaiki tahun ini. Jika dikembangkan dengan perumahan akan disediakan dana. Nama K/L KEMENBUDPAR • Pengembangan nilai budaya seni dan budaya : pegelaran seni dan budaya di kota‐kota besar. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dan pemasaran, peningkatan kapasitas SDM pariwisata. • Akan disampaikan alokasi kegiatan dan anggaran program budpar yang didaerahkan. • PNPM bidang pariwisata memang belum ada besarannya namun target lokasi sudah ada. Kalbar 13 desa di 6 kab/kota. • Tourism sangat potensial di Kalbar : Heart of Borneo di Tanjung Puting. KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI • Ada pilot project dalam rangka bio energy 10%. Kerjasama dengan ristek, pertamina dan ITP Æ
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
• Diusulkan destinasi di Enrekang dan Batang Lupar bukan Tanjung Puting. • Mohon bantuan juga dalam bentuk regulasi, akan dibangun homestay dengan standar internasional Æ pemberdayaan ekonomi rakyat.
Sudah dianggarkan untuk pembangunan kebun raya, diharapkan LIPI dapat melaksanakan kegiatan di sini.
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah kebijakan RPJMN menjadikan Kalimantan sebagai pulau energi dan salah satunya adalah renewable energy. PEMUDA DAN OLAHRAGA • Sedang disiapkan sport center, master plan dan lahan sudah disiapkan dari APBD. Namun untuk pembangunan fisiknya dapat di‐ share antara daerah dengan pusat. Untuk mempersiapkan PON juga. Diharapkan bisa dibangun dengan standar internasional. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK • Masalah human traficking, TKI ilegal transit di Kalbar Æ menjadi tanggung jawab Kalbar.
Respon Kementerian/Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Nama K/L KEMENPORA • Pengembangan sport center sudah ada komunikasi dengan Bupati. Dan nantinya pun hanya akan dalam bentuk bantuan.
Nama K/L KEMEN PP DAN PA • Human Traficking menjadi concern PP dan PA. melalui dukungan penguatan fungsi dan tugas gugus kerja PTPPO (pencegahan tindak pidana perdagangan orang). Kerjasama lintas sektor dengan Kemenkokesra, Kemensos, Kemenkes. • Demikian dengan PUG, kami juga akan memberikan dukungan penguatan PUG di daerah.
2. Provinsi KALIMANTAN SELATAN
Nama K/L KEMENDIKNAS • Prioritas 1: Kab. Balangan, Banjar, Barito, dll. • Sudah ada alokasi dukungan.
• Kami mengharapkan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Selatan.
PENDIDIKAN • IPM masih di posisi ke‐26 dari seluruh Indonesia. • Usulan PAUD, wajar dikdas, SMP Ædi shortlist hanya masuk dukungan manajemen pelaksanaan dan tugas teknis lainnya untuk TK.
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
• Diharapkan dalam pembahasan yang lain (yang ada dalam F4) agar dapat dimasukkan program lain terkait pendidikan. KESEHATAN • Program pengembangan SDMK dan pengembangan 3 RS belum masuk dalam semua format. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Nama K/L KEMENBUDPAR • Mendapat alokasi 5 program yang didaerahkan. Pagelaran seni budaya untuk 13 kab/kota, termasuk fasilitasi museum. • Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, dan sarana pendukung penyelenggaraan kepariwisataan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata sudah ada anggarannya. • PNPM mandiri pariwisata meliputi 10 desa di 6 kab/kota.
Kesepakatan
3. Provinsi KALIMANTAN TENGAH
Nama K/L KEMENDIKNAS • Beberapa daerah masuk prioritas 2. Jadi sudah ada alokasinya.
• Ada beberapa kabupaten yang tidak menjadi prioritas. Di RPJMN sekarang, ada daftar DTPK tapi jangan sampai indikator ini saja yang menjadi pertimbangan untuk lokasi kegiatan.
PENDIDIKAN • Beberapa kabupaten APK SMP dan MTs masih dibawah 90%, padahal nasional 95% sehingga perlu dukungan untuk pembangunan SD dan SMP. • Umur bangunan sekolah sudah banyak yang tua, diharapkan ada rehabilitasi bangunan SD, SMP, dan SMA. • Ada DAK untuk 2 kabupaten
No.
•
•
•
•
•
•
Tanggapan Pemerintah Daerah (Kotawaringin Timur dan Barat), namun 2 tahun lalu dihentikan. Kualifikasi S1 dan D4 kurang dari 30%, yang bersertifikat baru 15%. 2007 dapat 3.000, 2008 2.500 namun 2009 dan 2010 turun. Kami usulkan 5.000 pada 2011 untuk dapat menutupi kekurangan sebelumnya. Masalah BOS, dana BOS 2010 kelihatannya menggunakan data 2009 sehingga angka BOS 2010 kurang. Demikian juga dengan angka 2011. Tahun 2009, sudah pernah menjadi temuan angka yang tidak match ini. Kami usulkan dalam APBN‐P bisa diakomodir untuk penambahan sebanyak 20%. Tunjangan kesejahteraan guru di daerah terpencil. Padahal, di Kalteng kabupaten2 sangat besar, sehingga di Kota bahkan Kota Palangkaraya sendiri juga ada yang terpencil. Jadi sebenarnya ada 13 kab dan 1 kota, daerah terpencil. Telah mendirikan FK dengan APBD provinsi dan kab/kota. Kami mohon dukungan untuk ini. Target perbandingan SMA dengan SMK adalah 60 : 40, permasalahannya adalah kekurangan guru. Tidak ada di Palangkaraya program yang memproduksi guru.
Respon Kementerian/Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah PERPUSTAKAAN • Ke depan, program perpustakaan apakah masih ada?
KESEHATAN • RS kedokteran dan RSU masih menjadi masalah. Terutama sarana dan prasarana serta SDMK‐nya. • Pelayanan kesehatan untuk daerah terpencil juga masih banyak. Di RPJMN, Kalteng diidentifikasi hanya 1 kab tertinggal. Tetapi sebenarnya masih banyak di Kalteng. • Rencana uji coba BOK untuk tahun 2011 di Kalteng. • Bupati2 banyak yang ingin meningkatkan klasifikasi RS kab. Bagaimana bisa didukung dengan dokter spesialis. • Program PPDS dari Kalteng banyak yang tidak lulus. Bisa tidak dalam bentuk bimbel kemudian apa yang bisa dibuat agar bisa lulus. • UU kesehatan, anggaran kesehatan 5%. Kalteng masih butuh anggaran yang besar untuk ini. Di APBD sudah diupayakan tidak kurang dari 10%. • Inpres kawasan PLG, sebanyak 228. Sudah komitmen dari Kemenkes untuk membangung pustu di kawasan tsb, tetapi baru 25 yang sudah dibangun.
Respon Kementerian/Lembaga
Nama K/L KEMENKES • Untuk meningkatkan menjadi RS kelas B pendidikan, pertama SDM harus ada 15 jenis spesialis baru bisa ditingkatkan. Kedua, harus ada kerjasama dengan FK. • BOK tahun 2011 seluruhnya akan dapat. Konsepnya BOK adalah bantuan, bukan semua puskesmas akan diambil alih. Sebagian juga harus ditunjang dari Pemda.Tahun 2010 semua dapat BOK hanya besarannya yang berbeda. • PPDS : dokter jika ingin mendapat STR (surat tanda registrasi) harus ada bukti seminar, menangani pasien, mengajar, dll setelah itu baru bisa lulus ujian PPDS. • Ada program matrikulasi untuk persamaan dokter‐dokter terutama yang berasal dari wilyah timur. Standar tidak mungkin diturunkan karena untuk menjamin kualitas. • Masih negosiasi dengan perimbangan dan DJA untuk perhitungan 5% anggaran kesehatan. • Survei gizi bisa dikembangkan pemberdayaan masyarakat untuk
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) • 2009 dan 2010, ada 34 desa yang dikembangkan perpustakaannya. • Program bahasa daerah di desa model, ada 3 desa perkabupaten Æ harapannya lokasi perpustakaan dan desa wisata PNPM mandiri Bupar dapat disinergikan.
Kesepakatan
• Tetap mengharapkan dukungan pendanaan untuk rehab maupun membangun pustu di daerah PLG • Dukungan pengadaan obat untuk tahun 2011 dialokasikan DAK‐nya di 14 kab/kota. • Kalteng belum ada produksi obat‐ obatan. Untuk pengadaan obat esensial generik mohon dipermudah, karena penetapan harga pernah lebih rendah dari harga obat esensial generik sehingga tidak bisa dilakukan pengadaan. • BUMN terkait juga sering tidak serius dalam menangani pengadaan obat esensial generik ini.
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah BPOM • Mohon agar program terkait POM bisa didukung.
KB • Angka pertumbuhan penduduk kita masih tinggi.
Respon Kementerian/Lembaga memantau pertumbuhan dan gizi balita. • SDMK memang masih bermasalah. Sedang disusun Perpres tentang penempatan tenaga kesehatan strategis dengan memberikan insentif. Akan diikat dengan beasiswa. • RS daerah akan diusulkan. Nama K/L BKKBN • KB juga merupakan urusan daerah. Untuk pendanaan yang ada dalam APBN dialokasikan dalam BKKBN provinsi, tetapi tidak hanya untuk provinsi dana juga digunakan untuk revitalisasi KB di kab/kota. • Mohon Bappeda dapat memetakan kegiatan mana yang harus dibiayai pusat dan mana yang dibiayai daerah. • Prioritas : mendukung pencapaian peningkatan pelayanan 23.500 klinik memalui pengadaan sarana dan prasarana (lewat DAK juga). Prioritas ini masuk dalam Inpres I dan III 2010. • Diharapkan ada database pada tahun 2011, klinik pemerintah dan swasta by name by address. • Disamping itu, ada pelatihan bagi provider (PLKB), dikembangkan juga e‐learning lewat website BKKBN. • Pembinaan kelompok‐kelompok KB untuk meningkatkan kesertaan ber – KB.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
• DAK : pembangunan infrastruktur, dan kendaraan KB mobile.
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Nama K/L KEMENBUDPAR • PNPM pariwisata mencapai 10 desa di 6 kab/kota. • Revitalisasi museum sudah ada alokasi anggarannya.
AGAMA • Kalteng sangat kekurangan guru agama, mohon agar dapat ditempatkan guru agama. • Embarkasi haji diharapkan dapat di Palangkaraya pada 2011/2012, landasan sudah siap tetapi dari Kemenag belum ada ijinnya.
Nama K/L KEMENAG • RKP 2011 Kemenag, mengalokasikan beasiswa bagi siswa miskin di MI, MTs dan Aliyah serta mahasiswa (tidak terbatas di IAIN saja) • Selain itu, alokasi untuk peningkatan kualitas guru agama Kristen, Katolik, Budha dan Kong Hu Cu. • Informasi yang didapat dari Kanwil Agama Kalteng memang tenaga guru agama sangat terbatas. Kekurangan ini disebabkan karena masalah persebaran guru agama tsb. (ada daerah yang kelebihan guru dan ada yang kekurangan), alokasi tenaga guru masih terbatas (baik PNS maupun honorer) Æ akan diteruskan ke Ropeg terutama untuk pemenuhan yang PNS. • Embarkasi : tahun 2009 memang sangat diharapkan Kalteng dijadikan embarkasi. Sudah dikeluarkan SKB mengenai syarat‐syarat berdirinya embarkasi. Saat ini ada 12 embarkasi di Indonesia. Syarat
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/Lembaga embarkasi : run way minimal 2.500 m (info di Kalteng sudah dibangun), minimal jamaah haji 7.000 orang, asrama haji sudah berkapasitas minimal 1.200 orang, ada kantor imigrasi, bea cukai dan pemeriksaan kesehatan.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
4. Provinsi KALIMANTAN TIMUR
• Provinsi kaya iya tetapi masih perlu diprioritaskan. Karena persoalannya di Kaltim misal PDRB terakhir 315,2 T tetapi 78,9% kontribusi dari migas dan pertambangan. Padahal ini merupakan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. • Deposit batubara 16,5 M ton, Pemda Kaltim dan masyarakatnya sudah sadar bahwa harus ada konsep ekonomi berkelanjutan. Setiap pendapatan dari migas dan pertambangan harus digunakan untuk pengembangan komoditas seperti pertanian. • Tahun 2009, ekspor USD 24,6 M, USD 17 M adalah migas USD 7 M adalah non migas. • Oleh karena itu, saat ini pembangunan difokuskan ke infrastruktur. • Beberapa daerah perbatasan juga masih sangat sulit akses transportasinya. Sehingga harus dibangun infrastrukturnya. • Perekonomian dikembangkan ke arah pertanian dan perkebunan.
UMUM
Bappenas:
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
PENDIDIKAN • APM Kaltim pada peringkat 5, yaitu 95,79%. Tetapi Kaltim dengan 13,6 juta pertumbuhan 2,12% Æ disebabkan karena migran bukan pertumbuhan alami. • APM bisa turun karena menampung beban dari migran daerah lain. • APM SD dan SMP, APK SMA dan SMK masih jauh dari angka nasional. Mohon bantuan baik BOS, beasiswa siswa miskin dan fasilitas. • 203 M yang diusulkan dari Renja 183 M. Perhitungan kami, ini hanya akan memenuhi 90%, ada 48 ribu siswa yang akan kehilangan BOS. Perlu dilihat kembali jumlah daripada siswa khususnya SD. • Demikian pula dengan beasiswa miskin. KESEHATAN • Balita dengan gizi kurang dan buruk 10,47%. • Dari PP 38 memang sudah diatur menjadi tanggung jawab Pemda namun perlu bantuan dari Pusat. • Selama 2 tahun tidak ada program terkait gizi. • Program yang mengarah pada pelayanan kesehatan dasar memang kewenangan Pemda, tetapui Pusat tetap perlu
Respon Kementerian/Lembaga
Nama K/L KEMENDIKNAS • Kaltim memiliki kapasitas fiskal daerah tinggi, provinsi diberi kesempatan untuk dapat meng‐ exercise kemampuan daerahnya. • Disediakan penunjang PAUD.
Nama K/L KEMENKES
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
• Fiskal sehat, tapi kebutuhan IPM‐nya tinggi. IPM tinggi karena PDRB per kapita nya yang tinggi.
No.
•
•
•
•
Tanggapan Pemerintah Daerah mendukung terutama fasilitas puskesmas dan minimnya sarana prasarana. 2010: Jamkesmas kuotanya 925 ribu. Kaltim mengalokasikan Jamkesmas 25 M. Tetapi perlu tetap mendapat perhatian prioritas. Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas ada di APBD. Namun, APBD tinggi dari migas dan batubara Æ diprioritaskan pada infrastruktur. Sehingga perhatian untuk peningkatan SDM akan sedikit terganggu. Perhatian untuk program peningkatan kesehatan masyarakat, dari 212 puskesmas, BOK sebesar 94 M baru untuk 49 puskesmas. Bagaimana pelayanan dasar bisa lebih baik. Masalah gizi : pembinaan gizi masyarakat mengajukan 2.583 juta, dari Renja K/L 1.700 perlu direview kembali. Kegiatan terutama untuk master plan gizi di 14 kab/kota.
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA • Museum di Kaltim ada 6, museum Mulawarman paling tidak bisa mendapat dukungan dari Pusat.
Respon Kementerian/Lembaga
Nama K/L KEMENBUDPAR • Untuk museum di Kaltim sama dengan Kalteng akan diberikan alokasi anggaran yang cukup signfikan pada 2011 (masih pagu indikatif). • PNPM mandiri di Kaltim 17 desa.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Respon Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga PEMUDA DAN OLAHRAGA Nama K/L KEMENPORA • Dalam rangka peningkatan kualitas • Perlu pembahasan lebih lanjut SDM, 2008 ada PON ke‐17 dan untuk sekolah olahraga. sudah memakan biaya besar. Sehingga dimanfaatkan oleh Kaltim untuk membuka sekolah olahraga untuk regional. Perlu dukungan dari Kemendiknas dan Kemenpora.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan