PERTEMUAN MULTILATERAL TAHAP I PRIORITAS NASIONAL : 1. STABILITAS KEAMANAN & KETERTIBAN 2. KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERTEMUAN MULTILATERAL TAHAP I PRIORITAS NASIONAL : 1. STABILITAS KEAMANAN & KETERTIBAN 2. KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI Disampaikan oleh: Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Bappenas, 25 Februari 2016 Slide - 1

OUTLINE I. PENGANTAR

II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS: STABILITAS KEAMANAN & KETERTIBAN

III. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS: KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI

IV.RENCANA TINDAK LANJUT

Slide - 2

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016) 

TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.



Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.



Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.



Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.



Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya. Slide - 3

PENDEKATAN PEMBANGUNAN: HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, DAN SPASIAL 

Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.



Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).



Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

Slide - 4

Proses Perencanaan



Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L dan lintas wilayah. Oleh karena itu Bappenas bertindak sebagai system integrator dan resource allocator antar K/L dan pemerintah daerah agar sinergi bisa tercapai.



Dalam pembahasan dengan K/L akan dilakukan pendekatan:  Money follow function diubah menjadi Money follow program. Dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akan minimal alokasinya  Pemantapan penyederhanaan nomenklatur, diperkuat dengan pengujian pada setiap program/kegiatan:  Apakah proyek ini perlu?  Apakah proyek ini perlu sekarang?  Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam proyek ini?  Apakah proyek akan dapat lebih efisien?

5

I. PENGANTAR

TUJUAN Pertemuan Multilateral 1. Melibatkan multistakeholder K/L, BUMN, dan Pemda dalam merumuskan rencana pembangunan tahun 2017. 2. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur. 3. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017 serta hasil Identifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait. 4. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. 5. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas dan kegiatan prioritas

6

Pengantar (2)

KELUARAN Multilateral meeting • Pembahasan terhadap: 1. Sasaran prioritas nasional 2. Arah Kebijakan prioritas nasional 3. Program Prioritas (Level 1) 4. Kegiatan Prioritas (level 2) 5. Penjelasan kerangka regulasi

Keluaran digunakan sebagai bahan dalam Bilateral Meeting: • Form B (sasaran prioritas, program K/L, kegiatan K/L, indikator sasaran)

• Form C (kerangka pendanaan) • Form D (kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan) • Form E (lokasi) PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR : Program/Kegiatan KL tidak dilakukan perubahan – hanya sebagai “rumah” Perubahan dilakukan pada sasaran/output dan indikator

7

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2017 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

• • • •

Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

• • • • •

Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

• • • •

Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional

KONDISI PERLU

• • • •

Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi Kepastian dan Penegakan Hukum Reformasi Birokrasi Slide - 8

KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM Tujuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pembukaan UUD 1945)

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA Pendidikan

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Kedaulatan Pangan

Antarkelompok Pendapatan

Kesehatan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Perumahan

Kemaritiman dan Kelautan

Revolusi Mental

Pariwisata dan Industri

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

Pembangunan Polhukhankam sebagai pra-kondisi bagi pembangunan sektor lainnya dan pencapaian keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Kepastian dan Penegakan Hukum

Konsolidasi Demokrasi & Efektivitas Diplomasi

Reformasi Birokrasi

PANCASILA - UUD 1945 - NKRI – BHINNEKA TUNGGAL IKA

Slide - 9

PRIORITAS NASIONAL: 1. STABILITAS KEAMANAN & KETERTIBAN 2. KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN Indikator

2014 (Baseline)

2015

2016

2017

2019

Arah Kebijakan:

1. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Stabilitas Keamanan dan Ketertiban  Penyelesaian Perkara  Persentase kepuasan publik atas layanan penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, dan Hakim).  Penyelesaian Kasus Tindak Pidana cepatan pemberian bantuan kepada masyarakat (menit)  Pemenuhan MEF TNI (%)  Potensi kontribusi Industri Pertahanan Nasional (%)  Persentase institusi yang melaksanakan pengamanan informasi  Jumlah operasi terpadu Keamanan Laut  Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba (%)  Jumlah kejadian terorisme (kali)

n.a 21’10” 176.710

n.a 21’00” 178.495

n.a 20’30” 180.279

n.a 20’10” 182.081

n.a 19’45” 185.740

28,1 21,0

36,0 35,0

44,5 41,6

53,1 45,5

71,2 53,8

15

20

25

30

40

2. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi 11 0,08

12 0,05

12 0,03

12 0,03

12 0,03

9

10

1

0

0

63,72 32% n.a n.a

73,04 60% <5 n.a

74 60% <5 30%

74,3 70% <5 40%

75 90% <5 60%

n.a

89%

89%

89%

89%

Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi     

Indeks Demokrasi Indonesia Penyelesaian sengketa informasi publik Berkurangnya jumlah konflik berlatar belakang isu SARA Persentase peningkatan daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal teroris Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional

a. Meningkatkan pelayanan prima kepolisian b. Membangun postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan kawasan perbatasan yang aman c. Menjaga keamanan data dan informasi (cyber security) d. Mengendalikan keamanan dan keselamatan di laut e. Membangun lingkungan masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkoba f. Meningkatkan deteksi dini dan bebas ancaman terorisme

a.Peningkatan kualitas lembaga demokrasi dan hak-hak politik, serta kebebasan sipil b.Peningkatan efektivitas penanggulangan konflik kekerasan dan ancaman terorisme c.Peningkatan akses dan kualitas informasi publik d.Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan e.Pemantapan peran di ASEAN dan efektitas politik luar negeri yang bebas aktif

Slide - 10

II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS: STABILITAS KEAMANAN & KETERTIBAN

Slide - 11

LEVELING PRIORITAS PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM

Prioritas Nasional

Program Prioritas

KegiatanPrioritas

Stabilitas Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban

Kepastian dan Penegakan Hukum

Pelayanan Prima Kepolisian

Optimalisasi Pelayanan Kepolisian

Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian

Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman

Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF

Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security)

Sistem Informasi Kamla yang Terpadu

Program dan Kegiatan KL

Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba

Operasional Pengamanan Siber Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum

Penguatan Sistem Kepolisian Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba

Sarpras Pendukung Keamanan Laut

Teknologi Persandian dan Siber

Reformasi Birokrasi

Lingkungan Bersih Penyalahgunaan Narkoba

Keselamatam & Keamanan Laut Terkendali

Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan

Pembangunan Sarpras Alutsista TNI

Profesionalisme SDM

Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

Peningkatan Kapasitas SDM Sandi

Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba

Pengembangan SDM Keamanan Laut

Deteksi Dini dan Penanggulangan Terorisme

Teknologi Intelijen

Pengawasan Aliran Dana & Media Control

Penindakan Kejahatan Litbang Penanganan Narkoba

Penguatan Industri Pertahanan

FORM B - E

Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme

12

Terorisme & Deradikalisasi

Slide - 12

PRIORITAS NASIONAL STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN Pelayanan Prima Kepolisian

•BNPT •Polri •BIN •PPATK

•Kemenkominfo •Kemenkopolhukam •Kemenag •Lemsanneg

•Polri

Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman

Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme

• Kemhan/TNI • Industri Pertahanan Nasional

STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN Keamanan Data dan Informasi

Lingkungan Bersih Penyalahgunaan Narkoba

•Kemsos •BNN •Kemenkes •Polri •LAN •Bea Cukai •Kemenkominfo

(Cyber Security)

Keselamatan dan Keamanan Laut yang Terkendali

• Lemsaneg • Polri • Kemenkominfo

•Bakamla •Polri •Kemenhub •Basarnas •KKP •Bea Cukai •TNI AL

Slide - 13

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PELAYANAN PRIMA KEPOLISIAN Optimalisasi Pelayanan Kepolisian

K/L

Upaya/Kontribusi

Polri

Proses Rekrutmen; Diklat; Perbaikan Kurikulum; Kesejahteraan Profesionalisme SDM

K/L

Upaya/Kontribusi

Polri

Transportasi Operasional; Persenjataan; TIK; Kendaraan Taktis; Harwat

Pelayanan Prima Kepolisian

K/L

Upaya/Kontribusi

Polri

Quick Response; Pelayanan Humanis; Transparansi

Sistem Kepolisian

K/L

Upaya/Kontribusi

Polri

Manajemen Internal; Teknologi Kepolisian; Pengawasan

Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian

Slide - 14

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS POSTUR PERTAHANAN BERDAYA GENTAR TINGGI DAN WILAYAH PERBATASAN YANG AMAN

K/L

Kontribusi

KemhanTNI

Pengembangan KF-X/ IF-X, kapal selam, dan radar

Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF

Penguatan Industri Pertahanan

K/L

Kontribusi

Kemhan-TNI

Pembangunan pos perbatasan darat dan laut termasuk di wilayah Natuna

Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan

Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman

K/L

Kontribusi

KemhanTNI

Pengadaan Alutsista melalui pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan rupiah murni

Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI

Pembangunan Sarpras Alutsista TNI

K/L

Kontribusi

KemhanTNI

Harwat ranpur, KRI, pesawat tempur, dan jenis Alutsista lainnya

K/L

Kontribusi

KemhanTNI

Sarpras Matra Darat, Laut, dan Udara Slide - 15

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KEAMANAN DATA DAN INFORMASI (KEAMANAN SIBER)

Teknologi Persandian dan Siber

Keamanan Data dan Informasi (Keamanan Siber) K/L

Upaya/Kontribusi

Lemsaneg

Penyelenggaraan diklat sandiman, pendidikan bidang sandi (STSN), pendidikan bidang keamanan siber

Peningkatan Kapasitas SDM Sandi

K/L

Upaya/Kontribusi

Lemsaneg

Pemanfaatan Crypto Mobile Phone & Crypto Desk Phone, Pemenuhan Otoritas Sertifikat Digital dan pemanfaatan Produk Karya Mandiri

K/L

Upaya/Kontribusi

Lemsaneg

Pengamanan informasi berklasifikasi dan pengamanan jaringan Internet di instansi pemerintah

Kemenkominfo

Pengamanan informasi siber pada ranah publik

Polri

Integrasi sistem informasi kriminal nasional

Operasional Pengamanan Siber

Slide - 16

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KEAMANAN LAUT TERKENDALI K/L

Upaya/Kontribusi

Bakamla

Pengadaan: sistem monitoring dan analisa, peralatan surveillance sonar multibeam one head, kapal pemburu, helikopter maritim, radar permukaan jarak jauh, dan pembangunan kapal patroli kamla.

Kemenhub

Pembangunan kapal kenavigasian, reverse osmosis, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), sistem telekomunikasi pelayaran, fasilitas pendukung kenavigasian, VTS, GMDSS, kapal patroli, dan fasilitas pendukung penjagaan laut dan pantai

Basarnas

K/L Sarpras Pendukung Keamanan Laut

Pengadaan Helikopter SAR, Rescue Boat, Rigid Inflatable Boat, Rubber Boat, Rescue Truck, Rescue Car, Peralatan SAR, Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR.

Pengembangan SDM Keamanan Laut

K/L

Upaya/Kontribusi

Bakamla

Pembangunan Akademi Keamanan dan Keselamatan Laut (AKKL)

Keselamatan dan Keamanan Laut yang Terkendali

Upaya/Kontribusi

Bakamla

Operasi bersama kamla terintegrasi, operasi udara maritm keamanan laut, penyelesaian kasus tindak pidana di laut

Polri

Patroli perairan, penindakan kasus illegal, unreported, and unregulated fishing, dan penindakan kasus perompakan

TNI AL

OMSP keamanan laut

KKP

Operasi Illegal fishing

Bea Cukai

Pengawasan pintu masuk NKRI di pelabuhan

Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum

Sistem Informasi Kamla yang Terpadu

K/L Bakamla

Upaya/Kontribusi Pengembangan Bakamla Integrated Information System (BIIS), Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kamla

Slide - 17

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS LINGKUNGAN BERSIH PENYALAHGUNAAN NARKOBA K/L Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba

K/L

Upaya/Kontribusi

BNN

Survei prevalensi narkoba; pembangunan laboratorium uji narkoba; Sistem informasi penanganan narkoba Litbang Penanganan Narkoba

K/L

Upaya/Kontribusi

BNN

Diseminasi, Advokasi, pemberdayaan masyarakat, kurikulum anti narkoba di perguruan tinggi

LAN

Kurikulum anti narkoba di diklat struktural dan diklat fungsional

Kemenkominfo

Penutupan situs jual beli narkoba

Lingkungan Bersih Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba

Upaya/Kontribusi

BNN

Intelijen narkoba, penangkapan DPO, lidik-sidik kasus narkoba, Polri pengawasan pintu masuk NKRI Bea Cukai (pelabuhan dan bandara)

Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba

• BNN • LAN • Kemenkominfo

K/L

Upaya/Kontribusi

BNN

Penguatan lembaga rehab, petugas, upgrading lembaga rehab menjadi Center of Excelent;

Kemenkes

Rehabilitasi medis pecandu narkoba di instansi kesehatan

Kemensos

Rehabilitasi sosial pecandu narkoba di panti rehab Slide - 18

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DETEKSI DINI DAN BEBAS ANCAMAN TERORISME Deteksi Dini dan Penanggulang an Terorisme K/L

Upaya/Kontribusi

Polri

Penindakan Tindak Pidana Terorisme

BNPT Kemenag

K/L

Upaya/Kontribusi

Kemenkopolhukam

Koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa (Terorisme)

BNPT

Pengembangan sistem anti teror, SOP sistem keamanan obvit dan lingkungan, Penanganan intelejen terorisme dan intelijen khusus

BIN

Operasi intelijen dalam negeri, operasi intelijen luar negeri, operasi kontra intelijen

Pelaksanaan Deradikalisasi

Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi

K/L

Upaya/Kontribusi

Kemkominfo

Penanganan situs internet bermuatan radikalisme, terorisme, insurjensi

PPATK

Penelusuran aliran dana terindikasi terorisme

Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme

Pengawasan Aliran Dana & Media Control

Teknologi Intelijen

K/L

Upaya/Kontribusi

BIN

Pembangunan Komprehensif Cyber Intelligent Analysis (CYAN), Situation Room Solution Enterprise, Pengadaan Peralatan Pendukung Operasi Intelijen Teknologi, Pembangunan Sistem Attack and Defence

Lemsanneg

Pembangunan , pengembangan, dan operasional Jaring Analisa Sinyal (JAS) Slide - 19

MATRIKS SASARAN PEMBANGUNAN, KEGIATAN PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) PRIORITAS NASIONAL STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN

CONTOH Program Prioritas Keamanan Laut Terkendali

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Programm

BADAN Program Sarpras KEAMANAN LAUT Dukungan Pendukung Manajemen Dan Keamanan Laut Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla Kegiatan Prioritas KEMENTERIAN Program PERHUBUNGAN Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla

Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Penyelenggaraan Kenavigasian

“Rumah dari kebijakan” (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)

Sasaran Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Laut

Indikator Pengadaan Sistem Monitoring dan Analisa

Target Per Kegiatan Prioritas (2017) 1 unit

3 unit Pengadaan kapal patroli keamanan laut 80m Jumlah Unit 13 unit Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian Jumlah pembangunan VTS

4 lokasi

Alokasi Per Kegiatan Prioritas (Juta Rp.)

Lokasi

45.000 Pusat : Pusat

420.000 Pusat : Pusat

1.240.000 Pusat : Pusat

430.000 Dumai Samarinda Dobo Lahewa

• Penyederhanaan Nonmenklatur • Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret

Slide - 20

II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS: KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI

Slide - 21

LEVELING PRIORITAS PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM

Prioritas Nasional

Stabilitas Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban

Kepastian dan Penegakan Hukum

Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

Reformasi Birokrasi

P R O G R A M P R I O R I TA S Penguatan Lembaga Demokrasi

Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik

Peningkatan Akses dan kualitas Informasi Publik

Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme

Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan

Pemantapan Peran di ASEAN

PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN

Penguatan Diplomasi Soft Power

Perlindungan WNI/BHI

K E G I ATA N P R I O R I TA S Penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu

Peningkatan peran parpol melalui bantuan keuangan parpol

Revisi UU Kepemiluan

Program dan Kegiatan KL

Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal Pengawasan partisipatif Masyarakat Terhadap Pemilu

Pusat Pendidikan Pemilih Peningkatan Peran ForumForum Dialog Masyarakat

Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik

Peningkatan Kualitas Konten Informasi Publik

Peningkatan SDM Komunikasi dan Informasi

Pemantapan Renaksi Wasbang dan Karbang Peningkatan Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Peningkatan Upaya Deradikalisasi dan Kontra Radikal Terorisme

Peningkatan Penegakan Hukum pada Organisasi Terorisme

Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan

Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Keamanan

Penanggulangan Kejahatan Transnasional melalui Kerjasama Maritim

Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi

Pengelolaan Konflik Laut Tiongkok Selatan

Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan Budaya

FORM B - E

Peningkatan Kapasitas Diplomasi Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral Peningkatan Peran di Forum Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan di Tingkat Internasional

Peningkatan Peran dalam Kerjasama Teknik Mendorong Pembentukan Rezim Internasional Bidang Energi dan Food Security

Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik

Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang informasi dan pelayanan media Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di luar Negeri

22

PRIORITAS NASIONAL KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI Kemenlu, Kemenaker, Kemensos, BNP2TKI

Kemenlu, Kemendikbud, Kemenkominfo

Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan Perlindungan WNI/BHI

Penguatan Diplomasi Soft Power

Kemenlu, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Setneg, Kementan, Kemenristekdikti, Kemendikbud, Kemendag, Kemenpar, BKPM, Barekraf

Kemenlu, Kemenkopolhukam, BNPP, Kemendagri, Kemhan, POLRI, Kemenko Maritim, KKP

Pemantapan Peran di ASEAN

Konsolidasi Demokrasi & Efektivitas Diplomasi

Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan

Kemenkopolhukam, Kemendagri, BNPT

Kemenlu, Kemenkopolhukam, Kemhan, POLRI, Kemenpar, Kemdag

Penguatan Lembaga Demokrasi

Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme

Peningkatan Akses dan kualitas Informasi Publik

Kemenkopolhukam, KPU, Bawaslu, Kemendagri

Kemenkopolhukam, Kemendagri, Bawaslu, KPU, BNPT

Kemenkominfo

Slide - 23

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PENGUATAN LEMBAGA DEMOKRASI Penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu

K/L

Upaya/Kontribusi

Kemendagri

UU Kepemiluan

K/L

Upaya/Kontribusi

Kemenko Polhukam

Koordinasi penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia

KPU

Lembaga Riset Kepemiluan; Pemutakhiran Data Pemilih; Pengembangan IT Kepemiluan

Bawaslu

Produk hukum pengawasan pemilu; deteksi dini pengawasan pemilu

PENGUATAN LEMBAGA DEMOKRASI Peningkatan peran parpol melalui bantuan keuangan parpol

Revisi UU Kepemiluan

K/L

Upaya/Kontribusi

Kemendagri

Bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas Parpol Slide - 24

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMENUHAN KEBEBASAN SIPIL DAN HAK-HAK POLITIK Peningkatan Hak Memilih dan Dipilih Kelompok Marjinal

Peningkatan Peran ForumForum Dialog Masyarakat K/L

Upaya/Kontribusi

Kemenko Polhukam

Forum koordinasi pencegahan dan penanganan konflik sosial

Kemendagri

FKDM, FPK, FKUB

BNPT

FKPT

PEMENUHAN KEBEBASAN SIPIL DAN HAKHAK POLITIK

K/L

Upaya/Kontribusi

Kemenko Polhukam

Koordinasi pengelolaan pemilu

Kemendagri

UU Kepemiluan, Penguatan ruang dialog masyarakat, Best Practice Pendidikan Politik, Pendidikan politik bagi politisi perempuan, Pokja Demokrasi

Bawaslu

Pengaduan pelanggaran kode etik kepemiluan

Pengawasan Partisipatif Masyarakat terhadap Pemilu K/L

Upaya/Kontribusi

Bawaslu

Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan partisipatif

Pusat Pendidikan Pemilih K/L

Upaya/Kontribusi

KPU

Pendidikan pemilih

Slide - 25

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK

Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik

K/L

Upaya/Kontribusi

Kemkominfo

Literasi TIK Nasional, Beasiswa S2 bidang kominfo, SKKNI, Sertifikasi dan Bimbingan Teknis Bidang Kominfo

Peningkatan SDM Komunikasi dan Informasi

K/L

Upaya/Kontribusi

Kemkominfo

Diseminasi informasi publik melalui berbagai media, Bimtek pengelola media publik (media center, media komunitas, Kelompok Informasi Masyarakat), Literasi Media

Komisi Informasi Pusat

Badan Publik Pemerintah yang melaksanakan ketentuan UU KIP, Penyesaian sengketa informasi publik

Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik Peningkatan Kualitas Konten Informasi Publik

K/L

Upaya/Kontribusi

Kemkominfo

Analisis konten media publik, penyusunan narasi tunggal (GPR), konten informasi publik yang beragam dan berkualitas serta sesuai kebutuhan;

Komisi Penyiaran Indonesia

Pemeringkatan kualitas program siaran TV, pengawasan isi siaran serta penyelesaian pengaduan masalah konten siaran

Dewan Pers

Indeks Kemerdekaan Pers, peningkatan kapasitas dan peran Pers, Pelaksanaan World Press Freedom Day Slide - 26

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL POLITIK DAN PENANGGULANGAN TERORISME K/L

Upaya/Kontribusi

Kemenko Polhukam

Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa (Terorisme)

BNPT

Operasi penindakan, intelijen, dan satgas nasional, serta penggalangan informasi intelijen dari negara mitra dan pemanfaatan resources dan expertise di forum regional dan internasional

Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa di Kalangan Aparatur Negara Melalui Pelaksanaan Renaksi

Peningkatan Penegakan Hukum pada Organisasi Terorisme

K/L BNPT

K/L

Upaya/Kontribusi

Kemenko Dokumen panduan; regulasi; penerapan Polhukam pengarusutamaan wasbang dan karbang di K/L Pusat dan Daerah

PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DAN PENANGGULANGAN TERORISME

Peningkatan Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

Upaya/Kontribusi Operasi Intelijen Pencegahan dan Kontra Propaganda; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme Melalui FKPT

Peningkatan Upaya Deradikalisasi dan Kontra Radikal Terorisme

Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik

K/L

Upaya/Kontribusi

Kemendagri

Penguatan PPWK; database pemetaan nilai-nilai dasar bangsa

K/L

Upaya/Kontribusi

Kemenko Polhukam

Koordinasi Penanganan Konflik, Kontijensi, dan Keselamatan Transportasi

Kemendagri

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Pusat dan Daerah Slide - 27

PEMELIHARAAN STABILITAS KEAMANAN KAWASAN K/L K/L

Upaya/Kontribusi

Kemenko Polhukam

Koordinasi operasi keamanan laut di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia

Kemenko Maritim

Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim

Kemlu

Kerjasama bilateral, regional, dan multilaretal dalam menangani isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme

Kemhan

Penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang Matra Laut dan Penegakan Hukum serta Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yuridiksi Nasional

Polri

Mengamankan jalur aktivitas masyarakat yg menggunakan moda transportasi laut.

KKP

Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut

Penanggulangan Kejahatan Transnasional melalui Kerjasama Maritim

Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan

Upaya/Kontribusi

Kemenko Polhukam

Koordinasi wilayah perbatasan negara dan Tata Ruang Pertahanan

Kemlu

Menyelenggarakan perundingan batas wilayah drat, laut dan udara yang efektif dengan negara counterpartner

Kemdagri

Pembinaan kawasan khusus dan pulau-pulau kecil terluar

Kemhan

Survey dan pemetaan batas wilayah darat, laut, dan udara yang terintegrasi

BNPP

Menyediakan data dukung penyelesaian segmen batas wilayah darat, laut dan udara

Stabilitas Keamanan Kawasan Pengelolaan Konflik Laut Tiongkok Selatan

K/L Kemlu

Upaya/Kontribusi Mendorong terlaksananya Declaration on the Conduct of Parties in The South China Sea (DoC) Code of Conduct in The South China Sea (CoC) melalui kerangka ASEAN

Slide - 28

PEMANTAPAN PERAN DI ASEAN K/L

Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Keamanan

K/L

Upaya/Kontribusi

Kemenko Polhukam

Koordinasi kerjasama ASEAN yang efektif

Kemlu

Terlibat aktif dalam setiap pertemuan dan kerjasama regional dan sub-regional Pilar Politik dan Keamanan ASEAN

Kemhan Polri

Upaya/Kontribusi

Kemlu

Terlibat aktif dalam setiap pertemuan dan kerjasama regional dan subregional Pilar Sosial dan Budaya ASEAN

Kemenpar

Mengembangkan pasar pariwisata di Asia Tenggara

Pemantapan Peran di ASEAN

K/L Kemlu

Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan Budaya

Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi

Kemendag

Upaya/Kontribusi Terlibat aktif dalam setiap pertemuan, perundingan, serta kerjasama regional dan sub-regional Pilar Ekonomi ASEAN

Slide - 29

PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN K/L

Peningkatan Kapasitas Diplomasi K/L Kemlu

Terlibat aktif dalam forum multilateral di bidang energi dan food security

Kemlu

Setneg Kementan KemristekDikti Kemendag

Memberikan pendidikan dan pelatihan diplomatik yang berkualitas; Terlibat aktif dalam forum kerjasama perdagangan, perindustrian, investasi, dan HAKI; Aktif mendorong kerjasama bilateral di Perwakilan RI.

Upaya/Kontribusi

K/L

Kemdikbud

Kemlu

Upaya/Kontribusi

Mendorong Pembentukan Rezim Internasional Bidang Energi dan Food Security

Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan

Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral

Upaya/Kontribusi Pemberian dukungan yang berkualitas dan tepat guna bagi pelaksanaan program Kerjasama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular

K/L

Upaya/Kontribusi

Kemlu

Aktif mendorong kerjasama bilateral pada Perwakilan RI di seluruh regional dalam rangka mengembangkan pasar dan meningkatkan penanaman modal.

BEKAF BKPM

K/L

Peningkatan Peran dalam Kerjasama Teknik

Peningkatan Peran di Forum Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan di Tingkat Internasional

Upaya/Kontribusi

Kemenko Perekonomian

Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional

Kemlu

Terlibat aktif dalam forum bilateral, regional, dan multilateral untuk isu pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup

Bappenas

Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional Slide - 30

PENGUATAN DIPLOMASI SOFT POWER K/L Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik

Upaya/Kontribusi

Kemlu

Menguatkan citra positif Indonesia melalui diplomasi publik

Kemdikbud

Mempromosikan kebudayaan sebagai media diplomasi publik

Penguatan Diplomasi Soft Power K/L Kemlu

Upaya/Kontribusi Mendorong kreatifitas Perwakilan RI dalam melancarkan diplomasi soft power melalui beragam aktivitas

Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di luar Negeri

Penguatan citra positif Indonesia K/L melalui Kemlu peningkatan peran di bidang Kemkominfo informasi dan pelayanan media

Upaya/Kontribusi Publikasi konten positif mengenai Indonesia melalui media massa berbahasa asing dalam bentuk cetak dan elektronik

Slide - 31

PERLINDUNGAAN WNI/BHI DI LUAR NEGERI K/L Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Upaya/Kontribusi

Kemlu

Memberikan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI yang berkualitas

Kemnaker

Menempatkan atase yang memberikan pelayanan dan perlindungan pekerja migran

Kemsos

Membantu pemulangan pekerja migran yang terlantar

BNP2TKI

Memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan sejak pra, selama sampai dengan pemulangan bagi para calon TKI dan TKI

Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Slide - 32

MATRIKS SASARAN PEMBANGUNAN, KEGIATAN PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) TOPIK (GOAL) PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM CONTOH Program Prioritas Penguatan Lembaga Demokrasi

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Peningkatan Peran Parpol melalui Bantuan Keuangan Parpol

DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM – KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Programm

Kegiatan

Program Fasilitasi Politik Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Nomenklatur

Sasaran Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik

Indikator Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas

Target Per Kegiatan Prioritas (2017) 10 Parpol

Alokasi Per Kegiatan Prioritas (Juta Rp.) 13.925,3

Lokasi Pusat

Slide - 33

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

Slide - 34

JADWAL PERTEMUAN BILATERAL PRIORITAS NASIONAL : STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN Hari, Tanggal

Kamis, 3 Maret 2016

Jumat, 4 Maret 2016 Senin, 7 Maret 2016 Selasa, 8 Maret 2016 Kamis, 10 Maret 2016

Kementerian/Lembaga

08.30-12.00 13.30-17.00 08.00-11.30 13.30-17.00 08.30-16.00 08.30-16.00 08.30-12.00

BNN Lemsaneg Bakamla BIN Polri Kemhan/TNI Lemhanas dan Wantanas

Lokasi Pertemuan Bilateral akan ditentukan kemudian

Slide - 35

JADWAL PERTEMUAN BILATERAL PRIORITAS NASIONAL : KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DEMOKRASI Hari, Tanggal Selasa, 1 Maret 2016 Rabu, 2 Maret 2016

Kementerian/Lembaga

Waktu

Kemenko Polhukam

09.00 – 11.00 WIB

KPU

16.00 – 18.00 WIB

Kemenkominfo

09.00 – 11.00 WIB

DPR Kamis, 3 Maret 2016 Ditjen Polpum – Kemendagri MPR BNPT Jum’ at, 4 Maret 2016 Bawaslu Kemenlu DPD

14.00 – 16.00 WIB 09.00 – 11.00 WIB 13.00 – 15.00 WIB 16.00 – 18.00 WIB 09.00 – 11.00 WIB 09.00 – 11.30 WIB 14.00 – 16.00 WIB

Ruang

Ruang Rapat 203, Gedung Madiun Lt 3 Kantor Bappenas

Slide - 36

Slide - 37