Hasil Pembahasan Pra-Musrenbangnas dalam Penyusunan RKP 2014

Hasil Pembahasan Pra-Musrenbangnas dalam Penyusunan RKP 2014 Deputi Menteri Bidang SDM dan Kebudayaan Disampaikan dalam Penutupan Pra-Musrenbangnas 2013 Jakarta, 29 April 2013

SISTEMATIKA 1. Arah Kebijakan Prioritas Nasional 2. Isu-isu Penting dalam Prioritas Nasional (PN)

3. Kesepakatan Hasil Trilateral Desk 4. Tanggapan Umum dan Masukan terhadap Proses Pembahasan 5. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

2

1

ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL

3

ARAH KEBIJAKAN PN2: PENDIDIKAN 1. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; 2. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal; 3. Peningkatan kualitas, referensi dan daya saing pendidikan tinggi; 4. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan; 5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal; 6. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; 7. Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; 8. Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; 9. Penguatan tata kelola pendidikan; dan 4 10. Peningkatan pendidikan karakter.

2

ISU-ISU PENTING DALAM PRIORITAS NASIONAL (PN) 2: PENDIDIKAN

5

 Isu strategis nasional terkait PN 2: PENDIDIKAN 1. 2. 3. 4.

Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin Penuntasan rehabilitasi ruang kelas (RK) rusak Pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014 Pelaksanaan pendidikan menengah universal

 Isu Strategis Provinsi dan Usulan Daerah yang dibahas TELAH SESUAI DENGAN ARAH KEBIJAKAN dan mendukung PRIORITAS NASIONAL.

6

ISU STRATEGIS PROVINSI YANG DIBAHAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Penyediaan Bantuan Siswa Miskin di semua jenjang Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Menengah Pembangunan RKB SD, SMP, SMA, dan SMK Pembangunan USB SD-SMP Satu Atap di daerah terpencil Pengembangan SMK dan Politeknik dalam rangka mendukung MP3EI Rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan rusak sedang di semua jenjang Pembangunan sekolah terpadu berasrama dan sekolah layanan khusus di daerah 3T Pembangunan prasarana peningkatan mutu pendidikan (laboratorium, perpustakaan, ruang praktik siswa) beserta sarana pelengkapnya. Peningkatan kualifikasi guru menjadi minimal S1/D4 Penyediaan tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil Peningkatan kompetensi tenaga pendidik, terutama mapel produktif di SMK Peningkatan akses dan mutu PK-PLK Peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) termasuk peningkatan mutu pendidik PAUD Penyediaan BOP PNF dalam rangka pelaksanaan Keaksaraan Fungsional Pendidikan karakter siswa Pelaksanaan Kurikulum Baru tahun 2013 di semua jenjang pendidikan 7

3

KESEPAKATAN HASIL TRILATERAL DESK

8

1. Usulan kegiatan di daerah yang DIAKOMODASI (seluruh atau sebagian) dan anggarannya DIALOKASIKAN DI KEMDIKBUD: • BSM, BOS Pendidikan Menengah • RKB, USB, Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak • Pembangunan SD-SMP Satu Atap, USB SMP Reguler dan SMP Berasrama • Pembangunan Perpustakaan SD dan SMP, Lab IPA SMP • Tunjangan khusus, fungsional, dan profesi PTK Dikmen • Lomba dan Olimpiade tingkat Nasional/Internasional Dikmen

2. Usulan kegiatan di daerah yang DIAKOMODASI dan anggarannya dialokasikan melalui DANA DEKONSENTRASI: • Kegiatan manajemen di Provinsi (perencanaan, pelaporan, dan monev) 9

3. Usulan kegiatan di daerah yang DIAKOMODASI tanpa alokasi, karena alokasi di Kemdikbud masih secara nasional (BELUM DIDISTRIBUSIKAN PER PROVINSI): • BOP Paket A/B/C • Lomba dan Olimpiade tingkat Nasional/Internasional Dikdas • Beasiswa Bakat dan Prestasi • Tunjangan khusus, fungsional, dan profesi PTK Dikdas

4. Verifikasi jumlah sasaran akan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Teknis dengan Unit Utama Kemdikbud 10

 Kegiatan reguler Kemdikbud dialokasikan di semua provinsi.  Kegiatan-kegiatan Kemdikbud dengan lokasi tertentu, antara lain: 1. 2. 3.

Pembangunan USB berasrama di daerah perbatasan Pembangunan SD-SMP Satu Atap di daerah terpencil Penyediaan tunjangan khusus guru di daerah 3T

 Total dana Kemdikbud yang disepakati dalam PraMusrenbangnas adalah: 1. 2.

Isu Strategis Provinsi (F0) sebesar Rp. 2.301,7 Milyar untuk 19 provinsi Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (F1) sebesar Rp. 7.977,7 Milyar untuk 33 provinsi 11

 Sebagian besar daerah telah menyepakati untuk menyediakan sharing daerah berupa: 1. Penyediaan lahan dan biaya pemeliharaan untuk pembangunan fisik (RKB dan USB) 2. Rekrutmen guru bagi USB 3. Operasional penerimaan siswa baru 4. Seleksi tingkat daerah untuk berbagai lomba dan olimpiade 5. Bantuan peningkatan kualifikasi guru 6. Pendamping BOS

12

Rangkuman Kesepakatan F0: Diakomodasi Provinsi

Usulan Dana (Rp. miliar)

Dana Disepakati (Rp. miliar)

Sharing Daerah (Rp. miliar)

Isu Strategis Provinsi

Usulan Kegiatan Disepakati

Banten

Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan, termasuk rintisan PMU

1. Bantuan Operasional Pendidikan Menengah untuk masyarakat Miskin 2. Persiapan Penyelenggaraan Sekolah Mandiri

13,0

15,3

0

Jawa Barat


1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Jenjang Pendidikan Menengah 2. Pemberian Beasiswa Siswa Miskin pada Jenjang Pendidikan Menengah 3. Pemberian BOS untuk Jenjang Pendidikan Menengah

3.795,5

1.718,3

728,5

Jawa Tengah

Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat

1. Peningkatan kualifikasi akademik pendidik ke S1/D4 jenjang Dikmen 2. Peningkatan kualifikasi akademik pendidik ke S1/D4 jenjang PAUD

11,9

11,6

4,2

13

Provinsi





Sharing Daerah (Rp. miliar)

Aceh

Peningkatan Profesionalism e Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Peningkatan Akses dan Mutu PKLK SD/SDLB 2. Penjaminan Kepastian Layanan Kurikulum Pendidikan tahun 2013 untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK/SMLB 3. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP/SMPLB 4. Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA dan SMK 5. Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD)

263,7

46,1

0

Sumatera Utara


1. Pembangunan Politeknik Industri Mendukung KEK Sei Mangkei 2. Pembangunan SMK untuk mendukung Kawasan Industri Sei Mangkei 3. Peningkatan APK PAUD 4. Peningkatan kualitas tenaga pendidik 5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung di SMK

220,5

54,5

0

14

Provinsi



Bengkulu


1. Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK 2. Beasiswa Siswa Miskin SMA 3. Rintisan BOS SMA 4. Siswa SMK Penerima Beasiswa Miskin

Kep. Riau

Peningkatan Pembangunan Sekolah SDLB di Kualitas Wajib kabupaten/kota se provinsi kepri Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, termasuk Kurikulum 2013

Sumatera Barat

Peningkatan APK/APM Pendidikan Dasar Sumatera Barat

Pembangunan RKB SD Pembangunan RKB SMA/SMK



Sharing Daerah (Rp. Miliar)

25,8

90,0

0

5,0

0

0

409,0

33,8

0

15

Provinsi



1. Peningkatan jumlah tenaga pendidik SMK 2. Peningkatan kualitas siswa SMK 3. Peningkatan pendidik dan tenaga pendidikan sekolah menengah kejuruan 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK




23,4

1,7

0

Jambi

Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sumatera Selatan

Peningkatan 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru Kualitas Wajib Gedung SMP di 7 Kab/Kota Belajar Tertinggal Pendidikan 2. Rehab Berat Gedung SD di 15 Dasar Sembilan Kab/Kota se Sumsel Tahun, termasuk 3. Rehabilitasi Berat Gedung SMP di Kurikulum 2013 15 Kab/Kota se Sumsel

258,0

43,2

40,0

Gorontalo

Perluasan akses 1. Pembangunan Asrama Siswa dan dan Peningkatan Guru SMA mutu 2. Revitalisasi Peralatan pendidikan Laboratorium SMA 3. Revitalisasi Peralatan Laboratorium SMK

52,5

1,5

1,7

16

Provinsi



Usulan Dana (Rp. Miliar)

Dana Disepakati (Rp. Miliar)


Kalimantan Barat

Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, termasuk Kurikulum 2013

1. Beasiswa untuk Siswa SLB Miskin 2. Pembangunan Asrama Sekolah Terpadu 3. Pembangunan Ruang Bengkel/Workshop/Studio SMK 4. Pembangunan Sekolah Terpadu 5. Pendidikan Karakter Pelajar

20,4

2,4

0

Sulawesi Tengah

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sekolah Layanan Khusus Peningkatan Kualifikasi Guru D3 ke S1 Tunjangan Guru Daerah Terpencil

328,0

37,6

0

Sulawesi Barat

Peningkatan akses dan kualitas PAUD dan program Wajar 9 Tahun di seluruh Kabupaten dan akses pendidikan tinggi berkualitas.

1. Peningkatan akses dan mutu Layanan Pendidikan Dasar

7,6

0

0

17

Provinsi






NTB

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah

Beasiswa bagi siswa Miskin SMA Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) SMA Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) SMK Siswa SMK Penerima Beasiswa Miskin

222,4

199,7

7,3

Papua Barat

Rendahnya 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kualitas Sumber Pendidikan Dasar Daya Manusia 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah 3. Rehabilitasi gedung sekolah pendidikan dasar

54,0

1,5

5,7

Papua

Peningkatan Angka Melek Huruf dan Ratarata Lama Sekolah

7,7

43,2

0

1. Pembangunan SD-SMP Satu Atap Berasrama (Asrama siswa, rumah guru, rumah kepala sekolah dan penjaga sekolah) 2. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Dalam Rangka Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional

18

Provinsi






Maluku

Peningkatan Kualitas Pendidikan

1. Peningkatan Akses Pendidikan Dasar 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah 3. Peningkatan Layanan Pendidikan SMK 4. Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan

293,9

1,2

0

Maluku Utara


1. Peningkatan Layanan Pendidikan SMA 2. Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar di Maluku Utara

15,0

0,1

0

Keterangan: Selisih antara Dana Disepakati terhadap Usulan Dana antara lain disebabkan: 1. Kegiatan yang diusulkan bukan kegiatan reguler yang didanai Kemdikbud (tidak diakomodasi), contoh: (i) Rehabilitasi RK SMA/SMK dipenuhi melalui DAK, (ii) Pembangunan sekolah terpadu (SD-SMP-SMA), 2. Usulan yang diinput berulang di lokasi kabupaten/kota (diakomodasi dan dicatat hanya 1 kali di tingkat Provinsi) 3. Dana disepakati dialokasikan di Pusat, distribusi per provinsi ditentukan kemudian melalui Rakor Data Teknis (diakomodasi dengan Dana Disepakati Rp 0) 19

Dana TP / Dekon (F1/F2) yang mendukung pencapaian 15 + 28 Isu Strategis Nasional 1. Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin No.

Provinsi

Usulan Dana (Rp. Juta)

Dana Disepakati (Rp Juta)

Sharing Daerah (Rp. Juta)

Jenis Output yang Diakomodasi Kemdikbud 1. SD: RKB, BSM, Perpustakaan, Rehab RK Rusak Sedang dan Rusak Berat; 2. SMP: BSM,Pembangunan SDSMP Satu Atap, USB Reguler, USB Berasrama, Rehab RK Rusak Sedang, Rusak Berat, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Lab. IPA; 3. PTK Dikdas: Tunjangan Fungsional, Tunjangan Khusus, Tunjangan Kualifikasi. 4. PKLK: Rehabilitasi/Penyempurnaan Infrastruktur PK-LK, USB PKLK, RKB, dan Pembangunan Ruang Penunjang Lainnya.

1

Aceh

40.778

25.954

0

2

Sumatera Utara

154.420

380.613

0

3

Sumatera Barat

63.928

154.326

0

4

Riau

1.144.798

21.169

0

5

Kepulauan Riau

432.861

16.252

0

6

Jambi

86.098

50.186

0

7

Sumatera Selatan

10.554

56.484

0

8

Bangka Belitung

34.002

28.008

0

9

Bengkulu

78.299

11.844

0

10

Lampung

248.633

193.306

0

11

DKI Jakarta

11.018

12.295

0

12

Jawa Barat

50.412

30.691

0

13

Banten

53.931

158.203

0

14

Jawa Tengah

36.445

3.340

0

15

DI Yogyakarta

32.294

22.529

0

16

Jawa Timur

32.092

21.550

0

17

Bali

81.919

70.549

0

20

Dana TP / Dekon (F1/F2) yang mendukung pencapaian 15 + 28 Isu Strategis Nasional 1. Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin

No.

Provinsi




Cakupan Output yang Diakomodasi 1. SD: RKB, BSM, Perpustakaan, Rehab RK Rusak Sedang dan Rusak Berat; 2. SMP: BSM,Pembangunan SDSMP Satu Atap, USB Reguler, USB Berasrama, Rehab RK Rusak Sedang, Rusak Berat, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Lab. IPA; 3. PTK Dikdas: Tunjangan Fungsional, Tunjangan Khusus, Tunjangan Kualifikasi. 4. PKLK: Rehabilitasi/Penyempurnaan Infrastruktur PK-LK, USB PKLK, RKB, dan Pembangunan Ruang Penunjang Lainnya.

18

NTB

157.749

197.744

9.176

19

NTT

600.188

385.894

0

20

Kalimantan Barat

287.516

37.524

0

21

Kalimantan Tengah

38.823

60.146

0

22

Kalimantan Selatan

142.334

25.419

0

23

Kalimantan Timur

6.441

0

0

24

Sulawesi Utara

15.936

21.193

0

25

Gorontalo

5.608

10.954

3.412

26

Sulawesi Tengah

8.570

32.504

0

27

Sulawesi Selatan

10.070

31.461

0

28

Sulawesi Barat

76.273

92.748

0

29

Sulawesi Tenggara

-

-

-

30

Maluku

97.226

6.526

0

31

Maluku Utara

7.070

13.297

0

32

Papua

22.874

11.983

0

33

Papua Barat

2.500

1.176

0

21

Dana TP / Dekon (F1/F2) yang mendukung pencapaian 15 + 28 Isu Strategis Nasional 2. Pelaksanaan pendidikan menengah universal No.

Provinsi




Jenis Output yang Diakomodasi Kemdikbud 1. SMA: BOS SMA, BSM SMA, RKB, USB, Pengembangan SMA di Daerah 3T dan Klaster 4, Lab/Ruang Belajar Lainnya, dan Peralatan TIK SMA. 2. SMK: BOS SMK, BSM SMK, RKB,USB, Pengembangan SMK di Daerah 3T dan Klaster 4, Lab/RPS/Ruang Belajar Lainnya SMK, dan Peralatan Praktek SMK. 3. PTK Dikmen : Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Tunjangan Khusus.

1

Aceh

29.578

256.725

0

2

Sumatera Utara

414.559

815.423

0

3

Sumatera Barat

23.992

54.081

0

4

Riau

672.031

256.036

0

5

Kepulauan Riau

135.746

14.961

0

6

Jambi

124.175

122.787

0

7

Sumatera Selatan

107.971

157.147

0

8

Bangka Belitung

32.811

52.995

0

9

Bengkulu

27.533

64.513

0

10

Lampung

275.930

225.416

0

11

DKI Jakarta

364.072

69.449

0

12

Jawa Barat

264.711

274.232

0

13

Banten

99.483

416.357

0

14

Jawa Tengah

259.071

673.055

0

15

DI Yogyakarta

113.908

175.739

0

16

Jawa Timur

-

-

-

17

Bali

140.463

193.039

0

22

Dana TP / Dekon (F1/F2) yang mendukung pencapaian 15 + 28 Isu Strategis Nasional 2. Pelaksanaan pendidikan menengah universal

No.

Provinsi




Cakupan Output yang Diakomodasi 1. SMA: BOS SMA, BSM SMA, RKB, USB, Pengembangan SMA di Daerah 3T dan Klaster 4, Lab/Ruang Belajar Lainnya, dan Peralatan TIK SMA. 2. SMK: BOS SMK, BSM SMK, RKB,USB, Pengembangan SMK di Daerah 3T dan Klaster 4, Lab/RPS/Ruang Belajar Lainnya SMK, dan Peralatan Praktek SMK. 3. PTK Dikmen : Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Tunjangan Khusus.

18

NTB

258.777

227.848

9.105

19

NTT

633.392

288.570

0

20

Kalimantan Barat

56.978

181.473

0

21

Kalimantan Tengah

43.836

97.256

0

22

Kalimantan Selatan

84.283

16.922

0

23

Kalimantan Timur

68.208

181.589

0

24

Sulawesi Utara

81.345

133.299

0

25

Gorontalo

304.898

34.359

61.194

26

Sulawesi Tengah

28.784

20.358

0

27

Sulawesi Selatan

155.652

395.781

0

28

Sulawesi Barat

86.554

61.938

0

29

Sulawesi Tenggara

-

-

-

30

Maluku

114.533

110.654

0

31

Maluku Utara

16.535

70.831

0

32

Papua

41.200

119.401

0

33

Papua Barat

17.850

29.598

0

23

4

TANGGAPAN UMUM DAN MASUKAN TERHADAP PROSES PEMBAHASAN

24

TANGGAPAN UMUM • 19 provinsi menyampaikan Isu Strategis Provinsi. Bagi provinsi yang tidak memiliki usulan kegiatan di F0, pembahasan dilakukan terhadap usulan di F1/F2. • Sebagian usulan daerah belum disertai dengan data dukung yang memadai. • Beberapa usulan daerah terkait pendidikan tinggi tidak dapat dibahas karena perwakilan K/L yang diundang di desk adalah yang memiliki dana Dekonsentrasi. Usulan terkait pendidikan tinggi akan dibahas lebih lanjut antara provinsi dengan Ditjen Pendidikan Tinggi. 25

5

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

26

TINDAK LANJUT  Dokumen Kesepakatan Pra-Musrenbangnas diharapkan menjadi acuan Kemdikbud dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, termasuk secara konsisten mengawal target dalam RKA-KL dan dalam pembahasan dengan Komisi terkait di DPR-RI.  Pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti kesepakatan dalam RKPD dan APBD, melengkapi data dukung, dan memastikan sharing daerah yang sudah disepakati dalam pembahasan Pra-Musrenbangnas (misalnya ketersediaan lahan dan sharing anggaran). 27

TERIMA KASIH

28

Hasil Pembahasan Pra-Musrenbangnas dalam Penyusunan RKP 2014

Recommend Documents