NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Kelompok Prioritas

: Penanggulangan Kemiskinan, dan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Paskakonflik

Wilayah

: Sulawesi

Hari/Tanggal

: Jumat, 30 April 2010

Sesi pada jam

: 14.00 – 17.30 WIB

No 1.

Tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Respon Kementerian/Lembaga

Kementerian Sosial Kementerian PDT • Kemensos berkomitmen dan • 10 kabupaten di Palu mendukung program pro merupakan daerah rakyat, justice for all, dan tertinggal. Target kemiskinan pencapaian MDGs. hingga tahun 20151 adalah 15%. • Kemensos di tahun 2011 tidak

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)

Kesepakatan

No

Tanggapan Pemerintah Daerah


•

•

• •

ada perubahan yang signifikan. Jadi bila ada program atau kegiatan yang belum terakomodir di shortlist, sudah diakomodir. Anggaran untuk Program Pemberdayaan Sosial diberikan melalui dekonsentrasi dan TP. Program pemberdayaan sosial meliputi pembedayaan untuk fakir miskin melalui KUBE, pemberdayaan keluarga miskin, pemberdayaan kelembagaan sosial, pelestarian nilai kepahlawanan sosial, dan sebagainya. Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial, dan korban NAPZA. Program lainnya yakni Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Pelaksanaan jaminan sosial bagi lanjut usia diharapkan pada tahun 2011 dapat dilaksanakan di 33 provinsi.


Kesepakatan

No



• Alokasi anggaran untuk tahun 2011 tidak berbeda jauh dengan tahun 2010. Perbedaan yaitu pada alokasi anggaran PKH, JSLU, dan JSPC yakni karena ada penambahan provinsi. • Perluasan PKH ada beberapa provisi menyatakan perlu menambah RTSM. PKH memilki persyaratan tertentu, sehingga perlu kami cermati provinsi mana saja yang sudah bisa dilakukan PKH Kementerian Dalam Negeri Kementerian Sosial • Berdasarkan rencana tahun • PNPM Perdesaan telah diberikan ancar‐ancar lokasi 2010, jumlah RTSM PKH adalah sebanyak 3955 RTSM. dan alokasi. Pemprov mengusulkan agar • Dekonsentrasi untuk Sulsel target RTSM PKH pada tahun sebesar Rp 35 M. Dekonsentrasi 2011 adalah sekitar 5000 untuk Sulut Rp 21,1 M. RTSM. Pemprov Dekonsentrasi untuk Sulbar Rp mengusulkan anggaran 8,7 M. Dekonsentrasi untuk sebesar 18 M. Gorontalo 9,7 M. Dekonsentrasi • Bantuan sosial korban untuk Sulawesi Tengah 18,1 M. Dekonsentrasi untuk Sulawesi bencana alam berdasarkan


Kesepakatan

No

2.



Tenggara 23,2 M. indikator bappenas dialokasikan untuk 219.425 • Untuk wilayah tertinggal d orang. Pemprov Sulsel alokasi sekitar 600 Juta menargetkan pada tahun termasuk Sultra, Gorontalo, 2011, jumlah korban Sulbar bencana alam yang mendapatkan bantuan sosial adalah sebanyak 15.000 orang. Kami mengusulkan anggaran yang diperlukan sebanyak 15 M. Namun saat ini hanya ada 3 M. Provinsi Sulawesi Selatan


Kesepakatan

No



Kementerian PU • Di tahun 2008, data jumlah • Kemen PU memiliki program penduduk miskin di Sulawesi PNPM Mandiri Perkotaan, Selatan yaitu 7.700.071 atau PNPM Penguatan, PNPM 260.00 KK miskin atau sekitar PISEW. 13,34%. Di tahun 2009, jumlah penduduk miskin mengalami • Lokasi dan alokasi ancar‐ancar penurunan namun tidak PNPM perkotaan sesuai signifikan yakni 12,21%. Tahun dengan yang dipaparkan oleh 2010, jumlah penduduk miskin Deputi KKUKM Bappenas diperkirakan akan menurun. • Usulan Gorontalo untuk PNPM Pada tahun 2011, diperkirakan sebesar Rp 26,3 M telah jumlah penduduk miskin sekita terpenuhi, dan telah 8‐9% dari total penduduk ditampung dalam renja KL Sulawesi Selatan. • Dukungan DDUB dari Kota • Kami berharap semua kegiatan Gorontalo dua tahun terakhir yang dipaparkan benar‐benar bermasalah. Hal ini juga terjadi dilaksanakan di Sulawesi. di Kab. Toli‐toli di Sulawesi Tengah. Kemenkop dan UKM Kementerian Dalam Negeri • Beberapa program daerah • PNPM diharapkan dapat sudah sinkron dengan program berpengaruh terhadap Kementerian Koperasi dan pengurangan kemiskinan di UKM. Sulawesi. PNPM diharapkan dapat tersebar. • Usulan lain diupayakan untuk


Kesepakatan

No



• Diharapkan ada anggaran untuk dana pemberdayaan masyarakat yakni sebesar 150 Juta per desa • Program/kegiatan yang belum terakomodir yaitu program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa. Program PNPM Mandiri Perdesaan dengan anggaran Rp 500 M belum terakomodir. • Kami mengharapkan adanya peningkatan program pemberdayaan masyarakat • Kami memiliki 24 kabupaten kota, kami harakan PNPM bisa dilakukan secara menyeluruh • Kita ingin melakukan penelitian tentang sektor‐ sektor mana yang terkait program pengentasan kemiskinan

diakomodir. • Untuk Sulsel, sangat diapresiasi karena mendirikan koperasi wanita di tingkat kecamatan • Kemenkop UKM sedang menggalakkan gerakan masyarakat sadar koperasi. • Ada bantuan sosial untuk wanita yang bekerja di usaha skala mikro. • Untuk gorontalo, penyerapan kecil karena ada hambatan agunan, diharapkan petani dapat mengakses dana bergulir. • Ada bantuan modal kerja untuk keluarga yang dapat dimanfaatkan • Dana dekonsentrasi telah disepakati. Hanya dana TP dan dana yang ada di Pusat yang belum disepakati. • Anggaran untuk klinik bisnis ada namun cukup kecil. Kita belum bisa menetapkan jumlah dan alokasi sasaran per provinsi untuk saat ini • Terhadap usulan program2 lain akan kita coba akomodir tapi


Kesepakatan

No


Kementerian Sosial • Dinas Sosial mengusulkan anggaran untuk program/kegiatan prioritas yaitu sebanyak Rp 27,4 M. anggaran tersebut terdiri dari anggaran program perlindungan dan jaminan sosial sebesar Rp 11,3 M. • Pemberdayaan kelembagaan masyarakat harus ditingkatkan untuk mengurangi kemiskinan. • Badan penelitian pengembangan provinsi daerah, bisakah kita melakukan pemetaan dan pendataan sendiri untuk RTS. Karena data dari Kemensos dan BPS berbeda • Program pelindungan jaminan sosial ada 5 kegiatan. Terlalu banyak lembaga kemasyarakatan yg kita miliki

Respon Kementerian/Lembaga akan kita telaah lagi mengingat terbatasnya alokasi pagu Kementrian KUKM Kementerian Pertanian • Pengalokasian anggaran PUAP di 2010 per provinsi dan kab/kota belum dilakukan. • Khusus Sulbar terkait pupuk sudah dibahas di kelompok 2 terkait ketahanan pangan


Kesepakatan

No




Kesepakatan

tapi tidak ada yang berdaya dalam program.

Kementerian Pendidikan • Di Sulsel ada pendidikan gratis. Ada 12 item pendidikan yang mendapatkan gratis. Anggaran setahun yaitu Rp 200 M. • Ada pengaruh pendidikan dalam program pengentasan kemiskinan, ada program pendidikan gratis. Anggaran BOS dan beasiswa bagi masyarakat miskin yg berprestasi diharapkan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata • Program pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata. PNPM pariwisata di Sulut ada 14 desa. Sulbar di 14 desa. Sulteng di 3 desa. Gorontalo di 5 desa. Sulawesi Tenggara di 17 desa, • Dekonsentrasi untuk Sultra 7,2 M. Dekonsentrasi untuk Sulut 9,1 M. Dekonsentrasi untuk Sulteng 8,6 M. Dekonsentrasi untuk Sulsel 8,2 M. dekonsentrasi untuk Sulbar 3,6 M. Dekonsentrasi untuk Gorontalo 3,2 M. Kemenhub Kementerian Kesehatan • Subsidi operasi keperintisan • Dinas Kesehatan untuk mendukung prioritas mengusulkan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan program/kegiatan prioritas adalah sebanyak Rp 34,5 M.

No




Kesepakatan

Kami khawatikan anggaran ini akan membengkak. Di Sulsel juga ada program biaya kesehatan gratis.

Kementerian Kelautan dan Perikanan • Sebagian besar masyarakat pesisir merupakan masyarakat miskin. Diharapkan ada kegiatan seperti peningkatan budidaya, pengelolaan sumber daya pesisir Kementerian Koperasi dan UKM • Dinas Koperasi dan UKM mengusulkan anggaran untuk program/kegiatan prioritas adalah sebanyak Rp 71,3 M. anggaran tersebut untuk pengembangan lembaga keuangan desa. • Ada rencana untuk membentuk 486 koperasi wanita di Sulawesi Selatan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan • Program PNPM Kelautan dan perikanan untuk tahun 2011 dialokasikan di 90 Kab/Kota.

BKKBN • BKKBN menyediakan alat kontrasepsi gratis bagi keluarga miskin. • Besaran alokasi per provinsi akan dibahas segera.

No



Kemnakertrans • Dinas Tenaga Kerja mengusulkan anggaran untuk program/kegiatan prioritas adalah sebanyak Rp 179,4 M.

3.

Provinsi Sulawesi Utara

Kementerian Pendidikan Nasional Di shortlist hanya termuat Kemendagri dan Kemensos. Namun sesuai dengan scope Penanggulangan Kemiskinan, maka juga memuat program dari Kemendiknas. BOS untuk PMTAS belum diakomodir.

Kementerian Kesehatan • Program jaminan kesehatan masyarakat untuk tahun 2011 sebesar Rp 51 T. Namun belum di‐breakdown per provinsi. BPN • Prona UKM dan sertifikasi bagi nelayan • Ada keputusan Kemenkeu yakni keringanan biaya BPHTB.


Kesepakatan

Kementerian Agama • Kemenag mengelola pendidikan agama dan keagamaan. Di

No


Kementerian Kesehatan • Dana TP untuk Rumah Sakit belum terakomodir.

Respon Kementerian/Lembaga antara program tersebut yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan yaitu beasiswa bagi siswa MI, MTs, MA, dan mahasiswa di perguruan tinggi agama (seluruh agama) dari keluarga miskin. • Kemenag juga memberikan BOS melalui lembaga pendidikan agama (pesantren) di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama Kemenko Kesra • Penyerapan anggaran PNPM Mandiri cukup bagus yakni di atas 80%. PNPM juga sangat bermanfaat dalam mengurangi kemiskinan. • Koordinasi TKPKD saat ini berada di bawah Wakil Presiden. TKPKD perlu diperkuat untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan termasuk PNPM di daerah.


Kesepakatan

No


Kementerian Sosial • Yang ada di dalam shortlist baru mencakup program pemberdayaan sosial. Sedangkan program perlindungan dan jaminan sosial belum terakomodir. • Menyambut baik dengan adanya penambahan peserta PKH. Kementerian Kelautan dan Perikanan • Belum ada informasi mengenai PNPM. Kementerian Pertanian • Belum ada informasi mengenai PUAP.

4.

Provinsi Sulawesi Tenggara

•

Pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Hal ini sudah mendekati rencana angka pertumbuhan nasional

Respon Kementerian/Lembaga Kemenkominfo


Kesepakatan

•

Anggaran kominfo cukup kecil

No

Tanggapan Pemerintah Daerah •

• • • • •

• • •

sebesar 7‐8%. Angka kemiskinan pada tahun 2002 yaitu sebesar 24.20%. Angka kemiskinan pada tahun 2009 menjadi 18.93%. Laju inflasi relatif stabil. Tahun 2009, dapat ditekan menjadi 5,7%. IPM Sulawesi Tenggara berperingkat 25 dari 33 provinsi. Tingkat pengangguran yaitu 4,74%. Jumlah RTHM yaitu 113.059. Jumlah RTSM yaitu 45.573. Dari shortlist dan longlist tidak muncul angka2nya sehingga sulit bagi kami menyandingkan Bantuan keuangan untuk per kecamatan Pembebasan biaya pendidikan. Pembebasan biaya kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit Kelas



Kesepakatan

No


3 Kementerian Sosial • Pemda mengusulkan anggaran sebesar Rp 28,1 M Kemendagri • Pemda mengusulkan anggaran sebesar untuk PNPM sebesar Rp 34 M Kemenakertras dan Perindustrian • Pemda mengusulkan anggaran sebesar Rp 263,5 M Kemenkop dan UKM • Pemda mengusulkan anggaran sebesar Rp 49,7 M

5.

Provinsi Gorontalo

•

Telah berusaha melakukan sinkronisasi antara prioritas nasional dengan prioritas



Kesepakatan

No


•

•

•

•

daerah. Prioritas daerah diantaranya peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan. Ada disparitas IPM antara Kabupaten dengan Kota di Gorontalo. Semua kabupaten memiliki IPM di bawah rata‐rata nasional. Angka kemiskinan pada tahun 2008 yaitu 24,88%. Kota Gorontalo sudah di bawah rata‐rata nasional. Pemda memiliki 8 strategi penanggulangan kemiskinan. Pencapaian MDGs untuk goal 1, yaitu pengurangkan kemiskinan, Gorontalo masih mengalami kendala khusunya pada angka gizi buruk yang masih di atas rata‐rata nasional. Justice for All. Dari data nasional, Gorontalo masih memiliki jumlah anak telantar, lansia telantar, dan penyandang cacat yang cukup besar.



Kesepakatan

No

Tanggapan Pemerintah Daerah •

• •



Kesepakatan

Program Pro Rakyat. Gorontalo telah melaksanakan 3 kluster penanggulangan kemiskinan. KUR diharapkan diperbesar. Angka penyerapan KUR memang masih kecil. Petani masih diharuskan untuk memberikan sertifikat agunan. Untuk KAT gorontalo ada di peringkat tengah Untuk kluster 1, raskin semua telah diperoleh sedangkan dari KUR mohon diperbesar karena Gorontalo masih kecil angka penyerapannya karena petani miskin masih sulit dapet dana KUR dr bank, karena harus menyertai sertifikat

Kemendiknas • Alokasi anggaran BOS dan beasiswa miskin diharapkan dapat ditingkatkan. Th 2010 bisa menjadi 81 milyar

No

Tanggapan Pemerintah Daerah Kemendagri • PNPM Mandiri pada tahun 2010 sudah menjangkau 65 kecamatan dan 615 desa. Terjadi peningkatan anggaran dari tahun 2007 hingga tahun 2010. PNPM sangat bermanfaat bagi masyarakat karena proses perencanaan dilakukan oleh masyarakat dengan gotong royong. Kemenkes • Jamkesmas belum terakomodir di dalam shortlist Kementerian Sosial • PKH baru 2 kabupaten yang menjadi peserta PKH. Kami telah melapor kepada Kemensos agar setidaknya ada 4 kabupaten/kota yang dapat menjadi peserta



Kesepakatan

No




Kesepakatan

PKH. Butuh anggaran untuk Komunitas Adat Terpencil.

Kementerian Pertanian • PUAP telah diberikan di 128 desa. Diharapkan 515 desa dapat memperoleh PUAP. Kementerian Kelautan dan Perikanan • Telah mendapatkan bantuan untuk dua kabupaten. Namun masih terbatas untuk 200 KK miskin atau 20 kelompok. Kemenkop dan UKM • KUR ada 12 klinik bisnis. Usulan 2011 yang belum diakomodir sebesar Ro 6 M.

No




Kesepakatan

Kementerian PU • Kami mengusulkan anggaran utnuk PNPM sebesar Rp 26,3 M namun masih blank • Pamsimas blm terakomodir BPN • Rumah tangga miskin seharusnya mendapatkan sertifikat tanah gratis atau pengurangan biaya.

6.

Provinsi Sulawesi Barat

• Jumlah penduduk sekitar 1 juta orang. • Pertumbuhan ekonomi saat ini telah berada di atas rata‐ rata nasional. Namun IPM masih di bawah rata‐rata nasional. • Angka kemiskinan mengalami penurunan. Saat ini yaitu

No




Kesepakatan

sebesar 15,29%. • Ada beberapa kegiatan yang tidak masuk ke dalam shortlist dan longlist.

BKKBN • Pengembangan kebijakan kesetaraan ber‐KB dan pengembangan KB keluarga sejahtera dan sejahtera I belum diakomodir. Mohon hal ini bias menjadi prioritas Kemendagri • PNPM belum terakomodir. Tahun 2011 diusulkan agar mendapat anggaran sebesar Rp 175 M. • Anggaran untuk pengembangan usaha ekonomi rakyat belum terakomodir Kementerian Kesehatan

No

Tanggapan Pemerintah Daerah • Kegiatan pengembangan jaminan kesehatan belum terakomodir Kemenakertranas • Program peningkatan pekerja perempuan pengahapusan pekerja anak belum terakomodir • Fasilitas pengelolaan teknologi sebesar 20 milyar Kementerian Pertanian • Penyaluran pupuk bersubsidi 20 ton, dukungan penyediaan benih unggul sebesar 300 milar, belum terakomodir. • Program peningkatan produktivitas mutu tanaman buah juga belum terakomodir



Kesepakatan

No

Tanggapan Pemerintah Daerah Kementerian Sosial • Hanya program rehabilitasi sosial yang tercantum di shortlist



Kesepakatan

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Kelompok/Prioritas Wilayah Hari/tanggal Sesi pada jam

: Kelompok IV /Prioritas 10 : Sulawesi : Jum’at, 30 April 2010 : Sesi II (14.00‐17.30 WIB)

No 1

Tanggapan Pemerintah Daerah UMUM (5 PROVINSI) Kesepakatan regional menjadi acuan dari usulan dari Sulawesi Utara dan provinsi lainnya di wilayah Sulawesi yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu 24 april (Musrenbang sulawesi) – isu2 provinsi‐ usulan kebersamaan se sulawesi, dengan kesepakatan: A. Kesepakatan bidang sosial budaya 1. Prioritas kawasan tertingal dan perbatasan dalam rangka pemerataam antar wilayah 2. Fasilitasi permasalahan tapal batas regional sebagai bagian kerangka regulasi 3. Peningkatan IPM dan penurunan angka kemiskinan terutaman di wilayah tertinggal 4. Meningkatkan efektifitas , sinergi dan integrasi progran pro akyat,

Respon Kementerian/Lembaga Kementerian Dalam Negeri Pembangunan di Wilayah tertinggal melalui usaha ekonomi masyarakat sekitar 600 juta, juga untuk semua provinsi Kegiatan peningkatan Kelembagaan adat – terdapat di seluruh provinsi. Kementerian PU: Kementerian Koperasi dan UKM: Usulan‐usulan provinsi sudah sinkron dengan renja KL. Kegiatan pemasaran KSP di daerah tertinggal sudah sinergi dengan KL Usulan program lain akan diupayakan untuk di akomodir dan akan disesuaikan dengan sasaran dan besaran anggaran dan akan dibahas secara teknis dalam waktu dekat.


Kesepakatan Umum, Pemerintah diharapkan mendukung pokok2 kesepakatan Musrenbang Regional Sulawesi yg antara lain adalah untuk pengembangan wilayah Sulawesi sbg lumbung pangannasional. Prioritas 10: 4. Terkait dg rencana pebangunan air strip di pulau Miangas yg merupakan salah satu kawasan strategis nasional (dlm bidang pertahanan/keamanan perbatasan), pemda Sulut mengharapkan adanya koordinasi dengan kementerian perhubungan dan kementerian

No



justice for all, dan pencapaian Klinik bisnis masih belum bisa di MDGs 2015 sampaikan karena dananya masih sangat kecil. B. Kesepakatan bidang ekonomi Rincian (hasil kesepakatan) Kementerian Pertanian: C. Kesepakatan bidang Infrastruktur Koordinasi dilakukan terus dgn PDT. Rincian (hasil kesepakatan) Namun program2 pertanian telah menjangkau seluruh provinsi, dan akhir mei akan dibahas secara khusus. Kementerian Budpar: Untuk Prioritas 10: penyediaan alokasi anggaran meningkat dari tahun 2010 sebesar 84 M, menjadi 272 M untuk 33 prov, dengan rincian Sultra – alokasikan 7,2 M, sulut 9,1 M sulteng 8,6 M, dst Kementerian Perhubungan: Kesepakatan regional sulawesi pembangunan masterplan jalan kereta api, 2011 . Kelautan perikanan: 2 program, pengelolaan sumber daya laut pesisir dan pulau2 kecil Dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan. Untuk lebih detail akan dibahas di kelompok II. 1 program: Gorontalo 5,8 M,, Sulteng,


Kesepakatan pertahanan. 5. Pemda Sulteng mengharapkan adanya dukungan dr pemerintah utk pembangunan Outer ring fishing port di Kab Toli‐toli sbg strategi untuk mendorong pembangunan 3 pulau terluar di wilayah Sulawesi. 6. Dukungan pembangunan pulau2 terpencil dan tertinggal melalui program Kemen PDT dapat diupayakan sepanjang pulau tersebut berpenghuni. 7. Kementrian Nakertrans akan melakukan pembahasan u/ penajaman/finalisasi lokasidan anggaran u/ pengembangan KTM 8. Untuk penanganan 34 kab tertinggal di P Sulawesi diperlukan mapping untuk prioritas penanganan dan integrasi program K/L. 9. Daerah mengusulkan adanya dukungan dana operasional dari pemerintah pusat untuk badan pengelola kawasan perbatasan di daerah.

No


Respon Kementerian/Lembaga 2,4 M, sulsel 13 M. Sultra 6,7 M, sulbar 2,1M Untuk pendetailan akan dilakukan rotekcan. KemenKominfo, Program di perbatasan, desa informasi, diberikan perangkat computer dan radio komunikasi. Utk telpon pedesaan 2011 25.000 desa Desa pintar di ibu kota kecamatan diberi perangkat computer. Desa informasi dari desa berdering dan desa pintar. Tahun 2011, desa informasi dibangun di 70 daerah perbatasan. Shg setiap daerah perbatasan dilengkapi computer dan 5000 kecamatan akan terbangun 2,4 tilyun. Rp murni 700 M. Dinas infokom dibantu dana operasonal secara selektif 100 jt pertahun dan propinsi 70 jt.


Kesepakatan

No

3.


SULAWESI TENGAH Usulan yang disampaikan sudah masuk dalam shortlist, hanya diperlukan beberapa penegasan, misalnya terkait dengan Kementerian Nakertrans, (usulan dan yang disiapkan KL berbeda jauh), terdapat 5 KTM di Sulawesi Utara. PDT‐ usulan daerah di bidang daerah tertinggal tidak masuk dalam aplikasi, padahal 10 kabupaten di Sulteng termasuk daerah tertinggal. Penyesuaian angka2 dalam shortlist Bantuan sosial korban bencana alam, untuk tahun 2011 sebanyak 15 ribu jiwa sebesar 10 milyar yang ada hanya 3 milyar.

Respon Kementerian/Lembaga Menkokesra: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berada di bawah kordinasi Wapres ketua wk presiden, wk ketua menko Kementerian Kesehatan: Penanganagn daerajh tertinggal dan perbatasan dan kepulauan melalui bantuan operasional melalui DAK, dekonTP, hanya sampai saat ini belum di breakdown. kesra. Kementerian Sosial: Mendukung program pro rakyat, justice for all, dan pencapaian target MDGs Pada dasarnya Kementerian sosial tidak banyak perubahan dibanding tahun sebelumnya. Perbedaannya berkaitan dengan tambahan lokasi penerima bantuan Kementerian Dalam Negeri Pembangunan di Wilayah tertinggal melalui usaha ekonomi masyarakat sekitar 600 juta, juga untuk semua provinsi Kegiatan peningkatan Kelembagaan adat – terdapat di seluruh provinsi.


Kesepakatan

No

Tanggapan Pemerintah Daerah 3 pulau terluar di Sulteng, dengan strategi membangun pelabuhan outer‐ ring fishing port usulan 8 milyar. Dan di tambah sarana dan prasarana dasar,

4. SULAWESI SELATAN Data kemiskinan 2008 7.071 ribu 2009, 960 ribu (12,31%). Diperkirakan 2010 Shortlist dan longlist sma saja dan hanya terdapat kegiatan depdagri, dan dire Program Pengembangan wilayah tertinggal dengan kegiatan: Fasilitasi pembangunan wilayah terrtinggal dgn usulan anggaran Rp.400 juta Program dukungan manajemen

Respon Kementerian/Lembaga Kementerian PDT Sulteng: untuk pulau2 terkecil, terpencil dan tidak berpenghuni. SPADA hanya untuk Sulteng Kementerian Perhubungan: Sulteng, pasca konflik – untuk mendukung trnsportasi keperintisan akan dibangun badara pelabuhan morowali Nakertrans: Sulteng: Terbesar 5 KTM : Morowali, parigi motong, donggala, dan ..... Kementerian Sosial: Mendukung program pro rakyat, justice for all, dan pencapaian target MDGs Pada dasarnya Kementerian sosial tidak banyak perubahan dibanding tahun sebelumnya. Kementerian Dalam Negeri Pembangunan di Wilayah tertinggal melalui usaha ekonomi masyarakat sekitar 600 juta, juga untuk semua provinsi Kegiatan peningkatan Kelembagaan


Kesepakatan

No

2

Tanggapan Pemerintah Daerah pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian dalam negeri sebesar Rp. 4,4 M, dengan kegiatan pengajian kebijakan teknis Kementerian Diknas Usulan kegiatan dinas pendidikan Rp. 849,195 M Kementerian kesehatan: Dinas kesehatan Rp. 34,57 M – program pembinaan upaya kesehatan Kementerian Kalautan dan perikanan: Untuk mempertahankan sebagai lumbung pangan ‐ Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Pengembangan lembaga keuangan desa Rp. 17,3 M (Diusulkan 446 koperasi wanita) SULAWESI UTARA Daerh perbatasan. Blum punya short list dr PDT tapi F3 sudah punya. F1 belum keluar. Hari ini menteri pertahanan berkunjung ke Miangas. Isu pembangunan airstrip. Kawasan Strategis Nasional, security approach.

Respon Kementerian/Lembaga adat – terdapat di seluruh provinsi. Koperasi dan UKM: Koperasi di Sulsel sejalan dengan agenda kemnterian koperasi, dan bantaun sosial untuk kelompok wanita Kementerian Perhubungan: Sulsel pelabuhan selayar, takabonerate, siwe, dan lainnya Babndara tana toraja ada 2 apsi, dan belum diputuskan , ada keberatan dari masyarakat utk bangun bandara baru. Utk keretaapi ada masterplan. Nakertrans: Sulsel: Lanjutan KTM luwuk Timur, dan mengakonmodasi usulan kabupaten wajo Kementerian Dalam Negeri Pembangunan di Wilayah tertinggal melalui usaha ekonomi masyarakat sekitar 600 juta, juga untuk semua provinsi Kegiatan peningkatan Kelembagaan adat – terdapat di seluruh provinsi.


Kesepakatan

No



Belum tahu siapa yang membangun, dinas perhubungan atau siapa yg akan membangun. Punya sertifikat internasional menjadi harga diri.

Kementerian Perhubungan: Subsidi operasi perintisan, bis perintis. Perintis laut, perintis udara diharapkan dapat memberikan keringanan beban biaya transportasi. Lokasi penerima bantuan meliputi Prioritas Kab Sangihe dan Kab Talaud, Bandara Tahuna. Pembangunan bandara di Miangas ada masalah pembasan tanah, dan belum dapat dilakukan Nakertrans: Sulut: Melanjutkan usulan kabupaten KomInfo: Tahun 2011, desa informasi dibangun di 70 daerah perbatasan. Shg setiap daerah perbatasan dilengkapi computer dan radio kumunikasi.


Kesepakatan

5000 kecamatan akan terbangun 2,4 tilyun. Rp murni 700 M. Dinas infokom dibantu dana operasonal secara selektif 100 jt pertahun dan propinsi 70 jt.

5.

SULAWESI TENGGARA

No



IPM 2009, sebesar 69, lebih rendah dari nasional. Shortlist dan longlist tidak muncul, sehingga tidak dapat dilakukan pengecekan. Untuk Kementerian Dagri diusulkan 34,350 M Nakertras … Kementerian Koperasi ….. Bantuan keuangan bagi masyarakat desa………. Pembebasan biaya kesehatan rujukan Diharapkan usulan Sulawesi Tenggaran untuk mendapat perhatian dari KL.

6.

GORONTALO IPM grorontalo tahun 2008 sebesar 69,29, masih dibawah nasional 72,2. Pertumbuhan ekonomi 2009 7,54%, Kemiskinan 24,88% Sudah disusun Strategi penanggulangan kemiskinan. Termasuk penyusunan database keluarga miskin.

Kementerian Sosial: Mendukung program pro rakyat, justice for all, dan pencapaian target MDGs Pada dasarnya Kementerian sosial tidak banyak perubahan dibanding tahun sebelumnya. Perbedaannya berkaitan dengan tambahan lokasi penerima bantuan Kementerian Dalam Negeri Pembangunan di Wilayah tertinggal melalui usaha ekonomi masyarakat sekitar 600 juta, juga untuk semua provinsi Kegiatan peningkatan Kelembagaan adat – terdapat di seluruh provinsi. Nakertrans: Sultra: 3 KTM tahap awal Kementerian Sosial: Mendukung program pro rakyat, justice for all, dan pencapaian target MDGs Pada dasarnya Kementerian sosial tidak banyak perubahan dibanding tahun sebelumnya. Perbedaannya berkaitan dengan tambahan lokasi penerima bantua Kementerian Dalam Negeri


Kesepakatan

No

Tanggapan Pemerintah Daerah Daerah tertinggal dari 5 kabupaten 2 diantaranya sudah keluar dari tertinggal. Terdapat 2846 kawasan adat terpencil KUR diusulkan untuk diperbesar, dan angka penyerapannya masih kecil. Karena perbankan masih meminta agunan walaupun untuk pinjaman di bawah 5 juta. Program yang tidak terakomodir pada renja KL shrotlist dan long list: BOS SD, SLTP Kementerian dalam negeri : Program pengembangan wilayah tertinggal Rp. 4.921 M. Prog. Peningkatan pemberdayaan masyarakat Rp. 140.300 M Pemberdayaan adat dan sosial budanya Rp. 360 M Kementerian Kesehatan: Gizi, jamkesmas, Kem Sosial: BLT, PKH, Bansos, KAT Kementerian PDT sebesar Rp 131.503 M ada dalam aplikasi bappenas. Nakertrans – tidak ada dalam aplikasi Pertanian‐ tidak ada dalam aplikasi Energi SDM – program pengelolaan listrik dan pemanfaatan energi. tidak ada dalam aplikasi

Respon Kementerian/Lembaga Pembangunan di Wilayah tertinggal melalui usaha ekonomi masyarakat sekitar 600 juta, juga untuk semua provinsi Kegiatan peningkatan Kelembagaan adat – terdapat di seluruh provinsi. Koperasi dan UKM: Diharapkan koperasi dan UMKM dapat mengakses dana bergulir dan BLU dengan bunga cukup ringan dan jauh lebih ringan dari segi persyaratannya. BPN: Sertifikasi UKM gorontalo, Prona UKM sertifikasi dana nelayan, dan pertanian belum ada Keringanan sertifikasi (BPHTB),dapat diakses dari informasi Depkeu, yang ditujukan untuk keringanan sertifikasi u/ UKM, nelayan, dan petani. Kementerian PU: PNPM perkotaan sesuai dengan presentasi bapppenas Usulan gorontalo sudah ditampung di Renja KL, sehingga kebutuhan 26,3 M dapat dipenuhi. Kementerian Perhubungan: Pembangunan perintisan di provinsi


Kesepakatan

No



Kementerian Kehutanan – belum ada dalam aplikasi Kementerian Kelautan dan perikanan – belum ada dalam aplikasi Kementerian perhubungan: kebutuhan Bus perintis. – belum terakomodir BPN – belum diakomodir

Gorontalo sekitar 33 M Kementerian Koperasi UKM KUR kecil krn hambatan agunan, maka engusaha mikro bisa mengakses malalui dana bergulir (BLU) dg persyaratan ringan. U/ grameen bank ? Nakertrans: Gorontalo: KTM , melanjutkan permukiman di boalemo dan gorontalo. Kementerian Kesehatan: Penanganagn daerajh tertinggal dan perbatasan dan kepulauan melalui bantuan operasional melalui DAK, dekonTP, hanya sampai saat ini belum di breakdown. Kementerian Pertanian: Koordinasi dilakukan terus dgn PDT. Namun program2 pertanian telah menjangkau seluruh provinsi, dan akhir mei akan dibahas secara khusus. Menkokesra: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berada di bawah kordinasi Wapres ketua wk presiden, wk ketua menko


Kesepakatan

No



7.

SULAWESI BARAT Meliputi 5 kabupaten. Pertumbuhan ekonomi 2009 sebesar...di atas nasional IPM 68,55 masih dibawah nasional 72,2 Kemiskinan 15,29% masih di atas nasional. Persandingan yang ada ada yang tidak masuk di shortlist, longlist dan F2, maupun F1. Sama seperti Sulsel BKKBN‐ belum masuk shortlist, pembinaan kesetaranaan KB, Depdagri – PNPM belum tercantum di shortlist, diusulkan 175 M di 5 kabupaten Pembangunan desa berbasisi masyarakat di alokasi 31 M pada APBD dan diharapka ada sinergi dengam PNPM Pengembangan ekonomi masyarakat Kementerian Kesehatan: belum ada kegiatan pembinaan jaminan pelayanan kesehatan Kementerian Nakertrans – perlindungan pekerja anak dan perempuan, Peningkatan kapasitas kelembagaan , fasilitasi pengelolaan SDA

Kementerian Sosial: Mendukung program pro rakyat, justice for all, dan pencapaian target MDGs Pada dasarnya Kementerian sosial tidak banyak perubahan dibanding tahun sebelumnya. Perbedaannya berkaitan dengan tambahan lokasi penerima bantuan Kementerian Dalam Negeri Pembangunan di Wilayah tertinggal melalui usaha ekonomi masyarakat sekitar 600 juta, juga untuk semua provinsi Kegiatan peningkatan Kelembagaan adat – terdapat di seluruh provinsi. Nakertrans: Sulbar 3 KTM mamuju Utara dan mamuju, dan trans baru Kementerian Kesehatan: Penanganagn daerajh tertinggal dan perbatasan dan kepulauan melalui bantuan operasional melalui DAK, dekonTP, hanya sampai saat ini belum di breakdown. Kementerian Pertanian: Koordinasi dilakukan terus dgn PDT.


Kesepakatan

No



Dll Kementerian Pertanian: Penyaluran puuk bersubsidi, dukungan benih, sarana produksi, peningaktan produksi dan produktivitas buah, dll Kementerian Sosial: seperti Sulut, perlindungan dan pemberdayaan sosial belum tercantum.

Namun program2 pertanian telah menjangkau seluruh provinsi, dan akhir mei akan dibahas secara khusus.


Kesepakatan

Penjelasan Deputi Regional : Dipersilahkan daerah untuk melakukan komunikasi langsung dengan K/L, sehingga sandingan dapat diselesaikan sebelum Rakorbangpus.

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Recommend Documents