NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2010 5 (Ketahanan Pangan); 9 (Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana) Sulawesi Sabtu, 01 Mei 2010 14:00 – 17:30 WIB
Kelompok Prioritas : Wilayah : Hari/ Tanggal : Sesi pada jam : Paparan Ibu Deputi Bidang SDA dan LH perihal PN 5 dan PN 9 Paparan Bapak Deputi Bidang Ekonomi perihal PN 7 No. 1.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Propinsi Sulut ‐ Kalau semua ada di F4 ya Pertanian: ‐ Semua yang diusulkan persandingan ini tidak tadi yang dikatakan tidak perlu, mekanisme ini ada di list sebenarnya tidak perlu ada. Kalau sudah ada di F4, hanya dari pertanian harus berbeda angka saja. terima apa yang ada ya sudah, meskipun daerah ‐ Masing2 sudah bekerja keras program/kegiatan sudah ‐ Sulut ikut saja yang
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga dialokasikan oleh K/L di breakdown ke Tanaman pangan alokasi provinsi, dan sudah sangat jauh dari target , tertuang di ada indikasi 2010 belum renstra/usulan Renja tercapai akan dikejar K/L. Kalau yang tidak ada 2011 maka perlu di list, pasti sudah ada di dukungan K/L renstra/usulan renja. ‐ Perdagangan belum ada ‐ Pertanian short dan long list minta mengembangkan penjelasan, juga kemen ...komoditas, 5 hutanan, perikanan komoditas utama pasti kelautan tidak ada juga dilaokasikan ‐ KEK akan terkendala bila ‐ Usulan Propinsi sudah RTRW Sulut belum ada di K/L hanya disetujui maka KEK akan besarannya akan dibahas terhambat, usulan kembali persetjuan administrasi sudah masuk dari Juli Kemen Kehutanan 2008 yang terhambat di Pertambangan dan ‐ Ada beberapa kegiatan Kehutanan. terkait prio 9 khususnya rehabilitasi hutan dan lahan : program Provinsi Gorontalo rehabilitasi di Sulut ... ha, ‐ Alokasi K/L diharapkan sultra 22 rb ha, sulbar 22 dapat mendorong rb ha. APBNP 2010 juga pertumbuhan ekonomi
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
‐
2.
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
3.
Gorontalo Kemen Kehutanan usulan program konservasi belum masuk.
‐
Provinsi Sulteng ‐ pertumbuhan terakhir sebesar 6,67% ‐ Ada bbrp program prod LH.. beras mencapai swasembada terdiri dari 6 kegiatan, yg disetujui hanya.... M saja, butuh konfirmasi, karena sangat strategis unk mendukung swasembada ‐ Prog peningkatan nilai tambah daya saing belum ada di short maupun long list perlu konfirmasi ‐ Program pengembangan sarana dan prasaranan ada 6 kegiatan perlu konfirmasi
diarahkan untuk RHL itu, disamping untuk pengendalian kebakaran. Tahun 2011 dekon ditambah dengan pengawasan terhadap RHL
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga ‐
‐
‐
4.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Prog penciptaan teknologi dan program2 yang lainnya juga tidak ada di short/longlist Rencana terusan katulistiwa juga belum ada alokasi Kehutanan yang diusulkan juga belum masuk di short dan long
Propinsi Sulbar ‐ Usulan daerah ada beberapa hal yg belum masuk, kemen pertanian ada beberapa yg belum masuk yg menjadi prioritas daerah seperti : penyediaan benih, peningkatan produksi beras , dan beberapa program lainnya ‐ Unk Kemen kelautan : pengembangan dan pengolahan ikan tangkap
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
‐
5.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
belum masuk, total 90 M Kehutanan yg belum tercantum: untuk program konservasi belum masuk juga Angka yg terlalu besar supaya di pindah ke yang prioritas saja
Propinsi Sulsel ‐ Sulsel salah satu pemasok prod pertanian terbesar di Indonesia Timur, maka butuh dukungan ‐ Kelautan dan perikanan belum ada, hanya satu di longlist ‐ Kehutanan dari usulan....M dengan 5 program pemantapan, perlindungan, DAS, dukungan manajemen ada 21 kegiatan belum dialokasikan sesuai usulan
No. 6.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Propinsi Sultra ‐ Usulan kehutanan sebesar 18,.. M yang akan disusulkan pada pembahasan tanggal 3 nanti
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Kelompok Prioritas Wilayah Hari/ Tanggal Sesi pada jam No. 1.
: : : :
NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2010 5, 7, 9, dan Bidang Perekonomian Lainnya Sulawesi Sabtu, 1 Mei 2010 14.00 – 17.30
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Propinsi Sulawesi Utara Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian ‐ Yang keluar di shortlist ‐ Apa yang disampaikan dan longlist hanya sebagian besar tanaman pangan. Untuk merupakan kegiatan yang laen, dipasrahkan prioritas di kementerian saja kepada Kementan pertanian. Bisa dijamin sebagaimana di F4. kegiatan tersebut sudah ‐ Terkait tanaman pangan, ada dalam Renja KL. target yang ada jauh lebih rendah alokasinya. Untuk tanaman pangan pada tahun 2010 sudah berencana sudah swasembada beras. Ada indikasi tahun 2010 belum tercapai, tp akan dicanangkan lagi pada
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan ‐ Belum ada di shorlist maupun longlist Kementerian Kehutanan ‐ Belum ada di shorlist maupun longlist
Kementerian Perindustrian ‐ Belum ada di shorlist maupun longlist
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Kementerian Kehutanan ‐ Walaupun tidak tercantum dalam shortlist maupun longlist, namun kegiatan, terutama rehabilitasi hutan, telah dialokasikan dananya yang dapat dilihat di website kementerian kehutanan. ‐ Untuk dekon ada tambahan untuk pembinaan dan pengawasan kegiatan‐ kegiatan RKL (???) Kementerian Perindustrian ‐ Tanggal 23 Feb sudah mengundang kepala bappeda provinsi untuk sinergi, termasuk indoneia timur.
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga ‐
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Dana dekon akan diperkaya dengan menambakan kegiatan TP.
Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan ‐ Prinsipnya terdapat 4 ‐ Belum ada di shorlist program terkait dana maupun longlist dekon Kemenko Perekonomian ‐ Bitung diusulkan sebagai KEK. Dari persyaratan yang ada, komponen tata ruang akan menjadi kendala, jika tata ruang Sulawesi Utara belum disetujui tahun ini. Kemenristek Kemenristek ‐ Terkait dengan ketahanan pangan, orientasi ristek di bidang pangan ingin menciptakan benih‐ benih unggul dan juga untuk pternakan dan perikanan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga ‐
‐
2.
Kemenaker Propinsi Sulawesi Tenggara Kementerian Pertanian ‐ Sultra struktur PDBnya sebagian besar pertanian. Saat ini sudah mencapai swasembada pangan. Tetapi penduduk miskin 51% dari sektor petanian ‐ Potensi sawah masih 100 rb ha. ‐ Sultra pemasok daging nasional ‐ Sultra
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Lebih ditekankan pada penelitian pada LPMK dalam menghasilkan hasil‐hasil riset yang produktif. Ada program diseminasi, tapi wakil KL lupa lokasinya. Untuk jagung BPPT, padi BATAN, LIPI untuk raskin.
No.
3.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan ‐ Kementerian Kehutanan Kementerian Perindustrian ‐ Diusulkan 18,5 M untuk mendukung pengmbngan industri kecil dan menengah, penataan struktur dan cluster industri. Kementerian Perdagangan Kemenko Perekonomian Kemenaker BKPM ‐ Diusulkan 47,5 M Propinsi Sulawesi Selatan Kementerian Pertanian ‐ Sulsel adalah salah satu propinsi hasil pertanian
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga terbesar di antaranya Padi 5 jt ton gabah. Jadi seharusnya kami mendapat perhatian khusus dari Kementan. ‐ Terdapat kegiatan‐ kegiatan yang tidak ada di shorlist maupun longlist Kementerian Kelautan dan Perikanan ‐ Ada 2 komoditi yang potensial yaitu udang Kementerian Kehutanan Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian PU BNPB Kemenaker
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No. 4.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Propinsi Sulawesi Barat Kementerian Pertanian ‐ Terdapat beberapa kegiatan yang belum ditampung dalam RENJA KL, di antaranya: Penyaluran pupuk bersubsidi 250 rb ton ‐ Terdapat usulan KL yang terlalu besar. Lebih baik dialokasikan ke kegiatan prioritas lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan ‐ Pembangunan pelabuhan perikanan nusantara belum dimasukkan. Tahun ini diusahakan AMDALnya sudah selesai. Kementerian Kehutanan ‐ Terdapat kegiatan yang belum tercantum, konservasi sumber daya alam.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No. 5.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kemenko Perekonomian BNPB Kemenaker Propinsi Sulawesi Tengah Kementerian Pertanian ‐ Program peningkatan produksi, produktivitas, dan tanaman pangan, terdiri dari 6 kegiatan. Angka anggaran usulan daerah masih belum semua disetujui. Program ini untuk mendukung tercapainya swasembada pangan, di antaranya target sawah 4000 ha. ‐ Program pencapaian
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Kementerian Pertanian ‐ Usulan lengkap program dan kegiatan ada di F4. Alokasi dana Kementan ke Sulteng sudah lebih besar dari usulan daerah
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
‐
‐
‐
swasembada daging sapi…, angka anggaran usulan derah masih belum semua disetujui KL. Program peningkatan nilai tambah saya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian di dalam shortlist KL belum mengalokasikan anggaran Program peningkatan produksi,produkivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan belum ada di shortlist maupun long list. Program Penciptaan Teknologi dan varietas unggul berdaya saing belum ada di shorlist maupun long lis.t Program peningkatan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga diversifikasi dan ketanahan pangan masyarakat, Program Pengembangan SDM Pertanian dan kelembagaan Petani, Program Peningkatan Produksim Produktivitas dan mutu produk tanaman berkelanjutan belum ada di shortlist maupun long list Kementerian Kelautan dan Perikanan ‐ Program pengembangan dan Pengelolaan Ikan Tangkap, alokasi dana KL masih lebih rendah dibandingkan dengan usulan daerah. ‐ Program Peningkatan produksi perikanan budidaya alokasi dana KLmasih lebih rendah dibandingkan dengan usulan daerah. Kegiatan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga ini untuk menunjang tercapainya produksi ikan terbesar ‐ Prgram peningkatan daya saing produk perikanan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau‐pulau kecil, pengembangan sdm kelautan dan perikanan tidak ada dalam shortlist maupun longlist ‐ Diusulkan revitalisasi teluk Palu, Pengembangan Teluk Tomini Kementerian Kehutanan ‐ Usulan tidak ada dalam shortlist maupun longlist Kementerian Perindustrian ‐ Usulan tidak ada dalam shortlist maupun longlist Kementerian Perdagangan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
Kesepakatan
‐
6.
Usulan tidak ada dalam shortlist maupun longlist Kementerian LH ‐ Usulan tidak ada dalam shortlist maupun longlist BNPB Kemenaker Propinsi Gorontalo Kementerian Pertanian ‐ Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kehutanan Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian LH BNPB
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Kemenaker
Kemenaker Telah dibuat renstra yang telah sejalan dg RPJMN. Mohon renstra diacu dalam penyusunan usulan rencana daerah. Namun perlu diperhatikan terdapat keterbatasan anggaran sesuai pagu yang telah ditetapkan.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2010 Kelompok Prioritas
:
II ‐ Ketahanan Pangan (5), Iklim Investasi dan Usaha (7), Lingkungan Hidup & Bencana (9)
Wilayah
:
SULAWESI
Hari/ Tanggal
:
Sabtu, 1 Mei 2010
Sesi pada jam
:
Kedua (II) 14.00 – 17.30 WIB
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi
Kesepakatan
(Klarifikasi Daerah)
SULTENG
Kementan
Untuk meningkatkan produksi pangan dilakukan 6 kegiatan dengan kebutuhan 48,525 miliar sementara dalam shortlist dana K/L hanya 18,698 miliar
Secara total, anggaran yang telah dialokasikan Kementan untuk Provinsi Sulteng melebihi anggaran yang diajukan oleh Bappeda. Short list dan long list belum menunjukkan seluruh kegiatan yang dianggarkan, tetapi ada di F4.
Program swasembada pangan juga belum dipenuhi dalam
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi
Kesepakatan
(Klarifikasi Daerah) pengembangan cluster produksi ternak Program peningkatan nilai tambah, daya saing belum diakomodasikan Usulan program sarana dan prasarana yang mendukung swasembada pangan belum diakomodasikan Perkebunan ... Program teknologi dan variaetas ungul, diversifikasi, sdma
KKP
Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
SULUT
Kementan
Sepakat apa yang dituangkan di
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi
Kesepakatan
(Klarifikasi Daerah) F4. Tolong dilihat yang kami usulkan untuk tanaman pangan, dari target yang diusulkan, yang dialokasikan jauh sekali. Mohon dukungan anggaran.
SULBAR Kementan
Peningkatan produksi tanaman buah berkelanjutan belum dicover, 2 miliar lebih Pengembangan sistem tanaman hortikultura ada bbrp sub. Program pengembangan hewani: benih dan bibit sumber daya lokal
KKP Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap berupa pengembangan pelabuhan perikanan sudah pembangunan fisik .... sudah disiapkan AMDAL
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi
Kesepakatan
(Klarifikasi Daerah) dan desain fisik, perlu 90 miliar lebih.
Kemenhut
Konservasi dan rehab sdh yang belum diakomodasikan
SULSEL
Kementan
Sulsel salah satu provinsi yang memasok hasil‐hasil pertanian. Ditargetkan padi 5 juta ton, jagung 1,8 juta ton. Yang belum dianggarkan oleh Kementan adalah: • Program pengembangan pertanian • Konservasi air melalui cekdam, sumur resapan, konservasi das hulu 6 ha • Tersedianya jalan untuk usaha
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi
Kesepakatan
(Klarifikasi Daerah) tani • Perkebunan • Litbang peternakan, intensifikasi pangan ...
Kemenhut
1. Hutan produksi 2. Program makro kawasan hutan 5 miliar 3. Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan 4. DAS: 28, 3 miliar lebih 5. Dukungan manajemen: 2,5 miliar
KKP Pencegahan bencana dan kesiapsiagaan
GORONTALO
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi
Kesepakatan
(Klarifikasi Daerah)
Kementan
Usulan yang tidak masuk Renja K/L 1. Program swasembada daging nasional 2. Sarpras peternakan 3. Gernas Kakao 4. Tebu Rakyat
KKP Rencana Aksi Pengelolaan Teluk Tomini telah ditandatangani 3 gubernur di acara World Ocean Conference di Manado, tetapi tidak ada tindak lanjut. Diinisiasi oleh KLH dan ditandatangani 5 menteri. Apabila ini dilanjutkan, akan membantu 3 provinsi. Kelanjutan CTI di teluk Tomini juga akan bantuk pengelolaan terumbu karang di teluk ini.
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi
Kesepakatan
(Klarifikasi Daerah)
Bencana
Rawan bencana banjir, setiap tahun terjadi banjir. Rawan longsor
SULTRA Kementan Struktur PDRB ...% dari pertanian, tapi penduduk miskin ada di sektor pertanian. Potensi sawah 100.000 ha. Sultra pemasok daging nasional. Perikanan: akan dikembangkan menjadi sentra budidaya perikanan untuk mendukung Indonesia sbg produsen ikan terbesar di dunia.
Danau Tempe dan Danau Limboto kondisinya menyedihkan. Merupakan perikanan, pertanian
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi
Kesepakatan
(Klarifikasi Daerah) dan pusat rekreasi.
RESPON UMUM Bappeda •
Kesepakatan Musrenbang Regional Sulawesi di Palu, 24 April 2010
•
Musrenbang sesuai UU 25/2004 merupakan mekanisme daerah dan pusat melakukan sinkronisasi, sinergi (persandingan). Apabila semua sudah ada di F4, tidak perlu dibahas persandingan F1.
•
Kewenangan alokasi anggaran pd siapa?
Kementan •
Mengembangkan ... komoditas, dengan 5 komoditas pangan utama (beras, daging ...).
•
Usulan Bappeda yang diajukan, apabila terdapat perbedaan alokasi anggaran akan dibahas bersama lebih lanjut.
Kementerian Kehutanan •
Kemenhut tidak tercantum pada shortlist, tetapi pada rehabilitasi hutan: sulut rhl 5000, gorontalo 10000, sultra 2000, sulsel .., semua tercantum pada renja
•
Penanggulangan Kebakaran hutan di Sulsel
•
Dekon hanya ada 4 kegiatan, yaitu yg berasal dari Ditjen DAS, PHKA, RLPS (pembenahan dan pengawsan kegiatan RHL yg menjadi komitmen pemerintah agar tercapai target)
Kementerian Kelautan dan Perikanan •
Semua program KKP telah dikonsultasikan berlapis‐lapis dan berkali‐kali, sudah dilakukan pertemuan regional.
•
Beberapa PPI di Sulawesi dialokasikan kegiatan
KLH •
Minta bahan dari Bappeda untuk internalisasi di KLH
•
Dalam konteks danau, tidak hanya danau Limboto, tetapi juga Danau Tempe, Tondano dll.
•
Ada 13 DAS di Sulawesi.
•
Terkait Rencana Aksi Teluk Tomini, KLH sedang mengkoordinasikan dengan K/L terkait untuk memastikan adanya dana.
•
Ketaatan industri di bidang pertambangan: KLHS dan AMDAL dapat diterapkan.
NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas : Ketahanan Pangan (Prioritas 5), Iklim Investasi dan Iklim Usaha(Prioritas 7), Lingkungan Hidup dan Bencana (Prioritas 9), dan Prioritas lainnya bidang perekonomian. Wilayah : Sulawesi Hari/Tanggal : Sabtu, 1 Mei 2010 Sesi pada jam : 14.00‐17.30 WIB PAPARAN DEPUTI EKONOMI Substansi inti: Kebijakan Ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja. No. 1
Tanggapan Pemerintah Daerah Propinsi: Sulbar Kementan: ‐ Penyaluran subsidi pupuk sebanyak 250.000 ton. ‐ Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan darat. ‐ Untuk Pembangunan pelabuhan sudah disiapkan AMDAL dan masterplan.
Respon Kementerian /Lembaga Kemenakertrans: ‐ Mengubah renstra dapat di download. ‐ Adanya budget constrain untu pengalokasian anggaran ‐ Program perluasan kesesmpatan dianggarkan sesuai pagu indikatif 3, 4 miliar. ‐ Program perlindungan TK, alokasi anggaran sekitar 1 miliar untuk Gorontalo untuk pembentukan
Hasil Diskusi (Klasifikasi Daerah)
Kesepakatan
2
Propinsi: Sulteng Kementan: ‐ Program peningkatan produktivitas tanaman pangan untuk mencapai swasembada pangan. Belum disetujuinya alokasi anggaran. ‐ Alokasi anggaran untuk pencapaian swasembada daging. ‐ Program peningkatan nilai tambah, daya saing industi hilir, pemasaran belum disetujui alokasi anggarannya ‐ Porgram peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing belum ada di short list dan long list. KKP:
pegawai pengawas, Pegawai pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan di perusahaan‐perusahaan, penempatan pegawai pengawas disesuaikan dengan kompetensinya. ‐ Sultra: untuk beberapa program dialokasikan sesuai pagu indikatif. Kemen PU: Usulan lengkap program dan kegiatan ada di dalam F4. Alokasi dana kementan untuk Sulteng sudah berada di atas pengajuan pemprov. Kemenhut: ‐ Walaupun tidak ada dalam shortlist, namun kegiatan di pulau Sulawesi khsuusnya terkait rehabilitasi hutan sudah dialokasikan. ‐ Dana dekon hanya mencakup 4 kegiatan. Kemenristek: ‐ Orientasi ristek dibidang pangan ingin mencipatkan benih‐benih unggul terutama dalam bibit padi. Lebih menekankan kegiatan yang ada di lembaga penelitian LPMK dalam menghasilkan riset yang produktif.
3
‐ Program pengawasan sumberdaya perikanan, tidak ada dalam longlist maupun shortlist. ‐ Pengembangan SDM perikanan dan kelautan tidak ada dalam longtlist maupun shortlist. Propinsi: Sulut Kementan: ‐ Alokasi yang ditargetkan tidak sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan. Kemenperindag: ‐ Belum memiliki shortlist dan longlist. Kemenhut: ‐ Tidak ada di shortlist dan longlist KKP ‐ Tidak ada dalam longlist maupun shortlist RTRW Sulawesi Utara belum disetujui tahun 2010.
‐ Membangun sistem inovasi nasional. Kemendag: ‐ Ada program terkait dana dekon, yaitu: program pengembangan ekspor, pasar komoditi. KLH: Kemenperin: ‐ Dekon akan ditambahkan dengan TP.
4
5
Terkait dengan KEK, Sulut mengusulkan daerah Bitung. Propinsi: Sultra Kementan: ‐ PDRB share terbesar dari sektor pertanian. ‐ Sudah mencapai swasembada pertanian, merupakan centre pengembangan kedelai. ‐ Potensi sawah 100 rb ha. ‐ Propinsi pemasok daging nasional ‐ Akan dikembangkan untuk membudidaya perikanan, mendukung Indonesia menjadi produsen ikan terbesar dunia. Kemenperin: ‐ Mengusulkan anggaran untuk pengembangan IKM, kawasan klaster industry, kawasan ekspor daerah. Propinsi: Gorontalo Kementan: ‐ Usulan yang tidak sesuai dengan Renja
6
KKP: ‐ Usulan untuk peningkatan produksi budidaya tidak sesuai denggan renja. ‐ Selain itu terdapat program2 yang tidak masuk ke dalam Renja K/L. ‐ Kawasan minapolitan merupakan upaya untuk mendukung budidaya perikanan. Kemenakertrans: ‐ Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Propinsi: Sulsel Kementan: ‐ Merupakan salah satu propinsi yang memasok tanaman pangan terbesar, padi 1 jt ton, jagung 1,6 jt ton. ‐ Pengembangan pengolahan hasil pertanian belum masuk di usulan.Kementan memberikan perhatian khusus terhadap propinsi Gorontalo.
KKP: ‐ Program prioritas yang dibiayai oleh KKP ‐ Ada 2 komoditi yang diutamakan, komoditi udang dan paus. Kemen PU ‐ 2 Program prioritas, program pengembangan jaringan irirgasi rawa, program pengembangan…. Kemenperin ‐ Pemetaan wilayah industry ‐ Membangun industry berbasis keunggulan local. Membangun 1 industri 1 kabupaten. Kemendag: ‐ Mengusulkan 3 kegiatan prioritas, komoditi utama kakao, udang dan bandeng. Kemenhut: ‐ Program peningkatan hutan produksi terdiri
dari 8 kegiatan. BNPB: ‐ Pencegahan dan pengurangan resiko bencana. ‐ Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. ‐ KEK diperlukan adanya percepatan
