NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas Wilayah Hari/Tanggal Sesi pada jam
: : : :
Infrastruktur (P6) dan Energi (P8) Sumatera A Kamis, 29 April 2010 14.00‐17.30 WIB
No. 1.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Provinsi Aceh SUMBER DAYA AIR • DEPUTI: NAD: Usulan Waduk • Pada prinsipnya dapat • Pemprov NAD berbeda menyetujui rancangan K/L dengan provinsi lain karena Jambu Aye sudah diusulkan dan hasil pembahasan masih dalam tahap dalam BlueBook, masih Musrenbangnas. rehabilitasi dan rekonstruksi. terdapat permasalahan Kesinambungan rekon • Penyelesaian program pembebasan lahan. diperlukan. Bagian penting rekonstruksi NAD perlu • Waduk Rajui menjadi prioritas antara lain irigasi dan percepatan untuk dapat sejak 2009 untuk kontrak perhubungan. selesai 2011 baik melalui multiyears dan telah disetujui • Di bidang sumber daya air, APBN, maupun PHLN. Menteri Keuangan, akan terdapat 6 kegiatan utama, • Agar usulan bidang ke‐PUan dilanjutkan 2011. namun belum tertampung dapat disesuaikan dengan • Waduk Jambu Aye untuk dalam F1 dan F2. Program hasil Konreg. kegiatan penyiapan DED, dan prioritas SDA mengacu
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
9
9
9 •
•
•
Respon Kementerian/ Lembaga
pada Form F3 sesuai hasil model DAS, dan Sertifikasi Konreg, dengan beberapa desain. Status kawasan lahan prioritas antara lain: untuk bendungan dan lokasi Penyelenggaraan operasi genangan overlap dengan dan pemeliharaan irigasi konsesi exxon oil company dan penyediaan air baku dan kawasan hutan lindung. Pengelolaan waduk dan Perlu klarifikasi dari provinsi. embung: pembangunan • Usulan lokasi DI yang Waduk Rajui, Jambo Aye, dilaksanakan adalah Lhok Guci Lhok Guci dan Jeuram. Jambu Aye dan Pengembangan daerah Susoh belum dialokasikan. irigasi: Lhok Guci, Jambu • Pelaksanaan TP/OP di 13 DI Aye, Susoh, Jeuram. dan telah dilakukan Dukungan ketahanan pertemuan konsolidasi untuk pangan: pembangunan persiapan TPOP 2011. waduk dan jaringan irigasi Kewajiban Pemprov adalah yang rusak pada era konflik. pelaporan SAI dan SKPP untuk memudahkan manajemen di Kesinambungan MoU PU. dengan pemerintah China untuk waduk Jambu Aye • Pengamanan pantai dalam (160MW, peningkatan RPJM 2010‐2014 hanya 9.000ha); sepanjang 10km dan sudah Tindak lanjut DED dipenuhi sampai tahun 2010. Peningkatan Waduk Tiro dan Kegiatan pengamanan pantai Ruko (12800ha) 2011 masuk dalam new
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
• Tindak lanjut DED Daerah Irigasi Tripa 17.500 ha. • Pasca gempa: Singkil penurunan elevasi tanah, intrusi air laut: penganagan pantai singkil • Pelaksanaan TP/OP Sumber Daya Air untuk 13 DI (12.921 ha) yang menjadi kewenangan pusat.
inisiatif di Krueng Raya dan Kec. Syah Kuala di Aceh Raya.
No.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
TRANSPORTASI •
Rehab Rekon masih ada sekitar 6 % sarana prasarana yang belum terselesaikan. Diharapkan tahun 2010‐2012 untuk penyelesaiannya. Jalan: • Jalan Meulaboh dengan dana dari MDF. • Untuk penanganan jalan di Aceh, dalam Konreg Barat PU diharapkan tidak hanya tahunan untuk jalan
Perhubungan: • 1‐19 Maret yang lalu telah dilakukan Rakornis dengan Dinas Perhubungan Provinsi. • Calang sudah masuk dalam program tahun 2011. Dengan dana 41 T (hasil Rakornis) Terkait dana, masih harus menunggu pagu dari Kemenkeu. • Darat Æ untuk Aceh timur sudah ada untuk tahap 3..
•
•
Diharapkan pelaksanaan rehab rekon dapat dilaksanakan secepatnya dan berkesinambungan, paling lambat dapat selesai tahun 2011 Hasil Konreg PU dan Rakornis Perhubungan agar masuk dalam rencana kegiatan K/L
•
Secara keseluruhan menyetujui
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
nasional lintas timur, tengah dan barat. • Jalur Lintas Tengah sudah ada bantuan dari JICA. • Jalur lintas barat ada sekitar 20 km lagi yang belum berubah kondisinya. (diharapkan dapat diselesaikan dengan multi years) • Konsistensi program tolong diiperhatikan. Tahun 2010 ada program jalan baru yang tidak terlaksana. • Balai Pembangunan Jalan Nasional ada di Medan, itu menjadi kendala. Permohonan adanya Balai tersendiri di Aceh sudah disampaikan ke MenPU Perhubungan: • Pelabuhan Calang belum selesai, masih tahap awal. • Fasilitas penyeberangan dan bandara di Simeleu ada
Mohon data dukungan teknis. • Feri pelabuhan haji? Tahun 2010 terkena bintang. Tahun 2011 akan dilanjutkan • Bandar udara ada subsidi perintis dan sudah masuk tahun 2011 Jalan: • Bappenas dan Kemenkeu telah melakukan reformasi anggaran (KPJM) sehingga sudah ada kepastian untuk kontrak multiyears. Dan perlu dukungan dari Pemda. Karena program multiyears harus bebas permasalahan tanah. • Bina Marga akan melakukan prioritas pada lintas timur.dan mulai memperhatikan lintas tengah dan barat. Terdapat Takengon ke… (Lintas
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. • •
• • •
yang perlu diperhatikan. Mengenai keselamatan lalu lintas. Apakah ada DAK langsung untuk Aceh? Anggaran yang cukup besar tetapi belum tertampung, • seperti kapal penyeberangan Simeleu Dermaga penyeberangan Simeleu mohon ditampung. Pembangunan terminal Meulaboh mohon dapat dituntaskan segera. Terhitung Tahun Anggaran 2008, UPT laut dan udara akan diserahkan ke provinsi. Terkait hal tersebut, perlu adanya anggaran selama proses transisi.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
tengah) dapat ditingkatkan kapasitas dengan Grant JICA. Khusus lintas barat, dari Meulaboh‐Calang. Termasuk yang menuju batas Sumut. Adanya Balai ditampung. Batasannya adalah kebijakan Kemen PAN.
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN •
Ada usulan dari Konreg yang • belum masuk dalam F1 dan 3, padahal ada dalam inpres untuk mengejar target MDG. Maka diusulkan
• Kemenpera: Seluruh kegiatan intinya sudah tertampung di renja Kemenpera. Menpera hanya fasilitasi duntuk pekerja
Kami sangat berharap kesinambungan rekon Aceh dilakukan percepatan seperti perumahan dan prasarana jalan diharapkan
• •
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
•
•
pengembangan permukiman di kawasan perbatasan, penyediaan AM dan penyediaan infrastruktur permukiman. Pelaksanaan sisa pembangunan rumah di Singkil. Di tahun 2009 sudah dikembalikan di PU (sesudah selesainya kegiatan BRR) tapi di 2010 dananya hilang sehingga sampai sekarang belum bisa ada pelaksanaan pembangunan rumah. Dana yang merupakan hibah dari Jepang ini juga belum bisa dilaksanakan. Ada usulan dari pariwisata untuk peningkatan kapal apung di Banda Aceh yang anggarannya diusulkan dari Cipta Karya Infrastruktur untuk rumah‐ rumah yang dibangun oleh
Respon Kementerian/ Lembaga •
•
•
•
industri. Mohon disiapkan listrik, air dan IMBnya. Pembangunan rumah di Singkil dengan alokasi sebesar 30M sudah dialokasikan di tahun 2011. Untuk peningkatan kualitas situs bersejarah terdapat alokasi untuk kegiatan revitalisasi kawasan. Bisa diprioritasikan untuk situs yang diinginkan, tapi alokasi tidak bisa ditambah Ada 6 lokasi untuk pembangunan insfrastruktur pendukung perumahan yang dibangun oleh NGO senilai 12M, pemda dipersilahkan untuk meentukan lokasinya dengan berkomunikasi dengan satkernya PU mendukung penyediaan AM, tapi pemda diharapkan untuk mempersiapkan dana
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) paling lambat 2011 sudah selesai. Seperti untuk rumah yang sudah ada alokasinya di tahun 2011.
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
NGO, infrastrukturnya belum lengkap
• Dalam bidang energi, dari awal pemprov Aceh sudah fokus terhadap pembangunan geothermal mengingat pada tahun 2009 dengan adanya hibah dari jerman akan melakukan eksplorasi akan tetapi tidak dapat dilakukan karena terdapat hambatan mekanisme hibah. • Kondisi Jaringan listrik :
Kesepakatan
sharingnya yang merupakan tanggung jawab pemko kab untuk pembangunan jaringan distribusi. Pemerintah provinsi diharapkan untuk mendorong pemkab untuk hal tersebut, terutama untuk kegiatan IKK. ENERGI
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
•
• •
KESDM: • Untuk EBT, (PLTS dan • PLTMH) akan dilakukan dengan mekanisme DAK . saat ini masih dalam proses pembahasan dengan Bappenas. Pengunaan APBN akan lebih difokuskan ke pengembangan jaringan. Dalam pelaksanaannya ketenagalistrikan masih dilakukan oleh PT.PLN , KESDM telah menyusun Masterplan
(tidak ada tanggapan )
• •
Secara keseluruhan long list dan short list sudah sesuai dengan usulan daerah.
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
terdapat 35 desa sudah rusak setelah konflik dengan membutuhkan dana sebesar 69 miliyar. • Diperlukannya pembangkit untuk lokasi terpencil yaitu PLTS dan lain‐lain.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Ketenagalistrikan yang sudah dibagikan ke tiap provinsi, Diharapkan tiap daerah bisa mengecek usulan daerah di Masterplan dan RUPTL sehubungan dengan puncak pendanaan akan digeser menjadi 2012. TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
•
Tidak ada
Tanggapan Umum • • Kemenkominfo : • Kemenkominfo bulan lalu sudah berkoordinasi dengan dinas Kominfo di provinsi terkait pengembangan infrastruktur TIK di Indonesia. • Desa Berdering sudah selesai dilaksanakan 100% di wilayah barat. Pemkab/kota dapat memanfaatkan Informasi yang didapat dari fasilitas
• •
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
telekomunikasi untuk kepentingan masyarakat (missal mencari info tentang harga pokok, demam berdarah, dll) Internet kecamatan sudah selesai lelang dan diharapkan selesai akhir tahun 2010. Target 2010 ini adalah sekitar 4500 kecamatan. Untuk 2011, direncanakan penguatan transmisi TVRI untuk 60 titik. Selain itu juga dikembangkan Desa Informasi (sebagai peningkatan dari Desa Berdering dan Internet Kecamatan). Utk 2011 ditargetkan 76 desa. Isi Desa Informasi a.l. telfon, internet, radio komunitas, dan televisi.
2.
Provinsi Sumatera Utara
Pemprov: Pengembangan wilayah juga penting karena menyangkut penyediaan infrastrukturnya. Medan merupakan Kawasan Strategi
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Nasional tapi tidak dibarengi dengan penyediaan fasilitas. Mestinya dibahas juga tentang pengembangan wilayah. DAK 60M di tahun 2009, 26 M di 2010.
SUMBER DAYA AIR • Pembangunan waduk Lausimeme diharapkan pembebasan lahan sejak 2011, Pemprov Sumut siap mendukung pembebasan lahan. • Pengendalian banjir di pantai barat dan pantai timur (sesuai usulan), termasuk OP sungai • Pemenuhan dana TP/OP untuk irigasi dan rawa, 35 persen kerusakan, termasuk pada tingkat JITUT/JIDES, sehingga banyak petani yang alih fungsi ke lahan sawit. • Penanganan tanggul sungai melalui mekanisme TP dimulai pada 2011.
• • • •
•
Usulan Waduk Lausimeme sudah diusulkan ke BlueBook. Pengendalian banjir di Batang Angkola, Batang Gadis, dan Batang Natal Pelaksanaan TP/OP di 12 daerah irigasi seluas 48.318 ha. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk DI Batang Angkola dan pembangunan Bendung Sei Ular melalui proyek PIRIMP, termasuk untuk saluran sekunder dan bangunan pendukung. Pelaksanaan rehabilitasi daerah irigasi sungai ular, Namu Sira‐sira dan beberapa daerah irigasi lain.
•
•
•
•
Pertama: terima kasih atas kesempatan membahas persandingan pusat dan daerah. Kedua: mengharapkan apa yang sudah dibahas menjadi catatan rumusan, meskipun alokasi dana tidak mencukupi. Paling tidak penyelesaian desain. Ketiga: sinergi pembangunan pusat dan daerah, termasuk percepatan infrastruktur daerah dan pembagian tugas pusat dan daerah. Diperlukan tindak lanjut action plan Nias 2010‐2012 oleh K/L.
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga •
•
Perlu pengembangan wilayah dalam hal infrastruktur. • Dalam pengembangan infrastruktur lebih menitikberatkan multiyears. Jalan: • Kasus jalan tol, harusnya dana itu on top, bukan masuk pagu indikatif Kemen PU. • Perlu 1,4 T setiap tahun untuk menjadikan jalan mantap, sedangkan dana provinsi setiap tahun hanya 400 M. • Mendapat 46 Milyar DAK
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
TP/OP irigasi, sebagaimana di tahun 2010 ada beberapa kewajiban pemerintah daerah yaitu SAI yang salah satunya untuk menunjukkan kelayakan pengelolaan. TRANSPORTASI
Perhubungan: • • Sumatera Railway dengan bantuan ADB. Masuk prioritas tinggi dan akan dilanjutkan FS. Tahun 2011 • untuk penyusunan AMDAL sebagai persyaratan pembangunan fisik. • Misalnya KA Kuala – Tanjung. • Gn. Sitoli sudah masuk tahun 2011. • Untuk asahan memang jalan akses belum dibangun, terkendala lahan • Teluk Nibum sudah operasional.
Diharapkan semua yang dipaparkan dapat dicatat sebagai awal untuk bertindak Semua pembangunan pusat dan daerah diharapkan ada sinergitas Perlu keberlanjutan pembangunan Nias sesuai action plan 2010‐2012 oleh K/L
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah pada tahun 2009 untuk Sumatera Utara. • Keberlanjutan rehab rekon Aceh Nias dalam rencana aksi, karena 5 tahun K/L tidak mengikuti mohon diperhatikan pelaksanaannya oleh setiap K/L terkait. • Terkait tol, ada penyusunan DED untuk Medan‐Brastagi yang masih sekitar 5‐7 jam. • Aksesibilitas ke Danau Toba bisa terpotong menjadi 1‐2 jam bila sudah ada DED jalur tersebut. • Jalan nasional Sibolga untuk ke Medan dibutuhkan DED. • Kawasan strategis nasional yaitu Danau Toba mohon DAK jalan untuk 7 kab/kota Perhubungan: • Jalur kereta api sebagai cikal bakal Trans Sumatera Aceh‐ Sumut‐Riau. Kereta api juga
Respon Kementerian/ Lembaga •
Kualanamu sedang berjalan APBNP dan masuk 2011. Jalan: • Pengembangan system infrastruktur harus didukung pengembangan wilayah, Bina Marga setuju. • Medan Binjai selain jalan tpl ada juga non tol. Sudah lelang tapi belum berhasil. Dalam RPJMN termasuk potensial untuk PPP. • Akses jalan non tol ke Kualanamu, ada sedikit masalah tanah. Diatasi melalui paket multiyears. Sedangkan jalan tol Medan Kualanamu sudah MoU dengan China. Jalan ini juga akan didukung pemerintah. • Lintas timur diusahakan menjadi 7 m (lebarnya). • Lintas barat dan tengah mulai diperhatikan. Kabanjahe sampai Aceh
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
•
•
•
mendukung perindustrian pertanian. Diharapkan jalur kereta api dari Kuala Tanjung dapat menghubungkan kawasan pertanian. Dari Langkat sampai kawasan selatan bisa terhubung dalam aksesibilitas transportasi laut. Bandar Udara Kualanamu sudah bertambah di APBNP tapi masih kurang. Mohon tahun 2011 dapat dioperasionalkan. Pelabuhan Asahan sudah terbangun tetapi belum operasional. Menyatu dengan Teluk Nibum Operasional kapal RORO di Sumut.
Respon Kementerian/ Lembaga
•
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
mulai ditangani. Tarutung Sibolga juga mulai menjadi prioritas. Aksesibilitas ke Danau Toba perlu kajian dan dibahas lebih lanjut ke depannya.
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN •
Dekon dan TP, penyediaan AM di daerah perbatasan
•
Kemenpera: Seluruh kegiatan intinya sudah
•
(tidak ada tanggapan dari Bappeda)
•
Kami harapkan yang sudah dibahas menjadi catatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
• •
terisolir penting untuk diperhatikan karena masih banyak yang belum ada air minumnya. Diharapkan kontribusi dari Cipta Karya Pembangunan Serdang • Begadai Tebing Tinggi sudah dilaksanakan. Tahun 2011 diharapkan pembangunan TPA di kawasan Mebidang. Studinya sudah siap oleh PU dan sudah diterapkan • sehingga ada 3 alternatif lokasi di daerah tersebut. TPA regional utk Tapanuli Tengah dan Sibolga. Sdah diusulkan dua tahun lalu Pelaksanaan kelanjutan rehab Aceh dan Nias untuk diharapkan juga melibatkan KL. Contoh: 78M perbaikan rumah. Sudah ada dalam Rencana Aksi pembangunan • Aceh dan Nias.
Respon Kementerian/ Lembaga tertampung di renja Kemenpera. Menpera hanya fasilitasi duntuk pekerja industri. Mohon disiapkan listrik, air dan IMBnya. Untuk perbatasan tidak dialokasikan lagi di tahun 2011. Sumut hanya mempunyai P, Berhala dan di tahun 2010 sudah dialokasikan. Untuk SPAM di daerah terisolir, PU mempunyai 3 daerah utk alokasi SPAM perdesaan. Namun harap diperhatikan jumlah penduduk. Kadang di pulau terpencil jumlah kecil sehingga dana OP menjadi tinggi. Bila tidak bisa dipelihara, fasilitas yang dibangun malah jadi tak bermanfaat. Persampahan: permohonan Tapanuli tengah sudah
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
•
•
rumusan, dan kalaupun uangnya tidak ada, tidak perlu konstruksinya tapi cukup desainnya. Yang ingin dibangun oleh pusat ada sinergitas dengan daerah. Sehingga upaya untuk mempercepat pemabngaunan di daerah jelas pembagiannya.
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
(tidak ada tanggapan )
• Secara umum telah sepakat dan diharapkan agar dapat terjadi sinergi antara pusat dan daerah lebih baik lagi.
dipenuhi. TPA regional sudah dialokasikan di Serdang Bedagai, bersama dengan Tebing Tinggi. Lokasi ini juga memungkinkan utk menampung sampah dari Medan dan Binjai. Tapi yang belum tersedia yaitu MoU antar daerah‐daerah ini, dan adalah peran Pemprov untuk memfasilitasi. ENERGI
Respon Kementerian/ Lembaga
•
• Pemprov Sumatera Utara berterimakasih kepada pemerintah pusat atas pembangunan pembangkit yang berkesinambungan akan tetapi masih ada 500.000 kk belum • menikmati listrik atau rasio elektrifikasi sebesar 69,8 %, sekitar 30 % penduduk yang belum nenikmati listrik, • untuk mohon ditingkatkan
Bappenas : Adanya pembangkit pangkalan susu (New Sumbagut) yang masuk dalam Blue Book. KESDM : Untuk potensi air Sumut dijadikan masukan ke PLN untuk pemutakhiran rencana ketenagalistrikan. Untuk EBT, (PLTS dan PLTMH) akan dilakukan
• • •
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. •
•
lagi. Di Sumatera Utara terdapat 342 potensi sumber daya air untuk dibuat mikro hidro, • sehingga meminta KESDM dalam bantuan teknisnya. Ada jalur kereta api perkebunan ke Kuala Tanjung untuk hasil perkebunan CPO.
•
Respon Kementerian/ Lembaga
Tidak ada
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
dengan mekanisme DAK . saat ini masih dalam proses pembahasan dengan Bappenas. Dalam pelaksanaannya ketenagalistrikan masih dilakukan oleh PT.PLN , KESDM telah menyusun Masterplan Ketenagalistrikan yang sudah dibagikan ke tiap provinsi, Diharapkan tiap daerah bisa mengecek usulan daerah di Masterplan dan RUPTL sehubungan dengan puncak pendanaan akan digeser menjadi 2012. TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tanggapan Umum • • Kemenkominfo : • Kemenkominfo bulan lalu sudah berkoordinasi dengan dinas Kominfo di provinsi
• •
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
•
terkait pengembangan infrastruktur TIK di Indonesia. Desa Berdering sudah selesai dilaksanakan 100% di wilayah barat. Pemkab/kota dapat memanfaatkan Informasi yang didapat dari fasilitas telekomunikasi untuk kepentingan masyarakat (missal mencari info tentang harga pokok, demam berdarah, dll) Internet kecamatan sudah selesai lelang dan diharapkan selesai akhir tahun 2010. Target 2010 ini adalah sekitar 4500 kecamatan. Untuk 2011, direncanakan penguatan transmisi TVRI untuk 60 titik. Selain itu juga dikembangkan Desa Informasi (sebagai
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
peningkatan dari Desa Berdering dan Internet Kecamatan). Utk 2011 ditargetkan 76 desa. Isi Desa Informasi a.l. telfon, internet, radio komunitas, dan televisi. 3.
Provinsi Sumatera Barat
Pemprov: • Kampus UNAN sebagai Center of Excellence • Diusulkan adanya Satker Metropolitan Padang
SUMBER DAYA AIR • Kebutuhan OP dan • penanganan pasca bencana alam untuk jaringan irigasi di beberapa lokasi. • • Rehabilitasi gedung kantor BWS Sumatera V. • Pengembangan irigasi dan pengendalian banjir • Pengendalian banjir kota Padang melalui pembangunan • seawall dan krib. • Pembangunan bendung
Rencana pembangunan seawall sudah dialokasikan tahun 2011. Penyediaan air baku untuk kota Padang (8,5 miliar) untuk intake dan saluran transmisi sepanjang 6.7 km dan untuk kota Solok (16 miliar). Peningkatan jaringan irigasi di Batang Anai melalui proyek PIRIMP dan Batang
•
• •
Pada prinsipnya tanggapan dari K/L sudah sebagian besar menampung usulan daerah, namun untuk PU perlu pembahasan lebih lanjut dengan mengacu pada hasil Konreg Semarang. Kegiatan terkait kebencanaan perlu dibahas lebih lanjut dengan K/L Alokasi pembangunan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Sinamar • Lanjutan pembangunan irigasi di atas 3,000 ha seperti DI Malanti, Bayat. • Penyediaan drainase dan waduk buatan. • Dukungan terhadap Padang Metropolitan melalui penyediaan air baku dan pengendalian banjir dan pengamanan pantai • Percepatan pembangunan infrastruktur di sekitar kota Padang.
Respon Kementerian/ Lembaga • •
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Sinamar dan Batang Hari melalui rupiah murni. Pelaksanaan TP/OP untuk 8 DI seluas 41ribu ha. Dalam penanganan banjir, telah diprogramkan pembangunan prasarana pengendali banjir sungai Batang Anai dan rehabilitasi prasarana pengendali banjir di Kab. Solok Selatan.
Kesepakatan
bangunan gedung kantor perlu menjadi prioritas, termasuk bangunan rumah penduduk.
TRANSPORTASI Perhubungan: • Hanya masuk KA dalam Short List. • Hampir 4 tahun lebih untuk perpanjangan runway dari 2750 menjadi 3000 meter yang dijanjikan Presiden belum terlaksana. Tahun 2007 mulai menjadi
Perhubungan: • Bandara Internasional Minangkabau/BIM runway dari 2750 menjadi 3000 m, 2011 untuk penyiapan lahan. • Untuk Mentawai juga masuk untuk tahun 2011
• •
•
Sebagian besar K/L sudah • menampung. Khusus untuk infrastruktur, hasil konreg PU di Semarang mudah‐mudahan dapat tetap diacu. Bantuan kapal untuk Mentawai belum
Secara keseluruhan menyetujui respon K/L
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
•
•
• •
•
embarkasi haji. Mohon segera dapat difasilitasi Bandara Mentawai untuk cadangan bandara bila butuh evakuasi atau bantuan untuk bencana KA, sudah ada studi shortcut Padang, tetapi belum masuk list. Mohon dapat ditampung. Pelabuhan Teluk Tampa belum ada kelanjutannya. Terkait angkutan sawit dan CPO. Saat ini harus ke Teluk Bayur. Mohon pengembangan untuk lintas barat. Ada 3 dermaga yang rusak akibat Gempa tahun 2009 yang belum diperhatikan. Perhubungan darat terkait marka dan rambu. Perlu diperhatikan untuk keselamatan darat. Kapal RORO untuk ke
Respon Kementerian/ Lembaga •
KA, shortcut Padang‐Solok untuk tahun 2010 adalah • tahap I Jalan: • Kegiatan yang terkait longsoran, menjadi prioritas kedepannya. Paska Bencana menjadi focus utama. • Padang Bypass menjadi program Bina Marga dengan loan Korea. Pembebasan lahan diujung perlu diperhatikan. Termasuk Flyover Duku diharapkan bisa selesai dan menyatu dengan Padang Bypass • BIM akan diperhatikan dan menjadi prioritas • Kelok 9 menjadi prioritas untuk diselesaikan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) terkonfirmasi Hal yang terkait dengan kegiatan strategis dan penanggulangan bencana akan dibahas dengan K/L
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Mentawai, mohon dapat ditambah pada tahun 2011 • Perlunya masterplan transportasi massal untuk Padang Jalan: • Jalan dan jembatan yang perlu diperbaiki. • Jalan provinsi juga ada yang perlu diperhatikan • Padang Bypass diharapkan dapat mulai tahun depan • Jalur kelok 9 juga diharapkan selesai tahun depan. • Terkait Padang sebagai Metropolitan perlu kelengkapan. Peningkatan status beberapa ruas jalan (beberapa jalan menjadi jalan strategis nasional. Padang Bypass, Duku flyover, dll) • Perlunya dibentuk satker Metro untuk tahun 2011
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
dalam rangka menunjang Padang Metropolitan
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN •
• • •
•
Kegiatan untuk menunjang • prioritas nasional seperti PNPM, perlu lebih diperhatikan lagi. Pembangunan dan perbaikan gedung‐gedung perkantoran karena gempa. • TPA regional di utara Kab Agam, melayani juga Kab Bukit Tinggi dll. Kegiatan Padang Metropolitan: pemindahan pusat perkantoran kota Padang ke dekat bypass, pembangunan sarana dan prasarana saluran drainase, • peningkatan TPA menjadi reg, SPAM terpadu, dan revitalisasi kota tua. Kegiatan perumahan untuk menunjang Padang Metrpolitan: pembangunan
• Kemenpera: Seluruh kegiatan intinya sudah tertampung di renja • Kemenpera. Menpera hanya fasilitasi duntuk pekerja industri. Mohon disiapkan listrik, air dan IMBnya. Perbaikan gedung negara yang rusak pasca gempa. Program itu ada di APBNP 2010, tapi anggarannya berada di bawah koordinasi BNPB. Pelaksanaannya belum diketahui apakah oleh BNPB atau oleh daerah. TPA regional Bukit Tinggi sudah siap lokasinya di Agam. Fasilitasi harus dilakukan oleh Pemprov karena tampaknya Pemerintah Agam dan Bukit
Bantuan gedung dari BNPB kurang sekali Untuk rumah masyarakat juga masih kurang sekali , kami ingin 2010 sudah selesai
•
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
rusunawa di kampus‐ kampus yang sementara ini • dimanfaatkan untuk asrama mahasiswa dan perumahan utk MBR seperti nelayan dan kawasan kumuh.
Respon Kementerian/ Lembaga Tinggi kurang sinkron. Padang Metropolitan: WorldBank sudah pernah memfasilitasi, tapi tindak lanjutnya yang belum terlihat dari pihak kota Padang. Kita perlu membangun Padang yang visi kedepannya lebih baik. Pada beberapa bulan yang lalu, Padang hanya menyampaikan project list, padahal yang diharapkan adalah masterplan kota. PU mengharapkan Rusunawa dibangun dulu di Porus (?) supaya lokasi kumuh yang ada di kawasan pariwisata itu hilang. Pilot project sudah ada, yaitu ecodrain. Yang diminta adalah keseriusan, konsistensi Padang dengan membuat master plan, dan sampai sekarang belum ada.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
ENERGI •
•
•
•
Dalam bidang energi dimulainya pembangunan PLTU Teluk Siri (2X100 MW) dalam menunjang kota Padang sebagai kota metropolitan. Propinsi Sumatera Barat memiliki potensi panas bumi masih dalam survey pendahuluan dan belum dimanfaatkan diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun 2011, potensi itu sebagaian besar terdapat di daerah Solok Selatan, Pesaman dan Limapuluh Kota. Propinsi Sumatera Barat memiliki banyak pulau sehingga diusulkan pengembangan PLTS. Sumatera Barat memiliki potensi energi air sehingga diusulkan pengembangan
•
•
•
•
KESDM : • Pengembangan geothermal dijadikan masukan ke PLN untuk pemutakhiran rencana ketenagalistrikan. Badan geologi akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat Solok Selatan dll untuk mengetahui potensi panas bumi. Untuk EBT, (PLTS dan PLTMH) akan dilakukan dengan mekanisme DAK . saat ini masih dalam proses pembahasan dengan Bappenas. Dalam pelaksanaannya ketenagalistrikan masih dilakukan oleh PT.PLN , KESDM telah menyusun
(tidak ada tanggapan )
•
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
4.
•
Tidak ada
Tanggapan Umum Kemenkominfo : sama dengan atas
• •
• •
Provinsi Riau
Kesepakatan
Masterplan Ketenagalistrikan yang sudah dibagikan ke tiap provinsi, Diharapkan tiap daerah bisa mengecek usulan daerah di Masterplan dan RUPTL sehubungan dengan puncak pendanaan akan digeser menjadi 2012. TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PLTMH didaerah terpencil. Dikarenakan PT.PLN tidak dapat menjangkau daerah terpencil dengan alas an daerah terlalu jauh dan penduduk yang sedikit.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
SUMBER DAYA AIR • • Ketersediaan air perpipaan dibawah rata2 nasional, kebutuhan air baku mendesak. • Penyediaan air baku: pengembangan intake air baku Pekanbaru dan beberapa • lokasi lain
Penyelesaian pembangunan • prasarana air baku untuk kota Guntung dan Kota Kijang, namun belum ada • alokasi untuk Kota Pekanbaru. Pengembangan daerah
Dukungan penyediaan air baku untuk Kota Pekanbaru agar dialokasikan. Secara prinsip sudah ada korelasi antara program pusat dan daerah, namun secara teknis perlu
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
• Dukungan terhadap pertanian Riau Makmur 100 ribu ha. Peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi rawa Bengkalis, Pelalawan. Kebutuhan sampai 2014 sebesar 1,2 T, sumber • dana 60% dari provinsi dan sisanya diharapkan dari Pusat. • Pengendalian banjir dan abrasi pantai: pengamanan tebing dan turap di sisi pantai. • Pengendalian banjir Pekanbaru di Sektor 3 dan Sektor 4. • • FS dan DED Pembangunan • PLTA Lubuk Ambacang • •
rawa dilaksanakan di Warokan Hilir, Kep. Meranti, Pelalawan, dan Bengkalis, dengan luas 29,220 ribu ha dan alokasi 50miliar. Tindak lanjut pembangunan DI Okak untuk jaringan sekunder dan bangunan pelengkap dengan total luas pada tahun 2011 seluas 672,5 ha serta rehabilitasi irigasi seluas 4,297 ha dengan dana 11,5miliar. Rehabilitasi DI Simandolang Pengamanan pantai akan dilaksanakan di Teluk Makmur – Dumai, Pelalawan dan Panipahan Pelaksanaan OP untuk revetment pantai di Bengkalis Pengendalian banjir kota Pekanbaru Sektor 3 dan 4 dialokasikan sebesar 30M.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) pembahasan lebih lanjut antara SKPD dengan K/L terkait.
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
TRANSPORTASI Jalan: • Kondisi saat ini, terutama lintas timur cukup rusak. Mulai diatasi dengan kontrak‐kontrak multi years • Usulan flyover sudah masuk dalam list dari Kemen PU. Disamping lintas timur, ada kebutuhan feeder road yang terhubung dengan wilayah barat yang perlu dibangun. • Saat ini menggunakan dana APBD Kampar dan Provinsi untuk pelebarannya. Mohon bisa di share sehingga pengaspalannya dan lainnya dapat diatasi. • Akses jalan dalam kota terkait tuan rumah PON. Jembatan Siak III sudah dibangun dari APBD. Sedangkan Jembatan Siak I
Perhubungan: • KA masuk Renstra, dalam rangka mewujudkan Trans Sumatera. Butuh FS dan Design. Dari Rantau Prapat‐ Dumai‐Pekanbaru untuk designnya. • Butuh peran swasta dalam penyelenggaraan KA. Kemenko Ekonomi telah melakukan FS Jalan: • Diupayakan lintas timur menjadi 7 m (lebar). • Penghubung lintas Risu ke Sumbar perlu dukungan tanah. • Untuk akses jalan terkait PON akan diperhatikan. • Jalan tol sangat didukung untuk pembebasan lahannya, sehingga dapat
•
Pembahasan lebih lanjut SKPD dengan K/L terkait
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah sudah tidak dapat dilalui, mohon dana APBN untuk • pembangunan Jembatan SIak IV. • Terkait juga dengan tuan rumah PON mohon dana APBN untuk perbaikan jalan dalam kota. • Jalan tol, masih tahap pengadaan tanah (baik PPP maupun bentuk lainnya). • Jalan di Jambi sudah baik, Riau masih perlu dibenahi. Perhubungan: • Bengkalis‐Dumai‐Duku sudah masuk program. • Angkasa Pura mulai merawat dari sisi darat. Perhubungan mohon dari sisi udara. • Perpanjangan landasan pacu mohon diperhatikan • Railway sudah di ajukan, sudah ada DED. Kota Pinang‐Duri‐Pekanbaru
Respon Kementerian/ Lembaga segera terealisasi. Dukungan Jembatan Siak IV mungkin dapat dilakukan koordinasi kedepannya.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
mohon mulai action. Lahan disiapkan daerah
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN •
•
•
• Konsumsi air jauh dibawah • Kemenpera: Seluruh kegiatan intinya sudah rata‐rata nasional, tertampung di renja perpipaan dibawah 40%, Kemenpera. Menpera hanya non perpipaan dibawah fasilitasi untuk pekerja 10%. Pembangunan intake industri. Mohon disiapkan air baku di Pekan Baru listrik, air dan IMBnya. untuk menunjang kebutuhan air minum • Southern Pekanbaru sedang Air baku di perdesaan untuk diproses. Karena terlalu penyediaan air minum di lama, Denmark tampak perdesaan. Selama ini belum siap dengan perkembangannya cukup pendanaannya. Tapi yang lambat, misalnya butuh 20 penting adalah persoalan tahun untuk penyelesaian PDAM Riau dan Kepri sudah pembangunan air minum selesai, dan ini sudah cukup baik. Kita perlu dukungan untuk 50 desa sedangkan air baku untuk kegiatan ini. terdapat 1600 desa. Pamsimas merupakan • DEPUTI: Penyediaan air pendekatan yang baik untuk minum Pekanbaru Selatan: layanan AM perdesaan keputusan Menkeu sudah Penyediaan air minum ada, perlu ditindaklanjuti. system perpipaan di
Pembahasan lebih lanjut dengan K/L terkait
• •
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
perkotaan dilakukan melalui program IKK. Masih perlu dukungan APBN karena layanan AM Riau dibawah rata‐rata nasional . Perumahan Rakyat: Berterimakasih kepada Menpera utk dukungan thd Rusunawa rusunami, terutama di kampus sudah ada 4 TB yang terbangun. Kebutuhan SumBar adalah 2 TB untuk pekerja dan 1 TB untuk nelayan.
Respon Kementerian/ Lembaga •
• •
•
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
SPAM IKK juga diperhatikan. Harap pemko/pemkab memperhatikan dana sharing. Perdesaan dengan pamsimas sudah ya Drainase alokasi 10M utk menangani 2 lokasi genangan. Perhatikan masterpaln draunase nya, sehingga genangan hilang, bukan pindah,
ENERGI •
•
Berterimakasih terhadap pemerintah pusat atas sandingan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai. Pembangunan PLTS untuk daerah pedesaaan agar ditingkatkankan lagi mengingat sandingan program provinsi yaitu
•
•
KESDM : Usulan PLTA Lubuk Ambacang Riau dijadikan masukan ke PLN untuk pemutakhiran rencana ketenagalistrikan. Untuk EBT, (PLTS dan PLTMH) akan dilakukan dengan mekanisme DAK .
•
(tidak ada tanggapan )
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
•
penguatan listrik pedesaan , serta Mikro hidro yang perlu ditingkatkan. • Adanya PLTA Lubuk Ambacang telah dilakukan FS dari JICA akan tetapi perlu dilakukan update kembali DED PLTA Lubuk Ambacang, serta listrik yang bersifat biomassa berbahan kelapa sawit perlu ditingkatkan lagi. OPRM (operasi pangan riau makmur) 100,000 Ha. Peningkatan rehabilitasi jaringan rawa. Butuh 1,2T, diharapkan dukungan dari PU dan KemenTan
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
saat ini masih dalam proses pembahasan dengan Bappenas. Dalam pelaksanaannya ketenagalistrikan masih dilakukan oleh PT.PLN , KESDM telah menyusun Masterplan Ketenagalistrikan yang sudah dibagikan ke tiap provinsi, Diharapkan tiap daerah bisa mengecek usulan daerah di Masterplan dan RUPTL sehubungan dengan puncak pendanaan akan digeser menjadi 2012. TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
•
Tidak ada
Tanggapan Umum Kemenkominfo : sama dengan atas
• •
5.
Provinsi Kepulauan Riau
Investasi 1 T multiyears selama 4 tahun untuk pembngunan Pusat pemerintahan di Pulau Dompak.
• •
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
SUMBER DAYA AIR • Pembangunan pusat • pemerintahan di Pulau Dompak. • Sesuai kesepakatan Konreg • Semarang: • Penyediaan air baku di P. Bintan melalui estuari dam. Studi sudah dilaksanakan, perlu tindak lanjut. • Penyediaan air bersih fasilitas dibangun 1971. • Penyediaan sumber air baku di • Pangkal Pinang.
Jalan: • Dari short list sudah beberapa diakomodir. • Alokasi BM Prov 232,7 telah disepakati pada
• Secara keseluruhan Air baku Kota Bintan akan dikoordinasikan dengan menyepakati shortlist dan Balai Wilayah Sungai di Kep. longlist, dan akan Riau. ditindaklanjuti dengan pendalaman oleh K/L dan Penyediaan prasarana air SKPD terkait. baku dialokasikan untuk Tanjung Uban di Bintan, Kep. Karimun, Pulau Dompak, Galang Batang, Sei Duo serta dana OP prasarana air baku kota Bintan dan Tanjung Pinang. Selain itu juga telah diprogramkan pembangunan pengaman pantai di Pantai Nongsa, dll. TRANSPORTASI
Perhubungan: • Bandara Raja Fisabilillah mohon obstaclenya diperhatikan agar dapat didarati oleh pesawat besar.
•
Jembatan Batam Bintan FS • sudah dilakukan pada tahun 2010, sehingga mohon dapat segera direalisasikan
Secara keseluruhan disetujui, longlist dan shortlist dapat dibicarakan lebih lanjut untuk diperdalam.
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
• • •
• • •
•
Konreg PU dan di persandingan tertulis 268,7 km dari 400 kmjalan nasional Pengusulan jembatan Batam‐Bintan membutuhkan 3,1 T Pembangunan Jalan Lintas Barat di Pulau Bintan sekitar 100 km (50 km sudah diaspal). Dana 195 Milyar untuk pembangunan jalan dan jembatan. Batam Bintan akan terhubung oleh 15 jembatan kedepannya Jalan Simpang Punggur 8,6 Milyar (dari 30 Milyar) Jalan Nasional Kab Lingga (Jalan Resun Sei Tenam) dibutuhkan sebagai jalan nasional Mengenai multiyears, kesepakatan konreg PU, agar lebih focus. Misalnya
Respon Kementerian/ Lembaga •
Bandara perintis perlu dilihat lagi peraturan perundangannya • Malarko direncanakan tahap V. Jalan: • Untuk 400 km jalan nasional di Kepri menjadi tanggung jawab Bina Marga. • Ruas lintas barat Pulau Bintan akan diperhatikan, juga jembatan‐ jembatannya, sehingga dapat fungsional. • Jembatan Batam Bintan perlu pendalaman studi
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah untuk Jalan di Batam dari pelabuhan sampai simpang punggur. Perhubungan: • Sudah 70‐80% terakomodir oleh Renja K/L Perhubungan. • Investasi 1 T anggaran selama 4 tahun untuk pusat pemerintahan di Pulau Dompak. Perhubungan membantu pelabuhan feri internasional. • Diajukan pembangunan tunnel. • Saat ini ada 5 bandara. Runway 2250 m untuk Bandara Raja Fisabilillah. Jalan menuju bandara dari provinsi. • Bandara udara perintis ada dua yang diusulkan (37,7 Milyar dan 8,8 Milyar) sehingga akan ada 7 bandara di Kepri
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. • • •
Respon Kementerian/ Lembaga
Kesepakatan
ASDP diusulkan penyeberangan dermaga Selat Belia. Pembangunan fasilitas Laut di Tarempa, Serasan, dll Pengadaan feri prototype 30 m diusulkan dengan dana 87 juta USD melalui Blue book Bappenas.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN •
•
•
Berdasarkan hasil konreg, bidang CK mengusulkan kegiatan dengan nilai 185, 411M PDAM yang dibangun 1971 sudah mengkhawatirkan kondisinya. Direncanakan IPAM dengan kapasitas 150 l/s. Prioritas perumahan dan permukiman dilakukan secara terintegrasi dengan bidang lain, seperti dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengingat
•
•
• Kemenpera: Seluruh kegiatan intinya sudah tertampung di renja Kemenpera. Menpera hanya fasilitasi duntuk pekerja industri. Mohon disiapkan listrik, air dan IMBnya. IPAL 150 l/s. Kondisi PDAM Tj Pinang yang sangat rawan. Bantek sudah dilakukan tahun alalu, ini merupakan syarat pertama. Kebocoran tetap tinggi, Komitmen PDAM belum terlihat, tarif akan selalu
(tidak ada tanggapan dari Bappeda)
•
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
karakteristik wilayah yang berupa kepulauan. Pembangunan Rusunawa, PSU permukiman, peningkatan kualitas perumahan swadaya, fasilitasi dan stimulasi perumahan swadaya seluruhnya di Kota Batam dengan total nilai 70M
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
rendah, kemampuan personil tetap rendah, Kita akan lhat hasil dari Bantek yang akan diberikan tahun 2011., baru dilakukan langkah selanjutnya.
ENERGI • •
• •
• Secara umum sudah sama sandingan antara usulan daerah dengan KESDM. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta untuk pemisahan wilayah prioritas ketenagalistrikan dengan riau. Pembangkit di kepulauan Riau hanya menggunakan minyak dan gas bumi. Skala prioritas pengembangan ketenagalistrikan dalam hal
• Bappenas : Berdasarkan • kajian listrik kelautan : • Investasi hanya 4 sen Usd per kwh sedangkan yang lain 7 – 12 sen Usd per kwh, dan bersifat ramah lingkungan sehingga bisa dibiayai melaui CDM (Clean Development Mechanism). Untuk kasus ini bila dikembangkan dengan baik untuk Kepulauan Riau bisa
(tidak ada tanggapan )
• •
Menyepakati short list dan long list Perlu membahas secara teknis perlu dibahas SKPD dengan kementerian lembaga terkait secara lanjut .
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga mengekspor listrik ini ke Singapura. Pengembangan listrik kelautan di dunia ini sudah dalam tingkat proven reserve sebagai contoh Di Inggris 20% sumber daya energi sudah dicanangkan akan dikembangkan dari kelautan ini
pembangkit, jaringan, lisdes baik berupa PLTS dan PLTMH.
KESDM: •
Listrik Kelautan : Tahun ini sedang dilakukan pre FS untuk mereview seluruh daerah potensi energi kelautan yang diharapkan bisa menjadi dasar pemilihan daerah pengembangan. Untuk pendanaannya, akan dilakukan koordinasi
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
bersama Bappenas. •
•
•
Tidak ada
Untuk EBT, (PLTS danPLTMH) akan dilakukan dengan mekanisme DAK . saat ini masih dalam proses pembahasan dengan Bappenas. Dalam pelaksanaannya ketenagalistrikan masih dilakukan oleh PT.PLN , KESDM telah menyusun Masterplan Ketenagalistrikan yang sudah dibagikan ke tiap provinsi, Diharapkan tiap daerah bisa mengecek usulan daerah di Masterplan dan RUPTL sehubungan dengan puncak pendanaan akan digeser menjadi 2012. TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tanggapan Umum Kemenkominfo : sama dengan
• •
• •
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
atas Tanggapan Bpk DEPUTI Sarana dan Prasarana. 1. Rusunawa, hanya Riau dan Kepri? Karena pembangunan rusunawa sudah menjadi prioritas nasional. Tapi memang untuk asrama mahasiswa, anggarannya di Kemendiknas, tapi koordinasi di Kemenpera. Lahan harap disiapkan oleh Pemda dan dikoordinasikan dengan Kemenpera. 2. Selama dapat di multiyears kan, tidak ada masalah 3. Tol Medan Kualanamu, sudah disetujui dan pengadaan sedang dilaksanakan Bina Marga 4. Padang Metropolitan, Bappenas sedang diusahakan dengan KPS. 5. Aceh dan Nias harus dilanjutkan oleh K/L 6. Tol Pekanbaru‐Dumai‐Kandis mohon diselesaikan lahannya. Untuk dukungan pemerintah, perlu ditinjau Skema Tol Solo‐Kertosno 7. Mohon daerah yang bisa menyediakan tanah dan rel, sisanya dari Kemen Perhubungan. Uji coba yang telah dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Sumatera Barat siap, sekitar 4‐5 km. 8. Dirjen Perkeretaapian membuat 1 program, untuk revitalisasi kota tua. Tanggapan Moderator (Staf Ahli Menteri Bidang Kemaritiman dan Tata Ruang): 1. Selat Malaka dan Kep. Riau adalah paling strategis di Dunia (40 % perdagangan dunia) melalui kawasan ini. 2. Berdasarkan kajian listrik kelautan : Investasi hanya 4 sen Usd per kwh sedangkan yang lain 7 – 12 sen Usd per kwh, dan bersifat ramah lingkungan sehingga bisa dibiayai melaui CDM (Clean Development Mechanism). Untuk kasus ini bila dikembangkan dengan baik untuk Kepulauan Riau bisa mengekspor listrik ini ke Singapura. Pengembangan listrik kelautan di dunia ini sudah dalam tingkat proven reserve sebagai contoh Di Inggris 20% sumber daya energi sudah dicanangkan akan dikembangkan dari kelautan ini
