NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Kelompok Prioritas Wilayah Hari/ Tanggal Sesi pada jam

: I (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi teknologi, dan Prioritas Lainnya dalam bidang Kesra) : Sulawesi (Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) : Kamis/ 29 April 2010 : 14.00 – 17.30

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah

UMUM

Respon Kementerian/Lembaga

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)

Nama K/L KEMENDIKNAS • Arahan dari RPJMN adalah peningkatan pelayanan pendidikan. Misal. Pengadaan buku ajar, perluasan atau peningkatan infrastruktur di semua jenjang. Untuk meningkatkan proses belajar dan mengajar peran BOS akan ditingkatkan. Akan dilakukan penyesuaian angka di dalam tindak lanjut. • Sasaran UU No. 14, percepatan kualifikasi dan sertifikasi di 2014 akan dilanjutkan dan disinergikan dengan daerah (ada daerah yang sudah menyediakan anggaran dari APBD) • Perpustakaan untuk SD dan SMP akan dibicarakan. • Tindak lanjut Inpres 3/2010, tentang MDGs untuk keberaksaraan menjadi perhatian Mendiknas. Demikian halnya dengan beasiswa miskin. • Dalam Renstra Kemendiknas, indikator untuk mencapai output dan outcome 2011 sudah ditetapkan. Akan diinventarisir kegiatan mana

Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga yang akan memberi kontribusi terhadap pencapaian indikator. • Pendidikan TK dan dasar sudah ada alokasi. Nama K/L KEMENAG • Kami juga sudah mengalokasikan apa yang menjadi kebutuhan daerah. Nama K/L KEMENKES • Alokasi anggaran untuk Sulawesi sudah tersedia. Namun, perlu pembahasan lebih lanjut, jika ada usulan daerah yang lebih kecil daripada alokasi yang disediakan. Perlu penyesuaian terhadap matrik tsb. • Untuk kegiatan PP dan PL. Sulut 1,46 M, Gorontalo 1,87 M, Sulsel 4,7 Sulteng 4,3 Sultra 900 juta, Sulbar 1,.. M. • Ada kegiatan perundangan‐undangan yang memang di Pusat. Kalau daerah bisa diundang dalam penyusunannya. • Kegiatan tetap pada prinsipnya bottom up bukan top down. Bappenas • Penyesuaian matrik antara pusat dan daerah harus diselesaikan sampai dengan tangal 7 Mei 2010. • Kalau dari pusat lebih besar dari usulan daerah kenapa bisa terjadi demikian.


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga Nama K/L KEMENBUDPAR • Anggaran Budpar makin tahun makin meningkat sehingga anggaran yang ke daerah juga meningkat. • Perbedaan2 yang terdapat dalam matriks akan didiskusikan lebih lanjut. Punya waktu sampai dengan tanggal 7. • Sudah ada renstra kl, sudah ada target selama 5 tahun dan juga anggarannya. Sebaiknya tidak banyak menyimpang dari renstra tersebut. • Tidak selalu terkonsentrasi untuk pembnagunan fisik, tp jika ada dapat diusulkan. Fokus utama adalah pelayanan bagi wisatawan baik domestik maupun internasional. Diantaranya melalui paket‐oaket wisata. Selain itu dilakukan juga pemberdayaan masyarakat agar masy dapat terlibat. • Yang kurang adah daya tarik pariwisata, terutama infrastruktur. Oleh sebab itu diperlukan dukungan dari lintas sekor. Pemda dapat mengusulkan hal ini kepada budpar, budpar akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan k/l sektor. • Jika daerah punya paket wisata, maka akan sangat memudahkan pemasarannya. Hal tersebut akan didukung oleh budpar. • Anggaran untuk daerah ada di program dukungan, namun usulan daerah itu banyak di program2 atas.


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga Oleh sebab itu makanya tidak kelihatan. Usul moderator: jika rapat tidak hanya undang dinas, tetapi juga Bappeda nya. Nama K/L kementerian pemuda dan olahraga • Terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana, walaupun daerah tidak menyampaikan, namun sudah dialokasikan. • Pora melihat analisis prioritas, jika itu prioritas maka itu yang akan diusulkan. Sifatnya adalah bantuan dan bukan keseluruhan. • Akan dilakukan diskusi lebih lanjut kegiatan‐kegiatan usulan tersebut. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK • KPP dan PA bukan kementerian yang sifatnya teknis. • Upaya yang dilakukan adalah menysuun berbagai policy yang terkait PUG dan perlindungan anak baik di pusat dan daerah. • Kita juga melakukan fasilitasi terhadap daerah. • PUG merupakan salah satu pengarusutamaan dalam pembangunan dan juga lintas bidang anak. Oleh sebab itu kita harus mendukung pelaksanaanya.


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga • Diharapkan juga anggaran yang dialokasikan oleh k/l maupun pemda dapat responsif gender. PERPUSNAS • Walaupun program pengembangan perpustakaan tidak rercantum dalam shortlist dan longlist. Perpusnas sudah mengalokasikan anggaran untuk daerah dan disesuaikan dengan program prioritas nasional. • Dekon : pengembangan perpustakaan desa dan penguatan perpustakaan Kab/kota. • Mobil keliling dan koleksinya disediakan pusat, anggaran untuk kab/kota di dekon‐kan. Namun untuk pembangunan fisik perpustakaan, belum ada anggaran hanya sebatas penyediaan koleksi. • Perpustakaan RS akan dinilai efektivitasnya, jika efektif akan dilanjutkan. BKKBN • Bantuan pendanaan untuk revitasliasi kb memang ada. Akan dialokasikan melalui bkkbn provinsi. Oleh sebab itu sebaiknya bappeda dapat mengkoordinasikan apa saja kebutuhannya • Upaya yang bisa di do bkkbn melalu apbn dan dak adalah melalui peningkatan sarpras pelayanan kb dan mohon untuk tetap bisa dipantau, iud kit dan implant kit


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga (DAK) agar tidak di revisi krn indikatornya sudah tercantum di inpres 1. Kementerian ristek • Ada program ….. tidak blog grant, tp berkompetisi (riset dasar, terapan, difusi, dapat dilihat di www.ristek.go.id) • Alokasi untuk daerah: menjadikan keunggulan komparatif menjadi kompepetitif melalui pelatihan dan penetapan sistem inovasi daerah sebagai bagian dr sistem inovasi nasional. • Untuk sulawesi yang sudah masuk dalah sulteng (kotamadya palu). • Mohon partisipasi dari sulawesi untuk tahun depan melalui artikel‐ artikelnya. • Ada program pemberdayaan pemuda bekerja sama dengan budpar dan pora Kominfo • Ada beberapa prioritas yang dilakukan di beberapa kecamatan di sulawesi yaitu desa informasi dan radio komunitas. • Radio komunitas untuk tahun 2011 ada di 2 kab, antara laibn: kec tabulanggang (2 radio), kecamatan siau (1 ))


Kesepakatan

No.


1. Provinsi SULAWESI UTARA

Respon Kementerian/Lembaga KEMEN PU • Sektor air minum o di sulut sudah sesuai antara usulan dengan renja k/l o Untuk gorontalo juga sama o Sulbar sama o Sultra sama • Hasil tampak siring untuk target mdgs air minum 64%; 62,4% untuk sanitasi.


Kesepakatan

UMUM • Pada prinsipnya sudah sepakat dengan long list, kecuali untuk beberapa hal, yaitu: 1) Yang belum bisa masuk dalam software : sektor pemuda dan olahraga PENDIDIKAN Nama K/L KEMENDIKNAS • Sepakat dengan program pendidikan • Hal‐hal lebih lanjut akan dibicarakan. TK, Dasar dan Menengah khusus Untuk PMTAS sudah ada angkanya. untuk item BOS sepakat. Yang belum masuk dalam list ini adalah program PMTAS SD dan SMP dan kami memang belum mengusulkan untuk item ini. Mohon agar dapat menjadi perhatian. • Program pendidikan menengah khususnya butir 2, usulan 9,5 yang dialokasikan DIknas 8,2 Æ mohon agar dimasukkan dalam kolom dibahas lebih lanjut. Kami ada 3 kab. kepulauan dan semuanya perbatasan, terdapat kesulitan akses transportasi sehingga mohon

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah dipertimbangkan tingkat kesulitan yang dihadapi. • Penyediaan guru untuk seluruh jenjang pendidikan, usul 249 alokasi 108, mohon agar bisa dibahas lebih lanjut. KESEHATAN • Program pembinaan pelayanan kesehatan ibu, usul 3,8 M alokasi 8,5 M kami sepakat. • Pembinaan pelayanan kesehatan anak, alokasi 2,8 M sepakat • Program pembinaan pelayanan kesehatan komunitas dan gender, masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan Kemenkes. 2010 1,6 M, kenapa Renja Cuma 600 juta. Padahal puskesmas di daerah perbatasan merupakan prioritas ke‐ 8, tingkat kesulitan akses di daerah tsb. tinggi. • Pembinaan gizi masyarakat, ada kesalahan angka. Alokasi K/L 1,7 M kami sepakat. • Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, butir 2., usul 1,6 M alokasi 1,4 M kami sepakat. • Butir 1.1 komponen penyehatan lingkungan belum ada, mohon dipertimbangkan. • Untuk program promkes, belum ada alokasinya. Mohon dipertimbangkan.



Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA • Untuk kegiatan pariwisata, di Sulut industri pariwisata khususnya MICE sedang berkembang. Mohon agar angka‐angka alokasi dalam matrik bisa disesuaikan.

2. Provinsi GORONTALO

UMUM • IPM di Sulawesi masih di bawah rata‐rata nasional, kecuali untuk Sulut. • Di Gorontalo, performance 5 kab masih berada di bawah rata‐rata IPM Gorontalo dan 1 kota Gorontalo sudah di atas angka Gorontalo. • Ada 15 kecamatan IPM di bawah IPM Gorontalo. Untuk indeks pendidikan dan kesehatan masih jauh dari yang diharapkan. • Untuk APK, tingkat SMA untuk Gorontalo nasional 64,28, sedangkan Gorontalo sudah di atas rata‐rata nasional. • Prioritas Pembangunan Gorontalo : Peningkatan Kualitas SDM, pegurangan kemiskinan dan

Respon Kementerian/Lembaga Nama K/L KEMENBUDPAR • Matrik memang masih ada yang dispute angkanya. Akan disinergikan lebih lanjut dengan Sulut. • Sulut masuk dalam program MICE, jadi akan kami dukung. • Dukungan pengembangan sarana prasarana pariwisata, pemasaran dan PNPM termasuk museum juga sudah ada anggarannya. Sulut tetap merupakan wilayah yang pengalokasian anggarannya meningkat.


Kesepakatan

Masukan: 1. Perlu harmonisasi antara program usulan dengan apa yang ada pada APBD 2. Mis. Diknas sudah mengakomodir usulan daerah, Tetapi masih miss di format F1, tidak muncul. 3. Pada f1, usulan program dari k/l tidak muncul. Seharusnya usulan dari k/l itu juga harus masuk di F1. Untuk ristek: Model inovasi jagung

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah pengembangan ekonomi rakyat SOSIAL • Program perlindungan dan jaminan sosial mohon dipertimbangkan, khususnya untuk rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan anak terlantar 1,3 M. ada sekitar 3.000 anak terlantar, yang dilayani baru sekitar 1.700 anak. Anak nakal 580 orang yang bisa dilayani 275 orang. Mohon dipertimbangkan agar program justice for all dapat dilaksanakan dengan baik. PENDIDIKAN • Yang belum terlihat dalam matrik sandingan, pendidikan TK dan dasar di shortlist masih kosong. APK PAUD 7,17% masih di bawah target nasional sebesar 58%. Ada 528 TK masih dalam kondisi yang belum representatif. Usul rehabilitasi gedung 100 TK dan pengadaan alat belajar mengajar. • Penyediaan dan peningkatan pendidikan SMK, usul 35,2 M diakomodir 4,3 M untuk 2011. Padahal untuk peningkatan pendidikan SMK jumlah muridnya mencapai 22%, khususnya untuk siswa baru. Dengan anggaran yang diusulkan diharapkan Gorontalo tidak akan mengalami kekurangan SMA. Sudah alokasi 16 M dari APBD. Mohon kebijakan untuk alokasi SMA


Nama K/L KEMENDIKNAS • Permintaan BOS SMA dan SMK sudah ada, barangkali tinggal diperluas sasarannya jika belum tercapai, unit cost‐nya akan dihitung kembali. Dengan catatan perhitungan anggaran daerah juga menjadi pemenuhan BOS ini. • Pemerintah pusat memberikan kesempatan pada daerah untuk memanfaatkan dana transfer yang dari APBN. • Akan dilihat lagi apakah semua rincian yang ada adalah yang diperlukan atau ada yang menjadi tanggung jawab daerah. Perlu ada pembagian kewenangan dan pembiayaan.


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah dan SMK agar dapat ditinjau kembali. • Alokasi anggaran BOS s.d tingkat SMP, mohon dipertimbangkan pemberian BOS untuk tingkat SMA. Kemendiknas punya program untuk meningkatnkan pelayanan pendidikan untuk semua. Selama ini, beban pendidikan SMA dirasa berat oleh orang tua siswa. • Rencana pembangunan sport center dengan usulan sebesar Rp. 5 M. peletakan batu pertama sudah dilakukan oleh Menpora. • Program kesetaraan paket A dan paket B juga belum diakomodir. Padahal program ini sangat penting. 3.104 orang masih butuh kebutuhan aksara dasar. KESEHATAN • Usulan prioritas sesuai dengan aplikasi yang disampaikan. Namun pada shortlist, terlihat hanya 11 kegiatan dari 22 kegiatan usulan yang diakomodir. Mohon agar Kemenkes bisa menjelaskan hal tsb. Karena IPM di Gorontalo masih jauh dari target. • Koordinasi penganggaran bisa dilakukan setelah Musrenbang. • Rencana pembangunan RS tipe B di Prov. Gorontalo, beberapa persyaratan sudah diterima. Gubernur sudah bertemu dengan Menkes terkait hal ini. Lahan pun sudah disiapkan.



Kesepakatan

No.

Tanggapan Respon Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Nama K/L KEMENBUDPAR • Kami harapkan ada penjelasan • Pengembangan museum, untuk karena dalam shortlist tidak terlihat pembangunan dapat dilakukan usulan dari kami. daerah sedangkan untuk revitalisasinya akan didukung pada • Program yang diharapkan masuk : tahun 2012. pengembangan nilai budaya, seni dan film, pengembangan sejarah • Sosialisasi UU BCB, PNPM, festival dan purbakala, pengembangan tari kami alokasikan. destinasi pariwisata (3 kab/kota). • Sudah disusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah. • Program pengembangan pemasaran, untuk promosi diusulkan 300 juta. • Program pengembangan SDM Pariwisata diusulkan pengembangan museum daerah dengan biaya Rp. 1 M. • AGAMA Nama K/L KEMENAG • Pembangunan embarkasi haji, saat • Untuk embarkasi, perlu koordinasi ini sedang dalam persiapan dan dengan Kemenhub. Pada prinsipnya kuota haji sedang diusulkan. setuju saja. Jika perhubungan Dengan adanya embarkasi mendukung, kita siap untuk Gorontalo diharapkan multiple mendukung pelayanan yang lebih effect‐nya bisa ke pengembangan baik dan akuntabel. wilayah sekitar Sulut, Sulteng dan Maluku. • Lahan sudah siap, mess haji dibangun dengan APBD. Usulan untuk pembangunan embarkasi sebesar Rp.10 M semoga dapat dipenuhi.


Kesepakatan

No.


3. Provinsi SULAWESI TENGAH



Kesepakatan

UMUM SULAWESI • Capaian indikator pembangunan di Sulteng masih perlu menjadi perhatian bersama, khusunya angka IPM. • Berkaitan dengan hasil kesepakatan dalam Musrenbang regional Sulawesi tahun 2010, dimasukkan bagaimana mempercepat pembangunan di Sulteng, dengan program pembangunan bersama, yaitu: 1) Kesepakatan bidang ekonomi: Sulawesi sebagai daerah produksi pangan : kegiatan mutu produksi caccao 2) Pengembangan pulau‐pulau kecil dan gugus kepulauan 3) DKT : perlu fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan 4) Kesepakatan bidang SDM (a) Program pro rakyat, justice for all dan percepatan MDGs (b) Peningkatan kualitas SDM dan penurunan angka kemiskinan UMUM • Hampir semua UPPD sudah ditampung dalam short list matrik sandingan. • Namun, masih ada beberapa kegiatan strategis yang belum ditampung.

No.



• Untuk beberapa K/L, terpaksa dilakukan usulan secara manual, terkait kesulitan input dalam sistem. Kemen PP dan PA dan • Kemen PORA sama sekali tidak bisa masuk dalam aplikasi sehingga tidak ada dalam long list dan short list. Usulan tersebut akhirnya diusulkan secara manual. • Pengembangan kepulauan terluar (3 pulau) diusulkan pendanaannya dari pusat untuk meningkatkan akses transportasi penghubung ke pulau tersebut dan sarana prasarana dasar. PENDIDIKAN Nama K/L KEMENDIKNAS • Sulteng cukup inovatif dalam • Akan dibicarakan pasca musrenbang memenuhi kebijakan 20% anggaran untuk SMK pertanian. pendidikan dan meningkatkan rasio • MoU kelanjutan sertifikasi Sulteng APM SMA. sudah ada angka alokasinya. Tinggal • Untuk SDM dalam pertanian, mendekatkan berapa sasaran dialokasikan 1,29 Miliar untuk kualifikasi dan sertifikasi dengan melengkapi sarana belajar mengajar berapa yang sudah disiapkan di SMK dan mohon agar dapat Kemdiknas. menjadi perhatian Kemendiknas • Peningkatan kualifikasi guru SMA dan SMK diprogramkan 25 orang, setelah lulus S2 akan ditempatkan ke sekolah bertaraf internasional. • Khusus untuk kualifikasi ke S1, alokasi APBD kurang lebih Rp. 1 M, 5.708 guru. Mohon MoU antara Kemendiknas.


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah PERPUSTAKAAN • Pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca, sebesar Rp. 6 Miliar, diharapkan dapat menjadi bagian dari pencapaian sasaran MDGs. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA • Kesepakatan Musrenbang Regional Sulawesi : Pengembangan pariwisata di Wakatobi dan Kepulauan Tobia, Tanah Toraja. • Sebanyak 16 desa mendapat PNPM untuk desa wisata.

4. Provinsi SULAWESI BARAT

UMUM • Masalah Shortlist sudah kami sandingkan, ternyata dalam kolom Renja K/L hampir 95% kosong. Berarti usulan Sulbar tidak cocok dengan K/L berarti masuk F4 dan harus lobby lagi s.d tanggal 7. Walaupun UPPD dari Sulbar tidak ada tetapi dari Renja K/L ada itu juga akan kami telaah lebih lanjut.



Kesepakatan

Nama K/L KEMENBUDPAR • Untuk program yang didaerahkan seperti program destinasi pariwisata,PNPM, kesejarahan sudah ada alokasinya. Tetapi untuk ke daerah mana perlu pembahasan lebih lanjut. • Revitalisasi museum sudah ada anggarannya.

Bappenas: Memang form F1 diharapkan membantu persandingan, namun memang ada beberapa kekeliruan dalam pengisian. Perlu perhatian dari K/L terhadap kegiatan‐kegiatan yang ada. Anggarannya, untuk SMP, SMA dan PT tidak mungkin tidak ada, tetapi mungkin angkanya yang agak berbeda.

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah PENDIDIKAN • Shortlist Kemendiknas tercantum 9 kegiatan, tetapi di RKP 2011 ada 26 kegiatan. Mohon agar Sulbar nanti diberi kesempatan untuk memperbaiki shortlist. • SMP, SMA dan Universitas tidak tercantum padahal di RKP 2011 ada. Termasuk diusulkan adanya bantuan pembangunan universitas Sulbar yang tahun ini direncanakan untuk menjadi PTN. • APM SDLB di UPPD diusulkan 1,2 T tetapi di matrik tertulis 2,2 T. Diharapkan dapat direalokasi ke kegiatan yang lainnya. KESEHATAN • Isian untuk usulan sarana dan prasarana RS vertical ada kesulitan pengisian pada software‐nya. Kami harap RS vertical Sulbar dan Puskesmas plus (ada 3 lokasi) bisa dimasukkan dalam shortlist.

Respon Kementerian/Lembaga Nama K/L KEMENDIKNAS • Kami tidak memperoleh matrik sandingan dari Sulbar. Kita sebetulnya sudah mendistribusikan dan menyiapkan dukungan yang dibutuhkan jadi tidak perlu khawatir.


Kesepakatan

KB • Belum ada usulan yang ditampung di shortlist. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Nama K/L KEMENBUDPAR • Belum ada usulan yang ditampung • Walaupun tidak ada matrik di shortlist. usulannya, Sulbar sama potensinya dengan wilayah lain di Sulawesi termasuk alokasi anggaran dari Budpar juga sama untuk men‐ dukung pagelaran seni, penataan lingkungan adat, promosi dan du‐ kungan kegiatan pariwisata, 14 desa PNPM mandiri ada dukungannya

No.


Respon Kementerian/Lembaga AGAMA Nama K/L KEMENAG • Belum ada usulan yang ditampung • 160 M untuk Sulbar tahun 2011. di shortlist. Untuk madrasah dan PTS. KOMUNIKASI DAN INFORMASI • Belum ada usulan yang ditampung di shortlist. PEMUDA DAN OLAHRAGA • Belum ada usulan yang ditampung di shortlist

5. Provinsi SULAWESI SELATAN

UMUM • Kondisi IPM saat ini angkanya baru 70,824. Kemiskinan 993.570 orang diantara 7,8 juta penduduk Sulsel (13 persen). Pertumbuhan ekonomi turun dari 7,78 % menjadi 7,2%. • Program‐program K/L yang ada mohon dapat didaerahkan. Apa yang direncanakan di tahun 2011, sedapat mungkin dikomunikasikan pada provinsi, jangan setelah diketuk palu anggarannya baru disosialisasi. Karena ini menyangkut penganggaran di daerah serta RPJMD, sehingga ada kesepakatan antara pusat dan provinsi. • Short list satu‐satunya yang ada adalah kesehatan, yang mengherankan kelautan dan perikanan masuk Æ dicoret. • Beberapa program yang belum masuk dalam shortlist mungkin karena sulit untuk input ke software‐nya.

Bappenas: Data yang disajikan dalam shortlist dan longlist berbeda, untuk itu perlu diperhatikan oleh K/L. Prinsipnya, pertama ada atau tidak kegiatan tersebut kemudian baru besarannya.


Kesepakatan

1. Format2 monev agar diseragamkan.

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah • Ingin ditambahkan kesepakatan hasil Musrenbang Regional Sulawesi. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan dilandasi oleh berbagai pemikiran, antara lain: Di samping Sulawesi, juga mewakili kawasan timur Indonesia, 60% orang miskin ada di kawasan timur. Dengan demikian perlu keberpihakan ke kawasan timur. SOSIAL • Penanggulangan kemiskinan Æ 27 M terdiri dari program perlindungan dan jaminan sosial 11 M, rehab sosial 2 M, pemberdayaan sosial 13 M, dukungan manajemen. • Sudah dibicarakan banyak di Tampak Siring, anak terlantar, dll dalam program Justice For All. • Dalam pengentasan kemiskinan, perlu peninjauan terhadap pelaksanaan raskin. PENDIDIKAN • Pendidikan gratis Æ penandatanganan MoU antara Provinsi dan Kab/kota. Dianggarkan dalam APBD Rp. 200 M. sharing provinsi 40%, kab/kota 60%. • Program doktoral untuk 100 orang, dengan anggaran Rp. 25 M dari APBD. • Ada 24 kab/kota dan 8 juta penduduk di Sulsel, jadi harus diperhitungkan dalam pembangunan.


Nama K/L KEMENDIKNAS • Kami juga tidak menerima matrik sandingan dari Sulsel. Kami sudah mencocokkan dan kebutuhan yang diusulkan sudah tersedia. Namun, perlu dirinci kembali. • UN yang diusulkan untuk tidak seragam, perlu kebijakan tersendiri. • Format pengambilan dari database mungkin tidak in line jadi tidak masuk, kami sudah siapkan format untuk bisa mengakomodir usulan ini.


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah • Wajar dikdas 780 M dengan BOS 753 M, yang setiap tahun ada. • Program pemerataan fasilitas pendidikan 53 M, gedung 40 M. • Program peningkatan akses masyarakat kepada fasilitas pendidikan 33 M. • Peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kependidikan harus dilakukan karena saat ini mutu pendidikan di daerah masih rendah. Jangan diseragamkan penyelenggaraan ujian nasional. Disparitas mutu pendidikan sangat besar. • Program lainnya antara lain: PAUD, pendidikan menengah, manajemen pendidikan dan pemberian beasiswa berprestasi. Intensifikasi dan peningkatan akses pendidikan keberaksaraan. PERPUSTAKAAN • Usulan 16 M untuk program pengembangan perpustakaan dan minat baca (12 kegiatan) KESEHATAN • Yang ada dishortlist hanya 8 M padahal ada usulan program dukungan manajemen, program bina gizi masyarakat dan kesehatan ibu dan anak Rp. 3 M, program upaya kesehatan Rp. 34 M, program PP dan PL 42 M, Program Kefarmasian dan Alkes Rp. 132 M



Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah • Peningkatan melalui APBD RS daerah yang dilengkapi dengan unit‐unit pelayanan oleh karena itu diperlukan dukungan sarana dan obat. • Perda tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis telah ditetapkan. Tahun 2009, 109 M dianggarkan untuk pelayanan kesehatan gratis. Dengan ini, kami harap bagaimana program‐program yang diusulkan dapat dipertimbangkan. • RS rujukan untuk orang miskin Æ perlu dibantu dari pusat. KB • Usulan program KB 250 juta KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA • Dinas Budpar Sulsel mengusulkan dua program. Untuk pariwisata diusulkan 129 M terdiri dari pengembangan destinasi pariwisata, PNPM desa wisata, pengembangan objek unggulan, pemasaran pariwisata melalui promosi, visit makassar, • Selain itu, diusulkan juga revitalisasi benteng rotterdam 143 M. • Pengembangan kebudayaan lewat festival tari dan kebudayaan daerah. • Ada 2 Taman Nasional di Sulsel, satu di gunung satu di laut.



Kesepakatan

Nama K/L KEMENBUDPAR • Program dan alokasi anggaran ke Sulsel tersedia, termasuk untuk benteng roterdam yang didalamnya ada museum. Ada anggarannya dalam rangka revitalisasi museum • Dukungan sarana prasarana pariwisata. • Pemetaan pattern pariwisata di Sulsel. • PNPM di 12 desa.

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah PEMUDA DAN OLAHRAGA • Usulan 43 M, untuk program pelayanan kepemudaan (12 M), program pembinaan dan pengembangan olahraga, program pembinaan olahraga berprestasi (1 M) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK • Usulan program pengarusutamaan gender 600 juta.

6. Provinsi SULAWESI TENGGARA

UMUM • Sultra yang bisa diinput dalam soft ware hanya 3 K/L, Kemenkes, Kemendiknas dan Kemenbudpar. • Pertanyaan : apakah bisa mendapat copy dari shortlist dan longlist, program justice for all kenapa tidak dibahas pada hari ini. • Sosial ada tambahan usulan 28,1 M PENDIDIKAN • Penambahan beasiswa dengan dukungan APBD 89 M (BOP) • Terdapat kekurangan tenaga pendidik informal dan non formal termasuk tunjangan untuk di daerah terpencil. PERPUSTAKAAN • Usulan 700 juta.



Kesepakatan

No.

Tanggapan Respon Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga KESEHATAN • Usulan F3 UPPD sebesar 115,9 M tetapi di long list hanya diakomodasi 4,4 M • Pembangunan RS provinsi sebesar 20 M. • Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya belum diakomodir. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Nama K/L KEMENBUDPAR • Alokasi pagu indikatif Budpar untuk • Usulan 6,3 M tidak terpenuhi Sulsel 7,1 M. diusulkan 3 program semua, tetapi dari Budpar dan 4 kegiatan tetapi pada kolom mengalokasikan dalam rangka Renja tidak diakomodasi. revitalisasi museum, 17 desa PNPM pariwisata dan peningkatan SDM • Program destinasi pariwisata budaya. • Mohon tambahan 14 M. AGAMA • Pengembangan embarkasi antara yang didukung dengan asrama haji. PEMUDA DAN OLAHRAGA • Usulan 12 M.


Kesepakatan

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Kelompok Prioritas Wilayah Hari/ Tanggal Sesi pada jam

: I (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi teknologi, dan Prioritas Lainnya dalam bidang Kesra) : Sulawesi (Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan) : Kamis/ 29 April 2010 : 14.00 – 17.30

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Regional Sulawesi UMUM • Kesepakatan Musrenbang Regional terkait mempercepat pembangunan Sulawesi: • Bidang Ekonomi : (i) Pemasok dan penyangga pangan dan energi; (ii) Melanjutkan program peningkatan mutu produksi Cacao; • Bidang Sosial Budaya: (i)Memprioritaskan daerah‐daerah terluar dan terpencil; (ii) fasilitasi daerah‐daerah perbatasan dalam penyelesaian tapak‐tapak batas; (iii) peningkatan IPM dan penurunan angka kemiskinan; (iv) Pencapaian justice for all; (v) instalasi bersama penyakit menular; (vi) revitalisasi cagar budaya di Sulawesi SARAN (Gorontalo) • Perlu harmonisasi antara usulan program dari PPD dengan K/L • Dari buku panduan terlihat bahwa yang hadir adalah yang diundang. Namun pada F1 terdapat beberapa usulan yang tidak tercantum.

Respon Kementerian/Lembaga KEMENDIKNAS • Renstra Kemendiknas memiliki titik berat: (i) pengadaan buku ajar, (ii) penuntasan dan perluasan infrastruktur, (iii) Keberlanjutan program BOS, (iv) Tindak lanjut (Inpres No.3),dan (v) Beasiswa miskin. • Di dalam Renstra, indikator‐indikator untuk mencapai sasaran telah ditetapkan. Inventarisasi indikator pun telah dilakukan KEMENKES • Pada prinsipnya alokasi pendanaan untuk Regional Sulawesi sudah tersedia/masuk dalam Renja K/L, namun perlu dilakukan sedikit penyesuaian KEMENBUDPAR • Secara umum anggaran dari tahun ke tahun meningkat • Perlu perbaikan sistem agar tidak terjadi lagi kesalahan dan ketidaksesuaian usulan PPD dengan


Kesepakatan

No.

1.

Tanggapan Pemerintah Daerah (Tanggapan Bappenas: F1 itu khusus kegiatan yang tidak cocok karena alokasi UPPD>Renja K/L) • Musrenbang ini dijadikan momen untuk koordinasi dan harmonisasi usulan UPPD dengan K/L sehingga tidak perlu lagi kegiatan pembahasan di luar Musrenbang, hal ini karena keterbatasan waktu.

Provinsi Sulawesi Tengah UMUM • Hampir semua usulan telah

Respon Kementerian/Lembaga Renja K/L • Pembangunan fisik dikurangi. Lebih difokuskan penyiapan paket‐paket wisata untuk mempercepat kedatangan wisatawan. • Dukungan lintas sektor, seperti infrastruktur menunjang pariwisata. KEMENPORA • Ada kemungkinan anggaran naik • Terkait peningkatan sarana dan prasarana, Kemenpora sudah menyusun prioritas berdasarkan unggulan daerah dan sifatnya bantuan. KEMENTERIAN PP • Upaya‐upaya pengintegrasian mainstreaming isu gender lintas sektor PERPUSNAS • Walaupun program pengembangan perpustakaan tidak tercantum pada shortlist, Perpusnas telah menyalurkan dana dekon sesuai prioritas masing‐masing daerah.


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah tertampung dalam shortlist maupun longlist • Beberapa usulan K/L terpaksa dilakukan secara manual (contoh: Bangda, Kemen PP, dan Kemenpora) karena tidak bisa diakomodasi oleh software isian. PENDIDIKAN • Usulan kegiatan pemberdayaan perpustakaan dan gerakan gemar membaca yang membutuhkan dana sebesar 6 M • Kebijakan merubah rasio SMA‐SMK, pemberdayaan SMK berbasis kompetensi lokal, yaitu SMK pertanian. Sudah dialokasikan dana 1,29 M. • Peningkatan kualifikasi guru 25 orang guru SMA/SMK dari S1 ke S2, bekerjasama dengan IPB. • Alokasi kualifikasi guru S1 (sebanyak 5.780 guru) sebesar 71M. • Fasilitasi penguatan daerah terluar/perbatasan untuk kloter II (P. Linayan, Sarando). Bus Air untuk menghubungkan pulau‐pulau terisolir. • Perlu koreksi matriks (kebutuhan PPD 212 M, alokasi Kemendiknas 128juta) KESEHATAN • • •



Kesepakatan

KEMENDIKNAS • Mengenai SMK Pertanian akan dibicarakan pasca Musrenbang • Sebaran antar provinsi • MoU mengenai kelanjutan sertifikasi sudah dipersiapkan, hanya perlu dilakukan penyesuaian antara kebutuhan dan kuota

KEMENKES • • •


No.


• KEMENBUDPAR KEBUDAYAAN & PARIWISATA • • Untuk seluruh program yang didaerahkan sudah dialokasikan. • Namun penentuan lokasi masih • perlu pembahasan lebih lanjut. • • Untuk revitalisasi Museum anggaran sudah dialokasikan KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI KEMENRISTEK • • • • • • • • • KEMENAG AGAMA • • • • • • • • • • KEMENKOMINFO KOMUNIKASI DAN INFORMASI • • • • • • • • • •


Kesepakatan

No.

2.

Tanggapan Pemerintah Daerah PEMUDA DAN OLAHRAGA • • • • • PEKERJAAN UMUM • • • • • KB • • • • • PERPUSTAKAAN • • • • • Provinsi Sulawesi Utara

Respon Kementerian/Lembaga KEMENPORA • • • • •


Kesepakatan

KEMENPU • • • • •

BKKBN • • • • •

PERPUSNAS • • • • •

No.




Kesepakatan

UMUM Terdapat kesulitan input software untuk Sektor pemuda dan Olahraga, dan Perpustakaan Nasional .

PENDIDIKAN • BOS sepakat semua (TK, Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi) • PMTAS untuk SD dan SMP belum masuk. Namun dari pihak daerah sendiri belum mengusulkan • Program Pendidikan Menengah, usulan 9,5 M yang teralokasi 8,2M, dimasukan dalam kolom pembahasan lebih lanjut. Tolong memperhatikan 3 kabupaten kepulauan dan perbatasan. Hal ini mempengaruhi akses, sehingga perlu diperhitungkan tingkat kesulitannya dalam penganggaran. • Penyediaan guru untuk semua jenjang pendidikan diusulkan 2,9 M teralokasi 108jt KESEHATAN • 3,8 M, teralokasi 8,5 M, sangat sepakat • Pembinaan pelayanan kesehatan anak, sepakat alokasi 2,8 M • Program pembinaan pelayanan kesehatan komunitas dan gender perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan Kemenkes. Untuk

KEMENDIKNAS • PMTAS sudah disiapkan namun masih di pusat karena masih dalam pembahasan bersama Bappenas (sudah ada angkanya secara makro) • • •

KEMENKES • • • •

No.

Tanggapan Respon Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga 2010 teralokasi 1,6 M, sedangkan tahun 2011 jauh lebih rendah. Adapun hal ini merupakan salah satu prioritas nasional (untuk daerah terluar, terdepan, terpencil) • Pembinaan Gizi masyarakat disepakati • Alokasi Program Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan telah disepakati. Namun alokasi khusus penyehatan lingkungan belum ada • Alokasi manajemen dan dukungan teknis lainnya belum ada. Perlu dibahas lebih lanjut. KEMENBUDPAR KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Alokasi dana perlu dibahas lebih • Masih terdapat angka‐angka yang dispute. Perlu pembahasan lebih lanjut. Karena Sulut sudah menjadi lanjut. 1 dari 10 destinasi wisata. Terlebih lagi sedang berkembangnya industri • Dukungan pengembangan sarana mice. dan prasarana pariwisata • • KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI KEMENRISTEK • • • • • • • • •


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah AGAMA • • • • • KOMUNIKASI DAN INFORMASI • • • • • PEMUDA DAN OLAHRAGA • • • • • PEKERJAAN UMUM • • • • •



Kesepakatan

KEMENKOMINFO • • • • •

KEMENPORA • • • • •


No.

3.




Kesepakatan

KB • • • • • PERPUSTAKAAN • • • • • Provinsi Gorontalo

BKKBN • • • • •

Nama K/L PERPUSNAS • • • • •

UMUM (capaian) • IPM masih di bawah rata‐rata nasional • IPM dari 64,18 (2002) meningkat menjadi 69,29 (2008) • Telah berhasil membangun Prov. Gorontalo berbasis perencanaan IPM • Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan masih jauh dari yang diharapkan • APK SMA Gorontalo sudah di atas rata‐rata nasional, yaitu 74,04% • APK SMP/sederajat masih rendah, perlu ditingkatkan • Sandingan program yang dilakukan adalah terkait Kualitas SDM, Kemiskinan, Ekonomi


No.



Kesepakatan

PENDIDIKAN • Usulan untuk TK dan Pendidikan Dasar 1,7M, di shortlist Bappenas masih kosong. • Rehab gedung TK (100) dan penambahan alat permainan • Pendidikan dasar berkualitas 39,6 M dialokasikan 58,6M • Untuk penyelenggaraan dan peningkatan kualitas SMK diusulkan 35,2 M, diakomodir 4,3 M. Hal ini dubutuhkan karena jumlah siswa baru mencapai 22% • Penyediaan BOS untuk SMA. • PNFI 9,5M • PAUD 9,1M • Program kesetaraan (Paket A dan Paket B) 4,2 M dan 18,2 M. Hal ini terkait kebutuhan keaksaraan fungsional dasar sebanyak 3.104 orang KESEHATAN • Hanya 1 dari 22 Kegiatan yang diakomodir pada shortlist • Rencana untuk pembangunan RS di Gorontalo (Tipe B) belum diakomodir

Nama K/L KEMENDIKNAS • BOMM SMA/SMK bisa diperluas sasarannya. Namun akan dilakukan perhitungan unit costnya. • Diberikan kesempatan untuk pemanfaatan dana transfer dalam APBN




KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Di shortlist tidak terlihat, sehingga daerah belum menyiapkan. • Usulan pembangunan Museum Daerah (1 M) KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI • • • •

KEMENBUDPAR • Kebijakan di Kemenbudpar, menyetujui pembangunan museum daerah. Namun akan diprogramkan untuk TA 2012

Nama K/L KEMENRISTEK • • • • •

AGAMA • Pembangunan mess haji 10M untuk mendukung embarkasi haji Gorontalo • • • •

KEMENAG • Setuju pembangunan embarkasi , namun masih menunggu Kementerian Perhubungan • • •

No.


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah KOMUNIKASI DAN INFORMASI • • • • • PEMUDA DAN OLAHRAGA • Rencana pembangunan sport center belum masuk (5 M). Peletakan batu pertama sudah dilakukan oleh Menpora • • • • SOSIAL • Peningkatan layanan anak terlantar dan anak nakal 580 orang, baru terlayani 275 orang. • • • • KB • • • • •

Respon Kementerian/Lembaga KEMENKOMINFO • • • • •


Kesepakatan


KEMENSOS • • • • •

Nama K/L BKKBN • • • • •


No.



Kesepakatan

4.

PERPUSTAKAAN • • • • • Provinsi Sulawesi Barat

Nama K/L PERPUSNAS • • • • •

UMUM • Kolom K/L hampir 95% tidak tercantum, yang berarti tidak sesuai dengan Renja K/L. Ada pula kegiatan yang di UPPD tidak ada namun di Renja K/L ada. • PENDIDIKAN • Kesulitan dalam penyandingan. Shortlist jika dibandingkan, banyak yang tidak sesuai RKP. Perlu revisi shortlist. • Program pendidikan SMP, SMA, Universitas tidak tercantum • Bantuan pembangunan Sulawesi Barat, diusulkan untuk menjadi PTN • Penyediaan subsidi pendidikan sekolah alokasinya lebih besar dari

Nama K/L KEMENDIKNAS • Kemendiknas tidak memperoleh matriks perbandingan Sulawesi Barat • • •

Tanggapan Pemerintah Daerah yang diajukan. Maka dari itu diperlukan distribusi ke kegiatan‐ kegiatan yang memerlukan.

No.



Kesepakatan

Nama K/L KEMENKES KESEHATAN • Rumah Sakit vertikal bisa masuk • Renja K/L • • Puskesmas Plus • • • • • Nama K/L KEMENBUDPAR KEBUDAYAAN • • • • • • • •

KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI • • • •

Nama K/L KEMENRISTEK • • • • •

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah AGAMA • Belum ada shortlist • • • • KOMUNIKASI DAN INFORMASI • Belum ada shortlist • • • • • PEKERJAAN UMUM • Belum ada shortlist • • • • • KB • • • • •

Respon Kementerian/Lembaga Nama K/L KEMENPORA • • • • •


Kesepakatan



BKKBN • • • • •

No.

5.

Tanggapan Pemerintah Daerah PERPUSTAKAAN • • • • • Provinsi Sulawesi Selatan

Respon Kementerian/Lembaga PERPUSNAS • • • • •

UMUM • Kondisi Sulawesi Selatan, IPM baru 70,84. Jumlah kemiskinan masih besar • Program‐program yang direncanakan oleh K/L perlu diinformasikan dan dikoordinasikan dengan daerah agar sesuai dengan RPJMD • Beberapa program tidak masuk shortlist dan longlist karena sulit dalam penginputan software • 62% daerah tertinggal dan daerah orang‐orang miskin terdapat di daerah timur Indonesia • Sulawesi Selatan terdiri dari 24 Kab/Kota, 8juta penduduk. PENDIDIKAN • Telah meluncurkan program pendidikan gratis (sharing 60% kabupaten 40% provinsi), sudah dialokasikan kurang lebih 200M • Program S3 Luar Negeri 100 orang setahun. • Penuntasan wajib belajar dan menengah 12 tahun.


Kesepakatan

KEMENDIKNAS • Kemendiknas tidak memperoleh matriks perbandingan Sulawesi Selatan • • • •

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah • Program distribusi fasilitas penunjang pendidikan • Peningkatan jumlah, mutu, dan tenaga kependidikan • Penyelenggaraan UN harusnya ada penyesuaian‐penyesuaian mengacu pada kondisi disparitas pendidikan yang ada KESEHATAN • Provinsi Sulsel telah membuat Perda No.2 Thn 2009 mengenai penyelenggaraan kesehatan gratis (tahun 2010 sebesar 109 M) • Pembangunan RS Sayang Rakyat, sudah terpasang 400 tempat tidur, masih kurang 800 tempat tidur KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Diusulkan 129 M untuk empat kegiatan utama. • Benteng Fort Rotterdam • •



KEMENBUDPAR • Anggaran Kemenbudpar masih terbatas. • Akan dilakukan pengembangan paket‐paket wisata Sulawesi Selatan • • KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI KEMENRISTEK • • • • • • • • •


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah AGAMA • • • • • KOMUNIKASI DAN INFORMASI • • • • • PEMUDA DAN OLAHRAGA • • • • • PEKERJAAN UMUM • • • • •



Kesepakatan




No.

6.

Tanggapan Pemerintah Daerah KB • • • • • PERPUSTAKAAN • • • • •

SOSIAL • Mengenai justice for all telah dibahas di Tampak Siring • • • • Provinsi Sulawesi Tenggara UMUM • Hanya tiga K/L yang bisa dibuka. (Kemendiknas, Kemenkes, Kemenpora)



Kesepakatan

BKKBN • • • • •

PERPUSNAS • Bantuan dalam bentuk pembangunan fisik belum bisa dilakukan. Bantuan masih tebatas penyediaan mobil perpustakaan beserta bukunya. • • • • KEMENSOS • • • • •

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah PENDIDIKAN • Ada beberapa kegiatan yang tidak terakomodir di shortlist sebesar 1,9 M (program pendidikan menengah, program peningkatan mutu tenaga kependidikan, program pendidikan non‐formal dan informal) • Alokasi pagu indikatif 477M, sedangkan usulan 443M. • • • KESEHATAN • Usulan padaformat F3 sesuai nomenklatur 115,9M, namun pada longlist hanya 4,49 M. Perlu penjelasan • Pembangunan Rumah Sakit Provinsi merupakan kegiatan lanjutan • Program pembinaan upaya kesehatan belum terakomodir longlist KEBUDAYAAN & PARIWISATA • Hilangnya kegiatan pada longlist berdampak pada hilangnya 6,3 M (Pengengembangan kegiatan permuseuman, kegiatan perbukalaan, destinasi kepariwisataan) • Permohonan tambahan 11 M

Respon Kementerian/Lembaga KEMENDIKNAS • • • •


Kesepakatan


KEMENBUDPAR • • • •


No.



Kesepakatan

KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI • • • •

KEMENRISTEK • • • • •

AGAMA • Pembangunan asrama haji • • • • KOMUNIKASI DAN INFORMASI • • • • •

KEMENAG • • • • •

KEMENINFO • • • • •

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah PEKERJAAN UMUM • • • • • KB • • • • • PERPUSTAKAAN • • • • • PEMUDA DAN OLAHRAGA • • • •

Respon Kementerian/Lembaga KEMENPU • • • • •


Kesepakatan

BKKBN • • • • •

PERPUSNAS • • • • •

KEMENPORA • • • •

Paparan: ‐ Dra. Nina Sardjunani, MA (Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan) Moderator:

‐

Ir. Dedi Masykur Riyadi (Staf Ahli Bidang Revitalisasi Perdesaan, Pertanian, dan Agroindustri)

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas Wilayah Hari/Tanggal Sesi pada Jam No.

: : : :

I Sulawesi Kamis/29 April 2010 13.00 – 17.00

Tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Bappeda

Pendidikan Ada beberapa kegiatan yang tidak terakomodir dalam F2, namun terdapat dalam F3 Kesehatan Usulan pembangunan rumah sakit provinsi sebesar 20 M tidak masuk dalam longlist Terdapat 3 kegiatan lagi yang tidak terakomodir Budpar Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan dan promosi pariwisata daerah Agama Usulan pembangunan asrama haji untuk mendukung embarkasi haji Provinsi Sulawesi Tengah Bappeda Musrenbangda regional tgl 24 April 2010 Berdasarkan paparan Wapres RI,

Respon Kementerian/Lembaga Kemenkes Alokasi anggaran untuk se-Sulawesi sudah tersedia, tetapi perlu penyesuaian antara usulan dan alokasi dana yang disediakan Kegiatan P2PL sudah dianggarkan untuk regional Sulawesi.

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) Gorontalo Perlu harmonisasi antara usulan format dengan alokasi yang telah dianggarkan. Usulan tidak masuk dalam format F1. Usulan ke Kemenristek belum masuk.

Permasalahan belum usulan pada format F1. Sulawesi Selatan

masuknya

Perlunya penyederhanaan format.

Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah indikator regional Sulawesi masih perlu untuk menjadi perhatian bersama Berdasarkan kesepakatan, bagaimana cara mengakselerasi pembangunan di Sulawesi: • Pembangunan ekonomi Æ sebagai penyanggah pangan dan energi nasional • Melanjutkan program gerakan nasional peningkatan mutu kakao, pengembangan industri berdasarkan kompetensi daerah • Memprioritaskan DTPK untuk semakin berkembang • Fasilitasi penyelesaian tapal batas regional Sulawesi • Peningkatan IPM • Pengintegrasian program justice for all, dll • Pembangunan RS khusus narkoba di Gorontalo • Bebas layanan kesehatan di Sulawesi • Dibutuhkan infrastruktur yang memadai Kegiatan perpustakaan dan budaya gemar membaca Usulan dari balitbangda terkait dengan riset Usulan terkait dengan pemuda dan olahraga belum tercantum dalam shortlist Inovatif dalam memenuhi syarat konstitusi mengenai 20 persen anggaran untuk pendidikan Alokasi APBD sebesar 1,5 M untuk mengembangkan SMK khusus



Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah pertanian Peningkatan kualifikasi guru (S2), tahun ini sebanyak 25 orang, bekerjasama dengan IPB Khusus untuk alokasi S1 sudah sebesar 71 M Fasilitasi DTPK terluar Æ bagaimana cara mengakses pulau2 tersebut Usulan 16 desa wisata terkait dengan PNPM Mandiri pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Bappeda

Program-program yang ada sebaiknya didaerahkan Æ sosialisasi program ke provinsi

Hal-hal yang melandasi kesepakatan regional Æ DTPK sebagian besar di kawasan timur Indonesia Kesehatan Usulan dinkes sebesar 228 M Usulan pembangunan beberapa rumah sakit daerah Adanya perda tentang kerjasama penyelenggaraan kesehatan gratis Æ pada tahun 2009 anggaran sebesar 109 M Pembangunan RS Sayang Rakyat dengan 1.000 TT Æ saat ini baru 200 TT Pendidikan


Kemendiknas Sebagai pengembangan dari RPJMN, renstra fokus pada penyebaran layanan Ada beberapa fokus kegiatan, yaitu penyediaan buku ajar, perluasan infrastruktur di semua jenjang, peran BOS yang ditingkatkan, tindak lanjut inpres no. 3, beasiswa Dalam renstra, indikator untuk mencapai sasaran sudah ditetapkan sebelumnya Sulawesi Tengah Mengenai SMK Pertanian akan dibicarakan pasca musrenbangnas MoU mengenai sertifikasi guru sebenarnya sudah ada namun belum masuk dalam software Alokasi mengenai PMT AS sudah ada

Gorontalo

Keberadaan BOM dan BOS sudah


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Diluncurkannya program pendidikan gratis, anggarannya sharing dengan kabupaten Æ anggaran sebesar 200 M Program S3 LN selama 1 tahun sebanyak 100 orang (Selandia Baru, Australia, Belanda, Malaysia) Penuntasan wajar 9 tahun dengan BOS Sosial Usulan sebanyak 27 program Perlu adanya peninjauan ulang mengenai program raskin Budpar Usulan sebesar 129 M dengan 4 kegiatan menonjol Provinsi Sulawesi Barat Bappeda

Sebanyak 96 persen usulan belum diakomodir Usulan rumah sakit vertikal sulit untuk dimasukkan Diusulkan adanya puskesmas plus Pendidikan

Tidak dicantumkannya sebagian besar usulan

Provinsi Gorontalo

Respon Kementerian/Lembaga dialokasikan Pemerintah pusat memberi kesempatan ke pemda untuk memaksimalkan dana transfer pusat Harus ada pembagian kewenangan pembiayaan antara pusat dan daerah

Sulawesi Barat Dukungan yang diharapkan sudah disiapkan Sulawesi Selatan Sudah tersedianya alokasi dana sesuai usulan

Kemenbudpar Anggaran semakin meningkat sehingga alokasi dana untuk daerah juga meningkat Diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai alokasi dengan usulan daerah Program revitalisasi museum akan dianggarkan pada tahun 2011 Khusus untuk Sulsel, akan dilihat juga paket wisata yang sudah ada Usulan daerah berbeda antara Dinbudpar dengan Bappeda, jadi diperlukan koordinasi terlebih dahulu Sinergitas lintas sektor untuk menunjang daya tarik lintas sektor Perlu dukungan infrastruktur Kemen PO


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Bappeda IPM se-Sulawesi masih di bawah rata-rata IPM nasional, kecuali Sulut

IPM Gorontalo terus meningkat sejak tahun 2002 Pendidikan Usulan TK dan pendidikan dasar Æ dari usulan 1,7 M, alokasinya masih belum ada Æ masih di bawah angka nasional Æ diusulkan adanya anggaran tambahan Pendidikan SD sudah melampaui usulan yang ada Penyediaan pendidikan SMK usulan sebesar 35 M, yang diakomodir sebesar 4,2 M Æ padahal jenjang murid pada strata tersebut sebesar 22 persen Terkait dengan anggaran BOS Æ untuk bisa dipertimbangkan memberikan BOS sampai jenjang SMA Program kesetaraan pendidikan juga belum diakomodir Kesehatan Hanya 1 kegiatan dari 22 kegiatan yang diakomodir Rencana pembangunan rumah sakit juga belum diakomodir Budpar Belum

disiapkannya

usulan

Respon Kementerian/Lembaga Kemen PO telah mengalokasikan dana melalui dekon. Terdapat penyempurnaan program dan kegiatan dikarenakan restrukturisasi program dan kegiatan. Terkait dengan sarana dan prasarana terdapat usulan yang detail dari daerah. Kemen PO akan mengalokasikan dana yang bersifat bantuan.

Kemenag Diperlukan koordinasi dengan kanwil agama Gorontalo Embarkasi penuh menunggu dengan Kemenhub


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah tentang pariwisata Telah disusun rencana pengembangan pariwisata daerah Pembangunan museum daerah Sosial Program perlindungan dan jaminan sosial tidak teralokasikan, khususnya untuk program rehabilitasi dan perlindungan anak Pemuda Olahraga Rencana didirikannya sport center Agama Usulan pembangunan mess haji sebesar 10 M untuk mendukung embarkasi haji Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara Bappeda Sepakat kecuali untuk beberapa hal Yang belum bisa masuk ke dalam program adalah pemuda-olahraga dan pariwisata Pendidikan Item BOS sepakat Yang belum masuk ke dalam list adalah program PMT AS untuk SD dan SMP, karena memang belum sempat diusulkan Dalam hal prog pendidikan menengah Æ usulan 9,5 yang teralokasi 8,2, dengan pertimbangan 3 kab kepulauan dan semuanya perbatasan Æ sulitnya aksesibilitas Penyediaan guru untuk seluruh jenjang pendidikan Æ yang diusulkan 249 yang dialokasikan 108



Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Kesehatan Bina gizi masyarakat Æ yang diusulkan 3,8 yang dialokasikan 8,5 Bina kesehatan anak sepakat Pembinaan kesehatan komunitas dan gender Æ usulan tambahan anggaran untuk puskesmas di perbatasan Pembinaan gizi masyarakat Æ alokasi K/L sebesar 1,7 sepakat P2PL Æ untuk butir 2.1 sepakat, tetapi belum ada penyehatan lingkungan Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis belum ada alokasi, mohon dibahas lebih lanjut Budpar Terkait dengan 10 provinsi destinasi wisata, diharapkan alokasi anggaran bisa dibahas lebih lanjut


Kemen PP : Tahun 2011 upaya yang dilakukan oleh Kemen PP menyusun berbagai policy untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan melakukan fasilitasi ke daerah. Upaya untuk mengintegrasikan isu gender yang dilakukan adalah mengintegrasikan program dan kegiatan dengan anggaran yang ada supaya responsive gender. Diharapkan perempuan mendapatkan akses yang lebih besar dalam mendapatkan kredit usaha mikro. Perpusnas : Tahun 2011 terdapat peningkatan anggaran. Penguatan perpustakaan


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga keliling dilakukan melalui pengadaan mobil keliling. Untuk penguatan perpustakaan kab/kota dialokasikan dana melalui dekon. Pembangunan perpustakaan RS dan puskesmas untuk tahun 2009 dan 2010. Tahun 2011 akan dilakukan kajian. Jikalau hasilnya efektif maka program tersebut akan dilanjutkan. BKKBN : beberapa provinsi telah mencantumkan revitaslisasi program KB. BKKBN provinsi tealah mengalokasikan dana untuk menjalankan program revitalisasi program KB. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya akses 23.500 klinik KB. IUD Kit dan Implan kit akan diadakan (telah tercantum pada Inpres I) terkait dengan penguatan revitalisasi program KB. Kemenristek : ada beberapa program insentif pemberdayaan masyarakat yang sifatnya berkompetisi. Pada dasarnya akan menjadikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Usulan yang sudah masuk adalah kota Palu, Sulteng. Kemenristek akan men-setup 8 daerah. Ada pula program pemuda inovatif bekerjasama dengan K/L terkait. Kemenkominfo: ada beberapa program yang akan dilaksanakan di Sulawesi, yaitu program desa informasi. Beberapa pelatihan mengenai budaya komunikasi dan TI juga akan dilaksanakan di Sulawesi. Pengusulan diseminasi informasi daerah juga akan disampaikan. KemenPU: untuk mendukung sarana


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga air minum yang baik telah diadakan kerjasama dengan daerah. Sebagian besar usulan sudah sama dengan yang dialokasikan Renja K/L. Diharapkan untuk perkotaaan, diharapkan bisa menambah anggaran secara mandiri. Diharapkan dalam 5 tahun ke depan bisa menambah cakupan pelayanan air minum menjadi 300 ribu.


Kesepakatan

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Recommend Documents