KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MULTILATERAL MEETING TAHAP I
PRIORITAS NASIONAL: REVOLUSI MENTAL Disampaikan oleh:
Subandi Sardjoko Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, 26 Februari 2016 Slide - 1
OUTLINE I.
PENGANTAR
II.
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS: REVOLUSI MENTAL
III. TINDAK LANJUT
2
I. PENGANTAR
3
MULTILATERAL MEETING TAHAP I A. TUJUAN 1. Melibatkan multistakeholder K/L, BUMN, dan Pemda dalam merumuskan rencana pembangunan tahun 2017. 2. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan yang jelas dan terukur. 3. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017 serta hasil Identifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait. 4. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. 5. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas dan kegiatan prioritas.
B. KELUARAN YANG DIHARAPKAN 1. Kesepakatan tentang Sasaran Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Prioritas Nasional; 2. Kesepakatan tentang Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (level 2); 3. Hasil kesepakatan merupakan bahan dasar dalam pembahasan Bilateral Meeting. Slide - 4
PEMBAGIAN PERAN DALAM MULTILATERAL MEETING • Kemen PPN/Bappenas menyampaikan Sasaran PN, Arah Kebijakan PN, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang merupakan hasil dari Serial Workshop Internal yang telah diadakan sebelumnya, dan telah diinput ke dalam aplikasi SIMU dan dicetak dalam Buku Multilateral Meeting.
• K/L menyampaikan bahan-bahan terkait Prioritas Nasional dan memberi masukan atas sasaran serta Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan memperhatikan lintas sektor.
Slide - 5
K/L PESERTA MULTILATERAL MEETING PRIORITAS NASIONAL: REVOLUSI MENTAL Kedaulatan Politik:
Kemandirian Ekonomi:
Kepribadian Dalam Kebudayaan:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 2. 3. 4.
2. 3.
8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Kementerian Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kepolisian RI Mahkamah Agung Kejaksanaan Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) Kementerian Dalam Negeri Komisi Pemilihan Umum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Lembaga Administrasi Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kementerian Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kementerian Kesehatan Kementerian LHK K/L yang memiliki Penyidik PNS (PPNS)
5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian Kementerian Pariwisata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Kesehatan Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kemen PUPR, Kemnaker
1.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Sosial Kementerian Pertahanan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kementerian Koordinator Bidang PMK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat LPP Televisi Republik Indonesia LPP Radio Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Kemenkes, Lemhannas, KPK Slide - 6
DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKP 2017 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara • Pasal 12 ayat 2 Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Pasal 4 ayat 3 RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
• Pasal 25 ayat 1 RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN
Slide - 7
PERMASALAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN
Penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dari K/L daripada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien.
Karena penekanan pada Tusi K/L, suatu proyek terpaksa dilakukan oleh berbagai K/L. Tanpa koordinasi yang efektif, maka suatu bagian proyek yang dikerjakan K/L - A telah selesai, namun bagian lain yang dikerjakan oleh K/L - B belum dimulai atau bahkan belum ada anggarannya. Contoh: Waduk terbangun, namun saluran irigasi belum dimulai; sawah tercetak, namun air tidak pernah sampai.
Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yang sama dilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumah dilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L.
Anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator dan formula yang tepat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur misalnya, cenderung dibagi rata kepada semua Daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas pemerintah.
Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai. Slide - 8
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)
TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.
Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya. Slide - 9
PENDEKATAN PEMBANGUNAN: HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, DAN SPASIAL
Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan
Holistik-Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi Kementerian/Lembaga. Integratif: Pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan. Spasial: Perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.
Dalam pembahasan dengan Pemerintah Daerah akan dilakukan:
Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan) Perkuatan DAK yang proposal based approach dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional Pengenalan perencanaan berbasis sistem integrasi untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Slide - 10
PERUBAHAN PENDEKATAN: MONEY FOLLOW FUNCTION MENJADI MONEY FOLLOW PROGRAM
Fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akan minimal alokasinya. Pemantapan penyederhanaan nomenklatur, diperkuat dengan pengujian pada setiap program/kegiatan:
Apakah proyek ini perlu? Apakah proyek ini perlu sekarang? Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam proyek ini? Apakah proyek akan dapat lebih efisien?
Slide - 11
II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS:
REVOLUSI MENTAL
12
VISI - MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019 9
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara
1 2 Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3
8 Melakukan revolusi karakter bangsa
9 PROGRAM PRIORITAS
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
NAWACITA
7
Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
6
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
4
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
5 Slide - 13
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
RKP 2015*) MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
RKP 2016
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
TEMA DITETAPKAN DALAM SIDANG KABINET PENYUSUNAN RKP 2017
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015
Slide - 14
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
• • • •
Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
• • • • •
Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
• • • •
Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional
KONDISI PERLU
• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Slide - 15
REVOLUSI MENTAL Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran
2014
2015
2016
2017
2019
3,61 0,34
3,59 0,36
3,63 0,38
3,70 0,40
3,75 0,44
*)
*)
*)
*)
*)
*) 16% 78% 12% 95,7% *) 50%
*) 31% 81% 27% 96,25% *) 55%
*) 45% 84% 42% 96,8% *) 60%
*) 61% 87% 57% 97,35% *) 75%
*) 91% 93% 87% 98,45% *) 90%
*) *)
*) *)
*) *)
*) *)
*) *)
47,3 4,0 *) *)
48,1 4,1 *) *)
49,0 4,2 *) *)
49,8 4,3 *) *)
51,5 4,5 *) *)
*) 64 %
*) 85 %
*) 100%
*) 100%
*) 100%
15 % *)
50 % *)
100% *)
100% *)
100% *)
(Baseline)
1. Meningkatnya Integritas Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-5) Indeks Penegakan Hukum Berkualitas (Skala 0-1) Persentase aparatur Pemerintah/ Penegak Hukum yang mendapat
sanksi karena melanggar disiplin, etik dan/atau pelanggaran hukum Persentase aparatur Pemerintah yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum Penegak Hukum yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum • Kepolisian • Kejaksaan • Mahkamah Agung • Pemasyarakatan Persentase kepuasan publik atas penanganan perkara Persentase keterbukaan penanganan kasus pidana Efektivitas pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi Efektivitas pendidikan karakter di sekolah Efektivitas pendidikan karakter di perguruan tinggi Peningkatan kualitas, penurunan beban dan jumlah peraturan perundang-undangan Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan Penurunan beban peraturan perundang-undangan Penurunan jumlah peraturan perundang-undangan Efektivitas belanja pemerintah (manfaat, biaya dan kualitas)
2. Meningkatnya Etos Kerja Peningkatan kualitas pelayanan publik di K/L, Legislatif, dan Pemerintah Daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik di K/L • Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kementerian •
Peningkatan kualitas pelayanan publik di Lembaga Peningkatan kualitas pelayanan publik di Legislatif
*) Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental masing-masing K/L
Arah Kebijakan Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik 1. Penegakan hukum, kode etik dan disiplin aparat Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat 2. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk mendorong kreatifitas masyarakat 3. Penanganan perkara yang transparan dan memuaskan 4. Pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik Reformasi Birokrasi Pemerintahan 1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas , transparan, dan Birokrasi yang responsif) 2. Program Pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif 3. Penerapan disiplin, reward & punishment dan sistem merit dalam birokrasi Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa 1. Peningkatan Etos Kerja (kerja keras, kreatif , dan professional) serta mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan 2. Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri 3. Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat (cooperate and compete, bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah) Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa 1. Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur dan kerja keras) 2. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (bullying free school environment) 3. Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi) 4. Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air Peningkatan Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Media Publik 1. Pengembangan ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian 2. Pembangunan karakter melalui media publik 3. Peningkatan peran dan fungsi rumah ibadah yang mengajarkan perdamaian dan toleransi
Slide - 16
REVOLUSI MENTAL Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran
2014
2015
2016
2017
2019
*) 50% 5%
*) 100% 20%
*) 80% 35%
*) 100% 50%
*) 100% 80%
*)
*)
*)
*)
*)
*) n.a *) *) *) n.a n.a
*) *) *) *) 92,3% 40%
*) *) 30%
*) *) 40%
*) *) 50%
*) *) 60%
*) *) 80%
0,56 -
↑ <5
↑ <5
↑ <5
↑ <5
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
100%
100%
100%
100%
100%
(Baseline)
lanjutan……
Peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Daerah • Peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Daerah (Provinsi) • Peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Daerah (Kab/Kota)
Peningkatan produktivitas masyarakat (efisiensi dunia usaha, jumlah wirausaha, hasil
riset, publikasi ilmiah) Peningkatan efisiensi dunia usaha Peningkatan jumlah wirausaha Peningkatan hasil riset Peningkatan publikasi ilmiah Tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional Peningkatan semangat persaingan usaha yang sehat (cooperate and compete)
*) *) 50.000 Orang *) *) *) *) *) *) 92,5% 92,7% 50% 60%
*) *) *) *) 93,1% 75%
Perilaku hidup bersahaja, hemat, bersih dan sehat
Perilaku hidup bersahaja Perilaku hidup hemat Perilaku hidup bersih dan sehat Perilaku kerja sehat dan selamat di tempat kerja
3. Meningkatnya Gotong Royong Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman) Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat Meningkatnya daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme Indeks Ketahanan Keluarga (angka perceraian, anak terlantar) Persentase ruang publik yang bebas muatan negatif (penyebar kebencian, radikalisme dan pornografi) *) Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental masing-masing K/L
Slide - 17
REVOLUSI MENTAL Perencanaan Terintegrasi Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
LEVEL 1
Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin, Kemenpar, Kemendikbud, KPPU, Kemenpora, Kemristekdikti, Kemen PDTT, KemenPUPR, Kemnaker
PROGRAM PRIORITAS
Kemandirian Ekonomi
Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemen PPPA, BKKBN, LPP TVRI, LPP RRI, Kemenko PMK
Peningkatan Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Media Publik
PERUBAHAN CARA PANDANG, SIKAP, PERILAKU YANG BERORIENTASI KEMODERENAN -
-
Kepribadian dalam Kebudayaan
Kemendikbud, Kemenag, Kemristekdikti, Kemendagri, Kemensos, Kemenhan, Kemenko Maritim, Perpusnas, KPK, Lemhannas, KemenPUPR, Kemnaker
Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa
Meningkatnya INTEGRITAS: jujur, disiplin, tanggung jawab, sportif, adil dan taat hukum Meningkatnya ETOS KERJA: optimis, kerja keras, berprestasi, pantang menyerah, mandiri, produktif, hemat, kreatif, inovatif, berprestasi, dan pelayanan publik yang prima Menguatnya GOTONG ROYONG: kerja sama, toleran, saling menghargai, kemaslahatan umum
Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Kemenkumham, POLRI, MA, Kejagung, MK, KY, KPK, Kemendagri, KPU, Bappenas, KPPU, K/L yang memiliki PPNS
Kedaulatan Politik
Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Kemen PANRB, Kemendagri, Bappenas, LAN, BPKP, BKPM, BKN, KPK, Kemenkeu Slide - 18
PENEGAKAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN POLITIK PROGRAM PRIORITAS
LEVEL 2
Kementerian Dalam Negeri: • Parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas • Pendidikan politik untuk politisi perempuan Komisi Pemilihan Umum: • Pendidikan Pemilih cerdas tolak politik uang • Peningkatan angka partisipasi pemilih cerdas
Pendidikan dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik
Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas, Kemdagri: • Jumlah peraturan perundang-undangan yang dihapus dan/atau dikaji ulang • Evaluasi Perda bermasalah KEGIATAN PRIORITAS
Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan
Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin dan Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Penegakan Hukum yang Berkualitas
POLRI, Kejagung, MA, MK, Kemenkumham, KPK, semua K/L/Pemda: • Aparat penegak hukum yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin • Aparatur Pemerintah yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum
Polri, Kejagung, MA, MK, KPK, KPPU, KLHK, K/L terkait: • Penanganan kasus yang profesional Kementerian Hukum dan HAM: • Desa Sadar Hukum Kemendagri dan Pemda: • Penduduk yang tertib hukum dan aturan (disiplin di jalan, antre, buang sampah) MK: • Warga negara yang sadar konstitusi Kemenaker: • Kepatuhan perusahaan terhadap aturan Slide - 19
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN LEVEL 2
KemenPANRB, BKN, Kemendagri, Pemda: • ASN yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin (termasuk guru dan tenaga kependidikan) • K/L/D yang menerapkan sistem reward and punishment
Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan
Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Jumlah Ijin dan Transparan
Reformasi Birokrasi Pemerintahan
BKPM: • Tingkat mutu pelayanan masyarakat atas pelayanan publik di PTSP Pusat Kemdagri: • PTSP Prima dan Percepatan pelaksanaan PATEN (dibahas lebih lanjut dalam Bilateral Meeting)
Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting dan Ereporting, Complaint Center
Kementerian Keuangan: • Sistem Penganggaran berbasis elektronik Kementerian Kesehatan: • RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis • Sistem rujukan pelayanan kesehatan online (Puskesmas dan RS) Kemdagri: • Pelaksanaan e-budgeting di daerah KPU: • Sistem Informasi Hasil Pemilu dan Data Pemilih berbasis elektronik
Slide - 20
PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN DAYA SAING BANGSA LEVEL 2
Komisi Pengawas Persaingan Usaha • Tingkat pemahaman dunia usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat • Advokasi kebijakan persaingan usaha di lembaga pendidikan dan kedinasan
Persaingan Usaha Yang Sehat
Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan
Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Konsumen Kementerian Perdagangan: Cerdas dan • Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam Cinta Produk konsumsi rumah tangga nasional Dalam Negeri • Budaya konsumen cerdas Kementerian Perindustrian • Sosialisasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kemenkes • Bahan baku obat dan obat tradisional dalam negeri yang dimanfaatkan
Kementerian Pemuda dan Olahraga: • Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan • Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) yang dibentuk di pusat, provinsi, kab/kota Kementerian KUKM, Kemnaker, Kemenperin • Pemasyarakatan dan penumbuhan kewirausahaan Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi, • Masyarakat yang mendapat bimbingan teknis pemberdayaan • Masyarakat yang sadar wisata • Pengembangan potensi daerah tertinggal Kemendagri: • Penghargaan pada daerah yang melakukan inovasi
Slide - 21
PENEGUHAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA LEVEL 2
Kementerian Agama, Kemendikbud: • Buku pelajaran agama yang memuat nilai-nilai multikulturalisme • Guru pendidikan agama yang memahami nilai-nilai pluralisme dan inklusivisme • Metode dan praktik pendidikan agama yang menumbuhkan kesadaran tentang kemajemukan
Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Keragaman dan Toleransi
Pendidikan Berbasis Karakter
Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa
Lingkungan Satuan Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan
Kemendikbud, Kemenag, Kemristekdikti, Pemda: • Satuan Pendidikan menerapkan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap peserta didik (diskriminasi, perundungan/bullying, tawuran, perpeloncoan, pelecehan dan kekerasan berbasis Sara) • Guru dan tenaga kependidikan yang memahami pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap peserta didik • Satuan Pendidikan yang menerapkan Perilaku Bersih Sehat, Bebas Rokok dan NAPZA.
Kemendikbud, Kemenag, Kemristekdikti, MK, Kemenpar: • Satuan Pendidikan menerapkan pendidikan karakter dan kewargaan • Satuan Pendidikan melaksanakan ekstrakurikuler kepramukaan • Satuan Pendidikan berintegritas (integritas sekolah dalam pelaksanaan UN) Kementerian Sosial: • Penanaman dan Penghayatan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Perpustakaan Nasional: • Budaya gemar membaca • Kader literasi KPK: • Pendidikan integritas dan antikorupsi Lemhannas: • Pendidikan pimpinan tingkat nasional yang berkarakter negarawan • Pemantapan nilai-nilai kebangsaan Kemdagri: • Kader dan Praja Pelopor Revolusi Mental (akan dibahas dalam Bilateral Meeting) Kemenhan • Pendidikan nilai-nilai bela negara Slide - 22
PENINGKATAN PERAN LEMBAGA AGAMA, KELUARGA & MEDIA PUBLIK LEVEL 2
Kemenkominfo, Kemendikbud, LPP TVRI, LPP RRI: • Pembebasan ruang publik yang bermuatan negatif (penyebar kebencian, radikalisme dan pornografi) • Kampanye nilai-nilai esensial revolusi mental di ruang publik (tayangan film, penghargaan tokoh inspiratif)
Pembangunan Karakter Melalui Media Publik
Peningkatan Peran Lembaga Agama, Keluarga & Media Publik
Peningkatan Peran Keluarga Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti
Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian
Kementerian Agama: • Penyuluh dan tenaga teknis keagamaan dalam melakukan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama • Fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat dan internumat beragama di kalangan tokoh agama, guru agama, pendakwah, cendikiawan, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan • Lembaga agama yang melaksanakan pelayanan keagamaan
BKKBN : • Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak Kemendikbud, Kemenag, Kemristek Dikti: • Komite sekolah dan madrasah serta persatuan orangtua mahasiswa (POM) yang melaksanakan pendidikan karakter dan budaya prestasi Kemenag: • Kursus Pra Nikah • Pelayanan keagamaan dan bimbingan keluarga sakinah oleh lembaga sosial keagamaan
Slide - 23
PENAJAMAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN PRIORITAS • Program Prioritas (Level 1) - Perlu dipilih fokus atau penekanan pada satu atau beberapa (2-3) program prioritas tertentu dari keseluruhan program prioritas • Kegiatan Prioritas (Level 2) - Nomenklatur Kegiatan Prioritas perlu dipertajam - Perlu dipilih fokus pada satu atau beberapa (2-3) kegiatan prioritas tertentu - Dijabarkan secara cermat dalam program dan kegiatan K/L melalui Form B • Penyusunan Sasaran Kegiatan (penyederhanaan nomenklatur) - Program dan Kegiatan K/L hanya “rumah” dari pelaksanaan program dan kegiatan prioritas - Dalam penyusunan sasaran kegiatan harus mencerminkan barang atau jasa yang konkret dari suatu kegiatan dan tidak menggunakan kalimat ‘bersayap’ Slide - 24
CONTOH MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) Nomenklatur Baru
AWAL
PERUBAHAN
Sesuai dengan Format Matrik Rencana Tindak K/L pada RKP
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian Program / Lembaga
Peningkatan Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Media Publik
Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian
Kementerian Agama
Program Kerukunan Umat Beragama
Peningkatan Peran Keluarga Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti Peningkatan Rumah Peran Lembaga Ibadah Yang Agama, Bebas Dari Keluarga dan Penyebaran Media Publik Kebencian Peningkatan Peran Keluarga Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti
Kementerian Agama
Kegiatan
Penyederhanaan Nomenklatur Sasaran
Indikator
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama
Jumlah fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kerukunan umat beragama
Program Bimbingan Masyarakat Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Jumlah KUA yang memperoleh bantuan biaya operasional
Kementerian Agama
Program Kerukunan Umat Beragama
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Terwujudnya 100 desa sadar kerukunan
Kementerian Agama
Program Bimbingan Masyarakat Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Pelayanan umat dan bimbingan keluarga sakinah di 5.497 Kantor Urusan Agama (KUA)
Jumlah pelayanan umat dan bimbingan keluarga sakinah di KUA
Jumlah desa sadar kerukunan
Lokasi
Target 2017
Alokasi (Juta Rp.)
Ket
35
5,497
100
5,497
25
REVOLUSI MENTAL DALAM SEMUA BIDANG PEMBANGUNAN (1) NO
PRIORITAS NASIONAL
KEBIJAKAN REVOLUSI MENTAL
1
Pembangunan Pendidikan
1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter dan budaya bangsa 2. Lingkungan pendidikan yang berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan 3. Penegakan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dan sertifikat palsu, plagiat, bolos)
2
Pembangunan Kesehatan
1. 2. 3.
Meningkatkan respons pelayanan kesehatan (cepat, tepat, bersahabat) Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat) Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll)
3
Pembangunan Perumahan dan Permukiman
1. 2.
Masyarakat peduli lingkungan (Reduce, Reuse, Recycle;hemat air, penangan sampah, lingkungan sanitasi bersih dan sehat) Penegakan hukum dan disiplin (tata ruang, membayar kewajiban air minum, listrik, dll.)
4
Pembangunan Kedaulatan Pangan
1. 2. 3. 4.
Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta “Food Waste” di meja makan Mendorong kreativitas dan inovasi Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat Penegakan hukum dan disiplin
5
Pembangunan Kedaulatan Energi
1. 2. 3. 4. 5.
Penguatan tata kelola (good governance) sumberdaya energi Pemanfaatan energi secara efisien Pelayanan BUMN energi yang memuaskan pelanggan Penambangan yang ramah lingkungan Penegakan hukum dan disiplin di sektor energy
6
Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan
1. 2. 3.
Perubahan mindset sebagai bangsa maritim Perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayaran Perintis Penegakan hukum dan disiplin
7
Pembangunan Pariwisata
1. 2. 3.
Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan yang nyaman bagi pelancong Petugas yang ramah dan melayani Penegakan hukum dan disiplin
Slide - 26
REVOLUSI MENTAL DALAM SEMUA BIDANG PEMBANGUNAN (2) NO
PRIORITAS NASIONAL
8
Pembangunan Industri/KEK
9
Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
KEBIJAKAN REVOLUSI MENTAL 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.
10
Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
1. 2. 3.
11
Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
12
Pengembangan Konektivitas Nasional
13
Pembangunan Polhukhankam
4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.
Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan investasi Penegakan hukum dan disiplin Redesain program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan , pendidikan dan Keluarga Berencana Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat Penegakan aturan dan disiplin Peningkatan kemudahan dan kecepatan pelayanan imigrasi, kepabeanan, karantina dan keamanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mengubah sikap dan cara pandang bahwa kawasan perbatasan bukan halaman belakang namun menjadi beranda negara Peningkatan kreativitas masyarakat di daerah tertinggal untuk mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan setempat Membangun semangat kompetisi untuk mengejar ketertinggalan. Penegakan hukum dan disiplin Pemilihan program yang sudah teruji dan membawa manfaat kepada rakyat dan dilaksanakan secara terpadu Peningkatan produktivitas sumber daya manusia, dan mempertahankan modal sosial masyarakat desa/ transmigrasi Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan Penegakan hukum dan disiplin Pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris Masa depan Indonesia tergantung pada keberhasilan pembangunan yang merata dan pembangunan maritim Penegakan hukum dan disiplin Peningkatan disiplin masyarakat Peningkatan disiplin dan etik aparatur negara dan penegak hukum. Birokrat yang professional, melayani dan berorientasi hasil. Penegakan Hukum dan Disiplin.
Slide - 27
III. TINDAK LANJUT
28
FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL 1 PRIORITAS NASIONAL REVOLUSI MENTAL NO
1
2
3
4
5
PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS
CEKLIS KESEPAKATAN TIDAK SEPAKAT SEPAKAT
PERUBAHAN HASIL KESEPAKATAN
REVOLUSI MENTAL PENEGAKAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN POLITIK 1.1 Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum 1.2 Penegakan Hukum yang Berkualitas 1.3 Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan 1.4 Pendidikan dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN 2.1 Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Jumlah Ijin dan Transparan 2.2 Promosi Layanan Elektronik menuju E-budgeting dan E-reporting, Complaint Center 2.3 Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN DAYA SAING BANGSA 3.1 Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan 3.2 Cinta Produk Dalam Negeri 3.3 Persaingan Usaha Yang Sehat PENEGUHAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA 4.1 Pendidikan Berbasis Karakter 4.2 Lingkungan Sekolah Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan 4.3 Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Keragaman dan Toleransi PENINGKATAN PERAN LEMBAGA AGAMA, KELUARGA & MEDIA PUBLIK 5.1 Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian 5.2 Peningkatan Peran Keluarga Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti 5.3 Pembangunan Karakter Melalui Media Publik
Slide - 29
JADWAL TINDAK LANJUT • Multilateral Meeting I (23-29 Februari 2016) menghasilkan kesepakatan atas Sasaran dan Arah Kebijakan Prioritas Nasional, serta Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (Level 2) • Kemen PPN/Bappenas menyempurnakan sasaran, level 1 dan 2 di dalam aplikasi SIMU sebagai bahan dasar Bilateral Meeting. • K/L menentukan Program dan Kegiatan K/L beserta sasaran, indikator, target, lokasi dan indikasi alokasi pendanaan sebagai bahan pembahasan Bilateral Meeting
• Bilateral Meeting (1-8 Maret). Berdasarkan koridor yang telah disepakati bersama, masing-masing Deputi/Direktorat Bappenas melakukan Bilateral Meeting dengan mitra kerja untuk menajamkan Form B – E.
• Multilateral II (1-12 April), pengintegrasian hasil Bilateral Meeting ke dalam Prioritas Nasional setelah adanya Pagu Indikatif dan Rakorbangpus. • Kesepakatan harus ditandai oleh paraf oleh para Karo Perencanaan dengan Direktur terkait, dan tanda tangan oleh para Sekjen/Sestama dengan para Deputi. 30
TERIMA KASIH
Slide - 31
Masukan dan Saran Usulan masukan dan saran tertulis untuk penyempurnaan substansi Revolusi Mental lebih lanjut mohon dapat disampaikan melalui email ke:
[email protected] Terima kasih Slide - 32
