KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MULTILATERAL MEETING TAHAP I
PRIORITAS NASIONAL: KESEHATAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MULTILATERAL MEETING TAHAP I
PRIORITAS NASIONAL: KESEHATAN Disampaikan oleh:
Subandi Sardjoko Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, 23 Februari 2016
OUTLINE I.
PENGANTAR
II.
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS: PEMBANGUNAN KESEHATAN
III.
PEMBAHASAN MATRIKS KEGIATAN PRIORITAS
IV.
RENCANA TINDAK LANJUT
3
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)
TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.
Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya. 4
I. PENGANTAR: PENDEKATAN PEMBANGUNAN
Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kesehatan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kemenkes, BPOM, BKKBN, Kemen PU dan PR, Kemenhub, Kemendikbud, Kemen LHK, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemensos, Kemenpora, Kementan, Kemendag, Kemenkominfo, serta Pemerintah Daerah.
Integratif: Pencapaian Pembangunan Kesehatan misalnya Gerakan Masyarakat Sehat perlu dilakukan secara terintegrasi melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga, kampanye dan sosialisasi hidup sehat, penyediaan ruang terbuka hijau, konektivitas antar moda transportasi, peningkatan cukai rokok, pengelolaan sampah, keamanan pangan, penyelenggaraan UKS dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).
Spasial: pembangunan fasilitas kesehatan baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, aksesibilitas dengan jalan, transportasi umum, ketersediaan listrik dan air bersih, dan lain-lain.
5
Proses Perencanaan
Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L dan lintas wilayah. Oleh karena itu Bappenas bertindak sebagai system integrator dan resource allocator antar K/L dan pemerintah daerah agar sinergi bisa tercapai.
Dalam pembahasan dengan K/L akan dilakukan pendekatan: Money follow function diubah menjadi Money follow program. Dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akan minimal alokasinya Pemantapan penyederhanaan nomenklatur, diperkuat dengan pengujian pada setiap program/kegiatan: Apakah proyek ini perlu? Apakah proyek ini perlu sekarang? Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam proyek ini? Apakah proyek akan dapat lebih efisien?
6
I. PENGANTAR
TUJUAN Pertemuan Multilateral 1. Melibatkan multistakeholder K/L, BUMN, dan Pemda dalam merumuskan rencana pembangunan tahun 2017.
2. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur. 3. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017 serta hasil Identifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait. 4. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.
5. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas dan kegiatan prioritas 7
Pengantar (2)
KELUARAN Multilateral meeting • Pembahasan terhadap: 1. Sasaran prioritas nasional
2. Arah Kebijakan prioritas nasional 3. Program Prioritas (Level 1) 4. Kegiatan Prioritas (level 2) 5. Penjelasan kerangka regulasi
Keluaran digunakan sebagai bahan dalam Bilateral Meeting: • Form B (sasaran prioritas, program K/L, kegiatan K/L, indikator sasaran) • Form C (kerangka pendanaan)
• Form D (kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan) • Form E (lokasi) PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR : Program/Kegiatan KL tidak dilakukan perubahan – hanya sebagai “rumah” Perubahan dilakukan pada sasaran/output dan indikator
8
II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS: PEMBANGUNAN KESEHATAN
9
PEMBANGUNAN KESEHATAN Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan No 1
Sasaran
b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB), diukur dengan proksi: • Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen)
3
2015
2016
2017
2019
n.a
n.a
n.a
306
75,0
77,0
79,0
85,0
70,4 (2013)
72,0
74,0
76,0
80,0
32 (2012)
n.a
n.a
n.a
24
71,3 (2013)
75,0
78,0
81,0
90,0
32,9 (2013)
31,3
30,5
29,6
28,0
2,60 (2012)
2,37
2,36
2,33
2,28
0,46 (2014)
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat a. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI), diukur dengan 346 proksi: (SP, 2010) • Persalinan di fasilitas kesehatan (persen) 70,4 (2013) • Kunjungan Antenatal (K4) (persen)
2
Baseline (2014)
c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular a. Prevalensi HIV (persen) b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)
297 (2013) 7,2 (2013)
280 6,9
271 6,4
262 5,9
245 5,4
25,8 (2013)
25,0
24,6
24,2
23,4
e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
15,4 (2013)
15,4
15,4
15,4
15,4
68,0
77,0
Min. 95
Meningkatnya Perlindungan Finansial a. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen)
51,8 60,0 (Okt, 2014) 4 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan a. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang 10 (2014) 94 tersertifikasi akreditasi nasional b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen 71,2 (2013) 75,2 imunisasi dasar lengkap pada bayi c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga 1.015 (2013) 1.200 kesehatan 5 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Keterangan: Data AKI dan AKB diperoleh melalui survei skala besar dan tidak tersedia setiap tahun
Arah Kebijakan 1. Memperkuat upaya promotif dan preventif
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan • Pembiayaan kesehatan. • Penyediaan, distribusi, dan mutu sediaan farmasi, alkes, dan makanan • Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan • Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan • Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan
3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat 4. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Kebijakan terkait Revolusi Mental:
190
287
481
Meningkatkan responsifitas pelayanan kesehatan
80,2
85,2
95,2
Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat)
2.000
3.000
5.600
Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll)
10
PEMBANGUNAN KESEHATAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Kemenkes, Kemenpora, Kemendikbud, BPOM, BPJS, Kementan, Kemen KP, Kemensos, Kemenag, Kemenristekdikti, Kemenkeu, Kemen PDTT, Kemen PANRB, Kemenkominfo, Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, BPOM, Kemen LHK, Kemenaker, Kemen PUPR, Kemendagri, BNN, Pemda
A Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Sehat
D BKKBN, Kemenkes, BPS, Kemensos, BPOM Kemendagri, Kemendikbud, Pemda
Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
PRIORITAS NASIONAL
B
Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Kemenkes, BPJS, Kemensos, BPS, Kemen PANRB, Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenristekdikti, BPOM, BNPB, Pemda, BPPT
C
PROGRAM PRIORITAS
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Kemenkes, Kemendikbud, Kemenperin, Kementan, Kemendag, BKKBN, BPOM, Kemenag, Kemensos, Kemenpora Kemen PPPA, Kemenkominfo, Kemen PUPR, Kemenaker Kemen KP, Kemen PDTT, Kemendagri
11
PEMBANGUNAN KESEHATAN Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat” LEVEL 2
Kemen PANRB, Kemenaker
Kementan, Kemenkes
BPOM
Kemenag
Olahraga dan deteksi dini penyakit di kantor
Kampanye, Deteksi dini dan pencegaha n penyakit
Komenkominfo, Kemenkes, BPJS
Kantin sekolah sehat, UKS, kampus bebas Narkoba
Karang Kitri, Konsumsi buah dan sayur lokal
Keamanan jajanan sekolah , pengawasa n label dan iklan
Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Sehat”
Ceramah agama, penyuluhan kesehatan calon pengantin, Pesantren sehat
Kemenkeu
Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag
Senam, Poco-Poco, Olahraga Kemen PANRB, rekreasi, Kemenpora, Lomba Pemda Olahraga, Sentra Olahraga Lapangan desa, car free day, Jalur Pemda sepeda dan pejalan kaki, Kawasan tanpa rokok, Pengelolaa n Sampah, pencegaha n kebakaran hutan
Peningkata n cukai rokok
Kemenhub POLRI
Keselamata n Berkendara , Konektivita s moda transportasi
Air bersih, sanitasi, ruang terbuka di perumahan , Posyandu
Gemar makan ikan, Perbaikan gizi balita dan ibu Kemen KP, hamil Kemenkes
Kemen LHK
Kemen PUPR, Kemendes PDTT, Kemensos
Slide - 12
Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat” (Kegiatan Germas sedang dalam proses finalisasi pembahasan dengan K/L terkait) LEVEL 2 PROGRAM PRIORITAS
Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara
Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat
• Kampanye dan law enforcement keselamatan berkendara (Kemenhub, POLRI) • Sekolah ramah anak (Kemendikbud, Kemenag, KPPA)
• Sosialisasi (Surat Edaran) Germas di instansi pemerintah (Kemen PAN dan RB) • Nomenklatur APBD kegiatan Germas (Kemendagri) • Pedoman dana desa (Kemendes dan PDTT), desa pangan aman (BPOM) • Kajian insentif daerah Germas (Kemenkeu) ?
Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol • Peningkatan cukai rokok (Kemenkeu) • Kawasan tanpa rokok (Kemendikbud Kemenristek DIKTI) • Sekolah dan kampus , tempat kerja, bebas narkoba (Kemdikbud, Kemenristek DIKTI, Kemenag, Kemenaker, KemenPAN RB, BNN) • Akses pembelian alkohol (Kemendag)
Peningkatan kualitas lingkungan • Air bersih dan sanitasi (Kemen PU dan Pera, Kemenag) • Pencegahan kebakaran hutan, pengolahan sampah, pengendalian pencemaran, penegakan hukumnya (Kemen LHK) • Ruang terbuka hijau (Kemen ATR, Kemen PU dan Pera) • Rehab rumah tidak layak huni (Kemensos, Kemen PU dan pera)
A
Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Sehat”
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat • Kampanye hidup sehat (Kemenkes) • Sosialisasi K3 (Kemenaker) • Penyuluhan kesehatan (Kemenkes, BKKBN) • Kursus calon pengantin, pesantren sehat (Kemenag) • Posyandu aktif (Kemenkes, Kemendes dan PDTT) • Riset PTM (Kemenkes) Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini • Deteksi dini PTM (Kemenkes, TNI, POLRI) • P4GN (BNN) • Pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai (Kemen BUMN, Kemenaker) • UKS, poskestren (Kemendikbud, Kemenag, BNN)
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan
KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi • Jalur sepeda dan pejalan kaki (Kemenhub, Kemen PU dan PERA) • Olahraga rekreasi (Kemenpora) • Lomba olahraga (Kemenpora, Kemendikbud, Kemenag) • Event olahraga (Kemenpora, Kemenpar)
• • • • • • •
KRPL (Kementan), Konsumsi buah dan sayur (Kementan) Suplementasi gizi (Kemenkes) Kantin sehat (Kemendikbud, Kemenag, Kemenristek DIKTI, BPOM) Keamanan jajanan sekolah (BPOM) Pengawasan label dan iklan (BPOM) Fortifikasi (Kemenperin) Pasar Sehat (Kemendag, Kemenkes, Badan POM, KemenKop UKM)
13
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan PERLUASAN KEPESERTAAN JKN/KIS • Peningkatan Kepesertaan PBI JKN/KIS (Kemenkes) • Verifikasi dan validasi PBI (Kemensos) • Monev terpadu JKN (Kemenko PMK) • Pengembangan skema PPP di bidang kesehatan (Kemenkes)
LEVEL 2
PENYEDIAAN, DISTRIBUSI, DAN MUTU SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN
PENYEDIAAN, PERSEBARAN DAN KUALITAS SDM KESEHATAN • Peningkatan jumlah lulusan tenaga kesehatan (Kemenristek dan DIKTI) • Penempatan (peningkatan jumlah formasi nakes, team based) (KemenPAN&RB, Kemenkes) • Pelaksanaan Internship (Kemenkes) • Insentif nakes (Kemenkes)
PENGUATAN SISTEM INFORMASI, MANAJEMEN DAN LITBANG KESEHATAN • Pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi (rujukan online, rekam medis, telemedicine, izin edar produk) Revolusi Mental (Kemenkes, Kemenkominfo, BPOM) • Sistem pelaporan data kesehatan prioritas (Kemenkes, BPOM BPS) • Litbang di bidang tanaman obat dan obat tradisional (Kemenkes, BPOM, LIPI, BPPT)
PROGRAM PRIORITAS
B
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
• Pengadaan dan distribusi obat dan vaksin ke puskesmas (Kemenkes, Kemenhub) • Sistem informasi logistik farmasi dan alkes (Kemenkes) • Pengawasan keamanan, kemanfaatan dan mutu obat dan makanan (BPOM) • Penelitian di bidang bahan baku obat dan alat kesehatan (Kemenkes, Kemeristek DIKTI, LIPI, BPPT) • Kemandirian bahan baku obat dan perlindungan industri bahan baku obat dalam negeri (Kemenkes, Kemenperin, Kemendag, BPOM, BPPT)
PENYEDIAAN FASILITAS KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN YANG BERKUALITAS (Kemenkes) • Akreditasi RS dan Puskesmas • Penguatan sistem rujukan • Pemenuhan fasyankes di DTPK (termasuk pembangunan RS Pratama) • Peningkatan sarpras fasyankes • Peningkatan responsivitas yankes (waktu tunggu dan info yang memadai) Revolusi Mental • Pasokan listrik untuk pelayanan kesehatan (ESDM) • Dana Desa untuk Poskesdes (Kemendes PDTT)
KEGIATAN PRIORITAS
14
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan gizi ibu, bayi, dan anak (Kemenkes)
LEVEL 2
KEGIATAN PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS
• • • • • • •
• Suplementasi gizi • Pendidikan gizi • Konsultasi dan pemeriksaan ibu hamil
Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan kampanye • Informasi gizi (Kemenkominfo) • Gemar Makan Ikan (KKP) • KIE pola asuh anak (BKKBN)
Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan Rawan pangan (Kementan, KKP) Penganekaragaman pangan (Kementan) Ketersediaan hasil laut (KKP) Ruang laktasi di tempat kerja (Kemenaker, Kemenkes) Fortifikasi (Kemenperin) Bantuan tunai (Kemensos) Harga kebutuhan pangan (Kemendag)
A C
Perbaikan gizi
• • • • • •
Kualitas anak didik (Kemendikbud dan Kemenag) pendidikan kesehatan dasar (Kemendikbud dan Kemenag) Dana desa untuk posyandu (Kemendes PDTT) Bimbingan calon pengantin (Kemenag) Pembinaan keluarga (Kemenag, Kemen PPPA, Kemenkes) Pola asuh (Kemen PPPA)
Manajemen dan pencegahan penyakit • Surveillans (Kemenkes) • Pelaksanaan olah raga (Kemenpora) • Pengawasan perbekalan kesehatan RT (Kemenkes)
Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana • Pelayanan sosial dasar (Kemenkes, Kemendes PDTT, BKKBN) • Peningkatan mutu pelayanan primer (Kemenkes)
Pendidikan& pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini
Peningkatan sanitasi dan akses air bersih • Terbangunnya pengolahan limbah (Kemen PU dan PR) • pengawasan sarana air minum, pelaksanaan STBM (Kemen PU dan Pera, Kemenkes)
15
BAGAN PEMBANGUNAN KELUARGA BERENCANA YANG HOLISTIK & INTEGRATIF K/L BKKBN/ SKPD KB
K/L
UPAYA 1. 2.
3.
Penyerasian kebijakan pembangunan KKB Penyediaan data dan informasi KKB (Pendataan keluarga, statistik rutin KB, mini survei KB) Fasilitasi pembentukan SKPD KB
Kemendagri
Penguatan regulasi kepada pemda tentang kebijakan, anggaran dan kelembagaan KB.
Pemda
1. 2. 3.
BPS
UPAYA
BKKBN/ SKPDKB
Peningkatan pelayanan KB
Pembentukan SKPD KB Perumusan kebijkan KKB dalam RPJMD/RKPD Dukungan anggaran KB melalui APBD
1. Penyediaan alokon 2. Penyediaan sarpras pelayanan KB melalui DAK 3. Pendistribusian alokon ke faskes (BOKB) Kemenkes/ Dinkes 1. Penyediaan pelayanan medis pemasangan alokon 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas Bidan dan Dokter 3. Penyediaan faskes pelayanan KB BPJS PU/ Dinas PU
Jaminan Pelayanan KB di Faskes (provider) Penyediaan akses jalan untuk menjangkau fasilitas kesehatan
BPOM
Pengawasan mutu Alokon
penyediaan data dan informasi KKB yang bersumber dari sensus dan survei.
Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi
KEGIATAN PRIORITAS
Pembangunan Keluarga
K/L
UPAYA
BKKBN/ SKPD KB
Pemberdayaan dan ketahanan keluarga melalui BKB, BKR, BKL, UPPKS
Kemensos
Program keluarga harapan
Kemendikbud
PAUD
K/L
Pengendali an Jumlah Penduduk (TFR/ kelahiran)
Penguatan Advokasi dan KIE KB
UPAYA
BKKBN/ SKPD KB
1. 2. 3. 4.
Advokasi, KIE, dan Penggerakan melalui Media dan Petugas Peningkatan kuantitas dan kualitas lini lapangan Penyediaan sarpras penyuluhan KB melalui DAK Dukungan operasional BPKB (BOKB)
Kemenkes
Promosi kesehatan reproduksidan keluarga berencana
Kemenag
Penyuluhan Program KB dengan Bahasa Agama
PROGRAM PRIORITAS
Pembinaan Remaja
K/L BKKBN
Kemendikbud / Dinas pendidikan
Kemenag
UPAYA 1. 2.
Peningkatan pembinaan PIKKRR Peningkatan pembinaan BKR 1. Peningkatan wajib belajar 12 tahun (untukpendewasaan usi perkawinan) 2. Peningkatan kualitas pendidikan (khususnya untuk memahami kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan ber keluarga)
Penyuluhan agama dengan muatan keluarga sakinah dan pendewasaan usia kawin
16
III. PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR DAN MATRIKS KEGIATAN PRIORITAS (FORM B)
17
PENAJAMAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN PRIORITAS • Kegiatan Prioritas (Level 2) - Nomenklatur Kegiatan Prioritas perlu dipertajam - Dijabarkan secara cermat dalam program dan kegiatan K/L melalui Form B • Penyusunan Sasaran Kegiatan (penyederhanaan nomenklatur) - Program dan Kegiatan K/L hanya “rumah” dari pelaksanaan program dan kegiatan prioritas - Dalam penyusunan sasaran kegiatan harus mencerminkan barang atau jasa yang konkret dari suatu kegiatan dan tidak menggunakan kalimat ‘bersayap’
18
Keterkaitan Program & Kegiatan Prioritas dengan Matriks Form B
Level I
Level II
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Tidak diubah, sesuai dengan Rencana Tindak K/L pada RKP “Rumah dari Kebijakan”
K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
Perlu Penyederhanaan Nomenklatur (dapat diubah) Sasaran
Indikator
Target
Alokasi (juta Rp)
Lokasi
Kemenkes
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS
Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS
Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS (dalam juta)
94,4
32.438.000
Seluruh Provinsi
Kemensos
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial
Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
Verifikasi dan validasi data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah penerima PBI yang diverifikasi dan divalidasi (jiwa)
94,4
xx
Seluruh Provinsi
Sebagai alat ukur kinerja
19
Contoh Penyederhanaan Nomenklatur Sasaran dan Indikator • •
Program Prioritas “Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan” Kegiatan Prioritas ”Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan”
Kondisi Saat Ini:
Usulan Penyederhanaan Nomenklatur:
Program/ Sasaran Indikator Kegiatan K/L Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Perencanaan Meningkatnya perencanaan dan - Jumlah tenaga dan pendayagunaan SDM kesehatan kesehatan yang Pendayaguna didayagunakan di an SDM fasilitas pelayanan Kesehatan kesehatan
• •
Program/Kegiatan K/L
Sasaran
Indikator
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
Menjadi Perencanaan dan Penugasan khusus berbasis Pendayagunaan SDM Kesehatan
tim/nusantara sehat Penugasan khusus individual
- Jumlah tenaga kesehatan yang ikut serta dalam program penugasan khusus berbasis tim/nusantara sehat - Jumlah tenaga kesehatan yang ikut serta dalam program penugasan khusus individual
Program Prioritas “Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan” Kegiatan Prioritas ” Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan”
Kondisi Saat Ini: Program/ Sasaran Kegiatan K/L Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Peningkatan Tersedianya obat, vaksin dan Tata Kelola perbekalan kesehatan yang Obat Publik bermutu, merata dan terjangkau di dan Perbekalan pelayanan kesehatan dasar Kesehatan pemerintah (puskesmas)
Usulan Penyederhanaan Nomenklatur: Indikator
Program/Kegiatan K/L
Sasaran
Indikator
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Persentase Menjadi Peningkatan Tata ketersediaan obat dan Kelola Obat Publik vaksin di puskesmas dan Perbekalan Kesehatan
Obat yang tersedia sesuai standar di puskesmas
- Jumlah puskesmas dengan obat yang tersedia sesuai standar
Vaksin yang tersedia sesuai standar di puskesmas
- Jumlah puskesmas dengan vaksin yang tersedia sesuai standar
20
V. RENCANA TINDAK LANJUT: Pertemuan Bilateral 1
Pembahasan Kegiatan (Prioritas dan Non-Prioritas) (Bahan/Matriks sudah dibagikan) masingmasing K/L dengan mitra kerja di Bappenas Penyempurnaan usulan Kegiatan Prioritas, Sasaran, Indikator, Target, Alokasi, dan Lokasi, serta hal-hal yang mendesak untuk didanai
2
Pembahasan Kerangka Regulasi
3
Pembahasan Kontribusi K/L pada prioritas nasional lain: (termasuk keg, sasaran, indikator, target, alokasi, lokasi) Contoh untuk K/L Kemkes: • Revolusi Mental • Daerah Perbatasan • Daerah Tertinggal • Kedaulatan Pangan • Antar Kelompok Pendapatan • Perkotaan dan Kawasan Pedesaan • Perumahan dan Permukiman • Pariwisata
4
Pada pembahasan Bilateral diperlukan dokumen pendukung Penyerapan/Capaian 2015 Alokasi dan rencana detail (komponen dan sub-komponen) 2016 Usulan 2017 rencana detail (komponen dan sub-komponen) 2017 21
TERIMA KASIH
LAMPIRAN
Output Matrik Bilateral
1. Form B (sasaran prioritas, program K/L, kegiatan K/L, indikator sasaran)
2. Form C (kerangka pendanaan) 3. Form D (kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan) 4. Form E (lokasi)
24
1. FORM B 2. MATRIKS SASARAN PEMBANGUNAN, KEGIATAN PENDUKUNG, PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
TOPIK (GOAL) PELAYANAN KESEHATAN Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Peningkatan Akses dan Perluasan Kepesertaan Mutu Pelayanan Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Kementerian / Lembaga
Program
Kegiatan
Sasaran
Indikator
KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pengembangan Penduduk yang menjadi Pembiayaan peserta penerima Kesehatan dan JKN/KIS bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS
Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS (dalam juta)
KEMENTERIAN SOSIAL
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial
Pengembangan Sistem Verifikasi dan validasi Jumlah penerima PBI yang Informasi data penduduk miskin diverifikasi dan divalidasi Kesejahteraan Sosial dan Penyandang Masalah (jiwa) Kesejahteraan Sosial (PMKS)
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Penataan Monitoring dan evaluasi Kelembagaan Jaminan terpadu jaminan Sosial (SJSN) kesehatan nasional
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi terpadu jaminan kesehatan nasional
Alokasi Per Kegiatan Lokasi Prioritas (Juta Rp.) 94400000 32438000 Seluruh Provinsi : Seluruh Provinsi
Target Per Kegiatan Prioritas (2017)
94400000
0 Seluruh Provinsi : Seluruh Provinsi
2
0 Seluruh Provinsi : Seluruh Provinsi
Dst
25
Khusus Kemkes: Matrik Pemetaan Output dan Komponen Kegiatan
Menggunakan matrik pemetaan output dan komponen sebagai dasar penajaman Form B (sasaran prioritas, program K/L, kegiatan K/L, indikator sasaran) Program (RKP)
Kegiatan (RKP)
Output (RKA K/L)
2016 Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Pembinaan Obat Publik dan Perbekkes
Pengadaan obat, vaksin, dan alkes
Alokasi (Dlm Milyar)
Target
Komponen (RKA K/L)
1 Paket
2017
2016 2.814,3
Keterangan (Sub Komponen)
Lokasi
2017 • Vaksin reguler, obat buffer stock pusat dan provinsi, obat penyakit menular, vaksin haji dan umrah, dll + Lampiran rinci volume dan anggaran setiap subkomponen
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
• .....
• ....
• .....
• ....
Pembinaan upaya kesehatan rujukan
RS Pratama
10 RS
26,2
• Pengadaan alat kesehatan • Penyediaan modul
Dst... Total Program TOTAL 26
2. FORM C MATRIKS KERANGKA PENDANAAN TOPIK (GOAL) PELAYANAN KESEHATAN Belanja K/L (Juta Rp.)
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Peningkatan Akses dan Mutu Perluasan Kepesertaan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas Penguatan Sistem Informasi, Manajemen dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan Penguatan Promotif dan Advokasi, sosialisasi, Preventif : "Gerakan koordinasi, dan regulasi Masyarakat Sehat" Gerakan Masyarakat Sehat Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat Dst
Belanja Non Belanja Transfer Daerah Penyertaan Modal Negara Kerjasama Pemerintah Swasta K/L (Juta Rp.) (Juta Rp.) (Juta Rp.) Pendukung (Juta Rp.)
Utama
Total
32.438.000
0
0
0
0
0
32.438.000
5.655.392
0
0
0
0
0
5.655.392
7.095.500
0
0
0
0
0
7.095.500
1.193.200
0
0
0
0
0
1.193.200
821.7
0
0
0
0
0
821.7
38
0
0
0
0
0
38
6.582.547
0
0
0
0
0
6.582.547
27
3. FORM D MATRIKS KERANGKA REGULASI TOPIK (GOAL) PELAYANAN KESEHATAN
Usulan Regulasi Baru Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Judul Regulasi K/L Penanggungjawab
: : : : : KRITERIA
YA
A.
Aspek Legalitas
1.
Tidak menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat
-
2.
Tidak multitafsir (tidak menimbulkan pemahaman berbeda)
-
3.
Dapat dilaksanakan
-
B.
Berdasarkan kebutuhan
1.
Memenuhi hak-hak dasar masyarakat
-
2.
Mempercepat pemberantasan korupsi
-
3.
Memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat
-
4.
Mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional
-
C.
Beban yang ditimbulkan
1.
Tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
-
2.
Tidak membebani masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan/atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu atau ancaman pidana yang tidak seharusnya
-
3.
Mudah diawasi pelaksanaannya
-
Urgensi Pengusulan
TIDAK
:
28
Lanjutan Form D… Regulasi yang Bermasalah Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Judul Regulasi K/L Penanggungjawab
: : : : : KRITERIA
A.
Aspek Legalitas
1.
Menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat
2.
Multitafsir (menimbulkan pemahaman berbeda)
3.
Tidak dapat dilaksanakan
B.
Berdasarkan kebutuhan
1.
Tidak memenuhi hak-hak dasar masyarakat
2.
Menghambat pemberantasan korupsi
3.
Tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
4.
Tidak mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional
C.
Beban yang ditimbulkan
1.
Membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2.
Membebani masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan/atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu atau bahkan dampak pidana yang tidak seharusnya
3.
Sulit diawasi pelaksanaannya
Rekomendasi Analisis Rekomendasi
: (Pencabutan/Revisi/Penggabungan) :
YA
TIDAK
29
Jadwal Pembahasan Bilateral Meeting-Kemkes&BPOM (Tentative) No
Tema
Pihak Yg Terlibat
Tentative Jadwal
1
Perluasan Kepesertaan JKN/KIS
PPJK, Roren (Kemkes), BPJS, Kemsos, Dit KGM dan PKM (Bappenas), TNP2K
Kamis, 25 Feb 2016
2
Penyediaan, Distribusi, Mutu Sediaan Farmasi, Alkes, dan Makanan
Lingkup Ditjen Kefarmasian dan Alkes, Roren (Kemkes), Bappenas
Jumat, 26 Feb 2016
3
Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas
Lingkup Ditjen Pelayanan Kesehatan , Roren (Kemkes), Bappenas
Senin, 29 Feb 2016
4
Penguatan Sistem Informasi, Manajemen, dan Litbang Kesehatan
Pusdatin, PusLitbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Roren (Kemkes), Bappenas
Selasa , 1 Maret 2016
5
Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan
Lingkup Badan PPSDMK , Roren (Kemkes), Bapppenas
Rabu, 2 Maret 2016
6
Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat”
Dit. Promkes, PusLitbang Upaya Kesmasy, Dit.Penyehatan Lingkungan, Pelayanan Kefarmasian, Pusdiknakes, Dit.Kesjor dan Olahraga, Dit.Surveilans dan Karantina Kesehatan, PPJK, Dit.Gizi, Dit.Yankes Primer, Dit. Pencegahan&Pengendalian PTM (Kemkes), Bappenas
Kamis, 3 Maret 2016
7
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Dit.Gizi, Roren, Dit.Kesga, Dit. Surveilans dan Karantina, Dit.PL (Kemkes), Bappenas
Jumat, 4 Maret 2016
8
Pengawasan Obat dan Makanan
Lingkup Kedeputian I, II, III, Roren (BPOM), Bappenas
Senin, 7 Maret 2016
9
Revolusi Mental, Daerah Perbatasan, Daerah Tertinggal, Pelayanan Kesehatan, Antar Kelompok Pendapatan, Desa dan Kawasan Pedesaan, Perumahan dan Permukiman, Perkotaan
Dit. Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dit.Pelayanan Kesehatan Primer, PPJK, Dit.Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dit.Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Dit. Kesehatan Lingkungan, Dit.Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi, Dit.Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Kemkes), Bappenas
Selasa, 8 Maret 2016
10
Kerangka Regulasi
Biro Hukum, Roren (Kemkes), Bappenas
Kamis, 10 Maret 2016 30
Agenda Multilateral Meeting I Penyusunan RKP 2017 HARI/ TANGGAL
WAKTU
Selasa 23/02/2016
09.00 - 12.00 13.30 - 16.30
KEMARITIMAN DAN KELAUTAN KESEHATAN
PENDIDIKAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN
Rabu 24/02/2016
09.00 - 12.00 13.30 - 16.30
DAERAH TERTINGGAL DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
INDUSTRI & KEK INDUSTRI & KEK
09.00 - 12.00
KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM SERTA REFORMASI BIROKRASI
KONEKTIVITAS
13.30 - 16.30
KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIFITAS DIPLOMASI SERTA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
KONEKTIVITAS
Jumat 26/02/2016
08.30 - 11.30 14.00 - 17.00
REVOLUSI MENTAL REVOLUSI MENTAL
KEDAULATAN ENERGI DAERAH PERBATASAN
Senin 29/02/2016
09.00 - 12.00 13.30 - 16.30
KEDAULATAN PANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PARIWISATA PERKOTAAN
Kamis 25/02/2016
TEMPAT RUANG SG 1-2
RUANG SG 4-5
31
4 – 11 Mar
AGENDA PELAKSANAAN
BILATERAL MEETING
23 – 29 Feb
RANC. ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TA 2017
MULTILATERAL MEETING I PEMBAHASAN : • Pembahasan dan penajaman program prioritas dan kegiatan Prioritas
OUTPUT : • Form B-E • Usulan Target dan Kebutuhan Pendanaan Prioritas (detail) • Catatan pembahasan termasuk kebutuhan lainnya (mendesak/prioritas Presiden)
OUTPUT : • Form A Kata Kunci : “Holistik, Tematik dan Terintegrasi” “Money Follow Program”
31 Mar – 30 Apr
RANGKAIAN MUSRENBANG (Prov dan Nas) DAN TRILATERAL MEETING
Penajaman dan peningkatan kesiapan program/kegiatan Prioritas termasuk DAK bersama dengan K/L & Daerah
Mei RANCANGAN RKP Rancangan RKP
4 – 8 Apr MULTILATERAL MEETING II
1. Penyampaian pemuktahiran Prioritas Nasional 2. Penajaman sasaran-target-lokus
Mei PEMBICARAAN PENDAHULUAN Pembicaraan Pendahuluan KEM PPKF dan Rancangan RKP dengan DPR
PEMBAHASAN : • Penajaman kegiatan prioritas, sasaran, target dan rincian pendanaan 2016 – 2017dan Forward Estimate • Verifikasi program/kegiatan diluar prioritas (umum) • Identifikasi kebutuhan mendesak lainnya (termasuk 100 prioritas Presiden)
31 Mar RAKORBANGPUS 1. Penyampaian RA RKP TA 2017 2. Penyampaian Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu) 30 Apr s/d akhir Juni
TRILATERAL MEETING Lanjutan pembahasan dan penajaman program/kegiatan K/L
29 Mar SIDANG KABINET Penyampaian Draft Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif K/L 2017
Akhir Juni – Awal Juli RKP Pagu Anggaran dan Ranc Akhir RKP
MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B)
Level I
Program Prioritas
Level II
Kegiatan Prioritas
Tidak diubah, sesuai dengan Rencana Tindak K/L pada RKP “Rumah dari Kebijakan” ( Kementerian / Lembaga
Program
Kegiatan
Perlu Penyederhanaan Nomenklatur (dapat diubah)
Sasaran
Indikator
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Kementerian Penyediaan, Persebaran dan Kesehatan Kualitas SDM Kesehatan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
Perencanaan dan Meningkatnya Jumlah tenaga Pendayagunaan perencanaan kesehatan yang SDM Kesehatan dan didayagunakan di pendayaguna fasilitas pelayanan kesehatan an SDM kesehatan
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang tersedia di puskesmas
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
Sebagai alat ukur kinerja
Target 2017
Alokasi Lokasi (Juta Rp.)
21.700 3.000.000
83 4.618.000
33
Email :
[email protected]
34
