MULTILATERAL MEETING II PRIORITAS NASIONAL KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MULTILATERAL MEETING II PRIORITAS NASIONAL KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Jakarta, 18 April 2016

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017 10 Februari 2016 Sidang Kabinet tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

13 April 2016 Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)

22 Februari 2016

14–18 April 2016 Multilateral Meeting II dan 19 -20 April 2016 Bilateral Meeting Tahap II

7 April 2016

Maret s.d Minggu III April 2016 Rangkaian Musrenbang Provinsi

Penyampaian tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

Sidang Kabinet tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017

23-30 Februari 2016

4- 11 Maret 2016

MULTILATERAL MEETING

BILATERAL MEETING

Pencapaian kesepakatan terhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing Prioritas Nasional

Pencapaian kesepakatan masingmasing K/L terhadap sasaran, program dan kegiatan K/L, indikator sasaran untuk mendukung Program dan Kegiatan Prioritas

RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA

Rangkaian Penyusunan Rancangan Awal RKP 2017

Juni – awal Juli 2016

Penyampaian masing-masing prioritas nasional dalam Rancangan Awal RKP 2017 untuk masing-masing provinsi

Perpres RKP 2017

20 April - 4 Mei 2016 Forum Musrenbang Nasional

17 Mei 2016 Sidang Kabinet Penetapan RKP 2017 dan 20 Mei 2016 Penyampaian RKP 2017 kepada DPR RI

dan

25 April – 4 Mei 2016 Trilateral Meeting Rangkaian Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2017

2

RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017 Kegiatan

Multilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait)

Bilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait)

Musrenbangnas

Jadwal

Input

14 – 18 April 2016

1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU; 2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU

19 – 20 April 2016

20 April – 4 Mei 2016

Output 1.

2.

3.

Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai masukan dalam Forum Musrenbangnas; Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional

1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang 1. Penelaahan pagu anggaran untuk Program dan telah dibahas dalam Multilateral Meeting dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Tahap II; Rancangan Akhir RKP 2017; 2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator 2. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Prioritas Nasional terhadap usulan daerah Daerah oleh Bappenas – K/L kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam dan usulan prioritas program dan kegiatan dari pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017 bilateral meeting tahap II

3

3

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (1/3) Output 1 : Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; • Penajaman kembali ruang lingkup Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang terbatas) a.

Tidak dianjurkan untuk menambah program dan kegiatan prioritas dalam forum;

b.

Pengurangan kegiatan prioritas dimungkinkan dan merupakan kesepakatan forum Multilateral Meeting Tahap II

c.

Penelaahan kembali Program dan Kegiatan K/L untuk mendukung Prioritas Nasional. •

Mitra kerja Direktorat Bappenas dan Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan penghapusan Program dan Kegiatan K/L yang dianggap tidak mendukung Prioritas Nasional.

•

Koordinator Prioritas Nasional memiliki kewenangan untuk menolak usulan Program dan Kegiatan K/L berikut sasaran dan indikator yang dianggap kurang relevan mendukung Prioritas Nasional

•

Hasil penelaahan kedua hal tersebut di atas merupakan kesepakatan forum dan disampaikan kepada Koordinator Penyusunan RKP 2017 (Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, cq Direktorat Pengembangan Wilayah dan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan)

4

4

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (2/3) Output 2 : Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai masukan dalam Forum Musrenbangnas, sebagai contoh : Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat (Urutan 2)

1. 2. 3. 4. 5.

Cadangan Pangan Pemerintah (5) Pemantauan dan pengendalian harga pangan (4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (2) Pengendalian impor dan tata niaga pangan (3) Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) (1)

Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan (Urutan 4)

1. 2. 3. 4. 5.

Asuransi Pertanian (4) Bantuan Input Produksi Akibat Bencana (puso) (3) Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (5) Penanggulangan Bencana Termasuk Banjir di Daerah Irigasi (2) Pengembangan Budidaya Adaptif (1)

Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat (Urutan 3)

1. 2. 3. 4.

Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) (4) Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi (2) Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi (1) Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan (3)

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain (Urutan 1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan (8) Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain (7) Pengendalian Konversi Lahan Padi (6) Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian (3) Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit (1) Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan (5)

5

5

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (2/3) Output 3 : Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional. Usulan Daerah mulai diperkenalkan, karena keterbatasan waktu pembahasan di Musrenbangnas. 1 Prioritas Nasional hanya dibahas selama 2 jam untuk setiap provinsi. Pembahasan Multilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan login dilakukan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional. • Bahan yang digunakan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah melalui aplikasi e-Musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id) berdasarkan (a) Prioritas Nasional; dan (b) Kementerian dan Lembaga • Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi • Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalam Forum Musrenbangnas

6

6

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran

2014 (Baseline) Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim Penyelesaian 13.466 pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB Penyelesaian batas maritim 1 negara antarnegara (PNG) Pemberantasan IUU Fishing Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan Membangun Konektivitas Nasional Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut Pengembangan pelabuhan penyeberangan -

Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis

-

Pengembangan pelabuhan perikanan Luas kawasan konservasi laut

2016

2017

2019

750

500

Deposit Pulau selesai 12 perundingan

Selesai th 2017

6 perundingan

12 perundingan

Perundingan 10 zona maritim

Arah kebijakan 1.

Konektivitas (tol) laut dan industri maritim,

2.

Peningkatan industri perikanan dan hasil laut,

3.

Penataan Ruang Laut,

52%

66%

73%

76%

87%

24

24

24

24

24

konservasi dan rehabilitasi

pesisir dan laut, serta wisata bahari, 4.

Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam,

5.

Penanggulangan dan penyelesaian Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dan keamanan laut,

210

15

23

15

270 (kumulatif)

50 unit

30

30

0*

104 (kumulatif)

33,1 13,6 10,6 3,3

35,4 14,8 11,1 3,6

39,4 16,0 13,4 3,8

40-50 18,8 19,5 4,5

21 unit

22 unit

22 unit

22 unit

24 unit

15,7 juta ha

17,3 juta ha

17,8 juta ha

18,6 juta ha

20 juta ha

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Produksi hasil kelautan - juta ton 28,3 - Ikan (Tangkap dan Budidaya) 10,6 - Rumput Laut 10,1 - Garam 2,5 -

2015

*) Pada tahun 2017 tidak ada pembangunan baru kapal angkutan laut perintis, hanya melanjutkan kapal yang sudah dibangun dengan multi years

6.

Penetapan

batas

laut,

penamaan

pulau,

dan

pengelolaan pulau-pulau kecil.

Kebijakan terkait Revolusi Mental 1. Perubahan mindset sebagai bangsa maritim

2. Perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayaran Perintis 3. Penegakan hukum dan disiplin

7

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN 2017 LEVEL 1 Kemenlu, Kemen KP, BIG, LAPAN, Kemendagri, Kemen PU PR, Kemen ESDM, Kemensos, BNPP, Kemen Desa PDTT, BNPB, Pemda

Konektivitas (tol) laut dan industri maritim

Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulaupulau kecil

Industri perikanan dan hasil laut

Kemen KP, Kemen ESDM, Kemendag, Kemenperin, BATAN, LIPI, BPOM, Pemda

PRIORITAS NASIONAL

Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan

PROGRAM PRIORITAS Kemen KP, POLRI, Kejaksaan, MA, LAPAN, Kemenhub, Bakamla, Bapeten, Pemda

Kemenhub, Kemenperin, Kemen BUMN, BMKG, BNPB, Kemenkeu, BPPT, BIG, Kemen PU PR, Pemda, Kemendag

Tata Ruang Laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari

Penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan keamanan laut

• Koordinasi Perencanaan : Kemen PPN/Bappenas • Koordinasi Pelaksanaan : Kemenko Bidang Kemaritiman

Kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam

Kemen KP, Kemen KUKM, Kemensos, Kemenhub, BMKG, Kemenristekdikti, Kemendag, LAPAN, Pemda

Kemen KP, Kemen PU PR, BIG, BNPB, Kemendagri, LAPAN, BPPT, Kemenhub, Kemen LHK, LIPI, Kemenpar, Pemda

8

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim LEVEL 2 Pembangunan/ Pengembangan pelabuhan umum

Kemenhub, BNPB, BMKG

Kemenperin, BUMN, BPPT

Keamanan dan keselamatan pelayaran

Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan

Kemenhub

Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim

Kemenhub, BUMN, BPPT, BIG

Pengembangan Layanan Pelayaran Nasional

Insentif Usaha dan Iklim Investasi Penguatan SDM Perkapalan dan Kepelautan

Kemenhub, BPPT BUMN

Kemenkeu, BKPM, Kemen PU PR

9

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Industri Perikanan dan Hasil Laut KEGIATAN PRIORITAS

LEVEL 2

KKP

Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Karantina Ikan

Industri perikanan dan hasil laut KKP, BATAN, LIPI

Penelitian, pengembangan teknologi, dan inovasi iptek

KKP, Kemenperin, Pemda

Pengadaan sarpras pendukung produksi KP

PROGRAM PRIORITAS

Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan

KKP

Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan

KKP, Kemen PU PR, Kemen ESDM

KKP, Pemda

10

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari LEVEL 2 Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir

Kemenpar, KKP, BPPT, KLHK

Pengelolaan Wisata Bahari

BIG, KKP, KLHK, LAPAN, BNPB, Kemendagri, Pemda

Konservasi pesisir dan laut

KKP, KLHK, LIPI, Pemda

Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari

KLHK

Pengendalian pencemaran pesisir dan laut

Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut

KKP, KLHK, LIPI, Kemen PU PR

11


Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam LEVEL 2 Pembangunan dan pengembangan infrastruktur sentra nelayan dan pelaku KP lainnya

KKP, BMKG, LAPAN

Sistem informasi kelautan dan perikanan

Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

Peningkatan Akses terhadap bantuan/stimulan, akses modal dan bantuan

KKP

Peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan

KKP, Pemda

KKP, Kemen KUKM, Kemensos

12


Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut LEVEL 2

Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut

KKP, POLRI, BAKAMLA, LAPAN, Bapeten

Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut KKP, Kemenhub, Pemda

Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), perijinan kapal perikanan, peningkatan ketaatan serta penanganan pelanggaran

Penguatan lembaga, aparatur pengawas dan penegak hukum, serta masyarakat

KKP, Mahkamah Agung, Kejaksaan

13


Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil LEVEL 2 Pemetaan dan Perundingan Batas Laut

KKP, Kemen Desa PDTT, BNPP, BIG, Kemen ESDM, Kemen PU PR, BNPB, Pemda

Pengelolaan Pulau-pulau Kecil

Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil

Kemenlu, BIG, LAPAN

Penamaan dan Pendaftaran Pulau

KKP, BIG, Kemendagri, Pemda

14

Usulan KSP dalam Pertemuan tanggal 11 April 2016 No 1

USULAN KSP

Pendefinisian Poros Maritim masih dalam pembahasan dengan para pihak terkait

-

- (tidak ada perubahan)

Usulan diterima, namun ditampung dalam program prioritas “Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, serta Wisata Bahari”, melalui penajaman kegiatan prioritas yang sudah ada.

-


-


Program Prioritas: Industri perikanan dan hasil laut Tambahan Kegiatan Prioritas: Hilirisasi Industri Perikanan Skala Kecil

4

SESUDAH MENAMPUNG USULAN

Program Prioritas: Konektivitas (tol) laut dan industri maritim Tambahan Kegiatan Prioritas: Penyusunan dan implementasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) darat-pesisir-laut secara terpadu

3

SEBELUM USULAN (YANG SUDAH ADA)

Program Nasional Mengusulkan perubahan nama Prioritas Nasional dari Kemaritiman dan Kelautan, menjadi Poros Maritim

2

TANGGAPAN BAPPENAS

Hilirisasi industri perikanan skala kecil, secara substansi telah tertampung dalam indikator pada Kegiatan Prioritas “Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan”

Program Prioritas : Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, serta Wisata Bahari Mengusulkan pengelolaan wisata bahari dihapus dalam Program Prioritas

Dalam Program Prioritas ini, tidak hanya konservasi/rehabilitasi ekosistem, namun juga pemanfaatan dari jasa ekosistem untuk pengembangan wisata bahari

Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir

Penataan Ruang Laut, Pesisir, Darat Terpadu dan zonasi pesisir

15

Usulan KSP dalam Pertemuan tanggal 11 April 2016

No 5

USULAN KSP

Usulan kegiatan prioritas secara substansi telah masuk dalam kegiatan prioritas yang ada (penajaman judul kegiatan prioritas)

Kegiatan Prioritas : Peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan

Peningkatan produktivitas dan perlindungan nelayan

-

-


Program Prioritas : Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulau-pulau kecil Tambahan kegiatan prioritas : Meningkatkan kekuatan pertahanan dan ketahanan yang memadai termasuk keamanan laut yang terintegrasi

8

SESUDAH MENAMPUNG USULAN

Program Prioritas: Penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan keamanan laut -

7

SEBELUM USULAN (YANG SUDAH ADA)

Program Prioritas: Kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam Tambahan Kegiatan Prioritas: Peningkatan produktivitas, efisiensi, dan sustainability seluruh usaha ekonomi kelautan yang sudah berjalan

6

TANGGAPAN BAPPENAS

Usulan diterima, sebagai kegiatan prioritas tersendiri, dan dilakukan penajaman usulan kegiatan prioritas

-

Kegiatan prioritas tambahan (BARU) : Peningkatan Pertahanan dan Keamanan Laut yang Terintegrasi

Penambahan Program Prioritas Penambahan Program Prioritas : Budaya Maritim

Sudah termuat dalam kebijakan revolusi mental

16

USULAN KEGIATAN PRIORITAS

(masukan KSP, untuk mendapatkan konfirmasi dari K/L dalam multilateral II) LEVEL 2

Kemen par, KKP, BPPT

Penataan Ruang Laut, Pesisir, Darat Terpadu dan zonasi pesisir


BIG, KKP, KLHK, LAPAN, BNPB, Kemendagri, Pemda


LEVEL 2 Pemetaan dan Perundingan Batas Laut

KKP, KLHK, LIPI, Pemda

KLHK



KKP, KLHK, LIPI, Kemen PU PR

KKP, BIG, Kemend agri, Pemda

TNI-AL, Kemhan

Peningkatan Pertahanan dan Keamanan Laut yang Terintegrasi ?


Kemenlu, BIG, LAPAN

Perlu konfirmasi

Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil

Pengelolaan Pulaupulau Kecil


KKP, Kemen Desa PDTT, BNPP, Kemen ESDM, BIG, Kemen PU PR, BNPB, Pemda

17

URUTAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Program Prioritas

Usulan Urutan Kegiatan Prioritas

1. Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum (1) Pengembangan Layanan Pelayaran Nasional (2) Insentif Usaha dan Iklim Investasi (6) Penguatan SDM Perkapalan dan Kepelautan (4) Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan (3) Keamanan dan Keselamatan Pelayaran (5)

2. Industri Perikanan dan Hasil Laut

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Peningkatan Produksi Ikan, Garam dan Rumput Laut (1) Pengadaan Sarpras Pendukung Produksi KP (2) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan (4) Pengolahan Perikanan dan Sistem Logistik Ikan (3) Penelitian, Pengembangan Teknologi, dan Inovasi Iptek (5) Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Karantina Ikan (6)

3. Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari

1. 2. 3. 4. 5.

Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (1) Konservasi Pesisir dan Laut (2) Rehabilitasi Kawasan Pesisir dan Laut (3) Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut (4) Pengelolaan Wisata Bahari (5) 18

URUTAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

4. Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sentra Nelayan dan Pelaku KP Lainnya (1) 2. Peningkatan Keterampilan dan Perlindungan Nelayan (3) 3. Peningkatan Akses terhadap Bantuan/Stimulan, Akses Modal dan Bantuan (2) 4. Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan (4)

5. Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut

1. Peningkatan Pengawasan Kelautan dan Perikanan serta Keamanan Laut (1) 2. Penguatan Lembaga, Aparatur Pengawas dan Penegak Hukum, serta Masyarakat (2) 3. Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran (3)

6. Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil

1. Pemetaan dan Perundingan Batas Laut (1) 2. Penamaan dan Pendaftaran Pulau (2) 3. Pengelolaan Pulau-pulau Kecil (3)

19

KERANGKA PENDANAAN 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 Konektivitas (tol) laut dan industri maritim

Industri Perikanan dan Hasil Laut


Kesejahteraan Penanggulangan dan Perundingan Nelayan, Penyelesaian IUU Penetapan Batas Pembudidaya Ikan, Fishing dan Laut, Penamaan dan Petambak Keamanan Laut Pulau, dan Garam Pengelolaan PulauPulau Kecil

Catatan: berdasarkan Rekapitulasi SIMU tanggal 31 Maret 2016 (belum termasuk DAK dan belum semua alokasi kegiatan masuk dalam SIMU) 20

PEMBAHASAN INDIKATOR

1. Penelaahan atas indikator yang mendukung PN 2. Konfirmasi indikator yang dibahas/tidak dibahas dalam Musrenbangnas

21

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

Konektivitas (tol) laut dan Pembangunan/pengemba Program Penyelenggaraan Pemetaan Kelautan dan industri maritim ngan pelabuhan umum Informasi Geospasial Lingkungan Pantai Program Penyelenggaraan Pemetaan dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik

Tata Ruang Laut, Penataan Ruang Laut dan Program Penyelenggaraan Pemetaan dan Integrasi Konservasi dan zonasi pesisir Informasi Geospasial Tematik Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari Program Penyelenggaraan Pemetaan Kelautan dan Informasi Geospasial Lingkungan Pantai

Program Penyelenggaraan Pemetaan Kelautan dan Informasi Geospasial Lingkungan Pantai

Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Pemetaan dan Perundingan penetapan batas laut Penamaan dan pendaftaran pulau

Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Program Penyelenggaraan Pemetaan Batas Wilayah Informasi Geospasial

SASARAN Pengukuran data batimetri tol laut dan garis pantai wilayah pelabuhan Penyediaan IGT tipologi pesisir untuk pembangunan/pengembangan pelabuhan Penyediaan IGT ekosistem pesisir dan karakteristik laut untuk penyusunan RZWP3K Penyediaan peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dan Lingkungan Laut Nasional (LLN) Pengukuran data batimetri dan garis pantai

INDIKATOR

CHECKLIST

DIBAHAS/TIDAK DIBAHAS DALAM MUSRENBANGNAS

v

ya

v

ya

Jumlah line KM pengukuran data batimetri tol laut dan garis pantai wilayah pelabuhan Jumlah lingkungan pelabuhan yang tersedia IGT tipologi pesisir

Jumlah provinsi tersedia IGT ekosistem pesisir dan karakteristik laut Jumlah peta LPI dan LLN

Jumlah Line Kilometer pengukuran data batimetri dan garis pantai

Penyediaan produk standar IG Jumlah standarproduk IG tata ruang tata ruang laut sesuai dengan laut yang sesuai dengan standar yang standar yang ditetapkan ditetapkan

Penyediaan data dan informasi geospasial untuk mendukung perundingan batas laut Program Penyelenggaraan Pemetaan Rupabumi dan Survey dan pemetaan pulau Informasi Geospasial Toponim

Program Penyelenggaraan Pengelolaan dan Penyediaan database pulauInformasi Geospasial Penyebarluasan Informasi pulau seluruh Indonesia yang Geospasial terintegrasi dengan INAGeoportal Pengelolaan pulau-pulau Program Penyelenggaraan Pemetaan dan Integrasi Penyediaan IGT potensi SDA kecil Informasi Geospasial Tematik pulau-pulau kecil

Jumlah wilayah perbatasan laut tersedia Peta Segmen Garis Batas Wilayah Negara Jumlah pulau yang tersurvey dan terpetakan Jumlah database pulau-pulau seluruh Indonesia

Jumlah peta potensi SDA pulau-pulau kecil

22

BADAN KEAMANAN LAUT PROGRAM PRIORITAS

Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

Peningkatan Program Peningkatan Peningkatan Operasi pengawasan kelautan Keamanan dan Keamanan Dan dan perikanan serta Keselamatan di Laut Keselamatan Laut keamanan laut

SASARAN

Terselenggaranya Operasi Bersama Kamla Terintegerasi

INDIKATOR

CHECKLIST


CHECKLIST


Operasi Bersama Kamla Terintegerasi Nasional

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Konektivitas (tol) laut Peningkatan Program dan industri maritim keamanan dan Pengembangan dan keselamatan pelayaran Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kesejahteraan Sistem informasi Program Nelayan, Pembudidaya kelautan dan Pengembangan dan Ikan, dan Petambak perikanan Pembinaan Garam Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG

Peyediaan layanan informasi cuaca maritim

Jumlah pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi 75% - 80 %

Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG

Penyediaan Layanan Informasi Iklim

jumlah provinsi penerima diseminasi informasi iklim maritim dengan kecepatan 10 hari - 15 hari

23

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Konektivitas (tol) laut Penguatan Industri dan industri maritim Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan

Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana Tata Ruang Laut, Penataan Ruang Laut Program Konservasi dan dan zonasi pesisir Penanggulangan Rehabilitasi Pesisir dan Bencana Laut serta Wisata Bahari

Penetapan Batas Laut, Pengelolaan pulauPenamaan Pulau, dan pulau kecil Pengelolaan PulauPulau Kecil

Program Penanggulangan Bencana

KEGIATAN

SASARAN

Penyiapan peralatan di Pengadaan Speedboat kawasan rawan Manta bencana Penyiapan peralatan di Pengadaan Speedboat kawasan rawan Polyethelyne bencana Pencegahan dan Tersusunnya kajian dan Pengurangan Risiko peta risiko bencana di Bencana kabupaten/ kota pesisir untuk mendukung kegiatan rehabilitasi pesisir oleh KKP ataupun pembangunan/pengemban gan pelabuhan (tol laut) Pengembangan Tersedianya Data dan aplikasi teknologi Informasi kebencanaan informasi, komunikasi digunakan untuk dan kehumasan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana (Tersusunnya data dan informasi kebencanaan untuk pengelolaan pulaupulau kecil terluar)

INDIKATOR

CHECKLIST


Jumlah Speedboat Manta

Jumlah Speedboat Polyethelyne

Jumlah kajian dan peta risiko bencana di kabupaten/kota pesisir

Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan digunakan untuk pengelolaan pulau-pulau kecil (Jumlah pulau-pulau kecil terluar yang rawan bencana yang memiliki indeks risiko tinggi)

Catatan : perlu dilihat kembali dukungan BNPB dalam Penguatan Industri  seharusnya untuk keselamatan dan keamanan pelayaran?

24

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS


PROGRAM

KEGIATAN

Program Pengelolaan Pengelolaan Batas Batas Wilayah Negara Wilayah Laut dan dan Kawasan Udara Perbatasan

SASARAN

Teridentifikasinya kondisi tanda batas laut di pulau terluar

INDIKATOR

CHECKLIST


CHECKLIST


Jumlah Titik Referensi dan Titik Dasar yang teridentifikasi

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PRIORITAS


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Penguatan lembaga, Program Penanganan aparatur pengawas dan Penyelesaian dan penegak hukum, Perkara Pidana Umum serta masyarakat

KEGIATAN

Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya penanganan Jumlah perkara Tindak Pidana perkara pidana umum Umum (termasuk Tindak Pidana secara tepat dan akuntabel Perikanan) yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan, penuntutan dan tahap eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari

25

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) PROGRAM PRIORITAS


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Peningkatan Program Pengawasan pengawasan kelautan Pemanfaatan Tenaga dan perikanan serta Nuklir keamanan laut

KEGIATAN

Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir

SASARAN

Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir

INDIKATOR

CHECKLIST


CHECKLIST


Jumlah Inspeksi Keamanan dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Industri Perikanan dan Penelitian, Hasil Laut pengembangan teknologi dan inovasi iptek

PROGRAM

Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi

KEGIATAN

Pengembangan Teknologi Biomedika Nuklir, Radioekologi, Keselamatan dan Metrologi Radiasi

SASARAN

INDIKATOR

Data Riset Pengembangan Jumlah data riset radioekologi Teknologi Biomedika Nuklir, terestrial dan kelautan di Keselamatan Radiasi dan Indonesia Radioekologi

26

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Konektivitas (tol) laut Pembangunan/penge Program Pengkajian dan industri maritim mbangan pelabuhan dan Penerapan umum Teknologi Pengembangan Layanan Pelayaran nasional

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi


Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Tata Ruang Laut, Pengelolaan Wisata Konservasi dan Bahari Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi

KEGIATAN

SASARAN

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Industri Maritim Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Industri Maritim Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Industri Maritim Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hidrodinamika

Inovasi Teknologi Industri Perkapalan dan Infrastruktur Kepelabuhanan Inovasi Teknologi Industri Perkapalan dan Infrastruktur Kepelabuhanan Inovasi Teknologi Industri Perkapalan dan Infrastruktur Kepelabuhanan Layanan Teknologi Hidrodinamika untuk Mendukung Bidang Maritim

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Industri Maritim

Inovasi Teknologi Industri Perkapalan dan Infrastruktur Kepelabuhanan

INDIKATOR

CHECKLIST


Jumlah Prototipe Bangunan Pengendali Sedimen yang dimanfaatkan Jumlah Desain Standar Kapal yang dimanfaatkan

Master Plan Klaster Galangan yang dimanfaatkan

Jumlah standard desain kapal kontainer; Jumlah pemetaan industri galangan untuk mendukung klaster industri perkapalan Jumlah Desain Pelabuhan Wisata Bahari yang dimanfaatkan

27

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Tata Ruang Laut, Penataan Ruang Laut Konservasi dan dan zonasi pesisir Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari Penetapan Batas Laut, Penamaan dan Penamaan Pulau, dan pendaftaran pulau Pengelolaan PulauPulau Kecil

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

CHECKLIST


CHECKLIST


Program Bina Pembinaan Terevaluasinya Raperda Jumlah evaluasi Raperda RZWP3K Pembangunan Daerah Penyelenggaraan dan RZWP3K Provinsi sebagai Provinsi Pembangunan Urusan acuan dalam penataan Pemerintahan Daerah I ruang laut dan zonasi pesisir Program Bina Penataan Wilayah Tersusunnya kebijakan Jumlah rumusan kebijakan bidang Administrasi Administrasi, bidang toponimi dan data toponimi dan data wilayah Kewilayahan Penegasan Batas wilayah Daerah, dan Toponimi Program Bina Penataan Wilayah Terbakukannya nama-nama Jumlah pembakuan rupabumi Administrasi Administrasi, pulau (pulau) Kewilayahan Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi

KEMENTERIAN LUAR NEGERI PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Penetapan Batas Laut, Pemetaan dan Penamaan Pulau, dan Perundingan Pengelolaan Pulaupenetapan batas laut Pulau Kecil

PROGRAM

Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Optimalisasi Diplomasi Optimalisasi diplomasi Persentase perundingan batas Terkait Dengan terkait dengan perjanjian wilayah di laut dan darat yang Perjanjian Politik, politik, keamanan berhasil diselenggarakan Keamanan kewilayahan dan kelautan Kewilayahan dan Kelautan

28

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS


PROGRAM

Program Pengembangan Daerah Tertentu Program Pengembangan Daerah Tertentu

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

CHECKLIST


CHECKLIST


Pengembangan Pembangunan PLTS di Jumlah pembangunan PLTS Daerah Pulau Kecil dan pulau kecil dan terluar di komunal di pulau kecil dan terluar Terluar daerah tertinggal di daerah tertinggal Pengembangan Meningkatnya pemenuhan Jumlah sarana air bersih yang Daerah Pulau Kecil dan kebutuhan air bersih di dibangun di pulau kecil terluar di Terluar pulau kecil terluar di daerah daerah tertinggal tertinggal

KEMENTERIAN PARIWISATA PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS


PROGRAM

Program Pengembangan Kepariwisataan

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Pengembangan Meningkatnya kualitas Jumlah daerah yang dilakukan Destinasi Wisata Alam pemandu selam di destinasi pelatihan dan Buatan pariwisata

29

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

CHECKLIST


Industri Perikanan dan Pengadaan sarana dan Program Pengelolaan Hasil Laut prasarana pendukung dan Penyediaan produksi kelautan dan Minyak dan Gas Bumi perikanan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan


Pembinaan dan Terwujudnya subsidi solar Relokasi subsidi solar menjadi Penyelenggaraan menjadi subsidi LPG untuk subsidi LPG untuk nelayan (Paket) Usaha Hilir Minyak dan nelayan Gas Bumi Penyusunan Kebijakan Meningkatnya kapasitas Fasilitasi Penambahan kapasitas dan Program serta pembangkit (termasuk yang pembangkit (termasuk yang Evaluasi Pelaksanaan sedang konstruksi pada sedang konstruksi pada tahun Kebijakan tahun 2014) 2014)(MW) Ketenagalistrikan Program Pengelolaan Penyusunan Kebijakan Terbangunnya Gardu Induk Fasilitasi pembangunan Gardu Ketenagalistrikan dan Program serta (kapasitas terpasang) Induk (kapasitas terpasang) (MVA) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Program Pengelolaan Penyusunan Kebijakan Terbangunnya Jaringan Fasilitasi pembangungan Jaringan Ketenagalistrikan dan Program serta Transmisi dan distribusi Transmisi dan distribusi (panjang Evaluasi Pelaksanaan (panjang terpasang) terpasang) (KMS) Kebijakan Ketenagalistrikan Program Pengelolaan Pembinaan, Terlaksananya Jumlah unit pembangunan Energi Baru Pengawasan dan pembangunan pembangkit pembangkit listrik dari aneka EBT Terbarukan Dan Pengusahaan Aneka listrik dari aneka EBT untuk pulau-pulau kecil (unit) Konservasi Energi Energi Baru Terbarukan

30

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Kesejahteraan Peningkatan akses Nelayan, Pembudidaya terhadap Ikan, dan Petambak bantuan/stimulan, Garam akses modal dan bantuan sarana produksi

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Peningkatan Penguatan Meningkatnya posisi tawar Penghidupan Kelembagaan Usaha dan keberlanjutan usaha Berkelanjutan Berbasis Mikro Melalui Koperasi mikro untuk mendukung Usaha Mikro ketahanan maritim Program Peningkatan Penguatan Meningkatnya posisi tawar Penghidupan Kelembagaan Usaha dan keberlanjutan usaha Berkelanjutan Berbasis Mikro Melalui Koperasi mikro untuk mendukung Usaha Mikro ketahanan maritim

INDIKATOR

CHECKLIST


CHECKLIST


Kelompok usaha bersama pra koperasi yang didampingi untuk membentuk koperasi Koperasi berasal dari pengusaha mikro yang difasilitasi akta koperasi

KEMENTERIAN SOSIAL PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS


PROGRAM

KEGIATAN

Program Penanganan Penanganan Fakir Fakir Miskin Miskin Pesisir, PulauPulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Program Penanganan Penanganan Fakir Fakir Miskin Miskin Pesisir, PulauPulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara

SASARAN

INDIKATOR

Bantuan stimulan usaha Jumlah keluarga miskin di wilayah ekonomi produktif bagi pesisir yang memperoleh bantuan keluarga miskin di wilayah usaha ekonomi produktif (KK) pesisir Pelatihan pendamping usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin di wilayah pesisir

Jumlah pendamping usaha ekonomi produktif bagi fakir miskin di wilayah pesisir yang mengikuti pelatihan

31

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Konektivitas (tol) laut dan Pembangunan/pengemba Program Pengelolaan dan Pengelolaan dan Pembangunan FASPEL Laut industri maritim ngan pelabuhan umum Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan Kuala Tanjung Transportasi Laut di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Program Pengelolaan dan Pengelolaan dan Pembangunan FASPEL Laut Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan Tanjung Priok/Kalibaru Transportasi Laut di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Program Pengelolaan dan Pengelolaan dan Pembangunan FASPEL Laut Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan Pontianak/Kijing Transportasi Laut di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Program Pengelolaan dan Pengelolaan dan Pembangunan FASPEL Laut Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan Palembang/Tanjung Carat Transportasi Laut di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Program Pengelolaan dan Pengelolaan dan Pembangunan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan Pelabuhan Laut di Belawan Transportasi Laut di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Program Pengelolaan dan Pengelolaan dan Pembangunan FASPEL Laut Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan Jambi/Muara Sabak Transportasi Laut di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Program Pengelolaan dan Pengelolaan dan Pembangunan FASPEL Laut Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan Teluk Bayur Transportasi Laut di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

INDIKATOR

CHECKLIST


Terbangunnya Fasilitas Pelabuhan Laut







32

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PROGRAM PRIORITAS


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Pembangunan/pengemb Program Pengelolaan angan pelabuhan umum dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut





KEGIATAN

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

SASARAN

INDIKATOR

Pembangunan FASPEL Laut Tanjung Perak


Pembangunan FASPEL Laut Tanjung Emas


Pembangunan FASPEL Laut Banjarmasin


Pembangunan FASPEL Laut Tenau Kupang


Pembangunan FASPEL Laut Sampit


Pembangunan FASPEL Laut Samarinda dan TPK Palaran


CHECKLIST


33



KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Pembangunan/pengemb Program Pengelolaan angan pelabuhan umum dan Penyelenggaraan Transportasi Laut






KEGIATAN

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

SASARAN

INDIKATOR

CHECKLIST


Pembangunan FASPEL Laut Terbangunnya Fasilitas Pelabuhan Balikpapan dan TP Kariangau Laut

Pembangunan FASPEL Laut Bitung (TPB)


Pembangunan FASPEL Laut Pantoloan


Pembangunan FASPEL Laut Kendari


Pembangunan FASPEL Laut Makassar


Pembangunan FASPEL Laut Ternate


34

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Konektivitas (tol) laut Pembangunan/pengem Program Pengelolaan dan dan industri maritim bangan pelabuhan Penyelenggaraan Transportasi umum Laut

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Pembangunan dan Pembangunan Jalur KA Terbangunnya Jalur KA Pengelolaan Prasarana dan akses ke Pelabuhan antara Fasilitas Pendukung Kereta Api Cangkring - Cirebon Pembangunan dan Pembangunan Jalur KA Terbangunnya Jalur KA Pengelolaan Prasarana dan Medan - Gabion Belawan Fasilitas Pendukung Kereta Api Pembangunan dan Pembangunan Jalur KA Terbangunnya Jalur KA Pengelolaan Prasarana dan antara Tanjung Karang Fasilitas Pendukung Kereta Api Pelabuhan Panjang Pembangunan dan Pembangunan Jalur KA Terbangunnya Jalur KA Pengelolaan Prasarana dan antara Surabaya - Kalimas & Fasilitas Pendukung Kereta Api Sidotopo Pembangunan dan Pembangunan Jalur KA Terbangunnya Jalur KA Pengelolaan Prasarana dan antara Kandangan Fasilitas Pendukung Kereta Api pelabuhan Teluk lamong


Pembangunan FASPEL Laut Sorong


Pembangunan FASPEL Laut Jayapura


Reaktivasi jalur KA ke Pelabuhan Tanjung Emas

Terbangunnya Jalur KA

CHECKLIST


35



KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Layanan Pelayaran nasional

PROGRAM

KEGIATAN

Program Pengelolaan Pembangunan dan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sarana Transportasi Darat Perhubungan Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

SASARAN

Terbangunnya Bus air

Pengelolaan dan Terlaksananya pelayanan Penyelenggaraan angkutan kapal ternak Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Program Pengelolaan Pengelolaan dan Terlaksananya dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kewajiban Transportasi Laut Kegiatan di Bidang Lalu Pelayanan Publik Untuk Lintas dan Angkutan Laut Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Program Pengelolaan Pengelolaan dan Terlaksananya pelayanan dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan administrasi kepelautan Transportasi Laut Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan Penguatan SDM Program Pengembangan Pengembangan Sumber Tersedianya lulusan diklat Perkapalan dan Sumber Daya Manusia Daya Manusia pendidikan sumber daya Kepelautan Perhubungan Perhubungan Laut manusia perhubungan laut Program Pengembangan Pengembangan Sumber Tersedianya lulusan diklat Sumber Daya Manusia Daya Manusia pendidikan sumber daya Perhubungan Perhubungan Laut manusia perhubungan laut Penanggulangan dan Penataan Wilayah Program Pengelolaan Pengelolaan dan Terlaksananya pelayanan Penyelesaian IUU Fishing Pengelolaan Perikanan dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan administrasi dan manajemen dan Keamanan Laut (WPP), Perijinan Kapal Transportasi Laut Kegiatan di Bidang pengukuran, perizinan dan Perikanan, Peningkatan Perkapalan dan keselamatan kapal Ketaatan serta Kepelautan Penanganan Pelanggaran

INDIKATOR

CHECKLIST


Jumlah unit pembangunan Bus air

Jumlah rute pelayanan angkutan kapal ternak

Jumlah Rute Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Jumlah paket pelayanan administrasi kepelautan

Jumlah lulusan diklat pendidikan sumber daya manusia perhubungan laut Jumlah unit kapal latih

Jumlah paket pelayanan administrasi dan manajemen pengukuran, perizinan dan keselamatan kapal

Catatan : belum ada indikator Kemenhub yang mendukung Kegiatan Prioritas keamanan dan keselamatan pelayaran

36

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Tata Ruang Laut, Penataan Ruang Laut Konservasi dan dan zonasi pesisir Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari Konservasi pesisir dan laut

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Program Planologi dan Pencegahan Dampak Terlaksananya review Jumlah KLHS tata ruang laut Tata Lingkungan Lingkungan Kebijakan kelayakan dan terjaminnya nasional dan zonasi wilayah Wilayah dan Sektor kualitas analisis Lingkungan pesisir layak dan terjamin bagi rencana tata ruang laut kualitasnya berbasis daya dukung nasional dan zonasi pesisir dan daya tampung Program Konservasi Pembinaan Konservasi Terbentuknya dan Jumlah forum kelembagaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Esensial berfungsinya forum pengelolaan kawasan ekosistem Ekosistem kelembagaan pengelolaan esensial yang telah ditetapkan ekosistem esensial penataan pengelolaannya Program Konservasi Konservasi Sumber Terjaminnya efektivitas Jumlah kawasan konservasi laut Sumber Daya Alam dan Daya Alam Hayati pengelolaan kawasan dan pesisir (CA Laut, SM Laut dan Ekosistem konservasi non taman TWA Laut) yang ditingkatkan nasional di pesisir dan laut efektivitas pengelolaannya hingga di tingkat tapak serta memperoleh nilai indeks METT keanekaragaman hayati minimal 70% Program Konservasi Konservasi Sumber Terbentuk dan Jumlah KPHK pada kawasan Sumber Daya Alam dan Daya Alam Hayati beroperasinya KPHK non konservasi laut dan pesisir Ekosistem taman nasional di pesisir terbentuk dan beroperasi dan laut Program Konservasi Konservasi Sumber Meningkatnya populasi Peningkatan populasi penyu, dan Sumber Daya Alam dan Daya Alam Hayati keanekaragaman hayati di keanekaragaman jenis ikan di Ekosistem kawasan konservasi non kawasan konservasi non taman taman nasional pesisir dan nasional pesisir dan laut laut Program Konservasi Pengelolaan Taman Terjaminnya efektivitas Jumlah taman nasional laut dan Sumber Daya Alam dan Nasional pengelolaan taman pesisir yang memperoleh nilai Ekosistem nasional di pesisir dan laut indeks METT minimal 70% di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati

CHECKLIST


37

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Tata Ruang Laut, Konservasi pesisir dan Konservasi dan laut Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut

PROGRAM

KEGIATAN

Program Konservasi Pengelolaan Taman Sumber Daya Alam dan Nasional Ekosistem Program Pengendalian Penyelenggaraan DAS dan Hutan Lindung Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Program Pengendalian Pengendalian Pencemaran dan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kerusakan Pesisir dan Laut

Pengendalian Program Pengendalian pencemaran pesisir dan Pencemaran dan laut Kerusakan Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

SASARAN

Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di taman nasional pesisir dan laut Rehabilitasi kawasan hutan mangrove

INDIKATOR

CHECKLIST


Peningkatan populasi penyu sisik, penyu belimbing dan keanekaragaman jenis ikan di wilayah laut dan pesisir Luas areal rehabilitasi hutan mangrove pada kawasan hutan

Meningkatnya kualitas Jumlah kawasan yang dipulihkan ekosistem pantai lamun, ekosistemnya (pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi terumbu karang dan vegetasi pantai) pantai pada kawasan pesisir dan laut Meningkatnya sarana instalasi Jumlah Pilot Project IPAL di pengolahan air limbah di perkampungan nelayan yang perkampungan nelayan terbentuk wilayah pesisir Clean up di lokasi pesisir dan Jumlah lokasi pesisir dan laut yang laut yang tercemar tumpahan dilakukan clean up akibat tumpahan minyak minyak

Penyediaan Peta, Data Pencemaran dan Sumber Pencemar pada Kawasan Pesisir

Jumlah kawasan pesisir yang dilakukan penentuan baseline pencemar, pemantauan berkala 3 bulanan, dan pemetaan sumber pencemar

38

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Konektivitas (tol) laut Insentif Usaha dan dan industri maritim Iklim Investasi

Tata Ruang Laut, Rehabilitasi kawasan Konservasi dan pesisir dan laut Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

CHECKLIST


Program Perencanaan Rencana induk dan rencana Jumlah dokumen rencana induk Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan pengembangan dan rencana pengembangan Infrastruktur Wilayah Umum dan infrastruktur bidang PUPR infrastruktur bidang PUPR terpadu Perumahan Rakyat terpadu (antarsektor, antarsektor, antarwilayah antarwilayah pengembangan strategis, pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan dan antartingkat pemerintahan antarpulau dan antarpulau) Program Pengembangan Penyusunan Perencanaan, Jumlah Area Inkubasi Pada Pengembangan Kawasan Strategis Pembebasan lahan dan Kawasan Strategis yang Dibangun Infrastruktur Wilayah Pembangunan Area Inkubasi Pada Kawasan Strategis Program Pengelolaan Konservasi, Terbangunnya/peningkatan Panjang Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, pengaman pantai untuk Pengaman Pantai Yang Lahar Gunung Berapi melindungi pantai dari Dibangun/Ditingkatkan dan Pengaman Pantai abrasi (Breakwater, Seawall) Program Penelitian Penelitian dan Penerapan Teknologi Jumlah Penerapan Teknologi Dan Pengembangan Pengembangan Bidang Pengaman Pantai, termasuk Pengaman Pantai, termasuk Kementerian PUPR Sumber Daya Air Teknologi Modular Apung Teknologi Modular Apung untuk untuk Breakwater Breakwater Program Penelitian Penelitian dan Pengembangan Teknologi Jumlah Teknologi Pengaman Dan Pengembangan Pengembangan Bidang Pengaman Pantai Pantai yang Dikembangkan Kementerian PUPR Permukiman

39

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Tata Ruang Laut, Rehabilitasi kawasan Konservasi dan pesisir dan laut Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari


PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Penelitian dan Penerapan Terbatas (Pilot Jumlah Penerapan Terbatas (Pilot Pengembangan Bidang Project) Teknologi Modular Project) Teknologi Modular Apung Jalan dan Jembatan Apung untuk Jembatan untuk Jembatan Penyelenggaraan Terlatih dan terdidiknya ASN yang mengikuti pelatihan dan Pendidikan dan ASN yang menangani Pantai pendidikan Pantai Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi Program Pengelolaan Konservasi, Terbangunnya Sarana dan Panjang Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, Prasarana Pengendali Banjir Pengendali Banjir Yang Lahar Gunung Berapi Di Daerah Pantai/ Muara Dibangun/Ditingkatkan (Kanal, dan Pengaman Pantai Normalisasi, Tebing, Stasiun Pompa dan Kolam Retensi) Program Pengelolaan Operasi dan Terbangunnya/peningkatan Panjang Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Pemeliharaan Sarana pengaman pantai untuk Pengaman Pantai Yang Di Pelihara Prasarana SDA melindungi pantai dari (Breakwater, Seawall) abrasi Program Penyediaan Rumah Tersedianya rumah khusus Jumlah rumah khusus yang Pengembangan Khusus di daerah pasca dilengkapi dengan PSU Perumahan bencana/konflik, sentra pendukungnya yang siap untuk nelayan, dan perbatasan dimanfaatkan negara sebanyak 50.000 unit yang dilengkapi degan PSU pendukung Program Pembinaan Pembinaan dan Terbangunnya SPAM Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Dan Pengembangan Pengembangan Air kawasan khusus kawasan khusus (kumuh Infrastruktur Minum perkotaan, kawasan nelayan, dan Permukiman kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar)

CHECKLIST


Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

40

MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM PRIORITAS


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

CHECKLIST


CHECKLIST


Penguatan lembaga, Program Peningkatan Peningkatan Terselenggaranya tertib Perkara Peradilan Umum yang aparatur pengawas Manajemen Peradilan Manajemen Peradilan administrasi perkara di diselesaikan ditingkat pertama dan penegak hukum, Umum Umum lingkungan peradilan umum dan banding yang tepat waktu serta masyarakat (Penyelesaian Perkara Perikanan)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PRIORITAS


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

Peningkatan Program Pemeliharaan Penyelenggaraan pengawasan kelautan Keamanan dan Kepolisian Perairan dan perikanan serta Ketertiban Masyarakat keamanan laut

SASARAN

Meningkatnya keamanan perairan

INDIKATOR

Jumlah patroli di wilayah perairan

41

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PROGRAM PRIORITAS


KEGIATAN PRIORITAS

Pembangunan / pengembangan pelabuhan umum

PROGRAM

KEGIATAN

Program Pembinaan Pembinaan Bumn BUMN Sektor Industri Agro dan Farmasi I

Program Pembinaan Pembinaan Bumn BUMN Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan II

Pengembangan Layanan Program Pembinaan Pembinaan Bumn Pelayaran nasional BUMN Sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan II

Penguatan Industri Program Pembinaan Pembinaan Bumn Perkapalan dan Rancang BUMN Sektor Pertambangan, Bangun Kelautan Industri Strategis dan Media II

SASARAN

INDIKATOR

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan satu paket rumusan kebijakan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif untuk BUMN dalam rangka bisnis strategis, penguatan daya saing mendukung pelaksanaan dan sinergi, penguatan kinerja, pembangunan 24 pelabuhan dan penciptaan pertumbuhan berkelanjutan 100 sentra perikanan terpadu badan usaha milik negara di sektor Industri Agro dan Farmasi I koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan satu paket rumusan kebijakan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif untuk BUMN dalam rangka bisnis strategis, penguatan daya saing mendukung pembangunan dan sinergi, penguatan kinerja, pelabuhan umum baru penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan II perumusan kebijakan di bidang satu paket rumusan kebijakan penyusunan inisiatif bisnis strategis, untuk BUMN dalam rangka penguatan daya saing dan sinergi, mendukung peningkatan kualitas penguatan kinerja, penciptaan dan kuantitas layanan pelayaran pertumbuhan berkelanjutan badan perintis usaha milik negara di sektor Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan satu paket rumusan kebijakan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif untuk BUMN dalam rangka bisnis strategis, penguatan daya saing mendukung Penguatan Industri dan sinergi, penguatan kinerja, Perkapalan dan Rancang Bangun penciptaan pertumbuhan berkelanjutan Kelautan badan usaha milik negara di sektor Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II

CHECKLIST


42

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Industri Perikanan dan Penelitian, Hasil Laut pengembangan teknologi dan inovasi iptek Tata Ruang Laut, Konservasi pesisir dan Konservasi dan laut Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Rehabilitasi kawasan Bahari pesisir dan laut

PROGRAM

Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Penelitian Oseanografi Peningkatan pengetahuan ?blue carbon? dan bioindikator lingkungan tercemar Penelitian Oseanografi Terpantaunya kondisi ekosistem terumbu karang

Jumlah lokasi ekosistem yang teridentifikasi sebagai penyerap karbon.

Penelitian Oseanografi Monitoring kondisi kesehatan ekosistem terumbu karang dan Terbangunnya Sistem Informasi kelautan

Jumlah kawasan dengan kategori sehat

CHECKLIST


CHECKLIST


Jumlah kawasan dengan kategori sehat

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

Industri Perikanan dan Peningkatan produksi Program Penumbuhan Penumbuhan dan Hasil Laut ikan, garam dan dan Pengembangan Pengembangan rumput laut Industri Berbasis Agro Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan

SASARAN

INDIKATOR

Tersedianya standard pada Jumlah standard yang tersusun di Industri Makanan, Hasil bidang Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Laut dan Perikanan

Catatan : Dilihat dari sisi muatannya, sebaiknya kegiatan Kemenperin “Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan” menjadi bagian dan berkontribusi dalam mendukung Kegiatan Prioritas Pengolahan Perikanan dan Sistem Logistik Ikan

43

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

Tata Ruang Laut, Penataan Ruang Laut dan Program Pengembangan Pengembangan Konservasi dan zonasi pesisir Teknologi Penerbangan Pemanfaatan Rehabilitasi Pesisir dan dan Antariksa Penginderaan Jauh Laut serta Wisata Bahari

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah dokumen teknis yang berisi model/modul/prototipe dan bahan pedoman pemanfaatan penginderaan jauh yang operasional untuk pemantauan sumber daya alam, lingkungan, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim Kesejahteraan Nelayan, Sistem informasi kelautan Program Pengembangan Pengembangan Layanan pengguna bidang Jumlah pengguna yang memanfaatkan Pembudidaya Ikan, dan dan perikanan Teknologi Penerbangan Pemanfaatan pemanfaatan penginderaan layanan informasi penginderaan jauh Petambak Garam dan Antariksa Penginderaan Jauh jauh secara nasional Program Pengembangan Pengembangan Sains Model bidang Sains Atmosfer Jumlah model pemanfaatan IPTEK di Teknologi Penerbangan Atmosfer bidang sains atmosfer yang dan Antariksa operasional untuk pemantauan SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan perubahan iklim Program Pengembangan Pengembangan Sains Model Bidang Sains Antariksa Jumlah model pemanfaatan IPTEK di Teknologi Penerbangan Antariksa bidang sains antariksa yang dan Antariksa operasional untuk mitigasi bencana antariksa. Penanggulangan dan Peningkatan pengawasan Program Pengembangan Pengembangan Teknologi Layanan teknologi satelit yang Jumlah pengguna yang memanfaatkan Penyelesaian IUU Fishing kelautan dan perikanan Teknologi Penerbangan Satelit prima untuk memberikan layanan teknologi satelit. dan Keamanan Laut serta keamanan laut dan Antariksa manfaat bagi pemerintah, user, masyarakat umum. Program Pengembangan Pengembangan Teknologi Pesawat Transport Nasional Jumlah produk desain pesawat Teknologi Penerbangan Penerbangan yang dikembangkan transport nasional yang siap diproduksi dan Antariksa oleh industri penerbangan. Penetapan Batas Laut, Pemetaan dan Program Pengembangan Pengembangan Teknologi Produk litbangyasa teknologi Jumlah model, pedoman, modul, dan Penamaan Pulau, dan Perundingan penetapan Teknologi Penerbangan dan Data Penginderaan dan data penginderaan jauh prototipe di bidang teknologi dan data Pengelolaan Pulau-Pulau batas laut dan Antariksa Jauh penginderaan jauh yang operasional Kecil untuk pemantauan sumber daya alam, lingkungan, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim

CHECKLIST


Litbangyasa Pemanfaatan Penginderaan Jauh Yang Dimanfaatkan Pengguna

44

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PRIORITAS

Industri Perikanan dan Hasil Laut

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Peningkatan produksi Program Pengelolaan ikan, garam dan Perikanan Tangkap rumput laut

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap


Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

KEGIATAN

SASARAN

Pengelolaan Kapal Kapal Perikanan yang Perikanan, Alat terbangun Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Pengelolaan Kapal Kapal perikanan > 30 GT Perikanan, Alat yang terbangun di wilayah Penangkap Ikan, dan perbatasan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Pengelolaan Kapal Alat penangkap ikan dan Perikanan, Alat alat bantu penangkapan Penangkap Ikan, dan ikan yang terbangun dan Sertifikasi Awak Kapal dioperasionalkan Perikanan Pengelolaan PelabuhanPelabuhan perikanan yang Perikanan beroperasi

INDIKATOR

CHECKLIST


Jumlah Kapal Perikanan yang terbangun (unit)

Jumlah kapal perikanan > 30 GT yang terbangun di wilayah perbatasan (unit)

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan (unit) Jumlah pelabuhan perikanan yang beroperasi (unit)

Pengelolaan PelabuhanPelabuhan perikanan yang Jumlah pengembangan pelabuhan Perikanan ramah lingkungan / ecoport perikanan yang ramah lingkungan / ecoport (lokasi) Pengelolaan PelabuhanPelabuhan perikanan Jumlah penataan pelabuhan Perikanan daerah prioritas perikanan daerah prioritas mendukung Pengembangan mendukung Sentra Kelautan dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) (lokasi) Perikanan Terpadu (PSKPT)

45


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Industri Perikanan dan Peningkatan produksi Program Pengelolaan Hasil Laut ikan, garam dan Perikanan Tangkap rumput laut Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

KEGIATAN

SASARAN

Pengelolaan PelabuhanPelabuhan perikanan yang Perikanan menerapkan sistem informasi dan keterpaduan Pengelolaan Sistem Kawasan kebun bibit Perbenihan Ikan rumput laut yang dibangun

INDIKATOR

CHECKLIST


Jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan sistem informasi dan keterpaduan (lokasi) Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut (kawasan, kumulatif)

Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan

Produksi induk unggul yang Jumlah produksi induk unggul di dihasilkan UPT/UPTD UPT/UPTD (juta ekor, non kumulatif) Pengelolaan Sistem Unit pembenihan Jumlah unit pembenihan Perbenihan Ikan bersertifikat CPIB (Cara bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik) Pembenihan Ikan Yang Baik); (unit, kumulatif) Program Pengelolaan Pengelolaan Kawasan Penerima manfaat Jumlah penerima manfaat Sumber Daya Perikanan Budidaya peralatan dan mesin peralatan dan mesin perikanan Perikanan Budidaya perikanan budidaya budidaya (kelompok; non kumulatif) Program Pengelolaan Pengelolaan Pakan Lokasi pakan mandiri yang Jumlah lokasi pakan mandiri Sumber Daya Ikan dibangun (provinsi) Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Pengelolaan Pakan Kelompok produsen pakan Jumlah kelompok produsen pakan Sumber Daya Ikan yang dibina (kelompok) Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Pengelolaan Kawasan Kelompok partisipatif yang Jumlah kelompok partisipatif yang Sumber Daya Perikanan Budidaya melakukan pemeliharaan melakukan pemeliharaan Perikanan Budidaya infrastrukturnya secara infrastrukturnya secara efektif efektif (kelompok; non kumulatif)

46


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

CHECKLIST


Industri Perikanan dan Peningkatan produksi Program Pengelolaan Pengelolaan Kawasan Kawasan budidaya yang Jumlah kawasan budidaya yang Hasil Laut ikan, garam dan Sumber Daya Perikanan Budidaya prasarananya mampu prasarananya mampu operasional rumput laut Perikanan Budidaya operasional secara optimal secara optimal (kawasan; non kumulatif) Program Pengelolaan Pengelolaan Produksi Lokasi percontohan yang Jumlah lokasi percontohan Sumber Daya dan Usaha menerapkan teknologi teknologi anjuran (termasuk Perikanan Budidaya Pembudidayaan Ikan anjuran (termasuk biofloc) biofloc) (lokasi, non kumulatif) Program Pengelolaan Pengelolaan Produksi Unit pembudidayaan ikan Jumlah unit pembudidayaan ikan Sumber Daya dan Usaha skala kecil dan skala besar bersertifikat CBIB skala kecil dan Perikanan Budidaya Pembudidayaan Ikan yang bersertifikat CBIB skala besar (unit; kumulatif) Program Pengelolaan Penataan dan Lahan garam yang Persentase Kualitas Garam KP1 Ruang Laut Pemanfaatan Jasa difasilitasi terhadap total keseluruhan (%) Kelautan Program Pengelolaan Penataan dan Lahan garam yang Jumlah luas lahan yang difasilitasi Ruang Laut Pemanfaatan Jasa difasilitasi (ha) Kelautan Program Pengelolaan Penataan dan Sarana Niaga Garam Rakyat Jumlah sarana niaga garam rakyat Ruang Laut Pemanfaatan Jasa yang dibangun (unit) Kelautan Pengadaan sarana dan Program Pengelolaan Pengelolaan Kapal Fasilitasi konversi BBM ke Fasilitasi konversi BBM ke BBG prasarana pendukung Perikanan Tangkap Perikanan, Alat BBG bagi kapal perikanan bagi kapal perikanan produksi kelautan dan Penangkap Ikan, dan perikanan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

47


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Industri Perikanan dan Pendidikan, pelatihan, Program Hasil Laut dan penyuluhan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Pengolahan perikanan Program Penguatan dan sistem logistik ikan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

KEGIATAN

Pendidikan Kelautan dan Perikanan

SASARAN

Peserta didik KP yang menjalani pendidikan vokasi

INDIKATOR

CHECKLIST


Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang)

Pelatihan Kelautan dan Masyarakat KP yang dilatih Jumlah masyarakat kelautan dan Perikanan perikanan yang dilatih (orang)

Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Kelompok pelaku Jumlah kelompok pelaku usaha/utama yang disuluh utama/usaha yang disuluh (kelompok)

Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Petugas yang melakukan Jumlah petugas yang melakukan penyuluhan dan penyuluhan dan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat KP (orang) KP (orang)

Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan

Gudang Beku (Cold Storage) Jumlah Gudang Beku (cold di Sentra Perikanan storage) yang tersedia di daerah sentra perikanan (unit)

48


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Industri Perikanan dan Pengolahan perikanan Program Penguatan Hasil Laut dan sistem logistik ikan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

KEGIATAN


SASARAN

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Logistik


Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Akses Pasar dan Sarana dan prasarana pasar Jumlah pembinaan pemanfaatan Promosi Hasil Kelautan yang dibina sarpras pasar (lokasi) dan Perikanan pemanfaatannya di lokasi sentra kelautan dan perikanan Akses Pasar dan Suplier hasil kelautan dan Jumlah suplier hasil kelautan dan Promosi Hasil Kelautan perikanan yang teregistrasi perikanan yang teregistrasi dan Perikanan (suplier) Akses Pasar dan Festival Perikanan Promosi Hasil Kelautan Nusantara dan Lomba dan Perikanan Aneka Masakan

CHECKLIST


Jumlah Sarana dan Prasarana Logistik (unit)

Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Pembinaan Pemanfaatan Infrastruktur Logistik di Koridor Logistik Ikan Nasional Akses Pasar dan Promosi Sarana dan prasarana pasar Hasil Kelautan dan yang tersedia di lokasi sentra Perikanan kelautan dan perikanan

INDIKATOR

Jumlah Lokasi yang memanfaatkan Infrastruktur Logistik di Koridor Logistik Ikan Nasional yang dibina (lokasi) Jumlah penyediaan sarpras pasar (lokasi)

Jumlah Festival Perikanan Nusantara dan Lomba Aneka Masakan (paket)

Akses Pasar dan Menu inovasi masakan Jumlah inovasi menu masakan Promosi Hasil Kelautan berbahan baku ikan (paket) berbahan baku ikan (paket) dan Perikanan

49


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Industri Perikanan dan Pengolahan perikanan Program Penguatan Hasil Laut dan sistem logistik ikan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Akses Pasar dan Sentra kuliner hasil Promosi Hasil Kelautan perikanan yang ditata dan Perikanan

Jumlah lokasi penataan sentra kuliner hasil perikanan (lokasi)

Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan

Jumlah Ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina (Ragam)

Ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina

CHECKLIST


Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan

Sarana dan prasarana Jumlah lokasi sarana dan pengolahan hasil perikanan prasarana pengolahan hasil yang dianalisa dalam rangka perikanan yang dianalisa dalam memenuhi standar mutu rangka memenuhi standar mutu dan diversifikasi produk dan diversifikasi produk perikanan perikanan (lokasi) Bina Mutu dan Kebutuhan sarana dan Jumlah lokasi fasilitasi sarana dan Diversifikasi Produk prasarana mutu dan prasarana produk kelautan (lokasi) Kelautan diversifikasi produk kelautan Pengujian Penerapan Inkubator Jumlah UMKM yang terfasilitasi Hasil Perikanan bisnis/pengembangan inkubasi bisnis/pengembangan usaha usaha (UMKM)

50


KEGIATAN PRIORITAS


PROGRAM

Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan

Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan

Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

CHECKLIST


Penelitian dan Pengkajian stok perikanan Jumlah Wilayah Pengelolaan Pengembangan Iptek di 11 WPP Perikanan (WPP) Laut yang Perikanan Teridentifikasi Karakteristik Biologi Perikanan serta Habitat Sumberdaya, Potensi Produksi, Kapasitas Penangkapan Ikannya Penelitian dan Pengkajian stok perikanan Jumlah Kawasan Pengelolaan Pengembangan Iptek di perairan umum daratan Perikanan Perairan Umum Perikanan Daratan (KPP PUD) yang Teridentifikasi Karakteristik Biologi Perikanan serta Habitat Sumberdaya, Potensi Produksi, Kapasitas Penangkapan Ikannya Penelitian dan Inovasi Teknologi Perikanan Jumlah Inovasi Teknologi Pengembangan Iptek yang dikembangkan Perikanan Perikanan Penelitian dan Inovasi Teknologi Pengembangan Iptek Bioteknologi KP yang Daya Saing Produk dan dikembangkan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Penelitian dan Pemetaan karakteristik dan Pengembangan Iptek dinamika laut di WPP Sumber Daya Laut dan Pesisir

Jumlah Inovasi Teknologi Bioteknologi KP

Jumlah WPP yang terpetakan karakteristik dan dinamika laut

51


KEGIATAN PRIORITAS


Industri Perikanan dan Pengendalian Mutu Hasil Laut dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Karantina Ikan

PROGRAM

Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

CHECKLIST


Penelitian dan Sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana Pengembangan Iptek Litbang Iptek Sumber daya Iptek Sumberdaya Laut dan Pesisir Sumber Daya Laut dan Laut dan Pesisir yang Pesisir dibangun Pelatihan Kelautan dan Taman Teknologi KP yang Jumlah taman teknologi KP (unit) Perikanan terbangun

Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan

Penyakit ikan eksotik yang Persentasi penyakit ikan eksotik dicegah masuk ke dalam yang dicegah masuk kedalam wilayah RI wilayah RI (%) Sebaran penyakit ikan Jumlah lokasi yang dipetakan dari karantina yang terpetakan penyebaran penyakit ikan karantina (lokasi) Sertifikat kesehatan ikan yang diterbitkan

Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (sertifikat)

Sertifikat kesehatan ikan yang diterbitkan

Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar (sertifikat)

52


KEGIATAN PRIORITAS



PROGRAM

KEGIATAN

Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu

SASARAN

Produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi)

INDIKATOR

CHECKLIST


Persentase produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (%) Jumlah lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi)

Sertikat mutu produk Jumlah sertifikasi mutu produk perikanan yang diterbitkan ekspor

UPI yang menerapkan sistem traceability

Jumlah pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability (UPI)

Sertifikat penerapan sistem Jumlah Sertifikat penerapan jaminan mutu (HACCP) sistem jaminan mutu (sertifikat yang diterbitkan HACCP) di Unit Pengolahan Ikan Exit dan entry point wilayah Tingkat keberhasilan pengawasan perbatasan yang terlayani di exit dan entry point wilayah dan terawasi perbatasan (%)

53


KEGIATAN PRIORITAS

Industri Perikanan dan Pengendalian Mutu Hasil Laut dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Karantina Ikan Tata Ruang Laut, Penataan Ruang Laut Konservasi dan dan zonasi pesisir Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari

PROGRAM

Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Program Pengelolaan Ruang Laut

Program Pengelolaan Ruang Laut


Konservasi pesisir dan Program Pengelolaan laut Ruang Laut


KEGIATAN

Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu Perencanaan Ruang Laut

SASARAN

INDIKATOR

CHECKLIST


Sistem manajemen mutu Jumlah laboratorium yang laboratorium penguji yang memenuhi persyaratan diterapkan laboratorium penguji

Wilayah laut KSN dan KSNT Jumlah KSN dan KSNT yang yang memiliki rencana memiliki rencana zonasi zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan Perencanaan Ruang Provinsi yang memiliki Jumlah Provinsi yang memiliki Laut rencana zonasi ditetapkan rencana zonasi ditetapkan melalui melalui peraturan peraturan perundangan perundangan Perencanaan Ruang Perairan laut antar wilayah Jumlah perairan laut antar wilayah Laut yang memiliki dokumen yang memiliki dokumen rencana rencana zonasi kawasan zonasi kawasan laut laut Perlindungan Dan Luas kawasan konservasi Penambahan luas kawasan Pemanfaatan Kawasan baru yang konservasi (Juta Ha) Konservasi Dan ditetapkan/dicadangkan di Keanekaragaman tingkat Nasional dan Hayati Laut Daerah Perlindungan Dan Kawasan Konservasi yang Jumlah Kawasan Konservasi Pemanfaatan Kawasan ditata menuju pengelolaan Perairan yang meningkat kualitas Konservasi Dan Efektif lingkungannya memlaui upaya Keanekaragaman pengelolaan efektif (kawasan) Hayati Laut

54


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Tata Ruang Laut, Konservasi pesisir dan Program Pengelolaan Konservasi dan laut Ruang Laut Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari


KEGIATAN

Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut

SASARAN

Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan

INDIKATOR

Keanekaragaman Hayati Jumlah keanekaragaman hayati Laut yang dilakukan laut yang dilindungi dan perlindungan, dilestarikan (jenis) pelestarian dan/atau pemanfaatannya

Program Pengelolaan Pendayagunaan Pesisir Ruang Laut

Vegetasi pantai untuk Restorasi Kawasan Pesisir Vegetasi pantai untuk rehabilitasi kawasan pesisir Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim Kawasan pesisir yang ditata secara terpadu




Kawasan Konservasi yang difasilitasi upaya pemanfaatannya untuk peningkatan pendapatan masyarakat (kawasan)

Program Pengelolaan Perlindungan Dan Ruang Laut Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut


CHECKLIST

Jumlah kawasan pesisir yang direstorasi (kawasan)

Jumlah kawasan di pesisir/pantura jawa yang direhabilitasi Jumlah Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)

Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengelolaannya secara terpadu (kawasan)

55


KEGIATAN PRIORITAS


PROGRAM

KEGIATAN

Program Pengelolaan PENATAAN DAN Ruang Laut PEMANFAATAN JASA KELAUTAN

Kesejahteraan Pembangunan dan Program Pengelolaan Pengelolaan Kenelayanan Nelayan, Pembudidaya pengembangan Perikanan Tangkap Ikan, dan Petambak infrastruktur sentra Garam nelayan dan pelaku KP lainnya Kesejahteraan Peningkatan akses Nelayan, Pembudidaya terhadap Ikan, dan Petambak bantuan/stimulan, Garam akses modal dan bantuan sarana produksi

SASARAN

Kawasan yang dibangun/dikembangka n sarana prasarana untuk Wisata Bahari

INDIKATOR

CHECKLIST


Jumlah Kawasan yang dibangun/dikembangkan sarana prasarana untuk Wisata Bahari (kawasan)

Kawasan Jumlah kawasan sentra/kampung sentra/kampung nelayannelayan yang ditata dan yang ditata dan terintegrasi (lokasi) terintegrasi

Program Pengelolaan Pengelolaan Produksi dan Penyiapan sertifikasi hak jumlah penyiapan sertifikasi hak Sumber Daya Usaha Pembudidayaan atas tanah pembudidaya atas tanah pembudidaya (bidang, Perikanan Budidaya Ikan non kumulatif) Program Pengelolaan Pengelolaan Kenelayanan Penyiapan sertifikasi Perikanan Tangkap tanah nelayan

jumlah fasilitasi sertifikasi tanah nelayan (bidang tanah)

Program Pengelolaan Pengelolaan Produksi dan Kelompok masyarakat Sumber Daya Usaha Pembudidayaan yang ditingkatkan skala Perikanan Budidaya Ikan usahanya di bidang perikanan budidaya

Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan skala usahanya di bidang perikanan budidaya (kelompok)

Program Pengelolaan Pengelolaan Kenelayanan Kelembagaan usaha Jumlah kelembagaan usaha Perikanan Tangkap nelayan yang meningkat nelayan yang meningkat kapasitasnya kapasitasnya (kelompok)

56


KEGIATAN PRIORITAS


PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Pengelolaan Pengelolaan Kenelayanan Fasilitasi penyaluran Perikanan Tangkap modal bagi nelayan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan Sistem informasi Program Penguatan kelautan dan Daya Saing Produk perikanan Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR

CHECKLIST


Jumlah akses pendanaan usaha nelayan (lokasi)

Investasi dan Usaha hasil kelautan dan Jumlah usaha hasil kelautan dan Keberlanjutan Usaha Hasil perikanan yang bermitra perikanan yang melakukan Kelautan dan Perikanan dalam rangka kemitraan dalam rangka mendorong investasi mendorong investasi (unit usaha) Investasi dan Unit Usaha hasil Jumlah UMKM hasil kelautan dan Keberlanjutan Usaha Hasil kelautan dan perikanan perikanan yang mendapat Kelautan dan Perikanan yang mendapat pembiayaan (unit usaha) pembiayaan Investasi dan Unit usaha hasil Jumlah unit usaha hasil kelautan Keberlanjutan Usaha Hasil kelautan dan perikanan dan perikanan yang melakukan Kelautan dan Perikanan yang melakukan investasi (unit usaha) investasi Pengelolaan Kenelayanan nelayan yang terlindungi jumlah nelayan yang terlindungi (orang) Akses Pasar dan Promosi Sistem informasi Jumlah paket Sistem informasi Hasil Kelautan dan pemasaran hasil pemasaran hasil perikanan (paket) Perikanan kelautan dan perikanan yang dibangun

57


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Program Pengelolaan Pengelolaan Kenelayanan Sistem Informasi Jumlah Sentra Nelayan yang Perikanan Tangkap Nelayan yang terbangun terbangun Sistem Informasi Nelayan Program Penguatan Akses Pasar dan Promosi Peta kebutuhan ikan Jumlah peta kebutuhan ikan Daya Saing Produk Hasil Kelautan dan berdasarkan preferensi berdasarkan preferensi konsumen Kelautan dan Perikanan konsumen (lokasi) Perikanan Program Penelitian Penelitian dan Sistem Informasi Jumlah Sentra Nelayan yang dan Pengembangan Pengembangan Iptek Nelayan yang terbangun terbangun Sistem Informasi Iptek Kelautan dan Sumber Daya Laut dan Nelayan Perikanan Pesisir Program Penelitian Penelitian Sosial Ekonomi Model Sosial Ekonomi Jumlah Model Sosial Ekonomi dan Pengembangan dan Analisis Kebijakan Pembangunan Sektor KP Pembangunan Sektor KP Iptek Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Perikanan Penanggulangan dan Peningkatan Program Pengawasan Pengoperasian Kapal Operasional kapal Jumlah hari operasional kapal Penyelesaian IUU pengawasan kelautan Pengelolaan Sumber Pengawas pengawas pengawas dalam rangka Fishing dan Keamanan dan perikanan serta Daya Kelautan dan pengawasan kegiatan IUU Fishing Laut keamanan laut Perikanan dan merusak SDKP di WPP - NRI Program Pengawasan Pengoperasian Kapal Operasional pesawat Jumlah hari operasional pesawat Pengelolaan Sumber Pengawas patroli patroli dalam rangka pengawasan Daya Kelautan dan kegiatan IUU Fishing dan merusak Perikanan SDKP di WPP - NRI Program Pengawasan Pemantauan Sumber Daya Kapal Pengawas yang Jumlah kapal pengawas yang Pengelolaan Sumber Kelautan dan Perikanan dibangun dibangun Daya Kelautan dan dan Peningkatan Perikanan Infrastruktur Pengawasan

CHECKLIST


Kesejahteraan Sistem informasi Nelayan, Pembudidaya kelautan dan Ikan, dan Petambak perikanan Garam

58



KEGIATAN PRIORITAS


PROGRAM

Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Penanggulangan dan Peningkatan Program Pengawasan Penyelesaian IUU pengawasan kelautan Pengelolaan Sumber Fishing dan Keamanan dan perikanan serta Daya Kelautan dan Laut keamanan laut Perikanan Penguatan lembaga, Program Pengawasan aparatur pengawas Pengelolaan Sumber dan penegak hukum, Daya Kelautan dan serta masyarakat Perikanan

KEGIATAN

SASARAN

Pemantauan Sumber Daya Speedboat Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dibangun dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan Pemantauan Sumber Daya Pesawat patroli Kelautan dan Perikanan pengawasan (Patrol dan Peningkatan Planes) yang dibangun Infrastruktur Pengawasan Pemantauan Sumber Daya Perangkat sistem Kelautan dan Perikanan pemantauan SDKP yang dan Peningkatan dibangun Infrastruktur Pengawasan Penanganan Pelanggaran PPNS Perikanan/Aparat Bidang Kelautan dan Penegak Hukum di Perikanan Bidang KP yang ditingkatkan kemampuan teknisnya Program Pengawasan Pengawasan Pengelolaan Tersedianya Polisi Pengelolaan Sumber Sumber Daya Kelautan Khusus Pengelolaan Daya Kelautan dan Wilayah Pesisir dan Perikanan Pulau-Pulau Kecil (POLSUS PWP3K) yang kompeten

INDIKATOR

CHECKLIST


Jumlah speedboat pengawas yang dibangun

Jumlah pesawat patroli pengawasan yang dibangun

Jumlah sistem pemantauan SDKP berbasis teknologi dan komunikasi yang memadai, operasional dan terintegrasi Jumlah PPNS Perikanan/Aparat Penegak Hukum kelautan dan perikanan yang kompeten

Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompeten (orang)

59



KEGIATAN PRIORITAS


PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

CHECKLIST


Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Pengelolaan Kelompok Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat Sumber Daya Perikanan pengawas yang aktif pengawas yang aktif dalam dalam pengawasan pengawasan SDKP SDKP Peningkatan Dukungan Keterpaduan operasi Operasi pengawasan illegal fishing Manajemen dan pemberantasan illegal terpadu Pelaksanaan Tugas Teknis fishing Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP Program Pengawasan Peningkatan Dukungan Peradilan pidana Penegakan hukum bidang Pengelolaan Sumber Manajemen dan perikanan terintegrasi perikanan sampai dengan Daya Kelautan dan Pelaksanaan Tugas Teknis penuntutan Perikanan Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP Penataan Wilayah Program Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Kelembagaan Jumlah inisiasi pembentukan Pengelolaan Perikanan Perikanan Tangkap Ikan pengelolaan WPP kelembagaan pengelolaan WPP (WPP), Perijinan Kapal (wilayah) Perikanan, PeningkatanProgram Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Laut teritorial dan Jumlah laut teritorial dan perairan Ketaatan serta Perikanan Tangkap Ikan perairan kepulauan yang kepulauan yang terkelola sumber Penanganan terkelola daya ikannya (WPP) Pelanggaran Program Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Laut ZEEI yang terkelola Jumlah laut ZEEI yang terkelola Perikanan Tangkap Ikan sumber daya ikannya (WPP)

60



KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

CHECKLIST


Penataan Wilayah Program Pengelolaan Pengelolaan Perikanan Perikanan Tangkap (WPP), Perijinan Kapal Perikanan, PeningkatanProgram Pengelolaan Ketaatan serta Perikanan Tangkap Penanganan Pelanggaran Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Sumber Daya Perairan yang Jumlah perairan yang terpantau Ikan terevaluasi pengelolaan dan terevaluasi pengelolaan sumber daya ikannya sumber daya ikannya (WPP) Pengendalian Sistem perizinan pusat- Jumlah pembinaan dan integrasi Penangkapan Ikan daerah yang terintegrasi sistem perizinan pusat-daerah (Prov/Kab/Kota) Pengelolaan Sumber Daya Kapal perikanan yang Jumlah kapal perikanan yang Ikan menerapkan logbook menerapkan logbook penangkapan ikan (unit) Program Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Kapal perikanan yang Jumlah kapal perikanan yang Perikanan Tangkap Ikan dipantau oleh observer dipantau oleh observer (unit) Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Pengelolaan Kapal perikanan yang Sumber Daya Perikanan laik operasional

Jumlah kapal perikanan yang laik operasional

Penanganan Pelanggaran Perkara tindak pidana Bidang Kelautan dan kelautan dan perikanan Perikanan yang selesai disidik secara akuntabel dan tepat waktu

Jumlah perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai disidik secara akuntabel dan tepat waktu

61


Perundingan Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan PulauPulau Kecil

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

Penamaan dan pendaftaran pulau

Program Pengelolaan Pendayagunaan PulauRuang Laut Pulau Kecil

Pengelolaan pulaupulau kecil


Program Pengelolaan Ruang Laut Program Pengelolaan Ruang Laut


SASARAN

INDIKATOR

CHECKLIST


Pulau kecil yang Jumlah Pulau Kecil Yang Divalidasi divalidasi pembakuan Pembakuan Namanya (Pulau) namanya Perencanaan Ruang Laut Pulau-Pulau Kecil Terluar Jumlah pulau kecil yang memiliki Memiliki Dokumen masterplan dan bisnisplan masterplan ditetapkan melalui peraturan perundangan Pendayagunaan PulauPulau-Pulau Kecil yang Jumlah Pulau-pulau kecil yang Pulau Kecil tersedia infrastruktur dibangun sarana prasarananya kelautan dan perikanan (pulau) Pendayagunaan PulauPulau-pulau kecil yang Jumlah pulau-pulau kecil Pulau Kecil tertata lingkungannya termasuk PPKT yang tertata dan tahan terhadap lingkungannya dan tahan bencana dan perubahan terhadap bencana dan perubahan iklim iklim (pulau) Pendayagunaan PulauGugus pulau kecil yang Jumlah gugus pulau kecil yang Pulau Kecil difasilitasi investasi diinvestasikan dalam menunjang dalam menunjang pengembangan ekonominya pengembangan (pulau) ekonominya

62

USULAN DAERAH DALAM E-MUSRENBANGNAS

63

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (CONTOH) RANCANGAN AWAL RKP 2017

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Tata Ruang Laut, Penataan Ruang Konservasi dan Laut dan zonasi Rehabilitasi pesisir Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari

Penetapan Batas Pengelolaan Laut, Penamaan pulau-pulau kecil Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

PROGRAM

KEGIATAN

Program Pemetaan dan Penyelenggaraan Integrasi Informasi Geospasial Tematik Program Pemetaan Penyelenggaraan Kelautan dan Informasi Geospasial Lingkungan Pantai Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Pemetaan Rupabumi dan Toponim

Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Pemetaan dan Integrasi Tematik

SASARAN

INDIKATOR

Penyediaan IGT ekosistem pesisir dan karakteristik laut untuk penyusunan RZWP3K Penyediaan peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dan Lingkungan Laut Nasional (LLN) Survey dan pemetaan pulau

Jumlah provinsi tersedia IGT ekosistem pesisir dan karakteristik laut

Penyediaan IGT potensi SDA pulaupulau kecil

Jumlah peta potensi SDA pulau-pulau kecil

USULAN DAERAH PENGUSUL

DANA YANG DIUSULKAN (Juta Rupiah)

TARGET NASIONAL

TOTAL DANA (Juta Rupiah)

8 Prov

70.640

3 Prov: NTT, Sultra, Malut

10.425

38 NLP

9.000

1 Prov: NTT

236

550 pulau

11.000 Sultra

2.500

NTB

2.000

KET

Jumlah peta LPI dan LLN

Jumlah pulau yang tersurvey dan terpetakan

30 NLP

5.000,00

64

BADAN KEAMANAN LAUT RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS

Penanggulang an dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Peningkatan Program pengawasan Peningkatan kelautan dan Keamanan dan perikanan Keselamatan di serta Laut keamanan laut

KEGIATAN

Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut

SASARAN

INDIKATOR

TARGET NASIONAL

Terselenggaranya Operasi Bersama Kamla 27 operasi Operasi Bersama Terintegerasi Nasional Kamla Terintegerasi

USULAN DAERAH


0,00

PENGUSUL

1 provinsi (Nusa Tenggara Timur)


KET

150,00

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS

Penanggulang an dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Peningkatan Program pengawasan Pemeliharaan kelautan dan Keamanan dan perikanan Ketertiban serta Masyarakat keamanan laut

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Penyelenggaraa Meningkatnya n Kepolisian keamanan Perairan perairan

Jumlah patroli di wilayah perairan

TARGET NASIONAL

179.850 kegiatan


0,00

USULAN DAERAH

PENGUSUL

1 provinsi (Sulawesi Tenggara)


KET

480,00

65

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM


Peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran

Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam


Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET NASIONAL


Peyediaan layanan Jumlah pelabuhan yang 10 pelabuhan 53.200,00 informasi cuaca memperoleh layanan (Belawan, maritim informasi cuaca maritim Batam, Bitung, Tanjung Perak, dan prakiraan tinggi Lampung, gelombang dengan Tanjung Priok, akurasi 75% - 80 % Sorong, Makassar, Ambon, Pontianak) 11 Provinsi 31.575,00 Pengelolaan Penyediaan jumlah provinsi (Banten, Jawa Iklim Agroklimat Layanan Informasi penerima diseminasi dan Iklim Iklim informasi iklim maritim Tengah, Jawa Maritim BMKG dengan kecepatan 10 Barat, DKI Jakarta, hari - 15 hari Lampung, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan Maluku) Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG



KET

2 provinsi 9.100,00 (Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur)

0 Provinsi

0,00

66

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA/BNPB (CONTOH) RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS


PROGRAM

Penguatan Program Industri Penanggulangan Perkapalan dan Bencana Rancang Bangun Kelautan Tata Ruang Penataan Program Laut, Ruang Laut dan Penanggulangan Konservasi dan zonasi pesisir Bencana Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari


Pengelolaan pulau-pulau kecil

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET NASIONAL

34 Speedboat Polyethelyne




Penyiapan Pengadaan peralatan di Speedboat kawasan rawan Polyethelyne bencana

Jumlah Speedboat Polyethelyne

68.000,00

1 provinsi : Aceh

800,00

Pencegahan dan Tersusunnya kajian Pengurangan dan peta risiko Risiko Bencana bencana di

Jumlah kajian dan peta 24 12.000,00 risiko bencana di Kabupaten/Kota kabupaten/kota pesisir Pesisir

6 Provinsi : NTB, NTT, Sulteng, Sulsel, Sultra, Maluku

13.040,00

1 provinsi : Sultra

600,00

kabupaten/ kota pesisir untuk mendukung kegiatan rehabilitasi pesisir oleh KKP ataupun pembangunan/penge mbangan pelabuhan (tol laut) Program Pengembangan Tersedianya Data dan Jumlah Data dan 4 wilayah Informasi Penanggulangan aplikasi Informasi Kebencanaan kepulauan kebencanaan Bencana teknologi digunakan untuk digunakan untuk informasi, pengelolaan pulaukesiapsiagaan dan komunikasi dan pulau kecil (Jumlah penanggulangan kehumasan pulau-pulau kecil terluar bencana (Tersusunnya data yang rawan bencana yang memiliki indeks dan informasi kebencanaan untuk risiko tinggi) pengelolaan pulaupulau kecil terluar)

2.000,00

KET

67

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Tata Ruang Laut, Penataan Ruang Konservasi dan Laut dan zonasi Rehabilitasi pesisir Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari Perundingan Penamaan dan Penetapan Batas pendaftaran Laut, Penamaan pulau Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

PROGRAM

Program Bina Pembangunan Daerah

Program Bina Administrasi Kewilayahan

Program Bina Administrasi Kewilayahan

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET NASIONAL



DANA YANG DIUSULKAN (Juta Rupiah) 0,00

Pembinaan Terevaluasinya Jumlah evaluasi Raperda 8 provinsi Penyelenggaraan Raperda RZWP3K RZWP3K Provinsi dan Pembangunan Provinsi sebagai acuan Urusan dalam penataan ruang Pemerintahan laut dan zonasi pesisir Daerah I Penataan Wilayah Tersusunnya Jumlah rumusan kebijakan 4 rumusan Administrasi, kebijakan bidang bidang toponimi dan data kebijakan Penegasan Batas toponimi dan data wilayah Daerah, dan wilayah Toponimi

616,00

0 provinsi

2.500,00

2 provinsi (Bali 1.125,00 dan Gorontalo)

Penataan Wilayah Terbakukannya nama- Jumlah pembakuan Administrasi, nama pulau rupabumi (pulau) Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi

3.000,00

1 provinsi (Bali) 300,00

250 pulau

KET

68

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (CONTOH) RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Pengembangan Program Pembangunan Terbangunnya Bus Layanan Pengelolaan dan dan Pengelolaan air Pelayaran Penyelenggaraan Sarana nasional Transportasi Darat Perhubungan Darat Program Pengelolaan dan Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraa Penyelenggaraan Penyelenggaraan n Kegiatan di Kewajiban Transportasi Laut Bidang Lalu Pelayanan Publik Lintas dan Untuk Angkutan Angkutan Laut Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut

INDIKATOR

TARGET NASIONAL




Jumlah unit pembangunan Bus air

7 bus air

7.000,00

9 Provinsi: Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, NTB, Kalsel, Sulteng, Gorontalo

380.500,0

Jumlah Rute Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut

6 rute

186.000,0

7 Provinsi: Aceh, Sumut, Sumbar, Kepri, Jatim, NTT, Kalbar,

3.437.425, 3

KET

KEMENTERIAN PARIWISATA RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Tata Ruang Pengelolaan Laut, Wisata Bahari Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari

PROGRAM

Program Pengembangan Kepariwisataan

KEGIATAN

Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

SASARAN

INDIKATOR

TARGET NASIONAL


7 Kab

0

Meningkatnya kualitas Jumlah daerah yang dilakukan pemandu selam di pelatihan destinasi pariwisata


8 Prov: Aceh, Sumbar, Jatim, NTT, sulut, sultra, gorontalo, sulbar


KET

17.850

69

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (CONTOH) RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

Tata Ruang Rehabilitasi Program Penyelenggaraa Laut, kawasan pesisir Pengendalian DAS n Rehabilitasi Konservasi dan dan laut dan Hutan dan Reklamasi Rehabilitasi Lindung Hutan, Pesisir dan Rehabilitasi Laut serta Lahan, Wisata Bahari Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Program Pengendalian Pengendalian Pencemaran Pencemaran dan dan Kerusakan Kerusakan Pesisir dan Laut Lingkungan

SASARAN

Rehabilitasi kawasan hutan mangrove

INDIKATOR

Luas areal rehabilitasi hutan mangrove pada kawasan hutan

TARGET NASIONAL




1000 ha

10.000,00

10 Provinsi: Sumut, Riau, Kepri, NTB, NTT, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sultra, Maluku

31.811,7

Meningkatnya Jumlah kawasan yang 40 kualitas ekosistem dipulihkan ekosistemnya kawasan pantai lamun, (pantai lamun, terumbu prioritas terumbu karang karang dan vegetasi dan vegetasi pantai pantai) pada kawasan pesisir dan laut

10.000,00

13 Provinsi: Aceh, Riau, Kepri, Banten, NTB, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut

17.158,3

KET

70

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Tata Ruang Konservasi Program Laut, pesisir dan laut Penelitian, Konservasi dan Penguasaan, dan Rehabilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Iptek Laut serta Rehabilitasi Program Wisata Bahari kawasan pesisir Penelitian, dan laut Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek

KEGIATAN

Penelitian Oseanografi

Penelitian Oseanografi

SASARAN

INDIKATOR

TARGET NASIONAL




Terpantaunya Jumlah kawasan dengan Jumlah kawasan kondisi ekosistem kategori sehat terumbu karang terumbu karang yang masuk kategori sehat

10.000,00

1 provinsi (NTB)

200,00

Monitoring kondisi Jumlah kawasan dengan kesehatan kategori sehat ekosistem terumbu karang dan Terbangunnya Sistem Informasi kelautan

15.000,00

1 Provinsi (Sultra)

10.000,0 0

Jumlah tutupan karang hidup yang sama dengan kondisi awal COREMAP CTI fase III

KET

Keterangan : Jumlah lokasi ekosistem yang teridentifikasi sebagai penyerap karbon  0 provinsi

71

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (CONTOH) RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Industri Peningkatan Perikanan dan produksi ikan, Hasil Laut garam dan rumput laut

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET NASIONAL


Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap


Pengelolaan Kapal Kapal Perikanan yang Perikanan, Alat terbangun Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

Jumlah Kapal Perikanan yang terbangun (unit) 2.500 unit kapal perikanan

Pengelolaan Kapal Kapal perikanan > 30 GT Jumlah kapal perikanan Perikanan, Alat yang terbangun di wilayah > 30 GT yang Penangkap Ikan, perbatasan terbangun di wilayah dan Sertifikasi Awak perbatasan (unit) Kapal Perikanan Pengelolaan Kapal Alat penangkap ikan dan Jumlah alat penangkap Perikanan, Alat alat bantu penangkapan ikan dan alat bantu Penangkap Ikan, ikan yang terbangun dan penangkapan ikan yang dan Sertifikasi Awakdioperasionalkan terbangun dan Kapal Perikanan dioperasionalkan (unit)

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan daerah prioritas mendukung Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT)

Jumlah penataan pelabuhan perikanan daerah prioritas mendukung Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) (lokasi)

25 unit kapal

10.000 unit alat tangkap

15 lokasi




KET

27 Provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kep.Babel, Kepri, Jabar, Jateng, DIY, 1.830.000,0 1.113.191,5 Banten, NTB, NTT, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut, Papbar) 11 Provinsi (Aceh, Kepri, NTB, NTT, Kalteng, Kaltim, Sulut, 48.000,00 190.840,0 Sulteng, Sultra, Gorontalo, Maluku) 24 Provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kep.Babel, 300.000,00 Kepri, Jabar, Jateng, DIY, 369.788,2 Banten, NTB, NTT, Kalteng, Kaltara, Sulut, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Papbar) 19 Provinsi (Aceh, Sumbar, Riau, Lampung, Kepri, Jatim, 125.000,00 Bali, NTB, NTT, Kalteng, 1.279.647,0 Kaltara, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Papbar)

72

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (CONTOH) RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Industri Perikanan danPeningkatan Program Hasil Laut produksi ikan, Pengelolaan garam dan Sumber Daya rumput laut

KEGIATAN

SASARAN


PENGUSUL

Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut (kawasan, kumulatif)

Penguatan Logistik Gudang Beku (Cold Hasil Kelautan dan Storage) di Sentra Perikanan Perikanan

Jumlah Gudang Beku 18 Provinsi (cold storage) yang (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, tersedia di daerah sentra Bengkulu, Lampung, perikanan (unit) 20 unit gudang 600.000,00 Kep.Babel, Kepri, Jatim, NTB, beku NTT, Kaltara, Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku)


Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan


Program Pendayagunaan Pengelolaan Ruang Pesisir Laut

Program Pendayagunaan Pengelolaan Ruang Pesisir Laut

Perundingan Pengelolaan Penetapan Batas Laut, pulau-pulau Penamaan Pulau, dan kecil Pengelolaan PulauPulau Kecil

TARGET NASIONAL

Pengelolaan Kawasan kebun Sistem bibit rumput laut Perbenihan Ikan yang dibangun

Perikanan Budidaya


INDIKATOR

USULAN DAERAH

Vegetasi pantai untuk Jumlah kawasan di rehabilitasi kawasan pesisir/pantura jawa pesisir yang direhabilitasi

Kawasan pesisir yang Jumlah Kawasan pesisir meningkat yang meningkat ketangguhannya ketangguhannya terhadap bencana dan terhadap bencana dan dampak perubahan dampak perubahan iklim iklim (kawasan) Program Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil yang Jumlah Pulau-pulau kecil Pengelolaan Ruang Pulau-Pulau Kecil tersedia infrastruktur yang dibangun sarana Laut kelautan dan prasarananya (pulau) perikanan

330 kawasan kebun bibit

3 juta batang mangrove

25 kawasan pesisir

31 pulau

60.000,00

15 Provinsi (Aceh, Sumut, Kepri, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kaltara, Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut)


KET

66.532,0

1.080.280,0

30.000,00

7 Provinsi (Kepri, Jabar, Jatim, Banten, NTB, Sultra, Papbar)

4.480,0

37.000,00

9 Provinsi (Riau, Jatim, NTB, Kalteng, Sulut, Gorontalo, Maluku, Malut, Papbar)

13.890,0

210.000,00

14 Provinsi (Sumut, Riau, Kepri, Jatim, Banten, NTB, NTT, Kaltara, Sulut, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut)

145.775,0

73

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Perundingan Pengelolaan Program Penetapan Batas pulau-pulau kecil Pengembangan Laut, Penamaan Daerah Tertentu Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Program Pengembangan Daerah Tertentu

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET NASIONAL

Pengembangan Pembangunan PLTS di Jumlah pembangunan PLTS 46 PLTS di 23 Daerah Pulau Kecil pulau kecil dan terluar komunal di pulau kecil dan Kab dan Terluar di daerah tertinggal terluar di daerah tertinggal

Pengembangan Meningkatnya Daerah Pulau Kecil pemenuhan dan Terluar kebutuhan air bersih di pulau kecil terluar di daerah tertinggal

Jumlah sarana air bersih yang dibangun di pulau kecil terluar di daerah tertinggal

TOTAL DANA (Juta Rupiah) 0,00

2.300 KK di 23 0,00 Kab

USULAN DAERAH PENGUSUL 4 provinsi (Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara)

DANA YANG DIUSULKAN (Juta Rupiah) 21.200,00

5 provinsi (Sulawesi 19.200,00 Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara)

KET

Terutama mendukung PN Daerah Tertinggal (alokasi di PNDaerah Tertinggal)

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Kesejahteraan Peningkatan Program Nelayan, akses terhadap Peningkatan Pembudidaya bantuan/stimulan Penghidupan Ikan, dan , akses modal dan Berkelanjutan Petambak Garam bantuan sarana Berbasis Usaha produksi Mikro Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

KEGIATAN

Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro Melalui Koperasi

SASARAN

Meningkatnya posisi tawar dan keberlanjutan usaha mikro untuk mendukung ketahanan maritim Penguatan Meningkatnya posisi Kelembagaan tawar dan Usaha Mikro keberlanjutan usaha Melalui Koperasi mikro untuk mendukung ketahanan maritim

INDIKATOR

TARGET NASIONAL


Kelompok usaha bersama 100 Kelompok 800,00 Pra Koperasi pra koperasi yang didampingi untuk membentuk koperasi

Koperasi berasal dari pengusaha mikro yang difasilitasi akta koperasi

100 Akta

350,00


DANA YANG DIUSULKAN (Juta Rupiah) 2.171,50

6 Provinsi (Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo dan Sulawesi Barat) 6 Provinsi (Sumatera 1.323,00 Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku)

KET

74

KEMENTERIAN ESDM RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Industri Perikanan Pengadaan dan Hasil Laut sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan

PROGRAM

KEGIATAN

Program Pengelolaan Pembinaan dan dan Penyediaan Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan Penyusunan Ketenagalistrikan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Program Pengelolaan Penyusunan Ketenagalistrikan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Program Pengelolaan Penyusunan Ketenagalistrikan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Penetapan Batas Pengelolaan Program Pengelolaan Pembinaan, Laut, Penamaan pulau-pulau kecil Energi Baru Pengawasan dan Pulau, dan Terbarukan Dan Pengusahaan Pengelolaan Konservasi Energi Aneka Energi Baru Pulau-Pulau Kecil Terbarukan

SASARAN

INDIKATOR

Terwujudnya subsidi solar menjadi subsidi LPG untuk nelayan

Relokasi subsidi solar menjadi subsidi LPG untuk nelayan (Paket)

Meningkatnya kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014)

Fasilitasi Penambahan kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014)(MW)

Terbangunnya Gardu Induk (kapasitas terpasang)

Fasilitasi pembangunan Gardu Induk (kapasitas terpasang) (MVA)

Terbangunnya Jaringan Fasilitasi pembangungan Transmisi dan distribusi Jaringan Transmisi dan (panjang terpasang) distribusi (panjang terpasang) (KMS)

Terlaksananya pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT

Jumlah unit pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT untuk pulau-pulau kecil (unit)

TARGET NASIONAL




10.000

2 provinsi : Babel, Sulsel

10.200

6.389

2 provinsi : Aceh, Kalbar

51.500

26.410

0 provinsi

10.986

0 provinsi

12

0 provinsi

KET

75

KEMENTERIAN SOSIAL RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Program Penanganan Peningkatan akses terhadap Fakir Miskin bantuan/stimu lan, akses modal dan bantuan sarana produksi

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Penanganan Bantuan stimulan usaha Jumlah keluarga miskin di Fakir Miskin ekonomi produktif bagi wilayah pesisir yang Pesisir, Pulaukeluarga miskin di wilayah memperoleh bantuan usaha Pulau Kecil dan pesisir ekonomi produktif (KK) Perbatasan Antar Pelatihan pendamping Jumlah pendamping usaha Negara usaha ekonomi produktif ekonomi produktif bagi fakir bagi keluarga miskin di miskin di wilayah pesisir yang wilayah pesisir mengikuti pelatihan

USULAN DAERAH DANA YANG PENGUSUL DIUSULKAN (Juta Rupiah)

TARGET NASIONAL


26.100

98.065

7 provinsi : Sumut, Aceh, Bengkulu, Kepri, NTT, Sulteng, Sultra

11.080

720

5.400

3 provinsi: Aceh, Bengkulu, Kepri

300

KET

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Penanggulanga Peningkatan Program n dan pengawasan Pemeliharaan Penyelesaian kelautan dan Keamanan dan IUU Fishing perikanan serta Ketertiban dan Keamanan keamanan laut Masyarakat Laut

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Penyelenggaraa Meningkatnya Jumlah patroli di n Kepolisian keamanan perairan wilayah perairan Perairan

TARGET NASIONAL

179.850 kegiatan


0,00



KET

1 provinsi (Sulawesi 480,00 Tenggara)

76

KEMENTERIAN PUPR (1) RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Konektivitas (tol) Insentif Usaha dan Program Perencanaan Rencana induk dan Jumlah dokumen rencana laut dan industri Iklim Investasi Pengembangan Infrastruktur rencana pengembangan induk dan rencana maritim Infrastruktur Wilayah Pekerjaan Umum infrastruktur bidang PUPR pengembangan infrastruktur dan Perumahan terpadu (antarsektor, bidang PUPR terpadu Rakyat antarwilayah antarsektor, antarwilayah pengembangan strategis, pengembangan strategis, antartingkat antartingkat pemerintahan pemerintahan dan dan antarpulau antarpulau) Program Pengembangan Penyusunan Jumlah Area Inkubasi Pada Pengembangan Kawasan Perencanaan, Kawasan Strategis yang Infrastruktur Wilayah Strategis Pembebasan lahan dan Dibangun Pembangunan Area Inkubasi Pada Kawasan Strategis Tata Ruang Laut, Rehabilitasi Program Pengelolaan Konservasi, Terbangunnya/peningkat Panjang Sarana dan Konservasi dan kawasan pesisir Sumber Daya Air Pengendalian an pengaman pantai Prasarana Pengaman Pantai Rehabilitasi Pesisir dan laut Banjir, Lahar untuk melindungi pantai Yang Dibangun/Ditingkatkan dan Laut serta Gunung Berapi dari abrasi (Breakwater, Seawall) Wisata Bahari dan Pengaman Pantai

Program Penelitian Penelitian dan Dan Pengembangan Pengembangan Kementerian PUPR Bidang Sumber Daya Air

Penerapan Teknologi Jumlah Penerapan Teknologi Pengaman Pantai, Pengaman Pantai, termasuk termasuk Teknologi Teknologi Modular Apung Modular Apung untuk untuk Breakwater Breakwater Program Penelitian Penelitian dan Pengembangan Teknologi Jumlah Teknologi Pengaman Dan Pengembangan Pengembangan Pengaman Pantai Pantai yang Dikembangkan Kementerian PUPR Bidang Permukiman

USULAN DAERAH

TARGET NASIONAL


PENGUSUL

1 Dokumen

5.400

1 provinsi: Kepri

62.000

0 provinsi


KET

3.168.000

20 provinsi : Aceh, Sumbar, Riau, Bengkulu, Kepri, Jabar, jateng, banten, bali, 6.211.132,06 NTB, NTT, kalteng, kaltara, sulut, sulut, sutra, gorontalo, sulbar, maluku, malut

36 km

686.261,30

3

35.506,6

0 provinsi

2

14.451

0 provinsi

77

KEMENTERIAN PUPR (2) RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Tata Ruang Laut, Rehabilitasi Konservasi dan kawasan pesisir Rehabilitasi Pesisir dan laut dan Laut serta Wisata Bahari

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Program Penelitian Penelitian dan Penerapan Terbatas (Pilot Jumlah Penerapan Terbatas Dan Pengembangan Pengembangan Project) Teknologi (Pilot Project) Teknologi Kementerian PUPR Bidang Jalan dan Modular Apung untuk Modular Apung untuk Jembatan Jembatan Jembatan Program Penyelenggaraan Terlatih dan terdidiknya ASN yang mengikuti Pengembangan Pendidikan dan ASN yang menangani pelatihan dan pendidikan Sumber Daya Pelatihan Pantai Pantai Manusia Sumber Daya Air dan Konstruksi Program Pengelolaan Konservasi, Terbangunnya Sarana dan Panjang Sarana dan Sumber Daya Air Pengendalian Prasarana Pengendali Prasarana Pengendali Banjir Banjir, Lahar Banjir Di Daerah Pantai/ Yang Dibangun/Ditingkatkan Gunung Berapi Muara (Kanal, Normalisasi, Tebing, dan Pengaman Stasiun Pompa dan Kolam Pantai Retensi) Program Pengelolaan Operasi dan Terbangunnya/peningkat Panjang Sarana dan Sumber Daya Air Pemeliharaan an pengaman pantai Prasarana Pengaman Pantai Sarana Prasarana untuk melindungi pantai Yang Di Pelihara SDA dari abrasi (Breakwater, Seawall)

Penetapan Batas Pengelolaan Program Laut, Penamaan pulau-pulau kecil Pengembangan Pulau, dan Perumahan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Penyediaan Rumah Khusus

Tersedianya rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, sentra nelayan, dan perbatasan negara sebanyak 50.000 unit yang dilengkapi degan PSU pendukung Program Pembinaan Pembinaan dan Terbangunnya SPAM Dan Pengembangan Pengembangan kawasan khusus Infrastruktur Air Minum Permukiman

Jumlah rumah khusus yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan khusus (kumuh perkotaan, kawasan nelayan, dan kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar)

USULAN DAERAH

TARGET NASIONAL


PENGUSUL

1

15.000

0 provinsi

386

9.731

0 provinsi

51,1 km

188 km

314.647,70

193.655,60


KET

10 provinsi : Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, 1.543.929,50 Babel,NTB, kalteng, kaltara, sultra, malut 8 provinsi : Sumut, bengkulu, jateng, sulut, sulsel, sultra, sulbar, maluku

4.634

0 provinsi

350000 SR

2 provinsi : NTB, Sultra

795.794,30

4.200

78

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL/LAPAN (CONTOH) RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS


KEGIATAN PRIORITAS

Pemetaan dan Perundingan penetapan batas laut

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET NASIONAL

Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

Pengembangan Produk litbangyasa Teknologi dan teknologi dan data Data penginderaan jauh Penginderaan Jauh

Jumlah model, pedoman, modul, dan prototipe di bidang teknologi dan data penginderaan jauh yang operasional untuk pemantauan sumber daya alam, lingkungan, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim

USULAN DAERAH


PENGUSUL

90.671,0

1 Provinsi : Sumut


KET

2.500,0

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI /BPPT (CONTOH) RANCANGAN AWAL RKP 2017 PROGRAM PRIORITAS


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Pembangunan/ Program pengembangan Pengkajian dan pelabuhan Penerapan umum Teknologi

KEGIATAN

SASARAN

Pengkajian dan Inovasi Teknologi Penerapan Industri Perkapalan Teknologi dan Infrastruktur Rekayasa Kepelabuhanan Industri Maritim

INDIKATOR

Jumlah Prototipe Bangunan Pengendali Sedimen yang dimanfaatkan

TARGET NASIONAL

DED Bangunan Pengendali Sedimen

USULAN DAERAH


PENGUSUL

2.900,00

2 Provinsi : Bengkulu, NTT


KET

403.000,0 0

79

K/L

Daerah Pengusul

Kejaksaan

0 Provinsi

Kemen Luar Negeri

0 Provinsi

Mahkamah Agung

0 Provinsi

Bapeten

0 Provinsi

Batan

0 Provinsi

BNPP

0 Provinsi

80

TERIMA KASIH [email protected] Telp/Fax: 021-3107960

81

LOKASI 24 PELABUHAN STRATEGIS

MALAHAYATI

BELAWAN/ KUALA TANJUNG

PONTIANAK

BATU AMPAR BATAM

JAMBI

KARIANGAU BALIKPAPAN BANJARMASIN

PALARAN SAMARINDA PANTOLOAN

SAMPIT

KENDARI

BITUNG TERNATE

AMBON

SORONG

JAYAPURA

TELUK BAYUR

PALEMBANG PANJANG TANJUNG PRIOK/ KALI BARU

MAKASAR

TANJUNG EMAS /SEMARANG

 PELABUHAN HUB TANJUNG PERAK

TENAU KUPANG

 PELABUHAN FEEDER

82

LOKASI 25 PULAU-PULAU KECIL (SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU)

15 Lokasi 2015-2016 : Simeuleu Natuna Kepulauan Sangihe Saumlaki Merauke Mentawai Nunukan Kepulauan Talaud

Morotai Biak Numfor Sarmi Timika Tual Rote Ndao Moa

Indikasi 10 Lokasi 2017 : Anambas Wakatobi Indragiri Hilir Kotabaru Pemangkat Sumenep Kepulauan Aru Sabu Raijua Kayong Utara Belitung

83

Sasaran Prioritas dalam Rancangan Awal RKP 2017 Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim

No.

Kegiatan Prioritas

Sasaran, al

1.

Pembangunan/ Pengembangan pelabuhan umum

• 24 pembangunan fasilitas pelabuhan laut

2.

Pengembangan Layanan Pelayaran Nasional

• Subsidi angkutan barang pada 6 rute • Desain Standar Kapal Kontainer 100 TEUS • 1 rumusan kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran perintis

3.

Insentif Usaha dan Iklim Investasi

• 1 rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu • 3 area inkubasi pada kawasan strategis yang dibangun

4.

Penguatan SDM Perkapalan dan Kepelautan

• 223.723 orang Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut

5.


• Master Plan Klaster Galangan yang dimanfaatkan berupa 1 Draft Master Plan dan 1 DED crane kapal 100 TEU • 1 rumusan kebijakan mendukung Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan

6.

Peningkatan Keamanan dan keselamatan pelayaran

• 10 pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang

84

Sasaran Prioritas Industri Perikanan dan Hasil Laut No.

Kegiatan Prioritas

Sasaran, al

1.

Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut

2.

Pengadaan sarpras pendukung produksi KP

3.

Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan

• Pelatihan 35.000 masyarakat kelautan dan perikanan • 70.000 kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh

4.


5.

Penelitian, pengembangan teknologi, dan inovasi iptek

• • • • • • • • •

20 gudang beku (cold storage) di Sentra Perikanan 40 sarana dan prasarana logistik 215 lokasi pasar di lokasi sentra kelautan dan perikanan 45 lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan 55 lokasi fasilitasi sarana dan prasarana produk kelautan Pengkajian stok perikanan di 11 WPP 75 inovasi teknologi perikanan yang dikembangkan 2 data riset radioekologi terestrial dan kelautan lokasi ekosistem yang teridentifikasi sebagai penyerap karbon

6.

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Karantina Ikan

• • • •

88% penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk kedalam wilayah RI 342 lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina 1.325 Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (HACCP) yang diterbitkan 76% exit dan entry point wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi

• • • • • • • • • • • •

2500 unit kapal perikanan yang terbangun 10.000 unit alat penangkap ikan 25 pelabuhan perikanan daerah prioritas mendukung Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) 330 kawasan kebun bibit yang terbangun 1,2 juta ekor produksi induk unggul di Unit Pelayanan Teknis/Daerah (UPT/UPTD) 750 kelompok penerima peralatan dan mesin perikanan budidaya 144 lokasi percontohan teknologi anjuran (termasuk biofloc) 25 lokasi pakan mandiri yang dibangun 65% kualitas garam KP1 terhadap total keseluruhan 24.000 ha lahan garam yang difasilitasi Bantuan mesin dan peralatan industri pengolahan rumput laut pada 1 unit usaha 10.000 paket konversi bahan bakar bensin ke bahan bakar LPG untuk kapal nelayan kecil

85

Sasaran Prioritas Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari No.

Kegiatan Prioritas

Sasaran, al

1.

Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

• • • •

15 Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan KSNT yang memiliki rencana zonasi 8 provinsi yang tersedia Informasi Geospasial Tematik (IGT) ekosistem pesisir dan karakteristik lautnya 8 provinsi yang memiliki rencana zonasi 8 Provinsi yang terfasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi • model, pedoman, modul, dan prototipe di bidang penginderaan jauh yang operasional untuk pemantauan sumber daya alam, lingkungan, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim

2.


• • • • •

30 Kawasan Konservasi Perairan yang meningkat pengelolaannya dan kualitas lingkungannya 19 keanekaragaman hayati laut yang ditingkatkan populasinya, dilindungi dan dilestarikan kawasan terumbu karang yang masuk kategori sehat penataan pengelolaan 6 kawasan mangrove di 2 Ekoregion (Sumatera dan Jawa) 10 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Non Taman nasional pada kawasan pesisir dan laut terbentuk dan beroperasi

3.


• • • • • •

3 juta batang mangrove untuk rehabilitasi kawasan pesisir/ Pantura Jawa 25 Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim Pemantauan tutupan karang hidup 36 km panjang pengaman pantai yang dibangun 3 penerapan teknologi pengaman pantai, termasuk teknologi modular apung untuk breakwater 40 kawasan terpulihkan fungsi ekosistemnya

4.


5.


• 16 Pilot Project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk • 2 kawasan pesisir (Teluk Jakarta dan Teluk Semarang) yang menurun beban pencemarannya • 6 Kawasan yang dibangun/dikembangkan sarana prasarana untuk Wisata Bahari  7 kab destinasi pariwisata yang dilakukan pelatihan wisata  DED Pelabuhan Eco-Marina Belitung • 7 kab destinasi pariwisata yang dilakukan pelatihan pemandu selam • DED Pelabuhan Eco-Marina Belitung

86

Sasaran Prioritas Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam No.

Kegiatan Prioritas

Sasaran, al

1.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur sentra nelayan dan pelaku KP lainnya

• 110 kawasan sentra/kampung nelayan yang ditata dan terintegrasi

2.

Peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan

• 1.000.000 orang nelayan yang terlindungi

3.

Peningkatan Akses terhadap bantuan/ stimulan, akses modal dan bantuan

• • • • •

4.


• 58 Sentra Nelayan yang terbangun Sistem Informasi Nelayan • 1 Sistem informasi pemasaran hasil perikanan • 8 Model Sosial Ekonomi Pembangunan Sektor KP • 11 provinsi penerima diseminasi informasi iklim maritim dengan kecepatan 10 hari - 15 hari • Operasionalisasi sistem otomatisasi zona potensi penangkapan ikan (ZPPI)

2.100 kelompok usaha nelayan yang meningkat kapasitasnya 900 kelompok masyarakat yang ditingkatkan skala usahanya di bidang perikanan budidaya 160 unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi 26.100 keluarga miskin di wilayah pesisir yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif 25 Koperasi / sentra usaha mikro/kecil yang diperkuat sistem bisnisnya

87

Sasaran Prioritas Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut No.

Kegiatan Prioritas

1.


2.


3.

Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), perijinan kapal perikanan, peningkatan ketaatan serta penanganan pelanggaran

Sasaran, al • • • • • • •

150 hari operasional kapal pengawas 120 hari operasional pesawat patroli 6 kapal pengawas yang dibangun 179.850 kegiatan patroli di wilayah perairan 27 operasi bersama kamla terintegrasi nasional 60 orang PPNS Perikanan/Aparat Penegak Hukum kelautan dan perikanan yang kompeten 1.655 Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan • pembinaan dan integrasi sistem perizinan pusat-daerah pada 15 lokasi • inisiasi pembentukan kelembagaan pengelolaan WPP pada 2 wilayah • 9 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terkelola sumber daya ikannya • 750 kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan

Sasaran Prioritas Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil No.

Kegiatan Prioritas

1.

Pemetaan dan Perundingan Batas Laut

2.


3.

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Sasaran, al

• Peta Segmen Garis Batas Wilayah Negara untuk 5 wilayah perbatasan • 80% perundingan batas wilayah di laut dan darat berhasil diselenggarakan • 127.000 km persegi citra satelit resolusi sangat tinggi untuk daerah perbatasan, update pulau-pulau terluar, dan update kawasan strategis • 550 pulau yang tersurvey dan terpetakan • 550 pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya • Pembakuan rupabumi pada 250 pulau • 31 pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya • 10 pulau kecil terluar yang memiliki dokumen masterplan • Pembangunan 46 PLTS di 23 kab di pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal • 12 unit pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT • 4.634 rumah khusus yang dilengkapi dengan prasarana sarana umum (PSU)

88

MULTILATERAL MEETING II PRIORITAS NASIONAL KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

Recommend Documents