NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas : Ketahanan Pangan (Prioritas 5), Iklim Investasi dan Iklim Usaha(Prioritas 7), Lingkungan Hidup dan Bencana (Prioritas 9), dan Prioritas lainnya bidang perekonomian. Wilayah : Sumatera A Hari/Tanggal : Sabtu, 1 Mei 2010 Sesi pada jam : 9.00‐12.30 WIB No. Tanggapan Pemerintah Respon Kementerian Hasil Diskusi (Klasifikasi Daerah) Kesepakatan Daerah /Lembaga 1
Propinsi: Aceh Bappeda: ‐ 60% masyarakat hidup di sektor pertanian, pertumbuhan ekonomi 34,9% ‐ Program Peningkatan dan produktivitas tanaman pertanian. ‐ Untuk mencapai 177 ribu ton alokasi anggaran adalah 4,4 miliar. ‐ Infrastruktur , yang dibutuhkan adalah irigasi sawah. (irigasi tersier) ‐ Alokasi anggaran untuk lahan pertanian disesuaikan. ‐ Program peningkatan dan
BNPB: ‐ Tahun 2010, mendapatkan 2 triliun, di DIPA 355 miliar. ‐ Untuk 2011 dibebankan kepada K/L masing2. Kementan: ‐ Renstra dapat dibaca, pada tabel 50. Kemenakertrans: ‐ Riau: 2010 meluncurkan program kegiatan di kedua BLK, untuk mekanisme untuk koordinasi dengan Disnaker. ‐ Kepri: Kasus Drydcoks
‐
‐
‐ ‐
‐ ‐
‐
‐
‐
produktivtas tanaman perkebunan. Pengembangan areal tanaman karet. Tanaman perkebunan kakao diajukan sebagai tanaman unggulan di propinsi Aceh. Pengembangan kawasan perkebunan kakao. Program Penyediaan sarana dan prasaran pertanian. Memerlukan dana yang besar untuk membangun sarana. Penyediaan daging sapi /bibit sapi potong di Aceh. Pembangunan Infrastruktur pelabuhan. Penyediaan untuk kapal nelayan sebanyak 50 unit. Peningkatan produksi perikanan tambak. Peningkatan kompetensi pengusaha skala kecil menengah, kegiatan peningkatan kapasitas koperasi. Peningkatan dan pengembangan ekspor, salah satunya komoditi kopi sebagai komoditi unggulan. Pelatihan para eksportir dan mengikuti pameran2 berbasis internasional. Pengembangan pangsa pasar
ditemukan fakta yang menjadi tgg jwb bersama: 1. Outsourcing,2 upah yang tidak sesuai/pelanggaran jam kerja, 3. ‐ Menghapus outsourcing, mengurangi jumlah TKA, program sosialisasi naker ‐ Mendukung iklim investasi usaha, dengan pengembangan PHI dan sistem pengawasan tenaga kerja nasional. ‐ Mendukung pengembangan kerjasama bipartite Kemendag: ‐ Komoditi unggulan kopi sudah masuk ke dalam renja K/L di 2011. ‐ Pengembangan pasar juga sudah masuk Renja K/L ‐ Pengembangan pasar tradisional sudah dialokasikan di 2011. ‐ Kementrian perekonomian menjadi koordinator NSW. ‐ Bantuan resi gudang sudah mendapat 3 miliar. Penataan pasar sudah masuk dalam renja, dalam bentuk pembangunan dan revitaslisasi pasar.
Kemenperin: ‐ Dana dekon 2011 sebesar 1 M. ‐ Untuk Sumut, kegiatan industry bebasis pertanian. Dekon dialokasikan 1,8 m. ‐ Kepri: 1,7 M ‐ Sumbar: dialokasikan kegiatan terutama pemulihan IKM. KKP: ‐ Kebutuhan kapal nelayan telah disetujui. ‐ Riau: KKP memprioritaskan pembangunan pelabuhan untuk wilayah terluar. Propinsi: Sumut KLH: Kementan: ‐ Sumut: 2011 akan memulai ‐ Tindak lanjut action plan untuk pasca bencana Nias thn untuk mennggabungkan 2010‐2012, khsusus 2011 wilayah sumatera dalam menyangkut revitalisasi rangka pengurangan emisi. perkebunan (karet dan Sumut, kegiatan pengurangan kakao). beban sampah. Rencana aksi ‐ Pulau Nias kekurangan bersama. Termasuk produksi beras, perlu pemantauan hotspot dan pengembangan infrastruktur pencegahan kebakaran hutan. irigasi. ‐ Aceh: implementasi model ‐ Untuk mengatasi masalah pengendalian kerusakan alih fungsi pangan, perlu wilayah pesisir laut. sertifikasi lahan. ‐ Sumbar: Dana Maninjau dan ‐ Pengembangan terminal Singkarak menjadi focus. agrobisnis di daerah Medan ‐ Memastikan mekanisme di Aceh. Program penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan reklamasi, alokasi anggaran 6,5 M. Program konservasi keanekaragaman hayati. Program peningkatan pemanfaatan hutan produksi, mengusulkan 10 Miliar.
2
dan sekitarnya. ‐ Bantuan teknis untuk mengembangkan kawasan agropolitan. ‐ Pupuk, untuk mengatasi ketergantungan pupuk. ‐ Tergantung pada impor daging sapi, berupaya mengembangkan diseminasi …. ‐ Peningkatan DAK pertanian untuk jaringan irigasi desa. Kemenko: ‐ Dana bagi hasil perkebunan. ‐ Pajak ekspor untuk CPO, dibuat keppres untuk mengatasi ‐ Invetasi pemda di PTPN. Diharapkan dapat direalisasikan di 2011. ‐ Hal ini bertujuan untuk menambah PAD. ‐ Percepatan pembangunan kawasan KEK. KKP: ‐ Permasalahan ketidakmampuan nelayan Indonesia dalam menangkap ikan serta potensi perikanan yang dimanfaatkan/ dicuri negara lain.
pencegahan kebakaran hutan. Kemenhut: ‐ Untuk dekonsentrasi, thn 2011 menambah 1 kegiatan si direktorat jenderal. ‐ Hutan tanaman rakyat, BKPM: ‐ Penguatan promosi investasi, mengeluarkan kegiatan regional champion.
3
‐ Koordinasi dengan PT.KAI unuk membangun rel kereta api dari daerah…ke pelabuhan. Kemen PU ‐ Pengembangan kawasan agropolitan. ‐ Pemerintah pusat tidak konsisten dalam masalah tata ruang. ‐ Pembangunan perekonomian seharusnya diikuti oleh pembangunan sarana dan prasarana. KLH: ‐ Perubahan iklikm, perlu regulasi untuk tanaman humus di tengah hutan dan sekitarnya. Propinsi: Sumbar Kementan: ‐ Pengolahan tanaman pangan serealia., padi lahan kering (2,5 miliar). ‐ Mengusulkan penyediaan program pangan, menyediakan kualitas bibit. ‐ Sentra pengembangan kakao di Sumbar. ‐ Perluasan bantuan bibit karet bagi masyarakat yang terkena dampak PLTA.
4
Propinsi: Riau Kementan: ‐ Mengembangkan pertanian yang memiliki nilai strategis. ‐ Potensi perkebunan karet dan kelapa cukup besar. ‐ Mengembangkan peternakan sapi dan kambing. ‐ Mengembangakan tanaman hias. Kemenperindag: ‐ Penguatan iklim investasi, untuk Kepri kurang mendapat perhatian, terutama industri dan peradagangan ‐ Peningkatan produksi dari bahan pokok, pengembangan klaster industri unggulan. ‐ Pembangunan kawasan FTZ Batan Bintan karimun, kawasan FTZ sudah berjalan, dan memberikan pengaruh terhadap tenaga kerja dan investasi. ‐ Mengajukan anggaran untuk badan pengusaha bintan kemudian badan pengusaha karimun. Kemenakertrans: ‐ Permasalahan ketenagakerjaan yang ada di
5
Kepulauan Riau dimana jumlah penduduk Kepri 2 juta orang dengan jumlah tenaga kerja formal 400 ribu orang, sedangkan terdapat 7000 orang TKA. Propinsi: Kepri Kementan: ‐ Dukungan teknis dan manajemen untuk program tanaman pertanian perlu ditinjau kembali. ‐ Luas areal tanaman budidaya padi diusulkan 8500 Ha, anggaran 19 M. ‐ Mengembangkan 3 hal utk ketahanan pangan: 1. Operasi pangan 1000 Ha, 2. Cetak sawah baru, 3. ‐ Perkebunan, ada 7000 ha yg ingin dikembangkan. Produksi sawit 5,7 ton, kelapa 126 rb ha dan karet merupakan produk unggulan. ‐ Peternakan, yang diunggulkan adalah, 1. integrasi antara sapi dan sawit, 2. Komoditas kambing Kemen PU: ‐ Irigasi sawah Kemenhub:
‐ Dikhususkan untuk pengembangan ekonomi, mengembangkan 2 pelabuhan Dumai dan Tjg Buton, di selatan ada Kuala Enok. Mendukung penguatan pengembangan di wilayah pesisir. Kemenperin: ‐ Klaster industry berbasis pertanian dan oil chemical, percepatan pelaksanaan KEK terkait dengan ragulasi. Melakukan feasibility study, bussines plan di 2010, dan AMDAL. Kemendag: ‐ Pembangunan pasar tradisional BKPM ‐ Penguatan promosi investasi. Pendekatan investai yang bersumber pada sumber daya alam. KKP: ‐ Pengadaan kapal 100 unit. 6 wilayah pesisir Riau. ‐ Program sejuta tambak, krn memiliki 4 DAS.
Mensinergikan program2 daerah dengan melihat potensi daerah. KLH: ‐ Melakukan reboisasi di dalam mendukung pengurangan emisi, mengusulkan 5 miliyar. ‐ Sharing dalam memberikan penyuluhan hutan dan perlindungan, alat pemadam kebakaran yang bersifat mobile dibutuhkan. ‐ Abrasi pantai, perlu penangan hutan mangrove, penanganan tebing. ‐ Pemerintah propinsi telaha menyusun master plan untuk permasalahan gambut. KPP: ‐ Pelayanan keluarga berencana Kemenakertrans: ‐ Perlu pengalokasian dari pemerintah pusat untuk 2 BLK di Kepri karena menyangkut kepentingan nasional yaitu BLK Dumai dan BLK Pekanbaru
