UNIT KERJA PRESIDEN Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Catatan Reformasi Birokrasi
Prioritas Nasional 1 KIB-2 Jakarta, 15 Oktober 2014
Prioritas Nasional KIB II
11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2010-2014
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-
konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Catatan: Terdapat 3 prioritas tambahan: Bidang Politik, Hukum dan HAM; Perekonomian; dan Kesejahteraan Masyarakat
Konsistensi
PERAN UKP4: MONITORING KINERJA UNTUK MENGAWAL KONSISTENSI DAN SINKRONISASI
Rencana Aksi
400+ Rencana Aksi
Sinkronisasi
UKP4, BAPPENAS & Menkeu 3
Substansi Inti PN Reformasi Birokrasi
Substansi Inti PN Reformasi Birokrasi
3 Key Drivers* Kinerja Reformasi Birokrasi * Berdasarkan observasi monev
Struktur & Tata Kelembagaan
Desentralisasi
Kapasitas & Sumber Daya Manusia
03/09/2013
Penentu Delivery Seluruh Prioritas Nasional 6
Isu Strategis Reformasi Birokrasi KIB-2 1. UU ASN 2. RUU Administrasi Pemerintahan 3. Moratorium Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 4. Quick Wins Reformasi Birokrasi 2013 – 2014 (Ease of Doing Business & Layanan Publik) 5. Restrukturisasi K/L 03/09/2013
7
Namun, apa sesungguhnya persepsi masyarakat tentang Birokrasi?
Perilaku Aparat Pemerintah
Pelayanan Publik
Transparansi & Akuntabilitas
Saluran untuk Suara & Aspirasi
03/09/2013
8
Jurang antara Persepsi & Substansi Inti Persepsi Masyarakat
Substansi Inti Struktur
Pelayanan Publik
Otonomi Daerah Perilaku Aparat Pemerintah Sumber Daya Manusia Transparansi & Akuntabilitas Saluran Suara & Aspirasi
?
Regulasi Sinergi antara Pusat & Daerah Penegakan Hukum Data Kependudukan
03/09/2013
9
Beberapa Perbaikan Layanan Publik Hasil Quick Wins Layanan Dasar Publik
Pertanahan (BPN)
Pensiun (PT TASPEN)
Pendidikan (PPDB Online)
• Pengecekan sertifikat dapat dilakukan dalam 1 hari • Peralihan Hak dapat dilakukan dalam 5 hari di 100 Kantor BPN • Penghapusan Hak Roya Tanggungan dan Perubahan Hak atas Tanah dapat dilakukan dalam 5 hari • Pengecekan berkas permohonan pertanahan melalui SMS 2409 dan website www.bpn.go.id • Proses pengurusan klim dapat dilakukan dari 1 hari menjadi 1 jam sejak berkas diterima • Telah terdapat 7 Mobil Keliling Pelayanan PT Taspen di beberapa daerah
• Dinas Pendidikan di 60 Kabupaten / Kota di tahun 2014 telah menggunakan teknologi untuk pendaftaran siswa baru (SMP dan SMA) sehingga proses pendaftaran lebih transparan dan efisien 10
Layanan Publik Hasil Quick Wins yang Masih Penuh Catatan Buruk Dengan Catatan
BKN: Seleksi & Rekrutmen Terbuka
Kepolisian (POLRI)
Kependudukan (KemenDagri & Pemprov DKI)
• 50 Instansi telah menggunakan Computer Assisted Test (CAT) untuk Tes Kemampuan Dasar dan Tes Kompetensi Kepegewaian • Pengisian jabatan kosong strategis secara terbuka dan kompetitif pada 45 K/L/D belum penuh terlaksana • Transparansi (biaya) dan percepatan proses untuk pembuatan dan perpanjangan SIM, SKCK, STNK, dan BPKB berjalan baik (dari 1 hari menjadi 30-120 mnt) • Penambahan 50 unit SIM Keliling di luar Jawa • Praktik Calo di beberapa Polres masih marak untuk pembuatan SIM baru (pencegahan baru digalakkan) • Percepatan waktu penerbitan akta kelahiran (30 menjadi 5 Hari), penerbitan Kartu Keluarga, penerbitan dan perpanjangan KTP reguler di DKI Jakarta (dari 14 menjadi 5 Hari Kerja) • Pungli di banyak daerah masih marak, meski ada RaPerda bebas biaya pembuatan Akta Kelahiran & KK 11
Beberapa Dilema Kebijakan terkait Birokrasi Lean with multiple layoffs & painful restructuring? Full Scale?
Struktur & Tata Kelembagaan Status Quo without controversy?
Peformance Dulu? 03/09/2013
Desentralisasi
Partially recentralize?
Kapasitas & Sumber Daya Manusia Tunjangan Kinerja Dulu? 12
BIROKRASI ADALAH BOTTLENECK UTAMA PEMBANGUNAN Lancar Lambat Sulit Hampir mustahil
Menko 1
Menteri 1
Menteri 2
Menko 2
Menko 3
Menteri 3
Menteri X
Eselon 1
Eselon 1
Eselon 1
Gubernur 1
Eselon 2
Eselon 2
Eselon 2
Bupati 1
Gubernur 2
Walikota
Gubernur X
Bupati 2
Case in Point: Pengelolaan Kepegawaian Negara Tumpang Tindih Lembaga Pengatur RB sangat rumit & overlapping
Pusat
President and Vice President
KASN
LAN
BKN
Daerah BKD
2 Stakeholder K/L terbesar dalam PN 1: KemPAN-RB & KemDagri K/L lain yg cukup instrumental: KemenKeu (keuangan daerah)
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Provinsi
BKD Pemerintah Kota
KemenDagri
KemenPAN-RB
Pemerintah Provinsi
BKD
Pemerintah Kota
Pemerintah Kota
Tumpang Tindih 14
Root Cause of All: Leadership
Struktur & Tata Kelembagaan
Desentralisasi
Kapasitas & Sumber Daya Manusia
03/09/2013
LEADERSHIP Courageous Reformist Merakyat! 15
DESENTRALISASI ADALAH BIBIT LAHIRNYA GENERASI BARU PEMIMPIN INDONESIA Pemimpin dengan latar belakang beragam, (relatif) muda, dan kompeten di PEMDA
Joko Widodo (Jokowi) Walikota Solo Gubernur Jakarta
Ridwan Kamil (Emil) Walikota Bandung
Tri Rismaharini (Risma) Walikota Surabaya
“A-Hok” (Basuki TP) Bupati Belitung Timur, Wagub Jakarta
UKP4 MENDUKUNG PIMPINAN DAERAH PROGRESIF DENGAN LAPOR! – (Layanan Aspirasi & Pengaduan Online oleh Rakyat)
CONTOH PEMANFAATAN LAPOR!: JEMBATAN RUSAK DI SINGKIL, ACEH +6285277227XXX (12 Sept 2011): “ Jembatan di kec. Singkil Utara sudah roboh sejak gempa Nias tahun 2006 dan tidak pernah diperbaiki meskipun jembatan ini sangat penting. Ini karena tidak ada anggota DPRD mewakili Singkil Utara”
18 Sept 2011
15 Sept 2012
5 Nov 2012
31 Desember 2012
Peran LAPOR dalam Skema Open Government
LAPOR (Providing Channel for Citizen Voices)
Triangle of Governance Functions
Satu Layanan (Providing Services)
Satu Data, Satu Peta (Providing Transparency)
DESENTRALISASI DAN TIGA LAPIS PEMERINTAHAN: BAGAIMANA MENGATASINYA?
Menko 1
Menteri
Menteri Sektoral
Menko 2
Menko 3
Menteri Keuangan
Menteri Dalam Negeri
Eselon 1
Eselon 1
Eselon 1
Gubernur 1
Eselon 2
Eselon 2
Eselon 2
Bupati 1
20
Gubernur 2
Walikota
Gubernur X
Bupati 2
DESENTRALISASI DI INDONESIA LAHIR KARENA DESAKAN KEADAAN “Dengan tiga lapis pemerintahan yang semuanya dipilih rakyat, Indonesia menjadi negara tanpa hirarki…..” hirarki ” (Kuntoro Mangkusubroto, Mangkusubroto, 15 April 2014 2014 di The Economist’s Indonesia Summit) Summit)
“Terus terang, saya tidak sempat mikirin kepentingan NKRI saat menerbitkan Perda yang mengedepankan kepentingan rakyat saya” saya (Bupati di daerah kaya minyak tapi miskin rakyatnya, rakyatnya, 2014) 2014)
“It was a decentralization under distrust that we had during reformasi” (Dewi Fortuna Anwar, Anwar, 4 September 2012 2012 at HDCA CrossCrossCountry Roundtable and Policy Dialogue) Dialogue)
JOKOWI DAN POLITIK ANGGARAN
“Dengan politik anggaran, anggaran kita (pemerintah pusat) bisa mengontrol Pemda. 85% APBD berasal dari pusat” “Gunakan insentif dan sanksi, misalkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)” (Joko Widodo, Widodo, Debat Capres 9 Juni 2014 2014) 14)
MENYELARASKAN PEMDA MELALUI DAK ?
Trend DAK meningkat, mencapai Rp. 33 Triliun di 2014. DAK ditujukan pada sektor yang penting bagi kesejahteraan rakyat kesehatan, pendidikan, infrastruktur. ”Menghukum” Bupati/Walikota, atau “menghukum” rakyat? Source: Directorate General for Fisca;l Balance, MOF (2014)
23
Rekomendasi & Tindak Lanjut No
ROOT CAUSE
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1
Pengelolaan Desentralisasi
• Perlunya mekanisme “stick and carrot” bagi Pemerintah Daerah, melalui pengendalian DAK dikaitkan dengan kinerja pencapaian prioritas nasional. • Evaluasi “sentralisasi vs desentralisasi” yang tepat kadarnya di tiap sektor. Misal: minerba sebagai kekayaan alam perlu penguasaan negara lebih kuat, pendidikan sebagai layanan publik perlu lebih otonomi, dst. • Perlunya “Konsensus Nasional” dipimpin Presiden menyepakati arah, bentuk dan pola hubungan pusat-daerah
2
Struktur & Tata Kelembagaan
• Reorganisasi, restrukturisasi dan likuidasi K/L untuk peningkatan efektifivitas, pengurangan duplikasi. Contoh: PAN/RB dilikuidasi dan digantikan sebuah unit reformasi extra-cabinet, penggabungan pengelolaan Pendidikan Tinggi dalam Ristek • Perlu mekanisme dan instrumen eksekusi program lintas Menko, atau perombakan skema koordinasi tanpa Menko.
3
Kapasitas & Sumber Daya Manusia
• Percepatan upaya membuka posisi-posisi strategis di birokrasi bagi talenta yang kompeten dari luar PNS • Mempererat kaitan antara tunjangan kinerja dengan manajemen kinerja yang memiliki “punishment and reward” yang jelas. • Mekanisme pemangkasan “deadwood” yang “quick and clean”
4
Leadership
• No Pain, No Gain. • Bureaucracy Reform = the pain is obvious, but the gain only comes in the long run. If we want to gain, then we must swallow the pain. 24
UNIT KERJA PRESIDEN Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Terima Kasih
[email protected] [email protected] Jakarta, 15 Oktober 2014
