NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Kelompok Prioritas Wilayah Hari/ Tanggal Sesi pada jam

: I (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi teknologi, dan Prioritas Lainnya dalam bidang Kesra) : Sumatera A (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri) : Kamis/ 29 April 2010 : 09.00 – 12.30

Tanggapan Pemerintah Daerah

No.

Respon Kementerian/Lembaga UMUM KEMENDIKNAS • Tahun 2011, sarana fisik sekolah yang rusak sudah harus selesai. Info dari TK‐SD sekolah yang rusak mencapai 150 ribu. • BOS akan terus dipertahankan dan bisa mengatasi masalah akses • Sertifikasi guru juga akan dipercepat • Buku, bagaimana kemungkinannya setiap tahun ajaran siswa diberi 5 buah buku dan harus dikembalikan setiap tahunnya dengan memperhitungkan jumlah yang rusak dan akan diperbaharui dalam 5 tahun kedepan. • Ada rekomendasi dari Kemenkeu untuk memperhatikan (i) kapasitas fiskal daerah dalam mengalokasikan anggaran ke daerah; (ii) IPM daerah. Di Aceh ada 5 kabupaten yang perlu mendapat perhatian karena kapasitas fiskal dan IPMnya rendah. • Nilai UN tahun 2010 secara resmi belum diumumkan untuk dicantumkan • Setiap program harus ada IKKnya.

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)

Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga • Perguruan Tinggi masih diatur di pusat. Ditjen Dikti dan Rektor berkoordinasi di Pusat KEMENKES • Akan diturunkan BOK, suluruh puskesmas akan mendapatkan BOK, tapi saat ini masih uji coba di 592 puskesmas yang akan mendapatkan 100 juta per tahun. • BOK sebagai upaya promosi dan preventif kesehatan. • Masalah ketenagaan, hampir 40,6% untuk dokter. Tahun ini akan ada pemetaan tenaga, berapa yang dibutuhkan dan berapa yang ada agar distribusi merata. • Insentif bagi tenaga medis juga akan diperbaiki. KEMENAG • Tahun 2010, sudah ada 21 SK yang keluar untuk pembangunan kanwil agama di daerah BKKBN • UU No.52, tidak hanya revitalisasi KB tapi juga untuk kebijakan kependudukan, pengendalian penduduk, dan sosialiasi kebijakan kependudukan. • Sedang menunggu Perpre yang mengatur organisasi BKKBN, akan berubah menjadi badan kependudukan dan KB.


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga • Hal‐hal yang terkait dengan kegiatan prioritas. Sekitar 80% sudah ada data yang berbais TI tentang keberadaan klinik KB swasta dan pemerintah • Penyediaan sarpras KB adalah untuk implant kit dan IUD kit. Agar daerah tidak merivisi kedua hal ini. • Mobilitas LKB dan advokasi KIE dengan mobil Mupen. Tahun 2011, harapannya bisa disetujui untuk pengadaan sarana mobilitas LKB. • Ada kontrasepsi gratis, agar bisa dilayani melalui jamkesmas dan jamkesda untuk seluruh pasangan usia subur. Maluku, malut, Papua, Papua Barat, NTT, NTB pencapaian KB nya masih di bawah rata‐rata dan tingkat TFRnya masih tinggi. • Kemandirian dan pembinaan peserta KB keluarga miskin melalui UPTKS. Akses bantuan sosial dan mitra BKKBN untuk memberi pinjaman tanpa agunan perlu dikembangkan • > 50 atau 60% akan dialokasikan kepada provinsi. Diharapkan ada koordinasi di daerah. KEMENEGPORA • Revitalisasi sarana prasarana OR. • Kita fokus juga pada penyelenggaraan Seagames. • Program pelayanan kepemudaan, pembinaan pendidikan olah raga di


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga daerah mendapat perhatian di pusat. KEMENRISTEK • Hibah riset, tahun 2011 direncanakan dialokasikan sebesar 100 M sebagai insentif bagi 4 kelompok riset. Percepatan pemanfaatan IPTEK akan mendapat prioritas • Inovasi dan kreativitas pemuda, ditargetkan ada 12 pilot dengan melibatkan Kemenpora di daerah. Sistemnya berbasis kompetisi. KEMENINFO • Terkait dengan sambungan internet di sekolah, ada program prioritas untuk internet masuk di ibukota kecamatan dan selesai akhir 2010. • Program desa pinter, diharapkan ada content sehat dan aman yang bermanfaat untuk membina UKM stetmpat. Tahun 2011 rencananya 100 yang akan dibangun • Desa informasi yang ditujukan untuk daerah perbatasan KEMENPU • Ada perubahan persentase, secara nasional air minum baru mencapai 46%. Aceh, Sumbar, riau,dan NTB masih tertinggal untuk air minum. • Pusat menawarkan bantuan dengan fasilitasi perbankan dengan sistem


Kesepakatan

No.

1.


Respon Kementerian/Lembaga bunga. Ada juga DAK air minum. • Untuk P2KP akan dialokasikan 2011 60M untuk Sumbar, 15,4M untuk Riau, dan 16M untuk Kepri, PERPUSNAS • Sampai tahun 2009 sudah ada 10.629 desa dengan perpusdes. • Sampai tahun 2014 Perpusdes masih menjadi prioritas. KEMENPP • Isu gender masih menjadi prioritas dalam RPJMN yang kedua. • Isu perlindungan anak juga menjadi isu lintas bidang. • Kedua isu tersebut harus diprioritaskan bersama. Sektor perlu membuat program dan kebjakan yang responsif gender. •

Provinsi ACEH UMUM • Ada perbedaan dalam prioritas di short list dan long list • Sasaran dan target perlu ditambahkan, misal indikator kemiskinan (di Aceh masih > 21,3%) untuk pencapaian Inpres no.1 dan RPJMN 2010‐2014.


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah PENDIDIKAN • Pendidikan layanan TK alokasi masih teralu kecil. Saat ini APK TK/TKLB 23%, dan masih terbatas pada keluarga mampu dan terpusat di perkotaan • Penjaminan kepastian layanan SD/SDLB. • Penyelenggaraan SD/SDLB yang berkualitas. Bos sudah ada, tapi beasiswa miskin masih kurang. Angka kemiskinan masih tinggi sekitar 19%, bisa menunjang pada SO. Harusnya bisa mempertahankan APM 95% yang sudah dicapai • Penjaminan kepastian layanan SMP/SMPLB. Alokasi yang ada baru beasiswa miskin. Termasuk dalam penyediaan buku pelajaran • Penyediaan dan peningkatan pendidikan SMK. Alokasi masih jauh dari kebutuhan. Perlu dipertimbangkan rasio siswa SMA‐ SMK 80:20. Sedangkan rata‐rata nasional 2009 60:40. Perlu meningkatkan daya tampung SMK, karena ketersediaan SMK menjadi bagian integral dari upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan. • Penngkatan pendidikan SMA/SMALB. Perlu penyediaan sambungan internet ber‐content pendidikan. Dengan inisiatif daerah sudah dicoba jaringan antar kab‐ kota, tapi ke sekolah belum mampu.

Respon Kementerian/Lembaga Nama K/L KEMENDIKNAS • Pendidikan dasar, usulan daerah 456M, selisih sedikit dengan usulan pusat yang mencapai 412M. • Pendidikan menengah, usulan daerah 54M dan pusat 41M. Ini belum seluruh yang fisik teridentifikasi. • • •


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah KESEHATAN • Juni ini Aceh sudah mencapai Jamkesda dengan coverage yang lebih luas. Banyak indikator yang masih berada dibawah rata‐rata nasional, khususnya yang terkait dengan MDG’s. • Disparitas tenaga dokter, bidan dengan fasilitas khususnya di Aceh Timur dan Tengah. Termasuk di daerah bencana. KEBUDAYAAN • Revitalisasi museum. Kita sudah mencapai 94%. Tsunami museum akan dibangun • Manajemen untuk pembangunan museum tsunami belum dimasukkan KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI OLAH RAGA • Olah raga di Aceh masih sangat minim. Ada 6 kabupaten terkait sarana‐prasarana olah raga. Dari usulan yang bersifat long0list agar bisa dimasukkan ke short list

Respon Kementerian/Lembaga


Kesepakatan

Nama K/L KEMENKES • Di Kemenkes ada program khsusus dengan melihat indeks kesehatan masyarakat yang rendah. Bantuan finansial atau manajemen kesehatan akan dilihat.

Nama K/L KEMENBUDPAR • Tahun 2011, museum Aceh akan mendapat alokasi. Termasuk pendalaman cagar budaya.

Nama K/L KEMENRISTEK • Nama K/L KEMENEGPORA

• Sudah dibicarakan oleh Gubernur pada Menteri untuk maslaah MOU tentang riset • Pembangunan lanjutan gedung DOR sejumlah 45 M di kab. Bireun • Lingga pelajar Indonesia dan Lingga Indonesia akan diselenggarakan di Aceh

No. 2.

Tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi SUMATERA UTARA


UMUM • BRR Aceh‐Nias. Akan ada RAN untuk kelanjutan pembangunan Aceh‐Nias untuk kegiatan‐kegiatan yang sifatnya reguler. Diharapkan bisa diambil alih oleh Kementerian/Lembaga

PENDIDIKAN • PAUD, menurut evaluasi Dinas Pendidikan 2007 mendapat urutan ke‐33 di tingkat nasional. Agar di 2011 bisa mendapat perhatian • Pembangunan desa vokasi di 100 desa untuk 2011. Saat ini, Balai MPDP hanya 2 desa untuk membangun rencana ini. • MOU 2006‐2009 dengan Kemendiknas, agar komitmen ini dilanjutkan dalam bentuk peningkatan DAK. • Di 2011, akan meningkatkan kualifikasi guru berjenjang S1. Tahun 2012 tidak ada lagi guru yang berpendidikan kurang dari S1. Setiap tahunnya 20.000 guru akan ditingkatkan kualifikasinya • Pembelajaran berbasis IT adalah baru dan perlu ditingkatkan. Sudah ada program 1 guru 1 laptop dan jaringan internet untuk merubah pola pembelajaran yang konvensional • UPT Dinas Pendidikan Provinsi dalam memberdayakan PLTD sebagai pilot


Kesepakatan

. Nama K/L KEMENDIKNAS • Selisih usulan daerah dengan pusat tidak terlalu jauh, misal pendidikan dasar 1,13 dan pusat 1,12 • •

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah project untuk SMK model dalam rangka peningkatan life skill dan kualitas SMK • Pendidikan Tinggi Negeri baru ada 3 di Sumut. Peran kopertis sudah jauh berkurang dan kabur. Perlu ada penegasan peran apakah untuk PTN atau PTS. KESEHATAN • Perlu peningkatan DAK kesehatan khsususnya untuk pelayanan RS bagi seluruh kab/kota, terutama untuk melayani Jamkesmas • Pengadaan mobil kecil untuk kab/kota misalnya lab sebagai tindakan preventif di bidang kesehatan KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA • Kawasan danau toba sudah ditetapkan sebagai kawasan strategik nasional, maka perlu ada upaya revitalisasi termasuk Nias. Di Nias banyak daerah wisata terpendam yang perlu direvitalisasi. • Pengembangan kawasan wisata di Nias Selatan sudah pernah disampaikan, tapi pengajuan tersebut macet. Perlu ditindaklanjuti



Kesepakatan

Nama K/L KEMENKES • Ketika akan membangun RS, mulailah dengan meningkatkan Puskesmas yang besar dengan perawatan yang lebih baik. Ini dapat ditingkatkan menjadi RS. Khusus untuk daerah perbatasan, puskesmasnya harus tampil beda yang lebih besar dan baik.

Nama K/L KEMENBUDPAR • Semua provinsi kecuali Kepri, revitalisasi museum didukung dengan anggaran yang cukup signifikan. Kita juga alokasikan untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM daerah, PNPM desa wisata, sosialisasi dan promosi wisata daerah.

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI • Dewan Riset Daerah untuk memanfaatkan potensi lokal khususnya untuk petani. Akan dibangun di 2 lokasi untuk teknologi tepat guna di bidang pertanian.

Respon Kementerian/Lembaga Nama K/L KEMENRISTEK • • • • •

PEMUDA DAN OLAH RAGA Nama K/L KEMENEGPORA • Perlunya peningkatan kehidupan • Pendidik SP3 Nama K/L BKKBN KELUARGA BERENCANA • Jumlah penduduk Sumut cukup • 1333 tinggi, perlu ada dana on‐top untuk • mengatasi masalah jumlah • penduduk, misalnya untuk • memperluas kepesertaan KB khususnya bagi keluarga miskin. • Harus ada semacam insentif bagi peserta KB tanpa agunan. Nama K/L PERPUSNAS PERPUSTAKAAN • Kami punya program • Akan coba kerjasama dengan Dephukham tahun 2011 pengembangan perpustakaan di RS, Lembaga Pemasyarakatan atau di • pusat keramaian Nama K/L KEMENAG AGAMA • Banyak kabupaten pemekaran yang • Ada 4 kabupaten di Sumut yang sudah terbit SK nya. Pusat sedang belum memiliki kantor Kanwil merencanakan pembangunan Depag gedungnya. • Updating siswa miskin di sekolah • Data siswa miskin terus diupdate keagamaan dan ada alokasinya untuk masing‐ masing provinsi


Kesepakatan

No. 3.

Tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi SUMATERA BARAT UMUM • Posisi IPM berharap meningkat sejajar dengan Sumut • Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Alokasi tahun 2011 untuk ini belum muncul PENDIDIKAN • Perlu dukungan peralatan workshop dan bengkel SMK di Sumbar. • 1078 sekolah, 3149 RK rusak berat akibat gempa. Dengan bantuan donor, baru 20 yang bisa diperbaiki. Bantuan depdiknas 39,8 milyar. Hasil UN turun 8% dari tahun lalu. Perlu diselesaikan di tahun 2011. Rekonstruksi tidak hanya difokuskan pada Infrastruktur tetapi juga peralatannya. • Akibat gempa, kantor Bappeda juga mengalami kerusakan. Perlu dukungan untuk rehab dan rekonstruksi. • Dari PNBP ada 311 milyar untuk rehab dan rekonstruksi akibat gempa. KESEHATAN • Ada keinginan untuk membangun RS internasional. Kita sudah mengajukan surat resmi kepada Bappenas, Kemenkeu dan Kemenkes agar bisa dibangun mulai tahun 2010. Master plan yang



Kesepakatan

Nama K/L KEMENKES • Untuk bencana, sudah banyak yang dianggarkan tapi belum teralisir. Akan dianggarkan 500M dari sisa bantuan luar negeri. Sedang dinegosiasikan dengan Kemenkeu, apakah akan dikeluarkan sekarang

Nama K/L KEMENDIKNAS

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah sudah dibuat agar bisa dilanjutkan di 2010‐2011. • Di short list belum muncul promosi kesehatan. Di sumbar perlu menyampaikan usulan untuk pemberdayaan tenaga kesehatan seperti tenaga medis dan paramedis • Program Gizi, KIA agar bisa dicarikan dananya oleh Pusat • Ada 257 puskesmas, yang rusak 67 dan sudah dibantu oleh NGO ada 2 puskesmas, 8 Pustu. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA • Akan dibangun e‐library. Disini perpustakaan sudah tidak berfungsi karena gempa • Sudah ada kerjasama untuk membangun perpustakaan di nagari‐nagari. Perlu pembinaan perpustakaan sekolah yang baik • Banyak objek‐objek wisata yang rusak berat, perlu dukungan dari Kemenbudpar. Perlu juga pemugaran situs‐situs budaya. • PNPM mandiri untuk pembangunan desa wisata. KELUARGA BERENCANA • Perlu penjelasan tugas pokok dan fungsi antara BKKBN dan Dinas Kesehatan. Kita sudah melakukan koordinasi dan penyediaan alat‐alat KB

Respon Kementerian/Lembaga atau tahun depan. • RS Internasional, pemerintah atau swasta akan difasilitasi oleh Pusat. •


Kesepakatan

Nama K/L KEMENBUDPAR • Revitalisasi museum, PNPM mandiri untuk 11 desa di 9 kecamatan, sosialisasi da promosi wisata saerah mendapat dukungan dari pusat.

Nama K/L BKKBN •

No.

4.


Respon Kementerian/Lembaga AGAMA Nama K/L KEMENAG • Perlu penambahan quota pelayanan • Embarkasi haji di Sumbar masih haji dalam proses • Diusulkan agar Bandara bisa • Untuk rumah ibadah, bersama‐ difungsikan juga untuk pelaksanaan sama dengan masyarakat dan ibadah haji Pemda setempat mengembangkannya. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nama K/L KEMENPP • Perlu ada kejelasan tupoksi • Provinsi RIAU BAPPENAS UMUM • • Di short list hanya ada kesehatan • Jangan sampai penyelenggaraan PON disalahartikan oleh daerah dan itupun hanya untuk 3 kegiatan’ untuk meminta dukungan • Di long list juga bidang kesehatan pembuatan stadion. yang muncul. Khawatir bidang lainnya tidak tercover dalam • Perlu ada kesepakatan pusat‐ • daerah dari hasil diskusi ini kepanitiaan. Bahkan pendidikan juga tidak ada sama sekali. Dalam format • 3 yang kami terima berbagai substansi yang kami usulkan tidak ada, seperti bidang pendidikan, sosial, pemuda dan olah raga, dan pertanian. • Dalam format 4 yang dari renja K/L, tidak kami terima pertambangan, pemuda dan olah raga, dan BKKBN Nama K/L KEMENDIKNAS PENDIDIKAN miskin berkurang • Apresiasi terhdap Kemendiknas, • Beasiswa mengindikasikan pengurangan pada tahun 2010 mendapat 811 tingkat kemiskinan di Riau. milyar. • Beasiswa miskin, ada 308 M. (Tahun 2010 424M, dalam perencanaan dibutuhkan sekitar 500M). Beasiswa miskin SMP tertulis 4 M, dibutuhkan


Kesepakatan

Kapasitas fiskal dan IPM selalu menjadi formula yang digunakan oleh pusat. Perlu dicermati benar terhadap kondisi masalah yang dihadapi oleh daerah walaupun kapasitas fiskal daerah tinggi. Penyelenggaraan PON di daerah, untuk mendapat dukungan pusat tidak benar. APBD juga telah mengalokasikan dana untuk kepentingan nasional.

No.



10 M • Beasiswa miskin jenjang SMP hanya 4 milyar, kami butuh 10 Milyar. Begitu juga untuk SMA/SMK kami butuh 10 milyar. • Pembangunan SMK kami mengusulkan untuk membangun SK perminyakan dengan alokasi 50 milyar di 2011 dengan lokasi tanah sudah ada. • Pendidikan Tinggi, dukungan pusat ke daerah sangat lemah. Pemprov Riau melakukan kegiatan subsidi dan hibah bagi PT, misalnya pembangunan fakultas kedokteran di Universitas Riau dengan dana APDB provinsi. Di universitas juga belum ada audirtorium, masih menggunakan tenda. Kami saat ini sudah mengaolkasikan 36 milyar untuk membangunnya, dari 100 milyar yang dibutuhkan. Perlu dukungan Pusat untuk menutupnya sekitar 60 milyar. • Penyediaan sarana prasarana dan tenaga pendidik dan kependidikan untuk agama perlu ditingkatkan, misalnya MI, MTs, MA agar bisa mengimbangi sekolah‐sekolah umum Nama K/L KEMENKES KESEHATAN • Program pengendalian penyakit dan • Di DAK sudah diberikan untuk obat. Kita tidak punya Buffer shock di penyehatan lingkungan. Diusulkan pusat. 25 M, diralat menjadi 61,9 milyar. Kami gunakan untuk kegiatan • Pembangunan RS diusulkan saja penyediaan air minum, karena tapi pusat tidak janji dapat


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah kondisi air minum perpipaan di Riau < 10%. Begitu juga dengan air minum non‐perpipaan yang masih jauh dari nasional • Pembinaan gizi masyarakat, juga lebih besar dari usulan Kemenkes, khsususnya terkait dengan Ibu hamil. Di Riau masih terjadi 47 per seribu kelahiran AKI. Usulan agar dipenuhi untuk mengejar ketertinggalan. • Mohion dukungan pemerintah pusat untuk puskesmas, penyediaan tenaga kesehatan termasuk obat‐ obatan. Pengobatan gratis diharapkan dapat terlaksana dengan baik. • Perlu dukungan RS Arifin Rahman dalam pelayanan Jamkesmas untuk rawat inap di kelas 3. Kami membutuhkan dukungan untuk ruang pembedahan, rawat inap kelas 3 dengan sarprasnya. • RS Jiwa Tampan membutuhkan perbaikan. Termasuk dukungan untuk RSU yang ada di kab/kota. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA • Tahun 2011, Riau akan melakukan revitalisasi taman kebudayaan yang di dalamnya ada museum. Mohon dukungan Pusat terhadap usulan kami dengan sharing bersama. • Ada 3 usulan untuk destinasi objek wisata. Pulau repat agar menjadi milik nasional sebagai wilayah

Respon Kementerian/Lembaga memenuhi semua.


Kesepakatan

Nama K/L KEMENBUDPAR • Revitalisasi museum mendapat alokasi yang cukup signifikan • Tahun 2011, PNPM akan ditujukan di 11 desa • Dermaga wisata di pulau repat akan mendapat alokasi pusat.

No.

5.

Tanggapan Pemerintah Daerah terluar dan strategis. Diusulkan dapat dijadikan pintu gerbang nasional dengan wisata baharinya. • Desa wisata melalui PNPM diusulkan 3 lokasi PEMUDA DAN OLAH RAGA • Butuh 229 milyar untuk penyelenggaraan PON • Tahun 2012 Riau akan menjadi tuan rumah PON dengan 36 cabang olah raga yang akan dipertandingkan. Perlu dukungan untuk memperbaiki stadion, membangun sekolah atletik dan cabang menembak. KELUARGA BERENCANA • Mengusulkan 16 M untuk kegiatan pegelolaan kelembagaan aparatur, KB, Kesehatan reproduksi remaja PERPUSTAKAAN • Perlu dukungan untuk pembangunan e‐library sebesar 10M. Saat ini perpustakaan di Riau sudah cukup representatif dan baik. • Dari APBD provinsi dianggarkan untuk perpustakaan perdesaaan SOSIAL • Komunitas adat terpencil sudah dibina 10.000 KK. Tahun 2010, hanya dianggarkan 60 KK. Kami upayakan juga dari APBD yang ada Provinsi KEPULAUAN RIAU



Kesepakatan

Nama K/L KEMENEGPORA • • • • •

Nama K/L BKKBN • 145 klinik KB • •

Nama K/L PERPUSNAS • E‐library, pusat sudah membantu 22M tahun 2010 dan 2011 akan diberikan 1M. Riau menjadi prioritas karena sebagai salah satu center of excellent.

Nama K/L KEMENSOS • • •

No.


Respon Kementerian/Lembaga UMUM BAPPENAS Perlu pendekatan pembangunan berbasis wilayah, mengingat banyak wilayah kepulauan. Nama K/L KEMENDIKNAS PENDIDIKAN • Penyediaan subsidi pendidikan SMP • berkualitas. Pusat mengusulkan 45,8 • dan ada selisih 9 M dengan usulan • kami 32,3M. • • SMK kami mengajukan menambah 10 USB. Saat ini sudah ada 46 unit SMK. • Penyediaan peningkatan pendidikan SMA/SMLB perlu mendapat perhatian • Kami belum punya universitas negeri. Aset dari universitas Maritim Raja Ali sudah diserahkan kepada kami. Sudah dibangun juga gedungnya sebesar 56M. Perlu sarpras untuk menunjang di universitas ini sebesar 290M. KESEHATAN Nama K/L KEMENKES • Pemberdayaan masyarakat dan • Saat ini sudah dapat TP yang cukup, promosi kesehatan usulan kami RS agar dapat segera diresmikan. berbeda dengan pusat • Pembinaan pelayanan kesehatan • komunitas dan gender berbeda jauh antara usulan kami dengan pusat. • Puskesmas tersebar di pulau‐pulau, perlu dukungan untuk pembinaannya. • Pembangunan RSU provinsi 9 lantai, kami sudah alokasikan sebesar 190M dan akan selesai bulan Juli.


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Mohon bantuan untuk alat kesehatan sebesar 50M dengan sharing APBD provinsi 60M. • RSUD Tanjung Uban, diusulkan pembangunan gedung tahap 3 dan pengadaan alat kesehatan emergency. • Pembangunan RSUD kab Bintan dan kepulauan Anambas juga perlu dukungan pusat. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA • Diusulkan perlindungan situs sejarah di Kepri sebesar 500 juta. Akan menambah dokumen sejarah kebudayaan Melayu. • Situs budaya Lingga cahaya, juga butuh dukungan • Pembangunan muesum pulau penyengat sebesar 36M yang sudah disetujui oleh hasil DPR. PEMUDA DAN OLAH RAGA • Diusulkan untuk pembangunan stadion sebesar 388M. • Diusulkan pembangunan satu kolam renang berstandar internasional dengan anggaran 25M KELUARGA BERENCANA •



Kesepakatan

Nama K/L KEMENBUDPAR • Pemeliharaan situs mendapat perhatian • Sarana untuk pengembangan destinasi dan sosialiasi wisata daerah juga akan mendapat dukungan • PNPM d 2011 akan ditujukan untuk 14 desa

Nama K/L KEMENEGPORA • • • • • Nama K/L BKKBN • 119 klinik KB

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Kelompok Prioritas Wilayah Hari/ Tanggal Sesi pada jam

: I (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi teknologi, dan Prioritas Lainnya dalam bidang Kesra) : Sumatera A (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri) : Kamis/ 29 April 2010 : 09.00 – 12.30


No. 0.

Respon Kementerian/Lembaga KEMENDIKNAS • Perbaikan Infrastruktur ditargetkan 2011 selesai semua • BOS akan terus dipertahankan dan dilakukan perbaikan‐perbaikan untuk mengatasi masalah akses • Peningkatan mutu guru melalui sertifikasi akan dipercepat • Terkait pengadaan buku pelajaran. Setiap siswa akan dipinjamkan 5 buah buku selama satu tahun. • Alokasi dilakukan berdasarkan rekomendasi Kemenkeu sesuai dengan kemampuan fiskal daerah • IPM di daerah perlu diperhatikan, Kabupaten‐kabupaten yang diprioritaskan adalah yang IPMnya rendah dan kemampuan fiskalnya rendah pula. • Pada umumnya usulan dari daerah mempunyai selisih yang kecil dengan Kemendiknas. Kekurangan tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk memanfaatkan kapasitas fiskalnya. KEMENKES


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga • BOK akan dikurangi. 592 Puskesmas akan mendapatkan bantuan • Terkait tenaga kesehatan untuk puskesmas, akan dilakukan pemetaan kebutuhan. Akan dikembangkan insentif untuk tenaga kesehatan. KEMENAG • 21 Kantor Wilayah Agama akan dibangun tahun ini terutama di Kab/Kota pemekaran • Pada daerah bencana akan dilakukan rehabilitasi, khususnya gedung kantor urusan agama, perguruan tinggi Islam. Sedangkan tempat ibadah akan dibangun bersama‐sama antara pemerintah daerah dan masyarakat • Anggaran Kementerian Agama hampir sudah 80% kewenangannya telah diserahkan ke Kanwil Provinsi dan Kab/Kota BKKBN • UU No.2 > tupoksi BKKBN berubah tidak hanya KB akan tetapi temasuk kependudukan meliputi parameter kependudukan, sosialisasi program‐ program kependudukan. • BKKBN akan berubah menjadi Badan Kependudukan dan KB • Dalam rangka revitalisasi program KB, akan dilakukan penghimpunan database 23.500 klinik KB swasta dan


Kesepakatan

No.

1.


Respon Kementerian/Lembaga pemerintah • Sumut 1.333 klinik, 758 Sumbar klinik • Dalam DAK, diharapkan IUD dan Implant tidak direvisi KEMENBUDPAR • Seiring peningkatan alokasi dana Kemenbudpar, revitalisasi museum didukung dengan peningkatan alokasi dana yang cukup signifikan.

Provinsi ACEH UMUM Sasaran dan target perlu ditambahkan, misalnya data kemiskinan, indikator kemiskinan di Prov. Aceh yang masih rendah (terhadap pencapaian Inpres No.1 2010). Diperlukan pula penambahan budget untuk mencapai sasaran Tahun 2014. PENDIDIKAN Nama K/L KEMENDIKNAS • Program pendidikan TK dan Dasar, alokasi dana masih kecil untuk meningkatkan APK TKLB (yang baru 23%) dan jangkauan masih di keluarga mampu dan perkotaan • Penjaminan pendidikan dasar • Alokasi yang ada baru mencakup BOS, sedangkan beasiswa miskin dan buku pelajaran belum memadai • Penjaminan kepastian layanan pendidikan SMP/SMPLB. Alokasi yang ada belum mencakup beasiswa


Kesepakatan

01ACEH

No.



miskin • Penyediaan subsidi pendidikan SMP/SMPLB berkualitas • Peningkatan mutu dan akses TK/TKLB/PLK • Peningkatan mutu dan akses SMK. Alokasi masih kurang, rasio SMK:SMA masih rendah 20:80, (terhadap target 40:60) • Usulan peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMLB terkait penyambungan jaringan internet Nama K/L KEMENKES KESEHATAN • Semua indikator‐indikator masih di • Melihat indeks pembangunan masyarakat (Riskesdas) sebagai bawah rata‐rata nasional acuan pemberian bantuan • Disparitas tenaga dokter, bidan, dan kesehatan fasilitas kesehatan masih terasa • Sebelum membangun Rumah Sakit, • Penanganan bencana terlebih dahulu memperkuat kualitas layanan puskesmas. Khusus daerah‐daerah perbatasan, puskesmas akan dibangun dalam bentuk yang berbeda (sesuai arahan Menteri Kesehatan) sebagai ciri khas Indonesia Nama K/L KEMENBUDPAR KEBUDAYAAN • Pelaksanaan rekonstruksi baru 94%, • Sampai saat ini Kemenbudpar belum menyentuh hal ini. Namun Museum di Ulehue belum rampung. untuk 2011 alokasi untuk Museum • Museum Tsunami perlu dimasukkan Nasional Aceh sudah meningkat alokasinya cukup signifikan • Usulan terhadap 6 Kab. Aceh Besar, Aceh tengah, Pidi, Pidi Jaya terkait bidang olahraga yang masih rendah


Kesepakatan

No.

2.

Tanggapan Pemerintah Daerah • Kawasan‐kawasan pariwisata masih kurang pendanaannya Provinsi SUMUT



Kesepakatan

02SUMUT

UMUM Kelanjutan Peraturan Presiden No. 30 2005, perlu dilanjutkan kegiatan‐ kegiatan reguler terkait rehabilitasi Aceh‐Nias

PENDIDIKAN Nama K/L KEMENDIKNAS • PAUD (2007) berdasarkan evaluasi, menempati urutan ke‐33 Nasional • Usulan pembangunan Desa Vokasi di 100 desa (sharing APBD). Saat ini hanya 2 desa. • MoU 2006‐2009 sudah selesai, namun dirasakan perlu dilakukan sharing pusat dalam bentuk peningkatan DAK 2011 • Meningkatkan jumlah guru berkualifikasi S1. Target 2011 tidak ada guru PAUD yang tidak S1. Nama K/L KEMENKES KESEHATAN • Ada peningkatan DAK Kesehatan, terutama untuk pengembangan RS Daerah. Terutama untuk melayani JAMKESMAS

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah KEBUDAYAAN • Revitalisasi kawasan Pariwisata (Danau Toba, Brastagi, Langkat, dan Nias) • Pengembangan kawasan pariwisata di Nias Selatan, diajukan 3jt USD (pernah dibahas bersama Bappenas‐Unesco) • Perlunya penguatan kegiatan investasi untuk pemuda di Kabupaten‐kabupaten AGAMA • Banyak Kabupaten Pemekaran yang belum ada KANWIL

KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI • Usulan penelitian‐penelitian hibah bersaing untuk memanfaatkan teknologi utk petani. Agro Techno Park (semacam alat peraga untuk teknologi tepat guna pertanian)

Respon Kementerian/Lembaga Nama K/L KEMENBUDPAR


Kesepakatan

Nama K/L KEMENAG • Sudah ada SK dari Kemenag bahwa kantor agama di kabupaten/kota pemekaran (4) akan dibangun pada tahun 2011 • Data siswa miskin masih terus diupdate • Embarkasi haji untuk Medan sudah bisa dilaksanakan Nama K/L KEMENRISTEK • Tahun 2011 nanti dialokasikan 100 M untuk riset IPTEK.

KB • Pertumbuhan tinggi 1,37%, diperlukan dana on‐top untuk mengendalikan pertumbuhan yang tinggi. Melalui perluasan program KB bagi peserta yang miskin. Ada insentif bagi peserta miskin seperti insentif kredit tanpa agunan • Pengadaan mobil keliling untuk Kab/Kota untuk preventif bidang kesehatan

PERPUSTAKAAN • Program pengembangan perpustakaan di RS, LP, dan tempat‐ tempat publik lainnya

Respon Kementerian/Lembaga Nama K/L BKKBN • DAK sudah ada dari 2008, mobil pelayanan KB. • 2011 diusulkan penunjang operasional KB (motor operasional) • Sekarang BKKBN tidak boleh mengelola bantuan‐bantuan. Namun bisa dibantu oleh mitra‐ mitra BKKBN untuk pembiayaan/pinjaman tanpa agunan peserta KB Nama K/L PERPUSNAS

Provinsi SUMBAR

No.



Kesepakatan

03SUMBAR

UMUM Fokus utama adalah rekonstruksi pasca gempa. Di dalam shortlist belum terlihat ada alokasi pendanaan.

PENDIDIKAN • Pembelajaran berbasis IT (satu guru‐ satu laptop). Penambahan alat‐alat berbasis media. • LPT tidak berfungsi maksimal. ? • Peningkatan lifeskill dan mutu lulusan SMK dengan cara membuat

3.


No.

Tanggapan Pemerintah Daerah SMK percontohan. • Perlu dipersiapkan langkah‐langkah ke depan terkait dihapuskannya BHP. Perlu ada penegasan mengenai peran Pemerintah Daerah terkait pengelolaan Pendidikan Tinggi


Nama K/L KEMENKES • RS Internasional tidak harus negeri akan tetapi swasta juga diperbolehkan. Namun untuk pembangunannya di Sumbar belum direncanakan.


Kesepakatan

KESEHATAN • Ada keinginan untuk RS Internasional. Sudah diajukan proposal untuk melakukan pembangunan 2010‐2011. • Peningkatan sumber daya kesehatan terutama Dokter Spesialis • Diharapkan Tahun 2011 mendapatkan BOK • Baru 8 RS, 2 Puskesmas yang mendapatkan bantuan

KEBUDAYAAN Nama K/L KEMENBUDPAR • Banyak obyek wisata yang • Kemenbudpar melihat Sumbar mengalami rusak berat. Beberapa sebagai suatu daerah yang perlu obyek perlu dijadikan cagar budaya. didukung. Maka dari itu akan dialokasikan untuk Museum Nasional dan PNPM mandiri Nama K/L KEMENAG AGAMA • Pelayanan bandara baru sudah • Tambahan kuota ibadah Haji diproses • Pelayanan langsung Umroh di • Pendidikan agama dan keagamaan bandara Minangkabau sebagian besar dikelola swasta. Bantuan diarahkan untuk swasta di KANWIL‐KANWIL

No.

4.


Respon Kementerian/Lembaga KB Nama K/L BKKBN • Sudah punya badan pemberdayaan perempuan Nama K/L PERPUSNAS PERPUSTAKAAN • Belum bisa mencapai e‐library karena kondisi perpustakaan daerah masih memperihatinkan. Maka dari itu dilakukan kerjasama sharing dengan Pemda Provinsi RIAU UMUM Usulan pendidikan di Format 3 tidak ada di shortlist maupun longlist PENDIDIKAN • Beasiswa miskin, ada 308 M. (Tahun 2010 424M, dalam perencanaan dibutuhkan sekitar 500M). Beasiswa miskin SMP tertulis 4 M, dibutuhkan 10 M • Terkait SMK, alokasi dana 10,7 M (pendekatan operasional), namun ada usulan untuk membangun SMK Perminyakan alokasi dana 50M (lokasi dan tanah sudah tersedia) • Dukungan pusat dalam Pendidikan Tinggi masih lemah. Pemda membangun sendiri. Univ. Riau masih memerlukan Auditorium (sudah dialokasikan 36M,



Kesepakatan

04RIAU

Tanggapan Pemerintah Daerah dibutuhkan bantuan sekitar 60M)

No.



Kesepakatan

KESEHATAN Nama K/L KEMENKES • Program pengendalian penyakit dan • DAK untuk obat dinilai sudah cukup kesehatan lingkungan menjadi banyak. DAK tahun 2011 akan 6,17M. Digunakan untuk kegiatan bertambah sedikit. Karena itu penyediaan air minum. Karena usulan‐usulan silahkan diajukan penyediaan air pipa maupun non untuk diproses. perpipaan masih di bawah standar nasional • Pembinaan gizi masyarakat, terkait ibu hamil, Angka kematian ibu hamil rata‐rata 47/1000 kelahiran lebih besar dari rata‐rata nasional yaitu 44/1000. Maka dari itu dana yang diusulkan lebih besar dari usulan Kemenkes • Bantuan penguatan puskesmas‐ puskesmas di daerah terkait fisik, tenaga medis, dan obat‐obatan. Dana 18‐20 M sudah dialokasikan daerah untuk obat‐obatan dalam rangka menunjang pengobatan gratis. • Perbaikan gedung rawat inap kelas III perlu diperbaiki. • RSJ Tampan perlu diperbaiki

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah KEBUDAYAAN • 229 M untuk penyelenggaraan PON • Tahun 2011 Riau akan merevitalisasi Taman Kebudayaan dimana di dalamnya terdapat museum. Diharapkan dukungan pusat (sharing). Contoh: gedung dibiayai Pemda • Penguatan objek pariwisata Pulau Rupat, Candi Muara Kaskus, dan Istana Siar. Penentuan Pulau Rupat sebagai destinasi wisata nasional. AGAMA • Perlu penguatan pendidikan agama Islam untuk mengimbangi pendidikan umum. • • KB • Permohonan 16M untuk kegiatan pengelolaan sumber daya aparatur, kesehatan reproduksi remaja, dst

PERPUSTAKAAN • Permintaan dukungan e‐library sebesar 10 M

SOSIAL • Komunitas adat

Respon Kementerian/Lembaga Nama K/L KEMENBUDPAR • Dana untuk revitalisasi museum sudah dialokasikan dengan cukup signifikan.


Kesepakatan

Nama K/L • • • • •

Nama K/L BKKBN • • •

Nama K/L PERPUSNAS • •

Tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi KEPRI

UMUM

PENDIDIKAN • Penyediaan subsidi pendidikan SMP berkualitas. 45,8M dihitung berdasarkan sasaran BOS 56545 siswa dan sasaran beasiswa miskin 24510 siswa, sedangkan yang dianggarkan KEMENDIKNAS sebesar 36M • Sampai saat ini sudah ada 46 SMK. Untuk tahun 2011 diusulkan 10 unit sekolah baru SMK • Terkait pendidikan SMA, akan dibangun Ruang Kelas Baru (RKB) untuk kelas jauh. • Belum mempunyai universitas negeri, saat ini sudah dilakukan serah terima aset Univ. Maritim Raja Ali Haji. Namun masih diperlukan sarana lainnya, dimana sesuai kebijakan pusat minimal satu provinsi satu Universitas, maka diperlukan dukungan dana. 50 M untuk penyelesaian gedung dan usulan tambahan lainnya sebesar 290 M (peralatan universitas) KESEHATAN • Pembinaan pelayanan kesehatan komunitas dan gender. Dari 2,4 T usulan, yang dialokasikan hanya 774 M. Adapun kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan kondisi Kepri, dimana terdapat 101 puskesmas prioritas yang terpencar di pulau‐

Nama K/L KEMENDIKNAS • • • •

Nama K/L KEMENKES • Akan ditindaklanjuti agar RS Umum Provinsi bisa segera dioperasikan

No. 5.



Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah pulau. • Pembangunan RS Umum Provinsi (selesai Juni 2010), akan dioperasikan akhir tahun 2010 sehingga dibutuhkan dukungan dana 50 M. Hal ini untuk mengejar target usia harapan hidup, yaitu 72 Tahun di 2014 KEBUDAYAAN • Pembangunan situs sejarah di Bintan • Pembangunan Museum baru di Lingga • Pembangunan Museum Pulau Penyengat (hasil reses DPR) • Membangun Stadion Olahraga • Pembangunan satu kolam renang internasional di Batam


Nama K/L KEMENBUDPAR • • • •


Paparan: ‐ Dra. Nina Sardjunani, MA (Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan) Moderator: ‐ Ir. Dedi Masykur Riyadi (Staf Ahli Bidang Revitalisasi Perdesaan, Pertanian, dan Agroindustri)

Kesepakatan

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas Wilayah Hari/Tanggal Sesi pada Jam No.

: : : :

I Sumatera A Kamis/29 April 2010 1 , jam 09.00 – 12.30


Respon Kementerian/Lembaga KEMENKES: - Saat ini sedang dilakukan kegiatan BOK pada setiap puskesmas dengan alokasi anggaran per puskesmas maksimal Rp 100 jt per tahun. - BOK merupakan bagian dari upaya untuk promotif dan preventif di puskesmas termasuk untuk dukungan kegiatan di posyandu - Akan ada pemetaan tenaga kesehatan, yang bertujuan untuk pemerataan distribusi dan sistem insentif yang lebih baik untuk tenaga kesehatan. - Puskesmas di daerah perbatasan akan “tampil beda”, untuk membedakan dengan sarana pelayanan kesehatan milik Negara tetangga KEMENDIKNAS A. Fokus pada : - pembangunan sarana kelas yang rusak dengan total alokasi Rp 11 T - BOS akan terus dipertahankan - Sertifikasi guru akan ditingkatkan - Setiap tahun ajaran siswa akan diberikan 5 jenis buku, yang akan dikembalikan disetiap akhir tahun ajaran oleh siswanya


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga B. Dalam pengalokasian anggaran agar memperhatikan: - menggunakan APBDnya - IPM - melihat kemampuan fiscal daerah - Nilai Ujian Nasional - jumlah sekolah yang rusak - melihat IKK kementerian C. Pendidikan Tinggi secara rutin telah melakukan pertemuan rutin dengan daerah BKKBN - Tindaklanjut UU No 52 tahun 2010 maka tupoksi BKKBN berubah, selain revitalisasi KB juga kebijakan tentang kependudukan, namun belum dapat diimplementasikan karena masih menunggu Perpres yang mengatur struktur organisasi BKKBN - Hal2 yang terkait langsung dengan prioritas nasional adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas dari klinik KB swasta dan pemerintah - APBN dan DAK KB akan menyediakan: sarana dan prasarana pelayanan KB khususnya untuk implant kit dan IUD Kit agar tidak direvisi - Seluruh keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dapat alkon gratis diutamakan untuk beberapa provinsi termasuk Aceh. Aceh


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga termasuk provinsi dengan pencapaian KB yang masih rendah - Adanya pinjaman modal tanpa agunan untuk peserta KB miskin KEMENBUDPAR Komitmen untuk mendukung kebudayaan dan pariwisata meningkat KEMENPORA - Sudah ada Pagu indikatif untuk daerah, - Ada pagu untuk kegiatan revitalisasi kepramukaan - Fokus pada program pelayanan kepemudaan, wawasan kepemudaan, KEMENRISTEK -

Tahun 2011 akan dialokasikan Rp 100 M untuk insentif bersifat hibah bagi 4 kategori ristek. Di daerah diutamakan untuk percepatan difusi dan pemanfaat ristek.

-

Inovasi dan kreativitas pemuda, dengan sasaran 17 pilot project dengan melibatkan dinaspora daerah, dan sifatnya kompetitif. Dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi kegiatan tersebut

KEMENKOMINFO - Melalui program internet masuk sekolah oleh kemendiknas, maka Kominfo mendampingin dengan program “internet Masuk Kecamatan”


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga - Juga melalui Program Desa Berdering akan dilakukan mulai tahun 2011 - Dikembangkan juga Desa Pintar yaitu desa dengan pengembangan pada UKM, kesehatan dsb - Dikembangkan juga program untuk daerah2 perbatasan KEMENPU - Terkait pencapaian MDG’s maka terjadi perubahan fokus kegiatan - Provinsi Aceh, Sumbar dan Kepri tertinggal dalam hal air minum dan sanitasi - Saat ini juga dikembangkan DAK air minum dan kegiatan pendukung lainnya - Sosialisasi dan advokasi Gerakan STBM PERPUSTAKAAN NASIONAL - Akan dikembangkan kegiatan pengembangan perpustakaan di rumahsakit dan puskesmas - Akan dilakukan pilot project LP - Saat ini fokus pengembangan perpustakaan desa KEMENPP dan PA - Isu gender merupakan salah satu isu pengarusutamaan dan isu perlindungan anak juga merupakan isu lintas bidang. Untuk itu sektorsektor pembangunan untuk


Kesepakatan

No.


1.

Provinsi Aceh UMUM Ada perbedaan dalam program dan kegiatan baik longlist maupun shortlist. Untuk itu sasaran dan target perlu ditambahkan, dengan pertimbangan a.l indikator kemiskinan (diatas ACEH 21,3%), mengacu pada target Inpres No. I dan RPJMN 2010-2014 PENDIDIKAN Program Pendikan TK dan Yandas, alokasi yang disediakan terlalu kecil terkait peningkatkan APK TK/LB, Lanjutan kepastian melanjutkan SD/MI Lanjutan kepastian Beasiswa dan biaya untuk pengadaan buku Kepastian penjaminan SMP/SMP LB Penyediaan pendidikan SMK PEnyediaan susbsidi SMP/SMP LB yang berkualitas Perlu penambahan SMK baru, karena bagian kebiajakan integral pembangunan bidang tenaga kerja di daerah Pendidikan SMA/SMA LB perlu disediakan sambungan internet, berkonten pendidikan KESEHATAN

Respon Kementerian/Lembaga membuat pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak

Sebenarnya alokasi APBN dan APBD tidak berbeda banyak

-

Kementerian Kesehatan


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Pada bulan Juni sudah dilakukan Jamkesda, sudah Universal coverage Indikator Provinsi ACEH dibawah indikator nasional, khususnya terkait pencaipan target MDG’s, untuk itu perlu adanya alokasi, disparitas tenaga dokter dan fasilitas yang memerlukan perhatian (Aceh Timur dan Tengah). Aceh juga rawan bencana, sehingga perlu menjadi perhatian

Respon Kementerian/Lembaga Terimakasih atas dukungan pemerintah daerah

BUDPAR

Kementerian Kebudayaan Pariwisata Sudah ada alokasi dana

Pengembangan museum Tsunami, tapi isi dalam belum ada. Hal ini belum dimasukkan Manajemen museum perlu disempurnakan Masalah kapal terapung (PLTD), namun usulan muncuk di ke PUan. Hal ini sangat perlu, karena khawatir tidak bisa membuat nyaman masyarakat sekitarnya, karena banyaknya kunjungan wisata

Dukungan pemerintah pusat berdasarkan kondisi fiscal daerah

dan

Pengembangan kebudayaan dan sarana pariwisata sudah ada alokasi untuk Aceh PEMUDA OLAHRAGA Usulan 6 kabupaten untuk pengadaan sarana olahraga (Pidie, Pidei Aceh, Aceh tengah), agar bisa dimasukkan menjadi usulan shortlist Kabupaten Bireun akan melakukan PORDA sehingga diperlukan dana

Telah didukung 2 daerah pembangunan sarana OR

untuk


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Rp 46 M Liga pelajar Indonesia akan dilakukan di Provinsi Aceh


RISTEK Pembangunan pembangkit listrik dengan arus laut KESRA Dana re-integrasi untuk BRA

2.

Provinsi Sumatera Utara UMUM Badan Rehabilitasi Rekonstruktsi Aceh dan Nias, adanya rencana action plan untuk kelanjutan pembangunan dengan mekanisme PP 38 tahun 2007. Agar kegiatan ini bisa dilanjutkan oleh K/L PENDIDIKAN Pengembangan PAUD, agar perlu diprioritaskan Mengambangkan desa vokasi Perlu ada sharing untuk DAK sebagai tindaklanjut MOU 20062009 Meningkatkan kualifikasi guru menjadi S1, khususnya guru SD Peningkatan mutu dan profesionalitas tenaga pengajar, terkait pembelajaran berbasis IT (one teacher and one laptop). Agar Pemerintah pusat dapat memberikan tambahan dana untuk mendukung program ini BLPT tidak berfungsi maksimal, untuk itu perlu didukung antara lain

Secara umum tidak terdapat perbedaan alokasi yang terlalu besar Kementerian Pendidikan Nasional

-


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah dengan pengembangan SMK Model Pendidikan Tinggi, langkahlangkah yang harus dilakukan untuk mendukung pendidikan tinggi di daerah dan batasan2 lainnya KESEHATAN DAK Kesehatan agar meningkat, khususnya untuk pengembangan RSU Daerah, khususnya RSU di Medan . Dan juga untuk melayani Jamkesmas Pengadaan mobil laboratorium keliling, untuk pencegahan di bidang penyakit menular KB Adanya dana on top untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi, perluasan program untuk peserta KB yang miskin yaitu kredit investasi tanpa agunan. BUDPAR Revitalisasi kawasan wisata unggulan, Kawasan Danau Toba agar diberikan dana revitalisasi untuk penanganan infrastruktur disana Nias juga perlu dikembangkan infrastrukturnya, di daerah Nias Selatan pernah diajukan melalui UNESCO


Akan ada pembahasan pendahuluan, strategi yang disarankan adalah dimulai dari puskesmas perawatan dahulu.

DAK KB sudah dimulai pada tahun 2008, pengadaan sepeda motor dan mobile unit.

Didukung dan dialokasikan anggaran untuk sumatera utara

Mendukung pengembangan museum di Balige


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah PERPUSTAKAAN PEngembangan perlustakaan, di rumahsakit, pusat-pusat keramaian, LP dan lainnya

Respon Kementerian/Lembaga Tidak dapat bantu, hanya bisa bantu dalam pengadaan buku

PEMUDA & OR Perlunya dana untuk biaya hidup bagi tenaga SP3 AGAMA Masih belum ada kantor Kanwil Depag tingkat kabupaten

TEKNOLOGI Perlu didukung kegiatan penelitian hibah bersaing untuk melakukan penelitian bagi petani local khusunya teknologi tepat guna di bidang pertanian

3.

Provinsi Sumatera Barat UMUM IPM Sumbar pada posisi ke 9. Fokus pembangunan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, namun dalam shortlist belum terlihat dari semua K/L Sumbar mengharapkan fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa PENDIDIKAN Perlu dukungan peralatan pelatihan di SMK, karena yang ada sudah kadaluarsa

Ada 4 kabupaten yang sudah terbit SK dan akan ditindaklanjuti dengan pelantikan Kepala kantor dan akan diikuti pembangunan kantor Data siswa miskin terus di up-date


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Agar Bappeda dilibatkan dalam forum2 Rakernis Perlu tambahan alokasi anggaran untuk perbaikan sarana sekolah, karena dari sumbangan yang ada hanya baru menampung 20% infrastruktur pendidikan. Peralatan laboratorium, perlustakaan dan computer hancur total, untuk itu perlu dukungan alokasi dana KESEHATAN Rencana pembangunan RS Internasional, kemungkinan M. Jamil. Namun sejak gempa, kondisi RS sangat rusak, untuk itu perlu dibangun kembali, agar masterplan yang dibuat dapat dilakukan Upaya kesehatan masyarakat, khususnya promosi kesehatan tidak ada dalam shortlist Perlunya anggaran untuk tenaga spesilias, tenaga medis dan non medis Perlu dukungan tehadap program gizi, UKM dan lainnya Dana BOK agar diberikan juga pada 19 kab/kota dengan 257 puskesmas , setelah pasca gempa banyak layanan kesehatan tersebut yang rusak. AGAMA Upaya untuk menjadikan bandara MIA menjadi pelayanan umroh langsung ke arab saudi APM sudah memberikan dukungan berupa beasiswa,


- Akan diberikan bantuan Rp 500 M, berasal dari sisa bantuan luar negeri. - Rencana pembangunan RS Internasional di Padang dengan dana dari Pemerintah belum menjadi pilihan.

Dimungkinan dan sedang dibahas


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah namun MA perlu dapat dukungan dari Kemenag


Pembangunan kantor yang rusak didukung oleh dana pemerintah, namun rehabilitasi sarana ibadah bersama dengan masyarakat BUDPAR Banyak obyek2 wisat yang mengalami rusak berat, untuk itu agar mendapat dukungan dari Pusat, ada daerah di pesisisr selatan untuk ditetapkan sebagai situs budaya PERPUSTAKAAN Perpustakaan provinsi duah tidak layak pakai, agar ada dana sharing untuk pembangunan perpustaan provinsi tersebut Pembangunan perlustakaan di nagari2 dan dis sekolah

11 desa di PNPM Mandiri

Perpustakaan

BKKBN Perlu kejelasan kedudukan BKKBN, Badan pemberdayaan KB dan Dinas Kesehatan di daerah PEMUDAH & OLARAGA Perlu dana untuk perbaikan sarana olahraga 4.

Provinsi Riau UMUM Format 1, perlu klarifikasi untuk bidang KESEHATAN Pada longlist juga hanya ada KESEHATAN, sehingga khawatir bidang2 lain tidak tercover.

Sudah ada dukungan dana untuk perbaikan sarana yang rusak


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Pada format 3 adalah usulan provinsi, ternyata berbagai substansi yang diusulkan daerah tidak ada pada cd yang diberikan oleh panitia Format 4 tidak ada BKKBN, Pertimbangan kebijakan fiscal daerah untuk pengalokasian umum (DAU), tapi jangan digunakan untuk pengalokasian dana secara sektoral/program yaitu agar melihat kebutuhan dan substansi BKKBN Rp 16 M untuk pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah

PENDIDIKAN Beasiswa miskin dialokasikan Rp 308 M, padahal tahun 2010 Rp 400,-, sedangkan kebutuhak adalah Rp 500 M Beasiswa miskin untuk SMP Rp 4,5 M, sedangkan yang diperlukan Rp 10 M Pengembangan SMK adalah untuk pembangunan SMK per minyakan Rp 50 M PEndidikan Tinggi saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah (APBD Provinsi), perlu ada bantuan dari Pusat untuk pembangunan gedung wisata. Dana diperlukan Rp 100 M, daerah sudah mengalokasikan Rp 40 M. AGAMA


Anggaran untuk Provinsi diharapkan meningkat karena secara nasional alokasi meningkat.

Bila beasiswa miskin menurun, berarti kemungkinan jumlah siswa miskin berkurang. Kementerian Pendidikan Nasional


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Perlu ada bantuan pembangunan untuk infrastruktur sekolah agama KESEHATAN Program P2PL, ada perbedaan angka K/L 3,7 M dan usulan daerah Rp 6,7 M, yang akan digunakan untuk penyediaan sarana air minum. Usulan lebih besar karena kondisi air minum di Riau, khususnya perpisaan lebih kecil dari 10%, padahal nasional adalah 60%. Pembinaan gizi masyarakat: daerah mengusulkan lebih besar terutama terkait ibu hamil. Hal terkait AKI 47/1000 kelahiran, sedangkan nasional 44/1000. Untuk itu diusulkan pembiayaan lebih besar dari usulan K/L Pengobatan gratis bagi masyarakat miskin, maka perlu dukungan pusat untuk operasionalisasi di puskesmas. Saat ini provinsi sudah memberikan alokasi Rp 18-20 M, perlu ada bantuan buffer stok di puskesmas RSUD Arifin Ahmad perlu dukungan untuk local sentral untuk bedah. Perbaikan RS kelas III untuk ruang rawat inap dan sarana prasarananya RSJ Tampan perlu dana untuk perbaikan infrastruktur SOSIAL Saat ini ingin melakukan justice bagi KAT, perlu dukungan Pusat


KE depan buffer stok tidak akan lagi ada di Pusat, silahkan diajukan melalui DAK

Akan di”lihat” dulu

Kementerian Sosial


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah PEMUDA & OR Ada bantuan untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka penyelnggaraan PON, perlu tambahan Rp 200 M lagi Dukungan lanjutan untuk pembangunan stadium utama dan sarana olahraga lainnya BUDPAR Riau akan melakukan revitalisasi taman kebudayaan dan revitalisasi museum, untuk itu perlu dukungan sharing dari Kemenbudpar misal bantuan layout ruang museum Pulau Rupat, Candi Muara Takus dan Istana Siak. Pulau Rupat agar dijadikan milik nasional (karena pulau terluar dan terdepan), untuk dijadikan destinasi nasional Pengembangan Desa wisata PNPM PERPUSTAKAAN Perlu dukungan yaitu e-library melalui digital sebesar RP 10 M untuk perpustakaan provinsi Riau. Dan perlu juga dukungan untuk perlustakaan di tingkat desa KEMENEGPP dan PP KEgiatan dukungan produktif

5.


Secara umum Kemenbudpar untuk revitalisasi museum telah dialokasikan dana cukup besar,

Dukungan untuk Pulau Rupat sudah ada, termasuk pembangunan dermaga wisata

Telah dialokasikan dana untuk 11 desa

Sudah diberikan bantuan tahun 2010 Rp 2 M, dan tahun 2011 Rp 1 M

ekopnomi

Provinsi Kep. Riau PENDIDIKAN Terdapat selisih angka untuk itu diusulkan Rp 45 M, berdasarkan jumlah siswa yang ada

Kementerian Pendidikan Nasional


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah SMK diajukan Rp 69, 3M, karena saat memang memiliki SMK yang banyak Pendidikan Menegah belum ditampung Rp 13,4 M Pendidikan Tinggi kebijakan minimal 1 provinsi 1 perg. Tinggi negeri, saat ini Kep Riau belum mempunyai univ. negeri. Untuk itu Univ. Maritim Ali Haji akan dikembangkan dengan kebutuhan dana Rp 290 jt untuk tambahan sarana lainnya KESEHATAN Pembinaan pelayanan kesehatan komunitas dan gender yang diusulkan Rp 2,4 sedangkan yang disediakan baru Rp 774 jt Dukungan dana untuk pembangunan RSUD Provinsi dengan total dana Rp 110 M, mohon dukungan dana untuk alat kesehatan sebesar Rp 50 M. APBD sudah mengalokasikan Rp 60 M RSUD Tanjung Uban perlu dana Rp 5 M Pembangunan RSUD Kab. Bintan Rp 27, 5 M, PEmb, RSUD Kep. Anambas Rp 25 M BUDPAR Siklus sejarah Bukit berumur 1000 tahun, sejahah melayu

Geram sebagai

Pengembangan museum P. Lingga, karena banyak benda2 sejarah memerlukan


-

Kementerian Kesehatan

RS di daerah diutamakan

perbatasan

akan

Di Kep. Riau lebih banyak untuk pemeliharaan situs, untuk pengembangan destinasi juga didukung dan dialokasikan dana


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah pembangunan ruang penyimpangan. Pembangunan museum Pulau Penyengat merupakan 1 diantara 10 destinasi nasional


PEMUDA DAN OR Pembangunan staidun di P. Dompa telah dialokasikan dana Rp 1 T, yaitu dukungan yang diusulkan Rp 338 M. Pembangunan kolam renang berstandar internasional di Batam Rp 25 M diusulkan melalui dukungan Pusat PERPUSTAKAAN

Alokasi untuk dukungan pengembangan e-librari dan pengembangan perpustakaan desa


Kesepakatan

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Recommend Documents