MULTILATERAL MEETING TAHAP II PRIORITAS NASIONAL: REVOLUSI MENTAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MULTILATERAL MEETING TAHAP II PRIORITAS NASIONAL: REVOLUSI MENTAL Disampaikan oleh:

Subandi Sardjoko Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, 18 April 2016

OUTLINE I. PENGANTAR II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS: REVOLUSI MENTAL

III. TINDAK LANJUT

2

I. PENGANTAR

3

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017

Sidang Kabinet tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

22 Februari 2016 RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA Penyampaian tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

23-30 Februari 2016 MULTILATERAL MEETING Pencapaian kesepakatan terhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing Prioritas Nasional

13 April 2016 Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)

14–18 April 2016 Multilateral Meeting II dan 19 -20 April 2016 Bilateral Meeting Tahap II

7 April 2016

Maret s.d Minggu III April 2016

Sidang Kabinet tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017

Rangkaian Musrenbang Provinsi

4- 11 Maret 2016 BILATERAL MEETING Pencapaian kesepakatan masingmasing K/L terhadap sasaran, program dan kegiatan K/L, indikator sasaran untuk mendukung Program dan Kegiatan Prioritas

Rangkaian Penyusunan Rancangan Awal RKP 2017

Penyampaian masing-masing prioritas nasional dalam Rancangan Awal RKP 2017 untuk masing-masing provinsi

20 April - 4 Mei 2016 Forum Musrenbang Nasional dan 25 April – 4 Mei 2016 Trilateral Meeting

Rangkaian Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2017

10 Februari 2016

Juni – awal Juli 2016 Perpres RKP 2017

17 Mei 2016 Sidang Kabinet Penetapan RKP 2017 dan 20 Mei 2016 Penyampaian RKP 2017 kepada DPR RI

4

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (Hasil Sidang Kabinet 10 Februari 2016) 

TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”



Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan



Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional



Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata



Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsung tertuju pada rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya Telah dilaksanakan Raker dengan K/L dan Bappeda pada tanggal 22 Februari 2016 dan dilanjutkan pembahasan detail tahap awal. Pembahasan draft RKP 2017 akan dilaksanakan hingga bulan Juli 2016 5

KERANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP DAN PAGU INDIKATIF 2017 LANGKAH I

LANGKAH II

Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif RKP 2017 (Jan-Apr)

Penajaman Rancangan RKP dan Pagu Indikatif RKP 2017 (Apr-Jun)

Prinsip Money Follow Program • •

•

•

•

Mengamankan alokasi pada prioritas Memanfaatkan efisiensi dan tambahan belanja untuk Belanja Prioritas: konkrit dan sesuai dengan Tema RKP 2017

Hal yang perlu diperkuat •

Penajaman dan Pengintegrasian

Program/kegiatan prioritas yang masih terlalu banyak (usulan pendanaan prioritas Rp 941,0 T) Belum dilakukan pengintegrasian mendalam berbagai sumber pendanaan (K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK, Dana Desa dan Pembiayaan BUMN) Belum dilakukan pembahasan mendetail untuk kesiapan proyek

•

•

Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk Penyederhanaan nomenklatur). Prioritas akan difokuskan pada: - Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan - Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L, Subsidi/PSO, Hibah, DAK, Dana Desa, dan Pembiayaan BUMN) Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek (Lahan, Detail Engineering Design (DED))

Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui: • • • •

Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait) Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L – non K/L) Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L) Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah)

LANGKAH III PERPRES RKP dan Penyiapan Nota Keuangan/RAPBN 2017 (Juli – Agustus) 6

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (1/3) Output 1 : Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; Penajaman kembali ruang lingkup Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang terbatas) a.

Tidak dianjurkan untuk menambah program dan kegiatan prioritas dalam forum;

b.

Pengurangan kegiatan prioritas dimungkinkan dan merupakan kesepakatan forum Multilateral Meeting Tahap II

c.

Penelaahan kembali Program dan Kegiatan K/L untuk mendukung Prioritas Nasional. •

Mitra kerja Direktorat Bappenas dan Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan penghapusan Program dan Kegiatan K/L yang dianggap tidak mendukung Prioritas Nasional.

•

Koordinator Prioritas Nasional memiliki kewenangan untuk menolak usulan Program dan Kegiatan K/L berikut sasaran dan indikator yang dianggap kurang relevan mendukung Prioritas Nasional

•

Hasil penelaahan kedua hal tersebut diatas merupakan kesepakatan forum dan disampaikan kepada Koordinator Penyusunan RKP 2017 (Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, cq Direktorat Pengembangan Wilayah dan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan)

•

Konfirmasi sasaran per K/L

7

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (2/3) Output 2 : Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai masukan dalam Forum Musrenbangnas, sebagai contoh : Prioritas Nasional Revolusi Mental

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Penegakan Hukum Dan Kelembagaan Politik (2)

1. 2. 3. 4.

Reformasi Birokrasi Pemerintahan (1)

1. 2. 3.

Pelayanan Prima Perijinan dan Bebas KKN (1) Promosi Layanan Elektronik menuju E-budgeting dan E-reporting, Complaint Center (2) Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan (3)

Kemandirian Ekonomi Dan Daya Saing Bangsa (5)

1. 2. 3.

Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan (3) Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri (1) Internalisasi Nilai-Nilai Persaingan Usaha Yang Sehat (2)

Peneguhan Jati Diri Dan Karakter Bangsa (3)

1. 2. 3. 4.

Pendidikan Berbasis Karakter (1) Lingkungan Satuan Pendidikan yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan (2) Pendidikan Agama yang Mengajarkan Keragaman, Toleransi dan Budi Pekerti (3) Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya (4)

Daya Rekat Sosial Dalam Kemajemukan (4)

1. 2.

Toleransi dan Hidup Rukun (1) Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti (3) Gotong Royong, Kesukarelawanan dan Solidaritas (2)

3.

Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum (1) Penegakan Hukum yang Berkualitas (2) Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan (3) Pendidikan Politik dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik (4)

8

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (3/3) Output 3 : Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional. Usulan Daerah mulai diperkenalkan, karena keterbatasan waktu pembahasan di Musrenbangnas. 1 Prioritas Nasional hanya dibahas selama 2 jam untuk setiap provinsi. Pembahasan Multilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan login dilakukan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional. • Bahan yang digunakan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah melalui aplikasi eMusrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id) berdasarkan (a) Prioritas Nasional; dan (b) Kementerian dan Lembaga • Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi • Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalam Forum Musrenbangnas

9

II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS: REVOLUSI MENTAL

10

K/L PESERTA MULTILATERAL MEETING PRIORITAS NASIONAL: REVOLUSI MENTAL Kedaulatan Politik:

Kemandirian Ekonomi:

Kepribadian Dalam Kebudayaan:

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.

2. 3.

6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Kementerian Hukum, Pertahanan Dan Keamanan Kepolisian RI Kejaksanaan Agung Komisi Yudisial Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) Kementerian Dalam Negeri Komisi Pemilihan Umum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan RB Lembaga Administrasi Negara Kementerian Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kementerian Kesehatan Kementerian LHK Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat K/L Yang Memiliki Penyidik PNS (PPNS)

5. 6. 7.

8. 9. 10.

11. 12.

13.

Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian Kementerian Pariwisata Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kementerian Pemuda Dan Olahraga Kementerian Kesehatan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kemen PUPR Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

1.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kementerian Agama Kementerian Komunikasi Dan Informatika Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kementerian Sosial Kementerian Pertahanan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Kementerian Koordinator Bidang PMK Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat LPP Televisi Republik Indonesia LPP Radio Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Lemhannas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 11

Arah Kebijakan dan Sasaran Umum Sasaran

2014

Arah Kebijakan 2015

2016

2017

2019

3,61 0,34

3,59 0,36

3,63 0,38

3,70 0,40

3,75 0,44

16% 78% 12% 95,7%

31% 81% 27% 96,25%

45% 84% 42% 96,8%

61% 87% 57% 97,35%

91% 93% 87% 98,45%

1893

1085

597

328

100

25%

32%

60%

80%

100%

50%

55%

60%

75%

90%

47,3 4,0

48,1 4,1

49,0 4,2

54,5 4,9

60,0 5,5

11,8 % 8,1 % n.a n.a

17 % 10 % 9% 1%

38% 32,5% 31,75% 15,75%

58% 55% 54,5% 30,5%

100% 100% 100% 60%

n.a

92,3%

92,5%

92,7%

93,1%

 Peningkatan semangat persaingan usaha yang sehat (cooperate and compete)

n.a

40%

50%

60%

75%

 Perilaku hidup bersih dan sehat

30%

40%

50%

60%

80%

0,55 (2012) -

↑ <5

↑ <5

↑ <5

↑ <5

100%

100%

100%

100%

100%

70,5 (2013)

↑

↑

↑

↑

(Baseline)

1. Meningkatnya Integritas  Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-5)  Indeks Penegakan Hukum Berkualitas (Skala 0-1)  Persentase aparatur penegak hukum yang mendapat sanksi karena melanggar displin dan/atau pelanggaran hukum  Kepolisian  Kejaksaan  Mahkamah Agung  Pemasyarakatan  PNS yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum*  Persentase Instansi pemerintah (pusat dan daerah) yang melaporkan status pelanggaran hukum disiplin pegawai  Persentase keterbukaan penanganan kasus pidana  Peningkatan kualitas, penurunan beban dan jumlah peraturan perundangundangan  Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan  Penurunan beban peraturan perundang-undangan (skala 1-7) 2. Meningkatnya Etos Kerja  Tingkat kepatuhan Kementerian; Lembaga’ Provinsi; Kab/Kota dalam penerapan standar pelayanan publik pada unit pelayanan  Kementerian  Lembaga  Provinsi  Kab/Kota  Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

3. Meningkatnya Gotong Royong  Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)  Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat  Persentase ruang publik yang bebas muatan negatif (penyebar kebencian, radikalisme dan pornografi)  Indeks Pembangunan Gender

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik 1. Penegakan hukum, kode etik dan disiplin aparat Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat 2. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk mendorong kreatifitas masyarakat 3. Penanganan perkara yang transparan dan memuaskan 4. Pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik Reformasi Birokrasi Pemerintahan 1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas , transparan, dan Birokrasi yang responsif) 2. Program Pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif 3. Penerapan disiplin, reward & punishment dan sistem merit dalam birokrasi

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa 1. Peningkatan Etos Kerja (kerja keras, kreatif , dan professional) serta mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan 2. Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri 3. Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat (cooperate and compete, bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah) Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa 1. Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur dan kerja keras) 2. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (bullying free school environment) 3. Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi) 4. Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air Penguatan Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan 1. Pengembangan ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian. 2. Peningkatan kerjasama dan kesetiakawan sosial. 3. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga & media publik yang mengajarkan perdamaian dan toleransi.

* Data diambil dari 255 K/L/Pemda yang melaporkan ke BKN

12

HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL 1 PRIORITAS NASIONAL REVOLUSI MENTAL NO

PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS (MULTILATERAL I) Semula

1 PENEGAKAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN POLITIK

PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS (RKP) Menjadi PENEGAKAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN POLITIK

1.1 Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum

1.1 Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum

1.2 Penegakan Hukum yang Berkualitas

1.2 Penegakan Hukum yang Berkualitas

1.3 Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan

1.3 Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan

1.4 Pendidikan dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik

1.4 Pendidikan Politik dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik

2 REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN

2.1 Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Jumlah Ijin dan Transparan

2.1 Pelayanan Prima Perizinan dan Bebas KKN

2.2 Promosi Layanan Elektronik menuju E-budgeting dan E-reporting, Complaint Center

2.2 Promosi Layanan Elektronik menuju E-budgeting dan E-reporting, Complaint Center

2.3 Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan

2.3 Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan

3 PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN DAYA SAING BANGSA

PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN DAYA SAING BANGSA

3.1 Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan

3.1 Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan

3.2 Cinta Produk Dalam Negeri

3.2 Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri

3.3 Persaingan Usaha Yang Sehat

3.3 Internalisasi Nilai-nilai dan Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat 13

HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL 1 PRIORITAS NASIONAL REVOLUSI MENTAL NO

PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS (MULTILATERAL I) Semula

4 PENEGUHAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA

PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS (RKP) Menjadi PENEGUHAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA

4.1 Pendidikan Berbasis Karakter

4.1 Pendidikan Berbasis Karakter

4.2 Lingkungan Sekolah Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan

4.2 Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya

4.3 Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Keragaman dan Toleransi

4.3 Lingkungan Satuan Pendidikan yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan 4.4 Pendidikan Agama yang Mengajarkan Keragaman, Toleransi dan Budi Pekerti

5 PENINGKATAN PERAN LEMBAGA, KELUARGA & MEDIA PUBLIK

DAYA REKAT SOSIAL DALAM KEMAJEMUKAN

5.1 Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian

5.1 Toleransi dan Hidup Rukun

5.2 Peningkatan Peran Keluarga Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti

5.2 Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti

5.3 Pembangunan Karakter Melalui Media Publik

5.3 Gotong Royong, Kesukarelawanan dan Solidaritas

14

Keterkaitan Stakeholders untuk Mencapai Sasaran Pembangunan LEVEL 1

15

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN No Program/Kegiatan Prioritas 1

Sasaran

Reformasi Birokrasi Pemerintahan 

1

Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat atas mutu pelayanan

Pelayanan Prima Perijinan dan Bebas KKN

persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal di PTSP Pusat menjadi 3,2 dari skala 4 (minimal B) 

Penerapan fasilitas kesehatan yang menerapkan sistem rujukan pelayanan

2

kesehatan online (puskesmas dan RS) di

Promosi Layanan Elektronik menuju E-budgeting dan Ereporting, Complaint Center

1 RS Rujukan Nasional, 1 RS Rujukan Propinsi, 4 RS Rujukan Regional, 8 RSUD, dan 40 Puskesmas 

Pelaksanaan sistem e-budgeting, ereporting dan e-monev di daerah

3

Penerapan Sistem  Reward & Punishment dan  Keteladanan Pimpinan

Penurunan tingkat pelanggaran disiplin di seluruh (100%) Instansi pemerintah Opini WTP bagi 26 Provinsi dan 250 Kab dan 64 Kota

16

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik No

Program/Kegiatan Prioritas

2

Sasaran

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum

 Penerapan Gerakan Aparat Menuju Indonesia Ramah di 34 Provinsi  Penyelesaian 55% tindak pidana kewilayahan secara profesional, teliti, cepat, tepat dan akuntabel

2

Penegakan Hukum yang Berkualitas

 Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas dibanding tahun sebelumnya (%)  Penyuluhan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebanyak 400 kegiatan

3

Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan

4

Pendidikan Politik Dan Penghormatan Etika Dalam Berpolitik

1

 Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan bidang Polhukamkesra sebesar 80%  Rekomendasi harmonisasi dan simplifikasi undang-undang yang ditindaklanjuti K/L/D sebesar 100%  Fasilitasi penguatan ruang dialog untuk pendidikan politik warga di 6 Provinsi  Fasilitasi pendidikan politik untuk politisi perempuan di 6 Provinsi

17

KEMANDIRIAN EKONOMI DAN DAYA SAING BANGSA No Program/Kegiatan Prioritas 3

Sasaran

Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa 

Fasilitasi pemberdayaan KUMKM di daerah untuk mendukung revolusi

1

Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan

mental oleh 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)



Berkembangnya wirausahawan baru yang berpotensi tumbuh untuk mendukung Revolusi Mental



Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga

2

Konsumen Cerdas dan Cinta Produk  Dalam Negeri

nasional menjadi sebesar 92,40%

Tersertifikasinya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk 1.000 produk industri

3

Internalisasi Nilai-Nilai dan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat



Peningkatan pemahaman dunia usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang

sehat menjadi sebesar 60%

18

PENEGUHAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA No Program/Kegiatan Prioritas 4

Sasaran

Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa

1

Pendidikan Berbasis Karakter

 Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)di 34 Provinsi  Penerapan pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan

2

Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya

 Revitalisasi 5 taman budaya di 5 Provinsi  Fasilitasi sarana kesenian di 643 Satuan Pendidikan

3

Lingkungan Satuan Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan

4

Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Keragaman, Toleransi dan Budi Pekerti

 Terbentuknya 40 Model Sekolah Ramah Anak di 20 provinsi (Provinsi Sumut, Sumbar, Sumsel, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat)  Penerapan Pondok Pesantren Ramah Anak di 5 Pondok Pesantren/Provinsi  Peningkatan mutu pendidikan Agama Islam pada 5.652 sekolah  Peningkatan kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan di 34 Provinsi melalui penerapan kurikulum yang berlaku

19

DAYA REKAT SOSIAL DALAM KEMAJEMUKAN No Program/Kegiatan Prioritas 5

Sasaran

Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan

1

Toleransi dan Hidup Rukun

 Penyelenggaraan dialog lintas agama di 1.500 kecamatan  Kerukunan intern umat beragama pada 6 agama

2

Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian NilaiNilai Budi Pekerti

 Pembinaan 75% anggota kelompok Bina Keluarga Remaja  Penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama di 34 provinsi  Peningkatan kualitas penyensoran 46.300 film dan iklan film

3

Gotong Royong, Kesukarelawan dan Solidaritas

 Penguatan karakter bangsa bagi masyarakat untuk penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial bagi 15.840 Orang

20

REVOLUSI MENTAL DALAM SEMUA BIDANG PEMBANGUNAN (1) NO

PRIORITAS NASIONAL

KEBIJAKAN REVOLUSI MENTAL

1

Pembangunan Pendidikan

1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter dan budaya bangsa 2. Lingkungan pendidikan yang berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan 3. Penegakan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dan sertifikat palsu, plagiat, bolos)

2

Pembangunan Kesehatan

1. 2. 3.

Meningkatkan respons pelayanan kesehatan (cepat, tepat, bersahabat) Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat) Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll)

3

Pembangunan Perumahan dan Permukiman

1. 2.

Masyarakat peduli lingkungan (Reduce, Reuse, Recycle;hemat air, penangan sampah, lingkungan sanitasi bersih dan sehat) Penegakan hukum dan disiplin (tata ruang, membayar kewajiban air minum, listrik, dll.)

4

Pembangunan Kedaulatan Pangan

1. 2. 3. 4.

Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta “Food Waste” di meja makan Mendorong kreativitas dan inovasi Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat Penegakan hukum dan disiplin

5

Pembangunan Kedaulatan Energi

1. 2. 3. 4. 5.

Penguatan tata kelola (good governance) sumberdaya energi Pemanfaatan energi secara efisien Pelayanan BUMN energi yang memuaskan pelanggan Penambangan yang ramah lingkungan Penegakan hukum dan disiplin di sektor energy

6

Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan

1. 2. 3.

Perubahan mindset sebagai bangsa maritim Perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayaran Perintis Penegakan hukum dan disiplin

7

Pembangunan Pariwisata

1. 2. 3.

Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan yang nyaman bagi pelancong Petugas yang ramah dan melayani Penegakan hukum dan disiplin

21

REVOLUSI MENTAL DALAM SEMUA BIDANG PEMBANGUNAN (2) NO

PRIORITAS NASIONAL

8

Pembangunan Indistri/KEK

9

Pemerataan Antarkelompok Pendapatan

KEBIJAKAN REVOLUSI MENTAL 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

10

Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal

1. 2. 3.

11

Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan

12

Pengembangan Konektivitas Nasional

13

Pembangunan Polhukhankam

4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan investasi Penegakan hukum dan disiplin Redesain program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan , pendidikan dan Keluarga Berencana Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat Penegakan aturan dan disiplin Peningkatan kemudahan dan kecepatan pelayanan imigrasi, kepabeanan, karantina dan keamanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mengubah sikap dan cara pandang bahwa kawasan perbatasan bukan halaman belakang namun menjadi beranda negara Peningkatan kreativitas masyarakat di daerah tertinggal untuk mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan setempat Membangun semangat kompetisi untuk mengejar ketertinggalan. Penegakan hukum dan disiplin Pemilihan program yang sudah teruji dan membawa manfaat kepada rakyat dan dilaksanakan secara terpadu Peningkatan produktivitas sumber daya manusia, dan mempertahankan modal sosial masyarakat desa/ transmigrasi Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan Penegakan hukum dan disiplin Pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris Masa depan Indonesia tergantung pada keberhasilan pembangunan yang merata dan pembangunan maritim Penegakan hukum dan disiplin Peningkatan disiplin masyarakat Peningkatan disiplin dan etik aparatur negara dan penegak hukum. Birokrat yang professional, melayani dan berorientasi hasil. Penegakan Hukum dan Disiplin.

22

Highlight Prioritas Nasional Revolusi Mental PROGRAM PRIORITAS

SASARAN  Penerapan Gerakan Aparat Menuju Indonesia Ramah di 34 Provinsi

Penegakan Hukum dan

 Harmonisasi dan simplifikasi undang-undang

Kelembagaan Politik

 Fasilitasi penguatan ruang dialog untuk pendidikan politik warga  Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas dibanding tahun sebelumnya

Reformasi Birokrasi Pemerintahan

 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat atas mutu pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal  Penerapan sistem rujukan pelayanan kesehatan online (Puskesmas dan RS), rekam medis online dan telemedicine  Penurunan tingkat pelanggaran disiplin di instansi pemerintahan

Kemandirian Ekonomi dan

 Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

Daya Saing Bangsa

 Peningkatan pemahaman dunia usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat

Peneguhan Jati Diri dan

Karakter Bangsa

Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan

 Penerapan pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan

 Terbentuknya Model Sekolah dan Pesantren Ramah Anak di seluruh provinsi  Peningkatan kualitas pendidikan melalui penerapan kurikulum yang berlaku  Penyelenggaraan dialog lintas agama  Pembinaan anggota kelompok Bina Keluarga Remaja  Penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama

23

24

Fokus Pembahasan Prioritas Nasional Revolusi Mental KELUARAN MULTILATERAL MEETING

MEKANISME PEMBAHASAN

Output 1: Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017

• Konfirmasi keterlibatan K/L dalam Prioritas Nasional Revolusi Mental • Konfirmasi ketepatan kontribusi K/L dalam Program/Kegiatan Prioritas • Konfirmasi Program K/L; Kegiatan K/L dan sasaran adalah yang akan dilaksanakan K/L pada tahun 2017

Output 2: Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/ Lembaga dalam Forum Musrenbangnas

• Konfirmasi urutan prioritas Revolusi Mental dalam rancangan awal RKP 2017. • Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat pusat bukan menjadi prioritas pembahasan.

Output 3: Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional

• Kegiatan yang memang dilakukan di daerah. • Lokasi sasaran di daerah.

25

III. TINDAK LANJUT

26

JADWAL TINDAK LANJUT • Bilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait), 19 – 20 April 2016 • Penelaahan pagu anggaran untuk Program dan dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Rancangan Akhir RKP 2017; • Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Bappenas – K/L

• Forum Musrenbangnas (Bappenas – K/L terkait-Pemerintah Daerah), 20 April – 4 Mei 2016 • Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagai masukan Rancangan Akhir RKP 2017

• Trilateral Meeting (25 April-4 Mei 2016), • Catatan Pembahasan Pertemuan Tiga Pihak • Rancangan Pagu Indikatif antara lain :  Pagu Kementerian/Lembaga Per Program (per sumber belanja)

 Matrik Rencana Tindak Pembangunan K/L (hanya memuat prioritas) • Kebutuhan mendesak lainnya 27

TERIMA KASIH

Usulan masukan tertulis untuk penyempurnaan lebih lanjut mohon dapat disampaikan melalui email ke:

[email protected] Terima kasih Slide - 29

30

Sandingan Program Prioritas RKP Revolusi Mental dengan Draft Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental (1) RANCANGAN RKP 2017 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan Pendidikan Politik dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik Reformasi Birokrasi Pemerintahan Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Jumlah Ijin dan Transparan Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting dan E-reporting, Complaint Center Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Satuan Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan

RANCANGAN INPRES GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (11 Maret 2016) Program Gerakan Indonesia Melayani, yang difokuskan kepada: 1. 2. 3. 4.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara; Penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum; Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government); Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system) Aparatur Sipil Negara;

5. 6. 7. 8.

Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif; Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menghambat pemberian pelayanan (deregulasi); Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi); Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;

9. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi; dan 10. Peningkatan penegakan hukum dan aturan dibidang pelayanan publik 11. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan Program Gerakan Indonesia Bersih, yang difokuskan kepada:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas; Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat; Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik; Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menghambat gerakan Indonesia bersih yang efektif dan efisien (deregulasi); Pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah; dan Mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku hidup bersih dan sehat; Peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.

31

Sandingan Program Prioritas RKP Revolusi Mental dengan Draft Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental (2) RANCANGAN RKP 2017

RANCANGAN INPRES GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (11 Maret 2016)

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik Penegakan Hukum yang Berkualitas Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Satuan Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan

Program Gerakan Indonesia Tertib, yang difokuskan kepada: 1. Peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik; 2. Peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan; 3. Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan; 4. Peningkatan perilaku tertib berlalu-lintas; 5. Peningkatan perilaku antre; 6. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib; dan 7. Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib. 8. Menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik Penegakan Hukum yang Berkualitas

Program Gerakan Indonesia Mandiri, yang difokuskan kepada:

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri Persaingan Usaha Yang Sehat Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya

1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan; Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif; Peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi nasional; Peningkatan apresiasi seni, warisan budaya dan kreatifitas karya budaya Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal;

6. 7. 8. 9. 10.

Peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri; Peningkatan kapasitas dan kompetensi Tenaga Kerja; Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi; Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi; Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri;

11. Pemberian kemudahan bagi perseorangan atau Perusahaan Dalam Negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual; 12. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat; 13. Peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa; 14. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menghambat pelaksanaan kemandirian ekonomi (deregulasi); dan 32 15. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat

Sandingan Program Prioritas RKP Revolusi Mental dengan Draft Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental (3) RANCANGAN RKP 2017 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter -

Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Keragaman, Toleransi dan Budi Pekerti

Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan Toleransi dan Hidup Rukun Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Gotong Royong, Kesukarelawanan dan Solidaritas

RANCANGAN INPRES GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (11 Maret 2016) Program Gerakan Indonesia Bersatu, yang difokuskan kepada: 1.

Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila;

2.

Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama;

3.

Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial;

4.

Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;

5.

Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas dan marjinal;

6.

Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat di dalam pembangunan;

7.

Peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor;

8.

Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

9.

Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti

10. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti , toleransi dan hidup rukun

33

34

1. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Reformasi Birokrasi Penerapan Sistem Pemerintahan Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan

Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara

Reformasi Birokrasi Penerapan Sistem Pemerintahan Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan

Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara

KEGIATAN Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi PNS

SASARAN

INDIKATOR

JUMLAH DIBAHAS/TIDAK PROVINSI DIBAHAS DALAM PENGUSUL MUSRENBANGNAS

Menurunnya persentase Persentase instansi pelanggaran disiplin ASN pemerintah yang tingkat pelanggaran disiplinnya menurun

1

Terbangunnya talent pool Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

1

Jumlah ASN yang masuk talent pool

35

2. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROGRAM PRIORITAS Daya Rekat Sosial Dalam Kemajemukan

Daya Rekat Sosial Dalam Kemajemukan

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Peran Lembaga Agama, Program Keluarga dan Media Kependudukan, KB, Publik dalam dan Pembangunan Persemaian Nilai-Nilai Keluarga Budi Pekerti Peran Lembaga Agama, Program Keluarga dan Media Kependudukan, KB, Publik dalam dan Pembangunan Persemaian Nilai-Nilai Keluarga Budi Pekerti

KEGIATAN Pembinaan Keluarga Balita dan Anak


SASARAN

INDIKATOR

Pengetahuan keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Jumlah PUS anggota BKB yang mendapat pembinaan kesertaan berKB

0

Persentase PUS anggota BKR yang ber KB

1

Pembinaan Ketahanan keluarga remaja yang Remaja mendapatkan pembinaan tentang genre

36

3. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PROGRAM PRIORITAS Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Reformasi Birokrasi Pemerintahan Reformasi Birokrasi Pemerintahan

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

Pelayanan Prima Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Perijinan dan Bebas Daya Saing Pelayanan KKN Penanaman Modal Persetujuan Penanaman Modal Pelayanan Prima Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Perijinan dan Bebas Daya Saing Pelayanan Perizinan KKN Penanaman Modal Penanaman Modal Pelayanan Prima Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Perijinan dan Bebas Daya Saing Pelayanan Fasilitas KKN Penanaman Modal Penanaman Modal

SASARAN

INDIKATOR

Mutu pelayanan persetujuan Tingkat mutu pelayanan penanaman modal di PTSP persetujuan Pusat penanaman modal di PTSP Pusat Mutu pelayanan perizinan Tingkat mutu pelayanan penanaman modal di PTSP perizinan penanaman Pusat modal di PTSP Pusat Mutu pelayanan fasilitas Tingkat mutu pelayanan penanaman modal di PTSP fasilitas penanaman Pusat modal di PTSP Pusat

JUMLAH DIBAHAS/TIDAK PROVINSI DIBAHAS DALAM PENGUSUL MUSRENBANGNAS 0

2

1

37

4. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PROGRAM PRIORITAS Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa

KEGIATAN PRIORITAS Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting, Ereporting dan Complaint Center Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri

Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri

PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

KEGIATAN

Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi Program Pengawasan Inspeksi dan Obat dan Makanan Sertifikasi Pangan

SASARAN

INDIKATOR

Pelayanan TIK yang terintegrasi secara online


Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan e-gov business process Badan POM Meningkatnya jaminan Persentase industri kualitas pembinaan dan pangan olahan yang bimbingan dalam mendorong mandiri dalam rangka kemandirian pelaku usaha dan menjamin keamanan kemitraan dengan pemangku pangan kepentingan Program Pengawasan Pengembangan Obat KIE tentang obat tradisional Jumlah Kegiatan KIE Obat dan Makanan Asli Indonesia Indonesia

0

Program Pengawasan Pengawasan Produksi Meningkatnya jaminan Jumlah industri Obat dan Makanan Obat kualitas pembinaan dan farmasi yang bimbingan dalam mendorong meningkat tingkat kemandirian pelaku usaha dan kemandiriannya kemitraan dengan pemangku kepentingan

0

0

0

38

5. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (1) PROGRAM PRIORITAS Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

Penegakan Program Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Disiplin dan Kode Pelatihan Aparatur dan Pelatihan Manajemen Etik Aparat Kejaksaan dan Kepemimpinan Pemerintah dan Penegak Hukum Penegakan Program Dukungan Penyajian Data Statistik Hukum yang Manajemen dan Kriminal dan Teknologi Berkualitas Pelaksanaan Tugas Informasi Teknis Lainnya Kejaksaan RI

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik






SASARAN Terselenggaranya Proses pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan

INDIKATOR Jumlah angkatan pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan

Tersedianya Basis Data yang Dapat Implementasi Pilot Project Menyajikan Informasi Data SPPT berbasis IT di 5 Provinsi Perkara Secara Akurat, Lengkap pada 10 Satker (5 Kejari dan 5 Dalam Rangka Mewujudkan Kajati) Penanganan Perkara Secara Cepata dan Akuntabel Serta Dapat Diakses Masyarakat Program Pengawasan Peningkatan Pengawasan Terlaksananya Kegiatan Jumlah Laporan pengaduan dan Peningkatan Aparatur Kejaksaan di Pengawasan Atas Pelaksanaan yang ditindaklanjuti melalui Akuntabilitas Aparatur Daerah Baik di Kejati, Kejari Tugas Rutin dan Pembangunan klarifikasi dan Inspeksi pada Kejaksaan RI dan Cabjari dan Jajaran Kejati,Kejari yang terdapat Pengawasan di Daerah Cabang Kejaksaan Negeri Program Penanganan peningkatan kualitas dan kuantitas laporan hasil penanganan Penyelidikan/Pengaman Penyelidikan/Pengamanan/P penyelesaian penanganan penyelidikan / pengamanan / an/Penggalangan enggalangan di Kejati, Kejari penyelidikan/pengamanan/pengg penggalangan di kejati, kejari Permasalahan Hukum di dan Cabjari alangan di kejati, kejari dan cabjari dan cabjari Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam Program Penerangan dan Penyuluhan Meningkatnya Kualitas laporan kegiatan penyuluhan Penyelidikan/Pengaman Hukum Penyelenggaraan kegiatan dan penerangan hukum an/Penggalangan penyuluhan / penerangan hukum dalam rangka mewujudkan Permasalahan Hukum di dan hubungan masyarakat masyarakat yang sadar Bidang IPOLEKSOSBUD hukum dalam upaya Hukum dan Hankam pencegahan secara preventif tindak pindana


0

0

0

1

39

5. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (2) PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR


Penegakan Hukum Penegakan dan Kelembagaan Hukum yang Politik Berkualitas

Program Penanganan dan Penanganan Perkara Meningkatnya penanganan Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Umum di perkara pidana umum secara Umum Kejaksaan tepat dan akuntabel Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Jumlah perkara tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan, Penuntutan dan tahap Eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari

0


Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Peningkatan PraPenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung

Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM Berat secara Cepat, Tepat dan Akuntabel

Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan

0



Peningkatan PraPenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung

Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM Berat secara Cepat, Tepat dan Akuntabel

Jumlah Perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan

0



Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari

Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.

Jumlah Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejari dan Cabjari secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.

0

40

5. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (3) PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN



Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Agung



Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Agung

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya Penyelesaian Jumlah penyelidikan, Perkara Tindak Pidana Khusus penyidikan tindak pidana secara cepat, tepat dan akuntabel korupsi kategori A, penyidikan perkara tindak pidana korupsi kategori B dan jumlah penanganan pra peradilan tipikor yang diselesaikan Penyelesaian penanganan Jumlah Penyidikan Perkara Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat yang Perkara Tipikor, Pelanggaran HAM diselesaikan Berat dan Tindak Pidana khusus lainnya (TPPU) secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.


0

41

6. KEMENTERIAN AGAMA (1) PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

Peneguhan Jati Diri Pendidikan Agama Yang Program Pendidikan Peningkatan Akses, dan Karakter Bangsa Mengajarkan Keragaman, Islam Mutu, Relevansi, dan Toleransi dan Budi Pekerti Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam Peneguhan Jati Diri Pendidikan Agama Yang Program Bimbingan Pengelolaan dan dan Karakter Bangsa Mengajarkan Keragaman, Masyarakat Kristen Pembinaan Pendidikan Toleransi dan Budi Pekerti Agama Kristen Daya Rekat Sosial Toleransi dan Hidup Rukun Program Kerukunan Pembinaan Kerukunan Dalam Kemajemukan Umat Beragama Hidup Umat Beragama Daya Rekat Sosial Toleransi dan Hidup Rukun Program Kerukunan Pembinaan Kerukunan Dalam Kemajemukan Umat Beragama Hidup Umat Beragama Daya Rekat Sosial Toleransi dan Hidup Rukun Program Kerukunan Pembinaan Kerukunan Dalam Kemajemukan Umat Beragama Hidup Umat Beragama Daya Rekat Sosial Toleransi dan Hidup Rukun Program Kerukunan Pembinaan Kerukunan Dalam Kemajemukan Umat Beragama Hidup Umat Beragama

SASARAN Meningkatkan mutu pendidikan agama islam pada sekolah

INDIKATOR

Jumlah lembaga yang melakukan pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI Meningkatnya Kualitas Penerapan Kurikulum yang Pengelolaan dan Pembinaan berlaku Pendidikan Kristen Penyelenggaraan dialog Jumlah dialog lintas agama di lintas agama di 250 Kab/Kota Kab/Kota Desa sadar kerukunan di 100 Jumlah desa sadar kerukunan desa Kampanye hidup rukun Jumlah kegiatan kampanye melalui media publik hidup rukun Kerukunan intern umat Jumlah dialog intern umat beragama Khonghucu di 2 beragama Khonghucu provinsi Daya Rekat Sosial Toleransi dan Hidup Rukun Program Kerukunan Pembinaan Kerukunan Penyelenggaraan dialog Jumlah dialog lintas agama di Dalam Kemajemukan Umat Beragama Hidup Umat Beragama lintas agama di 1.500 kecamatan kecamatan Daya Rekat Sosial Toleransi dan Hidup Rukun Program Bimbingan Pengelolaan dan Kerukunan intern umat Jumlah dialog intern umat Dalam Kemajemukan Masyarakat Islam Pembinaan beragama Islam di 34 beragama Islam Penerangan Agama provinsi Islam Daya Rekat Sosial Toleransi dan Hidup Rukun Program Bimbingan Pengelolaan dan Kerukunan intern umat Jumlah dialog intern umat Dalam Kemajemukan Masyarakat Kristen Pembinaan Urusan beragama Kristen di 21 beragama Agama Kristen provinsi Daya Rekat Sosial Toleransi dan Hidup Rukun Program Bimbingan Pengelolaan dan Kerukunan intern umat Jumlah dialog intern umat Dalam Kemajemukan Masyarakat Katolik Pembinaan Urusan beragama Katolik di 13 beragama Katolik Agama Katolik provinsi


1

42


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Daya Rekat Sosial Toleransi dan Hidup Rukun Program Bimbingan Dalam Kemajemukan Masyarakat Hindu

KEGIATAN

Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan Urusan Agama Hindu Daya Rekat Sosial Toleransi dan Hidup Rukun Program Bimbingan Pengelolaan dan Dalam Kemajemukan Masyarakat Buddha Pembinaan Urusan Agama Budha Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Program Kerukunan Pembinaan Kerukunan Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik Umat Beragama Hidup Umat Beragama dalam Persemaian NilaiNilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Program Kerukunan Pembinaan Kerukunan Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik Umat Beragama Hidup Umat Beragama dalam Persemaian NilaiNilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Program Bimbingan Pengelolaan dan Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik Masyarakat Islam Pembinaan dalam Persemaian NilaiPenerangan Agama Nilai Budi Pekerti Islam Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Program Bimbingan Pengelolaan dan Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik Masyarakat Islam Pembinaan dalam Persemaian NilaiPenerangan Agama Nilai Budi Pekerti Islam Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Program Bimbingan Pengelolaan dan Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik Masyarakat Islam Pembinaan dalam Persemaian NilaiPenerangan Agama Nilai Budi Pekerti Islam Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Program Bimbingan Pengelolaan dan Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik Masyarakat Kristen Pembinaan Urusan dalam Persemaian NilaiAgama Kristen Nilai Budi Pekerti

SASARAN

INDIKATOR


Kerukunan intern umat Jumlah dialog intern umat beragama Hindu di 8 provinsi beragama Hindu

0

Kerukunan intern umat beragama Buddha di 6 provinsi Penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Khonghucu

0

Jumlah dialog intern umat beragama Buddha

Jumlah penyuluh agama Khonghucu honorer yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya Pelayanan keagamaan oleh Jumlah Lembaga Agama lembaga agama Khonghucu Khonghucu yang di 34 Provinsi melaksanakan pelayanan keagamaan Penyuluhan agama dan Jumlah penyuluh agama Islam pembangunan melalui honorer yang ditingkatkan bahasa agama Islam kualitas dan kapasitasnya

0

Penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Islam

Jumlah penyuluh agama Islam PNS yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya

0

Pelayanan keagamaan oleh Jumlah Lembaga Agama Islam lembaga agama Islam di 34 yang melaksanakan pelayanan provinsi keagamaan

0

Penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Kristen

0

Jumlah penyuluh agama Kristen honorer yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya

0

0

43


KEGIATAN PRIORITAS

Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian NilaiNilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian NilaiNilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian NilaiNilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian NilaiNilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian NilaiNilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian NilaiNilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian NilaiNilai Budi Pekerti

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen

Penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Kristen

Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen

Pelayanan keagamaan oleh Jumlah Lembaga Agama lembaga agama Kristen di 34 Kristen yang melaksanakan provinsi pelayanan keagamaan

0

Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik

Penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Katolik

0



Penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Katolik



Pelayanan keagamaan oleh Jumlah Lembaga Agama lembaga agama Katolik di 34 Katolik yang melaksanakan provinsi pelayanan keagamaan

0

Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan Urusan Agama Hindu Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan Urusan Agama Hindu

Penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Hindu

0

Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Hindu

Jumlah penyuluh agama Kristen PNS yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya


Jumlah penyuluh agama Katolik honorer yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya Jumlah penyuluh agama Katolik PNS yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya

Jumlah penyuluh agama Hindu honorer yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya Jumlah penyuluh agama Hindu PNS yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya

0

0

0

44


KEGIATAN PRIORITAS

Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian NilaiNilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian NilaiNilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian NilaiNilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian NilaiNilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian NilaiNilai Budi Pekerti

PROGRAM Program Bimbingan Masyarakat Hindu

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR


Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan Urusan Agama Hindu Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha

Pelayanan keagamaan oleh Jumlah Lembaga Agama lembaga agama Hindu di 34 Hindu yang melaksanakan provinsi pelayanan keagamaan

1

Penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Buddha

0

Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha

Penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Buddha


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha

Pelayanan keagamaan oleh Jumlah Lembaga Agama lembaga agama Buddha di Buddha yang melaksanakan 34 provinsi pelayanan keagamaan

0

Diklat pengembangan Jumlah tenaga penyuluh kompetensi penyuluh agama agama yang lulus atau selesai mengikuti diklat

0


Program Penelitian Pendidikan dan Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Pendidikan Pelatihan Teknis Keagamaan Kementerian Agama

Jumlah penyuluh agama Buddha honorer yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya Jumlah penyuluh agama Buddha PNS yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya

0

45

7. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN PROGRAM PRIORITAS Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

KEGIATAN PRIORITAS Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum

PROGRAM

KEGIATAN

Program Pengendalian Dukungan Manajemen Pemanfaatan Ruang dan Program Pengendalian Penguasaan Tanah Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Program Pengendalian Penertiban Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang dan Ruang Penguasaan Tanah

SASARAN Pembentukan PPNS Penataan Ruang

INDIKATOR

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang yang telah diberikan diklat/pelatihan Tersusunnya Pedoman Penetapan Pedoman Kerja Kerja Penyidik Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Negeri Sipil (PPNS) (PPNS) Penataan Ruang Penataan Ruang


0

46

8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI (1) PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Penegakan Hukum dan Penegakan Disiplin dan Kelembagaan Politik Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum

PROGRAM Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KEGIATAN Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

SASARAN Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus pada kasus terkait Disiplin dan Etik Aparat Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

INDIKATOR

Persentase Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus pada kasus terkait Disiplin dan Etik Aparat Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Penegakan Hukum dan Penegakan Disiplin dan Program Bina Pembinaan Meningkatnya kesadaran Penerapan Gerakan Kelembagaan Politik Kode Etik Aparat Administrasi Ketenteraman, Ketertiban aparat pemerintah dalam Aparat Menuju Indonesia Pemerintah dan Kewilayahan dan Perlindungan mewujudkan Indonesia Ramah Ramah Penegak Hukum Masyarakat Penegakan Hukum dan Penegakan Disiplin dan Program Bina Pembinaan Meningkatnya kesadaran Penyusunan Inpres Kelembagaan Politik Kode Etik Aparat Administrasi Ketenteraman, Ketertiban aparat pemerintah dalam Penerapan Gerakan Pemerintah dan Kewilayahan dan Perlindungan mewujudkan Indonesia Ramah Aparat Menuju Indonesia Penegak Hukum Masyarakat ramah Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Program Bina Pembinaan Terwujudnya sikap Satpol Jumlah aparatur Satpol Kelembagaan Politik yang Berkualitas Administrasi Ketenteraman, Ketertiban PP/PPNS/SATLINMAS yang PP/PPNS/SATLINMAS Kewilayahan dan Perlindungan berlandaskan nilai-nilai yang diberikan Masyarakat strategis revolusi mental pembekalan sesuai nilainilai strategis revolusi mental dalam rangka penegakan Perda dan memelihara trantibum linmas Program Pembinaan Terlaksananya penyusunan Jumlah Parpol yang Pendidikan Politik dan Politik dan kebijakan, dukungan dan mendapatkan bantuan Penegakan Hukum dan Penghormatan Etika Penyelenggaraan Fasilitasi Politik Dalam fasilitasi lembaga perwakilan keuangan dan Kelembagaan Politik dalam Berpolitik Pemerintahan Umum Negeri dan partisipasi politik peningkatan kapasitas


0

1

5

3

47


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Penegakan Hukum dan Pendidikan Politik dan Program Pembinaan Fasilitasi Politik Dalam Terlaksananya penyusunan Kelembagaan Politik Penghormatan Etika Politik dan Negeri kebijakan, dukungan dan dalam Berpolitik Penyelenggaraan fasilitasi lembaga perwakilan Pemerintahan Umum dan partisipasi politik

0

Penegakan Hukum dan Pendidikan Politik dan Kelembagaan Politik Penghormatan Etika dalam Berpolitik

0

Penegakan Hukum dan Pendidikan Politik dan Kelembagaan Politik Penghormatan Etika dalam Berpolitik Penegakan Hukum dan Pendidikan Politik dan Kelembagaan Politik Penghormatan Etika dalam Berpolitik

Penegakan Hukum dan Pendidikan Politik dan Kelembagaan Politik Penghormatan Etika dalam Berpolitik Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting, E-reporting dan Complaint Center

Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog di masyarakat terkait dengan pendidikan politik warga termasuk yang mewadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di tingkat nasional dan daerah Program Pembinaan Fasilitasi Politik Dalam Terlaksananya penyusunan Jumlah daerah yang Politik dan Negeri kebijakan, dukungan dan terfasilitasi pendidikan politik Penyelenggaraan fasilitasi lembaga perwakilan untuk politisi perempuan Pemerintahan Umum dan partisipasi politik Program Pembinaan Fasilitasi Politik Dalam Terlaksananya penyusunan Jumlah daerah yang Politik dan Negeri kebijakan, dukungan dan menerapkan pelaksanaan best Penyelenggaraan fasilitasi lembaga perwakilan practice pendidikan politik Pemerintahan Umum dan partisipasi politik Program Bina Otonomi Fasilitasi KDH, DPRD, Terlaksananya peningkatan Jumlah pemilihan kepala Daerah Dan Hubungan Antar kualitas tatakelola daerah yang sesuai dengan Lembaga pemerintahan daerah di ketentuan peraturan setiap entitas perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penelitian dan Penelitian Dan Pilot project Model Jumlah Daerah Pilot Project Pengembangan Pengembangan Pembiayaan Pilkada yang Pembiayaan Penyelenggaraan Kementerian Dalam Pembangunan Dan efisien sesuai tata kelola pilkada yang efisien Negeri Keuangan Daerah pemerintahan Program Peningkatan Pembinaan Penerapan Sistem EJumlah Daerah yang telah Kapasitas Keuangan Perencanaan Budgeting menerapkan Sistem EPemerintah Daerah Anggaran Daerah Budgeting


0

0

1

1

48

8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI (3) PROGRAM PRIORITAS Reformasi Birokrasi Pemerintahan


KEGIATAN PRIORITAS Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting, E-reporting dan Complaint Center Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan

PROGRAM Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Program Bina Pembangunan Daerah

KEGIATAN

SASARAN

Pembinaan Pengelolaan Penerapan Sistem EJumlah daerah yang menerapkan BUMD, BLUD Dan Reporting Penatausahaan Sistem E-Reporting Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah

0

Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan kesehatan, sosial dan trantibumlinmas

0

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, dan perumahan dan permukiman


Penerapan Sistem Program Bina Reward & Punishment Pembangunan dan Keteladanan Daerah Pimpinan

Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah II


Penerapan Sistem Program Bina Reward & Punishment Pembangunan dan Keteladanan Daerah Pimpinan

Pembinaan Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan dan penyelenggaraan urusan Pembangunan Urusan pendidikan Pemerintahan Daerah IV


Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan

Pembinaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah


Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

INDIKATOR

JUMLAH DIBHAS/TIDAK PROVINSI DIBAHAS DALAM PENGUSUL MUSRENBANGNAS

Jumlah daerah yang menerapkan indikator Standar terkait bidang kesehatan, sosial, dan trantibumlinmas yang efektif sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 beserta turunannya Jumlah daerah yang menerapkan indikator Standar terkait bidang pekerjaan umum dan perumahan dan permukiman yang efektif sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 beserta turunannya Jumlah daerah yang menerapkan indikator Standar terkait bidang pendidikan yang efektif sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 beserta turunannya Jumlah daerah yang mendapatkan opini WTP (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi kriteria Wajar Tanpa Pengecualian Penerapan Sistem Program Penelitian Penelitian Dan Leadership Award Kepala Jumlah Kepala Daerah yang Reward & Punishment dan Pengembangan Pengembangan Otonomi Daerah medapatkan penghargaan dalam dan Keteladanan Kementerian Dalam Daerah, Politik, Dan memajukan daerahnya Pimpinan Negeri Pemerintahan Umum

0

1

1

0

49


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN



Program Pengembangan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Kepamongprajaan dan Manusia Aparatur Manajemen Pemerintahan Dalam Kepemimpinan Negeri

Jumlah angkatan pengembangan kompetensi yang memuat materi Revolusi Mental dan Kepemimpinan

6

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa


Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Program Pendidikan Kepamongprajaan

Jumlah daerah penerima Innovative Government Award (IGA)

0

Jumlah Pamong Praja Muda sebagai Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM)

3

Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kebhinekaan dengan menggunakan pendekatan sosial dan budaya

0

Jumlah fasilitasi kampanye Nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial (Qc)

3

Pendidikan Berbasis Karakter

Peneguhan Jati Diri Pendidikan Berbasis dan Karakter Bangsa Karakter

Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum


Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Terlaksanannya pengembangan kompetensi pelopor revolusi mental dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemda yang menerapkan budaya pelayanan prima dan bebas KKN Penelitian Dan Penghargaan Innovative Pengembangan Inovasi Government Award bagi Daerah Dan Aparatur daerah yang melakukan Inovasi Penyelenggaraan Tersedianya 2.047 Administrasi Akademik Pamong Praja Muda Perencanaan Dan Kerja sebagai Kader Penggerak sama Pendidikan Revolusi Mental (KPRM) Kepamongprajaan Fasilitasi Ketahanan Terlaksananya Ekonomi, Sosial dan penyusunan kebijakan, Budaya fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan dalam pendidikan kebhinekaan Bina Ideologi, Karakter Terlaksananya dan Wawasan penyusunan kebijakan, Kebangsaan dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan

INDIKATOR


50


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN


Program Pembinaan Bina Ideologi, Karakter Politik dan dan Wawasan Penyelenggaraan Kebangsaan Pemerintahan Umum

Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Gotong Royong, Dalam Kemajemukan Kesukarelawan dan Solidaritas

Program Penataan Pembinaan Administrasi Meningkatnya Administrasi Pencatatan Sipil Kepemilikan akta Kependudukan dan kelahiran bagi anak Pencatatan Sipil Program Pembinaan Fasilitasi Politik Dalam Politik dan Negeri Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan

INDIKATOR


Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan tersedianya database serta pemutakhiran terkait pemetaan dan identifikasi nilainilai dasar (memperkuat harga diri, karakter, wasbang, dan daya saing bangsa) Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran

1

Jumlah pengembangan Jumlah pemanfaatan media kewarganegaraan melalui layanan dan pengembangan sistem pengembangan dan pengetahuan kewarganegaraan pemanfaatan media layanan yang memiliki jangkauan luas

0

6

51

9. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM


Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri

Program Pembangunan Daerah Tertinggal



Program Pembangunan Daerah Tertinggal

KEGIATAN Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal

SASARAN

INDIKATOR


Meningkatnya kunjungan wisatawan ke tempat wisata di daerah tertinggal

Jumlah pengadaan kapal pariwisata

4

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke tempat wisata di daerah tertinggal

Jumlah lokasi terumbu karang yang direhabilitasi dalam mendukung desa wisata bahari

0

52

10. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI PROGRAM PRIORITAS Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik



KEGIATAN PRIORITAS Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum Penegakan Hukum yang Berkualitas

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Program Pembinaan Penyelenggaraan Meningkatnya pengawasan Jumlah UPT yang dan Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan internal Pemasyarakatan melaksanakan layanan Pemasyarakatan Keamanan dan pengaduan Ketertiban Program Pembinaan Peningkatan Masyarakat yang sadar hukum jumlah desa sadar Hukum Nasional Kesadaran Hukum dan terselenggaranya bantuan hukum Masyarakat dan hukum kepada masyarakat Pelaksanaan Bantuan miskin Hukum Penegakan Hukum Program Pembinaan Peningkatan Masyarakat yang sadar hukum Jumlah Penyuluhan yang Berkualitas Hukum Nasional Kesadaran Hukum dan terselenggaranya bantuan Hukum Yang Masyarakat dan hukum kepada masyarakat Dilaksanakan secara Pelaksanaan Bantuan miskin profesional Hukum Harmonisasi dan Program Harmonisasi Rancangan peraturan persentase (%) Simplifikasi Peraturan Pembentukan Hukum Peraturan perundang-undangan bidang rancangan peraturan Perundangan Perundangpolhukamkesra yang perundang-undangan Undangan Bidang diharmonisasikan bidang Polhukamkesra Polhukamkesra yang diharmonisasikan


0

0

1

53

11. KEMENTERIAN KESEHATAN PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Investigasi pengaduan pelanggaran kode etik dan persidangan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi

INDIKATOR



Pembinaan Fasilitas Sistem rujukan pelayanan Jumlah fasilitas Pelayanan Kesehatan kesehatan online (puskesmas kesehatan yang dan RS) menerapkan sistem rujukan pelayanan kesehatan online (puskesmas dan RS) Promosi Layanan Program Pembinaan Pembinaan Integrasi Data Rekam Medis Jumlah RS Rujukan Elektronik menuju E- Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Nasional dengan RS budgeting, ERujukan Rujukan Regional reporting dan yang menerapkan Complaint Center integrasi data rekam medis Konsumen Cerdas Program Kefarmasian Peningkatan Produksi Bahan baku sediaan farmasi Jumlah bahan baku dan Cinta Produk dan Alat Kesehatan dan Distribusi yang diproduksi di dalam sediaan farmasi yang Dalam Negeri Kefarmasian negeri siap diproduksi di dalam negeri (kumulatif)


Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia

SASARAN



Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Promosi Layanan Program Pembinaan Elektronik menuju E- Pelayanan Kesehatan budgeting, Ereporting dan Complaint Center

KEGIATAN

Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan


0

1

1

54

12. KEMENTERIAN KEUANGAN PROGRAM PRIORITAS Reformasi Birokrasi Pemerintahan

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Promosi Layanan Program Pengelolaan Pengembangan Terlaksananya penyusunan Jumlah sistem eElektronik menuju E- Anggaran Negara Sistem Penganggaran APBN berbasis elektronik (e- budgeting secara budgeting, Ebudgeting) secara online online reporting dan Complaint Center


55

13. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Daya Rekat Gotong Royong, Sosial Dalam Kesukarelawan dan Kemajemukan Solidaritas

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik


Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik


KEGIATAN Pengelolaan dan Penyediaan Informasi

SASARAN

INDIKATOR

Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI


Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan disebarkan ke masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya (terutama daerah terdepan, terluar, tertinggal) Pelayanan Informasi Layanan Informasi Publik Strategi komunikasi kepada Kenegaraan Melalui melalui media publik terkait masyarakat terkait kampanye Media Publik Kampanye Revolusi Mental revolusi mental

2

Pelayanan Informasi Layanan Informasi Publik Promosi, publikasi dan advokasi Kenegaraan Melalui melalui media publik terkait kepada masyarakat untuk Media Publik Kampanye Revolusi Mental menciptakan kesadaran tema revolusi mental

2

0

56

14. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

Peneguhan Jati Diri Pendidikan Berbasis Program Koordinasi Koordinasi Budaya, dan Karakter Bangsa Karakter Pengembangan Seni dan Olah Raga Kebijakan Bahari Kemaritiman

SASARAN

INDIKATOR

Terwujudnya sinergi antarsektor dan sikronisasi kebijakan penguatan karakter bangsa bahari

Jumlah K/L dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penguatan karakter bangsa bahari


57

15. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Daya Rekat Sosial Gotong Royong, Dalam Kemajemukan Kesukarelawan dan Solidaritas

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Koordinasi Koordinasi kebijakan Sosialisasi kegiatan revolusi Pengembangan Nilai dan Kreativitas mental kepada masyarakat Kebijakan Budaya Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

INDIKATOR Jumlah laporan sosialisasi revolusi mental (dokumen)


58

16. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR


Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa


Program Peningkatan Dukungan Daya Saing UMKM Pemberdayaan dan Koperasi KUMKM di Daerah

Terfasilitasnya pemberdayaan Petugas penyuluh KUMKM di daerah untuk koperasi lapangan mendukung revolusi mental (PPKL)

12


Program Peningkatan Pengembangan Daya Saing UMKM Kewirausahaan dan Koperasi

Peserta pemasyarakatan kewirausahaan

8


Program Peningkatan Pengembangan Daya Saing UMKM Kewirausahaan dan Koperasi

Peserta pelatihan kewirausahaan

10



Registrasi Pengusaha Skala Mikro dan Kecil yang difasilitasi Pendaftaran Kelembagaan Pengembangan penyuluh koperasi lapangan

1


Program Penguatan Peningkatan Kelembagaan Keanggotaan Koperasi Koperasi dan Penerapan Tata Laksana KUMKM Program Peningkatan Penguatan Penghidupan Kelembagaan Usaha Berkelanjutan Mikro Melalui Berbasis Usaha Mikro Koperasi

Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh untuk mendukung revolusi mental Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh untuk mendukung revolusi mental Meningkatkan Kualitas Keanggotaan Koperasi dan Tata Kelola KUMKM Untuk Mendukung Revolusi Mental Meningkatnya posisi tawar dan keberlanjutan usaha mikro untuk mendukung revolusi mental

10

59

17. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (1) PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Kelembagaan Politik yang Berkualitas Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Kelembagaan Politik yang Berkualitas

Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Kelembagaan Politik yang Berkualitas

PROGRAM

KEGIATAN

Program Pengelolaan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Hutan Produksi dan Dan Usaha Kehutanan Industri Hasil Hutan Program Pengendalian Penyelenggaraan DAS dan Hutan Rehabilitasi dan Reklamasi Lindung Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Program Konservasi Konservasi Sumber Daya Sumber Daya Alam Alam Hayati dan Ekosistem


Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem


Program Penegakan Pencegahan dan Hukum Lingkungan Pengamanan Hutan Hidup dan Kehutanan

Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Kelembagaan Politik yang Berkualitas Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Kelembagaan Politik yang Berkualitas

Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengelolaan Taman Nasional

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

SASARAN Menurunnya gangguan dan konflik kawasan Hutan di KPHP Menurunnya gangguan dan konflik kawasan hutan di KPHL

INDIKATOR Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik keamanan hutan Jumlah KPHL yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik keamanan hutan

Menurunnya gangguan Prosentase gangguan pada pada kawasan konservasi kawasan konservasi non taman non taman nasional nasional berkurang sebesar 15% per tahun dari baseline data tahun 2014 sebanyak 149 kejadian Menurunnya gangguan Prosentase gangguan pada pada kawasan taman kawasan taman nasional nasional berkurang sebesar 15% per tahun dari baseline data tahun 2014 sebanyak 142 kejadian Meningkatnya keamanan Luas hutan yang diamankan dari terhadap gangguan dan gangguan dan ancaman bidang ancaman Lingkungan kehutanan Hidup dan Kehutanan Meningkatnya Presentase gugatan atas penyelesaian sengketa sengketa LH dan kehutanan yang LHK melalui pengadilan didaftarkan dan diselesaikan (perdata) melalui pengadilan Meningkatnya Presentase Kasus Sengketa yang penyelesaian Sengketa diselesaikan diluar pengadilan LHK diluar pengadilan dalam bentuk kesepakatan


1

0

0

4

2

2

60

17. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (2) PROGRAM PRIORITAS Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Penegakan Hukum Program Penegakan yang Berkualitas Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penegakan Hukum Program Penegakan yang Berkualitas Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penegakan Hukum Program Penegakan yang Berkualitas Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Penanganan Pengaduan, Menurunnya kebakaran Jumlah korporasi yang area Pengawasan dan Sanksi hutan dan lahan yang konsesinya tidak terjadi Administrasi disebabkan oleh kebakaran korporasi Penanganan Pengaduan, Meningkatnya Seluruh pengaduan Pengawasan dan Sanksi penanganan atas masyarakat bidang LHK Administrasi pengaduan masyarakat dapat ditangani bidang LHK Penegakan Hukum Meningkatnya jumlah Presentase Kasus Pidana Pidana Lingkungan kasus pidana LHK yang LHK yang diselesaikan (P21) Hidup dan Kehutanan ditangani oleh PPNS LHK secara profesional


2

3

61

18. KEMENTERIAN PARIWISATA PROGRAM PRIORITAS Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa

KEGIATAN PRIORITAS Internalisasi NilaiNIlai dan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat Internalisasi NilaiNIlai dan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

PROGRAM Program Pengembangan Kepariwisataan Program Pengembangan Kepariwisataan

KEGIATAN Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat


SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Kepariwisataan Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Kepariwisataan

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran sadar wisata

2

Jumlah masyarakat yang mendapat bimbingan teknis pemberdayaan

0

62

19. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROGRAM PRIORITAS Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa Daya Rekat Sosial Dalam Kemajemukan

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting, Ereporting dan Complaint Center Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri

Program Pembinaan Konstruksi

Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi


Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri Internalisasi NilaiNIlai dan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat Gotong Royong, Kesukarelawan dan Solidaritas

SASARAN

INDIKATOR

Tersedianya sistem layanan perencanaan, anggaran, evaluasi kinerja secara elektronik


Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi

Jumlah layanan perencanaan, anggaran, evaluasi kinerja secara elektronik Tersusunnya Standar dan Jumlah draft NSPK Pedoman Teknologi dan Produk teknologi dan produk Dalam Negeri dalam negeri


Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi

Tersusunnya Profil Kinerja Teknologi dan Produk Dalam Negeri

Jumlah profil kinerja teknologi dan produk dalam negeri

0

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Penyelenggaraan Terlatih dan terdidiknya ASN Pendidikan dan yang menangani Bidang Pelatihan Sumber Daya Konstruksi Air dan Konstruksi Proyek percontohan Terlaksananya proyek ruang terbuka publik percontohan ruang terbuka untuk menonton publik untuk menonton bersama video/film bersama video/film bertema bertema revolusi mental revolusi mental di 1200 kecamatan

ASN yang mengikuti pelatihan bidang Konstruksi (orang)

0

Jumlah kecamatan percontohan

0

0

63

20. KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PROGRAM PRIORITAS Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa

KEGIATAN PRIORITAS Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan

PROGRAM

KEGIATAN

Program Kepemudaan Pengembangan dan Keolahragaan Kewirausahaan Pemuda Program Kepemudaan Pengembangan dan Keolahragaan Kreativitas Pemuda

Peneguhan Jati Diri dan Pendidikan Berbasis Karakter Bangsa Karakter

Program Kepemudaan Peningkatan Kapasitas dan Keolahragaan Pemuda

Peneguhan Jati Diri dan Pendidikan Berbasis Karakter Bangsa Karakter

Program Kepemudaan Peningkatan Iptek dan dan Keolahragaan Imtaq Pemuda


Gotong Royong, Kesukarelawan dan Solidaritas

Program Kepemudaan Pengembangan dan Keolahragaan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda


Gotong Royong, Kesukarelawan dan Solidaritas Gotong Royong, Kesukarelawan dan Solidaritas

Program Kepemudaan Pengembangan dan Keolahragaan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Program Kepemudaan Pengembangan dan Keolahragaan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda


SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya kapasitas dan Jumlah pemuda yang potensi kewirausahaan pemuda difasilitasi sebagai kader kewirausahaan Meningkatnya pemuda kader di Jumlah pemuda kader bidang kreativitas seni, budaya, yang difasilitasi dalam ekonomi kreatif dan kualitas peningkatan keterampilan jasmani kreatifitas seni, budaya dan ekonomi kreatif Pemuda kader yang difasilitasi Jumlah pemuda kader dalam peningkatan kapasitas yang difasilitasi dalam moral dan intelektual peningkatan kapasitas moral dan intelektual Pemuda kader yang difasilitasi Jumlah pemuda kader dalam peningkatan IPTEK dan yang difasilitasi dalam IMTAQ peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda kader yang difasilitasi Jumlah pemuda kader dalam pengembangan yang difasilitasi dalam kepedulian, kesukarelawanan, pengembangan dan kepeloporan pemuda kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda Pemuda yang difasilitasi dalam Jumlah pemuda yang pendidikan kepramukaan difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan Organisasi kepramukaan Jumlah organisasi (kwarnas/kwrada/kwarcab) yang kepramukaan (kwarnas/ difasilitasi dalam pengembangan kwrada/kwarcab) yang organisasi difasilitasi dalam pengembangan organisasi


10

8

6

2

0

3

64

21. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PRIORITAS Reformasi Birokrasi Pemerintahan

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting, E-reporting dan Complaint Center Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting, E-reporting dan Complaint Center Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting, E-reporting dan Complaint Center

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Perumusan dan Ditetapkannya kebijakan tentang Jumlah kebijakan tentang Koordinasi Pelaksanaan penerapan e-planning, epenerapan e-planning, eKebijakan Ebudgeting, dan e-monev secara budgeting, dan e-monev Government online di K/L secara online Perumusan dan Terlaksananya penerapan Jumlah kebijakan tentang Koordinasi Pelaksanaan kebijakan sistem database penerapan sistem Kebijakan Eterpadu nasional (one data) database terpadu nasional Government (one data) Perumusan Kebijakan Terintegrasinya seluruh sistem Persentase instansi Inovasi dan Sistem pengaduan masyarakat dengan pemerintah yang sistem Informasi Pelayanan LAPOR-SP4N pengaduannya Publik terintegrasi dengan LAPOR-SP4N Koordinasi Kebijakan, Terlaksananya sistem Acara penganugerahan Penyusunan, Evaluasi penghargaan (reward) bagi Top 25 Pejabat Pimpinan Program dan pimpinan ASN teladan Tinggi (JPT) teladan Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan Terlaksananya pengawasan atas Pemantauan atas Implementasi Sistem netralitas ASN pelaksanaan tindaklanjut Merit Aparatur Sipil rekomendasi penjatuhan Negara (KASN) hukuman terhadap ASN yang terlibat pelanggaran netralitas


0

0

1

0

65

22. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (1) PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN



Konsumen Cerdas Program Pendidikan Layanan Pengkajian, dan Cinta Produk Anak Usia Dini dan Pengembangan dan Dalam Negeri Pendidikan Masyarakat Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas

Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi

0

Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa

Pendidikan Berbasis Karakter Pendidikan Berbasis Karakter Pendidikan Berbasis Karakter

satuan pendidikan SMP yang Melaksanakan K13 Satuan pendidikan SD yang Melaksanakan K13 satuan pendidikan PKLK yang Melaksanakan K13

0

Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa

Pendidikan Berbasis Karakter Pendidikan Berbasis Karakter

satuan pendidikan SMK yang Melaksanakan K13 Model kurikulum dan pembelajaran

0

Kosakata baru kamus Bahasa Indonesia

0

KBBI yang tercetak untuk sekolah

1

Peneguhan Jati Diri Pendidikan dan Karakter Bangsa Berbasis Karakter


Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang Berkualitas, Berkesetaraan Gender, dan Berwawasan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (ESD) di Seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota Program Pendidikan Pembinaan Sekolah 22633 satuan pendidikan SMP yang Dasar dan Menengah Menengah Pertama Melaksanakan K13 Program Pendidikan Pembinaan Sekolah 88943 Satuan pendidikan SD yang Dasar dan Menengah Dasar Melaksanakan K13 Program Pendidikan Pembinaan Pendidikan 1980 satuan pendidikan PKLK yang Dasar dan Menengah Khusus dan Layanan Melaksanakan K13 Khusus Program Pendidikan Pembinaan Sekolah 7870 satuan pendidikan SMK yang Dasar dan Menengah Menengah Kejuruan Melaksanakan K13 Program Penelitian dan Penyempurnaan 224 dokumen model kurikulum dan Pengembangan Kurikulum, Sistem pembelajaran Kementerian Pendidikan Pembelajaran dan dan Kebudayaan Perbukuan Program Pengembangan Pengembangan 33.600 kosakata baru Bahasa dan Pembinaan Bahasa Infrastruktur dan Indonesia dan Sastra Pelindungan Bahasa dan Sastra Program Pengembangan Pengembangan 50000 KBBI yang tercetak untuk dan Pembinaan Bahasa Infrastruktur dan sekolah dan Sastra Pelindungan Bahasa dan Sastra

INDIKATOR

1 2

0

66


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR


Program Pengembangan Pengembangan Strategi 200 orang yang menjadi Pemelajar dan Pembinaan Bahasa dan Diplomasi bahasa Indonesia bagi orang asing dan Sastra Kebahasaan (BIPA)

0


Program Pelestarian Budaya

4


Program Pelestarian Budaya

Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa

Pendidikan Berbasis Karakter Pendidikan Berbasis Karakter

Program Pelestarian Budaya Program Guru dan Tenaga Kependidikan


Program Guru dan Tenaga Kependidikan


Program Guru dan Tenaga Kependidikan

Peneguhan Jati Diri Apresiasi Seni dan dan Karakter Bangsa Kreativitas Karya Budaya Peneguhan Jati Diri Apresiasi Seni dan dan Karakter Bangsa Kreativitas Karya Budaya

Program Pelestarian Budaya Program Pelestarian Budaya

Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi orang asing dan Jumlah pemelajar bahasa asing strategis Pembinaan Kesenian Peserta Didik SMA/SMK yang Jumlah Peserta Didik melaksanakan kegiatan Belajar SMA/SMK yang belajar di Bersama Maestro sanggar-sanggar para Maestro Pembinaan Terfasilitasinya Komunitas-Komunitas Jumlah Komunitas Budaya Kepercayaan Terhadap Budaya di seluruh Indonesia yang difasilitasi Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Pengembangan Sejarah Persemaian Nilai-Nilai Sejarah kepada Jumlah Peserta Internalisasi Masyarakat Nilai-Nilai Sejarah Pembinaan Guru dan 12526 guru dan tendik PAUD Guru dan Tenaga Tenaga Kependidikan mengikuti Pengembangan Kependidikan PAUD yang Paud dan Dikmas Keprofesian Berkelanjutan mengikuti Pengembangan Profesi Pembinaan Guru 8695 guru Dikdas mengikuti Guru Dikdas yang Pendidikan Dasar Pengembangan Keprofesian mengikuti Pengembangan Berkelanjutan Profesi Pembinaan Guru 2349 guru Dikmen mengikuti Guru Dikmen yang Pendidikan Menengah Pengembangan Keprofesian mengikuti Pengembangan Berkelanjutan Profesi Pembinaan Kesenian Terevitalisasinya Taman-Taman Jumlah taman Budaya yang Budaya di beberapa Provinsi di direvitalisasi Indonesia Pembinaan Kesenian Terfasilitasinya Sarana Kesenian di Jumlah Sarana Kesenian Satuan Pendidikan yang difasilitasi di Satuan Pendidikan


3

7 0

0

1

11

9

67


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

Peneguhan Jati Diri Apresiasi Seni dan Program Pelestarian Pembinaan Kesenian dan Karakter Bangsa Kreativitas Karya Budaya Budaya Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Program Dukungan Peningkatan Sensor Dalam Kemajemukan Agama, Keluarga Manajemen dan Film dan Media Publik Pelaksanaan Tugas dalam Persemaian Teknis Lainnya Nilai-Nilai Budi Kementerian Pendidikan Pekerti dan Kebudayaan Daya Rekat Sosial Gotong Royong, Program Pelestarian Pengelolaan Warisan Dalam Kemajemukan Kesukarelawan dan Budaya dan Diplomasi Budaya Solidaritas

SASARAN

INDIKATOR


Apresiasi Karya Seni Oleh Masyarakat Jumlah Even Karya Seni yang Diapresiasi Oleh Masyarakat Meningkatnya kualitas penyensoran Jumlah Film dan Iklan Film film dan iklan film yang disensor

10

Pemberian Anugerah Kebudayaan dan Maestro kepada Maestro/Seniman/ Budayawan/Komunitas Budaya/Akademisi/dll

0

Terlaksananya Penghargaan Kebudayaan kepada Perorangan, Komunitas, Media, dan Pemda yang Berdedikasi terhadap Pelestarian Kebudayaan

0

68

23. KEMENTERIAN PERDAGANGAN PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

Peningkatan Konsumen Cerdas Kemandirian dan Cinta Produk Ekonomi dan Daya Dalam Negeri Saing Bangsa

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa


Program Peningkatan Pengembangan Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Perlindungan Konsumen

Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri

SASARAN

INDIKATOR


Meningkatnya kreativitas, kapasitas, dan kompetensi UMKM perdagangan serta penggunaan produk dalam negeri Peningkatan keberdayaan konsumen

Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional Indeks Keberdayaan Konsumen

7

Program Peningkatan Pengembangan Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Perlindungan Konsumen

Edukasi konsumen

Jumlah konsumen yang teredukasi

3

Program Peningkatan Peningkatan Tertib Ukur Perlindungan Konsumen

Pasar tertib ukur

Jumlah pasar tertib ukur

4

3

69

24. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS PROGRAM PRIORITAS Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Harmonisasi dan Program Simplifikasi Peraturan Perencanaan Perundangan Pembangunan Nasional

KEGIATAN Analisis Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perencanaan Pembangunan

SASARAN Rekomendasi kebijakan percepatan harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan

INDIKATOR % rekomendasi harmonisasi dan simplifikasi undangundang yang ditindaklanjuti K/L/D


70

25. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Peningkatan Konsumen Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Cerdas dan Cinta SDM Industri dan Dukungan dan Daya Saing Bangsa Produk Dalam Manajemen Kementerian Negeri Perindustrian Peningkatan Konsumen Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Cerdas dan Cinta SDM Industri dan Dukungan dan Daya Saing Bangsa Produk Dalam Manajemen Kementerian Negeri Perindustrian Peningkatan Konsumen Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Cerdas dan Cinta SDM Industri dan Dukungan dan Daya Saing Bangsa Produk Dalam Manajemen Kementerian Negeri Perindustrian Peningkatan Konsumen Program Penumbuhan dan Kemandirian Ekonomi Cerdas dan Cinta Pengembangan Industri dan Daya Saing Bangsa Produk Dalam Kimia, Tekstil, dan Aneka Negeri Peningkatan Konsumen Program Penumbuhan dan Kemandirian Ekonomi Cerdas dan Cinta Pengembangan Industri dan Daya Saing Bangsa Produk Dalam Kimia, Tekstil, dan Aneka Negeri Peningkatan Konsumen Program Penumbuhan dan Kemandirian Ekonomi Cerdas dan Cinta Pengembangan Industri dan Daya Saing Bangsa Produk Dalam Kimia, Tekstil, dan Aneka Negeri Peningkatan Konsumen Program Penumbuhan dan Kemandirian Ekonomi Cerdas dan Cinta Pengembangan Industri dan Daya Saing Bangsa Produk Dalam Kimia, Tekstil, dan Aneka Negeri Peningkatan Konsumen Program Penumbuhan dan Kemandirian Ekonomi Cerdas dan Cinta Pengembangan Industri dan Daya Saing Bangsa Produk Dalam Logam, Mesin, Alat Negeri Transportasi, dan Elektronika

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR


Peningkatan Kualitas Kehumasan

Terpromosikannya produk industri dalam negeri

Jumlah Produk yang dipromosikan

3


Terpublikasinya sosialiasi P3DN di media massa

Jenis Media yang digunakan untuk Promosi

0


Terselenggaranya pelaksanaan sosialisasi kebijakan P3DN

Jumlah Sosialisasi Kebijakan P3DN

1

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir

Meningkatnya Penggunaan Tersosialisasikannya Produksi Dalam Negeri program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Meningkatnya Penggunaan Tersertifikasinya TKDN Produksi Dalam Negeri produk industri (sertifikat)

0

Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam negeri Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri

1

Terwujudnya Business Matching dan pameran antara produsen dan pengguna (sektor) Tersosialisasikannya program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Penumbuhan dan Tersertifikasinya TKDN Jumlah produk industri Pengembangan Industri produk Industri Permesinan yang tersertifikasi Tingkat Permesinan dan Alat Mesin dan Alat Mesin Pertanian Komponen Dalam Negeri Pertanian (TKDN)

3

0

1

71

26. KEMENTERIAN PERTAHANAN

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Peneguhan Jati Diri Pendidikan Berbasis Program Potensi dan Karakter Bangsa Karakter Pertahanan

KEGIATAN Pembinaan Kesadaran Bela Negara

SASARAN

INDIKATOR

Terwujudnya penerapan Wilayah yang menerima nilai-nilai bela negara pada bimnis, aktualisasi, masyarakat. implementasi, revitalisasi pembinaan kesadaran bela negara


72

27. KEMENTERIAN SOSIAL PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Daya Rekat Sosial Gotong Royong, Dalam Kesukarelawan Kemajemukan dan Solidaritas

Program Kepahlawanan, Pemberdayaan Keperintisan, Sosial Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial


Program Pemberdayaan Sosial Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan kesejahteraan sosial bagi Tenaga Sosial Kelembagaan Masyarakat Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Program Pemberdayaan Sosial Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan kesejahteraan sosial bagi Pekerja Sosial Kelembagaan Masyarakat Sosial Masyarakat (PSM)


Penguatan karakter bangsa bagi masyarakat untuk penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial

INDIKATOR Jumlah orang yang memperoleh penguatan karakter bangsa untuk penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memperoleh bimbingan teknis (jiwa) Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang memperoleh bimbingan teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial


4

3

73

28. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM


Penegakan Disiplin Program Pendidikan dan Kode Etik Aparat dan Latihan Aparatur Pemerintah dan Polri Penegak Hukum

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum Penegakan Hukum yang Berkualitas

Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

KEGIATAN Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan dan Latihan Polri

SASARAN

INDIKATOR

Kurikulum pendidikan dan Jumlah modul pembelajaran yang latihan Polri yang sesuai disesuaikan dengan nilai-nilai dengan nilai-nilai esensial esensial revolusi mental (integritas, revolusi mental (integritas, etos kerja, gotong royong) etos kerja, gotong royong) Pengendalian Pegawai Rekrutmen dan pendidikan Jumlah masyarakat yang menjadi Polri pembentukan personel polri anggota Polri baik di pusat maupun yang bebas KKN (Korupsi, daerah hasil rekrutmen dan Kolusi, Nepotisme) pendidikan yang bebas KKN Penyelidikan dan Tertanganinya tindak pidana Persentase penyelesaian tindak Penyidikan Tindak Pidana kewilayahan secara pidana di wilayah Polda secara Kewilayahan profesional, teliti, cepat, tepat, profesional, teliti, cepat, tepat, dan dan akuntabel. akuntabel. Peningkatan Pelayanan Meningkatnya kesadaran Persentase jumlah kecelakaan lalu Keamanan dan masyarakat untuk mentaati lintas dibanding tahun sebelumnya Keselamatan Masyarakat peraturan lalu lintas di Bidang Lantas


0

0

0

74

29. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

PROGRAM PRIORITAS Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

KEGIATAN PRIORITAS Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum

PROGRAM

KEGIATAN

Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Koordinasi dan Supervisi Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Reformasi Penerapan Sistem Program Pengelolaan Birokrasi Reward & Punishment Pemberantasan Gratifikasi Pemerintahan dan Keteladanan Tindak Pidana Pimpinan Korupsi

SASARAN

INDIKATOR

Peningkatan Pengetahuan Personel Jumlah Aparat Penegak Hukum Aparat Penegak Hukum yang (APGAKUM) yang mengikuti Pelatihan profesional, jujur, disiplin, kerja Peningkatan Kemampuan Teknis APGAKUM keras, kompeten dan dengan materi berdasarkan nilai-nilai mengutamakan kemaslahatan esensial revolusi mental (integritas, etos masyarakat. kerja, gotong royong) Pencegahan Praktif Gratifikasi pada Jumlah Pelaku Usaha yang Melaksanakan Dunia Usaha (Swasta) Sektor Pencegahan Praktik Gratifikasi di Dunia Strategis Usaha


2

75

30. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PRIORITAS Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik


KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

Pendidikan Politik Program Penguatan Penyiapan Penyusunan Rancangan dan Penghormatan Kelembagaan Peraturan Kpu, Advokasi, Etika dalam Demokrasi dan Penyelesaian Sengketa dan Berpolitik Perbaikan Proses Penyuluhan Peraturan PerundangPolitik Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Pendidikan Politik Program Penguatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan dan Penghormatan Kelembagaan Bimbingan Etika dalam Demokrasi dan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Berpolitik Perbaikan Proses Penyelenggaraan Pemilu dan Politik Pendidikan Pemilih

SASARAN Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum

INDIKATOR

Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD. Meningkatkan kualitas dukungan Jumlah Kegiatan Pendidikan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota


1

76

31. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Internalisasi NilaiKemandirian Ekonomi NIlai dan Prinsip dan Daya Saing Bangsa Persaingan Usaha Yang Sehat Peningkatan Internalisasi NilaiKemandirian Ekonomi NIlai dan Prinsip dan Daya Saing Bangsa Persaingan Usaha Yang Sehat Peningkatan Internalisasi NilaiKemandirian Ekonomi NIlai dan Prinsip dan Daya Saing Bangsa Persaingan Usaha Yang Sehat

PROGRAM

Program Pengawasan Persaingan Usaha Program Pengawasan Persaingan Usaha Program Pengawasan Persaingan Usaha

KEGIATAN

SASARAN

Pengkajian, Kebijakan, Penerapan competition checklist dan Advokasi dalam proses perumusan Persaingan Usaha kebijakan ekonomi di pusat dan daerah Pengkajian, Kebijakan, Peningkatan pemahaman dunia dan Advokasi usaha terhadap pentingnya nilaiPersaingan Usaha nilai persaingan usaha yang sehat

INDIKATOR


Jumlah implementasi manual kebijakan persaingan di Pusat dan Daerah

0

tingkat pemahaman dunia usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat

0

Pengkajian, Kebijakan, Peningkatan pemahaman Jumlah advokasi kebijakan dan Advokasi masyarakat terhadap pentingnya persaingan usaha di lembaga Persaingan Usaha nilai-nilai persaingan usaha yang pendidikan dan kedinasan sehat

0

77

32. KOMISI YUDISIAL RI PROGRAM PRIORITAS Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Penegakan Disiplin Program Rekrutmen, dan Kode Etik Aparat Peningkatan Kapasitas, Pemerintah dan Advokasi, Pengawasan Penegak Hukum Perilaku Hakim Agung dan Hakim Penegakan Disiplin Program Rekrutmen, dan Kode Etik Aparat Peningkatan Kapasitas, Pemerintah dan Advokasi, Pengawasan Penegak Hukum Perilaku Hakim Agung dan Hakim Penegakan Disiplin Program Rekrutmen, dan Kode Etik Aparat Peningkatan Kapasitas, Pemerintah dan Advokasi, Pengawasan Penegak Hukum Perilaku Hakim Agung dan Hakim

KEGIATAN

SASARAN

Pelayanan Atas Penanganan Penyelesaian laporan Laporan Dugaan Pelanggaran masyarakat terhadap hakim KEPPH yang diduga melanggar KEPPH sampai dengan keluarnya keputusan Seleksi Hakim Agung, Hakim Terselenggaranya kegiatan Adhoc di Mahkamah Agung, peningkatan kapasitas hakim. Seleksi Pengangkatan Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Seleksi Hakim Agung, Hakim Terselenggaranya judicial Adhoc di Mahkamah Agung, education terkait dengan Seleksi Pengangkatan Hakim, perbuatan yang merendahkan Advokasi dan Peningkatan kehormatan dan keluhuran Kapasitas Hakim martabat hakim.

INDIKATOR


Jumlah keputusan sidang MKH yang diusulkan oleh KY.

0

Jumlah hakim yang mengikuti pelatihan KEPPH berkelanjutan.

0

Jumlah kegiatan judicial education terkait dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim

0

78

33. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PROGRAM PRIORITAS Reformasi Birokrasi Pemerintahan

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

Pelayanan Prima Program Pengkajian Penyelenggaraan Diklat Perijinan dan Bebas Administrasi Negara dan Teknis Dan Fungsional KKN Diklat Aparatur Negara

SASARAN Terlaksananya diklat TOT revolusi mental dalam pelayanan publik

INDIKATOR Jumlah peserta diklat TOT revolusi mental dalam pelayanan publik


79

34. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Peneguhan Jati Diri Pendidikan dan Karakter Bangsa Berbasis Karakter Peneguhan Jati Diri Pendidikan dan Karakter Bangsa Berbasis Karakter

Peneguhan Jati Diri Pendidikan dan Karakter Bangsa Berbasis Karakter Peneguhan Jati Diri Pendidikan dan Karakter Bangsa Berbasis Karakter


PROGRAM

Program Pengembangan Ketahanan Nasional Program Pengembangan Ketahanan Nasional

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Penyusunan Perencanaan dan Pendidikan Singkat Angkatan Jumlah Lulusan Pelaksanaan Pendidikan (PPSA) Peserta Pendidikan Tingkat Nasional di Bidang Singkat Angkatan Program Pendidikan (PPSA) Penyusunan Perencanaan dan Pemantapan Pimpinan Tingkat Jumlah Lulusan Pelaksanaan Pendidikan Daerah (P3DA) Peserta Tingkat Nasional di Bidang Pemantapan Materi Pendidikan Pimpinan Tingkat Daerah (P3DA) Program Penyusunan Perencanaan dan Meningkatnya Kualitas Jumlah Lulusan Pengembangan Pelaksanaan Pendidikan Penyusunan Rencana Peserta Pendidikan Ketahanan Tingkat Nasional di Bidang Pendidikan Tingkat Nasional Reguler Angkatan Nasional Operasi Pendidikan Di Bidang Operasi Pendidikan (PPRA) Program Penyusunan Rencana dan Meningkatnya Kualitas Jumlah Peserta TOT Pengembangan Pelaksanaan Pemantapan Perumusan Kebijakan Secara Pemantapan Ketahanan Semangat Bela Negara Konsepsional, Pengembangan Semangat Bela Nasional Konsepkonsep, dan Negara Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pemantapan Semangat Bela Negara Program Penyusunan Rencana dan Meningkatnya Kualitas Jumlah Peserta TOT Pengembangan Pelaksanaan Pemantapan Perumusan Kebijakan Secara Kebangsaan, NilaiKetahanan Nilai-Nilai Kebangsaan Konsepsional, Pengembangan nilai Kebangsaan, Nasional Konsepkonsep, dan dan dialog Penyelenggaraan Kegiatan Di Kebangsaan Bidang Pemantapan Nilainilai Kebangsaan

JUMLAH PROVINSI PENGUSUL

DIBAHAS/TIDAK DIBAHAS DALAM MUSRENBANGNAS

0

0

0

0

0

80

35. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Daya Rekat Peran Lembaga Agama, Sosial Dalam Keluarga dan Media Kemajemukan Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Peran Lembaga Agama, Sosial Dalam Keluarga dan Media Kemajemukan Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Peran Lembaga Agama, Sosial Dalam Keluarga dan Media Kemajemukan Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Peran Lembaga Agama, Sosial Dalam Keluarga dan Media Kemajemukan Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Peran Lembaga Agama, Sosial Dalam Keluarga dan Media Kemajemukan Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Peran Lembaga Agama, Sosial Dalam Keluarga dan Media Kemajemukan Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Peran Lembaga Agama, Sosial Dalam Keluarga dan Media Kemajemukan Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti

PROGRAM Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik

KEGIATAN

SASARAN

Perencanaan, Pengelolaan Tercapainya Persentase Jangkauan Operasional dan Pemeliharaan Siaran yang menjangkau Wilayah Infrastruktur serta Pengembangan dan Populasi NKRI (84 % Wilayah Teknologi dan Media Baru dan 88 % Populasi) Perencanaan, Pengelolaan Tercapainya Persentase Jangkauan Operasional dan Pemeliharaan Siaran yang menjangkau Wilayah Infrastruktur serta Pengembangan dan Populasi NKRI (84 % Wilayah Teknologi dan Media Baru dan 88 % Populasi) Perencanaan, Pengelolaan Tercapainya Persentase Jangkauan Operasional dan Pemeliharaan Siaran yang menjangkau Wilayah Infrastruktur serta Pengembangan dan Populasi NKRI (84 % Wilayah Teknologi dan Media Baru dan 88 % Populasi) Perencanaan, Pengelolaan Tercapainya Persentase Jangkauan Operasional dan Pemeliharaan Siaran yang menjangkau Wilayah Infrastruktur serta Pengembangan dan Populasi NKRI (84 % Wilayah Teknologi dan Media Baru dan 88 % Populasi) Perencanaan, Pengelolaan Tercapainya Persentase Jangkauan Operasional dan Pemeliharaan Siaran yang menjangkau Wilayah Infrastruktur serta Pengembangan dan Populasi NKRI (84 % Wilayah Teknologi dan Media Baru dan 88 % Populasi) Penyelenggaraan dan Terselenggaranya kegiatan Pengembangan Stasiun Siaran produksi konten acara yang Lokal, Regional mendukung upaya revolusi mental Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI

INDIKATOR


Jumlah Pengadaan Pemancar Transmisi dan Distribusi Penyiaran Jumlah Pengadaan Peralatan Studio Penyiaran

0

Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Penyiaran

0

Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi

0

Jumlah Pengembangan Teknologi Media Baru

0

Jumlah Paket Program yang mendukung upaya revolusi mental

0

Terselenggaranya kegiatan Jumlah Paket Program produksi konten acara yang yang mendukung mendukung upaya revolusi mental upaya revolusi mental

0

0

81

36. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Keluarga dan Media Publik Kemajemukan dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Keluarga dan Media Publik Kemajemukan dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Keluarga dan Media Publik Kemajemukan dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Keluarga dan Media Publik Kemajemukan dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Keluarga dan Media Publik Kemajemukan dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Keluarga dan Media Publik Kemajemukan dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Keluarga dan Media Publik Kemajemukan dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Keluarga dan Media Publik Kemajemukan dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti

PROGRAM

KEGIATAN

Program Pengelolaan Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Siaran TV Publik Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik Program Pengelolaan Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Siaran TV Publik Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik Program Pengelolaan Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Siaran TV Publik Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik Program Pengelolaan Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Siaran TV Publik Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik Program Pengelolaan Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Siaran TV Publik Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik Program Pengelolaan Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Siaran TV Publik Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik Program Pengelolaan Pengembangan Program dan Dan Penyelenggaraan Produksi Siaran TV Publik Siaran TV Publik Program Pengelolaan Penyelenggaraan dan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Stasiun Penyiaran Siaran TV Publik TV Publik Lokal dan Regional

SASARAN

INDIKATOR

Tercapainya Persentase Terbangunnya Jangkauan Siaran dan Populasi Stasiun (Coverage Area 57,04% & Penyiaran Baru Coverage Populasi 68 %) Tercapainya Persentase Terwujudnya Jangkauan Siaran dan Populasi Digitalisasi (Coverage Area 57,04% & Studio Coverage Populasi 68 %) Tercapainya Persentase Terwujudnya Jangkauan Siaran dan Populasi Pembangunan (Coverage Area 57,04% & Newsroom Coverage Populasi 68 %) Center Tercapainya Persentase Terwujudnya Jangkauan Siaran dan Populasi Transmisi Digital (Coverage Area 57,04% & di Wilayah Coverage Populasi 68 %) Remote Tercapainya Persentase Tersedianya SNG Jangkauan Siaran dan Populasi Van da OB Van (Coverage Area 57,04% & Kantor Pusat dan Coverage Populasi 68 %) DKI Tercapainya Persentase Tersedianya Jangkauan Siaran dan Populasi Koordinasi Data (Coverage Area 57,04% & IT Pusat dan Coverage Populasi 68 %) Daerah Terselenggaranya Pelaksanaan Siaran TV Publik Produksi dan Siaran Analog dan Digital (Simulcast) TV Publik TVRI Tersedianya Program Siaran Siaran TV Publik dan Pemberitaan Untuk Siaran lokal dan Lokal dan Regional regional


0

0

0

0

0

0

0

82

37. PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM

Peneguhan Jati Diri Pendidikan Berbasis Program dan Karakter Bangsa Karakter Pengembangan Perpustakaan Peneguhan Jati Diri Pendidikan Berbasis Program dan Karakter Bangsa Karakter Pengembangan Perpustakaan Peneguhan Jati Diri Pendidikan Berbasis Program dan Karakter Bangsa Karakter Pengembangan Perpustakaan

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Pengembangan Terlaksananya pengembangan Jumlah Perpustakaan dan dan pembinaan perpustakaan perpustakaan yang Pembudayaan Gemar dikembangkan dan Membaca dibina Pengembangan Terlaksananya bantuan 100 Jumlah bantuan Perpustakaan dan unit perpustakaan keliling perpustakaan Pembudayaan Gemar keliling Membaca Pengembangan Terlaksananya kegiatan Jumlah Perpustakaan dan pemasyarakatan minat baca di pemasyarakatan Pembudayaan Gemar masyarakat minat baca Membaca

JUMLAH PROVINSI PENGUSUL

DIBAHAS/TIDAK DIBAHAS DALAM MUSRENBANGNAS

10

5

6

83

38. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (1) PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Etos Kerja dan Jiwa Kemandirian Ekonomi Kewirausahaan dan Daya Saing Bangsa

PROGRAM

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Peningkatan Etos Kerja dan Jiwa Program Kesetaraan Kemandirian Ekonomi Kewirausahaan Gender dan dan Daya Saing Bangsa Pemberdayaan Perempuan Peningkatan Etos Kerja dan Jiwa Program Partisipasi Kemandirian Ekonomi Kewirausahaan Lembaga Masyarakat dan Daya Saing Bangsa dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peneguhan Jati Diri dan Pendidikan Berbasis Program Kesetaraan Karakter Bangsa Karakter Gender dan Pemberdayaan Perempuan Peneguhan Jati Diri dan Pendidikan Berbasis Program Kesetaraan Karakter Bangsa Karakter Gender dan Pemberdayaan Perempuan Peneguhan Jati Diri dan Pendidikan Berbasis Program Kesetaraan Karakter Bangsa Karakter Gender dan Pemberdayaan Perempuan Peneguhan Jati Diri dan Lingkungan Satuan Program Perlindungan Karakter Bangsa Pendidikan Yang Anak Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan

KEGIATAN Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan

SASARAN

INDIKATOR


Teradvokasinya Pembentukan Jumlah kelompok BK TKI yang kelompok Bina Keluarga TKI (BK- terbentuk untuk TKI) untuk pemberdayaan ekonomi pemberdayaan ekonomi TKI TKI dan keluarganya Terlaksananya pembinaan Jumlah kelompok BK TKI yang kelompok BK TKI untuk dibina peningkatan ketahanan keluarga TKI di 5 provinsi Terlaksananya forum dialog bagi Jumlah forum dialog bagi dunia dunia usaha tentang pemanfaatan usaha tentang pemanfaatan program CSR untuk mendukung program CSR untuk kelompok usaha mikro perempuan mendukung kelompok usaha mikro perempuan. Terlaksananya pelatihan Jumlah korban kekerasan kemandirian bagi 500 korban terhadap perempuan yang kekerasan terhadap perempuan dilatih kemandirian

0

Terlaksananya pelatihan bagi Jumlah kelompok perempuan kelompok perempuan sebagai agen yang berpartisipasi sebagai perdamaian dalam pencegahan agen perdamaian dan konflik sosial pencegahan konflik sosial Terlaksananya pelatihan penguatan Jumlah calon TKI yang mental bagi calon TKI perempuan mendapatkan pelatihan penguatan mental

1

Pemenuhan Hak Anak Terlatihnya 1.653 Anggota Forum, Jumlah Fasilitator SRA terlatih Atas Pendidikan, Fasilitator dan penggiat SRA di Kreativitas, dan Pusat, 20 Provinsi dan 75 Kab/kota Budaya

1

Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha

Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan

0

1

1

0

84


KEGIATAN PRIORITAS

Peneguhan Jati Diri dan Lingkungan Satuan Karakter Bangsa Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan Peneguhan Jati Diri dan Lingkungan Satuan Karakter Bangsa Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan Peneguhan Jati Diri dan Lingkungan Satuan Karakter Bangsa Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan Peneguhan Jati Diri dan Lingkungan Satuan Karakter Bangsa Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan Peneguhan Jati Diri dan Lingkungan Satuan Karakter Bangsa Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan Peneguhan Jati Diri dan Lingkungan Satuan Karakter Bangsa Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan Peneguhan Jati Diri dan Lingkungan Satuan Karakter Bangsa Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Terlatihnya 1.653 Anggota Forum, Anak Atas Pendidikan, Fasilitator dan penggiat SRA di Kreativitas, dan Pusat, 20 Provinsi dan 75 Kab/kota Budaya Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Terlatihnya 1.653 Anggota Forum, Anak Atas Pendidikan, Fasilitator dan penggiat SRA di Kreativitas, dan Pusat, 20 Provinsi dan 75 Kab/kota Budaya Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Terbentuknya 340 Model SRA di 20 Anak Atas Pendidikan, provinsi dan 75 Kab/Kota Kreativitas, dan Budaya Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Terbentuknya 340 Model SRA di 20 Anak Atas Pendidikan, provinsi dan 75 Kab/Kota Kreativitas, dan Budaya Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak KIE SRA Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak KIE SRA Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak KIE SRA Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya

INDIKATOR


Jumlah anggota forum SRA terlatih

1

Jumlah Penggiat (Champion) SRA terlatih

0

Jumlah Model SRA yang terbentuk di 20 provinsi

0

Jumlah Model SRA yang terbentuk di 75 kab/kota

1

Jumlah Paket KIE media cetak SRA

0

Jumlah Paket KIE SRA media elektronik

0

Jumlah Paket KIE SRA media luar ruang

1

85


KEGIATAN PRIORITAS

Peneguhan Jati Diri Lingkungan Satuan dan Karakter Bangsa Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan

PROGRAM

Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peneguhan Jati Diri Lingkungan Satuan Program Partisipasi dan Karakter Bangsa Pendidikan Yang Bersih, Lembaga Masyarakat Sehat, Ramah dan Bebas dalam Pemberdayaan Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak Peneguhan Jati Diri Pendidikan Agama Yang Program Kesetaraan dan Karakter Bangsa Mengajarkan Keragaman, Gender dan Toleransi dan Budi Pemberdayaan Pekerti Perempuan Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Program Perlindungan Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Anak Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti

Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR


Partisipasi Organisasi Pondok pesantren yang ramah Jumlah pondok pesantren yang Keagamaan dan anak ramah anak Kemasyarakatan

1

Partisipasi Organisasi Pondok pesantren yang ramah Jumlah model pondok Keagamaan dan anak pesantren yang ramah anak Kemasyarakatan

0

Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

jumlah BP4 yang mengintegrasikan materi KDRT dalam kursus calon pengantin

1

1

Terlaksananya 15 paket KIE pengasuhan anak

Jumlah kegiatan KIE melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus di desa model PATBM Jumlah materi KIE pengasuhan anak


Jumlah KIE cetak pengasuhan anak

0

Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan

34 lembaga BP4 di provinsi diadvokasi untuk mengintegrasikan materi KDRT dalam kursus calon pengantin KIE tentang perlindungan anak bagi anak berkebutuhan khusus di 8 provinsi

0

86


KEGIATAN PRIORITAS

Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti

PROGRAM

KEGIATAN

Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan

Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Program Perlindungan Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Anak Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti

Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan

Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Program Perlindungan Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Anak Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti

Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan

Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti

Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan

SASARAN

INDIKATOR



Jumlah KIE elektronik (tayangan)

0


Jumlah KIE media luar ruang

0

Terlatihnya 72 fasilitator, 1.056 Jumlah fasilitator PPA terlatih anggota forum, dan 144 penggiat pencegahan perkawinan anak (PPA) di pusat, 12 provinsi dan 120 kab/kota Terlatihnya 72 fasilitator, 1.056 Jumlah anggota forum PPA anggota forum, dan 144 terlatih penggiat pencegahan perkawinan anak (PPA) di pusat, 12 provinsi dan 120 kab/kota Terlatihnya 72 fasilitator, 1.056 Jumlah penggiat (champion) anggota forum, dan 144 PPA terlatih penggiat pencegahan perkawinan anak (PPA) di pusat, 12 provinsi dan 120 kab/kota Terlatihnya 96 fasilitator, 1.760 Jumlah fasilitator RBRA terlatih anggota forum dan 476 penggiat Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Terlatihnya 96 fasilitator, 1.760 Jumlah anggota forum RBRA anggota forum dan 476 terlatih penggiat Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)

1

1

0

0

1

87


KEGIATAN PRIORITAS

Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti

PROGRAM

KEGIATAN

Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan

SASARAN

INDIKATOR


Terlatihnya 96 fasilitator, 1.760 Jumlah penggiat (champion) anggota forum dan 476 RBRA terlatih penggiat Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Terlaksananya kampanye Jumlah kegiatan kampanye keselamatan anak di jalan raya keselamatan anak di jalan raya bagi pusat dan 34 provinsi

1

Terbentuknya Model Rute Aman Selamat ke/dari Sekolah (RASS) berbasis hak anak di 100 kab/kota di 8 provinsi Terlatihnya 72 orang fasilitator, 852 orang anggota forum, dan 480 penggiat pengasuhan anak di 6 provinsi Terlatihnya 72 orang fasilitator, 852 orang anggota forum, dan 480 penggiat pengasuhan anak di 6 provinsi Terlatihnya 72 orang fasilitator, 852 orang anggota forum, dan 480 penggiat pengasuhan anak di 6 provinsi Terbentuknya 120 model Pusat Pembelajaran Keluarga (PPK) di 120 kab/kota di 5 provinsi

Jumlah Model RASS berbasis hak anak

0

Jumlah fasilitator pengasuhan anak terlatih

2

Jumlah anggota forum pengasuhan anak terlatih

1

Jumlah penggiat (champion) pengasuhan anak terlatih

0

Jumlah model PPK yang terbentuk

1

1

88


KEGIATAN PRIORITAS

Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Program Perlindungan Perlindungan Anak terlaksananya KIE tentang Anak dalam Situasi Darurat perlindungan anak dari dan Pornografi pornografi di 9 provinsi

Jumlah kegiatan KIE melalui media publik tentang perlindungan anak dari pornografi di 9 provinsi Program Perlindungan Perlindungan Anak ILM melalui media elektronik Jumlah kegiatan ILM melalui Anak dalam Situasi Darurat tentang pencegahan kekerasan media elektronik tentang dan Pornografi dan eksploitasi anak pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak Program Perlindungan Perlindungan Anak Dialog publik tentang Jumlah dialog publik tentang Anak dalam Situasi Darurat pencegahan kekerasan pencegahan kekerasan dan dan Pornografi terhadap anak melalui Gerakan eksploitasi terhadap anak Berlian Pusat Keramaian melalui Gerakan Berlian Program Perlindungan Pemenuhan Hak Sipil, Terbentuknya Forum Koordinasi Jumlah Forum Koordinasi Anak Informasi, dan Percepatan Akte Kelahiran Percepatan Akte Kelahiran Partisipasi Anak Tingkat Nasional yang terbentuk dan berfungsi

Program Perlindungan Pemenuhan Hak Sipil, Terlaksananya sosialisasi di 34 Anak Informasi, dan prov tentang Hak Anak untuk Partisipasi Anak memperoleh akta kelahiran secara gratis Program Partisipasi Partisipasi Media Terbangunnya sistem eLembaga Masyarakat parenting dalam meningkatkan dalam Pemberdayaan peran keluarga dalam Perempuan dan persemaian nilai-nilai budi Perlindungan Anak pekerti Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Program Partisipasi Partisipasi Media 300 SDM Media Pusat dan Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Lembaga Masyarakat daerah Paham dan Mampu Publik dalam Persemaian dalam Pemberdayaan melakukan kegiatan jurnalistik Nilai-Nilai Budi Pekerti Perempuan dan dengan Perspektif Gender Perlindungan Anak


0

0

0

Jumlah kegiatan sosialisasi tentang Hak Anak atas Akta Kelahiran

4

Jumlah sistem e-parenting dalam meningkatkan peran keluarga dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti yang dikembangkan Terlatihnya 600 SDM Media Pusat dan daerah (Media Cetak, Elektronik dan Sosial)

0

0

89


KEGIATAN PRIORITAS

Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti

PROGRAM

Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Program Partisipasi Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Lembaga Masyarakat Publik dalam Persemaian dalam Pemberdayaan Nilai-Nilai Budi Pekerti Perempuan dan Perlindungan Anak Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Program Partisipasi Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Lembaga Masyarakat Publik dalam Persemaian dalam Pemberdayaan Nilai-Nilai Budi Pekerti Perempuan dan Perlindungan Anak Daya Rekat Sosial Peran Lembaga Agama, Program Partisipasi Dalam Kemajemukan Keluarga dan Media Lembaga Masyarakat Publik dalam Persemaian dalam Pemberdayaan Nilai-Nilai Budi Pekerti Perempuan dan Perlindungan Anak

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR


Partisipasi Media

300 SDM Radio Komunitas di Terlatihnya 300 SDM Radio Kecamatan Paham dan Mampu Komunitas melakukan kegiatan jurnalistik dengan Perspektif Gender

0

Partisipasi Media

10 kali Advetorial dan 10 kali Terlaksananya Advetorial dan talk show tentang isu talk show tentang isu perempuan dan anak di Sta. TV perempuan dan anak di 20 Sta. TV

0

Partisipasi Media

10 kali Talk Show tentang isu perempuan dan anak di Radio

Terlaksananya Talk Show tentang isu perempuan dan anak di 10 radio

0

Jumlah organisasi keagamaan yang memberikan pelayanan keagamaan dalam keluarga sakinah

0

Partisipasi Organisasi Partisipasi 23 organisasi Keagamaan dan keagamaan dalam pengasuhan Kemasyarakatan dan penanaman nilai-nilai budi pekerti

90

Usulan masukan tertulis untuk penyempurnaan lebih lanjut mohon dapat disampaikan melalui email ke:

[email protected] Terima kasih Slide - 91

MULTILATERAL MEETING TAHAP II PRIORITAS NASIONAL: REVOLUSI MENTAL

Recommend Documents