KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Multilateral Meeting II dalam Rangka Penyusunan RKP 2017 PN REFORMASI FISKAL Oleh : Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Jakarta, 14 April 2016
TINDAK LANJUT PENYUSUNAN RANCANGAN RKP 2017 :
Penajaman serta Penetapan Program Dan Kegiatan Prioritas Dalam RKP 2017 Penajaman dan Pengintegrasian Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif 2017
Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk penyederhanaan nomenklatur). Prioritas akan difokuskan pada: • Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan • Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja (apakah proyek ini perlu?, apakah proyek ini perlu sekarang?, apakah proyek akan dapat lebih efisien?) Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK, Dana Desa, dan Pembiayaan BUMN) Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek (Lahan, Detail Engineering Design (DED)) Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui: Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait) Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L – non K/L) Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L) Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah) 2
PENAJAMAN DAN PENGINTEGRASIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF 2017
3
PENDEKATAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017 Pendekatan Money Follow “Program Prioritas” melalui pendekatan Holistik-Yematik, Terintegrasi Dan Spasial
4
USULAN PROGRAM PRIORITAS RKP 2017 MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI MULTILATERAL (SIMU)
Banyak usulan program dan kegiatan prioritas K/L sehingga perlu dilakukan penajaman program dan kegiatan prioritas dalam dokumen RKP 2017 yang sesuai dengan pendekatan baru pembangunan. Pertimbangan penajaman antara lain : Merupakan prioritas utama sesuai Tema RKP 2017 Mendukung pencapaian sasaran tahun 2017. Memiliki tingkat kesiapan proyek yang baik (F/S, Detail Desain, pengadaan lahan, Amdal, dst) Merupakan kegiatan yang perlu dilanjutkan atau dimulai tahun 2017.
USULAN PRIORITAS NASIONAL RKP 2017 TOTAL: 24 PRIORITAS NASIONAL
PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS YANG DIDANAI TAHUN 2017
1. Mendukung Fokus Pembangunan Tahun 2017 2. Kegiatan siap dilaksanakan (F/S, DED, Tanah) 3. Perlu dilaksanakan saat ini
dilakukan melalui Mekanisme : • Multilateral Meeting II • Bilateral Meeting II • Trilateral Meeting • Musrenbangnas
Kegiatan Prioritas Tahun 2017
Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan jika terdapat tambahan APBN 2017
Kegiatan yang tidak dilaksanakan Tahun 2017
5
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DARI DAERAH MELALUI APLIKASI e-Musrenbang
Banyak program dan kegiatan prioritas K/L melalui APBN yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sehingga perlu dilakukan verifikasi usulan program dan kegiatan prioritas K/L yang akan dilaksanakan di daerah. Kriteria verifikasi antara lain : Merupakan prioritas utama sesuai Tema RKP 2017 dan merupakan kontribusi daerah untuk mendukung pencapaian sasaran nasional 2017. Memiliki tingkat kesiapan proyek yang baik (F/S, Detail Desain, pengadaan lahan, Amdal, dst) Merupakan kegiatan yang perlu dilanjutkan atau dimulai tahun 2017. Usulan SKPD Kab/Kota
verifikasi daerah
Usulan SKPD Provinsi Verifikasi Bappeda Kab/Kota Verifikasi Bappeda Provinsi
Input Bahan Forum Musrenbangnas
verifikasi pusat
Verifikasi oleh Koordinator Prioritas Nasional Verifikasi oleh Bappenas – K/L
6
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017
7
RANGKAIAN PENYUSUNAN RKP 2017 Sidang Kabinet tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017
22 Februari 2016
12 April 2016 Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)
14–18 April 2016 Multilateral Meeting II dan 19 -20 April 2016 Bilateral Meeting Tahap II
7 April 2016
Maret s.d Minggu III April 2016
Penyampaian tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017
Sidang Kabinet tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017
Rangkaian Musrenbang Provinsi
23-30 Februari 2016
4- 11 Maret 2016
MULTILATERAL MEETING
BILATERAL MEETING
Pencapaian kesepakatan terhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing Prioritas Nasional
Pencapaian kesepakatan masingmasing K/L terhadap sasaran, program dan kegiatan K/L, indikator sasaran untuk mendukung Program dan Kegiatan Prioritas
RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA
Penyampaian masing-masing prioritas nasional dalam Rancangan Awal RKP 2017 untuk masing-masing provinsi
20 April - 4 Mei 2016 Forum Musrenbang Nasional dan 25 April – 4 Mei Trilateral Meeting
Rangkaian Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2017
10 Februari 2016
Juni – awal Juli 2016 Perpres RKP 2017
17 Mei 2016 Sidang Kabinet Penetapan RKP 2017 dan 20 Mei 2016 Penyampaian RKP 2017 kepada DPR RI 8
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017 Kegiatan
Jadwal
Input
Output 1.
Multilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait)
Bilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait)
Musrenbangnas
Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas; Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional
14 – 18 April 2016
1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan 2. Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU; 2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU 3.
19 – 20 April 2016
1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang 1. Penelaahan pagu anggaran untuk Program dan telah dibahas dalam Multilateral Meeting dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Tahap II; Rancangan Akhir RKP 2017; 2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator 2. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Prioritas Nasional terhadap usulan daerah Daerah oleh Bappenas – K/L kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU
20 April – 4 Mei 2016
Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam dan usulan prioritas program dan kegiatan dari pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017 bilateral meeting tahap II
9
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017 Pembahasan Multirateral Meeting Tahap II Kegiatan : Multilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait), 14 – 18 April 2016 Input : 1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU; 2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU. Kisi-Kisi Pembahasan : 1. Penajaman kembali ruang lingkup Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang terbatas; 2. Konfirmasi urutan Pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas; 3. Dalam Multilateral Meeting II ini, bahan masukan dari daerah melalui aplikasi e-Musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id) juga disertakan; a. Bahan yang dibagikan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah berdasarkan (a) Prioritas Pembangunan; dan (b) Kementerian dan Lembaga b. Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi c. Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalam Forum Musrenbangnas
4. Diharapkan pembahasan Multilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan login dilakukan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional. Output Kegiatan : 1. 2. 3.
Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas; Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional
10
TERIMA KASIH
11
PRIORITAS NASIONAL
12
Pengoptimalan Pendapatan Negara • • • • • • • •
•
Kemenkeu
•
Kemen PAN-RB
• • • •
BPKP Kemenkomi nfo OJK BI
Kemenkeu OJK BI PPATK BPN BPS BKPM Kemenkomi nfo
• • • • • •
Kemendagri Setneg Setkab BKN LAN Bappenas
• •
BKPM BPN
• • • • • • • • •
Kemendagri Kemenkum HAM KPK Kejaksaan Kepolisian TNI KKP BPKP Kemendikbud Bappenas
4 Penguatan Institusi
1
Pengoptimalan Perpajakan
2 Dukungan
Pengoptimalan Pendapatan Negara
3
Kemenkeu
•
• •
Kemenkum HAM Setneg
• • •
BI OJK KPK
• • •
Asosiasi Pengusaha Bappenas MA Kemendagri
Regulasi
• •
Pengoptimalan PNBP
•
• •
Kemenkeu K/L yang menghasilka n PNBP Pemda Kemendagri
• • • •
Bappenas Kemen ESDM Kemendag Kemenperin
•
Asosiasi Pengusaha
13
Peningkatan Kualitas Belanja Negara • • • • • • • • • • • •
1 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Produktif
• • • • • • •
Kemenkeu Kemen ESDM Kemensos Kementan Kemendagri BPS Kemendes PDTT
• • • • •
Kemenkum HAM Bappenas BI PPATK BPKP
•
K/L pendukung DAK Kemen PAN RB
•
4 Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran
Pelaksanaan Anggaran
Efektivitas dan Efisiensi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
•
Kemenkeu
•
BPKP/BPK
• •
Bappenas PPATK
Bappenas BPN KPK BPKP Kemendagri Pemda Asosiasi Pengusaha Setneg Kemenkum HAM Kemenkominfo KKP
• • • • • • • • • • •
2 Peningkatan
Peningkatan Kualitas Belanja Negara
3 Perbaikan
Kemen PU-PR Kemendikbud Kemenkes Kemenkop UKM LPPI OJK BI Kemen ESDM Kemendag Kemenperin Kemenkeu Kementan
• • •
Kemenkeu Kemendagri Kemendes PDTT
•
Bappenas
•
K/L pendukung DAK Kemen PAN RB
•
•
Kemen PAN-RB
• •
KPK LKPP
• • • •
Kemenkum HAM BI PPATK BPKP
•
BPS
14
PROGRAM PRIORITAS Pengoptimalan Pendapatan Negara
15
Level 2: Pengoptimalan Pendapatan Negara Pengoptimalan Perpajakan
Penguatan Institusi
1
1 Perbaikan Administrasi dan Sistem Informasi Perpajakan
Peningkatan Tax Coverage
Pengoptimalan Perpajakan
3
Restrukturisasi Organisasi
Penguatan Institusi
2
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Perpajakan
2
Peningkatan Kepatuhan Pajak
16
Level 2: Pengoptimalan Pendapatan Negara Dukungan Regulasi
Pengoptimalan PNBP
1
Harmonisasi Peraturan
1
Pengoptimalan Potensi PNBP di Sektor/Komoditi yang Potensial
Dukungan Regulasi
3
Review Tarif dan Jenis PNBP
Pengoptimalan PNBP
2
Implementasi Single Source Database (SSD)
2 Revisi terkait Ketentuan Fiskal
17
PROGRAM PRIORITAS Peningkatan Kualitas Belanja Negara
18
Level 2 : Peningkatan Kualitas Belanja Negara Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Produktif
1 Menjamin
Belanja yang Mempunyai Daya Ungkit Ekonomi
3 Menjamin
Kesiapan Pelaksanaan Proyek
Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Produktif
2 Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi
19
Level 2: Peningkatan Kualitas Belanja Negara Belanja Subsidi dan Bansos yang Tepat Sasaran
1
Peningkatan Akurasi Data Penerima
Belanja Subsidi dan Bansos yang Tepat Sasaran
2
Harmonisasi dan Regulasi
20
Level 2: Peningkatan Kualitas Belanja Negara Perbaikan Pelaksanaan Anggaran
1 Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran
4
Penguatan Kapasitas Kualitas SDM
Perbaikan Pelaksanaan Anggaran
2 Penyempurnaan Sistem Monitoring dan Evaluasi
3 Perbaikan Regulasi
21
Level 2 : Peningkatan Kualitas Belanja Negara Peningkatan Efektivitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1 Penetapan Kriteria, Formulasi Perhitungan, serta Persyaratan/ Prioritas Penerimaan
2 Peningkatan Porsi
6 Peningkatan
Dana Desa dan Transfer untuk Belanja Produktif
Kapasitas SDM Pengelola Dana
Peningkatan Efektivitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa
3 Harmonisasi
5 Penerapan Reward
Peraturan
dan Punishment bagi Daerah
4 Perbaikan
Mekanisme Penyaluran Dana
22
