Mekanisme Pembahasan Musrenbangnas dalam Rangka Penyusunan RKP 2017

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Mekanisme Pembahasan Musrenbangnas dalam Rangka Penyusunan RKP 2017

Oleh : Deputi Bidang Pengembangan Regional Jakarta, 20 April 2016

TINDAK LANJUT PENYUSUNAN RANCANGAN RKP 2017 :

Penajaman serta Penetapan Program Dan Kegiatan Prioritas Dalam RKP 2017  Penajaman dan Pengintegrasian Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif 2017

 Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk penyederhanaan nomenklatur). Prioritas akan difokuskan pada: • Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan • Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja (apakah proyek ini perlu?, apakah proyek ini perlu sekarang?, apakah proyek akan dapat lebih efisien?)  Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK, Dana Desa, dan Pembiayaan BUMN)  Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek (Lahan, Detail Engineering Design (DED))  Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui:  Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait)  Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L – non K/L)  Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah)  Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L) 2

PEMBAHASAN DALAM MUSRENBANG NASIONAL 2016

MUSRENBANG Sebagai Penguatan Aspek Spasial

√ √ √

Usulan Daerah Melebihi Kemampuan Pendanaan

√

Perlu: Penajaman Kegiatan Prioritas dan Sasaran Integrasi Sumber Pendanaan Pengujian pada setiap program/kegiatan Tingkat kesiapan pelaksanaan

3

USULAN PROGRAM PRIORITAS RKP 2017 MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI MULTILATERAL (SIMU) 

Pertimbangan penajaman antara lain :  Merupakan prioritas utama sesuai Tema RKP 2017  Mendukung pencapaian sasaran tahun 2017.  Memiliki tingkat kesiapan proyek yang baik (F/S, Detail Desain, pengadaan lahan, Amdal, dst)  Merupakan kegiatan yang perlu dilanjutkan atau dimulai tahun 2017. USULAN PRIORITAS NASIONAL RKP 2017 TOTAL: 24 PRIORITAS NASIONAL

PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS YANG DIDANAI TAHUN 2017

1. Mendukung Fokus Pembangunan Tahun 2017 2. Kegiatan siap dilaksanakan (F/S, DED, Tanah) 3. Perlu dilaksanakan saat ini

dilakukan melalui Mekanisme : • Multilateral Meeting II • Bilateral Meeting II • Musrenbangnas • Trilateral Meeting

Kegiatan Prioritas Tahun 2017

Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan jika terdapat tambahan APBN 2017

Kegiatan yang tidak dilaksanakan Tahun 2017

4

USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DARI DAERAH MELALUI APLIKASI e-Musrenbang verifikasi daerah

Usulan SKPD Kab/Kota

Kriteria verifikasi antara lain :  Merupakan prioritas utama sesuai Tema RKP 2017 dan merupakan kontribusi daerah untuk mendukung pencapaian sasaran nasional 2017.  Memiliki tingkat kesiapan proyek yang baik (F/S, Detail Desain, pengadaan lahan, Amdal, dst)  Merupakan kegiatan yang perlu dilanjutkan atau dimulai tahun 2017.

Usulan SKPD Provinsi

Verifikasi Bappeda Kab/Kota Input Bahan Forum Musrenbangnas

Verifikasi Bappeda Provinsi

verifikasi pusat

Verifikasi oleh Koordinator Prioritas Nasional

Verifikasi oleh Bappenas – K/L

5

RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017 Kegiatan

Jadwal

Input

Output 1.

Multilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait)

Bilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait)

Musrenbangnas

Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas; Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional

14 – 18 April 2016

1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan 2. Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU; 2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU 3.

19 – 20 April 2016

1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang 1. Penelaahan pagu anggaran untuk Program dan telah dibahas dalam Multilateral Meeting dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Tahap II; Rancangan Akhir RKP 2017; 2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator 2. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Prioritas Nasional terhadap usulan daerah Daerah oleh Bappenas – K/L kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU

20 April – 4 Mei 2016

Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan bilateral meeting tahap II

Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017

6

KRITERIA PENETAPAN PRIORITAS PEMBAHASAN USULAN DAERAH DALAM MULTILATERAL/BILATERAL MEETING TAHAP II DAN FORUM MUSRENBANGNAS (Penetapan Status Pembahasan)

Pembahasan PN (Multirateral II – Bappenas) Status Keterangan 1 Disetujui 2 Disetujui dengan catatan (Target / dana dirubah oleh bappenas 3 Ditolak 4 Belum DiVerifikasi

Pembahasan KL (Bilateral II – Bappenas & KL) Status Keterangan 1 Disetujui 2 Disetujui dengan catatan (Target / dana dirubah oleh kl) 3 Ditolak 4 Belum DiVerifikasi

Pembahasan Musrenbangnas Status Status Prioritas Pembahasan PN Pembahasan Pembahasan (Multirateral) KL (Bilateral) Musrenbangnas 1 1 Tampilkan 1

2

2 2 1 2 3 3

1 2 3 3 1 2

1 2 4 4 3 4

4 4 1 2 3 4

Prioritas Pembahasan I

Prioritas Pembahasan II

Prioritas Pembahasan III Prioritas Pembahasan IV

PROSES MUSRENBANGNAS TAHUN 2016

8

RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017 Pembahasan Forum Musrenbang (1/2) Kegiatan : Forum Musrenbangnas (Bappenas – K/L terkait-Pemerintah Daerah), 20 April – 4 Mei 2016 Input : Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan bilateral meeting tahap II Output Kegiatan :

Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017

RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017 Pembahasan Forum Musrenbang (2/2) Kisi-Kisi Pembahasan : 1. Login dilakukan oleh Penanggung Jawab PN (Bappenas) pada Aplikasi Musrenbangnas dalam Portal e-Musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id/); 2. Pembahasan dilakukan per Prioritas Nasional (PN) dan per Provinsi, dengan lingkup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga hasil Konfirmasi/Filtering Urutan Pembahasan dari Multilateral Meeting Tahap II; 3. Pembahasan dilaksanakan atas Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria Penetapan Kesepakatan sbb: (a) Disepakati Melalui Anggaran K/L; (b) Disepakati Melalui Pendanaan BUMN; (c) Belum Ada Kesepakatan; (d) Ditolak; 4. Hasil Kesepakatan dalam Forum Musrenbangnas dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan (Print Out Aplikasi); 5. Penandatangan Berita Acara dilakukan didalam Forum Musrenbangnas oleh Koordinator Meja (Penanggung Jawab PN), Perwakilan Provinsi, Notulis dan K/L; 6. Berkas Berita Acara yang telah ditandatangani beserta Lampirannya (Tabel Kesepakatan Musrenbangnas) diserahkan kepada Panitia untuk digandakan dan dibagikan kepada Perwakilan masing-masing.

Aplikasi e-Musrenbang

Musrenbangnas (21 April – 4 Mei 2016) • Forum Musrenbangnas akan dilakukan di Hotel Bidakara, dengan total jumlah ruang pembahasan 18 ruangan. • Terdapat beberapa prioritas nasional yang akan digabung pembahasannya, yaitu: • Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kepastian Penegakan Hukum, dan Reformasi Regulasi • Peningkatan Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi, dan Reformasi Fiskal

• Masing-masing provinsi akan melakukan pembahasan selama 2 hari ( 9 Prioritas di hari 1, dan 9 Prioritas di hari 2) • Pembahasan akan dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari (setiap sesi selama 2 jam), dalam setiap sesi provinsi akan dibagi dalam 3 kelompok agar dapat membahas di 3 prioritas nasional berbeda.

• Setiap hari akan ada 8 Provinsi yang melakukan pembahasan (jadwal tentative secara lengkap sebagai berikut)

Prioritas Nasional No 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Daftar Prioritas Nasional

Revolusi Mental Pelayanan Pendidikan Pelayanan Kesehatan Perumahan dan Permukiman Kedaulatan Pangan Kedaulatan energi Kemaritiman dan Kelautan Pembangunan Pariwisata Percepatan Pertumbuhan, Ind, KEK Antar Kelompok Pendapatan Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan Desa dan Kawasan Perdesaan Perkotaan Peningkatan Konektivitas Nasional Reforma Agraria Konsolidasi Demokrasi dan Reformasi Birokrasi Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kepastian Penegakan Hukum, dan Reformasi Regulasi 18 Peningkatan Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi, dan Reformasi Fiskal

Kode Prioritas Nasional RM PP PK HS KP KE KK PAR KI AP DD DK KT PN RA KD SK EM

Jadwal dan Pembagian Provinsi untuk Multilateral Forum Musrenbangnas Tahun 2016 No

Hari

Tanggal

1

Kamis dan Jumat

21 dan 22 April 2016 (8 provinsi)

2

Senin dan Selasa


3

Rabu dan Kamis


4

Jumat dan Senin

29 April dan 2 Mei 2016 (6 provinsi)

5

Selasa dan Rabu

3 dan 4 Mei 2016 (4 provinsi)

Provinsi Sumatera Utara Lampung Banten Jawa Barat Aceh Kepulauan Riau Bengkulu Sumatera Selatan Sumatera Barat Riau Kep. Bangka Belitung Jambi Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Maluku Maluku Utara

DKI Jakarta DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Gorontalo Sulawesi Tengah NTB NTT Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Kalimantan Utara Kalimantan Timur Jawa Tengah Papua Papua Barat

Jadwal Musrenbangnas 2016





TABEL KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS FORM - KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2017 Usulan Daerah Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian Lembaga / KL

Kedaulatan Peningkatan Penyaluran KEMENTERIAN Pangan Produksi Subsidi Benih Dan PERTANIAN Padi dan Pupuk; Pangan Lain Pengembangan Desa Mandiri Benih Kedaulatan Peningkatan Penyaluran KEMENTERIAN Pangan Produksi Subsidi Benih Dan PERTANIAN Padi dan Pupuk; Pangan Lain Pengembangan Desa Mandiri Benih Kedaulatan Peningkatan Penyaluran KEMENTERIAN Pangan Produksi Subsidi Benih Dan PERTANIAN Padi dan Pupuk; Pangan Lain Pengembangan Desa Mandiri Benih Kedaulatan Peningkatan Penyaluran KEMENTERIAN Pangan Produksi Subsidi Benih Dan PERTANIAN Padi dan Pupuk; Pangan Lain Pengembangan Desa Mandiri Benih Kedaulatan Peningkatan Penyaluran KEMENTERIAN Pangan Produksi Subsidi Benih Dan PERTANIAN Padi dan Pupuk; Pangan Lain Pengembangan Desa Mandiri Benih

Program K/L

Kegiatan K/L

Sasaran K/L

Indikator K/L

Lokasi Aktivitas / Kegiatan Kegiatan Daerah Target Satuan Dana (Juta) Keterangan 50 Hektar 825Tersedianya Benih Pokok Padi.

Program Peningkatan Pengelolaan Sistem Produksi, Produktivitas dan Penyediaan Benih Mutu Hasil Tanaman Tanaman Pangan Pangan

Tersedianya benih Luas penanaman untuk Aceh : pangan perbanyakan benih sumber Provinsi bersertifikat Tanaman Pangan Aceh

Perbanayakan Pokok Padi



Perbanyakan Benih Dasar Padi

3 Hektar

48Tersedianya Benih Dasar Padi



Perbanyakan Benih Pokok Kedelai

25 Hektar

412.5Tersedianya Benih Pokok Kedelai.



Perbanyakan Benih Dasar Kedelai

2 Hektar

28Tersedianya Benih Dasar Kedelai



Operasional UPTD Balai Perbanyakan Benih Tanaman Pangan

1Paket

900Tersedianya Dana/Biaya Operasional UPTD Balai Perbanyakan Benih Tanaman Pangan : 1. Perbanyakan Benih Pokok dan Benih Dasar Padi.2. Perbanayakan Benih Pokok dan Benih Dasar Kedelai.

Konfirmasi PN (Multirateral II) Status Kesepakatan

Target

Dana (Juta)

Konfirmasi KL (Bilateral II)

Status Keterangan Kesepakatan

Target

Dana (Juta)

Kesepakatan Musrenbangnas

Status Keterangan Kesepakatan

Target

Dana (Juta)

Keterangan

CONTOH BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS

TERIMA KASIH

22

Mekanisme Pembahasan Musrenbangnas dalam Rangka Penyusunan RKP 2017

Recommend Documents